Docstoc

Provinsi Sulawesi Barat

Document Sample
Provinsi Sulawesi Barat Powered By Docstoc
					Jakarta, 4-5 Desember 2008

Agenda

I

Agenda

II

Agenda

III

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................................ BAGIAN 1 BAGIAN 2 BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII PENDAHULUAN ............................................................................... AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI..... Pengantar Agenda Mewujudkan Indonesia Aman dan Damai............ ... Peningkatan Rasa Saling Percaya ......................................................... Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas.. Pencegahan dan Penanggulangan Saparatisme.................................... Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme.......................... Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara ...................................... Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Inter nasional .................................................................................................. BAGIAN 3 BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAGIAN 4 BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRASI Pengantar Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokrasi.... Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum...................... Penghapusan Diskriminasi Dalam Berbagai Bentuk............................ ... Penghormatan, Pemenuhan dan Penegakan Atas Hukum dan Peng.. akuan H A M .......................................................................................... Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejah teraan dan Perlindungan Anak............................................................... Revitalisasi Proses Desentralisassi dan Otonomi Daerah..................... Pencapaian Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa................ Perwujudan Lembaga Demokraasi yang Makin Kokoh.......................... AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT................ Pengantar Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat....................... Penanggulangan Kemiskinan ................................................................ Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas ....................................... Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur ........................................ Revitalisasi Pertanian ............................................................................. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.......... i 36 36 38 48 51 51 52 55 61 63 79 34 28 30 30 31 32 i ii 1. 12 12 13 15 19 21 22 25

BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X BAB XI BAB XII BAB XIII BAB XIV BAB XV BAB XVI BAB XVII

Peningkatan Pengelolaan BUMN........................................................... Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi................. Perbaikan Ilmu Ketatanegaraan ............................................................ Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro .............................................. Penanggulangan Perdesaan ................................................................ Pengurangan Ketimpangan Wilayah...................................................... Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas .................................................................................. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial .......................... Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas Serta Pemuda dan Olah raga ....................................................................... Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama......................................... Lingkungan Hidup ...............................................................................

80 87 89 93 97 100 104 115 130 133 135 138 140 145 151

BAB XVIII Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Mutu BAB XIX BAGIAN 5 BAGIAN 6 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur ........................................... ISU – ISU STRATEGIS DAERAH ..................................................... P E N U T U P .....................................................................................

ii

BAGIAN I PENDAHULUAN
Sistem perencanaan pembangunan daerah mengalami perubahan mendasar seiring dengan tuntutan pada bidang politik, penyelenggaraan pemeritah yang baik, dan pengelolaan keuangan negara. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, telah mengatur sistem pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung. Paparan visi, misi dan program kepala derah terpilih akan menjadi bahan utama penyusunan agenda kerja pemerintah daerah untuk 5 tahun ke depan. Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kepala daerah terpilih harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menetapkannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan dengan peraturan kerja kepala daerah. Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan suatu provinsi. Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat ini adalah untuk tahun 20042009. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD-Nasional) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan agenda pembangunan daerah. RPJMD Provinsi Sulawesi Barat ini juga memuat program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (lintas SKPD), dan program kewilayahan. Setiap program dan kegiatan disertai dengan kerangka regulasi dan kerangka pendanaannya yang bersifat indikatif. Sulawesi Barat merupakan provinsi yang baru. Dalam upaya mencapai tujuan pembentukan provinsi yang baru ini, maka sangat diharapkan semua komponen melaksanakan pembangunan secara sungguh-sungguh demi kesejahteraan masyarakat. Kerja keras dan kerjasama mutlak dibangun dan dibudayakan untuk menghilangkan predikat daerah tertinggal yang diberikan kepada Provinsi Sulawesi Barat dan mempercepat pemenuhan hak dasar masyarakat. Meskipun Provinsi Sulawesi Barat mempunyai potensi yang sangat besar, namun masih masuk dalam kategori tertinggal karena banyaknya sarana dan prasarana pembangunan yang belum memadai. Untuk hal tersebut dibutuhkan tekad dan usaha keras dari semua pihak untuk pembangunan Sulawesi Barat sebagai suatu provinsi baru. Melihat kondisi yang demikian pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai misi “Meningkatkan Derajat Kehidupan yang Layak bagi Masyarakat Sulawesi Barat dan Meningkatkan Kesetaraan dengan provinsi lainnya. Pernyataan misi tersebut mengandung arti bahwa ke depan masyarakat akan terpenuhi hak-hak dasarnya, setidaknya dalam hal pangan, kesehatan, pendidikan dan rasa aman. Untuk itu pemerintah daerah mendorong tumbuhnya perekonomian seluas-luasnya sehingga masyarakat bisa melaksanakan 1

atau mendapatkan pekerjaan yang baik yang pada gilirannya mampu memenuhi kebutuhan jasmaninya. Pemerintah juga akan mendorong kegiatan-kegiatan yang pada gilirannya akan memenuhi kebutuhan rohani masyarakat. Untuk itu ada enam hal pokok yang akan dilakukan pemerintah dalam mewujudkan misi tersebut, yaitu: 1. Meletakkan dasar-dasar tumbuhnya perekonomian yang sehat berbasis potensi daerah. 2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan pangan, kesehatan dan pendidikan. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum dan norma kehidupan bermasyarakat. 4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup antar umat beragama. 5. Meningkatkan stabilitas, ketentraman dan ketertiban, kerukunan dan persatuan warga masyarakat. 6. Mengembangkan seni budaya dan olah raga sebagai penopang pembangunan yang berkebudayaan. Dalam masa awal pemerintahan, telah dirumuskan RPJMN 2004-2009 yang memuat visi, misi, strategi agenda, sasaran dan program prioritas yang dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang dihadapi pada saat pemerintahan ini terbentuk. Berbagai masalah tersebut secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) pokok permasalahan seperti berikut ini: 1. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan rendah dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah sosial yang mendasar. 2. Kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah, 3. Masih rendahnya kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. 4. Masih lebarnya kesenjangan pembangunan antar daerah 5. Masih rendahnya dukungan infrastruktur dalam pelaksanaan pembangunan 6. Rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat 7. Belum menguatnya pelembagaan politik lembaga penyelenggaranegara dan lembaga kemasyarakatan 8. Masih banyaknya peraturan perundang –perundangan yang belum mencerminka keadilan. Tentu setelah tiga tahun, masyarakat bertanya sejauh mana masalah-masalah tersebut telah dapat diatasi atau sejauh mana masalah tersebut dapat diselesaikan dan kalau belum, bagaimana cara mencapainya dalam jangka waktu pemerintahan yang masih tersisa kurang dari dua tahun atau kalau masalah tersebut adalah masalah struktural jangka panjang seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka tentu pertanyaannya adalah bagaimana langkah-langkah percepatan harus dipersiapkan dan dilakukan sehingga mempermudah pemeritahan selanjutnya. Untuk menjawab pertanyaan di atas tentunya harus dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap strategi, program dan langkah yang telah diterapkan. Sebagai pemerintah yang diberi mandat langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum yang sangat demokratis, evaluasi semacam ini menjadi penting sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada rakyat secara terbuka. Oleh karena itu, dengan niat yang tulus dan rasa tanggung jawab, dalam laporan ini akan dikemukakan berbagai hasil

2

evaluasi internal pemerintah. Evaluasi internal ini menjadi sangat penting karena beberapa alasan berikut ini: Pertama, evaluasi internal merupakan bagian penting dalam menciptakan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang merupakan jiwa dari proses reformasi yang telah dirintis sejak sepuluh tahun yang lalu. Good governance mensyaratkan dua unsur utama yaitu transparency (keterbukaan) dan accountability (pertanggung jawaban). Keduanya ini mensyaratkan sebuah mekanisme evaluasi tentang kinerja dan proses implementasi dari seluruh program dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya evaluasi yang jujur, sukarela dan akurat maka penilaian oleh publik terhadap sebuah pemerintahan menjadi semakin akurat dan obyektif sebagai bagian dari keterbukaan, maka publik juga harus mampu mengakses secara mudah semua hasil evaluasi tersebut. Kedua, melalui sebuah proses evaluasi juga dapat dipaparkan kinerja atau berbagai kemajuan yang telah dapat dicapai. Paparan ini menjadi semakin penting karena Indonesia sebagai sebuah bangsa harus mampu mengukur kemampuan diri sendiri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lebih penting lagi, sebuah bangsa tidak hanya dikejar oleh target dan impian yang hendak diwujudkan tetapi juga kecepatan kemajuan yang dapat dicapai oleh bangsa-bangsa yang lain. Dalam dunia yang semakin terbuka, perlombaan dalam kecepatan untuk mencapai kemajuan merupakan sebuah tuntutan normatif yang semakin tidak terhindarkan. Hal ini tentunya membutuhkan sebuah evaluasi diri yang dilakukan secara terus menerus. Ketiga, dengan tergambarkannya kemajuan yang telah dicapai maka bisa juga diukur sejauh mana gap (kesenjangan) antara apa yang telah dicapai tersebut dengan sasaran-sasaran yang disepakati dalam RPJMN 2004-2009. Akan ada sasaran yang masih jauh atau sulit untuk tercapai akan tetapi ada pula sasaran yang telah tercapai dan bahkan terlampaui. Keempat, dengan mengetahui gap antara sasaran dan pencapaian maka langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi atas berbagai faktor penyebab terjadinya gap. Penyebabnya bisa saja berasal dari faktor-faktor eksternal yang menyebabkan sulitnya pencapaian sebuah sasaran. Salah satu contoh yang mutakhir mengenai hal ini adalah naiknya harga energi dan pangan di pasaran dunia secara drastis yang menyebabkan lemahnya daya beli masyarakat serta membawa tekanan yang sangat berat terhadap kondisi APBN. Bisa juga penyebabnya adalah faktor-faktor internal baik yang sifatnya struktural, temporer, alamiah maupun man-made. Tentu setiap faktor membawa konsekuensi sendiri-sendiri yang menuntut langkah-langkah penyelesaian yang berbeda-beda. Dengan melakukan identifikasi sumber penyebab gap, maka dapat diketahui tingkat kompleksitas masalah dan pekerjaan rumah yang dihadapi. Kelima, langkah berikutnya tentu adalah merumuskan berbagai langkah yang diperlukan untuk menutup gap tersebut. Bagi sasaran yang masih jauh untuk tercapai, maka perlu dirumuskan langkahlangkah yang dapat membuat kemajuan secara lebih cepat, karena yang lebih penting adalah menjaga konsistensi kebijakan supaya selalu berada pada arah yang benar (on the right track). Bagi sasaran yang 3

diperkirakan akan lebih cepat bisa tercapai, maka langkah yang perlu dilakukan adalah bagaimana mempertahankan gerak (pace) dan momentum tersebut. Untuk mewujudkan visi dan misi RPJMN 2004-2009 telah ditetapkan tiga agenda pembangunan nasional dengan rincian program untuk masing-masing prioritas. Ketiga agenda pembangunan tersebut adalah: 1. Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai. 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis. 3. Meningkatkan kesejahteraan Rakyat Indonesia. Agenda pembangunan yang pertama yakni mewujudkan Indonesia yang aman dan damai memiliki delapan buah sasaran yang ingin dicapai. Sasaran pertama adalah mewujudkan rasa aman dan damai dengan prioritas: 1) Peningkatan rasa saling percaya; 2) Pengembangan kebudayaan yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur; dan 3) Peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas. Sasaran kedua adalah semakin kokohnya negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), dengan prioritas: 1) Pencegahan dan penggulangan separatism, 2) Pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme, dan 3) Peningkatan kemampuan pertahanan negara. Sasaran ketiga adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dengan prioritas pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional. Agenda pembangunan yang kedua yakni mewujudkan Indonesia yang adil dan demokrasi memiliki lima sasaran. Pertama adalah meningkatkan keadilan dan penegakan hukum dengan prioritas: 1) Pembentukan sistem hukum nasional dan politik hukum; 2) Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk; dan (3) Penghormatan, pemenuhan dan penegakan atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia. Sasaran kedua adalah terjaminnya keadilan gender, dengan prioritas: peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Sasaran ketiga adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik, dengan prioritas: revitalisasi proses desentralisai dan otonomi daerah. Sasaran keempat adalah meningkatkan pelayaan birokrasi kepada masyarakat, dengan prioritas: penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sasaran kelima adalah terlaksananya pemilihan umum tahun 2009 dengan prioritas perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh. Agenda yang ketiga yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memiliki lima sasaran sebagai berikut. Sasaran pertama adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga, dengan prioritas: 1) penanggulangan kemiskinan; 2) Peningkatan investasi dan eksport non migas; 3) Peningkatan daya saing industri manufaktur; 4) Revitalisasi pertanian; 5) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 6) Peningkatan pengelolaan BUMN; 7) Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan 4

teknologi; 8) Perbaikan iklim ketenagakerjaan; dan 9) Pemantapan stabilitas ekonomi makro. Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antara wilayah, dengan prioritas: 1) Pembangunan perdesaan; (2) Pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah. Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang sehat menyeluruh, dengan prioritas: 1) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas; 2) Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas; 3) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial; 4) Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga; 5) Peningkatan kualitas kehidupan beragama. Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutaman (main streaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan, dengan prioritas perbaikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pelestarian mutu lingkungan hidup. Sasaran kelima adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan, dengan prioritas: percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas ke jasa pelayanan dan peningkatan kapasitas, kualitas dan jangkauan pelayanan. MAKSUD DAN TUJUAN I. Maksud

Maksud yang akan dicapai dalam kegiatan evaluasi kinerja pembangunan daerah ini adalah: 1. Tersedianya informasi aktual dan objektif tentang perkembangan kondisi nyata pelaksanaan dan hasil pembangunan di daerah. 2. Teridentifikasinya berbagai masukan penting dalam menentukan kebijakan dan tindakan secara terencana, terarah, cepat dan sistematis dalam mengatasi masalah pembangunan di daerah. 3. Terbangunnya sebuah sistem pengendalian dan pengawasan (safeguarding system) dalam mendukung pelaksanaan RPJMN 2004-2009 termasuk sistem deteksi dini (early warning system) terhadap berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi di daerah. 4. Tersusunnya rekomendasi pembenahan terhadap pelaksanaan kebijakan, progam dan kegiatan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam RPJMN 2004-2009. II. Tujuan Tujuan yang akan dicapai dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah antara lain adalah: 1. Mengumpulkan berbagai data dan informasi aktual serta objektif tentang pelaksanaan, permasalahan, dan hasil-hasil serta dampak pembangunan di daerah.

5

2. Melakukan analisis dan assessment tentang permasalahan yang dihadapi serta mendapatkan berbagai masukan untuk menentukan kebijakan serta tindakan terencana, terarah, cepat dan sistematis yang diperlukan dalam mengatasi masalah pembangunan di daerah. 3. Meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan (safeguarding system) dalam mendukung pelaksanaan RPJMN 2004-2009 termasuk sistem deteksi dini (early warning system) terhadap berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi di daerah. 4. Memberikan rekomendasi pembenahan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam RPJMN 2004-2009.

IDENTIFIKASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN YANG MENDUKUNG RPJM
RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2011, merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat strategis, di samping karena muatannya yang menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan, juga karena dokumen RPJMD memiliki relevansi yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat, beberapa dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan pembangunan tersebut digunakan sebagai pedoman agar tercipta kesesuaian dan kesatuan antara dokumen perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, sehingga terjadi kesinambungan dan integrasi pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, substansi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada substansi RPJMN. Terdapat 9 (sembilan) agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat, yaitu: 1) Percepatan penanggulangan kemiskinan; 2) Pemberdayaan Masyarakat; 3) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan; 4) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan; 5) Revitalisasi pertanian; 6) Percepatan pembangunan ekonomi daerah; 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah; 8) Kesejahteraan sosial; dan 9) Penguatan SDM dan kelembagaan pemerintah. Keterkaitan substansi dari 9 (sembilan) agenda pembangunan tersebut dengan substansi RPJMN adalah sebagai berikut: 1. Keterkaitan agenda percepatan penanggulangan kemiskinan. Seiring dengan arah kebijakan dalam RPJMN, dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dijelaskan bahwa dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, baik kesenjangan antar golongan pendapatan maupun antar wilayah, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah antara lain sebagai berikut: (i) Pemenuhan hakhak dasar masyarakat miskin secara bertahap pada tahun 2006, terutama pada hak atas pangan dilakukan melalui penyediaan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perumahan melalui penyediaan rumah layak huni dan 6

penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah, (ii) Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil dan terisolir untuk mendukung pemenuhan hak dasar dan mengurangi kesenjangan melalui percepatan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil dan terisolir. 2. Keterkaitan agenda pemberdayaan masyarakat. Dalam RPJMN dijelaskan bahwa masyarakat perdesaan merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan kegiatan usaha berbasis pertanian dan sumberdaya lokal lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat juga dilakukan secara menyeluruh baik secara sektoral (sektor pertanian) maupun secara spatial (perdesaan). Pada dasarnya arah kebijakan yang ditempuh adalah untuk mengoptimalkan dan menggali potensi wilayah serta memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola potensi secara produktif dan efisien. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dimaksudkan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi (lokal, regional dan nasional) serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan yang berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar. Selanjutnya, upaya peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat. 3. Keterkaitan agenda peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan. Seperti halnya dalam RPJMN, dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dijelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah: i) Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; ii) Peningkatan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional terutama bagi penduduk usia 15 tahun keatas; iii) Perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal; iv) Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan. Selain itu, arah kebijakan yang ditetapkan juga menyangkut upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan memperkuat manajemen pelayanan pendidikan. 4. Keterkaitan agenda peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan. Mengacu pada agenda RPJMN, dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dijelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan kesehatan, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah: i) Peningkatan jumlah dan jaringan puskesmas melalui pembangunan, perbaikan dan pengadaan peralatan medis dan non-medis puskesmas dan jaringannya terutama di daerah bencana, perbatasan dan tertinggal; serta ii) Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan kelas III rumah sakit; iii) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan antara lain melalui pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit kabupaten/kota khususnya di daerah terpencil, 7

perbatasan dan bencana; iv) Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar melalui peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular dan pengobatan dasar. Selain itu, arah kebijakan yang telah ditetapkan juga menyangkut upaya meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. 5. Keterkaitan agenda revitalisasi pertanian. Seperti halnya agenda nasional dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dijelaskan bahwa prioritas revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan perdesaan adalah: i) Pertanian antara lain mencakup: pengolahan lahan dan air dalam rangka pengamanan produksi pertanian serta penyusunan sistem pengendalian penyakit ternak; peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi serta peningkatan kapasitas dan fungsi karantina, serta peningkatan sistem kualitas komoditas pertanian; peningkatan sistem pengendalian penyuluhan dalam rangka bimbingan dan pendampingan kepada petani. ii) Perikanan antara lain mencakup: penguatan industri perikanan (benih/bibit berkualitas, pemuliaan induk, intensifikasi sistem pembenihan dan pembudayaan ikan; rehabilitasi kawasan/lahan budidaya dsb); pemulihan ekonomi wilayah pasca konflik dengan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan; perkuatan penanganan illegal fishing; iii) Kehutanan antara lain mencakup: Revitalisasi kehutanan dan penanggulangan illegal logging. 6. Keterkaitan agenda percepatan pembangunan ekonomi daerah. Mengacu pada agenda nasional, percepatan pembangunan ekonomi daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dijelaskan bahwa: i) Meningkatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha termasuk usaha kecil dan menengah (UKM). Kebijakan ini ditempuh dalam rangka menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha termasuk UKM dengan fokus pada pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai subsektor hulu (pasokan input), on farm (budidaya), hilir (pengolahan) dan jasa penunjang. Dengan kata lain, menggalakkan konsep PELAJU (petik-olah jual); ii) Meningkatkan daya saing komoditi unggulan yang mendukung pengembangan ekspor. Belum optimalnya dukungan ke arah kinerja ekspor saat ini erat kaitannya dengan lemahnya daya saing komoditi unggulan dan belum efektifnya fasilitasi yang diperlukan dalam aktivitas tersebut. Arah kebijakan daerah ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemanfaatan teknologi produksi dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas berbagai fasilitasi perdagangan dan mendukung upaya revitalisasi pertanian dan perdesaan; iii) Meningkatkan akses UKM kepada sumber daya produktif. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka meningkatkan akses para pelaku usaha kepada sumberdaya produktif untuk pengembangan usahanya seperti sumber pembiayaan, sumber informasi pemasaran dan sumber pengembangan teknologi UKM agar lebih berdaya saing. 7. Keterkaitan agenda percepatan pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah. Dalam RPJMN dijelaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan nasional adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur. Dengan kebijakan daerah ini diharapkan pembangunan dan rehabilitasi yang telah 8

dilakukan harus dapat memenuhi kenaikan kebutuhan yang ada. Kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Barat diarahkan untuk mengurangi kesenjangan yang semakin besar antara kebutuhan dan penyediaannya baik kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, peningkatan pembangunan infrastruktur harus dipercepat untuk mendukung sarana dan prasarana kegiatan ekonomi. 8. Keterkaitan agenda kesejahteraan sosial. Dalam RPJMN dijelaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan nasional adalah peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Atas dasar agenda nasional tersebut, agenda kebijakan di Provinsi Sulawesi Barat diarahkan untuk: i) mengembangkan sistem perlindungan sosial masyarakat, ii) meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, iii) meningkatkan pemberdayaan terhadap fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentang sosial lainnya. 9. Keterkaitan agenda penguatan SDM dan kelembagaan pemerintah. Dalam RPJMN dijelaskan bahwa salah satu kebijakan pemerintah adalah meningkatkan kinerja perangkat organisasi daerah serta kualitas aparatur pemerintah daerah. Di provinsi Sulawesi Barat, kebijakan ini ditempuh dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern dan meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Kewenangan daerah dapat dilaksanakan karena terakomodasi dalam kelembagaan daerah. Demikian halnya dengan personil atau SDM aparatur yang menggerakkan kelembagaan daerah dibina dan diarahkan untuk menjalankan kewenangan otonomi yang menjadi domain daerah. Personil daerah (PNS daerah) menjalankan kebijakan publik strategis yang dihasilkan oleh pejabat politik (DPRD dan KDH) untuk menghasilkan goods and services sebagai hasil akhir (end product) dari pemerintahan daerah.

TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Tahapan pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut: 1. Evaluasi kinerja pembangunan daerah ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dalam bidang sosial (khususnya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat), ekonomi (wilayah), pemerintahan, politik, keuangan daerah dan permasalahan khusus lainnya yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. 3. Identifikasi awal kriteria evaluasi kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen perencanaan pembangunan dan konvensi internasional yang relevan. 4. Identifikasi awal indikator kinerja sebagai tolok ukur kemajuan atau keberhasilan kinerja pembangunan daerah.

9

5. Pengumpulan data dan informasi oleh tim independen Universitas Negeri Makassar (UNM) yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. 6. Koordinator Wilayah (Korwil) melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan terhadap Tim Independen UNM. 7. Penyusunan laporan hasil evaluasi kinerja oleh Tim Independen UNM. 8. Penyampaian laporan hasil evaluasi kinerja dari Tim Independen UNM kepada Kementerian PPN/Bappenas.

Proses Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Barat
EVALUASI KEBIJAKAN PRIMER Survei Masyarakat FGD dengan Stakeholders (Pemerintah Daerah, Perwakilan Masyarakat, dll.)
INDIKATOR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN Keterkaitan Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Nasional Sensitivitas Perencanaan Daerah terhadap Isu-isu Pembangunan di Daerah Proses Perencanaan di Daerah dan Keterlibatan Stakeholders

REKOMENDASI Instrumen Kebijakan (strategi, regulasi, jangka waktu pelaksanaan, SDM, kelembagaan, penganggaran, dsb.) Perumusan Kebijakan (Proses perencanaan, mekanisme, koordinasi, dsb.) Peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan

IDENTIFIKASI ISU PER-BIDANG SEKUNDER RPJMN Buku Pegangan 2006 RPJMD, RKPD, Renstra dan produk-produk perencanaan daerah yang lain
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pencapaian Hasil (Output) Pemanfaatan (Outcome) Keberlanjutan dalam Penanganan Isu, terkait dengan Pengelolaan, Partisipasi Pemangku Kepentingan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN
Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan metode dan tahapan sebagai berikut. 1. Pengamatan langsung (fact findings) terhadap hasil dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang sosial (khususnya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat), ekonomi (wilayah),

10

pemerintahan, politik, keuangan daerah dan permasalahan khusus lainnya yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan: a. Evaluasi data sekunder dilakukan dengan membandingkan data sekunder dengan target pencapaian yang tertuang dalam RPJMN 2004-2009 dan dokumen perencanaan daerah. b. Pengamatan langsung (fact findings) kepada masyarakat. c. Mengadakan diskusi terbatas antara pemerintah provinsi dengan Tim Independen Universitas Negeri Makassar. d. Mengadakan diskusi terbatas di tingkat Koordinator Wilayah untuk menangkap isu-isu yang bersifat regional. 2. Penilaian (assessment) terhadap butir (1) di atas dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan (on-going) dan yang sudah dilaksanakan (ex-post) di Provinsi Sulawesi Barat dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam RPJMN 2004-2009. Penilaian tersebut dilakukan terhadap pencapaian sasaran yang secara kuantitatif maupun kualitatif tercantum dalam RPJMN 2004-2009 dan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat. Indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan daerah sedapat mungkin menggunakan indikator kuantitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengukuran kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. 3. Penilaian terhadap pemangku kepentingan (stakeholder assessment) untuk menentukan siapa yang berperan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam mengambil tindakan nyata. 4. Perumusan rekomendasi.

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN EVALUASI
Laporan evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat ini dibagi menjadi enam bagian, yakni bagian pertama adalah pendahuluan dan bagian terakhir adalah penutup. Bagian kedua membahas agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Bagian ketiga membahas agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Bagian keempat mengetengahkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagian kelima membahas isu-isu strategis atau strong point di Provinsi Sulawesi Barat.

11

BAGIAN 2 AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI BAB I PENGANTAR AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA AMAN DAN DAMAI
Agenda pembangunan yang pertama yakni mewujudkan Indonesia yang aman dan damai memiliki delapan buah sasaran yang ingin dicapai. Sasaran pertama adalah mewujudkan rasa aman dan damai dengan prioritas: 1) Peningkatan rasa saling percaya; 2) Pengembangan kebudayaan yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur; dan 3) Peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas. Sasaran kedua adalah semakin kokohnya negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), dengan prioritas: 1) Pencegahan dan penggulangan separatism; 2) Pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme; dan 3) Peningkatan kemampuan pertahanan negara. Sasaran ketiga adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dengan prioritas pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional.

12

BAB II PENINGKATAN RASA SALING PERCAYA
Konflik berdimensi kekerasan di Provinsi Sulawesi Barat yang antara lain dilatarbelakangi oleh adanya faktor kompleksitas kepentingan sosial politik, ketidakadilan, kesenjangan kesejahteraan ekonomi (komitmen dalam pembangunan proyek) serta provokasi yang mengeksploitasi perbedaan-perbedaan etnis (isu putra asli daerah, disingkat PAD Mandar), agama dan golongan, relatif sudah memperlihatkan gejala pengurangan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Namun demikian, faktor-faktor pemicu konflik lokal ini tampaknya belum sepenuhnya dapat dikendalikan dan bukan mustahil sewaktu-waktu dapat menjadi faktor pemicu pecahnya konflik baru. Penciptaan rasa aman dan damai akan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kredibilitas pemerintah untuk menggalang solidaritas sosial melalui peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok dan golongan masyarakat baik di wilayah konflik maupun untuk menjaga secara terus menerus rasa aman dan damai di wilayah-wilayah lainnya. Pemerintah saat ini memiliki legitimasi politik berdasarkan besarnya kepercayaan yang diberikan rakyat dan situasi sosial politik yang relatif stabil. Apabila dipergunakan secara baik, maka legitimasi yang ada sangat efektif untuk mengupayakan berbagai terobosan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan konflik sosial politik, persoalan kesenjangan dan ketidakadilan, diskriminasi sosial politik serta upaya penegakan hukum dan pada akhirnya menekan indeks kriminal. Permasalahan lainnya yakni masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan telah memberikan kontribusi negatif terhadap tidak efektifnya pencegahan dan penciptaan situasi damai yang berkelanjutan. Di samping itu, masih rendahnya komunikasi dan dialog antara masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan menjadi faktor yang memberikan ruang bagi terbukanya potensi konflik sosial politik, bahkan untuk wilayah konflik (pada Kesamatan Tabulahan, Kecamatan Arale dan Kecamatan Mambi) dapat memicu peningkatan eskalasi konflik yang mengarah meningkatnya indeks kriminal. Di sisi lain, di dalam masyarakat sendiri sebenarnya telah berkembang kesadaran terhadap hak-hak politiknya, yang dalam jangka panjang diharapkan akan menstimulasi masyarakat makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusanurusan publik termasuk dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial politik kemasyarakatan. Kesadaran masyarakat ini merupakan potensi yang perlu terus dipertahankan dan dimantapkan bahkan dikembangkan secara terus menerus dan berkelanjutan. Peningkatan rasa saling percaya sebagai arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat terlihat dari kredibilitas pemerintah daerah sebagai fasilitator dan atau mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga serta memelihara perdamaian dan harmoni dalam masyarakat melalui kegiatan 13

pengembangan profesionalisme aparatur pemerintah dalam mengatasi persoalan kemasyarakatan. Di samping itu, partisipatsi masyarakat untuk selalu menciptakan rasa saling percaya antar kelompok dan golongan menjadi pilar utama bagi terjaganya situasi aman dan damai, yang kemudian diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan untuk mendorong proses pembangunan yang efektif dan efisien, serta berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh, adil, aman dan demokratis. Adapun sasaran dari program peningkatan rasa saling percaya adalah: 1. Meningkatnya kemasyarakatan; 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik; 3. Terlaksananya fungsi jaringan informasi multimedia secara efektif untuk menghubungkan atau memberikan akses secara penuh kepada masyarakat; dan Selanjutnya arah kebijakan tentang peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat adalah: 1. Memberdayakan organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam mencegah dan mengkontrol terhadap ketidakadilan, diskriminasi dan ketimpangan sosial melalui fasilitasi komunikasi, informasi dan pendidikan politik masyarakat, fasilitasi pengembangan ruang dialog/forum kemasyarakatan, pengembangan kegiatan ikatan kebangsaan serta fasilitasi pemberian ruang yang lebih terbuka bagi berfungsinya pranata-pranata adat lokal dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk menangani persoalan masyarakat; 2. Memantapkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan atau mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara perdamaian dan harmoni dalam masyarakat melalui kegiatan pengembangan profesionalisme aparatur pemerintah dalam mengatasi persoalan kemasyarakatan; 3. Mendorong secara konsisten proses rekonsiliasi nasional yang berkelanjutan melalui fasilitasi pelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; serta 4. Menerapkan kebijakan komunikasi dan informasi nasional sesuai dengan asas-asas keterbukaan dan pemerataan akses informasi melalui peningkatan pelayanan dan perluasan jaringan komunikasi dan informasi. keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam menyelesaikan persoalan

14

PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI LUHUR
Pembangunan nasional yang dilakukan paska krisis ekonomi telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan yang ditandai dengan adanya pemulihan kondisi perekonomian nasional dan daerah, meskipun saat ini nilai rupiah terkoreksi lagi sebagai dampak dari perekonomian internasional. Terkait dengan pembangunan kebudayaan, keberhasilan pemulihan ekonomi tersebut perlu diantisipasi dengan adanya kesiapan masyarakat beserta pranata sosial yang ada di dalamnya sehingga stabilitas yang diraih dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Sementara itu, dalam pengembangan kebudayaan cenderung diperhadapkan dengan berbagai permasalahan, baik berupa kekurangmampuan daerah mengelola keragaman budaya yang menjadi ciri dan kebanggaan daerah, maupun lemahnya sikap dan daya kritis sebagian besar masyarakat yang mengakibatkan kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai dan budaya global sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya lokal dan nasional. Kesemuanya itu akan berdampak pada kemungkinan timbulnya kerawanan sosial dan ketegangan antar kelompok masyarakat serta menurunnya nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramah tamahan sosial dan rasa cinta tanah air; yang berpotensi merusak integrasi bangsa. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan kebudayaan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2008 adalah: 1) belum memadainya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keragaman budaya; 2) belum memadainya pembentukan sikap moral dan penanaman nilai budaya yang mengakibatkan adanya kecenderungan semakin menguatnya nilai-nilai materialisme yang ditandai dengan biaya ekonomi tinggi; 3) timbulnya kerawanan sosial dan ketegangan antar kelompok masyarakat serta menurunnya nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramah tamahan sosial dan rasa cinta tanah air yang berpotensi merusak integrasi bangsa; 4) lemahnya sikap dan daya kritis sebagian besar masyarakat yang mengakibatkan kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai-nilai dan budaya global sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya lokal yang positif; 5) belum optimalnya kegiatan pelestarian kekayaan budaya yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran dan komitmen pemerintah dan masyarakat; dan 6) terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan kekayaan budaya, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial. Provinsi Sulawesi Barat dengan keragaman komunitas yang tinggi berdasarkan asal-usulnya yakni komunitas Mandar, Bugis, Makassar, Jawa, Bali, Lombok dan sebagainya memiliki ikatan komunal dan pengorganisasian diri yang relatif berpola in-group, sehingga modal sosial yang lahir lebih bersifat terikat (bounding social capital) dan menuntut semakin kuatnya modal sosial yang menjembatani (bridging social capital). 15

BAB III

Dalam hal pengembangan kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat mengangkat visi yaitu “Terwujudnya Pariwisata Sulawesi Barat yang mengangkat harkat dan martabat, serta meningkatkan kesejahteraan sosial budaya dan ekonomi masyarakat dalam lingkungan yang berkelanjutan”. Untuk mencapai dan mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi sebagai berikut: 1) Melakukan pelestarian seni dan budaya yang berlandaskan kearifan lokal nilai-nilai luhur masyarakat. 2) Melakukan pengembangan destinasi, sarana dan pemasaran pariwisata. 3) Melakukan pengembangan sumber daya kebudayaan dan kepariwisataan. 4) Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan seni budaya dan pariwisata. Berdasarkan misi tersebut, sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan kebudayaan adalah: 1) Terbinanya sanggar seni dan budaya. 2) Terlaksananya atraksi seni/budaya. 3) Terpeliharanya aset nilai seni dan budaya dalam masyarakat . 4) Tertatanya potensi obyek wisata termasuk kekayaan budaya daerah. Selanjuntya, strategi capaian dari sasaran tersebut yaitu pengembangan seni dan budaya diarahkan guna pelestarian apresiasi nilai-nilai seni dan budaya daerah serta menunjang peningkatan daya tarik wisata daerah Sulawesi Barat. Sedangkan dukungan pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dilakukan berdasarkan kebijakan berupa: a. Pemberian fasilitas terhadap pelaku seni dan budaya baik secara perorangan maupun kelompok. b. Melesterikan tradisi, nilai dan adat melalui penyelenggaraan event daerah. c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan wisata. d. Melestarikan nilai, kekayaan dan keragaman budaya melalui penyelenggaraan event. e. Meningkatkan efektivitas peran sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Adapun Rencana Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat untuk mewujudkan program kebudayaan, dideskripsikan sebagai berikut: 1. Tercapainya apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian seni dan budaya daerah yang meliputi: a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah lima kabupaten: Upacara adat Mangaro di Nosu Kabupaten Mamasa, • • • • Mappatamma’ (khattam Al-Quran) di Kabupaten Polman, Maulidan di Salabose Kabupaten Majene, Sossor Manurung Kabupaten Mamuju, Pesta Panen Suku Bunggu Kabupaten Mamuju Utara (Matra)

b. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah: 16

•

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah diikuti oleh lima kabupaten dengan jumlah peserta 40 Orang.

c. Pengembangan Seni, Budaya dan Pariwisata: • • • • • • • Pagelaran Budaya Kalumpang Kabupaten Mamuju Pelatihan Sanggar dan Guru Seni 5 Kabupaten Perekaman Lagu-lagu Daerah Kemilau Sulawesi di Manado Pagelaran Budaya di TMII Jakarta Festival Busana Daerah di Bali Lomba Perahu Khulu Belang di Kab. Mamuju

d. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah:

2. Fasilitasi Peran serta Masyarakat/LSM dalam kegiatan Seni, Budaya dan Pariwisata: a. Pemetaan Situs di lima Kabupaten. b. Penatagunaan Naskah Kuno lima Kabupaten Berdasarkan rencana kinerja kegiatan tahun 2007 maka pengukuran kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dilihat dari tercapainya apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian seni dan budaya daerah yang meliputi: • Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya daerah lima kabupaten: Dari 5 (lima) kegiatan yang direncanakan, terlaksana 4 (empat) kegiatan (80%) kecuali Pesta Panen Suku Bunggu Kabupaten Matra, sedangkan realisasi keuangan 90,32%. • • • • Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah: Dari 35 peserta yang direncanakan hadir 35 peserta artinya terealisasi 100% demikian juga realisasi keuangan 100%. Pengembangan Seni, Budaya dan Pariwisata: Tiga kegiatan yang direncanakan terealisasi 100% demikian juga realisasi keuangan 100%. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah: Empat kegiatan yang direncanakan terlaksana semua, sedangkan realisasi keuangan adalah 90,69%. Fasilitasi Peran serta Masyarakat/LSM dalam kegiatan Seni dan Budaya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan, berikut ini diuraikan tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Tahun 2007 yakni dari indikator kegiatan dan sasaran yang ditentukan berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran tergambar nilai capaian rata-rata 100%, sementara 6 indikator sasaran hanya memperoleh nilai capaian rata-rata 77,67% sehingga nilai rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2007 sebesar 97,52%. Selanjutnya, dari 6 indikator sasaran ada yang tidak dapat mencapai target disebabkan pembatalan satu kegiatan dan kegiatan yang melibatkan lima kabupaten juga tidak dapat dilaksanakan karena pada saat kegiatan berlangsung terjadi bencana alam (tanah longsor) yang mengakibatkan akses 17

jalan tertutup. Dengan demikian, walaupun nilai capaian kinerja tahun 2007 hanya mencapai 97,52% akan tetapi pelaksanaan program kegiatan dapat dilaksanakan berdasarkan tuntutan dan arahan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk tahun 2008 dan tahun-tahun berikutnya dalam pengembangan kebudayaan berdasarkan nilai-nilai luhur antara lain: 1. Dalam penyusunan program dan perencanaan tahun 2008 melibatkan/berkoordinasi dengan instansi terkait dan stake holder kepariwisataan, seni dan budaya. 2. Meningkatkan kerjasama dengan pelaku kepariwisataan dalam rangka peningkatan promosi pariwisata melalui Anggaran APBD 2008.

18

PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS
Kriminalitas merupakan ancaman nyata bagi terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram. Makin maraknya kasus penyeludupan, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penggelapan dan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak adalah indikasi belum tertanganinya secara serius masalah kriminalitas. Penyelesaian kasus kriminalitas yang dapat dikerjakan dari tahun ke tahun mengalami stagnasi dengan rata-rata hanya 55,5 persen kasus dapat terselesaikan. Maraknya kejahatan yang terorganisir seperti peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa, karena penyalahgunaan narkoba mencakup dimensi kesehatan baik jasmani dan mental, dimensi ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan, dimensi kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma masyarakat secara keseluruhan. Hubungannya dengan perilaku kriminal di Provinsi Sulawesi Barat, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya (2004) sebanyak 165 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat data dalam tabel yang menggambarkan perkembangan pelaku kriminal dari tahun 2005. Tabel IV.1. Perkembangan Kasus Kriminal di Sulawesi Barat NO. KABUPATEN TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007

BAB IV

1 2 3 4 5

MAJENE POLEWALI MANDAR MAMASA MAMUJU MAMUJU UTARA

99 443 0 195

113 561 29 205 79

121 574 61 241 165

JUMLAH Sumber: BPS Provinsi Sulawesi barat 2008

737

987

1162

Data dalam tabel di atas menggambarkan indeks kriminal di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami peningkatan dari tahun 2006-2007 sebesar 0,18 %. Hal ini pada akhirnya akan dapat membahayakan integritas dan kelangsungan hidup bermasyarakat dan akan mempercepat tumbuhnya rasa tidak nyaman dan tidak aman dalam kehidupan bermasyarakat. Makin tingginya tingkat kriminal di 19

Sulawesi Barat sangat ditentukan antara lain oleh: 1) lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dan 2) turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Untuk itu dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2006-2011 setiap SKPD menekankan peningkatan kedisilplinan agar setiap pekerjaan yang dilakukan senantiasa berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan norma kesopanan, kesusilaan, adat dan norma agama.

20

BAB V PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui pembangunan bidang keamanan dan ketertiban telah meningkatkan kinerja aparat keamanan guna mewujudkan situasi yang kondusif bagi pembangunan, sehingga dapat mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis. Di samping itu, pemerintah daerah setempat menempuh pendekatan sosialisasi sekaligus menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, seperti dampak konflik pilkada dan konflik antar suku yang kerap terjadi di 3 kecamatan di Sulawesi Barat. Konflik yang terjadi ini antara lain disebabkan karena adanya perbedaan cara berpikir dan kepentingan antara elit politik dan masyarakat pada umumnya. Begitup pula konflik dapat disebabkan oleh perbedaan latar belakang sosial dan budaya termasuk tingkat pendidikan dan persoalan nasionalisme sempit (tribalisme). Perbedaan latar belakang budaya dan etnis ini sebenarnya lebih memperuncing nasionalisme sempit ini dan akan membuat warga semakin merasa tidak menjadi bagian dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kurang efektifnya komunikasi pemerintah dan masyarakat juga merupakan potensi konflik. Kurangnya komunikasi dan konsultasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat terhadap segala putusan kebijakan yang akan berlaku di wilayah tertentu akan menimbulkan ketidak sepahaman di antara pemerintah dan masyarakat. Dampak yang terjadi adalah munculnya konflik kekerasan yang bersifat horizontal dan vertikal. Program pemantapan keamanan wilayah adalah program yang ditujukan untuk meningkatkan dan memantapkan keamanan dan ketertiban, terutama di daerah rawan seperti wilayah laut dan wilayah perbatasan serta meningkatkan kondisi dari tindak kejahatan separatisme. Oleh karena itu, kegiatan pokok yang dilakukan adalah: 1. Operasi keamanan dan penegakan hukum dalam hal penindakan awal separatisme; 2. Upaya keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan dengan daerah lain; serta 3. Pendekatan persuasif secara intensif kepada masyarakat yang rawan terhadap pengaruh separatis. Khusus dalam hubungannya dengan pencegahan dan penenggulangan separatisme di Provinsi Sulawesi Barat, data tersebut tidak tersedia mengingat Sulawesi Barat merupakan provinsi yang berada di bahagian Barat Pulau Sulawesi yang merupakan provinsi baru, hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang diresmikan tahun 2004. Jadi, sangat tidak beralasan untuk memisahkan diri dari NKRI. Dengan demikian, untuk hasil capaian pada program pencegahan dan penanggulangan separatisme di Provinsi Sulawesi Barat tidak dapat ditampilkan karena keterbatasan informasi atau belum adanya data yang dimaksud di samping itu dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2006-2011 tidak mengagendakan program pencegahan dan penanggulangan separatisme. 21

BAB VI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN GERAKAN TERORISME
Pencegahan dan penanggulangan aksi teror merupakan agenda pemerintah yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Di samping melakukan peningkatan kemampuan aparat keamanan dan peningkatan intensitas kegiatan penanggulangan terorisme, upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dilakukan melalui peran serta masyarakat. Dengan ditandai oleh situasi keamanan yang kondusif dan tidak adanya aksi teror yang berskala internasional, seperti bom Bali pada tahun 2002, bom di JW Marriot pada tahun 2003, bom di depan kedutaan besar Australia pada tahun 2004, dan bom Bali II pada tahun 2005, membuktikan agenda penanggulangan terorisme telah mencapai kemajuan yang cukup signifikan. Penangkapan para pelaku teror kelompok Abu Dujana dan orang-orang yang diduga terlibat dalam aksi teror, termasuk hukuman mati (capital punishment) bagi Amrozi, Imam Samudera dan Ali Gufron makin memperluas spektrum pengungkapan jaringan teroris nasional dan internasional yang beroperasi di Indonesia. Namun, belum tertangkapnya beberapa tokoh utama terorisme, seperti Nurdin M. Top yang memiliki keahlian dalam merekrut anggota, merupakan tantangan tersendiri bagi aparat keamanan dalam penanganan aksi terorisme. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan pencegahan dan penanggulangan terorisme diupayakan peningkatan kinerja aparat keamanan dan unsur intelijen yang semakin andal yang didukung peran serta masyarakat dalam mengantisipasi, menangani serta mencegah aksi teror. Adanya ancaman teror bom masih terus menghantui masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat di berbagai belahan dunia. Terjadinya aksi-aksi terorisme di negara-negara yang relatif maju dan kuat akhir-akhir ini dari segi pertahanan dan keamanan telah membuktikan bahwa pencegahan dan penanggulangan secara konvensional bukanlah jaminan untuk terciptanya rasa aman terhadap terorisme. Aksi-aksi teror di Indonesia diduga memiliki motif bernuasa politik, SARA atau upaya pengalihan perkara pengadilan, dan ditujukan untuk mengadu domba antar kelompok masyarakat. Indikator sosial, seperti tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, permasalahan demokrasi, atau pemahaman yang sempit terhadap keyakinan dan ideologi, patut diduga merupakan media tumbuh suburnya sel-sel terorisme di Indonesia. Terungkapnya jaringan dan pelaku aksi teror yang melibatkan kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi mengindikasikan keberhasilan tokoh-tokoh terorisme dalam merekrut anggotanya. Selanjutnya adanya indikasi para narapidana kasus teror dapat saling berinteraksi dengan tanpa hambatan, antara lain ditandai oleh kemampuan narapidana seperti almarhum Imam Samudera dan 22

kawan-kawan dalam menyebarkan faham kekerasan melalui jaringan internet dari dalam lembaga pemasyarakatan (LP). Beberapa narapidana kejahatan teror yang telah bebas juga tidak dapat dijamin kepatuhannya kepada hukum yang berlaku dan tidak melalukan kegiatan yang sama merupakan permasalahan tersendiri dalam penanggulangan terorisme. Interaksi antar-narapidana kasus teror dapat dijadikan sebagai ruang saling berbagi (sharing) kemampuan dan faham kekerasan. Di samping itu, terdapat indikasi kuat lain yang menunjukan bahwa pelaku teror, baik yang telah diproses hukum maupun yang belum tertangkap selalu berusaha bergabung dengan kelompok yang mengakar pada kelompok pelaku teror di masa Orde Baru dan Orde Lama. Kelompok yang memiliki “sel-sel tidur” (sleeping cell) cukup luas di beberapa daerah yang apabila tidak diwaspadai dapat bangkit dan berkembang menjadi besar dan berpotensi menyerang melalui pemanfaatan kelalaian pemerintah dan masyarakat. Selain permasalahan tersebut, berbagai kendala yang masih dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia, antara lain, adalah belum adanya payung hukum atau landasan hukum yang kuat bagi kegiatan operasi intelijen penanggulangan terorisme. Dalam hubungan ini masih ada pemahaman sempit dari sementara kalangan umat beragama dengan persepsi yang salah menyatakan bahwa perang melawan terorisme dinilai atau dianggap memerangi Islam. Selain itu, belum terjangkaunya upaya hukum bagi para pemimpinnya, belum adanya pembatasan aktivitas napi teroris, belum adanya pembinaan yang dapat mengubah pemikiran radikal menjadi moderat, belum adanya pengawasan/penertiban terhadap kegiatan pelatihan militer oleh sekelompok masyarakat, serta belum adanya pengaturan pengawasan terhadap penjualan bahan peledak juga merupakan kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Selama kurun waktu 2 tahun terakhir, masih terjadi serangkaian kejadian penembakan, pembunuhan, peledakan bom dan penyerangan pos polisi di daerah konflik, seperti wilayah Ambon dan Poso. Ledakan bom terbesar terjadi di Pasar Tentena, Poso pada tahun 2005, telah memakan korban jiwa yang besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tetap rawan terhadap berbagai aksi bom tersebut. Akibatnya, beberapa negara pada tahun 2005 masih memberikan Travel Warning kepada warga negaranya yang akan berkunjung ke Indonesia. Untuk mempercepat penanganan masalah terorisme ditempuh kebijakan, antara lain penyediaan payung hukum penanggulangan terorisme, upaya investigasi atas peledakan bom, baik motif, pelaku, maupun jaringan secara tuntas, pengamanan masyarakat pada umumnya, baik dalam bentuk kewaspadaan masyarakat, revitalisasi aktivitas keamanan swakarsa, maupun upaya prevensi, peningkatan pengamanan pada pusat-pusat kegiatan masyarakat, objek vital, proyek vital, dan transportasi massal yang dilakukan Polri dan TNI, dan peningkatan kerja sama internasional dalam rangka pengungkapan jaringan terorisme internasional. Penanggulangan terorisme merupakan agenda pemerintah yang dilaksanakan oleh aparat keamanan bersama dengan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah serta mengungkap pelaku, motif, dan jaringan terorisme. Selanjutnya dilakukan indakan tegas, konsisten dan objektif sesuai dengan 23

prosedur penanggulangan terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan hak azasi manusia (HAM). Dengan mengingat bahwa pelaku kejahatan teror memiliki jaringan yang bersifat lintas negara, penanggulangan kejahatan tersebut harus juga dilakukan melalui kerja sama internasioal yang mensyaratkan saling menghormati kedaulatan dan terwujudnya ketertiban dunia. Dalam rangka itu sangat diperlukan peningkatan lembaga dengan fungsi satuan antiteror yang profesional dan terpadu yang merupakan kerja sama seluruh jajaran aparat pemerintah baik Polri maupun TNI dengan mengedepankan kemitraan sejajar. Upaya preventif lainnya adalah peningkatan kemampuan profesionalisme intelijen dalam melindungi kepentingan nasional dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan termasuk dalam hal pencegahan dan penanggulangan terorisme. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi informasi, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) telah melakukan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dengan mengirimkan personil yang kompeten untuk mengikuti berbagai workshop nasional maupun internasional serta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam lingkungan lembaga atau kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri maupun penyelenggaraan Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN). Di samping itu, dalam upaya mendukung penyelenggaraan persandian dalam rangka antiterorisme dilaksanakan gelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) meliputi JKS VVIP, JKS Intern Instansi Pemerintah, JKS Antarinstansi Pemerintah, dan JKS Khusus. Dalam hubungannya dengan pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme di Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah daerah bersama masyarakat menyadari bahwa pembangunan hanya dapat berlangsung jika negara dalam keadaan aman. Untuk itu pemerintah dan masyarakat senantiasa bekerjasama menjaga untuk tetap terciptanya suasana yang kondusif, aman terkendali kendatipun tidak menjadi isu strategi dalam RPJMD tahun 2006-2011.

24

BAB VII PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA
Pertahanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara ini merupakan upaya utama untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau merupakan negara kepulauan terbesar dan memiliki wilayah yuridiksi laut yang sangat luas. Selanjutnya, secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia akan selalu memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Namun demikian, saat ini pembangunan kemampuan pertahanan relatif terabaikan sehingga mengakibatkan turunnya kemampuan pertahanan negara secara keseluruhan. Berikut ini dikemukakan beberapa aspek penting yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kemampuan pertanahan negara, di antaranya: • Belum mantapnya partisipasi masyarakat sipil (civil society) dalam pembangunan pertahanan. Kemampuan pertahanan negara yang kuat tersebut sangat bergantung pada kebijakan dan strategi pertahanan, kemampuan kekuatan inti pertahanan yaitu tenaga nasional Indonesia (TNI) dan kemampuan komponen cadangan pertahanan. Dalam era konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung saat ini, penyusunan perencanaan kebijakan dan strategi pertahahan dalam kerangka peningkatan kemampuan pertahanan negara adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan membutuhkan peranan masyarakat yang kuat dalam mewujudkannya. Di masa datang, seiring dengan perkembangan kehidupan demokrasi, dibutuhkan peningkatan kapasitas civil society untuk dapat menjalankan peran aktif sebagai bagian komponen bangsa yang turut memikul tanggung jawab peningkatan kemampuan pertahanan secara keseluruhan. • Belum komprehensifnya kebijakan dan strategi pertahanan. Selama ini kebijakan dan strategi pertahanan belum sepenuhnya bersifat komprehensif dan lebih difokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan. Potensi dukungan pertahanan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan semesta juga belum didayagunakan secara optimal sebagai akibat kebijakan dan strategi pertahanan yang relatif bersifat parsial. Selain itu, postur pertahanan yang tersedia juga belum mencukupi untuk dapat dijadikan acuan bagi pembangunan kekuatan pertahanan darat, laut, dan 25

udara yang mampu mencegah dan mengatasi ancaman secara lebih efektif. Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi pertahanan yang komprehensif selama 5 tahun mendatang, Indonesia membutuhkan kebijakan dan strategi pertahanan berupa Strategic Defense Review (SDR), strategi pertahanan raya, dan postur pertahanan sebagai dasar pembangunan kekuatan pertahanan negara. • Kurang memadainya sarana dan prasarana peningkatan profesionalisme serta rendahnya kesejahteraan anggota TNI. Permasalahan mendasar dalam meningkatkan profesionalisme anggota TNI di masa mendatang adalah fasilitas pendidikan yang kurang memadai, medan dan fasilitas latihan yang terbatas, alat instruksi dan alat penolong instruksi yang relatif kedaluwarsa, serta peralatan pendidikan dan latihan yang juga terbatas. Selain itu, masalah kesejahteraan prajurit dan belum tersiapkannya potensi dukungan pertahanan seperti rakyat terlatih dalam jumlah yang cukup merupakan permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan kemampuan pertahanan selama 5 tahun mendatang. Rendahnya kondisi dan jumlah alat utama sistem persenjataan (Alutista). Masalah terbesar yang masih dihadapi TNI sebagai kekuatan utama kemampuan pertahanan adalah jumlah peralatan pertahanan terutama Alutsista yang sangat terbatas dan kondisi peralatan pertahanan yang secara rata-rata tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi. Alutsista TNI AD masih jauh dari kondisi ketercukupan. Saat ini kemampuan pertahanan TNI AD antara lain bertumpu pada kendaraan tempur (Ranpur) berbagai jenis dengan kondisi siap hanya sekitar 60 persen dan pesawat terbang dengan kondisi siap hanya sekitar 50 persen. Kebutuhan alat komunikasi yang merupakan pendukung utama kemampuan pertahanan TNI AD juga belum dapat terpenuhi dan masih mempergunakan tekhnologi yang rawan penyadapan. • Embargo senjata oleh negara produsen utama dan rendahnya pemanfaatan industri pertahanan nasional. Selama ini upaya memodernisasi peralatan pertahanan secara bertahap terhambat oleh embargo yang dilakukan oleh beberapa negara. Kondisi ini diperparah dengan relatif rendahnya upaya pemanfaatan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan. Ketidaksesuaian kebutuhan peralatan pertahanan di satu sisi serta kemampuan tehnis dan finansial industri nasional di sisi lain merupakan salah satu penyebab ketertinggalan peralatan pertahanan dan ketergantungan terhadap negara lain. • Belum tercukupinya anggaran pertahanan secara minimal. Berbagai masalah dalam peningkatan kemampuan pertahanan selama ini disebabkan terutama oleh anggaran yang tersedia. Meskipun telah meningkat secara bertahap, rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir anggaran pertahanan yang dapat disediakan adalah sekitar 74,12 persen dari kebutuhan minimal anggaran pertahanan. Sedangkan, kebutuhan minimal anggaran pertahanan tersebut dirancang untuk mengganti penyusutan Alutsista TNI dan menutup kesenjangan antara kondisi nyata TNI saat ini dengan kebutuhan minimal personel

26

dan alat peralatan TNI seperti yang tercantum dalam TOP (Tabel Organisasi dan Personel) dan DSPP (Daftar Susunan Personel dan Peralatan). Sasaran peningkatan kemampuan pertahanan negara dalam 5 tahun mendatang adalah: 1. Tersusunnya Strategic Defense Review (SDR), Strategi Raya Pertahanan sebagai penjabaran SDR dan Postur Pertahanan Indonesia sebagai penjabaran Strategi Raya Pertahanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2. Meningkatnya profesionalisme anggota TNI baik dalam operasi militer untuk perang maupun selain perang dalam rangka menghadapi ancaman dan gangguan termasuk pencegahan serta penanggulangan separatisme; Sasaran tersebut dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Membangun TNI yang profesional yaitu dengan memodernisasi pertahanan negara dan mereposisi peran TNI dalam kehidupan sosial-politik; 2. Mengembangkan secara bertahap potensi dukungan pertahanan; 3. Meningkatkan kapabilitas lembaga perumus kebijakan, strategi dan perencanaan serta ketertiban tata kelola pertahanan. Dalam hubungannya dengan pertahanan negara, pemerintah tetap berupaya untuk menjaga dan mempertahankan keamanan negara pada umumnya dan keamanan Provinsi Sulawesi Barat pada khususnya. Sebagai Provinsi baru hal ini dilakukan karena upaya pertahanan negara menjadi tanggung jawab TNI dan ditangani secara profesional.

27

BAB VIII PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL
Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan amanat Konstitusi yang harus diperjuangkan secara konsisten. Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk mempengaruhi dan membentuk opini internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Konstelasi politik internasional yang terus mengalami perubahanperubahan yang sangat cepat menuntut Indonesia berperan dalam politik luar negeri dan kerjasama baik di tingkat regional maupun internasional. Beberapa permasalahan yang diperhadapkan dalam pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional antara lain: 1. Ketidakseimbangan hubungan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Hal ini diakibatkan pengaruh globalisasi termasuk di bidang perdagangan, keuangan dan HAM serta berbagai masalah kejahatan lintas batas seperti terorisme, pencucian uang, korupsi, penyelundupan orang dan migrasi internasional baik untuk tujuan ekonomi maupun politik, akan mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. 2. Belum tuntasnya masalah perbatasan. Indonesia masih mempunyai masalah perbatasan wilayah baik darat maupun laut dengan negara-negara tetangganya yang perlu diselesaikan melalui suatu diplomasi perbatasan dalam mengatasi berbagai masalah perbatasan dan ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan. 3. Semakin banyaknya persoalan yang dihadapi oleh warga negara Indonesaia (WNI) di luar negeri. Berbaga permasalahan yang dihadapi oleh WNI di luar negeri seperti legalitas dokumen dan pelanggaran hukum memerlukan perlindungan yang sunguh-sungguh. Upaya yang dilakukan selama ini masih jauh dari yang diharapkan seperti munculnya berbagai persoalan mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Dari beberapa permasalahan tersebut di atas, sasaran yang hendak dicapai dalam pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional adalah semakin meningkatnya peranan Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Barat pada khususnya dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia, serta pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional. Untuk itu pemerintah membuat kebijakan yaitu dengan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional termasuk dalam penyelesaian masalah-masalah perbatasan dan dalam melindungi kepentingan masyarakat Indonesia di luar negeri; Meningkatkan dukungan dan peran masyarakat internasional dan tercapainya 28

tujuan pembangunan nasional; Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri sesuai dengan undang-undang. Data dalam hubungannya dengan capaian pelaksanaan pembangunan tentang pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional pemerintah Provinsi Sulawesi Barat senantiasa berupaya membangun kerjasama dengan maksud agar para investor dapat mengambil bagian dalam pembangunan provinsi baru ini.

29

BAGIAN 3 AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRASI BAB I PENGANTAR AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRASI
Agenda pembangunan yang kedua yakni mewujudkan Indonesia yang adil dan demokrasi memiliki lima sasaran sebagai berikut. Sasaran pertama adalah meningkatkan keadilan dan penegakan hukum dengan prioritas: 1) Pembentukan sistem hukum nasional dan politik hukum; 2) Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk; dan 3) Penghormatan, pemenuhan dan penegakan atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia. Sasaran kedua adalah terjaminnya keadilan gender, dengan prioritas: peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Sasaran ketiga adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahaan daerah yang baik, dengan prioritas revitalisasi, proses desentralisai dan otonomi daerah. Sasaran keempat adalah meningkatkan pelayaan birokrasi kepada masyarakat, dengan prioritas penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwinawa. Sasaran kelima adalah terlaksananya pemilihan umum tahun 2009 dengan prioritas perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh.

30

PEMBENAHAN SISTEM HUKUM NASIONAL DAN POLITIK HUKUM
Pembenahan sistem dan politik hukum diharapkan dapat semakin mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan dan semakin terciptanya peraturan perundang-undangan yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif serta mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan; semakin terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah; semakin terwujudnya kemandirian lembaga penegak hukum terutama lembaga peradilan yang berwibawa dan bersih didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas serta semakin meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan perkara korupsi. Pelaksanaan penyuluhan hukum dan HAM yang belum secara optimal menempatkan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berorientasi pada hukum sehingga peran serta masyarakat sebagai agen peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia hanya sebagai objek semata. Penyusunan metode penyuluhan yang sifatnya dua arah telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, namun masih belum memperlihatkan hasil yang nyata di dalam masyarakat. Dengan demikian, sasaran dalam pembenahan sistem hukum nasional adalah terciptanya sistem hukum yang adil, konsisten tidak diskriminatif dan tidak bias gender agar terlaksana penegakan hukum yang tegas oleh pelayan penegak hukum yang mempunyai sumber daya manusia yang profesional di bidangnya. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat kasus pelanggaran hukum di Provinsi Sulawesi Barat yang masih tinggi dan ini cenderung memberikan gambaran masih besarnya tantangan penegakan hukum di Sulawesi Barat dikarenakan: 1) Masih kurangnya penghargaan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kelembagaan hukum, 2) Masih adanya peraturan perundang-undangan yang inkonsisten dan saling tumpang tindih dalam penerapannya. Hal ini juga sangat ditentukan oleh tidak diikutkannya pembenahan sistem hukum dan politik hukum sebagai agenda pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2006-2011.

BAB II

31

BAB III PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BERBAGAI BENTUK
Dalam rangka mewujudkan persamaan hak di depan hukum, penghapusan praktik diskriminasi terus menerus dilakukan. Namun demikian, tindakan pembedaan terhadap sekelompok orang maupun golongan masih sering terdengar dan dirasakan oleh golongan tertentu. Hak-hak warga negara masih belum dapat terjamin secara utuh, walaupun saat ini Indonesia memberlakukan asas persamaan hak di depan hukum (equality before the law) bagi semua golongan masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, sebagai suatu negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka, sepatutnya langkah untuk mendukung penghapusan diskriminasi perlu terus dilakukan dalam rangka menjamin hak-hak warga negara secara adil, namun tampaknya asas tersebut masih bersifat slogan semata dan tidak dijalankan dengan kesadaran yang penuh. Undang-undang Dasar 1945 secara tegas mengutamakan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu UUD 1945 beserta amandemennya sangat penting untuk menjadi acuan universal para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya. Perlakuan diskriminatif yang terjadi di Indonesia seringkali terjadi antara lain didasarkan pada jenis kelamin, ras, usia, golongan masyarakat ekonomi-sosial yang lemah atau masyarakat kecil/tidak mampu. Upaya penghapusan perlakuan diskriminatif berdasarkan jenis kelamin terutama terhadap perempuan telah ditunjukkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Convention of Elimination All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dinyatakan dalam konvensi tersebut bahwa praktik diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan untuk melindungi, memajukan dan untuk memenuhi hak asasi perempuan perlu untuk memasukkan prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki ke dalam sistem hukum yang ada. Salah satu bentuk pendekatannya adalah melalui penghapusan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan menetapkan peraturan baru yang melarang diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi yang terjadi dalam lingkup rumah tangga antara lain adalah mengenai kekerasan terhadap perempuan dimana hal ini jelas menunjukkan suatu prinsip ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Mengingat selama ini isu kekerasan dalam rumah tangga dianggap merupakan masalah pribadi yang tidak perlu diketahui oleh pihak luar, maka persoalan kekerasan dalam rumah tangga tidak banyak terungkap. Namun berdasarkan data yang ada pada lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam organisasi yang menangani permasalahan perempuan, tercatat yang terbanyak menjadi korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungan terdekatnya seperti suami dan yang mempunyai pertalian keluarga.

32

Untuk mencegah keberlangsungan tindakan tersebut, pada tanggal 22 September 2004 pemerintah telah mensahkan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adanya undang-undang ini diharapkan sebagai suatu langkah maju untuk menghapuskan praktik kekerasan di dalam rumah tangga serta membawa perubahan karena dikategorikan sebagai tindakan kriminal dan bukan sebagai isu pribadi yang patut disembunyikan sehingga pada akhirnya akan membantu meminimalisir adanya praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut, pada saat ini tengah dilakukan persiapan pada instansi-instansi terkait antara lain dengan kepolisian, kejaksaan dan instansi terkait lainnya sehingga diharapkan dapat terjadi hubungan yang sinergis antara beberapa instansi terkait tersebut dalam melakukan penanganan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga termasuk kekerasan terhadap perempuan. Upaya penghapusan diskriminasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diarahkan pada kebijakan untuk menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten, adil dan tidak diskriminatif. Untuk itu pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Provinsi Sulawesi Barat agar berusaha dan menikmati alam kebebasan tanpa tekanan apapun dengan tetap menghormati koridor hukum nasional yang berlaku. Dengan demikian, dalam upaya menghapus segala bentuk dikriminasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyadari membutuhkan waktu yang lama dan harus dilakukan dengan komitmen yang kuat karena berkaitan dengan cara pandang dan struktur sosial agar tercipta aparat dan sistem pelayanan publik yang adil dan dapat diterima oleh setiap warga sesuai sasaran pembangunan. Untuk itu penekanan disiplin kerja akan menjadi dasar pembentukan karakter taat hukum dan tidak bersifat diskriminatif dalam menjalankan aturan tetapi bersandar pada hukum dan aturan yang berlaku.

33

BAB IV PENGHORMATAN, PEMENUHAN DAN PENEGAKAN ATAS HUKUM DAN PENGAKUAN ATAS HAM
Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Hak asasi manusia melingkupi antara lain hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan, hak atas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 1948. Penghormatan, pengakuan dan penegakan atas hukum dan hak asasi manusia di dalam tahun 2005 mencatat serangkaian keberhasilan. Namun demikian masih diperlukan kerja keras untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai persoalan penegakan hukum dan HAM, terutama yang mempunyai kompleksitas tinggi. Penghormatan, pengakuan, dan penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi ujung tombak pembangunan hukum dalam rangka merebut kembali kepercayaan masyarakat. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk melalui UU No. 30 Tahun 2002, berjuang terus membersihkan pemerintahan dari kegiatan tidak terpuji dan merugikan negara. Satu persatu pelaku korupsi diseret kepengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Di sisi lain mahasiswa dengan kebebasan mimbarnya senantiasa menyuarakan orasi tentang oknum pelaku korupsi dan mendesak pemerintah mencopotnya agar pemerintahan bersih dari koruptor. Penghormatan, pengakuan dan penegakan atas hukum dan hak asasi manusia diarahkan pada kebijakan untuk mendorong terciptanya penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap hak asasi manusia, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dengan langkah-langkah: (1) Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia; (2) Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil; (3) Mendorong penggunaan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat; (4) Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat, agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing; (5) Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi. Penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Hak asasi tidak sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, 34

hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hak memperoleh air dan udara yang bersih, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lain-lain. Kesemuanya itu tidak hanya merupakan tugas pemerintah tetapi juga seluruh warga masyarakat untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Namun ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Program penegakan hukum dan hak asasi manusia bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bertujuan untuk melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan norma hukum, norma sosial dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selama ini data pelanggaran HAM terkait dengan kasus korupsi, kasus eksploitasi seksual komersial anak dan kasus pekerja anak belum tersedia. Pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat manurut RPJMD tahun 2006-2011 tidak mengagendakan tentang penghormatan, pemenuhan dan penegakan atas hukum dan pengakuan atas HAM, namun dalam aplikasi pemerintahan senantiasa memperhatikan batasan-batasan hak dan kewajiban agar tidak terjadi penyimpangan.

35

BAB V PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN PERAN PEREMPUAN SERTA KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pembangunan nasional selama ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, baik laki-laki maupun perempuan dan baik orang dewasa maupun anak-anak. Akan tetapi partisipasi perempuan dalam pembangunan masih rendah, hal ini disebabkan oleh adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi serta ketimpangan struktur sosial budaya masyarakat yang diwarnai penafsiran ajaran agama yang bias gender. Selain itu akses sebagaian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas juga masih terbatas. Untuk itu upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan dalam pembangunan yang dilanjutkan dengan konsep kesetaraan gender. Pencapaian pembangunan perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender pada tahun 2007, antara lain adalah disahkannya Undang-undang No. 2l Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Sementara itu, upaya peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan yang dilakukan hingga tahun 2007 sudah menunjukkan hasil yang lebih baik. Di bidang pendidikan, angka melek aksara perempuan usia l5 tahun ke atas meningkat dari tahun 2006 ke tahun 2007; dan di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan antara lain penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, fiskal moneter, dan kewenangan bidang lain) dan perubahan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang umum dijumpai di Indonesia tidak terkecuali di Provinsi Sulawesi Barat, antara lain adalah: 1) masih belum maksimalnya perlindungan bagi anak dan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi; 2) masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik; 3) masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan pemenuhan hak anak, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan; 4) masih terdapat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan, serta belum peduli anak; dan 5) masih belum efektifnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anak. Untuk itu pemerintah menetapkan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak, yaitu: 1. Meningkatnya upaya perlindungan bagi anak dan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi; 2. Meningkatnya kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, hukum dan politik; 36

3. Terintegrasinya kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan 4. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data gender dan anak, dan meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam upaya pencapaian kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak anak, terutama di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Pemenuhan hak-hak anak melalui peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, termasuk pengembangan anak usia dini; 2. Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, informasi ekonomi dan pengetahuan politik dan hukum serta peran perempuan dalam politik dan jabatan pubtik dalam rangka pencapaian kesetaraan gender; 3. Intensifikasi upaya-upaya peningkatan kepedulian serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha terhadap anti kekerasan, diskriminasi, dan perdagangan perempuan dan anak; 4. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam rangka penyempurnaan perangkat hukum bagi berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak, serta penyediaan layanan perlindungan sosial bagi perempuan dan anak; dan 5. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai kebdakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen internasional serta penyediaan data dan statistik gender dan anak.

37

BAB VII PENCAPAIAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya membangun sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang mampu mendukung pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional selama ini dicapai melalui berbagai cara yang sinergi antara pemerintah selaku pilar utama pembangunan dengan masyarakat dan dunia usaha serta stakeholder lainnya. Berbagai langkah-langkah yang ditempuh pemerintah selama ini dilakukan dalam kerangka reformasi birokrasi. Dengan telah ditetapkannya UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dan sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka fungsi pemerintah khususnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat diselenggarakan secepatnya. Dengan maksud tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6.b Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang Pembentukan Susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara selama tahun 2007 tetap diarahkan pada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan fokus pada upaya-upaya untuk melakukan pembenahan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintahan di pusat dan daerah agar lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada peningkatan kinerja instansi dan para pegawainya; meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan rofesionalitas SDM aparatur; melanjutkan pembenahan manajemen kepegawaian yang mencakup sistem remunerasi, pendataan PNS, pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja melalui penyempurnaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), dan penerapan reward and punishment; dan membentuk serta menata sistem koneksi (inter-phase) tahap awal Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi antar instansi, termasuk perpajakan, kepegawaian (PNS), catatan sipil, dan pelayanan kependudukan lainnya. Untuk itu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Badan Kepegawaian daerah mempunyai tugas pokok “melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 38

kebijakan di bidang kepegawaian daerah.” Selanjutnya, untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Barat; 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah; 3. Pembinaan dalam pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah. Dalam upaya keperbaikan iklim ketenaga kerjaan, Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Barat menggambarkan dalam visinya yaitu: “Terwujudkan pengawai negeri sipil daerah yang profesional, disiplin dan sejahtera”. Visi tersebut menjadi puncak sasaran ideal yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi yang merupakan jawaban untuk apa organisasi dibentuk, dalam hal ini misi Badan Kepegawaian Daerah adalah: 1. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. 2. Perencanaan dan pengembangan pegawai daerah. 3. Menerapkam disiplin aparatur sesuai peraturan perundangan. 4. Meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil daerah (PNSD). 5. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur melalui Diklat Struktural, Fungsional dan Diklat Teknis. 6. Meningkatkan kesejahteraan PNSD. 7. Mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai standar pelayanan prima 8. Mewujudkan pelayanan administrasi yang tepat yang didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat. 9. Mewujudkan pelayanan prima dalam penyelengaraan urusan rumah tangga Badan Kepegawaian Daerah. 10. Meningkatkan sarana dan prasarana. Dari kondisi internal dan eksternal organisasi dan memperhatikan kebutuhan stakeholders, akan diketahui kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan tantangan (threats) yang dihadapi, sehingga pada akhirnya akan diketahui pula faktor-faktor penentu keberhasilan organisasi dalam pencapaian terhadap lingkungan yang telah ditetapkan, yaitu: Lingkungan Internal: 1. Kekuatan (Strength) a. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. c. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

39

d. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. e. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. f. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki motivasi dan semangat kerja yang tinggi. g. Adanya dukungan dari pemimpin dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. h. Adanya kemauan dan semangat belajar aparat di lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 2. Kelemahan (Weakness) a. Kurangnya tenaga analisis di bidang kepegawaian. b. Dilihat dari kuantitas jumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah belum memadai. c. Kurang memadainya ruang kantor yang kondusif dalam pelaksanaan tugas. d. Kurangnya fasilitas yang dapat mendukung kelancaran informasi kepegawaian. Lingkungan Eksternal: 1. Peluang (Opportunity) a. Dukungan Gubernur Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas. b. Adanya sistem aplikasi kepegawaian dengan standarisasi yang dikeluarkan oleh BKN. c. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. d. Terbinanya hubungan fungsional yang baik dengan BKN Regional Wilayah IV Makassar dan Badan Diklat Depdagri. e. Meningkatnya kepercayaan pegawai terhadap peraturan pemerintah dan pembangunan di Bidang Kepegawaian. f. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait baik secara horisontal maupun vertikal.

2. Tantangan (Threats) a. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah. b. Adanya tuntutan akan peningkatan layanan secara prima dari aparatur. c. Semakin bertambahnya beban kerja sehubungan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. d. Rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai.

40

Merujuk pada tujuan strategis yang ada kemudian ditetapkan sasaran strategis dan selanjutnya ditetapkan langkah-langkah penetapan kebijakan sebagai berikut: TUJUAN Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian secara maksimal, untuk mendukung pembinaan karir melalui upaya peningkatan prestasi kerja, disiplin dan kesejahteraan PNS SASARAN 1. Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian secara maksimal. 2. Terciptanya pembinaan karier melalui pembinaan dan pengendalian mutasi secara profesional. 3. Terciptanya kesejahteraan pegawai dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Terwujudnya sistem informasi manajemen kepegawaian yang handal. KEBIJAKAN Pelayanan administrasi kepegawaian secara profesional Peningkatan pembinaan bagi PNS berbasis prestasi kerja dan sistem karir. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Menyediakan informasi PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS Mewujudkan kompetensi aparatur daerah melalui penyelenggaraan rekruitmen yang berkualitas Meningkatnya disiplin aparat dalam melaksanakan tugas Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor

Ketersediaan Sistem Manajemen Kepegawaian Daerah (SIMPEG) secara akurat, tepat dan cepat.

Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi melalui penyelenggaraan rekruitmen CPNS Terciptanya disiplin aparat yang lebih maksimal dalam melaksanakan tugas Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seharihari

Menyelenggarakan rekruitment pegawai sesuai dengan kebutuhan

Peningkatan disiplin pegawai Provinsi Sulawesi Barat Peningkatan kinerja pegawai Provinsi Sulawesi Barat.

Secara keseluruhan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan teknis administrasi umum di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dengan baik dan proporsional yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran. Hal ini terlihat dari pemenuhan indikator kinerja dari setiap program kerja yang ditetapkan dengan memperhatikan masing-masing sasaran. Dengan demikian, capaian kinerja masing-masing sasaran strategis sebagai upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan diuraikan sebagai berikut:

41

1. Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian secara maksimal. Dalam memaksimalkan kualitas pelayanan yang diberikan Badan Kepegawaian Daerah maka perlu diidentifikasikan kebutuhan pegawai, dalam hal ini sasarannya adalah kebutuhan pelayanan administrasi kepegawaian terhadap PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pelayanan secara maksimal adalah pelayanan prima, dalam arti pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan. Pelayanan yang diberikan mengandung kesederhanaan, keterbukaan, kejelasan dan ketepatan waktu dalam rangka proses penyelesaian administrasi kepegawaian bagi seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Rencana Kinerja Tahun 2007. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat secara periode telah melaksanakan usul kenaikan pangkat (UKP), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002. Periode kenaikan pangkat yaitu April dan Oktober dalam setiap tahunnya. Indikator kinerja lainnya yang mendukung pencapaian sasaran adalah jumlah pegawai yang menerima SK kenaikan pangkat dalam tahun 2007. Realisasi yang ada yaitu, sebanyak 176 orang yang menerima SK kenaikan pangkat yang terdiri dari kenaikan pangkat reguler sebanyak 176 orang dan khusus untuk kenaikan pangkat dengan penyesuaian masa kerja tidak ada disebabkan provinsi ini baru terbentuk, dengan rincian sebagaimana tersebut pada tabel 2 berikut: Pencapaian yang diperoleh sebesar 72,43 %, walaupun menunjukkan pengelolaan proses kenaikan pangkat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat mulai dari usul penetapan kenaikan pangkat sampai dengan penetapan surat keputusan belum maksimal disebabkan berkas dari pegawai yang diusul banyak yang kurang namun sebahagian besar dari berkas tersebut dapat diselesaikan. Indikator kedua untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran adalah jumlah pegawai yang menerima Karpeg. Pencapaian indikator kinerja sebesar 96,67 % disebabkan terdapat satu berkas pengusulan karpeg yang belum lengkap datanya sehingga hal ini menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja kurang maksimal. Indikator ketiga untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran adalah jumlah pegawai yang menerima SK Pensiun. Dari target 21 orang yang menerima SK Pensiun dalam tahun 2007 terdapat beberapa orang yang belum terealisasi, artinya pencapaian yang diperoleh untuk indikator ini sebesar 66,67%. Pencapaian indikator ini 100 %, artinya dari 10 set laporan yang ditargetkan akan dapat terpenuhi sebagai media pertanggungjawaban kinerja bagi Badan Kepegawaian Daerah serta peningkatan kinerja bagi seluruh bidang pada Badan Kepegawaian Daerah. 42

Secara kumulatif sasaran terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian belum tercapai secara maksimal, namun bukan berarti bahwa penyelesaian administrasi kepegawaian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sebagai upaya Badan Kepegawaian Daerah yang baru terbentuk dalam memenuhi serta menunjang administrasi kepegawaian bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka menunjang kinerja PNS secara maksimal. 2. Terciptanya pembinaan karier melalui pembinaan dan pengendalian mutasi secara profesional. Salah satu tugas dari Badan Kepegawaian Daerah adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengadaan, pengangkatan, penempatan serta mutasi pegawai dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Mengacu kepada tugas pokok itulah salah satu sasaran yang ditetapkan adalah terciptanya pembinaan pengendalian mutasi secara profesional. Pencapaian indikator jumlah terlaksananya kegiatan BAPERJAKAT diukur dari kelancaran fungsi Baperjakat dan tingkat profesionalitas pelaksanaan dan pengendalian mutasi. Baperjakat adalah suatu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk memberikan penilaian kelayakan bagi peningkatan karir PNS baik dalam bentuk pengisian jabatan, maupun dalam memberikan pertimbangan mutasi kenaikan pangkat. Tingkat profesionalitas ditentukan berdasarkan kelayakan pegawai yang akan dikembangkan sesuai dengan kompetensi dan peraturan yang berlaku. Pencapaian indikator kinerja ini belum maksimal yang disebabkan karena Provinsi Sulawesi Barat baru terbentuk sehingga jumlah pegawai yang ada masih kurang dibandingkan dengan jabatan yang ada namun dalam melakukan kompetensi untuk mengisi jabatan tertentu sudah dapat digunakan untuk melaksanakan indikator kedua dalam mendukung pencapaian sasaran terlaksananya pembinaan dan pengendalian mutasi secara profesional yaitu jumlah pegawai yang mengisi jabatan sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Indikator jumlah pegawai yang mengisi jabatan sesuai kompetensi yang dibutuhkan merupakan target kinerja pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pelantikan dilaksanakan untuk mengisi jabatan yang kosong. 3. Terciptanya kesejahteraan pegawai dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya Salah satu tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam mencapai sasaran yang diinginkan adalah peningkatan kesejahteraan pegawai, dalam hal ini melalui pemberian penghargaan satya lencana karya satya dan pengelolaan serta pemberian Taspen bagi pegawai dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya.

43

No 1.

Indikator Kinerja Jumlah PNS yang ditetapkan untuk menerima penghargaan satya lencana karya satya Jumlah PNS Provinsi Sulawesi Barat yang menerima TASPEN

Satuan Orang

Target 124

Realisasi 124

Capaian (%) 100

2.

Orang

159

159

100

Pemberian penghargaan satya lencana karya satya diharapkan dapat memberikan motivasi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk dapat bekerja lebih baik. Penghargaan Satya lencana karya satya, diberikan kepada pegawai yang telah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Pencapaian yang diperoleh sebesar 100 % menunjukkan bahwa telah maksimalnya pencapaian yang diperoleh. Hal ini terlihat dari 124 pegawai yang diusulkan untuk menerima satya lencana karya satya semua dapat menerima penghargaan. Indikator kedua untuk mendukung tercapainya sasaran adalah dilihat dari jumlah pegawai yang menerima Taspen. Usul pembuatan Taspen diperuntukkan bagi pegawai baru, yaitu CPNS yang baru lulus tahun sebelumnya sementara CPNS yang lulus formasi 2007 belum diusul disebabkan penerimaan SK CPNS-nya baru dilakukan pada tahun 2008. Pencapaian indikator kinerja ini sudah maksimal. 4. Terwujudnya sistem informasi manajemen kepegawaian yang handal. Salah satu faktor yang menjadi penentu keberhasilan pengelolaan kepegawaian yang efektif adalah tersedianya sistem informasi kepegawaian yang handal, valid dan akurat. Hasil akhir dari sasaran ini adalah dapat dihasilkan berbagai output laporan yang berguna untuk kepentingan manajerial, sehingga pengambilan keputusan dapat lebih cepat, valid dan akurat. 5. Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi melalui penyelenggaraan rekruitmen CPNS Dalam rangka memenuhi kompetensi yang diperlukan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah telah mengadakan rekrutmen/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan penyusunan formasi merujuk pada analisis kebutuhan dan jabatan yang ada. Indikator Kinerja dari sasaran terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi melalui rekrutmen CPNS menunjukkan bahwa jumlah CPNS yang mengisi formasi yang disediakan adalah target 110 orang dan realisasi sebanyak 109 atau capaian 99,1 %. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat juga telah melaksanakan seleksi penerimaan CPNS yang dilakukan secara serentak mengikuti kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara. Data dari Dinas 44

Ketenaga Kerjaan Provinsi Sulawesi Barat menggambarkan tentang angkatan kerja dan usia kerja sebagai berikut: Tabel VII.1 . Jumlah Angkatan Kerja dan Usia Kerja di Provinsi Sulawesi Barat

ANGKATAN KERJA DAN USIA KERJA
NO KABUPATEN
BEKERJA PERTANIAN INDUSTRI 7,743 12,870 2,193 6,394 2,491 JASA 29,964 42,069 11,397 23,371 11,227 BELUM BEKERJA 6,610 8,911 3,990 2,942 3,181 JUMLAH ANGKATAN KERJA 64,298 135,923 77,780 100,202 66,660 JUMLAH USIA KERJA 123,493 226,212 113,614 164,577 93,529

1 2 3 4 5

MAJENE POLEWALI MANDAR MAMASA MAMUJU MAMUJU UTARA JUMLAH THN 2007

26,591 80,984 64,190 70,437 52,942

295,144

31,691

118,028

25,634 53,215

444,863 391,109

721,425 667,671

JUMLAH THN 2006 Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2008

Dari tabel di atas jumlah pengangguran (belum bekerja) relatif lebih rendah dari tahun sebelumnya, terjadi penurunan serbesar 27.581 orang (51,83%) dari jumlah sebelumnya sebesar 53.215 orang pengangguran. Adapun jumlah tenaga kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat cenderung mengalami peningkatan yaitu sebanyak (13,74%) atau sebanyak 2.550 orang. Sedangkan usia kerja meningkat sebesar 8,05 %.. Iklim ketenagakerjaan yang sehat dan kondusif sangat penting sebagai salah satu sarana untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja formal membuat mereka terpaksa memilih masuk pada lapangan kerja informal. Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah melalui agenda pembangunan jangka menengah nasional menciptakan kesempatan kerja. Selanjutnya pada kegiatan seleksi penerimaan CPNS dilaksanakan melalui dua jalur yaitu jalur seleksi dari peserta umum dan jalur dari peserta honorer. Yang dikelompokkan dalam 2 (dua) tenaga kebutuhan yaitu tenaga kesehatan dan tenaga teknis namun khusus jalur honorer untuk formasi 2006 masih bermasalah disebabkan tidak adanya kesamaan persepsi data antara pemerintah provinsi dengan pusat. Untuk penerimaan CPNS jalur umum menunjukkan hasil kelulusan sebagai berikut:

45

Tabel VII.2. CPNS Provinsi Sulawesi Barat Yang Lolos Seleksi Melalui Jalur Umum No 1 2 Jenis Tenaga Tenaga Kesehatan Tenaga Teknis Total Golongan Ruang III b 11 11 III a 11 55 66 II c 22 10 32 Total 44 65 109

Sumber: Data Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat, 2008 Melihat pencapaian sasaran sebesar 99,1 % menunjukkan belum maksimalnya pencapaian yang diperoleh namun demikian angka tersebut dapat dikatakan maksimal karena dari 110 formasi yang diberikan sebesar 109 yang terisi sementara 1 formasi tidak ada pendaftarnya. Selanjutnya dalam hal peningkatan produktivitas kinerja pegawai, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara kelembagaan mengadakan penilaian tingkat kedisiplinan pegawai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan harus diberlakukan bagi setiap pegawai. Indikator kinerja dari sasaran terciptanya disiplin aparat yang lebih maksimal dalam melaksanakan tugas menunjukkan pencapaian yang diperoleh sebesar 40 % dan 38 %. Walaupun datanya menunjukkan tingkat capaian yang rendah tidak berarti tingkat kehadiran pegawai di Provinsi Sulawesi Barat rendah disebabkan karena absen setiap SKPD yang seharusnya disetor ke Badan Kepegawaian Daerah tidak seluruhnya masuk sehingga penilaian tingkat kehadiran tidak maksimal dilakukan. Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa antara lain dengan pelaksanaan reformasi birokrasi telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam kerangka pembangunan. Disadari bahwa meskipun telah dilakukan berbagai perbaikan dalam tubuh birokrasi pemerintah, namun di kalangan publik masih terdapat berbagai persepsi negatif terhadap birokrasi pemerintah, seperti tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi, tidak kreatif dan produktif serta berbagai kritikan lainnya. Kondisi ini mencerminkan masih perlunya perbaikan dalam pengelolaan manajemen pemerintahan. Dengan demikian, reformasi birokrasi masih menjadi prioritas pembangunan daerah yang harus terus dilaksanakan secara komprehensif, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan bidang penyelenggaraan negara diprioritaskan untuk melanjutkan dan meningkatkan tahapan yang sudah dicapai sebelumnya, serta melakukan penajaman dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah guna percepatan dan penajaman pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain difokuskan kepada upaya-upaya: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 2. Mendorong terbentuknya sistem pelayanan terpadu;

46

3. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah di dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM) antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan; 4. Menyempurnakan sistem koneksi (inter-phase) Nomor Induk Kependudukan yang terintegrasi antar instansi yang terkait; 5. Melakukan penyempurnaan sistem remunerasi PNS yang adil, layak dan dapat mendorong peningkatan kinerja; 6. Menerapkan sistem penilaian kinerja PNS, untuk menggantikan DP3 yang tidak akuntabel; 7. Menetapkan sistem manajemen kinerja untuk instansi pemerintah; 8. Melanjutkan upaya penataan kelembagaan quasi birokrasi atau lembaga non struktural dan kelembagaan birokrasi. Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan birokrasi pemerintah daerah mampu berperan sebagai pilar kekuatan pemerintahan dan pembangunan di segala bidang. Namun demikian disadari pula, bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi masih akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tantangan.

47

BAB VIII PERWUJUDAN LEMBAGA DEMOKRASI YANG MAKIN KOKOH
Proses demokratisasi dapat dikatakan telah berjalan pada jalur dan arah yang benar yang ditunjukkan dengan adanya transformasi menuju ke arah demokratisasi kehidupan sosial politik Indonesia. Pada tatanan masyarakat dan negara beberapa masalah yang masih perlu diperhatikan adalah reformasi konstitusi yang masih menyisakan persoalan; optimalisasi peran dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi yang ada; menyempurnakan dan melengkapi peraturan perundangan mengenai otonomi daerah; menyelesaikan persoalan-persoalan pelembagaan bidang pertahanan keamanan. Perubahan struktur dan substansi UUD 1945, serta disahkannya berbagai peraturan perundangan yang ada telah memberikan koridor hukum bagi pelaksanaan peran dan fungsi kelembagaan politik yang ada. Reformasi lebih lanjut atas konstitusi dan peraturan perundangan yang sudah ada diharapkan dapat meletakkan secara lebih tepat dan kokoh berbagai peran dan fungsi lembaga-lembaga yang sudah ada. Masyarakat perlu mendapatkan ruang kebebasan yang lebih besar, sehingga pada saatnya nanti akan memiliki dinamikanya tersendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berada di dalam domain kemasyarakatan secara lebih otonom dan independen, dengan kekayaan inovasi dan kreasinya sendiri. Adapun sasaran yang akan dicapai pada perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh adalah terpeliharanya momentum awal konsulidasi demokrasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berpedoman pada peraturan Gubernur Sulawesi Barat dalam penataan pegawai untuk menjalankan tupoksi dengan memperhatikan latar belakang pendidikannya. Lebih daripada itu dalam hal mengacu kepada proses analisis dan klasifikasi jabatan serta melakukan tes kompotensi, bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Hal tersebut dimaksudkan agar nantinya para PNS dapat menduduki jabatan sudah sesuai dengan disiplin ilmu dan pengalaman serta keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan suatu jabatan. Sejalan dengan itu bahwa permasalahan yang dihadapi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah terbatasnya kuantitas SDM. Dalam kondsi demikian efektifitas lembaga pemerintah dalam menjalankan misi dan memenuhi visinya memerlukan akselerasi. Sasaran Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh adalah terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk melalui upaya-upaya: 1. Terlaksananya peran dan fungsi lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan sesuai Konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku; 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik; 48

3. Terlaksananya pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil. Selanjutnya arah kebijakan dari perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh akan ditempuh melalui kebijakan: 1. Mewujudkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh dengan mempertegas tugas, wewenang dan tanggungjawab dari seluruh kelembagaan negara/pemerintahan yang berdasarkan mekanisme checks and balances; 2. Memperkuat tatanan masyarakat sipil (civil society); 3. Mewujudkan pelembagaan dan mendorong berjalannya rekonsiliasi nasional berserta segala kelengkapan kelembagaannya; 4. Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; serta 5. Menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat. Adapun program pembangunan yang mendukung arah kebijakan tersebut di atas adalah: 1. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelembagaan fungsi-fungsi dan hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang kokoh dan optimal. Kegiatan pokok: 1. Perumusan standar dan parameter politik terkait dengan hubungan checks and balances di antara lembaga-lembaga penyelenggara negara; 2. Peningkatan kemampuan lembaga eksekutif yang profesional dan netral; 3. Perumusan kerangka politik yang lebih jelas mengenai kewenangan dan tanggungjawab antara pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah; 4. Fasilitasi perumusan yang lebih menyeluruh terhadap semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan pertahanan keamanan negara untuk mendorong profesionalisme POLRI/TNI dan menjaga netralitas politik kedua lembaga tersebut; 5. Fasilitasi peningkatan fungsi dan peran lembaga legislatif DPR, DPD dan DPRD; 6. Promosi dan sosialisasi pentingnya independensi, kapasitas dan integritas lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai upaya memperkuat wibawa dan kepastian konstitusional dalam proses penyelenggaraan negara; 7. Pelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; serta 8. Fasilitasi pemberdayaan partai politik dan masyarakat sipil yang otonom dan independen, serta yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan publik..

49

2. Program Perbaikan Proses Politik Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum dan uji kelayakan publik serta pelembagaan perumusan kebijakan publik. Kegiatan pokok: 1. Perumusan standar dan parameter penyelenggaraan debat publik yang berkualitas bagi calon pemimpin nasional. Pola-pola perdebatan antara calon presiden yang sudah dilaksanakan oleh negaranegara demokrasi maju dapat dijadikan acuan untuk menguji integritas dan visi kepemimpinan para calon; 2. Perumusan standar dan parameter uji kelayakan untuk merekrut pejabat politik dan pejabat publik. Metode uji kelayakan yang sudah berjalan selama ini di DPR perlu diperluas jangkauannya ke berbagai tingkat dan diperbaiki kualitasnya, serta adanya penilaian masyarakat umum yang terbuka; 3. Perwujudan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya memelihara dan meningkatkan komunikasi politik yang sehat, bebas dan efektif. Wacana komunikasi yang sehat berhubungan dengan terbukanya arus informasi media massa serta keterbukaan sumber-sumber informasi lainnya; 4. Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu 2009 yang jauh lebih berkualitas, demokratis, jujur dan adil; serta 5. Pengembangan mekanisme konsultasi publik sebagai sarana dalam proses penyusunan kebijakan. 3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran pers dan media massa dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara bebas, transparan dan bertanggung jawab. Kegiatan pokok: 1. Fasilitasi review atas aspek-aspek politik terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan pers dan media massa; serta 2. Pengkajian dan penelitian yang relevan dalam rangka pengembangan informasi dan komunikasi.

50

BAGIAN 4 AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAB I PENGANTAR AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Agenda pembangunan nasional yang ketiga yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memiliki lima sasaran sebagai berikut. Sasaran pertama adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009, serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga, dengan prioritas: 1) Penanggulangan kemiskinan; 2) Peningkatan investasi dan eksport non migas; 3) Peningkatan daya saing industri manufaktur; 4) Revitalisasi pertanian; 5) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); 6) Peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 7) Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS); 8) Perbaikan iklim ketenagakerjaan; dan 9) Pemantapan stabilitas ekonomi makro. Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah, dengan prioritas: 1) Pembangunan pedesaan; 2) Pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah. Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang sehat menyeluruh, dengan prioritas: 1) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas; 2) Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas; 3) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial; 4) Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga; 5) Peningkatan kualitas kehidupan beragama. Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutaman (main streaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan, dengan prioritas: Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Mutu Lingkungan Hidup. Sasaran kelima adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai saana penunjang pembangunan, dengan prioritas: Percepatan Pembangunan Infrastruktur, peningkatan aksesibilitas kejasa pelayanan dan peningkatan kapasitas, kualitas dan jangkauan pelayanan. Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Sulawesi Barat dituangkan ke dalam RPJMD yang intinya memuat sebagian besar sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana telah menjadi agenda pembangunan nasional. Untuk mengetahui lebih jelas upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat berdasarkan pembidangan berikut.

51

BAB II PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan adalah kondisi dimana sesorang atau kelompok orang laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal-hal untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik perempuan maupun laki-laki. Permasalahan kemiskinan akan terlihat sangat kompleks jika dilihat dari sudut pemenuhan hakhak dasarnya, kependudukan, ketidakadilan dan kesetaraan gender. Beberapa permasalahan kemiskinan seperti: 1) Kagagalan pemenuhan Hak Dasar. Terbatasnya kemampuan sehingga pemenuhan kebutuhan gizi yang layak menjadi persoalan bagi masyarakat miskin. 2) Rendahnya mutu layanan kesehatan. Rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan rendahnya mutu layanan kesehatan. 3) Rendahnya mutu layanan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangan miskin. Upaya pembangunan pendidikan secara signifikan telah memperbaiki tingkat pendidikan, namun belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Dari serangkaian permasalahan itu, maka beberapa langkah sebagai sasaran kerja menjadi solusinya, seperti: 1) Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan; 2) Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau; 3) Terpenuhinya pelayanan kesehatan secara kualitas dan kuantitas; 4) Tersedianya kualitas pelayanan pendidikan dasar yang merata; dan 5) Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha. Dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan diangkat indikator keberhasilan yang meliputi: berkurangnya jumlah orang miskin dan terjadinya perbaikan aksesibilitas rumah tangga miskin dalam memenuhi hak-hak dasarnya secara berkelanjutan yang pada kenyataannya hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kebijakan ini di Sulawesi Barat adalah jumlah penduduk miskin sebanyak 205.200 jiwa

52

(tahun 2006) dan terjadi penurunan di tahun 2007 menjadi 190.000 jiwa. Data ini tersebar pada 5 Kabupaten yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel II. 1. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2007 Penduduk Miskin Tahun 2006 Majene Polman Mamasa Mamuju Mamuju Utara Jumlah Sumber: BPS Sulawesi Barat, Hasil Susenas 2008 1 2 3 4 5 30.900 98.100 31.400 33.900 10.900 205.200 Tahun 2007 28.600 90.800 29.100 31.400 10.100 190.000

No.

Kabupaten

Data dalam tabel tersebut di atas, memberikan indikasi bahwa kinerja atau pencapaian hasil pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan belum optimal kendatipun pergerakan penurunannya terlihat ada sebesar 7,14 %, Namun bergerak sangat lambat. Jika diklasifikasilan jumlah penduduk miskin pada dua komponen yaitu miskin makanan dan miskin non makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan), maka presentase miskin makanan lebih besar (82 %) dari pada miskin non makanan (18 %) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II. 2. Komponen Garis Kemiskinan Menurut Wilayah WILAYAH KOTA DESA TOTAL Sumber: data BPS Sulawesi Barat, 2008 KET : GMK : Garis Kemiskinan Makanan GKBM : Garis Kemiskinan Bukan Makanan Tabel di atas menjelaskan bahwa garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori perkapita perhari. Paket komoditi 53 % GMK 80.54 83.63 82.00 % GMBK 19.46 16.37 18.00 % TOTAL 100 100 100

kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 53 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur,susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan dan lain-lain). Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan, paket komiditi kebutuhan dasar non makanan diwakili 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Persentase pada tabel menunjukkan GKM lebih tinggi (82 %) dibandingkan GKBM yang hanya 18%. Hal ini berarti perbaikan martabat orang dan rumah tangga miskin melalui peningkatan akses untuk memenuhi hak dasar atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan dan sanitasi air bersih, tanah, dan partisipasi dalam pembangunan, masih perlu terus ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan agenda RPJMD Sulawesi Barat dimana langkah dalam penanggulangan kemiskinan yaitu pemenuhan hakhak dasar masyarakat miskin secara bertahap terutama pada hak atas pangan dilakukan melalui penyediaan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perumahan melalui penyediaan rumah layak huni dan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di samping itu, pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil dan terisolir untuk mendukung pemenuhan hak dasar dan mengurangi kesenjangan melalui percepatan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil dan terisolir.

54

BAB III PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR NON MIGAS
Salah dua faktor penting yang berperanan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor. Untuk itu pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya membenahi iklim investasi dan meningkakan produk ekspor agar pertumbuhan investasi dan ekspor dapat lebih baik dan lebih besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sulawesi Barat merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam dimana komoditas perkebunan menjadi unggulan. Dilihat dari jumlah produksi dan prospek pengembangannya meliputi komoditas kakao, jambu mente, kelapa dalam, kelapa sawit, kelapa hibrida dan kopi arabika. Komoditas ini merupakan prioritas untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Namun khusus minyak kelapa sawit yang pada tahun 2007 ini telah diekspor sebanyak 25.770 ton. Kelapa sawit adalah salah satu hasil perkebunan yang merupakan sinerji antara perusahaan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat menghasilkan primadona ekspor. Di tengah perekonomian dunia yang melambat dan tingginya harga minyak dunia, pada tahun 2007 perekonomian Indonesia tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun perkembangan ini cukup menggembirakan namun belum memberikan kemudahan berusaha bagi investor. Hal ini merupakan beban tugas Badan Promosi Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok “Meleksanakan sebagian tugas pokok badan koordinasi penanaman modal BKPM pusat, dan membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi dalam lingkup promosi dan penanaman modal daerah”, dengan tugasnya dan fungsinya antara lain: a. Pembinaan teknis dibidang penanaman modal lintas kabupaten b. Melaksanakan kerjasama dalam bidang penanaman modal dengan kabupaten c. Melaksanakan promosi potensi dan peluang inverstasi daerah. d. Memberikan bimbingan dan pembinaan kemitraan usaha bagi penanaman modal. e. Melaksanakan kerjasama dengan asosiasi dunia usaha. f. Melaksanakan kerjasama dengan BKPM pusat dan BKPMD provinsi lain serta kabupaten untuk promosi. g. Mengawasi dan mengendalikan pelaksaan penanaman modal daerah. h. Menyelenggarakan sistem informasi di bibang penanaman modal di daerah. Salah satu kontribusi yang dapat diberikan oleh BKPMD adalah ikut mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional melalui stimulasi peningkatan sektor riil yang berkaitan dengan penanaman modal. Diharapkan dengan bergulirnya kegiatan promosi dan penanaman modal, kegiatan riil perekonomian seperti industri transportasi, industri hotel dan akomodasi, industri restoran dan makanan, serta industri kerajinan rakyat di Provinsi Sulawesi Barat dapat mulai berputar secara cepat. Dengan 55

demikian, dari gambaran singkat tersebut jelas terlihat peran BKPMD dalam pembangunan lintas sektor nasional. Hal ini merupakan implementasi Renstra tahun 2006-2011. Berbagai kajian yang telah dilakukan hasilnya dapat membantu memecahkan masalah dan memberikan solusi dengan pendekatan berdasar. Sektor pembangunan bidang promosi dan penanaman modal tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga tergantung pada pembangunan pada sektor-sektor lain yang terkait. Setidaknya, agar pembangunan sektor investasi memiliki iklim yang kondusif, sektor-sektor ekonomi dan penunjang seperti perhubungan, keamanan, keselamatan, imigrasi, bea dan cukai, karantina dan unsur-unsur terkait dalam masyarakat lainnya harus turut juga memberikan dukungannya. Guna menghadapi tantangan ke depan tersebut, BPPMD Provinsi Sulawesi Barat mempunyai visi: Terwujudnya Provinsi Sulawesi Barat sebagai Provinsi Tujuan Inverstasi yang Menarik. Dalam mewujudkan visi tersebut BPPMD Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan misi sebagai berikut: 1. Mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif 2. Menciptakan promosi dan kerjasama penanaman modal 3. Meningkatkan pelayanan, fasilitas dan advokasi pelaksanaan penanaman modal 4. Meningkatkan peran kelembagaan dan sistim informasi penanaman modal. Untuk menanggapi pemahaman bahwa masih kurangnya minat investor asing ke Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Barat pada khususnya disebabkan oleh berbagai kendala, yang pada akhirnya menghambat usaha para investor atau menyebabkan pemindahan usaha ke negara lain. Masalah-masalah yang dihadapi, antara lain, adalah: 1) rendahnya kepastian hukum, antara lain tercermin dari tertundanya penyelesaian Undang-undang Penanaman Modal; 2) prosedur perijinan dan tata cara pelayanan yang birokratis, lama dan mahal; 3) rendahnya insentif investasi yang diberikan; 4) belum meratanya infrastruktur dan rusaknya sejumlah infrastruktur di daerah telah menghambat kelancaran ekspedisi dan distribusi orang, barang dan permodalan bagi kegiatan investasi; 5) iklim ketenagakerjaan yang kurang kondusif untuk mendukung kegiatan investasi yang meliputi kualitas sampai dengan upah buruh, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui BPPMD mengaktualisasikan misi yang telah disusun dengan memformulasikan misi dengan tujuan stratejik sebagai berikut: 1. Mewujudkan SDM aparatur yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada calon investor secara optimal. 2. Memberikan kemudahan perijinan kepada calon investor. 3. Menyediakan informasi potensi sumber daya dan peluang pengusaha lokal dan asing. 4. Meningkatkan minat investasi dalam negeri dan luar negeri. 5. Meningkatkan kesepakatan kerjasama di bidang penaanaman modal yang mengakomodasikan kepentingan nasional. 6. Mewujudkan peningkatan realisasi investasi.

56

Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menegakkan kedisiplinan personil 2. Meningkatkan kinerja aparatur dan tertib administrasi 3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya melalui pendidikan dan pelatihan 4. Meningkatkan kesadaran sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. 5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait 6. Menyusun perencanaan kerja yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Adapun kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas dalam kaitannya dengan rencana srategis (RENSTRA) BPPMD Provinsi Sulawesi Barat adalah: 1. Pengembangan potensi sumber daya aparatur. 2. peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, instansi terkait, dan pengusaha lokal. 3. Pemantauan fasilitas penantauan penanaman modal sesuai peraturan yang berlaku. 4. Peningkatan kualitas informasi promosi inverstasi. 5. Mengoptimalkan kinerja BPPMD. 6. Memaksilmalkan pemanfaatan dana 7. Mengusulkan dana tambahan Berdasarkan rambu-rambu di atas disajikan data bahwa nilai ekspor Provinsi Sulawesi Barat masih meningkat walaupun dalam kondisi perekonomian dunia yang cenderung melambat menurut data BPS. Pada tahun 2007 nilai ekspor minyak kelapa sawit sebanyak 25.770 ton. Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel III.1. Volume Ekspor Minyak Kelapa Sawit di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BULAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

VOLUME EKSPOR 2006 450 760 380 0 0 5,001 9,700 5,500 6,000 5,000 8,200 5,763 46,754 2007 0 0 0 8,800 4,000 0 3,300 3,700 0 0 0 5,970 25,770 57

J U M L A H Sumber: Daerah Dalam Angka Provinsi Sulawesi Barat, 2008

Dari tabel di atas terlihat jelas adanya penurunan volume ekspor miinyak kelapa sawit dari tahun 2006 ke tahun 2007 sebesar 20.984 ton atau sekitar 44,88 %. Hasil perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan komoditi ekspor hanya ditemukan pada dua kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara. Secara empirik, peningkatan ekspor komoditi minyak kelapa sawit akan senantiasa mendorong peningkatan penerimaan pemerintah yang sekaligus berarti sebagai sumber investasi pemerintah, baik pusat maupun daerah seperti tercermin dalam APBN dan APBD yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bila investasi pemerintah tersebut dialokasikan secara tepat maka akan menjadi faktor utama penyebab utama berkembangnya investasi swasta dan masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Investasi pemerintah, swasta dan masyarakat yang diuraikan sebelumnya, secara keseluruhan berdampak positif pada perkembangan ekonomi wilayah. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yang berasal dari investasi pemerintah, swasta dan masyarakat secara langsung menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Kondisi perekonomian masyarakat Provinsi Sulawesi Barat di Tahun 2008 diperkirakan akan semakin meningkat, hal ini ditandai dan diperngaruhi oleh beberapa hal yaitu: 1. Meningkatnya kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan seiring dengan pesatnya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan oleh aparat pelaksana teknis; 2. Terbukanya akses masyarakat terhadap daerah sekitar dan pusat-pusat ekonomi sekitarnya seiring dengan meningkatnya perbaikan sarana dan prasarana transportasi; 3. Masuknya beberapa investasi dalam berbagai sektor terutama di bidang perkebunan, pertanian dan kehutanan serta sumber daya alam lainnya; 4. Kondisi sosial masyarakat yang semakin solid dan harmonis seiring dengan perbaikan kondisi keamanan dan ketertiban wilayah akan menciptakan ketenangan berusaha dan konsentrasi masyarakat pada usaha-usaha ekonomi produktif; 5. Pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah termasuk berbagai upaya pemberdayaan akan turut menciptakan peluang-peluang ekonomi dan bisnis bagi masyarakat; 6. Pembangunan infrastruktur perkantoran pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat dan pembangunan beberapa kantor instansi vertikal tingkat Provinsi Sulawesi Barat di Kota Mamuju, yang akan menciptakan peningkatan kebutuhan jumlah tenaga kerja pada beberapa proyek pembangunan tersebut; 7. Pesatnya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan dan sentra ekonomi produktif di masing-masing kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat; 8. Masuknya berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 58

9.

Promosi dan sosialisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperkenalkan keberadaan dan peluang investasi di Provinsi Sulawesi Barat melalui berbagai event lokal, nasional dan regional serta internasional;

10. Terbukanya peluang ekspor terhadap beberapa komoditas unggulan daerah; 11. Membaiknya kondisi perekonomian masyarakat tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan masyarakat. Besarnya nilai investasi dan produksi pada industri hasil pertanian yang terdapat di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel yang memuat tentang nilai investasi dan nilai produksi industri hasil pertanian di setiap kabupaten pada Provinsi Sulawesi Barat. Dari 5 (lima) kabupaten di Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa mempunyai nilai investasi terendah dan tertinggi pada Kabupaten Mamuju, sedangkan nilai produksi hasil pertanian terendah pada Kabupaten Mamasa dan tertinggi pada Kabupaten Mamuju. Jika diperhatikan total nilai produksi hasil pertanian nilainya jauh di atas nilai investasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel III.2. Jumlah Investasi dan Produksi Menurut Kabupaten dan Jenis Industri di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2007 (dalam jutaan rupiah) NILAI INVESTASI NILAI PRODUKSI 1 MAJENE 922.993 22.937.173 2 POLEWALI MANDAR 3.059.332 15.909.500 3 MAMASA 279.050 920.135 4 MAMUJU 18.669.622 126.855.453 5 MAMUJU UTARA 421.180 581.099 JUMLAH 23.356.217 167.203.360 Sumber: Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat, 2008 Keseluruhan investasi yang direncanakan akan menghasilkan kegiatan produksi barang dan jasa yang pada gilirannya menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan wilayah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam upayanya mendorong perkembangan investasi akan melakukan perbaikan pelayanan publik antara lain melalui pemberian kepastian hukum dan kepastian berusaha, penyederhanaan prosedur perizinan investasi, peningkatan perlindungan berinvestasi, dan penciptaan sistem insentif sehingga Provinsi Sulawesi Barat senantiasa menjadi wilayah yang kompetitif untuk berinvestasi. NO KABUPATEN INDUSTRI HASIL PERTANIAN

59

BAB IV PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR

Daya saing merupakan salah satu kriteria yang menentukan keberhasilan suatu negara di dalam perdagangan internasional. Faktor dalam menentukan daya saing menurut IMD World Competitiveness Yearbook terbagi menjadi 4 kategori yaitu, kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Dengan lemahnya daya saing, maka dapat dikatakan bahwa kekayaaan alam yang melimpah sepertinya kurang berperan dalam peningkatan daya saing. Industri manufaktur dituntut untuk semakin meningkatkan daya saingnya. Daya saing yang tinggi selain diperlukan untuk meningkatkan kemampuan jual pada pasar global, juga dibutuhkan untuk memperkuat pasar domestik dari tekanan produk-produk inport. Dengan terjaganya tingkat daya saing, maka akan terjamin tingkat pertumbuhan industri manufaktur. Perbaikan iklim usaha baik bagi pembangunan industri baru maupun perluasan usaha pengoperasiannya di seluruh rantai pertambahan nilai dilakukan dengan: (a) penyediaan fasilitasi pada industri prioritas baik fiskal maupun non-fiskal, sebagai tindak lanjut pemberlakuan Kebijakan lndustri Nasional; (b) penyelesaian pelaksanaan harmonisasi tarif; (c) penghapusan Perda-perda yang membebani industri; (d) penyelesaian revisi perundangan terkait masalah perburuhan; dan (e) penyiapan legalisasi peraturan tentang Kawasan lndustri, sebagai upaya untuk mendukung pembangunan dan penyebaran industri di daerah-daerah. Selanjutnya menyadari kondisi industri manufaktur yang semakin membaik, sasaran pembangunan diarahkan untuk: 1. Meningkatnya daya saing industri manufaktur, ditandai oleh makin besarnya pangsa pasar domestik yang didominasi oleh produk-produk industri dalam negeri. 2. Meningkatnya volume dan nilai ekspor produk manufaktur. 3. Meningkatnya penerapan standardisasi dan teknologi bagi industri manufaktur. 4. Meningkatnya kemampuan fasilitasi pengembangan klaster industri prioritas. 5. Meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia baik di daerah maupun di pusat serta dunia usaha khususnya industri kecil dan menengah (UKM). Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, arah kebijakan bagi peningkatan daya saing industri manufaktur difokuskan pada tiga upaya sebagai berikut. Pertama, upaya peningkatan daya saing industri. Kedua, upaya peningkatan kapasitas industri dan upaya ketiga adalah peningkatan peran faktor pendukung pengembangan industri. Perkembanagn sektor industri (industri besar, sedang dan kecil) di Sulawesi Barat mengalami pertambahan, hal ini dapat dapat dilihat pada tabel berikut. 60

Tabel IV.1. Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten JUMLAH PERUSAHAAN FORMAL 93 146 16 131 8 NON FORMAL 0 56 274 0 548 JUMLAH TENAGA KERJA FORMAL 700 833 166 583 21 NON FORMAL 0 12,901 1,087 0 1,687

NO

KABUPATEN

1 2 3 4 5

MAJENE POLEWALI MANDAR MAMASA MAMUJU MAMUJU UTARA

JUMLAH 394 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2008

878

2.303

15,675

Jumlah perusahaan di Sulawesi Barat sebanyak 1.272 unit yang tersebar pada 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dan mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 17.978 orang.

61

BAB V REVITALISASI PERTANIAN
Untuk mensinergiskan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, diperlukan rumusan strategi dan kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Revitalisasi pertanian mengandung arti sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual; dalam arti menyegarkan kembali vitalitas; memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Revitalisasi bukan dimaksudkan membangun pertanian at all cost dengan cara-cara yang topdwon sentralistik; bukan pula orientasi proyek untuk menggalang dana; tetapi revitalisasi adalah menggalang komitmen dan kerjasama seluruh stakeholder dan mengubah paradigma pola pikir masyarakat melihat pertanian tidak hanya urusan bercocok tanam yang sekedar hanya menghasilkan komoditas untuk dikonsumsi. Pertanian mempunyai multi-fungsi yang belum mendapat apresiasi yang memadai dari masyarakat. Pertanian merupakan way of life dan sumber kehidupan sebagian besar masyarakat kita. Pertanian merupakan pemasok sandang, pangan dan pakan untuk kehidupan penduduk desa dan kota; juga sebagai pemelihara atau konservasi alam yang berkelanjutan dan keindahan lingkungan untuk dinikmati (wisata-agro), sebagai penghasil biofarmaka dan penghasil energi seperti bio-diesel. Salah satu sektor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional termasuk di wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah sektor pertanian yang cukup besar, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan. Bidang ini pula berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja bahkan dapat dikatakan merupakan sektor padat karya yang berpotensi menyerap angkatan kerja dan menanggulangi kemiskinan. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat merupakan lembaga teknis yang bertugas membantu Gubernur dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di sektor pertanian dan peternakan. Program revitalisasi pertanian memposisikan lembaga ini menjadi strategis karena tugas dan fungsinya dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Sulawesi Barat, khususnya di sektor pertanian dan peternakan. Eksistensi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat yang efektif dan efesien serta melibatkan partisipasi segenap stakeholder menjadi modal awal dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan pertanian dan peternakan melalui revitalisasi pertanian yang akan mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat. Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat dijabarkan melalui pencapaian visi dan misi sehingga arah pembangunan pertanian dan peternakan yang dilalui untuk mencapai keadaan seideal mungkin tercapai sesuai target. Visi Dinas Pertanian dan Peternakan 62

diharapkan menjadi acuan dalam setiap penyusunan kebijakan, perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan, serta menilai kinerja masa lalu dan mengidentifikasi berbagai langkah strategis di masa mendatang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka visi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat periode pembangunan 2006-2011 adalah ”Menjadi Lembaga yang dapat Memfasilitasi Masyarakat dalam Membangun Pertanian dan Peternakan yang Mandiri dan Tangguh demi tercapainya Kesejahteraan dan Kemakmuran Masyarakat Sulawesi Barat.” Rumusan visi tersebut mengandung makna bahwa segenap potensi (sumberdaya alam dan sumber daya manusia) pertanian dan peternakan di Sulawesi Barat dibentuk menjadi sebuah sektor rill yang berdaya guna dan berhasil guna dalam tatanan masyarakat sebagai sumber penghidupan yang layak untuk meningkatkan taraf hidupnya. Membangun pertanian dan peternakan yang mandiri artinya adalah pertanian dan peternakan dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk Sulawesi Barat baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sementara tangguh bermakna bahwa pertanian dan peternakan yang diusahakan petani maupun pelaku lainnya tidak hanya dapat memenuhi pemenuhan kebutuhan pangan (subsistence farming) keluarga tapi juga berorientasi pasar/bisnis (commercial farming). Dengan kata lain, beralih dari pertanian tradisional yang subsisten menuju pertanian modern yang berorientasi pasar (usahatani). Visi tersebut di atas memberikan penekanan dan limpahan tanggung jawab kepada semua stakeholder untuk bekerja secara maksimal dan bersama-sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai leading sektornya. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan, senantiasa menjaga tatanan dan keseimbangan alam dengan filosofi mengambil sesuatu dari alam sesuai kebutuhan dan tidak mengekploitasi alam secara brutal, tapi melakukan usahatani yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan tetap produktif. Setelah visi ditetapkan, maka dibutuhkan misi yang jelas. Pernyataan misi untuk mengidentifikasi apa dan untuk siapa organisasi serta produk maupun jasa apa yang ingin dihasilkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, maka dirumuskan misi sebagai berikut: 1. Revitalisasi Pertanian dan Peternakan 2. Memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat petani dan pelaku usaha agribisnis dalam kelancaran pencapaian usaha tani. 3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan petani dan pelaku usaha tani. 4. Mengembangkan komoditi unggulan dan andalan daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan. 5. Menggunakan kearifan lokal dalam mengamankan sumber-sumber pangan daerah. Selanjutnya, tujuan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat adalah: 1. Memberdayakan stakeholders, para petani dan pelaku usaha agribisnis untuk mampu mengakses teknologi pasca panen dan pengolahan hasil, serta informasi pasar. 63

2. Menumbuhkembangkan industri pengolahan hasil pertanian di perdesaan dalam upaya meningkatkan daya saing dan nilai tambah sektor pertanian, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan produksi, produktivitas dan diversifikasi komoditi pertanian dan peternakan. 4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, pada tahun 2007, maka sasaran Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat adalah: 1. Peningkatan pengelolaan administrasi dan pelayanan publik Distanak Sulawesi Barat 2. Meningkatnya akses modal bagi petani dan pelaku usahatani 3. Penguatan kelembagaan petani dan pengelolaanya 4. Tersedianya informasi yang terpadu untuk pengembangan sumber daya pertanian Meningkatnya pola konsumsi masyarakat 5. Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui usahatani dan usaha ternak 6. Meningkatnya peluang usaha dan kesempatan kerja di sektor pertanian 7. Meningkatnya produksi tanaman pangan 8. Meningkatnya produksi peternakan 9. Meningkatkan mutu hasil pertanian dan peternakan 10. Meningkatnya monitoring dan evaluasi serta pelaporan dari setiap kegiatan program Sementara itu, pelaksanaan pembangunan pertanian dan peternakan di Sulawesi Barat secara teknis dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan. Program-program yang dilakukan yaitu: Program Pengembangan Agribisnis ditujukan untuk mengupayakan pengembangan kemampuan masyarakat khususnya petani dalam hal penguatan kelembagaan kelompok tani dan kelompok-kelompok ekonomi perdesaan sehingga mampu melakukan alih teknologi dan kekuatan modal untuk menunjang pelaksanaan usaha tani. Kegiatan yang dilaksanakan melalui pendanaan APBD adalah terdiri dari 8 (delapan) kegiatan. Sedangkan pendanaan yang bersumber dari APBN merupakan program nasional pembangunan pertanian dan peternakan yang sinkron dengan program Revitalisasi Pertanian Sulawesi Barat. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi 9 (sembilan) kegiatan. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dalam rangka menjaga stabilitas produksi pangan sebagai jaminan ketersediaan pangan, ketahanan pangan juga menyangkut perbaikan mutu hasil pertanian, pengayaan produk melalui pemberian nilai tambah terhadap produk hasil pertanian serta diversifikasi sumber-sumber pangan. Kegiatan yang dilakukan adalah terdiri dari 19 (sembilan belas) kegiatan.

64

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dilakukan ntuk menunjang pertanian yang tangguh, kuat dan mantap. Berbagai program dan kegiatan pengembangan SDM pertanian telah diupayakan seperti kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan pertanian, pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, serta penyelanggaraan pendidikan pertanian. Melalui dana APBN dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut : 1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan pertanian 2. Pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian 3. Penyelenggaraan pendidikan pertanian Berdasarkan pengukuran kinerja seperti yang ditetapkan di atas maka untuk kegiatan yang didanai APBD adalah sebanyak 51 kegiatan mencapai sasaran lebih dari 85 %. Sementara itu, untuk kegiatan yang didanai dengan APBN dari 22 kegiatan presentase capaiannya antara 55 % hingga 85 %. Adanya kegiatan yang tidak mencapai 50 % antara lain disebabkan oleh pengurangan anggaran sebesar 15 % pada bulan Agustus 2007. Lebih jauh dari itu sektor pertanian telah berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan PDB, perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sektor pertanian mempunyai efek pengganda (multiplier-effect) ke depan dan kebelakang yang besar, melalui keterkaitan “input-output-outcome” antar industri, konsumsi dan investasi. Hal ini terjadi secara nasional maupun regional karena keunggulan komparatif sebagian besar wilayah Indonesia adalah di sektor pertanian. Sebagai indikator keberhasilan sektor ini adalah meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan serta terjaminnya ketahanan pangan. Berdasarkan indikator ini, maka hasil atau realisasi pelaksanaan kebijakan ini adalah sebagai berikut: A. Tanaman Pangan Selain padi sebagai komoditas tanaman pangan andalan, tanaman pangan lainnya adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang-kacangan. Produksi padi pada tahun 2007 adalah 312.677 ton yang dipanen dari areal seluas 59.766 ha. Sebagian besar produksi padi dihasilkan oleh jenis padi sawah. Jenis padi ini menyumbang 6,28 persen dari seluruh produksi padi, sedangkan sisanya dihasilkan padi ladang. Produksi jagung Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2007 sebesar 26.670 Ton dengan luas panen 5.219 Ha. Komoditas lainnya seperti ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kacang kedelai, bawang merah, cabe, tomat dan terong dengan hasil masing-masing sebesar 9.304 ton, 45.921 ton, 776 ton, 1.030 ton, 1.074 ton, 1.254 ton, 438 ton, 636 ton, 501 ton. Untuk lebih jelasnya data produktivitas tanaman pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

65

Tabel V.1. Produktivitas Padi dan Palawija di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2007
PRODUKTIVITAS PADI DAN PALAWIJA (TON) Padi Ja gung Ubi jalar 449 Ubi kayu Kcg tanah 112 Kede lai 0 Kcg hijau 271 Bwg merah 220 Ca be To mat Ter ong

NO

KABU PATEN

1

MAJENE POLEWALI MANDAR MAMASA MAMUJU MAMUJU UTARA

6,951

933

9,600

79

97

32

2 3 4

156,928 48,853 91,478

7,290 2,800 15,251

1,360 3,898 3,103

6,440 14,215 14,543

77 67 446

17 22 1,032

641 0 109

841 125 34

167 29 87

128 47 219

107 52 255

5

8,467

396

494

1,123

74

9

53

34

76

145

56

JUMLAH THN 2007 JUMLAH THN 2006

312,677 301,616

26,670 17,351

9,304 5,641

45,921 42,380

776 541

1,080 1,049

1,074 908

1,254 1,174

438 463

636 483

501 441

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2008 Melihat tebel di atas nampak adanya peningkatan total procuksi dari tahun 2006 ke tahun 2007 yaitu sebesar 7,60 %. Hasil tersebut di atas dicapai dengan melalui upaya pembangunan pertanian yang diarahkan pada peningkatan produksi pertanian dan optimalisasi penggunaan lahan, pengembangan sistem agribisnis komoditas tanaman pangan, dan pengembangan ketahanan pangan melalui diversifikasi produk pertanian, serta didukung oleh tradisi masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan usahatani mereka. Tradisi masyarakat di provinsi ini yang paling terkenal adalah “Tudang Sipulung atau Malembo.” Pada acara ini semua hal yang menjadi konstrain dalam penyelenggaraan usahatani petani akan menjadi bahan diskusi, seperti: waktu tanam, luas wilayah yang akan ditanami, kebutuhan saprodi termasuk benih, pupuk, obat-obatan, ataupun alat-alat pertanian, sementara suplay air irigasi yang menentukan pertumbuhan tanaman.

66

Tabel V.2. Jenis Irigasi dan Luas Lahan di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2007

NO

JENIS IRIGASI

JUMLAH IRIGASI (Buah)
3 16 111

LUAS AREA LAYANAN (Hektar)
14. 665 18. 948 29.772

1 2 3

IRIGASI TEKNIS IRIGASI SEMI TEKNIS IRIGASI DESA

JUMLAH Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2008

130

63.385

B. Perkebunan dan Kehutanan Dalam rangka mencapai terwujudnya masyarakat perkebunan yang sejahtera, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun rencana strategis. Rencana strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan ini dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan pembangunan kehutanan dan perkebunan selama 5 (lima) tahun dimulai pada tahun 2006 dengan maksud menyatukan gerak langkah seluruh unsur kehutanan dan perkebunan dalam melaksanakan pembangunan di bidang tersebut. Dinas Kehutanan dan Perkebunan merumusan Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut: “Terwujudnya Pelestarian Fungsi Hutan dan Perkebunan yang Berwawasan Lingkungan serta Meningkatnya Kesejahteran Masyarakat “dan misi dirumuskan sebagai berikut: • • • • • • • Mewujudkan kelembagaan sektor kehutanan yang mantap; Meningkatkan rehabilitasi hutan pada lahan marginal baik di luar kawasan maupun di dalam kawasan; Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan di bidang kehutanan; Meningkatkan kesejahteraan dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan yang adil dan bertanggungjawab; Membangun dan meningkatkan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu serta jasa lainnya; Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam melakukan pengelolaan, pengawasan, pengendalian kawasan hutan dan pengelolaan perkebunan; Mengintensifkan pengembangan komoditas perkebunan untuk lebih eksis dan berkesinambungan sesuai kebutuhan pasar;

67

• • •

Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi perkebunan, kehutanan agar berdaya saing tinggi baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional; Mengupayakan pengembangan komoditas perkebunan melalui pendekatan agribisnis; Mewujudkan pembangunan agribisnis perkebunan yang berkelanjutan melalui penerapan Good Agriculture Practices dan optimalisasi pemamfaatan sumberdaya secara efisien dan efektif. Untuk mewujudkan sasaran pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan untuk

mengimplementasikan visi dan misi pelayanan pembangunan bagi masyarakat di bidang Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, maka dirumuskan sasaran yang akan dicapai antara lain: • • • • • • • • • • • Termanfaatkannya potensi hutan secara efisien, optimal adil dan berkelanjutan; Terehabilitasinya sumberdaya alam yang telah rusak dan adanya pemulihan sumberdaya alam; Meningkatkan upaya penanggulangan kebakaran hutan, pembalakan liar, pengerusakan hutan dan penyelundupan kayu (illegal loging), sehingga kerusakan sumberdaya hutan bisa diminimalisir; Meningkatkan efektivitas dan efsiensi manajemen pelayanan bagi masyarakat di bidang kehutanan dan perkebunan; Mengembangkan teknologi tepat guna yang dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas produksi hasil kehutanan dan perkebunan; Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparat dan masyarakat dalam melakukan aktivitas usaha di bidang kehutanan dan perkebunan serta pelestarian sumberdaya alam; Meningkatkan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengembangan usaha, pengawasan, pengendalian di bidang kehutanan dan perkebunan serta pelestarian SDA; Mengembangkan dan menumbuhkan peran serta masyarakat dalam melakukan kerjasama di bidang kehutanan dan perkebunan; Mengembangkan dan menumbuhkan kelembagaan petani agar lebih produktif dan efisien serta efektif dalam mengembangkan usahatani perkebunan dan kehutanan; Meningkatkan kualitas akses informasi di bidang kehutanan dan perkebunan; Meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian wilayah; Untuk mencapai sasaran pembangunan guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka arah kebijakan pembangunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada agenda pembangunan yang diprioritaskan dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat di bidang Kehutanan dan Perkebunan, yakni: Pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia. Kedua, peningkatan pembangunan ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Ketiga, peningkatan kualitas kehidupan sosial budaya politik dan demokrasi. Keempat, pemberdayaan kelembagaan aparatur pemerintah swasta dan masyarakat. 68

Untuk mencapai misi pembangunan dan pelayanan baik di bidang kehutanan, perkebunan maupun bidang lingkungan hidup arah kebijakan pelayanan pembangunan pada bidang kehutanan yaitu mendorong peningkatan pemantapan kawasan hutan dan peningkatan perlindungan hutan, mendorong peningkatan produktivitas pengelolaan hutan secara efektif dan merehabilitasi kawasan hutan, mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia, mengembangkan regulasi yang dapat dipedomani oleh stakholder dalam melaksanakan pengelolaan hutan dengan strategi pelayanan pembangunan kehutanan sebagai berikut: • • • • • • • • • • Melaksanakan rehabilitasi pada lahan marginal baik di luar kawasan maupun di dalam kawasan hutan; Mengefektifkan fungsi dan pemanfaatan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; Melaksanakan secara intensif pengawasan, pengendalian pengelolaan di bidang kehutanan; Mendorong pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia secara optimal, dan profesional; Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan unsur terkait dalam melakukan pengelolaan, penanggulangan dan pengendalian kerusakan hutan; Penegakan hukum (law enforcement) terhadap berbagai pelanggaran yang tidak berdasarkan dengan ketentuan yang diamanatkan dalam pengelolaan hutan; Menciptakan situasi yang kondusif pengembangan usaha di bidang kehutanan; Mendorong peningkatan diversifikasi ekonomi perdesaan khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan; Memberlakukan moratorium pada kawasan hutan tertentu; Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan; Program Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat pada prinsipnya mengacu pada program umum Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, dan Program yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut terdapat 22 program kerja dan 17 di antaranya adalah program pelayanan administraasi perkantoram sedangkan 5 program lainnya adalah program yang bergubungan dengan produktivitas kehutanan dan perkebunan. 1. Perkebunan Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang potensi pengembangannya sangat prospektif di Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini mengingat luas wilayahnya yang sebagian pegunungan dan berbukit-bukit dengan tingkat kesuburan tanahnya yang mendukung pengembangan sektor perkebunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah mengembangkan beberapa program perkebunan antara lain sebagai berikut: 69

a. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. Tingkat capaian kinerja kegiatan adalah 100 %. Kegiatannya berupa pengelolaan kelapa secara terpadu melalui studi langsung ke Balai Penelitian dan Pengembangan Kelapa di Manado. Selain itu, dilaksanakan juga pelatihan bagi petani di dua kelompok tani secara rutin (8 kali) pertemuan dengan peserta sebanyak 25 orang, sehingga diharapkan agar petani yang dilatih bisa menyalurkan juga ilmunya kepada masyarakat di sekitarnya. b. Program Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan dengan tingkat capaian kinerja kegiatan adalah 100 %. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Petugas Pelaku Agribisnis bisa memahami bagaimanan cara pengelolaan kelapa secara terpadu. c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan. Ini dilakukan dengan cara Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan dengan tingkat Capaian Kinerja Kegiatan adalah 100 %. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pengadaan bibit tanaman kakao yang berasal dari sambung samping yang disebar ke 4 kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 5.000 batang, Mamuju 15.000 batang, Majene 1.500 batang, dan Polman 10.000 batang. Dengan kegiatan ini diharapkan agar tanaman yang sudah tua bisa diganti dengan tanaman baru untuk meningkatkan produktivitasnya. d. Revitalisasi Kebun Induk. Tingkat kapaian kinerja kegiatan revitalisasi kebun jeruk adalah 100 %. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Untuk Kebun Induk Kakao Batupanga dilakukan sambung samping sebanyak 3.000 pohon, perluasan tanaman seluas 6 Ha, Pemeliharaan tanaman sekitar 7.000 pohon kakao. Untuk Kebun Induk Kelapa Pucceda dilakukan perluasan areal 3 Ha, dan pemeliharaan tanaman yang sudah ada seluas 2 Ha. Untuk Kebun Induk Simbang Majene seluas 1 Ha dilakukan pemeliharaan melalui pemupukan dan pembersihan lahan. Selain itu, petugas kebuninduk juga mendapatkan intensif/honor setiap bulannya selama Tahun 2007. e. Pengendalian Hama penyakit/PBK. Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan ini adalah 100 %. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Pelaksanaan Bimbingan Teknis PHT di 3 Kabupaten. Bantuan bibit Tanaman (Entris Klon Tanan PBK) sebanyak 30.000 stek dengan pembagian Kabupaten Mamuju 10.000 stek, Kabupaten Majene 10.000 stek, Kabupaten Polman 10.000 stek. Bantuan obat-obatan (insektisida) sebanyak 20 liter dengan pembagian Kabupaten Mamuju 7 liter, Kabupaten Majene 6,5 liter, Kabupaten Polman 6,5 liter. Pupuk NPK Plus sebanyak 8.000 kg dengan pembagian Kabupaten Mamuju 2.750 kg, Kabupaten Majene 2.750 kg, dan Kabupaten Polman 2.500 kg. f. Demplot Kebun Entris Kakao. Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan ini adalah 100 %. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah sambung samping Demplot seluas 5 Ha dikelola oleh Kelompok Tani Tunas Harapan, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, dengan menggunakan bibit dari Sulawesi Barat 1 dan 2. Kab Majene, Kelompok Tani Galung Maloang Desa Mekkata Kec. Malunda seluas 6 Ha atau 10.800 batang entris. Kab mamuju, Kelompok Tani Sipatuo II Desa Papalang Kec. Papalang seluas 5 Ha atau 9.000 70

batang entris dan Kelompok Tani Siaromai, Desa Topore Kec. Papalang seluas 2 Ha dengan entris sebanyak 3.600 batang. Kab. Matra, Kelp. Tani Usaha Bersama, Desa Kalukunangka Kec. Bambaloka seluas 7 Ha dengan menggunakan 12.600 entris. Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan adalah 100 %. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yaitu Lembaga Penelitian dari Universitas Hasanuddin, yang menghasilkan dokumen perencanaan yang akan digunakan dalam pengembangan komoditas kako melalui Gerakan Pembaharuan Kakao. Data yang dihasilkan merupakan awal yang akan dijadikan patokan untuk bekerja selanjutnya. Komoditas perkebunan yang menjadi unggulan dilihat dari jumlah produksi dan prospek pengembangannya adalah kakao, jambu mente, kelapa dalam, kelapa sawit, kelapa hibrida dan kopi arabika. Komoditas ini merupakan prioritas untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Indonesia merupakan negara produsen kakao kedua di dunia yang mengekspor produksi kakaonya hingga 70 persen. Di samping itu, kelapa sawit juga merupakan produk unggulan mengingat semakin berkurangnya persediaan minyak fosil. Selain perluasan areal tanaman kakao dan kelapa sawit, peningkatan mutu juga menjadi prioritas utama dalam pengembangan komoditas perkebunan. Saat ini di wilayah Provinsi Sulawesi Barat lokasi pertanaman perkebunan kakao terdapat di semua kabupaten sedangkan untuk kelapa sawit hanya terdapat di dua kabupaten. Tabel di bawah ini menggambarkan produktivitas tanaman perkebunan yang ada di Sulawesi Barat. Tabel V.3. Produktivitas Tanaman Perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat

PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN (TON)
NO KABUPATEN
Durian Jeruk Mangga Rambutan 34 Pepaya Pisang Nanas Langsat

1

MAJENE POLEWALI MANDAR MAMASA MAMUJU

51

0

15

240

3,304

490

0

2 3 4

49,600 63 6,126

37 0 44,961

57,250 79 2,345

72 10 11,048

192 1 443

35,275 20 27,290

27 10 26

0 50 10,451

5

MAMUJU UTARA JUMLAH THN 2007

1,592 57,432

420,000 464,998

62 59,751
72,914

300 11,464
21,509

11 887
1,652

233 66,122
83,274

11 565
1,357

126 10,627
24,988

JUMLAH THN 2006 55,210 95,926 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2008

71

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk komoditi perkebunan sebagaimana disebutkan di dalam tabel menunjukkan adanya peningkatan hasil produksi dari tahun 2006 ke tahun 2007 sebesar 88,28%. Keberhasilan tersebut dapat dicapai antara lain melalui hasil penerapan/implementasi pola pembangunan yaitu pola UPP dan pola swadaya parsial dengan kegiatan pokok pada intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan difersifikasi. Selanjutnya hasil tanaman perkebunan yang cukup dominan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2007 adalah tanaman kelapa sawit, kakao dan kelapa dalam. Berikut ini disajikan tabel produktivitas perkebunan yang menjadi komoditas eksport. Tabel V.4. Produktivitas Tanaman Perkebunan Komoditas Ekspor di Provinsi Sulawesi Barat

NO

KABUPATEN

PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN (TON)
Kakao Jambu Mete Kelapa Dalam Kelapa Sawit 0 0 0 0 163,714 163,714 259,787 Kelapa hibrida Kopi Robusta

1 2 3 4 5

MAJENE POLEWALI MANDAR MAMASA MAMUJU MAMUJU UTARA
Jumlah TAHUN 2007 Jumlah TAHUN 2006

5,470 30,346 6,562 30,421 4,745 77,544 106,361

220 133 0 2 0 355 304

10,289 20,170 5,771 6,151 16,996 59,377 49,395

1,130 2,572 0 1,224 188 5,114 5,189

238 223 5,658 606 16 6,741 5,534

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2008

Pengembangan sektor perkebunan tahun 2007 menunjukkan penurunan sebanyak 26,66 % jika dibandingkan dengan produktivitas tahun 2006. Data tahun 2007 menunjukkan bahwa walaupun terjadi penurunan produktivitas perkebunan, namun Sulawesi Barat tetap dapat mengekspor minyak kelapa sawit. 2. Kehutanan Seperti halnya sektor perkebunan, maka sektor kehutanan juga merupakan sektor pembangunan di bidang pertanian yang sangat potensial pengembangannya di Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu, 72

pemerintah daerah setempat melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan telah mengembangkan program kehutanan antara lain sebagai berikut: a. Program Pemanfaatan Sumberdaya Hutan. Pengadaan bibit Sukun sebanyak 19.000 bibit dengan alokasi pembagian yaitu Kab. Polman sebanyak 8.500 bibit, Kab. Majene sebanyak 7.500 bibit, dan Kab, Mamuju sebanyak 3.000 bibit (100 %). Bibit Durian sebanyak 3.000 bibit yang dialokasikan untuk Kab. Polman sebanyak 1.000 bibit, Kab. Majene sebanyak 500 bibit, Kab. Mamuju sebanyak 1.500 bibit. Selain pengadaan bibit, dilaksanakan pula pembuatan Demplot Budidaya Rotan seluas 100 Ha di Kab. Majene. b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi Lahan Kritis. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Peta/Citra yang menggambarkan keadaan lahan kritis di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan berpedoman kepada peta tersebut kemudian dilakukan peninjauan langsung di lapangan. Pelaksanaan peninjauan/monitoring langsung ke lapangan dilakukan dengan bekerjasama dengan dinas yang menangani kehutanan di kabupaten, pada 3 kabupaten (Kabupaten Polman, Mamasa, dan Majene), sehingga pada tahun 2008 direncanakan untuk diselesaikan pada 2 kabupaten lainnya. c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan. Upaya ini dilakukan dengan cara penyuluhan dan gerakan penghijauan dan Konservasi Alam Nasional. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini adalah 100 %. Puncak Gerakan Penghijauan dan Konservasi Alam dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2007 dengan menanam pohon sebanyak 280.000 batang dan Gerakan Perempuan menanam pada tanggal 1 desember 2007 dengan menanam 110.000 batang pohon dengan jumlah dana sebesar 29.000 batang pohon. Pendataan penyuluh yang masih aktif juga telah dilaksanakan pada 5 kabupaten. d. Pemberantasan Pembalakan Liar/Perambahan Hutan dan Pencegahan Kebakaran Hutan. Tingkat capaian kinerja kegiatan 96,90 %. Agenda yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah kampanye anti illegal logging di media massa, pembuatan leaflet Illegal Logging dan Kebakaran Hutan Operasi Pengamanan Hutan di 5 kabupaten, dan Pemantauan Kebakaran Hutan di 5 kabupaten. Pencapaian kinerja tidak maksimal karena tidak adanya informasi kebakaran hutan, sehingga anggaran yang disiapkan untuk pemadaman kebakaran hutan tidak terpakai. e. Strategi Planning Himpunan Pelestari Hutan Andalan. Tingkat capaian kinerja kegiatan adalah 100 %. Kegiataannya adalah berupa penyusunan Strategi Planning Himpunan Pelestari Hutan Andalan di Provinsi Sulawesi Barat yang dihadiri hampir oleh semua anggota HPHA se-Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Hotel Tiga Bintang Kab. Majene. Dalam pertemuan tersebut dirumuskan strategi yang akan dambil dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat. f. Program Perencanaan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Tingkat capaian kinerja kegiatan adalah 100 %. Kegiataannya adalah pelaksanaan pengukuhan batas kawasan hutan di Desa Bela Kecamatan 73

Tapalang sepanjang 25 Km dan Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda sepanjang 14 Km. Kawasan hutan di Sulawesi Barat tercatat sekitar 1,2 juta Ha. Bagian terbesar adalah Hutan Lindung seluas 700.200 Ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 341.904 Ha. Jika dilihat dari daerah administratifnya, maka Kabupaten Mamuju mempunyai jumlah hutan terluas yakni 700.553 Ha, sedangkan yang terkecil pada Kabupaten Majene yaitu hanya seluas 58.889 Ha, dengan potensi hasil hutan umumnya meliputi: Kayu Eboni, Meranti, Getah Pinus, Jati, Palapi, Durian, Damar, Rotan, Kemiri, dan Kayu Campuran lainnya. Hasil produksi dari sektor kehutanan selama ini telah memberikan kontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya. Luas kawasan hutan berdasarkan kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel V.5. Luas Areal Hutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat
Hutan Produksi Terbatas (Ha) Hutan Produksi Biasa ( Ha ) 1 2 3 4 5 Mamuju Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Utara Jumlah TAHUN 2007 Jumlah TAHUN 2006

No

Kabupaten

Hutan Lindung (Ha)

HPK ( Ha )

HSAW ( Ha )

Jumlah (Ha)

333,200 51,117 77,550 150,173 95,444 707,484
716,702

254,599 7,772 43,040 48,698 76,973 431,082
464,443

64,810 0 0 0 1,691 66,501
66,501

36,829 0 0 0 32,009 68,838
68,858

0 0 900 0 2,139 3,039
3,039

689,438 58,889 121,490 198,871 208,256 1,276,944 1,319,543

Sumber: BPS, Sulawesi Barat dalam Angka Tahun 2007/2008 Ket HPK : Hutan Produksi Konversi HSAW : Hutan Suaka Alam/Wisata Proses pencapaian hasil tersebut dilakukan melalui pembangunan kehutanan yang diarahkan pada pemanfaatan hasil hutan secara legal, perlindungan kawasan hutan, reboisasi dan rehabilitasi hutan, pengembangan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan. 3. Perikanan Produksi sektor perikanan di Provinsi Sulawesi Barat masih didominasi oleh perikanan tangkap yaitu sebanyak 41.944,9 Ton, sedangkan produksi tambak sebesar 8.589,2 Ton, kemudian disusul dengan produksi budidaya laut sebanyak 2.786,1 Ton. Potensi perikanan laut dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menggali potensi yang ada, melalui budidaya laut, industri tepung ikan dan pengalengan ikan. 74

Potensi perikanan air payau cukup besar daya ketersediaan lahan seluas 13.584,6 Ha yang tersebar di Kabupaten Polman, Majene, dan Mamuju belum sepenuhnya tergarap. Sementara ini, luas lahan yang sudah berproduksi adalah 10.043,2 Ha dengan produksi untuk tahun 2006 adalah bandeng dan udang, 842 ton. Produksi sektor perikanan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel V.6. Produksi Sektor Perikanan Provinsi Sulawesi Barat No. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 Perikanan tangkap Tambak Kolam Sawah/Mina Padi Perairan Umum Budidaya Laut Karamba J. Apung Jumlah Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2008 Pencapaian hasil tersebut dilakukan melalui upaya peningkatan kapasitas sarana penangkapan ikan, perbaikan sistem pemasaran hasil tangkap, pengembangan budidaya perikanan darat, pemanfaatan sumberdaya pantai dan kelautan, peningkatan kemampuan usaha dan pemberdayaan nelayan, serta pengembangan jejaring usaha. Jenis Produksi (Ton) 41.944,9 8.589,2 38,4 763,3 160,9 2.786,1 111,8 54.395,6

5. Peternakan
Perkembangan subsektor peternakan di Provinsi Sulawesi Barat cukup meyakinkan. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Polewali Mandar dari dulu dikenal sebagai daerah peternakan, meskipun dalam dekade terakhir mengalami sedikit kemunduran. Jenis ternak yang berkembang di Sulawesi Barat adalah sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras, dan itik. Dari data tentang populasi ternak baik unggas, kambing, sapi, kerbau dan kuda di Provinsi Sulawesi Barat menunnjukkan peningkatan jumlah yang cukup signifikan. Populasi unggas, kambing dan kuda terbanyak di Kabupaten Majene, sapi terbanyak di kabupaten Mamasa dan kerbau terbanyak di Kabupaten Polewali Mandar. Kelengkapan data tersebut disajikan dalam tebel 6 berikut ini.

75

Tabel V.7. Populasi Ternak di Provinsi Sulawesi Barat
No Kabupaten ITIK AYAM POPULASI TERNAK KAMBING SAPI
KERBAU

KUDA

1 2 3 4 5

Mamuju Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Utara

10,132 1,718,105 4,085 51,300 9,323 1,792,945

179,541 3,515,359 8,980 1,132,911 298,292 5,135,083

91,308 153,380 291 14,679 4,449 264,107 254,347

10,688 30,365 1,519 45,911 10,922 99,405 90,773

2,233 3,808 4,881 3,916 21 14,859 14,393

574 5,877 1,980 346 52 8,829 8,714

Jumlah TAHUN 2007

Jumlah TAHUN 2006 1,758,508 4,805,861 Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2008

Melihat perkembangan total populasi tersebut di atas dari tahun 2006 ke tahun 2007 maka nampak adanya perkembangan/ peningkatan sebesar 5,52 %. Data dan informasi di atas menunjukkan bahwa revitalisasi pertanian merupakan jalan untuk kambali dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Barat juga sangat tergantung pada pengembangan potensi daerah sebagai motor penggeraknya. Program percepatan revitalisasi pertanian dapat dikatakan tepat sasaran atau aplikatif dalam penanganan isu strategis. Hal ini karena perkebunan rakyat khususnya perkebunan kakao sebagian besar kurang produktif lagi karena kurangnya pemupukan, hama penyakit dan usia tanaman. Di samping itu, belum semua sawah memiliki irigasi/pengairan yang baik sehingga sebagian petani masih mengandalkan hujan untuk pengairan. Begitu pula sarana dan prasarana pendukung yang digunakan nelayan untuk penangkapan ikan masih tergolong tradisional. Masih adanya petani/peladang berpindah, pembakaran hutan dan illegal loging serta tidak jelasnya batas-batas hutan produksi, hutan lindung dan hutan rakyat. Pemeliharaan ternak masih bersifat tradisional/tidak dikandangkan dan terbatasnya lahan perumputan serta belum optimalnya penggunaan sarana produksi dalam budidaya padi sawah dan jagung. Di lain pihak sebagaimana dijelaskan sebelumnya hasil pelaksanaan program revitalisasi pertanian dilihat dari produksi komoditas potensial baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, maupun perikanan cukup baik, dimana proses pencapaian hasil tersebut dilakukan melalui upaya-upaya seperti; intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi produk-produk pertanian.

76

BAB VI PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi harus dihindari penumpukan aset dan pemusatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Berkenaan dengan hal ini, koperasi usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas luasnya sebagai wujud nyata keberpihakan kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peran BUMN. Koperasi dan UMKM yang merupakan pelaku ekonomi mayoritas di sektor pertanian dan perdesaan adalah salah satu komponen dalam sistem pembangunan pertanian dan perdesaan. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan UMKM di sektor pertanian dan perdesaan harus sejalan dan mendukung kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan. Untuk itu koperasi dan UMKM di perdesaan diberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan dijamin kepastian usahanya dengan memerhatikan kaidah efisiensi ekonomi, serta diperluas aksesnya kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan usaha dan potensi sumber daya lokal yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha agribisnis serta mengembangkan ragam produk unggulannya. Upaya itu didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan lokal dalam menyediakan alternatif sumber pembiayaan bagi sektor pertanian dan perdesaan. Di samping itu, agar lembaga pembiayaan untuk sektor pertanian dan perdesaan menjadi lebih kuat dan tangguh, jaringan antarlembaga keuangan mikro (LKM) dan antara LKM dan Bank juga perlu dikembangkan. Keberadaan koperasi dalam dunia usaha sangat berkaitan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, bahkan koperasi mencakup hampir seluruh lapangan usaha yang tersebar di seluruh daerah. Untuk itu koperasi dapat menjadi peluang usaha untuk meningkatkan penhasilan/pendapatan menuju perbaikan/peningkatan ekonomi rakyat. Mengingat keberadaan koperasi yang menyentuh kegiatan ekonomi sebagian besar rakyat, maka pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilihan yang strategis dalam pembangunan nasional. Berdasarkan uraian di atas, diperlukan upaya pembinaan yang lebih dengan melibatkan semua instansi yang terkait untuk mengembangkan kegiatan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Pengembangan koperasi dan UKM yang diarahkan untuk menberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Hal ini perlu lebih diintensifkan pembinaan dalam pengembangannya yang diarahkan dan difokuskan pada upaya: 77

• • •

Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan organisasi koperasi; Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemengku kepentingaan (stakeholders) kepada Koperasi; Memfasilitasi perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

menerapkan beberapa cara melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan. 1. Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut di atas, pemberdayaan koperasi dan UMKM akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagal berikut: a. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Sedang pengembangan usaha skala mikro Iebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. b. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip good govermance dan berwawasan gender untuk memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan dan memperbaiki Iingkungan usaha dan penyederhanaan prosedur perizinan; c. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan daerah, serta penciptaan lapangan kerja terutama dengan meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan trampil dengan adopsi penerapan teknologi, mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster usaha di sektor agribisnis dan agroindustri, mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri serta percepatan pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM, mengintegrasikan pengembangan usaha yang berbasis potensi lokal. d. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. e. Pembinaan dan pengembangan koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya untuk membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi, f. Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan kepada koperasi, meningkatkan kemandirian koperasi. g. Memfasilitasi perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khusunya skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM, dan peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti perusahaan modal ventura, serta peran lembaga penjaminan kredit Koperasi dan UKM dan Pemerintah.

78

h. Penyediaan fasilitasi berupa sarana dan prasarana untuk mengurangi hambatan akses koperasi dan UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama penyediaan gudang-gudang transito dan pembukaan jalan ke sentra produksi komoditas dan perkebunan. 2. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2007 antara lain: a. Program penciptaan iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif. 1) Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 2) Pendirian unit penanganan pengaduan 3) Perencanan Koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 4) Fasilitas pengembangan Usaha Kecil Menengah 5) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan Konpetitif Usaha Kecil Menengah 1) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 2) Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 3) Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 4) Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah c. Program Pengembangan Sisrtim Pendukung Usaha Bagi Usaha Mokro Kecil Menengah 1) Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 2) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3) Penyelenggaraan pembinaan industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah d. Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi 2) Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 3) Pembinaan Pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi 4) Program pengembangan dan pembinaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah yaitu dengan pembuatan Data Base Koperasi dan UKM Selanjutnya perkembangan koperasi di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahw dari 5 (lima) kabupaten terdapat 583 unit koperasi, termasuk di dalamnya koperasi unit desa (KUD), koperasi tani (Koptan), koperasi karyawan (Kopkar) Koperasi Pegawai Negeri (KPRI), Koperasi pasar (Kopas), Koperasi Nelayan (Kopnel) dan lain-lain yang secara global jumlahnya dapat dilihat pada table berikut.

79

Tabel VI.1. Banyaknya Koperasi dan Anggotanya Menurut Kabupaten NO 1 2 3 4 5 KABUPATEN MAJENE POLEWALI MANDAR MAMASA MAMUJU MAMUJU UTARA JUMLAH Sumber: Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sulawesi Barat, 2008. Dari data di atas jumlah koperasi nampak cukup besar, namun koperasi yang dinyatakan benarbenar sehat jauh di bawah jumlah tersebut. Salah satu indikator sehat tidaknya koperasi adalah dengan kegiatan rapat pertanggung jawaban anggota yang wajib digelar setiap tahun buku yang dikenal dengan nama Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kesiapan setiap koperasi untuk menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) ini tidak sama. Hal ini sangat ditentukan oleh tanggung jawab dan kepedulian pengurus dalam mengembahkan koperasi, dan hal ini senantiasa menjadi kendala dalam pengembangan koperasi. Dengan demikian dalam upaya Pembinaan dan pengembagan Koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pemasalahan-permasalahn yang dimaksud yaitu: 1. Masih rendahnya tingkat kesadaran anggota koperasi terhadap peranan fungsi koperasi. Hal ini bukan hanya dilihat dari sisi hak dan kewajiban tetapi banyak Koperasi yang terbentuk tanpa didasari oleh adanya kebutuhan/kepentingan ekonomi bersama dan prinsip kesukarelaan dari para anggotanya, sehingga kehilangan sejatinya yang otonomi swadaya/mandiri. 2. Masih rendahnya kemampuan manajerial para pengelola/pengurus Koperasi akibatnya banyak Koperasi kurang aktif bahkan ada yang tidak aktif( tinggal Papan Nama) karena tidak dikelola secara profesional sebagaimana layaknya badan usaha. 3. Koperasi masih sering dijadikan alat oleh segelingtir orang/kelompok untuk memujudkan kepentingan pribadinya atau golongannya yang tidak sejalan atau bahkan bertentangn dengan kepentingan anggota Koperasi. 4. Masih terbatasnya akses UMKM pada sumber daya produktif terutamanya permodalan, teknologi dan pemasaran. 80 JUMLAH KOPERASI 104 174 55 208 42 583 JUMLAH ANGGOTA 14,243 18,683 3,220 38,889 2,640 77,675

5. Belum tersedianya sarana pergudangan dan prasarana jalan ke sentra produksi yang dapat mendukung memperlanjacar Usaha Koperasi dan UMKM. Permasalahan lain yang dihadapi adalah perkembangan iklim usaha yang masih kurang mendukung yang disebabkan, antara lain, oleh: 1) ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; 2) proses bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; 3) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM; dan 4) masih munculnya peraturan-peraturan daerah yang menghambat, termasuk pengenaan pungutan-pungutan baru kepada koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah. Penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar masih jauh dari memadai. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, UMKM memerlukan biaya yang relatif besar apalagi untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM. Ketersediaan lembaga pemerintah dan swasta yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga sangat terbatas dan tidak merata ke seluruh daerah. Masih terbatasnya sumber daya finansial juga merupakan masalah utama bagi usaha mikro. Usaha mikro yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana. Oleh karena itu, usaha mikro ini sangat sulit untuk memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan. Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pengembangan koperasi adalah masih belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang paling benar (best practices). Bersamaan dengan masalah tersebut, koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan. Untuk melihat laju pertumbuhan dari koperasi usaha kecil mikro dan menengah dapat dilihat dari besarnya volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU) koperasi sebagaimana tabel berikut. Tabel VI.2. Banyaknya Volume Usaha Koperasi dan SHU Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi NO 1 2 3 4 5 KABUPATEN MAJENE POLEWALI MANDAR MAMASA MAMUJU MAMUJU UTARA VOLUME USAHA 8,873,048 16,445,805 1,470,112 12,079,543 1,435,446 S H U 337,350 446,725 31,220 384,567 64,825 1,264,687

JUMLAH 40,303,954 Sumber: Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sulawesi Barat 2008

81

Hal ini dapat dipahami bahwa semakin banyak volume usaha suatu koperasi, maka dapat dipastikan keuntungan dalam bentuk SHU cenderung lebih besar pula. Besarnya volume usaha berbanding lurus dengan permodalan, artinya kesiapan modal yang cukup besar harus siap mendukung kelancaran usaha. Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa baik volume usaha terlebih lagi sisa hasil usaha pada koperasi yang terdapat di Provinsi Sulawesi Barat terlihat sangat kurang. Kesemuanya itu juga ditentukan oleh rendahnya produktivitas, terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif, rendahnya kapasitas kelembagaan dan organisasi koperasi, kurang kondusifnya iklim usaha serta kurang baiknya citra koperasi dalam masyarakat. Untuk keperluan pembangunan koperasi sebagai soko guru perekonomian, ditempuh langkahlangkah kebijakan yang meliputi: 1) penciptaan iklim usaha yang lebih sehat untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, menjamin kepastian usaha, dan mendorong terbentuknya efisiensi ekonomi; 2) pengembangan dan peningkatan kapasitas institusi pendukung usaha UMKM agar mampu meningkatkan akses kepada sumber daya produktif dalam rangka pemanfaatan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; 3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penumbuhan jiwa dan sikap kewirausahaan, termasuk pemanfaatan peluang yang terbuka di sektor agribisnis dan agroindustri; dan 4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor nformal, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, ditingkatkan pula kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil. Akhirnya pada pembinaan dan pengembagan Koperasi dan UMKM di Provinsi Sulawesi Barat masih menghadapi berbagai permasalahan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, antara lain: 1. Masih rendahnya tingkat kesadaran anggota koperasi terhadap peranan fungsi koperasi. Hal ini bukan hanya dilihat dari sisi hak dan kewajiban tetapi banyak koperasi yang terbentuk tanpa didasari oleh adanya kebutuhan/kepentingan ekonomi bersama dan prinsip kesukarelaan dari para anggotanya, sehingga kehilangan sejatinya yang otonomi swadaya/mandiri. 2. Masih rendahnya kemampuan managerial para pengelola/pengurus koperasi sehingga banyak koperasi kurang aktif bahkan ada yang tidak aktif (tinggal papan nama) karena tidak dikelola secara profesional sebagaimana layaknya badan usaha; 3. Koperasi masih sering dijadikan alat oleh segelintir orang/kelompok untuk menujudkan kepentingan pribadinya atau golongannya yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan anggota Koperasi; 4. Masih terbatas akses UMKM pada sumber daya produktif terutama permodalan, teknologi, pemasaran. 5. Belum tersedianya sarana pergudangan dan prasarana jalan ke sentra produksi nyang dapat mendukung memperlanjacar Usaha Koperasi dan UMKM. 82

BAB VII PENINGKATAN PENGELOLAAN BUMN
Perlu disadari bahwa upaya peningkatan pengelolaan BUMN memang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ini mengingat, mengacu pada berbagai kondisi yang terjadi saat ini, BUMN-BUMN memang tidak bisa terus dibiarkan berada dalam status quo. Walapun kinerja finansial BUMN secara umum telah menunjukkan adanya peningkatan, namun pencapaian tersebut masih jauh dari hasil yang diharapkan Dengan demikian, masih ada potensi BUMN untuk membebani fiskal yang dapat mempengaruhi upaya mempertahankan kesinambungan fiskal. Belum optimalnya kinerja BUMN, antara lain disebabkan masih lemahnya koordinasi kebijakan antara langkah perbaikan internal perusahaan dengan kebijakan industrial dan pasar tempat BUMN tersebut beroperasi, belum terpisahkannya fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada sebagian besar BUMN dan belum terimplementasikannya prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) secara utuh di seluruh BUMN. Dan perlu diketahui bahwa agar program revitalisasi BUMN ini sukses, restrukturisiasi korporasi secara fundamental harus dilakukan. Di Provinsi Sulawesi Barat kendatipun terdapat tambang yang secara dikelola oleh swasta namun data keterlibatan pemerintah secara profsional dalam bentuk BUMN belum jelas termasuk dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat, program pengelolaan BUMN belum diagendakan sehingga perlu menjadi perhatian pada program selanjutnya.

83

BAB VIII PENINGKATAN KEMAMPUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) harus selalu diupayakan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa. Dengan modal tersebut, diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pada hakekatnya pembangunan iptek ditujukan untuk mendukung tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Olehnya itu selain sumber daya manusia yang berkualitas, ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai arti penting dalam pembangunan. Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, behasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Badan Diklat dan Pengembangan SDM Aparatur Provinsi Sulawesi Barat adalah unsur penunjang Pemerintah Provinsi di Bidang Diklat dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan di antaranya adalah pendidikan dan perlatihan terhadap Aparatur Pegawai Negeri Sipil dalam berbagai Jenjang jabatan Struktural PNS. Di samping itu, meningkatkan keterampilan PNS dan semua ini merupakan sistem pembelajaran dalam pelatihan secara sistematis dan terpadu. Untuk itu maka diupayakan Diklat Sistem Satu Pintu (SIMTAP) pada Badan Diklat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi Sulawesi Barat. Adapun tujuan dari badan pengembangan SDM dalam berupaya meningkat kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi para aparatur, adalah: 1. Meningkatkan SDM Aparatur yang berkualitas 2. Meningkatkan pelayanan prima dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 3. Meningkatkan kualitas sistem informasi pendidikan 4. Mendorong tumbuhnya minat belajar bagi segenap aparatur pemerintah. 5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait. Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran kerja berupa: 1. Meningkatnya SDM Aparatur yang berkualitas 2. Meningkatnya standar pelayanan prima dan transparansi dalam pelaksanaan Diklat. 84

3. Meningkatnya Pelayanan prima dan informasi Diklat yang akurat. 4. Meningkatnya minat belajar Peserta Diklat. 5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait. Pencapaian dari tujuan dan sasaran adalah berupa: 1. Pemanfaatan, perencanan pendidikan dan pelatihan. 2. Penetapan skala prioritas Diklat. 3. Mengefektifkan sistem Diklat Satu Pintu. 4. Menciptakan sistem yang dapat menumbuhkan minat belajar. 5. Menelorkan instruktur/ widyaiswara berkualitas. 6. Penyediaan sarana dan prasarana belajar dan tugas operasional. 7. Peningkatan Anggaraan Diklat.

85

BAB IX PERBAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN
Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan sekarang kecenderungannya selalu meningkat. Jika pada tahun 2000, jumlah pengangguran terbuka 5,8 juta jiwa atau 6,1 persen dari angkatan kerja, meningkat menjadi 10,3 juta jiwa atau 9,9 persen pada tahun 2007 Meningkatnya pengangguran terbuka, selama lima tahun terakhir ini memerlukan perhatian serius, mengingat masalah ini dapat menimbulkan kerawanan sosial. Selain itu perlu dicermati pula pengangguran terbuka pada kelompok usia muda (15–24 tahun) yang jumlahnya 3,9 juta jiwa pada tahun 2000, telah meningkat menjadi 6,3 juta jiwa pada tahun 2007. Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka pada usia muda tersebut merupakan masalah sekaligus tantangan pemerintah yang harus dapat dicari penyelesaiannya agar mereka dapat bekerja sesuai dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Bicara tentang ketenagakerjaan, maka kita tidak terlepas dari lembaga yang membidanginya dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dengan delapan sasaran stratejik dalam membangun iklim ketenaga kerjaan yaitu: 1. Terselenggaranya pelatihan tenaga kerja yang terampil; 2. Terpeliharanya hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan; 3. Terselenggaranya perencanaan tenaga kerja daerah; 4. Terlayaninya perizinan ketenagakerjaan, pembinaan, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri; 5. Tersedianya perencanaan transmigrasi yang terkoordinasi dengan instansi terkait; 6. Tersedianya sarana pembinaan masyarakat transmigrasi. 7. Terselenggaranya pelatihan transimigrasi; 8. Berkembangnya kreativitas SDM dan terbinanya pegawai Disnakertrans Provinsi Sulawesi Barat. Kerangka perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat sepenuhnya mengacu dan mendukung rencana strategi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat demi Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transimigrasi yang Produktif, Kompetitif dan Sejahtera. Visi tersebut sepenuhnya mengacu pada pernyataan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini dapat dipahami mengingat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Sudah selayaknya visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat, sepenuhnya mendukung pemenuhan visi pemerintah daerah. Dalam konteks tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat ini dapat dikerangkakan pada diwujudkannya 86

peningkatan akuntabilitas publik, transparansi dan adanya partisipasi segenap jajaran manajemen pemerintahan dan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat menetapkan 6 rumusan misi, yaitu : 1) Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi; 2) Mendorong perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan penempatan tenaga kerja; 3) Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat; 4) Mewujudkan jaminan kepastian hukum dibidang ketenagakerjaan, menjadi institusi andalan dan menciptakan suasana yang nyaman dan produktif; 5) Mengembangkan potensi sumber daya kawasan dan memfasilitasi perpindahan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pengembangan permukiman transmigrasi yang berwawasan lingkungan; 6) Mengembangkan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang sejahtera untuk mendukung pembangunan daerah; Selanjutnya tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan stratejik ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan stratejik dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Adapun tujuan stratejik dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsii Sulawesi Barat adalah sebagai berikut: 1. Dalam rangka meningkatkan produktivitas: a. Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas SDM di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; b. Terwujudnya peningkatan mutu/kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas; c. Terwujudnya kemandirian manajemen penyelenggaraan pelatihan dan produktifitas. 2. Terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi pencari kerja dan mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri secara tertib, baik dan efesien; 3. Terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha; 4. Terwujudnya pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak memihak, profesional dan seragam; 5. Terlaksananya pengembangan pembangunan kawasan yang cepat tumbuh, cepat berkembang dan terlaksananya pemindahan serta penempatan transmigrasi pada lokasi yang sesuai dengan kompetensinya; 87

6. Terwujudnya peningkatan produktifitas masyarakat dan kawasan transmigrasi menjadi atau mendukung pusat pertumbuhan wilayah. Sasaran stratejik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran stratejik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat dicapai. Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat dapat dijabarkan sebagai berikut.

88

TUJUAN Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas SDM di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasiaan Terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi pencari kerja dan mewujuudkan pengawasan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri secara tertib, baik dan efisien Terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha

SASARAN Meningkatkan kualitas

PROGRAM dan Peningkatan kualitas dan

produktivitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja masyarakat transmigrasi

Mendorong perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja

Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis berkeadilan dan bermartabat

Perlindungan dan pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Perlindungan dan pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Terwujudnya pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak memihak, profesional dan seragam

Mewujudkan jaminan kepastian hukum dibidang ketenagakerjaan menjadi institusi andalan dan menciptakan suasana yang nyaman dan produktif

Meningkatkan sumber daya manusi bagi pegawai Disnakertrans Provinsi Sul-Bar.

Terakomodirnya program Disnakertrans Provinsi dan Dinakertrans Kabupaten dan Instansi terkait.

Pelayanan aparatur pemerintah

Selanjutnya, capaian kinerja untuk tiap-tiap kegiatan (8 sasaran), maka nilai capaian organisasi sebesar 90,45%. Nilai capaian ini telah selaras dengan capaian sasaran yang dapat diwujudkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat dan telah dapat menggambarkan kondisi obyektif yang ada. .

89

BAB X PEMANTAPAN STABILITAS EKONOMI MAKRO
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk menjaga stabilitas ekonomi, maka pemerintah senantiasa melakukan berbagai cara menetapkan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi yang terjadi. Kinerja perekonomian Sulawesi Barat pada tahun 2008 yang digambarkan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 mengalami kenaikan sebesar 2,34 persen dari tahun 2007. Sementara itu, pertumbuhan pada sektor pertanian juga mengalami kenaikan. Kebijakan keuangan daerah sangat ditentukan oleh berapa besar kemampuan keuangan daerah dibandingkan dengan kebutuhan daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah. Untuk itu, dalam memproyeksi kemampuan keuangan daerah menggunakan empat asumsi dasar yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tax Ratio dan Dana Perimbangan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat pada triwulan I thun 2008 (q-to-q) yang digambarkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 mengalami kenaikan sebesar 2,34 %. Walaupun mengalami perlambatan dibanding perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan iv tahun 2007 yang tumbuh 4,93 %. Sedangkan laju pertumbuhan tahunan (y-to-y) triwulan I tahun 2008 tumbuh mencapai 8,42 % lebih tinggi dari pada (y-to-y) triwulan I tahun 2007. Melambatnya pertumbuhan triwulan I tahun 2008 disebabkan oleh turunya produksi hasil perkebunan (kakao dan kelapa sawit) yang merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB. Turunya produksi perkebunan ini diakibatkan faktor musim untuk tanaman kelapa sawit dan hama penggerek kakao yang meresahkan petani. Di sisi lain, dampak kenaikan harga minyak di pasar internasional yang meningkat cukup signifikan sehingga sektor-sektor perekonomian khususnya sektor ekonomi yang menggunakan bahan bakar minyak mengalami pembengkakan biaya produksi. Selanjutnya, laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut: Tabel X.1. Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat
LAPANGAN USAHA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bidang Pertanian Pertambangan dan penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dab air bersih Bangunan Perdagangan Angkutan & komunikasi Keuangan & jasa perusahaan Jasa - jasa TRIWULAN I 2008 2.68 0.02 0.56 0.02 0.00 0.07 0.05 0.12 0.04 TAHUN 2007 52.57 0.69 7.74 0.390 3.65 12.43 2.42 4.78 15.33 TAHUN 2006 53.59 0.61 7.57 0.350 3.18 12.99 2.51 4.46 14.74

Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2008 90

Sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan I tahun 2008 (q-to-q) terbesar berasal dari sektor pertanian yakni dengan kontribusi sebesar 2,68 %. Pada triwulan ini terjadi pergeseran sumber pertumbuhan ekonomi dalam penopang utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat, namun jika dilihat perkembangan struktur ekonomi tahun 2006 dan tahun 2007, maka akan nampak bahwa: 1. Perkembangan bidang pertanian mengalami penurunan sebesar 1,90 % 2. Perkembangan bidang pertambangan mengalami peningkatan sebesar 13,11 % 3. Perkembangan bidang industri pengolahan mengalami peningkatan sebesar 2,25 % 4. Perkembangan bidang listrik , gas dan air bersih mengalami peningkatan sebesar 11,43 % 5. Perkembangan bidang bangunan mengalami peningkatan sebesar 14,78 % 6. Perkembangan bidang perdagangan mengalami penurunan sebesar 4,31 % 7. Perkembangan bidang angkutan & komunikasi mengalami penurunan sebesar 3,59 % 8. Perkembangan bidang keuangan & jasa perusahaan mengalami peningkatan sebesar 7,17 % 9. Perkembangan bidang jasa-jasa mengalami peningkatan sebesar 4,00 %. Dalam pembangunan industri nasional, pemerintah memfokuskan pada penguatan struktur industri dengan membenahi enam masalah pokok, yaitu: 1. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor baik berupa bahan baku, bahan penolong, barang setengahjadi dan komponen. 2. Keterkaitan antara sektor industri hulu dan sektor industri hilir dengan sektor ekonomi lainnya yang relatif masih lemah. 3. Struktur industri hanya didominasi beberapa cabang yang tahapan proses industri dan penciptaan nilai tambahnya pendek. 4. Ekspor produk industri didominasi oleh hanya beberapa cabang industri. 5. Lebih dari 60% kegiatan sektor industri berada di Jawa. 6. Masih lemahnya peranan kelompok industri kecil dan menengah sebagai industri pendukung. Menyadari kondisi industri manufaktur yang semakin membaik, sasaran pembangunan diarahkan untuk: 1. Meningkatnya daya saing industri manufaktur, ditandai oleh makin besarnya pangsa pasar domestik yang didominasi oleh produk-produk industri dalam negeri. 2. Meningkatnya volume dan nilai ekspor produk manufaktur. 3. Meningkatnya penerapan standardisasi dan teknologi bagi industri manufaktur. 4. Meningkatnya kemampuan fasilitasi pengembangan klaster industri prioritas. 5. Meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia baik di daerah maupun di pusat serta dunia usaha khususnya industri kecil dan menengah (UKM). Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, arah kebijakan bagi peningkatan daya saing industri manufaktur difokuskan pada tiga upaya sebagai berikut: 91

Pertama, upaya peningkatan daya saing industri yang dicapai melalui: 1. Perbaikan iklim usaha baik bagi pembangunan industri baru maupun perluasan usaha pengoperasiannya di seluruh rantai pertambahan nilai, dengan: (a) penyediaan fasilitasi pada industri prioritas baik fiskal maupun non-fiskal, sebagai tindak lanjut pemberlakuan Kebijakan lndustri Nasional; (b) penyelesaian pelaksanaan harmonisasi tarif; (c) penghapusan Perda-perda yang membebani industri; (d) penyelesaian revisi perundangan terkait masalah perburuhan; dan (e) penyiapan legalisasi peraturan tentang Kawasan lndustri, sebagai upaya untuk mendukung pembangunan dan persebaran industri di daerah-daerah, sebagai pengganti Keppres No. 4l tahun 1995 tentang Kawasan Industri. 2. Penyelesaian masalah-masalah yang menghambat perkembangan industri, antara lain: (a) penertiban penegakan hukum terhadap aktivitas penyelundupan; (b) percepatan pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI); dan (c) penyelesaian hambatan kepabeanan. 3. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan para pemangku kepentingan guna: (b) melanjutkan pengembangan 10 klaster industri inti yang tertuang dalam RPJM Nasional 2004 2009; (c) melanjutkan pengembangan industri terkait dan penunjang kesepuluh klaster industri inti tersebut; dan (c) membina kemampuan penguilsaan teknologi industri, termasuk upaya peningkatan efisiensi penggunaan energi. 4. Pengembangan penggunaan energi alternatif, yang berbasis bahan baku nabati melalui optimalisasi 20 pabrik. 5. Meneruskan program restrukturisasi permesinan bagi industri tekstil dan produk tekstil 6. Penyediaan layanan teknis dan manajemen dalam rangka akses teknologi produk maupun proses produksi, seperti pengukuran presisi, pengkalibrasi data, pengujian material, dan lain-lain; serta 7. Fasilitasi penguatan pasar internasional dan produk-produk industri untuk mendorong pengembangan industri berorientasi ekspor. Kedua, upaya peningkatan kapasitas industri melalui: 1. Peningkatan investasi industri baik dalam l0 klaster industri inti, klaster pendukung, maupun klaster penunjangnya. 2. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, melalui promosi dan dukungan fasilitasi pada 300 produk pilihan. 3. Pengembangan pilot proyek pengembangan industri baja dan semen; 92

4. Pemberdayaan industri kecil dan menengah dengan: (a) melanjutkan pemberdayaan dan pembinaan langsung dalam rangka pengembangan klaster industri di 80 kabupaten/kota; (b) melanjutkan revitalisasi sentra-sentra industri kecil di 20 sentra industri sebagai sumber bahan baku, dan peningkatan fasilitasi 40 unit pelayanan teknologi (UPT) di daerah; dan (c) pengembangan IKM unggulan daerah melalui pendekatan one-village-one-product (OVOP) di 33 provinsi. 5. Pengembangan industri berbasis agro untuk penguatan daya saing daerah melalui fasilitasi pengembangan nilai tambah komoditi ekspor primer. 6. Pembinaan dan pemanfaatan teknologi industri melalui pengembangan l0 produk substitusi pangan. Upaya ketiga adalahpeningkatan peran faktor pendukung pengembangan industri, melalui: 1. Pengembangan 4 (empat) teknologi baru yang siap diterapkan di industri. 2. Perluasan penerapan standardisasi, akreditasi dan pengendalian mutu yang diterapkan oleh 100 perusahaan lokalyang memperoleh SPPISNI. 3. Peningkatan standardisasi melaluipenyusunan 152 Rancangan SNI. 4. Membangun 8 (delapan) kawasan industri khusus, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. 5. Pengembangan kapasitas diklat serta peningkatan kapasitas aparatur perindustrian.

93

BAB XI PENANGGULANGAN PERDESAAN

Kawasan perdesaan pada saat ini dapat diidentikkan dengan kata “kemiskinan”. Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tinggal di perdesaan sangat akrab dengan kemiskinan. Penduduk Indonesia sebagian besar tinggal di perdesaan, dan pada umumnya mereka hidup dalam keterbatasan, kemiskinan serta ketidak berdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan termasuk masyarakat miskin, di samping disebabkan oleh masalah ekonomi, juga kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, termasuk informasi. Produk pertanian yang dihasilkan sebagian besar langsung dijual dalam bentuk mentah (raw material) sehingga kawasan perdesaan hanya berfungsi sebagai penghasil saja, bukan sekaligus sebagai pengolah. Keadaan tersebut menjadi salah satu penghambat sulitnya berkembang kawasan perdesaan. Selain permasalahan fungsi kawasan perdesaan yang hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan belum berorientasi kepada agroindustri, masih ada permasalahan lain yang berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk perdesaan yang masih tertinggal, yaitu kepemilikan lahan. Hampir setengah penduduk usia produktif yang bekerja pada sektor pertanian tidak berstatus sebagai pemilik lahan, melainkan hanya sebagai buruh kontrak yang menyebabkan mereka sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya. Secara umum, akses di kawasan perdesaan kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Untuk mencapai suatu lokasi yang terletak di perdesaan biasanya cukup sulit, harus melintasi jalan yang kondisinya memprihatinkan dengan jarak yang jauh dari pusat kegiatan di kabupaten. Sulitnya akses tersebut menyebabkan potensi yang ada pada wilayah perdesaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, masih juga dirasakan keterbatasan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang bisa dinikmati oleh penduduk di kawasan perdesaan. Pembangunan perdesaan merupakan salah satu faktor pendukung peningkatan perekonomian dan pengembangan wilayah. Hal ini terjadi karena sebagian besar penduduk Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat bertempat tinggal di perdesaan. Selain itu, rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja dicirikan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan. Tingginya masyarakat miskin di perdesaan menunjukkan bahwa kemiskinan terkait dengan akses masyarakat daerah itu terhadap sumber daya produktif yang salah satunya adalah akses pemenuhan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Berikut adalah tabel yang menggambarkan sebaran penduduk pada 487 desa/kelurahan Sulawesi Barat.

94

TABEL XI. 1. JUMLAH PENDUDUK MENURUT KABUPATEN DI SULAWESI BARAT No 1 2 3 4 5 Kabupaten/Kota Mamuju Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Utara Jumlah Sumber : Data BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2008 Upaya pembangunan perdesaan diarahkan pada langkah-langkah untuk menambah akses pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, pengembangan perekonomian lokal yang bertumpu pada usaha mikro, kcil dan menengah (UMKM) dan koperasi serta peningkatan pembangunan infrastruktur. Pembangunan perdesaan dalam rangka memperbaiki kondisi perdesaan di Provinsi Sulawesi Barat sebagai kawasan ekonomi produktif dan permukiman yang relatif tertinggal, pada tahun 2008 ini, masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain: (1). Masih rendahnya koordinasi dan keterpaduan kegiatan antar pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dan antar sektor dalam rangka mendukung diversifikasi kegiatan ekonomi perdesaan yang memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan; (2). Masih rendahnya peran lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, termasuk fasilitator pembangunan dalam menggerakkan perekonomian di perdesaan; (3). Masih kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat perdesaan yang menjadi kewenangannya; dan (4). Terbatasnya penyediaan dan kualitas infrastruktur perdesaan secara merata di seluruh tanah air. Dalam hal prasarana dan sarana perdesaan, yang menjadi masalah tidak hanya kuantitas dan kualitas ketersediaan prasarana dan sarana yang belum memadai, tetapi juga tingkat persebarannya yang belum merata. Pembangunan perdesaan diharapkan ikut berperan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas di perdesaan yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan infrastruktur di kawasan permukimannya, serta meningkatnya akses dan Nama Ibukota Mamuju Majene Polewali Mamasa Pasangkayu Kecamatan 15 8 15 13 4 55 Jumlah Desa/ Kelurahan 110 40 132 167 33 487 Jumlah Penduduk 296,828 133,232 361,202 123,786 101,615 1,016,663

95

partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Upaya pencapaian sasaran tersebut akan dilakukan melalui enam langkah kebijakan pokok, yang meliputi: (1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, (2) Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan dan mengembangkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat, (3) Mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat yang dinamis, (4) Mewujudkan produktivitas dan usaha ekonomi produktif masyarakat yang maju, mandiri dan berorintasi pasar yang didukung lembaga keuangan mikro perdesaan, (5) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan, (6) Terus mengupayakan peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana perdesaan secara lebih merata. Pada Tahun 2008, kebijakan pembangunan perdesaan diarahkan untuk: (1) Mendorong perluasan kegiatan ekonomi non-pertanian yang memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan, antara lain melalui pengembangan kawasan agropolitan dan pengembangan UMKM di bidang usaha unggulan daerah yang memiliki keterkaitan kuat ke depan (forward linkages) dan ke belakang (backward linkages); (2) Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi lokal serta memperkuat kelembangaan dan modal sosial masyarakat perdesaan yang antara lain berupa budaya gotong-royong dan jaringan kerja sama, untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi usaha; (3) Meningkatkan penyediaan infrastruktur perdesaan secara merata di seluruh tanah air, berupa jalan desa, jaringan irigasi, prasarana air minum, dan penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi), listrik perdesaan, pasar desa, serta pos dan telekomunikasi.

96

BAB XII PENGURANGAN KETIMPANGAN WILAYAH
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing-masing. Latar belakang demografi, geografis, dukungan infrastruktur dan kapasitas sumber daya yang berbeda, memiliki konsekuensi adanya keragaman kinerja daerah dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan. Perbedaan kinerja selanjutnya akan menyebabkan ketimpagan pembangunan. Pada dasarnya banyak hal yang menjadi dasar penyebaran pembangunan, utamanya ketersedian sarana infrastruktur. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa ketimpangan pembangunan juga ditandai dengan rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama pada masyarakat pedesaan, wilayah terpencil, perbatasan serta wilayah tertinggal. Ketimpangan antara kawasan perkotaan dengan pedesaan ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan kawasan pedesaan dan tingginya ketergantungan kawasan pedesaan terhadap perkotaan. Kesemuanya ini disebabkan minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi pendukung dan yang paling mendasar adalah faktor infrastruktur perhubungan. Kekurangan ini menjadi fokus perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Program-program pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat dilihat dari aspek tata ruang tidak memiliki prospek keberlanjutan dalam penanganan isu-isu strategis. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini khususnya konflik masyarakat di Sulawesi Barat belum dapat dituntaskan. Berikut data daerah konflik dan permasalahannya adalah sebagai berikut: Kecamatan Tabulahan, Kecamatan Aralle, dan Kecamatan Mambi. Masyarakat pada sebagian wilayahnya telah menyatakan sikap sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa yang intinya tidak bersedia bergabung dengan Kabupaten Mamasa, dengan kata lain, ingin tetap berada dalam lingkup Kabupeten Polmas. Alasan mereka adalah merasa yakin karena selama ini terbukti terjamin keamanan dan pelayanan yang diberikan serta faktor sosial budaya yang berbeda dan beranggapan sukar untuk berpadu. Sementara itu ada sebagian yang lain telah setuju dan kondusif untuk bergabung dengan Kabupaten Mamasa. Sikap resisten seperti inilah yang sampai kapanpun tetap tidak mau masuk Kabupaten Mamasa. Adapun rincian desa khususnya dari ketiga kecamatan di atas yang setuju dan tidak setuju bergabung dengan Kabupaten Mamasa sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Polmas Nomor 06/KPTS/DPRD/II/2002 tanggal 16 Februari 2002 sebagai berikut:

97

a. Kecamatan Tabulahan 1) Kelurahan/Desa yang setuju bergabung dengan Kabupaten Mamasa adalah Desa Periangan, Desa Malatiro. 2) Kelurahan/Desa yang tidak setuju bergabung dengan Kabupaten Mamasa adalah Desa Lakahang, Desa Tabulahan, Desa Saluleang, Desa persiapan Tampak Kurra, Desa persiapan Taora. Perkembangan Kecamatan Tabulahan, pada tahun 2004 dinyatakan juga telah kondusif bergabung dengan Kabupaten Mamasa, meskipun masih ada 5 (lima) desa yang senyatanya masih bermasalah yaitu: Kelurahan Lakahang, Desa Saluleang, Desa Tabulahan, Desa Pangandaran dan Desa Persiapan Tampa Loppo, akan tetapi permasalahannya masih dalam batas-batas toleransi ditandai dengan sikap masyarakat yang tidak bereaksi/tidak menyatakan sikap pro maupun kontra, karena tetap memegang semangat adat, walaupun mereka secara praktis lebih ingin ke kabupaten induk. b. Kecamatan Aralle 1) Kelurahan/Desa yang setuju bergabung dengan Kab. Mamasa :Desa Buntu Malangka, Desa Salutambun. 2) Kelurahan/Desa yang tidak setuju bergabung dengan Kab. Mamasa: Kelurahan Aralle, Desa Ralleanak, Desa Panetean, Desa Uhailanu, Desa Aralle Utara, Desa Salurinduk, Desa Uhaidao. Wilayah Kecamatan Aralle yang semula hanya terdiri atas 10 (sepuluh) desa, kini telah dimekarkan menjadi 21 (dua puluh satu) desa, sebagaimana digambarkan pada tabel 1 sebagai berikut: Tabel XII.1. Kecamatan Aralle Sebelum dan Setelah Pemekaran
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DESA/KEL. INDUK Kelurahan Aralle Desa Ralle Anak Desa Panetean Desa Uhai Lanu Desa Aralle Utara Desa Salurinduk Desa Uhai Dao Desa Rante Berang Desa Buntu Malangka Desa Salutambun JUMLAH PDD KK 322 92 163 163 192 105 85 177 182 213 JIWA 1.565 369 758 863 844 531 531 873 905 888 DESA PEMEKARAN 1. Desa Aralle Timur 2. Desa Aralle Selatan 3. Desa Kala’be 1. Ralle Anak Utara 2. Baruru Desa Pamosean Pangga 1. Desa Kebanga 2. Desa Penatangan 1. Desa Kabae 2. Ds. Salutambun Brt. 3. Ds. Salutambun Tmr. JUMLAH PDD KK 244 90 218 JIWA 1.233 361 918

81 180 83 -

347 890 348 -

Sumber: data BPS Provinsi Sulawesi barat 2007

98

c. Kecamatan Mambi 1) Kelurahan/Desa yang setuju: Desa Bambang, Desa Rantelemo, Desa Salumokanan, Desa Saludengan, Desa Ulumambi, Desa Bambang Timur, Desa Minanga, Desa Persiapan Bambang Buda, 2) Kelurahan/Desa yang tidak setuju: Kelurahan Mambi, Kelurahan Talippuki, Desa Mehalaan, Desa Rantebulahan, Desa Sondong Layuk, Desa Leko, Desa Botteng, Desa Salukonta, Desa Salubanua, Desa Tapalinna. Pasca pemekaran Kabupaten Mamasa, Kecamatan Mambi yang terdiri atas 18 (delapan belas) desa di atas, dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Mambi dan Kecamatan Bambang selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel XII.2. Kecamatan Mambi Sebelum / Setelah Pemekaran
NO 1` 2 3 4 5 6 7 DESA/KEL. INDUK Kelurahan Mambi Kelurahan Talippuki Desa Mehalaan Desa Rantebulahan Desa Leko Desa Salukonta Desa Salumokanan JUMLAH PDD KK JIWA 366 1.789 287 1.289 256 524 174 219 108 1.121 1.557 704 886 435 DESA PEMEKARAN Desa Sendana 1. Desa Pamoseang 2. Desa Indobanua Desa Mehalaan Barat Desa Salumaka 1. Desa Mesa kada 2. Desa Kirak Desa Leko Sukamaju 1. D.Salumakanan UTR 2. D.Salumakanan BRT 3. Desa Buangin Desa Bujung Manurung Desa Pasembu 1. Desa Salubanua Sel. (Ranu) 2. Desa Salu aho’ JUMLAH PDD KK JIWA 170 742 128 597 159 811 94 435 194 722 164 683 152 674 84 367 -

8 9 10

Desa Sondong lajuk Desa Botteng Desa Salubanua

79 179 105

389 842 594

11 12

Desa Tapalinna Desa Bambang Buda

100 172

560 837

Sumber: data BPS Provinsi Sulawesi Barat 2007

99

Tabel XII.3. Kecamatan Bambang Sebelum dan Setelah Pemekaran
JUMLAH PDD KK 1` 2 Desa Bambang Desa Rante lemo 143 139 JIWA 617 577 Desa Salu bulo 1. Desa Lembang Mokallan 2. Desa Limba dewata 3. Desa Salu tabang 4. Desa Salu ruru 3 4 Desa Salu dengen Desa Ulumambi 177 69 633 369 1. Desa Masoso 2. Desa RanteTarima 1. Desa Ulumambi BRT 2. Desa Sikamase 5 Desa Bambang Timur 157 661 1. Desa Tanete tomba 2. Desa Salukadi 3. Desa Bala tana 6 Desa Minanga 184 747 1. Desa Salu Kepopok 2. Desa Saluasing 186 176 770 860 156 133 652 522 67 150 347 715 133 76 555 137 JUMLAH PDD KK 141 171 JIWA 599 618

NO

DESA / KEL. INDUK

DESA PEMEKARAN

Sumber : data BPS Provinsi Sulawesi Barat 2007 Sikap masyarakat yang berada dalam wilayah Kecamatan Bambang sebagian besar telah kondusif bergabung dengan Kabupaten Mamasa. Sedangkan masyarakat yang masih menolak bergabung ke Mamasa meliputi masyarakat Kelurahan Mambi, Kelurahan Talippuki, Desa Sendana, Desa Bujung Manurung, Desa Tapalinna, Desa Sondong Lajuk, Desa Pamoseang, Desa Salubanua, Desa Botteng, Desa Salumaka’, Desa Rantebulahan, Desa Persiapan Kirak’ (sebahagian), Desa Mehalaan (sebahagian). Konsekuensi dari konflik ini Rencana Tata Ruang dengan pendekatan wilayah administratif dan pendekatan ekosistem khususnya Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan belum dapat berjalan.

100

BAB XIII PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS
Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena pendidikan merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Peningkatan parisipasi masyarakat pada dunia pendidikan sejalan dengan program pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat mengenyam bangku pendidikan. Gambaran tingkat pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel XIII.1. Gambaran tingkat pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tabel tersebut nampak bahwa di kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara perbandingan antara guru dengan jumlah siswanya dapat dikatakan bahwa seorang guru menghadapi sedikitnya 60 orang siswa, hal ini karena kurangnya tenaga pengajar (guru) dibanding jumlah murid. dengan demikian suasana belajar dapat dipastikan tidak berjalan sempurna dengan kepadatan murid yang melebihi jumlah standar yang wajar. Hal ini sudah dapat dipastikan kurangnya ruang belajar yang memadai untuk berlangsungnya proses belajar mengajar.

101

TABEL: XIII.1. JUMLAH SEKOLAH, MURID DAN GURU DI PROVINSI SULAWESI BARAT
TINGKAT PENDIDIKAN , MURID DAN GURU NO KABUPATEN ∑ SEKOLAH SD / MI ∑ MURID ∑ GURU ∑ SEKOLAH S L T P ∑ MURID ∑ GURU ∑ SEKOLAH S L T A ∑ MURID ∑ GURU

1

MAJENE

173

21,292

2,154

20

6,149

130

7

3,062

210

2

POLMAN

311

54,812

2,291

37

10,839

214

11

4,824

338

3

MAMASA

186

22,101

1,264

35

6,307

113

14

1,071

92

4

MAMUJU

352

52,969

2,255

41

9,556

158

17

3,950

328

5

MAMUJU UTARA

116

19,058

529

8

2,179

36

5

1,309

82

Jumlah TAHUN 2007 Jumlah TAHUN 2006

1,138 1,110

170,232 110,630

8,493 7,268

141 166

35,030 33,503

651 2,479

54 85

14,216 18,563

1,050 1,587

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, 2008. Dari tabel XIII.1. nampak bahwa perkembangan tenaga pengajar tahun 2006 dengan tahun 2007 untuk tingkat pendidikan SD/MI mengalami peningkatan sebesar 16,85 %, untuk tingkat pendidikan SLTP mengalami penurunan sebesar 15,06 % dan untuk tingkat pendidikan SLTA mengalami penurunan sebesar 33,84 %. Selanjutnya dalam upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional dan pencapaian visi Sulawesi Barat sebagai provinsi “malaqbi”, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat menguraikan program pembangunan pendidikan yang mengacu pada 8 program pembangunan pendidikan jangka menengah 2006-2011 dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu: 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Program Pendidikan Dasar 9 Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Tinggi 5. Program Pendidikan Non-Formal 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8. Program Pembangunan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

102

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program ini bertujuan untuk mendorong, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemerintah kabupaten untuk mengefektifkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang diharapkan agar semua anak usia dini baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimiliki dan tahap-tahap perkembangan atau tingkat usia mereka dan merupakan persiapan untuk mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Secara lebih spesifik, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau berbentuk lain yang sederajat,dan jalur informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan program pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut : Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Perintisan Lembaga PAUD Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya PAUD Meningkatkan kualitas pendidikan melalui TK dan lembaga PAUD Peningkatan pelaksanaan koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi

2. Program Pendidikan Dasar 9 Tahun
Program ini bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non-formal yang mencakup SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A serta SMP, MTS, dan Paket B, sehingga seluruh anak usia 7 -15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidaktidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dititik beratkan pada: (1) peningkatan partisipasi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar terutama melalui penjaringan anakanak yang belum pernah sekolah pada jenjang SD termasuk SDLB/ MI/ Paket A ke jenjang SMP/ MTs/ Paket B atau bentuk lain yang sederajat, (2) mempertahankan kinerja pendidikan yang telah dicapai terutama dengan menurunkan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta dengan meningkatkan kualitas pendidikan; dan (3) penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Kegiatan yang direncanakan dilaksanakan sehubungan dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah: 103

Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas; Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar; Penarikan kembali siswa putus sekolah (retrieval); Penyediaan sarana pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan; Pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik; Penerapan manajemen berbasis sekolah dan sekolah berbasis masyarakat; Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan; Peningkatan pemerataan dan perluasan pendidikan dasar; Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; Peningkatan kualifikasi dan pelatihan guru berbasis kompetensi; Pemberdayaan komite sekolah dan dewan pendidikan.

3. Program Pendidikan Menengah
Program ini bertujuan mendorong upaya peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk laki-laki dan perempuan melalui jalur formal maupun non-formal, yang mencakup SMA, SMK, MA dan Paket C. Program pendidikan menengah didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama secara singnifikan sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah / madrasah umum maupun kejuaruan dan pendidikan nonformal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk kedunia kerja. Program Pendidikan menengah akan terdiri beberapa kegiatan yaitu: Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; Penataan bidang keahlian pada dikmenjur; Penyediaan layanan pendidikan umum dan kejuruan; Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik; Penerapan manajemen berbasis sekolah dan sekolah berbasis masyarakat; Peningkatan pertisipasi masyarakat dalam pendidikan; Studi pelaksanaan program pendidikan 12 tahun; Peningkatan penyelenggaraan sistem pengelolaan pendidikan; Pengembangan model layanan alternatif pendidikan; Pembinaan dan pengembangan teknologi dan informasi.

104

4. Program Pendidikan Tinggi
Program ini bertujuan meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi penduduk melaui program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis. Serta meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan Iptek, untuk memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahtraan masyarakat dan daya saing bangsa. Program Pendidikan Tinggi terdiri dari beberapa kegiatan: Pembangunan Universitas Sulawesi Barat; Kerjasama penyediaan calon guru.

5. Program Pendidikan Non-Formal
Program ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan baik untuk laki-laki maupun perempuan sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan potensi peserta dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan kesetaraan untuk penduduk dewasa, pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih luas dan bervariasi. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program pendidikan non formal adalah : Penyediaan sasaran dan prasarana pendidikan peserta didik dan tenaga kependidikan; Penguatan satuan pendidikan nonformal; Penyediaan subsidi/hibah, block grant/imbal swadaya; Pemberian kesempatan pelaksanaan pendidikan non formal oleh keluarga/masyarakat; Penyediaan informasl pendidikan yang memadai; Peningkatan pengendalian pelaksanaan pendidikan kesetaraan.

6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan propesionalisme pendidik baik laki-laki maupun perempuan pada satuan pendidikan formal dan non formal, negeri maupun swasta, untuk dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan kreatif, dinamis, dan dialogis, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada mesyarakat, serta mempunyai komitmen secara profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan,dan (2) meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompotensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjung proses pendidikan pada satuan pendidikan, dengan kegiatan peningkatan mutu pendidik dan 105

tenaga kependidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal melalui berbagai jalur dan jenjang pendidikan dan perlatihan.

7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga dan mengembangkan tata pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan koordinasi antar tingkat pemerintah, mengembangkan kebijakan, melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Program manajemen layanan pendidikan terdiri dari beberapa kegiatan: Peningkatan kapasitas institusi yang bertanggungjawab dalam pembangunan pendidikan nasional melalui pelaksanaan koordinasi yang efektif; Peningkatan produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya pembangunan pendidikan; Peningkatan efektivitas dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah; Pengembangan kerjasama regional dan internasional;

8. Program Pembangunan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program ini bertujuan untuk mengembangkan budaya baca bahasa, sastra Indonesia dan daerah khususnya bahasa Mandar dalam masyarakat termasuk peserta didik dan masyarakat umum guna membangun masyarakat berpengetahuan, berbudaya, malaqbi dan mandiri. Adapun kegiatannya adalah Kampanye dan promosi budaya baca; Perluasan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan sekolah; Pembinaan dan pengembangan bahasa; Pengembangan budaya baca, bahasa, sastra Indonesia dan daerah. Adapun pencapaian program Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada tahun 2007 bekerjasama dengan PT POS Persero Cabang Mamuju telah dilaksanakan penyaluran dana Bantuan Operasional Siswa SD/MI/ yang sederajat kepada 159.450 Siswa dan SMP/MTs yang sederajat kepada 42.053 siswa serta pemberian BOS Buku SD/MI yang sederajat kepada 159.450 Siswa dan SMP/MTs yang sederajat kepada 39.621 siswa. 2. Perluasan dan Peningkatan Mutu sekolah pada berbagai tingkatan Mutu TK

106

Pada tahun 2007 untuk program kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu TK, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat melalui dana dekonsentrasi telah memberikan Block Grant Pembangunan USB TK Pembina Kecamatan sebanyak 5 Unit pada lima Kabupaten yang terdiri dari Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, dan Kecamatan Mambi, Pemberian Block Grant Alat Bermain TK sebanyak 40 TK swasta maupun negeri yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, dan Block Grant Peningkatan Mutu TK sebanyak 10 sekolah, dan dari dana APBD telah disalurkan 5 Paket Alat Peraga dan Praktek Siswa. Mutu SD Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SD melalui dana Dekonsentrasi pada tahun 2007 telah dilakukan Rehabilitasi Ruang kelas SD sebanyak 41 Sekolah yang dibagi atas dan pemberian subsidi peningkatan mutu SD sebanyak 5 Sekolah kepada 5 Kabupaten, dan dari dana APBD Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat telah memberikan bantuan pengadaan alat kelistrikan untuk 5 sekolah yang daerahnya belum ada listrik, Pengadaan alat praktek dan peraga siswa sebanyak 10 paket, pelatihan MBS untuk 3 gugus, serta pengadaan Ijazah sebanyak 30.000 lembar. Mutu SMP Tahun 2007 melalui dana Dekonsentrasi telah diberikan Subsidi rehabilitasi Sekolah sebanyak 14 Paket yang diperuntukkan untuk 2 sekolah dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat pada 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Subsidi Pembinaan sekolah standar menjadi normal mandiri kepada 22 sekolah yang terletak di 5 Kabupaten, masing-masing 6 Sekolah di Kabupaten Mamuju, 3 Sekolah di Kabupaten Majene,6 sekolah di Kabupaten Polewali Mandar, 6 Sekolah di Kabupaten Mamuju Utara, dan 2 Sekolah di Kabupaten Mamuju Utara. Pemberian Subsidi Bea Siswa SDSMP satu sebanyak 14 Sekolah yang terletak di 4 Kabupaten yaitu 4 Sekolah di Kabupaten Mamuju, 2 Sekolah di Kabupaten Majene, 4 Sekolah di Kabupaten Polewali Mandar dan 4 Sekolah di Kabupaten Mamuju Utara, Beasiswa SMP terbuka untuk 200 orang pada 5 Kabupaten yaitu : 5 Sekolah untuk Kabupaten Mamuju, 4 Sekolah di Kabupaten Majene, 7 Sekolah di Kabupaten Polewali Mandar, 2 Sekolah di Kabupaten Mamasa dan 1 Sekolah di Kabupaten Mamuju Utara, Pemberian beasiswa bakat prestasi sebanyak 105 siswa yang tersebar di beberapa sekolah di Kabupaten antara lain : 10 Sekolah di Kabupaten Mamuju, 11 sekolah di Kabupaten Majene, 4 Sekolah di Kabupaten Polewali Mandar, 5 Sekolah di Kabupaten Mamasa, dan 1 Sekolah di Kabupaten Mamuju Utara. Subsidi Pelaksanaan Lomba-Lomba Tingkat Kabupaten, Pemberian Subsidi Pelaksanaan Operasional Tim Teknis Kabupaten (TTK) Dari dana APBD telah dilaksanakan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Pana dan SMP Nosu yang terletak di Kabupaten Mamasa, pemberian Buku pelajaran sebanyak 20 paket. 107

Mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Pada tahun 2007 Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu Khusus dan Pendidikan Layanan khusus melalui dana dekonsentrasi telah menyalurkan bantuan beasiswa Tk. Dasar untuk 154 siswa kepada 3 Kabupaten yang terdiri dari 1 Sekolah di Kabupaten Mamuju, 4 Sekolah di Kabupaten Majene, dan 2 Sekolah di Kabupaten Polewali Mandar, beasiswa Tk menengah untuk 8 siswa pada 2 Kabupaten yang terdiri dari 1 Sekolah di Kabupaten Majene, 1 Sekolah di Kabupaten Polewali Mandar, subsidi pokja pendidikan layanan khusus untuk 2 Sekolah, subsidi rintisan inklusif 1 Sekolah, subsidi peralatan 6 sekolah, subsidi kurikulum KTSP 1 paket, Subsidi kegiatan kesiswaan 2 paket, subsidi rehabilitasi ruang kelas 3 unit, pembangunan Unit Sekolah Baru di Kabupaten Mamuju Utara 1 unit, Subsidi operasional Bengkel 4 paket , Subsidi Ruang Kelas Baru 1 Unit, subsidi buku sebanyak 1.285 eksemplar kepada 8 Sekolah. Mutu SMA & SMK Tahun 2007 melalui dana Dekonsentrasi telah dibangun 3 Unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 25 unit, rehabilitasi ruang kelas SMA sebanyak 11 paket, pembangunan Lab. IPA 4 unit serta pembangunan Lab. Komputer 2 unit, bantuan operasional Manajemen mutu sebanyak 18 paket, bantuan SMA mandiri 1 paket. Dan dari dana APBD 2007 telah disalurkan bantuan buku pelajaran sebanyak 1.500 eks, pengadaan alat praktek dan peraga siswa SMA 3 paket. dan melalui dana Dekonsentrasi telah diberikan bantuan khusus Murid kepada 620 siswa yang terdiri dari 114 siswa SMK di Kabupaten Mamuju, 93 Siswa di Kabupaten Majene, 310 Siswa di Kabupaten Polewali Mandar, dan 103 Siswa di Kabupaten Mamasa serta pemberian bantuan subsidi Pencitraan dan Pendataan untuk 4 Kabupaten. Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2007 baru membangun Sekolah Menengah Kejuruan. 3. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pada Tahun 2007 dari dana Dekonsentrasi melalui Program Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bidang PLS telah di berikan bantuan berupa Pedoman acuan PAUD sebanyak 3.500 eksemplar, Pemberian Bantuan Pembentukan TPA/KB/SPS sebanyak 39 Kelompok yang terdiri dari 19 kelompok di Kabupaten Mamuju, 9 Kelompok di Kabupaten Polewali Mandar, 6 Kelompok di Kabupaten Majene, dan 5 kelompok di Kabupaten Mamasa, Bantuan kelembagaan PAUD nonformal kepada 40 kelompok, Bantuan PAUD Percontohan kepada SKB Mamuju. Dari dana APBD telah diberikan bantuan Alat Permainan Edukatif kepada 35 Kelompok bermain.

108

4. Pengembangan Kesetaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Dasar Pada Tahun 2007 melalui dana APBN telah diberikan bantuan berupa buku pelajaran untuk warga belajar program Paket A dan paket B sebanyak 6.480 Eksemplar dan Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket A kepada 11 Kelompok di Kabupaten Mamuju, 9 Kelompok di Kabupaten Majene, 20 Kelompok di Kabupaten Polewali Mandar, 6 Kelompok di Kabupaten Mamasa dan 4 Kelompok di Kabupaten Mamuju Utara. Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Program Paket B Kepada 51 Kelompok di Kabupaten Mamuju, 27 Kelompok di Kabupaten Majene, 46 kelompok di Kabupaten Polwali Mandar, 22 Kelompok di Kabupaten Mamasa, dan 12 Kelompok di Kabupaten Mamuju Utara. Pendidikan Menengah Pada Tahun 2007 Program Pengembangan Kesetaraan Pendidikan Menengah telah memberikan bantuan Modul untuk warga belajar Paket C Sebanyak 2.060 Eksemplar dan Bantuan Penyelenggaraan Program Paket C sebanyak 5 Kelompok di Kabupaten Mamuju, 2 Kelompok di Kabupaten Majene, 4 Kelompok di Kabupaten Polewali Mandar, dan 1 Kelompok di Kabupaten Mamasa 5. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Tahun 2007 melalui dana Dekonsentrasi telah diberikan bantuan beasiswa kursus para profesi untuk 252 orang, Bantuan beasiswa kursus wirausaha berbasis pedesaan dan perkotaan untuk 20 lembaga penyelenggara, bantuan dukungan lembaga kursus dan pelatihan untuk 5 lembaga, bantuan kecakapan hidup melalui lembaga (lifeskill) untuk 4 lembaga, Bantuan penguatan dan pengembangan kelembagaan Pendidikan Non Formal/ Pusat kegiatan belajar masyarakat untuk 9 lembaga, Bantuan Akreditasi dan sertifikasi lembaga PKBM untuk 5 lembaga, bantuan kelompok kesenian tradisional daerah untuk 2 lembaga, dan bantuan kelompok olahraga masyarakat untuk 10 lembaga. 6. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Untuk menuntaskan Buta Huruf di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2007 melalui dana APBN telah menyalurkan bantuan buku sebanyak 3.010 eksemplar dan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan sebanyak 1030 warga belajar yang terdiri dari. 1.) Bantuan Pembentukan/Penguatan Taman Bacaan Masyarakat untuk 10 Lembaga, 2.) Bantuan TBM Layanan Khusus (Mobile) untuk 2 lembaga, dan bantuan pembentukan/penguatan Taman Bacaan Masyarakat dalam rangka pembinaan minat baca untuk 10 lembaga Selanjutnya Berdasarkan hasil Susenas BPS, jumlah penduduk buta aksara di Provinsi Sulawesi Barat masih cukup tinggi (91.394 jiwa), dimana dalam populasi penduduk buta huruf tersebut, perempuan mencapai porsi 57,44 %. Penduduk buta huruf tersebut terdistribusi pada tiap kabupaten sebagaimana dalam tabel berikut: 109

Tabel XIII.2. Jumlah Penduduk Buta Huruf di Privinsi Sulawesi Barat Pada Tiap Kebupaten

No. 1. 2. 3. 4. 5.

Kabupaten Mamuju Mamuju Utara Polman Majene Mamasa

Laki-laki (Jiwa) 11.673 6.519 13.443 2.511 4.743 38.889

Perempuan (Jiwa) 16.591 7.870 18.139 4.265 5.640 52.505

Jumlah (Jiwa) 28.264 14.389 31.582 6.776 10.383 91.394

Jumlah Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2006.

7. Pengembangan Minat dan Budaya baca Pada tahun 2007 melalui dana dekonsentrasi telah diberikan bantuan untuk 22 lemabaga yang terdiri dari: 1) Bantuan Pembentukan/Penguatan Taman Bacaan Masyarakat untuk 10 Lembaga, 2) Bantuan TBM Layanan Khusus (Mobile) untuk 2 lembaga, dan bantuan pembentukan/penguatan Taman Bacaan Masyarakat dalam rangka pembinaan minat baca untuk 10 lembaga. 8. Pemingkatan Mutu dan Profesionalisme Guru Pada tahun 2007 melalui dana dekonsentrasi telah diberikan bantuan Guru GTT dan KJM, Pemberian tunjangan fungsional Guru swasta TK,SD,SMP,SMA,SMK dan PLB dan subsidi KJM Luar Negeri serta Bantuan Beasiswa Bagi guru. Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Honor Guru Kontrak Bina Provinsi sebanyak 5 orang, Pemberian Tunjangan Kepada Guru Honor di Kec. Aralle, Tabulahan dan Mambi sebanyak 20 Orang. Tahun 2008 telah dilaksanakan melalui kegiatan Uji Kompetensi Pendidik, Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Untuk memenuhi standar kualifikasi dilakukan pengembangan sistem penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian dana transportasi bagi guru di daerah terpencil dan pulau-pulau untuk 60 orang, pemberian tunjangan khusus guru daerah terpencil sebanyak 200 orang/tahun, Subsidi bagi guru PLB Bina Provinsi sebanyak 5 orang, pemberian subsidi bagi Guru Kontrak di Kec. Aralle, Tabulahan, dan Mambi sebanyak 40 orang.

110

9. Perluasan Akses Perguruan Tinggi Tahun 2007 Dinas Pendidikan Nasional melalui dana APBD telah membantu mahasiswa Sulawesi Barat di Yogyakarta dengan menyewa asrama mahasiswa, serta bekerja sama dengan Universitas Negeri Makassar (UNM). 10. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Sarana Pembelajaran Pada Tahun 2007 melalui dana APBD telah dibangun Gerai Pendidikan sebagai perpustakaan digital, Pemberian TV Edukasi untuk 40 sekolah, penyediaan bantuan TV Pendidikan sebanyak 10 unit, pemberian CD pembelajaran untuk SD sebanyak 72 Keping, pemberian CD pembelajaran untuk siswa SMP sebanyak 1.036 Keping, pemberian CD Pembelajaran untuk SMA sebanyak 674 Keping, Pemberian CD Pembelajaran siswa SMK sebanyak 265 keping, Pengadaan Baliho Pendidikan di 5 Kabupaten. Secara umum, seluruh kegiatan yang dituangkan dalam program kerja dan rencana kerja tahun 2007, sebagai implementasi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat dapat diselesaikan sesuai dengan rancangan awal. Kegiatan yang bersifat rutinitas dapat dicapai secara keseluruhan. Sedangkan kegiatan yang bersifat pengembangan dan tugas dari pimpinan dapat diselesaikan dan dipenuhi sesuai dengan target yang diharapkan. Walaupun secara umum seluruh kegiatan yang dirancang dapat diselesaikan, namun demikian masih dijumpai beberapa kekurangan disana-sini yang disebabkan oleh berbagai hal yang diluar kewenangan atau diluar kemampuan yang tidak dapat dihindari. Adanya perubahan kebijakan dalam proses perencanaan dan penganggaran turut mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, permasalahan tersebut tidak sampai mengganggu proses pembangunan bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat telah berusaha melalui berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut serta untuk waktu yang akan datang diusahakan untuk mengantisipasi secara lebih baik.

111

BAB XIV PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

Kesehatan adalah merupakan salah satu elemen penting dalam pengukuran indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk itu pembangunan kesehatan hendaknya dipandang sebagai suatu investasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semakin kompleksnya masalah kesehatan dengan pola penyakit yang diderita baik penyakit menular maupun yang tidak menular dan kronis menuntut pemerintah untuk lebih memperhatikan dan meningkakan kesehatan, baik dengan peningkatan kinerja pelayan kesehatan maupun ketersediaan fasilitas kesehatan yang cukup dan memadai. Pada tahun 2006, pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat, terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan kesehatan dasar. Beberapa sasaran yang akan dicapai antara lain: 1) meningkatnya keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat; 2) meningkatnya keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih; 3) meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; 4) meningkatnya cakupan pelayanan antenatal, postnatal dan neonatal; 5) meningkatnya kunjungan penduduk miskin ke Puskesmas dan rumah sakit; 6) meningkatnya cakupan imunisasi; 7) lebih meratanya penyebaran tenaga kesehatan; 8) meningkatnya ketersediaan obat esensial nasional; 9) meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapetik/obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan produk pangan; dan 10) menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular seperti malaria, demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis paru, diare, HIV/AIDS; serta 11) menurunnya prevalensi kurang gizi dan gizi buruk pada anak balita, lingkungan fisik, biologik maupun sosial ekonomi, perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta kondisi pelayanan kesehatan. Dalam upaya membuat pemberian pelayanan kesehatan makin merata dan bermutu, ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar sangat diperlukan. Sampai dengan akhir tahun 2008 di Provinsi Sulawesi Barat telah tersedia 73 Puskesmas, sekitar 273 Puskesmas Pembantu, dan 1.814 unit Pos Yandu. Hampir seluruh Kabupaten/Kota telah memiliki Rumah Sakit, baik milik pemerintah maupun swasta. Meskipun demikian, banyak golongan masyarakat terutama penduduk miskin belum sepenuhnya dapat mengakses pelayanan kesehatan karena kendala biaya, jarak dan transportasi. Untuk itu, diperlukan peningkatan ketersediaan, pemerataan dan mutu sarana pelayanan kesehatan dasar, terutama di Puskesmas dan jaringannya. Dalam upaya memperluas jaringan pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa, pada tahun 2008 akan ditingkatkan pelaksanaan poliklinik kesehatan desa sebagai salah satu upaya perwujudan desa siaga. Di poliklinik kesehatan desa tersebut dilaksanakan pelayanan kesehatan promotif, 112

preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam upaya mempercepat penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan meningkatkan status gizi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini lebih menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi penduduk miskin, pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPK-MM) akan terus dilanjutkan. Dalam hubungannya dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Provinsi Sulawesi Barat pada tabel berikut ini terlihat jelas perkembangan jumlah sarana kesehatan dari tahun 2006 hingga tahun 2008. Tebal XIV.1. Jumlah dan jenis Sarana Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat

NO.

JENIS SARANA KESEHATAN

JUMLAH (Unit) 2006 5 0 0 66 200 226 2008 5 2 1 73 273 1.814 2.168

1 2 3 4 5 6

RUMAH SAKIT PEMERINTAH RUMAH SAKIT SWASTA RUMAH SAKIT ABRI PUSKESMAS PUSKESMAS PEMBANTU POSYANDU JUMLAH

497

Sumber: Buku Sulawesi Barat Dalam Angka, 2008

Disadari bahwa sekalipun terjadi peningkatan jumlah sarana kesehatan sebesar 336,22 %, namun jumlah itu masih dirasa kurang cukup menunjang perbaikan kesehatan. Hal ini karena sebarannya belum mencakup keseluruhan daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Daerah-daerah yang terpencil jauh ke pelosok desa, dipegunungan dan daerah yang sangat sulit dijangkau karena infrastruktur sangat tidak memadai, akan sangat terasa betapa tidak meratanya akses pelayanan kesehatan. Sejalan dengan itu keterbatasan jumlah dan rendahnya kinerja tenaga kesehatan sehingga penyuluhan kesehatan tentang bagaimana bertindak dengan pola hidup bersih dan sehat menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman masyarakat akan kesehatan.

113

Untuk menetapkan strategi pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, perlu dilakukan analisis terhadap aspek-aspek manajemen pembangunan kesehatan. Pendekatan yang digunakan adalah melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threats). Melalui analisis ini dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap pembangunan kesehatan Sulawesi Barat, sebagai berikut: 1. Kekuatan: a. Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang tersebar di lima kabupaten b. Tersedianya tenaga kesehatan sampai ke desa (khususnya tenaga bidan) c. Tersedianya institusi pendidikan tenaga kesehatan di provinsi dan beberapa kabupaten sebagai produsen tenaga kesehatan d. Tersedianya tenaga-tenaga profesional di bidang kesehatan (D3, S1 dan S2) 2. Kelemahan: a. Sistem informasi kesehatan yang belum mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan b. Persebaran tenaga kesehatan dari aspek kualitas dan kuantitas belum merata c. Manajemen Pelayanan Kesehatan masih lemah d. Koordinasi lintas program masih belum optimal e. Sistem pembinaan dan pengawasan belum efektif 3. Peluang: a. UU 22 tahun 1999/32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU 25 tahun 1999/33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang memberi ruang gerak yang lebih leluasa dalam manajemen pembangunan kesehatan b. Adanya gerakan-gerakan yang dipelopori oleh pemerintah daerah c. Adanya program-program bantuan luar negeri pemahaman konsep sehat/sakit masyarakat e. Adanya dukungan dan komitmen politik pemerintah daerah f. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan informasi melalui media komunikasi cetak dan elektronik yang dapat dijadikan sebagai peluang KIE masalah kesehatan 4. Ancaman: a. UU 22/32 dan UU 25/33 akan menjadi ancaman bila tidak didukung dengan kesiapan jajaran kesehatan dalam melakukan advokasi terhadap stakeholders b. Kordinasi lintas sektor yang masih lemah c. Angka kemiskinan yang masih tinggi d. Tingkat pendidikan yang semakin baik yang dapat memberikan dampak positif terhadap

114

d. Krisis ekonomi yang belum pulih yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan ketersediaan biaya kesehatan pemerintah e. Masih adanya perilaku sosial budaya/kebiasaan yang belum mendukung perilaku sehat f. Kondisi geografis yang rawan bencana menuntut kesiapan antisipatif pengelola pemerintahan dan pembangunan. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007 telah melaksanakan beberapa program sebagai berikut: a. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan b. Program Sumber Daya Kesehatan c. Program Promosi Kesehatan d. Program Lingkungan Sehat e. Program Upaya Kesehatan Masyarakat f. Program Upaya Kesehatan Perorangan g. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit h. Program Perbaikan Gizi Masyarakat i. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dari 9 program yang telah dilaksanakan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menetapkan beberapa sasaran sebagai berikut: a. Tersedianya sistem informasi kesehatan b. Tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu secara mencukupi, terdistribusi secara adil dan merata serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna c. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat memenuhi syarat kesehatan, TTU yang memenuhi syarat kesehatan e. Tersedia dan beroperasinya poskesdes di 535 desa f. Meningkatnya pembinaan pelayanan kesehatan dan pelayanan medik g. Meningkatnya pemberantasan penyakit menular h. Meningkatnya kesadaran gizi keluarga dalam meningkatkan status gizi masyarakat. i. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Sasaran tersebut di atas, ditetapkan dalam rangka menunjang pencapaian Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat yang telah tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Keterkaitan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: d. Meningkatnya persentase keluarga menggunakan air bersih, menggunakan jamban keluarga yang

115

I. 1.

RENCANA STRATEJIK VISI Memperhatikan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang tertera pada Rencana Strategis

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2011 yaitu ”Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Sulawesi Barat yang Produktif dan Terpenuhi Hak-Hak Dasarnya secara Merata” maka berdasarkan visi tersebut di atas maka Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2011 yaitu ”Terwujudnya Masyarakat Sulawesi Barat yang Sehat, Maju dan Amanah”. 2. MISI Misi pembangunan bidang kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang tercantum dalam Renstra sebagai berikut: a. Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas pelayanan Kesehatan. Dalam Pembangunan Kesehatan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, tanpa memandang perbedaan suku, golongan, agama, dan status social ekonominya. Memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bahwa salah satu tanggungjawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah 1.761.993 Ha. jumlah penduduk ± 991.589 Jiwa tersebar ke lima kabupaten dimana pada skala nasional kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat masih tergolong daerah terpencil, susah dijangkau dan miskin, merupakan tantangan tersendiri Dinas kesehatan provinsi Sulawesi Barat sebagai fasilitator pemerataan pelayanan kesehatan pada daerah-daerah yang sulit dijangkau dan miskin. b. Menjamin Pemerataan Sumber Daya Kesehatan. Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil-guna dan berdaya-guna, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat memfasilitasi upaya pemerataan sumberdaya kesehatan yang diperlukan oleh semua pelaku pembangunan kesehatan. Keterjaminan sumber daya manusia kesehatan dilaksanakan dengan memacu profesionalisme dan kecukupan SDM serta standarisasi kepegawaian di setiap kabupaten dalam provinsi ini. Melalui proses percepatan pengembangan SDM dengan pendidikan teknis kesehatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, perekrutan tenaga-tenaga kesehatan tingkat strata dua yang memiliki keahlian mengolah dan menganalisis data kesehatan, penyediaan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai dengan indikator-indikator pencapaian tujuan kabinet Indonesia bersatu hingga tahun 2009, sehingga akan tersedia tenaga kesehatan yang bermutu dan mencukupi, terdistribusi secara adil, serta didayagunakan secara efektif dan efisien untuk mengejar ketertinggalan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.

116

c. Memberdayakan Masyarakat untuk Hidup Sehat. Peran aktif masyarakat termasuk swasta, sangat penting dan akan menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, berupaya agar masyarakat dapat berperan sebagai subyek pembangunan kesehatan. Di samping itu, diharapkan agar masyarakat termasuk swasta dapat berpartisipasi aktif dalam melayani (to serve), melaksanakan advokasi (to advocate), serta mengkritisi (to watch) pembangunan kesehatan baik secara individu, kelompok, maupun bersama masyarakat luas. Potensi masyarakat termasuk swasta, baik berupa organisasi, upaya, tenaga, dana, sarana, teknologi, serta mekanisme pengambilan keputusan merupakan aset yang cukup besar yang perlu digalang. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat senantiasa menggerakan Dinas Kota/Kabupaten untuk secara aktif memberdayakan masyarakat. d. Mendorong Percepatan pelaksanaan pembangunan kesehatan daerah tertinggal dan daerah perbatasan. Disamping berperan dalam pembinaan dan pengembangan pembangunan kesehatan sesuai keperluan secara nasional dan wilayah, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melakukan pula pelaksanaan pembangunan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, penanggulangan penyakit menular dan gangguan gizi, promosi kesehatan, pembangunan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan daerah terpencil. e. Menciptakan Manajemen Kesehatan yang Akuntabel. Manajemen yang akuntabel merupakan syarat mutlak terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berupaya melaksanakan program-programnya berdasar pada siklus perencanaan (POSDCORB), dan menciptakan akuntabilitas keuangan dengan menyediakan pelaporan keuangan secara periodik dan dapat diakses oleh masyarakat. Penyelenggaraan manajemen kesehatan yang akuntabel dengan menerapkan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), diharapkan upaya pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat dapat dipertanggungjawabkan kepada semua lapisan masyarakat. 3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kesehatan Tujuan: a. Mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan b. Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan c. Memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan d. Mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan 117

e. Meningkatkan jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya meliputi pustu, pusling dan poskesdes. f. Meningkatkan akses,keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan perorangan g. Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular h. Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama ibu hamil, bayi dan anak balita i. Menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan.

Sasaran: a. Tersedianya sistem informasi kesehatan b. Tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu secara mencukupi, terdistribusi secara adil dan merata serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna c. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat kesehatan dan TTU yang memenuhi syarat kesehatan e. Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya f. Meningkatnya pembinaan pelayanan kesehatan dan pelayanan medik g. Meningkatnya pemberantasan penyakit menular h. Meningkatnya Keluarga sadar gizi (Kadarzi) i. Tersedianya obat, gedung obat provinsi d. Persentase keluarga yang menggunakan air bersih, menggunakan jamban yang memenuhi syarat

4. Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai dan mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barar pada tahun 2011, dan sesuai misi yang telah ditetapkan, maka dalam periode 2006-2011 akan ditempuh strategi sebagai berikut : a. Mewujudkan komitmen pembangunan berwawasan kesehatan. Program pembangunan kesehatan harus memberikan kontribusi yang positif terhadap kesehatan, setidak-tidaknya pada dua hal. Pertama, terhadap pembentukan lingkungan sehat adalah amat diharapkan setiap program kesehatan yang diselenggarakan di Sulawesi Barat dapat memberikan konstribusi yang positif terhadap terbentuknya lingkungan dan perilaku sehat tersebut. Secara mikro, semua program kesehatan yang sedang atau akan diselenggarakan harus dapat makin mendorong meningkatnya derajat kesehatan seluruh anggota masyarakat untuk pencapaian masyakat sehat menuju Sulawesi Barat yang maju dan amanah. Agar masyarakat dan swasta dapat berperan aktif dalam pembangunan kesehatan, maka perlu dilakukan upaya sosialisasi, orientasi, kampanye dan perlatihan sehingga semua pihak yang terkait 118

(stakeholders) memahami dan mampu melaksanakan pembangunan berwawasan kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat juga melakukan fasilitasi kepada daerah Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan sosialisasi dan advokasi pembangunan kesehatan di daerah. b. Profesionalisme unit kerja Untuk terselenggaranya pelayanan yang berkualitas, perlu didukung oleh penerapan pelbagai kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran. Untuk terwujudnya pelayanan kesehatan profesional maka pengembangan sumber daya manusia kesehatan mempunyai peranan yang amat penting. Setiap program yang diselenggarakan oleh masing-masing unit kerja dilaksanakan secara efisien dan efektif, dengan strategi profesionalisme standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditargetkan dapat dicapai. c. Mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas di daerah terpencil dan kepulauan dengan strategi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat keadaan sosial-ekonomi dan keadaan geografi Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari lima kabupaten dengan kriteria daerah terpencil dan tertinggal maka perlu pemerataan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dengan membangun Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan penempatan tenaga kesehatan di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pelayanan kesehatan. d. Melaksanakan jejaring pembangunan kesehatan. Permasalahan kesehatan merupakan upaya yang kontinum dan harus dikelola secara holistik serta tidak bisa dipisah-pisahkan menurut jenjang administrasi kepemerintahan, sehingga perlu dikembangkan jejaring pembangunan dan upaya kesehatan secara wilayah. Kebijakan Untuk tercapainya tujuan dan sasaran menuju terwujudnya Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat maka peran Dinas Kesehatan provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan sebagai berikut : a. Peningkatan kemitraan lintas sektor, program dan kabupaten Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan kerjasama lintas sektor yang mantap. Demikian pula optimalisasi pembangunan berwawasan kesehatan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, menuntut adanya penggalangan kemitraan lintas sektor dan segenap potensi bangsa. Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan sektor lain perlu memperhatikan dampak dan mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Untuk itu upaya sosialisasi masalahmasalah dan upaya pembangunan kesehatan kepada sektor lain perlu dilakukan secara intensif dan 119

berkesinambungan. Kerjasama lintas sektor harus dilakukan sejak perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, sampai pada pengawasan dan penilaiannya. b. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat akan efektif dan efisien bila upaya pengawasan terus ditingkatkan intensitas dan kualitasnya melalui pemantapan sistem dan prosedur pengawasan. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan secara komprehensif dan berbasis kinerja. c. Peningkatan kemampuan daerah Kabupaten Di era desentralisasi dan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, peran pemerintah daerah sangat penting dan menentukan dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Oleh karenanya kemampuan daerah dalam manajemen kesehatan yang mencakup administrasi kesehatan, pengembangan sistem informasi kesehatan, hukum, atau peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, dan penelitian dan pengembangan kesehatan perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah harus mampu mengemban tugas-tugas pembangunan kesehatan yang merupakan urusan rumah tangganya melalui desentralisasi pembangunan kesehatan dengan sumberdaya sendiri dan dana dekonsentrasi serta pembantuan. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat harus mampu memfasilitasi pemerintah daerah kabupaten dalam penyusunan sistem kesehatan daerah, rencana pembangunan kesehatan, serta penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. d. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. Dalam era reformasi, masyarakat dan dunia usaha harus berperan aktif dalam pembangunan kesehatan yang dimulai sejak penyusunan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mendorong masyarakat agar mampu secara mandiri menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan. Kemitraan dengan swasta diarahkan pada pengembangan upaya kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan peran swasta dalam upaya kesehatan masyarakat. e. Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan termasuk pengembangan kariernya. Agar pembangunan kesehatan dapat terselenggara secara berhasil-guna dan berdaya-guna, diperlukan sumberdaya manusia kesehatan yang bermutu serta berahlak baik. Dalam pengembangan sumberdaya manusia kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan perencanaan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan dalam lingkup wilayah yang dilakukan secara terintegrasi dan terpadu dengan rencana pengadaannya serta pendayagunaannya yang adil dan merata. Pengembangan 120

sumberdaya manusia kesehatan dilakukan melalui pemantapan kerjasama lintas sektor dan peran aktif masyarakat dan swasta. Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan juga diarahkan agar mempunyai daya saing yang kuat dalam menghadapi globalisasi yang merupakan tantangan sekaligus peluang pembangunan kesehatan. II. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS Dengan mengacu pada visi, misi dan strategi tersebut di atas, maka untuk mewujudkannya selanjutnya dijabarkan dalam berbagai program. Program yang operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Sejalan dengan program kegiatan Pemerintah Sulawesi Barat maka program kerja dan kegiatan dalam RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi sebagai berikut: 1. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Tujuan Program ini adalah mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan sistem kesehatan daerah. Kegiatan pokoknya adalah: a. Perencanaan & penganggaran b. Melaksanakan penerapan sistem pengelolaan dan penyempurnaan administrasi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara c. Pengembangan sistem informasi kesehatan

2. Program Sumber Daya Kesehatan
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan, sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Kegiatan pokoknya adalah: a. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan b. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan perlatihan tenaga kesehatan c. Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan d. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

3. Program Promosi Kesehatan
Tujuan program ini adalah untuk memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat. 121

Kegiatan pokoknya adalah: a. Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi b. Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi muda c. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat

4. Program Lingkungan Sehat
Tujuan program ini adalah untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Kegiatan pokoknya adalah: a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar b. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas air c. Pengembangan wilayah sehat

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan pos kesehatan desa. Kegiatan pokoknya adalah: a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya b. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya c. Pengadaan peralatan kesehatan d. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan kerja, peningkatan kesehatan masyarakat (DHS-II ADB).

6. Program Upaya Kesehatan Perorangan
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan akses, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan perorangan. Kegiatan pokoknya adalah: a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III RS b. Pembangunan sarana dan prasarana RS di daerah tertinggal secara selektif c. Perbaikan sarana dan prasarana RS d. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan e. Peningkatan peran sektor swasta dalam UKP 122

7. Program Pengendalian Penyakit
Tujuan program ini adalah untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular. Kegiatan pokoknya adalah : a. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko b. Peningkatan imunisasi c. Penemuan dan tatalaksana penderita d. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah e. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit

8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita. Kegiatan pokoknya adalah: a. Peningkatan pendidikan gizi b. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, GAKY dan kurang vitamin A

9. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tujuan program ini adalah untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetik. Kegiatan pokoknya adalah: a. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan c. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan d. Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama penduduk miskin II. RENCANA KINERJA Perumusan rencana kinerja dapat didokumentasikan dalam suatu formulir yang akan memberikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian sasaran nantinya. Dokumen rencana kinerja merupakan dokumen yang diwajibkan atau paling tidak dianjurkan oleh pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam surat keputusan kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Formulir RKT ini menggabungkan penetapan target kuantitatif terhadap sasaran yang hendak dicapai dan target-target kinerja kegiatan. Penggabungan ini mempunyai tujuan agar

123

perancangan kegiatan-kegiatan dan programnya tetap selaras dan mengarah kepada pencapaian sasaran. Hasil dari proses perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahn 2007. Penyakit infeksi menular masih tetap merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol. Sejalan dengan ini, penyakit degeneratif mulai menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini berkaitan dengan keadaan lingkungan dan perilaku masyarakat yang masih belum mendukung pola hidup bersih dan sehat. Angka kesakitan masih cukup tinggi, terutama pada anak-anak dan pada usia di atas 55 tahun, dengan tingkat morbiditas lebih tinggi pada perempuan. Pola penyakit menular seperti demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, tuberkulosis paru, malaria, diare dan infeksi saluran pernafasan tetap tinggi. Beberapa penyakit degeneratif seperti jantung dan hipertensi, juga cenderung menunjukkan peningkatan. Selain itu, muncul penyakit-penyakit baru (emerging diseases) yang berpotensi menjadi pandemi yaitu flu burung. Dalam rangka penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular, berbagai upaya perlu terus ditingkatkan antara lain melalui peningkatan cakupan imunisasi, meningkatkan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, serta upaya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dan pengendalian vektor. Khusus mengenai flu burung, saat ini telah menjadi isu global dan nasional yang memerlukan upaya pencegahan dan pengendalian yang lebih serius. Jumlah kumulatif kematian ternak unggas akibat flu burung sangat tinggi dan tersebar di seluruh provinsi. Penyakit flu burung yang telah merambah pada beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat senantiasa menjadi perhatian serius pemerintah. Proses serangan flu burung pada manusia perlu diwaspadai karena dapat berpotensi untuk menular dari manusia ke manusia. Terjadinya kasus flu burung pada manusia menunjukkan kecenderungan yang meningkat baik dari segi jumlah kasus yang terkonfirmasi (confirmed cases) maupun yang meninggal. Dampak dari penyakit ini sangat besar berupa kerugian sosial ekonomi dan terjadinya korban manusia yang terus meningkat. Untuk itu upaya pencegahan dan penanggulangan harus lebih ditingkatkan secara terintegrasi dari segi tatalaksana kesehatan hewan dan kesehatan manusia. Dalam kaitan ini Pemerintah Pusat telah menyusun Rencana Strategis Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza 2006-2008 yang menjadi acuan bagi upaya lintas sektor dan acuan bagi kerjasama dengan lembaga internasional. Upaya penanggulangan masalah gizi terutama difokuskan pada ibu hamil, bayi dan anak balita, karena mereka ini adalah golongan rawan yang paling rentan terhadap kekurangan gizi serta besarnya dampak yang dapat ditimbulkan. Masalah gizi bukan hanya masalah kesehatan, tetapi menyangkut masalah sosial ekonomi dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, upaya penanggulangan masalah gizi harus dilakukan secara sinergis meliputi berbagai bidang seperti pertanian, pendidikan dan ekonomi dengan fokus pada kelompok miskin. Obat dan perbekalan kesehatan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Ketersediaan dan keterjangkauan obat esensial untuk pelayanan kesehatan perlu terus diupayakan. 124

Meningkatnya ketersediaan obat generik esensial diharapkan dapat mendorong pemakaian obat generik esensial oleh masyarakat umum terutama bagi kelompok miskin, karena lebih terjangkau oleh masyarakat. Upaya ini akan bersinergi dengan upaya peningkatan akses serta prasarana pelayanan kesehatan dasar. Dengan sinergitas ini, masyarakat diharapkan akan lebih mudah dalam menjangkau fasilitas kesehatan, mendapatkan pelayanan yang bermutu dan harga obat yang terjangkau. Sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2008 merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009 yaitu meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi. Sementara itu, kebijakan pemerintah mengarah pada: 1. Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, melalui pembangunan, perbaikan dan pengadaan peralatan di Puskesmas dan jaringannya terutama di daerah bencana dan tertinggal; pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit, 2. Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, melalui pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, peningkatan imunisasi, peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah termasuk flu burung, 3. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita, melalui peningkatan pendidikan gizi, penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya; dan, 4. Peningkatan ketersediaan obat dan pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan, melalui peningkatan ketersediaan obat generik, pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA). Kebijakan tersebut didukung oleh promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan lingkungan sehat, peningkatan sumber daya kesehatan, pengembangan obat asli Indonesia, pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.

125

BAB XV PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pembangunan kesejahteraan sosial adalah pembangunan yang diperhadapkan dengan masalah kemiskinan, keterlantaran, tuna sosial, tindak kekerasan, bencana alam dan sebagainya yang dinilai membuat manusia menderita dalam ukuran wajar. Permasalahan tersebut perlu penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan agar tidak memperburuk kondisi kemiskinan struktural, perilaku anti sosial, kondisi disharmodis, kerawanan sosial dan tindak kejahatan yang akan menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial. Hal ini secara potensial akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang pada akhirnya menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah dan membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar. Paradigma pembangunan kesejahteraan sosial dewasa ini mengarah pada pengembangan potensi individu keluarga dan masyarakat dalam mengoptimalkan kekuatan dan potensi yang mereka miliki, untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan yang sedang mereka hadapi dan diharapkan berperan aktif sebagai pelaku perubahan sosial (pembangunan) dalam rangka meningkatkan tarap kesejahteraan sosial yang lebih baik. Dalam rangka mendorong meningkatkan, memperluas dan melembagakan prakarsa dan dukungan serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Informasi tersebut mencakup permasalahan-permasalahan bidang kesejahteraan sosial, potensi-potensi kesejahteraan sosial serta upaya atau proses pemecahan masalah-masalah berdasarkan metode pekerjaan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS membutuhkan pengelolaan tersendiri, karena jangkauan dan populasi sasaran yang luas membutuhkan koordinasi dan kemitraan dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan fungsifungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial sehingga PMKS dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

126

Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial telah mendorong bergesernya paradigma pembangunan kesejahteraan sosial dengan lebih mengefektifkan sistem perlindungan sosial melalui pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta program kompensasi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak negatif dari berbagai kebijakan ekonomi, seperti program kompensasi pengurangan subsid Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bantuan langsung tunai yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya, untuk mengembangkan pelaksanaan bantuan dan jaminan sosial tersebut, sejak tahun 2007 disediakan program baru bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin balita, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs), dan pengurangan pekerja anak yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Harapan. Bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai masih dimungkinkan sebagai alternatif solusi terakhir untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin yang terkena dampak negatif kebijakan pemerintah. Hal ini, untuk mengantisipasi kemungkinan pengurangan subsidi BBM sebagai akibat kenaikan harga minyak mentah dunia yang sangat tinggi akhirakhir ini dan cenderung terus meningkat. Sejak berdirinya kelembagaan Badan Kesejahteraan Sosial Daerah (BKSD) Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 146/X/2005 tentang Pembentukan Orgasnisasi dan Tata Dinas, Badan dan Kantor Daerah Provinsi Sulawesi Barat maka sejak itu pula BKSD Provinsi Sulawesi Barat berbenah diri dalam melaksanakan program pembangunan sosial dan kemasyarakatan. Dalam rangka mengatasi permasalahan sosial, pemerintah telah menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga negara agar tidak mengalami masalah kesejahteraan sosial. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat terus dilakukan melalui pemberdayaan sosial dan aktualisasi nilai-nilai sosial budaya. Kebutuhan pengembangan potensi dan nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, seperti kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, keswadayaan masyarakat dan kelembagaan-kelembagaan sosial/organisasi sosial, perlu diperkuat dan difasilitasi oleh pemerintah di pusat dan daerah agar ketahanan sosial masyarakat tetap terpelihara. Kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di Sulawesi Barat didasarkan pada indikator keberhasilan yakni terwujudnya kesejahteraan sosial yang lebih baik, terpeliharanya harmoni sosial dan integrasi bangsa, serta terbukanya ruang aktivitas bagi kelompok pemuda dan perempuan, terlestarinya kekayaan budaya dan terpeliharanya tertib hukum dalam masyarakat. Adapun hasil capaian atau realisasi pelaksanaan kebijakan ini adalah: Penataan kelembagaan Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Penataan personil dan SDM serta Sarana Kantor, Pendataan dan inventarisasi Parpol, Ormas, LSM, 127

Inventarisasi masalah-masalah strategi daerah, Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tingkat kabupaten dan Provinsi se Sulawesi Barat serta Dirjen Kesbang dan Politik Depdagri sehubungan dengan tugas Kesbang. Proses pencapaian hasil tersebut dilakukan melalui upaya pembangunan Kesejahteraan Sosial yang diarahkan pada peningkatan kordinasi dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat; penanganan masyarakat terasing/komunitas adat terpencil melalui pemenuhan hak dasar terhadap kehidupan yang layak; penanganan bencana alam dan perlindungan sosial. Adapun proses pencapaian hasil Pembangunan Politik dan Kesatuan Bangsa diarahkan pada penciptaan iklim komunikasi politik dan ketersaluran aspirasi politik rakyat; peningkatan fasilitasi organisasi politik, organisasi sosial/keagamaan dan LSM; penanaman rasa saling percaya antar golongan/multi etnis; peningkatan harmoni/integrasi masyarakat; dan revitalisasi nilai-nilai kebangsaan.

128

BAB XVI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS SERTA PEMUDA DAN OLAH RAGA

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga berperan sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bertalian dengan pembangunan kependudukan, maka administrasi kependudukan adalah suatu sistem yang tidak terpisahkan dengan administrasi pemerintahan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akta-akta Catatan Sipil) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Sehubungan dengan pembangunan keluarga kecil berkualitas, pengendalian kuantitas penduduk merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang. Dengan demikian, kesempatan yang menguntungkan pembangunan itu tidak akan pernah tercapai bahkan akan merugikan bila laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan dan kualitas penduduk tidak ditingkatkan secara terus menerus dan konsisten, antara lain melalui kegiatan Keluarga Berencana (KB). Sehubungan dengan itu laju perkembangan program nasional Keluarga Berencana (KB) dapat dilihat pada tabel XVI.1. berikut ini; Tabel XVI.1. Laju Perkembangan Pemakaian Akseptor KB dan Klinik KB di Provinsi Sulawesi Barat. No. 1 2 3 4 5 KABUPATEN Majene Polman Mamasa Mamuju Mamuju Utara Jumlah tahun 2007 Jumlah tahun 2006
Sumber: Buku Sulawesi Barat Dalam Angka, 2008.

JUMLAH AKSEPTOR AKTIF 13,884 24,891 12,411 31,717 12,091 94,994 80,780

JUMLAH KLINIK KELUARGA BERENCANA 18 10 19 17 9 73 70

Perkembangan pengguna akseptor keluarga berencana tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 17,60 % pada tahun 2007, dan perkembangan sarana keluarga berencana (klinik KB) juga mengalami peningkatan sebesar 4,29 % pada tahun 2007. 129

Dengan demikian, pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk harus dilaksanakan secara berkesinambungan bersama pembangunan sektor lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di samping pembangunan kependudukan, pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggungjawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Untuk itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan dan persaingan di era global. Sementara itu, tujuan keolahragaan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan bahwa tujuan keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

130

BAB XVII PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA
Pembangunan agama merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat. Hak dasar tersebut yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, Bab XI Pasal 29 (l) dan (2), yang menegaskan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu." Pembangunan agama juga merupakan upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan agama mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar-kelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama, agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai dapat diwujudkan. Sasaran pembangunan bidang agama pada tahun terakhir RPJMN 2004-2009 adalah: meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama bagi masyarakat, termasuk peserta didik di semua jalug jenis dan jenjang pendidikan; pemenuhan hak dasar rakyat dalam beragama melalui meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat; meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan aturan, norma, dan nilai-nilai ajaran agama untuk kepenting an sosial seperti dana infak, zakat, wakaf, shodaqoh, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia dan dana paramita serta ibadah sosial lainnya; meningkatnya kualitas dan peranan tempat-tempat peribadatan dan kitab-kitab suci sebagai upaya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai agama; meningkatnya kualitas manajemen ibadah haji dengan sasaran efisiensi, pencegahan korupsi, mengurang biaya tidak langsung yang dibebankan kepada jemaah calon haji; meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis; dan mewujudkan harmoni sosial dalam kehidupan intern antar umat beragama yang toleran dan saling menghormati. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas selama empat tahun terakhir (2004-2008) pemerintah telah melakukan berbagai langkah kegiatan melalui program peningkatan pelayanan kehidupan beragama; program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; program peningkatan kerukunan umat beragama; program penelitian dan pengernbangan agama; dan program peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Langkah kegiatan 131

tersebut dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak dasar rakyat dalam beragama. Tabel XVII.1. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Agama di Provinsi Sulawesi Barat. NO KABUPATEN TEMPAT PERIBADATAN MASJID 305 566 64 374 207 GEREJA 2 46 486 277 81 892 PURA 0 0 3 62 12 77 WIHARA 0 0 0 2 0 2

1 2 3 4 5

MAJENE POLEWALI MANDAR MAMASA MAMUJU MAMUJU UTARA

JUMLAH 1,516 Sumber : Sulawesi barat Dalam Angka, 2008.

Upaya meningkatkan mutu pelayanan kehidupan beragama telah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana keagamaan berupa rumah ibadah terutama di daerah terkena bencana dan terisolir, pembangunan kantor urusan agama (KUA) di daerah pemekaran, serta diberikan pula bantuan rehabilitasi bagi sarana keagamaan yang mengalami bencana alam. Namun sampai saat ini kendala yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas keagamaan khususnya di daerah terpencil sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah. Tetapi di lain pihak didaerah perkotaan terdapat kelebihan rumah-rumah ibadah, di samping itu pemanfaatannya belum optimal. Tantangan ke depan yang dihadapi adalah menyediakan sarana dan prasarana ibadah terutama di daerah terpencil dan mengoptimalkan fungsi tempat atau rumah ibadah sebagai pusat bagi pendalaman dan pemahaman ajaran agama serta pengembangan kegiatan-kegiatan keagamaan baik yang bersifat ritual keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai. Kehidupan beragama pada sebagian besar masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial. Hal ini tercermin antara lain pada gejala negatif seperti perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, dan perjudian. Selain itu, angka perceraian yang masih tinggi dan ketidakharmonisan keluarga menunjukkan masih 132

lemahnya peran keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat dan bangsa. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan itu jelas menggambarkan kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya. Sasaran kegiatan II adalah: Terbangunnya kembali rumah-rumah peribadatan, lembaga-lembaga keagamaan, dan perkotaan, serta rehabilitasi mental dan pelayanan keagamaan. Sementara arah kebijakan yang akan ditempuh adalah: 1. Pelayanan keagamaan bagi masyarakat dilaksanakan secara optimal. 2. Mobilitas kekuatan modal sosial keagamaan (jaringan ulama/mubaligh/juru dakwah/penyiar agama), 3. Peningkatan dan pemantapan kerjasama dengan LSM nasional dan internasional dan 4. Kerja sama dan koordinasi dengan instansi, fungsi, dan program yang terkait dan relevan dengan bidang agama.

133

BAB XVIII PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP
Salah satu tantangan pokok abad 21 adalah agar kualitas hidup manusia terus meningkat dan pembangunan tetap berlanjut. Dalam kaitan ini, hal yang sangat penting adalah bagaimana mengaktualisasikan konsep pembangunan berkelanjutan menjadi komitmen dan arahan untuk melakukan tindakan nyata dalam berbagai kegiatan pembangunan. Sesuai dengan perhatian dan kepentingan semua pihak untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta menjamin kelestarian bumi dengan segala isi dan kehidupannya, maka dimensi penting dalam pembangunan sumberdaya alam lingkungan hidup. Sumber daya alam merupakan basis pembangunan nasional yang pemanfaatannya telah banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian dan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, sumber daya alam dan lingkungan hidup juga mempunyai fungsi penting dalam menyangga sistem kehidupan. Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas dan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidupnya. Pemanfaatan sumber daya alam dan aktivitas pembangunan lainnya selama ini masih kurang memperhatikan daya dukung lingkungan. Pencemaran air, tanah dan udara serta kerusakan keanekaragaman hayati yang terjadi berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan mempengaruhi efisiensi pembangunan nasional. Beban pengelola sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup semakin meningkat dengan terjadinya perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan yang masih sangat bergantung pada sumber daya alam, lndonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim yang telah dirusak beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya telah terjadi perubahan cuaca secara ekstrim seperti makin panjangnya musim kemarau dan makin pendeknya musim hujan, atau sebaliknya, naiknya tinggi permukaan laut dan temperatur air laut, serta perubahan masa dan pola tanam. Untuk itu, upaya-upaya dalam mitigasi dan adaptasi sebagai akibat dampak perubahan iklim perlu dilakukan agar dapat mengurangi risiko yang terjadi sehingga pembangunan nasional yang berkelanjutan dapat tetap terwujud. Pembangunan yang telah berlangsung selama tiga dasa warsa lalu lebih berorientasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi (economic growth development) dengan mengeksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Untuk mendukung orientasi pembangunan tersebut diciptakan paradigma pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berbasis negara (state-based resource management), yang pada kenyataannya merupakan paradigma pembangunan yang berbasis pemerintah (government-based resource management).

134

Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi cenderung bersifat eksploitatif dan mengabaikan kaidah-kaidah kelestarian, konservasi, dan keberlanjutan. Konsekuensi yang ditimbulkan adalah adanya dampak negatif yang berupa degradasi kualitas sumberdaya alam serta pencemaran lingkungan hidup yang serius seperti yang terjadi di berbagai kawasan di Indonesia. Degradasi kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup (ecological losses) secara empiris juga berarti: (1) Menghilangkan sebagian sumber-sumber kehidupan dan mata pencaharian masyarakat (economic resources losses); (2) Mengerosi kearifan lokal melalui perusakan sistem pengetahuan, teknologi, institusi, religi, dan tradisi masyarakat lokal (social and cultural losses); dan (3) Mengabaikan hak-hak masyarakat dan kemajemukan hukum dalam masyarakat (the political of legal pluralism ignorance). Dari perspektif hukum dan kebijakan publik, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup lebih dilihat sebagai akibat dari anutan politik hukum dan kebijakan pemerintah untuk mendukung pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Instrumen hukum (legal instrument) yang diproduk pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan (state law) selama kurun waktu tiga dekade terakhir ini cenderung memperlihatkan karakteristik yang bersifat eksploitatif, sentralistik, sektoral, represif, mengabaikan hak-hak masyarakat, dan mengingkari adanya kemajemukan hukum dalam komunitas-komunitas masyarakat. Keadaan tersebut membutuhkan perbaikan hukum yang tetap mendukung pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berbasis kelestarian lingkungan, khususnya mencakup aspek wawasan, orientasi dan instrumen hukum yang menjamin kelestarian lingkungan hidup, desentralistik, akomodatif terhadap penguatan kelembagaan dan kearifan komunitas lokal. Aspirasi masyarakat mengisyaratkan perlunya mempercepat pembangunan sumber daya alam dan kingkungan hidup wilayah dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, terutama petani, nelayan, dan penduduk miskin, melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis-agroindustri, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan keunggulan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara lestari. Beberapa hal yang menjadi sasaran pembangunan ini adalah: (1) Penyusunan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan good environmental governance, (2) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (3) Aktualisasi keunggulan komparatif sumberdaya alam dalam pembangunan daerah dan penguatan ekonomi rakyat. Selanjutnya arah kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam pengolahan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup antara lain: (1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan (Khususnya Bagi Kemiskinan Perkotaan). 135

(2) Pelestarian Fungsi Produksi Dari Sumberdaya Alam di Wilayah Pedesaan, (3) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Penghasilan Secara Berkelanjutan, Melalui Beberapa Program Yang Relevan Seperti: Program Padat Karya.

136

BAB XIX PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan Provinsi Sulawesi Barat. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Selain itu, infrastruktur mempunyai peran yang tak kalah penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antarkawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi diantaranya. Dalam konteks ini, ke depan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi daerah, serta ketersediaan pengairan merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan pertanian dan sektor-sektor lainnya. Di bidang infrastruktur masih banyak kegiatan non cost recovery yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, antara lain dalam pembangunan jalan, fasilitas keselamatan transportasi, sumber daya air, fasilitas persampahan dan sanitasi. Pada kegiatan lain peran pemerintah melalui penyertaan modal negara kepada BUMN terkait yang bergerak di infrastruktur antara lain: pelabuhan, bandara, air minum, perumahan, pos, listrik, dan telekomunikasi, yang belum sepenuhnya sistem tarif yang berlaku menarik bagi investor swasta. Kegiatan-kegiatan ini terutama yang berkaitan dengan public service obligation/PSO. Di sisi lain telah pula terdapat kegiatan yang sepenuhnya dapat dilakukan oleh swasta, seperti pembangkit listrik, telekomunikasi di daerah perkotaan, pelabuhan peti kemas, bandara internasional dan bandara pada lokasi tujuan wisata. Selain itu, infrastruktur mempunyai peran yang tak kalah penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antarkawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi di antaranya. Dalam konteks ini, ke depan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi daerah, serta ketersediaan pengairan merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan pertanian dan sektor-sektor lainnya. Masalah utama yang dihadapi Provinsi Sulawesi Barat dalam pembangunan berbagai aspek adalah ketertinggalannya dalam hal infrastruktur dan prasarana wilayah. Dua dari lima kabupaten yang ada masih relatif sulit dijangkau dari ibu kota provinsi yakni Mamasa dan Mamuju Utara. Sementara itu, masih banyak wilayah terpencil yang sulit dijangkau kendaraan roda empat, bahkan roda dua, karena jalan dan jembatan yang belum memadai. Hubungan antar desa, desa dengan ibu kota kecamatan, hingga ke ibu 137

kota kabupaten, belum menjamin mobilitas manusia dan barang yang memadai, serta belum semua desa dapat dilayani kebutuhan air bersih dan prasarana pengairan. Inilah yang menyebabkan desa-desa di Provinsi Sulawesi Barat berkategori tertinggal. Dalam hubungan keluar daerah, bandar udara yang ada juga belum memungkinkan lalu lintas pesawat berbadan besar; sementara pelabuhan laut memerlukan pembenahan serius untuk bisa menopang arus manusia dan barang lewat laut. Kendala dan permasalahan yang dihadapi khususnya sektor transportasi meliputi aspek partsisipasi masyarakat, kapasitas, kondisi, jumlah dan kuantitas prasarana dan sarana fisik; kelembagaan dan peraturan; sumberdaya; teknologi; pendanaan/investasi; serta manajemen, operasi dan pemeliharaan. Pada pembangunan jalan dan jembatan diperlukan adanya koordinasi dan pembagian kewenangan penanganan terhadap jalan dan jembatan, yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Keadaan saat ini panjang jalan nasional adalah 538,70 Km, dengan jumlah jembatan nasional 443 buah. Sedangkan untuk panjang jalan provinsi 602,95 Km, dengan jumlah jembatan provinsi sebanyak 173 buah. Pada kenytaannya kondisi jalan dan jembatan di Provinsi Sulawesi Barat masih sangat memprihatinkan dan hendaknya segera tertangani dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel XIX.1. Kondisi Jalan di Provinsi Sulawesi Barat. KONDISI PERMUKAAN JALAN

STATUS JALAN
JALAN NEGARA 2006 2007 JALAN PROVINSI 2006 2007 JALAN KABUPATEN 2006 2007

NO

1 2 3

ASPAL KERIKIL TANAH

449.26 91.80

468.69 77.80

430.20 216.80 84.00

430.20 216.80 24.00

1,052.92 1,206.53 1,941.14

1,216.64 1,582.59 2,404.59

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2008

Tabel XIX.1 menunjukkan bahwa perkembangan jalan negara yang berpermukaan aspal mengalami peningkatan sebesar 4,32 % pada tahun 2007, demikian pula halnya dengan jalan Kabupaten mengalami peningkatan sebesar 15,07 % sementara untuk jalan provinsi tidak mengalami perubahan. Untuk jalan yang permukaannya krikil pada status jalan Negara mengalami penurunan sebesar 15,25 %, hal yang sama terjadi pada status jalan Provinsi dan jalan Kabupaten mengalami peningkatan masingmasing 41,42 % dan 31,17 %. Hal ini terjadi sebagian besar karena pembangunan peningkatan kualitas jalan. Dalam hal pengembangan daerah dimana sejalan dengan pengambangan sarana perumahan, maka 138

banyak tanah-tanah beralih status menjadi jalan, kendatipun masih kondisi jalan tanah namun menjadi sarana penunjang transportasi. Peningkatan jalan tanah tersebut terlihat pada tabel yaitu pada status jalan Kabupaten mengalami peningkatan sebesar 23,88 %. Sebaliknya pada status jalan provinsi mengalami penurunan sebesar 71,46 % hal mana disebabkan terjadinya peningkatan kualitas dari jalan tanah menjadi jalan krikil atau bahkan jalan aspal. Tabel XIX.2. Kondisi Jembatan Pada Ruas Jalan nasional
Ukuran Panjang Lebar 53,80 10,90 36,00 10,90 42,00 11,00 16,00 25,80 47,75 13,00 10,90 31,80 35,00 35,00 10,80 12,80 10,80 62,00 20,80 12,00 4,00 60,00 16,50 50,00 20 3,75 3,75 3,75 3,75 3,80 3,75 3,75 3,80 3,75 3,75 3,80 3,80 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,50 6,20 7,00 6,20 8,00 3,50 8,00 9 Kontruksi Bangunan Atas Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Pratekan Pratekan Beton Beton Beton Rangka Beton Beton Plat Beton Austria Beton Beton

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23

Nama Jembatan S. Maliaya S. Tajimanu S. Taan S. Serang S. Karang Mate S. Kasambang S. Karangmanu S. Anuru S. Taosa S. Rampangan I S. Rampungan II S. Tamoa S. Takandeang (Bolong) S. Balihana (Putih) S. Parasangan I S. Simbuang S. Losa S. Karema S. Rimuku S. S. Bone Paas S. Tampotora S. Mamuju S. Tumuki S. Bone-bone S. Lelawang

Lokasi (Km2) 400.2 401.1 402.3 403.5 404.5 406.7 406.4 407.6 409.1 410.7 410.8 411.9 420 424.7 432.9 438.9 439.8 440.7 440.5 442.2 442.7 444.05 447.6 450

Kondisi Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik B

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2008

Sasaran umum pembangunan prasarana jalan adalah: 1) terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat; 2) meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang melalui dukungan pelayanan prasarana jalan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan transportasi; 3) sertaterwujudnya partisipasi aktif pemerintah, BUMD, maupun swasta dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan melalui reformasi dan restrukturisasi baik dibidang kelembagaan maupun regulasi.

139

Satu-satunya bandara yang ada dan telah operasional di Provinsi Sulawesi Barat adalah Bandara Tampa Padang dengan frekuensi penerbangan sebanyak empat kali seminggu yang dilayanani oleh pesawat DAS Type CN 212 yang berkapasitas 20 orang penumpang. Transportasi udara yang memiliki keunggulan kecepatan dari model transportasi yang lain dapat menjadi sarana transportasi bagi wisatawan, pengusaha, dan masyarakat. Transportasi udara perlu dikelola sesuai standar keselamatan penerbangan internasional, Permasalahan utama hubungannya dengan transportasi udara di Sulawesi Barat pacu yang dinilai masih pendek sehingga butuh penambahan panjang landasan pacu. Sementara pelabuhan laut di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak delapan belas buah yang tersebar pada empat kabupaten dengan kondisi sarana yang masih sangat minim, bahkan pelabuhan yang berada di Kabupaten Mamuju ada yang dermaganya sudah runtuh untuk itu perlu perhatian utamanya pada prasarana pendukung agar pelabuhan laut dapat beroperasi lebih optimal. Tabel XIX.3. Ativitas Dermaha Provinsi Sulawesi barat AKTIVITAS DERMAGA 2005 TAHUN (ORANG) 2006 2007 adalah kesiapan bandara untuk menerima pesawat yang berbadan lebar, juga termasuk di dalamnya landasan

NO

1

JUMLAH PENUMPANG YANG BERANGKAT MELALUI PELABUHAN LAUT SULAWESI BARAT

40,942

34,442

31,859

2

JUMLAH PENUMPANG YANG DATANG/BERLABUH MELALUI PELABUHAN LAUT SULAWESI BARAT

28,988

26,884

33,344

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka, 2008. Jika melihat aktivitas dermaga pada pelabuhan di Sulawesi Barat , nampak bahwa jumlah orang yang datang ke Sulawesi Barat melalui jalur laut terjadi peningkatan dari tahun 2005 hingga 2007 yaitu sebesar 24,03 %. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain transportasi darat dengan jarak yang cukup jauh dari pusat kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan keadaan jalan yang rusak, akan memakan waktu tempuh yang lebih lama dan melelahkan dibandingkan transportasi laut sekalipun keadaan pelabuhan laut membutuhkan perbaikan serius.

140

BAGIAN 5 ISU-ISU STRATEGIS DI DAERAH

Dari hasil pertemuan pada kegiatan diskusi kelompok terfokus (focused group discussion, FGD) antara tim EKPD dengan para SKPD se Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di ruang pola Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan dipimping oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, maka dihasilkan beberapa isu-isu strategi yang dikelompokkan ke dalam “Strong Point” yang meliputi 4 (empat) poin sebagai isu utama, yaitu:

A. Isu Kesehatan
Sebagai provinsi baru, Sulawesi Barat tidak mengherankan jika berbagai masalah kesehatan masih memerlukan pembenahan. Dari data dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Angka Kematian Bayi (AKB) pada Tahun 2007 berkisar 22/1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu melahirkan berkisar 220/100.000. Sementara itu, rata-rata kasus gizi buruk dan gizi kurang menunjukkan angka 32 persen berarti sistem deteksi dini kewaspadaan pangan belum optimal bekerja. Dari jumlah sarana dan fasilitas kesehatan belum memungkinkan pelayanan yang optimal, sekalipun terjadi penambahan sarana kesehatan dari tahun 2006 ke tahun 2008. Selain jumlah dan kelengkapannya terbatas, juga masih banyak konsentrasi penduduk yang terisolasi dan sulit menjangkau satuan pelayanan kesehatan yang ada. Masalah kesehatan ini terjadi erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi masyarakat, disadari bahwa masyarakat Provinsi Sulawesi Barat masih tergolong miskin. Selain itu, upaya pencegahan dan antisipasi melalui kegiatan sosialisasi dan promosi kesehatan belum optimal. Demikian halnya dengan peningkatan pelayanan dan aksesibilitas masyarakat di bidang kesehatan, serta promosi kesehatan, upaya Kesmas/Kesra dan keselamatan pertolongan, perbaikan gizi masyarakat, pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan dan pengembangan SDM juga belum optimal. Masalah ini lebih berat lagi karena dokter ahli masih sangat terbatas terutama pada kabupaten hasil pemekaran seperti Mamasa dan Mamuju Utara jumlah dokter sangat terbatas. Pada kenyataannya bahwa faktor penunjang infrastruktur (sarana jalan dan jembatan) ikut menjadi alasan pada isu kesehatan di Sulawesi Barat. Hal ini dapat dipahami bahwa dengan kondisi jalan yang rusak sudah pasti akan menyebabkan waktu tempuh yang cukup lama yang pada akhirnya lambatnya pelayanan kesehatan.

B. Isu Pendidikan
Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Dari tahun ke tahun 141

partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Isu utama yang berkaitan dengan aspek pendidikan sesuai Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional adalah setiap warga negara memperoleh hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, adil dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Namun di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan hasil susenas BPS masih terdapat penduduk buta aksara yang tersebar pada 5 Kabupaten sebesar 91.394 jiwa yang terdiri atas laki-laki 38.889 jiwa dan perempuan 52.505 jiwa. 57,44% dari jumlah buta aksara tersebut adalah perempuan. Selain masalah buta aksara, masalah utama yang dihadapi saat sekarang ini di Provinsi Sulawesi Barat berkaitan dengan mutu dan relevansi pendidikan yaitu peserta didik yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan belum mampu menjawab berbagai kebutuhan pembangunan, karena kualitas proses belajar mengajar belum optimal. Masalah lain seperti biaya pendidikan semakin mahal, tetapi tidak menjamin adanya peningkatan kualitas, serta berbagai macam pungutan yang semakin memberatkan orang tua/wali murid. Kondisi ini disebabkan oleh ketersediaan pendidik baik jumlah maupun mutunya masih sangat terbatas, fasilitas belajar-mengajar belum memadai, dan tingkat kesejahteraan tenaga pengajar/guru masih relatif rendah. Selanjutnya yang berkaitan dengan aspek pendidikan bahwa untuk menggerakkan roda pembangunan maka dibutuhkan peningkatan Sumber Saya manusia. Mengupayakan pembangunan gedung-gedung sekolah yang baru, sementara kekurangan gedung sekolah untuk wilayah yang terpencil dan belum dapat diadakan pembangunan gedung sekolah baru, ditempuh sistem SD/SMP satu atap. Kendala lain yaitu kurangnya tenaga pengajar yang bersedia ditempatkan di pelosok (wilayah terpencil) alasan utamanya adalah karena transformasi yang kurang lancar, permasalahan ini tentunya mengarah ke perbaikan infrastruktur sebagai solusinya. Di samping itu, perhatian pemerintah terhadap tingkat kesejahteraan guru perlu ditingkatkan agar terbangun motivasi di kalangan guru.

C. Isu Infrastruktur
Isu infrastruktur pada Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu isu strong point dalam pembangunan ketertinggalannya dalam hal infrastruktur dan prasarana wilayah merupakan hal yang menjadi fokus perhatia dalam pembangunan. Dua dari lima kabupaten yang ada masih relatif sulit dijangkau dari ibu kota provinsi yakni Mamasa dan Mamuju Utara. Sementara itu, masih banyak wilayah terpencil yang sulit dijangkau kendaraan roda empat, bahkan roda dua, karena jalan dan jembatan yang belum memadai. Hubungan antar desa, desa dengan ibu kota kecamatan, hingga ke ibu kota kabupaten, belum menjamin mobilitas manusia dan barang yang memadai. Terkendalanya pengangkutan sumber daya

142

alam menjadikan lambatnya roda perekonomian. Kondisi jalan di Provinsi Sulawesi Barat sebagian besar masih sangat memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan. Masalah utama yang dihadapi Provinsi Sulawesi Barat dalam pembangunan berbagai aspek adalah ketertinggalannya dalam hal infrastruktur dan prasarana wilayah. Kondisi prasarana dan sarana, utamanya di bidang perhubungan yang meliputi transportasi (darat, laut dan udara) baik kualitas maupun kuantitas masih sangat membutuhkan perhatian untuk mendukung kelancaran arus penumpang orang dan barang serta kebutuhan sehari-hari/hasil bumi yang keluar dan masuk Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka percepatan pembangunan dan ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lintas Darat Jalan dan jembatan pada jalan negara trans-Sulawesi lewat pantai barat mulai dari batas Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan ke batas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah; Jalan Trans Poros Barat - Timur yang bermuara ke dan dari Pelabuhan Samudra Belang-Belang dan bandara udara Tampa Padang Kalukku Mamuju ke batas Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan terus ke Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara; jalan poros Polewali ke Kabupaten Mamasa ke batas Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian dari Kecamatan Kalumpang ke batas Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, serta Poros Jalan Malabo – Mambi – Aralle – Lakahan – Buttuada - Kalukku; dan Poros Jalan Strategi dan jalan yang membuka isolasi/kantong-kantong potensi ekonomi antara lain jalan alternatif lewat pantai Tapalang – Singkep – Mamuju; Wonomulyo – Matangnga – Kepe – Mambi dan Balanipa – Limboro – Allu – Tutallu – Kalenarang; Salu Tambung – Kabiraan – Babasondong – Paku – Seppong – Jekang – Baba Lombi – Mambi ; dan Malunda – Ulu Manda – Mambi; Tapalang – Bela – Mambi ; Manalisse Tadui – Aralle; Toabo – Kalonding – Tommo – Tobadak – Tabolang dan Belang-belang – Kalonding – Bonehau. Lintas Laut Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 5 (lima) kabupaten yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, berdasarkan hasil kajian ALKI II merupakan salah satu jalur pelayaran Nasional dan Internasional, dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan sosial ekonomi ke depan, di mana Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat dapat menjadi pusat Kawasan Andalan Pembangunan Ekonomi Regional Terpadu (KAPERT) Selat Makassar yang meliputi 6 (enam) Provinsi (Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo) karena secara topografis didukung oleh Pelabuhan Samudra Belang-Belang sebagai Pelabuhan Kontainer/Pelabuhan Internasional; Pelabuhan Silopo Polewali Mandar, Pelabuhan Palipi Majene, Pelabuhan Pasangkayu Mamuju Utara dan beberapa pelabuhan lokal lainnya. Jumlah pelabuhan laut di Provinsi Sulawesi Barat 143

sebanyak delapan belas buah yang tersebar pada empat kabupaten dengan kondisi sarana yang masih sangat minim. Untuk itu perlu perhatian utamanya pada prasarana pendukung agar pelabuhan laut dapat beroperasi lebih optimal. Lintas Udara Pembangunan Bandara Tampa Padang sehingga mampu didarati dengan pesawat jet dengan kapasitas tidak kurang dari 150 penumpang; Pembangunan Pelabuhan Laut Belang-Belang beserta fasilitas penunjangnya untuk mendukung industri yang berbasiskan hasil-hasil perkebunan; Memfasilitasi terbangunnya industri tenaga listrik baru setidaknya dengan total kapasitas 100 MW, guna memenuhi kebutuhan masyarakat umum serta industri. Infrastruktur bandara. Satu-satunya bandara yang ada dan telah operasional di Provinsi Sulawesi Barat adalah Bandara Tampa Padang dengan frekuensi penerbangan sebanyak empat kali seminggu yang dilayanani oleh pesawat DAS Type CN 212 yang berkapasitas 20 orang penumpang. Mengingat bandara dan pelabuhan adalah pintu gerbang Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi penentu ketertarikan investor untuk masuk dan bermitra membangun Sulawesi Barat, maka pemerintah mengangkatnya sebagai isu strategis yang mendesak tertangani. Di samping itu, dari gambaran kondisi prasarana dan sarana Provinsi Sulawesi Barat tersebut, dua dari lima kabupaten yang ada masih relatif sulit dijangkau dari ibukota provinsi yakni Mamasa dan Mamuju Utara. Sementara itu, masih banyak wilayah terpencil yang sulit dijangkau kendaraan roda empat, bahkan roda dua, karena jalan dan jembatan yang belum memadai. Hubungan antar desa, desa dengan ibu kota kecamatan, hingga ke ibu kota kabupaten, belum menjamin mobilitas manusia dan barang yang memadai, serta belum semua desa dapat dilayani kebutuhan air bersih dan prasarana pengairan. Ini lah yang menyebabkan desa-desa di Provinsi Sulawesi Barat berkategori tertinggal. Dalam hubungan keluar daerah, bandar udara yang ada juga belum memungkinkan lalu lintas pesawat berbadan besar; sementara pelabuhan laut memerlukan pembenahan serius untuk bisa menopang arus manusia dan barang lewat laut.

d. Isu Perkebunan Kakao
Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi pertanian yang cukup besar, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan. Hal ini dapat dilihat dari struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 dimana pertanian memberi kontribusi sebesar 55,91 persen. Pada sektor tanaman pangan, potensi padi sawah sebesar 54.859 Ha, dengan produktivitas ratarata 4,4 Ton/Ha, padi ladang 4.907 Ha dan jagung 5.219 Ha dengan produktivitas 3,32 Ton/Ha. Selain itu berkembang komoditas hortikultura dan buah-buahan. Perkebunan rakyat terutama kakao, berkembang pada semua kabupaten, dimana Pasangkayu (Mamuju Utara) merupakan lokasi pertama pengembangan kakao di Sulawesi Selatan dan Barat. Perkebunan kelapa sawit terutama digerakkan oleh swasta, seperti di 144

Mamuju dan Mamuju Utara. Sementara peternakan rakyat potensil di Kabupaten Majene, Polman dan Mamuju Utara khususnya kambing dan sapi. Di sektor perikanan dan kelautan, panjang garis pantai mencapai 639,07 Km dengan jumlah pulau-pulau kecil 31 buah. Perikanan tangkap dominan di Majene, Mamuju dan Polman dengan alat tangkap payang, purse-seine, pukat pantai, jaring insang, bagang dan pancing terutama menghasilkan ikan tuna, cakalang, tongkol, layang, kerapu, sunu dan lobster. Selain itu, berkembang usaha tambak, budidaya rumput laut, budidaya teripang, keramba jaring apung dan pengolahan hasil perikanan serta jasa kelautan. Dari berbagai potensi pertanian tersebut tidak berarti tidak ada masalah, seperti; Perkebunan rakyat khususnya perkebunan kakao sebagian besar kurang produktif lagi karena kurangnya pemupukan, hama penyakit dan usia tanaman. Sengketa lahan pada Perkebunan Swasta yang disebabkan klaim kepemilikan lahan oleh masyarakat. Beberapa kebijakan pemerintah yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan agribisnis kakao 5 sampai 20 tahun ke depan antara lain: Penghapusan PPN dan berbagai pungutan, aktif mengatasi hambatan ekspor dan melakukan lobi untuk menghapuskan potangan harga, mendukung upaya pengendalian hama PBK dan perbaikan mutu produksi Kebijakan peningkatan produktivitas dan mutu kakao. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman serta mutu kakao secara bertahap, baik yang dihasilkan oleh perkebunan rakyat maupun perkebunan besar. Kebijakan peningkatan produktivitas dan mutu kakao ini diimplementasikan lewat program-program sebagai berikut: Program penciptaan klon kakao tahan PBK baik melalui upaya eksplorasi tanaman kakao yang diduga tahan PBK maupun melalui rekayasa genetik. Program pengendalian hama PBK Program peremajaan tanaman kako karena sebagian besar sudah berumur > 25 tahun melalui klonalisasi tanaman kakao dan dengan menggunakan benih unggul. Program perbaikan mutu biji kakao melalui upaya perbaikan pengelolaan kebun maupun fermentasi. Program penerapan secara ketat persyaratan mutu biji kakao untuk ekspor. Program peningkatan kemampuan dan pemberdayaan petani dan kelembagaan usaha. Suatu kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjadikan pengembangan kakao sebagai salah satu dari isu strong point hal ini dengan suatu pertimbangan dan perhitungan yang cermat antara lain: (1) Sekitar 60 % perkebunanan kakao dikuasai/diolah oleh masyarakat petani. Dengan demikian keberhasilan perkebunan kakao akan memberikan kesejahteraan petani yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat. (2) Karena harga kakao yang menjulang, maka dengan peningkatan ekspor sudah pasti akan memberi devisa terhadap provinsi Sulawesi Barat yang tidak sedikit. (3) Pembangunan pabrik pengolahan kakao akan menjadikan nilai ekspor tidak lagi petik jual tetapi petik olah dan jual (PELAJU), sama seperti yang dikembangkan di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga harga jual pasti lebih tinggi dan kesejahteraan petani akan lebih baik serta devisa negara akan terus 145

mengalir guna membangun/memperbaiki infrastruktur yang pada gilirannya dapat memotivasi para investor untuk datang berinvestasi membangun Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi ini dapat selangkah lebih maju dari ketertinggalannya.

146

BAGIAN 6 PENUTUP
Kinerja instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merupakan perwujudan pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2006-2011. Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh aparat pemerintah serta pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat Sulawesi Barat yang produktif dan terpenuhi hak-hak dasarnya secara merata. Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk meningkatkan capaian kinerja dalam mencapai Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan strategi tiga pilar, yakni: (1) Swasta sebagai pemercepat (katalisator) tumbuhnya ekonomi masyarakat umum; (2) Rakyat sebagai Subyek dan Obyek Pembangunan, dan (3) Pemerintah selaku regulator, stimulator dan supervisor Nilai capaian akhir kinerja tahun 2008 merupakan hasil perbandingan indikator input-output pada masing-masing program dan kegiatan. Dinas-dinas Provinsi Sulawesi Barat dapat mencapai kinerja input dan output yang baik, dimana sebagian besar kegiatan utama baik yang merupakan belanja pembangunan (belanja publik) maupun belanja aparatur dapat mencapai kinerja yang tinggi yang ditandai dengan terjadinya efisiensi dan efektivitas pembiayaan kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak dapat mencapai kinerja output 100%, sebagian besar disebabkan oleh faktor eksternal yaitu pengaruh dari penyesuaian anggaran perjalanan dinas. Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian secara maksimal. Secara keseluruhan realisasi dari nilai capaian kinerja belum maksimal. Hal ini namun bukan berarti bahwa penyelesaian administrasi kepegawaian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sebagai upaya Badan Kepegawaian Daerah yang baru terbentuk dalam memenuhi serta menunjang administrasi kepegawaian pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka menunjang kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat sudah sepenuhnya memenuhi seluruh Sasaran yang telah ditetapkan 147

dalam rencana stratejik. Dari 8 sasaran yang telah ditetapkan, semuanya telah berhasil dicapai dengan baik. Fungsi utama yang diharapkan dapat dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat ini yaitu Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis ketenagakerjaan dapat diwujudkan. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu pelaku utama dalam pembangunan kesehatan ini dengan berbagai upaya agar terwujud ” masyakat sehat menuju Sulawesi Barat yang maju dan amanah”. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan. Pada kenyataannya belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar. Tersedianya sistem informasi kesehatan, tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu secara mencukupi, terdistribusi secara adil dan merata serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, meningkatnya persentase keluarga menggunakan air bersih, menggunakan jamban keluarga yang memenuhi syarat kesehatan, TTU yang memenuhi syarat kesehatan, tersedianya sarana & prasarana puskesmas dan jaringannya, meningkatnya pembinaan pelayanan kesehatan dan pelayanan medik, meningkatnya pemberantasan penyakit menular, meningkatnya Keluarga sadar gizi (Kadarzi), tersedianya gedung obat provinsi. Pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan secara umum apa yang telah ditetapkan pada Rencana Kinerja tahun 2007 telah dapat dicapai oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini dapat dilihat pada terlaksananya 8 program yang melalui 50 kegiatan alokasi APBD dan 21 kegiatan alokasi APBN. Dengan pencapaian yang cukup memuaskan, khususnya untuk kegiatan APBD yang seluruh realisasi kegiatannya memiliki tingkat capaian diatas 85%. Akhirnya presentase pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat sesuai RPJMD cukup baik kendatipun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, dan diangkatnya 4 isu sebagai strong point kegiatan yang memang dirasakan mendesak pelaksanaannya serta saling berhubungan dengan program lainnya. dan ketransmigrasian pemukiman perambah hutan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Barat telah

148

LAMPIRAN - LAMPIRAN
KEGIATAN FGD DIRUANG SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

149

150

151

152


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Evaluasi, RPJMN
Stats:
views:19820
posted:1/29/2009
language:Indonesian
pages:156
Description: Evaluasi 3 Tahun RPJMN 2004-2009 di Provinsi Sulawesi Barat