SEMINAR NASIONAL
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2008 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PELAKSANA
Universitas Tanjungpura
Agenda I
Agenda II
Agenda III Jakarta, 4-5 Desember 2008
Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Sosial dan Ekonomi
Situasi saling curiga masih dirasakan(tindak pidana/kejahatan naik 17.35%) Ketergantungan ekonomi masyarakat di perbatasan dengan Malaysia Timur cukup tinggi Peran perempuan masih rendah (TPAK perempuan 53,95%, jabatan blik j b t publik 5% ) Jumlah penduduk miskin :558.300 jiwa (13,91%) dng garis kemiskinan Rp.124.804/ kapita/bln. Pendidikan belum tamat SD ( 52,11% ); Tamat SD/SLTP (38,89% ) & SLTA adalah 9,0%. APS, 7 – 12 tahun (93%) dan 13 – 15 thn adalah 71,27%. Pertumbuhan ekonomi : 2,6% (<4% Nasional, 8,83% sblm krisis) e tu bu a e o o ,6% ( % Nas o a , sb s s) Peranan investasi: 26,81% per tahun selama periode 2000-2004 dgn pertumbuhan (-4,25% per tahun) Kegiatan i d t i K i t industri pengolahan menurun d i 19,83% (sblm krisis) l h dari 19 83% ( bl k i i ) menjadi 17,32%
Investasi
Agenda I
Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
Pertanian
Tingginya Tingkat Kemiskinan Petani. Akses Petani Dan Nelayan Ke Sumberdaya Produktif Terbatas Masih rendahnya penguasaan teknologi pengolahan produk pertanian dan perikanan. Rendahnya nilai hasil hutan non kayu Jlh KUD :416 Unit ( Rp 43,52 Milyar) Non KUD sebanyak 1.683 unit (Rp 226,05 Milyar ) UMKM formal sebanyak 2.824 unit (11 215 tenaga kerja ) 2 824 (11.215 Terdapat 2 BUMD :PT. Bank Kalbar dan PD. Aneka Usaha
KUD, UMKM, BUMD Kependudukan , Pendidikan, Kesehatan
Agenda I
Usia kerja: 2,7 juta.Angkatan kerja aktif 1,97 juta. Tingkat 2 7 juta Angkatan 1 97 juta pengangguran terbuka 7,90%. (63,7% bid pertanian) Prevalensi kasus HIV/AIDS meningkat (urutan ke 7) Angka kematian bayi : 47/1000, Gizi buruk 13,81% (2003) APM SD, SMP, SMU : 92,5%(93,3%); 53,3%(65,4% Nas); 32,3% (43,5% Nas)
Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah
SDA dan LH
Lahan kritis : 5.141.270 ha, Hutan dlm kondisi rusak : 43 juta ha (Indo:120,35 ha) Panjang pantai 1.163 km dgn potensi perikanan 160.000 ton/thn Pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh belum memberikan kontribusi yang berarti Jumlah panjang jalan adalah 10.515,47 km dengan 53,20% dalam kondisi rusak dan rusak berat. 5 sungai utama sbg prasarana trans air (Kapuas panjang ± 1.086 km; Sambas, Jelai, Kendawangan, Pawan) Terdapat 5 Pelabuhan Udara
Infrastruktur
Agenda I
Sasaran yang Ingin dicapai
Terwujudnya masyarakat yang aman dan damai menjadi salah satu program proriatas, terlebih daerah Kalbar sebagai daerah yang cukup heterogen melalui pembinaan integrasi sosial untuk menghindari konflik etnis yang disebabkan oleh perbedaan budaya akan dapat dihindari. Penghapusan di k i i i dalam berbagai bentuk, P h diskriminasi d l b b i b t k penghormatan, pemenuhan dan penegakkan atas hukum dan HAM, meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak, pencapaian tata pemerintahan yang tertib dan berwibawa, i t t i t h t tib d b ib perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh, meningkatnya pelayanan birokrasi. Peningkatan SDM, pengurangan penduduk miskin dan pengangguran, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal, dan pemenuhanan infrastruktur dasar
Agenda I
Pencapaian RPJMN di Daerah (2005-2007)
Pencapaian agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai tercermin dari: Tidak terulangnya konflik bernuansa sara Suksesnya suksesi kepemimpinan di berbagai kabupaten/ kota Tidak munculnya upaya separatisme Pencapaian Agenda mewujudkan I d P i A d j dk Indonesia yang Adil dan Demokratis tercermin i d D k ti t i dari: Tersusunnya berbagai produk hukum (Perda) Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan Peningkatan pemenuhan hak politik warga negara Pencapaian agenda mewujudkan Indonesia yang Sejahtera tercermin dari: Menurunnya jumlah penduduk miskin (dari 629.900 jiwa th 2005 menjadi 584.300 jiwa th 2007 ) Meningkatnya Usia harapan hidup (dari 64,8 th 2004 menjadi 66,2 di th 2006) Menurunnya Angka Kematian Bayi (IMR) dari 44 per 1000 kh thn 2003 menjadi 33,4 per 1000 kh tahun 2005 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni APM SD/MI ; SMP/MTs dan SMA/MA/SMK 93,5% ; 60,9% dan 34,8%. 93 5% 60 9% 34 8% Peningkatan sarana dan prasarana jalan/ jembatan menjadi 14.003 km (1,6%), kondisi rusak dan rusak berat 35%. Peningkatan kapasitas bandara utk A300. Diversifikasi energi listrik (air dan batubara).
Permasalahan:
Permasalahan utama dalam pencapaian sasaran adalah:
Rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Kondisi geografis dan luas wilayah (28 jiwa per km2) Keterbatasan anggaran Minimnya infrastr kt r pendukung Minimn a infrastruktur pend k ng bagi mas masy. dan dunia usaha
Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah
Perencanaan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat sinkron dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan:
Dasar hukum UUD, UU, Kepres, PP, Kepmen, dan perundang-undangan lainnya RPJPD dan RPJMD berpatokan pada RPJPN dan RPJMN
Taget RPJMN (2004 – 2009) No Indikator 2006 1 Pertumbuhan Ekonomi 6,10 2007 6,70
Capaian RPJMD
2006 5,23
2007 6,02
2
Laju Laj Inflasi (%)
5,50 5 50
5,00 5 00
6,32 6 32
8,56 8 56
3
Pengagguran Terbuka (%) Penduduk Miskin (%)
8,90
7,90
7,06
7,08
4
12,84
11,29
14,24
12,91
5
APS : - SD - SLTP
99,57 , 96,94
96,63 , 83,40
Keterlibatan Stakeholder
Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan dilak kan dengan melibatkan seluruh sel r h komponen masyarakat yang dimulai dengan musrenbang m srenbang tingkat desa, kecamatan, kota/ desa kecamatan kabupaten, dan provinsi. Dan hasil akhir melalui legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam implementasinya stakeholder l i l i k h ld berperan sebagai pelaku dan atau pengawas
Isu Strategis Daerah
1. Kalimantan Barat adalah salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang secara langsung mempunyai perbatasan darat dengan negara lain yaitu Negara Bagian Serawak di Malaysia. 2. Kawasan perbatasan ini memiliki potensi yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Selain memang adanya keterbatasan baik fisik maupun sosial ekonomi di kawasan ini, juga dikarenakan selama ini kurangnya perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. daerah 3. Kawasan perbatasan ini adalah daerah berlatar belakang wilayah konflik seperti konfrontasi dengan Malaysia (Ganyang Malaysia), dan PGRSParaku serta maraknya kegiatan ekonomi illegal ( p y g g (seperti illegal g loggiing, illegal trading, dan traficking). 4. Kecenderungan jangka panjang menunjukkan bahwa Kuching dapat menjadi daerah growth industrial center, sementara daerah perbatasan Kalimantan Barat hanya sebagai hinterland Malaysia yang kurang menguntungkan bagi Indonesia. 5. Perlunya langkah strategis menciptakan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia dengan sasaran peningkatan taraf hidup masy perbatasan, terjaminnya ketertiban dan keamanan, dan terjagannya keseimbangan kepentingan ekonomi dan ekologis.
Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan
No Sasaran Pembangunan dalam RPJMN
Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Tidak terjadi konflik sosial yang bernuansa SARA
Upaya
Capaian
Permasalahan
Rekomendasi Tindak Lanjut
Perlu dilakukan Sosialisasi berbagai aturan hukum kepada masyarakat.
1
Mengupayakan pendekatan kultur dan hukum, rekonsiliasi sosial. i l
Keamanan di Kalimantan Barat saat cukup kondusif, hal ini ditandai dengan tid k d tidak adanya konflik sosial horizontal yang bernuansa SARA. gerakangerakan yang mengarah pada tindakan separatisme di Kalimantan Barat tidak ada
Rekonsiliasi total masih belum terwujud
2
Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme
adanya pemerataan dan keadilan dalam pembangunan di daerah, terutama khususnya bagi masyarakat yang ada dikawasan perbatasan
Pemerataan pembangunan di daerah, khususnya memberikan perhatian yang serius terhadap pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur di kawasan perbatasan
Kemiskinan, ketertinggalan dan kekurangseriusan pemerintah dalam pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur menyebabkan ketergantungan ekonomi masyarakat diperbatasan dengan p g negara tetangga Malaysia Timur
Perlu ada kebijakan berkeadilan dan pemerataan pembangunan di daerah khususnya di kawasan perbatasan
Agenda I
Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan
No Sasaran Pembanguna n dalam RPJMN
Pembenahan Sistem Hukum dan Politik Hukum
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
1.Terciptanya sistem hukum yang mengakomodir kepentingan daerah dan nasional 2.Adanya konsistensi dan sinkronisasi seluruh produk hukum baik pada llevell pusat maupun d t daerah h
Upaya
1.Penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Struktur organisasi Pemerintahan Daerah, kemudahan investasi (peningkatan pembangunan bid b bidang ekonomi) dan perizinan, pranatapranata Hukum Adat dan pelestarian budaya adat istiadat, penggalian potensi pendapatan daerah yang berupa Retribusi dan Pajak Daerah yang penyusunannya melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan) secara partisipatif.
Capaian
Tersusunnya berbagai produk hukum di daerah yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang labih tinggi
Permasalahan
Sebagai bentuk peran pemerintah Provinsi untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap Perda yang dibuat oleh Kabupaten/Kota, sampai saat ini masalah yang dihadapi adalah masih ada Kabupaten/Kota K b t /K t yang belum b l menyampaikan produk hukum daerahnya terutama Raperda Pajak, Retribusi dan Tata Ruang ke pemerintah Provinsi
Rekomen-dasi Tindak Lanjut
3
1.Pembenahan dan penataan berbagai produk hukum di daerah yang disesuaikan dengan produkproduk hukum nasional. 2.Pembenahan terhadap mental dan disiplin aparat penegak hukum 3.Peningkatan kesadaran hukum dan HAM bagi penyelenggara negara dan seluruh k l h komponen masyarakat k t
Agenda II
Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan
No Sasaran Pembangunan dalam RPJMN Penghormatan, Pemenuhan dan Penegakan Atas P k A hukum dan Pengakuan Atas HAM Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Meningkatnya pemahaman hukum dan h k d HAM terhadap penegak hukum dan masyarakat Dijadikannya kearifan lokal yang sejalan dengan nilainilai universal sebagai kekuatan moral untuk penegakan hukum dan HAM di daerah Tegaknya hukum secara adil dan tidak diskriminatif Rekomen-dasi Tindak Lanjut Upaya Penindakan secara tegas terhadap penegak hukum dan masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dan HAM Menegakan hukum g secara adil dan tidak diskriminatif Sosialiasi RANHAM dan Desiminasi HAM di seluruh Provinsi Kalimantan Barat. Pencegahan dan penindakan terhadap pelaku korupsi dan kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan terhadap anak Capaian Permasalahan Sebagai daerah yang memiliki perbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, pelanggaran HAM dalam bentuk perdagangan manusia dan perampasan HAM para TKI juga menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melanjutkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dan pelaku illegal logging di daerah. Melanjutkan upaya pelaksanaan RAN-HAM di daerah Melanjutkan untuk memberikan advokasi hukum d k ih k terhadap para TKI yang menjadi korban kekerasan majikan di Malaysia.
4
Agenda II
Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan
No Sasaran Pembangunan dalam g RPJMN Berkurangnya Penduduk Miskin (< 10%) Indikator Kinerja j Pembangunan Daerah Meningkatnya kesempatan bagi keluarga miskin k l i ki melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gg Upaya p y Capaian p Permasalahan Rekomen-dasi Tindak Lanjut Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang 5 Program Inpres Desa Tertinggal (IDT); Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Program Dana Bergulir g Subsidi Bahan Bakar Minyak untuk Usaha Kedl dan Menengah; Program Dana Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 629.900 jiwa (2005) menjadi 584.300 jiwa (2007) Penduduk miskin yang tidak bekerja (menganggur) semakin meningkat dari 9,19% (2004) menjadi j di 10,52% (2006). Banyak program penanggulangan kemiskinan yang menempatkan masyarakat sebagai objek, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi secara aktif
Agenda III
Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan
No Sasaran Pembangunan dalam g RPJMN Indikator Kinerja j Pembangunan Daerah Upaya p y Capaian p Permasalahan Rekomen-dasi Tindak Lanjut Usia Harapan Hidup meningkat dari 64,8 thn pada tahun 2004 menjadi 66,2 tahun pada tahun 2006. 2006 Angka Kematian Bayi (IMR) menurun dari 44 per 1000 kh tahun 2003 menjadi 33,4 per 1000 kh tahun 2005 (Nasional = 32,3 per 1000 kh tahun 2005) 2005). Angka Kematian Ibu (MMR) bertambah dari 520 per 100.000 p kh tahun 2000 menjadi 566 per 100.000 kh tahun 2003.
6
Menurunnya Angka Kematian Bayi (menjadi 28/1000 k l hi kelahiran hidup), Angka Kematian Balita (menjadi 50/1000 kelahiran hidup) dan Angka Kematian Ibu (menjadi 300/100.000 kelahiran hidup) menuju terwujudnya tujuan ke 4 hingga ke7 dari MDGs; Meningkatnnya Usia Harapan Hidup (menjadi 69 tahun) dan menurunnya proporsi Balita Status Gizi Buruk (menjadi < 1,0%) dan Gizi Kurang (menjadi < 20,0%)
Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan k h t Pelaksanaan Dokter PTT ke desa Program Imunisasi sampai ke desa-desa
Perluasan penyediaan dan pengembangan b sarana dan prasarana kesehatan Pengembangan P b sistem jaminan kesehatan bagi penduduk miskin
tingginya angka kesakitan malaria, ISPA, l i ISPA diare, DBD, tuberkulosis, filariasis dan kusta. Selain itu, prevalensi kasus HIV/AIDS semakin meningkat (urutan ketujuh di antara 33 propinsi)
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, P S h t Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Kesehatan dan Informasi Kesehatan
Agenda III
Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan
No Sasaran Pembangunan dalam g RPJMN Meningkatnya taraf pendidikan penduduk Indikator Kinerja j Pembangunan Daerah Revitalisasi Gedung Sekolah yang kosong ; rusak ringan d rusak k i dan k berat Menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah Upaya p y Capaian p Permasalahan Rekomen-dasi Tindak Lanjut Peningkatan profesiolisme bi para pembina, pelaksana serta petugas dan tenaga kependidikan; Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan 7 Angka Partisipasi Murni (APM) tahun t h 2006 pencapaian APM SD/MI ; SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kalbar masingmasing masing sebesar 93,5% ; 60,9% dan 34,8%. Jumlah penyandang buta huruf i 10-44 h f usia 10 44 tahun masih tinggi yaitu 164.802 orang
Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan Menuntaskan wajib belajar 9 tahun
Agenda III
Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan
No Sasaran PembaNgunan RPJM Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelemba gaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerin tahan yang mampu Mengurangi praktik ekonomi tinggi Indikator Kinerja Pembangu nan Daerah Realisasi Investasi PMDNPMA di Kalbar Upaya Capaian Permasalahan Rekomendasi Tindak Lanjut Peningkatan investasi perlu ditempuh melalui kebijakan:
8
Perbaikan sistem dan prosedur pelayanan investasi. Mengupayakan pemberian berbagai insentif baru yang mampu menarik investasi. Pengembangan secara meluas sistem informasi penanaman modal dan penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah.
Pada tahun 2005, realisasi investasi PMDN di Kalbar sebanyak 106 proyek dengan total investasi sebesar Rp 4,096 Trilyun. Investasi PMDN ini baru mencapai 42,77% dari seluruh rencana investasi. Sementara realisasi investasi PMA sebanyak 36 proyek dengan total investasi mencapai US$ 573,09 Juta, atau baru mencapai sekitar 36 27 36,27 % dari rencana investasi.
Kebijakan di bidang penanaman modal yang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah, dan antar propinsi dan kabupaten/kota.
Agenda III
Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan
No Sasaran Pembangunan Dalam RPJMN Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Upaya Capaian Permasalahan Rekomendasi Tindak Lanjut
9
Sektor industri manufaktur (non-migas) ditargetkan tumbuh dengan laju rata rata rata-rata 8,56 persen per tahun. Target peningkatan kapasitas utilisasi sekitar 80 persen p dalam dua sampai tiga tahun pertama, terutama untuk industri yang dinilai memiliki keunggulan k l komparatif dan kompetitif.
Pertumbuhan sektor indutri pengolahan di Kalbar
Pengembangan sub sistem industri hilir berbasis komoditi agribisnis. Pengembangan industri pengolahan hasil laut dan perikanan. Pengembangan industri pengolahan bahan tambang strategis. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
Kegiatan industri pengolahan di Kalbar menampakkan peningkatan selama periode tahun 2005-2007. Pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2005 sebesar 1,19 %, % tahun 2006 meningkat menjadi 2 4 2,4 %, dan tahun 2007 mencapai 2,90 %. Peningkatan demikian dikarenakan kontribusi pertumbuhan industri makanan dan minuman serta industri barang dari karet.
Kegiatan ekonomi masih mengandalkan produksi komoditas primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan kecil
Pengembangan industri hilir yang terintegrasi berbasis industri pengolahan hasil perikanan, perkebunan, dan p pertambanga g n.
Agenda III
Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan
No Sasaran Pembangun an Dalam RPJMN Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Upaya Capaian Permasalahan Rekomendasi Tindak Lanjut
10
Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional., dan meningkatny a proporsi usaha kecil formal
Perkembangan UMKM di Kalbar
Penataan kelembagaan UMKM dan koperasi. Penguatan dan pengembangan sentra UMKM. Pengembangan sentra IKM. Peningkatan ketrampilan manajemen produksi dan IKM.
Jumlah UMKM formal tahun 2005 sebanyak 2.897 unit usaha, dan pada tahun 2006 sebanyak 2.934 unit usaha.
Kelembagaan koperasi dan UMKM yang secara manajerial belum optimal dalam pengembangan usaha. Rendahnya produktivitas UMKM
Pengembangan unit pelatihan dan litbang utk mendorong pengembanga n usaha UMKM.
Agenda III
Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan
No Sasaran Pembangunan dalam RPJMN Terjaminnya keadilan gender dan meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak Terlaksananya peraturan perundangd undangan serta tegaknya hukum secara obyektif dan proporsional Terjaganya tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat ketersediaan sekitar 90-95 persen dari kebutuhan domestik Diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras. beras Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pendidikan multikulturalism e Upaya Capaian Permasalahan Rekomendasi Tindak Lanjut
11
Pendidikan perempuan Perlindungan anak
Tercapai 50% Anak terlantar berkurang di atas 100%
Kendala budaya thd perempuan.
•Peningkatan persepsi budaya yang posititf terhadap perempuan. •Peran serta dan partisipasi masyarakat secara aktif. •Peningkatan sarana, prasarana, dan fasilitas •Perlu keteladanan dan ketegasan semua pihak dalam upaya penegakan hukum. •Perlu peningkatan pendidikan b di pekerti P l i k t didik budi k ti dan multikulturalisme
12
Penegakan supremasi hukum h k
Penegakan hukum secara obyektif
Sinergisitas peraturan dengan hukum adat. Pengakuan K P k Kong Hu H Chu
Konsistensi penegak hukum belum kuat Diskriminasi Di k i i i sosiall yang t l h i telah lama mengakar
13
•Terpenuhinya kebutuhan pangan Kalimantan Barat.
•Meningkatkan produksi beras di Kalimantan Barat sehingga dapat menjadi salah satu lumbung padi nasional. •Meniingkatkan produksi pangan non beras dan melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras. beras
Terpenuhinya kebutuhan pangan produksi Kalimantan Barat
Secara total kebutuhan pangan di Kalimantan Barat sudah terpenuhi, akan tetapi pemerataannya belum optimal, baik pemerataan ketersediaan, maupun ketersediaan menurut wilayah Walaupun telah terjadi diversifikasi produksi non beras, namun diversifikasi konsumsi belum tercapai
Perlu adanya gudang penyimpanan baik ditingkat desa dan kabupaten
14
•Diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan ketergant ngan pada beras.
Terjadi peningkatan produksi non beras
Perlu rekayasa sosial untuk diversifikasi konsumsi
Agenda III
Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan
No Sasaran Pembangunan dalam RPJMN Membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tegaknya hukum, khususnya dalam pemberantasan illegal loging Pengukuhan kawasan hutan dalam tata-ruang propinsi Kalimantan Barat Upaya Capaian Permasalahan Rekomendasi Tindak Lanjut Perlu peningkatan penyelesaian kasus illegal logging secara hokum Perlu dilakukan pembinaan berkelanjutan 15 •Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus illegal logging dan pembakaran hutan •Pengembangan kelembagaan pengamanan hutan •Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam pengamanan hutan Telah terjadi peningkatan penyelesaian hukum atas kasus illegal logging Telah terbentuknya kelembagaan pengamanan hutan Telah terjadi peningkatan peran masyarakat dalam pengamanan hutan Belum semua kasus diselesaikan secara hukum Kelembagaan pengamanan hutan telah terbentuk, akan tetapi jumlahnya belum optimal
16
Sasaran Umum Pembangunan Prasarana Jalan P J l (1) terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun dan kualitas pelayanan prasarana jalan (2) meningkatnya aksesibilitas (3) serta terwujudnya partisipasi aktif pemerintah, BUMN, maupun swasta
enis dan kualitas prasarana jalan di wilayah maupun il h antarwilayah
Pemeliharaan, rehabilitasi dan i k t peningkatan jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota . Pembangunan jalan Lintas Kalimantan serta jalan di perbatasan.
Agenda III
Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana transportasii t t t t terutama transportasi di daerah perbatasan (Lintas Utara), Poros Tengah dan juga Lintas Selatan. Pembangunan jalan Pontianak – Tayan sepanjang + 104,200 Km. Pembangunan Jembatan Ambawang II (120 m’). Pembangunan Jembatan Jelai dengan panjang bentang 300 m memerlukan Outer Ring Road/ Outer Ring Canal Kota Pontianak (20 Km) Pembangunan Tahap I dari Ruas Jalan Sintang – Putussibau sepanjang + 264 Km. Pembangunan Jalan Menuju Perbatasan dengan total panjang Total panjang 773,69 Km
Terbatasnya dana pembangunan. Kondisi K di i geografis, geologis, fi l i dan iklim. Kualitas SDM yang masih relatif rata-rata rendah.. Pembebanan lebih.
Optimasi anggaran Melanjutkan program i k t peningkatan SDM
Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan
No Sasaran Pembangunan dalam RPJMN Terjaminnya keselamatan, kelancaran dan kesinambungan pelayanan transportasi udara baik untuk angkutan penerbangan domestik dan internasional, maupun perintis. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah maskapai penerbangan domestik dan manca negara yang melayani rute provinsi Kemampuan pelayanan kesinambungan pelayanan transportasi udara Upaya Capaian Permasalahan Rekomendasi Tindak Lanjut
17
Rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan fasilitas pelabuhan dan bandara. Penentuan lokasi baru untuk Pelabuhan Udara Kota Pontianak
Bandara Supadio – Pontianak Perpanjangan (2.250 m menjadi 2.500 )d 2 500 m)dan pelebaran l b (30 m menjadi 45 m) landasan untuk kapasitas airbus A-300 (200 penumpang), Pembuatan runway baru : 2.500 x 45 m Pengembangan Fasilitas Bandara Rahadi Usman (Ketapang), Bandara Sintang, Bandara Nanga Pinoh, dan Pangsuma (Putussibau) Pembangunan Pelabuhan Udara Singkawang Angkatan kerja yang bekerja 92,9% dan yang sedang mencari pekerjaan (disebut Pengangguran Terbuka) adalah 7,1%. Tingginya TPT ini tidak hanya terdapat di perkotaan (40,8%) tetapi juga di perdesaan (59,2%) dan kebanyakan di antaranya adalah penganggur laki-laki (58,5%).
Perbedaan persepsi antara daerah otonom dengan pusat
Melakukan studi secara mendalam mengenai pembangunan Bandar Udara Baru
18
Memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas bercirikan tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun dan tingkat kesejahteraan pekerja semakin meningkat
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Agenda III
Memperbaharui programprogram perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembanga n UMKM
masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), baik di perkotaan maupun diperdesaan bertambahnya jumlah kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Program Pengembangan Potensi Sumberdaya Kawasan dan Fasilitasi Perpindahan Penduduk Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Saran dan Rekomendasi (Isu Strategis)
Penetapan Status Hukum Kawasan, kawasan perbatasan perlu segera ditetapkan sebagai kawasan khusus dengan Peraturan Presiden. Pembentukan Badan Pengelola, agar operasionalisasi pembangunan di kawasan perbatasan berjalan dengan baik, baik maka perlu dibentuk Badan Pengelola.
Agenda I
Saran dan Rekomendasi (Umum)
Peningkatan kesadaran hukum dan HAM bagi penyelenggara negara dan seluruh komponen masyarakat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Kesehatan dan Informasi Kesehatan. Mempercepat implementasi One Stop Service (OSS) di Kabupaten/Kota untuk pelayanan investasi dan perizinan. Menyusun Peraturan Daerah (PERDA) yang mampu menciptakan “lingkungan yang ramah” dengan investor. Pengembangan industri hilir yang terintegrasi berbasis industri pengolahan hasil perikanan, perkebunan, dan pertambangan. Perlu rekayasa sosial untuk diversifikasi konsumsi. Optimalisasi anggaran infrastruktur. infrastruktur
Terima Kasih i ih