Power Point Papua

Document Sample
Power Point Papua Powered By Docstoc
					SEMINAR NASIONAL HASIL EVALUASI  SEMINAR NASIONAL HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH  TAHUN 2008 PROVINSI PAPUA
PELAKSANA TIM EKPD UNIVERSITAS CENDERAWSIH PAU

Agenda I

Agenda II

Agenda III
Jakarta, 4‐5 Desember 2008

Kondisi Awal RPJMN Di Tingkat Daerah
Adapun Kondisi Awal Yang Dikemukakan Dalam Hal ini adalah : 1. Dualisme Sistem Pemerintahan dan Politik Pemerintahan antar Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota yang menyulitkan terwujudnya keserasian hubungan pemerintahan. 2. Marginalisasi Penduduk Asli Papua dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan (miskin dan menganggur), dan keterisolasian wilayah. 3. Kapasitas Pemerintahan yang belum memadai dalam mendukung terselenggaranya fungsi‐fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien

Sasaran Yang Ingin Di Capai
Agenda I No Agenda I : Aman dan Damai Indikator Capaian Sasaran Pertama adalah Menurunnya • Konflik antar suku masih Konflik antar suku masih   ada , namun bersifat parsial  ketegangan dan ancaman konflik antar dan sewaktu‐waktu  kelompok maupun golongan masyarakat tergantung faktor pemicu  menurunnya angka kriminalitas secara nyata diperkotaan dan perdesaan; serta terutama di daerah areal  menurunnya secara nyata angka pertambangan Freeport  perampokan dan kejahatan dilautan dan (motiv ekonomi) dan wilayah  penyelundupan lintas batas batas. pegunungan (konflik sosial  pegunungan (konflik sosial budaya) • Kehidupan sosial  kemasyarakatan di kota dan  kampung‐kampung relativ  stabil dan aman • Partisipasi masyarakat dalam  proses pengambilan  proses pengambilan kebijakan publik masih   rendah

No

Agenda I : Aman dan Damai

Indikator Capaian

• Angka konflik dengan gerakan Sasaran kedua adalah semakin separatisme terus melemah kokohnya NKRI berdasarkan • Pemahaman dan pengalaman Pancasila, UUD 1945, multikulturalisme sangat baik, dan Bhinneka Tunggal Ika yang namun b l belum terpenuihnya h k h k ih hak-hak tercermin tertanganinya dasar penduduk asli papua secara kegiatan‐kegiatan yang ingin signifikan menyebabkan munculnya memisahkan diri dari NKRI ; kerawanan-kerawanan sosial yang y g meningkatnya daya cegah dan bermuara ke persoalan politik. tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap • Gerakan separatisme dalam kasat mata sudah sangat melemah , tegaknya kedaulatan termasuk dukungan dari dalam dan NegaraKesatuan R N K Republik I d blik Indonesia i luar negeri, namun semangat baik dari ancaman dalam maupun idiologi gerakan dengan kategori luar negeri. separatis masih potensial. • Fokus pembangunan masih dominant fisik dan kondisi sosial ekonomi masih nampak gap mencolok antara penduduk asli dan pendatang

Sasaran Yang Ingin Dicapai
Agenda II No

Agenda II : Adil & Demokratis
p Sasaran pertama adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen d tid k dil k k dan tidak diskriminatif serta yang  memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya konsisten seluruh peraturan perundang‐ undangan ditingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum.

Indikator Capaian Penataan Subtansial Hukum • Belum Efektivnya UU 21/2001 OTSUS di Papua dan semakin dominannya UU  32/2004 penerapan menjadi factor  h b t koordinasi penghambat k di i penyelenggaraan pemerintahan antara propinsi dan Kabupaten • Produk‐produk hukum berupa Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS)  dan Peraturan daerah Propinsi (PERDASI) untuk memperkuat implementasi OTSUS belum ada yang OTSUS belum yang  dihasilkan, hanya 5 % .  • Peradilan Adat (pasal 50 & 51) UU  OTSUS untuk menyelesaikn sengketa adapt termasuk hulayat belum terbentuk.

Indikator Capaian • • Angka kasus pelanggaranHAM di      Papua masih belum tuntas. Belum terbentuknya pembentukan   Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi  Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (pasal 45 UU OTSUS Papua) Korupsi merata & meningkat namun belum ada upaya pencegahan &  pemberatasan.

•

No

Agenda II : Adil & Demokratis
Sasaran kedua adalah terjaminnyakeadilan gender bagi peningkatanperan perempuan dalam berbagaibidang pembangunan. yang tercermin dalam berbagai perundangan,  programpembangunan, dan b d kebijakan publik;membaiknya angka GDI (Genderrelated Development Index) dan angka p ) g GEM (Gender Empowerment Measurement); dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta anak; serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak.

Indikator Capaian • Gap gender masih dominant karena dipengaruhi oleh factor sosial budaya • Frekuensi kegiatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan dan anak masih sangat tinggi di Papua. Perlindungan t h d perempuan terhadap • P li d dan anak masih lemah

No

Agenda II : Adil & Demokratis
Sasaran ketiga adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang b ik serta k i t h d h baik t terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang llebih ti i dalam d bih tinggi d l rangka meningkatkan keadilan bagi daerah-daerah untuk membangun. • •

Indikator Capaian
Penerapan UU 21/2001 OTSUS PAPUA dan UU 32/2004 tentang PEMDA justru memperlemah UU OTSUS Reformasi Birokrasi belum berjalan termasuk penataan kelembagaan pemerintahan dan instrument t k l b i t h d i t t aturan dan penyiapan sumber daya aparatur. Struktur anggaran yang direncanakan berbentuk PIRAMIDA TERBALIK (Biaya pembangunan lebih besar d i pada aparatur) b l dapat berjalan efektif. b dari d t ) belum d t b j l f ktif Pembentukan daerah Baru membutuhkan dana yang relative besar untuk infrastruktur pemerintah dari pada kesejahteraan masyarakat. Dana-dana yang b D d bersumber dari DAU dan DAK dan b d i d d DBH masih dominan untuk membiayai program pembangunan terutama dominan pemb. fisik. Pemasukan PAD relative kecil hanya dibawah 10 percent dib di k d t dibandingkan dengan subsidi dari pemerintah b idi d i i t h pusat. Proporsi pembiaya pembangunan masih dominant fisik dari pada non fisik. dll

•

•

•

•

• •

Indikator Capaian Otonomi Baru: • Semangat pemekaran masih dominan  dalam cara pandang masyarakat,  namun pengelolaannya hanya  menguntungkan para penguasa dan  kelompok tertentu termasuk  pengusaha. • Menguatnya pelanggaraan batas  wilayah antar kabupaten. • Koordinasi dengan kabupaten induk  lemah dan cenderung jalan sendiri‐ l hd d j l di i sendiri. • Banyaknyapembentukan /pemekaran   distrik‐distrik baru namun tidak  didukung dengan persiapan prasarana  dan sarana yang representative .  Motivnya lebih pada perolehan  bantuan DAU dari pemerintah. bantuan DAU dari pemerintah

No

Agenda II : Adil & Demokratis
Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang yang  tercermin dan: (1) berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling gas;  (j j ) j b t li (2) terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang  bersih, akuntabel, transparan , , p efisien dan berwibawa; (3)  terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

Indikator Capaian Korupsi di lingkungan birokrasi: • Jumlah praktek korupsi yang  melibatkan pejabat pemerintah daerah meningkat tetapi belum ada upaya pencegahan dan penuntasan • Tingkat transparansi dan akuntabilitas kinerja daerah masih rendah.   ki j d h ih d h Dokumen APBD belum bisa diketahui publik. Partisipasi masyarakat: p y • Masyarakat terlibat dalam Musrembang sifatnya formalitas saja dan hanya pada level tertentu yaitu di tingkat distrik atau kabupaten kabupaten.

Agenda II

Sasaran Yang Ingin Di Capai
Agenda III g
No

Agenda III :Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat
Sasaran pertama adalah menurunnya jumlah p y j penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2309 dengan j , p p g didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga kemudian dari pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong p g pertumbuhan y g berkualitas dan yang berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat.

Indikator Capaian Kualitas Manusia: • Indeks Pembangunan manusia membaik di kota, tetapi di kampung-kampung dan wilayah p pedalaman di kawasan pegunungan tengah masih rendah. IPM Papua terendah kedua di Indonesia setelah NTT. Kemiskinan •Jumlah pengangguran terbuka relative tinggi (lulusan PT dan SMU) 50 – 100 ribu pencari Kerja. p j •Jumlah penduduk miskin 70 % di kampung dan 30 – 40 di kota •Program Bantuan Kelompok Usaha kepada masyarakat p y meningkat namun

Indikator Capaian Untuk mencapai sasaran tersebut pertumbuhan ekonomi diupayakan meningkat dad 5,5 persen pada tahun 2005 menjadi 7,6 persen pada tahun 2009 atau rata rata tumbuh sebesar rata-rata 6,6 persen per tahun. Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ditempuh dengan menciptakan lingkungan usaha yang sehat untuk meningkatkan peranan masyarakat Dari masyarakat. sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ditingkatkan terutama dengan menggalakkan investasi dan meningkatkan ekspor non-migas Peranan investasi masyarakat dalam PNBP diupayakan meningkat dari 16,0 persen pada tahun 2004 menjadi 24,4 persen pada tahun 2009. sedangkan peranan investasi pemerintah dalam PNBP diupayakan meningkat dari 3 4 3,4 persen pada tahun 2004 menjadi 4,1 pada tahun 2009 sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia, ekspor non-migas diharapkan meningkat secara bertahap dan 5 5 5,5 persen pada tahun 2005 menjadi 8,7 persen pada tahun 2009. belum diikuti dengan peningkatan pendapatan karena pembinaan tidak intensif dan kesinambungan • Proses Musrenbang , masyarakat miskin diwakili oleh Bamuskamp di tingkat kampung Ekonomi: • Pertumbuhan PDRB masih dominan pertambangan, pada sector penyediaan jasa meningkat oleh dampak pemekaran Kesehatan: • Umur Harapan Hidup masih relative rendah di kampong-kampung • Angka Kematian Bayi dan Ibu masih tinggi di kampung dan pedalaman papua • Prevalensi gizi kurang masih tinggi Akses Air bersih: • Masyarakat di wilayah pinggiran dan kampungkampung belum mendapatkan pelayanan air bersih bersih. • Masyarakat miskin masih konsumsi air tanah. • Masyarakat di Kabupaten pemekaran menggunakan air sumur atau tadah hujan

Indikator Capaian p Sejalan dengan meningkatnya investasi dan daya saing perekonomian, sektor pertanian, industri pengadaan non migas, dan sektor pertanian lainnya diupayakan tumbuh rata-rata sekitar 3,5 persen, 8,6 persen, dan 6,8 persen per tahun.

Partisipasi masyarakat: • Jumlah masyarakat yang mengikuti proses perencanaan pembangunan (musrenbang) relative terbatas Pembangunan Perdesaan: • kualitas dan kuantitas jaringan prasarana
transportasii di perdesaan umumnya tidak bagus t t d tid k b (belum beraspal) dan bahkan 90 % rusak berat. • kualitas dan kuantitas jaringan telekomunikasi di daerah perdeseaan umumnya belum tersedia. • k lit d k tit jjaringan li t ik di d kualitas dan kuantitas i listrik daerah h perdesaan belum tersedia Pembangunan Perkotaan: • jumlah masyarakat miskin perkotaan relative sedikit 30 -40 % dikit 40 • prosentase masyarakat miskin dan dengan masyarakat non-miskin di kawasan perkotaan 40 banding 60 %

Indikator Capaian p Pembangunan Daerah Tertinggal: • kebijakan Respek (rencana Strategi Pengembangan Kampung) bantuan Rp. 100 juta /tahun dan masyarakat secara partisipatif membangun dan menata kehidupannya • tingkat dukungan pengembangan sarana dan prasarana dalam pengembangan kawasan tertinggal masih kurang • Adanya upaya pemberdayaan dan perlindungan penduduk lokal melalui kebijakan RESPEK dan Kebijakan OTSUS, namun khusus OTSUS belum ada PERDASUS. Iklim Investasi: • Iklim Invesati masih rendah karena faktor perijinan, situasi keamanan, infrastruktur dasar dan besaranya biaya sosial Pariwisata: • Potensi wisata alam, budaya, bahari sangat potensial, namun belum optimal dikelolah. • Daya tarik wisatawan relative rendah

Indikator Capaian p Kemampuan Petani dan Nelayan • frekuensi penyuluhan dan pendampingan masih minim terhadap petani termasuk peternak, nelayan dan pembudidayaan ikan • lembaga pertanian tidak ada di distrik atau kampung. • dll Ketahanan pangan: •tingkat bahan pokok pangan lainnya relatif tersedia jumlah konsumsi beras daerah tinggi •tingkat ketergantungan pangan daerah terhadap beras produksi luar daerah masih sangat tinggi. Produktivitas UMKM: • Prosentase dan produktivitas UMKM daerah sangat terbatas dan sangat rendah produktivitasnya • frekuensi pelatihan dan pendidikan transformasi pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan produktifitas UMKM rutin ada • tingkat kemampuan dan tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi masih rendah • Tingkat kepedulian stake holders di daerah untuk mengembangkan koperasi relativ rendah.

Indikator Capaian
Pengelolaan BUMN:

•Jumlah BUMN di daerah Relatif sedikit, seperti ; PLN, Pertamina, PT PELNI, dan PT Telekom. Nilai asset cukup besar •Kontribusi keberadaan BUMN terhadap PAD cukup signifikan terutama retribusi parkir kendaraan dan sampah •mekanisme kerjasama pengelolaan BUMN dengan pihak lain sesuai MOU •Belum ada perangkat hukum di daerah yang mengatur pengelolaan BUMN •tingkat pelayanan umum yang diberikan oleh BUMN belum optimal khususnya PLN y g terus menerus menghalami p y yang g gangguan pemadaman di kota-kota. ● Jumlah penduduk bekerja pada lapangan kerja informal meningkat terutama kaum pendatang • Jumlah peluang bekerja p p g j pada sektor p padat karya relativ y terbatas tergantung kebijakan • Jumlah industri menengah dan kecil relativ sedikit (± 3 percent) • Tingkat upah p g p pekerja relative dibawah standart Upah j p minimum Regional Papua sebesar Rp. 1,5 juta.

• Jumlah penduduk bekerja pada lapangan kerja informal meningkat terutama kaum pendatang • Jumlah peluang bekerja pada sektor padat karya relativ terbatas tergantung kebijakan • Jumlah industri menengah dan kecil relativ sedikit (± 3 percent) • Tingkat upah pekerja relative dibawah standart Upah minimum Regional Papua sebesar Rp. 1,5 juta. • Angka pengangguran terbuka meningkat setiap tahun terutama lulusan PT dan SLTA • Prosentase pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja cukup tinggi • Jumlah penduduk miskin (70 % di kampung-kampung) prosentase penduduk miskin terhadap penduduk non miskin 70 : 30. • kesempatan kerja dominan terserap di sektor public, namun terbatas prosentase tenaga kerja sektor pertanian relativ kecil • Petumbuhan ekonomi daerah (PDRB) mennojol ; pertambangan, jasa dan pertanian, dan seterusnya. • Laju inflasi relatif tinggi (6 % Agustus 2008), indeks Harga Konsumen (6 % Agustus 2008).

No

Agenda III :Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dalam meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan g p g j masyarakat di pedesaan: meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal; g gg ; meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produkproduk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan p g pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah

Indikator Capaian • Perhatian ke kampungkampung baru dimulai melalui kebijakan RESPEK. • Belum data untuk mengukur capaian kinerja karena baru dua tahun pelaksanaan RESPEK Keberdayaan Masyarakat: • tersedianya pedoman RESPEK untuk memperkuat kapasitas pemerintah di tingkat lokal (pembangunan partisipatif, pengelolaan anggaran dan penyusunan produk hukum pedesaan) • jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada lembaga agama/adat/sosial ralativ sedikit dan parsial tergantung kebijakan kepala daerah.

produk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah besar menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah..

Indikator Capaian
Wilayah Cepat Tumbuh dan Strategis; • Rendah frekunesi penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas produk unggulan di wilayah strategis • kemampuan manajemen pengelolaan KAPET dan tingkat koordinasi kerjasama ekonomi sub regional (KSER) masih lemah.

wilayah perbatasan • sarana dan prasarana sosial ekonomi belum rampung seluruhnua tersedianya jalur transportasi darat di kawasan perbatasan. • Kapasitas SDM masyarakat relative rendah • Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan: • tersusunnya kebijakan dan strategi border development center di daerah perbatasan di Kabupaten Keerom wilayah perbatasan PNG-RI.

No

Agenda III :Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia ( ) (IPM) serta merangkatnya p g y pemahaman dan pengalaman ajaran-ajaran agama. Secara lebih rinci, sasaran meliputi:

Indikator Capaian Taraf pendidikan penduduk •Jumlah atau prosentase penduduk yang menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun meningkat 70 % •Angka melanjutkan lulusan SD, SMP, SMA meningkat antara 60 – 80 %. •APM SD 87 %, APM SMP 48 % dan APM SMU/SMK 39 06% 39.06% •Angka putus sekolah menurun perguruan tinggi cukup menonjol •Angka buta aksara relative masih cukup tinggi 297 236 orang di 20 Kabupaten 297.236 •Program Paket A sebanyak 342.395 orang. •Paket B sebanyak 14.369 orang, •Paket C 6 570 orang Paket 6.570 orang.

Indikator Capaian Relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan •Jumlah dan kualitas hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pendidikan dan teknologi oleh perguruan tinggi sangat minim •Jumlah dan sumber anggaran pendidikan meningkat setiap tahun dari APBN dan APBD juga dana OTSUS porsinya diatas 20 % termasuk APBD, dibawah standart belum sesuai amanat OTSUS yaitu 30 %. •Peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan cukup menonjol namun hanya di kota-kota. •Standar pelayanan Minim umumnya masih jauh dari standart standart. Derajat Kesehatan Masyarakat: 1.Umur Harapan Hidup (tahun) di kota 66 tahun dan 44 thn di kampungkampung 2.Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran bayi) relative tinggi 3.Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) relativ tinggi 4.Prosentase 4 Prosentase prevalensi gizi kurang pada anak balita (%) tinggi 5.Prevalensi gizi kurang masih tinggi di kampung dan wilayah pinggiran. 6.Kasus AIDS/HIV meningkat tajam 3119 Kasus Maret 2008 , kampenya dilakukan intensive oleh berbagai kalangan termasuk pemerintah daerah , namun kasus terus meningkat dan kasus AIDS/HIV meningkat akhir November 4114 kasus.

Indikator Capaian 1. Kerukunan hidup beragama sangat baik 2. Toleransi dan saling menghormati sangat tingi 3. Kesepakatan lembaga Agama ditetapkan sebagai Zona Damai

Agenda III

PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH (2005‐2007
1. KETERLIBATAN STAKEHOLDERS ISSU Musrembang  • • • • Level Kampung  Level Distrik  Level Kabupaten  Leven Provinsi  Leven Provinsi • • • • PARTISIPASI Terlibat Penuh  Terlibat Penuh  Relatif/Tergantung  Pimpinan Daerah Pimpinan Daerah Aparatur Pemerintah  Output • Prosesny a  partisipat if  if Masih  ada  interfensi   pemerint i ah

•

Forum  • Pembangunan  Pembangunan

Relatif Sedikit  didominasi oleh   didominasi oleh kepentingan  politik  Tererlibatan  Tererlibatan Stakeholders 

Sidang APBD  Sidang APBD

•

3. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN • • • • • • • • • • • • • • • Angka Kemiskinan relative tinggi IPM Papua terendah kedua setelah NTT APM  : 87, 54 % SLTP : 37,96 % SMU/K : 27,25 % Angka Putus Sekolah (2004) : SLTP = 4,09% dan SMU/K = 3,95 % Rendahnya k lit k l l R d h kualitas kelulusan SD SLTP SMU/K d P didik Ti i SD, SLTP, SMU/K dan Pendidikan Tinggi Tingginya AKB & Balita Tingginya AKI Tingginya Kasus Penyakit Menular HIV/AIDS Mulai meningkatnya kasus‐kasus penyakit tidak menular Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan serta penyebaran yang  tidak merata Terbatasnya tingkat kesejahteraan tenaga kesehatan dengan beban tugas Terbatasnya sarana/fasilitas pelayanan kesehatan Kurangnya dana untuk pembiayaan pembangunan kesehatan

4. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5. ‐ ‐ ‐ ‐

PERMASALAHAN KINERJA  RPJMN DI PAPUA: Euforia dan kebijakan pemekaran wilayah Agenda  Kepala Daerah Yang Berbeda Satu Dengan LainNya Persepsi dengan pemahaman yang berbeda dikalangan pemerintah daerah yang berbeda dalam mengkawal agenda pembangunan nasional di daerah Semangat otonomi daerah yang berlebihan hanya menimbulkan agoisme wilayah, suku dan pribadi Lemahnya sosialisasi pelaksanaan RPJM dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah OTSUS Papua sangat mempengaruhi pengelolaan kebijakan pembangunan dan pemerintahan di Papua Hubungan legislative , eksekutif dan Majeis Rakyat Papua (MRP) dalam kerangka pelaksanaan OTSUS tidak singkron dan tidak kordinatif SINGKRONISASI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH : Pelaksanaan Musrembang yang dilaksanakan secara berjenjang Rapat Koordinasi Pembangunan Rapat Koordinasi Teknis dilakukan persektor Implementasi perencanaan sering tidak jalan karena dilaksanakan antara kebijakan dan implementasi dilakukan oleh pelaku pembangunan yang  berbeda‐beda

ISU STRATEGIS DAERAH
ISSU‐ISSU REFORMASI BIROKRASI
ISSU 1. 1 • • Issu Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaan Sumberdaya Aparatur • • • • • 2. • • • Instrumen Manajemen Pembangunan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerataan Pembangunan Akses Terhadap Pelayanan Publik • • • • Proses belum diterapkan secara konsisten Masih Terkondrntrsi di Kota Aparatur masih berorientasi untuk dilayani Masyarakat sulit mendapatkan pelayanan secara prima • Struktur Anggaran Piramida Terbalik Esalonisasi pada Birokrasi Pemerintahan Kompetensi Persyaratan Kepegawaian (pendidikan,penjenjangan dll.) • • • Belum Berjalan Proses Masih belum berjalan dg sebagimana mestin a mestinya Belum Berjalan MATERI CAPAIAN

PP 41/2007 Tentang Proses Masih belum berjalan dg Kelembagaan pemerintah daerah sebagimana mestinya

2. KORUPSI /MANAJEMEN KORUPSI

No
1

Lokasi
Level Provinsi Papua

Kasus

Penyelesaian
Pengadilan Penyidikan Penyidikan Pen idikan Penyelidikan Audit BPK Penyidikan Penyelidikan

1. Penyimpangan Dana Otsus y g g 2. Penyalahgunaan wewenang di PD Irian Bhakti 2 Kabupeten Jayawijaya 3. Kasus mantan anggota legislative Jayawijaya 3 Kab paten Yapen Kabupaten 4. Penyimpangan prosedur 4 Pen impangan prosed r Waropen administrasi keuangan daerah 4 Kabupaten Boven Dogoel 5. Kasus Kelistrikan 5 Kabupaten Biak Numfor 6. Hasil Audit BPK terhadap 5 p p SKPD – tidak beropini 6. Perpustakaan Daerah 7. Penyimpangan pengadaan bantuan buku-buku bacaan pada beberapa kabupaten 7. Kabupaten Merauke 8. Pemborosan anggaran 9. Investasi pembelian pesawat kerjasama dengan PT Merpati. 10. anggaran pendidikan yang tinggi untuk aparat

- Perbaikan dan peningkatan kesejahteraan. - Distribusi sumber daya y secara merata 02). Pencegahan - Ekspresi dengan - Pengerahan dan - Situasi Kantibmas - Kesenjangan - Pengkawalan dan berbagai cara masih ada pengaman kondusif. Sosial Ekonomi, OTSUS dilakukan penanggulan dengan intensitas relatif pasukan. - Gerakan bersifat - Pengelolaan optimal , gan kecil dan stabil ; - Proses Hukum fisik tidak ada lagi, Kebijakan yang konsisten dan Separatisme d S ti demonstrasi, t i terhadap t h d sedangkan namun d k tidak f kti d tid k efektiv dan konsekeun k k gerakan yang bersifat tidak tepat sasaran - Perumusan pengibaran bendera, kelompok ulang kebijakan dialog. masyarakat yang idiologis masih ada terkait dengan namun tidak berkenaan melanggar implementasi mengkhawatirkan. dengan upaya Hukum. OTSUS Papua. - Pendekatan Artinya Intesitas peningkatan Persuasif gerakannya relatif kesejahteraan. kecil ,namun cukup - Perumusan mengganggu Kebijakan dilihat dari perspek Papua (karakteristik sosial budaya di Papua)

Sasaran Indikator Kinerja Pembanguna No Pembangunan Daerah n Dalam RPJMN 01. Meningkatny Konflik antar a Rasa Aman antar suku masih dan Damai ada

Upaya Dialogis melalui pendekaan tiga tungku (Agama, Adat dan Pemerintah) )

Capaian - Konflik dapat terselasaikan namun sifatnya kuratif

Permasalahan - Faktor Sosial Ekonomi - Faktor sosial Budaya

Rekomendasi Tindak Lanjut

3). Peningkatan kemampuan Pertahanan negara

- Infrastruktur Pertahanan Negara terbatas di wilayah perbatasan. - terdapat sistem Hankamrata - Belum tertibnya pengaturan hubungan masyarakat adat yang dipisahkan oleh garis batas negara. - Garis Batas negara yang belum tegas, - Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pelintas Batas (PPLB) belum berfungsi optimal - Pulau-pulau terkecil dan terluar seperti ; Bras, Fanildo, Bepondi dan Liki penduduknya relatif dan terbatas infrastruktur perhubungan serta tidak terjaga

- Kerjasama dengan Pemerintah daerah namun relatif terbatas untuk mendukung kegiatan TNI/POLRI didalam kota - Boder Liason Meeting (BLM) antara pemerintah Daerah dan Pemerintah PNG secara intenif

- Wilayah Perbatasan relatif lebih aman dan kondusif. - Tercipta relasi yang kondusif antara kedua negara memahami masalah sosial budaya , sosial politik dan sosial ekonomi

- Para pengungsi WNI dari Papua yang jumlahnya ribuan hingga kini masih di PNG yang mau kembali ke Tanah Air, namun masih dihantui perasaan taku atas stigma-stigma. - Para pelintas batas tradisional yang memiliki hubungan kekeluargaan baik di PNG maupun di Indonesia (Papua). - Cara pandang kita yang masih melihat wilayah perbatasan sebagai serambi belakang negaraPendekatannya security Approach dominan dari pada prosperity Approach

- Perbaikan infrastruktur dasar dan juga pertahanan negara negara. - Menyusun dan membangun pusat-pusat kegiatan Sosial Ekonomi di wilayah perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ( Border Development Centre). - Pengaturan masyarakat adat dengan pendekatan sosial budaya secara intens. - Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pertahanan Negara baik Darat, Laut dan Udara untuk kepentingan pengamanan wilayah negara,

Meningkatny 4). a keadilan dan penegakan (hukum dan Politik)

- Law Enforcement masih lemah. - UU NO.21/2001 tentang OTSUS Papua belum dilaksanakan secara nyata dan Konsekuen, - Belum terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM. - Kasus kasus Korupsi Kasus-kasus yang mencuat di publik belum dituntaskan.

- Penegakan hukum intens dilakukan. - Penyuluhan hukum bagi masyarakat cukup intens , - Penyelesaian Implementasi UU OTSUS dilakukan namun tidak intens. - Penyelesaian kasus Korupsi masih terbatas, - Penyelesaian kasus HAM di Papua

- Penyelesaian kasus kriminal munir tuntas penyelesaiannya, - Kasus-kasus korupsi tidak optimal penyelesaiannya, bahkan muncul kasuskasus baru. - Kasus-kasus HAM di papua penyelesaiannya diindikasi dengan ; pembentukan Komisi HAM Papua namun belum optimal bekerja, - Pengadilan HAM dan Pembentukan komisi Kebenaran dan Rekonsialisasi belum terbentuk. - UU NO.21/2001 tidak optimal terimplementasi secara nyata dan konsekuensi, bahkan cenderung lemah dan tak berdaya. - Sejumlah pasal-pasal dalam UU OTSUS yang belum dilaksanakan. - Sebagian besar PERDASUS-PERDASI (80 %) belum tuntas.

- Penerapan dualisme system pemerintahan (UU 21/2001 untuk propinsi dan UU 32/2004 untuk propinsi dan kabupaten sehingga memperlemah semangat OTSUS. - PERDASUS. - Komitmen menuntaskan implementasi OTSUS masih rendah. - UU OTSUS PAPUA pengelolaannya dilihat hanya perspektif politik dari semangat untuk mensejahterakan penduduk asli papua. - Pemahaman dan kapasitas aparatur daerah rendah sehinga OTSUS tidak efektiv. - Pemerintah Pusat tidak serius mendorong implementasi UU OTSUS

- OTSUS wajib dituntaskan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. - Rekonstruksi kebijakan OTSUS (amandemen pasal atau menyeluruh) yang partisipatif berdasarkan usulan dari daerah kepada pemerintah. - PERDASUS dan PERDASI harus didorong untuk penuntasannya melalui asistensi pemerintah pusat. -Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus segera dibentuk untuk penyelesaian kasus-kasus kasus kasus HAM dalam bingkai NKRI. - Hanya ada satu Undang-Undang OTSUS di tanah Papua untuk p mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5). Adanya Jaminan Keadilan Gender

- Ketimpangan Gender masih sangat menonjol - Partisipasi Perempuan masih rendah dalam berbagai aspek pembangunan, - Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan,

- Sosialisasi PUG Inpres No. 29/2000 intensif dilakukan oleh berbagai pihak. - Promosi perempuan dalam jabatan publik dilakukan oleh pemerintah daerah. - Program dan kegiatan yang mendorong keterlibatan kaum perempuan di rana publik dilakukan berupa bantuanbantuan stumulan dari pemerintah daerah

- Keterlibatan Perempuan khusus kalangan terdidik di rana publik semakin meningkat. - Organisasiorganisasi perempuan semakin nampak dan eksis . - Adanya jaringan kerja di daerah , regional dan nasional yang giat mengadvokasi kepentingan perempuan

- Faktor Sosial Budaya masih membelenggu – budaya patriharky menjadi penghambat utama lambatnya perempuan berkembang. - Perempuan masih tergantung kepada laki-laki dalam hal ekonomi dan belum mandiri. - Tingkat pendidikan perempuan di kampungkampung relativ rendah dan kualitas sumber daya perempuan relativ terbatas. - Perempuan masih terbelenggu dengan aktivitas d kti it domestik sebagai kewajiban

- Kibijakan harus difokuskan proporsional untuk perempuan dalam bidangbidang prioritas seperti ; pendidikan dan kesehatan. - Kebijakan dan program pemberdayaan Ekonomi harus diarahkan khusus untuk perempuan. - Adanya Regulasi yang memberikan porsi perempuan dalam aktif dan terlibat berbagai kegiatan publik

6). Menurunnya jumlah penduduk miskin

- Penduduk miskin di kampung mencapai 70 %; - pendudukan miskin 40 % di kota. IPM kedua terendah setelah NTT

7). Berkurangnya kesenjangan antarwilayah

- Kebijakan RESPEK harus diperkuat dengan instrumen pelaksanaan dari OTSUS agar dapat mengikat semua pihak. Kebijakan Reformasi Birokrasi dengan fokus aparatur dan kelembagaan daerah yang sifatnya leading sektor dibentuk pada level distrik dan diberi kewenangan dib i k yang otonom - Transportasi udara sebagai Dana infrastruk - Ada kemajuan namun - Kendala Geografis - Prioritas harus sarana transportasi utama di mendapatkan porsi lambat. dan iklim dan alam. difokuskan kepada wilayah pegunungan; yang paling besar - Pembangunan antar - Wilayah kabupaten infrastruktur dasar di - Belum tersedia prasarana dari sektor prioritas wilayah di beberapa baru membutuhkan wilayah tertinggal jalan darat yang layak antar lain (pendidikan, wilayah telah biaya pembangunan dan terbelakang. wilayah di Papua. kesehatan, dan terhubungkan namun yang relatif besar - Perlu ada kebijakan - 80 % infrastruktur dasar ekonomi masih bersifat jalan merata disemua aspek percepatan di pinggiran dan pedalaman kerakyatan), timbunan atau pembangunan. pembangunan seperti tidak layak standart. walaupun amanat pengerasan.. - Kebijakan dan INPRES PERCEPATAN - Kegiatan Perekonomian OTSUS mewajibkan - Berepa jalur jalan antar program PEMBANGUNAN 2007. lambat pendidikan 30 % kabupaten di wilayah pembangunan belum - Perlu ada DESK dan Kesehatan 15 %. Pembangunan masih fokus Papua untuk masalah - Dana infrastruktur dalam proses - Koordinasi antar Pembangunan , tetapi melalui DAK dan Bagi pembangunan dan pemerintahan bukan masalah Hasil cukup besar umumnya jalannya belum kabupaten atau politik untuk dapat pors yang beraspal. wilayah sangat lemah mengkawal dialokasikan kebijakan Pembangunan.

- Kebijakan BLT - Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - PNPN Mandiri - RESPEK –Rencana Stratagis Pengembangan Kampung

- Penduduk miskin terbantu tapi sementara. - Berbagai Kelompok terbentuk di masyarakat - Bantuan Rp. 100 juta melalui kebijakan respek untuk rakyat miskin di kampun-kampung. - Bantuan Pendanaan melalui program PNPN Mandiri pada kelompokkelompok di kampung

Kebijakan RESPEK masih bersifat politis sehingga ganti pimpinan , juga rubah kebijakan. Demikian juga dengan PNPN Mandiri sehingga kemungkinan untuk mendorong kemandirian secara sosial ekonomi masih jauh dari harapan dalam kerangka penuntasan kemiskinan k i ki

8). Meningkatnya kualitas Manusia yang secara menyeluruh

- Pendidikan : Angka APM (2007) untuk : a. SD (70 %), SLTP ( 30 %), SLTA (25 %) Kualitas Lulusan ; SD, SLTP, SLTA dan PT masih rendah, Angka Putus Sekolah relative berkurang namun masih tinggi. -Penyebaran Guru tidak merata (konsentrasi di kota dan meninggalkan tugas). Penempatan Guru tidak sesuai dengan kompetensi, terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan

- Kebijakan OTSUS pada sektor prioritas yaitu pendidikan, - Amanat OTSUS 30 % pendidikan. - Kebijakan dan program terhadap pendidikan. Pembangunan pendidikan mengalami peningkatan karena ada porsis pendanaan yang relativ besar. - Pemberian bantuan beasiswa untuk mahasiswa di Perguruan Tinggi di g gg wilayah Papua dan di luar papua termasuk di luar negeri. - Prioritas Kebijakan penerimaan pegawai porsinya banyak untuk guru dan tenaga medis Kesehatan : - Sektor prioritas dalam - Angka Kematian Ibu dan Bayi masih OTSUS Papua yaitu Tinggi Kesehatan dan 15 persen - Gizi Kurang Masih Tinggi dialokasikan untuk sektor - IPM Rendah kedua terekahir di kesehatan. Indonesia dan - Berbagai kebijakan untuk - Angka Harapan Hidup umur 42 -45 sektor kesehatan menjadi di kampung dan 65 di kota perhatian utama bersamaan - Kasus AIDS/HIV meningkat tajam dengan p / g j g pendidikan 4114 Kasus desember 2008

- Animo masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan meningkat pasca implementasi OTSUS Papua. - Lulusan Perguruan Tinggi baik PT di papua maupun PT dari luar Papua setiap tahun meningkat terutama anak-anak asli papua. -

- Kebijakan dan program belum didasarkan pada kebutuhan sehingga lulusan PT dapat memenuhi kebutuhan daerah. - Kebijakan masih bersifat politis sehinga orientasinya haya pada kuantitatip dari pada kualitatip. - Perubahan mendasar belum nampak karena alokasi anggaran porsi terbesar terlihat pada porsi Perguruan Tinggi. Pendidikan Dasar p y porsinya le

- Kebijakan bidang pendidikan berbasis lokal. - Kebijakan sistem pendidikan yang berorientasi Pasar seperti : pendidikan POLITEHNIK. - Porsi pendidikan Dasar dan Basic Science lebih besar. - Peningkatan kesejahteraan Guru, - Peningkatan Kualitas Guru dan Kompetensi bidang Ilmu

Kebijakan dan program telah diupayakan untuk mewujudkan Indonesia Sehat 20015. - Pengadaan tenaga medis dan dokter untuk formasi khusus di Papua tahun 2005,2006 dan 2007. - Kartu Sehatan dan Asuransi Kesehatan sebagai kebijakan membantu orang miskin. g - Pogram POSYANDU dan POLINDES di kampung terus digiatkan.

- kendala-kendala yang dihadapi ; - Kondisi geografys Papua dan penyebaran penduduk yang tidak merata menyulitkan pelayanan maksimal. - Ketiadaan infrastruktur kesehatan di kampungkampung termasuk p g infrastruktur dasar

- Kebijakan pembangunan di bidang Kesehatan diarahkan dan harus integrated dan komprehensif. - Kebijakan pengadaan tenaga Medis di arahkan ke kampung-kampung. - Peningkatan p g pembangunan g infrastruktur Kesehatan di wilayah-wilayah terpencil. - Program Penyuluhan tentang hidup sehat

Simpul‐simpul awal yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah bahwa Pemerintah Provinsi Papua masih sedang diperhadapkan pada kendala manajemen pemerintahan yang berimplikasi pada kian maraknya issu marginalisasi penduduk asli Papua, kemiskinan, kelaparan, wabah penyakit, ketertinggalan, KKN, dan konflik kewenangan. Issu‐issu tersebut merupakan Issu issu issu yang berkepanjangan yang belum pernah dapat dituntaskan dalam beberapa periode pemerintahan. Tak bisa lain, evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Papua merupakan salah satu kegiatan terpenting dalam membedah akar masalahnya secara riil, dan menemukan sumber penyebabnya untuk kemudian ditindak lanjuti sesegera mungkin. Dengan demikian, sangat diharapkan, kiranya hasil EKPD yang memotret pembangunan nasional dapat bermanfaat, khususnya untuk membuka cakrawala pandang semua pihak, terutama sekali dalam rangka memacu peningkatan pembangunan di Provinsi Papua serta sebagai salah satu b i penting d l l h t bagian ti dalam agenda pembangunan nasional. d b i l


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Evaluasi, RPJMN
Stats:
views:6275
posted:1/30/2009
language:Indonesian
pages:18
Description: Seminar Nasional Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2008 Provinsi Papua; Jakarta, 4 – 5 Desember 2008