Docstoc

kybernologi pemerintahan

Document Sample
kybernologi pemerintahan Powered By Docstoc
					           PEMERINTAHAN YANG KUAT DAN KONSOLIDASI DEMOKRASI
                        UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI

Pendahuluan

       Negara kita telah berusia 64 tahun, secara obyektif harus kita akui bahwa
Negara kita tercinta ini belum pernah memasuki ranah kemakmuran, atau
kesejahteraan , dan semua versi angka kemiskinan telah membuktikan hal
tersebut. Kemakmuran atau kesejahteraan yang tidak kunjung hadir di tengah-
tengah kita tersebut telah memaksa bergulirnya tiga era kenegaraan , yaitu era
revolusi, era pembangunan, dan era reformasi. Ketiganya bergulir dengan diwarnai
berbagai dinamika, konflik, dan isu-isu politik yang berkembang dan menggerakkan
komponen bangsa kita ini.

       Ada sebuah komparasi yang acapkali menjadi bisikan pengobat lara akan
kondisi kita ini, usia bangsa ini kan baru 64 tahun, wajar apabila belum makmur,
Amerika saja baru mulai mengenyam hidup yang lebih baik secara bertahap setelah
berusia 200 tahun . Perlu kita ingat juga komparasi lain dari sejarah Islam, dimana
Khalifah Umar bin Abdul Azis dapat merubah kondisi negara hanya dalam waktu
dua tahun, sehingga para pembagi zakat menjadi kebingungan karena sulit untuk
mencari orang yang mau menerima zakat. Jadi berapapun usia sebuah negara bisa
mencapai kesejahteraan, hanya saja permasalahannya adalah bagaimana rumusan
untuk mencapai kemakmuran tersebut?

       Terjadi diversifikasi tentang mana yang lebih penting dalam membangun
pemerintahan yang kuat apakah pemerintah yang kuat atau rakyat yang kuat guna
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang didambakan oleh semua negara
di dunia ini . Namun menurut hemat saya, keduanya tidak dapat dipisahkan.
Sebuah pemerintahan yang dianggap kuat dalam kondisi rakyat yang lemah
sebenarnya merupakan pemerintahan yang lemah. Bagaimana tidak, rakyat
merupakan komponen bangsa terbesar dalam kuantitas dengan segenap potensi
yang dimilikinya. Kita review kembali betapapun “kuatnya” pemerintah era
Soeharto, namun tumbang oleh rakyatnya sendiri. Dengan demikian fokus diskusi
akan beredar pada dua subjek, yaitu pemerintah itu sendiri, dan masyarakat.
Artinya pemerintah dan rakyat yang bagaimana yang dapat menghantarkan
bangsanya mencapai kesejahteraan. Lalu bagaimana kaitannya dengan demokrasi?
Di manakah peranan demokrasi?




Hubungan Demokrasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

          Permasalahan mengenai keterkaitan antara demokrasi dan pertumbuhan
ekonomi memang masih terus menjadi pembahasan dan perdebatan yang panjang,
terutama di antara para pakar ekonomi, pakar politik, maupun pakar ekonomi
politik. Demokrasi jelas bukan merupakan sistem yang sempurna. Sistem ini
memiliki cukup banyak kelemahan, yang kemuliaan tujuannya seringkali dapat
dikalahkan oleh berbagai macam kepentingan perseorangan, kelompok maupun
golongan secara sempit. Seringkali diibaratkan dalam sebuah demokrasi apabila
ada sepuluh orang pencuri dan satu orang bijak di dalam demokrasi itu, maka
sepuluh orang pencuri itu dipastikan menang, karena mempunyai suara terbanyak.

          Namun demikian, demokrasi merupakan sistem penyelenggaraan negara
yang memiliki mekanisme kontrol yang paling kuat terhadap kekuasaan, perumusan
kebijakan dan proses politik. Demokrasi memiliki pemahaman filosofis yang kuat
tentang     sifat-sifat    dan   kelemahan     manusia       dan   masyarakat,   kemudian
menyediakan mekanisme untuk memunculkan hal-hal yang terbaik dari keduanya.
Kita juga masih berharap, bahwa mayoritas rakyat kita masih mengikuti hati
sanubarinya yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan. Rakyat merupakan
pilar utama dalam demokrasi, dan yang terpenting dari diri rakyat tersebut adalah
“itikad baik” yang harus dimilikinya.

          Ada beberapa hal pokok yang perlu diketengahkan agar konsolidasi
demokrasi     memiliki keterkaitan yang makin kokoh dengan peningkatan ekonomi,
yaitu :

Pertama, perlunya upaya untuk memperkokoh sistem ekonomi nasional yang
dilakukan    secara       konsisten   dan   berkelanjutan.    Sasaran   utamanya   adalah
meningkatnya kemandirian ekonomi nasional.
Kedua, penegakan supremasi hukum, yang pada satu sisi berarti memperkuat
independensi lembaga peradilan dan membersihkan lembagalembaga penegakan
hukum dari KKN. Pada sisi lain, penegakan supremasi hukum bermakna melakukan
reformasi sistem hukum dan perundang-undangan nasional serta memperkuat
kepastian hukum bagi semua pihak yang memerlukannya.
Ketiga, penyelenggaraan negara secara transparan dan akuntabel, serta partisipasi
politik secara nyata dari masyarakat terhadap perumusan-perumusan kebijakan
publik. Aparatur negara diharapkan memiliki standar kemampuan minimal yang
dibutuhkan untuk melaksanakan program-program pemerintah terpilih, bersih dari
korupsi, dan efektif dalam melaksanakan tugas profesinya, berdasarkan asas the
right man on the right place. Baik aparatur birokrasi sipil maupun militer harus
dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya berdasarkan prinsip-prinsip good
governance dan ketentuan perundang-undangan serta hukum positif.
Keempat, politik luar negeri dan kerjasama internasional yang lebih terfokus pada
upaya mendukung pemulihan dan pengembangan sistem perekonomian nasional
yang lebih mandiri, dengan ujung tombak diplomasi internasional yang pro-aktif.

        Penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal pokok tersebut serta kaitan
demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih mendalam saya jelaskan menyatu
dengan penjelasan tentang pemerintah yang kuat, rakyat yang kuat, dan
kesejahteraan rakyat dalam materi ini agar implementasi demokrasi dapat terlihat
lebih jelas.




Pemerintah yang Kuat

        Saya mempunyai pengertian yang agak berbeda tentang pemerintahan yang
kuat. Pemerintahan yang kuat adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
dilakukan oleh pemerintah yang dipatuhi oleh sebagian besar atau seluruh
rakyatnya secara sadar dan percaya dalam kondisi demokrasi dimana kedaulatan
rakyat benar-benar efektif. Tentu tidak mudah agar dipatuhi rakyat dalam keadaan
sadar dan percaya, akan tetapi apabila hal tersebut dapat diwujudkan apabila
pemerintah memenuhi prinsip-prinsip yang dapat saya gambarkan sebagai berikut :
1. Pemerintah dapat dikiaskan sebagai seorang penggembala kambing yang
  penuh belas kasihan pada para gembalaannya.         Dia memilihkan padang
  rumput yang terbaik untuk gembalaannya. Dia melindunginya dari segala
  mara bahaya yang dapat membinasakannya. Dia menjaganya dari binatang
  buas dan dari segala penyakit diwaktu dingin dan panas.

  Segala macam kebijakan dan peraturan yang dihasilkan dalam pemerintah
  harus benar-benar berpihak kepada rakyat, bahkan lebih jauh lagi harus
  seoptimal mungkin menjamin kehidupan rakyat, menjamin keamanan dan
  keselamatan rakyat. Guna menjamin kehidupan rakyat tersebut, pemerintah
  harus memiliki kemampuan ekstraktif, yaitu kemampuan pemerintah dalam
  mengelola sumber-sumber material dan manusiawi (SDA-SDM), misal
  kekayaan alam, pendapatan nasional, dan kualitas penduduk. Selanjutnya
  dibutuhkan   kemampuan       kemampuan      distributif,   yaitu   kemampuan
  pemerintah dalam mengalokasikan dan mendistribusikan sumber-sumber
  yang dikelola tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

  Pemerintah harus memandang rakyat dengan penuh belas kasihan,
  mempunyai empati yang tinggi, dan menyelami sedalam mungkin kondisi
  rakyat agar dapat mengambil keputusan yang lebih mengedepankan rakyat
  dibandingkan kepentingan pribadi, golongan ataupun pihak lain. Dalam
  sejarah Islam telah dibuktikan keberhasilan Khalifah Umar bin Abdul Aziz
  dalam membangun dan mensejahterakan rakyatnya, sementara kekayaannya
  justru turun setelah menjadi khalifah. Mungkin saat ini sangat sulit untuk
  mendapatkan orang seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang hartanya
  justru menurun ketika menjabat sebagai khalifah, namun setidaknya pusat
  perhatian pemerintah benar-benar tertuju kepada kemakmuran rakyatnya.

2. Pemerintah seharusnya dapat diibaratkan seorang ayah yang menyayangi
  anaknya. Dia memeliharanya di waktu kecil dan mengajarinya ketika
  dewasa. Dia memberikan nafkah mereka semasa hidupnya dan memberikan
  warisan harta ketika dia meninggal dunia.

  Pemerintah harus memandang rakyatnya seperti memandang anaknya
  dengan penuh kasih sayang. Pemerintah harus selalu tanggap, peka dan
   penuh perhatian terhadap       tuntutan-tuntutan, tekanan-tekanan atau
   dukungan dari rakyat. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan responsif, yaitu
   kemampuan dalam menanggapi tuntutan-tuntutan, tekanan-tekanan atau
   dukungan yang berasal dari masyarakat dan lingkungannya tersebut.

   Pemerintah berkewajiban untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat
   guna   menumbuhkembangkan      kemandirian    masyarakat.   Konsep    yang
   dikembangkan dalam hal ini adalah konsep pemberdayaan yang harus benar-
   benar implementatif disertai dengan fasilitas yang mampu mengakselerasi
   program-program di dalamnya. Selanjutnya bagi rakyat yang karena kondisi
   yang tidak memungkinkan (bukan karena malas) tidak dapat memenuhi
   kebutuhan hidupnya, maka menjadi tugas pemerintahan untuk menjamin
   kelangsungan hidup mereka. Semua program-program tersebut harus
   bersifat sustainable, sehingga keberhasilan program tersebut dapat lestari
   seoptimal mungkin.

3. Pemerintah kedudukannya seperti hati diantara anggota tubuh lainnya, jika
   hatinya bersih maka perbuatannya akan baik begitu juga jika hatinya kotor
   maka amal perbuatannya jelek dan buruk.

   Berbagai asumsi telah menjelaskan, hal-hal buruk yang dilakukan rakyat
   merupakan imbas dan mencontoh dari apa yang dilakukan para elite
   pemerintah. Rakyat semakin pintar dan semakin peka terhadap apa yang
   dilakukan oleh pemerintahan, sayangnya, apabila ada contoh buruk yang
   dilihat atau dirasakan oleh rakyat. Intinya pemerintahan harus mampu
   memberikan suri tauladan yang baik. Orang-orang yang duduk dalam
   pemerintahan tersebut haruslah orang-orang yang patut dan pantas untuk
   diteladani, dengan demikian akan timbul kewibawaan pemerintah. Dengan
   modal tersebut, maka pemerintah akan memiliki kemampuan regulatif dan
   simbolis. Kemampuan regulatif, yaitu kemampuan pemerintah dalam
   mengendalikan dan mengatur tingkah laku rakyat dan kelompok dalam
   masyarakat dengan menerapkan peraturan perundang-undangan, sedangkan
   kemampuan      simbolis,   adalah    kemampuan       pemerintah      dalam
   mendiskripsikan efektivitas sosialisasi simbol-simbol kenegaraan kepada
      masyarakat dan lingkungannya. Kemampuan ini diukur dari seberapa besar
      lingkungan menghormati simbol-simbol kenegaraan

   4. Pemerintah diibaratkan seorang kepala keluarga yang diberikan amanah
      untuk menjaga dan melindungi harta dan keluarganya dari ancaman orang
      lain.

      Guna melindungi rakyatnya, pemerintah harus mempunyai bargaining power
      dengan negara-negara lainnya. Pemerintahan harus mempunyai kemampuan
      internasional, yaitu kemampuan pemerintah dalam memosisikan diri dalam
      pergaulan    internasional.    Kemampuan      ini    sangat    dipengaruhi   lima
      kemampuan sebelumnya, yaitu: a) Politik luar negeri (penetrasi pengaruh
      terhadap negara lain); b) Perdagangan internasional (ekspor, impor); c)
      Investasi ke dan dari negara lain (pinjaman, subsidi, bantuan); dan d)
      Diplomasi.    Dengan   kemampuan        tersebut,    pemerintahan     diharapkan
      mempunyai     bargaining      power   yang   cukup   efektif   guna   melindungi
      kepentingan bangsa dan negaranya tersebut.




Rakyat yang Kuat

        Pemerintah yang kuat saja belum cukup untuk menghantarkan sebuah
bangsa menuju pemerintahan yang kuat guna mencapai kesejahteraan karena
substansi kesejahteraan sendiri sebenarnya berada pada kondisi rakyat. Rakyat
merupakan Objek sekaligus Subjek dalam implementasi kebijakan-kebijakan dalam
pemerintahan. Pemerintah yang melaksanakan prinsip-prinsip di atas diharapkan
akan menciptakan Rakyat yang kuat, rakyat dengan ciri-ciri mampu melakukan hal-
hal sebagai berikut :

   1. PARTISIPASI : Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan setiap warga
      negara berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik secara
      langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partispasi
      seperti ini sangat penting dibangun, terutama dalam rangka lebih memberi
      bobot pada setiap kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan
      masyarakat (Stokeholder). Dengan pelibatan masyarakat dalam segala
      proses kepemerintahan, maka dengan sendirinya masyarakat akan merasa
      ikut bertanggung jawab terhadap jalannya roda pemerintahan itu sendiri.
   2. PENGAWASAN:      Rakyat    secara   aktif   mampu    mengawasi    jalannya
      pemerintahan. Hal ini juga menunjukkan kepedulian yang tinggi dari
      masyarakat terhadap pembangunan di negaranya, masyarakat menyadari
      sepenuhnya pentingnya keberlangsungan pembangunan yang dilakukan
      pemerintahan bagi mereka.
   3. KONTROL : Rakyat tidak hanya aktif mengawasi jalannya pemerintahan,
      namun juga mampu untuk menindaklanjuti hasil pengawasannya. Artinya
      masyarakat mampu mengontrol jalannya pembangunan yang dilakukan oleh
      pemerintahan. Masyarakat mampu dan aktif untuk mengakses kebijakan-
      kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

       Intinya adalah demokrasi dapat berjalan secara efektif. Pada dasarnya
makna demokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat dan
kedaulatan rakyat. Untuk mewujudkan kehendak rakyat tersebut, terlebih dahulu
harus dijamin adanya hak persamaan dan hak kebebasan. Tidak mungkin
menumbuhkan demokrasi jika tidak menghilangkan diskriminasi, sebab kalau
diskriminasi dalam pemerintahan masih ada, berarti masih ada orang atau
golongan masyarakat yang diperlakukan tidak adil, hal ini adalah porsi dari
pemerintahan untuk mewujudkannya melalui prinsip-prinsip yang telah dijelaskan
di atas. Demokrasi harus berjalan secara substansial, bukan hanya institutif yang
hanya menekankan pada prasyarat adanya lembaga-lembaga demokrasi (legislatif,
eksekutif, yudikatif, parpol, pemilu, dan pers) sebagai indikasi suatu negara
menganut demokrasi. Demokrasi bukan sekadar masalah simbol dan formalisme,
tapi apakah suatu negara nyata-nyata telah melakukan fungsi demokratis sesuai
dengan tujuan objektif mereka.
Kesejahteraan Rakyat

       Kita sebenarnya sudah memiliki sistem ekonomi yang cukup baik, yaitu
sistem ekonomi Pancasila, dimana sistem ini memiliki memiliki empat ciri yang
menonjol, yaitu :

   1. Sumber-sumber yang menguasai hajat hidup dikuasai oleh negara /
      pemerintah. Contoh air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil
      bumi, dan lain sebagainya.
   2. Masyarakat adalah bagian yang sangat penting di mana kegiatan produksi
      dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota
      masyarakat.
   3. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan
      peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi.
      Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem
      ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup
      beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.
   4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas
      asas kekeluargaan antar sesama manusia.
   5. Persaingan usaha harus selalu terus-menerus diawasi pemerintah agar tidak
      merugikan pihak-pihak yang berkaitan.

       Sistem ekonomi Pancasila tersebut jika dilaksanakan sepenuhnya akan
membutuhkan     sekaligus   menciptakan   pemerintah   dan     rakyat     yang   kuat.
Pemerintah yang kuat dan rakyat yang kuat sesuai dengan prinsip dan definisi yang
telah dijelakskan diatas merupakan rumus dan kombinasi yang efektif untuk
menciptakan pemerintahan yang kuat untuk mencapai kesejahteraan atau
kemakmuran, include di dalamnya pertumbuhan ekonomi yang optimal, apalagi
dengan sistem ekonomi Pancasila yang kita anut sekarang ini.

       Pemerintah yang sangat memperhatikan rakyatnya diimbangi dengan
partisipasi aktif masyarakat yang menunjukkan semangat masyarakat dalam
memperjuangkan      hidupnya   akan   mendongkrak   sektor     ekonomi.    Perhatian,
pembinaan dan bimbingan dari Pemerintah dapat menumbuhkan kreatifitas rakyat,
dengan demikian sektor ekonomi informal akan bermunculan, tumbuh berkembang
dan merebak. Kreativitas ini bersandarkan kepada dua hal, yakni ide, dan
ketrampilan rakyat. Di sini bisa kita lihat peran rakyat yang akan menggerakkan
ekonomi. Rakyat yang kaya ide bisa muncul sebagai kekuatan, tinggal bagaimana
mengeksekusi ide dimaksud. Kreativitas lebih kepada kemauan seseorang untuk
terus belajar. Ia belajar dari kegagalan, memperbaikinya, dan lahir kreativitas.
Begitu seterusnya, sehingga tampak di sini kreativitas tak mengenal kata putus
asa. Sekali putus asa, ia akan meninggalkan pondasi yang telah dibangun. Artinya,
pondasi itu dibiarkan merana tanpa bisa tumbuh dengan struktur lainnya.

           Tentu saja implementasi ide yang dimiliki pada akhirnya tergantung
kepada ketrampilan rakyat itu sendiri. Dia ini yang akan menjadi penggeraknya. Ia
yang berperan untuk membentuk tim kreatif demi menggerakkan aktivitas
perekonomiannya. Namun kepiawaian rakyat,        tetap akan tak berdaya di pasar
bebas jika tidak didukung regulasi memadai. Sebagai contoh, industri rumahtangga
kain tradisional yang merupakan salah satu jenis industri kreatif yang diandalkan,
akan terganjal apabila kain-kain produk luar negeri dibiarkan menyerbu masuk.
Meski industri kreatif lebih kepada kemandirian rakyat, bukan berarti dukungan
pemerintahan tidak diperlukan.

           Penjelasan tersebut hanyalah salah satu contoh dari implementasi yang
dapat diwujudkan dari kombinasi pemerintah dan rakyat yang kuat. Segala hal
yang positif tentu dapat saja dilakukan dalam kombinasi tersebut untuk
mensejahterakan negara ini. Kini yang benar-benar dibutuhkan adalah komitmen
seluruh komponen bangsa ini untuk membentuk pemerintahan yang kuat melalui
konsolidasi demokrasi serta melaksanakan sistem ekonomi Pancasila sepenuhnya
guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi , tentu saja pertumbuhan ekonomi yang
disertai    keadilan   dan   pemerataan.   Pertumbuhan   ekonomi   dalam   kondisi
pemerintah dan rakyat yang kuat menuju Indonesia sejahtera.
Daftar Pustaka

Hertanto. Jenderal dan Pemerintahan Demokratis. Lampung Post. 5 Mei 2004

Kartasasmita, Ginandjar, Prof.Dr.(Ketua Dewan Perwakilan Daerah) Strategi
       Pembangunan Ekonomi : Antara Pertumbuhan dan Demokrasi. Orasi
       Ilmiah dalam Acara Wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ahmad
       Dahlan. Jakarta. 2008

Suharsono,       Mohamad.Imam      yang     Adil,   Materi     yang       Hilang.
       http://www.geocities.com/lathiefah2000/imam_yang_adil.htm [20 Juni 2009]

Suzetta,   Paskah,H.   (Menteri   Negara   PPN/Kepala   Bappenas).    Konsolidasi
       Demokrasi untuk Kemakmuran Rakyat. Sambutan dalam Seminar
       Demokrasi untuk Kemakmuran Rakyat. Jakarta. 2006

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:921
posted:5/25/2010
language:Indonesian
pages:10