SEMINAR NASIONAL
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2008 PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PELAKSANA
UNIVERSITAS HALUOLEO
Agenda I A d
Agenda II A d
Agenda III A d
ISU-ISU ISU ISU STRATEGIS
Jakarta, 4-5 Desember 2008
AGENDA I : AMAN & DAMAI
AGENDA II : ADIL & DEMOKRATIS
AGENDA III : KESEJAHTERAAN RAKYAT
ISU-ISU STRATEGI DAERAH
Agenda I
Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Secara umum Daerah Sulawesi Tenggara Aman dan Damai, sebagai indikator yaitu menurunya konflik antara kelompok Kesetiaan masyarakat Sulawesi Tenggara Terhadap NKRI masih tetap k k h h l i i terlihat d i tidak adanya tandaih kokoh, hal ini lih dari id k d d tanda kegiatan masyarakat Sultra yang mengarah pada pemisahan terhadap NKRI Beberapa bulan yang lalu terjadi gangguan keamanan p y g j g gg sebagian masyarakat Sultra, tetapi itu tidak berlangsung lama, karena para stakeholder sultra langsung memberi solusi penyelesaiannya. l i l i
3
Agenda II
Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah Daerah SULTRA memperlihatkan bahwa berbagai aspek pembangunan yang dilaksanakan di daerah ini telah memperlihatkan adanya prinsip prinsip prinsip-prinsip keadilan Dalam hal penegakan hukum sudah memperlihatkan fenomena yang tidak diskriminatif S SKPD yang mengemban fungsi pemberdayaan ya g e ge ba u gs pe be dayaa kaum perempuan dan perlindungan anak baru j p g sebatas merumuskan arah kebijakan dan programprogram pemberdayaan kaum perempuan 4 dan perlindungan anak
Agenda II
Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Pemerintah daerah telah berhasil memekarkan wilayah Kab/Kota. Dari 1 Daerah Kota dan 4 Daerah Kab pada tahun 2001, menjadi 2 Daerah Kota dan 8 Daerah Kab pd tahun 2005 kemudian bertambah 2 kabupaten thn 2006 Pemberdayaan SDM Aparatur Pmeda telah dilakukan melalui program diklat dan penegakan displin PNS PNS. y g y gg ( , Terbentuknya lembaga Penyelenggara Pemilu (KPUD, Panwaslu, dan berdirinya sejumlah Parpol peserta pemilu sesuai dgn UU yg berlaku
5
Agenda III
Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Persentase jumlah masyarakat miskin ketegori besar yaitu masih sebesar 21,9% pada tahun 2004, menjadi 21,33% di tahun 2006 Pertumbuhan ekonomi Sultra 2004-2006 berkisar antara 5,01% 5 01% - 7 51% St kt 7,51%. Struktur i investasi did i i oleh sektor t i didominasi l h kt pertanian rata-rata sebesar 23,4% per thn selama 2004-2006; disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran rata-rata sebesar 20,1%, dan sektor jasa sebesar 17,01% per thn Kontribusi sektor industri pengolahan di Sultra cenderung mengalami penurunan rata-rata sebesar 5% per thn, yakni dari 8,41% di tahun 2004 menurun terus menjadi 7,21% pada tahun 2006
6
Agenda III
Tingkat ketergantungan perekonomian wilayah terhadap sektor pertanian masih sangat besar Perkembangan jumlah unit usaha koperasi di Sultra selama 2004-2006 mengalami pertumbuhan ratarata 9.9% per thn Kontribusi laba BUMD dalam struktur Pendapatan p Asli Daerah Sulawesi Tenggara selama tahun 2004 hanya mencapai sekitar 7,5% Jumlah pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan rata-rata 0.3% pertahun
Agenda I
Sasaran yang Ingin di Capai
Sasaran RPJMN Tahun 2004-2009
Meningkatnya rasa aman dan damai Semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika Semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia
Sasaran RPJMD Tahun 2004-2009
Meningkatnya rasa saling Percaya dan harmonisasi antar warga/kelompok masyarakat Semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap budaya g y p y p y lokal yang menjadi nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat Semakin meningkatnya keamana, ketertiban dan penanganan tidak g y , p g kriminalitas secara baik oleh pihak berwenang.
8
Agenda II
Sasaran yang Ingin di Capai
Pada RPJMN Tahun 2004-2009 1. Terlaksananya peraturan perundang-undangan y p p g g yang tidak mengandung perlakuan diskriminasi baik kepada setiap warga negara, lembaga/instansi pemerintah maupun lembaga swasta secara konsisten dan transparan. 2. Berkurangnya secara nyata praktek k 2 B k t kt k korupsi di i birokrasi yang dimulai dari tataran pejabat yang paling atas 3. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan dan kebijakan Publik
9
Agenda II
Sasaran yang Ingin di Capai
Pada RPJMD 1. Terciptanya sistem hukum nasional yang adil, p y y g , konsekuen, dan tidak diskriminatif 2. Rencana aksi pemberantasan korupsi 3. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik dan menurunnya ti d k kekerasan thdp perempuan & anak. tindak k k thd k 4. Terpeliharanya konsolidasi demokrasi, terlaksananya fungsi dan peranan lembaga penyelenggara pemilu dan terwujudnya lembaga demokrasi yang semakin kokoh
10
Agenda III
Sasaran yang Ingin di Capai
Sasaran RPJMN Tahun 2004-2009 1. Menurunya Persentase penduduk miskin 2. Terwujudnya iklim investasi yang sehat 3. Pendapatan dan kesejahteraan petani meningkat 4. Menurunnya Tingkat pengangguran terbuka
11
Agenda III
Sasaran yang Ingin di Capai
Sasaran RPJMD Meningkatnya efektifitas dan cakupan pemberian g y p p bantuan sosial kepada masyarakat/keluarga miskin Terwujudnya iklim investasi yang sehat & kondusif dalam d l rangka mendorong pertumbuhan ekonomi k d b h k i sekaligus mengurangi pengangguran Semakin meningkatnya daya saing produksi, produksi produktivitas, dan pemasaran komoditas industri, khususnya di p y pasar lokal dan domestik Mewujudkan program pemberdayaan masyarakat secara adil dan merata
12
Agenda I
Pencapaian RPJMN di Daerah (2005-2007) Menurunnya konflik kepentingan dan kecemburuan sosial melalui program Bahtramas (Pemberdayaan Masyarakat) Terwujudnya kondisi daerah yang aman dan damai, gejolak sosial yang terjadi cepat dapat diatasi oleh aparat keamanan. Masih rendahnya peranserta masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. ij i
13
Agenda II
Pencapaian RPJMN di Daerah (2005-2007)
Pada level pemerintahan provinsi maupun kab/kota telah terdapat kab/kota, sejumlah bukti-bukti konkrit tentang adanya upaya pemerintah daerah dalam rangka terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif diskriminatif. Permasalahan : 1. 1 Belum adanya Transparasi dalam penegakan hukum dan kurangnya kemandiri lembaga peradilan dalam penegakan hukum, y gg g p 2. Penyelenggaraan otonomi daerah belum didukung oleh kemampuan keuangan dan kemampuan aparatur, 3. Dampak pilkada tidak sejalan dengan jiwa reformasi birokrasi, 4. Praktek korupsi pada jajaran birokrasi pemerintahan di daerah ini ternyata masih terus berlangsung
Sinkronisasi Telah l Si k i i : T l h selaras antara perencanaan D t Daerah d h dan P Perencanaan Pusat karena RPJMD mengacu pada RPJMN 14
Agenda III
Pencapaian RPJMN di Daerah (2005-2007)
1. 1 Angka kemiskinan dpt ditekan yakni dari 21 9% pada ditekan, 21,9% tahun 2004 menjadi 21,5% pada tahun 2005, dan 21,33% pada tahun 2006 (terjadi penurunan rata-rata 0.29% pertahun) t h ) Permasalahan : 1. Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan/program penanggulangan kemsikinan antara : * pusat-Provinsi * Provinsi-kabupaten/kota 2. Pendekatan penanggulangan kemiskinan selama ini belum efektif menurunkan angka kemiskinan yg signifikan. Terbentuknya KPU dan Panwaslu ditingkat Prov.&Kab/Kota Berdirinya 38 parpol di daerah sebagai peserta pelimu 2009
15
Isu Strategis Daerah
Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan yang Belum Optimal 1. Kurangnya tanaga kesehatan baik kuantitas maupun kualitas 2. Kebijakan pengobatan gratis oleh pemda provinsi dan kab/kota tdk ditunjang oleh kesiapan biaya, tanaga dan peralatan Pelayanan Publik di Bid P l P blik Bidang P didik yang Pilih Kasih Pendidikan K ih 1. Kurangnya tanaga pendidik baik kuantitas maupun kualitas 2. Kebijakan pendidikan gratis oleh pemda provinsi dan kab/kota tdk ditunjang oleh kesiapan biaya, tanaga dan peralatan
16
Isu Strategis Daerah
Lemahnya Manejemen Pemerintahan di Era Otonomi Daerah.
1. 1 Terbatasnya kapasitas SDM aparatur 2. Terbatasnya keuangan daerah 3. Masih kurangnya pemahaman sebagian besar penjabat birokrasi tentang pentingnya reformasi bi k i t t ti f i birokrasi 4. Masih kurangnya keterbukaan dlm penangana tindak pidana korupsi 5. Kurangnya pemahaman para penjambat birokrasi thdp penerapan prinsip Good Governance dlm penyelenggaraan otonomi daerah. 6. 6 Kebijakan pemekaran wilayah yg hanya mempertimbangakan politis dan mengesampingkan pertimbangan administratif. 7. Masih lemahnya pengewasan dan pengendalian pemerintah pusat terhadap kebijakan t h d k bij k pemekaran wilayah. k il h
17
Saran dan Rekomendasi
1. Mendorong dialog lintas kelompok, baik lintas suku, agama, dan golongan masyarakat untuk membahas masalahmasalah sosial yang bersumber dari perbedaan SARA 2. Membentuk d h t forum li t b d 2 M b t k wadah atau f lintas budaya d agama dan untuk membantu pemerintah dan aparat keamanan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat. 3. Membentuk wadah/forum bagi kalangan generasi muda untuk dapat mengembangkan potensi diri melalui kreativitas dalam berbagai bidang, seperti seni, olah raga, dll, sehinga pengaruh negatif budaya barat lewat media massa dapat hindari hi d i
18
Agenda I
Agenda II
Saran dan Rekomendasi
1. 2. 2 Perlu adanya Transparasi dalam penegakan hukum. Kurangnya kemandiri lembaga peradilan dalam penegakan hukum, Penyelenggaraan otonomi daerah hars did k P l id hh didukung oleh l h kemampuan keuangan dan kemampuan aparatur, Perlu adanya pemahaman terhadap proses demokrasi tujuan Dampak pilkada tidak sejalan dengan jiwa reformasi birokrasi, Perlu penegakan hukum jerah terhadap jajaran birokrasi pe e ta a ya g e a u a tindak pidana o ups pemerintahan yang melakukan t da p da a korupsi
3. 3
4.
5.
Agenda III
Saran dan Rekomendasi untuk Agend III
1. Penanggulangan kemiskinan berbasis asset di Sultra diperlukan pendekatan secara lokal spesifik sesuai dengan karakteristik asset, kemampuan absorbsi, dan permasalahan spesifik pada kelompok masyarakat miskin itu sendiri Pemberdayaan dan memperkuat peranan Industri kecil dan menengah dalam rangka memperkuat struktur industri Meningkatkan kemitraan pd lembaga perbankan dlm pengembangan agroindustri skala kecil dan menengah yang bersifat lokal. Kegiatan yang diarahkan pada peran dan fungsi lembaga sebagai pelayan untuk menunjang peningkatan produksi Perlu P l peningkatan k di i antar pemda d i k t koordinasi t d dgn KPU dl dlm pemutahiran data Perlu independensi Panwaslu Perlu sosialiasi keberadaan Parpol
20
2. 3. 4. 5. 5 6. 7.
Isu-Isu Strategis
Saran dan Rekomendasi Untuk Isu-Isu Strategis D St t i Daerah S lt h Sultra
1. 2. 3. 4. 5. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Mencari sumber-sumber baru keuangan daerah Memberikan pemahaman tentang pentingnya reformasi birokrasi terhadap para penjabat birokrasi Perlu keterbukaan dlm penanganan tindak pidana korupsi Memberikan pemahaman kepada para penjambat birokrasi tentang penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kebijakan pemekaran wilayah harus lebih ditekankan pada eb ja a pe e a a w aya a us eb d e a a persyaratan administratif daripada mempertimbangkan politis. Masih lemahnya pengewasan dan pengendalian pemerintah pusat terhadap kebijakan pemekaran wilayah
6. 7.
Terima Kasih
22