tugas mata kuliah UU tambang dan perburuhan by dedifurkandi

VIEWS: 548 PAGES: 15

									                                                         GROUP




DEDI FURKANDI          (DBD 108 081)   YUDI PRAMANA        (DBD 108 069)
MUHAMMAD ABDIANSYAH    (DBD 108 084)   TYAS VIUT LALIN     (DBD 107 036)
MICKY WILOVO           (DBD 108 050)   NGURAH PUTU         (DBD 109 007)
DEDI WAHYONO           (DBD 108 051)   RENNY RINJANI       (DBD 109 002)
RENDY ADITIA SAPUTRA   (DBD 108 077)   FRISKA NATALINA     (DBD 109 013)
RICHARD FREDDY HT      (DBD 108 079)   SITI ZAKIYAH        (DBD 109 005)
Contents
Pendahuluan



          Pengertian Hak dan Kewajiban

  Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang
  memberikan     keleluasaan kepada      seseorang untuk
  melaksanakannya.



  Kewajiban adalah pembatasan atau beban yang timbul karena
  hubungan dengan sesama atau dengan negara.
Pendahuluan


Negara adalah penguasa cadangan kekayaan alam

  Berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa kekayaan alam yang
  terkandung dalam perut bumi Indonesia, termasuk daerah-daerah lepas pantai,
  dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
  Indonesia.

  Negara sendiri mempunyai hak untuk mengatur, memanfaatkan dan mengawasi
  kekayaan alam itu, termasuk untuk menambang bahan-bahan mineral. Dalam
  pelaksanaannya negara bisa mewakilkan kewenangannya itu ke perusahaan
  negara. Tetapi negara juga bisa mengajak pihak lain, selain perusahaan negara,
  dalam proses pengusahaan pertambangan itu, dengan alasan bahwa negara
  tidak mempunyai cukup keahlian atau finansial untuk melaksanakan sendiri
  pertambangannya.
Hak & Kewajiban Pemerintah


                Hak Pemerintah
1. Hak Pemerintah Pusat
   a. Pajak dan bea masuk;
   b. Iuran Tetap dan Iuran Produksi
   c. Kompensasi Data

2. Hak Pemerintah Daerah
   a. Pajak daerah;
   b. Retribusi;
   c. Pendapatan lain yang sah sesuai undang-undang
Hak & Kewajiban Pemerintah

     Hak Pemerintah (lanjutan…)
Tambahan Baru
• Pemegang IUP/IUPK yang telah berproduksi
  diwajibkan membayar “royalti”sebesar 10%
  dari keuntungan bersih (net profit):
  4% untuk Pemerintah Pusat;
  6% untuk Pemerintah Daerah:
   1% bagian Provinsi;
   2,5% bagian Kabupaten penghasil;
   2,5% bagian Kabupaten/Kota tetangga.
Hak & Kewajiban Pemerintah

          Kewajiban Pemerintah
1. Tetap menghormati KK sampai saatnya dinegosiasikan kembali
   (PP # 25).
2. Ikut membantu dalam usaha-usaha Community Development.
3. Ikut mengawasi Environment Control.
4. Membantu promosi investasi di daerahnya.
5. Ikut mengusahakan hilangnya hambatan-hambatan usaha
   pertambangan yang disebabkan oleh:
   a) unsur pusat
   b) unsur-unsur daerah
   c) unsur-unsur LSM
     Hak & Kewajiban Perusahaan Tambang


         Hak Perusahaan Tambang
a. izin penyelidikan pertambangan yang jangka waktu izinnya belum berakhir,
   oleh karena terhadapnya masih berlaku pelaksanaan pasal 65
   Mijnordonnantie 1930 (moratorium);
b. hak/hak-hak untuk mendapatkan konsesi-eksploitasi tambang seperti
   yang dimaksud pada pasal 28 ayat 3 "Indische Mijnwet" Staatsblad tahun
   1899 No. 214 sebagaimana telah sering diubah dan ditambah kemudian;
c. konsesi-eksploitasi tambang;
d. perjanjian berdasarkan pasal 5a "Indische Mijnwet" untuk mengadakan
   penyelidikan penambangan (kontrak 5a Eksplorasi);
e. perjanjian berdasarkan pasal 5a "Indische Mijnwet" untuk mengadakan
   penyelidikan dan penambangan bahan-galian (kontrak 5a Eksplorasi dan
   Eksploitasi);
f. izin penambangan bahan-bahan galian yang tidak disebut dalam pasal 1
   "Indische Mijnwet".
    Hak & Kewajiban Perusahaan Tambang


  Kewajiban Perusahaan Tambang
Kewajiban Fiskal dan Keuangan :
1. Pajak dan bea masuk;
2. Iuran Tetap dan Iuran Produksi
3. Kompensasi Data
4. Retribusi;
5. Pendapatan lain yang sah sesuai undang-undang
6. Pemegang IUP/IUPK yang telah berproduksi diwajibkan
    membayar “royalti”sebesar 10% dari keuntungan bersih (net
    profit)
    Hak & Kewajiban Perusahaan Tambang


  Kewajiban Perusahaan Tambang
Kewajiban Lingkungan :
• Wajib sedia dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca-
  tambang
• Kegiatan dapat disuspensi bila ada masalah lingkungan atas
  permohonan masyarakat
• Dalam masa suspensi kewajiban tetap jalan
• Kewajiban strict liability kepada masyarakat yang terkena
  dampak langsung pertambangan
    Hak & Kewajiban Perusahaan Tambang


  Kewajiban Perusahaan Tambang
Kewajiban Pengembangan Masyarakat :
• Sesuai Pasal 74 UUPT perusahaan tambang wajib menyisihkan
  dana untuk CSR >> yang dapat diperhitungkan sebagai biaya

• Berdasarkan Pasal 108 UU Minerba, pemegang IUP/IUPK (kecil
  maupun besar) wajib menyusun program CSR yang
  dikonsultasikan dengan stakeholders lain
        Hak & Kewajiban Masyarakat


                Hak Masyarakat
• hak atas kepemilikan,
• hak atas makanan dan gizi yang mencukupi,
• hak terhadap standar kehidupan yang layak,
• hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan,
• hak menentukan nasib sendiri,
• hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas
  kesehatan fisik dan mental
• dan masih banyak lagi.
       Hak & Kewajiban Masyarakat


         Kewajiban Masyarakat
1. Ikut menjaga kelancaran operasional dan keamanan
    perusahaan serta mencegah terjadinya konflik.

2. Bermusyawarah apabila terjadi konflik kepentingan.

3. Membentuk Wakil Masyarakat setempat yang
   representatif yang mewakili ekonomi, sosial, dan
   budaya masyarakat sehingga mampu berinteraksi
   dengan perusahaan secara berimbang dan terlepas
   dari kepentingan politik.
           Kesimpulan



Dari uraikan di atas dapat disimpulkan :
 Pada dasarnya antara pemerintah, pengusaha tambang
 dan masyarakat lingkar tambang mempunyai hak dan
 kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi dan
 dijalankan untuk mendapatkan hubungan yang saling
 menguntungkan satu dengan yang lainnya.
  Penutup




Thank You
     For Your Attention

								
To top