Power Point Maluku Utara by EKPD

VIEWS: 4,670 PAGES: 10

More Info
									SEMINAR NASIONAL
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2008 PROVINSI MALUKU UTARA
PELAKSANA

UNIVERSITAS KHAIRUN

Agenda I

Agenda II

Agenda III Jakarta, 4-5 Desember 2008

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah

Berdasarkan pencermatan lingkungan strategis yang berkembang, b ik secara i t b k b baik internal maupun eksternal l k t l (2005–2007) serta profil pembangunan daerah, dapat dijelaskan kondisi awal RPJMN di tingkat daerah yang j g y g dituntut perhatian khusus dalam upaya pembangunan Provinsi Maluku Utara ke depan yaitu :

2
Agenda I

1. Persoalan-persoalan pasca konflik sosial 2. Lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia 3. Lemahnya pemulihan ekonomi daerah sebagai landasan untuk mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan 4. Rendahnya kesejahteraan rakyat dan kualitas SDM 5. Lemahnya penataan infrastruktuk dan suprastruktur pendidikan yang berimplikasi pada rendahnya mutu keluaran tiap jenjang pendidikan 6. Ketidakserasian pembangunan antar kawasan
3

Sasaran yang Ingin di Capai
1. Meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunya ketegangan dan ancaman antar kelompok maupun golongan masyarakat; menurunya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan lintas batas Meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yg tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya h d h k i i j i konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum h d k i h k Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas 4 ekonomi yang tetap terjaga.

R P J M N

2.

3.

Sasaran yang Ingin di Capai
1. Terwujudnya upaya penegakan & supremasi hukum sesuai dgn perangkat perundang undangan yg berlaku, tertanganinya kasusg , g y kasus pelanggaran hukum secara nyata, adil dan tdk memihak, serta terciptanya konsistensi antara peraturan daerah dgn hirarki hukum diatasnya 2. Meningkatnya kualitas SDM Maluku Utara yg tercermin dari meningkatnya angka IPM serta meningkatnya pemahaman d pengamalan i k t h dan l ajaran-ajaran agama, termasuk meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan jender 3. 3 Terciptanya lapangan kerja secara memadai yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 11,4 % pd thn 2007 dgn didukung oleh stabilitas ekonomi yg tetap terjaga
5

R P J M D

Pencapaian RPJMN di Daerah (2005-2007)

Agenda Aman dan Damai g
1. Terciptanya suasana aman pasca konflik Maluku Utara, yang ditandai dengan upaya-upaya rekonsiliasi pada tingkat masyarakat, serta pemulangan pengungsi kewilayah asal maupun relokasi Pengembangan multikulturalisme, penghormatan terhadap perbedaan kebudayaan di tingkat lokal. Hal ini telah berdampak pada semakin harmonisnya hubungan antar golongan dalam masyarakat Maluku Utara. Memantapkan keamanan dan ketertiban, ditempuh kebijakan, antara lain penguatan koordinasi dan kerja sama di antara TNI-POLRI dan TNI POLRI penguatan peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dengan e g ata e dd a ga a da e dd a eaga aa de ga kegiatan pembinaan anak jalanan dan penanggulangan bahaya narkoba anak dan remaja, Penurunan indeks korban kejahatan dan kekerasan j
6

2.

3.

4. .

5.

Agenda Adil dan Demokratis
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintahan dalam penyusunan produk hukum dengan ditetapkannya 17 PERDA 2006/2007, 2006/2007 19 pergub, 13 instruksi gubernur, dan 337 kepgub pergub gubernur Penguatan institusi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Propinsi Maluku Utara. Terselenggaranya Pilkada kab/kota dan Provinsi sebanyak 9 kali

2. 3.

7

Agenda Kesejahteraan g j
1. 2. Masyarakat miskin 110.000 (jiwa thn 2005), 118.000 (jwa 2007) Peningkatan fasilitas pendidikan bagi masyarakat melalui penyediaan sarana pendidikan, pendidikan Penurunan angka putus sekolah dasar dan buta aksara dpt ditekan ditekan, walupun belum diikuti dengan peningkatan mutu pendidikan Peningkatan fasilitas kesehatan( 5 menjadi 17), dan puskesmas (269-273) dari tahun 2005-2007 Peningkatan aksebilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan walupun masih sangat terbatas, pembanguna infrastruktur pemerintahan khususnya fasilitas perkantoran untuk ibu kota Provinsi Maluku Utara. Penyediaan anggaran untuk usaha kecil dan menegang/koperasi, Pengembangan dan pemerataan pembangunan antar kawasan serta pengembangan kawasan perbatasan pulau terluar Peningkatan investasi sektor pemerintah dan swasta Peningkatan jumlah UMKM mampu menyerap tenaga kerja 11.256 orang

3. 4.

5. 6. 7. 8.

8

Permasalahan
1. Menumbuhkembangkan rasa saling percaya pasca konflik sosial,batas wilayah antar desa dlm wilayah kab/kota 2. Lemahnya penegakan hukum kasus korupsi, illegal fishing,dan illegal logging 3. 3 Rendahnya kualitas SDM 4. Terbatasnya infrastruktur yg tersedia terutama transportasi, pendidikan, kesehatan dan kelistrikan k li ik 5. Rendahnya kesejahteraan masyarakat, akses p permodalan, akses pemasaran, dan aspek fasilitas p p pendukung usaha kecil dan menengah 6. Eksploitasi SDA secara terus menerus 7. Kesenjangan antar kawasan, perkotaan dan perdesaan

9

Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN RPJMD
1. 2. 2 3. Mewujudkan Indonesia yg aman & damai Mewujudkan I d M j dk Indonesia adil & i dil demokratis Mewujudkan Indonesia Sejahtera S j ht 1. 2. 2 3. Mewujudkan Maluku Utara yg damai Mewujudkan Maluku Utara yg M j dk M l k Ut Maju Mewujudkan Maluku Utara yg Mandiri M di i

1. Implementasi dan penjabaran agenda pembangunan nasional didaerah disesuaikan dengan kondisi daerah 2. Karasteristik wilayah memungkinkan sasaran pembangunan nasional belum sepenuhnya terlaksana di daerah
10

Keterlibatan Stakeholder
Ya 100.00 100 00 K Kesedian M engikuti M usrenbang 90.00 80.00 U Apabila di Undang 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 KTS KTU KPT Kota Mus yaw arah Pe re ncanaan Pe m bangunan (M us re nbang) Tidak Tidak Tahu

Melibatkan 80.00 Penyu usunan RPJM Kelurahan K 70.00 60.00 50.00 50 00 40.00 30.00 20.00 10.00 10 00 0.00 KTS

Perw akilan

Tdk Dilibatkan

Tdk Tahu

KTU

KPT

Kota

11

Musyaw arah Perencanaan Pem bangunan (Musrenbang)

Isu Srategis Daerah
Kesenjangan antar k K j t kawasan
1. Kesenjangan infrastruktur publik terutama akses transportasi jalan trans halmahera 2. Pemerataan infrastruktur pendidikan (sarana prasarana, kualifikasi & kompetensi guru, sebaran guru, budaya baca, serta penjaminan mutu 3. Layanan kesehatan yang murah & gratis (masy. Miskin), peningkatan jumlah dokter & tenaga medis, penyuluhan budaya hidup sehat, fasilitas sarana & prasarana 4. Kebutuhan pemakaian listrik tidak sesuai dgn kapasitas listrik yg tersedia

Keamanan dan ketertiban
1. Pengamanan wilayah perbatasan, fasilitas armada pendukung 2. illegal fishing
12

Bidang ekonomi
1. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, g p p mengurangi pengangguran, membuka lapangan kerja, serta menekan angka kemiskinan 2. Pemberdayaan koperasi dan UMKM pemberian akses modal, UMKM, modal promosi investasi, dan mendorong pengembangan daya saing manufaktor 3. 3 Perbaikan iklim ketenagkerjaan, bantuan modal, ketenagkerjaan modal pengembangan usaha ekonomi produktif di daerah

Bidang penegakkan hukum
1. Kesungguhan aparat penegak hukum terhadap kasus korupsi, illegal logging, dan illegel fishing logging 2. Diperlukan regulasi scr tegas membatasi kewengan pembentukan produk hukum daerah dgn tdk mengabaikan kewenagan OTODA k
13

Bidang sosial budaya
1. Pengembangan budaya dalam kerangka kemajemukan Maluku Utara dan parawisata lokal berbasis kebaharian dan kesejarahan. Membangun relasi antarkomunitas berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan kebudayaan multikultural dan relasi antarumat beragama yang berlandaskan semangat kemanusiaan.

2.

Bidang tata kelola pemerintahan
1. 2. Peningkatan SDM aparatur pemerintahan, dan peningkatan p y pelayanan kepada masyarakat p y Penyelesaian batas wilayah antar kab/kota pada wilayah pemekaran

Bidang SDA dan lingkungan hidup
1. Pengendalian terhadap eksploitasi SDA dan lingkungan 2. 2 Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertanian perikanan kehutanan peternakan
14

Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan
N o Sasaran Pembangunan Dalam RPJM 2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 3 Upaya Capaian Permasalahan Rekomendasi

1

4

5

6

7

1.Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antargolongan di daerahdaerah rawan d h konflik;

1. Rendahnya konflik antar kelompok dalam masyarakat

1. Fasilitasi berbagai forum kemasyarakatan dalam mengembangkan wacana-wacana sosial untuk meningkatkan pemahaman ti g pentingnya persatuan dan kesatuan yang semakin mengukuhkan g integrasi bangsa;

1. Kondisi aman dan damai pasca konflik thn 1999 . 2. Pmulangan pengungsi ke wil. Asal dan relokasi

1.Rekonsili asi yang masih belum mengakar dan efektif 2.Persoalan kesenjan gan sosial, ekonomi, pendidika n yang masih belum teratasi.

1. Pengemba ngan program yg dapat menumbu hkan kondisi saling percaya antara t masy., melalui berbagai media yang tersedia.

15

N o

Sasaran Pembangunan Dalam RPJM 2

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 3 1. Rendahnya tingkat kriminalitas dalam masyarakat; 2. Meningkatnya rasa aman masyarakat

Upaya

Capaian

Permsalahan

Rekomendasi

1

4 1. Pemulihan keamanan melalui pemulihan darurat polisionil, penyelenggaraan operasi kepolisian, pemulihan dan pencegahan konflik horizontal dan tingkat ti gk t kriminalitas; 2. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum para pelaku misalnya illegal fishing yg pelanggar hukum di wilayah uridiksi laut;

5 1. Kondisi keamanan pasca konflik 1999 telah kondusif . 2. penguatan koordinasi dan kerja sama di antara TNIPOLRI dan penguatan peran aktif masy. dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masy.

6 1. Belum efektifnya upaya penegakn hukum 2. Keragama n nilai & norma yg hidup & berkemba ng dalam masy, serta lemahnya kesadaran dan kepatuha n hukum turut mempeng p g aruhi lemahnya penegakk an hukum

7 1. Perlu dikembangk an polisi masyarakat 2. Peningkatan kinerja dan sarana serta prasarana yang dimiliki aparat keamanan agar mampu menjaga berbagai wilayah kepulauan yang dimiliki Provinsi Maluku Utara

Peningkatan keamanan, Ketertiban, dan Pnanggulngan Kriminalitas

16

N o

Sasaran Pembangunan Dalam RPJM 2 Percepatan pembangunan infrastruktur

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 3 1. Tersedia 32 sumur & sumber mata air 2. Peningktan fungsi jaringan irigasi yg sudah dibangun tapi db belum berfungsi 3. Pemnuhan kebutuhan air b k i baku 4. Terhubungka nnya jaringan transportsi antar kab/ kota 5. Penambahan angkutan transportsi (darat, laut, dan udara)

Upaya

Capaian

Permsalahan

Rekomendasi

1

4

5 1. Tingkat pelayanan masy.thdp air bersih sebesar 37,9% 2. Pembanguna n dermaga dan jembatan b 3. Pengembaga n transpotasi

6 1. Terbtas fasilitas infrastruktu 2. Rentang g kendali wilayah 3. Butuh dana yang besar

7 1. Peningkata n pel. Masy. thdp penggunaa n& pemnuhan air bersih 2. Percpatan pmangun transportas i trans halmaher darat, laut dan udara 3. Pningktan 3 P i gkt pel. Pndidikn, keshatan, prumhan, kelistrikan antar kawasan

1.Penyediaan & pengelolan air baku 2.Penataan 2P t kelembagaan dan ketatalaksanaan 3.Pengembangan kinerja Pengeeloaan air minum dan air limbah 4.Pembangunan,Reh abilitasai jalan &jembatan 5.Pengembangan dan penataan sistem transportasi wilayah 6.Peningkatan pelayanan dan kelancaran angkutan umum dan barang

17

Saran dan Rekomendasi
Saran
1. Evaluasi dan monitoring thdp kinerja pemerintah daerah perlu dilakukangan secara berkelanjutan 2. Hasil evaluasi dan monitoring dari pemerintah pusat dijadikan g p p j dasar dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah di daerah

Rekomendasi
Sinkronisasi tiga agenda nasional pemerintah pusat dan daerah yaitu aman dan damai adil dan demokratis serta kesejahteraan damai, demokratis,

18

Terima Kasih

19


								
To top