Docstoc

Power Point Maluku

Document Sample
Power Point Maluku Powered By Docstoc
					BAPPENAS

SEMINAR NASIONAL
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2008 PROVINSI MALUKU
PELAKSANA

TIM UNIVERSITAS PATTIMURA

Agenda I

Agenda II

Agenda III Jakarta, 4-5 Desember 2008

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Agenda I Peningkatan Rasa Saling Percaya Kondisi Awal Secara nasional berkembang semakin baik Lokal Maluku sebagai wilayah pasca konflik Dampak negatif dari konflik sosial yang lalu dapat merupakan potensi konflik (terkait batas wilayah administrasi desa)

2
Agenda I

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Aman dan Damai Pengembangan kebudayaan berdasarkan nilai luhur Kondisi Awal Kondisi sosial keamanan masyrakat semakin baik seiring terehabilitasi nilai-nilai budaya yang tercermin pada hubungan kekerabatan adat

3
Agenda I

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Aman dan Damai Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme Kondisi Awal Masih terdapat simpatisan RMS walaupun dalam jumlah yang kecil

4
Agenda I

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Aman dan Damai Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme Kondisi Awal Sebagai daerah pasca konflik masih terdapat potensi rawan konflik terutama oleh pihak yang ingin membuat ketidakstabilan di daerah

5
Agenda I

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Adil dan Demokratis Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum Kondisi Awal Sistem hukum nasionla dan sistem hukum daerah belum mampu mencipatkan ketertiban, kepastian hukum, rasa keadilan dalam masyarakat

6
Agenda II

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Adil dan Demokratis Penghapusan Diskriminasi dalam berbagai bentuk Kondisi Awal Diskriminasi yang dilakukan lebih banyak terkait dengan kepentingan pribadi, kelompok, etnis ataupun wilayah; Belum adanya program pendampingan dan advokasi

7
Agenda II

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Adil dan Demokratis Penghormatan, pemenuhan, Penghormatan pemenuhan dan penegakan atas hukum dan pengakuan HAM Kondisi Awal Banyaknya pelanggaran hukum dan HAM; Pelanggaran HAM tidak diperadilankan; Penegakan HAM oleh lembaga negara tidak berjalan mulus, penegakan hukum terhadap koruptor kurang berhasil

8
Agenda II

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Adil dan Demokratis Peningkatan K li Kehidupan P i k Kualitas K hid dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Kondisi Awal Umumnya k l U keluarga di daerah selalu memberikan d h l l b ik prioritas pendidikan bagi anak laki-laki, sedangkan anak perempuan dinomorduakan; Rata-rata pendidikan p p perempuan lebih rendah p dibandingkan laki-laki; Perempuan jarang diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau di dalam k d l komunitasnya it Banyak anak yang dimanfaatkan sebagai pekerja terburuk dengan upah yang sangat minim UU No 21 Tahun 2003 tentang perlindungan gp g anak belum tersosialisasi dengan baik

9
Agenda II

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Adil dan Demokratis Revitalisasi P R i li i Proses Desentralisasi D li i dan Otonomi Daerah Kondisi Awal Daerah b l D h belum siap menerima perubahan segera i i b h setelah otonomisasi; proses desentralisasi belum berjalan optimal; kapasitas pemerintahan daerah rendah; kualitas SDM daerah rendah; ; ; ketersediaan anggaran pembangunan kecil

10
Agenda II

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Adil dan Demokratis Pencapaian tata pemerintahan P i i h yang bersih dan berwibawa Kondisi Awal Kondisi K di i penyelenggaraan pemerintahan di l i h daerah sangat lemah dan tidak terselenggara secara baik; hambatan birokrasi terhadap kebutuhan publik; rendahnya kinerja aparat p ; y j p penyelenggara pemerintahan; terjadi penyelewengan kewenangan

11
Agenda II

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Penanggulangan Kemiskinan Kondisi Awal Jumlah penduduk miskin Tahun 2004 di Maluku 46,3 %; Kemiskinan disebabkan karena dampak kerusahan sosial; penduduk menjadi miskin karena kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah karena terbakar, dan kehilangan harta benda; Ketahanan pangan rendah; akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan rendah; akses ke pelayanan perumahan, sanitasi dan air bersih l h it i d i b ih rendah

12
Agenda III

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Peningkatan investasi dan ekspor non-migas Kondisi Awal Provinsi Maluku melakukan pemulihan kepercayaan investor melalui kegiatan promosi; memperbaiki sistim perijinan dengan peningkatan kualitas pelayanan; penyerderhaan pelayaanan ijin dengan proses pelayanan satu pintu

13
Agenda III

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Peningkatan Daya Saing industri manufaktur Kondisi Awal Perkembangan industri di Maluku mulai bergiat setelah situasi keamanan membaik Terjadi peningkatan jumlah perusahaan dan investasi masing masing sebesar 6,29%; masing-masing

14
Agenda III

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Revitalisasi pertanian Kondisi Awal Krisis multidimensi penyebabkan kemiskinan petani dan nelayan; kebijakan pembangunan yang tidak berpihak kepada petani; nilai tukar petani yang merupakan ukuran indeks kesejahteraan petani rendah dari jumlah 31,14% penduduk miskin di Maluku 70% adalah jumlah petani dan nelayan

15
Agenda III

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kondisi Awal

Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Dampak kerusuhan menyebabkan banyak penduduk kehilangan pekerjaan; Pada tahun 2004, 2005 mulai terjadi penurunan pengangguran terbuka sebesar 13, 72%;

16
Agenda III

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Penanggulangan Perdesaan Kondisi Awal Terbatasnya akses ke lapangan pekerjaan; minimnya infrastruktur transportasi dan hambatan distribusi perdagangan atar desa dan kota; rendahnya kualitas SDM; lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat

17
Agenda III

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kondisi Awal Terjadi penurunan kualitas dan keberlanjutan pelayanan infrastruktur transportasi; belum optimal dukungan infrastruktur dalam peningkatan daya saing; masih terbatas aksesbilitas pelayanan transportasi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah; belum maksimal peranan masyarakat dan swasta

18
Agenda III

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Percepatan Pembangunan Infrastruktur (transportasi) Kondisi Awal Terjadi penurunan kualitas dan keberlanjutan pelayanan infrastruktur transportasi; belum optimal dukungan infrastruktur dalam peningkatan daya saing; masih terbatas aksesbilitas pelayanan transportasi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah; belum maksimal peranan masyarakat dan swasta

19
Agenda III

Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Percepatan Pembangunan Infrastruktur (transportasi) Kondisi Awal Terjadi penurunan kualitas dan keberlanjutan pelayanan infrastruktur transportasi; belum optimal dukungan infrastruktur dalam peningkatan daya saing; masih terbatas aksesbilitas pelayanan transportasi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah; belum maksimal peranan masyarakat dan swasta

20
Agenda III

Sasaran yang Ingin di Capai
• Terehabilitasi dan terekonstruksi kerusakan infrastruktur akibat konflik • Terehabilitasi relasi sosial antar kelompok • terbentuk kekuatan institusi mayrakat sebagai katup pengaman • Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat • Menjadikan nilai budaya daerah sebagai modal sosial • Menurunnya persentasi simpatisan RMS • Merata dan meningkat kondisi ekonomi masyarakat • Meningkat wawasan nasionalisme masyarakat
21
Agenda I

Sasaran yang Ingin di Capai
• Tercipta sistem hukum , penegakan hukum dan meningkatnya kesadaran masyarakat • Terbentuknya berbagai peraturan daerah • Meningkatkan peran perempuan pada sektor politik dan publik • Meningkatnya sosialisasi terhadap upaya-upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak • Memberikan isi dan peran dalam proses desentralisasi dan otonomi daerah • M Mencegah terjadinya praktek KKN h t j di kt k

22
Agenda II

Sasaran yang Ingin di Capai
• • • • • • • • • • • • Menurunnya penduduk miskin menjadi separuh pada 2010 Meningkatnya ketahanan pangan di Maluku Mencapai Maluku sehat 2010 M iM l k h t Meningkatnya kesempatan mengikuti pendidikan dan meningkatnya kualitas pendidikan diMaluku Terselesaikannya perumahan pengungsi dan penduduk Miskin di Maluku Tersedia regulasi tentang akses masyarakat ke sumber daya alam terbuka Penataan hak-hak masyarakat atas tanah Terwujudnya iklim investasi yang sehat Meningkatnya kapasitas petani dan masyarakat Menurunnya pengangguran terbuka pada akhir 2009 Meningkatnya kondisi dan kualitas prasarana Meningkatnya jumlah dan pelayanan transportasi
23
Agenda III

Pencapaian RPJMN di Daerah (2005-2007)
1. Capaian Kinerja Pembangunan di Daerah • Tersedianya prasarana dan sarana penunjang pemulihan masyarakat • T l k Terlaksana kegiatan penunjang terbentuknya rasa percaya diri antar k i j b k di i kelompok • Partisipasi aktif masyarakat pentingnya kehidupan masyarakat

24
Agenda I

Pencapaian RPJMN di Daerah (2005-2007)
2. Permasalahan • Belum optimalnya perencanaan kegiatan terkait prioritas program 3. Sinkronisasai Perencanaan Pusat dan Daerah • Terdapat sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah 4. Keterlibatan Stakeholders • Terjadi partisipasi aktif berbagai pihal dalam berbagai permasalahan kemanusiaan di Maluku

25
Agenda I

Pencapaian RPJMN di Daerah (2005-2007)
1. Capaian Kinerja Pembangunan di Daerah • Kasus-kasus korupsi yang menonjol memasuki tahap penyelidikan, penyidikan dan tahap persidangan • Penerbitan berbagai perda terkait penegakan hukum di daerah • Tersosialisai hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan penghapusan eksploitasi seks anak h k l i i k k • Terjadi peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan publik

26
Agenda II

Pencapaian RPJMN di Daerah (2005-2007)
2. Permasalahan • Belum dipatuhinya program legislasi nasional secara konsisten • L Lemahnya k h kapasitas kelembagaan aparat hukum dalam penegakan hukum i k l b h k d l k h k • Rendahnya kesadaran masyarakat • Lemahnya aparat pelaksana dalam implementasi dalam peraturan yang sudah diterbitkan • Rendah kapasitas kelembagaan pendukung penyetaraan gender di masyarakat • Alokasi dana terkait gender kecil

27
Agenda II

Pencapaian RPJMN di Daerah (2005-2007)
3. Sinkronisasai Perencanaan Pusat dan Daerah • T d Terdapat sinkronisasi perencanaan dan implemenatsi program i k i i d i l i pembangunan di pusat dan daerah 4. Keterlibatan Stakeholders • Keterlibatan stakeholder belum optimal

28
Agenda II

Pencapaian RPJMN di Daerah (2005-2007)
1. Capaian Kinerja Pembangunan di Daerah • Terjadi pengurangan penduduk miskin sebesar 3,3 % • T j di peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan air bersih bagi Terjadi i k l didik k h d i b ih b i penduduk miskin • Terjadi peningkatan efisiensi pelayanan perdagangan • Terjadi peningkatan pelayanan perijinan • Terjadi pertumbuhan ekspor 3,8% • Terjadi penurunan pengangguran terbuka secara signifikan dari 15,01% j p p g gg g f , menjadi 12,2% • Terjadi peningkatan lapangan kerja baru • Terjadi peningkatan kualitas jalan • Terjadi peningkatan kendaraan bermotor sebesar 100,35% • Terjadi peningkatan sarana dan prasarana laut • T j di peningkatan alat bantu navigasi pelayaran Terjadi i k l b i i l
29
Agenda III

Pencapaian RPJMN di Daerah (2005-2007)
2. Permasalahan • Penanganan kemiskinan belum intensif • T Target pengurangan penduduk miskin masih jauh dari harapan d d k i ki ih j h d i h • Tidak tersedianya dana pembangunan untuk fasilitas infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin • Sebagian terbesar penduduk miskin berdiam di pulau kecil dan terisolasi • Infrastruktur ekonomi dan perangkat hukum daerah belum optimal • Keterbatasan prasarana p p perdagangan g g • Keterbatasan infrastruktur kepariwisataan • Terjadinya pengangguran karena iklim investasi yang kurang kondusif • Alotnya penetapan upah minimum • Rendahnya tingkat produktivitas karena rendahnya kualitas SDM

30
Agenda III

Pencapaian RPJMN di Daerah (2005-2007)
2. Permasalahan • Masih rendahnya peningkatan pelayanan transportasi • M Menurunnya k li dan kapasitas prasarana dan sarana transportasi kualitas d k i d i • Belum optimal dukungan infrastruktur dalam daya saing sektor riil • Masih terbatas aksesbilitas pelayanan transportasi wilayah terpencil dan perbatasan

31
Agenda III

Pencapaian RPJMN di Daerah (2005-2007)
3. Sinkronisasai Perencanaan Pusat dan Daerah • S Secara umum arah pembangunan RPJMD sudah sesuai dengan RPJMN h b d h id tetapi hanya pada sektor tertentu sedangkan sektor yang lain masih belum optimal 4. Keterlibatan Stakeholders • Keterlibatan stakeholder dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat sangat rendah

32
Agenda I

Isu Strategis Daerah
• Kapasitas Kelembagaan Terlihat sudah memadai walaupun belum menunjukkan indikator pencapaian kinerja yang optimal di semua bidang. bidang Rentang Kendali Terkait infrastruktur masih sangat terbatas terutama sektor transportasi merupakan sektor penting dan strategis dalam konteks pembangunan perekonomian masyarakat di daerah Sarana transportasi belum menjangkau daerah terpencil dan terisolasi di pulau-pulau kecil

•

•

33
ISD

Isu Strategis Daerah
• Pemerintahan Terjadinya pemekaran wilayah kabupaten baru belum secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat disebabkan karena rendahnya kapasitas aparat penyelenggara pemerintahan dan kapasitas kelembagaan pemerintah Keamanan Masalah keamanan masih merupakan masalah yang cukup penting untuk ditangani karena masyarakat belum merasa aman akibat dari dampak dit ik k tb l kib t d i d k kerusuhan masa lalu

•

34
ISD

Isu Strategis Daerah
• Pertumbuhan ekonomi Perekonomian Maluku yang berbasis keunggulan spasial dan potensi lokal yang berbasis kepulauan belum dikembangkan sesuai model pendekatan pembangunan daerah berbasis gugus pulau dan laut pulau Kemiskinan K i ki Angka kemiskinan di Provinsi Maluku masih tergolong tinggi dibandingkan dengan nasional dan Provinsi lain Kepulauan Tuntutan menjadikan provinsi Maluku menjadi wilayah khusus Provinsi Kepulauan dengan konsekuensi luas laut menjadi parameter alokasi anggaran pembangunan

•

•

35
ISD

Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan
No Sasaran Pembangunan dalam RPJMN Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Terrehabilitasi dan terrekonstruksinya kerusakan infrastruktur akibat konflik Maluku.

Upaya

Capaian

Permasalahan

Rekomendasi Tindak Lanjut
Perlu dibentuknya lembaga independen untuk memonitoring setiap kegiatan pembangunan secara simultan. Melakukan hubungan koordinasi dan pembinaan melalui tokoh-tokoh agama, adat maupun masyarakat. Melakukan konsolidasi secara horisontal antara pemerintah daerah daerah, kepolisian dengan masyarakat hingga level desa.

1

Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat 1.Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antar golongan di daerah-daerah konfllik 2.Terpeliharanya situasi aman dan damai 3.Meningkatnya 3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan.

Inpres Nomor 6 Tahun 2003.

Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pemulihan kondisi masyarakat. Terciptanya trust building dalam masyarakat melalui ber-bagai kegiatan an-tara lain budaya dan seni. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai organisasiorganisasi kemasyarakatan.

Terindikasi sejumlah kegiatan pembangunan recovery pasca konflik belum berjalan sebagaimana diharapkan. Masih ada orang atau kelompok ter-tentu yang meman-faatkan dinamika rekonsiliasi bagi kepentingan pribadi atau ti ib di t kelompok. Kurangnya pembi-naan secara berkesinambungan dari institusi-institusi institusi institusi pemerintah

Terrehabilitasinya relasirelasi sosial antar kelompok (mendorong interaksi yang intensif antar kelompok).

Membuka ruang untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam ber-bagai kelompok sosial. k l k i l

Terbentuknya kekuatan institusi kemasyarakatan sebagai katup pengaman di dalam masyarakat.

Melakukan evaluasi dan pendataan organisasi LINMAS LINMAS.

36
Agenda I

Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan
No Sasaran Pembangunan dalam RPJMN
Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang diukur oleh angka GDI dan GEM; Menurunnya tindak kekerasan y terhadap perempuan dan anak; serta Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak Terjadi peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik Masih diperlukan pendidikan dan penyuluhan jender dan perlindungan anak

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kesenjangan perempuan dan laki-laki: Gender Related Indeks (GDI); Gender Empowerment Measurement Indeks (GEM) Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak: Frekuensi kegiatan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak

Upaya

Capaian

Permasalahan

Rekomendasi Tindak Lanjut
Program strategis yang menyentuh langsung permasalahan l h jender; dan perlindungan anak

1

Memajukan tingkat keterlibatan perempuan b ik baik dalam proses politik maupun jabatan publik

Makin maraknya persoalan jender dibicarakan Menurunnya tingkat kekerasan rumahtangga Terjadi perubahan pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak perempuan

Masih rendahnya kapasitas kelembagaan yang mendukung penyetaraan jender di masyarakat

Peningkatan kesehatan ibu dan bayi kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak

Keengganan perempuan sendiri untuk melibatkan diri dalan proses dan kegiatan politik Masih rendahnya alokasi dana untuk mendukung berbagai program terkait jender

Secara bertahap memotivasi masyarakat untuk berubah dalam pandangan terhadap pentingnya kesetaraan jender dan pentingnya mensejahterakan dan perlindungan anak Mempercepat M t penerbitan Perda tentang kesetaraan jender dan perlindungan anak

Kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak: Tingkat pelayanan hakhak dasar perempuan dan anak anak anak-anak

Pembentukan lembaga perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan

37
Agenda II

Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan
No Sasaran Pembangunan dalam RPJMN
Penanggulangan Kemiskinan: 1. Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 2.Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau 3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu 4.Tersedianya pelayanan p pendidikan dasar y g bermutu yang dan merata 5. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha 6. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang h d it i layak dan sehat

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kualitas Manusia: IPM: 2002-2006= 66,569,7; 2007= 76,2 AMH = 97 2% (2003) 97,2% (2003); 97,11 (2007). Kemiskinan: Jumlah Pengangguran Terbuka: 15,01 (2005); 13,72 (2006); 12,20 (2007) Jumlah Penduduk Miskin: 418.800 (34,78%)(2002); 406.600 31,14%(2007). Ekonomi: Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku);: Rp 2,90 jt (2003); Rp 4,02 jt (2007); Rata-rata 7,88% (2003-2007); Harga Konstan ( 2,53%. Struktur PDRB: Pertanian 1.634,1(35,75%)2005; 1.803,0 (35,49%)2006; 2.013,1 (35,32%) 2007; Perdagangan, Hotel, Restoran: 1.174,6 (25,70%)2005; 1.324,9 (26,08%) 2006; 1.501,2 (26,34%) 2007

Upaya

Capaian

Permasalahan

Rekomendasi Tindak Lanjut
Mengimplementas i tujuan pembangunan millennium secara ill i konsekwen, terarah, dan tersistem melibatkan seluruh stakeholder di masyarakat

1

Meningkatkan IPM melalui berbagai b b i program pembangunan ekonomi

Terjadi peningkatan IPM dari tahun d i t h 2005 sampai 2007(76,2)

IPM mencakup beberapa variable dengan indikatornya seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan lain-lain, yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan simultan Belum berkembangnya sektor riil dan ekonomi makro yang membuka peluang bagi berkembangnya investasi oleh swasta di Maluku M l k

Membuka lapangan kerja baru dengan memacu sektor swasta/investor dengan memberi kemudahan dalam investasi di daerah

Terjadi penurunan jumlah pengangguran tetapi belum siginifikan

Membuat regulasi berupa Perda yang memberikan kemudahan bagi investor untuk membuka usaha di Maluku

38
Agenda III

Saran dan Rekomendasi
Reorientasi perencanaan pembangunan pada RPJMD sesuai dengan arahan RPJMN Program pembangunan k i ki P b kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensip, l dil k k k h i terpadu dengan mengikutkan masyarakat Alokasi dana dalam pembangunan perlu dipertimbangkan wilayah kepulauan k l Prasarana dan sarana transportasi menjadi prioritas utama dalam mengatasi rentang kendali dan perekonomian masyakat Pendekatan pembangunan berbasis gugus pulau dan multigate system perlu mendapat pertimbangan dalam perencanaan pembangunan Maluku

39
SR

Terima Kasih

40


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Evaluasi, RPJMN
Stats:
views:3028
posted:1/30/2009
language:Indonesian
pages:20
Description: Seminar Nasional Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2008 Provinsi Maluku; Jakarta, 4 – 5 Desember 2008