Docstoc

Power Point Kalimantan Selatan

Document Sample
Power Point Kalimantan Selatan Powered By Docstoc
					SEMINAR NASIONAL
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2008 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PELAKSANA: UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Jakarta, 4Jakarta 4-5 Desember 2008

VISI KALSEL
TERSENYUM Tertib Sejuk S j k Nyaman Unggul Maju

HUBUNGAN RPJMN & RPJMD
AGENDA I RPJMN = AGENDA I & II AGENDA II RPJMN = AGENDA I & II AGENDA III RPJMN = AGENDA III

k i h 1. P Perekonomian D Daerah SektorSektor-sektor ekonomi yang relatif dominan dalam memberikan kontrbusi terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan meliputi Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, serta Perdagangan dan Jasa. g g Jasa. Sementara Sektor Listrik dan Air Minum merupakan sektor yang paling kecil kontribusinya. kontribusinya. Pertumbuhan ekonomi KalSel (tanpa migas) pada periode 2002-2004 2002tumbuh berturut-turut sebesar 3,39% (2002), 4,52% (2003) dan 4,94% berturut39% 2002), 52% 2003) 94% (2004). Nilai PDRB tanpa migas naik dari Rp 21.821.592 juta pada 2003 2004) 21.821. menjadi Rp 23.863.776 juta pada tahun 2004. 23.863. 2004. Besaran PDRB per kapita atas dasar harga konstan (tanpa migas) sebesar Rp 2.237.029 pada tahun 2004 atau tumbuh sebesar 3,67% dibanding 237. 67% tahun 2003 yang nilainya Rp 2.157.908. Berdasarkan harga berlaku, 157.908. PDRB per kapita 2004 mencapai Rp 7.154.996. Nilai ini naik 7,43% 154.996. 43% dibanding tahun 2003 yang besarnya Rp 6.623.213. 623.213. Ekspor merupakan andalan Provinsi KalSel dalam penerimaan devisa negara. negara. Pada 2004 ekspor non-migas mengalami kenaikan sebesar non36,20% 36,20%, yaitu dari US$ 1.208.774.371 pada 2003 menjadi US$ US$ 208.774. US$ 1.646.366.755 pada 2004. Secara umum, produk tambang (batubara) 646.366. 2004. merupakan penyumbang utama d i t t l ekspor. k b t dari total ekspor. k Inflasi juga merupakan indikator kondisi perekonomian daerah. Dengan daerah. menggunakan inflasi Kota Banjarmasin sebagai barometer inflasi provinsi, maka inflasi pada 2004 adalah 7,53%, yaitu lebih tinggi dari inflasi tahun 53% 2003 yang hanya 6,77%. Angka inflasi ini lebih tinggi dibanding angka y g y 77% g gg g g inflasi nasional pada tahun yang sama, yaitu sebesar 6,40%. Namun 40% angka ini masih tergolong normal, karena masih dibawah 10% (kurang 10% dari dua digit). digit).

KONDISI AWAL RPJMN DI TINGKAT DAERAH

2. Sosial Budaya Kondisi demografi, pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama, dan sosial budaya merupakan indikator penting bagi perkembangan sosial budaya. Jumlah penduduk K lS l mengalami peningkatan dari 3 201 962 ji l i i k t d i 3.201.962 jiwa (2003) menjadi 3.267.282 jiwa j di 3 267 282 ji KalSel (2004), atau tumbuh sebesar 2,04% Tingkat pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 2000-2004 adalah 2,53% per tahun. Jumlah penduduk terbesar adalah di 2000Kota Banjarmasin (572.942 jiwa), dan yang terkecil adalah di Kabupaten Balangan (98.648 jiwa). Proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) meningkat dari 30 73% menjadi 30,97% (030,73% 30 97% di tahun 2004. Proporsi jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun) menurun dari (1566,30% menjadi 65,83%. Sedangkan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) meningkat dari 2,97% menjadi 3,20%. Hal ini menunjukkan terjadinya proses transisi demografis sebagai akibat perkembangan ekonomi dan tingkat kesehatan penduduk yang lebih baik. Angkatan kerja mengalami peningkatan dari 1.595.775 orang (2003) menjadi 1.658.080 orang (2004). Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan jumlah angkatan kerja yang bekerja di sektor formal dari 391.626 orang (2003) menjadi 419.722 orang (2004), dan di sektor informal dari 1.076.964 orang (2003) menjadi 1.120.249 orang (2004). Penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan non-pertanian juga nonmeningkat, yaitu masing-masing dari 741.298 orang (2003) menjadi 758.091 orang masing(2004 pada sektor pertanian, dan dari 727.929 orang (2003) menjadi 781.879 orang (2004) pada sektor non-pertanian. nonTingkat pengangguran terbuka cenderung menurun, yaitu dari 127.185 orang (2003) atau 7,97% dari penduduk menjadi 118.110 orang ( , p j g (2004) atau 7,12% dari total ) , penduduk. Berdasarkan jenis kelamin, maka tingkat pengangguran untuk perempuan mencapai 4,97% dari total penduduk dan 2,15% untuk laki-laki.. lakiMenurut tingkat pendidikannya, orang yang berpendidikan SD ke bawah, merupakan orang yang paling banyak menganggur, yaitu mencapai 53,83% dari total pengangguran. Sedangkan berdasar usia, maka kelompok usia muda (15-19 tahun) (15yang banyak menganggur, yaitu sebesar 30,06%. ang ban ak mengangg ait sebesa 30 06% Jumlah setengah penganggur (bekerja < 35 jam per minggu) menurun dari 460.593 orang (2003) menjadi 445.761 orang (2004).

RataRata-rata kebutuhan perumahan di KalSel per tahunnya sebesar 35.000 unit. Jumlah rumah mengalami kenaikan dari 680.417 unit (2003) menjadi 794.897 unit (2004). Pada tahun 2004 tercatat kekurangan rumah sejumlah 120.225 unit, sementara jumlah penduduk yang belum menempati rumah layak huni sebanyak 26.691 26 691 jiwa. Pada tahun 2004 pemerintah provinsi baru mampu menyediakan fasilitas umum seperti sarana air bersih sebanyak 40% (daerah perkotaan) dan kurang dari 30% (daerah perdesaan). Ketersediaan perdesaan) fasilitas persampahan dan jalan lingkungan pemukiman masih belum memadai, baik dari kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 258.975 jiwa (2003) menjadi 231.005 jiwa (2004). Ini berarti terjadi penurunan sebesar 0,97%. Masalah kemiskinan ini masih cukup berat tantangannya untuk dapat dituntaskan. Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur pertumbuhan dan p pembangunan ekonomi. Beberapa indikator p g p pendidikan menunjukkan: j Penduduk buta huruf menurun dari 50.144 orang (2003) menjadi 44.424 orang (2004) Angka putus sekolah untuk SD/sederajat 35.121 orang, SMP/sederajat 37.446 orang, dan SMA/sederajat 27.223 orang g, / j g Angka Partisipasi Kasar (APK) murid meningkat, yaitu masing-masing masingSD naik dari 105,75% (2003) menjadi 114,50% (2004); SLTP naik dari 77,32% (2003) menjadi 77,79%; SLTA dari 59,92% (2003) menjadi 60,69% (2004) Angka Partisipasi Murni (APM) murid meningkat, yaitu masing-masing masingSD naik dari 89,61% (2003) menjadi 90,25% (2004); SLTP naik dari 53,92% (2003) menjadi 63,67%; SLTA dari 31,31% (2003) menjadi 38,94% (2004)

3. Pemerintahan Umum - Kewenangan: 26 bidang dan 108 urusan, yang mencakup 30 j p jenis retribusi daerah untuk 14 j jenis kewenangan untuk memungut. - Personil: sebagai konsekuensi dan pelimpahan kewenangan, Pemerintahan Prov. Kal pada 2001 mendapatkan limpahan j d k li h jumlah personil eks kanwil l h il k k il departemen sebanyak 3.122 orang. Jumlah PNS Prov. Kalsel sampai pada 2004 sebanyak 5.835 orang. - Kelembagaan: dari tahun 2001-2004 tidak mengalami 2001perubahan. Jumlah Asisten sebanyak 3, Biro 7 buah, Dinas 16 buah, Kantor 5 buah, Badan 11 buah, dan UPT 32 Unit. Selain itu, provinsi ini terdapat beberapa instansi vertikal, yaitu Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, Kanwil Departemen Kehakiman, Kanwil Departemen Agama, BPS, Badan Pertanahan, Badan Pengawasan Keuangan BPKP, serta Dirjen Anggaran Keuangan, BPKP (Kanwil Perbendaharaan Negara). - Keuangan Daerah: Dari tahun 2000-2004, APBD selalu 2000mengalami surplus anggaran. Realisasi penerimaan anggaran dalam kurun waktu 5 tahun anggaran meningkat dari 342 M (2000), menjadi 666 M (2004)

SASARAN RPJMD YANG INGIN DICAPAI
Agenda 1: Mewujudkan masyarakat Kalsel y g g j y yang Tertib: 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis yang ditunjukkan dengan tingginya pemahaman terhadap hukum, nilainilai-nilai agama dan etika yang tercermin pada tingkah laku kehidupan sehari-hari sehari2. Terwujudnya penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik yang ditunjukkan dengan sistem organisasi pemerintahan yang efisien, perilaku organisasi yang profesional dalam memberikan pelayanan ke masyarakat

Agenda 2: Menciptakan Kalimantan Selatan yang sejuk dan nyaman: 1 Terwujudnya pengembangan norma religius j d b li i 1. T sesuai budaya kemasyarakatan yang ditunjukkan semakin meningkatnya dan semaraknya kehidupan sosial kemasyarakat yang diwarnai nilainilai-nilai agama, dan makin semaraknya kehidupan beragama, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya j y y masyarakat miskin 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang y g g p, y g ditunjukkan dengan terkelolanya SDA dalam rangka untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada RTRW yang digunakan bagi kesejahteraan masyarakat masyarakat, semakin berkurangnya gangguan terhadap lingkungan.

Agenda 3: Menciptakan Kalsel yang unggul dan maju 1. Terwujudnya kualitas SDM dan Kalsel sehat, yang ditunjukkan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan meningkat, penguasaan IPTEK meningkat, serta meningkatnya angka IPM meningkat 2. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan Daerah yang merata yang ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% per tahun, berkurangnya rataangka pengangguran, meningkatnya daya saing produk unggulan Kalsel, Daerah berkembang secara merata berdasarkan pada unggulan masingmasing-masing, pengelolaan sistem usaha yang kompetitif dan profesional yang ditunjukkan dengan b k d berkembangnya usaha-usaha ekonomi b usahah h k i yang kecil, menengah dan besar dalam pengembangan komoditas unggulan yang dikelola secara profesional serta mulai berlakunya kegiatan perdagangan skala regional.

PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH (2005-2007) (2005Capaian Kinerja Pembangunan Di Daerah Permasalahan Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah D h Keterlibatan Stakeholders

Agenda I : Penyelesaian permasalahan batas daerah Kabupaten Banjar dengan K b t T hB b KabupatenTanah Bumbu. Pasca terbitnya amar putusan MA tentang permasalahan batas daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu, dalam Bumbu rangka percepatan penyelesaian permasalah tersebut Pemerintah Provinsi secara khusus menyediakan sarana dan prasana serta dukungan kebijakan yang dialokasikan pada anggaran biaya tambahan (ABT) tahun 2007 sebesar Rp. 1.100.000,- sedangkan realisasi p 1.100.000,, g kegiatannya tercapai sebesar 3,64 % atau dengan besaran dana Rp.40.020.000,-, hal ini Rp.40.020.000,dikarenakan pelaksanaan kegiatan baru bisa dijalankan pada akhir bulan nopember 2007 serta kurangnya respon pemerintah pusat yang beralasan banyaknya kasus permasalahan sengketa batas daerah di Indonesia yang juga harus ditangani sehingga harus menunggu penyesuaian selanjutnya.

Rekomendasi Tindak Lanjut Secara umum sengketa batas wilayah antar kabupaten/kota se Kalimantan Selatan sementara ini belum mengarah pada konflik yang meluas, dimana hanya melibatkan masyarakat sekitar perbatasan (massa driven) dan memilki (massa driven) kecenderungan pada konflik kepentingan (elite driven) yang (elite driven) mengarah pada perebutan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Kasus yang menonjol ádalah sengketa batas wilayah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Khusus untuk kasus Banjar – Tanbu setelah terbitnya amar putusan MA yang menganulir SK Gubernur No 3 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Banjar – Tanbu, persoalannya telah diserahkan kepada Tim PBD Pusat untuk ditetapkan melalui Keputusan Mendagri tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, walaupun pada kenyataannya sampai saat ini Pemerintah Pusat belum mengambil langkah-langkah konkrit dalam langkahpenyelesaiaannya, padahal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyediakan sarana dan prasarana serta dukungan kebijakan bagi penyelesaian sengketa tersebut. tersebut

Capaian Kinerja RPJMN 2006 dan permasalahannya serta rekomendasi tindak lanjut Berdasarkan buku “Laporan Konsolidasi Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sumberdana APBN Per Departemen / Lembaga Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2006” dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2006 (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa secara kuantitatif pencapaian kineja dari ketiga indikator beserta seluruh programnya sudah tercapai, terutama sekali dalam penggunaan dana untuk membiayai kegiatan program masing-masing masingdepartemen / lembaga.tersebut. Ini ditunjang pula dari pertangungjawaban masingmasingmasing instansi pusat di daerah terhadap atasannya di Departemen / Lembaga dari Pemerintah P P i t h Pusat. N t Namun yang menjadi permasalahan dari pelaksanaan programj di l h d i l k programprogram itu, apakah memberikan dampak positif atau mempunyai nilai tambah terhadap kepentingan masyarakat banyak (public). Dari hasil pengamatan mengenai RPJMN di daerah serta ditunjang informasi berbagai media masa yang terbit di daerah bahwa : 1. Program1 Program-program yang disusun berdasarkan pemikiran rasional top-down atau topdisusun pada tingkat pusat melalui departemen/lembaga yang kemudian pada tingkat daerah hanya melaksanakan program itu. Sehingga tanggung jawab instansi pusat yang berada di daerah hanya kepada atasannya (pusat), sementara yang menjadi kepentingan masyarakat kurang diperhatikan. Tipikal dalam masalah penegakan hukum di Propinsi Kalimantan Selatan, terkesan di masyarakat masih adanya “tebang pilih” dalam pemberantasan korupsi seperti kasus dana siluman yang tebang pilih dikorup para anggota DPRD 1999-2004 Kota Banjarmasin yang sampai sekarang 1999belum tuntas dapat menyeret sebagian mereka, sementara itu sebagian anggota yang sudah disidangkan dengan putusan pengadilan bahwa anggota DPRD itu bersalah masih belum jelas eksekusinya. Kasus lainnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan (20070 tentang alih fungsi lahan bekas Pabrik Kertas Martapura yang merugikan negara lebih d b k k l b h dari Rp. 6 milyar yang l terkesan di masyarakat bahwa pejabat yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang bebas sama sekali dari jankauan hukum, dan sebagainya. Solusinya untuk menghadapi masalah tersebut perlu keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah. Hal ini disebabkan para penegak hukum masih belum bekerja secara optimal dan di samping itu nilai-nilai kepercayaan masyarakat nilaiterhadap penegak hukum di daerah sangat rendah.

2. Konsekuensi berbagai program terhadap “pencapaian tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa” secara kualitatif tampaknya berwibawa belum memenuhi harapan masyarakat. . Dari sudut pandang mereka masih terkesan terutama sekali dalam promosi dan penempatan pegawai pada posisi-posisi jabatan tertentu baik yang posisiterdapat dijajaran pemerintah di tingkat daerah/kota maupun dijajaran Pemerinah Provinsi K li P i i Kalimantan S l t t Selatan. I i dirasakan Ini di k masih terjadi praktek kolusi dan nepotesme sehingga menyuburkan praktek-praktek praktekkorupsi.yang sangat merugikan keuangan korupsi yang negara. Untuk memecahkan masalah ini perlu intervensi yang kuat dari pemerintah pusat be upa eb ja a ya g e gatu e s ste s berupa kebijakan yang mengatur eksistensi kemampuan pegawai, revisi undang-undang undangkepegawaian yang bisa mengontrol secara represif dan memangkas terhadap berkembangbiaknya praktek KKN di daerah. b k b bi k kt k d h

Penanggulangan Kemiskinan HasilHasil-hasil yang telah dicapai adalah: Secara nasional, nilai Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) KalSel berada pada ranking k 31 dari 33 provinsi. Ini berarti bahwa jumlah penduduk miskin di KalSel adalah d i i i I ib ti b h j l h d d k i ki K lS l d l h ke nomor 3 paling sedikit setelah DKI Jakarta dan Bali. Artinya jumlah penduduk miskin di KalSel menurun dari tahun ke tahun, atau tingkat kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Jumlah penduduk miskin di KalSel adalah sebanyak: -278 500 orang atau 8,32% dari total penduduk pada tahun 2006 278.500 8 32% -233.500 orang atau 7,01% dari total penduduk pada tahun 2007 -218.900 orang atau 6,48% dari total penduduk pada tahun 2008 Ini menunjukkan bahwa pencapaian Provinsi KalSel telah melebihi target nasional sebesar 8,2% penduduk miskin di tahun 2009. Indikator ini I dik t i i memfokuskan perhatiannya pada proporsi manusia yang berada f k k h ti d i i b d dibawah am-bang batas dimensi pembangunan manusia yang sama dengan IPM INDEKS Pembangunan Manusia (IPM) mengandung 4 (empat) variabel yang meliputi; angka harapan hidup, Rata-rata lama sekolah, angka melek huruf serta Ratapengeluaran rill per kapita. ada beberapa variabel yang hampir memiliki kesamaan dengan Indeks Kemiskinan Manusia ..(human Poverty index). (human index) Sejak tahun 1999 nilai IPM Kalimantan Selatan terus menun-jukan trend yang membaik. sam-pai tahun 2006, dimana pada tahun 1999 nilai IPM mencapai 62,2, Tahun 2002 sebesar 64,3, Tahun 2004 sebesar 66,7, dan terus menaik pada tahun 2005 mencapai 67,4, kembali niening-kat pada tahun 2006 yakni sebesar 67,7. Tren peningkatan dari indeks ini tentunya kita harapkan akan terus meningkat p g y p g dimasa menda-tang. Harapan ini seiring dengan semakin membaiknya aspek-aspek aspekyang diperhitungkan dalam indeks pembangunan manusia.

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Berkualitas g Dalam rangka menuntaskan program buta aksara, program wajib belajar 9 tahun, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, serta p p peningkatan mutu g guru, pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan anggaran pendidikan setiap tahunnya. Hal ini sangat penting dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di daerah untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KalSel. Anggaran pendidikan di KalSel pada Tahun 2009 mencapai Rp 740 milyar, bersumber dari APBD Rp 240 milyar dan APBN Rp 500 milyar. Program pemberantasan buta aksara di Kalsel menunjukkan hasil yang menggembirakan pada tahun 2007, dimana jumlah penduduk buta aksara tersisa 4,7% (melek huruf 95,3%). Angka ini lebih tinggi dari buta aksara nasional yang sebesar 8,5% (melek huruf 91,5%). Pemprov 8 5% ( l kh f 91 5%) P mentargetkan pada tahun 2008 angka melek huruf mencapai 100%.

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Yang Berkualitas S i t ini KalSel ih kekurangan 125 Sampai saat i i K lS l masih k k Dokter Gigi. Dari 363 Dokter Gigi yang diperlukan sampai tahun 2010, saat ini baru tersedia 238 Dokter Gigi. Hal ini terkait dengan Gigi masih tingginya penyakit mulut dan gigi, dimana pada tahun 2007 terdapat 37 ribu kasus penyakit ini di KalSel. Angka ini tertinggi ketiga setelah g gg g penyakit kusta dan penyakit jaringan otot. Penyakit ini dapat memunculkan penyakit laiin, bahkan yang sifatnya mematikan karena berhubungan dengan mekanisme syaraf. b h b d k i f Prasarana kesehatan yang tersedia sampai dengan 2007 di KalSel adalah 26 rumah sakit, 203 buah puskesmas 613 buah Pustu dan puskesmas, Pusling 208 buah. Prasarana kesehatan tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota,bahkan sampai kekecamatan dan desa desa.

ISU STRATEGIS
1. 2. 3. 4. 5. Konflik Batas Wilayah (Kab. Banjar (Kab. Tanah Bumbu) Bumbu) Run Way Bandara Syamsudin Noor Pembangunan Terminal Regional Tipe A Jalan Umum dilalui Angkutan Batubara Kerusakan Lingkungan (Tambang batubara merambah pada hutan)

MATRIKS KELUARAN EVALUASI KINERJA PEBANGUNAN (Lihat di File Matriks EKPD) ( )

SARAN DAN REKOMENDASI
Kegiatan EKPD agar tetap dilaksanakan, eg ata aga d a sa a a , terutama untuk menganalisis isu-isu isustrategis yang muncul di daerah. Kegiatan EKPD diperluas dengan K i di l d mengevaluasi isu-isu strategis di masingisumasingmasing Kabupaten/Kota Evaluasi terhadap RPJMN di daerah relatif sulit untuk dilaksanakan terkait dengan tidak samanya periode antara RPJMN dan RPJMD sehingga dalam pemaparannya tidak bisa diseragamkan antar daerah

TERIMA KASIH


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Evaluasi, RPJMN
Stats:
views:5103
posted:1/30/2009
language:Indonesian
pages:11
Description: Seminar Nasional Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2008 Provinsi Kalimantan Selatan; Jakarta, 4 – 5 Desember 2008