Power Point Jawa Timur by EKPD

VIEWS: 9,832 PAGES: 51

More Info
									EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2008
PROVINSI JAWA TIMUR
Oleh TIM KERJA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

(Analisis Retrospektif Pencapaian RPJMN 2004-2009)

LATAR BELAKANG
Sejak diberlakukan p j penerapan UU No 22 tahun 1999 tentang p g Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan UU No 32 tahun 2004, telah terjadi pergeseran makna kebijakan desentralisasi ke arah model demokrasi. Sehubungan dengan luasnya kewenangan yang diatur dan diurus oleh institusi-institusi pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan oleh institusi-institusi tersebut perlu direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara cermat dan komprehensif. Selama ini, evaluasi pelaksanaan pembangunan baik langsung ini maupun tidak langsung dilakukan oleh pemerintah sendiri (yaitu melalui instansi-instansi teknisnya), sehingga bisa saja terjadi bias dalam pelaksanaannya. Selama ini, evaluasi pelaksanaan pembangunan j S l i i l i l k b juga seringkali i k li terlalu terfokus pada pencapaian indikator-indikator normatif dan variabel-variabel statistik semata, sehingga variabel lain non statistik banyak terabaikan.

TUJUAN
Membantu Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dalam mengumpulkan, memverifikasi, mengkompilasi, dan menganalisis berbagai data dan informasi dari berbagai pihak terkait dengan kegiatan Evaluasi Ki j P b E l i Kinerja Pembangunan D Daerah; h Menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah terkait dengan Rencana Pembangunan J P b Jangka M k Menengah N i h Nasional (RPJMN) l 2004-2009. Meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan dalam mendukung pelaksanaan RPJMN yang termasuk sistem deteksi dini terhadap masalah pembangunan di daerah.

SASARAN
Teridentifikasi dan tersusunnya data dan informasi dari berbagai pihak terkait dengan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah; Tersusunnya tingkat pencapaian, tujuan dan sasaran pembangunan daerah terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Terbangunnya sistem pengendalian dan pengawasan dalam mendukung pelaksanaan RPJMN, termasuk sistem deteksi dini terhadap masalah pembangunan di daerah.

FOKUS KAJIAN
I. Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai II. Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis III. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat IV. Isu-Isu Strategis

I. AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA
YANG AMAN DAN DAMAI (2) ( ) 1. 1 Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat 2. 2 Pengembangan kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur

II. II AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS (7)
1. Pembenahan sistem hukum nasional dan politik hukum 2. Penghapusan di k i i 2 P h diskriminasi d l i dalam b b berbagai i bentuk 3. Penghormatan, pemenuhan, 3 Penghormatan pemenuhan dan penegakan atas hukum dan pengakuan atas HAM g p peran 4. Peningkatan kualitas kehidupan dan p perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak

5. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah 6. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa b ih d b ib 7. Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh

III. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (14)
1. 2. 3. 4. Penanggungan kemiskinan Peningkatan daya saing industri manufaktur Revitalisasi pertanian Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan k il d menengah h 5. Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi 6. Perbaikan iklim ketenagakerjaan

7. Penanggulangan perdesaan 8. Pengurangan k ti 8 P ketimpangan pembangunan b wilayah 9. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas 10. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas 11. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial 12. Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas, serta pemuda dan olahraga 13. 13 Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup 14. Percepatan p p pembangunan infrastruktur g

IV. ISU-ISU STRATEGIS (7)
1. Isu clean government 2. Isu aktualisasi prinsip-prinsip good governance 3. Isu kompetensi SDM aparatur 4. Isu pelayanan publik 5. Isu penerapan tunjangan kinerja 6. Isu lingkungan hid d manajemen b 6 I li k hidup dan j bencana 7. Isu pemberdayaan masyarakat miskin

AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

PENINGKATAN RASA SALING PERCAYA DAN HARMONISASI ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT
PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Menurunnya Ketegangan dan ancaman k flik M K t d konflik antar kelompok masyarakat atau antar golongan di daerah-daerah rawan konflik Terpeliharanya situasi aman dan damai Meningkatknya Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan k bil keputusan k bij k publik t kebijakan blik dan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan

REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Membuat pemetaan secara kongrit daerah-daerah yang rawan konflik Waspada akan terjadinya proses marginalisasi di suatu wilayah t t t t il h tertentu. Mengupayakan terjadinya baik power sharing dan resource sharing antar berbagai suku, agama, Partai P litik Jawa Ti P t i Politik di J Timur Peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik dan pemulihan wilayah pasca konflik Penguatan ruang publik bagi penyelesaian dan pencegahan konflik Pengembangan Si t P b Sistem K Kewaspadaan Di i (EWS) d Dini Sosial Fasilitasi pembentukan lembaga independen penyelesaian konflik

Peningkatan profesionalitas aparatur pemerintah dalam penanganan konflik; Penguatan kohesi sosial masyarakat melalui kegiatan seni, budaya dan olahraga. Pembentukan sekretariat bersama antar umat beragama. Sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan untuk pemerintah p p pusat dan daerah Fasilitasi pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi budaya politik demokrasi, anti KKN, HAM dan Etika Politik; Pengembangan dan pelaksanaan kegiatan ikatan kebangsaan;

PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG BERLANDASKAN NILAI-NILAI LUHUR PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Ketegangan dan ancaman konflik yang secara g g y g umum menurun Tidak adanya separatism dan ancaman disintegrasi terhadap NKRI Revitalisasi nilai-nilai baru tetapi belum cukup kuat terlembagakan dalam setiap aspek kebijakan yang ada Dilaksanakannya beberapa program pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya bangsa

REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Peningkatan kemampuan pengelolaan keanekaragaman budaya melalui peningkatan forum-forum forum forum yang mampu menjadi wadah terjadinya dialog kebudayaan Revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya y daerah sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial, dan dilakukannya sosialisasi dan advokasi nilai-nilai kebangsaan Terpeliharanya kerjasama yang sinergis antar pihak terkait dalam upaya pelestarian kekayaan budaya; Pemberdayaan budaya lokal dan tradisional untuk meningkatkan fungsinya sebagai aset pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengetahuan

Pemeliharaan, perawatan, dan pemanfaatan benda-benda peninggalan budaya untuk mengembangkan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan wisata. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya bangsa melalui peningkatan wawasan masyarakat tentang museum,; k tt t Meningkatkan kreasi seni dan budaya melalui festival seni, gelar budaya, lomba‐lomba kesenian dan d pengiriman d t seni; ii duta i Meningkatkan perlindungan terhadap peninggalan sejarah purbakala dengan penataan, pengelolaan dan rehabilitasi museum benda cagar budaya dan museum, situs;

AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

PEMBENAHAN SISTEM HUKUM NASIONAL DAN POLITIK HUKUM
PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Kasus salah tangkap Kepastian salah tangkap dalam perkara pembunuhan Moh Asrori, 24, warga Desa Kalangsemanding, Kecamatan P k J b K t Perak, Jombang) adalah sebagai b kti b h ) d l h b i bukti bahwa pemda d setempat ceroboh dalam kasus-kasus perlindungan hukum. Walaupun jumlah perempuan dalam anggota legislatif di DPRD Jawa Timur belum mencapai 30% namun dari 16% dari anggota parlemen tersebut sudah menyebar merata di seluruh fraksi DPRD Jatim pada fraksi. Jatim, tanggal 29 Juli 2005 telah mengesahkan Rancangan Peraturan daerah (Raperda) P3AK2 menjadi menjadi Peraturan Daerah (Perda). Perda ini adalah penjabaran praktis dari UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI No. 23 tahun 2004 00 te ta g e du ga a da o 3 ta u 00 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuannya, harus ada perlindungan yang semaksimal mungkin dari Pemerintah Daerah Jatim terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Jawa Timur.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT Perbaikan Kinerja aparat penegak hukum dan peradilan Se ua aturan pertanahan perlu ditinjau e ba Semua atu a pe ta a a pe u d t jau kembali supaya dimasa mendatang tidak ada lagi konflik yang memperebutkan hak kepemilikan tanah. Perlu adanya manajemen pengelolaan tanah dan sistem informasi pemetaan pertanahan. Penyuluhan akan kesadaran politik Sosialisasi akan kesadaran bahwa mereka sama dalam kaca mata politik, dan pilihannya akan menentukan masa depan daerah diharapkan tumbuh kesadaran untuk menyalurkan aspirasinya. Upaya mengkondosifkan perempuan dalam parlemen

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BERBAGAI BENTUK
PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Masih ada kesulitan bagi masyarakat untuk memproses kasusnya, baik melalui hukum ataupun mediasi

REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Peninjauan dan uji materi kebijakan hukum Persamaan jender di dalam hukum P j d d l h k Konsistensikebijakan yang tidak bersifat diskriminatif

PENGHORMATAN, PEMENUHAN, DAN , , PENEGAKAN ATAS HUKUM DAN PENGAKUAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Pelanggaran HAM
Pemerintah telah memanggil langsung pemilik lapindo brantas (Nelwan Bakrie) untuk segera menyelesaikan pembayaran tahap ke dua kekuarangan dari 20% jual beli tanah bagi masyarakat terkena dampak lumpur lapindo Tim dari DPRD pusat diterjunkan untuk menyelidiki, dan sekarang sedang membuat laporan tentang kasus penembakan masyarakat sipil di alas tlogo, Lekok, Kabupaten Pasuruan Pembentukan RAN-HAM di setiap kota/kabupaten di JATIM. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi kinerja Evaluasi kinerja Panitia j j Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Panpel RANHAM) Depkum HAM Prop Jatim selama 2007. Melakukan sosialisai RANHAM kepada setiap elemen masyarakat (LSM (LBH n LSM lainnya), instansi publik, perguruan ti tinggi d masyarakat i dan k t

Pemberantasan Korupsi
Kerjasama dalam bentuk MOU antara kejaksaaan dan BPKP propinsi untuk mengaudit dugaan korupsi di daerah Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK 2004-2009, 2004 2009 yang diselenggarakan di Surabaya. Melaksanakan RAN-PK 2004 2009 RAN PK 2004-2009 Pengawasan terhadap aparat yang sedang menyidik kasus korupsi sangat ketat baik y g dilakukan oleh atasan maupun oleh masyarakat melalui media massa.

Penghapusan eksploitasi seksual komersial anak dan pekerja anak (didalamnya juga terdapat traficcking/perdanganan anak)
Membentuk Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang Orang, Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Melaksanakan strategi RAN-Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Rencana Aksi Penghapusan Anak, Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak tahun 20042008 dengan mengembangkan model-model ideal. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam membentuk Sigap (Si d T b t k Si (Siap dan Tanggap) d l ) dalam h l penanganan hal trafiking. Personil Sigap terdiri dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jatim, Dinas Sosial (Dinsos), Bapenas Dinas Propinsi Komunikasi (Dinas Inlokom, Kanwil Hukum dan HAM Prop Jatim, Di P J ti Dinas K Kesehatan (Di k ) L b h t (Dinkes), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim, PKK Jatim, dan Yayasan Genta.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Permasalahan HAM P l h
Melanjutkan tahapan RANHAM yang telah dibentuk, dan berkoordinasi dengan derahdaerah di propinsi J d h i i Jawa Ti Timur. Membentuk RANHAM di setiap kabupaten/kota yang pada periode sebelumnya belum terbentuk. Menindaklanjuti hasil penyelidikan tim Menjalin kerjasama antara Pemerintah dengan TNI/POLRI untuk menyelesaikan permasalahan ham di alas tlogo melalui pendekatan persuasif dengan menggunakan nilai-nilai budaya di daerah. Melibatkan M lib tk peran publik yang i i b k t ib i blik ingin berkontribusi dalam penyelsaian masalah HAM melalui media massa

Pemberantasan Korupsi
Melanjutkan tahapan RAN-PK yang telah terbentuk, dan berkoordinasi dengan g daerah-daerah lainnya di propinsi jawa timur g Menegakkan hukum secara konsisten, tidak diskriminatif Menjalin kerjasama dengan institusi publik lainnya misalnya KPK, BPKP dalam pengusutan dugaan korupsi sehingga penumpukan pengusutan kasus korupsi k t k k i terkurangi.

Penghapusan eksploitasi seksual komersial anak dan pekerja anak (termasuk didalamnya perdaganagan anak)
Melanjutkan tahapan RAN penghapusan eksploitasi seksual komersial anak dan pekerja anak Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung didunia pemberantasan perdagangan anak, eksploitasi seksual komersial anak dan pekerja anak. Mensosialisasikan bahayanya eksploitasi komersial anak, pekerja anak yang buruk dan perdagangan kepada masyarakat. Memberikan advokasi-advokasi dan perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak dan perdaganan anak.

PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN PERAN PEREMPUAN SERTA KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
PENDIDIKAN
Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama pendidikan bagi perempuan yang buta aksara Pelaksanaan pendidikan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga, bekerja sama dengan organisasi perempuan, keagamaan dan perguruan tinggi di Jawa Timur Pelaksanaan sosialisasi pedoman pendidikan bagi p g pekerja rumah tangga p j gg perempuan p

KESEHATAN
Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu, pelaksanaan peringatan Hari AIDS Fasilitasi penanganan permasalahan gizi buruk Revitalisasi posyandu dan peningkatannya menjadi posyandu terpadu

EKONOMI
Penyusunan kebijakan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan Pembentukan forum sebagai wadah berkoordinasi dan bersinergi berbagai masukan untuk penanggulangan kemiskinan Pengembangan model desa prima (perempuan Indonesia Maju Mandiri) Revitalisasi program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera

HUKUM
Penetapan UU tentang Antipornografi dan Antipornoaksi Penandatanganan kesepakatan bersama untuk mengimplementasikan Gerakan Nasional Bersih Pornografi dan Pornoaksi Penyusunan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

SOSIAL & POLITIK
Penanganan masalah perempuan & anak di daerah bencana Penyiapan program pendidikan politik perempuan Penyusunan modul-modul kepemimpinan perempuan Peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi Pelaksanaan Program Nasional bagi Anak Indonesia Implementasi Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak

REKOMENDASI TINDAK LANJUT Melakukan pemenuhan hak-hak anak di berbagai bidang Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan lembaga masyarakat dan swasta, melaksanakan pengarusutamaan gender pada tahap perencanaan dan memperkuat kelembagaan anak Melakukan penyerasian berbagai kebijakan dan peraturan perundang undangan yang perundang-undangan mendukung peningkatan kualitas anak dan p perempuan p

REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Tercapainya tujuan p p y j pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah

REKOMENDASI TINDAK LANJUT Peningkatan P i k t sumber d b daya manusia yang b ik d profesional; i baik dan f i l Penyediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar daerah (eksternal); Menyusun kelembagaan yang efektif; Membangun terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas; Meningkatkan kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Optimalisasi p p proses desentralisasi dan otonomi daerah antara lain dengan memperjelas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah tidak lagi terjadi Meningkatkan k M i k tk kapasitas pemerintah daerah it i t hd h Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik.

PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Di Jawa timur sudah terbentuk Komisi pelayanan publik sebagai sarana pelayanan publik untuk megeluhkan persoalan layanan publik yang di Jawa Timur Di beberapa instansi sudah tersedia sarana untuk pengaduan berupa kotak suara Media web yang disediakan oleh pemerintah provinsi nampaknya telah memberikan kemudahan untuk mengakses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, namun masih terus dilakukan updating data Musrebang sudah dilakukan mulai dari tingkat desa hingga provinsi namun dinilai masih bersifat formalitas

REKOMENDASI TINDAK LANJUT Pertama perubahan secara i tit i P t b h institusional d l dan manajemen di sektor publik yang menekankan pada terciptanya optimalisasi pelayanan public (public service) sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab Untuk menyelenggarakan kebijakan pembangunan yang komprehensif partisipatif dan berkeadilan komprehensif, partisipatif, berkeadilan. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur dengan baik dan hati-hati adalah p g pengelolaan keuangan daerah dan anggaran g gg daerah Diperlukan restrukturisasi dan perampingan kelembagaan. Banyak penilaian bahwa di dalam pentaan organisasi di j t i i jawa ti timur masih t lih t ih terlihat belum ramping sehingga dari aspek anggaran masih cukup besar untuk keperluan hal tersebut

PERWUJUDAN LEMBAGA DEMOKRASI YANG MAKIN KOKOH
PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Perkembangan pembangunan politik di Jawa Timur secara umum sudah semakin baik, hal ini di tandai dari proses demokratisasi telah berjalan pada arah yang benar. Demikian pula antusias masyarakat berpolitik melalui organisasi partai politik cukup tinggi, seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kritis, maka adanya tuntutan keterbukaan dalam wadah partisipasi politik rakyat yang ditandai dengan berlakunya sistim multi partai yang mengikuti Pemilu serta munculnya berbagai bentuk asosiasi masyarakat sipil baik dalam bentuk organisasi kemasyarakatan,lembaga swadaya masyarakat maupun forum forum lainnya, menjadi model yang sangat penting dalam mewujudkan proses demokratisasi ke depan.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT Menumbuhkan political t t rakyat Jawa Timur, M b hk liti l trust k t J Ti bukan dengan semangat demokrasi yang elitis dan oligarkis, Mendorong proses demokratisasi partisipatoris, partisipatoris khususnya di Jawa Timur, sebagai gerakan sosial baru, mengembangkan politik aktivisme masyarakat dan organisasi organisasi non-pemerintah organisasi-organisasi non pemerintah, khususnya pada aras politik lokal dalam ruang otonomi, Mengembangkan wacana dan praktik pembangunan yang bersifat polisentris dengan membangun kepercayaan Membangun kebersamaan dalam melaksanakan g pemberdayaan demokrasi diperlukan suatu pendekatan sistem yang mengungkapkan kebutuhan dari sisi prosesnya, tapi tidak berarti kita keluar d i sisi k t k l dari i i kontennya,

AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Selama pelaksanaan Gerdu-Taskin tahun 2002-2007, secara akumulatif telah memberikan manfaat bagi 1 079 898 RTM 1.079.898 Rumah Tangga Miskin. meningkatkan pendapatan masyarakat rata-rata sebesar Rp.176.523,- yang semula sebesar p , j p , ( ) Rp.430.757,- menjadi Rp. 607.281,- (29 %) Dalam program APP, sampai dengan tahun 2007 Jumlah Gakin yang tertangani sebanyak 199 Kelompok Masyarakat dengan jumlah anggota sebanyak 9.289 Gakin. Untuk tahun 2008 direncanakan J l h P k di k Jumlah Pokmas G ki yang dit Gakin ditangani i sebanyak 77 Kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 1.960 Keluarga miskin.

Total bantuan yang disalurkan untuk kegiatan PNPM y g g hingga tahun 2007 sebesar Rp. 3,8 triliun, dan untuk tahun 2008 dianggarkan sebesar Rp. 1 triliun. Targetnya, hingga tahun 2009 angka kemiskinan turun pada ki t d kisaran 12 – 14 % PAM-DKB dan JPES telah memberi kontribusi menurunkan angka kemiskinan sebesar lebih dari 1% pada tahun 2007, dan diproyeksikan 3% pada tahun 2007 2008. Penikamat program raskin untuk hingga 2008 sebanyak 19,1 juta RTS dengan total subsidi sebesar 19 1 7,8 triliun Hingga tahap II (tahun 2008) pembagian BLT telah mencapai 90 58% Dana yang sudah terserap 90,58%. mencapai Rp1.168.477.200.000 atau 2.921.193 RTS, sedangkan sisa dana yang belum diambil senilai Rp121.483.200.000 atau 303.708 RTS. p

REKOMENDASI TINDAK LANJUT Untuk mempercepat pencapaian sasaran program penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan elemen pemberdayaan di tingkat masyarakat miskin. Pemerintah perlu melakukan sinergi dan mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dari berbagai sektor. Harus ditingkatkan harmonisasi dalam hal pengelolaan (perencanaan dan pelaksanaan) program-program penanggulangan kemiskinan, baik yang didanai oleh APBN, APBD maupun APBN APBD, sumber yang lain Diperlukan pengawasan ketat terhadap implementasi program k i ki i l t i kemiskinan

PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR
PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Mayoritas potensi ekonomi kabupaten kota di Jawa Timur adalah agrobisnis, begitu pula kalau di tinjau dari sisi industri pengolahan juga menujukkan komoditi yang berbasis agrobisnis agrobisnis, Mata pencaharian penduduk maka mayoritas p pertanian berorientasi pada p Ditinjau dari perdagangan dalam negeri ternyata Jawa Timur adalah pemasok terbesar komoditi pertanian ke JABODETABEK, t i k JABODETABEK

REKOMENDASI TINDAK LANJUT Percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dengan mengembangkan sector unggulan berbasis sumber daya local melalui konsep klaster bisnis.

REVITALISASI PERTANIAN
PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah P i i J P i t h Propinsi Jawa Ti Timur di t diantaranya yaitu it mendorong petani untuk meningkatkan produksi dan menaikkan surplus beras lewat pengembangan bibit padi hibrida dan perbaikan irigasi serta pemberian pupuk majemuk Salah satu bentuk perwujudan pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan yaitu hutan Tahura R. Soerjo yang merupakan hutan konservasi yang semula pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah p p pusat.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT Sasaran revitalisasi pertanian t t S it li i t i tentang l h sawah lahan h abadi 15 juta hektar dimana sampai dengan akhir tahun 2006 masyarakat belum pernah sekalipun pernah mendengar tentang action tersebut tersebut, misalnya pencetakan sawah-sawah baru atau minimal tentang upaya yangnyata untuk mengurangi laju konversi lahan sawah yang subur. g g j y g Meningkatkan pertumbuhan suplai pangan minimal sama dengan atau lebih besar dari laju p permintaannya y Kebijakan peningkatan produksi wajib diteruskan Kebijakan “reformasi agraria” perlu segera dilaksanakan; Opsi ketiga, kebijakan diversifikasi ; p g , j pangan jga perlu lebih serius karena hal itu akan mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Program Penciptaan Iklim Usaha bagi UMKM Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi p

REKOMENDASI TINDAK LANJUT Perlu P l pembedaan k b d konsep pemberdayaan U h Mik U h b d Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan konsep p pemberdayaan secara p p y proporsional Program Pengembangan UMKM dan Koperasi terlalu luas sehingga kurang fokus Meskipun program penguatan akses UMKM dan koperasi terhadap sumberdaya produktif (termasuk akses terhadap sumber modal) sudah dilaksanakan tetapi masih perlu adanya peningkatan karena banyaknya jumlah UMKM dan Koperasi di wilayah Jawa Timur Timur. Peningkatan pelayanan terhadap penidiran Koperasi dan UMKM. Ketidak jelasan program pengembangan wirausaha baru sehingga tidak mampu memenuhi target mencetak wirausaha baru

PENINGKATAN KEMAMPUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Jumlah hasil penelitian j g masih belum p juga menunjukkan hasil yang cukup signifikan Jenis penemuan iptek masih tetap pada pengelompokan ke dalam 4 (empat) kategori Pemanfaatan dan pemasyarakatan iptek Jawa timur nampaknya tidak perlu diragukan lagi komitmennya k it Kegiatan ilmiah: diskusi terbatas, diskusi panel, p seminar, penerbitan buku

REKOMENDASI TINDAK LANJUT Merumuskan sinergisme kebijakan pembangunan iptek dengan sisi demand dan supply side nya; Menyempurnakan pola insentif dan pembiayaan litbang; Meningkatkan efektivitas mekanisme intermediasi untuk meningkatkan daya difusi hasil riset ke dalam kegiatan ekonomi; Mengembangkan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas lembaga litbang dan memperlancar transaksi hasil litbang;

Mengembangkan instrumen analisis pencapaian teknologi dalam bentuk statistik iptek dan indikator iptek; Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya iptek; Meningkatkan dayaguna hasil-hasil penelitian di berbagai bidang pembangunan; Memperkuat kompetensi inti lembaga riset; dan Membentuk iklim yang kondusif bagi pengembangan sumberdaya litbang.

PERBAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN
PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Dalam upaya menempatkan tenaga kerja baik dalam negeri maupun ke luar negeri telah dilakukan melalui penyelenggaraan Bursa Kerja Terbuka (Job Market Fair) baik dilaksanakan oleh BLK-BLK Propinsi maupun oleh Kab/Kota j g g gg di Jawa Timur serta kerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta. Pelatihan Kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja k j guna meningkatkan k i k tk kemampuan, produktivitas d d kti it dan kesejahteraan Tenaga Kerja. Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia g p p j usaha mengacu pada standart kompetensi kerja.

Dialog sosial melalui berbagai media atau forum g g tripartit antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, serta mendorong harmonisasi antara pekerja dan pengusaha melalui forum bipartit, Penyederhanaan proses pengesahan peraturan perusahaan dari 14 hari kerja menjadi 7 hari kerja dan proses pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) dari 7 hari kerja menjadi 6 hari kerja dalam rangka upaya pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Bidang Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan tentang pengawasan, jaminan sosial, perselisihan hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja di 38 kabupaten / kota di Jawa Timur,

REKOMENDASI TINDAK LANJUT Memfasilitasi M f ilit i proses negosiasi bi tit d i i bipartit dengan mendorong perundingan antara pekerja dan pemberi kerja dalam posisi yang seimbang; Meningkatkan informasi pasar kerja melalui fasilitasi kegiatan pendukung pasar kerja untuk memperkuat kelembagaan pasar kerja dengan menata sistem dan mekanisme informasi pasar kerja dan bursa kerja serta pengembangan dan pemberdayaan bursa kerja yang sudah ada; Mengembangkan program pemagangan bagi penganggur usia muda khususnya lulusan SLTA ke atas, dengan memadukan antara konsep pelatihan dan penempatan di perusahaan, disesuaikan dengan k b t h perusahaan yang akan menjadi d kebutuhan h k j di tempat magang;

Memfasilitasi proses penyusunan dan penetapan standar kompetensi tenaga kerja Indonesia, pelaksanaan uji k l k ji kompetensi yang t b k b i t i terbuka bagi semua tenaga kerja, termasuk meningkatkan kinerja lembaga pelatihan kerja, serta meningkatkan profesionalisme tenaga kepelatihan kepelatihan, dan instruktur pelatihan kerja; Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengusaha dan pekerja mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dan p y penyakit akibat kerja; j ; Mengkonsolidasikan program pemerintah (APBN) yang dapat menciptakan kesempatan kerja lebih luas; Memberikan pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur melalui kegiatan padat karya produktif, berupa kegiatan infrastruktur sederhana skala kecil, kh k l k il khususnya di d daerah perdesaan. h d

Memperbaiki pelaksanaan rekrutmen dengan meningkatkan pelayanan pengurusan dokumen persyaratan yang diperlukan diperlukan. Penyesuaian antara pembuatan paspor TKI dan kebijakan administrasi kependudukan akan diupayakan. Meningkatkan perlindungan di luar negeri dengan melakukan kerja sama bilateral dengan negara tempat TKI dan mengoptimalkan perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, termasuk peran atase ketenagakerjaan dan memfasilitasi bantuan hukum bagi TKI yang mengalami permasalahan pidana; Mengupayakan pembiayaan TKI untuk memperoleh kredit, memperbaiki pengiriman remitansi dan asuransi. Hal-hal yang akan dilakukan antara lain dengan, (a) memfasilitasi kesepakatan kerja k j sama antara perbankan nasional d pengguna j t b k i l dan jasa TKI dalam hal pembayaran angsuran kredit TKI; (b) berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pemberian insentif kepada perbankan untuk mengembangkan produk pelayanan remitansi; dan (c) d ( ) menciptakan t i t k transparansi prosedur pemilihan perusahaan i d ilih h asuransi yang menjadi penyedia jasa asuransi TKI. Monitoring dan evaluasi peran stakeholder secara berkala g p y dengan menerapkan obyektivitas dan taat azas.

PENANGGULANGAN PERDESAAN
PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dimana jumlah pemanfaat kegiatan sebanyak 4 625 rumah 4.625 tangga miskin dan 42 taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Kegiatan pemberdayaan usaha dimana telah terbentuk 30 lembaga keuangan mikro di perdesaan dengan layanan pembiayaan bagi 942 kelompok masyarakat dengan kegiatan usaha p y g g meliputi peracangan, perdagangan, warung, pertanian, pembuatan batu bata, pertukangan, bordir dan penjahitan, industri rumah tangga kuningan, peternakan dan perikanan k i t k d ik

Kegiatan p g pemberdayaan lingkungan/infrastruktur meliputi y g g p perbaikan jalan poros desa dan jalan lingkungan sepanjang 563.775 meter, jembatan desa sebanyak 3.734 unit, pengadaan sarana air bersih berupa sumur dan bak penampungan sebanyak 485 unit pipanisasi sepanjang unit, 76.439 meter, pemugaran rumah permukiman perdesaan sebanyak 36.073 unit, pembuatan MCK sebanyak 1.451 unit, pembuatan gorong-gorong sebanyak 3.956 unit, pembuatan drainase sepanjang 48.269 meter, pembangunan gedung sekolah sebanyak 654 unit, pembangunan pasar desa sebanyak 302 unit, pembangunan bak sampah sebanyak 606 unit, unit pembangunan sarana irigasi bendungan dan dam irigasi, sebanyak 4.989 unit, pengadaan sarana air bersih sebanyak 939 unit, pembuatan plengsengan sebanyak 15.523 unit, pembangunan sarana pendidikan sebanyak 64 unit dan pembangunan sarana k b kesehatan sebanyak 12 unit. h t b k it

REKOMENDASI TINDAK LANJUT Kebijakan penanggulangan perdesaan adalah program terpadu dalam rangka mempercepat pembangunan perdesaan di wilayah propinsi jawa timur, sejak 2002 kebijakan k bij k penanggulangan perdesaan l d didasarkan pada penedekatan Tri-Daya yakni pemberdayaan manusia manusia, pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan y g diimplementasikan secara g g yang p menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku kegiatan.

Dalam pendekatan ini selayaknya masyarakat peredesaan diberikan peluang yang luas sehingga nantinya mampu memberdayakan dirinya sendiri melalui peranserta dalam pengambilan keputusan, p g pengelolaan p g program maupun p p pemanfaatan dan pelestari program secara langsung, sementara itu peran aparatur pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya adalah sebagai fasilitatir dan pendamping munuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri mandiri. Disamping itu komitmen pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi jawa timur dalam bentuk dana penyertaan dan dana pendamping serta bantuan fasilitas serta dukungan dari dinas/instansi sektoral, hendaknya dapat diwujudkan demi memantapkan program penanggulangan perdesaan, demikian pula partisipasi dan keswadayaan masyarakat nantinya akan menjadi kunci penentu bagi sukses tidaknya program penanggulangan perdesaan di wilayah propinsi j i i jawa ti timur.

PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH
PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Bidang Ekonomi - Prospek ekonomi Jawa Timur pada tahun 2008 diwarnai oleh p pertumbuhan ekonomi y g lebih tinggi yang gg dengan inflasi yang lebih rendah. Namun pada triwulan I-2008 Ekonomi Jawa Timur mengalami tekanan dengan perkiraan terjadi perlambatan pertumbuhan dan inflasi yang relatif tinggi

Bidang Pendidikan persentase jumlah siswa terhadap jumlah anak usia 7-12 tahun p pada tahun 2005 sebesar 101,11%, tahun , , 2004 sebesar 110,89 %. Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan persentase jumlah siswa berusia 7-12 tahun terhadap anak berusia 7-12 tahun di Jatim pada tahun 2005 sebesar 97 24% tahun 2004 sebesar 97,24%, 96,71%, padahal target Dinas P dan K Propinsi Jatim tahun 2005 sebesar 99 %. Untuk jumlah guru SD/MI tahun 2005, terpenuhi sebesar 97 %,

Bidang Kesehatan Dari seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur pada tahun 2005 mencapai angka 36 65 untuk tahun 2006 36,65 mencapai 32,93 dan tahun 2007 sebesar 32,93 sedangkan angka harapan harapan g g hidup untuk tahun 2005 sebesar 67,90, tahun 2006 sebesar 68,6 dan tahun 2007 sebesar 68,90. 68 90

REKOMENDASI TINDAK LANJUT Dalam bidang pembangunan ekonomi pemerintah provinsi Jawa Timur hendaknya lebih menekankan pentingnya perubahan model pembangunan sektoral dan konteks kedaerahan k d l k d h ke dalam model pembangunan d l b yang lebih integral, holistik dan melibatkan berbagai kawasan sehingga tercipta kesinergisan antar daerah di Jawa Timur.

Dalam bidang Pendidikan, Pemerintah Provinsi beserta seluruh Kota dan Kabupaten di Jawa Timur telah banyak melakukan berbagai kemajuan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Jawa Timur. Masih minimnya sarana dan y prasarana, serta jumlah guru dalam mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di pedasaan masih menjadi kendala utama dalam program pembangunan di bidang pendidikan di Jawa Timur Timur, Untuk itu perlunya ditingkatlah lagi jumlah dan kualitas infrastruktur penunjang kegiatan belajar mengajar termasuk di dalamnya para staf pengajar yang professional. Dalam bidang Kesehatan perlunya ditingkatkan kemudahan akses dan peningkatan layanan kepada masyarakat utamanya untuk para Ibu hamil dan orang tua, hal ini sangat penting untuk menekan angka kematian Ibu Hamil di Jawa Timur.

PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS
PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Peningkatan angka p y g g pelayanan p penduduk p pada masing-masing program pendidikan Peningkatan jumlah lembaga pada masing-masing program pendidikan didik Penurunan jumlah angka murid mengulang, angka murid putus sekolah di setiap program pendidikan Peningkatan APM dan APK di setiap program pendidikan

Penurunan Rasio murid : kelas kelas : kelas, ruang, murid : guru di setiap program p penbidikan Pelaksanaan program BOS Peningkatan kinerja SMK Penurunan angka keaksaraan fungsional Peningkatan kualitas tenaga pendidik Pemberdayaan perpustakaan desa

REKOMENDASI TINDAK LANJUT Penyamaan persepsi untuk program yang mendapat pendanaan ganda Peningkatan mutu kualitas lulusan Peningkatan sekolah nasional bertaraf g internasional Pemantauan pasca belajar Pelibatan unsur masyarakat dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi Pengembangan taman bacaan rakyat

PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Tercapainya tujuan pembangunan kesehatan Tercapainya derajat kesehatan masyarakat

REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Peningkatan k P i k t aksesibilitas masyarakat ibilit k t Peningkatan layanan kesehatan

PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Program Penanggulangan Kemiskinan (melalui program Gerdu Taskin) Capaian hasil:
Menurunkan angka kemiskinan di lokasi sebesar 1,25% - 13,91% Menurunkan angka pengangguran Mampu membentuk lembaga keuangan mikro berupa Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) di pedesaan Mampu menyerap pengangguran lokal (215.037 orang) Meningkatkan pendapatan masyarakat rata-rata 29% Menurunkan jumlah RTM (26,12%) Mengurangi beban pengeluaran RTM yang rentan melalui program pemugaran rumah beasiswa dan santunan sosial rumah, beasiswa, sosial.

Penanganan penyandang cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial Capaian hasil:
Program penanganan penyandang cacat berat telah diuji cobakan di Blitar, Nganjuk, Magetan, dan Lamongan terhadap 1000 orang dengan bantuan dana jaminan social berupa uang p g tunai Rp. 300.000,00/ orang/bulan selama 1 tahun. Banyak dilakukan upaya dan rehabilitas social, baik melalui sistem panti dan luar panti, serta upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan hidup penyandang cacat.

Penanganan korban bencana alam
Capaian: memberikan bantuan yang sifatnya tanggap darurat seperti bantuan makanan, air bersih, kesehatan dan sandang ; melakukan relokasi k t l k k l k i ke tempat yang l bih aman; menyiapkan t lebih i k desain / model penanganan bencana.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT Program Penanggulangan Kemiskinan (melalui program Gerdu Taskin).
Program Gerdu Taskin masih h P G d T ki ih harus dil k k dilakukan. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten / kota dalam pelaksanaan program pengentasan k i ki l k t kemiskinan dalam bentuk dana sharing. Pemerintah harus terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat penerima b t i bantuan agar masyarakat k t memanfaatkan bantuan tersebut dengan cara mengembangkan modal usaha dan menggulirkan k li k kepada yang b l d belum mendapatkan d tk bantuan

Penanganan penyandang cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Perlu adanya kesamaan pemahaman dan koordinasi antar instansi terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi sosial dan masyarakat sehingga penanganannya dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan ikut serta menangani permasalahan k t i l h kesejahteraan sosial j ht i l melalui Peraturan Daerah dengan mengalokasikan anggaran melalui APBD masing-masing. Peningkatan aksesibilitas bagi penyandang cacat.

Langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur dalam penanganan bencana alam seperti:
Melakukan analisis kebutuhan jangka pendek untuk memperingan dampak bencana pada saat itu. Melakukan analisis potensi masyarakat serta membangun potensi dalam menghadapi bencana di masa mendatang. mendatang Melakukan penyiapan desain / model penanganan bencana di masa mendatang. Mempersiapkan data advokasi untuk desain penataan kawasan dan penanganan bencana

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS SERTA PEMUDA DAN OLAHRAGA

PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Penurunan laju pertumbuhan penduduk Penurunan TFR per perempuan Peningkatan CPR Peningkatan Human Development Index Peningatan kualitas pemuda P i t k lit d Peningkatan prestasi olahraga

REKOMENDASI TINDAK LANJUT Perlu adanya komitmen pada semua tingkatan pemerintahan tentang pentinya masalah kependudukan dalam konteks pembangunan’ Perlu segera dibuat data base kependudukan yang berbasis pada teknologi informasi’ informasi Perlunya perlusan kesempatan bagi pemuda dalam pembangunan dan olahraga

PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Pada tahun 2004 rata-rata BOD mencapai 18,83mg/l dan COD mencapai 39,59 mg/l. (padahal standar baku mutu Kali 39 59 mg/l Brantas BOD 6 mg/l dan COD 10 mg/l). Jumlah air bersih yang didistribusi pada pelanggan di Jawa p , timur pada tahun 2006 318,759 ribu m3 Kasus di Surabaya udara ambient seringkali dibawah baku mutu , selain debu terdapat polutan SO2, CO, NO2 dan O3 Partisipasi masyarakat untuk memelihara sumber daya alam masih rendah. Namun demikian pemerintah propinsi telah berupaya melibatkan melibatkan masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

75% pencemaran udara disebabkan kendaraan p bermotor 62 industri telah memiliki ijin pengelolaan limbah Terlaksananya pembangunan PPLI B3 di Cerme Gresik PPLI-B3 merupakan peluang untuk menangani masalah limbah Rehabilitasi hutan dan lahan pada APBD Jatim 20022006 mencapai l i luas Pengolah sampah masih menggunakan open dumping sementara penyediaan TPA baru mengalami kesulitan y g Telah ada kebijakan yang mengatur masalah pesisir dan laut 50% hutan mangrove rusak

Terjadi kerusakan t T j di k k terumbu k b karang d bi t l t 30% dan biota laut 30%80% Penerapan ketentuan tata ruang dan kawasan lindung yang belum konsisten Terjadi pencemaran laut karena pembuangan limbah industri maupun dari kapal pengangkut minyak dus aupu da apa pe ga g u ya BAPEDAL telah melakukan pemberian bibit 1.218.250 batang (sampai dengan tahun 2005) Kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem pesisir dan pantai masih rendah Prosentase kawasan hutan prop. Jatim 28% dari luas daratan. Laju degradasi hutan sekitar 0,02% per tahun

Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan non kayu Partisipasi masyarakat masih rendah rendah. Telah terdata pemetaan 20 daerah sebagai d b i daerah k h kerentanan gerakan t t k tanah h (dilaporkan dari dinas ESDM Propinsi Jawa Ti J Timur) ) Terdapat 332 desa rawan longsor dan tanahnya rawan gerak.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT Pembangunan Kehutanan
Pemanfaatan pembangunan kehutanan dalam pembangunan senantiasa diarahkan pada pencapaian optimalisasi manfaat ekologi, ekonomi dan. Rehabilitasi hutan dan lahan mutlak diperlukan untuk mengurangi laju degradasi hutan dan lahan. Penegakan hukum pada pelaku kejahatan hutan, terutama pembalakan liar yang mengutamakan kepentingan individu dan kelompok. Penanggulangan pencemaran dengan penggunaan bensin tanpa timbal. Pengembangan sumber energi baru yang ramah lingkungan (seperti bio energy) dan efektif penggunaannya

Pembangunan Lingkungan Hidup g g g p
Pengawasan dan pengendalian pencemaran air Penataan kembali transportasi, dengan penyediaan public transportation yang murah dan nyaman sehingga dapat mengurangi penggunaan jumlah kendaraan pribadi p Penghematan energi untuk industri yang dilakukan melalui penggantian/peremajaan mesin-mesin industri i d t i yang sudah t yang dii i i d d h tua diiringi dengan kemudahan-kemudahan dari pemerintah dalam hal pengadaan mesin tersebut, seperti pemberian insentif pajak impor.

Pembangunan Kelautan
Merehabilitasi hutan mangrove untuk mencengah abrasi di sepanjang pantai utara Jawa Timur sampai memenuhi luas ideal. Melibatkan masyarakat pesisir dalam penanaman dan pemeliharaan mangrove mangrove.

Pembangunan pertambangan
merehabilitasi k h bilit i kawasan b k pertambangan bekas t b memberikan sanksi yang tegas pada para penambang illegal atau yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH
Pembangunan Sumber Daya Air
Program penghijauan yang marak dilakukan di daerah,mampu mengembalikan sumber daya air.

Pembangunan Prasarana Jalan
Jembatan Suramadu yang kembali belum terselesaikan di t h 2008 sementara masalah t l ik tahun 2008, t l h jalan di sekitar bencana lumpur Sidoarjo masih belum teratasi dengan belum adanya j g y jalan baru.

Pembangunan LLAJ
Belum optimalnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas, disisi lain adanya program safety riding mampu mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya.

Pembangunan Perkeretaapian
Penggantian bantalan k t P ti b t l keretaapi dih i diharapkan d k dapat t meningkatkan kenyamanan perjalanan, sementara j jalur rel di sekitar j jalan p poros Surabaya-Porong p y g perlu segera dipindahkan lokasinya.

Pembangunan ASDP
Pelabuhan ASDP di Lamongan yang belum kunjung selesai sebagai alternatif pelabuhan Tanjung Perak.

Pembangunan Transportasi Laut
Program p g g pengalihan p pelabuhan masih belum terlaksana sebagai akibat belum selesainya beberapa pelabuhan alternatif penunjang pelabuhan Tanjung Perak.

Pembangunan Transportasi Udara
Bandara perintis telah selesai dan di uji coba di Jember, masih ditunggu bandara p , gg perintis lain di beberapa tempat lainya.

Pembangunan Energi
Penerapan energi alternatif di beberapa tempat yang sifatnya masih berupa pilot project belum dapat dimanfaatkan secara luas.

Pembangunan Kelistrikan
Kebijakan PLN yang masih terpusat membuat pemerintah daerah masih ragu untuk melakukan pembangunan

Pembangunan Pos dan Telematika g
Program pengembangan dan pemeliharaan pos dan telematika telah berjalan.

Pembangunan Perumahan
Target pembangunan rumah sederhana sehat tidak tercapai sebagai dampak dari tingginya nilai bahan baku dan tanah, lesunya daya beli dan kreidt tanah perbankan yang terus naik.

Pembangunan Air Minum dan Air Limbah
Inovasi di daerah tentang pola penyediaan air bersih dinilai lebih memuaskan dibanding dengan pelayanan PDAM.

Pembangunan Persampahan dan Drainase
Mulai penuhnya TPA di beberapa kota serta penanggulanan bencana lumpur Sidoarjo yang masih menjadi masalah utama utama.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT Perlunya ditetapkan skala prioritas pembangunan infrastruktur yang terstruktur diikuti dengan penyelesaian programprogram pembangunan infrastruktur yang masih b l ih belum t terselesaikan di t h 2008 l ik tahun 2008, seperti Jembatan Suramadu, Pelabuhan Lamongan, Lamongan dan Bandara Perintis seperti di Banyuwangi, dan Trunojoyo

Pembangunan Lingkungan Hidup g g g p
Pengawasan dan pengendalian pencemaran air Penataan kembali transportasi, dengan penyediaan public transportation yang murah dan nyaman sehingga dapat mengurangi penggunaan jumlah kendaraan pribadi p Penghematan energi untuk industri yang dilakukan melalui penggantian/peremajaan mesin-mesin industri i d t i yang sudah t yang dii i i d d h tua diiringi dengan kemudahan-kemudahan dari pemerintah dalam hal pengadaan mesin tersebut, seperti pemberian insentif pajak impor.

ISU-ISU STRATEGIS

ISU ISU ISU-ISU STRATEGIS DI PROVINSI JAWA TIMUR
Isu Clean Government : Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua provinsi terkorup seIndonesia, setelah DKI Jakarta, data itu diperoleh dari survei yang dilakukan Jaringan Antikorupsi pada 2008. Adapun data indeks persepsi korupsi (IPK) nasional masih mencapai 2 3 d i angka 10 id l suatu negara yang b b i l ih i 2,3 dari k ideal t bebas dan bersih dari korupsi. Tahun 2008 ini sejak KPK giat melakukan pemberantasan korupsi IPK meningkat menjadi 2,6. Rendahnya IPK yang menunjukkan tingginya korupsi, khususnya di Jawa Timur, menjadikan isu ini perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius Pendekatan serius.Pendekatan pertama dalam menanggapi issu korupsi adalah bahwasanya dinamika korupsi merupakan gabungan Monopoly power dan Discretion dikurangi dengan accountability. Pendekatan kedua, dilihat dari faktor Internal dan eksternal, yang umum dikenal dalam bidang kepolisian dengan formula Niat +K Kesempatan = Kriminal. P d k t ini menjelaskan b h t K i i l Pendekatan i i j l k bahwa suatu t perbuatan kriminal (termasuk korupsi) yang dilakukan oleh pelaku dapat terjadi karena adanya niat dari diri pelaku dan karena adanya kesempatan untuk melakukannya

Isu Aktualisasi Prinsip-Prinsip Good Governance : Implementasi GG di Jawa Timur memerlukan kerjasama antar semua lembaga. Dalam konteks ini maka upaya lembaga koordinasi yang kuat menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Implikasinya maka diperlukan suatu komunikasi yang efektif antar lembaga sehingga terjadi saling pengertian yang baik atau mutual understanding dalam pelaksanaan GG. Perwujudan mutual understanding yang dibangun oleh komunikasi yang efektif sesungguhnya menjadi awal bagi perwujudan sinergi dan jaringan kelembagaan yang saling memberdayakan (enabling networking) networking).

Isu Kompetensi SDM Aparatur : Pemprov Jatim memerlukan aparat birokrasi yang memiliki kompetensi terhadap jabatan/posisi atau pekerjaannya. pekerjaannya Pemprov Jatim telah mengupayakan peningkatan kompetensi aparaturnya melalui lembaga diklat provinsi maupun di pemerintah kabupaten kota. Selain itu untuk menempatkan SDM aparatur yang itu, sesuai dengan kompetensinya telah diupayakan melalui proses rekruitment tenaga kerja baru dan pengangkatan tenaga honorer. Namun isu kompetensi patut mendapat honorer perhatian secara terus menerus karena banyak pihak mengakui bahwa proses rekruitmen yang dijalankan masih belum menunjukkan pengaruh kinerja aparat yang bersangkutan.

Isu Pelayanan Publik : Tuntutan kualitas dan kuantitas jasa layanan publik oleh pengguna (user) semakin meningkat, di pihak operator p y pelayanan p publik menghadapi kendala dalam g p menyajikan jasa layanan publik. Pengguna telah membayar jasa layanan publik. Di pihak lain kualitas dan kuantitas yang diinginkan belum terpenuhi. Transparansi y g g p p Akuntabilitas dalam pelayanan publik diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pihak-pihak yang terkait dalam p y pelayanan p publik; untuk itu, dituntut p ; , pula regulator y g g yang mampu mengalokasikan sumber daya yang ada sehingga terjadi keseimbangan pihak-pihak yang terkait dalam layanan publik. Di luar p gg y p pengguna j jasa p y pelayanan publik (non user) perlu diperhatikan kepentingannya, khususnya tuntutan lingkungan stratejik.

Isu Penerapan Tunjangan Kinerja : Kinerja instansi pemerintah tidak lagi hanya diukur dari kemampuan menyerap anggaran dan frekuensi atau banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi juga diukur berdasarkan aspek efisiensi dan efektivitas yang dicapai, kualitas produk baik kebijakan maupun pelayanan publik yang mampu diberikan oleh instansi pemerintah, tingkat pencapaian tujuan organisasi, dan bahkan pada manfaat yang dapat diberikan secara luas pada publik/ masyarakat, seperti kualitas pelayanan publik, kepuasan masyarakat, masyarakat hingga peningkatan kualitas hidup rakyat.

Isu Lingkungan Hidup dan Manajemen Bencana :
Berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan bencana, 200 ribu lebih masyarakat di Jawa Timur berada dalam d d l daerah rawan b h bencana, yang masing-masing i i tersebar dalam 40 kabupaten dan Kota. (Dinas Sosial Jatim, 2007) Issu bencana alam mendapat perhatian yang cukup I b l d t h ti k besar dari pemrov Jatim, namun masih terdapat beberapa kendala dalam manajemen bencana alam yang dilaksanakan selama ini Kepedulian terhadap ini. bencana oleh stakeholder pembangunan terutama perusahaan telah ditunjukkan dengan beberapa kegiatan bantuan bencana alam secara g langsung/tunai, namun masih bersifat charity, tidak terkoordinir, tidak berkelanjutan, dan kurang memperhatikan penanganan korban setelah bencana

Isu Pemberdayaan Masyarakat Miskin : Untuk U t k menanggulangi kemiskinan dibutuhkan k bij k l i k i ki dib t hk kebijakan yang memihak pada permasalahan masyarakat miskin. Di samping itu, pemerintah, harus bergerak ke arah mendorong perluasan tenaga kerja baik tenaga kerja kerja, potensial yang terdidik maupun tenaga kerja potensial yang kurang terdidik, serta menggerakkan sektor pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perdesaan. Namun demikian masalah kemiskinan tidak sekedar persoalan tidak adanya lapangan kerja kerja, tetapi sangat kompleks dan d multi di lti dimensi, serta merupakan t i t k tanggung j jawab b bersama untuk mengatasinya. Oleh karena itu permasalahan kemiskinan yang multidimensi tersebut masih perlu mendapat prioritas dalam pembangunan di Jawa Timur, peran pemerintah untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak orang-orang yang tergolong miskin masih sangat dibutuhkan. g g g

PENUTUP

Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam kurun waktu dan proses pembangunan di Jawa timur perlu terus p g dipertahankan dan lebih ditingkatkan Kelemahan-kelemahan yang ditemukan juga harus segera mendapat formula untuk mengatasinya t k t i Pada periode tahun depan, arah kebijakan pembangunan di Jawa Timur kiranya perlu memperhatikan isu-isu g pembangunan manajemen g j strategi p pemerintahan, kemiskinan, lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan perekonomian. perekonomian

TERIMA KASIH


								
To top