BAB V - DOC by lonyoo

VIEWS: 1,359 PAGES: 63

									                                  BAB IV
                       PEPABRI DALAM ERA REFORMASI


1.   PEPABRI di Tengah Perubahan
           Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juni 1997 berdampak
     terhadap guncangnya perekonomian yang ditandai dengan fluktuasi nilai tukar
     mata uang negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina dan Indonesia. Nilai
     mata uang rupiah yang mengalami kemerosotan memicu keadaan panik
     terhadap kekhawatiran habisnya produksi bahan kebutuhan pokok. Meskipun
     Bank Indonesia telah melakukan intervensi secara agresif di pasar guna
     mendongkrak nilai rupiah, namun lembaga ini mengakui tidak mampu
     membendung rupiah yang terus merosot. Pada bulan Oktober 1997 nilai tukar
     rupiah yang berada di posisi Rp 4000/US$, pada bulan Januari 1998 nilai mata
     uang rupiah terus melemah hingga level Rp 17.000/US$. Kondisi ini berdampak
     pula terhadap menurunnya bursa saham Jakarta, kebangkrutan perusahaan-
     perusahaan modern di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan
     hubungan kerja besar-besaran. (Kwik Kian Gie, 1998, hal.211).
           Sementara itu kerusuhan-kerusuhan sosial semakin merebak pada bulan-
     bulan pertama tahun 1998 di sejumlah kota di Indonesia. Kelompok etnik Cina
     menjadi sasaran kemarahan masyarakat oleh karena dominasi perekonomian di
     Indonesia berada di tangan kelompok tersebut. Badai krisis semakin menjalar
     dalam bentuk gejolak-gejolak non ekonomi lainnya yang berpengaruh terhadap
     proses perubahan selanjutnya, terutama instabilitas pemerintahan pun tidak
     terlepas dari perkembangan situasi yang diwarnai oleh pelbagai tuntutan di
     kalangan mahasiswa, diantaranya pergantian pimpinan negara. Puncaknya pada
     tanggal 21 Mei 1998 sekitar pukul 09.00 (WIB), Presiden Soeharto membacakan
     pidato pengunduran dirinya sebagai pimpinan pemerintahan RI di Istana
     Merdeka, Jakarta. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto
     mengangkat Wakil Presiden B.J. Habibie untuk melanjutkan sisa masa jabatan
     sebagai Presiden Mandataris MPR 1998-2003. (Marwati Djoened Poesponegoro,
     dkk, 2008, hal.672).



                                                                                  76
      Era perubahan ini ditandai tuntutan masyarakat yang dijiwai semangat
euforia dalam menginginkan adanya reformasi di segala bidang. Situasi tersebut
menjadikan bangsa Indonesia mengkaji ulang ketetapan dan langkah-langkah
pembangunan nasional yang berlangsung selama itu. Dalam hal ini diperlukan
adanya koreksi terhadap wacana pembangunan Orde Baru sebagai dasar
pijakan dan sasaran reformasi yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia
untuk bersama-sama mengatasi krisis. Tindakan tersebut merujuk pada
kesepakatan haluan negara yang memuat pokok-pokok reformasi pembangunan
dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional. Adapun
pokok-pokok reformasi sebagai haluan tersebut disusun berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945.
      Dalam menyikapi perkembangan ini, PEPABRI saat itu berada di bawah
pimpinan Jenderal (Purn) Try Sutrisno yang terpilih pada RAKERPUSSUS Mei
1998 sebagai Ketua Umum pengganti antara waktu untuk periode 1997-2002,
menegaskan perlunya kebijakan organisasi di tengah situasi perubahan tersebut.
Dalam pertemuan silaturahmi dan perkenalan dengan jajaran DPP dan
DPD/DPC PEPABRI se-DKI Jakarta yang dihadiri para sesepuh Purnawirawan
dan Warakawuri ABRI di Kompleks Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
pada tanggal 17 Juni 1998, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno (melanjutkan
kepemimpinan Alm. Jenderal TNI (Purn) Soesilo Soedarman dan Alm. Marsekal
Madya TNI (Purn) Aried Riyadi), menyampaikan dukungan PEPABRI terhadap
pelaksanaan reformasi menyeluruh di semua aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Adapun reformasi yang dimaksudkan yaitu
penerapannya dilaksanakan bertahap dan berkesinambungan berdasarkan
konstitusi dan demokrasi dalam suasana damai yang diwarnai semangat
kekeluargaan dan kebersamaan. Sikap ini memaknai reformasi bukanlah
revolusi yang berekses pada tindakan-tindakan kekerasan dan anarkhis.
      Dalam hal ini PEPABRI dituntut untuk tanggap pada perubahan jaman
dan persoalan bangsa, terutama komitmen terhadap keutuhan NKRI. Pada
tanggal 10-12 September 1998 PEPABRI menyelenggarakan Rakor di
Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur yang dihadiri oleh DPP PEPABRI,



                                                                           77
DPD PEPABRI seluruh Indonesia, PP PERIPABRI dan PP, PD, PC FKPPI
beserta PP, PD, dan Generasi Muda FKPPI. Menindaklanjuti hasil Rakor
tersebut, dengan rekomendasi DPD PEPABRI seluruh Indonesia, DPP PEPABRI
menerbitkan Surat Keputusan No.078/DPP/1998 tentang perubahan dan
penyempurnaan Anggaran Dasar Bab V Pasal 13 hasil Munas XI 1997, yang
berisi : Ayat (1) Bab V Pasal 13 tetap. Ayat (3) menjadi ayat (2) baru yang
berbunyi :
      “Sistem keanggotaan PEPABRI adalah stelsel aktif”. Dan ayat (3) baru
diubah dan disempurnakan sehingga berbunyi : “penyaluran aspirasi politik
anggota PEPABRI didasarkan kepada prinsip-prinsip kesamaan perjuangan,
kepercayaan, harapan, hati nurani dan hak politik warga negara. (DPP-
PEPABRI, 1999, hal.35).

      Rakor PEPABRI diselenggarakan di tengah situasi bangsa Indonesia
dilanda badai krisis yang memporak porandakan kehidupan ekonomi nasional
dan dihadapkan pada berbagai kerusuhan-kerusuhan sosial, tindakan kriminal
serta tingginya suhu politik nasional. Dalam mencegah tumbuhnya disorientasi
terhadap tujuan reformasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan
hukum diperlukan persatuan dan kesatuan untuk melakukan kegiatan nyata dan
terprogram dengan memanfaatkan seluruh kemampuan bangsa untuk mengatasi
krisis. Dalam permasalahan ini PEPABRI berusaha memposisikan diri untuk
berpartisipasi aktif melaksanakan reformasi menyeluruh sesuai dengan peran
dan fungsi sebagai organisasi kemasyarakatan, terkait dengan persoalan
kesejahteraan demi tertatanya kehidupan ekonomi rakyat yang lebih baik.
      Adapun penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut ditujukan guna
menetapkan konsolidasi organisasi dan wawasan, serta menyatukan visi dan
persepsi dalam menghadapi persoalan-persoalan bersama. Tujuan ini tidak
hanya dimaksudkan bagi kepentingan organisasi, melainkan juga diperuntukan
bagi peningkatan peran Keluarga Besar PEPABRI, khususnya dan Keluarga
Besar ABRI (KBA), umumnya. Rakor yang dihadiri Mehankam/Pangab dengan
memberikan sambutan menunjukkan kuatnya kebersamaan KBA yang berasal
dari sumber sama, yaitu warga negara RI biasa dalam mengabdi pada bangsa
dan negara dijajaran ABRI.



                                                                          78
      Hasil Rakor ini pun melahirkan “Pernyataan Sikap Keluarga Besar
PEPABRI“ yang mewajibkan para pimpinan daerah untuk memasyarakatkan
kepada jajaran organisasi yang berada dibawah kewenangannya di masing-
masing daerah. Isi dari “Pernyataan Sikap Keluarga Besar PEPABRI” yang
ditandatangani Ketua Umum DPP PEPABRI, PP PERIP ABRI, PP FKPPI dan
PP GM FKPPI, berisi :
1.    Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai kostitusi negara dan
      negara kesatuan sebagai bentuk negara harus tetap dipertahankan
      eksistensinya dan diaktualisasikan pengamalannya guna mewujudkan
      cita-cita dan tujuan nasional, yaitu masyarakat yang sejahtera, adil dan
      makmur, dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.    Upaya pemulihan kehidupan ekonomi rakyat yang sangat memprihatinkan
      harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pengelolaan ekonomi
      nasional dengan memanfaatkan segala sumber daya manusia dan
      sumber daya alam secara tepat serta bebas dari praktek kolusi, korupsi
      dan nepotisme. Hal tersebut disertai perbaikan akhlaq atau budi pekerti
      manusia dari masyarakat Indonesia di semua lapisan, dan golongan.
3.    Krisis ekonomi, politik, dan hukum yang menimbulkan distorsi dalam
      segala aspek kehidupan bangsa dan telah berkembang luas menjadi
      krisis kepercayaan, hanya bisa diatasi dengan penyelenggaraan
      pemerintah negara yang taat konstitusi, taat hukum dan demokratis, serta
      menjalankan kebijakan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan
      negara, dengan melaksanakan kedaulatan rakyat yang secara adil, jujur,
      terbuka, dan terpercaya.

4.    Keluarga Besar PEPABRI dan Keluarga Besar FKPPI menolak segala
      bentuk gerakan separatisme ; mengganti Pancasila sebagai dasar negara,
      merusak kemanunggalan ABRI-Rakyat; serta berbagai bentuk kegiatan
      yang memutar balikan fakta, mengadu domba antar golongan, dan
      terorisme melalui berbagai aksi yang meresahkan dan menyengsarakan
      rakyat. Hal itu merupakan ancaman terhadap kesatuan dan persatuan,
      bangsa, keutuhan wilayah nasional, dan kedaulatan Negara Kesatuan
      Republik Indonesia. Sedangkan pemberian status otonomi daerah yang
      seluas-luasnya, didasarkan pada konsep kesejahteraan rakyat,
      demokrasi, pemerataan pembangunan, serta perekat keutuhan bangsa
      dan tidak mengarah kepada pembentukan negara dalam negara.
5.    Berdasarkan rasa hormat kepada para pelaku sejarah bangsa dan
      amanat rakyat yang secara konstitusional memberikan kepercayaan
      kepada ABRI untuk melaksanakan dwifungsi, Keluarga Besar PEPABRI
      dan Keluarga Besar FKPPI berpendirian bahwa peran pengabdian ABRI
      sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik yang
      telah memiliki dasar hukum serta dasar sejarah perjuangan harus tetap
      dilaksanakan dan dikembangkan yang didasarkan pada paradigma baru



                                                                           79
      sesuai perkembangan dan tuntutan kebutuhan jaman. ABRI sebagai
      penjelamaan rakyat pejuang mempunyai hak dan kewajiban sama untuk
      ikut serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara
      dan memecahkan masalah kenegaraan, sejalan dengan hak dan
      kewajiban setiap warga negara dalam upaya pertahahanan dan
      keamanan negara.
6.    Latar belakang historis dan kesamaan tujuan perjuangan mendasari
      hubungan kerja sama antara Keluarga Besar PEPABRI dan Keluarga
      Besar FKPPI dengan GOLKAR. Keluarga Besar PEPABRI dan Keluarga
      Besar FKPPI memahami dengan dan mendukung sepenuhnya tuntutan
      kader utama GOLKAR untuk menciptakan semangat kebersamaan dalam
      berorganisasi; serta kembali menjadi pelopor pembaharu yang efektif, non
      diskriminatif, dan terbuka sebagai jalan terbaik untuk mengatasi krisis
      kepercayaan yang berkepanjangan serta guna mencegah terjadinya
      perpecahan yang mengancam kelangsungan hidup bangsa.
7.    Keluarga Besar PEPABRI dan Keluarga Besar FKPPI adalah bagian tak
      terpisahkan dari Keluarga Besar ABRI sebagai satu kesatuan yang utuh
      dalam menentukan sikap dan perbuatan guna memperkuat ABRI yang
      dilandasi semangat "Prajurit Pejuang dan Pejuang Prajurit" bagi
      kepentingan rakyat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD
      1945. Dalam rangka menyongsong pembaruan tata kehidupan politik
      nasional, penyaluran aspirasi politik Keluarga Besar PEPABRI dan
      Keluarga Besar FKPPI didasarkan tetap pada prinsip: kepercayaan,
      harapan, hati nurani, kesamaan perjuangan dan hak politik warga negara.
      (Suluh PEPABRI, Desember 1998, hal.30)

      Sementara itu, perkembangan situasi dan kondisi bangsa, negara dan
masyarakat pada akhir tahun 1998, ternyata masih tetap memprihatinkan. Krisis
yang melanda di semua lapangan kehidupan bangsa belum ada tanda-tanda
mereda, bahkan cenderung semakin memburuk. Dibidang ekonomi, tahun 1998
merupakan tahun kemerosotan terparah dengan pertumbuhan ekonomi minus
15%, jumlah pengangguran menjadi 22,5 juta orang, meningkat dari tahun
sebelumnya yang hanya lebih kurang 12 juta orang. Pendapatan perkapita dari
US $ 1.100 menjadi hanya US $ 450. Pertambahan pendudukan miskin
meningkat tajam pula dari tahun 1997 yang hanya 22,5 juta orang menjadi 79,4
juta orang yang hidup dibawah garis kemiskinan .
      Selain itu kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat juga semakin
memprihatinkan, tahun 1998 merupakan tahun dimana kerusuhan-kerusuhan
besar terjadi. Hukum dan peradilan menampilkan kemerosotan kewibawaannya,



                                                                           80
sampai pada titik terendah. Demikian pula dengan aspek budaya, rasa toleransi
dan saling menghargai diantara sesama warga negara dan antar umat
beragama, merosot secara drastis. PEPABRI sebagai organisasi tempat
berhimpunnya    prajurit-prajurit   yang   berpengalaman,    meskipun   memiliki
keterbatasan terpanggil untuk menyikapi situasi dan kondisi negara yang diliputi
krisis di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.
      Dalam amanatnya, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto pada
Rakerpussus (Rapat Kerja Pusat Khusus) PEPABRI pada tanggal 9 Februari
1999 menyatakan bahwa “Hubungan ABRI dengan KBA lebih bersifat
organisasional sehingga independensi sikap dan pandangan politik setiap
organisasi KBA didasarkan pada pilihan masing-masing tanpa mengorbankan
kesamaan komitmen dan cita-cita dalam mempertahankan Pancasila, UUD 1945
serta tegaknya NKRI”. Amanat ini merupakan pembekalan berharga             yang
dijadikan bahan bahasan dalam Rakerpussus PEPABRI. (DPP PEPABRI,1999,
hal.35)
      Rakerpussus PEPABRI segera diselenggarakan saat itu karena adanya
perkembangan keadaan yang berubah secara cepat dan mengandung ketidak
pastian yang berpengaruh terhadap penentuan kehidupan bangsa, negara serta
masyarakat. Dalam konteks situasi tersebut amanat Menhankam/Pangab
Jenderal TNI Wiranto dalam rangka pembekalan para peserta Rakerpussus
PEPABRI, menegaskan bahwa peran PEPABRI sebagi unsur utama KBA
diharapkan   terus mendukung ABRI dalam melaksanakan reformasi internal,
mengatasi gejolak kerusuhan diberbagai tempat dan krisis nasional serta
mensukseskan agenda reformasi nasional.
      Dalam Rakerpussus PEPABRI tahun 1999 sebagai pelaksanaan dari
amanat Munas XI tahun1997 disepakati suatu rekomendasi dibidang sosial,
politik, kesejahteraan, pembinaan mental dan budaya, organisasi dan wanita.
Rekomendasi dibidang kesejahteraan, bintal dan budaya terkait dengan
persoalan pokok organisasi dan program. Sedangkan kondisi dan konsultasi
antar PEPABRI dengan organisasi-organisasi Keluarga Besar PEPABRI/KBA
terutama dengan ABRI, sebagai pembina teknis, terus dipelihara secara timbal



                                                                             81
balik sesuai tingkatan hierarkhi dalam membangun kebersamaan dan soliditas
organisasi.
        Di bidang organisasi berpatokan pada evaluasi baik eksternal maupun
internal direkomendasikan untuk mengantisipasi perkembangan situasi negara
saat itu. Sesuai pembukaan Anggaran Dasar BAB III Pasal 7, PEPABRI secara
historis merupakan unsur dalam jajaran KBA yang harus tetap dipelihara agar
semangat idealisme dan disiplin tetap bersemayam dalam tubuh PEPABRI
sehingga mampu menjadi mitra kerja yang berimbang dengan ABRI. Secara
ideal    PEPABRI     harus     mempertahankan       status   sebagai     organisasi
kemasyarakatan agar kedudukan PEPABRI lebih independen dan leluasa dalam
kiprahnya untuk menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga yang seinspirasi
dan seperjuangan.
        Meskipun ditengah kesulitan akibat krisis    serta ekses reformasi yang
berlangsung tanpa mengindahkan hukum, namun bangsa Indonesia menjadikan
reformasi      sebagai   sebuah    keniscayaan.     Reformasi   diperlukan      guna
memperbaiki     kelemahan    dan   kesalahan    dalam    pelaksanaan     kehidupan
berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu reformasi harus dilaksanakan secara
konstitusional, konseptual, dan terkendali didalam situasi perubahan ini.
        Pelbagai perubahan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara
yang diwarnai dengan adanya proses secara internal melalui struktur elemen-
elemen bangsa maupun individu membentuk suatu struktur tatanan masyarakat
baru sesuai dengan berlangsungnya perkembangan situasi. Dalam perubahan
tidak selalu terdapat kesamaan pemahaman pada setiap tingkatan masyarakat.
Sebagai akibatnya, keadaan tersebut melahirkan pemahaman dan sikap baru
yang mungkin berbeda. Keberadaan warga yang sebagian besar mendorong
idealisme bagi masing-masing individu maupun golongan menyebabkan
dinamika perbedaan di negara kita menjadi subur. Walaupun demikian
perbedaan hendaknya dipahami sebagai bagian yang tidak terlepas dalam
membangun      bangsa    dan    setiap   elemen   maupun     komponen         dituntut
kematangannya       dalam    memahami      perbedaan-perbedaan         yang    dapat
memberikan kontribusi.



                                                                                   82
      Situasi ini jelas membawa dampak terhadap PEPABRI yang berupaya
memberikan kontribusi dalam eksistensinya yang diwarnai oleh watak kejuangan
ditengah penyesuaian tuntutan jaman. Walaupun PEPABRI adalah bagian dari
keseluruhan masyarakat sipil, namun pengalaman intensif di bidang kemiliteran
telah memberikan ciri khas yang bermakna dalam kemampuannya untuk menjadi
jembatan sosial sebagai penghubung komponen-komponen penting dalam
kehidupan bangsa.
      Munculnya serangkaian fenomena yang mencemaskan, seperti krisis
multi dimensional yang berkepanjangan, gerakan separatisme dan disintegrasi
bangsa menyebabkan keamanan dan ketentraman masyarakat terganggu,
terutama oleh adanya konflik horisontal maupun vertikal. Disamping itu
munculnya perubahanan sistem pemerintahan dan sistem kenegaraan terhadap
amandemen UUD 1945 menjadi agenda pelaksanaan Munas XII yang
berlangsung pada tanggal 18 Oktober 2002 s/d 20 Oktober 2002 di Jakarta.
Munas tersebut dihadiri utusan dari 26 DPD (Provinsi) dan 292 DPC
(Kabupaten/Kota) seluruh Indonesia sebagai bentuk realisasi amanat organisasi
dalam menyikapi dinamika kehidupan negara, bangsa dan masyarakat yang
sedang mengalami perubahan.      ( Hasil Munas XII, 2002, hal.18)
      Munas ke XII inipun merupakan moment perubahan menajemen
pemerintah, yaitu pemisahan TNI dan Polri yang berdampak pada penghapusan
kebijaksanaan pembinaan pemerintah tehadap partai politik dan organisasi
kemasyarakatan. Dalam hal ini TNI-Polri tidak lagi membina KBA, termasuk
PEPABRI. Hubungan PEPABRI dengan TNI-Polri bersifat organisasional yang
dilandasi sifat-sifat fungsional dan kekeluargaan, kesamaan perjuangan
berdasarkan nilai-nilai sejarah dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
Dengan demikian PEPABRI harus mandiri, termasuk penghentian dibidang
keuangan yang sebelumnya mendapat bantuan rutin pemerintah. (Ibid, hal 87)
      Dalam usaha mencapai tujuan, PEPABRI melaksanakan langkah-langkah
penyesuaian terhadap situasi dengan mengadakan perubahan kedalam dan
tanggapan-tanggapan ke luar serta perubahan isi pasal 12 ayat 2. Dalam agenda
Munas XII terdapat pergantian ketua umum, yaitu dari Jenderal TNI (Purn) Try



                                                                             83
Sutrisno kepada Irjen Pol (Purn) Drs. I.G.M. Putera Astaman. Disamping itu
terjadi pula penggantian ketua Departemen Ekonomi serta Departemen
Kesejahteraan. Adapun pelaksanaan program umum baik di bidang organisasi,
sospolkam,    ekonomi,   kesejahteraan   sosial,    bintalbud   dan   wanita   juga
disesuaikan dengan situasi dan kemampuan yang ada. Sedangkan bentuk
tanggapan keluar, PEPABRI memberikan sumbangan-sumbangan dalam
peristiwa-peristiwa seperti bencana alam dan lain-lain yang dikoordinasikan
dengan TNI-Polri, berserta unsur KBA seperti PERIPABRI, FKPPI, dan Generasi
Muda FKPPI. (Ibid)
      Selanjutnya Rakersus I PEPABRI pada tanggal 3 dan 4 Mei 2005
diselenggarakan di Jakarta sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi.
Peristiwa ini merupakan Rakersus pertama setelah dua tahun pelaksanaan
program kerja yang diamanatkan Munas XII PEPABRI tahun 2002. Dalam kurun
2002-2004 DPP PEPABRI telah melakukan berbagai kegiatan, sehingga pada
Rakersus pertama ini dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan hambatan yang
dihadapi. Hasil evaluasi menjadi dasar penyesuaian program PEPABRI dalam
pelaksanaan program kerja kurun waktu hingga 2007. Evaluasi program kerja
PEPABRI dalam Rakersus ini meliputi bidang organisasi, sospolkam, ekonomi,
kewanitaan, kesejahteraan sosial dan Bintalbud serta aspek pendukung yang
merupakan     area   dan   lingkup     Sekjen      DPP   PEPABRI,      diantaranya
Kesekretariatan, Umum, Dalam,        Personalia, Kesehatan, Pengumpulan data
personel/anggota.
      Rakerpus yang dihadiri 26 DPD PEPABRI mencanangkan tema :
“PEPABRI Melakukan Konsolidasi Organisasi untuk Memperkokoh Persatuan
dan Kesatuan serta Meningkatkan Semangat Pengabdian dalam Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”. Tema ini merupakan representasi
PEPABRI      dalam membangun semangat dan motivasi seluruh peserta yang
tercermin dari terbangunnya suasana kondusif selama pelaksanaan Rakerpusus
tersebut. Di samping itu dalam Rakerpusus ditegaskan pula pentingnya
memelihara konsistensi PEPABRI sebagai organisasi para pejuang untuk
tegaknya NKRI yang bersendikan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks ini



                                                                                84
para   pejuang        yang   ingin   tetap   berpartisipasi   dalam   berbagai   aspek
pembangunan dan menjaga silaturahmi serta bersatu dalam sejahtera. Selain itu
Rakerpusus mengeluarkan rekomendasi terhadap penyelesaian beberapa
masalah, baik kepada DPP maupun DPD dan DPC PEPABRI. (Suluh PEPABRI,
Juli 2005 : hal.5).
       Seiring perjalanan waktu berbagai permasalahan dari aspek ekonomi,
budaya, penegakkan hukum, sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, serta
beruntunnya bencana yang silih berganti, seperti tsunami di Aceh, gempa bumi
di Yogyakarta dan Jawa Tengah, banjir hingga lumpur belerang tambang minyak
Sidoarjo Jawa Timur, dan lain-lain merupakan situasi keprihatinan yang terus
dihadapi bangsa Indonesia. Dalam peringatan Hari PEPABRI ke-47 tanggal 12
September 2006, PEPABRI mengajak semua komponen bangsa untuk bersama-
sama peduli dalam memecahkan persoalan bangsa. Dalam hal ini PEPABRI
menyuarakan pentingnya membangun suasana kondusif, saling bahu-membahu,
memperkokoh persatuan dan meningkatkan komunitas bangsa yang lebih luas
sebagai kontribusi dalam memecahkan persoalan secara bersama. (Suluh
PEPABRI, September 2006 : hal.4).
       Dalam mewujudkan upaya tersebut, diantaranya PEPABRI bersama-
sama ormas lainnya melakukan dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR
RI pada tanggal 16 Januari 2007, dengan memberikan masukan berbagai hal,
seperti perusahaan negara, pembangunan TNI serta hal-hal yang berhubungan
dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di samping itu,
Ketua Umum PEPABRI Irjen Polisi (Purn) Drs. I.G.M. Putera Astaman
menjelaskan dalam forum tersebut adanya kendala tentang pemekaran wilayah
yang    mengakibatkan        perkembangan        organisasi   PEPABRI     menghadapi
permasalahan dukungan dan anggaran. Bagi Komisi I DPR-RI masukan tersebut
menjadi bahan pembahasan dengan pemerintah, khususnya Menhan, Panglima
TNI, Kepala Staf Angkatan, dan Kapolri sesuai bidang dan ruang lingkup masing-
masing. (Suluh PEPABRI, April 2007 : hal.8).
       Di samping itu, kepedulian PEPABRI               pada rakyat tercermin pada
sikapnya terhadap PP 37 tahun 2006 tentang kedudukan protokoler dan hak



                                                                                    85
keuangan pengurus serta anggota DPRD yang telah menimbulkan perlawanan
keras dari   masyarakat. Hal ini dianggap tidak berpihak pada rakyat di saat
bangsa sedang dihadapkan pada bencana secara terus-menerus selama dua
tahun berturut-turut. PEPABRI sebagai organisasi yang berwatak pejuang,
tempat berhimpunnya para Purnawirawan dan Warakawuri TNI/Polri yang
berpihak pada kepentingan rakyat menyatakan sikap, sebagai berikut :
a.    Menolak PP 37/2006 dan menghimbau Pemerintah untuk mencabut PP
      tersebut, bukan sekedar merevisinya. Kedudukan protokoler dan hak
      keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebaiknya dikembalikan pada
      peraturan perundangan yang berlaku sebelum adanya PP 37/2006.
b.    KepadaPimpinan dan Anggota DPRD serta DPR-RI, PEPABRI rneminta
      agar berfikir dan bertindak, selaras dengan aspirasi rakyat yang memilih
      dan diwakilinya dengan utamakan kepentingan rakyat daripada
      kepentingan pribadi atau golongan.
c.    Kepada seluruh Penyelenggara Negara (Eksekutif, Legislatif dan
      Judikatif), PEPABRI sebagai komponen bangsa dan bagian dari rakyat
      menyerukan agar memilikikomitmen moral untuk meningkatkan
      kesejahteraan rakyat dan bukan untuk mensejahterakan pribadi maupun
      golongan.
d.    Kepada seluruh masyarakat, PEPABRI berharap agar tetap tenang dan
      tertib dalam memperjuangkan aspirasi dan melawan ketidakadilan.
e.    Khususnya kepada para Purnawirawan dan Warakakawuri, PEPABRI
      menghimbau untuk terus berjuang dengan tertib dan dalam koridor hukum
      yang berlaku demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat. (Suluh
      PEPABRI, April 2007, hal.60)

      Pernyataan sikap itu dikeluarkan pada bulan Februari 2007 yang
ditandatangani oleh Ketua Umum Drs. I.G.M. Putera Astaman dan Sekjen
PEPABRI Drs. Benny Soepeno, MM. PP-37 tahun 2006.
      PEPABRI sebagai wadah menampung Purnawirawan dan Warakawuri
dalam menghadapi situasi yang sarat tantangan oleh ekses-ekses reformasi
menganggap pentingnya mengambil langkah-langkah antisipasi. Sebagai
organisasi kemasyarakatan yang mandiri, independen dan berwatak pejuang,
PEPABRI harus menunjukkan eksistensinya menjadi komponen bangsa yang
berguna dengan melaksanakan program berdasarkan visi dan misi organisasi.
      Di tengah situasi tanah air yang masih diliputi kompleksitas persoalan
serta euforia kebebasan untuk berbuat sesuka hati tanpa batas yang melanda
masyarakat, keadaan ini mendorong tindakan-tindakan anarkhis. Di samping itu


                                                                            86
wawasan kebangsaan sebagian masyarakat pun memudar, rasa persatuan dan
kesatuan yang longgar serta derasnya arus globalisasi, terutama di bidang
teknologi informasi telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bangsa.
      Sementara itu ancaman disintegrasi di beberapa daerah tertentu yang
dipicu oleh kebijakan mengenai otonomi daerah, di samping ancaman terorisme
telah memperburuk situasi keamanan RI. Daerah perbatasan dengan Timor
Leste masih terus memerlukan perhatian karena banyaknya pengungsi yang
mengalir ke wilayah RI. Unjuk rasa terjadi hampir di setiap saat, baik di pusat
maupun di daerah, dan umumnya berakhir antara bentrokan fisik antara aparat
keamanan dan pengunjuk rasa.
      Dalam kondisi tersebut, PEPABRI mengadakan Munas XIII pada tanggal
6-9 November 2007 di Jakarta dengan keputusan, diantaranya pengangkatan
Ketua Umum terpilih masa aktif 2007-2012, yaitu Jenderal TNI (Purn) H, Agum
Gumelar, S.IP. Dalam Munas tersebut yang dihadiri para peserta dari DPP
PEPABRI, 30 DPD (Provinsi), dan 314 DPC, PEPABRI mengeluarkan
“Pernyataan Sikap” yang ditandatangani Ketua Umum PEPABRI Jenderal TNI
(Purn) H. Agum Gumelar , S.IP dan Sekjen PEPABRI II H. Yun Mulyana pada
tanggal 9 November 2007, berisi :


a.    Kondisi Lingkungan Strategik
      1)     PEPABRI adalah Organisasi Kemasyarakatan non partisan yang
             berwatak pejuang, senantiasa memberikan pengabdiannya yang
             terbaik bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia.
             Dalam pengabdiannya itu, PEPABRI berperan sebagai partner
             pemerintah dan komponen bangsa lainnya di dalam
             menyelenggarakan pembangunan di segala aspek kehidupan
             bangsa sesuai dengan posisi dan kemampuannya.
      2)     Reformasi yang digulirkan sejak pertengahan tahun 1998,
             dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan perubahan-
             perubahan, menuju kepada keadaan yang lebih baik dari krisis
             multidimensional yang dialami bangsa Indonesia.
      3)     Meskipun berbagai perubahan telah terjadi dan terus berlangsung,
             namun pelbagai hal masih memprihatinkan, terkait dengan
             penyelenggaraan negara yang belum sepenuhnya sesuai dengan
             Jiwa dan semangat empat pilar penyelenggaraan negara yaitu:
             Pancasila, UUD '45, NKRI dan Bhineka Tunggal lka.



                                                                            87
          Banyaknya peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun
          lokal sebagai landasan operasional penyelenggaraan negara
          belum memposisikan rakyat sebagai subyek yang harus dilindungi.
          Hal ini berakibat pencapaian cita-cita kemerdekaan, sebagaimana
          diamanatkan oleh Pembukaan UUD'45, utamanya kesejahteraan
          bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam wadah Negara Kesatuan
          yang kokoh berdasarkan Pancasila dan kebhinekaan bangsa masih
          jauh dari harapan.

b.   Sikap dan Himbauan PEPABRI
     1)   Atas dasar fenomena dan kenyataan yang terjadi saat itu,
          PEPABRI tidak membiarkan kondisi tersebut berlangsung terus.
          PEPABRl terdorong untuk menyikapinya secara bijaksana namun
          tegas dan konsisten, dengan cara :
          1.1   Mendorong       pemerintah       untuk   terus     melakukan
                penyempurnaan sistem penyelenggaraan negara dan
                peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa
                dan semangat Pancasila, terbebas dari faham liberalisme,
                individualisme dan kapitalisme.
          1.2   Menyikapi kondisi perpolitikan nasional dengan menghimbau
                seluruh infra struktur politik utamanya partai politik (parpol)
                untuk menanggalkan sifat egoisme dan menjadikan
                Pancasila sebagai asas bersama. Dengan demikian Parpol
                menjadi pilar penyangga kuat dari bangunan negara yang
                demokratis, tempat hidup dan bernaung seluruh bangsa
                Indonesia yang pluralistik dengan aman, damai, dan penuh
                persaudaraan. Parpol harus mampu melaksanakan fungsi
                politiknya secara benar, yaitu memberikan pandidikan politik
                yang baik bagi rakyat serta menjadi wahana pemersatu
                bangsa, dan menghindari sekat-sekat dalam masyarakat
                yang dapat menciptakan ekstrimisme, terorisme serta
                disintegrasi bangsa.
          1.3   PEPABRl mendukung kebijakan pemerintah dalam
                menegakkan hukum secara adil, tegas, lugas, konsisten,
                serta konsekwen. PEPABRI mendorong aparat penegak
                hukum untuk membersihkan diri dari praktek-praktek tidak
                terpuji, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk patuh
                dan taat kepada sumpah jabatan serta kode etik
                kehormatan.
          1.4   PEPABRI mendukung upaya pemerintah untuk membenahi
                ekonomi makro, terkait secara langsung dengan perbaikan
                ekonomi mikro guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.
                Peningkatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah agar


                                                                            88
      menjadi fokus perhatian dalam pembangunan ekonomi.
      Setiap kebijakan dalam pembangunan ekonomi hendaknya
      menjadikan rakyat sebagai pihak yang harus dilindungi dan
      diberdayakan.
1.5   Pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi,
      merupakan tiga unsur kesejahteraan rakyat yang tidak
      terpisahkan. Dalam hal ini PEPABRI prihatin dengan konsep
      dasar     penyelenggaraan      pendidikan     nasional    yang
      menyangkut tiga hal, yaitu pemerataan, mutu, dan biaya.
              Kecenderungan menjadikan wahana pendidikan
      sebagai komoditi usaha tidak sejalan dengan amanah UUD
      '45, dan sangat membahayakan kelangsungan kehidupan
      bangsa. Sementara itu, perlunya pencegahan terhadap
      pendangkalan pengetahuan dan penghayatan agama yang
      dapat mengakibatkan suburnya pertumbuhan berbagai
      aliran sesat. PEPABRI mendorong agar pemerintah terus
      meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata.
      PUSKESMAS yang merupakan jaringan untuk mendekatkan
      pelayanan kesehatan sampai di pelosok pemukiman perlu
      terus ditingkatkan kemampuannya. PEPABRI mendukung
      upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui
      penyediaan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan
      ekonomi rakyat, peningkatan gaji pegawai negeri sipil dan
      prajurit TNI/POLRI, serta besaran uang pensiunan.
1.6   PEPABRI mendukung upaya untuk terus melanjutkan
      proses redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran TNI, yang
      profesional sebagai prajurit Saptamarga yang merakyat,
      tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, taat hukum, dan
      menghargai serta menjungjung tinggi hak asasi manusia.
      PEPABRI mendorong TNI untuk memperkuat komando
      teritorial sampai ketingkat         terbawah untuk Iebih
      meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam
      rangka mewujudkan ketahanan nasional yang kuat.
      PEPABRI mendukung upaya POLRI untuk terus
      meningkatkan kemampuannya sebagai penegak hukum,
      penjaga ketertiban, keamanan, dan pengayom masyarakat.
1.7   PEPABRI mendukung upaya pemerintah dan masyarakat
      dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
      yang berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan rakyat
      dan reputasi bangsa.
1.8   PEPABRI prihatin atas perkembangan pers nasional, yang
      mengabaikan fungsi utamanya sebagai sumber pencerahan
      dan pencerdasan kehidupan bangsa, dan cenderung lebih
      berorientasi pada pengutamaan kepentingan bisnis.
1.9   PEPABRI mendorong terus pelaksanaan politik Luar Negeri
      bebas aktif secara konsisten dan konsekwen yang diabdikan



                                                                 89
            sepenuhnya bagi kepentingan Bangsa dan Negara.

2)   Berkaitan dengan sikap tersebut, PEPABRI beserta seluruh
     Keluarga Besarnya bersama Pemerintah dan komponen bangsa
     Indonesia lainnya siap untuk memberikan kontribusinya sesuai
     dengan posisi dan kemampuannya dalam mengembangkan
     capaian guna mengatasi keadaan yang masih tertinggal.
            Dalam optimalisasi PEPABRI sebagai ormas yang berupaya
     menangkap situasi jaman, Munas mencanangkan tekad yang
     disampaikan oleh Ketua Wantimpus PEPABRI :
     “Sudah bukan jamannya lagi memiliki sikap subordinasi pihak lain,
     tetapi sebaliknya perlu selalu meyakini kemitraan yang sinergi
     dengan orientasi kekeluargaan yang berdampak merekatkan
     persatuan dan kesatuan dimanapun anggota PEPABRI berada”.
     Sedangkan dalam tataran sesama lembaga kejuangan seperti PP-
     POLRI, PP-AD, BKP-AL, PP-AU, DHN-45, LVRI dan PNRI,
     organisasi PEPABRI perlu meningkatkan interaksi koordinasi dan
     sinergi dalam melangkah serta merealisasikan cita-cita dan
     harapan bersama (Suluh PEPABRI, Januari 2008 : hal.4).

            Di tengah perkembangan dinamika bangsa yang diwarnai
     tarik-menarik     berbagai   kepentingan,   PEPABRI   tetap   fokus
     mendukung perkembangan nasional di segala bidang tanpa keluar
     dari jatidiri TNI-POLRI yang mendahulukan kepentingan bangsa
     dan negara. Dalam peringatan hari ke-2 PEPABRI ke-49, Ketua
     Umum Agum Gumelar menekankan untuk menjaga tegaknya NKRI
     berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Selain itu ditegaskan pula
     pentingnya menjaga soliditas keluarga di lingkungan PEPABRI,
     terutama pada tahun 2009 sebagai tahun politik berkaitan dengan
     peristiwa Pemilu Legislatif dan Presiden. Dalam hal ini Ketua
     Umum mengajak seluruh anggota PEPABRI mengamankan dan
     menyukseskan peristiwa Pemilu 2009 (Suluh PEPABRI, Oktober
     2008 : hal.11).
            Sementara itu kondisi kehidupan nasional dalam era
     reformasi yang berlangsung selama 11 tahun masih tetap


                                                                     90
                 memprihatinkan.      Oleh    karena    itu     PEPABRI    menegaskan
                 pentingnya kepedulian terhadap permasalahan bangsa di kalangan
                 Purnawirawan, terutama perannya dalam menyesuaikan kebutuhan
                 jaman.      Implementasi perjuangan     para Purnawirawan      dalam
                 PEPABRI       tercermin   melalui   tindakan-tindakan     PEPABRI   di
                 pelbagai bidang kegiatan baik internal maupun eksternal yang
                 terwadahkan dalam seluruh organisasi yang berada di seluruh
                 Indonesia dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. PEPABRI terus
                 melakukan penyesuaian di berbagai hal tanpa merubah jiwa,
                 semangat, dan komitmen pengabdiannya. Hal ini diwujudkan dalam
                 kegiatan-kegiatan pelbagai bidang yang tercakup dalam organisasi
                 tersebut.


2.   Kegiatan Organisasi
     a.   Bidang Sospolkam
                 Gerakan      reformasi    menyeluruh   telah    menjadi   kesepakatan
          bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik dan demokratis.
          Selanjutnya PEPABRI berharap terhadap Ketetapan dan Keputusan SI
          MPR RI 1998 sebagai upaya optimal yang mampu mengakomodir aspirasi
          rakyat secara konstruktif dan realistis, terutama bagi kepentingan bangsa
          dan negara. Sedangkan pelaksanaan Pemilu yang dipercepat pada tahun
          1999 merupakan jalan keluar terbaik untuk menyelesaiakan persoalan-
          persoalan pemerintah saat itu. Dalam perkembangan situasi nasional
          yang bercirikan keterbukaan dan kebebasan, sebagian masyarakat
          menghendaki untuk dapat menahan diri dan membuka hati terhadap
          perbedaan pendapat. Dalam hal ini PEPABRI mengajak seluruh lapisan
          masyarakat untuk menghentikan hujatan dan pelecehan terhadap ABRI
          sebagai prajurit yang berasal dan berjuang bersama rakyat guna
          membela kepentingan bangsa dan negara (Suluh PEPABRI, Desember
          1998 : hal.15).




                                                                                     91
       Di era reformasi yang bercirikan kebebasan, tatanan kehidupan
politik nasional mengalami perubahan mendasar. Format politik di tata
berdasarkan undang-undang bidang politik yang berlaku. Dalam dinamika
tatanan politik nasional itu, PEPABRI tetap berposisi sebagai organisasi
kemasyarakatan yang berazaskan Pancasila dan tidak mempunyai
hubungan      struktural     dengan   partai   politik   maupun   lembaga
kemasyarakatan yang bersifat fungsional tanpa mengurangi independensi
organisasi.
       Adapun penyaluran aspirasi politik individu warga PEPABRI adalah
hak perorangan untuk diberikan kepada partai politik yang dianggap
mempunyai persamaan aspirasi dan perjuangan yang didasarkan pada
prinsip-prinsip kepercayaan, harapan, hati nurani, dan hak politik warga
negara. Ketua Umum DPP PEPABRI Jenderal (Purn) Try Sutrisno
menegaskan bahwa PEPABRI              mendukung keutuhan ABRI dalam
memberikan pengabdian yang terbaik bagi kepentingan rakyat, bangsa
dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Suluh PEPABRI,
April 1999 : hal.8 dan 11)
       Tanggal 7 Juni 1999 merupakan penyelenggaraan Pemilu ke-8
dalam sejarah bangsa Indonesia. Salah satu fungsi penting dari Pemilu
adalah terselenggaranya pemindahan kekuasaan secara damai. Adapun
Pemilu tersebut dapat terlaksana secara bebas, jujur, dan adil sehingga
kejadian ini menjadi barometer kehidupan politik saat itu. Pada Pemilu ini,
PEPABRI tidak memberikan pengarahan ataupun petunjuk kepada
anggotanya untuk memilih salah satu partai dan PEPABRI juga sama
sekali tidak memiliki keterkaitan dengan salah satu partai politik. Dalam
menghadapi semaraknya multi partai di Indonesia, PEPABRI hanya
menekankan kesamaan aspirasi politik pada partai yang ada. (Ibid,
hal.35).
       Namun demikian, pembentukan Partai Keadilan dan Persatuan
(PKP) yang diketuai oleh Jenderal TNI (Purn) Edi Sudrajat, DPP
PEPABRI menyambut baik berdirinya PKP serta memberi keleluasaan



                                                                        92
bagi warganya untuk menggunakan hak-hak politiknya, baik dalam
kepengurusan maupun menjadi anggota sepanjang tidak merusak nilai-
nilai kejuangan.
       Dalam pelaksanaan Pemilu 1999 yang dipantau baik dari dalam
maupun luar negeri selama proses pemungutan dan perhitungan suara,
hasil perhitungan suara masyarakat dapat diketahui secara cepat melalui
JOMC (Joint Operation Media Center) dan KPU (Komisi Pemilihan Suara).
Kedua lembaga tersebut melakukan perhitungan suara dengan bantuan
dana dari UNDP. Hasil perhitungan suara ditampilkan melalui jaringan
telepon, komputer, dan faksimile. Selain itu kedua lembaga tersebut telah
berusaha semaksimal mungkin melakukan penghitungan suara sebagai
jawaban atas tuntutan transparansi hasil Pemilu.
       Bidang Sospolkam sebagai salah satu bagian yang mengakomodir
kegiatan PEPABRI dalam melaksanakan Program Umum yang ditetapkan
pada MUNAS XI sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi nasional
yang berubah dengan sangat cepat. Perubahan ini menyebabkan
PEPABRI harus mengadakan penyesuaian terhadap keadaan dan
tuntutan jaman. Diantaranya, mengadakan revisi rencana kegiatan lima
tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan
memperhatikan kebijakan reformasi, redefinisi, dan restrukturisasi ABRI
sebagai paradigma baru. Situasi dan kondisi nasional yang berubah
dengan cepat tercermin dalam munculnya pelbagai persoalan, sebagai
berikut :
a.     Pemisahan wilayah Timor Timur dari NKRI dengan segala
       akibatnya.
b.     Pelaksanaan otonomi daerah yang menimbulkan banyak
       persoalan, terutama hubungan pusat dan daerah, perimbangan
       keuangan pusat dan daerah, hubungan pemerintah dengan
       lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain.
c.     Penerapan sistem multi partai. Semua organisasi kekuatan Sospol
       menjadi partai. Golkar menjadi Partai Golkar, dan hapusnya pola
       Keluarga Besar Golkar.
d.     Pemisahan institusi TNI dan POLRI dengan pembedaan tugas dan
       tanggungjawab. TNI bertugas di bidang pertahanan dan POLRI
       bertugas di bidang keamanan.


                                                                      93
e.    Penghapusan kebijakan pembinaan pemerintah kepada semua
      infrastruktur politik.
f.    Amandemen UUD 1945.
g.    Konflik politik antara presiden (eksekutif) dengan DPR (legislatif)
      yang membawa akibat konflik horisontal di dalam masyarakat.
h.    Berlangsungnya Sidang Istimewa MPR yang mengganti pimpinan
      nasional dari Presiden K.H. Abdurrahman Wahid kepada Megawati
      SoekarnoPuteri yang berlanjut dengan pembaharuan pemerintah.

      Berdasarkan perkembangan situasi tersebut, Bidang Sospolkam
merealisasikan Program Umum dalam bentuk produk-produk kebijakan
dan kegiatan organisasi berupa konsolidasi potensi PEPABRI, yaitu :
a.    Distribusi kebijakan organisasi berupa instruksi-instruksi DPP
      PEPABRI kepada semua jajaran, yang memuat berbagai petunjuk
      tentang langkah kebijakan dan tindakan dalam menyikapi
      perkembangan situasi nasional.
b.    Menyediakan sumber daya manusia PEPABRI yang secara
      sukarela mampu mengisi kebutuhan personel berdasarkan
      kesukarelaan.
c.    Menjelaskan konsep perjuangan politik ganda, sebagai
      implementasi kebebasan anggota dalam menyalurkan aspirasi
      politik berdasarkan prinsip; kepercayaan, harapan, hatinurani, dan
      hak politik warganegara.
d.    Mengadakan upaya pendidikan politik anggota melalui distribusi
      naskah-naskah TAP MPR-RI, UU Bidang Politik dan Kebijakan-
      kebijakan TNI dan POLRI.
e.    Menampung aspirasi daerah untuk bahan penyusunan konsep
      kebijakan politik organisasi dalam menyikapi perkembangan
      keadaan nasional.
f.    Distribusi produk-produk hasil kerjasama intern Keluarga Besar TNI
      dan POLRI, Keluarga Besar PEPABRI, PERIP, TNI-POLRI, FKPPI
      dan GM FKPPI.
g.    Membantu pimpinan dalam merespon permintaan atau pertanyaan
      dari Daerah-daerah tentang persoalan organisasi yang bersifat
      lokal. (Hasil Munas XII Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri
      TNI dan POLRI, Oktober 2002 : hal.95-97).

      Selanjutnya Pemilu 2004 merupakan tonggak sejarah bangsa
Indonesia, oleh karena peristiwa ini adalah pertamakali yang dilakukan
bagi pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Sedangkan




                                                                      94
bagi pemilihan anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dilakukan melalui
sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.
      Di tengah kondisi ini PEPABRI bersikap konsisten sebagai
organisasi kemasyarakatan yang independen dan nonpartisan. Dalam
sistem Pemilu yang dilaksanakan saat itu, PEPABRI tetap aktif
menyukseskan Pemilu 2004. Sikap PEPABRI ini bukanlah sebagai sikap
pasif dalam menghadapi Pemilu 2004, tetapi justru pro aktif dalam
melakukan berbagai cara guna mendukung anggota Keluarga Besar
PEPABRI untuk duduk sebagai anggota legislatif melalui parpol peserta
pemilu yang memiliki kesamaan visi dan misi perjuangan.
      Adapun visi dan misi Keluarga Besar PEPABRI yang setia kepada
NKRI, Pancasila dan UUD 1945 mengusahakan putera-puteri terbaiknya
berpatisipasi aktif di lembaga legislatif, baik ditingkat pusat maupun
ditingkat daerah. Di samping itu sebagai komponen bangsa yang
bertanggungjawab dan memiliki visi, misi, arah dan landasan perjuangan,
PEPABRI menjalin hubungan kerjasama dengan peserta Pemilu yang
terbuka berlandaskan pada kesamaan perjuangan. Jalinan kerjasama ini
dilaksanakan di tingkat nasional dan di tingkat daerah sesuai dengan
kondisi konstituen maupun Caleg di masing-masing daerah. Seluruh
anggota Keluarga Besar PEPABRI menggunakan hak politiknya baik hak
memilih maupun di pilih.
      Dengan demikian pemilihan umum tahun 2004 merupakan
momentum konstitusional dan sekaligus memberikan peluang bagi
Keluarga Besar PEPABRI untuk meningkatkan partisipasinya dalam
memperbaiki keadaan demi mewujudkan pengabdiannya terhadap negara
dan bangsa. Selain itu dalam pernyataan sikap Keluarga Besar PEPABRI
disebutkan adanya kriteria terkait pelaksanaan Pemilu 2004 bagi Keluarga
PEPABRI, yaitu :
a.    Pemilu berlangsung dengan tertib, lancar dan aman, sesuai
      peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.    Kemenangan Parpol peserta Pemilu yang memiliki visi, misi dan
      landasan perjuangan sama dengan Keluarga Besar PEPABRI.



                                                                     95
c.    Sebanyak mungkin anggota Keluarga Besar PEPABRI dan calon
      yang memiliki ikatan ideologis dan kesamaan perjuangan terpilih
      menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.
d.    Terpilihnya Pimpinan Nasional yang handal, terbentuknya
      penyelenggara negara yang dapat menjamin stabilitas nasional dan
      berlangsungnya pembangunan nasional.
e.    Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
      berdasarkan Pancasila dan UUD’45 Proklamasi. (Suluh PEPABRI,
      Januari 2004 : hal.71).

      Sedangkan sikap PEPABRI terhadap demokrasi dan penegakan
HAM, terkait hak politik rakyat, seperti di NAD (Nanggroe Aceh
Darussalam) menyetujui bagi kepentingan kesejahteraan. Atas dasar hal
tersebut, PEPABRI menyampaikan sikap, saran dan pendapat, khususnya
mengenai kebijakan Presiden dan Pemerintah dalam kaitan perundingan
kontak informal dengan golongan pemberontak Aceh yang menamakan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM), di Helsinki tanggal 28-29 Januari 2005.
Dalam hal ini PEPABRI berharap kepada Pemerintah agar tidak ada lagi
upaya perundingan dalam bentuk apapun apalagi dengan melibatkan
pihak asing dan penggunaan tempat di luar negeri dengan juru runding
bukan warga negara Indonesia. Pandangan tersebut didasarkan pada
pemikiran bahwa lahirnya pemberontakan yang dilakukan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) adalah murni masalah dalam negeri Indonesia dan rakyat
Indonesia,     pemerintah     beserta    aparat   keamanan      mampu
menyelesaikannya.
      Hal terpenting dalam permasalahan tersebut adalah ketegasan dan
kepastian    sikap   pemerintah.   Menurut   PEPABRI   konsep   terpadu
penyelesaian pemberontakan di Aceh yang benar adalah melalui operasi
keamanan, operasi kelancaran pemerintahan, operasi penegakan hukum,
dan operasi pemulihan ekonomi serta kemanusiaan yang dilakukan
secara simultan. Dalam hal ini PEPABRI menyadari bahwa munculnya
kebijakan Pemerintah terhadap perundingan tersebut kemungkinan
disebabkan adanya tekanan dari dalam dan luar negeri. Namun demikian,
PEPABRI tetap percaya kepada Presiden sebagai anggota Keluarga



                                                                    96
     Besar Purnawirawan dan Warakawuri yang memiliki komitmen terhadap
     integritas NKRI yang tidak ragu mengabaikan tekanan-tekanan semacam
     itu secara bijaksana. (Suluh PEPABRI, Mei 2005 : hal.17-18).
           Sementara itu tahun 2009 sebagai tahun politik, dimana Pemilu
     Legislatif dan Presiden dilaksanakan. Ketua Umum PEPABRI Jenderal
     TNI (Purn) H. Agum Gumelar mengajak seluruh anggotanya untuk
     mengamankan dan menyukseskan peristiwa nasional tersebut. Di
     samping itu Ketua Umum Agum Gumelar mengingatkan agar momentum
     Pemilu   2009   tidak   menimbulkan    perpecahan    di    antara   anggota
     Purnawirawan. Selaku warganegara yang memilki hak untuk memilih dan
     dipilih dalam Pemilu, semua warga diwajibkan menggunakan hak tersebut
     dengan baik     dan tetap menjaga soliditas Purnawirawan TNI/Polri.
     Sebagai institusi, PEPABRI bersikap netral, dengan tetap menghormati
     hak politik masing-masing. Ketua Umum mengajak menggunakan hak
     politik secara baik dalam arti tidak menjadi golput dan tidak memilih orang
     atau partai yang berseberangan secara ideologi maupun politik. (Suluh
     PEPABRI, Januari 2009; hal.17). Netralitas PEPABRI dalam Pemilihan
     Presiden yang berlangsung pada tanggal 8 Juli             2009 benar-benar
     terwujud, terlebih dari tiga kontestan terdapat unsur calon dari
     Purnawirawan TNI.




b.   Bidang Organisasi dan Pembinaan
           Musyawarah Nasional (Munas) merupakan bagian penting dari
     program konsolidasi PEPABRI. Munas sebagai pemegang kekuasaan
     tertinggi organisasi dan pelaksana kedaulatan anggota memberikan
     makna terhadap vitalitasi dalam mencapai kondisi organisasi yang lebih
     baik. Hal ini dimaksudkan agar organisasi PEPABRI dapat menghadapi
     segala permasalahan dan memberikan kontribusi dalam dinamika
     kehidupan bangsa serta peningkatan kesejahteraan anggotanya.




                                                                              97
        Situasi   nasional    yang   mempengaruhi   capaian     pelaksanaan
program umum PEPABRI yang dilingkupi situasi krisis ekonomi, politik,
keamanan, dan sosial diwarnai pula oleh tiga kali pergantian pimpinan
nasional dalam waktu relatif singkat. Walaupun krisis politik telah menurun
pasca Sidang Istimewa MPR tahun 2001, namun munculnya gelagat
terhadap distorsi ideologi saat itu sangat membahayakan negara dan
bangsa. Hal ini tercermin adanya pertentangan sikap dan pandangan
mengenai perlu tidaknya mengakomodasi kembali semangat “Piagam
Jakarta” dan menyisipkan tujuh kata “Berkewajiban menjalankan syariat
Islam bagi para pemeluknya” pada pasal 29 UUD 1945. Disamping itu
peristiwa pembakaran, pengrusakan, pengeboman                 rumah ibadah,
fasilitas umum, sekolah, rumah sakit yang berkaitan dengan agama
tertentu serta perkelahian antar etnis terus berlanjut di beberapa daerah.
        Konflik horisontal bernuansa SARA yang disertai dengan tindakan
kekerasan di beberapa daerah, mengancam keutuhan bangsa dan NKRI.
Selama kurun waktu 1997 hingga 2002 terjadi banyak perubahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara. Diantaranya, pemisahan TNI
dengan Polri dan hapusnya kebijakan pembinaan TNI dan Polri terhadap
ormas     keluarga   besar,    seperti   PEPABRI    sebagai     implementasi
penghapusan pembinaan pemerintah terhadap Parpol dan lembaga
kemasyarakatan. Oleh karena itu hubungan PEPABRI dengan institusi
TNI dan Polri tidak lagi berupa hubungan pembinaan, melainkan diubah
menjadi hubungan organisasional yang dilandasi sifat-sifat fungsional dan
kekeluargaan yang memiliki kesamaan perjuangan dan nilai-nilai historis
serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Sementara itu, penerapan
kebijaksanaan nasional secara luas, kebebasan mengutarakan pendapat
dan berserikat telah mendorong munculnya organisasi atau forum
komunikasi baru di lingkungan Purnawirawan dan Warakawuri serta Polri.
        Penghapusan Fraksi TNI dan Polri di DPR RI pada tahun 2004,
serta adanya perubahan amandemen ke-3 dan ke-4 terhadap UUD 1945
menciptakan masalah krusial yang mengarah kepada perubahan drastis



                                                                         98
terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Diantaranya, menyangkut
masalah komposisi MPR, kewenangan MPR, dan pengaturan agama
yang berbeda dengan ketentuan UUD 1945 sebelum diamandemen.
Disamping itu, pelaksanaan otonomi daerah sejak 1 Januari tahun 2000
yang dimaksudkan guna mengatasi kesenjangan antara Pusat dan
Daerah, ternyata mengandung potensi kerawanan rasa kedaerahan
berlebihan yang harus diwaspadai dan diantisipasi.
      Sejak tahun 1997 PEPABRI mengalami situasi perubahan yang
berjalan secara cepat, mendasar dan berpengaruh terhadap jalannya
organisasi. Selain program umum tidak dapat berjalan sepenuhnya,
PEPABRI dituntut untuk tanggap terhadap perubahan jaman berkaitan
dengan    langkah      kebijakan   internal     organisasi   dalam   rangka
menyumbangkan pemikiran terhadap persoalan bangsa. Selain itu
persoalan dalam PEPABRI sendiri sebagai organisasi dibatasi oleh
kemampuan sumber dana yang hanya tergantung pada “bunga dana
abadi” yang dimiliki PEPABRI. Sedangkan dana bantuan dari pemerintah
telah dihentikan seiring dengan kebijakan penghapusan pembinaan
pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan. Situasi krisis ekonomi
menyebabkan pula kendala terhadap usaha-usaha untuk mendukung
kegiatan organisasi.
      Kondisi ini mendorong penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi
antara PEPABRI, PERIP, TNI/Polri, FKPPI dan GM FKPPI pada tanggal
8-9 Februari 2002. Rakor tersebut menghasilkan kesepakatan dalam
menyikapi persoalan-persoalan nasional yang tertuang dalam Kebulatan
Tekad PEPABRI. Di samping itu Rakor melaksanakan pula Rapat Kerja
yang menetapkan dan menyampaikan rekomendasi kepada DPP
sehubungan pembubaran DPP-DPC PEPABRI wilayah Timor Timur.
Dengan demikian Pengembangan wilayah Daerah Tingkat I dan II
mengharuskan     adanya      penataan     dan     penyesuaian    organsiasi,
menyempurnakan AD/ART serta pandangan dan sikap PEPABRI. Dalam
Rakerpus II yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Maret 2002



                                                                         99
dilakukan evaluasi program umum PEPABRI hasil Munas XI dan disusun
rekomendasi bagi penyelenggaraan Munas XII berupa konsep program
umum dan konsep perubahan AD/ART.
       Sedangkan       keterbatasan       dana    perjalanan    dinas   telah
mempengaruhi kurangnya kunjungan-kunjungan DPP ke daerah-daerah,
terutama dalam rangka pembinaan pusat terhadap daerah. Sementara itu
terdapat pula daerah yang tidak dapat menyelenggarakan Musda oleh
karena      keterbatasan   transportasi   dan    biaya   yang   menyebabkan
pembinaan dalam bentuk pengarahan dan petunjuk dilaksanakan melalui
rapat-rapat dan sarana-sarana komunikasi.
       Musyawarah Nasional XII yang berlangsung tanggal 18-20 Oktober
2002 dihadiri oleh para utusan DPD dan DPC dari Sabang sampai
Merauke. Munas tersebut diselenggarakan di Istana Negara dengan
sambutan Presiden yang digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan
gerak langkah PEPABRI dalam mewujudkan tujuan organisasi. Dalam
Munas XII PEPABRI tahun 2002 diputuskan, diantaranya penerimaan
pertanggunganjawab Ketua Umum PEPABRI periode tahun 1997-2002
Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno dan dikeluarkannya Pernyataan Sikap
serta seruan persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI/Polri, sebagai
berikut :
1)     Atasi konflik, gangguan keamanan dan terorisme secara tegas
       dengan menerapkan segala peraturan perundang-undangan,
       termasuk PERPU Anti Terorisme.
2)     Atasi gerakan separatisme secara tegas, dengan memberi
       kewenangan yang diperlukan kepada POLRI dan TNI.
3)     Hentikan segala fikiran dan kegiatan yang mempertentangkan
       rakyat dengan TNI-POLRI. Sebaliknya, kembangkan fikiran dan
       kegiatan yang memanunggalkan rakyat dengan TNI-POLRI
       sebagai simbol kekuatan negara.
4)     Laksanakan otonomi daerah secara benar, dayagunakan untuk
       kepentingan kemajuan dan kesejahteraan rakyat di daerah. Hindari
       ekses yang merugikan persatuan dan kesatuan bangsa, seperti
       mengentalnya rasa kedaerahan dan menguatnya komunalisme
       yang berlebihan dan sempit.




                                                                         100
5)    Berantas dan cegah KKN secara sungguh-sungguh, tegas dan
      tanpa pandang bulu, sebagai upaya penegakkan hukum sesuai
      tuntutan keadilan.
6)    Dukung PERPU Anti Terorisme sebagai kejahatan luar biasa yang
      mengancam keamanan bangsa dan negara.
7)    Setia kepada Negara dan Bangsa sesuai dengan cita-cita
      Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu Negara Kesatuan yang
      berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Hasil
      Munas XII PEPABRI, Oktober, 2002; hal.115)

      Selanjutnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat PEPABRI Irjen Pol
(Purn) Drs. I.G.M. Putera Astaman yang terpilih pada Munas XII
mengeluarkan Surat Edaran DPP PEPABRI tanggal 19 November 2003
berupa kriteria peningkatan dan pembentukan organisasi PEPABRI
sebagai dampak adanya pemekaran daerah, yaitu :
1)    Organisasi PEPABRI disusun secara bertingkat dan berjenjang
      sesuai dengan pembagian wilayah administrasi pemerintahan di
      dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan
      keberadaan organisasi di daerah bergantung kepada kesiapan
      daerah yang bersangkutan dan strukturnya disesuaikan dengan
      kondisi masing-masing daerah. Organisasi PEPABRI terdiri dari 26
      DPD dan 285 DPC. Suatu kenyataan adanya pemekaran daerah
      terbentuk beberapa Provinsi dan Kabupaten/kota baru. Pada tahun
      2002 terbentuk 32 Provinsi dan 410 Kabupaten/Kota, sementara 22
      Kabupaten/Kota masih menunggu pembahasan untuk disahkan
      oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemekaran ini membuka peluang
      terhadap pembentukan organisasi DPD dan DPC baru.
2)    Dalam rangka Pemekaran dan Pengembangan organisasi
      PEPABRI terdapat kriteria yang mengandung dua pengertian yakni
      Peningkatan Status dan Pembentukan Organsiasi Baru, sebagai
      berikut :
      a)     Peningkatan Status Organisasi
             Pemekaran daerah yang menyangkut perubahan wilayah
             administrasi pemerintahan memiliki status lebih tinggi.
             Misalnya, pembentukan Provinsi Kabupaten maupun Kota
             baru diikuti proses peningkatan status organisasi. DPC
             PEPABRI yang berkedudukan di Ibukota Provinsi baru
             ditingkatkan statusnya menjadi DPC PEPABRI dengan
             wilayah kerja yang sama dengan wilayah administrasi
             pemerintahan Provinsi baru.
             PAC      PEPABRI     yang   berkedudukan     di   Ibukota
             Kabupaten/Kota baru ditingkatkan statusnya menjadi DPC
             PEPABRI dengan wilayah kerja yang sama dengan wilayah



                                                                  101
     administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota baru.
     Adapun kriteria yang dibutuhkan suatu organisasi PEPABRI
     untuk dapat ditingkatkan statusnya setingkat lebih tinggi,
     yaitu :
     (1)     Memahami ketentuan tentang Otonomi Daerah
             sebagaimana yang tercantum dalam UU No.22/1999,
             UU No.25/1999 dan PP No. 129/2000.
     (2)     Meningkatkan wawasan yang setara dengan
             Organisasi/Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah /
             Non Pemerintah/TNI dan POLRI.
     (3)     Melakukan interaksi, Komunikasi dan kerjasama yang
             baik dengan semua perangkat baru di daerahnya.
     (4)     Meningkatkan kinerja organisasi PEPABRI di
             daerahnya.
     (5)     Membangun kepercayaan anggota dan organisasi
             PEPABRI dibawahnya.
     (6)     Melengkapi kepengurusan Organisasi sesuai dengan
             AD dan ART PEPABRI.
     (7)     Secara bertahap menuju kemandirian Organisasi
             dengan mengurangi/ menghilangkan ketergantungan
             kepada DPP PEPABRI di bidang dukungan dana.
     (8)     Menggalang potensi di daerah untuk kepentingan
             Organisasi PEPABRI.
     (9)     Meningkatkan     peran    Koperasi   PEPABRI     di
             daerahnya.
     10)     Membentuk dan memberdayakan Yayasan PEPABRI
             di daerahnya.

b)   Pembentukan Organisasi Baru
     Pembentukan organisasi baru di suatu daerah dapat
     terbentuk apabila di daerah itu belum ada organisasi
     PEPABRI. Hal ini dapat terjadi di tingkat Kabupaten/Kota,
     Kecamatan dan Kelurahan/Desa, atau di komplek-komplek
     perumahan TNI dan POLRI. Sedangkan pembentukan
     organisasi baru PEPABRI di suatu daerah dapat dilakukan
     dengan persyaratan sebagai berikut :
     (1)    Adanya keinginan kuat dari para Purnawirawan dan
            atau Warakawuri yang berdomisili di daerah itu untuk
            membentuk organisasi PEPABRI.
     (2)    Jumlah Purnawirawan dan atau Warakawuri cukup
            memadai untuk membentuk Organisasi PEPABRI
            sesuai dengan tingkat organisasi yang diinginkan.
            Syarat mendirikan organisasi tingkat Ranting, yaitu
            sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang dan tingkat
            PAC, yaitu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.



                                                            102
          (3)   Situasi dan kondisi setempat mampu mendukung
                Pembentukan organisasi baru serta secara minimal
                mampu menyediakan fasilitas perkantoran, alat
                komunikasi, sumber dana, dan sebagainya.
          (4)   Disetujui terlebih dahulu oleh Organisasi PEPABRI di
                atasnya.

3)   Prosedur Peningkatan Status Organisasi dan Pembentukan Baru
     PEPABRI.
     a)   Peningkatan Status Organisasi
          (1)   Adanya konsultasi antar organisasi PEPABRI yang
                setingkat di daerah pemekaran untuk memperoleh
                kesamaan pandangan. Konsultasi ini dilakukan
                dengan sepengetahuan organisasi PEPABRI di
                atasnya.
          (2)   Hasil konsuItasi yang berisi kesepakatan bulat untuk
                meningkatkan status organisasi setingkat lebih tinggi,
                dilaporkan kepada organisasi PEPABRI di atasnya.
                Laporan kepada organisasi PEPABRI di atasnya
                dilakukan secara tertulis dengan memuat butir-butir
                kesepakatan yang dicapal, hasil pengkajian di daerah
                dan rencana tindak ke depan dalam rangka
                peningkatan status organisasi.
          (3)   Organasi PEPABRI di atasnya mempelajari laporan
                tersebut dan berkewajiban melakukan peninjauan ke
                lapangan.
          (4)   Hasil kajian dan persetujuan organisasi PEPABRI di
                atasnya tersebut dilaporkan kepada DPP PEPABRI
                secara berjenjang untuk mendapatkan pengesahan.
          (5)   DPP PEPABRI mengeluarkan Surat keputusan
                tentang perubahan status organisasi yang dimaksud.

     b)   Pembentukan Organisasi Baru.
           (1) Di Kelurahan/Desa atau komplek-komplek perumahan
                 TNI dan POLRI yang belum ada organisasi PEPABRI.
                 (a)   Adanya       kesepakatan     diantara  para
                       Purnawirawan dan atau Warakawuri setempat
                       untuk membentuk organisasi PEPABRI.
                 (b)   Perwakilan      Purnawirawan      dan  atau
                       Warakawuri yang ditunjuk mengadakan
                       konsultasi dengan Ranting PEPABRI terdekat,
                       selanjutnya melapor kepada Pengurus Anak
                       Cabang      PEPABRI     di   atasnya  untuk
                       mendapatkan persetujuan.


                                                                  103
                   (c)    PAC     yang   bersangkutan berkewajiban
                          melakukan peninjauan ke lapangan dan
                          segera melaporkan kepada DPC PEPABRI di
                          atasnya.
             2)    Di Wilayah administrasi pemerintahan lainnya yang
                   belum ada organisasi PEPABRI.
                   (a)    Adanya     kesepakatan     di   antara   para
                          Purnawirawan dan atau Warakawuri setempat
                          untuk membentuk organisasl PEPABRI.
                          Kesepakatan     juga    memuat      organisasi
                          PEPABRI tingkat apa yang akan dibentuk.
                          Apakah tingkat Anak cabang (PAC), atau
                          Cabang (DPC), atau yang lain. .
                   (b)    Perwakilan     Purnawirawan      dan     atau
                          Warakawuri     yang    ditunjuk   melaporkan
                          kesepakatan dan keinginannya           kepada
                          organisasi PEPABRI di atasnya untuk
                          .mendapatkan persetujuan.
                   (c)    Organisasi PEPABRI yang menerima laporan
                          berkewajiban melakukan peninjauan ke
                          lapangan dan segera melaporkannya kepada
                          DPP PEPABRI secara berjenjang (Suluh
                          PEPABRI, Januari 2004; hal.6-9).

      Pasca Munas XII Ketua PEPABRI mengeluarkan perintah yang
ditujukan bagi seluruh DPD dan DPC, sebagai berikut :
1.    Sosialisasikan seluas-luasnya hasil-hasil Munas XII ini kepada
      seluruh jajaran dan Keluarga Besar PEPABRI.
2.    Pro aktif membangun keanggotaan PEPABRI di semua eselon
      dengan media surat-menyurat, kunjungan-kunjungan dan
      pertemuan-pertemuan.
3.    Bangun hubungan Organisasional chas antara komunitas
      PEPABRI dengan Almamaternya yaitu hubungan PEPABRI
      dengan Institusi Badan/Dewan Penyantun di semua Eselon. Di
      samping itu membangun pula hubungan Organisasional chas antar
      PEPABRI dengan Penguasa Daerah sebagai pelindung sesuai
      dengan Eselon masing-masing (Gubernur, Bupati, Walikota).
4.    Pro aktif dengan melakukan audensi kepada Pejabat Institusi
      Badan/Dewan Penyantun, seperti tingkat DPC per tiga bulan,
      tingkat DPD per empat bulan, tingkat DPP per enam bulan sesuai
      Eselonnya       masing-masing     (Pangdam/    Danrem/Dandim,
      Kapolda/Kapolwil/Kapolres, Armada/Lonal, Pangkoop-AU/Lanud).
      (Hasil Munas XII PEPABRI, Oktober 2002; hal.123-124).



                                                                    104
      Selama      periode   2002-2007,    DPP     PEPABRI      bertekad
mempertahankan eksistensi organisasi, yaitu melakukan peningkatan
kegiatan keluar yang bermanfaat agar lebih dikenal masyarakat luas
tanpa meninggalkan pedoman dan petunjuk dalam Program Umum
PEPABRI. Adapun program-program utama yang dilakukan secara
maksimal yaitu bidang Organisasi, Wanita, Ekonomi, Kesejahteraan
Sosial, Pembinaan Mental dan Budaya, serta bidang Komunikasi Sosial
Politik, dan Keamanan, termasuk program-program dari bagian Yayasan
Dharma Wirawan, Inkoppabri, dan Tim-9 DPP PEPABRI.
      Pada tanggal 3 dan 4 Mei 2005 diselenggarakan Rapat Kerja Pusat
(Rakerpus) I bertempat di Hotel Kartika Chandra Jakarta dengan tujuan
mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan memberikan bimbingan
serta arahan untuk melaksanakan program kerja selanjutnya. Selain itu
DPP PEPABRI secara aktif melakukan kunjungan kerja ke pejabat-
pejabat negara, baik di Pusat maupun di Daerah. Di tingkat Pusat telah
dilakukan audiensi antara lain dengan Menko Polhubkam, Menteri
pertahanan, panglima TNI, Kapolri, dan para Kepala Staf Angkatan.
Maksud audiensi adalah memperat tali silaturahmi dengan institusi
almamater, mengkomunikasikan perkembangan organisasi PEPABRI dan
memperkokoh posisi PEPABRI. Adapun kunjungan kerja ini dilakukan
sekali setahun.
      Hubungan antara Keluarga Besar TNI dengan TNI telah diperjelas
dengan keluarnya Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep-
168/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005. Kedudukan, peran, fungsi dan tugas
PEPABRI tercantum dalam Surat Keputusan tersebut dalam kaitan
hubungan secara langsung antara organisasi PEPABRI dengan institusi
TNI. Dalam hal ini DPP mengharapkan adanya hubungan yang sama
dengan institusi Polri. Kunjungan kerja/audiensi juga dilakukan terhadap
organisasi mitra sejajar (PP Polri, PP AU, BKP AL, PP AD) dan Keluarga
Besar PEPABRI (PERIP, FKPPI, GM FKPPI). Hal ini dimaksudkan untuk
mempererat kekeluargaan, menjalin kerjasama yang harmonis serta



                                                                    105
saling memperkuat pencapaian tujuan organisasi masing-masing. Pada
prinsipnya hubungan PEPABRI dengan organisasi mitra sejajar bersifat
kerjasama dan koordinasi, tidak saling membawahi, dan anggotanya
diperkenankan memiliki keanggotaan rangkap. Sehubungan dengan hal
itu   DPP   PEPABRI       mengeluarkan     Surat    Edaran   Nomor     :    SE-
292/DPP/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004. Dengan demikian suasana
silaturahmi antara DPP PEPABRI dengan organisasi Purnawirawan
Angkatan dan POLRI terpelihara semakin baik.
       Pada tiap kunjungan kerja ke daerah secara umum dilakukan
dalam rangka menghadiri acara Musyawarah Daerah (Musda). Pada
kesempatan tersebut utusan DPP senantiasa menyempatkan diri
melakukan audiensi dengan para pejabat di daerah, baik pemerintah sipil,
TNI   maupun     Polri.   Kunjungan      seperti   itu   dimaksudkan       untuk
memperkenalkan      organisasi    PEPABRI          dan   menghimbau        para
pimpinan/pejabat di Daerah agar memberikan dukungan terhadap
organisasi PEPABRI setempat. Pada saat ini dukungan pimpinan TNI dan
POLRI maupun Pemda terhadap PEPABRI di beberapa daerah terbina
baik. Pada beberapa daerah dukungan anggaran untuk PEPABRI
setempat bahkan telah masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD).
Sebagai petunjuk dalam rangka hubungan PEPABRI dengan institusi TNI
dan hubungan PEPABRI dengan PP Angkatan dan POLRI, DPP
PEPABRI mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE-346/DPP/XI/2006
tanggal 5 November 2006.
       Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan optimalisasi kinerja di
tingkat Pusat ditempuh dua tindakan yang dianggap penting. Pertama,
Yayasan Panti Asuhan Seroja dan Yayasan Catur Dharma Yatim
dilikuidasi dan keduanya digabungkan dengan Yayasan Dharma Wirawan
(Yamawan) PEPABRI. Dengan demikian di tingkat Pusat hanya ada satu
Yayasan yaitu Yamawan PEPABRI. Kedua, DPP membentuk Tim-9 dan
Lembaga Pengkajian. Tim-9 diberi tugas menghimpun dana untuk



                                                                            106
kepentingan organsiasi. Sedangkan Lembaga Pengkajian diberi tugas
memantau perkembangan situasi, mengkaji masalah-masalah strategis
yang    berkembang       serta   menyampaikan      saran/pandangan/pendapat
kepada DPP untuk dikirim ke jalur institusi, bukan ke media.
        Dalam situasi dan kondisi yang masih diwarnai euforia reformasi,
DPP PEPABRI         memandang perlu untuk memilih langkah yang tepat
dalam    rangka    mempertahankan         eksistensi   organisasinya.   Hal    ini
dilakukan agar PEPABRI tidak tenggelam dan tidak kehilangan jatidirinya
dalam hiruk-pikuknya gejolak kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk keterbatasan
kemampuan, DPP PEPABRI memilih langkah untuk sebanyak mungkin
tampil di tengah-tengah masyarakat. Sementara upaya pembinaan ke
dalam tetap dilaksanakan dengan optimal.
        Dalam upaya tersebut, DPP PEPABRI secara aktif mengadakan
kegiatan-kegiatan        dengan        menghadirkan       sebanyak      mungkin
Purnawirawan dan Warakawuri beserta keluarganya, antara lain dalam
rangkaian peringatan Hari PEPABRI. Kegiatan Hari PEPABRI yang
diselenggarakan setiap tahun selama masa bhakti 2002-2007 cukup
memberikan makna baik di Pusat maupun di Daerah bahwa organisasi
PEPABRI adalah organisasi yang besar, mandiri dan tetap pada jatidirinya
yaitu   setia   kepada     Negara      Kesatuan   Republik    Indonesia    yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
        Banyaknya pemekaran organisasi pemerintahan telah mendorong
organisasi      PEPABRI      membentuk       organisasi     setingkat   dengan
Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan. Disamping itu               DPP PEPABRI
memberikan petunjuk ke daerah tentang persyaratan pemekaran
organisasi yang tertuang dalam Surat Edaran DPP PEPABRI Nomor : SE-
402/DPP/XII/2003     tanggal      19   Desember 2003        dan   tambahannya
terbentuk Surat Edaran DPP PEPABRI Nomor : SE-03/DPP/I/2007
tanggal 9 Januari 2007. Berdasarkan usulan-usulan dari daerah dan
penilaian dari DPP PEPABRI dibentuk DPD PEPABRI baru hasil



                                                                              107
pemekaran di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku Utara serta 26 DPC
PEPABRI baru yang tersebar di 10 DPD PEPABRI.
      Dalam rangka pemutakhiran data keanggotaan, setiap tahun DPP
PEPABRI meminta data keanggotaan dari semua DPD PEPABRI melalui
Surat Edaran DPP PEPABRI Nomor SE-052/DPP/II/2006 dan SE-
121/DPP/VI/2006.   Pemutakhiran    data   keanggotaan   dari   14   DPD
menunjukkan hasil inventarisasi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa
berjumlah 471.368 orang. Purnawirawan TNI AD 215.652 orang,
Purnawirawan TNI AL 30.959 orang, Purnawirawan TNI AU 19.681 orang,
Purnawirawan POLRI 64.473 orang dan Warakawuri 112.140 orang,
anggota Luar Biasa 28.463 orang.
      Disamping itu untuk memenuhi amanat AD Bab V pasal 13 (1)
pada tahun 2006-2007, DPP PEPABRI mengeluarkan Keputusan dan
Petunjuk Pelaksanaan tentang syarat-syarat pengangkatan Anggota
Kehormatan. Pada akhir masa bhakti, DPP PEPABRI mengangkat tujuh
orang Anggota Kehormatan, sebagai berikut :


1)    Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro, Msc, MA, Menteri Energi dan Sumber
      Daya Mineral Republik Indonesia.
2)    Ir. H. Syahrial Oesman, MM, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
3)    Drs. Rudolf Matzuoka Pardede, Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
4)    Arya Johan Singgih, Chairman Bumi Laut Group.
5)    Drs. Hendro Martodjo, MM, Bupati Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
6)    Ir. Eddy Santana Putera, MT, Walikota Palembang Provinsi
      Sumatera Selatan.
7)    H.M. Machroes, SH, Bupati Pemalang, Provinsi Jawa Timur.
8)    Prof. Dr. Yuwono Sudarsono, Menteri Pertahanan RI.

      Sementara itu    adanya keterbatasan anggaran, DPP PEPABRI
memutuskan Rakerpus II, yang seharusnya berlangsung enam bulan
sebelum Munas XIII, kemudian diselenggarakan pada tanggal 5
November 2007, yaitu dua hari sebelum Munas XIII. Penentuan waktu
tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan AD dan ART PEPABRI.
Sebagai jalan tengah pelaksanaan Rakerpus II “Jarak Jauh” dimulai sejak



                                                                    108
awal Februari 2007 hingga akhir Mei 2007. Laporan tertulis DPD-DPD
yang telah diterima sekitar bulan Mei dan Juni 2007 digunakan sebagai
masukan data untuk menghadapi Munas XIII. Rakerpus II yang hanya
diselenggarakan dalam satu hari pada tanggal 5 November 2007 tersebut
digunakan untuk membulatkan masukan-masukan berdasarkan laporan
tertulis DPD-DPD. Rakerpus II diikuti seluruh anggota pengurus DPP
PEPABRI dan para utusan DPP PEPABRI. Tujuan Rakerpus II adalah
untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang keadaan organisasi
dan menyiapkan masukan/ rekomendasi untuk menghadapi Munas XIII.
(Laporan Pelaksanaan Program Kerja DPP PEPABRI Masa Bhakti 2002-
2007, hal. 16-19).
      Akhir tahun 2007 DPP PEPABRI berkewajiban melaksanakan
MUNAS XIII/PEPABRI. Dalam RAPIM yang berlangsung tanggal 22
Januari 2007 disepakati penyelenggaraan RAKERPUS II diadakan
bersamaan dengan MUNAS XIII dengan didahului RAKERPUS Jarak
Jauh. Pelaksanaan Munas XIII ditetapkan      pada tanggal 7 hingga 9
November 2007, sedangkan RAKERPUS diadakan pada tanggal 5
November 2007. Dalam upaya memaksimalkan hasil-hasil yang ingin
dicapai sejak Februari 2007 komunikasi dengan DPD/DPC diintensifkan
guna meminta laporan-laporan, saran-saran perubahan AD/ART, program
umum dan beberapa persoalan di daerah yang perlu diangkat pada
tingkat DPP. Sehubungan kepentingan tersebut dikeluarkanlah Surat
Edaran    No.SE-010/DPP/I/2007    tentang   persiapan   MUNAS      dan
RAKERPUS II/2007.
      Dalam rangka pemantapan rencana Munas dan Rakerpus serta
perolehan dukungan dari Pemerintah dan almamater, DPP PEPABRI
mengadakan audiensi kepada : Presiden Republik Indonesia, Wakil
Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri,
beserta Kepala Staf TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.
      Pemerintah maupun almamater memberikan tanggapan baik
terhadap rencana MUNAS/RAKERPUS. Bahkan Presiden mengusulkan



                                                                   109
agar upacara pembukaan MUNAS dilakukan di Istana Negara dan berjanji
untuk membantu organisasi PEPABRI agar dapat berjalan baik. Dari
dialog dengan para pimpinan Almamater, DPP memperoleh bantuan moril
maupun materiil serta kesempatan untuk duduk sebagai penasehat dalam
organisasi PEPABRI.
      Salah satu agenda MUNAS XIII yang cukup menarik adalah
masalah penyusunan kembali DPP PEPABRI terpilih yaitu Ketua Umum,
Sekjen, lima Kadep dan Bendahara. Persyaratan calon perorangan
terutama untuk Ketua Umum dan Sekjen serta anggota DPP terpilih
lainnya disusunlah sistem Pemilihan DPP Terpilih dan tata caranya pada
MUNAS XIII tersebut. Dalam rapat DPP disepakati bahwa salah satu
sumber penjaringan calon DPP terpilih (terutama Ketua Umum) diperlukan
konsultasi dengan PP Angkatan dan POLRI yang kemudian dibentuk
dengan Surat Tugas dari DPP No.B-093/DPP/V/2007 tanggal 5 Mei 2007.
Adapun tugas Tim mencari masukan dari PP Angkatan dan Polri tentang
calon DPP Terpilih dengan susunan Tim sebagai berikut :
a.    Tim Konsultasi ke PP AD terdiri dari H.M. Akip Renatin, Drs. Udju
      S. Dinata, Dahlan Effendi dan AA. Barnadi.
b.    Tim Konsultasi ke BKP AL terdiri dari H. Warsono HP, MA, Poopy
      Sukantyo Yahya, H. Soenardjo dan Drs. H. Suyudono R, MPA.
c.    Tim Konsultasi ke PP AU terdiri dari Drs. Benny Soeparno, MM,
      Dadi Sukardi dan Hersoebeno B, SH, MM dan H. Sri Hardjo, SE.
d.    Tim Konsultasi ke PP POLRI terdiri dari Drs. A. Poerwanto
      Lenggono, Drs. Oentoro Wiryawan, N.Moerihadi, SH, Drs. Ashar
      Soeryo broto, Msi

      Sedangkan reaksi PP Angkatan dan Polri atas Surat Tugas DPP
PEPABRI ini, yaitu :
a.    PP AD : Proses pencalonan bukan dari organisasi Purnawirawan
      Angkatan dan POLRI tetapi diajukan oleh Fungsionaris DPP dan
      DPD PEPABRI.
b.    BKP AL : Tidak mencalonkan untuk Ketua Umum. BKP AL
      merekomendasikan calon untuk Sekjen, Bendahara dan Pengurus
      Harian (Wakil Sekjen).
c.    PP AU : Merasa tidak tepat untuk mencalonlan Ketua Umum DPP
      PEPABRI maupun pengurus lainnya. Bila ada para Pur TNI AU
      yang mencalonkan diri, maka pencalonan tersebut atas kemauan



                                                                   110
      pribadi, bukan utusan PP AU.
d.    PP POLRI : Mereka mendasikan anggota PP Polri yang sekarang
      duduk di DPP PEPABRI untuk duduk kembali pada masa bhakti
      yang akan datang. Kemudian dalam Surat DPP Polri
      No.B/242/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 diusulkan dengan tegas
      bahwa Drs. I.G.M. Putera Astaman dicalonkan menjadi Ketua
      Umum PEPABRI.

      Sementara itu dalam rangka menyaring suara dari bawah yaitu
DPD/DPC,     DPP    PEPABRI        mengeluarkan   Surat   Edaran   No.SE-
115/DPP/XI/2007, tanggal 8 Juni 2007 tentang Calon DPP terpilih periode
2007-2012. Usulan yang masuk dari DPD sangat beragam antara lain,
yaitu : penggiliran antara Purn TNI/POLRI, calon harus dikenal di
masyarakat, mempunyai pengalaman dan wawasan yang luas, mampu
meningkatkan kesejahteraan, dan sebaiknya dari Purn TNI/AD          (Hasil
Munas XIII PEPABRI dan RAKERPUS II 2007, November 2007; hal.2-4).
      Adapun program dan sasaran MUNAS XIII tahun 2007 – 2012
dalam bidang Organisasi, yaitu :
a.    Memantau secara aktif perkembangan keadaan serta data para
      Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri di seluruh Indonesia.
b.    Melanjutkan pengangkatan Anggota Kehormatan dengan lebih
      selektif.
c.    Meningkatkan efektifitas pembinaan terhadap seluruh jajaran
      organisasi, termasuk organisasi ekstra struktural PEPABRI.
d.    Lebih memberdayakan peran organsiasi di tingkat bawah,
      khususnya DPC.
e.    Melakukan pengkajian tentang organisasi PEPABRI di masa
      depan.
f.    Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada
      para Purnawirawan dan Warakawuri yang berusia lebih muda
      untuk duduk dalam kepengurusan pada semua tingkatan.
g.    Memperkokoh solidaritas PEPABRI dalam hal ini Warakawuri
      dengan PERIP di dalam melakukan berbagai kegiatan sosial
      kemasyarakatan.
h.    Memantapkan lebih lanjut hubungan PEPABRI dengan institusi TNI
      sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Panglima TNI
      Nomor : Skep-168/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005 tentang Hubungan
      Keluarga Besar TNI dengan TNI.
i.    Memantapkan hubungan dengan Departemen Pertahanan RI dan
      institusi POLRI.
j.    Memantapkan hubungan dengadn organisasi mitra sejajar dan



                                                                      111
        seperjuangan yaitu Forum Komunikasi Purnawirawan TNI dan
        Polri, PP Polri, PP AD, PP AU, dan BKP AL.
k.      Memperkokoh hubungan dengan PERIP, FKPPI dan GM FKPPI,
        dalam rangka Keluarga Besar PEPABRI.
l.      Memelihara        hubungan    dengan    Badan/Lembaga/Instansi/
        Organisasi Pemerintah maupun non Pemerintah, untuk
        kepentingan kemajuan organisasi, tanpa mengganggu atau
        mengurangi kemandirian organisasi PEPABRI.


m.      Melanjutkan program pemekaran organisasi dengan lebih selektif.
n.      Melanjutkan penyusunan piranti lunak yang diperlukan.

        Dalam hal ini Program Umum PEPABRI masa bhakti 2007-2012
menjadi acuan bagi penyusunan Program Kerja tahunan di semua tingkat
organisasi PEPABRI mulai dari tingkat Pusat hingga tingkat Ranting.
Pelaksanaan     Program Umum untuk tingkat Pusat dijabarkan dalam
Program Kerja Tahunan DPP PEPABRI. Sedangkan untuk tingkat Daerah
dijabarkan dalam Program Kerja tahunan DPD PEPABRI. Selanjutnya
ditingkat Cabang, Anak Cabang dan Ranting, dijabarkan dalam Program
Kerja tahunan DPC, PAC, dan PR.
        Pelaksanaan Program Kerja Tahunan di daerah dilaksanakan
sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kesungguhan dan
ketekunan dari semua pengurus serta dengan dorongan dari segenap
anggota, akan menentukan berhasil atau gagalnya pencapaian sasaran-
sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai tentu akan
meningkatkan citra, wibawa, dan martabat organisasi PEPABRI di mata
seluruh anggotanya maupun di kalangan masyarakat luas. (Hasil MUNAS
XIII PEPABRI dan RAKERPUS II 2007, November 2007; hal.107 dan
115).
        Pasca MUNAS XIII Dewan Pimpinan Pusat PEPABRI Periode
2007-2012 berkunjung ke Menteri Pertahanan RI untuk melaporkan dan
sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru beserta program yang
akan direalisasikan. DPP PEPABRI dalam kunjungan audiensi di Kantor
Dephankam Jl. Merdeka Barat Jakarta Pusat ini, dipimpin langsung Ketua



                                                                     112
     Umum Dewan Pimpinan Pusat PEPABRI H. Agum Gumelar. (Suluh
     PEPABRI, April 2008; hal.5). Selanjutnya pada Januari 2008 Dewan
     Pimpinan Pusat PEPABRI beraudiensi ke Kantor Panglima TNI, Jenderal
     TNI Joko Santoso. Pada kunjungan ini, Ketua Umum PEPABRI H. Agum
     Gumelar menjelaskan inti program hasil Musyawarah Nasional XIII Tahun
     2007. (Suluh PEPABRI, April 2008; hal.6)
           Sebaliknya   pasca    penyelenggaraan    Musyawarah    Nasional
     PEPABRI XIII Tahun 2007, DPP PEPABRI Periode 2007-2012 menerima
     kunjungan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Ketua Umum Partai HANURA
     disertai beberapa Purnawirawan pada bulan Februari 2008. Rombongan
     diterima langsung Ketua Umum PEPABRI H. Agum Gumelar. Dalam
     pertemuan tersebut Jenderal TNI (Purn) Wiranto menjelaskan Visi, Misi,
     dan Program Partai HANURA. (Suluh PEPABRI, April 2008; hal.7)


c.   Bidang Ekonomi
           Di   dalam   melaksanakan     Program   Umum    Ekonomi    telah
     diusahakan   semaksimal mungkin      untuk mendapatkan    hasil guna
     meningkatkan kesejahteraan anggota. Namun, adanya situasi perubahan
     yang diakibatkan krisis ekonomi yang melanda RI, pencapaian hasil
     usaha tidak dapat memenuhi harapan. Usaha di bidang ekonomi pada
     pelaksanaannya diarahkan melalui dua kegiatan pokok yaitu dengan
     membentuk unit-unit usaha dan perkoperasian dengan penekanan
     kegiatan ekonomi di tingkat DPP PEPABRI dan INKOPPABRI.
           Upaya mencari dana untuk menjalankan operasional organisasi
     dan meningkatkan kesejahteraan warga dilaksanakan kerjasama bersama
     mitra usaha dengan membentuk badan usaha di semua bidang. Dalam
     usaha menilai kelayakan proposal kerjasama dilaksanakan oleh Tim-9.
     Dalam kurun waktu 1997-2002 dilakukan usaha-usaha kerjasama dengan
     pihak bidang Telkom, bidang SPBU, bidang Perkebunan, PT. Dharma
     Laut Raharja, PT. Dharma Palwa Raharja, PT. Dharma Suryamina
     Raharja, PT. Centris MPP (Pertaksian), PT. Dharma Karya Raharja, dan



                                                                       113
PT. Dharma Srana Raharja.
        Krisis ekonomi dan pergantian pimpinan nasional, mengakibatkan
beberapa usaha kerjasama tidak dapat bertahan dan kemudian
dibubarkan, diantaranya kerjasama usaha di bidang Telkom. Di samping
itu terjadi pula kegagalan dalam usaha bersama SPBU di Bali, yang
disebabkan tidak adanya kemampuan pihak PEPABRI menyelesaikan
masalah di pengadilan. Selain itu kelemahan kinerja SDM di sisi hukum
terhadap perjanjian, mengakibatkan PEPABRI kehilangan sejumlah dana
cukup besar.
        Dari sejumlah usaha kerjasama yang masih eksis dan memiliki
kemampuan dalam memberikan pemasukan dana kepada PEPABRI
melalui Yayasan (Yamawan), diantaranya PT. Dharma Laut Raharja, PT.
Dharma Palwa Raharja, PT. Dharma Suryamina Raharja, PT. Centris
MPP (Pertaksian), PT. Dharma Karya Raharja, dan PT. Dharma Srana
Raharja. Sedangkan pembinaan dan pengawasan bidang-bidang usaha
dilakukan melalui manajemen YAMAWAN dengan prosentase bagi hasil
yaitu   40% untuk YAMAWAN dan 60% untuk PEPABRI. Sedangkan
dalam bidang usaha wiraswasta tidak banyak kemajuan. Karena dana
untuk melakukan pelatihan dari seluruh rangkaian kegiatan yang
diperlukan tidak tersedia secara memadai. (Hasil MUNAS XII PEPABRI,
Oktober 2002; hal.97-98).
        Dalam upaya mengantisipasi hal ini, maka koperasi di semua strata
diharapkan menjadi salah satu pilihan dalam meningkatkan kesejahteraan
Purnawirawan,     Warakawuri   dan   organisasi.   Selanjutnya   dilakukan
hubungan dengan Lembaga/Badan, baik Pemerintah maupun non
Pemerintah untuk berkonsultasi dan berkoordinasi tentang masalah
pengembangan usaha di lingkungan PEPABRI. (Hasil MUNAS XIII
PEPABRI dan RAKERPUS II 2007, November 2007; hal.98-99, 109-110)
        Dengan demikian PEPABRI memerlukan dana yang cukup besar
untuk menjalankan roda organisasi. Bantuan dari pemerintah, dalam hal
ini Departemen Pertahanan sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan.



                                                                      114
Oleh sebab itu, PEPABRI masih harus melakukan berbagai upaya untuk
mencari     dana   bagi   organisasi.   Primer   Koperasi   DPP   PEPABRI
mengadakan Rapat Anggota Tahunan tahun 2004 pada tanggal 9 Maret
2005 bertempat di Kantor DPP PEPABRI Jl. Diponegoro No.53 Jakarta.
Pada acara RAT hadir semua Anggota Primer Koperasi DPP PEPABRI.
Sekjen DPP PEPABRI Drs. Benny Soeparno, MM selaku Pembina dan Ka
PUSKOPPABRI (yang mewakili Sekretaris Abdul Djawad) menyampaikan
sambutan tentang pertanggungjawaban Tahun 2004 dan Program Kerja
Tahun 2005, yang kesemuanya dapat diterima oleh peserta RAT.
       Koperasi Warakawuri Catur Dharma Yatim PEPABRI telah
mengadakan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2004 pada tanggal 23
Februari 2005 bertempat di Auditorium Gelanggang Remaja Jakarta
Pusat. Peserta RAT adalah semua Anggota Koperasi Warakawuri Catur
Dharma Yatim PEPABRI (yang diwakili dari tujuh wilayah) dan semua
pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Warakawuri Catur Dharma
Yatim PEPABRI. Dalam RAT tersebut disampaikan Pertanggungjawaban
Tahun 2004 dan Program Kerja tahun 2005. (Suluh PEPABRI, Mei 2005;
hal.6-7).
       Pada tanggal 22 Februari 2005, Tim-9 mendirikan badan usaha
dengan nama “PT. DHARMA DWI KARYA”. Pada tanggal 28 Februari
2005, mengadakan perjanjian kerjasama antara PT. Dharma Dwi Karya
dengan PT. Pesona Asri Utama dalam usaha properti di daerah Pulau
Batam, dengan modal Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang
dituangkan didalam Perjanjian Kerjasama di depan Notaris Subandi Parto
SH, MBA dengan akte No.4 tanggal 28 Februari 2005 dengan pembagian
keuntungan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya dan
telah berjalan selama 10 bulan.
       Di samping itu PT. Dharma Dwi Karya melakukan kerjasama
dengan JABABA GROUP untuk mengajukan permohonan operasi dengan
pihak Otorita Pengembangan Daerah Indsutri Pulau Batam dengan areal
seluas 400 ha. Rencana pembangunan ditujukan bagi kepentingan



                                                                      115
     kawasan perumahan dan jasa perkantoran di daerah Sei Tering , eks
     areal PT. Pulau Jaya Lestari dengan surat No. B-043/DPP/II/2005 tanggal
     22 Februari 2005. Namun areal tersebut saat itu berstatus sengketa
     antara PT. Pulau Jaya Lestari dengan PT. Karya Wira Perkasa hingga
     masing-masing pihak telah membawa persengketaan itu kepada aparat
     hukum. Dalam hal ini pihak PT. Pulau Jaya Lestari, membawa kasus
     tersebut kepada peradilan Perdata, sedang pihak PT. Karya Wira Perkasa
     melaporkan ke Mabes Polri sebagai kasus Pidana.
            Dalam perkembangan kasus tersebut, pihak PT. Pulau Jaya Lestari
     telah memenangkan perkara Perdatanya yang menyebabkan perkara
     Pidananya terhenti. Usaha menerbitkan terbitnya IP (Ijin Prinsip) dari
     pihak Otorita Batam atas areal tersebut baik atas nama PT. Dharma Dwi
     Karya maupun atas nama PT. Pulau Jaya Lestari (JABABA GROUP
     adalah pemegang Saham mayoritas atas PT. Pulau Jaya Lestari. Ketua
     Umum DPP PEPABRI didampingi Tim-9 mengadakan odiensi kepada
     Ketua Otorita Batam, pada bulan Juni 2005.
            Pada bulan Oktober 2005, PT. Dharma Dwi Karya/Balikom
     mengajukan permohonan Ijin Kerjasama optimalisasi fungsi tower kepada
     Kapolri dan Kas Angkatan guna membangun sistem jaringan Komunikasi
     dan bekerjasama dengan para operator telpon selular. Pada bulan
     November 2005, mengajukan proposal untuk pembelian besi tua pabrik
     gula (PG) di daerah Cirebon yang merupakan anak perusahaan dari
     BUMN     -   PT.   RNI   (Rajawali   Nusantara   Indonesia).   Selanjutnya
     menawarkan batubara sebagai bahan bakar kepada pembangkit Listrik
     PLN di Surabaya dengan pihak PT. BELTHO dan PT. DUQINTHARI
     (Laporan singkat Ketua Tim-9 DPP PEPABRI, Drs. A. Poerwanto
     Lenggono, pada 30 Januari 2006).


d.   Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pembinaan Mental dan Budaya
            Salah satu program utama pembentukan organisasi PEPABRI
     adalah memperbaiki dan meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup para



                                                                           116
Purnawirawan dan Warakawuri serta keluarganya. Dari hal ini bidang
Kesejahteraan dan Pembinaan Mental dan Budaya disusun ke dalam
kompartemen-kompartemen, yaitu bidang kesejahteraan, perumahan,
pendidikan dan persekolahan, lanjut usia, pembinaan mental dan budaya.
1)    Kesejahteraan Sosial
              Dalam RAKERPUSSUS 1999 merekomendasikan bahwa
      tugas pokok organisasi dan Program Umum Bidang Kesejahteraan
      dan   Bintal   Budaya    dilaksanakan   berdasarkan    kemampuan
      memobilisasi dana dari semua pihak tanpa suatu ikatan apapun.
      (Suluh PEPABRI, April 1999; hal.8). Walaupun demikian dalam
      keadaan krisis, bidang Kesejahteraan berusaha melaksanakan
      Program Umum dengan keterbatasan, baik personel maupun dana.
      Program     dapat   dilaksanakan   dengan    bekerjasama       antar
      Departemen internal dalam PEPABRI bersama Keluarga Besar
      PEPABRI, seperti PERIP TNI-POLRI, FKPPI, dan GM FKPPI.
              Kemampuan       DPP   PEPABRI       dalam     meningkatkan
      kesejahteraan anggota dilakukan dalam wujud pengurusan hak-hak
      pensiun anggota, pengelolaan Panti Asuhan dan bantuan terhadap
      korban bencana alam. Dalam pengurusan hak pensiun anggota,
      bantuan yang diprioritaskan adalah mengurus hal-hal yang
      berkaitan dengan Askes, Asabri, dan keanggotaan Veteran RI.
      Dalam     rangka    meningkatkan    kesejahteraan     moril,   DPP
      memberikan tanda penghargaan kepada anggota, Pengurus, serta
      para senior yang dianggap memenuhi syarat.
              Disamping itu DPP memiliki Panti Asuhan Seroja yang
      berdiri sejak tahun 1978 di Bekasi. Namun, pada tahun 2001 Panti
      Asuhan tersebut berhenti beroperasi karena anak-anak asuh sudah
      menyelesaikan sekolahnya masing-masing. Sejak saat itu Panti
      Asuhan Seroja tidak aktif. Aset Panti Asuhan termasuk bangunan
      asrama beserta segala isinya tidak terpelihara. Adanya peristiwa
      bencana alam dan konflik di beberapa daerah yang menimbulkan



                                                                      117
korban jiwa baik di kalangan masyarakat umum maupun aparat TNI
dan POLRI, mendorong DPP mengaktifkan kembali Panti Asuhan
Seroja agar dapat menampung putera/puteri anggota TNI dan
POLRI yang menjadi korban bencana alam dan korban kerusuhan.
Pada tanggal 30 April 2005 Panti Asuhan Seroja secara resmi
diaktifkan kembali dengan menampung 20 anak asuh dan langsung
dikelola oleh Yamawan PEPABRI.
      Sementara     itu   dalam    rangka    kepedulian   dan     tanda
keprihatinan terhadap para korban bencana alam PEPABRI turut
serta berpartisipasi memberikan bantuan. Saat terjadi bencana
Tsunami di Aceh dan Nias, DPP PEPABRI menyumbangkan
sejumlah pakaian dan uang melalui Departemen Sosial RI.
Sumbangan tersebut diberikan pula terhadap korban bencana
gempa bumi di Yogyakarta dan Klaten, serta korban banjir di
Jakarta. (Hasil Munas XIII PEPABRI dan RAKERPUS II 2007,
November 2007; hal.173-174).
      Adapun   usaha-usaha        untuk   mendapatkan      perumahan
khususnya bagi anggota Bintara, Tamtama, dan Warakawuri
adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak Perum
Perumnas. Sejak krisis ekonomi, khususnya yang melanda
perbankan nasional, pembangunan perumahan melalui Perum
Perumnas    mengalami      kemacetan.       Namun     demikian,   DPP
PEPABRI menyadari pentingnya kebutuhan perumahan bagi
anggota. Dalam hal ini DPP memonitor realisasi pemilikan rumah
(KPR-BTN)    bagi    anggota      yang    diperoleh   melalui     YKPP
Departemen Pertahanan RI. Alokasi KPR-BTN ditetapkan langsung
oleh YKPP kepada DPD-DPD dengan bantuan uang muka dari
YKPP. Selanjutnya YKPP mengalami kekurangan dana untuk
penyediaan KPR-BTN, meskipun kebutuhan perumahan semakin
tinggi. Namun demikian YKPP memprioritaskan pembangunan
KPR-BTN bagi prajurit yang menjadi korban bencana alam.



                                                                    118
       Sedangkan penertiban perumahan dinas yang dilakukan
oleh institusi TNI dan POLRI banyak menimbulkan keresahan di
kalangan Purnawirawan dan Warakawuri yang menghuni rumah
dinas tersebut. Di satu pihak para Purnawirawan/Warakawuri
belum memiliki rumah tinggal pribadi dan di lain pihak kalangan
dinas memerlukan perumahan untuk para anggotanya yang masih
aktif. Keadaan ini menjadi dilema, namun PEPABRI tetap
berkepentingan untuk mencarikan jalan keluar secara adil dan
menguntungkan kedua belah pihak.
       Selanjutnya langkah-langkah yang ditempuh oleh PEPABRI,
diantaranya    menyampaikan      persoalan     perumahan     dalam
kunjungan kerja/audiensi kepada Menteri Pertahanan RI, Panglima
TNI, KAPOLRI, dan para Kepala Staf Angkatan. Dalam konteks
persoalan tersebut tersusunlah naskah berjudul “Sikap dan
Langkah PEPABRI Terhadap Permasalahan Rumah Dinas Demi
Kepedulian Pada Purnawirawan dan Warakawuri”. Selain itu
dilakukan pula penyampaian hak jawab atas pertanyaan tertulis
Komisi I DPR-RI tentang masalah penertiban rumah dinas yang
dihuni oleh para Purnawirawan dan Warakawuri. Hak jawab
disampaikan DPP PEPABRI dalam rapat dengar pendapat pada
tanggal 1 Februari 2007 bersama-sama dengan LVRI, PP POLRI,
PP AU, BKP AL, dan PP AD. Pada prinsipnya DPP PEPABRI
mengharapkan      agar      dikeluarkan      kebijaksanaan    yang
memungkinkan para Purnawirawan/ Warakawuri memiliki rumah
dinas dihuninya menempatinya secara terus-menerus sebagai
penghargaan atas jasa-jasanya selama mengabdi kepada negara
dan bangsa. (Hasil Munas XIII PEPABRI dan RAKERPUS II 2007,
November 2007; hal.174-175).
       PEPABRI sebagai organisasi yang berciri kesejahteraan
mempunyai tanggungjawab moral untuk turut membina anggota
yang   berusia   lanjut.   Perlindungan,   jaminan    keselamatan,



                                                               119
     kesehatan dan kesejahteraan merupakan tanggungjawab bersama.
     Namun demikian, DPP memiliki hambatan kemampuan sehingga
     kegiatan yang dilakukan terhadap usia lanjut, baru berupa olahraga
     jalan sehat, bersilaturahmi, seminar, dan lain-lain.
            DPP PEPABRI memiliki pula sekolah-sekolah dari TK, SMP,
     SMU, SMK, hingga Perguruan Tinggi di daerah-daerah. Unit-unit
     persekolahan banyak bergantung pada bantuan luar dan belum
     mandiri karena anak-anak didik umumnya berasal dari keluarga
     kalangan bawah.




2)   Pembinaan Mental Budaya
            Upaya di bidang pembinaan mental dilakukan dengan tetap
     mengacu     pada    Saptamarga,     Tribrata,   dan       Catur    Dharma
     PEPABRI. Pembinaan tersebut ditujukan untuk memelihara jiwa
     dan semangat juang, nilai-nilai luhur TNI dan POLRI, agar tidak
     menjadi    luntur   oleh   perkembangan         situasi     yang    dapat
     mempengaruhi sikap dan jatidiri seseorang.
            Di bidang ini DPP telah melakukan kegiatan guna memupuk
     silaturahmi antar Keluarga Besar Purnawirawan dan Warakawuri.
     Dalam setiap memperingati Hari PEPABRI sejak tahun 2003
     sampai dengan tahun 2007, senantiasa diadakan upacara
     peringatan Hari PEPABRI, penganugerahan Bintang Bhakti Catur
     Dharma, ziarah rombongan, bhakti sosial, jalan sehat bersama
     yang diikuti sekitar 3.000-4.000 peserta, panggung gembira,
     silaturahmi dan seminar. Menghadiri Wisuda Purnawira untuk para
     Perwira Tinggi TNI, seperti tradisi pelepasan para Pati TNI AD dan
     TNI AL yang masing-masing diselenggarakan di AMN Magelang
     dan AAL Surabaya. Selanjutnya diperlukan pengembangan seni
     budaya, peningkatan kegemaran berolahraga, pengadaan organ
     beserta seperangkat sound sistemnya dari sponsor, dan menyusun



                                                                           120
             buku berjudul Himpunan Penerima Penghargaan Tahun 1992-
             2005. (Hasil Munas XIII PEPABRI dan RAKERPUS II 2007,
             November 2007; hal.175-176).


e.   Bidang Kewanitaan
             Di Kantor DPP PEPABRI Ketua Bidang Wanita Ny. Poppy
     Sukantyo Yahya mengadakan Rapat Koordinasi dengan Kompatemen
     Wantim-pus dan Pengurus Yayasan-yayasan dilingkungan PEPABRI
     dengan pengurusnya dari unsur Warakawuri. Dalam pertemuan yang
     diadakan 2 Juli 1998 itu diundang Pengurus KOWANI dari unsur
     PEPABRI.
             Ny. Poppy Sukantyo Yahya dalam pengarahannya antara lain
     menjelaskan tentang berbagai aspek berhubungan dengan kegiatan dan
     ruang    lingkup   Departemen     Wanita    DPP     PEPABRI.       Penjelasan
     pengorganisasian Kompartemen di lingkungan Departemen Wanita, yang
     menyangkut pembagian tugas, yaitu : Kompartemen Peran Wanita untuk
     urusan    keluar   dan    kedalam.    Urusan    keluar    kompartemen     ini
     bertanggungjawab       terhadap   penanganan       masalah-masalah      yang
     berhubungan dengan KOWANI, Organisasi Wanita KBA, serta GOLKAR,
     khususnya     dengan     Kompartemen       Sospolkam.     Urusan    kedalam,
     kompartemen memiliki tugas mengadakan hubungan dengan DPD-DPD
     untuk masalah-masalah BKOW dan GOW, disamping melakukan
     pendataan Warakawuri serta anggota yang duduk di organisasi/badan di
     luar PEPABRI baik di legislatif, eksekutif maupun sebagai wakil PEPABRI.
             Kompartemen      Warakawuri    menangani    dan    memperjuangkan
     kesejahteraan Warakawuri, seperti masalah pensiun, perumahan, bhakti
     sosial, dan lain-lain. Selain itu dilakukan pula pendataan jumlah
     Warakawuri anggota PEPABRI dari seluruh Indonesia. Di samping itu
     kompartemen Warakawuri tersebut mengusahakan Warakawuri menjadi
     anggota PEPABRI serta menyelenggarakan Bhakti sosial.
             Pada kesempatan pertemuan itu Ny. M. Soediono S. Ketua Umum



                                                                               121
Yayasan Catur Dharma Yatim (YATURMATIM) melaporkan secara garis
besar kondisi dan keadaan mengenai konsolidasi ke dalam organisasi
peningkatan anak asuh dan program anjangsana ke daerah. Dalam
laporan Bidang Sosial YATURMATIM telah memberikan beasiswa kepada
Putera-Puteri Warakawuri sejumlah 98 anak asuh yang terdiri dari Tingkat
SD, SLTP, SLTA, dan anak-anak cacat. (Suluh PEPABRI, Agustus 1998;
hal.54).
       Departemen Wanita DPP PEPABRI setiap tahun anggaran selalu
menjadualkan kunjungan kerja ke DPD-DPD. Diantaranya kunjungan
kerja ke Bidang Wanita DPD PEPABRI DKI Jakarta. Kunjungan kerja
yang dilaksanakan tanggal 2 Agustus 1999 bertempat di Gedung Sanggar
Krida Wanita Jakarta Selatan, Ny. Poppy Sukantyo mengharapkan
kepada Ketua DPD PEPABRI DKI Jaya agar berkenan menjelaskan
keberadaan Warakawuri di PEPABRI kepada seluruh jajaran dan warga.
Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan pandangan negatif maupun
merendahkan ibu-ibu Warakawuri yang duduk dalam Kepengurusan di
PEPABRI. (Suluh PEPABRI, Agustus 1999; hal.57).
       Departemen Wanita telah berusaha untuk memenuhi pelaksanaan
Program Umum secara maksimal. Walaupun terdapat kendala perubahan
situasi yang diakibatkan oleh krisis, namun departemen tersebut berhasil
membuat capaian-capaian, yaitu :
a.     Upaya mendudukkan wakil-wakil Departemen Wanita PEPABRI di
       Federasi Organisasi Wanita baik di tingkat Nasional maupun
       ditingkat Daerah, seperti :

       1)    Pada Kongres XII KOWANI tahun 1999 calon dari
             Departemen Wanita PEPABRI, Ny. Poppy Sukantyo Yahya,
             terpilih di dalam Kongres sebagai salah satu Ketua KOWANI
             periode 1999-2004.
       2)    Menduduki jabatan Ketua Yayasan Daya Wanita KOWANI,
             yaitu Ny. L. Benny Moerdoko, dan dr. Pinarti, SKM sebagai
             Ketua Presidium Komite Nasional untuk Kedudukan Wanita
             Indonesia (KNKWI). Departemen Wanita PEPABRI
             mengirimkan dua orang wakil di KOWANI, yaitu Ny. Alida
             Ating Kartakusuma sebagai anggota Bidang Organisasi dan
             Keanggotaan, Ny. Sutopo sebagai anggota Bidang


                                                                    122
            Kesehatan, Kesejahteraan Keluarga dan Lingkungan Hidup.
            Di tingkat Provinsi, Biro Wanita dari DPD-DPD PEPABRI
            mengirimkan wakil-wakilnya untuk duduk di BKOW
            setempat.


b.    Hubungan komunikasi dengan Dharma Pertiwi beserta organisasi
      anggotanya dan organisasi Wanita KBA lainnya tetap terpelihara.
c.    Pemberian latihan keterampilan dan peningkatan pengetahuan
      guna menunjang kesejahteraan serta memupuk kemandirian
      Warakawuri yang dilakukan dengan mengikutsertakan anggota
      pada program-program KOWANI, serta kerjasama dengan
      lembaga-lembaga lainnya. Keterbatasan dana mendorong
      Departemen Wanita juga membina Paguyuban Wirausaha
      PEPABRI yang anggotanya sebagian besar Warakawuri.
      Paguyuban tersebut telah dibentuk pada periode yang lalu sebagai
      wadah bagi peserta Pelatihan Wirausaha Kecil yang
      diselenggarakan Departemen Koperasi. Salah satu manfaat dari
      Paguyuban Wirausaha PEPABRI, yaitu kesempatan untuk
      membuka stand pada Gelanggang Dagang yang diselenggarakan
      oleh KOWANI setiap tahun untuk dapat memasarkan hasil
      usahanya serta melakukan transaksi bisnis.
d.    Departemen Wanita juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial
      secara crash program dalam situasi mendesak, seperti :
      1)     Menyatakan simpati dan kepedulian terhadap pasukan
             pengamanan Ibukota, berupa pemberian bingkisan pada
             tanggal 16 Desember 1998 saat Jakarta dilanda berbagai
             kerusuhan.
      2)     Memberikan bantuan berupa 5 kwintal beras, 100 kg gula
             pasir, 20 kotak supermie, 4 kotak kecap @ 50 botol, serta 2
             kotak biskuit bagi para korban banjir yang melanda
             Kabupaten Serang pada bulan Februari 2001.
      3)     Dalam musibah banjir pada Februari 2002 yang melanda
             Ibukota Jakarta, berpartisipasi memberikan bantuan kepada
             enam orang Warakawuri Pengurus DPP PEPABRI dan
             Yayasan yang mengalami musibah banjir, sebesar @ Rp
             300.000,- per orang, sebagai hasil sumbangan PEPABRI.
e.    Berbagai pendidikan dan pelatihan serta kerjasama dilakukan
      dengan     lembaga-lembaga pemerintah, seperti Puslatkop
      Departemen Koperasi, Departemen Pariwisata, dan Kantor Menteri
      Negara Pemberdayaan Perempuan. (Hasil Munas XII PEPABRI,
      Oktober 2002; hal.103-105).

      Pelaksanaan Program Umum Departemen Wanita tahun 2002-
2007 baru dimulai pada tahun Anggaran 2003 pasca transisi serah terima



                                                                    123
jabatan pengurus PEPABRI periode 1997-2002 kepada pengurus peiode
2002-2007. Program Umum Departemen Wanita dijabarkan dalam
program tahunan/program.        Pelaksanaan program Departemen Wanita
meliputi Kompertemen Peran Wanita dan Kompartemen Warakawuri.
Kompartemen Peran Wanita menangani program-program peningkatan
pemberdayaan wanita, terutama berkaitan dengan Program-Program
Kowani dan Program Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP).
Sedangkan Kompartemen Warakawuri menangani program-program dan
masalah-masalah        berkaitan     dengan     permasalahan       Warakawuri,
peningkatan kesejahteraan Warakawuri dan keluarganya serta upaya-
upaya menuju kemandirian Warakawuri.
      Peningkatan partisipasi wanita sebagai ibu bangsa dalam membina
generasi    muda    dilaksanakan      dengan    cara,    pertama      melakukan
pembinaan terhadap Posyandu Balita dan Lansia yang terletak di
Kelurahan    Pengasinan,      Kecamatan       Rawalumbu,      Bekasi.     Kedua,
melakukan pembinaan terhadap Karang Taruna di Kelurahan Pengasinan,
Kecamatan Rawalumbu, Bekasi untuk program-program Pembinaan
Remaja. Ketiga, kegiatan yang dilakukan terhadap kedua binaan
(Posyandu dan Karang Taruna) tersebut berupa bantuan sosial, seperti
makanan tambahan dan susu bagi Balita Posyandu binaan, bantuan
berupa dua buah mesin jahit bagi orang tua dari balita Binaan, bantuan
bangku-bangku bagi Posyandu Binaan, bantuan pelaksanaan Pekan
Imunisasi   Nasional     di   Posyandu    Binaan,    dan    fasilitator   diskusi
remaja/Karang Taruna Binaan, seperti pencegahan penyalahgunaan
narkotika dan HIV/AIDS, serta kesehatan reproduksi.
      Program-program         yang    telah    dilaksanakan    dalam       usaha
meningkatkan       kesejahteraan      Warakawuri,       diantaranya       meliputi
pembinaan Paguyuban Wirausaha PEPABRI yang dibentuk mantan
peserta pelatihan wirausaha dan bekerjasama dengan Departemen
Koperasi dengan tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi rumah
tangga. Selanjutnya usaha lain berupa pemberian bingkisan, bantuan bea



                                                                              124
siswa dan santunan bagi Warakawuri seluruh DPC PEPABRI di
Jabotabek dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 2004 dalam bentuk
bingkisan, anak-anak yatim/yatim piatu dari Panti Asuhan Seroja,
Yayasan Catur Dharma Yatim PEPABRI dan Panti Asuhan Wira Yudha
milik PIA Ardya Garini bentuk beasiswa. Selain itu Purnawirawan dan
Warakawuri    yang   kurang    mampu       dari   DPC-DPC    se-Jabotabek
memperoleh santunan serta bantuan bea siswa selama enam bulan bagi
putera/puteri anggota DPC-DPC se-Jabotabek dan anak-anak karyawan
PEPABRI serta karyawan Panti Asuhan Seroja dalam rangka Hari
PEPABRI tahun 2006.
      Peningkatan komunikasi antara Pusat dan Daerah dilakukan
melalui program kunjungan kerja, meskipun kegiatan ini tidak terlaksana
secara   maksimal    oleh   keterbatasan    dana.   Namun,   upaya-upaya
memperluas jaringan kerjasama dengan organisasi-organisasi di luar
PEPABRI untuk meningkatkan pemberdayaan wanita dalam kehidupan
berorganisasi dapat berhasil dengan baik. Hal tersebut tercermin dari
berbagai undangan seminar, lokakarya, pelatihan, dan lain-lain dari
organisasi-organisasi wanita maupun instansi-instansi terkait. Di tingkat
Pusat setahun sekali dilakukan pertemuan unsur Warakawuri yang duduk
sebagai pengurus di DPP PEPABRI, Wantimpus, Yayasan-yayasan
PEPABRI, Wakil-wakil PEPABRI di Kowani dan LLI serta para sesepuh.
      Program Umum diadakan dalam usaha memelihara hubungan
dengan Lembaga/Badan/Instansi Pemerintah/Institusi TNI dan POLRI
serta organisasi kemasyarakatan terkait peningkatan pemberdayaan
wanita di segala segi kehidupan serta dalam rangka menuju ke
kemandirian. Hal ini dilakukan dengan cara : mengikutsertakan pengurus
dan anggota pada pelatihan-pelatihan, lokakarya, seminar-seminar serta
yang diselenggarakan oleh Kowani, Kantor Kementerian Pemberdayaan
Perempuan (KKPP), Badan Narkotika Nasional (BNN) serta instansi-
instansi terkait. Dalam rangka sosialisasi Pemilu 2004, Departemen
Wanita mengadakan pelatihan pemilih bagi unsur Warakawuri di DPP,



                                                                     125
     DPD PEPABRI DKI beserta DPC-DPC nya serta para karyawan DPP
     PEPABRI. Sosialisasi ini dilaksanakan bekerjasama dengan Kowani dan
     KPUD DKI Jakarta.
           Selanjutnya program kerja PEPABRI periode 2007-2012 dalam
     bidang kewanitaan, diantaranya :
     a.    Mengajak Warakawuri menjadi anggota PEPABRI di lingkungan
           Keluarga Besar TNI dan POLRI.
     b.    Mengadakan upaya-upaya bagi kepentingan Warakawuri,
           utamanya peningkatan kesejahteraan materiaal maupun spiritual.
     c.    Meningkatkan pengertian tentang peran dan kedudukan
           Warakawuri di PEPABRI baik kepada para calon anggota, anggota,
           Ormas Wanita dan pengurus PEPABRI yang baru.
     d.    Memantapkan peran dan kedudukan Departemen Wanita DPP
           PEPABRI di Federasi Organisasi Wanita tingkat Nasional (Kowani),
           Bidang Wanita DPD-DPD PEPABRI di Federasi organisasi Wanita
           tingkat Provinsi (BKOW), dan Biro Wanita DPC-DPC PEPABRI di
           Federasi Organisasi Wanita tingkat Kabupaten/Kota (GOW).
     e.    Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi-
           organisasi wanita setempat.
     f.    Berusaha mendudukan wakil-wakil Departemen Wanita DPP
           PEPABRI di Kowani, Bidang Wanita DPD PEPABRI di BKOW, dan
           Biro Wanita DPC PEPABRI di GOW.
     g.    Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para Warakawuri
           baik di Pusat maupun di Daerah dalam berbagai bidang yang
           berguna untuk menunjang kesejahteraan dan memupuk
           kemandirian.
     h.    Menyiapkan kader-kader untuk kepengurusan baik di dalam
           PEPABRI maupun sebagai Wakil PEPABRI di Badan-
           badan/Organisasi di luar PEPABRI.
     i.    Meningkatkan komunikasi antara Pusat dan Daerah melalui
           kunjungan kerja.
     j.    Meningkatkan partisipasi wanita PEPABRI sebagai Ibu Bangsa
           dalam membina dan menyiapkan generasi muda agar lebih sadar
           akan jati dirinya sebagai bangsa yang kuat dalam iman dan taqwa
           (imtaq), tangguh di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)
           serta mempunyai jiwa juang yang tinggi dalam menghadapi
           berbagai tantangan hidup sehingga mampu memperkokoh
           persatuan dan kesatuan bangsa. (Hasil Munas XIII PEPABRI dan
           RAKERPUS II 2007, November 2007; hal.108-109).

f.   LBH PEPABRI
           Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Purnawirawan



                                                                       126
dan Warakawuri TNI dan POLRI didasarkan pada keputusan Surat
Keputusan       Nomor   :   Skep-013/DPP/II/2009      tentang    Pembentukan
Lembaga Bantuan Hukum PEPABRI dan Surat Keputusan Nomor : Skep-
014/DPP/II/2009 tentang Pengangkatan Direktur Lembaga Bantuan
Hukum PEPABRI.
      Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum menganut
prinsip hukum Equality before the law, artinya secara konstitusional
ditentukan bahwa :
      “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan,
      dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
      dihadapan hukum”.

Selaku warga Purnawirawan, Warakawuri TNI dan POLRI mempunyai hak
yang sama untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Adanya
rasa tanggungjawab dan kepedulian terhadap Purnawirawan, Warakawuri
beserta   keluarganya,      Lembaga     Bantuan    Hukum      PEPABRI    (LBH
PEPABRI) tampil menjadi salah satu lembaga bantuan hukum di Jakarta.
Lembaga Bantuan Hukum ini mengambil inisiatif dalam mengembangkan
inovasi dibidang ilmu hukum dan menangani perkara hukum.
      Pesatnya perkembangan jaman mendorong peningkatan tindakan-
tindakan kejahatan di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga Bantuan
Hukum     ini   memberikan        bantuan   jasa   advokasi     kepada   warga
Purnawirawan, Warakawuri TNI, POLRI serta masyarakat luas tanpa
membedakan agama, suku, politik, jenis kelamin maupun latar belakang
sosial dan budaya. Disamping itu keberadaan LBH PEPABRI dapat
menumbuhkembangkan           dan     memajukan     kesadaran     hukum    bagi
warganya tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum.
Warga Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI diajak berperan
aktif dalam penegakkan hukum, proses pembentukan hukum dan
pembaruan       hukum    sesuai    dengan    Undang-Undang       Dasar   1945,
disamping menjalin solidaritas dan keakraban dikalangan anggotanya.
      Misi dari lembaga ini ialah mengembangkan rasa kepercayaan,



                                                                           127
           jatidiri dan kepribadian di dalam diri setiap Purnawirawan dan Warakawuri
           TNI dan POLRI serta keluarga terhadap hak dan kewajiban yang sama
           untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan mengisi kemerdekaan.
                   Adapun LBH PEPABRI berasaskan Pancasila, Undang-Undang
           Dasar 1945, dan Catur Dharma PEPABRI dengan mengacu pada hukum
           positif yang berlaku di wilayah negara hukum Republik Indonesia.
           Selanjutnya LBH PEPABRI berfungsi :
           a.      Memasyarakatkan, melaksanakan, dan menegakkan hukum dan
                   HAM berdasarkan prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia
                   berkesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.
           b.      Sebagai wadah dan tempat pengabdian dalam menyalurkan
                   aspirasi hukum dan rasa keadilan bagi Purnawirawan dan
                   Warakawuri serta keluarganya.
           c.      Turut serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum.


3.   Konsolidasi PEPABRI di Daerah : Dari MUSDA hingga MUSCAB.
           Organisasi PEPABRI disusun secara bertingkat dan berjenjang sesuai
     azas kewilayahan, yang terdiri dari tingkat Pusat, tingkat Daerah, tingkat
     Cabang, tingkat Anak Cabang dan tingkat Ranting. Dari masa ke masa
     PEPABRI selalu melakukan konsolidasi organisasi sebagai wadah bersama
     guna mempersatukan anggota dan memelihara tujuan bersama. Adapun sarana
     konsolidasi   organisasi   di   daerah-daerah   dilaksanakan   melalui    kegiatan
     Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Cabang (Muscab), Musyawarah
     Anak Cabang (Musancab), dan Musyawarah Ranting (Musranting). Dalam hal
     ini Musda dan Muscab yang diselenggarakan hampir di daerah-daerah seluruh
     Indonesia merupakan contoh-contoh kegiatan yang dilakukan PEPABRI guna
     mengkonsolidasikan para anggotanya.


     a.    Musyawarah Daerah (MUSDA)
                   Pada   akhir      kepengurusan    DPD   PEPABRI      Jawa     Timur
           diselenggarakan MUSDA XI tanggal 9 – 10 Juni 1998. MUSDA XI dibuka



                                                                                   128
oleh Pangdam V/Brawijaya yang dihadiri oleh Gubernur Kdh. Tk. I Jawa
Timur, Wagub, Kapolda Jawa Timur, PANGARMATIM dan Ketua DPD
GOLKAR dan Ketua Kompartemen DPP PEPABRI serta undangan
lainnya.
      Acara pokok yang disampaikan pada MUSDA tersebut adalah
laporan pertanggungjawab, penyampaian program masa bhakti 1998-
2003 dan pemilihan pengurus DPD PEPABRI. MUSDA XI berhasil
memilih pengurus DPD PEPABRI Jawa Timur masa bhakti 1998-2003
yang dipimpin oleh Soetjipto Kertodjojo.
      Pelantikan    pengurus    terpilih   hasil   MUSDA   XI   PEPABRI
dilaksanakan oleh Ketua Kompartemen Sospolkam DPP PEPABRI, Drs.
Hari Sugiman dan sekaligus menutup acara MUSDA XI PEPABRI. Acara
pembukaan yang dimeriahkan dengan hadiah-hadiah dan ditutup dengan
“kentrung” sebagai sumbangan dari DPC PEPABRI Sidoarjo dan DPC
PEPABRI Tulungagung. (Suluh PEPABRI, Agustus 1998; hal. 16).
      Pemilihan anggota DPD PEPABRI Sumatera Selatan masa bhakti
1998-2003 berlangsung dalam MUSDA PEPABRI Sumatera Selatan pada
tanggal 3-4 Maret 1999. MUSDA DPD PEPABRI tersebut dihadiri Dewan
Pimpinan Pusat PEPABRI yang diwakilkan oleh Wardoyo Kusumo, Ketua
Dept. Ekonomi, Soenardjo, Wakil Ketua Kompartemen Organisasi, dan
Drs. Zumarnis Zein, SE, MM, MBA., Ka Humas.
      Hasil dari MUSDA tersebut tersusun Pengurus DPD PEPABRI
Sumatera Selatan masa bhakti 1998-2003 dengan mengangkat H. Djarab
sebagai ketuanya. Peresmian pembukaan MUSDA PEPABRI Sumatera
Selatan dilakukan oleh Hasan Zen, Sekwilda Sumatera Selatan yang
mewakili Gubernur. (Suluh PEPABRI, April 1999; hal. 14).
      MUSDA bersama antara DPD PEPABRI Daerah Istimewa Aceh,
FKPPI, dan PERIP berlangsung pada tanggal 30 sampai dengan 31 Mei
1999 bertempat di Balai Teuku Umar Korem-012/TU Banda Aceh. Acara
pembukaan diresmikan Gubernur Aceh Prof. DR. H. Syamsudin Mahmud.
MUSDA dihadiri perwakilan dari DPP PEPABRI Drs. H. Abdul Kadir



                                                                    129
(Sekjen), Soemitro (Ketua Kompartemen Organisasi) dan Drs. H. A.
Ramlan P (Wakil Ketua Kompartemen Pembinaan), dari DPP FKPPI, juga
hadir Kapolda Aceh, dan Danrem-012/TU serta undangan lainnya. Dalam
MUSDA yang bertempat di Wisma AURI Aceh pada tanggal 31 Mei 1999
terpilih M. Jamin Azis sebagai Ketua yang dikukuhkan dengan Surat
Keputusan DPP PEPABRI. (Suluh PEPABRI, Agustus 1999; hal. 11).
      Dengan berakhirnya kepengurusan DPD PEPABRI Kalimantan
Tengah periode 1993-1998, pada tanggal 31 Maret sampai dengan 1 April
1999 berlangsung MUSDA PEPABRI masa bhakti 1999-2004. Hasil dari
MUSDA tersebut terbentuklah susunan personalia masa bhakti 1998-2003
yang diketuai oleh Chris Rattu.
      Pengesahan dan pengukuhan dihadiri Dewan Pimpinan Pusat
PEPABRI yaitu Drs. Putera Astaman, Ketua Departemen Organisasi,
Soemitro. (Suluh PEPABRI, Agustus 1999; hal. 13).
      Pada tanggal 26 September 2003 bertempat di Aula Lembaga
Penjamin Mutu Pendidikan/Balai Penataran Guru di Jambi dilaksanakan
Pembukaan MUSDA VII DPD “E” PEPABRI dan Pembukaan MUSDA VII
PERIP Jambi. Acara MUSDA VII dihadiri Ketua Umum PEPABRI, Drs. I.
G. M. Putera Astaman yang didampingi Wakil Sekretaris Jenderal DPP
PEPABRI H. Soenardjo. (Suluh PEPABRI, Januari 2004; hal. 13).
      DPD     PEPABRI       Sumatera   Selatan      telah   melaksanakan
Musyawarah Derah VI dengan menghasilkan susunan Personalia Terpilih
untuk masa bhakti 2005-2010 yang dipimpin H. Djarab. Acara MUSDA VI
PEPABRI Sumatera Selatan dibuka oleh Ketua Umum DPP PEPABRI
Drs. I.G.M. Putera Astaman sekaligus meresmikan Kepengurusan DPD
PEPABRI terpilih untuk masa bhakti 2005-2010. Dalam acara ini Ketua
Umum DPP PEPABRI didampingi oleh H. M. Akip Renatin Ketua
Departemen Organisasi dan H. Soenardjo, Wakil Sekretaris Jenderal.
(Suluh PEPABRI, bulan Juli 2005; hal.6).
      Pada tanggal 22 Maret 2005 diadakan Musyawarah DPC PEPABRI
Bangka, DPC PEPABRI Belitung dan DPC PEPABRI Pangkal Pinang



                                                                     130
dengan menghasilkan kepengurusan DPD PEPABRI Kepulauan Bangka.
Susunan Personalia DPD PEPABRI Kepulauan Bangka Belitung masa
bhakti 2005-2010 dipimpin oleh Ahmad Zulkifli berdasarkan SKEP DPP
PEPABRI No. SKEP-034a/DPP/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005.
      Ketua Umum DPP PEPABRI Drs. I. G. M. Putera Astaman
mengukuhkan DPD PEPABRI Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal
23 Nopember 2005 yang dihadiri oleh Muspida dan Pejabat, tokoh
masyarakat di Kota Pangkal Pinang serta Ketua DPD PEPABRI Provinsi
Sumatera Selatan.
      Dalam acara pengukuhan Ketua Umum PEPABRI menyampaikan
sambutan disamping sambutan-sambutan dari Ketua DPD PEPABRI
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ketua DPD PEPABRI
Provinsi Sumatera Selatan, Kapolda Kepulauan Babel dan Wakil
Gubernur Provinsi Kepulauan Babel. Perwakilan Gubernur Provinsi Babel
menyambut secara positif berdirinya DPD PEPABRI dengan memberikan
dukungan dan pernyataan bahwa keberhasilan organisasi PEPABRI
Provinsi Babel sekaligus cermin keberhasilan Pemerintah Provinsi Babel
(Suluh PEPABRI, Februari 2006; hal. 7).
      Musda XIII PEPABRI Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 8, 9
Juni 2008, Ketua Umum PEPABRI H. Agum Gumelar hadir membuka
acara dan mengukuhkan komposisi kepengurusan periode 2008-2013.
Selain Ketua Umum PEPABRI, sambutan disampaikan pula oleh
Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Bambang Suranto. Pada
sambutan pembukaan dan penutupan yang bersamaan dengan acara
Musda PERIP di Jawa Timur ini, Ketua Umum PEPABRI memberikan
pengarahan tentang kontribusi dan partisipasi terhadap persoalan bangsa
baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
      Ketua    Umum     PEPABRI      mengajak    seluruh    peserta   untuk
memberikan fokus perhatian pada beberapa hal. Pertama, penyegaran
organisasi, baik personel maupun program. Kedua, membangun sikap
simpati terhadap masyarakat lingkungan yang masih berada pada kondisi



                                                                       131
yang memprihatinkan, terutama secara ekonomis. Ketiga, Partisipasi para
Purnawirawan dan Warakawuri beserta keluarga untuk turut membantu
pelaksanaan program-program sektoral pemerintah berkaitan dengan
peningkatan    kesejahteraan.       Keempat,    perlu   diwujudkan   upaya
kebersamaan      dengan     warga    PEPABRI      dan   masyarakat   tanpa
mempersoalkan sekat-sekat perbedaaan agama, politik, asal usul,
kepangkatan, serta latar belakang dari TNI dan POLRI, dan kondisi sosial
masing-masing.    Kelima,    Upaya     secara   terus-menerus   melakukan
koordinasi, berkonsultasi dan bersilaturrahmi dengan kesatuan TNI-
POLRI di daerah guna menjaga soliditas dan pengembangan organisasi
PEPABRI. Keenam, Musda adalah momen konsolidasi organisasi yang
mampu menyusun program yang realistik untuk masa depan yang
didasarkan kejujuran dan obyektifitas hasil evaluasi dari program kerja
yang telah dilakukan. Ketujuh, Pemilu 2009 para Purnawirawan maupun
Warakawuri beserta keluarga sebagai warga negara yang punya hak
politik, yaitu hak pilih, baik hak memilih maupun dipilih untuk dapat
dipergunakan secara baik dan benar. Pengertian baik berarti tidak
Golongan Putih (Golput) dan benar berarti tidak memilih orang atau partai
yang berseberangan dengan kita, baik ideologi maupun politik. Selain itu
Momen Pemilu menurut Ketua Umum PEPABRI merupakan peluang bagi
Keluarga Besar PEPABRI untuk dapat meningkatkan pengabdiannya
secara luas dan efektif. Selain itu diperlukan kesadaran pentingnya tekad
dan semangat kesetiaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945.
      Pada acara Musda XIII PEPABRI Jawa Timur ini, Ketua Umum
PEPABRI telah megukuhkan komposisi Kepengurusan DPD PEPABRI
Periode 2008-2013 dibawah pimpinan Drs. H. Siswanto Adi              (Suluh
PEPABRI, bulan Juli 2008; halaman 16).
      Kondisi Nasional yang memprihatinkan mendorong PEPABRI dan
PERIP sebagai bagian dari elemen bangsa berpartisipasi untuk
menanggulangi persoalan bangsa. Hal ini ditekankan antara lain dalam



                                                                       132
sambutan Ketua Umum PEPABRI, H. Agum Gumelar pada pembukaan
Musyawarah Daerah (MUSDA) PEPABRI XIII dan PERIP Provinsi Jawa
Barat tanggal 21 Mei 2008 di Bandung. Meskipun Ketua Umum PEPABRI
menyadari bahwa baik PEPABRI maupun PERIP masih menghadapi
berbagai keterbatasan. Namunkebersamaan di semua jajaran organisasi
menjadi modal organisasi untuk mewujudkan tujuan bersama, baik yang
menyangkut kesejahteraan anggota maupun yang berkaitan dengan
partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
      Di samping itu Ketua Umum PEPABRI mengajak memfokuskan
perhatian pada hal-hal yang pada intinya, pertama, Musda harus dapat
mencapai sasaran, baik penyegaran organisasi, personil maupun
program.   Kedua,    perlu   membangun    simpati   kepada   masyarakat
lingkungan yang masih berada pada kondisi yang memprihatinkan,
terutama secara ekonomis. Ketiga, partisipasi para Purnawirawan dan
Warakawuri beserta keluarganya untuk membantu pelaksanaan program-
program sektoral pemerintah, "karena keberhasilan pemerintah akan
bermakna kepada peningkatan kesejahteraan kita semua”. Keempat,
perlu dipahami bahwa kebersamaan, persatuan dan kesatuan merupakan
salah satu faktor kunci untuk memperoleh keberhasilan. Kelima, perlu
terus berkoordinasi, berkonsultasi dan bersilaturrahmi dengan kesatuan
TNI-POLRI di daerah sebagai almamater purnawirawan dan warakawuri.
Keenam, Musda sebagai bagian dari konsolidasi organisasi, pada masa
mendatang diharapkan dapat meningkatkan peran yang semakin dinamis
dari para pengurus dan seluruh anggotanya, sehingga posisi PEPABRI
dan PERIP di daerah ini dirasakan manfaatnya. Ketujuh, menghadapi
Pemilu 2009 para Purnawirawan dan Warakawuri beserta keluarga
sebagai warga negara hendaknya memanfaatkan hak politik yaitu hak
pilih, baik hak memilih maupun dipilih.
      Lebih lanjut Ketua Umum PEPABRI menekankan pentingnya hak
politik digunakan secara baik dan benar. Baik, dalam arti jangan sampai
tidak digunakan (Golput) dan benar, dalam arti jangan sampai kita memilih



                                                                     133
orang atau partai yang berseberangan, baik ideologi maupun politik. Kita
harus tetap sadar dan bertekad tetap setia kepada NKRI, yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta siap melaksanakannya
secara murni dan konsekuen. Oleh karenanya perlu dipahami UU No.l0
Tahun 2008 tentang Pemilu, perlu tiap tahap diikuti dan aktif
mensukseskannya. Pada MUSDA PEPABRI XIII dan PERIP ini juga
disampaikan sambutan Gubernur dan sambutan Kepala Kepolisian
Daerah Jawa Barat. (Suluh PEPABRI No.87, Juli 2008, hal.18-19)
         Kehadiran Ketua Umum DPP PEPABRI di beberapa wilayah
daerah dalam acara Musyawarah Daerah (Musda), baik Musda PEPABRI
maupun Musda Perip sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi
konsolidasi organisasi dan pengembangan. Ketua Umum telah hadir
berturut-turut tanggal 9 Juni 2008 hadir pada Musda XIII PEPABRI dan
Perip Provinsi Jawa Timur, tanggal 23 Juli 2008 Musda VIII PEPABRI dan
Musda Perip Provinsi Bandar Lampung, sedangkan pada tanggal 29
Oktober 2008 pada Musda VIII PEPABRI dan Musda Perip propinsi
Jambi.
         Ketua Umum Agum Gumelar menyampaikan pesannya, bahwa
Musda merupakan kegiatan penting, dalam rangka konsolidasi guna
menghadapi tugas-tugas organisasi dan melanjutkan pengabdian demi
masyarakat      bangsa    dan   negara.    Kondisi        nasional     kita    masih
memprihatinkan dan oleh karenanya, PEPABRI dan Perip sebagai bagian
dari   elemen    bangsa    diharapkan     dapat    ikut    berpartisipasi      untuk
menanggulangi      setidak-tidaknya     bisa      memahami           keadaan     ini.
Demikianlah pokok-pokok isi penekanan Ketua Umum pada beberapa
Musda.
         Dalam kaitan ini Ketua Umum menekankan agar PEPABRI dan
PERIP memberikan dukungan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah
dan secara bersama-sama siap, baik secara moril maupun fisik ikut
berupaya secara optimal di tingkat nasional maupun di daerah. Dari aspek
organisasi sendiri, Ketua Umum menyampaikan bahwa saat ini PEPABRI



                                                                                 134
     dan Perip memang masih menghadapi berbagai keterbatasan, namun
     semua jajaran organisasi diharapkan dapat mewujudkan tujuan bersama,
     baik dalam urusan kesejahteraan anggota maupun partisipasi dalam
     kehidupan berbangsa dan bernegara.
           Dalam Pemilu 2009, Ketua Umum PEPABRI menjelaskan bahwa
     para purnawirawan dan Warakawuri beserta keluarga sebagai warga
     Negara punya hak politik, baik memilih maupun dipilih. Ketua Umum
     mengajak agar menggunakan hak politik kita secara baik dan benar. Baik
     dalam arti tidak menjadi Golput. Benar dalam arti tidak memilih orang atau
     partai yang berseberangan secara ideologi maupun politik. Dengan
     demikian secara institusi, PEPABRI tetap netral. (Suluh PEPABRI No.89,
     Januari 2009, hal.17)


b.   Musyawarah Cabang (Muscab)
           Dari hasil laporan berkala DPC PEPABRI TK.II Ponorogo
     menjelaskan    bahwa     bidang    organisasi     DPC      PEPABRI    telah
     melaksanakan MUSCAB-X pada tanggal 23 Maret 1994. Tiap-tiap Anak
     cabang    mengadakan       MUSANCAB,        demikian      pula   Rantingnya
     mengadakan pula MUSRANTING. DPC PEPABRI tersebut berkantor di Jl.
     Jenderal Sudirman No.68, dengan jajaran terdiri dari 17 Anak Cabang di
     masing-masing Ibu Kota Kecamatan.
           Guna     menunjang    kesejahteraan       anggota    DPC    PEPABRI
     Kabupaten Ponorogo, didirikan PRIMKOOPABRI berbadan Hukum.
     Kegiatan Kesejahteraan DPC PEPABRI Kabupaten Ponorogo, meliputi
     berbagai pelayanan, yaitu Kesehatan, Kematian Anggota, Pensiun, Janda
     dan Yatim Piatu dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut disamping
     ditangani oleh Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting juga
     bekerjasama dengan Pengurus Cabang dan Pengurus PRIMKOPPABRI.
           Peranan wanita dan kegiatan warakawuri di tingkat Cabang, Anak
     Cabang maupun di Ranting memberi kesan positif, diantaranya kegiatan
     organisasi seperti BKOW, GOW, dan PKK. Kerjasama antara Organisasi



                                                                             135
Kewanitaan KBA, khususnya dengan Dharma Pertiwi, PERIPABRI, dan
PIVERI sangat bermanfaat terutama dalam tukar menukar informasi.
Adapun partisipasi dalam memasyarakatkan P-4 di wilayah masing-
masing dan menggalang rasa kebersamaan berupa arisan/pertemuan,
berpengaruh terhadap munculnya kesegaran sosial dilingkungan. (Suluh
PEPABRI No. 54, Agustus 1998, hal.17)
      DPC PEPABRI Tulungagung telah melaksanakan Musyawarah
Cabang (MUSCAB) XI        pada tanggal     9    Desember 1998,     untuk
menetapkan Program Kerja 1998 sampai dengan 2003 dan menyusun
kepengurusan DPC terpilih 1998 sampai dengan 2003. Adapun Muscab
ini telah mengukuhkan susunan kepengurusannya dibawah pimpinan H.
Harijono, BA. Dalam Muscab tersebut pengurus DPC terpilih dikukuhkan
oleh Ketua DPD PEPABRI Jawa Timur, Soetjipto Kertodjojo. (Suluh
PEPABRI No.56, April 1999; hal.18)
      PC PEPABRI 08 Aceh Tenggara melaksanakan MUSCAB V pada
tanggal 2 Desember 1999 bertempat di Gedung Balai Prajurit Dandim
Aceh Tenggara dengan tema “Menyikap Era Reformasi, Meningkatkan
Persatuan dan Kesatuan KBA Purnawirawan dan Warakawuri ABRI”.
MUSCAB PEPABRI 08 Aceh Tenggara berhasil memilih Pengurus untuk
masa bhakti periode 1998 -2003 dipimpin Mu'arip.
      MUSCAB tersebut dihadiri utusan DPD PEPABRI Daerah Tk.l
Aceh, Muspida Tk.II Aceh Tenggara, Para senior PEPABRI/Warakawuri,
PERIPABRI, dan semua Utusan Pengurus PAC PEPABRI 08 Aceh
Tenggara beserta anggotanya. Adapun Acara MUSCAB memperoleh
bantuan dana dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Aceh Tenggara. (Suluh
PEPABRI No.57, Agustus 1999, hal.12).
      Musyawarah Cabang V PEPABRI Kota Surabaya             berlangsung
pada tanggal 27 September 2003 dan berhasil menyusun pengurus
terpilih, untuk bersama-sama menjalankan roda organisasi PEPABRI.
Dalam sidang Paripurna akhirnya disetujui dengan suara bulat susunan
pengurus terpilih masa bhakti 2003-2008        dengan ketuanya, yaitu H.



                                                                    136
Iskandar S.lP. Muscab dihadiri Ketua DPD PEPABRI Jawa Timur beserta
Pengurus DPD lainnya, Walikota Kota Surabaya, Ka Dinas Sosial Kota
Surabaya, dan seluruh PAC se-kota Surabaya serta para undangan.
(Suluh PEPABRI No. 71, Januari 2004, hal.16)
      DPC PEPABRI Kabupaten Banjar melaksanakan Muscab VII
PEPABRI tanggal 11 Oktober 2004 bertempat di Aula Kodim 1006/ Banjar
Martapura Kalimantan Selatan. Acara Muscab yang dihadiri Sekretaris
DPD PEPABRI Kalimantan Selatan Kaspul Anwar Syahdan menetapkan
susunan Pengurus periode 2004 - 2009 dengan ketuanya, yakni H.
Djumara Atha (Suluh PEPABRI No. 73, Januari 2005, hal.28)
      DPC    PEPABRI     Kabupaten     Lumajang    telah     melaksanakan
Musyawarah    Cabang.    Dalam   MUSCAB      tersebut   terpilih   susunan
Personalia Pengurus DPC PEPABRI Kabupaten, Lumajang masa bhakti
2004- 2009 dengan ketua Soewadi K.S.
      DPC PEPABRI Kabupaten Pacitan mengadakan MUSCAB pada
hari Selasa, 12 Oktober 2004. Muscab dihadiri, antara lain Ketua DPD
PEPABRI Jawa Timur, unsur MUSPIDA Kabupaten Pacitan dan anggota
Cabang PEPABRI Pacitan. Keputusan Muscab meliputi pengesahan
laporan pertanggungjawaban Pengurus periode tahun 1999-2004 dan
memilih Pengurus baru periode tahun 2004-2009 dibawah pimpinan
Alibasyah (Suluh PEPABRI No.74, Mei 2005; hal.9)
      DPC PEPABRI Tabanan melaksanakan Musyawarah Cabang V
pada tanggal 7 April 2005 di Tabanan. Musyawarah Cabang dihadiri
Ketua DPD PEPABRI Bali dan pengurus lainnya. MUSCAB menghasilkan
pengurus DPC PEPABRI Tabanan terpilih dibawah pimpinan I Ketut
Surata (Suluh PEPABRI No. 75, Juli 2005, hal.8).
      DPC PEPABRI Kabupaten Boyolali melaksanakan Musyawarah
Cabang di Makodim 0724 Boyolali pada tanggal 29 Maret 2005. Muscab
dilaksanakan satu hari dan diikuti oleh 16 PAC PEPABRI se-Kabupaten
Boyolali. Acara dihadiri undangan dari DPD PEPABRI Jawa Tengah dan
Muspida Boyolali. (Suluh PEPABRI No. 75, Juli 2005, hal.9)



                                                                       137
      MUSANCAB       pemilihan pengurus dan Musranting PEPABRI
Payakumbuh Barat dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2005, yang
dilakukan di Aula Veteran Kabupaten lima Puluh Kota/Kota Payakumbuh.
Dalam acara tersebut hadir kurang lebih 50 orang terdiri dari Sesepuh
Purnawirawan TNI-POLRI dan Warakawuri, serta Pengurus Wantincab.
      Pada tanggal 30 Nopember 2005 di Aula Koramil 01/Dim 0306
dilaksanakan Pelantikan Pengurus DPAC, Ranting se-Kecamatan Kota
Payakumbuh oleh Ketua DPC PEPABRI Kota Payakumbuh. Wantimcab
dilantik oleh Ketua yang mewakili Ketua DPD PEPABRI Sumatera Barat.
Pelantikan tersebut dihadiri kurang lebih 150 orang, terdiri dari Sesepuhan
Purnawirawan, TNI-POLRI, Warakawuri dan undangan se Kecamatan
Kota Payakumbuh. Adapun susunan Pengurus Dewan Pimpinan Anak
Cabang masa bhakti 2005-2008 untuk DPAC Kecamatan Payakumbuh
Timur diketuai Rosedi Kamus, DPAC Kecamatan Payakumbuh Barat
diketuai Mahyuddin dan DPAC Kecamatan Payakumbuh Utara diketuai
Dian Purnomo.(Suluh PEPABRI No.77, Februari 2006, hal.9).




                                                                       138

								
To top