Docstoc

makalah UU tambang dan perburuhan

Document Sample
makalah UU tambang dan perburuhan Powered By Docstoc
					                                       BAB I

                                    PENDAHULUAN



 1.1 Latar belakang

         Realita hidup dan kehidupan manusia tidak terlepas dari alam dan
lingkungannya, karena hal tersebut merupakan hubungan mutualisme dalam
tatanan keseimbangan alam dan kehidupannya (Balancing Ecosystem). Sumber
daya alam terbagi dua, yaitu SDA yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable)
dan yang dapat diperbaharui (renewable). Keanekaragaman hayati termasuk
didalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Potensi sumber daya alam
hayati tersebut bervariasi, tergantung dari letak suatu kawasan dan kondisinya.
         Tetapi akibat dari pembangunan itu berdampak pula konsekuensi negatif
berupa kerusakan alam, pencemaran lingkungan, degradasi ekosistem, benturan
kepentingan, benturan kebudayaan (clash civilization) dan lain sebagainya
bahkan menjurus kepada konflik, kerusukan, kekeringan, kebakaran, kebanjiran,
erosi,     abrasi   yang   selalu    bermuara   pada   penderitaan   masyarakat
berkepanjangan.


 1.2 Maksud dan Tujuan

Beberapa tujuan penulisan yang berusaha dicapai dalam makalah ini antara lain:

    1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai UU Pertambangan.
    2. Mencari solusi dari permasalahan – permasalahan yang ada, terutama
          masalah yang di bahas.


 1.3 Batasan Masalah

         Makalah ini hanya membahas mengenai tindakan yang dapat merugikan
 rakyat sehingga rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan haknya
 dalam menikmati kekayaan alam.




                                         1
                                    BAB II
                               PEMBAHASAN



2.1 Tambang, Masyarakat dan Lingkungan



     Sesungguhnya persoalan pertambangan belum bisa dijawab dengan UU
Minerba yang baru. Malahan UU itu berpotensi merugikan masyarakat dan
lingkungan. Pasal-pasalnya beresiko membahayakan keselamatan warga
Negara dan lingkungan sekitarnya. Pengurasan cadangan tambang dan mineral
Indonesia bakal terjadi akibat kehadiran UU Minerba. Begitu pula kepentingan
asing yang sangat diakomodasi UU tersebut. UU ini tak hanya dalam persoalan
penghancuran lingkungan, tapi juga persoalan makin menipisnya cadangan dan
terkesan terlalu melayani kepentingan asing. Undang-Undang Minerbatidak
dapat dijalankan tanpa mengkaji ulang dan merenegosiasi KK, PKP2B, dan KP.
Karena sebagian besar konsesi telah dikuasai oleh pemegang kontrak-kontrak
tersebut. Sedangkan di dalam UU Minerba semua kontrak terdahulu tak
tersentuh.
     Sementara itu kehadiran wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIPK) pada
tahap kegiatan produksi seluas 25000 Ha dianggap sebagai langkah maju dalam
UU Minerba. Namun perusahaan tambang tetap dapat memiliki luas konsesi
apabila memiliki beberapa IUPK dalam wilayah pertambangan. Pada sisi lain hak
penolakan    masyarakat   tentang   penetapan   wilayah   pertambangan   tidak
dicantumkan dalam UU Minerba. Mereka hanya mempunyai dua pilihan, ganti
rugi sepihak, atau diperkarakan ke pengadilan, mereka beresiko dipadana
setahun dan denda 100 juta jika menghambat kegiatan pertambangan. Kawasan-
kawasan lindung dan hutan adat akan semakin habis, karena alih fungsi dapat
dilakukan hanya dengan izin dari pemerintah. Persoalan pembuangan limbah
dari kegiatan pertambanganjuga tidak diperhatikan dalam UU Minerba tersebut,
begitu juga pendekatan administratif dalam proses perizinan pertambangan dan
mineral, hal ini dapat dipastikan tidak akan dapat efektif dalam penanganan
dampak pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang berdimensi ekologis.
Perusahaan-perusahaan asing pengeruk kekayaan alam Indonesia sangat
dimanjakan oleh pemerintah karena aturan-aturan yang dibuat tidak memaksa




                                      2
mereka untuk mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, masyarakat
setempat dan pembangunan daerah.

       Pemberian otonomi daerah seringkali mengalami distorsi tujuan. Otonomi
didefinisikan sebagai “kewenangan” semata, bukannya tanggung jawab yang
wajib dilaksanakan. Tidak mengherankan akhirnya otonomi daerah hanya
menjadi otonomi bagi sekelompok orang atau elite tertentu saja. Kesejahteraan
hanya tercipta bagi elite daerah tertentu saja dan kelompok tertentu pula,
sedangkan masyarakat di daerah tetap belum mendapatkan kesejahteraan
sebagaimana yang dicita-citakan. Kemakmuran dan kesejahteraan yang wajib
diwujudkan melalui instrument otonomi daerah menjadi terabaikan (Eko
Prasodjo, 2005).

       UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (UU 32/2004) telah
menggantikan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (UU 22/1999).
Namun sejak berlakunya pergantian tersebut,      pemberian otonomi kepada
pemerintah daerah kabupaten dan kota “secara seluas-luasnya” (baca
Penjelasan Pasal 2 UU 32/2004) telah dipersepsikan bahwa semua kewenangan
pertambangan otomatis menjadi kewenangan pemerintah daerah.

       Tanpa mengurangi the good spirit dari otonomi daerah, masalah
manajemen pertambangan minerba tidak sekedar masalah pemberian izin
pengusahaan saja. Masalah hukum bisa timbul di luar masalah perizinan, seperti
overlapping. Pertikaian dapat saja melibatkan banyak pihak. Dapat terjadi
pertikaian antara masyarakat, pemegang izin usaha, atau pemohon dengan
penguasa. Bisa juga antara pemegang izin usaha atau pemohon dengan
pemegang izin usaha lainnya. Begitu pula antara pemegang izin usaha atau
pemohon dengan pemegang hak atas tanah. Atau bisa juga antara sesama
pemohon. Dapat dimengerti apabila ada keragu-raguan terhadap pendelegasian
yang diatur oleh PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua UU No. 11
Tahun 1967 (PP 75/2001) maupun yang oleh UU 32 Tahun 2004 tentang
Otonomi Daerah (UU 32/2004), kedua-duanya masih dalam kategori delegated
duties (Sony Rospita Simanjuntak, 2007).

       Dalam konteks otonomi daerah, tidak serta merta kewenangan dan
urusan pertambangan dapat diserahkan seluruhnya kepada pemerintah daerah
secara otomatis. Tugas-tugas pengelolaan di bidang pertambangan, bukanlah
tugas yang bersifat kedaerahan, sehingga tidak dapat diserahkan kepada


                                      3
pemerintah daerah. Adapun urusan yang dapat diserahkan kepada pemerintah
daerah adalah urusan yang bersifat “lokal”. Artinya mempunyai nilai yang bersifat
kedaerahan, sesuai dengan kondisi daerah dan tidak menyangkut kepentingan
nasional (Bhenyamin Hoessein, 2000). Hal ini tentunya harus dilihat dari
peraturan yang menjadi dasarnya, yaitu UU 32/2004.

       Pasal 13 UU 32/2004 menyatakan bahwa kewenangan pertambangan
bukanlah kewenangan “wajib” yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi
atau kabupaten/kota. Bidang pertambangan minerba termasuk dalam urusan
yang bersifat “pilihan”, yaitu urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi
unggulan daerahnya sendiri.      Oleh karena itu,          kewenangan di bidang
pertambangan seharusnya dibagi dalam kewenangan yang bersifat mengatur
dan mengurus. Disinilah keterkaitan dengan pembentukan kebijakan yang
menyangkut    kerjasama    pengusahaan      di    bidang   pertambangan,   dimana
paradigma telah berubah dengan tajam. Namun harus tetap melihat pada
karakter lokalitas dari daerah yang bersangkutan yang akan menerima
kewenangan      pertambangan     minerba,        karena    memang    kewenangan
pertambangan minerba tidak otomatis menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Ada bagian tertentu yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan
sebagain lain menjadi kewenangan pemerintah daerah.

       Dalam konsep peraturan perundang-undangan, terjadi penafsiran yang
berbeda tentang kewenangan pertambangan minerba, antara pemerintah daerah
dan pemerintah pusat. Dasar hukum pengaturan pengusahaan pertambangan
diatur dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan (UU 11/1967), yaitu bahan galian golongan a, b dan c.

       Khusus bahan galian golongan c, telah mengalami pendelegasian lebih
dahulu oleh pusat ke pemerintah daerah (berdasarkan PP No. 37 Tahun 1989
tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada
Pemerintah Daerah Provinsi), yaitu gubernur terkait, yang selanjutnya membagi
tugas pendelegasian ini dengan pemerintah daerah kabupaten/kota (baca Pasal
4 UU 11/1967). Bahkan untuk bahan galian golongan b, tidak tertutup
kemungkinan untuk pendelegasian berdasarkan “permohonan” gubernur terkait
kepada pusat. Terhadap bahan galian golongan a dan b dilakukan oleh Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral. Menteri selanjutnya dapat menyerahkan



                                       4
kewenangan pengaturan usaha pertambangan khusus untuk bahan galian
golongan b kepada pemerintah daerah tempat terdapatnya bahan galian
tersebut, dengan memperhatikan kepentingan pembangunan daerah khususnya,
dan Negara pada umumnya. Sedangkan berdasarkan Pasal 7 UU 11/1967,
dinyatakan bahwa untuk bahan galian golongan a (kecuali radioaktif dan migas),
bila keterdapatannya sangat kecil sekali atau dari sudut keekonomian, memang
lebih menguntungkan diusahakan oleh pihak swasta.

      Isi pasal tersebut secara a contrario diartikan bahwa pelaksanaan negara
atas bahan galian golongan a dan b, tetap berada di tangan pemerintah pusat.
Keikutsertaan daerah dalam mengelola pertambangan merupakan suatu “tugas
pembantuan”, sesuai pelimpahan yang diberikan oleh Menteri (berdasarkan PP
75/2001). Pelaksanaan tugas pembantuan ini harus bersumber langsung dari
suatu pemerintahan yang memegang wewenang atas urusan tersebut, yang
dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Jadi, urusan pertambangan tidak
otomatis menjadi kewenangan pemerintah daerah, tergantung pada penyerahan
kewenangan dari pemerintah pusat.

      Perbedaan penafsiran kewenangan tersebut bersumber dari adanya
perbedaan penafsiran tentang konsep “Hak Penguasaan Negara” (HPN) atas
bahan galian pertambangan di dalam bumi Indonesia. Hal ini terkait dengan
pemberian perizinan pengelolaan pertambangan. Semua kegiatan usaha yang
menyangkut sumber daya alam, yang merupakan tindakan negara, haruslah
berdasarkan atas hukum yang berlaku. Sebagai sumber hukum tertinggi dari
pengusahaan sumber daya alam adalah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD
1945. Pokok pikiran tersebut selanjutnya dituangkan dalam Pasal 1 UU 11/1967,
yang menyatakan bahwa : “Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah
hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam
sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa
Indonesia dan oleh karenanya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

      Dalam konteks penerapan HPN atas bahan galian, tidak berarti “negara
sebagai pemilik”. Namun apabila dilihat dari “hak ekslusif” yang melekat pada
negara, maka HPN harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban negara yang
mengandung pengertian bahwa negara diberi kewenangan penuh (volldige
bevoegheid) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk



                                      5
mengatur (regelen), mengurus (besturen) dan mengawasi (toezichthouden)
kegiatan pengusahaan minerba.

          HPN sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,
mengandung makna bahwa setiap hasil bumi Indonesia yang menjadi kekayaan
alam, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta harus dipergunakan dan
dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

          Oleh karena itu, pemegang “hak milik” atas kekayaan alam berupa aneka
ragam bahan galian yang terkandung di dalam bumi dan air di wilayah hukum
pertambangan Indonesia adalah hak milik bangsa Indonesia (mineral right).
Bangsa Indonesia sebagai pemilik bahan galian tersebut memberikan kekuasaan
kepada negara untuk mengatur dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan
alam tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini berarti
negara diberikan “hak penguasaan” (authority right ) atas kekayaan alam milik
bangsa Indonesia, agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Kemudian untuk penyelenggaraan selanjutnya, mengingat negara tidak
mungkin menyelenggara-kannya sendiri, maka HPN ini dilaksanakan oleh
Pemerintah sebagai pe-nyelenggara pemerintahan sehari-hari. Jadi Pemerintah
sebagai pemegang KP. Selanjutnya dalam penyelenggaraan atas penguasaan
kekayaan alam tersebut, sesuai dengan kewenangan Pemerintah, menurut
Supomo (dikutip oleh Ismail Suny, 2005), maka melalui lembaga-lembaga yang
dibentuknya dapat melakukan kerjasama pengusahaan pertambangan dengan
pihak lain (investor) sebagai pelaksana ”pengusahaan” pertambangan (mining
right).

          Dalam pelaksanaannya di era otonomi daerah saat ini, persepsi tentang
konsep “penguasaan” dan “pengusahaan” ini sering “bercampur-aduk” dalam
penafsiran yang salah. Pemerintah daerah mempunyai persepsi bahwa bahan
galian atau sumber daya alam yang terdapat di daearahnya seolah olah adalah
milik rakyat di daerah tersebut. Padahal seharusnya pengertiannya ádalah
dimanapun bahan galian tersebut berada adalah milik seluruh rakyat Indonesia
secara bersama-sama. Hal ini yang dalam pelaksanaannya akhirnya sering
menjadi permasalahan dalam kaitannya dengan pemberian perizinan di bidang
pertambangan minerba. Untuk itu, penataan kelembagaan dan kinerja lembaga
(baca : “pemerintah daerah”) - (structure), pembenahan regulasi (substance),
sebaiknya        dilakukan     secara       terpadu   (integrated)    walaupun



                                        6
bertahap (incremental).     Di     samping       itu,   pemahaman      HPN     terhadap
pertambangan      minerba        perlu   dijadikan      referensi   untuk    meluruskan
“primodialisme” dalam menumbuhkan budaya hukum (legal culture) “yang NKRI”.
Penerbitan RUU Minerba sebagai pengganti UU 11/1967, diharapkan dapat
“menjembatani” distorsi tujuan dari pemberian otonomi di bidang pertambangan
minerba.


2.2 Studi Kasus
        Beberapa kasus perusahaan tambang yang merugikan lingkungan dan
masyarakat serta melanggar Undang-undang yang berlaku di Indonesia, antara
lain:


2.2.1 Untuk siapakah kekayaan alam Indonesia?


        Sesungguhnya, Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang kaya
raya, makanya tak aneh bila Indonesia dijuluki sebagai zamrud khatulistiwa.
Potensi kekayaan alam Indonesia antara lain, kekayaan hutan, perkebunan,
kelautan, BBM, emas dan barang-barang tambang lainnya. Menurut data,
Indonesia memiliki 60 ladang minyak (basins), 38 di antaranya telah dieksplorasi,
dengan cadangan sekitar 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubik (TCF)
gas. Kapasitas produksinya hingga tahun 2000 baru sekitar 0,48 miliar barrel
minyak dan 2,26 triliun TCF. Ini menunjukkan bahwa volume dan kapasitas BBM
sebenarnya cukup besar dan sangat mampu mencukupi kebutuhan rakyat di
dalam negeri (Sumber Data ; Walhi, 2004). Salah satu ladang minyak Indonesia
yang sangat potensial adalah Blok Cepu. Secara bisnis potensi minyak Blok
Cepu sangat menggiurkan. Setiap harinya, ladang minyak Blok Cepu ini bisa
menghasilkan sekitar sekitar 200.000 barel perhari. Jumlah itu dengan asumsi
harga minyak US$60 perbarel, maka dalam sebulan bisa menghasilkan dana Rp
3,6 triliun atau Rp 43, 2 trilun setahun.


        Demikian besarnya potensi minyak Indonesia, yang seyogianya bisa
memakmurkan rakyat, namun kenyataan menunjukkan sebaliknya, di mana
kemiskinan dan penderitaan semakin mendera rakyat banyak. Inilah sebuah ironi
dan keadaan tragis bangsa kita. Yang paling ironi lagi adalah bahwa yang paling
diuntungkan dalam pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi minyak tersebut
adalah para perusahaan asing. Sementara masyarakat di wilayah yang kaya


                                             7
minyak tetap miskin. Sebagai illustrasi, jumlah penduduk miskin di Kaltim naik
2,8 persen pada tahun 2001 dibandingkan tahun 1999 (data BKKBN). Dari total
2,7 juta populasi Kaltim 12% di antaranya adalah penduduk miskin merata di 13
kota dan kabupaten. Juara miskinnya adalah Kutai Kertanegara (17% dari total
populasinya).
Proyek Exxon di Aceh dan Freeport di Papua, juga menjadi contoh betapa rakyat
sekitarnya masih berada dalam kemiskinan. Padahal kekayaan tambangnya
terus dikuras habis-habisan. Namun rakyat lebih banyak diam, karena bingung
tak tau harus berbuat apa. Meskipun mereka memiliki wakil di DPR, suara
mereka tak pernah terwakili. Rakyat       sering tak mampu menyampaikan
keresahannya kepada para pejabat. Mereka lebih banyak bersabar dan sering
menyaksikan kemewahan hidup orang asing yang mengambil minyak dan
kekayaan di wilayahnya. Mereka hanya lebih banyak bersikap sabar. Namun, jika
kesabaran mulai habis, maka yang muncul adalah kejengkelan yang hal ini
mudah                 menyulut                  gejolak                sosial.
Begitulah, kemiskinan memang sering terdapat di wilayah pengurasan migas
yang dikelola oleh perusahaan transnasional (yang menangguk laba jutaan dollar
AS): Perlu diketahui, perusahaan asing yang mendominasi sumur minyak
Indonesia saat ini mencapai 71 perusahaan, sedangkan yang sudah mendapat
izin total 105 perusahaan (Sumber Departemen ESDM). Di         Nangroe Aceh
Darussalam (NAD) terdapat 9 perusahaan; Riau ada 21 perusahaan; Sumatera
Selatan sebanyak 22 perusahaan; Babelan Bekasi-Jawa Barat dan Jawa Timur
sebanyak 13 perusahaan; Kalimantan Timur, 19 perusahan migas. Berdasarkan
data dari Walhi, saat ini penguasaan minyak bumi Indonesia hampir 90 %
dikuasai asing. Realita ini sangat kontras dengan isi pasal 33 UUD 1945,
yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat”. Pasal itu seolah telah diganti, bahwa kekayaan alam
yang ada di negeri Indonesia ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran pemilik modal, investor asing,       atau tengkulak yang sudah
keterlaluan mengkhianati rakyat. Inilah ironi bangsa kita, mereka menderita
kelaparan di lumbung padi. Kita adalah negara kaya raya, tetapi menjadi miskin
karena kepicikan dan ketololan serta keserakahan bangsa kita sendiri.(baca
pejabat kita sendiri). Mereka enak saja menyerahkan emas hitam tersebut ke
tangan asing.



                                      8
        Selain fenomena tragis tersebut, di Pertamina sendiri sebagai BUMN,
praktek korupsi belum bisa ditangani secara tuntas. Pendapatan negara dari
migas tersebut cendrung dikelola secara terutup dan para pejabat Pertamina
cendrung hidup mewah di tengah merebaknya kemiskinan dan penderitaan
rakyat. Menurut audit PWC 1999        negara telah kehilangan jutaan dollar AS
antara bulan April 1996 - Maret 1998, akibat kerugian yang dialami Pertamina
karena praktek korupsi dan inefisiensi. Kasus penyeludupan minyak lewat pipa di
bawah laut merupakan realita yang menyakiti hati rakyat. Di tengah kelangkaan
dan tingginya harga BBM, malah oknum Pertamina melakukan penyeludupan
BBM. Sedikitnya ada 156 kasus (yang sudah didaftar di Kejagung) tentang salah-
urusnya pengelolaan energi kita.




Ilustrasinya :


       Krisis gas di Aceh: Potensi kerugian negara min. Rp 31,8 miliar/tahun dari
        pembayaran deviden PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) saja.
        Kasus tukar-produk gas & minyak antara ConocoPhilips dan PT Caltex
        Pacific Indonesia (CPI): Potensi kerugian negara US$ 36 juta/bulan
        karena setiap hasil penjualan minyak mentah yang seharusnya masuk ke
        kas negara oleh CPI ditukar dengan gas milik ConocoPhilips.
       Kasus penjualan 2 tanker raksasa: Pertamina pasti rugi, karena laba
        penjualan sebuah tanker raksasa (US$ 95 juta) akan habis jika menyewa
        selama 10 tahun, padahal umur ekonomis tanker baru hanya 25 tahun
        (Sumber Walhi, 2004). Dengan naiknya harga BBM secara hebat, yakni
        130% pada bulan oktober yang didahului kenaikan 30% pada bulan
        Maret, maka tingkat kemiskinan rakyat makin tinggi. Tak ayal lagi rakyat
        makin menderita dan sengsara, karena kenaikan BBM pasti diikuti harga-
        harga kebutuhan pokok. Dana kompensasi tak berarti apa-apa bagi
        rakyat miskin, karena dana yang diterima jauh          mencukupi biaya
        kebutuhan mereka yang melonjak.         Karena beratnya biaya akibat
        kenaikan harga BBM,        maka banyak      rakyat   yang   stress.   Tak
        tergambarkan betapa menderitanya rakyat akibat naiknya harga BBM



                                        9
       tersebut. Rakyat menjadi korban akibat salah urusnya sumberdaya energi
       kita yang kaya-raya ditambah praktek KKN yang demikian menggurita di
       sektor ini.

2.2.2 Analisa Kasus Newmont


      Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip
"memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan
generasi masa depan". Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari
Bahasa Inggris, sustainable development. Salah satu faktor yang harus dihadapi
untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki
kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi
dan keadilan sosial. Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT
Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan sebagai terdiri dari
tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan
memperkuat.
      Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan
pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi
dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian
orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena
sumberdaya bumi itu sendiri terbatas. Pembangunan berkelanjutan tidak saja
berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan
berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi,
pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB,
terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebut ketiga hal dimensi
tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan
berkelanjutan.


      Tiga pilar utama dari Pembangunan Berkelanjutan adalah Pengentasan
kemiskinan (poverty eradication), Perubahan pola konsumsi dan produksi yang
tidak berkelanjutan (changing unsustainable pattern of consumption and
production), dan Perlindungan dan pengelolaan basis sumber daya alam bagi
pembangunan ekonomi dan sosial (protecting and managing the natural
resources basis of economic andsocial development). Ketiga elemen ini
merupakan elemen yang harus terintegrasi dan terkait serta bergantung satu
dengan yang lainnya (interdependensi). Mengapa demikian? Penghapusan atau


                                     10
pengurangan angka kemiskinan menjadisangat penting bagi negara-negara
berkembang di dunia, karena kemiskinan sumber dari degradasi lingkungan
hidup/ kualitas sumber daya alam. Kemiskinan juga menyuburkan korupsi dan
mengurangi kemampuan negara dalam memperbaiki tata pemerintahan yang
baik (good governance). Kemiskinan juga mengurangi kemampuan negara untuk
membangun sumber daya manusianya melalui pendidikan serta mengurangi
daya saing terhadap negara-negara lain. Oleh sebab itu, perlindungan daya
dukung ekosistem sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup mensyaratkan
adanya upaya sungguh-sungguh untuk memberantas kemiskinan.
     KTT Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Berkelanjutan di
Johannesburg, AfrikaSelatan (World Summit on Sustainable Development-
WSSD), menyampaikan komitmen Pemerintah RI pada tanggal 4 September
2002 di Johannesburg dihadapan media masa nasional maupun internasional
untuk bertekad melaksanakan berbagai kesepakatan yang disetujui dalam KTT
tersebut dan akan menjadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan di
Indonesia di masa mendatang.
     Namun demikian, sampai saat ini, komitmen tersebut tetap belum
dilaksanakan secara konsiten dan menjadi pegangan bagi para pengambil
keputusan di negara ini. Belum terdapat rencana dan langkah-langkah yang
berarti untuk mengaktualisasikan Plan of Implementation KTT Johannesburg.
Bahkan Sebuah Peraturan yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diharapkan mampu menjadi tool of
coordination bagi pengelolaan aset sumber daya alampun sampai saat ini tidak
berhasil dijalankan dengan baik.
     Pengembangan        Kelembagaan         Yang   Mendukung         Pembangunan
Berkelanjutan
Keberadaan      kelembagaan     di   tingkat    pemerintah    untuk     mendukung
pembangunan berkelanjutan sangatlah penting. Angka 165 dari Plan of
Implementation KTT Johannesburg menegaskan hal sebagai berikut:
“Memajukan lebih lanjut pembentukan atau penguatan dewan pembangunan
berkelanjutan dan/atau struktur koordinasi di tingkat nasional, termasuk di tingkat
local, agar dapat memberikan fokus tingkat tinggi pada kebijakan pembangunan
berkelanjutan. Dalam konteks ini, partisipasi antara pemangku kepentingan perlu
didukung”




                                        11
     Angka 166 Plan of Implementation: “Mendukung upaya semua negara,
khususnya negara berkembang dan negara dalam transisi ekonomi, untuk
memperkuat penataan kelembagaan nasional bagi pembangunan berkelanjutan,
termasuk di tingkat lokal……”
     Kedua hal di atas memandatkan adanya pembentukan pelembagaan yang
memiliki    struktur   koordinasi    yang    mampu     mengarusutamakan         proses
Pembanguann Berkelanjutan serta adanya forum bagi pemangku kepentingan
untuk membahas mengenai berbagai aspek pembangunan berkelanjutan ini.
Penanganan pembangunan berkelanjutan belum ditangani/dikoordinasikan oleh
satu lembaga di tingkat nasional sehingga antara dimensi ekonomi, sosial dan
ekologi tidak terkoordinasi satu sama lain. Kondisi serupa dialami oleh
pemerintah daerah.        Dalam     penanganan kasus-kasus yang          menyangkut
pengelolaan sumber daya alam, termasuk kasus Newmont, dapat kita lihat pada
upaya      penyelesaian   Kasus      Newnont     (perdata)   dimotori   oleh    Menko
Perekonomian,      padahal   jelas-jelas    masalah    Newmont     adalah      masalah
lingkungan hidup yang berada di bawah koordiansi dari Menko Kesra.
Pendekatan Menko Perekonomian yang mengambil alih permasalahan ini di
tingkat pemerintah, pendekatannya sangat dominan pada aspek ekonomi, dan
tidak melihatnya dari dimensi ekonomi, sosial dan ekologi secara seimbang.
Kementerian Lingkungan Hidup juga mempersepsikan kewenangannya terbatas
pada pilar perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam (pilar ke 3), itupun
terbatas pada isu dampak lingkungannya (environmental impact) dalam bentuk
pencemaran dan perusakkan lingkungan. Seharusnya Kementerian Lingkungan
Hidup mengambil alih permasalahan ini secara keseluruhan walaupun harus juga
diikuti koordinasi dengan Menko Perekonomian. Oleh sebab itu, apabila bangsa
Indonesia sungguh-sungguh ingin melaksanakan pembangunan berkelanjutan
secara konsisten maka koordinasi di tingkat yang lebih atas perlu dikembangkan.
Pemikiran untuk menyatukan bidang tugas Menko Perekonomian, Menko Kesra,
menjadi Menko Pembangunan Berkelanjutan harus sudah dipikirkan saat ini
dengan matang.
     Apakah itu dimungkinkan dengan penegakan hukum yang lemah?
Hakikat pembangunan berkelanjutan mencakup tiga hal tadi-ekonomi, sosial, dan
lingkungan hidup- dan intersektoral. Kalau itu tidak dipahami, tidak dijalankan,
maka pembangunan di republik ini akan jalan di tempat bahkan bisa mengalami
kemunduran. Dan pembangunan berkelanjutan tidak akan terwujud bila dibarengi



                                            12
dengan penegakan hukum yang lemah. Oleh karena itu, perlu ada intervensi
pemerintah dalam penegakan hukum. Dan, untuk intervensi itu sudah ada
landasan hukumnya, ada law enforcement. Kalau itu tidak berjalan, negara ini
adalah soft state. Negara kita tidak akan bisa berkembang.
    Dengan demikian, dalam kaitannya dengan kasus PT Newmont Minahasa
Raya, maka harus ada biaya rehabilitasi dari tambang yang dia gali beserta
dampak-dampaknya terhadap lingkungan dan manusia. Maka pemerintah harus
menegakkan hukum yang          seadil-adilnya untuk mendukung terwujudnya
pembangunan berkelanjutan. Kalau perusahaan dalam masa itu menolak untuk
menyediakan    biaya-biaya   itu,   maka menjadi    tanggung   jawab   bersama
pemerintah.
    Pada Industri pertambangan seperti Pt. Newmont yang mengelola sumber
daya alam yang tidak terbarui sehingga akan terus menyusut dalam
pengelolaannya. Pada akhirnya hanya menyisakan lubang yang menganga,
bentang alam yang rusak, serta limbah yang meresap ke dalam air tanah, air
sungai,                                 dan                               laut.
Akibat lebih buruk yang timbul, adalah sulitnya mencari pihak mana yang harus
bertanggung jawab terhadap munculnya suatu risiko kerusakan lingkungan.
Karena sifatnya yang begitu kompleks, sangat sulit mengurai hubungan sebab-
akibat atas suatu kasus kerusakan lingkungan yang terjadi. Itu sebabnya
berbagai kasus kerusakan lingkungan hanya menyisakan korban, tanpa pelaku
perusakan.
Indonesia yang penegakan hukumnya masih lemah, menghasilkan daftar
panjang kasus kejahatan lingkungan yang pelakunya tidak tersentuh hukum.
Kalaupun terjerat hukum, tidak sampai memberi efek jera kepada si pelaku.
Sebutlah, misalnya, kasus penebangan liar yang sangat nyata dampak
kerusakannya, tetapi perusaknya sangat sedikit yang terlihat di ruang sidang
pengadilan.
    Melalui Program Penilaian Peringkat Perusahaan (Proper) 2004-2005, KLH
memberi label hitam kepada 72 perusahaan yang dalam kegiatan usahanya tidak
ramah lingkungan. KLH akan segera melayangkan gugatan hukum terhadap lima
perusahaan yang selama dua tahun tidak beranjak dari peringkat hitam, dan
sembilan lainnya akan menyusul kemudian.
    Masalahnya kemudian, kalaupun kasus-kasus kejahatan lingkungan itu
sampai ke depan hakim, muncul pesimisme mengenai kehandalan UU Nomor 23



                                       13
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menjerat para pelaku.
Karena di samping masalah ada kekuatan besar di luar jangkauan UU itu sendiri,
yaitu kebijakan pemerintah yang pro-investasi, kas pendapatan asli daerah
(PAD) yang harus terisi. Masalah pada tataran substansi adalah menyangkut
pengaturan sistem perizinan hingga pengaturan norma hukumnya yang tidak
sinkron. Semangat UU Nomor 23 Tahun 1997 itu memang masih sentralistis
karena dibuat sebelum era desentralisasi. Aturan perdata bercampur aduk
dengan aturan pidana dalam satu pasal. Ataupun asas subsidearitas yang
multitafsir.
     Berbagai keruwetan dalam penerapannya membuat UU itu tertatih- tatih di
pengadilan. Ibarat jaring yang sudah kumal dan kusut, aparat penegak hukum
enggan mengurainya. Sehingga ketika kasus-kasus kejahatan lingkungan masuk
ke pengadilan, hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau pengadilan
tidak berwenang mengadili perkaranya. Selesailah sampai di situ.


2.2.3 Kasus PT. Indo Muro Kencana

     Sengketa tambang rakyat di "wilayah" Konsesi tambang PT. Indo Muro
Kencana (IMK)/Aurora Gold telah berusia 10 tahun. Berawal dari keluarnya ijin
Kontrak Karya tahun 1985, dan penggusuran tanah-tanah adat dan tambang
rakyat tahun 1988-1993. Tindakan represif dan pelanggaran HAM di wilayah
kecamatan Tanah Siang dan Murung Kabupaten Barito Utara, Kalimantan
Tengah itu, tidak terhitung lagi banyaknya. Mulai dari pengusiran, intimidasi
hingga pembakaran rumah dan pemukiman, serta penjeblosan rakyat ke dalam
penjara. Sudah lama orang dayak Siang, Murung dan Bekempaui di wilayah itu
berjuang melawan IMK/Aurora Gold. Seluruh perjuangan dilakukan dengan
damai. Mulai dari bikin surat protes sampai demonstrasi di Australia mereka
lakukan. Namun perusahaan tidak bergeming.

        Orang dayak Siang, Murung dan Bekumpai seperti menghadapi tembok
yang kokoh. PT. Indo Muro Kencana (IMK)/Aurora Gold menolak semua tuntutan
mereka. Dalam surat IMK/Aurora Gold tanggal 30 Agustus 1999. Padahal yang
dituntut oleh masyarakat tidaklah muluk-muluk. Mereka minta perusahaan untuk:
meminta maaf secara tertulis dan terbuka pada masyarakat adat di 12 desa yang
jadi korban penambangan IMK/Aurora Gold; mengakui hak-hak masyarakat adat
Dayak Siang Murung dan Bekumpai; mengakui telah merampas hak hidup, hak



                                      14
usaha, dan hak berkembangnya masyarakat adat selama PT. IMK melakukan
penambangan; meninggalkan wilayah konsesi pertambangannya sebelum
Oktober 1999; memperbaiki kondisi lingkungan yang telah dirusak, baik sungai,
hutan, tanah, kebun tanam tumbuh, lubang-lubang tambang; serta tidak lagi
melakukan penambangan setelah bulan Agustus 1998; dan beberapa tuntutan
lainnya.
      Penolakan tertulis IMK/Aurora Gold berbunyi tanggal 30 Agustus membuat
masyarakat marah. Pasalnya, surat itu menyatakan dengan tegas bahwa
IMK/Aurora Gold tidak bertanggungjawab atas berbgai dampak buruk yang
dirasakan rakyat selama ini.

Berikut adalah nukilan dari surat IMK/Aurora Gold:

"PT. Indo Muro Kencana (IMK)/Aurora Gold menolak semua tuntutan atas galian-
galian, terowongan, lubang-lubang, bangunan/bedeng tempat penggilingan batu,
alat tumbuk batuan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut
yang dinyatakan tidak legal oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehubungan
dengan SK Bupati Barito Utara Nomor 188.445/230/XII/1987, No. 188-4-
45/159/VI/88 dan No. 188-4-45/339/VII/90 secara hukum mengikat PT. Indo Muro
Kencana (IMK)/Aurora Gold. Selain dari itu, tidak ada tanah adat disebutkan
dalam dokumen-dokumen status tanah sebagaimana dikalkulasi oleh Tim
Pemerintah Daerah Tingkat II Barito Utara yang dikukuhkan dengan Risalah
Pemeriksaan/Penaksiran         Nilai   Tanah   dan   Benda-benda   Diatasnya
No.04.580.1.42.X. 1990".

     Marah dengan pelecehan seperti itu, masyarakat akhirnya menyatakan
tidak ada lagi perundingan. Jika perusahaan menggunakan prinsipnya, kami juga
akan menggunakan prinsip kami ujar salah seorang wakil juru runding. Juru
runding pulang, dan aksi blokade jalan dan lubang tambang pun terjadi.
Perusahaan tidak dapat beroperasi selama dua minggu. Dan, aksi adu domba
mulai dilakukan. Perusahaan merekrut 150 orang penduduk lokal yang nganggur
untuk dijadikan Pam-Swakarsa. Kemudian, rakyat dengan rakyat saling
berhadap-hadapan, namun tidak sempat jatuh korban, karena YBSD segera
menyadarkan masyarakat untuk tidak melayani Pam Swakarsa, karena bila
dilayani, maksud adu domba IMK/Aurora Gold akan berhasil.




                                         15
     Dalam kondisi yang memanas, sekali lagi Pemerintah Daerah menunjukan
keberpihakannya pada perusahaan. Pjs Gubernur Kalimantan Tengah Rapiudin
Hamarung, SH. mengatakan bahwa tindakan masyarakat tersebut akan
menghambat perolehan pendapatan daerah dan menurunkan citra Indonesia di
mata Internasional, karena tidak bisa menjamin investor asing di negara ini.
Padahal, 100% saham IMK telah dikuasai oleh Aurora Gold, dan penguasaan itu
nyata-nyata melanggar isi kontrak yang mengharuskan perusahaan asing
melepas sahamnya secara berkala pada perusahaan dalam negeri.




2.3 Solusi
2.3.1 Solusi Kasus I

     Pengelolaan sumberdaya alam adalah perkara yang sangat serius dan
berkesinambungan       tentang     manajemen   dan    kebijaksanaan.    Degradasi
penglolaan sumberdaya alam lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia.
Berbagai persoalan krusial sebagai implikasi yang timbul dari tidak diterapkannya
aturan yang benar yang mengatur tentang Pengelolaan sumberdaya alam,
sangat kita rasakan akibatnya hingga kini. Permasalahan berpangkal dari tidak
tegaknya aturan main regulasi penerapan dan mekanisme pengelolaan
sumberdaya alam sebagai syarat utama bekerjanya system aturan pengelolaan
sumbedaya alam.

     Tidak hanya menetapkan sebuah hutan menjadi wilayah taman nasional,
pemerintah melalui Undang-Undang Pokok Kehutanan telah menetapkan
kawasan hutan yang berada di dalam negara Indonesia, 75% diakui sebagai
milik negara, secara sepihak, tanpa mengakui adanya hukum masyarakat adat
yang sudah berlaku didalam kawasan hutan, jauh sebelum berdirinya negara.


     Penguasaan hutan oleh negara, telah memberikan kekuasaan pada
negara, untuk mengolah dan mengelola sumber daya alam yang ada di hutan,
misalnya     kayu   atau   hasil   tambang   dan   mineral.   Lewat    Departemen
Pertambangan, kekuasaan penambangan diberikan pada siapapun dan
dimanapun dapat ditemui kandungan tambang dan mineral.




                                        16
      Anehnya, kekuasaan negara yang di wakili oleh pemerintah tersebut, tidak
memasukkan hukum yang ada pada masyarakat lokal, dalam kebijakan
pengolahan dan pengelolaan sumber daya hutan. Padahal, secara tradisi turun
temurun, sebagian besar hutan di Indonesia, adalah hutan komunal, atau
kepemilikannya adalah masyarakat. Akibatnya, hasil hutan seringkali bukan
untuk mensejahterakan masyarakatnya, tapi mensejahterakan pihak-pihak
tertentu.


      Air, listrik, minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya adalah harta
kekayaan yang diciptakan Tuhan untuk dinikmati umat yang tidak boleh di
rampas oleh siapapun. Jika negara menguasainya, maka itu hanyalah untuk
mencegah agar tidak dikuasai individu ataupun pihak asing. Lebih penting dari
itu, agar negara dapat mengatur pemanfaatan untuk kepentingan seluruh rakyat
karena merekalah pemiliknya yang sesungguhnya atau yang disebut kepemilikan
umum.

      Ironisnya, dibalik kekayaan Indonesia yg begitu melimpah, fakta yang
dihadapi umat saat ini justru lilitan utang luar negeri yang telah menenggelamkan
bangsa Indonesia dalam krisis multidimensional yang berkepanjangan. Rakyat
semakin dalam terpuruk dalam kemiskinan dan penderitaan . Posisi utang luar
negeri Indonesia pada bulan April 2001 tercatat 139 milyar US Dolar (USD), atau
sebesar Rp 1.251 trilyun, yang terdiri dari 72 milyar USD (52%) utang pemerintah
dan 67 milyar USD (48%) utang swasta (laporan BI,2002). Akibatnya, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita terbebani oleh pembayaran bunga
utang dan cicilan pokok utang luar negeri. Pada Rancangan APBN tahun 2002,
alokasi untuk Pembayaran Utang Luar Negeri sebesar Rp. 129.505,60 milyar
atau sebesar 38,95 % dari anggaran belanja. Pada saat yang bersamaan, untuk
menutup defisit anggaran APBN 2002, pemerintah memproyeksikan mendapat
pinjaman baru sebesar Rp. 43.032,50 milyar. Selain itu, privatisasi (penjualan
BUMN) juga dilakukan untuk menutup defisit anggaran tersebut.

      Apabila kita melihat pada UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya
alam, dalam Pasal 33 ayat 2, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”,
dan pada ayat 3: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.



                                       17
Artinya pengelolaan sumber daya alam yang ada di manapun termasuk di hutan
ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tentunya bukan hanya
terpenuhinya sandang, pangan dan papan tapi juga terakomodirnya hak-hak
rakyat sebagai warganegara, termasuk hak untuk mengelola sumber daya alam.

     Hak untuk mengelola sumber daya alam, merupakan salah satu hak
Ekonomi, Sosial Budaya yang melekat pada manusia sejak dilahrkan. Dan
negara seharusnya dapat memenuhi, menghormati dan melindungi hak
warganegaranya.    Kewajiban    negara    ini,   sebagai   konsekuensi    dari
penandatangan Konvensi Internasional Hak Sipol dan Ekosob pada tahun 2005.
Dan apabila negara kemudian tidak mengikuti kewajiban dalam pemenuhan Hak
warganegaranya, maka negara dapat dikatakan sebagai pelanggar HAM.

     Menurut Garreth Hardyn, merujuk pada teori Common of Property-nya,
sebetulnya sumber daya alam yang ada di bumi ini, merupakan sumberdaya
yang bebas, dan terbuka buat siapa saja serta dapat di miliki bersama. Dan
untuk pengelolaannya, setiap individu dapat mengambil bagian dan akan
berusaha memaksimalkan keuntungan yang didapat dari pengelolaan sumber
daya alam tersebut. Tidak ada aturan yang menghalangi siapapun, untuk
mengeksloitasi sumber daya alam tersebut secara maksimal. Namun, ketika
semua orang berupaya memaksimalisasi pengelolaan sumber daya alam
tersebut, maka sumber daya alam menjadi berkurang manfaatnya atau
kemungkinan besar bisa habis. Karena itu perlu adanya pengaturan dalam
pengelolaan sumber daya alam.


     Yang terjadi pada pengelolaan hutan yang ditujukan untuk penambangan,
pengambilan hasil tambang akan di lakukan terus menerus, dan mengakibatkan
berkurangnya manfaat lahan hutan dan hasil hutan bagi masyarakat. Untuk
mengatasi habisnya sumber daya alam tersebut, maka harus ada pihak yang
memiliki otoritas untuk mengatur sumber daya alam tersebut secara legal. Pihak
yang dimaksud memiliki otoritas legal tersebut yaitu pemerintah atau negara.
Didalam teori ini, negara kemudian memiliki hak untuk mengelola, melindungi
dan menguasai sumber daya alam. Namun ketika ternyata negara atau
pemerintah tidak mampu membuat perencanaan yang strategis, berkelanjutan
dan adil dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memiliki kepentingan
tertentu pada pengelolaan sumber daya alam, dan mengabaikan usaha



                                     18
konservasi sumber daya alam, maka negara atau pemerintah kemudian
cenderung membuat kebijakan yang tidak berdasarkan dari kebutuhan
masyarakat di didalam dan di sekitar hutan.

      Pada prakteknya negara kemudian malahan berperan ikut memiskinkan
rakyatnya sendiri, lewat tangan-tangan yang di‟anggap‟ dan di‟legal‟kan sebagai
perwakilan negara. Proses pemiskinan inilah, yang kemudian menjadi poin
penting perlunya keterlibatan rakyat, dalam pengelolaan sumberdaya alam yang
dikuasai, dan dikelola negara. Keterlibatan rakyat, berarti rakyat bukan hanya
menjadi obyek dalam pengelolaan sumber daya alam, tapi justru merupakan
subyek, yang berperan penting, dan lebih penting dari lembaga negara itu
sendiri.




2.3.2 Solusi Kasus II

      Dalam   kasus     newmont   ada   beberapa    saran   dari   penulis    untuk
menyeselaikan permasalahan ini agar tidak terjadi lagi kedepannya dan tidak
merugikan anak cucu kita di generasi yang akan datang, yaitu dengan Reformasi
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Ada
empat prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut, yakni:

• Mengembalikan Mandat Negara Sebagai Benteng Hak Asasi Manusia dengan
Peran-peran   Proteksi,   Prevensi,   dan     Promosi   Pembukaan     UUD     1945
menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia didirikan untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, untuk memajukan
kesejahtaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa negara, seperti tercantum
dalam pembukaan UUD 1945 merupakan benteng Hak Asasi Manusia dengan
peran-peran   Proteksi-Prevensi   dan    Promosi.   Demikian   pula    di    tingkat
internasional, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), di mana Indonesia menjadi
salah satu anggotanya, didirikan untuk menciptakan dunia yang adil dan damai
dengan cara memajukan hak asasi manusia. Konsekuensi logis dari peran
Indonesia sebagai anggota PBB serta amanat UUD 1945 untuk ikut dalam
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian



                                        19
abadi, dan keadilan sosial harus segera meratifikasi konvensi internasional di
bidang hak asasi manusia, yakni hak sipil politik (hak asasi manusia generasi
pertama) dan konvensi hak ekonomi-sosial-budaya (hak asasi manusia generasi
kedua).
Selain itu, kini telah berkembang hak asasi manusia generasi ketiga walaupun
belum mencapai tingkat kematangan untuk dituangkan dalam konvensi PBB
tentang hak asasi manusia. Hak generasi ketiga ini mencakup hak atas
pembangunan, hak atas perdamaian, dan hak atas lingkungan hidup. Untuk itu,
pemerintah Indonesia harus terlibat dalam upaya-upaya di tingkat internasional
untuk mendewasakan hak asasi manusia generasi ketiga ini. Khususnya, di
bidang lingkungan hidup. Sejak tahun 1972, telah dilakukan beberapa konferensi
PBB dalam bidang lingkungan hidup. Berbagai deklarasi atau piagam bumi yang
telah disepakati, serta berbagai konvensi internasional di bidang lingkungan
hidup haruslah menjadi instrumen hukum normatif bagi Indonesia pula untuk
menegakkan hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup. Secara
khusus, di dalam UUD 45 yang menyangkut langsung hak atas lingkungan hidup
terdapat di dalam Pasal 28 G ayat 1: “Setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Kemudian
dalam Pasal 33 ayat 2: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” pada
ayat 3: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat,” serta ayat 4: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
atas   demokrasi    ekonomi     dengan    prinsip   kebersamaan,     efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
dengan    menjaga    keseimbangan     kemajuan      dan   kesatuan   ekonomi
nasional”.

• Penataan Ulang Relasi antara Negara, Modal, dan Rakyat dengan
menempatkan negara sebagai benteng Hak Asasi Manusia, maka dalam
penataan ulang relasi negara, modal, dan rakyat, terutama dalam lapangan
perekonomian, rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan yang utama.
Sedangkan, negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen kepengurusan dan
penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan hak
asasi manusia. Pengertian tentang hak menguasai negara atas cabang-cabang


                                     20
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang serta atas
bumi, air, dan kekayaan alam untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat,
memiliki legitimasi apabila ditundukkan kepada kepentingan hak asasi warganya.
Sehingga kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hal akses
terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus
dijadikan sebagai sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara.
Dengan demikian, maka peran modal bersifat sekunder dan komplementer,
bukan substitusi pengelolaan oleh rakyat. Ini bertentangan dengan kenyataan
yang berlangsung selama ini bahwa dengan alasan hak menguasai negara,
pemerintah dengan sewenang-wenang meniadakan hak rakyat atas bumi, air,
dan kekayaan alam tersebut dengan memberikan konsesi yang seluas-luasnya
kepada kepentingan modal. Jelas, dengan mengabaikan hak-hak rakyat dalam
penguasaan dan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam, maka sebenarnya
hak menguasai negara kemudian tidak akan dapat memenuhi tujuan akhirnya,
yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertama, untuk mendekatkan
kepentingan negara dengan kepentingan rakyat yang beragam dan spesifik
menurut karakteristik politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi alamnya,
maka hak menguasai negara harus didesentralisasikan ke tingkat kesatuan
politik yang lebih kecil, baik itu propinsi, kabupaten atau kotamadya bahkan
hingga tingkat desa. Kedua, hak menguasai negara harus pula dikontrol, baik
oleh wakil-wakil rakyat di parlemen maupun melalui mekanisme-mekanisme
demokrasi langsung. Demokrasi langsung dapat dilakukan melalui penyerapan
aspirasi   yang    disampaikan   melalui    berbagai   sarana   demokrasi   yang
dimungkinkan (selain melalui parlemen), juga melalui mekanisme persetujuan
rakyat secara langsung atau hak veto atas proyek-proyek pembangunan dan
ekonomi lainnya. Demokrasi langsung menjadi penting karena wakil-wakil rakyat
atau partai-partai politik saat ini masih diragukan dalam hal akuntabiltias dan
representasinya.

• Penyelesaian Konflik Agraria-Sumberdaya Alam Seperti telah disampaikan di
atas, reformasi pengelolaan lingkungan hidup harus mengacu kepada upaya
penguatan ketahanan dan keberlanjutan ekologi dan sosial, di antaranya melalui
reformasi kebijakan yang berkaitan dengan perundangan-undangan dan
reformasi kelembagaan. Namun demikian, proses ini sama sekali tidak boleh
mengabaikan fakta bahwa selama ini ada hak-hak rakyat yang telah dilanggar
serta konflik-konflik yang sangat intens dan meluas di bidang Agraria dan


                                       21
Sumberdaya Alam atau Lingkungan Hidup yang harus segera diselesaikan.
Harus ada pemulihan terhadap hak-hak rakyat, serta penyelesaian konflik-konflik
yang potensial menjadi „bom waktu‟ bagi keberlanjutan ekologi dan sosial. Selain
itu, hanya melalui penyelesaikan konflik sebagai upaya menyeimbangkan neraca
kedaulatan dan keadilan ini, negara akan memperoleh legitimasi dan dukungan
untuk melakukan pembaharuan pengelolaan lingkungan hidup.

• Pembaharuan di bidang Kelembagaan Kelembagaan pemerintah pengelola
lingkungan hidup yang ada saat ini tidak mampu berfungsi secara efektif karena
sifat kewenangan yang terbatas mengoordinasikan kebijakan sektor dalam
bidang lingkungan hidup di tingkat nasional. Dalam penentuan kebijakan,
kepentingan lingkungan hidup selalu dimarjinalkan di bawah kepentingan sektor
yang berorientasi eksploitasi dan skala besar. Selain itu, kepengurusan lembaga
lingkungan hidup yang sentralistis, menambah kompleksitas penanganan
masalah penurunan kualitas lingkungan di berbagai daerah. Kementerian Negara
Lingkungan Hidup tidak memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan kebijakan dalam rangka menjamin daya dukung lingkungan,
menjamin keadilan dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi sekarang dan
mendatang.
Selain itu, efektifitas kelembagaan pengelolaan sumber daya alam didukung oleh
keberadaan peran masyarakat. Peran masyarakat adalah bersumber dari tiga
hak dasar masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu hak
masyarakat untuk mengakses informasi (public right to access information), hak
masyarakat untuk berpartisipasi (public right to participate), dan hak masyarakat
untuk mendapatkan keadilan (public right to justice). Dalam Konteks pengelolaan
sumber daya alam, ketiga hak dasar masyarakat tersebut mutlak harus dijamin
pelaksanaannya.


     Dengan    demikian,   dalam    hal    penataan   kelembagaan   pengelolaan
lingkungan hidup, reformasi kelembagaan yang harus dilakukan:

1.     Kelembagaan yang terkait dengan kebijakan makro pengelolaan
lingkungan hidup harus diletakkan dalam satu portofolio koordinasi di tingkat
nasional. Lingkungan hidup harus dijadikan landasan bagi penyangga dan
penjamin keberlanjutan kehidupan Indonesia di masa mendatang dan tidak lagi
sebagai penyangga ekonomi.



                                          22
2. Menetapkan kelembagaan yang memiliki fungsi perlindungan dan konservasi
lingkungan, yang kewenangannya meliputi perencanaan, penetapan baku mutu
dan standar pengelolaan lingkungan, mitigasi dampak penurunan kualitas
lingkungan, dan rehabilitasi akibat pencemaran. Lembaga ini juga harus
mengintegrasikan fungsi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dan
memiliki kewenangan penundaan ijin operasi sementara, jika diduga terjadi
pelanggaran           hukum            di          bidang           lingkungan.
3. Mengintegrasikan kelembagaan yang memiliki fungsi menjamin akses
terhadap pemanfaatan lingkungan secara adil dan berkelanjutan. Sebagai
konsekuensinya, perlu dilakukan kaji ulang dan perampingan kelembagaan
sektoral yang ada saat ini. Idealnya, seluruh kelembagaan sektoral berada pada
satu atap dari mulai perijinan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.
Lembaga ini harus berkoordinasi dan bersinergi secara erat dengan lembaga di
poin kedua.   Di tingkat daerah, kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup
hendaknya menganut prinsip desentralisasi kewenangan berdasarkan fungsi,
yang diharapkan dapat mendekatkan proses pengambilan keputusan dari
pengambil keputusan kepada kelompok penerima dampak. Bentuk kelembagaan
yang diusulkan adalah pemerintahan rakyat (community governance), di mana
kelembagaan ini sifatnya ad-hoc, informal, multistakeholder, pendekatan
berdasarkan isu dan kepentingan yang dikelola dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat. Kelembagaan formal pemerintah dalam bidang pengelolaan
lingkungan     menjadi      bagian     dari     pemerintahan      rakyat     ini.
•   Pembaharuan     Perundang-undangan        Reformasi     perundang-undangan
diperlukan karena tidak adanya kesamaan cara pandang terhadap lingkungan
hidup sebagai penyangga kehidupan, yang berakar pada persoalan pemahaman
yang parsial sehingga menimbulkan pendekatan sektoral dan jangka pendek
dalam pengelolaannya. Dari sisi proses penyusunan perundang-undangan, juga
tidak memenuhi prasyarat dan prinsip seperti telah disebutkan di atas. Akhirnya,
terjadi ketimpangan antara peraturan yang dibuat, implementasi, dan proses
penegakan undang-undang yang bersangkutan. Ada kecenderungan eskalasi
kerusakan lingkungan akibat lingkungan tidak dimaknai sebagai satu kesatuan
yang utuh. Lingkungan hidup dimaknai sebagai satu obyek statis yang hampa
dari interaksi dengan manusia. Hak rakyat atas lingkungan hidup yang bersih dan
sehat serta kewajiban negara untuk menjamin hak konstitusional warga
negaranya tidak dapat dijabarkan secara baik keterkaitannya. Reformasi dalam



                                      23
bidang ini membutuhkan tiga undang-undang „payung‟ bagi terlaksananya
reformasi lingkungan hidup, dalam rangka menjamin pemenuhan kewajiban
negara      terhadap       hak      konstitusional     warga       negaranya.
Pertama, kita memerlukan undang-undang untuk melaksanakan reforma agraria
atau land reform. Undang-undang ini mutlak diperlukan untuk menghilangkan
dan mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan akses, kontrol, dan kepemilikan
sumberdaya agraria yang bersifat struktural. Jika reforma pertanahan telah
selesai dilaksanakan, maka undang-undang ini dapat dicabut.

Kedua, adalah undang-undang yang mengatur pengelolaan agraria atau
sumberdaya alam dengan mengacu kepada asas kehati-kehatian (precautionary
principle), keadilan antar dan intragenerasi, kepastian hukum (termasuk
kepastian usaha), perlindungan masyarakat adat, keterbukaan, keterpaduan
antarsektor, dan keberlanjutan. Selain itu, juga memuat hal-hal yang berkenaan
dengan aspek-aspek demokrasi pengelolaan Sumber daya alam yang tercermin
dalam pengaturan tentang hak dan peran serta masyarakat yang lebih hakiki
(genuine) dan terinci dengan menjabarkan prinsip akses informasi, partisipasi
publik, dan akses keadilan; kemudian bagaimana pengakuan dan perlindungan
secara utuh hak-hak tradisional, wilayah ulayat, hukum adat, dan sistem nilai
masyarakat adat dalam pengelolaan SDA. Selain itu, pula diatur bagaimana
pengawasan dan akuntabilitas publik, serta transparansi dan keterbukaan
manajemen pengelolaan SDA.

Ketiga, undang-undang yang memiliki wewenang untuk perlindungan lingkungan
dan sumber-sumber kehidupan rakyat. Undang-undang ini mengatur upaya
pencegahan kerusakan, penanganan kerusakan, penegakan hukum/sanksi dan
upaya rehabilitasi atau pemulihan lingkungan. Adapun pengaturan sektoral tetap
diperlukan mengingat karakteristik khusus yang dimiliki oleh masing-masing
sektor. Namun demikian, pengaturan tersebut harus mengacu pada ketiga rambu
peraturan perundangan tersebut. Hal ini untuk mencegah tumpang tindih
kewenangan, seperti yang ada pada saat ini. Peraturan sektoral hendaknya
hanya mengatur urusan teknis pengelolaan sumberdaya yang bersangkutan.




2.3.3 Solusi Kasus III




                                     24
       Kontrak Karya (KK) PT. Indo Muro Kencana (IMK) dibuat antara
pemerintah Republik Indonesia dan PT. Indo Muro Kencana --- yang saat itu
sahamnya dimiliki oleh Duval Corporation of Indonesia, Pelsart Muro Pty.Ltd,
Jason Mining Limited dan PT. Gunung Muro Perkasa----. Persetujuan kontrak
tersebut ditandatangani oleh presiden republik Indonesia pada tahun 1985. Pada
alinea dua surat persetujuan presiden itu, disebutkan: "Selanjutnya Saudara
Menteri supaya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia
untuk menandatangani naskah kontrak karya tersebut serta mengambil langkah-
langkah yang diperlukan agar…." Kalimat tersebut menunjukkan bahwa presiden
telah menginstruksikan kepada Menteri Pertambangan dan Energi, sebagai
kementerian yang menangani masalah pertambangan di Indonesia, agar
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia. Atas instruksi itu, pada
tanggal 27 Pebruari 1985, Menteri Pertambangan dan Energi bersama dengan
PT. Indo Muro Kencana telah menyetujui suatu kontrak karya pertambangan
emas di Kalimantan Tengah.

       Sebagai suatu kelaziman dalam hukum, persetujuan kontrak, mengikat
mereka yang membuatnya. Oleh karena KK IMK dibuat oleh pemerintah
Indonesia bersama PT. Indo Muro Kencana, maka ketentuan dalam kontrak
mengikat Pemerintah Indonesia (meskipun suatu saat pemerintahan berganti)
dan PT. Indo Muro Kencana (meskipun kepemilikan sahamnya juga sudah
berganti).

       Oleh karena itu, sangatlah tidak beralasan jika Aurora Gold mengelak
bertanggungjawab atas berbagai peristiwa penggusuran tambang rakyat, tanah-
tanah adat, dan berbagai pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh PT. IMK
pada masa sebelum mereka beli IMK, karena saat ini 100% saham PT. IMK telah
dimiliki oleh Aurora Gold.

       Harus diakui bahwa berbagai peristiwa penggusuran paksa yang terjadi di
tahun 1987-1992 itu, telah mendatangkan keuntungan besar Aurora Gold saat
ini. Menjadi tidak pantas, jika Aurora Gold hanya ingan dapatkan keuntungan dan
mengelak bertanggungjawab.

   1. Mempertimbangkan bahwa KK PT.IMK mengikat Aurora Gold sebagai
       pemegang saham tunggal, maka ada beberapa hal yang sepatutnya
       dijalankan Aurora Gold sesuai isi kontak dalam KK. Beberapa hal itu



                                      25
   adalah:
   Bahwa KK yang disepakati tahun 1985 itu bukanlah kontrak yang
   mengikat orang Dayak Siang, Murung, Bekumpai dan suku-suku lain
   yang ada di wilayah KK PT. IMK. Karena mereka tidak terlibat dalam
   proses pembuatan kontrak. Mereka juga bukan pihak yang ikut
   menandatangani kontrak. KK tersebut dibuat pemerintah dan PT. IMK.
   Dalam isi kontrak itu, Pemerintah bertindak untuk dan atas nama
   Pemerintah dan bukan untuk dan atas nama bangsa, apalagi untuk dan
   atas nama masyarakat Dayak Siang, Murung dan Bekumpai. Dengan
   demikian, maka sangatlah wajar dan beralasan, jika masyarakat di
   wilayah itu keberatan jika PT. IMK mengguna-kan/mengemukakan isi
   kontrak karya sebagai argumen untuk menolak tuntutan yang mereka
   ajukan    ke   PT.   Indo   Muro       Kencana/Aurora   Gold   mengenai
   pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai dampak yang mereka
   rasakan, baik dulu maupun kini.

2. PT. IMK kini dimiliki 100% oleh Aurora Gold. Maka, menjadi sangat tidak
   tepat jika Aurora Gold mengatakan bahwa perusahaan itu tidak
   mempunyai hubungan dan tanggungjawab atas berbagai peristiwa yang
   terjadi di masa lalu sebelum Aurora Gold membeli saham PT.IMK.
   Pernyataan John Vernon (Presiden Direktur Aurora Gold Indonesia) pada
   tangal 30 Agustus di depan para wakil juru runding, dan surat David
   Morison yang ditujukan pada pengirim surat protes (tembusannya
   dikirimkan kepada kami), membuktikan bahwa Aurora Gold ingin
   menghindar dari tanggungjawab. Salah satu paragraf dalam surat David
   menyebutkan: "Pihak Perusahaan (Aurora Gold Ltd) sepenuhnya
   mengetahui bahwa, dalam kurun waktu sebelum Perusahaan memegang
   90% kepemilikan PT. Indo Muro Kencana di tahun 1993, pemilik
   sebelumnya dengan bantuan badan keamanan pemerintah telah
   mengambil beberapa tindakan yang merugikan masyarakat yang berdiam
   di dalam area Kontrak Karya. Walaupun pihak Perusahaan (Aurora Gold
   Ltd) tidak memiliki keterlibatan dan tanggung jawab terhadap tindakan-
   tindakan yang dilakukan oleh pemilik terdahulu dan badan-badan
   keamanan pemerintah tersebut, pihak Perusahaan sangat menyesalkan
   trauma yang mungkin telah diderita oleh masyarakat."




                                     26
Sangat ironis, Aurora Gold mau membeli perusahaan yang telah diketahui
terlibat dalam pelanggran HAM, dan mau mengambil keuntungan dari
hasil tambang perusahaan itu, tapi tidak mau bertanggungjawab atas
peristiwa masa lalunya, termasuk pelanggaran HAM. Sikap Aurora yang
hanya     mementingkan       keuntungan         tanpa   mau      bertanggungjawab
merupakan sikap yang mendukung dan menyetujui pelanggaran HAM
yang dilakukan oleh IMK. Bahkan sikap itu dapat dikategorikan sebagai
sikap turut serta melakukan pelanggaran HAM.

Meski telah dibeli oleh Aurora Gold, IMK masih saja melakukan berbagai
peristiwa pelanggaran HAM. Kasus penggusuran tanah-tanah rakyat
masih dilakukan dari tahun 1993 sampai awal tahun 1999. Tidak kurang
tanah di Kerikil, dan Konut ikut tergususr oleh IMK/Aurora Gold.
Penggusuran dilakukan langsung oleh perusahaan, tanpa pemilik tahu
prosesnya. Kalau ada pemilik tanah yang protes, perusahaan langsung
negosiasi. Betul, banyak masyarakat yang menerima ganti rugi. Akan
tetapi mereka menerima karena tidak punya pilihan lagi. Namun
demikian, masih ada masyarakat yang tidak mau menerima, karena
merasa dilecehkan haknya oleh IMK/Aurora Gold.

Dalam pasal 4 ayat 2 KK IMK menyebutkan: Tidak termasuk dalam
wilayah kontrak karya adalah semua kuasa pertambangan yang telah
diberikan dan permohonan kuasa pertambangan yang sedang diproses
oleh    pemerintah     sebelum     tanggal      persetujuan      ini   sebagaimana
dicantumkan dalam annex "C" yang merupakan lampiran pada dan
dengan ini menjadi bagian dari persetujuan ini, dan semua kuasa
pertambangan untuk bahan galian golongan C yang diberikan Pemerintah
Daerah dan kegiatan Penambangan Rakyat.

Ketentuan dalam pasal diatas, telah mensyaratkan IMK untuk tidak
menggusur         tambang   rakyat.    Seharusnya       lokasi    tambang   rakyat
dikelurkan dari KK IMK. Karena seluruh lokasi adalah lokasi tambang
rakyat, maka seharusnya IMK tidak melakukan operasi tambang di
wilayah    itu.    Kenyataannya,       selain    menggusur       tambang    rakyat,
perusahaan juga tidak mengakui eksistensi pertambangan rakyat. Bahkan
dalam berbagai dokumennya pihak IMK/Aurora Gold menyebut tambang




                                      27
rakyat sebagai penambang tanpa ijin (PETI), persis sama dengan
sebutan yang diberikan pemerintah.

Bagi orang Dayak, proses mendapatkan ijin sebagai penambang rakyat
sangat sulit. Banyak birokrasi yang harus dilewati. Akibatnya mereka tidak
pernah mendapat pengakuan status sebagai penambang legal dimata
pemerintah, walaupun pada kenyataanya, orang Dayak Siang adalah
penambang dan penemu kandungan emas yang dini dikuasai oleh Aurora
Gold. Menurut pengakuan beberapa tokoh adat, mereka yang pertama
mengantarkan para eksplorator PT. IMK untuk melihat tambang-tambang
rakyat.   Namun       kebaikan      mereka     itu   dibalas    dengan    tindakan
penggusuran, dan stigma sebagai penambang liar.

Meski sulit, sebagian orang dayak Siang, mencoba untuk mendapatkan
ijin tambang dari pemerinbtah. Beberapa tokoh masyarakat mencoba
untuk     menggurus        prosedur    perijinan.    Tahun     1986,   masyarakat
penambang dari Luit Raya, mengajukan permohonan ijin penambangan
yang sudah lama mereka tambang. Hal serupa juga dilakukan oleh
Kepala desa dan LKMD serta tokoh masyarakat dari desa Konut dan
Sungai     Lunuk.      Pernyataan      bersama       untuk     mendapatkan     ijin
penambangan mereka buat dan disampaikan pada pemerintah terkait,
dan mereka mendapat pengakuan dari pemerintah kecamatan. Bukti
pengakuan dapat dilihat dalam: Surat Camat Permata Intan yang
ditujukan pada Bupati Barito Utara Nomor: 1338/pem.1/Um.V/87, perihal,
laporan sensus penduduk di Luit Raya. Dalam surat itu, Camat
menyebutkan:

"Dengan ini disampaikan daftar/berkas hasil pelaksanaan sensus
penduduk     di     Luit    Raya,     Juwa    dan    Tengkanong        (pemukiman
pertambangan rakyat) …dan seterusnya…"

Kata-kata pemukiman penambang rakyat yang diberi tanda kurung dalam
surat Camat itu, menunjukan bahwa ada pengakuan darinya, bahwa
lokasi Luit Raya, Juwa dan Tengkanong adalah memang merupakan
lokasi tambang rakyat. Temuan ini dapat menjadi dasar kuat untuk
menyatakan bahwa: Penggusuran yang di lakukan di pemukiman dan
lokasi tambang rakyat, baik di Luit Raya, Kerikil dan daerah lainnya



                                      28
adalah penggusuran tambang rakyat yang menyalahi isi Kontrak Karya
IMK.
Selain    diakui        keberadaannya    sebagai    penambang      rakyat,   para
penambang ternyata melakukan kewajibannya untuk membayar pajak
dan retribusi pada pemerintah. Bukti-bukti pembayaran masih disimpan
rakyat hingga kini. Berikut adalah sebagian dari bukti pembayaran itu:
Bukti pembayaran pajak dan retribusi. Kwitansi nomor 02/VII/1987 yang
ditandatangani oleh Camat Permata Intan. Dalam kwitansi itu disebutkan
bahwa H. Abd. Manaf telah membayar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu
rupiah) pada pemerintah daerah sebagai panjar iuran produksi emas
untuk bulan Mei 1987.

Surat Keputusan Camat Permata Intan no. 76/Bang.M/UM.V/1987,
tentang pemberian ijin bangunan mesin tumbuk (alat penambangan
tradisional) pada beberapa penduduk desa Luit Raya Kwitansi yang
ditandatangani oleh Dinas Pendapatan, maupun Kecamatan, tentang
iuran pendapatan usaha emas dll.

Semua bukti diatas menunjukan bahwa, selama masa eksplorasi PT.
IMK, Penambang rakyat diakui eksistensi oleh pemerintah. Namun,
setelah IMK mulai memastikan akan melakukan persiapan eksploitasi,
mereka digusur seperti layaknya bukan manusia. Apakah bukti ini akan
melepaskan tanggungjawab IMK/Aurora Gold?

Bukti lain keterlibatan IMK dalam proses penggusuran, yaitu isi surat
surat pengumuman Camat Permata Intan Nomor: Bang.I.1173/EK/87
yang meminta rakyat meninggalkan dan pengosongan lokasi/areal
penambangan PT. IMK. Surat berikutnya adalah surat pencabutan
kembali    ijin    menjalankan    mesin     tumbuk     (sebagai   alat   tambang
tradisional), yang dikeluarkan oleh Camat Permata Intan dengan nomor:
Bang.1258/EK.IV/87. Surat Camat Permata Intan ini dikeluarkan dengan
adanya instruksi dari Bupati Barito Utara untuk mengosongkan lokasi
tambang           PT.       IMK    dengan          Nomor:    188.55/529/VII/87.
Semua surat perintah pengosongan areal tambang rakyat, dikeluarkaan
pemerintah demi mendukung kegiatan IMK/Aurora Gold. Akibatnya
seluruh lokasi tambang rakyat berada dalam penguasaan IMK, meskipun
kontrak karya tidak membenarkan hal itu. Sebagaimana surat David


                                    29
Morison yang dikutip diatas, menunjukan bahwa sesungguhnya Aurora
Gold mengetahui dengan persis berbagai peristiwa penggusuran itu.
Sehingga aneh jika Aurora mau membeli perusahaan itu dan tidak
berbuat   apa-apa    untuk   mempertanggungjawabkan       peristiwa   yang
melanggar HAM.

Kalau Aurora Gold memiliki komitmen yang kuat untuk tidak terlibat dalam
pelanggaran HAM, seharusnya, sejak awal membeli saham IMK di tahun
1993, sudah melakukan proram-program agar dapat menyelesaikan
masalah pelanggran HAM yang dilakukan IMK. Namun hingga kini upaya
itu tidak pernah dilakukan, malah ingin mengelak dari tanggungjawab.
Mungkinkah PT. IMK/Aurora Gold dapat menjalin hubungan dan menjadi
tetangga yang baik dengan masyarakat jika menolak bertanggung jawab
atas masalah-masalah substansial yang selama ini dipersoalkan
masyarakat? Saya kira hal itu sangat sulit terealisasi.




                                 30
                                      BAB III

                                    PENUTUP



3.1 Kesimpulan

3.2 Saran


     Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa Bumi,
Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan
batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan
sumberdaya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu diperhatikan dan
dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi
kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.


Disamping itu, pengembangan pertambangan harus disesuaikan dengan
perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional.
Tantangan utama yang dihadapi pertambangan mineral dan batubara adalah
pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi
manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi informasi, hak atas
kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran serta swasta dan
masyarakat.   Untuk    mengakomodasi      kepentingan-kepentingan     tersebut
pemerintah seharusnya mengedepankan kepentingan pembangunan nasional
sesuai amanat UUD ‟45 untuk seterusnya memberikan landasan hukum bagi
langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan
pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yang secara tegas memaksa
perusahaan-perusahaan pemegang KK, PKP2B, dan KP untuk mengedepankan
kepentingan nasional bangsa Indonesia. Pemerintah tak perlu kawatir akan
kehilangan peluang masuknya investasi. Bumi Indonesia telah terbukti memiliki
cadangan terukur dan terduga yang sangat ekonomis. Pihak luar harus mengikuti
aturan yang dibuat pemerintah, bukan malah sebaliknya pemerintah yang
mengikuti kemauan pihak luar. Bumi Indonesia telah tergadaikan oleh UU
Minerba.



                                     31
32

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:9710
posted:5/25/2010
language:Indonesian
pages:32