Docstoc

KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING

Document Sample
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING Powered By Docstoc
					                                                                                 1


KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING
           DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)




                               Penulisan Hukum

                                   (Skripsi)



                          Disusun dan Diajukan untuk

 Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum pada
              Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta




                                     Oleh



                               AS-SAYDAH PUTRI

                                NIM. E1105048
                                                                     2




                         FAKULTAS HUKUM

                    UNIVERSITAS SEBELAS MARET

                            SURAKARTA

                                2010




                  PERSETUJUAN PEMBIMBING




                      Penulisan Hukum (Skripsi)




KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH
                      ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)
                                3


       Disusun Oleh :



     AS-SAYDAH PUTRI

      NIM. E.1105048




Disetujui untuk Dipertahankan




     Dosen Pembimbing




(PIUS TRI WAHYUDI, S.H. Msi.)

 NIP. 19560212 1985031004
                                                                                        4




                            PENGESAHAN PENGUJI




                              Penulisan Hukum (Skripsi)



   KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH
                         ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)



                                   Disusun Oleh :



                                 AS-SAYDAH PUTRI

                                  NIM. E.1105048




Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum
                         Universitas Sebelas Maret Surakarta

                                       pada:
                                                                                     5


            Hari              : Kamis

            Tanggal           : 15 April 2010




                              TIM PENGUJI



1. Purwono SR., S.H..           : __

        Ketua



2. Lego Karjoko, S.H., M.H.     : ....................................

        Sekretaris



3. Pius Triwahyudi, S.H., M.Si. : _        .......................................

        Anggota




                            MENGETAHUI

                                Dekan,




                     (Moh. Jamin, S.H., M.Hum.)

                     NIP. 19610930 1986011001
                                                                                     6




                                    PERNYATAAN




                              Nama      : AS-SAYDAH PUTRI

                              NIM       : E1105048




Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : “Kajian
Yuridis Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY)” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan
hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila
dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima
sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh
dari penulisan hukum (skripsi) ini.




                                             Surakarta, 15 April 2010
                                    7


          yang membuat pernyataan




              AS-SAYDAH PUTRI

            NIM. E1105048




ABSTRAK
                                                                                      8


As-saydah Putri, NIM E.1105048, KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA ASING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY). Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta.



         Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan prosedur penempatan tenaga
keja asing di DIY sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
efisiensi mengenai prosedur penempatan tenaga kerja aing di DIY. Penelitian hukum ini
merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Jenis data yang
digunakan berupa data sekunder. Sumber data dari bahan hukum primer, sekunder, dan
bahan non-hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan study kepustakaan. Teknik
analisis data menggunakan silogisme deduktif dengan metode interpretasi gramatikal atau
interpretasi bahasa.

        Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja
merupakan salah satu unsur penunjang yang mempunyai peran yang sangat penting bagi
keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini kebijaksanaan ketenagakerjaan dalam program
pembangunan selalu diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin di
berbagai bidang usaha yang diimbangi dengan peningkatan mutu dan peningkatan
perlindungan terhadap tenaga kerja. Hal ini berlaku pada semua bidang kerja dan bersifat
menyeluruh pada semua sektor. Selain karena kekurangmampuan dalam menyediakan
tenaga kerja yang berkualitas, faktor lain yang menyebabkan perusahaan-perusahaan
Indonesia mempekerjakan tenaga kerja asing antara lain meningkatnya hubungan ekonomi
dengan negara-negara lain dan adanya kepercayaan dari pemilik modal asing untuk
mengembangkan usahanya di Indonesia.

         Dalam kaitannya dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, pada tahun
1958 Pemerintah menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang
penempatan Tenaga Kerja Asing yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 8
Tahun 1958. Undang-undang ini menentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi
oleh tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, antara lain, prosedur perizinan
penggunaan tenaga kerja asing, pengawasan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia,
kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang mempekerjakan tenaga
kerja asing di Indonesia, dan sebagainya



Kata Kunci : prosedur penempatan tenaga keja asing di DIY, peraturan perundang-
               undangan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 dan
               Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.
                                                                                           9




                                  ABSTRACT




As-saydah Putri, NIM E.1105048, Juridical IMPLEMENTATION REVIEW PLACEMENT OF
FOREIGN LABOR IN YOGYAKARTA SPECIAL REGION (DIY). Eleven University Law School in
March of Surakarta.



        This research study and answer the problem of procedure for the placement of
foreign crimes in DIY is in conformity with laws and regulations in force, and the efficiency
of job placement procedures aing in DIY. Legal research is a normative or doctrinal legal
research that is prescriptive approach of legislation (statute approach). Types of data used
in the form of secondary data. Source data from primary legal materials, secondary, and
non-legal materials. Data collection techniques using literature study. Analysis using
deductive syllogism with gram atical interpretation method or interpretation of the
language.

        In the framework of the implementation of national development, the workforce is
one of the supporting elements that have a crucial role for successful development. In this
case the employment policy in the development program expected to be on as much as
possible the creation of employment opportunities in various business fields offset by
improved quality and increased protection against labor. This applies to all areas of
comprehensive employment and in all sectors. In addition to its weakness in providing a
quality workforce, other factors that led to Indonesian companies employing foreign
workers, among others, the increasing economic ties with other countries and lack of trust
from foreign capital owners to develop their business in Indonesia.

        In connection with the use of foreign workers in Indonesia, in 1958 the
Government declared the entry into force of Law No. 3 Year 1958 concerning Foreign
Manpower placement enacted in the State Gazette No. 8 of 1958. This law determines the
requirements that must be met by foreign workers who work in Indonesia, among others,
licensing procedures using foreign labor, supervision of foreign workers who work in
                                                                                       10


Indonesia, the obligations to be met by employers who hire workers foreigners working in
Indonesia, etc.



Keywords: procedures for the placement of foreign crimes in DIY, laws and regulations that
apply such as Law No. 3 Year 1958 and Law No. 13 Year 2003.




                                    KATA PENGANTAR




Dengan menyebut asma Allah, SWT. Yang Maha Pengasih dan Penyayang serta diiringi rasa
syukur kehadirat Ilahi Rabbi, penulisan hukum (skripsi) yang berjudul ”KAJIAN YURIDIS
PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(DIY)”, dapat penulis selesaikan.

        Penulisan hukum ini dapat membahas tentang permasalahan kesesuaian prosedur
pelaksanaan penempatan tenaga kerja asing di yogyakarta dengan peraturan Perundang-
undangan Ketenagakerjaan. Penulis yakin bahwa penulisan hukum ini tidak akan selesai
tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis
                                                                                     11


ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu,
terutama kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas
   Maret Surakarta yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk menyusun penulisan
   hukum ini.
2. Bapak Harjono,S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Non Reguler terima kasih atas royalitas,
   dedikasinya terhadap Mahasiswa Non Reguler dan telah menjadi Ayah bagi kami
   Mahasiswa Non Reguler.
3. Bapak Pius Tri Wahyudi, S.H., Msi. selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan
   masukan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Gayatri Dyah Suprobowati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik atas
   nasehat yang berguna selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas
   Maret Surakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah
   memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada Penulis
   sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis
   amalkan dalam kehidupan masa depan.
6. Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Untuk Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Terima kasih untuk Papa dan Mama terkasih yang selalu memberikan kasih sayang
   tulus, nasehat yang sangat berarti, tak lupa marah-marah padaku setiap hari untuk
   mengingatkanku. Setiap doa-doa mereka bagiku yang penuh limpahan berkah Allah
   SWT yang selalu menaungi setiap langkahku (semoga Allah selalu melimpahkan rahmat
   dan menghadiahkan surga kepada keduanya). Untuk Jagoan Kecil ku Buana Kumoro Jati
   yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan juga dukungan untukku walau
   jarak memisahkan kami.
9. Untuk seluruh keluargaku, terimakasih atas doa dan dukungannya yang selalu
   memberikan semangat dan arti tersendiri.
10. Untuk kasih yang selalu bersetia dan menemani hari-hari ku saat suka ataupun duka.
   Terima kasih untuk kasih sayang yang tulus serta senyuman-senyuman hangat sebagai
                                                                                         12


   penyemangat hari-hari ku. Terima kasih karena sudah menjadi baik. Engkaulah malaikat
   hidupku Die. BaweLqu yang ku cinta. (Luvly KeyDie 29.06.09)
11. Untuk kasih yang terdahulu. Terima kasih karena pernah hadir dikehidupanku
   walaupun sesaat tetapi kasih kalian masih bersemayam dikehidupanku. Engkaulah
   Prima Mahanti dan Annisa Hara Tamaya. Matahari dan Bintang KeciLku.
12. Untuk sahabat-sahabat ku, Livia Eka yani, Okta, Rindang, Veni, Mas Adi Baskoro beserta
   pacar, Mirawati Tongko, Juli Arisma, Intan Mila Arifah, EL, Kesya, Ndy, Gita, Evit, Tati,
   Gank Goss, Bebek, Bendot, Oli, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu
   persatu karena terlalu banyak. Terima kasih selama ini sudah sering membantu dan
   memberi motivasi yang positif sehingga terselesaikannya skripsi ini. Dan teman-teman
   kuliahku semuanya terima kasih untuk waktu yang penuh kenangan di Fakultas Hukum
   Universitas Sebelas Maret Surakarta.
13. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu
   penyusunan penulisan hukum ini.



       Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan,
untuk itu penulis merasa perlu untuk menerima kritik dan saran yang membangun sehingga
dapat memperjelas isi penulisan hukum ini. Semoga Allah, Swt meridhoi semuanya dan
mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua,
terutama bagi Penulis, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum. Amin ya
Robbal ‘alamin.




                                                          Surakarta, 15 April 2010




                                                                         Penulis
                  13




As-Saydah Putri
                                                                                                                                        14




                                                             DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL .........................................................................................................           i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................................                               ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .............................................................................                          iii

HALAMAN PERNYATAAN .............................................................................................                  iv

ABSTRAK........................................................................................................................   v

ABSTRAK INGGRIS.........................................................................................................          vi

KATA PENGANTAR ........................................................................................................           vii

DAFTAR ISI.....................................................................................................................   x

BAB I           : PENDAHULUAN.........................................................................................            1

                    A. Latar Belakang Masalah ...................................................................                 1
                    B. Perumusan Masalah ........................................................................                 5
                    C. Tujuan Penelitian .............................................................................            5
                    D. Manfaat Penelitian...........................................................................              6
                    E. Metode Penelitian ...........................................................................              7
                    F. Sistematika Skripsi ...........................................................................            10
BAB II          : TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................              11

                   A. Kerangka Teori...................................................................................           11
                         1. Tinjauan Umum Mengenai Penggunaan Tenaga Kerja

                         Asing di Indonesia                    ...........................................................        11
                                                                                                                                   15


                         a. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja Antara Pekerja

                             dan Pengusaha ...........................................................................        11

                         b. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja ................................................                  13

                         c. Prosedur Pemberian Izin Kerja Bagi Tenaga

                          Kerja Asing .....................................................................................   16

                     d. Syarat-syarat Untuk Memperkerjakan Tenaga

                          Kerja Asing..................................................................... ......... 21

                     e. Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing ................... .........                                23




                          f. Pengawasan Terhadap Penggunaan Tenaga

                         Kerja Asing Pendatang................................................ ............... ..             25

                B. Kerangka Pemikiran ..........................................................................              29
BAB III       : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................................                           31

                         Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Asing di Beberapa

                         Perusahaan di Kota Yogyakarta.......................................... 31

                                      A. Penempatan Tenaga Kerja Asing Domestik...... 31
                                      B.     Penempatan Tenaga Kerja Asing Pendatang....... 36
BAB IV        : PENUTUP ..................................................................................................    42

                A. Kesimpulan............................................................................... . 42
                B. Saran.......................................................................................... 42
DAFTAR PUSTAKA...................................................................................... ...... .. 44

LAMPIRAN
              16




   BAB I
PENDAHULUAN
                                                                          17


                      A. Latar Belakang Masalah
       Pembangunan nasional adalah semua kegiatan untuk tercapainya
pembaharuan ke arah yang lebih baik, dan untuk menciptakan masyarakat adil
dan makmur. Pada hakekatnya pembangunan nasional merupakan pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya.
       Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja
merupakan salah satu unsur penunjang yang mempunyai peran yang sangat
penting bagi keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini kebijaksanaan
ketenagakerjaan dalam program pembangunan selalu diusahakan pada
terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin di berbagai bidang usaha yang
diimbangi dengan peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap
tenaga kerja. Hal ini berlaku pada semua bidang kerja dan bersifat menyeluruh
pada semua sektor.
       Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah :
       Setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan
       melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna
       menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.


       Dari dulu sampai sekarang masalah ketenagakerjaan pada dasarnya ada
dua, yaitu masalah kesempatan kerja dan masalah kualitas tenaga kerja.
      Masalah imigrasi juga mempengaruhi adanya tenaga kerja asing di
Indonesia. Pada hakekatnya migrasi penduduk merupakan refleksi perbedaan
pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu
daerah dengan daerah lain. Penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhannya
kurang akan bergerak menuju ke daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan
yang lebih tinggi. Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (push factor) suatu
wilayah dan daya tarik (pull factor) wilayah lainnya. Daya dorong wilayah
menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak
tersedia sumberdaya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan bagi
                                                                           18


penduduknya. Pada umumnya, hal ini tidak lepas dari persoalan kemiskinan dan
pengangguran yang terjadi di wilayah tersebut. Sedangkan daya tarik wilayah
adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas
dan sumber-sumber penghidupan bagi penduduk, baik penduduk di wilayah itu
sendiri maupun penduduk di sekitarnya dan daerah-daerah lain. Penduduk
wilayah sekitarnya dan daerah-daerah lain yang merasa tertarik dengan daerah
tersebut kemudian bermigrasi dalam rangka meningkatkan taraf hidup.


       Pada dasarnya ada dua pengelompokan faktor-faktor yang menyebabkan
seseorang melakukan migrasi, yaitu faktor pendorong (push factor) dan faktor
penarik (pull factor).

       Faktor-faktor pendorong (push factor) antara lain adalah:

        · Makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya
           daya dukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang-barang
           tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil
           tambang, kayu, atau bahan dari pertanian.
        · Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal (misalnya tanah
           untuk pertanian di wilayah perdesaan yang makin menyempit).
        · Adanya tekanan-tekanan seperti politik, agama, dan suku, sehingga
           mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal.
        · Alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan.
        · Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim
           kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.

        Faktor-faktor penarik (pull factor) antara lain adalah:

        · Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaikan
           taraf hidup.

        · Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
        · Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan,
           misalnya iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas publik
                                                                              19


             lainnya.
         · Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat
             kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang daerah lain untuk
             bermukim di kota besar.

       Dualisme ketenagakerjaan di Indonesia biasanya ditandai dengan dua
masalah dasar. Pertama, terjadinya kelebihan tenaga kerja kasar, tenaga non-ahli
yang tingkat pendidikannya rendah. Kedua, sedikit atau terbatasnya persediaan
atau permintaan tenaga ahli. Biasanya untuk posisi yang demikian ini selalu
diduduki pekerja yang memiliki tingkat pendidikannya tinggi. Implikasinya
adalah, banyak tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia (import
tenaga kerja), sementara di sisi lain Indonesia banyak mengirim tenaga kerja
kasar ke luar negeri yang jumlahnya sangat besar jika dibandingkan dengan
jumlah TKA di Indonesia.
         Laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi mengakibatkan
jumlah angkatan kerja setiap Tahunnya semakin meningkat, sedangkan
kesempatan kerja yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan kerja sesuai
dengan     jumlah       pencari   kerja   yang   ada.   Hal   ini   mengakibatkan
ketidakseimbangan antara besarnya jumlah penduduk yang membutuhkan
pekerjaan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Apalagi sekarang ini
ditambah dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan
hubungan kerja dari perusahaan tempatnya bekerja. Adanya masalah
kekurangan kesempatan kerja ini membuat banyak terjadi pengangguran di
Indonesia.
         Di lain pihak ditinjau dari segi mutu tenaga kerjanya, tenaga kerja
Indonesia dapat dikatakan belum mempunyai keunggulan kompetitif jika
dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia. Keunggulan kompetitif yang
dimaksud di sini adalah keunggulan dalam hal penguasaan teknologi. Padahal di
tengah kemajuan dunia yang sangat pesat sekarang ini tenaga kerja dituntut
lebih menguasai teknologi. Dengan adanya masalah seperti ini membuat bangsa
Indonesia kadang-kadang masih belum dapat memenuhi sendiri kebutuhan
                                                                            20


tenaga kerja yang menguasai teknologi, padahal ditinjau    dari segi kuantitas,
Indonesia mempunyai banyak tenaga kerja.
       Pada dasarnya jumlah angkatan kerja yang ada pada suatu negara dapat
menjadi modal dasar pembangunan yang efektif jika dibina dan dikerahkan
sebagai tenaga kerja yang produktif. Namun sehubungan dengan banyaknya
tenaga kerja Indonesia yang tidak atau kurang memiliki keahlian, keterampilan
dan kemampuan menguasai teknologi, maka banyak perusahaan di Indonesia
yang terpaksa menggunakan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing banyak
dipekerjakan dalam bidang teknik, pengelolaan bahan-bahan tambang,
elektronika, dan manajemen.
       Selain karena kekurangmampuan dalam menyediakan tenaga kerja yang
berkualitas, faktor lain yang menyebabkan perusahaan-perusahaan Indonesia
mempekerjakan tenaga kerja asing antara lain meningkatnya hubungan ekonomi
dengan negara-negara lain dan adanya kepercayaan dari pemilik modal asing
untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Biasanya para pemilik modal
asing ini selain menanamkan modalnya juga menyertakan tenaga kerjanya.
       Dalam hal ini bagi tenaga kerja asli Indonesia seharusnya mampu
memanfaatkan kedatangan tenaga-tenaga kerja asing itu untuk menimba ilmu
pengetahuan sebanyak-banyaknya dan mengalihkan teknologi yang mereka
kuasai, sehingga dalam jangka panjang ketergantungan terhadap penggunaan
tenaga kerja asing sedikit demi sedikit dapat dikurangi dan akhirnya Indonesia
mampu mencukupi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dari dalam negeri.
       Dalam kaitannya dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia,
Pemerintah menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang penempatan Tenaga Kerja Asing. Undang-undang ini menentukan
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing yang
bekerja di Indonesia, antara lain, prosedur perizinan penggunaan tenaga kerja
asing, pengawasan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, kewajiban-
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang mempekerjakan tenaga
kerja asing di Indonesia, dan sebagainya.
                                                                           21


       Dengan adanya Undang-undang ini diharapkan bahwa penempatan
tenaga kerja asing di Indonesia dapat berjalan tertib dan teratur serta dapat
memberikan manfaat yang maksimal bagi tenaga kerja Indonesia.
       Dalam kaitannya dengan keberadaan Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 ini membuat Penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian
yang hasilnya akan disusun dalam bentuk skripsi berjudul :
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
ASING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY).


                         B. Perumusan Masalah
       Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penempatan
Tenaga Kerja Asing dimuat ketentuan pokok mengenai izin mempekerjakan
tenaga kerja asing dan sanksinya jika terjadi pelanggaran terhadap undang-
undang tersebut. Undang-undang ini berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang
mempekerjakan tenaga kerja asing dalam suatu hubungan kerja.
       Dengan adanya penggunaan tenaga kerja asing tersebut, maka
permasalahan yang timbul adalah :
  1. Apakah prosedur penempatan tenaga kerja asing di DIY sudah sesuai
      dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?


                          C. Tujuan Penelitian
          Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan
  data yang akurat, sehingga dapat memberi manfaat dan mampu
  menyelesaikan maalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mempunyai
  ytujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut :
      1. Tujuan Obyektif
          a. Untuk mengetahui pelaksanaan penempatan tenaga kerja asing di
              Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
              yang berlaku.
          b. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penempatan tenaga kerja
              asing di Yogyakarta sudah efisien.
                                                                             22




       2. Tujuan Subyektif
           a. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam penelitian
               hukum pada khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara.
           b. Memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana
               dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas
               Maret.


                              D. Manfaat Penelitian
       Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan
yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan
menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan
dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
           1. Manfaat Teoritis
               a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan
                   pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada
                   umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya.
               b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
                   refrensi dibidang karya ilmiah, serta bahan masukan bagi
                   penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.


           2. Manfaat Praktis
               a. Memberi jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok
                   bahasan dalam penelitian ini, yaitu apakah prosedur
                   penempatan tenaga keja asing di DIY sudah sesuai dengan
                   peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah
                   efisien.
               b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola piker dinamis dan
                   mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di
                   Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
                                                                          23


                              E. Metode Penelitian

       Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan
pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari
satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya,
mengadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hokum tersebu,
serta mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang
timbul didalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2006: 43)
Metode dalam penulisan ini dapat diperinci sebagai berikut :
       Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam
menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu
permasalahan yang akan dibahas, di mana metode penelitian merupakan cara
yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan
jenis yang akan dihadapi.
       Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
   1. Jenis Penelitian
       Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum hukum doktrinal/normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum
sebagai norma (hukum positif dalam sistem perundang-undangan, Putusan
Pengadilan, Asas Keadilan).


   2. Sifat Penelitian
       Penelitian ini bersifat perskriptif yaitu dilakukan untuk menghasilkan
argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan
masalah yang dihadapi. Jawaban yang diharapkan dalam penelitian yang
bersifat preskriptif adalah right, appropriate, inappropriate atau wrong.
Dapat dikatakan hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah
mengandung nilai (Peter Mahmud, 2005 : 35).


   3. Pendekatan Penelitian
                                                                        24


       Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua
Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan
hukum yang sedang diteliti. Pendekatan Undang-undang ini akan membuka
kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan
kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya.
Hasil dari telaah itu merupakan suatu argument untuk memecahkan
permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud,2005 : 97).


   4. Jenis Data
       Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa jenis
data sekunder. Data sekunder yaitu informasi hasil menelaah dokumen
penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan
seperti buku-buku, literatur, koran, jurnal maupun arsip-arsip yang
berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.


   5. Sumber Data
       Sumber data sekunder adalah data yang tidak secara langsung
memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber terdiri dari :
   a. Bahan hukum primer yang berupa :
            1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
            2) Undang-undang No.3 Tahun 1958 Tentang Penempatan
                Tenaga Kerja Asing,
            3) Undang-undang          No.13     Tahun    2003      Tentang
                Ketenagakerjaan,
            4) Undang-undang No.18 Tahun 1956 Tentang Persetujuan
                Konvensi Buruh Internasional,
            5) Undang-undang No.23 Tahun 1984 Tentang Pengawaan
                Perburuhan,
            6) Keputusan Presiden No.23 Tahun 1974 Tentang Pembatasan
                Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang,
                                                                        25


            7) Keputusan     Menteri Tenaga     Kerja Transmigrasi     dan
                Koperasi No.105 Tahun 1977.


   b. Bahan hukum sekunder yang berupa keterangan/ informasi, arsip dan
       dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam
       penelitian ini, yakni yang berkaitan dengan pelaksanaan penempatan
       tenaga kerja asing di Daerah Istimewa Yogyakarta .


   c. Bahan hukum tersier atau bahan non hukum, yaitu bahan yang
       memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum
       primer dan sekunder, misalnya bahan media dari internet, kamus dan
       sebagainya (Peter Mahmud, 2005 : 142-163).



   6. Teknik pengumpulan data
       Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan
data dari salah satu atau beberapa sumber data yang dientukan, agar
memperoleh data-data yang lengkap dan relevan maka penulis menggunakan
teknik pengumpulan data studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku
literatur dan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan tenaga
kerja asing di Indonesia, dan juga laporan-laporan dari Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) dan Departemen Tenaga Kerja di Yogyakarta.




   7. Teknik Analisis Data
       Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian hukum ini, dengan
mendeduksi yang berarti menarik kesimpulan atau menderivasi. Maka
digunakanlah silogisme deduktif dengan metode interpretasi atau penafsiran.
                                                                           26


Dan interpretasi yang digunakan adalah Interpretasi bahasa (gramatikal),
yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan
bahasa sehari-hari. Jadi, untuk mengetahui makna ketentuan Undang-
Undang, maka ketentuan Undang-Undang itu ditafsirkan atau dijelaskan
dengan     menguraikannya    menurut      bahasa   umum   sehari-hari   (Peter
Mahmud,2005 : 57).


                      F. Sistematika Penulisan
         Pada Bab I Pendahuluan, diuraikan pendahuluan yang berisi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
metode penelitian, sistematika skripsi.
         Pada Bab II Tinjauan Pustaka, diuraikan kerangka teori dan kerangka
pemikiran dengan penjelasannya. Pada kerangka teori diuraikan yaitu
pertama     tinjauan umum mengenai penggunaan tenaga kerja asing di
Indonesia yang dirinci menjadi enam yaitu hubungan kerja dan perjanjian
kerja antara pekerja dan pengusaha, bentuk dan isi perjanjian kerja, prosedur
pemberian izin kerja bagi tenaga kerja asing, syarat-syarat untuk
mempekerjakan tenaga kerja asing, pembatasan penggunaan tenaga kerja
asing, pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing pendatang.
         Pada Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dibahas dan dijawab
tentang prosedur perizinan penggunaan tenaga kerja asing di yogyakarta.
         Pada Bab IV Simpulan Dan Saran, diuraikan kesimpulan dari jawaban
permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek penelitian, yaitu berkaitan
dengan prosedur penempatan tenaga kerja asing di yogjakarta dan peraturan
perundang-undangan mengenai prosedur penempatan tenaga kerja asing
diyogjakarta. Selain itu akan diuraikan juga saran-saran yang dapat
bermanfaat bagi Penulis dan Pengusaha sendiri dalam ke depannya.
                              BAB II
                       TINJAUAN PUSTAKA
                         A. Kerangka Teori
                                                                                    27


1. Tinjauan Umum Mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

  a. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja Antara Pekerja dan Pengusaha

             Suatu hubungan kerja bersumber pada perjanjian kerja yang disepakati
      oleh pihak-pihak yang terkait. Menurut Sendjun H. Manullang, hubungan kerja
      adalah “Suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang timbul dari
      perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu yang tertentu maupun untuk waktu
      yang tak tertentu” (Sendjun H. Manullang. 1995 : 63).
             Di lain pihak menurut Prof. Imam Soepomo, S.H. seperti yang
      dituliskannya dalam bukunya Pengantar Hukum Perburuhan, hubungan kerja
      adalah (Imam Soepomo. 1976 : 5) :


             Hubungan antara buruh dengan majikan, yang terjadi setelah diadakan
             perjanjian kerja antara buruh dengan majikan, di mana buruh
             menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan
             menerima upah dan di mana majikan menyatakan kesanggupannya untuk
             mempekerjakan dengan membayar upah.


             Hubungan kerja disebut juga hubungan perburuhan atau hubungan
      industri. Ada beberapa istilah mengenai hubungan kerja ini :
      1) Labour relations
      2) Labour management relations
      3) Industrial relations
             Sebuah hubungan kerja bersumber pada perjanjian kerja. Di dalam Pasal
      160 huruf a KUH Perdata, perjanjian kerja dirumuskan sebagai “Suatu
      perjanjian dimana pihak yang satu yaitu buruh, mengikatkan dirinya untuk
      bekerja pada pihak lainnya yaitu majikan untuk selama waktu tertentu dengan
      menerima upah.
             Dari rumusan di atas dapat diuraikan bahwa perjanjian kerja adalah :
                                                                            28


1) Perjanjian antara seorang pekerja (buruh) dengan pengusaha untuk
    melakukan suatu pekerjaan.
    Di sini berlaku ketentuan bahwa pekerja itu sendiri yang harus melakukan
   pekerjaan tersebut dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain.
2) Dalam melakukan pekerjaan itu pekerja harus tunduk dan di bawah perintah
    pengusaha/pemberi kerja.
    Dengan demikian antara pekerja dan pengusaha terdapat hubungan antara
   yang memerintah dan yang diperintah.
3) Sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan, pekerja berhak atas upah
    yang wajib dibayar oleh pengusaha.
           Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa ada tiga unsur
yang menentukan adanya hubungan kerja, yaitu :
a. Adanya pekerjaan yang harus dilakukan.
b. Adanya perintah (bekerja atas perintah atasan/penguasaha).
c. Adanya upah.
           Tanpa adanya salah satu dari ketiga unsur di atas maka tidak ada
hubungan kerja. Hubungan kerja ini menunjukkan kedudukan kedua pihak yang
terlibat dalam perjanjian tersebut, yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak
dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak yaitu hak-hak dan kewajiban
pekerja terhadap pengusaha, serta hak-hak dan kewajiban pengusaha terhadap
pekerja.
           Selain itu dikenal pula adanya macam-macam hubungan lainnya antara
kedua belah pihak yang pada dasarnya melaksanakan pekerjaan sebagai balas
jasa, tetapi bukan merupakan hubungan kerja. Di dalam KUH Perdata ada dua
contoh yang diatur, yaitu :
   1) Hubungan antara seseorang yang melakukan satu atau beberapa pekerjaan
       tertentu dengan pihak lainnya, misalnya :
            a.   Hubungan antara seorang dokter dengan pasiennya.
            b.   Hubungan antara seorang pengacara dengan kliennya.
            c.   Hubungan antara seorang notaris dengan kliennya.
                                                                              29


                   Hubungan antara orang-orang di atas bukanlah hubungan kerja
                   karena tidak ada wewenang pada pihak pemberi pekerjaan untuk
                   memimpin dilakukannya pekerjaan itu oleh pihak penerima
                   pekerjaan, dan tidak adanya wewenang untuk memberi petunjuk
                   mengenai cara melakukan pekerjaan.
     2) Hubungan antara seorang pemborong dengan orang yang memborongkan
        pekerjaannya.
                   Hubungan ini terjadi setelah adanya perjanjian pemborongan.
                   Hubungan ini bukan hubungan kerja karena tidak ada unsur
                   memberi petunjuk dan memimpin pada pihak yang menerima
                   pekerjaan pemborongan.
                          Contoh hubungan yang bukan merupakan hubungan kerja
                   di luar KUH Perdata :
            a.    Hubungan penggarap sawah/ladang orang lain dengan pemiliknya.
                      Hubungan ini bukan hubungan kerja walaupun pihak penggarap
                  sawah mendapat sebagian dari hasil sawah atau ladang yang
                  digarapnya. Hubungan ini disebut hubungan penggarap tanah atau
                  hubungan bagi hasil (tentang Perjanjian Bagi Hasil diatur dalam
                  Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960).
            b. Hubungan antara penarik becak dengan pemilik becak.
                       Hubungan ini disebut hubungan sewa-menyewa becak.
            c. Hubungan antara nelayan yang menangkap ikan dengan memakai
                  perahu orang lain dengan pemilik perahu.


b.    Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja
       1)        Bentuk Perjanjian Kerja
                  Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Soepomo, bahwa
      perjanjian kerja harus berdasarkan atas pernyataan kemauan yang disepakati
      oleh kedua belah pihak. Selanjutnya setelah terdapat persetujuan mengenai
      macam pekerjaan, besarnya upah, dan sebagainya, pada dasarnya dengan
                                                                               30


adanya persetujuan antara pekerja dengan penguasa, maka perjanjian itu
telah sah (Imam Sopomo. 1987 : 76).
         Dalam      pembuatan   perjanjian    kerja   pada   dasarnya    tidak
dipersyaratkan bentuk tertentu apakah tertulis atau tidak tertulis. namun
demikian adalah lebih baik apabila perjanjian kerja itu dibuat dalam bentuk
tertulis. Hal ini untuk     menghindarkan keragu-raguan. Di samping itu
apabila terjadi perselisihan, maka perjanjian tertulis merupakan alat bukti
yang sangat kuat bagi kedua belah pihak yang telah mengadakan perjanjian
kerja.
         Perjanjian kerja dibagi menjadi dua, yaitu (Koko Kasidin.1999:26) :
1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu.
2) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
Berikut akan dijelaskan mengenai kedua macam perjanjian kerja tersebut.
1) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu
             Perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini dibagi menjadi
    tiga, yaitu :
    a. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya
         ditentukan menurut perjanjian tertulis, misalnya untuk waktu dua
         Tahun, sampai proyek selesai, dan sebagainya.
    b. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya
          ditentukan menurut undang-undang, misalnya bila pengusaha
          mempekerjakan tenaga kerja asing, batas waktu berlakunya adalah
          maksimal untuk waktu tiga Tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan
          Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga
          Kerja Asing.
    c. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya
          ditentukan menurut kebiasaan, misalnya di perkebunan kopi jangka
          waktu kerjanya ditentukan sampai panen kopi selesai.
             Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perjanjian kerja untuk
    penggunaan tenaga kerja asing merupakan perjanjian kerja untuk
    jangka waktu tertentu yang jangka waktunya ditentukan paling lama
                                                                        31


   tiga tahun sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun
   1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing.
            Selain menentukan batas waktu penggunaan tenaga kerja asing,
   Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 juga mengatur tentang ketentuan
   wajib lapor tenaga kerja asing kepada Departemen Tenaga Kerja
   setempat pada setiap tahunnya. Setelah habis masa tiga tahun, tenaga
   kerja asing harus pulang dulu ke negara asalnya, sedangkan apabila
   masa kerja akan diperpanjang lagi maka tenaga kerja asing yang
   bersangkutan harus mengurus visa kerja baru. Setelah itu baru tenaga
   kerja asing tersebut diperbolehkan masuk kembali ke Indonesia.
            Dalam hal ini hubungan kerja akan berakhir demi hukum
   apabila suatu perjanjian kerja itu sudah sampai pada batas waktu yang
   ditentukan.


   2) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu
            Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu adalah perjanjian
   kerja di mana waktu berlakunya tidak ditentukan, baik dalam
   perjanjian, undang-undang, ataupun kebiasaan.
            Dalam hal ini untuk perjanjian kerja yang menggunakan tenaga
   kerja asing, jenis perjanjian ini tidak pernah digunakan, karena
   Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 telah menetapkan suatu batas
   waktu tertentu bagi tenaga kerja asing.


2) Isi Perjanjian Kerja
            Di dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai isi perjanjian
   kerja. Untuk mengetahui apa saja isi perjanjian kerja dapat dilihat dari
   berbagai buku (literatur) yang pernah ditulis dan juga dari berbagai
   perjanjian kerja itu sendiri yang berkembang di dalam masyarakat.
            Dalam berbagai literatur yang membahas masalah perjanjian
   kerja,   dapat   dilihat   bahwa   ketentuan-ketentuan    yang   sering
   dicantumkan di dalam perjanjian kerja antara lain mengenai kewajiban
                                                                                 32


         dan hak dari kedua belah pihak (majikan dan buruh), ketentuan
         mengenai pengupahan, ketentuan mengenai jam kerja, dan ketentuan-
         ketentuan lainnya. Sebagai kewajiban utama dari buruh adalah
         melakukan pekerjaan, sedangkan kewajiban utama majikan adalah
         membayar upah. Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa kewajiban
         pengusaha merupakan hak dari pekerja dan sebaliknya kewajiban
         pekerja merupakan hak dari pengusaha.
                 Walaupun isi dari perjanjian kerja itu tidak dibatasi oleh
         undang-undang, namun isi dari perjanjian kerja itu tidak boleh
         bertentangan dengan undang-undang itu sendiri dan juga peraturan-
         peraturan lainnya. Selain itu juga isi perjanjian kerja tidak boleh
         bertentangan dengan asas peradaban yang menjadi sendi kehidupan
         bernegara, rasa keadilan, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain, misalnya
         pengusaha dilarang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Imam
         Soepomo. 1979 : 45) :
           a.   Tidak boleh menganut agama tertentu.
           b.   Tidak boleh mempunyai anak.
           c.   Wanita di rumah makan wajib melayani tamu-tamu sampai jauh
                malam dengan cara yang lain dari biasa.
           d.   Dilarang berserikat atau diharuskan masuk menjadi anggota
                serikat buruh tertentu.
           e.   Dilarang      mengejar    kehidupan    yang    tidak    layak   bagi
                kemanusiaan.
           f.   Wanita     diwajibkan     melacurkan    diri   dengan     langganan
                perusahaan.


c. Prosedur Pemberian Izin Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing
       Sebelum membicarakan mengenai prosedur pemberian izin kerja bagi
tenaga kerja asing, perlu diketahui terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan
hal tersebut.
                                                                               33


          Dalam Undang-undang Penempatan Tenaga Kerja Asing Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1958, yang dimaksud dengan orang asing adalah tiap
orang bukan warga negara Republik Indonesia, sedangkan majikan adalah setiap
orang atau badan hukum yang mempekerjakan orang lain, atau jika majikan
berada di luar Indonesia, wakilnya yang sah menurut kenyataan bertindak
sebagai wakilnya yang berkedudukan di Indonesia.
          Adapun yang dimaksud dengan pekerjaan adalah :
1) Setiap pekerjaan yang dilakukan di bawah perintah orang lain dengan
   menerima upah atau tidak.
2) Setiap pekerjaan yang dikerjakan atas dasar borongan dalam suatu
   perusahaan, baik oleh orang yang menjalankan pekerjaan itu sendiri maupun
   oleh orang yang membantu orang yang melaksanakan pekerjaan itu.
          Dari rumusan mengenai orang asing, majikan dan pekerjaan di atas,
dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja asing adalah setiap orang yang bukan
warga negara Indonesia yang melakukan pekerjaan di bawah perintah orang lain
atau berdasarkan borongan baik dengan mendapatkan upah atau tidak.
          Jadi dalam hal ini dapat saja tenaga kerja asing itu adalah tiap orang
asing yang mempunyai izin menetap sebagai penduduk Republik Indonesia
(Tenaga Kerja Asing Domestik), maupun tiap warga negara asing yang
didatangkan dari luar (Tenaga Kerja Asing Pendatang). (Djumadi. 1995 : 145).
          Penggunaan tenaga kerja asing sering dilakukan oleh perusahaan yang
modalnya berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA).
          Sampai saat ini dan mungkin juga untuk beberapa waktu yang akan
datang,     penggunaan    tenaga   kerja   asing   di   Indonesia   sulit   untuk
dihindarkan/dicegah, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
1) Adanya tenaga kerja warga negara asing pendatang dimungkinkan dalam
   kaitannya dengan penanaman modal dari luar yang masih dibutuhkan
   sebagai pelengkap dalam rangka Pembangunan Nasional serta penguasaan
   dan alih teknologi yang merupakan proses berlanjut dan berkesinambungan.
                                                                                    34


2) Proses “peng-Indonesia-an” tenaga kerja masih memerlukan persiapan dan
   waktu dalam upaya tersedianya cukup jumlah tenaga kerja yang ahli dan
   terampil untuk menggantikan tenaga kerja warga negara asing.
3) Kurang cukup tersedianya tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat
   untuk melakukan pekerjaan yang tersedia.
4) Pemakaian mesin-mesin yang bersifat canggih yang mengandung risiko
   yang tinggi, sehingga bila tidak ditangani oleh mereka yang ahli dapat
   mengakibatkan kerugian yang besar, baik berupa kerugian yang bersifat
   materi dan nonmateri.
5) Semakin luas dan berkembangnya usaha yang membutuhkan tenaga kerja
   asing (H.S. Syarif, 1996 : 17).
      Dalam kaitannya dengan penggunaan tenaga kerja asing di perusahaan
yang menggunakan modal asing, maka perusahaan-perusahaan penanaman
modal asing yang bersangkutan berkewajiban untuk menyelenggarakan dan/atau
menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan di dalam atau di luar
negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia, juga
menyelenggarakan      dan/atau       menyediakan   fasilitas-fasilitas   latihan   dan
pendidikan di bidang pemasaran.
      Menurut Undang-undang               Nomor 3 Tahun 1958, izin untuk
mempekerjakan tenaga kerja asing itu diberikan oleh Menteri (Menteri Tenaga
Kerja), setelah pengusaha mengajukan permohonan dengan disertai surat-surat
yang diperlukan. Dalam memberikan izin ini Menteri Tenaga Kerja telah
menunjuk seorang pejabat yang bertindak atas namanya.
       Sebelum mengambil keputusan untuk memberikan izin atau tidak,
Menteri atau pejabat yang ditunjuk itu berhak untuk meminta bantuan dari
kalangan tenaga kerja dan pengusaha bila dianggap perlu. Disamping itu
Menteri atau pejabat yang ditunjuk juga mempertimbangkan suatu Dewan yang
anggotanya merupakan wakil dari : Departemen Tenaga Kerja, Departemen
Sosial, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama,
Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan,
                                                                            35


Departemen Luar Negeri, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan,
serta Departemen Dalam Negeri (Anonim. 1995 :23).
       Selanjutnya menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tersebut,
Menteri     atau pejabat   yang   ditunjuk   akan   memberikan   izin   setelah
memperhatikan keadaan dan perkembangan pasar kerja serta aspirasi nasional
untuk menduduki tempat-tempat yang penting di setiap lapangan kerja, sesuai
dengan rencana pendidikan kejuruan dan rencana pembangunan yang konkret.
Izin yang diberikan berlaku sampai batas waktu yang ditetapkan dalam izin
tersebut. Izin dapat diperpanjang bila dianggap perlu, dan sebaliknya dapat
dicabut bilamana pengusaha melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam izin itu.
       Kemudian jika pejabat yang ditunjuk menolak permohonan izin kerja itu
ataupun permohonan perpanjangan waktu berlakunya izin itu, maka pengusaha
atau perusahaan dapat mengajukan keberatannya kepada Menteri dalam waktu
60 hari terhitung mulai tanggal penolakan. Surat keberatan itu harus memuat
alasan mengapa penolak dianggap betul serta turunan surat keputusan penolakan
tersebut.
       Khusus tenaga kerja asing pendatang yang dalam hal ini tenaga kerja
asing pemegang Visa, maka prosedur pemberian izin kerjanya diatur lebih lanjut
dalam Inpres Nomor 173/DDI/K/72 tanggal 30 Oktober 1972, yang antara lain
menetapkan bahwa :
       Yang berwenang memberikan izin bagi warga negara asing pemegang
       Visa adalah Direktur Direktorat Penyediaan dan Penggunaan Tenaga
       Kerja, yang bertindak atas nama Menteri Tenaga Kerja Republik
       Indonesia. Oleh karena itu semua permohonan untuk mempekerjakan
       tenaga asing pemegang Visa harus disampaikan ke Kantor Pusat
       Direktorat Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja c.q. Dinas
       Penggunaan Tenaga Asing baik secara langsung maupun melalui Kantor
       Resort sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.
                                                                                36


         Untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman
modal (PMA dan PMDN) wewenang izin mempekerjakan tenaga kerja asing
diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi
Nomor 105 Tahun 1977. Menurut Keputusan Menteri tersebut yang berwenang
untuk mempekerjakan tenaga kerja asing pendatang atas nama Menteri Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Koperasi adalah Ketua Badan Koordinasi Penanaman
Modal Daerah (BKPMD). Kemudian setelah keluarnya Keputusan Menteri
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor 10 Tahun 1978, pejabat yang
berwenang untuk memberikan izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara
asing domestik maupun pendatang ditetapkan sebagai berikut :
1) Direktur Direktorat Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja sebagai
   pejabat yang bertindak atas nama Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
   Koperasi untuk memberi izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara
   asing dalam hal-hal :
    a.    Permohonan       izin   untuk    mempekerjakan    tenaga   kerja   asing
          Pendatang/Penetap oleh Perusahaan Nasional/Asing yang bukan dalam
          rangka penanaman modal berdasarkan Undang-undang                Nomor 6
          Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang-
          undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penanaman Modal Asing.
    b.    Permohonan izin untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara
          asing Pendatang/Penetap oleh Instansi Pemerintah dan Perusahaan
          Negara.
    c.    Permohonan izin untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara
          asing Penetap oleh Perusahaan Nasional yang lapangan usahanya
          meliputi lebih dari satu Kantor Direktorat Jenderal Binaguna.
2) Kepala Kantor Direktorat Jenderal Binaguna memberi izin untuk
   mempekerjakan tenaga kerja asing dalam hal permohonan izin dari
   Perusahaan Nasional yang lapangan usahanya tidak melampaui wilayah
   Kantor     Direktorat     Jenderal     Binaguna   Departemen   Tenaga     Kerja,
   Transmigrasi dan Koperasi.
                                                                             37


   3) Bagi perusahaan-perusahaan dalam rangka penanaman modal yang akan
       mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing berlaku menurut Keputusan
       Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor 105/ME/1977
       tanggal 1 November 1977.


d. Syarat-syarat untuk Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
          Ditinjau dari jumlah tenaga kerjanya, Bangsa Indonesia mempunyai
   banyak sekali tenaga kerja yang siap bekerja. Hanya saja ditinjau dari
   kualitasnya, kualitas tenaga kerja Bangsa Indonesia masih kurang memenuhi
   kebutuhan nyata pasar tenaga kerja. Oleh karena itulah pemakaian tenaga kerja
   asing masih diperlukan di Indonesia.
          Ada dua macam tenaga kerja asing, yaitu tenaga kerja asing domestik
   (penetap) dan tenaga kerja asing pendatang. Adapun yang dimaksud dengan
   tenaga kerja asing domestik adalah tenaga kerja asing yang sudah lama
   berdomisili di Indonesia, misalnya warga negara China yang banyak mempunyai
   usaha di Indonesia dan sudah lama menetap di Indonesia. Di lain pihak yang
   dimaksud dengan tenaga kerja warga negara asing pendatang adalah tenaga
   kerja asing yag belum pernah menetap di Indonesia dan baru akan menetap di
   Indonesia karena bekerja di Indonesia, misalnya warga negara Singapura,
   Amerika, Australia, dan lain-lain.
          Untuk mempekerjakan tenaga kerja asing domestik dan tenaga kerja
   warga negara asing pendatang, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.
   Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka pengusaha tidak boleh
   mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut.
          Adapun syarat-syarat untuk mempekerjakan tenaga kerja asing domestik
   adalah sebagai berikut (Anonim. 1995 :2) :
   a. Mengisi Daftar Permohonan Izin bentuk TA/2.
   b. Melampirkan daftar riwayat hidup pekerja yang bersangkutan.
   c. Melampirkan salinan ijazah terakhir.
   d. Melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk.
   e. Melampirkan Surat Tanda Melapor Diri.
                                                                           38


f. Melampirkan foto calon tenaga kerja.
       Di lain pihak syarat-syarat untuk mempekerjakan tenaga kerja asing
pendatang adalah sebagai berikut :
a. Mengisi Daftar Permohonan Izin bentuk TA/2.
b. Melampirkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK).
c. Melampirkan Kartu Izin Masuk Sementara (KIMS).
d. Melampirkan Surat Keterangan Jalan (SKJ).
e. Melampirkan salinan Passport.
f. Melampirkan SuratTanda Melapor Diri.
g. Melampirkan daftar riwayat hidup pekerja yang bersangkutan.
h. Melampirkan bukti pendidikan dan pengalaman kerja.
i. Melampirkan surat persetujuan dari BKPM.
j. Melampirkan foto calon tenaga kerja.
       Semua syarat di atas, baik syarat untuk mempekerjakan tenaga kerja
asing domestik maupun tenaga kerja asing pendatang, berlaku juga untuk
mengurus permohonan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
domestik dan pendatang.
       Dalam hal ini berlaku ketentuan     bahwa    untuk   perusahaan   yang
mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang setiap enam bulan
sekali wajib melaporkan RPTK mengenai hal-hal sebagaimana tercantum dalam
Pasal 13 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 64 Tahun 1984 yang
meliputi (Anonim. 1985 : 5) :
1) Nama, tempat serta lembaga pendidikan dan latihan.
2) Nama dan lamanya pendidikan dan latihan.
3) Nama dan jabatan tenaga kerja Indonesia yang dilatih.
4) Jabatan yang akan diisi dalam rangka penggantian tenaga kerja asing dengan
    tenaga kerja Indonesia.
5) Hasil pendidikan dan latihan yang dicapai berdasarkan rincian sebagai
    berikut :
    a. Jumlah tenaga kerja yang putus pendidikan dan latihan.
    b. Jumlah tenaga kerja yang lulus pendidikan dan latihan.
                                                                               39


       c. Jumlah tenaga kerja yang tidak lulus pendidikan dan latihan.
   6) Hasil penempatan yang dilaksanakan dalam rangka penggantian tenaga kerja
      asing pendatang dengan tenaga kerja Indonesia menurut perincian sebagai
      berikut :
       a.    Nama tenaga kerja Indonesia.
       b.    Jabatan yang akan diisi.
       c.    Tanggal mulai mengisi jabatan.
   7) Jumlah biaya pendidikan dan latihan yang telah dikeluarkan.
              Adanya program latihan dan pengembangan di dalam perusahaan
      yang mempekerjakan tenaga kerja asing ditujukan untuk mempersiapkan
      tenaga kerja Indonesia untuk mengantikan kedudukan tenaga kerja asing
      yang sifatnya hanya sementara saja, yaitu paling lama tiga tahun dengan
      ketentuan bahwa apabila telah lewat masa tiga tahun maka tenaga kerja
      asing pendatang yang bersangkutan harus kembali dulu ke tanah airnya, baru
      setelah itu masuk kembali ke Indonesia.


e. Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
            Pembatasan penggunaan tenaga kerja asing ini dimaksudkan hanya pada
   tenaga kerja asing pendatang saja, sedang bagi tenaga kerja asing domestik hal
   ini tidak berlaku. Pembatasan penggunaan tenaga kerja asing pendatang itu
   bukanlah membatasi berapa banyak jumlah tenaga kerja asing pendatang yang
   boleh dipekerjakan perusahaan, melainkan pembatasan dalam pekerjaan
   (jabatan/keahlian) apa saja yang dapat diduduki atau dipegang oleh tenaga kerja
   asing pendatang tersebut.
            Pembatasan tenaga kerja asing pendatang tertuang dalam Keputusan
   Presiden RI Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga
   Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Di dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan
   Presiden tersebut dinyatakan bahwa Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
   Koperasi mengatur penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang
   dengan mengadakan pembatasan-pembatasan sebagai berikut :
                                                                          40


1) Menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang tertutup sama sekali bagi Tenaga
   Kerja Warga Negara Asing Pendatang karena sudah tersedia Tenaga Kerja
   Warga Negara Indonesia.
2) Menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang untuk jangka waktu tertentu dapat
   diisi oleh Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang sementara
   menyiapkan Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia untuk menggantikannya.
3) Menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang untuk jangka waktu tertentu terbuka
   bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang sehubungan dengan
   penanaman modal dan kepercayaan yang diperlukan untuk itu.
       Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa perusahaan yang akan
mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang haruslah
berpedoman kepada jenis-jenis pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi serta jabatan/keahlian yang dapat
diduduki/dipegang oleh Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang itu.
Setiap sektor usaha berbeda-beda ketentuannya mengenai jenispekerjaan dan
jabatan/keahlian yang dapat diduduki/dipegang oleh Tenaga Kerja Warga
Negara Asing Pendatang.
       Jadi bila ditinjau lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974
tersebut, maka dasar pertimbangan diadakan pembatasan tersebut adalah :
1) Untuk mencapai salah satu sasaran pembangunan, yakni perluasan
   kesempatan kerja.
2) Supaya tenaga       kerja   warga negara   Indonesia sebanyak mungkin
   didayagunakan dalam proyek-proyek pembangunan dan kegiatan usaha
   lainnya di Indonesia, baik dalam rangka penanaman modal asing atau
   penanaman modal dalam negeri.
Selain itu juga untuk menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk
mempekerjakan tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang yang diperkirakan
dapat dijalankan oleh Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia.
       Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 diatur lebih lanjut dalam
berbagai Surat Keputusan Bersama, baik antara Menteri Tenaga Kerja dengan
Menteri Transmigrasi dan Koperasi maupun antara Direktur Jenderal-Direktur
                                                                                 41


     Jenderal yang membidangi setiap sektor usaha yang ada, misalya Surat
     Keputusan Bersama antara Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan
     Direktur Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja serta Direktur
     Jenderal Imigrasi, dan sebagainya. Di dalam setiap Keputusan Bersama itu
     terlampir daftar pekerjaan disertai jabatan/keahlian bagi Tenaga Kerja Warga
     Negara Asing Pendatang itu.
            Selain merinci jabatan pekerjaan (jabatan/keahlian), Surat Keputusan
     Bersama juga mengatur tentang prosedur permohonan izin kerja serta syarat-
     syarat lainnya untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing
     Pendatang itu sampai dengan cara mendatangkannya ke Indonesia. Hal ini tidak
     berarti bahwa Surat Keputusan Bersama menyimpang dari prosedur izin kerja
     yang telah diuraikan sebelumnya, akan tetapi ada beberapa penambahan khusus
     yang berkaitan dengan sektor usaha yang bersangkutan. Sebagai contoh,
     menurut Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kehutanan, Direktur
     Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal
     Imigrasi Nomor 43/Kpts/Dj/74, 5/SK/DD.I/74, 30/Vis/SS/74, permohonan izin
     untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada
     sektor Pertanian subsektor Kehutanan, baru dapat diajukan setelah mendapatkan
     Surat Rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
     itu dari Direktur Jenderal Kehutanan c.q. Direktorat Eksploitasi dan Pengolahan
     di Jakarta, serta peraturan-peraturan tambahan lainnya


f.   Pengawasan Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang
            Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang
     Pengawasan Perburuhan, tujuan dilakukannya pengawasan perburuhan adalah
     sebagai berikut :
     1) Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan
        pada khususnya.
     2) Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja
        dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat
        undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan.
                                                                            42


3) Menjalankan pekerjaan lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang-
   undang atau peraturan-peraturan lainnya.
       Selanjutnya pengawasan perburuhan tersebut menurut Keputusan
Menteri Tenaga Kerja Nomor 152 Tahun 1967 dilakukan oleh Pegawai
Pengawas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Urusan Perlindungan dan
Perwatan Tenaga kerja. Jadi pegawai pengawas itu berada dalam Lembaga
Pengawas Tenaga Kerja departemen Tenaga Kerja.
       Pegawai pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut Undang-
undang Nomor 23 Tahun 1948, berhak untuk memasuki semua tempat yang
dijalankan atau biasa dijalankan pekerja dan atau dapat disangka sebagai tempat
menjalankan kerja serta rumah yang disewakan atau dipergunakan oleh
perusahaan, untuk perumahan atau perawatan tenaga kerja.
       Jika pada waktu menjalankan tugasnya pegawai pengawas itu ditolak
oleh pengusaha, maka pegawai pengawas dapat meminta bantuan aparat
Kepolisian RI untuk memasuki perusahaan tersebut. Pegawai Pengawa juga
berhak meminta keterangan, data tentang hubungan kerja kepada pengawas
(wakilnya), kepada tenaga kerja serta berhak untuk melakukan wawancara
pribadi dengan tenaga kerja tanpa dihadiri pengusaha.
       Dalam hal terjadinya pelanggaran dan kejahatan dalam suatu perusahaan
yang dilakukan oleh pengusaha atau oleh tenaga kerja, maka yang berkewajiban
untuk melakukan pengusutan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1948
adalah Pegawai Pengawas serta orang-orang yang ditunjuk dan diberi kekuasaan
untuk itu.
       Mengenai pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing itu
sendiri, belum ada peraturan perundang-undangan perburuhan yang secara
khusus mengaturnya, sedangkan jika dilihat dalam Undang-Undang Penanaman
Modal Asing (PMA) Nomor 1 Tahun 1967 dan undang-Undang penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) Nomor 6 Tahun 1968, pengawasan terhadap
penggunaan tenaga kerja asing itu dilakukan oleh pemerintah.
       Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat
diketahui bahwa pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing itu juga
                                                                          43


dilakukan oleh Pegawai Pengawas yang berada dalam lembaga Pengawas
Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja.
       Dalam hal ini tata cara pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan
pasif dan pengawasan aktif. Berikut akan diuraikan kedua jenis pengawasan
tersebut :
1. Pengawasan pasif
    a. Penyampaian laporan-laporan oleh perusahaan :
         1) Laporan berkala mengenai pelaksanaan program pendidi-kan dan
              latihan memuat :
                   Nama, tempat dan jenis pendidikan
                   Tingkat dan lamanya pendidikan
                   Nama-nama dan umur peserta
                   Biaya-biaya yang telah dikeluarkan
                   Hasil yang telah dicapai
                   Lain-lain yang perlu diterangkan
         2) Laporan mengenai rencana/persiapan calon Pengganti Tenaga Kerja
              Warga Negara Indonesia yang memuat :
                   Nama-nama calon pengganti tenaga kerja warga negara
                   Indonesia dan jabatan-jabatan yang akan digantikan minimum
                   dua orang.
                   Pendidikan/latihan-latihan yang diserahkan di dalam rangka
                   penggantian tersebut.
                   Nama Lembaga Pendidikan dimana calon-calon pengganti
                   tersebut direncanakan untuk dididik.
                   Hasil yang dicapai dan lain-lain.
         3)    Laporan berkala mengenai penggunaan tenaga kerja asing
              pendatang tersebut memuat :
              a. Nama dan alamat perusahaan.
              b.     Hal ikhwal mengenai tenaga kerja warga negara asing
                   pendatang :
                   (1) Nama/jabatannya
                                                                             44


                    (2) Jenis kelamin
                    (3) Umur
                    (4) Kewarganegaraan
                    (5) Passport
                    (6) Nomor dan tanggal surat rekomendasi Direktur Jenderal
                        Pariwisata, nomor dan tanggal berlakunya Kartu Izin
                        Masuk Sementara (KIMS), legitimasi izin kerja, Surat
                        Tanda Melaporkan Diri (STMD) pada kepolisian.
2. Pengawasan aktif
   a.    Tiap tiga bulan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing
         Direktur     Jenderal     mengadakan   pelaksanaan   pengawasan   pada
         perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja warga negara
         asing pendatang, terutama mengenai :
         1) Penempatan tenaga kerja warga negara asing pendatang tersebut.
         2) Pelaksanaan program pendidikan dan latihan.
         3) Pelaksanaan rencana Indonesianisasi pada perusahaan-perusahaan
             dimaksud.
         4) Dan lain-lain.
   b. Setiap enam bulan sekali Direktur Jenderal Pariwisata secara teknis
         menyelenggarakan pengawasan mengenai pengembangan perusahaan
         dimaksud di dalam rangka penggantian tenaga kerja warga negara asing
         pendatang tersebut.


        Dalam praktek di lapangan, pengawasan penggunaan tenaga asing untuk
perusahaan yang bukan dalam rangka penanaman modal, pengawasannya
dilakukan oleh Kantor Departemen Tenaga kerja setempat, sedangkan
pengawasan tenaga kerja asing untuk perusahaan dalam rangka penanaman
modal, maka pengawasannya dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) setempat.
        Salah satu hal yang perlu diawasi dalam penggunaan tenaga kerja asing
adalah apakah tenaga kerja asing yang bersangkutan telah melaksanakan
                                                                                  45


        kewajibannya untuk membayar pajak orang asing dan pajak pendapatan atau
        belum. Dalam hal ini yang bertugas melakukan pengawasan terhadap hal
        tersebut adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dari praktek-praktek yang
        ada di lapangan, pelanggaran terhadap ketentuan untuk membayar pajak orang
        asing dan pajak pendapatan pendapatan sering dilakukan. Hal ini karena jumlah
        kedua pajak tersebut relatif tinggi, yaitu sebesar 1.000$ per Tahun, sehingga
        untuk menghindari kewajiban membayar pajak kadang-kadang perusahaan yang
        menggunakan tenaga kerja asing tidak mendaftarkan tenaga kerjanya pada
        Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Departemen Tenaga Kerja setempat.


                                  B. Kerangka Pemikiran



                             Peraturan Perundang-Undangan:

                             1.    UU No. 13 Tahun 2003
                             2.    Undang-Undang No. 3 Tahun 1958 Tentang
                                   Penempatan Tenaga Kerja Asing
                             3.    Undang-Undang No. 18 Tahun 1956 Tentang
                                   Persetujuan Konvensi Buruh Internasional
                             4.    Keputusan Presiden No.23 Tahun 1974 Tentang
                                   Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga
                                   Negara Asing Pedatang




                                                  Peristiwa Hukum
PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING
           DI DIY




                                    Kesimpulan

                                    Sesuai atau Tidak Prosedur Penempatan
                                    Tenaga Kerja Asing di DIY.
                                                                         46




Penjelasan gambar kerangka pemikiran :
       Inventarisasi peraturan Perundang-undangan yang berhubungan
dengan prosedur penempatan tenaga kerja asing dan kemudian mencari data
tentang peraturan perundnag-undangan mengenai prosedur penempatan
tenaga kerja asing di DIY. Apakah sudah sesuai dengan peraturan perndang-
undangan yang berlaku dan apakah prosedur penempatan tenaga kerja asing
di DIY sudah efisien. Setelah itu dicari adakah kesesuaian antara Undang-
undang dan realita pada perusahaan di DIY dengan interpretasi atau
penafsiran untuk menemukan suatu peristiwa hukum yang terjadi.
        Digunakan Interpretasi gramatikal atau berdasarkan kata-kata yang
digunakan dalam Undang-Undang. Interpretasi menurut kata-kata dalam
Undang-Undang akan dapat dilakukan apabila kata-kata yang digunakan di
dalam Undang-Undang itu singkat artinya tidak bertele-tele, tajam artinya
akurat mengenai apa yang dimaksud dan tidak mengandung sesuatu yang
bermakna ganda. Hal ini sesuai dengan karakter Undang-Undang sebagai
perintah atau aturan ataupun larangan. Tidak semua Undang-Undang
mengandung kata-kata yang singkat, tajam, dan tidak bermakna ganda.
Dalam hal ini, tidak mungkin dilakukan interpretasi menurut kata-kata dalam
Undang-Undang (Peter Mahmud,2005 :112).
       Setelah   diperoleh   data-data   yang   diperlukan,   maka   penulis
menyimpulkan sudahkah sesuai dan efisien prosedur penempatan tenaga
kerja asing di DIY.
                                                                                47


                                      BAB III
                   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penempatan Tenaga Kerja Asing di Beberapa Perusahaan di Kota Yogyakarta
A. Prosedur Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing                di Yogyakarta
             Dalam kaitannya dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi
    dan Koperasi Nomor 10 Tahun 1978, maka izin penggunaan tenaga kerja untuk
    perusahaaan-perusahaan yang bukan dalam rangka penanaman modal,
    permohonan izinnya diajukan kepada Kanwil Depnaker Kota Yogyakarta, untuk
    kemudian apabila izin tersebut diterima maka ditandatangani oleh Kepala
    Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Yogyakarta atas nama Menteri Tenaga
    Kerja.
             Di lain pihak untuk permohonan izin penggunaan tenaga kerja asing
    untuk perusahaan-perusahaan dalam rangka penanaman modal, permohonan
    izinnya diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
    (BKPMD). Apabila permohonan izin itu disetujui permohonan Izin Kerja
    Tenaga Asingnya (IKTA) ditandatangani oleh ketua BKPMD atas nama Menteri
    Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. Tembusan dari IKTA tersebut
    diberikan kepada BKPMD propinsi.
             Dalam prakteknya penempatan tenaga kerja asing pada beberapa
    perusahaan di Yogyakarta terbagi atas :


   1. Penempatan Tenaga Kerja Asing Domestik
             Berdasarkan hasil penelitian penulis, tenaga kerja asing Domestik atau
   tenaga kerja asing yang telah mempunyai izin menetap sebagai penduduk RI
   yang bekerja pada perusahaan-perusahaan di kota Yogyakarta semuanya
   berjumlah 677 orang. Jumlah tersebut diperinci secara keseluruhan dari setiap
   sektor usaha yang ada di kota Yogyakarta.
             Dari 677 orang tenaga kerja asing tersebut, 119 orang diantaranya
   mempunyai status ganda. Mengenai status ganda ini Rustam Effendie
   mengemukakan bahwa tenaga kerja asing itu disamping statusnya sebagai tenaga
   kerja juga sebagai pemilik perusahaan tersebut.
                                                                                    48


       Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah tenaga kerja asing domestik dapat
dilihat pada tabel 1 berikut.
       Semua tenaga kerja asing Domestik yang tercantum dalam tabel 1
mengajukan permohonan izin kerjanya berdasarkan prosedur dan syarat-syarat
yang telah diuraikan sebelumnya pada BAB II. Dalam hal ini yang mengajukan
permohonan adalah perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing
Domestik tersebut. Permohonan itu ditujukan kepada Kantor Departemen Tenaga
Kerja Yogyakarta c.q. Kasi Pentakarya. Setelah diperoleh izin kerja bagi tenaga
kerja asing (IKTA) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Tenaga
Kerja Kota Yogyakarta, barulah perusahaan tersebut diperbolehkan untuk
mempekerjakan tenaga kerja asing Domestik.
       Dari tabel 1 di atas terlihat bahwa hampir di setiap sektor usaha yang ada,
tenaga kerja asing domestik yang dipekerjakan itu mempunyai status ganda yaitu
3 dari 14 orang pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perburuhan dan
perikanan, 2 dari 95 orang pada sektor perdagangan besar, eceran dan rumah
makan atau hotel, 4 dari 10 orang pada sektor angkutan, pergudangan dan
komunikasi, serta 15 dari 22 orang pada sektor kehakiman dan jasa perorangan.
       Di lain pihak untuk sektor-sektor usaha listrik, gas air, keuangan,
asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan terdapat 5 orang
tenaga kerja asing domestik yang berstatus ganda dari 8 orang yang ada.
       Selanjutnya     apabila   tenaga   kerja   asing    itu   diperinci    menurut
kebangsaannya, maka dari 677 orang tenaga kerja asing itu 666 orang
diantaranya   berkebangsaan Tiong Hoa RRC,                dan    sisanya     11   orang
berkebangsaan India. Hal ini dapat lebih jelas apabila dilihat pada tabel 2.
                                                                                   49


                                          Tabel 1
            Pemegang SK Izin Bekerja Menurut Sektor Industri Tahun 2007.


Sumber : Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Yogyakarta.

 Kode          Sisa        Izin    Jumlah    Dihapus    Dicabut   Jumlah   Sisa
     (*)      Bulan       Baru                 kan                         Akhir
              Lalu
     1          14             -    14              -      -        -       14
     2           -             -     -              -      -        -        -
     3          95             -    95              -      -        -       95
     4          5              -     5              -      -        -       5
     5           -             -     -              -      -        -        -
     6         519             4    523             -      -        -      523
     7          10             -    10              -      -        -       10
     8          8              -     8              -      -        -       8
     9          22             -    22              -      -        -       22
     10          -             -     -              -      -        -        -
Jumlah         673             4    677             -      -        -      677
*Kode Industri :
1.    Pertanian, peternakan, kehutanan, perburuhan dan perikanan.
2.    Pertambangan dan penggalian.
3.    Industri pengolahan.
4.    Listrik, gas, dan air.
5.    Bangunan.
6.    Perdagangan besar, eceran, dan rumah makan/hotel.
7.    Angkutan, pergudangan dan komunikasi.
8.    Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan.
9.    Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.
10. Kegiatan yang belum jelas batasannya (dan lain-lain).
                                                                                        50


                                                 Tabel 2
                     Pemegang SK Izin Bekerja Menurut Kebangsaan Tahun 2007.


N    KeBangsaan          Sisa   Dalam     Jumlah     Dikabu Ditolak Dibatal    Jumlah       Sisa
o                        Bln.     Bln.                 lkan             kan                 Akhir
                         Lalu     Ini
1 Tionghoa RRC           662       4       666             -   -         -        -         666
2 Tionghoa                -        -         -             -   -         -        -           -
    bukan RRC
3 India                   11       -        11             -   -         -        -          11
4 Jepang                  -        -         -             -   -         -        -           -
5 Singapura               -        -         -             -   -         -        -           -
6 Malaysia                -        -         -             -   -         -        -           -
7 Belanda                 -        -         -             -   -         -        -           -
8 Inggris                 -        -         -             -   -         -        -           -
9 Negara lain di          -        -         -             -   -         -        -           -
    dunia
    Jumlah               673       4       677             -   -         -        -         677


      Sumber : Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Yogyakarta
                     Adapun perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing
            domestik tersebut di atas menurut nama perusahaannya adalah sebagai berikut :
                a.    Hotel Melia Purosani Yogyakarta.
                b.    CV. Wijaya Textil Gejayan Yogyakarta.
                c.    PT. Bhawani Jaya Impex Yogyakarta.
                d.    PT. Kenny Java Glove Yogyakarta.
                e.    PT. Dae Gun Utama Yogyakarta.
                f.    PT. Indonesia Bhuana Cetana (IBAC) Yogyakarta .
                g.    Hotel Century Saphir Yogyakarta.
                h.    Beta Victoris Yogyakarta.
                                                                            51




       Kesemua perusahaan tersebut di atas dalam mempekerjakan tenaga kerja
asing domestik,mengajukan permohonan izin kerjanya berdasarkan prosedur dan
syarat-syarat yang sebelumnya telah diuraikan pada Bab II. Permohonan itu
diajukan ke Departemen Tenaga Kerja Kota Yogyakarta, c.q. Kasi Penta Karya.
Setelah adanya izin tenaga kerja asing (IKTA) yang ditandatangani oleh Kepala
Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Yogyakarta, barulah perusahaan tersebut
diperbolehkan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di perusahaannya.
       Untuk mengetahui apakah di dalam prakteknya semua perusahaan telah
melakukan prosedur penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan
yang dipersyaratkan, penulis mengadakan penelitian langsung kepada beberapa
perusahaan di Yogyakarta yang mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing.
       Dari penelitian yang dilakukan secara langsung ke perusahaan yang
mempekerjakan tenaga kerja asing domestik, yaitu CV WijayaTextil yang
berlokasi di daerah Gejayan Yogyakarta dan Jalan Adi Sucipto Yogyakarta,
diketahui bahwa tenaga kerja asing domestik yang dipekerjakan adalah orang
berkebangsaan India sebanyak dua orang. Mereka bernama Mr. Devanan dan
Mr. Darmendra. Mr. Devanan merupakan pemilik CV Wijaya Textil yang
mempunyai jabatan sebagai direktur CV Wijaya Textil, sedangkan Mr.
Darmendra mempunyai jabatan sebagai teknisi CV Wijaya Textil. Mr. Devanan
telah tinggal dan bekerja di Indonesia sejak tahun 1989. Mr. Darmendra sendiri
baru tinggal dan bekerja di Indonesia sejak tahun 1994, yaitu setelah CV Wijaya
Textil mengalamai perkembangan yang cukup baik dan harus segera menambah
tenaga kerja baru yang mempunyai keahlian teknis di bidang tekstil, sehingga
Mr. Devanan selaku direktur kemudian merekrut Mr. Darmendra sebagai
teknisinya.
       Dalam mempekerjakan tenaga kerja asing domestik, CV Wijaya Textil
mentaati prosedur yang ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja Indonesia,
yaitu bahwa tenaga kerja asing domestik tersebut harus membayar pajak yang
berupa pajak orang asing yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah Kota
Yogyakarta sebesar Rp 20.000,- per tahun dan pajak tenaga kerja asing yang
                                                                         52


dibayarkan kepada Departemen Tenaga Kerja Daerah Kota Yogyakarta sebesar
Rp 100.000,- per bulan.
       Untuk mendapatkan keterangan tambahan mengenai perusahaan yang
mempekerjakan tenaga kerja asing domestik, penulis mengadakan penelitian ke
Kantor Departemen Tenaga Kerja Daerah Kota Yogyakarta Kasi Penta Karya
yang dalam hal ini ternyata telah berusaha semaksimal mungkin untuk
menghilangkan pelanggaran-pelanggaran di bidang penempatan tenaga kerja
asing dengan cara mengadakan sidak (inspeksi mendadak) ke perusahaan-
perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Namun demikian sejauh ini
belum pernah usaha sidak itu dapat melacak perusahaan-perusahaan “nakal”
yang tidak mau mengurus IKTA bagi tenaga kerja asingnya. Lebih lanjut
dijelaskan bahwa seandainya dari sidak itu diketahui ada perusahaan yang
“nakal” maka Depnaker tidak akan tinggal diam saja. Depnaker akan mengambil
tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku, berupa pemberian pidana penjara
dan denda bagi perusahaan yang bersangkutan, tentunya setelah         diberi
peringatan terlebih dahulu. Baru apabila       setelah diperingatkan pemilik
perusahaan tetap tidak mau memenuhi peraturan yang berlaku, Depnaker akan
mengambil tindakan tegas.
       Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis sampai pada
suatu kesimpulan bahwa dalam prakteknya penempatan tenaga kerja asing
domestik di kota Yogyakarta masih belum sesuai dengan apa yang ditentukan
oleh UU Nomor 3 Tahun 1958, sebab perusahaan dan tenaga kerja asing
domestik yang bekerja di Yogyakarta masih belum memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh undang-undang tersebut.


2. Penempatan Tenaga Kerja Asing Pendatang
       Dalam penggunaan tenaga kerja asing di Yogyakarta, sebagian besar
perusahaan yang mempekerjakannya adalah perusahaan yang bergerak di bidang
penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN), maupun
penanaman modal asing (PMA). Oleh karena itu lembaga pemerintahan yang
berkepentingan tidak hanya Departemen Tenaga Kerja, tetapi juga Badan
                                                                                53


Koordinasi      Penanaman    Modal    (BKPM).     Dalam    hal   ini   izin   untuk
mempekerjakan tenaga kerja asing pendatang itu diperoleh dan ditandatangani
oleh Ketua BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi,
sedangkan untuk prosedur dan syarat-syaratnya telah diuraikan pada bab
terdahulu.
          Dari penelitian yang dilakukan di BKPM Yogyakarta diketahui bahwa
perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing pendatang
kesemuanya adalah perusahaan dalam rangka penanaman modal. Berikut akan
diberikan nama, alamat dan jumlah tenaga kerja asing pendatang yang
dipekerjakan.
     1.    PT Kino Budi Karim, Pondoh Berbah Kalitirto Sleman, 1 (satu) orang.
     2.    PT Sinar Kencana Makmur Jaya, Jl. Artei Nomor 234 Maguwoharjo, 1
           (satu) orang.
     3.    PT Bothwell Indonesia, Jl. Kaliurang km. 10, 1 (satu) orang.
     4.    PT Melia Purosani Hotel, Gondomanan Yogyakarta, 1 (satu) orang.
     5.    PT Indonesia Buana Cetana, Prawirotaman MG III Nomor 697, 1 (satu)
           orang.
     6.    PT Keni Java Glove, Pingit Nomor 18, 2 (dua) orang.
     7.    PT Komitrando, Jl. Wonosari km. 8, 1 (satu) orang.
     8.    PT Primissima, Medari Sleman, 1 (satu) orang.
     9.    PT Padma Citra Amati, Jl. Magelang, km. 5,7, 1 (satu) orang.
     10. PT Dae Gun Utama, Jl. Brigjend. Katamso Nomor 69, 1 (satu) orang.
     11. PT Prima Surya Graha Perkasa, Jl. Jend. Sudirman Nomor 89, 1 (satu)
           orang.
     12. PT Gauri Indofurniture, Jl. Wonosari km. 10, 1 (satu) orang.
     13. PT GE Lighting Indonesia, Jl. Magelang km. 9,6, 2 (dua) orang.
     14. PT Setia Dewi Bonagraha, Grijati Panggang Gunung Kidul, 1 (satu)
           orang.
     15. PT Leza Nesia Jaya, Noyokerten RT 4 RW 38, Berbah, Sleman, 1
           (satu) orang.
                                                                              54


     16. PT Yogya Pariwisata Promotion, Jl. Laksda Adisucipto Nomor 38, 1
          (satu) orang.
     17. PT Profindo, Jl. Magelang km. 10, 1 (satu) orang.
     18. PT Out of Asia, Jl. Parang Tritis km. 8,5, 3 (tiga) orang.
     19. CV Daya Budata Corporation, Patuk Banyuraden Gamping Sleman, 1
          (satu) orang.
       Dari seluruh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing
pendatang, jumlah tenaga kerja asing yang digunakan adalah 24 orang. Pada
umumnya jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing itu adalah jabatan
teknisi (tecnician).
       Dalam hal ini jabatan-jabatan tertentu yang bisa diisi oleh tenaga kerja
asing pendatang telah ditetapkan. Salah satunya adalah yang tertuang dalam
Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor 161
Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga
Negara Asing Pendatang pada Sektor Perindustrian Sub Sektor Aneka Industri.
       Sehubungan dengan SK Menteri Nomor 161 Tahun 1982 ini, Staf Bidang
Perizinan BKPMD Yogyakarta mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan
untuk mempekerjakan warga negara asing pendatang di luar jabatan/keahlian
yang telah ditetapkan dalam SK tersebut. Untuk itu yang bersangkutan selain
harus memenuhi prosedur dan syarat-syarat untuk mempekerjakan warga negara
asing pendatang yang berlaku, juga harus melampirkan surat pertimbangan dari
Direktur Jenderal Aneka Industri, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penggunaan
Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Imigrasi, yang memuat pertimbangan dan
izin yang diberikan kepada perusahaan untuk menggunakan tenaga kerja asing
pendatang pada jabatan yang diminta. Dalam hal ini pertimbangan yang
digunakan oleh ketiga Direktur Jenderal tersebut di atas adalah apabila tenaga
kerja Indonesia memang belum ada atau belum siap untuk mengisi jabatan
tersebut sehingga membutuhkan tenaga kerja warga negara asing pendatang.
       Lebih lanjut dari penelitian langsung yang penulis lakukan di PT
Primissima Yogyakarta diketahui bahwa PT               Primissima sekarang ini
mempekerjakan seorang tenaga kerja asing pendatang yang berkewarganegaraan
                                                                              55


Jepang. Tenaga kerja asing yang dipekerjakan tersebut mempunyai jabatan
sebagai teknisi di bidang pertenunan (weaving supervisor).
       Dalam hal ini PT Primissima telah menggunakan tenaga kerja asing dari
Jepang sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang. Selama masa penggunaan
tenaga kerja asing ini PT Primissima telah menggunakan dua orang tenaga kerja
asing Jepang, yaitu Mr. RokuroYamauchi dan Mr. Takeuchi. Dalam hal ini Mr.
RokuroYamauchi telah bekerja di PT Primissima selama 11 tahun. Hal ini jelas-
jelas merupakan pelanggaran penempatan tenaga kerja, karena dalam peraturan
penempatan tenaga kerja warga negara asing pendatang seharusnya lama
maksimal penggunaan tenaga kerja asing yang sama dibatasi hanya tiga tahun
saja. Padahal Mr. RokuroYamauchi telah bekerja selama 11 tahun terus-menerus.
       Dari penelitian lanjutan yang dilakukan ke Departemen Tenaga Kerja
Yogyakarta diketahui bahwa bentuk pelanggaran penempatan tenaga kerja asing
lain yang sering dilakukan adalah perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja
asing pendatang tanpa adanya IKTA. Dalam hal ini tenaga kerja asing itu masuk
ke Indonesia dengan menggunakan passport tourist. Namun pihak Departemen
Tenaga Kerja sudah berusaha untuk menghilangkan pelanggaran tersebut dengan
mengadakan inspeksi mendadak ke perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan
tenaga kerja asing pendatang. Dari inspeksi mendadak yang dilakukan inilah
pihak Departeman Tenaga Kerja dapat mengetahui perusahaan yang melakukan
pelanggaran penempatan tenaga kerja asing di Yogyakarta dan memberikan
sanksi bagi perusahaan pelanggar tersebut.
       Selain pelanggaran yang berupa tidak adanya IKTA, bentuk pelanggaran
lain yang sering dilakukan oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja
asing pendatang adalah tidak dilakukannya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga
kerja Indonesia. Adapun alasan yang mereka katakan ketika ketahuan tidak
melakukan pendidikan dan pelatihan biasanya adalah untuk menghindari biaya
pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang biayanya cukup besar. Dalam hal ini
salah satu kewajiban bagi perusahaan yang menggunakan tenaga kerja warga
negara asing pendatang adalah harus mengadakan pendidikan dan latihan bagi
tenaga kerja Indonesia sebagai sarana alih teknologi dari tenaga kerja asing yang
                                                                                 56


dipekerjakannya kepada tenaga kerja Indonesia, sehingga diharapkan dengan
adanya pendidikan dan latihan itu maka dalam waktu yang tidak begitu lama
jabatan yang diisi oleh tenaga kerja warga negara asing pendatang itu dapat
dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia. Namun dari pengalaman yang dimiliki oleh
perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang telah melaksanakan pendidikan
dan latihan seringkali pendidikan dan latihan tersebut gagal mencapai tujuannya.
Adapun sebab-sebab kegagalan pendidikan dan latihan itu adalah sebagai
berikut:
     a.    Tenaga kerja Indonesia yang telah mengikuti program pendidikan dan
           latihan alih teknologi itu pindah ke perusahaan lain karena tertarik pada
           gaji yang lebih besar, sehingga perusahaan merasa dirugikan karena
           yang menikmati hasil pendidikan dan latihan itu adalah perusahaan
           lain.
     b.    Masih kuatnya kepercayaan bahwa tenaga kerja asing lebih baik dari
           tenaga kerja Indonesia, sehingga ada keengganan dari perusahaan untuk
           menggantikan kedudukan tenaga kerja asing dengan tenaga kerja
           Indonesia.
     c.    Untuk menunjang good will (nama baik) perusahaan di luar negeri,
           yaitu untuk menanamkan kepercayaan bagi investor penanam modal.
           Dalam hal ini biasanya berlaku ketentuan yang tidak tertulis bahwa
           perusahaan yang ditanami modal harus tetap menggunakan tenaga kerja
           asing dari negara penanam modal sebagai jaminan bahwa modal yang
           ditanamkan tersebut dikelola dengan baik. Munculnya laporan
           individual menandai lompatan konseptual dalam tanggung jawab sosial
           perusahaan yang membuka jalan untuk pengaturan-diri dibatasi oleh
           pengawasan publik dan kepercayaan. (Debora cohen maryanov. 2010 :
           406).


          Dengan adanya hasil temuan yang penulis uraikan di atas, dapat
disimpulkan bahwa untuk penempatan tenaga kerja warga negara asing
pendatang di Yogyakarta masih belum sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 1958,
                                                                           57


yaitu belum dipenuhinya syarat dan prosedur formal yang harus dipenuhi oleh
perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang
tersebut. Karena model pengaturan diri perusahaan globalisasi yang sesuai saat
ini mengutamakan efisiensi dan mengejar keuntungan (Rebecca E.Zietlaw. 2010
: 445).
                                                                        58


                               BAB IV
                            PENUTUP


                         A. Kesimpulan
       Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan
prosedur penempatan tenaga keja asing di DIY masih belum sesuai dengan
Undang-undang yang berlaku karena diketahui dari adanya penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi dalam praktek penempatan tenaga kerja di
Yogyakarta seperti, tidak dibayarnya pajak orang asing, mempekerjakan
tenaga kerja asing tanpa IKTA, tidak mengadakan pendidikan dan latihan
bagi tenaga kerja Indonesia yang dalam hal ini diharapkan agar tenaga kerja
Indonesia dapat menggantikan jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.


                               B. Saran
       Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diberikan saran-saran sebagai
berikut. Dengan masih ditemukannya hal-hal yang tidak sesuai dengan
Undang-undang pada perusahaan di Yogyakarta, disarankan kepada
Departemen Tenaga Kerja untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif
baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan asing dan
juga   termasuk   didalamnya    staff   depnakertrans   untuk   benar-benar
mendapatkan informasi yang akurat apabila ditemukan ada perusahaan yang
melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan mengenai
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dapat dikaji ulang secara
intensif untuk memperketat sanksi yang sesuai bagi perusahan-perusahan
yang melanggar peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing
dan upaya pemerintah kota yogyakarta harus lebih selektif dalam merekrut
tenaga kerja asing untuk bekerja dikota yogyakarta dan memberikan
kesempatan kepada tenaga kerja Indonesia yang berdomisili dikota
yogyakarta untuk dijadikan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang ada
dikota yogyakarta sehingga mengurangi penggunaan tenaga asing yang tidak
efisien. Selain itu untuk menghapus kegagalan dalam penggunaan tenaga
                                                                       59


indonesia harus dihapuskan kepercayaan bahwa tenaga kerja asing lebih baik
dari tenaga kerja Indonesia, dan dengan memakai tenaga kerja asing dapat
menunjang good will (nama baik) perusahaan.
                                                                       60




                          DAFTAR PUSTAKA


Anonim. 1985. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Oleh
     Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Jakarta : Badan Penerbit Departemen
     Tenaga Kerja.

Anonim. 1995. Petunjuk Teknis Pembuatan RPTKA dan Pengajuan IKTA
     Bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Jakarta : Badan Penerbit
     Departemen Tenaga Kerja.

Anonim. 1995. Petunjuk Teknis Permohonan Izin Mempekerjakan Tenaga
     Kerja Asing di Indonesia, Jakarta : Badan Penerbit Departemen Tenaga
     Kerja.

Debra cohen maryanov. 2010. Corporate Codes Of Conduct and The
      Governance of Labor Standars in The Internasional Supply Chain,
      Boston : Lewis and Clark Law School.

Djumadi. 1995. Perjanjian Kerja, Jakarta : Rajawali Pers.

Husni, Lalu. 2005. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta :
      Raja Grafindo Persada

Kartasapoetra, G., RK. Kartasapoetra dan A.G. Kartasapoetra. 1986. Hukum
      Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila, Jakarta : Bina
      Aksara.

Kartasapoetra, G. dan Riene G. Widianingsih. 1982. Pokok-pokok Hukum
      Perburuhan, Bandung : Armico.

Kasidin, Koko. 2007. Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan
      Peraturan Perusahaan, Bandung : Mandar Maju.

Manullang, Sendjun H.. 1995. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di
     Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta.

Rebecca E. Zietlow. 2010. Anti-Subordination and The Thirteenth
      Amendment, Boston : Boston University Law Review.
                                                                        61




Soepomo, Imam. 1976. Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta : Djambatan.

- - - - -, Imam. 1979. Hukum Perburuhan Bidang Keselamatan Kerja, Jakarta :
         Pradnya Paramita.

- - - - -, Imam. 1987. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta :
        Djambatan.

Syarif, H.S. 1996. Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia
       dan Peraturan-peraturannya, Jakarta : Sinar Grafika.

UU Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
62

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1021
posted:5/20/2010
language:Malay
pages:62
Description: KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)