Seminar Nasional j g Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2008 Provinsi: Sulawesi Selatan Pelaksana: Universitas Hasanuddin
AGENDA AMAN DAN DAMAI
AGENDA AMAN DAN DAMAI (1)
Prioritas Pembangunan
Sasaran RPJMN
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja
Rasa Saling Percaya
Menurunya ancaman Indeks konflik, situasi aman kriminalitas dan damai, partisipasi masy. masy Menurunya ancaman konflik, konflik keutuhan NKRI, pengayaan budaya Menurunnya kejahatan internasional, kejahatan di laut, kejahatan di hutan Indeks kriminalitas
JTP: 15.243 PTP: 9.052 PPTP: 59,38% Pddk: 9.448.200 9 448 200 Crime-rate: 161,33 Kriminalitas: Idem Terjadi artikulasi modernitas oleh unsur budaya lokal Narkoba: Narkoba 274 llegal logging: 93 Illegal mining: 2 Illegal fishing: 1 Trafficking: 5
Kebudayaan
Keamanan, Keamanan Ketertiban, Kriminalitas
Angka kasus nar narkoba, perdagangan manusia, illegal fishing, illegal mining, pembalakan liar
AGENDA AMAN DAN DAMAI (2)
Prioritas Pembangunan Separatisme Sasaran RPJMN Indikator Kinerja Capaian Kinerja Menurunnya gerakan separatisme, multikulturalisme Menurnnya kejadian terorisme, meningkatnya daya tahan masayarakat Angka konflik dg Tdk signifikan di gerakan separatisme Sulsel Jumlahn kejadian tindak terorisme Dua kejadian Terorisme
Pertahanan Negara Politik Luar Negeri
Kurang relevan dievaluasi di tingkat Sulse ti k t S l Kurang relevan dievaluasi di tingkat S lsel Sulsel
AGENDA ADIL DAN DEMOKRATIS
P i it Prioritas Pembangunan Hukum
AGENDA ADIL DAN DEMOKRATIS 1 DEMOKRATIS 1
S Sasaran RPJMN Sistem hukum yg adil, konsekuen, tdk d k i deskrik k minatif, konsisten dan kelembagaan hukum berwibawa
I dik t Ki j Indikator Kinerja
C i Kinerja Capaian Ki j Perda yg ada relatif konsisten dg peraturan di k i t d t atasnya; ada potensi hukum adat utk pengelolaan hutan tetapi blm diadopsi ke hukum formal Kasus hukum akibat deskriminasi tdk signifikan jumlahnya
Angka produk hukum daerah yg h k d h inkonsisten, mengadopsi hukum adat
Diskriminasi
Terlaksananya hukum yg tdk deskriminatif
Angka kasus hukum akibat deskriminasi
HAM
Terlaksananya rencana aksi utk HAM
Angka pelanggaran HAM, angka kasus korupsi, korupsi angka kasus eksploitasi seksual anak, kasus pekerja anak
Terdpt sejumlah kasus pelanggaran HAM terkait konflik tanah; juga kasus korupsi
AGENDA ADIL DAN DEMOKRATIS 2
Prioritas Pembangunan Perempuan dan Anak Sasaran RPJMN Gender dl regulasi, dl pembangunan, kekerasan perempuan dan anak Harmonisasi perundangan, ngan kerjama pemda pemda, kapasitasn pengelolaan SD. Indikator Kinerja GDI, GEM, kegiatan anti kekerasan perempuan dan anak, pelayanan hak dasar P/A Angka produk hukum yg tdk bersesuai; jumlah dan jenis kerjasama daerah; struktur kel. pemda Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender:59,8 (27=65,3); Indeks Pemberdayaan Gender: 51 8 (25=61 8) 51,8 (25=61,8) Produk hukum tdk bersesuai tdk signifikan; kerjasama daaerah blm berkembang; struktur kelembagaan pemda belum b l menemukan pola yg k l ideal Kasus korupsi yg terungkap meningkat; akuntabilitas kinerja blm sepenuhnya tercapai; partisipasi musrenbang
Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Pemerintahan yg Bersih dan Berwibawa
Berkurangnya korupsi; pemerintahan yg besih; partisipasi masy.
Jlh tindak korupsi; tingkat akuntabilitas kinerja; musrenbang
AGENDA ADIL DAN DEMOKRATIS 3
Prioritas Pembangunan Sasaran RPJMN Indikator Kinerja Capaian Kinerja Perwujudan Lembaga Demokrasi yg Makin Kokoh Peran lembaga negara sesuai konstitusi; partisipasi masy; pemilu 2009 Jumlah parpol, ornop dan LSM; jumlah pemilih; pilkada demokratis Jumlah parpol=jumlah nasional; jumlah LSM terus bertambah; pilkada relatif demokratis
AGENDA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
Prioritas Sasaran RPJMN Pembangunan
Indikator Kinerja Capaian Kinerja MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 1 Angka kemiskinan, IPM, pengangguran terbuka, pertumbuh-an PDRB, PDRB/ kapita UHH AKB kapita, UHH, AKB, AKI, gizi kurang, perumahan org miskin, pemenuhan air bersih masy miskin, kasus hak atas tanah, musrenbang, liatrik perdesaan, perkotaan, perkotaan pesisir Miskin=14,11%; IPM: 69,6 (21); PDRB/kapita= Rp.8.996.000; Rp 8 996 000; TPT (12,0%); ada dokumen SDPK tetapi blm diimplementasikan utuh
Penanggulangan Miskin=8,2%; Kemiskinan pengan, kesehatan, pendidikan, kerja, perumahan dan sanitasi, SDA dan LH, rasa aman dan partisipasi
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN-2 KESEJAHTERAAN 2
Priioritas Pembangunan Investasi dan Ekspor Non Migas Sasaran RPJMN Indikator Kinerja Capaian Kinerja Iklim investasi sehat; pelayanan eksporimpor; investasi 27,4% PNB; pertumbuhan ekspor 9,8%; pariwisata; devisa TKI Tumbuh 8,56%; utilisasi 80%; penyerapan naker 500.000; pangsa manufaktur; volume ekspor manufaktur; alih teknologi; Investasi PMDN dan PMA; efisiensi ekspor-impor; iklim usaha PMDN: Rp.244.670 milyar (374 prshn); PMA:Rp.13.259 milyar (166 prshn); otomatisasi on-line di plbhn; aturan perizinan sdh ada
Daya Saing Industri Manufaktur
Jlh dan jenis industri manufaktur, tingkat ekspor; perkembangan teknologi
Prioritas Peembangunan Revitalisasi Pertanian
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN-3
Sasaran RPJMN Indikator Kinerja Capaian Kinerja Kemampuan petani; ketersediaan beras; diversifikasi pangan; ternak dan ikan ikan; ekspor pertanian; hasil non kayu; hutan tanaman+5 juta ha j Produktivitas UMKM dan proporsi usaha kecil formal; nilai ekspor hasil UMKM; sistem utk wirausaha basis iptek; kelembagaan KUMKM Penyuluhan; produk pangan; Perkembangan agribisnis Secara melembaga penyuluhan blm optimal, yg berjalan lbh berbasis proyek; proyek produksi beras surplus; produksi pangan lain cukup Koperasi 6.829; aggt 1.081. 267; naker 28.361; manajer 2.876; vol. usaha Rp.1.864. 838 dan SHU Rp.113.157,90 juta; UM:659.098; UK:88.095; Umen:1.309 unit.
Koperasi dan UMKM
Jumlah KUMKM; Produktivitas UMKM; naker UMKM; iptek UMKM; kelembagaan koperasi
Prioritas Pembangunan
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN-4
Sasaran RPJMN Indikator Kinerja Capaian Kinerja TPT: 5,1% TPT; jumlah setengah pengangguran terpaksa; jumlah setengah pengangguran sukarela k l TPT 2007: 12,0%; setengah pengangguran terpaksa: 439 524 k 439.524; setengah pengangguran sukarela 630.386. Ptbhn 2003-2007: 6,09%; Laju PDRB sisi produksi: 6,19%; laju PDRB sisi pengeluaran:6,19%; laju inflasi: 5,71%
Perbaikan iklim ketenagakerjaan
Ekonomi Makro
Stabilitas ekonomi yg mendukung pertumbuhan tinggi
Pertumbuhan ekonomi; PDRB; penduduk miskin; laju inflasi; laju PDRB penawaran/permintaan
Prioritas Sasaran RPJMN Pembangunan
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN-5
Indikator Kinerja Produksi pertanian dan non pertanian; ksptn kerja pert dan non pert; strategi daerah utk pemperdesaan; infrastruktur perdesaan
Capaian Kinerja
Pembangunan Kontribusi kawasan Perdesaan perdesaan sbg basis pertumbuhan; lapker nonpert di perdesaan; i8nfrstruktur perdesaan; partisipasi masydes
Produksi pangan surplus; peternakan dan perikanan meningkat; tanaman ekspor menurun; lapker non pert rendah; terdpt Gerbang Emas dan Gema Palagung; infrastruktur desa berkembang Kapet Pare-Pare krg p g fungsional; kawasan Mamminasata sdg berkembang; terdpt interaksi fungsional perkotaan-perdesaan
Ketimpangan Wilayah cepat tumbuh p g y p Pembangunan dan strategis; keseimWilayah bangan pertumbuhan antar wilayah; keterkaitan ekonomi per perkotaan-perdesaan
Eksistensi kawasan cepat tumbuh dan strategis; eksistensi wilayah tertinggal; hubungan perkotaan perkotaanperdesaan
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN-6
Prioritas Pembangunan Sasaran RPJMN Indikator Kinerja Capaian Kinerja Akses Pendidikan Wajar-9 thn; kualitas pendidikan; relevansi pendidikan; manajemen pendidikan AHH ke 70,6 th; AKB 26/1000 kh; AKI ; 226/1.000 KH; prevalensi gizi kurang 20% Angka wajar; APK; angka melanjutkan SD, SMP, SD SMP SMA; angka putus sekolah; kualitas pendidikan; lama sekolah; melek huruf h f AHH; AKB; AKI; prevalensi gizi g kurang APM SD:lk 90,92% ; pr.91,24%; SLTP:lk 60,89%; 59 62%; 60 89%; pr 59,62%; SLTA, lk 39,06%, pr. 42,83%. AMH:86,24%
Akses Kesehatan
AHH: 69,4; AKB: 33/1.000 kel; ; AKI: 307/100.000 kel; Balita dgn gizi buruk: 9%.
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN-7
Prioritas Pembangunan Sasaran RPJMN Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial S i l Akses pelaayanan dan kesejaahteraan PMKS; ketahanan sosial dan kepeduli-an; k d li kebijakan dan manajemen pelayanan Jumlah dan % pelayanan PMKS; kebijakan perlindungan PMKS li d PMKS; mekanisme bantuan bencana alam
Indikator Kinerja Capaian Kinerja Penyandang cacat 29.660; tunasusila 700; gepeng 828 (sbgn terlayani) A k t l t l i) Anak terlantar 113.847; kk miskin 584.134; kk rmh tdk layak huni 96.744; korban narkoba 1.923. Bencana alakm 11 kjdn. Laju prtbhn pddk: 1,39%; FR:2,27/wanita; unmet need: 9,24; KB baru 98,07%; KB pria:5,63%
Kependudukan Laju prtbhn: 1,14%; TFR dan KB 2,2; unmet need 6%; KB lk: 4,5%;
Pertbhn pddk; TFR; Unmet need; KB lk
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN-8
Prioritas Pembangunan Sasaran RPJMN Indikator Kinerja Kehidupan Beragama Kualitas kehidupan beragama; zakat, infak, infak sedekah; haji; lembaga sosial keagamaan Tingkat penerapan nilai dan norma agama; jumlah ZIS; pengelolaan haji; kerukunan beragama
Capaian KInerja
Ada fenomena formalisassi syariat Islam; ormas Islam berkembang, kerukunan antar umat terjaga
Pengelolaan SDA dan LH
Kelestarian Kehutanan, sumberdaya alam y kelautan,, dan lingkungan hidup pertambangan dan mineral, lingkungan hidup
Luas lahan kritis bertambah; perladangan ;p g berpindah dan perambahan hutan berkurang; kerusakan terumbu karang blm terkendali
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN-9
Prioritas Pembangunan Pembangunan P b Infrastruktur Sasaran RPJMN Indikator Kinerja Jumlah/satuan J l h/ infrastruktur transprtasi; pengairan/irigaasi; air bersih; telekomunikasi; energi; permukiman dan sanitasi. Capaian Kinerja Prasarana wilayah; P il h transportasi; energi dan listrik; pos dan telematika; peru-mahan; persampah-an Transportasi T i mengalami perkembangan signifikan, energi listri mengalami keterbatasan; infrastruktur lainnya relatif aman
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH (1)
Horizon waktu perencanaan yg berbeda antar daerah Kurang berkembangnya kerjasama antar kabupaten/kota Belum optimalnya fungsi Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi Belum diperhatikannya dampak peningkatan kapasitas daerah dl manajemen pembangunan
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH (2)
Belum terkerangkakannya dalam perencanaan upaya antisipasi dan resolusi konflik akibat pilkada dan pemekaran daerah Belum teragendakannya dalam perencanaan isu/masalah tentang pemberdayaan masyarakat, penguatan teknostruktur komunitas dan pengembangan komoditas unggulan/lokal
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH (3)
Belum terantisipasinya dalam perencanaan pembangunan d b daerah soal perubahan iklim h l b h ikli Perlunya ino asi Perl n a inovasi programatik daerah did k ng dan didukung dikembangkan oleh perencanaan nasional
PENUTUP
Agenda Aman dan Damai Agenda Adil dan Demokratis Agenda Meningkatkan Kesejahteraan