Laporan Pengabdian Masyarakat by xin18998

VIEWS: 932 PAGES: 34

									                                                            1




  OPTIMALISASI KINERJA APARATUR
PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK
     DI KABUPATEN PESAWARAN




  LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



                          Oleh :

                  Drs. R. Sigit Krisbintoro
               Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP



   Dibiayai oleh DIPA PNBP Universitas Lampung Tahun 2009
     Berdasarkan Surat Kontrak Nomor : 97/H.26/9/KU/2009




   FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
          UNIVERSITAS LAMPUNG
                   2009
                                                                                   2



                          KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan kehendak-Nya
Laporan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat “Optimalisasi Kinerja Aparatur
Pemerintah Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Pesawaran” Tahun 2009 ini dapat
diselesaikan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan salah satu bagian
dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh Civitas Akademika
khususnya oleh dosen di perguruan tinggi, selain kegiatan pengajaran dan penelitian.

Sebagai daerah otonom baru di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran tentunya masih
membutuhkan berbagai dukungan baik dalam pembiayaan pembangunan maupun dalam
kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan aparatur pemerintah ini menjadi penting untuk
selalu ditingkatkan sehingga masyarakat akan dapat merasakan kemanfaatan dari
pemekaran wilayah yang telah dilakukan. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Pesawaran
adalah kabupaten baru hasil pemisahan dari Kabupaten Lampung Selatan pada akhir
Tahun 2007 yang lalu.

Untuk itu, selaras dengan misi tri dharma perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat
dan aparatur pemerintah di Kabupaten Pesawaran, maka salah satu kegiatan pengabdian
yang dilaksanakan adalah pendampingan dan penyuluhan tentang bagaimana
mengoptimalkan kinerja apparatus pemerintah di Kabupaten Pesawaran dalam rangka
memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.           Hasil pengabdian ini
diharapkan dapat memebrikan potret sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap kualitas
pelayanan publik saat ini serta meningkatkan kesadaran dan kinerja aparatur dalam
memberikan pelayanan-nya kepada masyarakat.

Akhirnya, terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu
hingga terlaksananya kegiatan pengabdian ini.



Bandar Lampung, 5 November 2009



Drs. R. Sigit Krisbintoro (Ketua Pelaksana)
                                                                                                                             3



                                                  DAFTAR ISI


LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................................                        i
KATA PENGANTAR ...............................................................................................                   ii
DAFTAR ISI..............................................................................................................         iii

BAB 1         PENDAHULUAN
              1.1     Analisis Situasi..................................................................................         1
              1.2     Analisis Masalah...............................................................................            5
              1.3     Tujuan Kegiatan................................................................................            6
              1.4     Manfaat Kegiatan..............................................................................             7

BAB 2        TINJAUAN PUSTAKA
              2.1 Model Dasar Pengukuran Kinerja......................................................                           8
              2.2 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik.......................................................                        9

BAB 3         KERANGKA PEMECAHAN MASALAH
              3.1    Kegiatan Pokok..................................................................................            12
              3.2    Metode Kegiatan................................................................................             12
              3.3    Rencana dan Jadual Kegiatan ............................................................                    13
              3.4    Analisis Keberlanjutan Program ........................................................                     14

BAB 4        HASIL DAN PEMBAHASAN
              4.1 Gambaran Umum Lokasi Pengabdian ...............................................                                15
              4.2 Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik ............................                                     16
              4.3 Hasil Penyuluhan/Pendampingan ......................................................                           19
              4.4 Analisis Evaluasi Hasil Pengabdian ..................................................                          21

BAB 5        KESIMPULAN DAN SARAN
              5.1 Kesimpulan .......................................................................................             24
              5.2 Saran ..................................................................................................       24

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................               26
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Organisasi atau Tim Pelaksana
2. Laporan Penggunaan Anggaran
                                    4

3. Surat Izin Pengabdian dari LPM
4. Bahan-Bahan Pengabdian
5. Foto Kegiatan
6. Materi Pertanyaan
7. Daftar Hadir Kegiatan
                                                                                   5



                                        BAB 1
                               PENDAHULUAN


1.1. ANALISIS SITUASI

Keluarnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
pada substansinya bermuara pada upaya peningkatan pelayanan publik yang dilakukan
oleh pemerintah. Oleh karena itu, kinerja pemerintah daerah (eksekutif) pada akhirnya
akan berkaitan langsung dengan aktifitasnya dalam menyelenggarakan pelayanan publik
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik pemerintah, saat ini
dirasakan semakin perlu untuk dibenahi dan ditingkatkan, terlebih dalam era
pembaharuan seperti saat ini. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik yang lebih baik dalam artian pelayanan yang lebih efisien, efektif dan
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penilaian kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut
dapat diukur melalui sejumlah indikator yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk
pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, penilaian kinerja tersebut juga
berfungsi sebagai kontrol pemerintah daerah, penilaian kinerja yang terkait dengan
manajemen sumber daya manusia dan motivasi dari pegawai pemerintah, meningkatkan
kinerja pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan
penilaian dan mendorong aparat pemerintah daerah untuk menyediakan kualitas
pelayanan yang lebih baik, serta meningkatkan pemahaman publik mengenai pelayanan
publik yang lebih faktual dan spesifik pada tingkat masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 32/2004, dijelaskan bahwa bidang pemerintahan yang
wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan,
penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Berangkat
dari tataran formal tersebut, maka kinerja pelayanan publik oleh pemerintah daerah
secara ideal (kuantitatif dan kualitatif) dapat diukur dari sejauh mana pemerintah daerah
                                                                                  6

dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya tersebut dalam rangka memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan langsung dengan bagaimana pemerintah
daerah yang bersangkutan menyelenggarakan proses pelayanannya.

Didasari harapan bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu
terus ditingkatkan sehingga mencapai kualitas yang diharapkan kemudian lahirlah konsep
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai dasar penetapan kualitas pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Artinya, Standar Pelayanan Minimal
(SPM) sangat ideal jika disusun terkait dengan pelayanan bidang pekerjaan umum,
kesehatan, pendidikan      dan kebudayaan, pertanian, perhubungan,        industri dan
perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga
kerja tersebut.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disusun salah satu dasar asumsinya adalah
bahwa pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai
kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Pada
hakekatnya fungsi pemerintah tidak untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk
melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota
masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam rangka mencapai
tujuan bersama.

Dengan demikian, pelayanan masyarakat atau juga dikenal dengan pelayanan publik
dalam konteks ini dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang
atau masyarakat oleh birokrasi publik (pemerintah) sesuai dengan aturan pokok dan tata
cara yang telah ditetapkan; salah satunya adalah mengupayakan agar standar pelayanan
minimal yang sudah ditetapkan terhadap jenis pelayanan dapat benar-benar diberikan.
Tujuan akhir dari standar pelayanan minimal adalah menjadi salah satu alat bagi siapapun
untuk menilai kinerja pemerintah tentang sejauh mana standar minimal itu bisa di
terapkan di instansinya dan institusinya.

Seiring dengan perubahan paradigma pembangunan saat ini yang diimplementasikan
melalui kebijakan otonomi daerah, maka upaya pelayanan publik kepada masyarakat
lebih didekatkan pada kebutuhan, permasalahan, kepentingan maupun aspirasi
masyarakat yang dilayani di tingkat lokal (daerah). Karena kebijakan yang menyandarkan
                                                                                   7

pada kondisi dan kebutuhan lokal pada dasarnya lebih mencerminkan apa yang menjadi
tuntutan dan keinginan serta aspirasi masyarakat lokal itu sendiri dalam proses
pembuatan kebijakan.

Dengan demikian, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang merupakan
implementasi dari kebijakan publik di bidang pemerintahan (political reform) saat ini,
diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas layanan masyarakat secara lebih
profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan
adaptif sekaligus dapat membangun kapasitas sumber daya manusia (masyarakat) untuk
secara aktif terlibat dalam proses pembangunan guna menentukan masa depan mereka.
-   Efektif berarti upaya pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran
    pelayanan, sedangkan sederhana mengandung arti prosedur atau tata cara pelayanan
    yang diberikan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit,
    mudah dipahami serta mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang membutuhkan
    pelayanan.
-   Kejelasan dan kepastian (transparan) mengandung arti adanya kejelasan dan
    kepastian mengenai tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan (baik persyaratan
    teknis maupun administrasi, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung
    jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya pelayanan serta tata cara
    pembayarannya, serta jadual waktu penyelesaian pelayanan.
-   Keterbukaan mengandung arti prosedur atau tata cara persyaratan, satuan kerja
    (pejabat) penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu
    dan tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib
    diinformasikan secara terbuka kepada publik untuk diketahui dan dipahami oleh
    masyarakat baik diminta atau tidak diminta.
-   Efisiensi mengandung arti (a) persyaratan pelayanan dibatasi pada hal-hal yang
    berkaitan    langsung   dengan   pencapaian    sasaran   pelayanan    dengan    tetap
    memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang
    berkaitan; (b) perlunya dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam
    hal proses pelayanan publik.
-   Ketepatan waktu mengandung arti pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan
    dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sedangkan kriteria responsif lebih
    mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah,
                                                                                 8

   kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani. Adaptif dalam konteks pelayanan
   publik artinya adalah cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan,
   keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa menunjukkan proses
   yang dinamis dan berkembang.

Beberapa upaya dan prinsip-prinsip pelayanan tersebut menjadi sangat penting manakala
diseimbangkan dengan semakin kritis dan dewasanya dinamika pemikiran masyarakat
sekarang ini, selain tuntutan peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik. Dalam
kaitan itu, pemerintah juga dihadapkan pada tuntutan penyelenggaraan good governance
atau tata kepemerintahan yang baik, sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya
ekonomi dan sosial yang melibatkan tidak hanya sektor negara (pemerintah) tetapi juga
sektor swasta dan masyarakat yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan
akuntabilitas.

Tuntutan akan penyelenggaraan good governance saat ini juga didorong oleh keinginan
masyarakat untuk terlibat secara luas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan termasuk melakukan penilaian (kepuasan dan ketidakpuasan) terhadap
pelayanan yang diterimanya dari pemerintah melalui Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM).

Di sisi lain, Good Governance yang diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik
merupakan tema umum kajian yang populer, baik di pemerintahan, civil society maupun
di dunia swasta. Kepopulerannya adalah akibat semakin kompleksnya permasalahan,
seolah menegaskan tidak adanya iklim pemerintahan yang baik di negeri ini. Di
pemerintahan (public governance), tema ini begitu menyentuh. Banyak pihak yang
“menunjuk hidung” bahwa masalah mendasar bangsa ini akan terselesaikan kalau
birokrasi pemerintahnya sudah kembali ke jalan yang baik. Karenanya bagi aparatur
pemerintah, good governance adalah kewajiban yang harus diwujudkan.

Perhatian yang sangat besar dari banyak kalangan yang diarahkan pada buruknya
penyelengga-raan pemerintahan menjadi keinginan mendasar bagi Universitas Lampung
untuk mengetahui tingkat pemahaman aparatur pemerintah terhadap good governance.
Asumsinya adalah ditangan individu aparatur pemerintahlah kunci masalahnya. Tepatlah
bahwa penelitian yang diukur saat ini adalah tingkat pemahamannya terlebih dahulu dan
belum sampai membuat hubungan dengan praktik pelaksanaannya.
                                                                                 9


Dalam konteks yang lainnya, untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah daerah
diperlukan serangkaian tolak ukur yang disepakati bersama sebagai indikator yang
digunakan untuk melakukan pengukuran. Dari berbagai literatur ilmiah dan berbagai
studi, telah dikembangkan berbagai indikator yang dimaksudkan untuk mengukur kinerja
pemerintah daerah yang dipergunakan untuk berbagai kepentingan. Dalam konteks
otonomi daerah, dirasakan perlu untuk mengembangkan serangkaian indikator yang
disepakati oleh mayoritas stakeholders untuk mengukur kinerja pemerintah daerah,
termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.



1.2. ANALISIS MASALAH

Atas latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat
ini adalah :
-       Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur kecamatan di
        Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaan pembangunan?
-       Apakah Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah memiliki rumusan model
        pengukuran kinerja pemerintah daerah sebagai basis pertanggungjawasan kinerja
        pelayanan publik kepada masyarakat?

Secara khusus, analisis masaalah adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi
dibandingkan dengan situasi saat ini yang sedang terjadi. Dalam konteks permasalahan di
atas, maka perbandingan situasi saat ini dengan siatuasi seharusnya dalam hal kinerja
aparatur pemerintah dalam pelayanan publik di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat dalam
tabel 1 berikut. Analisis masalah ini didasarkan dari hasil komunikasi dan penelusuran
data primer di Kabupaten Pesawaran serta penelitian yang pernah dilakukan oleh
Maulana Mukhlis, dkk (FISIP, 2009).
                                            Tabel 1.
                    Kesenjangan Situasi Saat Ini dengan Situasi Seharusnya

               Situasi Seharusnya                        Situasi Saat Ini

    •    Semua institusi pemerintah harus     •   Belum pernah dilakukan
                                                                                  10

     melakukan pengukuran tingkat             pengukuran secara ilmiah dan
     kepuasan masyarakat terhadap             legal terhadap seberapa besar
     pelayanan yang dilakukan oleh            kepuasan masyarakat terhadap
     pemerintah                               pelayanan publik yang dilakukan
                                              oleh pemerintah

 •   Semua aparatur pemerintah wajib      •   Pelaksanaan pelayanan publik
     memahami dan menjalankan                 kepada masyarakat masih
     prinsip-prinsip pelayanan dalam          dilakukan apa adanya tanpa
     pelaksanaan pelayanan publik             pemahaman tentang prinsip-
                                              prinsip pelayanan publik yang
                                              ideal
 •   Kinerja pemerintah dalam             •   Masyarakat belum memperoleh
     pelayanan publik harus selalu            perubahan signifikan terhadap
     meningkat sebagai upaya                  kinerja aparatur pemerintah dalam
     pembuktian bahwa pemekaran               hal pelayanan publik semenjak
     Kabupaten Pesawaran                      Kabupaten Pesawaran resmi
     memberikan manfaat bagi                  menjadi daerah otonom baru
     peningkatan kualitas pelayanan
     dan kesejahteraan masyarakat



1.3. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat Optimalisasi Kinerja Pemerintah dalam
Pelayanan Publik di Kabupaten Pesawaran adalah:
1.   Peningkatan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap perilaku pelayanan
     publik di unit pelayanan (SKPD maupun kecamatan) baik secara individu (aparatur)
     maupun kelembagaan (instansi);
2.   Pemahaman mahasiswa terhadap model pengukuran kinerja penyelenggaraan
     pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik
     (SKPD maupun kecamatan);
3.   Perubahan perilaku aparatur pemerintah dalam upaya penetapan kebijakan yang
     perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
     Pesawaran dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintah tersebut;
4.   Pemahaman atas indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil
     pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup unit pelayanan (SKPD maupun
     kecamatan);
                                                                                  11

Pada sisi yang lebih makro dan ideal, tujuan pengukuran kinerja pelayanan pemerintah
(unit pelayanan) adalah untuk memotivasi unit pelayanan dalam meningkatkan
kinerjanya khususnya dalam merealisasikan good governance serta memberikan
pelayanan publik. Unit pelayanan juga diberikan motivasi supaya mampu melihat dan
menganalisis suatu potret masalah di unit pelayanan kecamatan.

Melalui potret tersebut, unit pelayanan dapat mengetahui input apa yang dibutuhkan,
proses seperti apa yang perlu dijalankan, output seperti apa yang ingin dicapai. Hal ini
akan menstimulus keluarnya program-program pelayanan yang berkualitas. Dalam
jangka panjang, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diharapkan dapat
memacu unit pelayanan untuk dapat menciptakan unit pelayanan yang kompetitif.



1.4. MANFAAT KEGIATAN

Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat Optimalisasi Kinerja Pemerintah dalam
Pelayanan Publik di Kabupaten Pesawaran adalah:
1. Tersusunnya tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten Pesawaran terhadap
   pelayanan publik di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran sebagai
   evaluasi dalam rangka penyusunan rencana tindak yang perlu dilakukan oleh
   Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk peningkatan kinerja aparatur pelayanan
   publik di kecamatan. (Sebagai Fakta Membangun Kesadaran).
2. Tersosialisasikannya hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik di
   kecamatan serta disepakatinya rencana tindak (rekomendasi) yang perlu dilakukan
   oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menyelesaikan atau mengurangi.
   (Sebagai Upaya Membangun Pengetahuan).
3. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam pelayanan
   publik sebagai hasil pengukuran kinerja aparatur dan basis penyusunan program
   optimalisasi kinerja aparatur pemerintah di Kabupaten Pesawaran. (Sebagai Fakta
   Membangun Perilaku Aparatur).




                                       BAB 2
                           TINJAUAN PUSTAKA
                                                                                  12




2.1 MODEL DASAR PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Men-Pan
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 telah dikembangkan 14 unsur minimal yang harus ada
untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Namun, perubahan
indikator-indikator dapat terjadi jika pengalaman di lapangan selama survey dilakukan
menunjukkan bahwa indikator tersebut tidak relevan, terlalu sulit untuk diukur, dan
sebagainya. Berbicara kesulitan mengukur, pasti terkait pula dengan ketersediaan data
dan subyektifitas penilaian dari masyarakat. Dalam hal ini, peningkatan ketersediaan dan
kualitas data juga menjadi sasaran turunan yang diharapkan dapat terealisasi seiring
dengan upaya meningkatkan akuntabilitas pengukuran.

Berbicara efisiensi, kinerja ’masukan-proses-keluaran’ penting untuk dinilai. Namun
menilai proses bukan hal yang mudah karena menyangkut internal unit pelayanan yang
memerlukan skema pengukuran tersendiri. Oleh karena itu, indikator-indikator yang
berkaitan dengan kepemerintahan yang baik harus dikerucutkan pada aspek-aspek
sederhana yang berkaitan dengan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, menilai hasil dan dampak juga bukan hal yang mudah. Selain karena kedua
aspek tersebut bukan konsekuensi langsung ’input-proses-output’ yang dijalankan selama
setahun, kedua aspek tersebut juga bukan merupakan fungsi tunggal kinerja unit
pelayanan. Untuk mencapai hasil dan dampak yang sesuai, ada aktor lain yang
menentukan yakni unsur masyarakat dan swasta.

Model dasar pengukuran kinerja pelayanan ini, pada dasarnya menggunakan pendekatan
sistemik. Dalam hal ini, indikator dasar yang dikembangkan mampu merepresentasikan
kinerja input, proses, output, outcome hingga dampak seperti ditunjukkan oleh gambar
berikut:


                                     Gambar 1.
                        Model Dasar Indikator Penilaian Kinerja


  MASUKAN           PROSES          KELUARAN               HASIL              DAMPAK
   (INPUT)                          (OUTPUT)             (OUTCOME)           (IMPACT)
                                                                              13




                                                               SISTEM      Kualitas
                                                             PELAYANAN    Kehidupan
                     PRIORITAS
                    KENDALA &
                   PERSYARATAN



                                                            Keefektifan
                       Efisiensi
                                                             Pelayanan




             Keefektifan Biaya/ Cost Effectiveness




                     Keefektifan Kebijakan/ Policy Effectiveness

Sumber : Baird and Stammer, 1997



Dengan demikian, rumusan indikator dasar penyusunan IKM lebih ditekankan pada
kinerja pelayanan umum dilihat dari proses dan hasil. Kedua hal tersebut dirasakan
langsung oleh masyarakat selaku pemakai. Yang dimaksud proses adalah aspek
governance yaitu bagaimana unit pelayanan menjalankan penyelenggaraan pelayanan
publiknya. Sedangkan yang dimaksud hasil adalah aksesibilitas dan kualitas produk
layanan yang dihasilkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.


2.2 PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Men-PAN
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 yang telah dikembangkan, maka terdapat minimal 14
unsur yang relevan, valid dan reliabel yang akan dijadikan dasar pengukuran indeks
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan, yakni:

1.   Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada
     masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
                                                                                  14

2.   Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan
     untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3.   Kejelasan petugas pelayanan,       yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang
     memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4.   Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan
     pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5.   Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab
     petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan ;
6.   Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang
     dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7.   Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu
     yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8.   Keadilan mendapatkan pelayanan,       yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak
     membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9.   Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan, yaitu sikap dan perilaku petugas
     dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta
     saling menghargai dan menghormati;
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya
     biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan
     biaya yang telah ditetapkan;
12. Kepastian jadual pelayanan,     yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan
     ketentuan yang telah ditetapkan;
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih,
     rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima layanan;
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit
     penyelenggara palayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat
     merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang
     diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.
                                      15




                      BAB 3
         KERANGKA PEMECAHAN MASALAH


3.1. KEGIATAN POKOK
                                                                                     16


Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Optimalisasi Kinerja Aparatur Pemerintah
dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Pesawaran ini akan terdiri atas beberapa kegiatan
pokok yaitu :
a.    Penyusunan Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik di Kecamatan
      Gedong Tataan
b.    Lokakarya Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan
c.    Penyuluhan dan pendampingan Aparatur Desa dalam rangka Peningkatan Kualitas
      Pelayanan Publik



3.2. METODE KEGIATAN


Secara operasional, tahapan dan langkah-langkah dalam kegiatan ini adalah sebagai

berikut :

1. Persiapan
     Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Optimalisasi Kinerja Aparatur
     Pemerintah dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Pesawaran diawali dengan
     persiapan materi, surat tugas, pembahasan materi oleh tim serta penyepakatan
     rencana kegiatan di lapangan. Hal yang penting dalam masa persiapan ini adalah
     melakukan diskusi dengan Pemerintah Kecamatan Gedong Tataan dalam rangka
     membangun kesepahaman dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan ini.

2. Pelaksanaan
     Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan observasi lapang pada minggu pertama
     pelaksanaan kegiatan untuk menggali informasi tentang jumlah desa, jumlah aparatur
     pemerintah kecamatan serta hal-hal teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan
     termasuk penyepakan waktu pelaksanaan

     Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan survey dalam rangka mengukur indeks kepuasan
     masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Gedong Tataan, sosialisasi hasil
     pengukuran indeks kepuasan masyarakat tersebut. Langkah terakhir adalah melakukan
     pendampingan dan penyuluhan tentang apa dan bagaimana kinerja aparatur pemerintah
     dapat ditingkatkan dalam rangka pemberian pelayanan public kepada masyarakat.
                                                                                17

3. Evaluasi
   Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan yang telah
   dilakukan. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam menentukan
   tindakan selanjutnya. Dalam kegiatan ini evaluasi dilakukan dua kali yakni di awal
   kegiatan penyuluhan dan di akhir kegiatan penyuluhan berupa test wal dan test akhir
   dengan materi pertanyaan yang sama.



3.3. RENCANA DAN JADUAL KEGIATAN

Pengabdian Kepada Masyarakat Optimalisasi Kinerja Aparatur Pemerintah dalam
Pelayanan Publik di Kabupaten Pesawaran ini akan dilakukan di tempat dan waktu
sebagai berikut :
                                      Tabel 2.
                            Jadual Pelaksanaan Kegiatan


   No         Tahapan                    Nama Kegiatan                 Waktu
    1   Persiapan          Persiapan surat tugas, materi pokok dan   1 Minggu
                           materi penunjang
    2   Observasi          • Jumlah desa dan gambaran umum           1 Minggu
        lapangan              kecamatan Gedong Tataan
                           • Jumlah Aparatur Pemerintah
    3   Pengukuran         • Persiapan Survey                        2 Minggu
        Indeks Kepuasan    • Pelaksanaan Survey
        Mayarakat          • Tabulasi Hasil Survey
                           • Penyusunan Analisa
                           • Pemeringkatan Hasil Analisa
                              Unsur-unsur pelayanan
    4   Lokakarya Hasil    Pemaparan Hasil penyusunan Indeks           1 Kali
                           Kepuasan Masyarakat terhadap
                           pelayanan aparatur pemerintah
                           Kabupaten Pesawaran
    5   Penyuluhan dan      • Pre Test                                 1 Kali
        Pendampingan        • Penyampaian Materi tentang
                                Prinsip-Prinsip Pelayanan
                            • Penyampaian Materi tentang
                                Good Governance
                            • Tanya Jawab
                            • Post Test
    6   Penyusunan          • Laporan IKM Kecamatan                  1 Minggu
        Laporan dan         • Laporan Hasil Pengabdian
                                                                                  18

   No         Tahapan                   Nama Kegiatan                    Waktu
        Evaluasi                 Masyarakat




3.4. ANALISIS KEBERLANJUTAN PROGRAM

Rencana jangka panjang dari kegiatan ini adalah bahwa diharapkan Pemerintah
Kabupaten Pesawaran melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan aparatur pemerintah secara berkala sehingga akan diperoleh gambaran
peningkatan (atau bahkan penurunan) tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja aparatur
pemerintah.

Atas dasar hasil kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga akan memiliki
dokumen sebagai model pengukuran kinerja aparatur pemerintah yang merupakan hasil
kesepakatan yang secara operasional dapat dimanfaatkan untuk upaya peningkatan
kinerja aparatur pemerintah. Di sisi lain, atas dasar evaluasi ini Pemerrintah Kabupaten
Pesawaran juga diharapkan dapat memperoleh rekomendasi tentang jenis-jenis kegiatan
(pelatihan, kursus, pendidikan, dsb) yang diharapkan dapat dilakukan dalam rangka
optimalisasi kinerja aparatur pemerintah ke depan.




                                       BAB 4
                        HASIL DAN PEMBAHASAN


4.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENGABDIAN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     19


Kecamatan Godang Tataan terletak di Kabupaten Pesawaran dan merupakan ibu kota
Kabupaten Pesawaran. Kecamatan Gedong Tataan berkantor di Desa Taman Sari, yang
jaraknya 10 km dari pusat kota Gedong Tataan. Kantor Kecamatan di pindah untuk
sementara waktu karena Kantor Kecamatan yang lama sedang di gunakan sebagai kantor
Bupati. Kecamatan Gedong Tataan berbatasan lansung dengan Ibukota Propinsi
Lampung yaitu Kota Bandar Lampung pada sebelah timurnya, sedanga sebelah barat
berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu Kecamatan Gading Rejo. Pada sebelah utara
Kecamatan Gedong Tataan berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon, dan sebelah
selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin. Jumlah penduduk di kecamatan
Gedong    Tataan    berdsarkan   data                                                                                                                                                                                                     G n.S ug ih Baru


                                                                                                                                                          P anc abakti                                                                                  Ng r.Ratu Wates
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
                                                                                                                                                                                                                                        Kota Agung
                                                                                                                                                                                                                  Mar g amulyo




terakhir pada bulan Juli 2009 adalah
                                                                                                                                                Gerning


                                                                                                                                                           KEC. TEGINENENG                                      Ge d ung Gumanti            Bumi Agung                               Bt.Har i Ogan
                                                                                                                                                           S inarjati             Trimulyo                                                                     Re jo Agung


                                                                                                                                  Margore jo

                                                                                                                                                                                                                       Kejadian




berjumlah 84.677 orang.                                                                                                                   Bang unsari


                                                                                                                                                            Tri Rahayu
                                                                                                                                                                         S inar band ung

                                                                                                                                                                                                 Kresno Widodo




                                                                                                                                                      P onc okresno
                                                                                                                                                                                                                          Ng r .Saka
                                                                                                                                                                                                    P ejambon


                                                                                                                                                                            Tri sno Maju


                                                                                                                           S id omul yo
                                                                                                                                                        Lumb i rejo




kecamatan Gedong Tataan terdiri dari                                                                                       KEC. NEGERI KATON
                                                                                                                                             Roworejo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KEC. NATAR

                                                                                                                                                                        Kal irejo
                                                                                                                                                                                            Negeri Katon
                                                                                                                                                               P ujo Rahayu




21 desa, yang masing-masing desanya                                                                                                                  P urworejo              Kag ung an Ratu



                                                                                                                                                                        Karanganyar                             Tamansari
                                                                                                                                                                                                                                       S ukab anjar
                                                                                                                                                                                                W i yono

                                                                                                                                                          Kutoarjo
                                                                                                                                                                                    Bag el an                         Bernung             Ne g eri Sakti
                                                                                                                                                     Gedung Tataan
rata-rata berjumlah + 5-11 dusun.
                                                                                                                                                                                                                                                             Kur ung an Nyawa
                                                                                                                                       W ay la yap
                                                                                                                               P d .Ratu                                          S uk araja

                                                                                                              S id odadi                                                                                                  S ung ai Langka
                                                                                                                                             S ukad adi
                                                                                                                                                                           Bog orejo
                                                                                                                               P ampang an                                              Keb ag usan
                                                                                                            G d .Dalam
                                                                                             S id angg arut            P ek ondoh                    Cip ad ang
                                                                                                        Baturaja            P ad angmanis
                                                                                                                                                        KEC. GEDUNG TATAAN                                                                                            KOTA BANDAR LAMPUNG
                                                                                                               Kotad alam




Adapun jumlah KK di Kecamatan
                                                                            Rawa Kijing
                                                                                             G n.Rejo                                          Banjar Negeri


                                                                                                Ci manuk                                       P e kond oh Gedung
                                                                                                                W ay Harong
                                                                                                                                           Tj.Agung
                                                                 G n.Sari
                                                                                Ke rtasana
                                                                                               G n.S ugih

                                                                                                                               Margodadi
                                                   Mad a Jaya
                                                           Kota J awa            Kedondong

Gedong Tataan 21.169 kk. Masyarakat      P ene ng ahan
                                                          Tj. Kerta
                                                                     Way Kep ayang




                                                                      Kub u Batu
                                                                S ukajaya
                                                                                     S uk amaju
                                                                                                 P s.Baru                   KEC. WAY LIMA

                                                                                                                Te mp e l Rejo
                                                     P ad ang Cermin                                                                                                                                                                                                   S ukajay a L empasing




Kecamatan Gedong Tataan mayoritas                  Bayas Jaya


                                                         KEC. KEDONDONG
                                                                                                            S i nar Harapan

                                                                                                                                                                        KEC. PADANG CERMIN                                                                                      Hurun


                                                                                                                                                                                                                                                                                    Hanura
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  P. Tangkil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                P. Tembikil


                                                                                                                            G n.Rejo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             P. Lahu
                                                                                                                                                                                                                                                                                         S idodadi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              P. Tegal     Barat

dihuni oleh penduduk etnis Jawa dan                                               S umber Jaya


                                                                                                                                                                          P aya
                                                                                                                                                                                               P d.Cermin
                                                                                                                                                                                                                  Margodadi
                                                                                                                                                                                                                                       S abu



                                                                                                                                                                                                                                               Menanga
                                                                                                                                                                                                                                                               Batumenyan
                                                                                                                                                                                                                                                                         Geb ang




                                                                                                                                                                                                                                                                                               P. Maitem
                                                                                                                                                                                       T amb angan
                                                                                                                     Wates Way Ratai
                                                                                                                                 Bunut
                                                                                                                                                                        Way Urang
                                                                                                                                                                                                Hanau Berak




Sunda,   dengan    mata   pencaharian
                                                                                                                                                                                                                       S anggi

                                                                                                                                                                                                  Banjaran
                                                                                                                                             Bunut S e berang

                                                                                                                                                                                                                          Dur ian
                                                                                                                                                                                                                                                                                        P. Kelagian

                                                                                                                                               KEC. PUNDUH PIDADA                                                                                                                                                        TELUK LAMPUNG
terbanyak adalah petani (50%), buruh                                                                                                                                                                   Maja
                                                                                                                                                                                                                S ukajay a Punduh



                                                                                                                                                                                                                              Tajur                                  P .P ahawang            P. Puhawang Kecil
                                                                                                                                                                                        P enyandingan
                                                                                                                                                                                                                              P ekon Ampai

                                                                                                                                                                                                           Umb ul Limus
                                                                                                                                                                                                                              Kuny aian                                         P. Puhawang


PTPN VII Unit Usaha Way Lima                             KABUPATEN TANGGAMUS
                                                                                                                                                                                                   Batur aja
                                                                                                                                                                                                                   Kamp ung Baru



                                                                                                                                                                                                                     Bandi ng Agung
                                                                                                                                                                                                                                          Kekatang


                                                                                                                                                                                                                                                      S ukarame


                                                                                                                                                                                                                                                                            P. Lalangga Lunik
                                                                                                                                                                                                                           Kotajawa                                        P. Lalangga Balak
                                                                                                                                                                        Sukajaya Pidada                                                P. Lunik
                                                                                                                                                                                                                  Rusaba                                          P. Tanjungputus

(35%), pedagang (5%) dan lain-lain                                                                                                                                                                          Bawang
                                                                                                                                                                                                                                       P. Lok
                                                                                                                                                                                                                                               P. Balak

                                                                                                                                                                                                                                                P ag ar Jaya

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 P. Umang-Umang
                                                                                                                                                                                                                                                                                             P. Serot
(10%). Kondisi aparatur pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                           P. Siuncal

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         P. Sijebi
                                                                                                                                                                                                                                                                                               P .Leg undi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   P. Legundi Tua

di Kecamatan Gedong Tataan masih                                                                                                                                                                                                                                                              P. Legundi




perlu diperbaiki, karena belum sepenuhnya aparatur desa di kecamatan ini datang dengan
disiplin dan tepat waktu. Selain itu, kurangnya perhatian pemerintah kabupaten maupun
kecamatan menyebabkan selama 3 bulan terakhir ini warga mengalami kesulitan dalam
pembuatan KTP dan KK. Dalam hal pertanian, warga masih perlu diberi pembinaan
dalam pelaksanaan kegiatan pertanian, karena kelompok tani maupun Petugas Penyuluh
Lapangan (PPL) yang ada selama ini belum optimal.
                                                                                    20



4.2. KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

Karakteristik Masyarakat Penilai Layanan

Survei IKM adalah salah satu program pokok yang paling substantif dari kegiatan
pengabdian di Kecamatan Gedong Tataan. Survei ini diselenggarakan selama 8 hari
kerja, yaitu pada mulai tanggal 16 Oktober sampai dengan 26 Oktober 2009. Survei ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat atas pelayanan publik di
kecamatan Gedong Tataan. Hasil survei ini adalah Kecamatan Gedong Tataan
mendapatkan nilai 6,79 dengan nilai kualitatif baik, dari 14 unsur pelayanan yang
disurvei. Survey dilakukan terhadap 150 masyarakat yang sedang meminta pelayanan di
kecamatan dengan karakteristik responden sebagai berikut :

     Jenis               Frekuensi          Persentase                  Tabel 3.
    Kelamin              Jawaban                                    Karakteristik
                                                                     Responden
    Laki-laki               88                59%                 Penyusunan IKM
   Perempuan                62                41%

             Pekerjaan                       Frekuensi         Persentase
                                             Jawaban
 PNS/TNI/Polri                                   11               7%

 Pegawai Swasta                                  13               9%

 Wiraswasta/Usahawan                             55               37%

 Pelajar/Mahasiswa                               21               14%
 Kepala desa/kadus/                              24               16%
 Staf desa
 Lainnya (tani, buruh)                           26               17%

      Golongan Umur                  Frekuensi           Persentase
                                     Jawaban
    17 tahun ke bawah                   4                    3%

       17 – 25 tahun                    24                 16 %

       26 – 35 tahun                    34                 23 %

       35 – 55 tahun                    68                 45 %

      55 tahun ke atas                  20                 13 %
                                                                               21




        Pendidikan                 Frekuensi          Persentase
                                   Jawaban
       SD ke bawah                    39                26%

             SLTP                     32                31%

             SLTA                     56                37%

         D1 – D3                      15                10%

              S1                       8                 5%

         S2 ke atas                    0                 0%



Jenis Pelayanan Publik yang diminta Masyarakat

Berdasarkan beberapa tugas dan fungsi kecamatan dan jenis layanan yang diberikan oleh
kecamatan, maka karakteristik masyarakat berdasarkan jenis layanan yang diminta
merupakan bukti kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan pelayanan kecamatan yang
prima dan disiplin sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pengguna pelayanan
kecamatan.
                                           Tabel 4.
                      Jenis Pelayanan Publik yang diminta Masyarakat

              No             Jenis Pelayanan             Jumlah
              1     Pembuatan KTP                          83
              2     Pembuatan KTP dan KK                   23
              3     Kartu Askes                            15
              4     Administrasi Perjalanan                 7
              5     Pembuatan KK                            3
              6     PBB                                     4
              7     Pengantar SKCK                          4
              8     Sertifikat Tanah                        2
              9     Pengantar SITU                          1
              10    Pengantar Akte Kelahiran                1
              11    kelompok tani                           1
                                                                               22

            No             Jenis Pelayanan            Jumlah
            12    Jamkesmas                             1
            13    Keterangan Pindah                     1
            14    Pengurusan SK Kadus                   1
            15    Sertifikat BPK                        1
            16    Administrasi lainnya                  1
            17    Koordinasi Pilkades                   1


Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Sebagaimana metode dan pendekatan yang dipakai dalam penghitungan indeks kepuasan
masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, yakni Prosedur pelayanan,
Persyaratan pelayanan, Kejelasan petugas pelayanan, Kedisiplinan petugas pelayanan,
Tanggung jawab petugas pelayanan, Kemampuan petugas pelayanan, Kecepatan
pelayanan, Keadilan mendapatkan pelayanan, Kesopanan dan keramahan petugas
pelayanan, Kewajaran biaya pelayanan, Kepastian biaya pelayanan, Kepastian jadual
pelayanan, Kenyamanan lingkungan dan Keamanan pelayanan; setiap unsur pelayanan
tersebut memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

     Bobot nilai rata-rata            Jumlah bobot        1
                                =                     = 14      = 0,071
     Tertimbang                       Jumlah unsur


Maka berdasarkan perhitungan tersebut dapat diperoleh hasil peringkat kepuasan
masyarakat terhadap kepuasan pelayanan di kecamatan Gedong Tatasnssebagai berikut :
                                        Tabel 5.
                   Jenis Pelayanan Publik yang diminta Masyarakat

       No              INDIKATOR PENILAIAN                     NILAI
        1   Keadilan mendapatkan pelayanan                      73
        2   Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan           73
        3   Keamanan pelayanan                                 72,8
        4   Kemampuan petugas pelayanan                        71,8
        5   Tanggung jawab petugas pelayanan                   70,7
        6   Kejelasan petugas pelayanan                        69,3
        7   Kewajaran biaya pelayanan                          68,3
        8   Persyaratan pelayanan                               67
                                                                               23

        No                 INDIKATOR PENILAIAN                  NILAI
         9    Kepastian biaya pelayanan                          66,8
        10    Prosedur pelayanan                                 66,3
        11    Kenyamanan lingkungan                              66,3
        12    Kedisiplinan petugas pelayanan                     66,2
        13    Kepastian jadual pelayanan                          63
        14    Kecepatan pelayanan                                61,8



4.3. HASIL DAN PROSES PENYULUHAN / PENDAMPINGAN

Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan masyarakat dalam rangka pengabdian
“Optimalisasi Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Pelayanan Publik di Kabupaten
Pesawaran dilakukan pada Hari Rabu Tanggal 18 November 2009 bertempat di Balai
Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan. Susunan Acara dari kegiatan dimaksud adalah
:
    -   Pembukaan
    -   Sambutan Camat Gedong Tataan
    -   Pre Test Peserta
    -   Penyampaian Materi dari Narasumber :
             o Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan
                Gedong Tataan (oleh : Maulana Mukhlis, S.Sos. M.IP)
             o Pelayanan Publik dalam Era Desentralisasi (Oleh : Drs. R. Sigit
                Krisbintoro)
    -   Tanya Jawab
    -   Post Test
    -   Penutup
Secara umum, materi pertama menyampaikan tentang gambaran hasil survey yang
dilakukan di Kecamatan Gedong Tataan dalam rangka mengetahui potret pelayanan
Publio di Kecamatan Gedong Tataan selama ini. Melalui potret tersebut, unit pelayanan
dapat mengetahui input apa yang dibutuhkan, proses seperti apa yang perlu dijalankan,
output seperti apa yang ingin dicapai. Hal ini akan menstimulus keluarnya program-
program pelayanan Publio yang berkualitas. Dalam jangka panjang, pengukuran indeks
                                                                                  24

kepuasan masyarakat tersebut diharapkan dapat memacu unit pelayanan kecamatan (dan
juga pemerintah daerah) untuk dapat menciptakan unit pelayanan (daerah) yang
kompetitif dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dari hasil penilaian tersebut
selanjutnya dapat dilihat hasil pelayanan Publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah
di Kabupaten Pesawaran.




   Sedangkan materi kedua secara khusus menyampaikan tentang beberapa langkah
   yang harus dilakukan oleh aparatur kecamatan dalam rangka menjawab permasalahan
   yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan Publik. Karena dilihat dari sisi pola
   penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan antara
   lain:
   a. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur
       pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan
       tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi,
       maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.
   b. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada
       masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.
   c. Kurang accessible. Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari
       jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan
       pelayanan tersebut.
   d. Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya
       sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun
       pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan
       lain yang terkait.
   e. Birokratis. Pelayanan (khususnya pelayanan perijinan) pada umumnya dilakukan
       dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan
       penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan dengan penyelesaian
                                                                                    25

       masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan (front line staff) untuk dapat
       menyelesaikan masalah sangat kecil, dan dilain pihak kemungkinan masyarakat
       untuk bertemu dengan penanggungjawab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan
       masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan, juga sangat sulit. Akibatnya,
       berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan.
   f. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada umumnya
       aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/
       aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya,
       tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.
   g. Inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan
       perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan.



4.4. ANALISIS EVALUASI HASIL PENGABDIAN

Tindakan evaluasi yang dilakukan meliputi pemberian test kepada peserta pendampingan
yang dilakukan sebelum diberikan materi penyuluhan atau pre-test yang bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta sebelum diberikan materi
tentang peningkatan kinerja aparatur pemerintah ini. Evaluasi kedua dilakukan setelah
diberikan materi pendampingan yang bertujuan untuk melihat seberapa jauh peningkatan
pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah Kecamatan Gedong Tataan terhadap
prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.

Secara umum, pendampingan ini telah mampu memberikan kontribusi kepada aparatur
pemerintah yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran aparatur pemerintah
dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kesadaran tersebut khususnya pada adanya
indikator dan prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh aparatur pemerintah tersebut
dalam hal pelayanan publik di wilayahnya.

Dari nilai pre-test dapat dijelaskan bahwa rank nilai aparatur pemerintah (peserta) berada
pada kisaran 45 sampai dengan 75. Peserta yang mendapatkan nilai 45 sebanyak 3 orang
dan mendapatkan nilai tertinggi 75 hanya sebanyak 2 orang dari 39 peserta.
                                        Tabel 6.
                                              Peser

            Hasil Perhitungan Pre-Test dan Post-Test Peserta Pendampingan
                                                                           26

No   Aparatur   Nilai Pre-Test   Nilai Post-Test   Peningkatan     %

 1      A            60                90              30          50
 2      B            50                80              30          60
 3      C            75                90              15          20
 4      D            60                80              20          33
 5      E            65                80              15          23
 6      F            45                75              30          67
 7      G            65                80              15          23
 8      H            55                80              25          45
 9      I            45                80              35          78
10      J            55                75              20          36
11      K            65                85              20          31
12      L            60                85              25          42
13     M             55                85              30          55
14      N            45                80              35          78
15      O            60                90              30          50
16      P            70                90              20          29
17      Q            60                85              25          42
18      R            55                80              25          45
19      S            55                85              30          55
20      T            55                85              30          55
21      U            65                80              15          23
22      V            55                75              20          36
23     W             60                90              30          50
24      X            60                85              25          42
25      Y            60                85              25          42
26      Z            55                80              25          45
27     AA            55                85              30          55
28     AB            60                90              30          50
29     AC            75                85              10          13
30     AD            60                85              25          42
31     AE            60                85              25          42
32     AF            60                85              25          42
33     AG            65                85              20          31
34     AH            55                90              35          64
35     AI            50                90              40          80
36     AJ            50                90              40          80
37     AK            60                90              30          50
38     AL            55                85              30          55
39    AM             65                85              20          31
     Jumlah         2280              3285            1005       1786,12
                                                                              27

  No     Aparatur     Nilai Pre-Test   Nilai Post-Test   Peningkatan    %
                       Rata-Rata                           26 poin     46 %

Sementara jika melihat dari sisi pelaksanaan post test maka nilai peserta yakni para
aparatur pemerintah berkisar antara 75 sampai dengan 90. Distribusi peserta yang
memperoleh nilai 75 adalah 3 orang (7,7%), memeproleh jawaban 80 adalah 10 peserta
(25,5%), memperoleh nilai 85 sebanyak 16 orang (41%) dan memperoleh nilai 90
sebanyak 10 peserta (25,6%).

Apabila nilai hasil pelaksanaan pre-test dan post-test dikomparasikan maka diperoleh
gambaran komulatif yakni peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta sebesar
46%. Namun dari sisi keprilakukan, ternyata instrumen ini belum mampu memberikan
gambaran faktualnya karena keterbatasan waktu dan instrumen yang digunakan,
karenanya perlu dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat lanjutan dengan pola
yang lebih komprehensif di masa yang akan datang.




                                       BAB 5
                      KESIMPULAN DAN SARAN


5.1. KESIMPULAN

Walaupun di rasa belum sepenuhnya mencapai tujuan sesuai dengan yang ditetapkan,
namun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan kontribusi positif
bagi upaya meningkatkan pengetahuan dan dan kesadaran peserta (para aparatur
                                                                                 28

pemerintah) akan pentingnya melakukan reorientasi pelayanan publik dengan
meningkatkan kinerjanya. Hal ini didasarkan pada adanya tuntutan yang semakin besar
dari masyarakat agar mereka meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik dengan
memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik dikaitkan dengan adanya
pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Selain hal itu, seluruh kesimpulan yang didapatkan dari pengukuran indeks kepuasan
masyarakat memang belum tentu dapat dijadikan dasar pijakan tentang legitimasi dan
validitas yang diharapkan karena jumlah responden yang dijadikan sampel dalam
penyusunan indeks kepuasan masyarakat ini hanya sebagian kecil dari ribuan masyarakat
Gedong Tataan lainnya yang pernah meminta dan memperoleh pelayanan dari kecamatan
Gedong Tataan ini. Artinya, pada kondisi sebenarnya (riil) bisa jadi kondisinya lebih
baik dari hasil penyusunan IKM ini, atau bahkan mungkin lebih buruk dari apa yang
dihasilkan dari pengukuran ini. Artinya, penyusunan IKM ini perlu dilihat sebagai upaya
terapi psikologis bagi pelayanan yang ada di kecamatan, sehingga kinerja pelayanan
publik tersebut dapat diarahkan untuk mencapai kondisi yang jauh lebih baik dari apa
yang telah ada saat ini di Kecamatan Gedong Tataan.



5.2. SARAN

Didasari oleh harapan bahwa pengukuran ini akan berdampak positif dalam rangka
upaya-upaya perbaikan dari pemerintahan kecamatan sebagai unit pelayanan dalam
memberikan pelayanan publik, maka beberapa saran yang bisa diberikan adalah :
-   Perlu adanya aksi kolektif dari para aparatur pemerintah untuk segera melakukan
    gerakan pemanfaatan model dan prinsip-prinsip dasar pelayanan publik dalam rangka
    pelayanan publik di Kabupaten Pesawaran.
-   Pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini perlu dilakukan secara kontinyu
    sehingga akan diperoleh gambaran tentang hasil perbaikan dari unit kecamatan
    tersebut. Penyusunan IKM secara kontinyu dan periodik juga akan menjadi salah satu
    indikator dari meningkat atau menurunnya kualitas pelayanan dari kecamatan atau
    unit pelayanan lainnya yang diperoleh dari hasil perbandingan dengan hasil IKM
    periode pada sebelumnya.
-   Di samping itu, untuk menjadikan pendapat dan penilaian masyarakat pengguna
    layanan kecamatan yang akan menghasilkan IKM lebih objektif, maka dipandang
                                                                                     29

    perlu untuk menetapkan secara khusus standar pelayanan minimal dari masing-
    masing jenis pelayanan yang dinilai oleh masyarakat. Hal tersebut akan menjadikan
    subyektifitas penilaian masyarakat dari setiap kecamatan dan SKPD lain ke depan
    dapat diminimalkan karena dasar penilaian yang dijadikan acuan adalah standar.
-   Perlu adanya pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang kontinyu di suatu
    tempat (misalnya desa di wilayah Kecamatan Gedong Tataan) sampai didapatkan
    gambaran yang signifikan tentang ketercapaian kegiatan pengabdian yang dilakukan.
                                                                                30



                           DAFTAR PUSTAKA

Aparatur Negara, Kementerian. 2003. “Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003
        tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. Jakarta

Aparatur Negara, Kementerian. 2003. “Keputusan Menpan No. 25 Tahun 2003
        tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam
        Pelayanan Publik pada Instansi pemerintah”. Jakarta

Arikunto, Suharsimi. 1996 (cetakan kesepuluh). “Prosedur Penelitian, Suatu
        pendekatan Praktek”. Rineka Cipta. Jakarta.

Mukhlis, Maulana, dkk. 2009. ”Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan
        Publik di Kecamatan Gedong Tataan”, Universitas Lampung. Bandar
        Lampung.

Nawawi, Hadari. 1993. “Metode Penelitian Bidang Sosial”. Gadjah Mada University
       Press. Yogyakarta.

Santosa, Pandji. 2008. ”Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance” .
         Aditama. Bandung

Winarno, Budi. 2002. ”Teori dan Proses Kebijakan Publik”. Med Press. Jakarta.
                                                                               31


Lampiran : 1

                        TIM PELAKSANA KEGIATAN


 1. Ketua Tim Pelaksana

 Nama                     :   Drs. R. Sigit Krisbintoro
 NIP                      :   131 815 748
 Tempat/tanggal lahir     :   Karawang/18 Desember 1961
 Pangkat                  :   III D
 Jabatan                  :   Lektor
 Fakultas/jurusan         :   ISIP / Ilmu Pemerintahan
 Alokasi Waktu            :   90 Menit

 Riwayat Pendidikan
 1988 Unpad               :   Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjajaran,
                              Bandung

 Hasil Penelitian
 2008                     :   Evaluasi Pilkada di Provinsi Lampung
 2008                     :   Sikap dan Prilaku Pemilih di Provinsi Lampung
 2008                     :   Peran dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota
                              dalam Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan
                              di Provinsi Lampung

 2. Anggota

 Nama                     :   Maulana Mukhlis, S.Sos. M.IP
 NIP                      :   19780430 200812 1 001
 Tempat/tanggal lahir     :   Lampung Timur/ 30 April 1978
 Golongan                 :   III a
 Jabatan                  :   Asisten Ahli
 Fakultas/jurusan         :   ISIP / Ilmu Pemerintahan
 Alokasi Waktu            :   120 menit

 Riwayat Pendidikan
 Tahun 2001               :   Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas
                              Lampung
 Tahun 2009               :   Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas
                              Lampung


 Hasil Penelitian
 Tahun 2003               :   Analisis Pemetaan Kemiskinan Partisipatif Kota
                              Bandar Lampung
                                                                32

Tahun 2003   :   Kajian Kebijakan Publik dalam Penataan Kawasan
                 Pantai Kota Bandar Lampung menuju Bandar
                 Lampung Eco-City
Tahun 2004   :   Penyusunan Model Program Partisipatif
                 Pengentasan Kemiskinan Kota Bandar Lampung
Tahun 2004   :   Penyusunan RPJM Urban Sector Development
                 Reform Programme (USDRP) Kota Bandar
                 Lampung
Tahun 2004   :   Kajian Pengembangan Kelembagaan Pemerintah
                 Kota dalam Mendukung Capacity Building in
                 Urban Infrastructure Management (CBUIM)
Tahun 2005   :   Kajian Pengembangan Tata Pemerintahan yang
                 Baik di Kota Bandar Lampung
Tahun 2005   :   Pendmapingan Masyarakat dalam Pelaksanaan
                 Pembangunan Kawasan Kumuh di Lampung Timur
Tahun 2006   :   Kajian Kebutuhan Program Penanganan
                 Kemiskinan, Kecacatan, Keterlantaran dan
                 Ketunaan Sosial
Tahun 2006   :   Penyusunan Model Partisipasi Masyarakat dalam
                 Pengelolaan Sanitasi Umum Berbasis Masyarakat
                 di Kota Bandar Lampung
Tahun 2006   :   Penyusunan RPJM Kelurahan di Kota Bandar
                 Lampung berbasis Partisipasi Masyarakat
Tahun 2007   :   Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
                 Pelayanan Publik di Kecamatan – Kota Bandar
                 Lampung
Tahun 2007   :   Kajian Pengembangan Komunitas Daerah
                 Tertinggal pada Pulau-Pulau Terpencil di Provinsi
                 Lampung
Tahun 2007   :   Tinjauan Umum Pemekaran Kabupaten Lampung
                 Tengah
Tahun 2008   :   Kajian Pengembangan Desa Mandiri Energi di
                 Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2008   :   Analisis dukungan Sosial Budaya Masyarakat
                 Kecamatan Natar terhadap Kebijakan
                 Pembangunan Kota Baru Lampung
Tahun 2008   :   Analisis Kebutuhan Infrastruktur Kecamatan Natar
                 dalam Mendukung Pemindahan Pusat Pemerintahan
                 Provinsi Lampung
Tahun 2008   :   Kajian Lokasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin
                 di Provinsi Lampung
Tahun 2008   :   Kajian Kebijakan Publik dalam Penyusunan
                 Masterplan Pengembangan Pendidikan Kota Metro
Tahun 2008   :   Kajian Pengembangan Komunitas Daerah Terpencil
                 & Tertinggal pada Kawasan Sekitar Industri di
                 Kabupaten Tulang Bawang
                                                                       33


Lampiran : 2



                    LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN



                               Harga Satuan
 No              Uraian                       Volume       Jumlah
                                   (Rp)


  1    Transport Survey             50.000,- 21 desa     1.050.000,-
  2    Foto Copy Makalah               150,- 1400 lbr      210.000,-
  3    Snack Peserta                  7.500,- 50 orang     375.000,-
  4    Transportasi Tim            400.000,- 3 orang     1.200.000,-
  5    Dokumentasi                 275.000,- 1 kali        275.000,-
  6    Penggandaan Laporan          50.000,- 7 buku        350.000,-
  7    CD Laporan                   10.000,- 4 buah         40.000,-
                JUMLAH                                   3.500.000,-
                                                      34


Lampiran : 5

                   FOTO-FOTO KEGIATAN
               LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

								
To top