; standar pengembangan kkg-mgmp
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

standar pengembangan kkg-mgmp

VIEWS: 4,913 PAGES: 33

  • pg 1
									STANDAR
PENGEMBANGAN
KELOMPOK KERJA GURU (KKG)
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)




         DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK
     DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK
                DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
        DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
               REPUBLIK INDONESIA
                      2008
 0
                         DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
     A. Latar Belakang ……………………………………………………………             02
     B. Dasar Hukum ……………………………………………………………..              04
     C. Tujuan KKG/MGMP ………………………………………………………              04
     D. Tantangan …………………………………………………………………                05

BAB II KETENTUAN UMUM …………………………………………………………               06


BAB III STANDAR PENGEMBANGAN KKG/MGMP ……………………………..        07
     A. Standar Program …………………………………………………………             07
     B. Standar Organisasi ………………………………………………………           08
     C. Standar Pengelolaan …………………………………………………….          08
     D. Standar Sarana/Prasarana ………………………………………………        08
     E. Standar Sumber Daya Manusia …………………………………………       09
     F. Standar Pembiayaan …………………………………………………….           10
     G. Standar Penjaminan Mutu ………………………………………………         10

     H. Standar Operasional Prosedur KKG/MGMP………………………….   11


BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………                 24

LAMPIRAN
     A. CONTOH ANGGARAN DASAR MGMP
     B. PRESENTATION HANDOUT




                                                            1
                                        BAB I
                                    PENDAHULUAN
A.   Latar Belakang
Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
mempersyaratkan guru untuk: (i) memiliki kualifikasi akademik minimum
S1/D4;,      (ii); memiliki kompetensi        sebagai agen pembelajaran yaitu
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial,            dan   profesional; dan (iii)
memiliki      sertifikat pendidik.     Dengan berlakunya Undang-undang ini
diharapkan memberikan suatu kesempatan yang tepat bagi guru                 untuk
meningkatkan profesionalismenya               melalui pelatihan, penulisan karya
ilmiah,     pertemuan di Kelompok Kerja Guru (KKG), dan pertemuan di
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dengan demikian KKG dan
MGMP        memiliki    peran   penting      dalam   mendukung   pengembangan
profesional guru.


Untuk mewujudkan peran KKG dan MGMP dalam pengembangan
profesionalisme guru, maka peningkatan kinerja kelompok kerja guru (KKG)
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) merupakan masalah yang
mendesak untuk dapat direalisasikan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk
meningkatkan kinerja KKG dan MGMP, antara lain melalui berbagai
pelatihan instruktur dan guru inti, peningkatan sarana dan prasarana, dan
peningkatan mutu manajemen KKG/MGMP. Namun demikian, berbagai
indikator    mutu      pendidikan    belum    menunjukkan   peningkatan    kinerja
KKG/MGMP yang berarti. Di beberapa daerah menunjukkan peningkatan
kinerja KKG/MGMP yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar
lainnya masih memprihatinkan.


Berdasarkan masalah ini, maka diperlukan analisis yang mendalam
mengenai rendahnya kinerja KKG/MGMP. Dari berbagai pengamatan dan
analsis, sedikitnya ada empat faktor yang menyebabkan kinerja KKG/MGMP
tidak mengalami peningkatan secara merata.


Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan KKG/MGMP menggunakan
pendekatan education production function atau input-output analysis yang
                                                                                2
tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa
KKG/MGMP berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua
input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka
lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini
menganggap bahwa apabila input KKG/MGMP seperti pelatihan guru dan
perbaikan sarana dan prasarana lainnya dipenuhi, maka peningkatan kinerja
KKG/MGMP (output) secara otomatis akan terjadi. Dalam kenyataan,
peningkatan kinerja KKG/MGMP yang diharapkan tidak terjadi. Mengapa?
Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan education production
function terlalu memusatkan pada input pendidikan dalam hal ini guru yang
mengikuti kegiatan KKG/MGMP dan kurang memperhatikan pada proses
kinerja. Padahal, proses kinerja sangat menentukan output kegiatan
KKG/MGMP.


Faktor kedua, penyelenggaraan KKG/MGMP yang dilakukan masih belum
dapat melepaskan dari sistem birokrasi pemerintah daerah, sehingga
menempatkan KKG/MGMP sebagai wadah pengembangan profesionalisme
guru masih tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang
sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai
dengan   kebutuhan   guru   setempat.   Dengan     demikian    KKG/MGMP
kehilangan kemandirian, motivasi dan insiatif untuk mengembangkan dan
memajukan lembaganya termasuk peningkatan profesionalisme guru
sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan nasional.


Faktor ketiga, akutabilitas kinerja KKG/MGMP selama ini belum dilakukan
dengan   baik.   Pengurus   KKG/MGMP      tidak   memiliki    beban   untuk
mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada sesama
rekan guru, pimpinan sekolah, dan masyarakat.


Faktor keempat, belum adanya panduan/ petunjuk kegiatan kelompok kerja
yang jelas untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi guru dan pengurus
KKG/MGMP dalam melakukan aktivitas kelompok kerja atau musyawarah
kerja.


                                                                         3
Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, tentu saja perlu
dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan
revitalisasi penyelenggaraan KKG/MGMP        melalui penyusunan panduan
penyelenggaraan    KKG/MGMP       dalam      bentuk    (1)   Buku   Standar
Pengembangan      KKG/   MGMP    dan   (2)    Buku    Standar   Operasional
Pelaksanaan      KKG/MGMP.    Diharapkan      dengan     adanya     panduan
pelaksanaan KKG/MGMP ini kegiatan-kegiatan kelompok kerja guru dan
musyawarah kerja mata pelajaran dapat lebih terarah dan dapat dijadikan
wadah untuk pengembangan profesionalisme guru secara mandiri dan
berkelanjutan.


B. Dasar Hukum
1. UU RI No. 20/2003 tentang Sisdiknas.
2. UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
3. PP RI No.19/2005 tentang SNP
4. Permendiknas No. 22/2006 tentang SI
5. Permendiknas No. 23/2006 tentang SKL
6. Permendiknas No. 12/2007 tentang standar Pengawas
   Sekolah/madrasah
7. Permendiknas No. 13/2007 tentang standar Kepala Sekolah/madrasah
8. Permendiknas No. 16/2007 tentang standar kualifikasi Akademik dan
   Kompetensi Guru.
9. Permendiknas No. 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
10. Permendiknas No. 20/2007 tentang Standar Penilaian.
11. Permendiknas No. 24/2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.


C. Tujuan KKG/MGMP
1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal,
   khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan
   silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran,
   metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana
   belajar, memanfaatkan sumber belajar, dsb.
2. Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau musyawarah
   kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan
                                                                          4
   umpan balik.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi
   pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional
   bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja.
4. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam
   melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah.
5. Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja
   (meningkatkan      pengetahuan,      kompetensi      dan     kinerja)   dan
   mengembangkan        profesionalisme   guru     melalui    kegiatan-kegiatan
   pengembangan profesionalisme di tingkat KKG/MGMP.
6. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin
   dari peningkatan hasil belajar peserta didik.
7. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat
   KKG/MGMP.


D. Tantangan
1. Mutu sumber daya manusia semakin menurun. Hal ini dibuktikan dengan
   beberapa kompetesi internasional yang dari tahun ke tahun menunjukan
   adanya penurunan kualitas. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan
   teknologi yang sangat cepat, diperlukan sumber daya manusia yang
   bermutu agar tidak ketinggalan dengan negara lain.
2. Masih banyak guru yang memiliki kualifikasi akademik dibawah
   Ketentuan Undang-Undang RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan
   Dosen yang mensyaratkan kualifikasi             akademik guru sekurang-
   kurangnya S1/D-IV.
3. Situs kerja guru tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan
   pulau-pulau besar dan kecil dan bahkan sebagian di antaranya
   merupakan daerah terpencil.
4. Terbatasnya jumlah Perguruan Tinggi yang memiliki program studi
   tertentu yang dibutuhkan oleh Guru dalam upaya peningkatan kualifikasi
   akademiknya.
5. Pelaksanaan sertifikasi guru dilaksanakan hanya satu kali sepanjang
   guru menjalankan tugasnya. Dengan demikian perlu ada sistem


                                                                             5
   peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan sebagai upaya
   memelihara dan meningkatkan kompetensi guru


                                      BAB II
                              KETENTUAN UMUM
Dalam standar pengembangan KKG/MGMP yang dimaksud dengan:
1. Standar pengembangan KKG/MGMP adalah unsur-unsur yang harus
   dimiliki   oleh   KKG/MGMP         yang     mencakup      organisasi,    program,
   pengelolaan,      sarana    dan     prasarana,        sumber    daya     manusia,
   pembiayaan, dan penjaminan mutu.
2. KKG (Kelompok Kerja Guru) merupakan wadah atau forum kegiatan
   profesional bagi para guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di tingkat
   gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dari beberapa
   sekolah.
3. MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) adalah forum/wadah
   kegiatan     profesional    guru     mata      pelajaran       pada     SMP/MTs,
   SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB/MALB yang berada pada
   satu wilayah/kabupaten/kota/ kecamatan/sanggar/gugus sekolah.
4. Organisasi adalah struktur kepengurusan dan legalitas administrasi
   KKG/MGMP
5. Program adalah rencana kegiatan KKG/MGMP yang mencakup jangka
   pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
6. Pengelolaan adalah proses pelaksanaan program KKG/MGMP.
7. Sarana      dan   prasarana   adalah      fasilitas    fisik   untuk    menunjang
   KKG/MGMP
8. Instruktur adalah pembimbing/narasumber/tutor/pengajar dalam kegiatan
   KGG/MGMP, dapat berasal dari guru atau non guru, dan sifatnya
   temporer.
9. Guru inti adalah pembimbing/narasumber/tutor/pengajar dalam kegiatan
   KGG/MGMP, dan sifatnya tetap
10. Pembiayaan adalah dana yang digunakan untuk kegiatan KKG/MGMP
11. Penjaminan mutu adalah sistem untuk mengaudit kesesuaian antara
   pelaksanaan KKG/MGMP dengan standar yang ditetapkan.


                                                                                   6
                                    BAB III
              STANDAR PENGEMBANGAN KKG/MGMP


A.   Standar Program
1. Penyusunan program KKG/MGMP dimulai dari menyusun Visi, Misi ,
     Tujuan, sampai kalender kegiatan.
2. Program KKG/MGMP diketahui oleh Ketua KKKS (Kelompok Kerja
     Kepala Sekolah SD) atau Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala
     Sekolah) dan disyahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Program      KKG/MGMP          terdiri   dari   program   rutin   dan   program
     pengembangan.
4. Program rutin sekurang-kurangnya terdiri dari:
      a. Diskusi permasalahan pembelajaran
      b. Penyusunan silabus, program semester, dan Rencana Program
          Pembelajaran
      c. Analisis kurikulum
      d. Penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran
      e. Pembahasan materi dan pemantapan menghadapi Ujian Nasional
5. Program pengembangan dapat dipilih sekurang-kurangnya tiga dari
     kegiatan-kegiatan berikut:
      a. Penelitian
      b. Penulisan Karya Tulis Ilmiah
      c. Seminar, lokakarya, koloqium (paparan hasil penelitian), dan
          diskusi panel
      d. Pendidikan dan Pelatihan berjenjang (diklat berjenjang)
      e. Penerbitan jurnal KKG/MGMP
      f. Penyusunan website KKG/MGMP
      g. Forum KKG/MGMP provinsi
      h. Kompetisi kinerja guru
      i. Peer Coaching (Pelatihan sesama guru menggunakan media ICT)
      j. Lesson Study (kerjasama antar guru untuk memecahkan masalah
          pembelajaran)
      k. Professional Learning Community (komunitas-belajar professional)


                                                                                 7
     l. TIPD (Teachers International Professional Development)/ kerja-
        sama MGMP internasional
     m. Global Gateway (kemitraan lintas negara)


B. Standar Organisasi
1. Organisasi KKG dan MGMP terdiri dari: pengurus, anggota, SK
   pengesahan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan mempunyai
   AD/ART.
2. Pengurus KKG dan MGMP terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara,
   dan Bidang, dipilih oleh anggota berdasarkan AD/ART.
3. Anggota KKG terdiri dari guru kelas, guru agama, dan guru penjaskes di
   SD/MI yang anggotanya berasal dari 8 – 10 sekolah dan direkrut dengan
   prosedur tertentu. Untuk daerah terpencil anggotanya berasal dari 3 – 5
   sekolah.
4. Anggota MGMP terdiri dari guru mata pelajaran di SMP/MTs, SMA/MA,
   SMK/MAK, SLB/MALB. Yang anggotanya berasal dari 8 – 10 sekolah
   dan direkrut dengan prosedur tertentu. Untuk daerah terpencil
   anggotanya berasal dari 3 – 5 sekolah.


C. Standar Pengelolaan
1. Pengelolaan keseluruhan program KKG/MGMP menjadi tanggung jawab
   ketua KKG/MGMP.
2. Pelaksanaan masing-masing program dilakukan oleh panitia yang
   dipimpin oleh seorang penanggung jawab berdasarkan surat keputusan
   ketua KKG/MGMP.
3. Pelaksanaan masing-masing program berpedoman pada Kerangka
   Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh pengurus KKG/MGMP.
4. Panitia membuat proposal kegiatan yang meliputi: perencanaan,
   pelaksanaan, pembiayaan, dan pelaporan kegiatan.
5. Pengurus memantau dan mengevaluasi kegiatan.


D. Standar Sarana dan Prasarana
1. Sarana dan prasarana yang tersedia di setiap KKG/MGMP sekurang-
   kurangnya adalah:
                                                                        8
     a. Ruang/Gedung untuk kegiatan KKG/MGMP
     b. Komputer
     c. Media Pembelajaran
     d. OHP/LCD Proyektor
     e. Telepon dan Faximile


2. Sarana dan prasarana tambahan yang tersedia sekurang-kurangnya
   terdiri dari tiga daftar berikut:
    a. Laboratorium IPA
    b. Laboratorium Bahasa
    c. Laboratorium Micro Teaching
    d. Perpustakaan
    e. Audio Visual Aids (AVA)
    f.   Handy cam dan kamera digital
    g. Internet
    h. Davinet (Digital Audio Visual Network)


E. Standar Sumber Daya Manusia
1. Pendidik yang menjadi pembina kegiatan KKG/MGMP harus memiliki
   kriteria:
     a. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1
     b. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
         tahun
     c. Memiliki keahlian yang relevan dengan materi yang disampaikan
2. Pendidik pada butir 1 dapat terdiri dari:
    a. Instruktur
    b. guru Inti
    c. Pemandu/tutor
    d. Pengawas
    e. Kepala Sekolah
    f.   Widyaiswara
    g. Dosen.
    h. Pejabat struktural maupun nonstruktural Dinas Pendidikan Propinsi
         dan Kabupaten/Kota.
                                                                        9
    i.   Pejabat Struktural maupun nonstruktural Departeman
    j.   Tim Pengembang (intstruktur terpilih)


F. Standar Pembiayaan
1. Pembiayaan      kegiatan    KKG/MGMP          mencakup   sumber   dana,
   penggunaan, dan pertanggungjawaban.
2. Sumber Dana kegiatan KKG/MGMP dapat terdiri dari:
    a. Iuran anggota/sekolah
    b. Dinas Pendidikan Propinsi atau kabupaten/kota
    c. Departemen
    d. Donatur
    e. Unit produksi
    f.   Hasil kerjasama
    g. Masyarakat
    h. Sponsor yang tidak mengikat dan sah
3. Dana KKG/MGMP hanya dapat digunakan untuk membiayai:
    a. Program rutin
    b. Program pengembangan
4. Pertanggungjawaban keuangan KKG/MGMP mengacu pada sistem
   pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku


G. Standar Penjaminan Mutu
1. Kegiatan KKG/MGMP perlu disertai dengan sistem penjaminan mutu
   yang akan melihat kesesuaian antara standar dengan pemenuhannya.
2. Data untuk penjaminan mutu diperoleh dengan melakukan pemantauan
   dan evalusai.
3. Pelaksanaan penjaminan mutu yang meliputi mekanisme pemantauan
   dan evaluasi serta pelaporannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
   (ART).
4. Laporan meliputi substansi kegiatan dan administrasi disampaikan
   kepada ketua KKG/MGMP, ketua KKKS/MKKS, dan Kepala Dinas
   Pendidikan Kabupaten/Kota.




                                                                        10
STANDAR
OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN
KELOMPOK KERJA GURU (KKG)
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)




             DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK
  DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA
                         KEPENDIDIKAN
            DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
                   REPUBLIK INDONESIA
                          2008

                                                        11
                                  BAB I
                             PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan standar pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang telah disusun menjadi
Buku 1, maka perlu dilengkapi dengan Buku Standar Operasional
Pelaksanaan KKG/MGMP (Buku 2) agar pelaksanaan kegiatan KKG dan
MGMP dapat lebih terarah dan mencapai sasaran.


Isi Buku ini merupakan operasionalisasi dari standar organisasi, standar
program, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar
sumber daya manusia, standar pembiayaan, dan standar penjaminan mutu
yang terdapat dalam Buku 1. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan
bagi para pengelola KKG dan MGMP di lapangan untuk menyelenggarakan
kegiatan KKG dan MGMP yang legal, mandiri, bermutu, dan berkelanjutan.

B. Tujuan
      1. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan KKG dan MGMP yang efektif
        sesuai dengan Standar yang dipersaratkan
      2. Memberikan persepsi yang sama dalam penyelenggaraan
        KKG/MGMP bagi para pengelola yang terkait dengan peningkatan
        profesionalitas guru dalam lingkup KKG/MGMP

      3. Meningkatkan mutu KKG/MGMP sesuai dengan perkembangan Ilmu
        Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS)

                               BAB II
  STANDAR OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KKG/MGMP


A. Standar Operasional Organisasi
1. Mekanisme Pembentukan Pengurus KKG/MGMP
Pembentukan pengurus KKG dilaksanakan dalam langkah-langkah berikut:
 a.     Dinas Pendidikan Kabupaten mengundang      pengurus MKKS untuk
        merencanakan pembentukan kembali pengurus KKG/MGMP yang
        masa baktinya sudah habis (bagi pengurus KKG dan MGMP yang

                                                                       12
         belum habis masa baktinya tidak perlu diadakan pembentukan dan
         pemilihan pengurus baru).
 b.      MKKS mengundang para pengurus KKG/MGMP untuk merencanakan
         pembentukan kembali pengurus KKG/MGMP.
 c.      Para pengurus KKG/MGMP mengundang seluruh anggota untuk
         mengadakan rapat anggota dalam rangka pembentukan kembali
         pengurus KKG/MGMP.
 d.      Rapat anggota KKG/MGMP membentuk formatur pengurus
 e.      Formatur terpilih membentuk pengurus KKG/MGMP. Pada umumnya
         Pengurus KKG dan MGMP terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara,
         dan Bidang–bidang, Contoh Struktur Pengurus KKG/MGMP terdapat
         dalam lampiran 1
 f.      Susunan pengurus diserahkan oleh tim formatur untuk syahkan oleh
         Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan diketahui oleh ketua
         MKKS/MGMP.
 g.      Pengurus KKG/MGMP yang terbentuk menyusun AD/ART.


2. Penyusunan Anggaran Dasar (AD)
Penyusunan AD dilaksankan mengikuti langkah-langkah berikut:
      a. Menentukan mukadimah
      b. Menentukan nama dan dasar pendirian
      c. Menentukan kedudukan, sifat, dan tujuan
      d. Menentukan organisasi
            •   Struktur, Susunan dan Fungsi Organisasi
            •   Hak dan Kewajiban Pengurus
      e. Menentukan masa kepengurusan dan pemilihan pengurus
      f. Menentukan Keanggotaan
      g. Menentukan Program
      Contoh Anggaran Dasar KKG/MGMP terdapat dalam lampiran 2.


3. Rekrutmen-Ulang Anggota
Rekrutmen-ulang anggota KKG/MGMP mengikuti langkah-langkah berikut:




                                                                        13
a. Menentukan persyaratan anggota, termasuk persyaratan tambahan
  yang berasal dari peraturan-terbaru pemerintah.
  Contoh :
           •    Anggota KKG harus berasal dari guru kelas, guru
                penjaskes, dan guru agama pada SD /MI baik negeri
                maupun swasta.
           •    Anggota MGMP harus berasal dari guru mata pelajaran
                sejenis di SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SLB/MLB.
           •    Anggota KKG/MGMP harus guru yang masih aktif dan
                mengajar 24 jam per minggu.
b. Melakukan pendaftaran-ulang anggota KKG/MGMP, yaitu melalui
  mekanisme:
       •       Pengurus KKG/MGMP menyediakan formulir anggota.
       •       Pengurus KKG/MGMP membagikan formulir                ke calon
               anggota.
       •       Calon   anggota   mengirimkan   kembali   formulir    kepada
               pengurus.
       •       Pengurus membuat surat keputusan tentang keanggotaan
               KKG/MGMP      ditembuskan    kepada   MKKS     dan      Dinas
               Pendidikan kabupaten/kota.
       •       Pengurus membuat kartu anggota.




                                                                          14
B. Standar Operasional Penyusunan Program
  Prosedur penyusunan program kegiatan KKG/MGMP mengikuti diagram
  alir seperti Gambar 1 di bawah ini.
               Diagram Alir                Pelaksana               Uraian Kegiatan

               Mulai


                                         Pengurus dan       • Melakukan analisis kekuatan,
              SWOT                       Anggota              kelemahan, peluang dan
                                                              ancaman yang dihadapai
                                                              KKG/MGMP
                                         Pengurus dan        Melakukan diskusi:
          Brainstorming                  Anggota            • Menentukan akar masalah.
                                                            • Menyusun alternatif pemecahan
                                                              masalah.
                                                            • Menentukan program sesuai
                                                              skala prioritas.
                                                            • Menunjuk anggota tim khusus
                                                            • Menjelaskan tugas dan jadwal
                                                              kerja tim khusus
                                         Tim Khusus         • Menyusun outline draft program
       Penyusunan draft awal                                • Menyusun draft awal program
       program                                                berdasarkan analisis SWOT dan
                                                              skala prioritas
                                         Pengurus dan       • Menyimak paparan draft awal
                                         Anggota, Kepala      program
              Pembahasan
                program                  Sekolah, dan       • Memberi tanggapan
                                         Pengawas           • Menindak lanjuti
                                         Sekolah.
                                         Tim Khusus        • Melakukan perbaikan draft
         Revisi program                                      sesuai dengan masukan dalam
                                                             pembahasan
                                         Pengurus dan      • Bila draft disetujui dalam rapat
                                         Anggota, Kepala     pleno, pengurus memutuskan
                                         Sekolah, dan        bahwa draft tersebut dapat di
                                         Pengawas Sekolah    finalisasi
                                                           • Bila draft tidak disetujui dalam
                                                             rapat pleno, draft dibahas ulang
                                 Tidak                       dan dilakukan revisi sesuai
                                                             rekomendasi
                     OK                  Tim khusus, KKKS/ • Tim khusus melakukan perbaikan
                                         MKKS                teknis penulisan naskah program
                                                             kegiatan KKG/MGMP dan
                                                             menyusun kerangka acuan kerja.
            Finalisasi program                             • Pengesahan oleh KKKS/MKKS




               Selesai


           Gambar 1. Diagram alir penyusunan program KKG/MGMP

                                                                             15
C. Standar Operasional SDM

1. Prosedur operasional penentuan narasumber yang bersifat temporer
   mengikuti langkah-langkah berikut:
   a. Pengurus mengidentifikasi kompetensi yang akan dikembangkan
   b. Pengurus mengidentifikasi nara sumber             yang sesuai dengan
      kebutuhan
   c. Pengurus     menghubungi        narasumber   disertai   dengan     surat
      permohonan dan proposal kegiatan.
   d. Meminta narasumber untuk menyiapkan materi dan media
2. Prosedur operasional penentuan instruktur/guru-inti/pendamping (yang
   bersifat tetap) mengikuti langkah-langkah berikut:
   a. Pengurus mengidentifikasi kompetensi yang akan dikembangkan.
   b. Pengurus     mengidentifikasi    instruktur/guru-inti/pendamping   yang
      sesuai dengan kebutuhan.
   c. Pengurus menunjuk instruktur/guru-inti/pendamping disertai dengan
      surat tugas dan proposal kegiatan.
   d. Meminta instruktur/guru-inti/pendamping untuk menyiapkan materi
      dan media.

D. Standar Operasional Sarana dan Prasarana
Prosedur operasional penyediaan sarana dan prasarana KKG/MGMP
mengikuti diagram alir dalam Gambar 2 dan 3 berikut ini.




                                                                           16
Diagram Alir               Pelaksana                   Uraian

   Mulai


                                               Melakukan persiapan
  Persiapan         Pengurus                   kegiatan tahunan
   kegiatan
   tahunan
                                               KKG/MGMP



 Penentuan
 Gedung/Ru-
                    Pengurus                  Menentukan
 angan yang
  diperlukan                                  sekolah/gedung tempat
                                              kegiatan KKG/MGMP
                                              Mengajukan
                                              permohonan
Permohonan          Pengurus                  penggunaan gedung
penggunaan                                    untuk kegiatan rutin
gedung                                        KKG/MGMP kepada
                                              Kepala Sekolah dan
                                              Dinas Pendidikan
                                              Kabupaten/Kota
  Disetujui?        Kepala Sekolah dan Dinas Mengeluarkan
                    Pendidikan Kabupaten/Kota Keputusan persetujuan
               Tidak                          penggunaan gedung/
                                              ruangan
        Ya

 Persetujuan        Pengurus                   Menerima persetujuan
 penggunaan                                    penggunaan gedung/
   gedung                                      ruangan


 Penggunaan
   gedung           Pengurus dan anggota       Menggunakan gedung




  Selesai




Gambar 2. Diagram Alir Operasional Penyediaan Prasarana KKG/MGMP




     Diagram Alir                 Pelaksana             Uraian
                                                                     17
        Mulai

                                     Panitia           Melakukan
        Persiap-                     Pelaksana         identifikasi tujuan
          an                                           program
        kegiatan                                       KKG/MGMP


      Penentuan                      Panitia           Menentukan
        sarana                       pelaksana         sarana yang
         yang                                          diperlukan
      diperlukan
                                     Panitia           Memeriksa
      Pemeriksaan                    pelaksana         ketersediaan
      ketersediaan                                     sarana yang
         sarana                                        diperlukan

                                     Ketua dan panitia Memutuskan
                                     pelaksana         sarana yang akan
       Tersedia?                                       dibeli
                             Tidak

                                     Ketua dan panitia Melakukan
             Ya                      pelaksana         pembelian
                      Pembelian




      Penggunaan
        sarana                       Semua anggota     Menggunakan
                                                       sarana


       Selesai


      Gambar 3. Diagram Alir Operasional Penyediaan Sarana KKG/MGMP




E. Standar Operasional Pengelolaan

                                                                         18
Dalam penyusunan program KKG/MMP telah dipilih program-program yang
menjadi prioritas, baik rutin maupun program pengembangan. Keseluruhan
program menjadi tanggung jawab bersama seluruh pengurus KKG/MGMP.
Tetapi, masing-masing program mempunyai panitia yang dipimpin oleh
seorang penanggung jawab program atau person in charge (PIC).


Seorang PIC dengan panitianya tidak bekerja dari nol; ia sudah mempunyai
term of reference (TOR) yang disusun oleh tim pengembang program. Tugas
PIC hanyalah melaksanakan dan mengelola program itu sesuai dengan
garis-garis besar yang tertuang di dalam TOR.


Allir pengelolaan program dalam Tabel 1 berikut ini adalah hal-hal yang
dilakukan PIC mulai dari tahap persiapan, sekitar satu atau dua bulan
sebelum pelaksanaan program. Tergantung pada karakteristik program,
tahap persiapan itu dapat lebih singkat atau lebih lama; seminar nasional
misalnya, memerlukan persiapan yang lebih lama.

Tabel 1. Alur Pengelolaan Program

            Kegiatan                      Sub Kegiatan            Pelaksana

A. Merancang kegiatan              1. Menyusun proposal         PIC
                                      program berdasarkan
                                      TOR
                                   2. Presentasi dan reviu      PIC dan
                                      proposal, sekaligus       pengurus
                                      menyusun panitia
                                   3. Membuat deskripsi         PIC
                                      tugas panitia
                                   4. Mengesahkan panitia       Ketua MKKS
B. Rapat Koordinasi 1              1. Menjelaskan program       Ketua panitia
                                      kepada seluruh
                                      anggota panitia
                                   2. Membagi tugas kepada      Ketua panitia
                                      seluruh anggota panitia
C. Mengembangkan kegiatan          1. Menentukan kriteria       Ketua panitia
                                      dan jumlah peserta
                                   2. Menentukan                Ketua panitia
                                      materi/kegiatan
                                   3. Menentukan                Ketua panitia
                                      instruktur/nara-sumber
                                   4. Menyusun jadwal           Sekretaris

                                                                        19
            Kegiatan                  Sub Kegiatan            Pelaksana

                                    kegiatan
                                5. Membuat buku             Sekretariat
                                    panduan
                                6. Membuat leaflet          Sekretariat
                                7. Membuat undangan         Sekretariat
                                8. Mengirim undangan        Sekretariat
D. Rapat Koordinasi 2           1. Mengecek kemajuan        Ketua panitia
                                2. Menentukan langkah       Ketua panitia
                                    alternatif
E. Melaksanakan kegiatan          1. Membuat daftar hadir   Sekretariat
                                      peserta dan
                                      narasumber
                                  2. Melaksanakan           Seksi acara
                                      kegiatan sesuai
                                      jadwal acara
                                  3. Menyediakan materi    Seksi
                                                           persidangn
                                  4. Menghadirkan          Seksi
                                     instruktur/narasumber persidangan
                                  5. Memandu dan           Seksi
                                     mengarahkan           persidangfan
                                     kegiatan
F. Memonitor kegiatan             1. Memonitor             Tim monev
                                     kelancaran acara
                                  2. Memonitor             Tim monev
                                     kelengkapan materi
                                  3. Memonitor kehadiran Tim monev
                                     instruktur/narasumber
                                  4. Memonitor interaksi   Tim monev
                                     antara peserta
                                     dengan instruktur
G. Rapat evaluasi kegiatan        1. Evaluasi acara        Tim monev dan
                                                           panitia
                                  2. Evaluasi respon       Tim monev dan
                                     peserta               panitia
                                  3. Evaluasi pemahaman Tim monev dan
                                     peserta               panitia
                                  4. Evaluasi manfaat      Tim monev dan
                                     program               panitia
H. Melaporkan kegiatan           Membuat laporan           Panitia
                                 kegiatan kepada
                                 stakeholders

F. Standar Operasional Pembiayaan
Prosedur operasional pengusulan, penggunaan, dan pertanggungjawaban
dana KKG/MGMP mengikuti diagram allir pada Gambar 3, 4 dan 5 di bawah
ini.

                                                                    20
      Diagram Alir                 Pelaksana          Uraian Kegiatan
        MULAI
                                   Panitia      • Memaparkan program
                                   pelaksana      KKG/MGMP
       PENENTUAN
     JENIS PROGRAM
                                   Panitia      • Mengidentifikasi kebutuhan
                                   pelaksana      biaya
                                                • Menentukan sumber biaya
  ANALISIS BIAYA                   Panitia      • Mengusulkan rencana
                                   pelaksana      anggaran biaya
                                   Pengurus     • Memverifikasi usulan biaya
     PENGUSULAN                                 • Menyetujui atau
        BIAYA                                     merekomendasikan perbaikan
                                                  usulan
                          Tidak    Panitia      • Melakukan penyempurnaan
                                   pelaksana      usulan penggunaan dana
        PEMBA-
        HASAN                                     sesuai dengan masukan dalam
                                                  pembahasan
                                   Panitia      • Menyampaikan usulan ke
                                   pelaksana      penyandang dana
                       PENYEMPUR
      Ya                 NAAN
                                   Penyandang   • Memverifikasi item usulan
                                   Dana           penggunaan dana
                                                • Menyepakati usulan
    PENYAMPAIAN KE                                penggunaan dana atau
   PENYANDANG DANA                                merekomendasikan usulan
                                                  untuk direvisi

                                   Panitia      • Melakukan revisi usulan
                                   Pelaksana      penggunaan dana sesuai
                                                  rekomendasi
                          Tidak
        PEMBA-                                  • Penyampaian ulang usulan
        HASAN                                     penggunaan dana ke
                                                  penyandang dana
                                   Penyandang   • Mencairkan dana
         Ya                        Dana
                       REVISI




     PENCAIRAN DANA




        SELESAI



Gambar 3. Prosedur Operasional Pengusulan Dana KKG/MGMP



       Diagram Allir               Pelaksana           Uraian Kegiatan

                                                                21
                   START

                                              Tim Khusus     3. Pengurus menunjuk anggota tim
                                                                khusus
                                                             4. Pengurus menjelaskan tugas tim
                PENYUSUNAN
                                                                khusus
               LAPORAN DANA
                                                             5. Tim khusus menyusun laporan
                                                                penggunaan dana dan melampirkan
                                                                bukti penggunaannya
                                              Pengurus dan   6. Verifikasi item penggunaan dana
                                              Anggota           dalam laporan
                                                             7. Pengecekan semua bukti penggunaan
                                         Ya                     dana sesuai item penggunaannya
                PEMBAHASAN                                   8. Menyepakati atau merekomendasikan
                                                                penyempurnaan laporan penggunaan
                                                                dana
                                              Tim Khusus     9. Melakukan penyempurnaan laporan
                                                                penggunaan dana sesuai dengan
                 Tdk                                            masukan dalam pembahasan
                                                             10.       Setelah sempurna disampaikan
                                                                ke sumber dana
                                              Sumber Dana    11.       Verifikasi item penggunaan dana
               PENYEMPURNAAN                                    dalam laporan
                                                             12.       Pengecekan semua bukti
                                                                penggunaan dana sesuai item
                                                                penggunaannya
                                                             13.       Menyepakati laporan
                                                                penggunaan dana atau
                                                                merekomendasikan laporan untuk
                                                                direvisi
        PENYAMPAIAN KE SUMBER                 Sumber Dana
        DANA                                                 14.       Bila laporan penggunaan dana
                                                                disetujui sumber dana, maka laporan
                                                                tersebut selesai (STOP)
                                                             15.       Bila laporan penggunaan dana
                                                                tidak disetujui sumber dana, maka
                                                                laporan tersebut direvisi sesuai
                                                                rekomendasi

                                              Tim khusus     16.      Tim khusus melakukan revisi
                                Ya                              laporan penggunaan dana sesuai
                        OK?                                     rekomendasi
                                                             17.      Penyampaian ulang laporan
                                                                penggunaan dana ke sumber dana
                                                             18.
                 Tdk




                       REVISI



                                STOP
                                     P

G. Standar Operasional Penjaminan Mutu

Prosedur pelaksanaan penjaminan mutu KKG/MGMP mengikuti langkah-
langkah berikut ini.

                                                                                 22
1. Pengurus MGMP menghubungi unit penjaminan mutu internal yang telah
   ditunjuk sebelumnya atau unit penjaminan mutu eksternal yang ada di
   Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau di Perguruan Tinggi setempat.
2. Pengurus mengidentifikasi standar-standar KKG/MGMP yang sudah
   ditetapkan, baik untuk pengembangan (Buku 1) maupun
   penyelenggaraan (Buku 2).
3. Pengurus mengumpulkan dokumen-dokumen standar (Buku 1 dan 2)
   dan dokumen pendukung seperti program kerja, AD/ART, dan laporan
   kegiatan.
4. Pengurus menyerahkan dokumen-dokumen pada butir 3 di atas kepada
   unit penjaminan mutu disertai permohonan untuk dilakukan audit.
5. Tim audit membuat daftar pertanyaan berdasarkan standar yang
   tersedia.
6. Tim audit melakukan uji pemenuhan standar.
7. Tim audit menyusun daftar temuan.
8. Tim audit dan pengurus melakukan verifikasi temuan dan
   menandatangani hasil temuan.
9. Tim audit menyusun daftar usulan perbaikan.
10. Tim audit menyerahkan hasil temuan dan daftar usulan perbaikan
   kepada pengurus KKG/MGMP.




                                  BAB IV
                               PENUTUP



                                                                         23
Standar pengembangan KKG/MGMP disusun untuk meningkatkan kinerja
KKG/MGMP sebagai wadah pengembangan profesionalisme guru. Jika
standar pengembangan ini dipenuhi maka diharapkan KKG/MGMP menjadi
salah satu alternative untuk meningkatkan profesionalisme guru atau dengan
kata lain KKG dan MGMP diharapkan menjadi gugus kendali mutu
pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu guru secara berkelanjutan
(continuous professional development atau continuos quality improvement).
KKG/MGMP yang telah memenuhi standar dapat bekerja sama dengan
LPTK untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru yang belum memiliki
kualifikasi S1/D IV.




                                                                Lampiran I
                                          Contoh Anggaran Dasar KKG/MGMP

                                                                       24
                                            ANGGARAN DASAR
                           MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN
                           ................ KABUPATEN/KOTA ................
                                       PROVINSI .......................

                                             MUKADIMAH

Dengan Rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa

Kami guru ......................... Kabupaten/Kota ......................, menyadari pentingnya
usaha bersama dalam membina, meningkatkan dan mengembangkan
profesionalisme guru ........................., demi terbangunnya masyarakat modern yang
berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kami para guru
.............................. bersepakat untuk bergabung dalam suatu wadah yang dibentuk
dengan Anggaran Dasar

Berdasarkan kesepakatan ini, dan dengan semangat “ Ing Ngarso Sung Tulodho,
Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani”, maka kami para guru
........................... Kabupaten/Kota .......................... bersama-sama membentuk
organisasi profesi yang diberi nama MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN
................................. KABUPATEN/KOTA ............................. , yang disingkat
MGMP ............................... Kabupaten/Kota ....................... yang memiliki
Anggaran Dasar sebagai berikut :
                                               BAB I
                                    NAMA DAN DASAR PENDIRIAN

                                                  Pasal 1
                                                  Nama

Organisasi profesi ini diberi nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran
...........................Kabupaten/Kota..............................Rayon.....................*), disingkat
MGMP .......................................................................................... Kabupaten/Kota
............................................................................................

 )
* Bagi Kabupaten/Kota yang memiliki lebih dari 2 (dua) buah MGMP sejenis
                                                Pasal 2
                                            Dasar Pendirian




                                                                                                          25
MGMP ..............................Kabupaten/Kota ........................didirikan berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .............. No. .............
Tanggal .........................................

                                      BAB II
                           KEDUDUKAN, SIFAT, DAN TUJUAN

                                        Pasal 3
                                   Kedudukan dan Sifat

1. MGMP...............................Kabupaten/Kota...........................berkedudukan di
   Kabupaten/Kota.
2. MGMP ..........................Kabupaten/Kota .........................bersifat organisasi
   non-struktural, mandiri, kekeluargaan, menganut prinsip maju bersama serta
   diselenggarakan dari, oleh, dan untuk guru yang menjadi anggota

                                           Pasal 4
                                           Tujuan

Tujuan organisasi profesi ini adalah :

   1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya
      penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan
      bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran,
      memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber
      belajar, dsb.
   2. Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau musyawarah
      kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan
      umpan balik.
   3. Meningkatkan        pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi
      pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi
      peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja.
   4. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam
      melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah.
   5. Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja
      (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan
      profesionalisme      guru    melalui     kegiatan-kegiatan  pengembangan
      profesionalisme di tingkat MGMP.
   6. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari
      peningkatan hasil belajar peserta didik.
   7. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat MGMP.

                                                                                            26
                                      BAB III
                                    ORGANISASI

                                     Pasal 5
                     Struktur, Susunan dan Fungsi Organisasi

Struktur organisasi, susunan pengurus dan fungsi pengurus MGMP................
Kabupaten/Kota................. diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

                                     Pasal 6
                           Hak dan Kewajiban Pengurus

Hak dan kewajiban pengurus MGMP adalah:
  1. Ketua atas nama pengurus berhak mewakili secara sah di luar organisasi
     untuk mewakili sesuatu hal demi kemajuan organisasi.
  2. Bilamana Ketua berhalangan hadir karena sesuatu hal, maka Sekretaris dapat
     mewakili Ketua dengan hak dan kewajiban yang sama.
  3. Pengurus berkewajiban menjalankan pekerjaan sehari-hari di dalam
     organisasi dan menjalankan keputusan-keputusan Rapat Anggota MGMP.
  4. Sekretaris berkewajiban menyelenggarakan surat menyurat dalam organisasi.
  5. Bendahara menangani kekayaan/keuangan organisasi dan melaporkan
     kepada pengurus yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Rapat
     Anggota




                                      BAB IV
                                  KEPENGURUSAN

                                       Pasal 7
                   Masa Kepengurusan dan Pemilihan Pengurus
1.   Periode Jabatan Pengurus adalah 4 (empat) tahun dan dapat dicalonkan
     kembali pada pemilihan periode berikutnya.
2.   Pengurus dipilih langsung oleh anggota.
3.   Tata cara pemilihan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

                                       BAB V

                                                                                 27
                                    KEANGGOTAAN

                                        Pasal 8
                                  Syarat Keanggotaan

1. Anggota MGMP......................Kabupaten/Kota...................terdiri dari Guru-guru
   PNS dan Non-PNS yang mengajar mata pelajaran ......................di
   Kabupaten/Kota...................baik di Sekolah Negeri maupun di Sekolah Swasta
   di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
2. Syarat menjadi anggota dan Prosedur Pendaftaran diatur dalam Anggaran
   Rumah Tangga (ART).

                                      Pasal 9
                             Hak dan Kewajiban Anggota

Kewajiban anggota adalah:
  1. Membantu terlaksananya tujuan organisasi.
  2. Mematuhi aturan dan putusan organisasi.
  3. Menjaga martabat dan kehormatan profesi.
  4. Anggota berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diusahakan oleh
     organisasi.
  5. Anggota berhak mendapat bimbingan untuk meningkatkan
     profesionalismenya.
  6. Anggota berhak dipilih dan memilih pengurus untuk menjalankan organisasi.
  7. Seluruh anggota berhak mengajukan usulan untuk kemajuan organisasi.

                                        BAB VI
                                       KEGIATAN

                                        Pasal 10

Untuk mencapai tujuan pada pasal 4 diatas, kegiatan organisasi profesi ini adalah:

  A. Kegiatan Rutin:
     1. Diskusi permasalahan pembelajaran
     2. Penyusunan silabus, program semester, dan Rencana Program
         Pembelajaran
     3. Analisis kurikulum
     4. Penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran
     5. Pembahasan materi dan pemantapan menghadapi Ujian Nasional



                                                                                         28
     B. Kegiatan Pengembangan:
        1. Penelitian
        2. Penulisan Karya Tulis Ilmiah
        3. Seminar, lokakarya, koloqium (paparan hasil penelitian), dan diskusi
            panel
        4. Pendidikan dan Pelatihan berjenjang (diklat berjenjang)
        5. Penerbitan jurnal KKG/MGMP
        6. Penyusunan website KKG/MGMP
        7. Forum KKG/MGMP provinsi
        8. Kompetisi kinerja guru
        9. Peer Coaching (Pelatihan sesama guru menggunakan media ICT)
        10. Lesson Study (kerjasama antar guru untuk memecahkan masalah
            pembelajaran)
        11. Professional Learning Community (komunitas-belajar professional)
        12. TIPD (Teachers International Professional Development)/ kerja-sama
            MGMP internasional
        13. Global Gateway (kemitraan lintas negara)




                                   BAB VII
                                PROGRAM KERJA

                                    Pasal 11
                            Penyusunan Program Kerja

1.    Program Kerja MGMP disusun sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode
      kepengurusan
2.    Prinsip-prinsip penyusunan program kerja diatur dalam Anggaran Rumah
      Tangga Bab (ART).

                                    BAB VIII

                                  PEMBIAYAAN
                                    Pasal 12

1. Pembiayaan MGMP……………………………Kabupaten/Kota………………………. berasal
   dari sumber yang sah atau sumber sah lain yang tidak mengikat.



                                                                                29
2. Sumber pembiayaan organisasi dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga
   (ART).

                                BAB IX
                    PENJAMINAN MUTU DAN PELAPORAN

                                 Pasal 13
                Pelaksanaan Penjaminan Mutu dan Pelaporan

1. Untuk menjamin mutu kegiatan MGMP perlu dilaksanakan penjaminan mutu
   yang akan melihat kesesuaian antara standar dengan pemenuhannya.
2. Data untuk penjaminan mutu diperoleh dengan melakukan pemantauan dan
   evalusai.
3. Pelaksanaan penjaminan mutu yang meliputi mekanisme pemantauan dan
   evaluasi serta pelaporannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
4. Laporan meliputi substansi kegiatan dan administrasi disampaikan kepada
   ketua MGMP, ketua MKKS, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

                              BAB X
         PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, TATA TERTIB PERSIDANGAN,
                    DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

                                 Pasal 14
                         Perubahan Anggaran Dasar

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dengan Rapat Anggota MGMP
   yang dengan sengaja diadakan untuk maksud tersebut.
2. Rapat perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri sekurang-kurangnya
   duapertiga dari jumlah anggota MGMP.
3. Keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar dianggap sah jika disetujui oleh
   duapertiga Anggota yang hadir.
2. Apabila quorum tidak terpenuhi seperti yang dimaksud pada ayat 2 dan 3 pasal
   ini, maka pengesahan perubahan Anggaran Dasar dilakukan atas persetujuan
   Anggota yang hadir dalam Rapat Anggota.

                                  Pasal 15
                                 Tata Tertib

Tata tertib persidangan ditetapkan Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota
MGMP.



                                                                            30
                                                Pasal 16
                                              Pembubaran

1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Rapat Anggota
   MGMP yang sengaja diadakan untuk maksud tersebut.
2. Rapat Anggota harus dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah
   anggota MGMP.
3. Keputusan rapat pembubaran dianggap sah jika disetujui oleh seluruh anggota
   MGMP yang hadir dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan
   Kabupaten/Kota.




                                                 BAB XI
                                                PENUTUP

                                                 Pasal 17

1. Anggaran Dasar ini ditetapkan pada pertemuan Guru-guru ..........................
   Kabupaten/Kota ......................... di ........................... tanggal ....................
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

                                                                      Ditetapkan di : ........................
                                                                      Tanggal       : ........................


                             MGMP...........................................
                               Kabupaten/Kota.............................
                             Provinsi.........................................

                      Ketua                                                   Sekretaris




            ...........................                                ...........................
          NIP.                                                       NIP.




                                                                                                          31
             Mengetahui,
 Ketua MKKS Kabupaten/Kota …………………



           ………………………………….
 NIP.


                 Menyetujui
           Kepala Dinas Pendidikan
        Kabupaten/Kota………………………



          …………………………………….
NIP.




                                     32

								
To top