SEMINAR NASIONAL HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2008 PROVINSI NANGGRO ACEH DARUSSALAM PELAKSANA TIM UNSYIAH Prof. Dr. Djakfar Ahmad, MA. ( etua) o ja a ad, (Ketua)
Jakarta, 4 – 5 Desember 2008
Susunan Tim Independen EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Penanggung Jawab : Dr. Darni M. Daud, MA Koordinator : Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng Ketua : Prof. Dr. Djakfar Ahmad, MA Anggota : ggo a Dr. Ir. Agussabti, M. Si Dr. Iskandar A. Gani, SH., M. Hum , , Dr. Ir. Taufiq Saidi, M. En Taufiq C. Dawood, SE., MBA 2008
Kondisi Awal Provinsi NAD
Pelaksanaan pembangunan Daerah dapat ditelusuri lewat realisasi investasi (publik dan swasta) : - investasi publik sesuai UU & Perda Visi & Misi - investasi swasta (PMDN, PMA, & Financial Market) Realisasi Investasi solusi pemecahan masalah daerah utk kemakmuran & kesejahteraan Dari gambaran pencapaian Tujuan Pembangunan muncul masalah: 1. Apakah masalah strategis yang dihadapi masyarakat Aceh 2. Bagaimana arus d pengelolaan d 2 B i dan l l dana publik di A h blik Aceh (on & off budget) 3. Bagaimana capaian upaya pembangunan, dan bagai mana dampaknya terhadap masyarakat daerah, bangsa dan negara
Kondisi Awal Provinsi NAD :
Konflik kekerasan berkepanjangan >30 thn yg lalu Krisis ekonomi 1997 berkembang menjadi multidimensi Bencana alam gempa bumi dan tsunami (26 Desember 2004) Kegiatan produktif sosekbud dibawahn tingkat optimal Dampak dari kejadian tersebut : >200 ribu penduduk meninggal/hilang Hancurnya prasarana sosekbud Diperkirakan 97% PDRB NAD atau setara 2,5% PDB Nasional tahun 2004 musnah Laju pertumbuhan ekonomi NAD (1 57%) lebih rendah dari (1,57%) Sumatera (2,6%) dan Nasional (2,49%) Pengangguran meningkat dari 6% (2003) menjadi 12% (2005) Degradasi pelayanan Kesehatan,Pendidikan, & publik lainya Kesehatan Pendidikan lainya.
Rate of Growth of per Capita GRDB at 2000 constant price, periode 1996 2006 ( % ) 1996-2006
25 20 15 10 5 0 -5 1996 -10 -15 -20 -25 25
Periode annually
G Growth rate (in % )
1998
2000
2002
2004
2006
NAD Sum Jwa Ind.
Rate of Growth of per Capita GRDP at 2000 Constant price (without oil and gas), 1996-2006
15 10 G ro w th ra te ( % ) h 5 0 -5 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -10 -15 -20 20 -25 Periode annually y NAD Sum Jwa Ind.
STRUKTUR EKONOMI TANPA MIGAS, 2004-2007 (%) Lapangan Usah 2004 41,35 41 35 0,94 5,09 0,40 , 6,95 18,74 18 74 7,18 19,34 2005 42,88 42 88 1,00 4,43 0,33 , 5,18 19,98 19 98 8,27 17,92 2006 40,53 40 53 1,44 3,62 0,29 , 9,36 18,05 18 05 9,86 16,85 2007 39,25 39 25 1,29 3,44 0,34 , 10,45 17,81 17 81 11,08 16,35
1. 1 Pertanian
2. Pertambangan 3. Ind. Manufaktur 4. Listrik,gas, & AM ,g , 5. Bangunan 6. P d Htl. Rest 6 Perd. Htl & R t 7. Pengangk.&Kom 8. Jasa-jasa Jasa-
PENDUDUK & LAPANGAN USAHA PROVINSI NAD PERIODE 2002-2006 (dalam %) 2002-
JENIS USAHA 1. 1 Pertanian 2. Pertambangan 3. Industri 4. Ltrk,Gas,AM 4 Ltrk Gas AM 5.Konstruksi 6. Perdagangan 7. Jasa – jasa Jumlah
2002 62,27 62 27 0,06 4,55 0,06 0 06 2,17 16,27 14,62 100,100,-
2004 62,63 62 63 0,04 4,50 0,04 0 04 1,98 17,00 13,81 100,100,-
2006 63,28 63 28 0,03 4,15 0,04 0 04 1,38 16,16 14,96 100,100,-
TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI NAD 2004-2008 ( % )
WILAYAH ACEH Aceh Perkotaan Aceh Perdesaan INDONESIA
2004 2005 2006 28,4 17,6 32,6 16,7 28,7 19,0 32,6 16,0 28,3 19,0 31,6 17,8
2007 26,7 18,7 29,9 16,6
2008 23,5 16,6 26,3 15,4
Sumber : BPS, Banda Aceh
PERKEMBANGAN IPM DAN KOMPONENNYA DI NAD
No 1 2. 3. 4. 4 5. 5
IPM DAN KOMPONENNYA Angka Harapan Hidup (thn) Angka Melek Huruf (>10 thn) Rata-rata Lama Sekolah (thn) RataPengeluaran Riil/K (R 000) P l Riil/Kap.(Rp000)
2005 68,0 96,4 8,4 593,1 593 1 69,0 69 0
2006 68,3 96,2 8,5 589,5 589 5 69,4 69 4
I
P
M - NAD
Sasaran Pembangunan Dalam RPJMN
Bidang Perdamaian dan Keamanan
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah D h
Terbentuknya Lembaga BRA dalam menyelesaikan proses Reintergrasi para korban konflik menuju proses perdamaian
Upaya
Memberikan Dana Reintergrasi dan membuka lapangan kerja kepada para korban konflik dan para keluarga yang ditinggalkan Beberapa hal yang masih dianggap perlu dilakukan dan terakomodasi ke dalam UU Pemerintahan Aceh Lembaga rekonsiliasi juga dikonstruksikan menjadi struktur yang d j di k dapat memproduksi d k i amnesia sosial.
Capaian
Sudah terealisasikan beberapa program dan para kombatan GAM telah bekerja dengan modal reintergrasi dari BRA itu dan upaya untuk mencegah terjadinya kembali kejahatan pemberontakan
Permasalahan
Dana yang tersedia dan pembagian masih menjadi kendala karena data yang tidak kendala, selalu akurat
Rekomendasi Tindak Lanjut j
Perlu ada dana penunjang lain baik dalam APBN maupun APBD yang tersedia dan program ini dapat terus berlanjut sampai terciptanya kemandirian dari para kombatan itu
DA
Sasaran Pembangunan Dalam RPJMN
Bidang Pemerintahan dan Aparatur
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah D h
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governence dan Clean Government) dalam Tataran nilai-nilai nilaiIslami
Upaya
Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih bersih, berwibawa, professional dan Islami; Menciptakan kinerja aparatur yang baik; Mereview struktur kelembagaan pemerintah d M i t kt k l b i t h daerah h sesuai dengan potensi, kewenangan dan kebutuhan; Pembagian job description yang tepat dan terarah sesuai dengan kebutuhan; Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang berdaya guna dan berhasil guna; Melakukan M l k k pengaturan yang t t tegas t t tentang b t batas kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; Melakukan upaya pro-aktif menfasilitasi penyelesaian Melak kan pa a propen elesaian masalah tata ruang dan penataan batas wilayah administrasi bagi kabupaten/kota pemekaran; Melakukan regulasi tentang pendelegasian kewenangan bupati/walikota kepada camat, imuem mukim dan geuchik;
> Melakukan pemetaan dan pemberian nama-nama namapulau kecil dan terluar; > Melakukan toponomi pulau-pulau kecil dan terluar; pulau> Melakukan penetapan batas wilayah administrasi, titik kordinat, dan penguasaan wilayah secara ekonomi dan sosial budaya; > pembenahan struktur kelembagaan diklat; > Meningkatkan kapasitas SDM tenaga pengajar diklat; dikl t >Melakukan penyempurnaan materi dan kurikulum diklat; >Merevitalisasi baperjakat dalam penempatan dan p j j g penjenjangan karir aparatur; p > Meningkatkan kualitas SDM; >Memberikan reward and punishment secara tepat d t
Capaian Kinerja
Membentuk tim ahli dan Asesor dalam perengkrutmen tenaga essolonisasi di Aceh dan pengkajian Tim yang dibentuk telah bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dan masingtelah menghasilkan beberapa paraturan daerah baik dalam bentuk regeling maupun beshiking
Permasalahan
Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Struktur pemerintahan daerah yang besar mengakibatkan kurang efektif dan efisiennya penyelenggaraan pemerintahan Pemekaran wilayah belum diikuti dengan y g penataan tata ruang dan penataan batas wilayah administrasi Tidak adanya ketegasan pendelegasian sebagian kewenangan bupati/walikota kepada lembaga pemerintahan di bawahnya (kecamatan, mukim dan gampong) (kecamatan Lemahnya peranan lembaga diklat dalam penyediaan aparatur yang professional, yang mengakibatkan rendahnya pelayanan publik kib tk d h l blik Rendahnya kualitas SDM aparatur pemda.
Rekomendasi Tindak Lanjut
Perlu segera dibentuk sebuah lembaga yang dapat melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan kinerja aparatur Nagara dalam menjalankan tugas pemerintahan di Aceh melalui sebuah Komisi Transaparansi dan Komisi Informasi sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik
Sasaran Pembangunan Dalam RPJMN
Bidang Penegakan Hukum dan HAM
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah D h
Proses Penegakan Hukum dan Pemenuhan HAM dalam setiap pelaksaanan kinerja pemerintahan Aceh
Upaya
Melakukan pengkajian yang mendalam terhadap pembangunan hukum Aceh; Menyusun prioritas, arah, dan orientasi pembangunan hukum Aceh; y p , , p g ; Melakukan menyusunan Prolega (Program Legislasi Aceh); Mempercepat prakarsa penyusunan materi hukum sesuai dengan amanah UUPA; Meningkatkan penguatan kapasitas aparat penegak hukum pada setiap level; Memberikan dukungan sarana dan prasarana hukum; Memberikan bantuan hukum dalam kasus prodeo; Meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat; Melakukan sosialisasi pelbagai macam peraturan perundang-undangan perundangkepada masyarakat; Melakukan pemetaan/inventarisir kebijakan daerah kabupaten/kota yang bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perundangperundangundangan lebih tinggi; Memberi arahan terhadap kebijakan daerah kabupaten/kota yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan lebih tinggi; Meningkatkan kapasitas aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); Penyediaan sarana dan prasarana aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Capaian Kinerja
Membentuk tim pengkajian hukum dan tim asistensi bidang hokum dalam tata penyelenggaraan pemerintahan Aceh
Permasalahan
Banyak persoalan hukum dan penegakan HAM, Khususnya terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh belum terselesaikan dengan baik, Maka pembentukan Tim Anti Korupsi Pemerintahan Aceh sudah tepat, hanya Tim ini perlu dikuatkan dengan aturan Hukum yang kuat melalui sebuah Peraturan daerah (Qanun)
Rekomendasi Tindak Lanjut
Perlu segera Ditempatkan sebuah Komisi yang dapat mengawasi kinerja aparat penegak hukum dan Pemerintahan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi di Aceh atau bentuk lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang perundangberlaku, berlaku di samping juga didirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsialisasi dan pengadilan HAM di Aceh
Sasaran Pembangunan Dalam RPJMN
Peningkatan Investasi
Sasaran pembangunan dalam RPJMN
terwujudya iklim invetasi yang sehat dengan j y y g g reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi Pemangkasan prosedur perizinan “start-up” dan “startoperasi bisnis ke tingkatan di negara-negara negaratetangga yang maju dalam lingkungan ASEAN meningkatnya investasi secara bertahap sehingga perananya terhadap Produk Nasional Bruto meningkat dari 20.5 persen pada tahun 2004 menjadi 27 4 persen pada tahun 2009 27.4
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah D h
Nilai rencana investasi yang disetujui Nilai investasi bruto yang direalisasikan
Upaya
program peningkatan pelayanan prosedur periizinan penanaman modal di daerah. melakukan promosi investasi serta mengadakan pengkajian tentang potensi sumber daya yang dapat menjadi daya tarik melakukan kegiatan penanaman modal di Aceh. Aceh
Capaian Kinerja
belum terdapat rencana investasi PMDN baru di Aceh sejak tahun 2004. Walaupun terdapat sejumlah rencana PMA yang telah disetujui pada tahun 2007, realisasi dari proyek-proyek 2007 proyekinvestasi ini masih merupakan tanda tanya. tanya
Permasalahan
Jumlah rencana PMDN dan PMA yang disetujui masih rendah
Rekomendasi Tindak Lanjut
pemerintah Daerah Provinsi Aceh perlu merumuskan Arah kebijakan Umum menyangkut menata dan menyederhanakan peraturan daerah untuk mempermudah prosedur pendirian maupun operasi d h d di i i usaha. Langkah awal yang dapat ditempuh untuk hal ini adalah melakukan harmonisasi antara peraturan daerah dan pusat menyangkut dengan pengembangan dan operasi usaha. diperlukan Arah Kebijkan Umum untuk merumuskan rencana induk investasi serta merumuskan sistem insentif untuk menarik minat investor dalam negeri dan asing Menyangkut hal ini salah satu aspek yang penting yang harus termasuk adalah adanya Arahn untuk terwujudnya kepastian hukum bagi perlindungan hak kepemilikan didaerah.
Sasaran RPJMN
Peningkatan Ekspor Non-migas, Nonefisiensi pertukaran dalam negeri g serta penerimaan devisa dari TK
Sasaran pembangunan dalam RPJMN
Peningkatan efisiensi p y g pelayanan ekspor-impor ekspor- p p kepelabuhanan, kepabeanan dan administrasi perpajakan ke tingkatan efisiensi di negara-negara negaratetangga y g maju dalam lingkungan ASEAN gg yang j g g meningkatnya pertumbuhan ekspor secara bertahap dari 5.2 persen pada tahun 2005 menjadi 9.8 persen pada tahun 2009 dengan komposisi produk yang lebih beragam dan kandungan teknologi yang semakin tinggi. meningkatnya kontribusi kiriman devisa dari tenaga kerja Indonesia yang berada diluar negeri dari perkiraan sekarang yang berkisar US$ 1 milliar.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah D h
trend ekspor berdasarkan p p pelabuhan asal di Aceh Trend nilai ekspor non-migas di Aceh nonberdasarkan j i produk ( t i mentah, b d k jenis d k (pertanian t h barang pertanian olahan, non-pertanian) nonTrend nilai perdagangan antar wilayah di aceh dan Indonesia (bila ada) trend ju a wisatawan do es da as g d e d jumlah sa a a domestik dan asing di Aceh jumlah pekerja yang bekerja di sektor pariwisata
Upaya
p g program p peningkatan p y g pelayanan p prosedur p periizinan penanaman modal di daerah. melakukan promosi investasi serta mengadakan pengkajian tentang potensi sumber daya yang dapat menjadi daya tarik melakukan kegiatan penanaman modal di Aceh. sosialisasi/bimbingan teknis mengenai peratutan eksporeksporimpor, serta pelatihan pengujian mutu penelitian tentang pengembangan jaringan pemasaran produk unggulan d k l melakukan pameran dan promosi dagang didalam dan luar negeri g
Upaya p y
mengadakan penyuluhan serta bimbingan tekhnis yang menyangkut dengan prosedur ekspor-impor serta peningkatan ekspormutu komoditi yang diberikan kepada pelaku bisnis komoditi, menyediakan sarana dan prasaran penunjang (seperti kiosk, cold storage, dsb) di pusat-pusat perdagangan (pasar) atau pusatpusat kegiatan usaha lainnya yang ada di Aceh promosi wisata serta pengembangan informasi/data base pusat wisata peningkatan pembangunan sarana dan prasarana wisata pembuatan rencana induk pengembangan k b t i d k b kawasan wisata i t pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri wisata peningkatan sumber daya manusia yang berkecimpung di sektor wisata serta meningkatkan peran serta masyarakat setempat dalam industri wisata.
Capaian Kinerja
Secara keseluruhan kinerja ekspor non-migas Aceh nonmasih menunjukkan t d yang menurunWalaupun ih j kk trend W l terdapat sejumlah rencana PMA yang telah disetujui pada tahun 2007, realisasi dari proyek-proyek investasi proyekini masih merupakan tanda tanya tanya. Kontribusi ekspor non-migas terhadap PDRB non-migas nonnonAceh kecil dan terus menurun sejak tahun 2003 hingga tahun 2006 2006. Terjadi peningkatan nilai ekspor kelompok komoditi makanan dan minuman untuk industri dan konsumsi rumah tangga yang tidak diproses serta bahan baku diproses, industri yang telah diproses. Komposisi ekspor non-migas Aceh didominasi oleh hasil nonoutput perusahaan dengan skala usaha yang relatif besar.
Permasalahan
Jumlah rencana PMDN dan PMA yang disetujui y g j masih rendah Trend ekspor non-migas Aceh terus menurun nonhinnga tahun 2004 Trend dari nilai ekspor non-migas Aceh nonberdasarkan golongan komoditi untuk tahun 2000 hi hingga 2004 menunjukkan penurunan j kk yang cukup serius. su ya e pe o e sulitnya memperoleh informasi mengenai o as e ge a kiriman devisa dari tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Aceh.
Rekomendasi Tindak Lanjut
pemerintah Daerah Provinsi Aceh perlu merumuskan Arah kebijakan Umum menyangkut menata dan menyederhanakan peraturan perat ran daerah untuk memperm dah prosed r pendirian ma p n nt k mempermudah prosedur maupun operasi usaha. Langkah awal yang dapat ditempuh untuk hal ini adalah melakukan harmonisasi antara peraturan daerah dan pusat menyangkut dengan pengembangan dan operasi usaha. diperlukan Arah Kebijkan Umum untuk merumuskan rencana induk investasi serta merumuskan sistem insentif untuk menarik minat investor dalam negeri dan asing Menyangkut hal ini salah satu aspek yang penting yang harus termasuk adalah adanya Arahn untuk terwujudnya kepastian hukum bagi perlindungan hak kepemilikan didaerah. Untuk menggalakkan ekspor, selain terus melakukan pe ge ba ga pote s ekspor ya g pengembangan potensi e spo yang ada d Aceh, Pemerintah di ce , e e ta Daerah perlu juga megambil langkah-langkah untuk langkahmenyederhanakan pendirian dan operasi perusahaan-perusahaan perusahaanbasis ekspor dan eksportir di Aceh, serta melakukan harmonisasi p peraturan- p pusat dan daerah y g mengatur hal yang g antara peraturan- peraturan p tersebut.
Sasaran RPJMN
Peningkatan daya saing industri manufaktur
Sasaran pembangunan dalam RPJMN
Sektor manufaktur ditargetkan tumbuh dengan laju rata-rata 8.56 ratapersen pertahun bertambahnya penyerapan tengan kerja di sektor manufaktur terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industri yang sudah ada maupun industri baru dalam bentuk tersedianya layanan umum yang baik dan bersih dari KKN, sumber pendanaan yang terjangkau dan kebijkan fiskal yang menunjang menunjang. meningkatnya daya saing produk manufaktur dalam negeri atas produkproduk-produk impor. meningkatnya volume ekspor p g y p produk y g berasal dari sektor yang manufaktur, terutama pada produk manufaktur yang daya saingnya masih tinggi. meningkatnya proses alih teknologi dari Foreign Direct Investmant yang tercermin dari meningkatnya pemasokan bahan antara dari produk lokal. meningkatnya penerapan standarisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing produk nasional. meningkatnya penyebaran sektor industri manufaktur ke luar P l i k t b kt i d t i f kt k l Pulau Jawa, terutama industri pengolahan hasil sumber daya alam.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah D h
kontribusi sektor manufaktur terhadap PDRB jenis kegiatan usaha industri manufaktur tenaga kerja yang bekerja disektor manufaktur kredit perbankan yang disalurkan kesektor manufaktur kontribusi sektor manufaktur terhadap ekspor non-migas non-
Upaya p y
pengembangan industri manufaktur yang tergolong industri kecil dan menengah yang kegiatan usahanya berupa pengolahan sumber daya lama y g yang tersedia di Aceh pengembangan sentra industri manufaktur kerajinan tangan makana kecil khas daerah pengembangan kawasan industri pengolahan produk-produk hasil sumber produkdaya a a ya g tersedia d Aceh alam yang e sed a di ce pengembangan industri manufaktur yang tergolong industri kecil dan menengah yang kegiatan usahanya berupa pengolahan sumber daya lama yang tersedia di Aceh pengembangan sentra industri manufaktur kerajinan tangan makana kecil khas daerah pengembangan kawasan industri pengolahan produk-produk hasil sumber produkdaya alam yang tersedia di Aceh. pengembangan industri manufaktur yang tergolong industri kecil dan menengah yang kegiatan usahanya berupa pengolahan sumber daya lama yang tersedia di Aceh pengembangan sentra industri manufaktur kerajinan tangan makana kecil khas daerah pengembangan kawasan industri pengolahan produk-produk hasil sumber produkdaya alam yang tersedia di Aceh.
Capaian Kinerja
Industri manufaktur di Aceh masih didominasi oleh industri manufaktur migas, sedangkan nilai ouput serta proporsi kontribusi output sektor ini terhadap PDRB masih menujukkan penurunan. Industri manufaktur di Aceh masih didominasi oleh industri manufaktur migas, sedangkan nilai ouput serta proporsi kontribusi output sektor ini terhadap PDRB masih menujukkan penurunan. Kontribusi ouput industri non-migas terhadap total produksi nonindustri daerah menujukkan peningkatan, namun i d t i di d h j kk i k t perkembangan nilai produksinya menunjukkan trend yang statis. Selanjutnya, kontribusi output sektor manufaktur nonnonmigas terhadap PDRB non-migas Aceh menunjukkan nonpenurunan. Komposisi ekspor non-migas Aceh didominasi oleh hasil nonoutput perusahaan dengan skala usaha yang relatif besar.
Permasalahan
Nilai total produksi sektor industri manufaktur di p Aceh pada tahun 2004 menurun baik secara nilai produksi maupun proporsi kontribusinya bagi PDRB daerah g Hingga tahun 2004, sektor industri manufaktur di Aceh didominasi oleh sektor industri Migas, dan proporsi dari sektor non-migas menunjukkan nonpenurunan. Hingga tahun 2004, kredit bagi sektor industri secara nilai maupun proporsi menunjukkan il i i j kk penurunan, walaupun total nilai kredit di Aceh mengalami p g peningkatan g
Rekomendasi Tindak Lanjut
Pemerintah Daerah perlu merumuskan Arah Kebijakan Umum Daerah menegenai perbaikan iklim usaha dan investasi diperlukan Arah Kebijakan Umum Daerah untuk perumusan strategi bagi pengembangan industri manufaktur non-migas didaerah, nonkhususnya industri yang dapat memberikan nilai tambah bagi produk hasil sumber daya di Aceh serta sejauh mungkin memanfaatkan teknologi yang lebih padat tenaga kerja. perlu disertakan strategi bagi pengembangan ketersediaan faktor produksi, khususnya menyangkut dengan mutu sumber daya manusia. diperlukan Arah Kebijakan Umum Daerah untuk jangka menengah dan jangka panjang, serta Program Pembangunan Dearah yang bertujuan untuk meningkatkan status UMKM agar memperoleh status sebagai usaha formal. Diperlukan pula Arah Kebijakan Umum Daerah serta Program Pembangunan Daerah jangka menengah yang mengaitkan berbagai program Pembangunan Daerah yang berkenaan dengan pengembangan sektor industri manufaktur baru di Aceh dengan Program p g pemberdayaan UMKM dan kooparasi, sekaligus y p g menumbuhkan semangat wira usaha baru.
Sasaran RPJMN
Pemberdayaan Kooperasi dan usaha Mikro, kecil dan Menengah g (UMKM)
Sasaran pembangunan dalam RPJMN
Meningkatnya p g y produktivitas UMKM dengan laju g j pertumbuhan yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional meningkatnya proporsi usaha kecil formal meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya berfungsinya system untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. meningkatnya kualitas kualitas kelembagaan dan organisasi kooperasi sesuai dengan jati diri kooperasi.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah D h
jumlah pengusaha UMKM jumlah tenaga kerja yang bekerja pada UMKM tingkat pendidikan terakhir pengusaha UMKM Proporsi UMKM yang menggunakan dana pinjaman dalam kegiatan usaha usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDRB Aceh Proporsi UMKM berdasrkan omzet tahunan Kontribusi UMKM dalam hal penyerapan tenaga kerja di Aceh Aceh.
Upaya
p g program p pelatihan manajemen bagi p g j g pengusahan kecil dan mikro serta bagi pengelola koperasi program pengadaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas serta produktivitas h il i k tk k lit t d kti it hasil usaha masyarakat. program pelatihan manajemen bagi pengusahan kecil dan mikro serta bagi pengelola koperasi p og a pengadaan e o og epa guna untuk program pe gadaa teknologi tepat gu a u u meningkatkan kualitas serta produktivitas hasil usaha masyarakat.
Permasalahan
Walaupun kelompok usaha UMKM memberikan sumbangan yang g g non- g p p signifikan baik bagi PDRB non-migas Aceh maupun terhadap penyerapan tenaga kerja di Aceh, Sebahagian besar omzet penjualannya adalah dibawah Rp.25 juta Arah kebijakan Umum daerah menyangkut pemberdayaan pengusaha mikro, kecil dan menengah serta kooperasi bersifat global, dan tidak terdapat target spesifik yang ingin dicapai dalam hal output, perkuatan kelembagaan, perluasan basis ekspor dan kesempatan berusaha, peningkatan daya saing, serta perlindungan terhadap praktek-prkatek persaingan yang tidak sehat. praktekbelum terdapat program-program pembangunan daerah untuk programjangka menengah yang berkenaaan upaya untuk meningkatkan proporsi usaha kecil yang berstatus formal tidak terdapat program yang eksplisit untuk mengaitkan P tid k t d t k li it t k itk Program pembangunan daerah jangka menengah ini dengan jaringan usaha UMKM dan kooperasi yang ada. terindikasi bahwa bahwa kemampuan manejerial p g p j pengusaha UMKM relatif rendah. tidak terdapat program pembangunan daerah jangka menengah yang dapat menstimulasi tumbuhnya wirausaha baru.
Rekomendasi Tindak Lanjut
diperlukan Arah Kebijakan Umum daerah yang diadalamnya terkandung target spesifik yang ingin dicapai dalam hal output, perkuatan kelembagaan, perluasan basis ekspor dan kesempatan berusaha, peningkatan daya saing, serta perlindungan terhadap praktek-prkatek praktekpersaingan yang tidak sehat.
ISU STRATEGIS DAERAH (suatu justifikasi akademis) 1. Arus d 1 A dana masuk ( k (capital i fl ) ke Aceh it l inflow), k A h relatif lebih tinggi (sesudah tsunami, MoU Helsinki, H l i ki UUPA 11/2006) via off & on i ff budget. Namun indikator kesejahteraan seperti : ti tingkat ti k t pengangguran, tingkat kemiskinan pendduk, IPM, IPM g p y g p tingkat perubahannya sangat tidak proporsionl dengan capital inflou, mengapa?
Jawaban terhadap inilah yang akan mempengaruhi keberhasilan proses hi k b h il pemerintahan dan pembangunan. ICOR masih relatif sangat tinggi, artinya pertambahan modal yang relatif tinggi diikuti oleh perubahan output ya yang ec , SDM se to output-nya ya g kecil, S sektor publik masih rendah, aturan dan dsp disiplin kerja ya g rendah, t g at e ja yang e da , tingkat produktivitas yang rendah
2. Kualitas kelembagaan dan SDM yang mendukung l b d k lembaga pengelolaan dana l l d publik masih sangat rendah
DA
DEMIKIANLAH ATAS PERHATIAN DAN KESABARANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH, AMIN YA RABBAL ‘ALAMIN
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA