Provinsi Jambi

Document Sample
Provinsi Jambi Powered By Docstoc
					BAGIAN I PENDAHULUAN
1.1. Pentingnya EKPD
Pembangunan merupakan suatu proses yang pencapaiannya dilakukan melalui tahapan­tahapan perencanaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Keseluruhan tahapan pembangunan tersebut pada tingkat daerah sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dirumuskan dalam suatu dokumen perencanaan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan rencana pembangunan merupakan bagian untuh dari upaya pencapaian tujuan pembangunan yang harus pula mencakup implementasinya dalam berbagai bentuk aktivitas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan itu sendiri membutuhkan pengawasan agar tujuan benar­benar dapat dicapai konsisten dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pada kenyataannya proses pembangunan senantiasa dihadapakan pada berbagai permasalahan, kendala dan tantangan untuk mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Dinamika kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya dalam realitasnya mungkin membutuhkan penyesuaian­penyesuaian langkah dan kebijakan

dalam upaya mewujudkan tujuan. Oleh sebab itu, implementasi suatu rencana perlu dievaluasi keberhasilannya dengan menggunakan berbagai indikator kinerja yang relevan pada masing­masing bidang kegiatan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 1

Setelah diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah dan desentraliasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang semakin luas baik dalam menyusun rencana pembangunan maupun pembiayaan dan pelaksanaannya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing­masing daerah. Sebagai bagian utuh dari proses pembangunan nasional, rumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah dilakukan secara terintegrasi dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang yaitu masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, Provinsi Jambi telah merumuskan rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2006­2010. Hingga saat ini, implementasi RPJM tersebut telah memasuki tahun ketiga melalui pelaksanaan RKPD sehingga membutuhkan evaluasi lanjutan dari kegiatan evaluasi yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Melalui evaluasi secara berkesinambungan diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJM dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya. Selain itu, evaluasi kinerja pembangunan daerah sangat penting untuk mengetahui sejauh mana arah, kebijakan dan keberhasilan kegiatan pembanganunan di Provinsi Jambi sejalan dan selaraskan dengan tujuan pembangunan nasional yang telah dituangkan dalam RPJM Nasional. Evaluasi kinerja pembangunan daerah akan menghasilkan sebuah dokumen yang memuat hasil penilaian secara objektif pelaksanaan proses pembangunan baik keberhasilan­keberhasilan yang telah dicapai, maupun beberapa

kegagalan berserta kendala­kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah­langkah yang telah ditempuh untuk mengatasinya. Objektivitas evaluasi kinerja pembangunan dapat dicapai jika dilakukan oleh institusi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 2

independen atau pihak lain di luar institusi perencana dan pelaksana pembangunan tersebut. Terkait dengan persoalan ini, evaluasi kinerja pembangunan daerah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melalui kerjasamanya dengan pihak Universitas di daerah setempat. Evaluasi kinerja pembangunan Provinsi Jambi dilakukan oleh Tim independen Universitas Jambi yang dibentuk oleh Rektor Universitas Jambi dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 177/J21/WS/2007 Tanggal 22 Juni 2007 sebagai wujud kerjasama dengan BAPPENAS.

1.2. Tujuan EKPD Provinsi Jambi
Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan Provinsi Jambi bertujuan untuk mengetahui pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2004­2009 berdasarkan indikator­indikator yang relevan untuk mendukung tujuan pembangunan nasional.

1.3. Sasaran EKPD Provinsi Jambi
Searah dengan tujuan di atas, sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan Provinsi Jambi tahun 2008 adalah sebagai berikut:  1. Tersedianya informasi yang akurat dan objektif tentang permasalahan pelaksanaan RPJMN Tahun 2004­2009 di Provinsi Jambi, upaya yang telah dilakukan, dan capaian tujuan dan sasaran pembangunan.  2. Teridentifikasinya konsistensi arah dan tujuan pembangunan yang dilakukan di Provinsi Jambi dengan sasaran pembangunan nasional.  3. Teridentifikasinya beberapa isu strategis dalam pembangunan Provinsi Jambi.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

3

4. Tersusunnya rekomendasi tindak lanjut yang relevan dan akurat dalam perumusan kebijakan pembangunan Provinsi Jambi yang dapat

memperkuat upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

1.4. Output EKPD Provinsi Jambi
Penyusunan EKPD Provinsi Jambi diharapkan mampu menghasilkan sebuah dokumen hasil evaluasi kinerja pembangunan Provinsi Jambi yang memuat hal­hal sebagai berikut: 1. Informasi, data serta analisis tentang berbagai permasalahan pembangunan daerah upaya yang ditempuh untuk mengatasinya dan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan seperti yang telah dinyatakan dalam RPJMD Tahun 2006­2010 untuk mendukung pelaksanaan RPJMN Tahun 2004­2009. 2. Identifikasi mengenai konsistensi arah dan tujuan pembangunan daerah dengan sasaran pembangunan nasional. 3. Isu strategis daerah 4. Rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan RPJMN Tahun 2004­2009 dan bahan masukan penyusunan RPJMN Tahun 2010­2014

1.5. Dasar Kebijakan EKPD
Dasar hukum penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1. Undang­Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan. Pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 28 ayat 1 telah dijelaskan bahwa Pengendalian pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 4 

rencana

pembangunan

dilakukan

oleh

masing­masing

pimpinan

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pasal 29 kemudian telah dijelaskan mengenai lembaga yang melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada berbagai tingkatan pemerintahan. Pada Pasal 30 disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Pasal 1 ayat 3 memuat bahwa Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan

membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Lebih jauh pada Pasal 12 dikemukakan bahwa pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan dilakukan secara sistematis, obyektif, dan transparan.

1.6. Issu Pokok Pembangunan Provinsi Jambi
Isu pokok pembangunan memuat berbagai isu­isu strategis yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi. Isu­isu tersebut dapat bersifat spesifik sesuai dengan karakteristik proses pembangunan masing­ masing daerah atau mungkin tidak berbeda dengan daerah/provinsi lainnya terutama bagai daerah­daerah yang berdekatan. Permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, investasi dan pengembangan usaha mikro masih merupakan isu utama, disamping itu juga berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan.

1.7. Mekanisme Evaluasi
Evaluasi kinerja pembangunan Provinsi Jambi tahun 2008 dilakukan dengan alur pikir sebagai berikut. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 5

Rang
RPJM  Matriks Ringkasan RPJMN  2004­2009 Berdasarkan  Sasaran Pembangunan 

kaia n kegi atan

Pengumpulan Data Primer  §  FGD dengan stakeholders  §  Diskusi dengan pejabat  pemerintah 

Pengumpulan Data  Sekunder  §  Dokumen­dokumen  perencanaan dan  pelaksanaan pembangunan  §  Laporan statistik (BPS)  §  Hasil Penelitian/Kajian  Perguruan Tinggi, Lembaga  Penelitian, dan LSM  §  Laporan­laporan Lembaga  Internasional 

diaw ali deng an pem aha man

Upaya­upaya yg  dilakukan untuk  dapat menginter­  vensi capaian  yang diharapkan 

Pengukuran  kinerja  Pembangunan  daerah 

Permasalahan

tenta ng agen da,

Rekomendasi Tindak  Lanjut 

sasar an, arah

dan program

pembangunan daerah yang dapat mendukung pencapaian

sasaran RPJMN 2004­2009. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan guna melihat implementasi kegiatan pembangunan yang tertuang pada dokumen perencanaan RPJMD yang sesuai dengan RPJMN. Dari data tersebut dilakukan analisis yang meliputi implementasi pelaksanaan program

pembangunan, capaian hasil, pengukuran kinerja dan berbagai permasalahan dalam pembangunan daerah. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 6

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan

capaian yang

diperoleh dengan indikator pada masing­masing kegiatan. Penentuan indikator dalam pelaksanaan EKPD 2008 merujuk kepada sasaran pembangunan dalam RPJMN Tahun 2004­2009.

1.8. Kinerja Yang Dinilai
Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan realistis tentang tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dan ketersediaan data. Oleh sebab itu, pengukuran kinerja bersifat spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja menyangkut penggunaan data sebagai indikator yang mengukur pencapaian kinerja terutama indikator keluaran (outputs) berupa capaian langsung pada akhir pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Kinerja yang dinilai pada evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 mencakup sembilan aspek, yaitu : 1. Kesejahteraan Ekonomi 2. Kinerja Kesejahteraan Sosial 3. Kinerja Kehidupan Beragama dan Berbudaya 4. Kinerja Lingkungan Hidup 5. Kinerja Pemerataan 6. Kinerja Pelayanan Pendidikan 7. Kinerja Pelayanan Kesehatan 8. Kinerja Daya Saing Daerah 9. Infrastruktur

1.9. Sistematika Penyusunan Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

7

Sistematika penyusunan laporan EKPD Provinsi Jambi mengacu pada format penyusunan EKPD yang telah disusun secara standar oleh Bappenas. Susunan EKPD dimaksud memuat komponen­komponen sebagai berikut: Bagian 1. Pendahuluan Bagian 2. Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai Bab 2.1. Bab 2.2. Bab 2.3. Bab 2.4. Pengantar Agenda Mewujudkan Indonesia Aman dan Damai Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat Pengembangan Kebudayaan Yang Berlandasakan pada Nilai­nilai Luhur Peningkatan Kriminalitas Keamanan, Ketertiban dan penanggulangan

Bagian 3. Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis Bab 3.1. Bab 3.3. Bab 3.4. Bab 3.5. Bab 3.6. Bab 3.7. Bab 3.8. Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum Penghapusan Diskriminasi Dalam Berbagai Bentuk Penghormatan, Pemenuhan dan Penegakan Atas Hukum dan Pengakuan Atas HAM Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pencapaian Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa Perwujudan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kokoh

Bagian 4. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bab 4.1. Bab 4.2. Bab 4.3. Bab 4.4. Bab 4.5. Bab 4.6. Bab 4.7. Pengantar Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Revitalisasi Pertanian Pemberdayaan Kooperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Peningkatan Pengelolaan BUMN Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 8

Bab 4.8. Bab 4.9.

Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan

Bab 4.10. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Bab 4.11. Pembangunan Perdesaan Bab 4.12. Pengurangan Ketimpangan Wilayah Bab 4.13. Peningkatan Berkualitas Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang

Bab 4.14. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Yang Lebih Berkualitas Bab 4.15. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Bab 4.16. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas Serta Pemuda dan Olahraga Bab 4.17. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Bab 4.18. Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Mutu Lingkungan Hidup Bab 4.19. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bagian 5. Isu­isu Strategis Daerah

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

9

Bab

2.1
Pengantar Agenda Mewujudkan Indonesia Aman dan Damai

Agenda pembangunan pertama dalam RPJMN 2004­2009 adalah mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Pada agenda ini terdapat tiga sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakannya. Berikut ini dikemukakan ringkasan sasaran pokok, prioritas dan arah kebijakan pembangunan dimaksud yang relevan dengan batas kewenangan pemerintah provinsi dan agenda

pembangunan daerah, berserta capaian hasilnya di Provinsi Jambi. Sasaran agenda pembangunan mewujudkan Indonesia aman dan damai yang berada dalam batas kewenangan pemerintah daerah adalah meningkatkan rasa aman dan damai. Pencapaian sasaran ini tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok dan golongan masyarakat dan menurunya angka berbagai jenis dan bentuk kriminalitas. Pencapaian sasaran tersebut pada RPJMN dilakukan dengan memprioritaskan pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2004­2009 pada: (1) peningkatan rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok masyarakat; (2)

pengembangan kebudayaan yang berdasarkan pada nilai­nilai luhur; dan (3) meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas. Perwujudan peningkatan rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok masyarakat diupayakan melalui kebijakan yang diarahkan untuk: (1) memperkuat harmoni yang ada dan mencegah tindakan­tindakan yang menimbulkan ketidakadilan sehingga terbangun masyarakat sipil yang kokoh, termasuk membangun kembali kepercayaan antar kelompok masyarakat ; (2) memperkuat dan mengartikulasikan identitas bangsa; dan (3) menciptakan kehidupan intern dan antar umat beragama yang saling menghormati dalam Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 10

rangka menciptakan suasana yang aman dan damai serta menyelesaikan dan mencegh konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak hak dasar dalam memeluk agamanya dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing­masing. Prioritas pengembangan kebudayaan yang berdasarkan pada nilai­nilai luhur diupayakan melalui kebijakan yang diarahkan untuk: (1) mendorog terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan agar benturan­ benturan yang terjadi tidak melebar menjadi konflik sosial; (2) mendorong tuntasnya proses modernisasi yang dicirikan dengan terwujudnya Negara kebangsaan Indonesia modern yang berkelanjutan dan menguatnya

masyarakat sipil; dan (3) revitalisasi nilai­nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional; dan (4) meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk­produk dalam negeri. Peningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas

dilakukan melalui kebijakan yang diarahkan untuk: (1) menegakkan hukum dengan tegas, adil dan tidak diskriminatif; (2) meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing­masing; (3) menaggulangi dan mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dan penyebaran narkoba; dan (4) meningkatkan kesadaran dan hak­hak dan kewajiban hukum masyarakat. Pada RPJMD Provinsi Jambi 2006­2010, terdapat dua agenda pembangunan daerah yang terkait dengan prioritas pembangunan pada agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai yaitu: (1) peningkatan kualitas kehidupan beragama dan (2) peningkatan perlindungan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kondisi umum masyarakat Provinsi Jambi tergolong aman dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 11

damai bila dibandingkan dengan bebrapa daerah lainnya khususnya yang berada di Pulau Sumatera. Gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi masih berada dalam batas kewajaran. Meski demikian, pelaksanaan agenda pembangunan daerah untuk mewujudkan sasaran penciptaan masyarakat yang semakin aman dan damai belum menunjukkan hasil nyata seperti diharapkan. Jumlah perkara tindak pidana umum meliputi pencurian, perampokan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkotika/ psikotropika dan tindak pidana umum lainnya cenderung meningkat setiap tahun selama periode 2004­2007. Jumlah perkara pidana yang masuk ke Kejaksaan Tinggi pada tahun 2004 hanya 834, kemudian meningkat menjadi 1462 (2005), 1548 (2006) dan 1691 perkara (2007). Indikator lainnya diperlihatkan oleh peningkatan tambahan nara pidana yang melakukan kejahatan/pelanggaran selama periode 2005­2007. Tambahan nara pidana pada tahun 2005 hanya sebanyak 335 orang kemudian meningkat menjadi 1355 orang (2006) dan 2151 orang (2007). Gambaran ini menunjukkan masih pentingnya upaya dan usaha­usaha secara berkelanjutan untuk meningkatkan rasa aman dan damai di Provinsi Jambi, meskipun kondisi umum masyarakat di daerah ini masih tergolong aman dan damai.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

12

Bab

2.2
Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat

I. Pengantar
Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat merupakan salah satu faktor yang berperan penting untuk menciptakan rasa aman dan damai sehingga menjadi prioritas dalam agenda pembangunan. Peletakan aspek ini sebagai prioritas pembangunan erat kaitannya

kecenderungan umum yang menunjukkan rendahnya rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. Indikasi ini ditunjukkan oleh tingginya tingkat pertikaian dan konflik antar golongan dan kelompok masyarakat pada sebagian besar daerah di Indonesia.

II. Kondisi Awal
Kondisi masayarakat Provinsi Jambi pada saat awal pelaksanaan RPJMN tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya. Masalah umum seperti kesenjangan sosial dan ekonomi juga berperan sebagai faktor potensial yang dapat memecah belah masayarakat ke dalam kelompok­kelompok secara tidak sehat. Munculnya rasa ketidakadilan dalam aspek sosial dan ekonomi selanjutnya mengakibatkan merenggangnya hubungan antar masyarakat yang memicu munculnya pertikaian dan konflik antar kelompok atau golongan. Meski demikian pertikaian­pertikaian dan konflik yang terjadi pada awal implementasi RPJM (2004) masih dapat dikendalikan sehingga tidak berpengaruh terlalu besar terhadap suasana kemanan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat Provinsi Jambi.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

13

III. Sasaran yang ingin Dicapai
Sasaran yang ingin dicapai dari peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan damai adalah: (1) menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat dan antar golongan di daerah­daerah rawan konflik; dan (2) terpiliharanya situasi aman dan damai; serta (3) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan.

IV. Pencapaian RPJMN di Daerah
Selama periode 2005­2007, terdapat dua kasus pertikaian antar kelompok masyarakat yang cukup menyolok, dipicu oleh masalah sosial dan ekonomi di Provinsi Jambi yaitu di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo pada tahun 2006. Kasus pertikaian antar desa di Kabupaten Kerinci telah mengakibatkan kerugian material karena terbakarnya beberapa rumah penduduk. Hal yang sama juga terjadi pada pertikaian antara masayarakat pendatang dengan penduduk setempat di Kabupaten Bungo yang bermula dari konflik aktivitas ekonomi dan penguasaan lahan. Pemerintah daerah telah dapat memainkan perannya sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian beberapa konflik yang terjadi di Provinsi Jambi. Hasilnya kelompok masyarakat yang bertikai dapat hidup rukun kembali secara berdampingan termasuk pada kasus di kedua Kabupaten yang telah disebutkan di atas. Memasuki awal tahun 2009 telah terjadi pertikaian di antara kelompok masyarakat orang rimba (Suku Anak Dalam) yang bermukim di Kabupaten Sarolangun dengan kelompok yang bermukim di Kabupaten Batang Hari yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Selain ketiga bentuk pertikaian tersebut, tidak terdapat gangguan kemanan dan ketertiban lainnya yang cukup signifikan sehingga secara umum Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 14

ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat dan antar golongan mengalami penurunan dan situasi aman dan damai masyarakat Provinsi Jambi dapat dipilihara. Sebagai masyarakat yang beradat, keterlibatan komponen­komponen masyarakat dalam penyelesaian konflik dan pertikaian antar kelompok masyarakat sudah cukup baik, namun masih perlu danditingkatkan dimasa yanga akan datang. Aspek yang masih sangat perlu mendapat perhatian adalah peningkatan partisipasi masayarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik kemasyarakatan lainnya. Masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan suasana aman dan damai melalui peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat adalah tingginya sensitivitas masyarakat karena tekanan ekonomi, belum optimalnya penumbuhan rasa saling percaya antara golongan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peran harmonisasi hubungan antar kelompok masyarakat. Bila diamati agenda pembangunan daerah dan arah kebijakan RPJMD, muatannya telah menyentuh sasaran perencanaan pemerintah pusat sepertri yang tercantum dalam RPJMN, walaupun rumusannya sedikit berbeda. Suasana aman dan damai di Provinsi Jambi yang terbentuk dari rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat telah menyumbang cukup penting terhadap perwujudan kemanan, ketertiban dan kedamaian nasional. dan penyelesaian persoalan

V. Saran dan Rekomendasi
Rasa saling percaya dan harmonisasi hubungan antar kelompok masyarakat merupakan bagian penting dari modal sosial untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan damai. Oleh sebab itu, tindak lanjut yang diperlukan adalah: peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam membina rasa saling Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 15

percaya

terutama

melalui

pendekatan

kehidupan

beragama

dan

bermasyarakat. Selain itu, masih perlu diupayakan peningkatan dan penciptaan suasana kehidupan yang harmonis antar golongan atau antar kelompok masyarakat melalui pemerataan aktivitas pembangunan antar wilayah dan perangan kesenjangan ekonomi antar golongan masayarakat.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

16

Bab

2.3
Pengembangan Kebudayaan Yang Berlandaskan pada Nilai­nilai Luhur

I. Pengantar
Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting dalam pembinaan karakter bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan damai. Masyarakat Provinsi Jambi besifat heterogen yang didiami oleh bearbagai jenis suku yang ada di Indonesia. Namun sebagian besar merupakan pewaris suku melayu dan beragama islam, sehingga budaya yang berkembang di daerah ini adalah budaya melayu dan islam. Interaksi atau perpaduan kedua bentuk budaya ini merupakan modal sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat di Provinsi Jambi.

II. Kondisi Awal
Pada awal implementasi RPJMN, pengembangan kebudayaan yang

berlandaskan nilai­nilai luhur daerah yaitu budaya melayu dan islam dihadapkan pada permasalahan dan tantangan menurunnya kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah dan ajaran agama sebagai dampak

meningkatnya akses terhadap informasi antar negara dan kemajuan yang sangat pesat dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, aktivitas pembinaan dan pengembangan budaya daerah dan kemampuan mengelolanya menjadi aset daerah yang bernilai ekonomi dan sosial masih relatif rendah.

III. Sasaran yang Ingin Dicapai

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

17

Dihadapkan pada masalah­maslah dan tantangan pada kondisi awal pelaksanaan RPJMN, pengembangan kebudayaan yang berlandaskan nilai­nilai luhur ditujukan untuk mencapai dua sasaran pokok yaitu: (1) semakin berkembangnya penerapan nilai­nilai baru yang bersifat positif dan produktif berbasis budaya daerah dalam rangka memantapkan budaya nasional yang beraneka ragam yang terwujud dalam berbagai aspek kebijakan pembangunan; dan (2) meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya daerah yang mendukung pengembangan budaya nasional.

IV. Pencapaian RPJMN di Daerah
Untuk mencapai sasaran pengembangan kebudayaan yang berlandaskan nilai­ nilai luhur seperti dikemukakan di atas, pemerintah daerah bersama masyarakat telah melakukan langkah­langkah pembinaan melalui

pengembangan kelompok seni budaya melayu yang berwawasan islam. Kelompok ini telah berperan aktif pada berbagai momen termasuk sebagai pengisi acara rutin TVRI Jambi. Melalui saluran acara di televisi, kelompok ini tidak hanya tampil sebagai penghibur masyarakat daerah Jambi dalam sajian seni budaya daerah, tetapi sekaligus berperan sebagai media penyampaian pesan pendidikan, penerangan, dan dakwah dan informasi lainnya. Provinsi Jambi memiliki situs kebudayaan melayu yaitu candi Muaro Jambi. Pengelolaan candi ini belum optimal bila dilihat dari pemanfaatannya sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah dan antropologi, tetapi hanya sebatas objek wisata lokal. Pada empat tahun terakhir, pengelolaannya tidak mengalami kemajuan yang berarti bahkan cenderung melambat. Peran situs ini sebagai objek wisata lokal juga mengalami penurunan seiring dengan meredupnya promosi pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah. Permasalahan yang ditemui dalam pengembangan kebudayaan bernilai luhur masih berkisar diseputar rendahnya perhatian pemerintah daerah dalam Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 18

pembinaan dan pendanaan. Pengembangan kelompok seni budaya daerah dilakukan oleh kelompok swadaya dan swadana sehingga sangat terbatasa yang mampu bertahan. Permasalahan ini saling berintegrasi dengan

menurunnnya minat masyarakat terutama kalangan generasi muda terhadap kelestarian seni budaya daerah yang berbasis budaya dan nilai­nilai luhur. Selain itu, pengembangan kebudayaan yang bernilai luhur belum

dimanfaatkan secara optimal sebagai indikator jati diri daerah sebagai bagian dari jati diri bangsa.

V. Saran dan Rekomendasi
Pengembangan kebudayaan daerah memiliki peran sangat strategis tidak hanya dalam nilai seni budaya tetapi juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan ekonomi. Potensi budaya melayu islam yang ada di berabagai wilayah Kabupaten dan Kota di lingkungan Provinsi Jambi dapat dioptimalkan pemanfaatannya dalam bidang sejarah, antropologi dan objek wisata. Melalui pengelolaan yang baik bahkan dapat ditingkatkan nilai tambahnya karean kandungan seni buaaadayanya yang cukup tinggi. Namun sayangnya kegiatan wisata belum digalakkan secara optimal oleh pemerintah daerah yang secara langsung berpengaruh terhadap pengembangan kebudayaan daerah. Terkait dengan hal tersebut perhatian yang lebih besar dari pemerintah daerah sangat diperlukan baik dari sisi pembiayaan maupun pembinaan terutama oleh intansi teknis.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

19

Bab

2.4
Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas

I. Pengantar
Kondisi keamanan dan ketertiban merupakan persayaratan yang diperlukan untuk memberikan kenyamanan dan kesejukan bagi berlangsungnya aktivitas masayarakat sehari­hari dan aktivitas bisnis oleh sektor swasta. Oleh sebab itu peningkatan kemanan dan ketertiban serta penanggulangan kriminalitas merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah, walaupun agenda ini tidak tercantum secara tersurat dalam RPJMD Provinsi Jambi. Gangguan keamanan dan ketertiban di daerah ini terjadi dalam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban lokal seperti pencurian, perjudian, asusila, pelecehan seksual, ketenteraman dan ketertiban lalu lintas, minum­minuman keras, pembunuhan, konflik antar kelompok atau golongan, penyalahgunaan narkotika dan obat­obatan terlarang (narkoba) dan berbagai bentuk

kriminalitas lainnya. Gangguan kemanan dan ketertiban masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi satu dengan lainnya. Faktor­faktor tersebut diantaranya mencakup ketidakadilan, kesenjangan kesejahteraan ekonomi, dan kepentingan sosial politik serta provokasi yang dilakukan oleh pihak­pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di beberapa kabupaten yang tidak disertai oleh pengetahuan politik masyarakat yang memadai, kematangan elit politik, dan kepatuhan terhadap hukum dan hasil pemilu merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan konflik horizontal yang menimbulkan gangguan keamanan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

20

II. Kondisi Awal RPJMN
Secara umum, Provinsi Jambi termasuk daerah yang relatif aman dan nyaman. Gangguan keamanan yang terjadi berada dalam batas­batas yang dapat dikendalikan oleh aparat keamanan. Meskipun demikian, kriminalitas yang mengancam rasa aman, tenteram dan damai cenderung meningkat sejak awal pelaksanaan RPJMN di daerah. Jumlah perkara tindak pidana umum (TPU) yang masuk ke kejaksaan tinggi tercatat sebesar 843 perkara pada tahun 2004 kemudain meingkat menjadi 1462 perkara di tahun 2005. Peningkatan ini terutama terjadi pada perkara pidana narkoba/psikotropika yang naik dari 460 perkara menjadi 531 perkara, diikuti oleh perkara pemerkosaan dan perampokan. Tindak pidana pencurian justeru turun secara drastis dari 284 perkara menjadi 78 perkara. Indikasi lain dapat dilihat dari tambahan narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan karena tindakan berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran, yaitu mencapai 335 napi pada tahun 2005. Sementara itu pelanggaran lalu lintas tergolong masih relatif kecil yaitu mencapai 153 (2004) naik menjadi 238 (2005). Jumlah korban meninggal naik dari 157 orang menjadi 244 orang dan korban luka berat dari 72 orang mmenjadi 122 orang di tahun yang sama.

III. Sasaran yang Ingin Dicapai
Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas diantaranya adalah: (1) menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat; (2) menurunnya jumlah pencandu narkoba, terungkapnya kasus dan dapat diberantasnya jaringan utama pemasok narkoba; (3) meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum; dan (4) meningkatnya kinerja POLRI yang

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

21

tercermin dari turunnya angka kriminalitas, pelanggaran hukum, dan meningkatnya penyelesaian kasus­kasus hukum.

IV. Pencapaian RPJMN di Daerah
Untuk mencapai sasaran di atas, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum telah mengambil langkah­langkah antara lain berupa peningkatan koordinasi dalam penciptaan kemanan dan ketertiban masyarakat dan upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Narkoba. Hasil yang dicapai dari langkah­langkah yang telah

dilakukan oleh aparat kemanan dan penyelesaian perkaranya hingga tahun 2007 belum menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Perkara tindak pidana umum yang masuk ke Kejaksanaan Tinggi Provinsi Jambi terus meningkat dari 1462 perkara (2005) menjadi 1548 perkara (2006) dan 1691 perkara (2007). Peningkatan ini masih bersumber dari kenaikan tindak pidana Narkoba yang meningkat dari 531 perkara (2005) manjadi 638 perkara (2006) dan 715 perkara (2007). Tindak pidana umum lainnya yang mengalami peningkatan adalah pencurian yang meningkat menjadi 392 perkara (2006) dan 435 perkara (2007) dari 78 perkara (2005). Sementara perkara pidana pemerkosaan dan perampokan tidak mengalami peningkatan yang berati. Tambahan narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan pada berbagai daerah Kabupaten/Kota juga menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari 335 napi pada tahun 2005 naik drastis menjadi 1355 napi pada tahun 2006 dan 2151 napi di tahun 2007. Kejahahatan atau pelanggaran Napi yang mengalami peningkatan cukup tinggi adalah pencurian, pembakaran,

perjudian, dan penadahan. Kemajuan yang dicapai ditunjukkan oleh menurunnya tambahan narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan untuk jenis kejahatan atau pelanggaran ketertiban umum, yaitu turun dari 77 orang (2006) menjadi 41 orang (2007). Kejahatan perampokan turun dari 104 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 22

orang pada tahun 2006 menjadi 97 orang pada tahun 2007. Kejahatan pemerasan dan penggelapan masing­masing turun dari 34 dan 76 orang (2006) menjadi 27 dan 66 orang (2007). Seperti halnya tindakan kejahatan, pelanggaran lalu lintas juga menunjukkan peningkatan hingga tahun 2006 dan 2007. Jumlah kecelakaan naik menjadi 459 kejadian pada tahun 2006 dan 542 kejadian pada tahun 2007. Jumlah korban meninggal naik menjadi 445 orang dan 552 orang, sementara jumlah korban luka berat naik menjadi 325 dan 326 orang pada tahun yang sama. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kemanan dan ketertiban serta pengendalian kriminalitas antara lain adalah belum tumbuhnya secara maksimal partisipasi masyarakat, masih adanya pelanggatran etika hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, dan masalah tekanan kondisi

ekonomi. Khusus untuk gangguan keamanan dan ketertiban lalu lintas permasalahan utamanya bersumber dari meningkatnya kepadatan lalu lintas sebagai akibat bertambahnya jumlah kendaraan yang kurang sebanding

dengan perluasan atau penambahan ruas jalan, serta rendahnya disiplin berlalu lintas oleh para pengemudi.

V. Saran dan Rekomendasi
Secara umum, upaya peningkatan kemanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas belum menunjukkan hasil yang menggembirakan di Provinsi Jambi. Langkah­langkah perbaikan sangat diperlukan dimasa yang akan datang walaupun intensitas gangguan keaamanan, ketertiban dan tindak kriminal masih relatif rendah. Langkah­langkah yag diperlukan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, meningkatkan disiplin aparat penegak hukum, meningkatkan intensitas dan kualitas penerangan mengenai dampak buruk Narkoba, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 23

meningkatkan

penyediaan

rambu­rambu

lalu

lintas,

dan

mendorong

koordinasi yang semakin intensif diantara seluruh stakeholders.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

24

Bab

3.1
Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum I. Kondisi Awal
Penyelenggaraan clean government atau good governance pada sektor publik dan bisnis yang belum baik berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan pada masyarakat. Hal ini ditandai antara lain dengan tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan, rendahnya kinerja SDM Aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan, serta masih banyaknya peraturan perundang­undangan yang tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan. Di samping itu, sistem

pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan juga belum berjalan baik yang dicerminkan dengan tingginya tindak korupsi di lingkungan aparatur pemerintahan daerah.

II. Sasaran yang ingin Dicapai
RPJMN 2004­2009 mengamanatkan penciptaan Tata Pemerintahan Yang bersih dan berwibawa. Sasaran pembangunan di bidang tata pemerintahan daerah yang baik dan bertanggung jawab di Provinsi Jambi sebagai berikut: a. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; b. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel; c. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di daerah; Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 25

e. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya. Sasaran pembangunan di bidang tata pemerintahan daerah yang baik dan bertanggung jawab adalah sebagai berikut: a. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; b. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel; c. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di daerah; e. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya.

III. Pencapaian RPJMN di Daerah
1. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dalam rangka menjamin terlaksananya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, maka melalui Badan Pengawas Daerah telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:  a. Pembaharuan pengawasan, 
b. Pemeriksaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi,  c. Pemeriksaan Khusus/Kasus dan Monitoring Surat Pengaduan,  d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintahan (APFP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Provinsi Jambi,  e. Bimbingan Teknis Auditor dan Pegawai Negeri Sipil,  f. Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal (Itjen) Departemen, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Daerah

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

26

Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Tahun 2005,  g. Pembuatan/Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Daftar Obyek Pemeriksaan Tahunan (PKPT dan DOPT) dan Pembuatan Data Pokok Pendukung Kegiatan Pengawasan.

Di bidang kearsipan, program yang dilaksanakan pada tahun 2006 adalah:  a. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip Daerah, dengan kegiatan berupa Peningkatan akuisisi arsip.  b. Program Peningkatan manajemen kearsipan dilingkungan pemerintah Provinsi Jambi, khususnya arsip in­aktif, dengan kegiatan peningkatan pengelolaan dan penataan arsip.  c. Program Peningkatan Wawasan di bidang Kearsipan, dengan kegiatan Peningkatan Wawasan di bidang Kearsipan.  d. Program Pengelolaan SDM dibidang kearsipan dengan kegiatan berupa pelatihan kearsipan. Realisasi dari pelaksanaan adalah sebagai berikut: a. Pembaharuan Pengawasan Realisasi kegiatan ini sesuai rencana, sehingga telah dapat terlaksana: (1) Pengadaan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi kantor Inspektorat Provinsi Jambi berupa ATK dan infrastruktur LAN dan intemet, dan (2) Pelaksanaan Koordinasi di Jakarta dengan Bappenas dan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri. b. Pemeriksaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kegiatan pemeriksaan penggunaan dana dekonsentrasi telah dilaksanakan melalui 2 (dua) sub­kegiatan, yaitu: (1) Pemeriksaan penggunaan dana dekonsentrasi pada 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan hasil 13 jumlah temuan dari 13 jumlah saran, dengan jumlah Kerugian Negara/Daerah senilai Rp4.518.000; (2) Konsultasi dengan pusat tentang pencairan dana dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 27 program dan kegiatan di bidang pengawasan

koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, serta pembinaan ke Kabupaten/Kota melalui Rakorwasda. 2. Pemeriksaan Khusus/Kasus dan Monitoring Surat Pengaduan Realisasi pemeriksaan Khusus/kasus pengaduan masyarakat melalui TP 5000 yang penanganannya dilimpahkan oleh Menpan dan Inspektorat Jenderal Depdagri, BKN, dan Sekretariat Negara kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.1 Jumlah kasus pengaduan masyarakat melalui TP 5000 yang penanganannya dilimpahkan oleh Menpan dan Inspektorat Jenderal Depdagri, BKN, dan Setneg kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota Tahun 2006
Hasil Pemeriksaan

No

Pelimpahan

Jumlah Kasus Terbukti

Tidak Terbukti 0

Selesai Diperiksa

Belum di Tindak Lanjut

MENPAN RI 9 Itjend Depdagri 11 Gubernur/Inspektora 10 BKN 9 Sekneg 6 Lain­lain 1 Jumlah 47 Sumber: Banwasda Provinsi Jambi; 2006

1. 2. 3. 4. 5. 6.

0 0 1 0 0 0 1

6 6 1 2 1 16

0 6 7 1 2 1 17

9 5 3 8 4 1 30

3. Ti n d ak L an j u t H asi l P eme ri k sa a n A p a ra t P e n g a w a sa n F u n g si o n a l Pemerintahan (APFP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Provinsi Jambi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2005 pada Dinasi/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang

dilaksanakan pada tahun 2006 adalah, jumlah temuan 323 dari 351 sasaran pemeriksaan. Dari jumlah tersebut ditindaklanjuti sebanyak 224 (63.81%), sedang dalam proses 7 temuan (1,99%), belum ditindaklanjuti sebanyak 120 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 28

temuan (34.18%). Dari

hasil pemeriksaan tersebut ditemukan

Kerugian

Negara/Daerah dan Kewajiban Setor Ke Negara/Daerah sebagai berikut: Tabel 3.2. H asi l Pe me r i k sa a n A par at Pe ng aw a sa n F ung si o na l Pemerintahan (APFP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Provinsi Jambi No
1 2

Uraian
Jumlah Kerugian Negara/Daerah (01) Jumlah Kewajiban Setor Ke Negara/Daerah (02):

Nilai (Rp)
141.546.248.90 481.704.722,50

Ditarik (Rp)
22.154.731.00 173.172.511.84

Sisa (Rp)
119.391.517.00 308.532.210.66

Ad ap un

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten/Kota se­Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tahun 2006 adalah jumlah temuan 795 dari sasaran 836 temuan. Selesai

ditindaklanjuti 674 temuan (80.62 %), masih dalam proses 43 temuan (5.14 %), dan belum ditindaklanjuti 115 temuan (13.75%). Dari tersebut ditemukan Kerugian Negara/Daerah hasil pemeriksaan

dan Kewajiban Setor Ke

Negara/Daerah sebagai berikut: Tabel 3.3. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi No
1 2

Uraian
Jumlah Kerugian Negara/Daerah (01) Jumlah Kewajiban Setor Ke Negara/Daerah (02)

Nilai (Rp)
808.168.842.67 2.717.862.228.66

Ditarik (Rp)
610.645.943.30 1.874.864.543.42

Sisa (Rp)
197.522.899.37 842.997.685.24

Hasil tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2006 pada Dinas/Iinstansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut: jumlah temuan 271 dari sasaran 276 temuan, selesai ditindaklanjuti 58 temuan (21.01%), masih dalam proses 5 temuan (1,81 %), dan belum di tindaklanjuti 201 temuan (72.82%). Dari hasil pemeriksaan 29

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

tersebut ditemukan

Kerugian Negara/Daerah

dan Kewajiban Setor Ke

Negara/Daerah sebagai berikut: Tabel 3.4 Hasil tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2006 pada Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

No
1 2

Uraian
Jumlah Kerugian Negara/Daerah (01) Jumlah Kewajiban Setor ke Negara/Daerah (02):

Nilai (Rp)
115.876.394 40.842.063.61

Ditarik (Rp)
5.884.406 677.968.00

Sisa (Rp)
109.991.988 34.064.095.61

Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2006 pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tahun 2006 adalah jumlah temuan 952 temuan dari sasaran 1030 temuan, selesai ditindaklanjuti 147 temuan (14.27%), dalam proses 30 temuan (29.12%) dan belum ditindaklanjuti 851 temuan (82.62%). Dari hasil

pemeriksaan tersebut ditemukan Kerugian Negara/Daerah dan Kewajiban Setor Ke Negara/Daerah sebagai berikut: Tabel 3.5 Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi Tahun 2006 No
1 2

Uraian
Jumlah Kerugian Negara/Daerah (01) Jumlah Kewajiban Setor Ke Negara/Daerah (02):

Nilai (Rp)
309.725.799.26 1.254.051.516.08

Ditarik (Rp)
108.013.453.01 40.971.786.00

Sisa (Rp)
201.712.346.25 1.213.559.730.08

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK­ RI pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2005 dan Tahun 2006 adalah sebagai berikut : Tabel 3.6 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 30

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK­ RI pada Pemprov. Jambi Tahun 2005 ­ 2006
Tahun Obyek Status Tindak Lanjut Kerugian Negara/Daerah (01)

Jml

S
2005 2006 Pemprov Pemprov 13 22 13 15

D B
­ 7

Temuan

Ditarik

Sisa
0

­ 18.628.105.612,5 18.628.105.612,56

­ 10.855.184.028.6 4.935.416.226.15 5.919.767.802

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2005 dan Tahun 2006 adalah sebagai berikut : Tabel 3.7 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2005 ­ 2006
Obyek Pemeriksaan Pemprov 2005 2006 JAMBI Pemprov Jml Status Tindak Lanjut Sasaran S D B ­ 50 51 16 35 13 13 ­ ­ 13 Kerugian Negara/Daerah (01) Temuan Ditarik Sisa

Tahun

20.302.555 6.461.902 13.840.653 4.518.000 0 4.518.000

Tabel 3.8 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Depdagri Tahun 2005 pada Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tahun 2006 No
1 2

Uraian
Jumlah Kerugian Negara/Daerah (01) Jumlah Kewajiban Setor Ke Negara/Daerah (02):

Nilai (Rp)
6.000.509.60,­. 180.150.000,­

Ditarik (Rp)
5.000.000,­ 180.150.000,­

Sisa (Rp)
1.509.000,­ 0

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

31

Tabel 3.9 PKPT Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2006
No Provinsi/Kabupaten/ Kota Bulan Rencana Obrik LHP Reallisasi Obrik LHP

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Pemprov Jambi. Kabupaten Muaro Kabupaten Kabupaten Tanjab­ Kabupaten Tanjab­ Kabupaten Kabupaten Kabupaten Tebo Kabupaten Bungo Kabupaten Kerinci Kota Jambi Pemeriksaan akhir Jabatan Jumlah

Jan.sd Maret April Juni Juli Mei Oktober Septem Agustu Nopem Desemb Jan s.d

42 9 10 10 10 10 10 10 11 10 10 5 14

42 9 10 10 10 10 10 10 11 10 10 5 14

20 9 10 10 10 10 10 10 11 10 10 5 127

20 9 10 10 10 10 10 10 11 10 10 5 12

.

Tabel 3.10 Jumlah temuan hasil pengawasan Tahun 2006 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sasaran Pemeriksaan Pemerintah Provinsi Jambi Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Batanghari KabupatenTanjab Barat Kabupaten Tanjab Timur Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tebo Kabupaten Bungo Kabupaten Kerinci Kota Jambi Pemeriksaan Khusus Serah JUMLAH Jumlah Temuan Sasaran 271 276 107 116 95 104 96 104 113 121 100 114 94 113 91 96 94 99 109 118 44 45 0 0 1223 1306 Jumlah Temuan 156.718.457.61 496.707.809.55 46.824.793.20 133.325.179.00 512.450.719.95 91.147.712.41 37.929.345,80 40.272.559,53 91.538.594.00 98.220.851,88 12.359.750.92 0 1.720,495.773,85 tahun 2006 dapat

Dari hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada sebagaimana diuraikan diatas, maka secara

keseluruhan

digambarkan pada tabel 3.11. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 32

Tabel 3.11 Perkembangan Pencapaian Hasil Tahun 2006 d bandingkan dengan Tahun 2005 Sektor Banwasda
PKPIT Jumlah Obrik Jumlah LHP Jumlah Temuan Jumlah Sasaran Jumlah Kerugian Negara/ Daerah (01) Jumlah Kewajiban Setor Ke Negara/Daerah (02) Pemeriksaan Khusus/ Kasus Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan: BPK­ RI Itjen Depdagri Banwasda 19 dari 20 sasaran 84 dari 89 sasaran 898 dari 1187 Sasaran 15 dari 22 sasaran 100 dari 112 Sasaran 205 dari 1306 Sasaran 26,81 5,10 59,61

2005

Capaian Tahun 2006
154 154 147 147 1223 1306 425.602.194.16 1.294.843.579.69 17

Perkembangan
­ 4.76 ­ 4.76 8.58 9.11 ­ 123.14 140.92 47.05

1118 1187 949.715.091.57 3.119.566.951.16 25

Dari hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada berdampak pada hal­hal sebagai berikut: 1.

tahun 2006

Meningkatnya budaya penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang baik.

2. 3.

Semakin tertibnya pengelolaan keuangan daerah. Hasil pengawasan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

4.

Sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut bagi pimpinan.

Dibidang Kearsipan, realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelamatan dan pelestarian dukumen / arsip Daerah. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

33

Kegiatan yang dilakukan berupa Peningkatan Akuisisi Arsip, dengan anggaran Rp 97.625.000,­ yang bersumber dari APBD dengan realisasi kegiatan 100 %. Dari kegiatan ini dapat terhimpun data kondisi jenis arsip, pada 20 Dinas/Instansi Provinsi Jambi, 2. Program Peningkatan manajemen kearsipan di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi, khususnya arsip in­aktif. Kegiatan yang dilakukan berupa Peningkatan pengelolaan dan penataan arsip, dengan anggaran Rp 133.049.000,­ dengan realisasi kegiatan 98,30 %. Dari kegiatan ini adalah terselamatkannya arsip in­aktif yang bernilai guna sejumlah 38.757 berkas. 3. Program Peningkatan Wawasan di bidang Kearsipan. Kegiatan yang dilakukan berupa Peningkatan wawasan di bidang kearsipan, dengan anggaran Rp 37.019.250,­ dengan realisasi kegiatan 100 %. Dari fisik dan

kegiatan ini maka dapat tersedianya tenaga pengelola kearsipan sebanyak 40 orang. 4. Program Pengelolaan SDM di bidang kearsipan. Kegiatan yang dilakukan berupa Peningkatan pengetahuan dan kemampuan di bidang kearsipan, dengan anggaran Rp 115.000.000,­ yang bersumber dari APBN dengan realisasi kegiatan 94,39 %. Dari kegiatan ini tersedia calon tenaga fungsional arsiparis sebanyak 20 orang, Dalam rangka meningkatan kesadaran hukum masyarakat, pada tahun 2006 telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh lintas SKPD, yaitu Biro Organisasi dan Hukum serta Badan Kesbang Linmas. Dalam rangka meningkatan kesadaran hukum masyarakat, maka Biro Organisasi dan Hukum menetapkan program : i. Penyuluhan Hukum dengan kegiatan berupa Sosialisasi Raperda dan Perda serta produk hukum lainnya, maka dapat

ii. Sosialisasi HAM, iii. Pembinaan masyarakat taat hukum, iv. Koordinasi dan pembinaan bidang hukum acara perdata dan TUN, Penyelesaian kasus perdata Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 34

dan TUN dan v. Fasilitasi penegakan hukum Batanghari Bersih. Sedang pada Badan Kesbang Linmas ini dilakukan kegiatan Pemasyarakatan UU bidang Politiki, Pemilu, Susduk DPR/ DPRD se­Provinsi Jambi. Melalui Badan Kesbang Linmas, dalam realisasi program ini dilakukan kegiatan Pemasyarakatan UU bidang Politiki, Pemilu, Susduk DPR/ DPRD se­Provinsi Jambi. Kegiatan dilakukan dengan dana APBD sebesar Rp 121,041,250.­ realisasi mencapai 99,93%. Melalui kegiatan ini maka telah dapat meningkatkan pemahaman terhadap UU bidang Politiki, Pemilu, Susduk DPR/ DPRD. Sedangkan lewat Biro Organisasi dan Hukum Program penyuluhan hukum dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Raperda dan Perda serta produk hukum, Sosialisasi HAM, Pembinaan Masyarakat taat Hukum, Koordinasi dan pembinaan bidang hukum acara perdata dan TUN, Penyelesaian kasus perdata dan TUN, dan Fasilitasi penegakan hukum. 4. Permasalahan pengawasan untuk

Dalam pelaksanaan program dan kegiaatan di bidang

menjamin pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pada prinsipnya telah berjalan dengan baik, namun belum optimal.  1. Masih terdapat obrik yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan karena belum ad any a sanksi yang tegas ter had ap obrik yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan.  2. Kurang pemahaman obyek pemeriksaan terhadap rekomendasi/saran. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan kearsipan yang dilakukan oleh Kantor Arsip Daerah Provinsi Jambi, pada prinsipnya telah berjalan dengan baik namun masih juga ditemui berbagai kendala, seperti:  a. SDM yang mengelolan kearsipan masih kurang menguasai teknis

kearsipan.  b. Belum adanya tenaga fungsional Arsiparis. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 35

c. Masih enggannya dinas instansi untuk menyerahkan arsip inaktif ke Kantor Arsip Daerah.  d. Terbatasnya sarana dan prasaran kearsipan.  3. Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah Dilihat dari sasaran yang ditetapkan pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam bidang hukum, tercermin adanya sinkronisasi perencanaan Pusat dan daerah. Namun apabila dicermati dari capaian kinerja pembangunan daerah belum sepenuhnya mencerminkan sinkronisasi perencanaan tersebut.  4. Keterlibatan Stakeholders Secara umum tingkat keterlibatan stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan daerah Jambi sebagaimana diuraikan di atas masih rendah. IV. SARAN DAN REKOMENDASI 1. Diupayakan adanya pengaturan mengenai keharusan tindak lanjut hasil pengawasan serta sanksi bagi obrik yang mengabaikannya. 2. Perlu pengaturan keharusan bagi unit pemda untuk melakukan transparansi kerja

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

36 

Bab

3.2
Peningkatan Tata Hukum dan Peraturan Perundang­Undangan I. Kondisi Awal RPJMN di tingkat Daerah
Dalam kenyataan ditemukan bahwa peraturan perundang­undangan yang dibuat Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah masih menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya. Kelemahan system hukum tersebut dapat diidentifikasi pada tiga permasalahan, yaitu tumoang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang­undangan, implementasi peraturan

perundang­undangan yang terhambat peraturan pelaksana, serta tidak adanya peraturan perundang­undangan. Otonomi daerah yang memberikan

kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah justru menimbulkan ekses negative berupa banyaknya peraturan daerah yang yang bermasalah.

II. Sasaran
Sasaran pembangunan hukum dalam RPJMN 2004­2009 adalah meliputi: a. terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif; b. terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundangan pada tingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi; c. terciptanya kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih dan profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum secara keseluruhan.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

37

Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan sasaran pembangunan bidang hukum meliputi: a. terwujudnya supremasi hukum yang mampu mendorong peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat. b. terwujudnya peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah dalam

penyelenggaraan otonomi yang diikuti dengan peningkatan kemampuan dan partisipasi Lembaga­lembaga masyarakat dalam menentukan

kepentingan yang menyangkut kepentingan khusus masyarakat.

III. Pencapaian RPJMN di Daerah
Pembangunan bidang hukum di Provinsi Jambi diarahkan pada program Bintek Penyusunan Produk Hukum, Penyusunan dan Pengawasan Produk Hukum Provinsi, Penyusunan dan Pembahasan Ranperda Provinsi Jambi, Penataan dan Pembinaan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dan Perjanjian kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi, Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Ranperda Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Evaluasi serta Penataan Tertib Administrasi pengundangan Produk Hukum Daerah

Provinsi Jambi, dan Peningkatkan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Realisasi Kegiatan  a. Bintek Penyusunan Produk Hukum; Kegiatan ini dengan melibatkan SKPD Provinsi Jambi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Kegiatan dilakukan dengan anggaran Rp 25.950.000,­, dengan realisasi 100%. Dari kegiatan ini maka dapat terlatihnya SDM aparatur untuk

penyusunan produk hukum,sehingga tersedia legal drafter yang handal, dan SDM yang profesional dalam penyusunan produk hukum.  b. Penyusunan dan Pengawasan Produk Hukum Provinsi; Sasaran kegiatan ini adalah Produk Hukum Provinsi. Kegiatan dilakukan dengan anggaran Rp Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 38

71.930.000,­, dengan realisasi 100%. Melalui kegiatan ini telah dapat dibentuk 9 (sembilan) Perda Provinsi Jambi secara terencana, terpadu dan sistematis, sehingga dapat tercipta Tertib hukum Provinsi Jambi.  c. Penyusunan dan Pembahasan Ranperda Provinsi Jambi; Penyusunan dan pembahasan Raperda Provinsi dilakukan dengan anggaran Rp 239.981.000,­, dengan realisasi 100%. Kegiatan dilakukan terhadap 6 Naskah Raperda dan 5 Naskah pembanding Raperda tambahan. Dari kegiatan ini maka dapat diperoleh hal­hal sebagai berikut: · Adanya penyempurnaan terhadap substansi Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Laboratorium

Kesehatan Provinsi Jambi. · Adanya penyempurnaan terhadap substansi Nilai Raperda tentang dan

Pengelolaan Museum. · Adanya

Kepurbakalaan,

Kesejarahan,

Tradisional

penyempurnaan

terhadap

substansi

Raperda

tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir. · Adanya penyempurnaan terhadap substansi Raperda tentang

Pencegahan dan Penghapusan Kekerasan terhadap Manusia. · Adanya penyempurnaan terhadap substansi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi.

Dengan demikian maka untuk selanjutnya akan dapat: · Terciptanya kepastian hukum dalam pelayanan pemeriksaan laboratorium pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi. · Terciptanya kepastian hukum dalam Pengelolaan Kepurbakalaan,

Kesejarahan, Nilai TradisIonal dan Museum. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 39

· ·

Terciptanya kepastian hukum dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terciptanya kepastian hukum mengenai Pencegahan dan Penghapusan Kekerasan terhadap Manusia.

·

Terciptanya kepastian hukum mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi

·

Terciptanya 8 Naskah penting Perda Provinsi Jambi. Tabel. 3.12 Jumlah dan Jenis Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2006
No 1 Nama Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2006 Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi Menjadi Perseroan Terbatas Perubahan Atas Perda Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Jambi Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2005 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2006 Jenis Perda APBD/Keuangan SKPD Pemrakarsa Biro Keuangan

2

Investasi/UD

BPD Jambi

3

APBD/Keuangan

Biro Keuangan

4 5

APBD/Keuangan APBD/Keuangan

Kesbanglinmas Biro Keuangan

6

APBD/Keuangan

Biro Keuangan

Tabel 3.12. Lanjutan
7 8 9 Retribusi Pemakaian Kekayaan Retribusi Daerah Retribusi Tera Alat Ukur Takar APBD/Keuangan Timbang dan Perlengkapannya Retribusi Jasa Pelayanan, Pengujian APBD/Keuangan dan Sertifikasi Mutu Barang Dispenda Disperindag Disperindag

Sumber: Biro Organisasi dan Hukum Setda Provinsi Jambi. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 40

d. Penataan

dan

Pembinaan

Evaluasi

Produk

Hukum

Daerah

Kabupaten/Kota dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi. Tabel. 3.13 Hasil Evaluasi Perda Kab/Kota dan Provisi Jambi Tahun 2006 No 1 2 3 Daerah Jumlah Sesuai 3 ­ 2 Hasil Evaluasi Revisi Ditolak 6 0 3 ­ 6 ­ Diproses 0 4 ­ ­ 0 ­ ­ ­ 1 ­ 1

Prov Jambi 9 Kota Jambi 7 Muaro 8 Jambi 4 Batanghari 0 ­ ­ ­ 5 Tanjab Barat 12 3 7 2 6 Tanjab 0 ­ ­ ­ Timur 7 Bungo 4 ­ 4 ­ 8 Tebo 0 ­ ­ ­ 9 Merangin 1 ­ ­ ­ 10 Sarolangun 6 ­ 3 3 11 Kerinci 7 5 1 ­ Jumlah 54 Sumber: Biro Organisasi dan Hukum Setda Provinsi Jambi 

e. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Ranperda Kabupaten/Kota; Kegiatan dilakukan dengan dana Rp 70.423.000,­. Realisasi kegiatan mencapai 100%. Dengan terhadap ini kegiatan ini maka dapat dilakukan

penyempurnaan

substansi

Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota, sehingga dapat tercipta kepastian Hukum pada Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dan terlaksananya produk hukum Kabupaten/Kota yang sesuai aturan.  f. Pembinaan dan Evaluasi serta Penataan Tertib Administrasi

pengundangan Produk Hukum Daerah Provinsi Jambi; Program dan kegiatan Pembinaan dan Evaluasi serta Penataan Tertib

Administrasi Pengundangan Produk Hukum Daerah Provinsi Jambi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 41 

dilakukan dengan dana kegiatan ini dapat

Rp 81.452.000,­, dengan realisasi 100%. Dari penyempurnaan terhadap Substansi

dilakukan

Peraturan/Keputusan/ Keputusan bersama Gubernur Jambi, sehingga dapat tercipta kepastian hukum dalam Provinsi Jambi dan terciptanya

produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang tepat sasaran.  g. Peningkatkan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum; Program ini dilakukan melalui penyebarluasan Lembaran Daerah dengan dana Rp 81.452.000,­. Dari kegiatan ini dapat disampaikan informsi hukum antar unit penunjang jaringan informasi hukum dan bentuk buku

peraturan daerah dan peraturan Gubernur. Lebih jauh diperlukan bekerja sama dengan instansi, Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Hukum tahun 2007.; 1. Penataan kelembagaan dan evaluasi perangkat daerah 2. Penataan dan penyusunan formasi jabatan fungsional 3. Sosialisasi rancangan peraturan pemerintah tentang pedoman organisasi perangkat daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004.
4. Pemantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik. 

5. Koordinasi/pembinaan dan Penyususnan LAKIP Pemerintah Provinsi Jambi dan Setda Provinsi jambi.  6. Sosialisasi penerapan tata pemerintahan yang baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.  7. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Gubernur dan Perjanjian Kerjasama  8. Inventarisasi, Evaluasi dan Pengkajian Perda Provinsi Jambi dan Perda Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Inventarisasi.  9. Bintek Legal Drafting dan Keterampilan di Bidang Hukum.  10. Pengkajian dan Fasilitas terhadap konflik pertanahan, sumberdaya alam dan asset daerah lainnya. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 42

11. Koordinasi dan pemberian bantuan hukum kasus bidang hukum perdata dan TUN dan pendapat hukum dalam penyusunan kontrak dengan pihak ketiga.  12. Penyusunan Kompilasi produk hukum. Tabel 3.14 Data Kejahatan Yang Merugikan Negara No Jenis Kejahatan 2005 L S 1 Illegal Loging 74 49 2 Illegal Minning/Peti ­ ­ 3 Illegal Fishing 1 1 4 Korupsi 3 2 Jumlah 78 52 Sumber : Direktorat Reskrim Polda Jambi. Tahun 2006 2007 L S L S 43 30 44 57 ­ ­ 22 22 ­ ­ ­ ­ 5 ­ 4 3 48 30 70 82

Tabel 3.15 Data Kejahatan Konvensional No Jenis Kejahatan L 1 2 Pencurian Berat Pencurian Dengan Kekerasan 3 Pencurian Kendaraan Bermotor 4 Penganiayaan Berat 5 Pembunuhan 6 Judi Jumlah 675 142 292 313 24 171 1617 2005 S TAHUN 2006 2007 L S L S 406 318 195 650 421 58 61 30 134 55 52 193 21 172 902 121 129 15 25 669 44 81 14 26 389 298 229 32 46 1255 56 187 15 64 322 43 

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

Sumber : Direktorat Reskrim Polda Jambi. Permasalahan Sosialisasi produk hukum daerah merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan perundang­undangan, namun dalam pelaksanaannya masih belum didukung dengan pendanaan yang memadai sehingga kegiatan ini belum dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu ke depan diperlukan dukungan dana yang lebih proporsional. Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah Dilihat dari sasaran yang ditetapkan pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam bidang tata hukum, tercermin adanya sinkronisasi perencanaan Pusat dan daerah. Namun apabila dicermati dari capaian kinerja pembangunan daerah belum sepenuhnya mencerminkan sinkronisasi perencanaan tersebut. Keterlibatan Stakeholders Secara umum tingkat keterlibatan stakeholders dalam pelaksanaan

pembangunan daerah Jambi sebagaimana diuraikan di atas masih rendah.

IV. ISU STRATEGIS DAERAH Illegal Logging dan Illegal Minning adalah bentuk kejahatan yang menonjol di Provinsi Jambi. Hal ini tercermin dari meningkatnya bentuk kejahatan tersebut dari tahun ke tahun sebagaimana tercermin dalam tabel di atas. V. SARAN DAN REKOMENDASI Penyusunan, evaluasi dan sosialisasi perundang­undangan daerah perlu melibatkan berbagai komponen masyarakat tidak hanya dilakukan jajaran pemerintahan daerah saja.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

44

Bab

3.3
Peningkatan Peranan Pranata Demokrasi
I. Kondisi Awal Rpjmn Di Tingkat Daerah Konsolidasi demokrasi akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh kelembagaan demokrasi yang kukuh. Sampai dengan saat ini dapat dikatakan bahwa demokratisasi dalam kehidupan social politik telah berjalan pada jalur dan arah yang benar ditunjukkan antara lain dengan terlaksananya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 secara langsung, terbentuknya DPR, DPD dan DPRD hasil pemilihan umum serta pemilihan kepala Daerah (Gubernur) secara langsung dan demokratis. II. SASARAN Sasaran Perwujudan kelembagaan demokrasi dalam RPJMN adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya peran dan fungsi lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan sesuai konstitusi dan peraturan perundang­ undangan yang berlaku; 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan public; 3. Terlaksananya Pemilihan Umum yang demokratis, jujur, dan adil pada tahun 2009. III. Pencapaian RPJMN di Daerah Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 45

1.

Capaian Kinerja pembangunan di Daerah Perwujudan kelembagaan demokrasi dilakukan dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu legislative dan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur Jambi.

2.

Realisasi Kegiatan Realisasi kegiatan perwujudan kelembagaan demokratis di Provinsi Jambi, ditunjukkan oleh tabel­tabel di bawah ini : Tabel 3.16 Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pemilu.

No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabupaten/ Kota
Kerinci Merangin Sarolangun Bungo Tebo Batanghari Muaro Jambi Tanjabbar Tanjabtim Kota Jambi

PPK 11 7 6 10 9 8 7 5 6 8 77

PPS 278 165 114 128 98 109 130 57 63 62 1204

TPS 1053 695 516 621 591 549 691 587 543 1237 7083

Pendduk 306.033 270.155 194.653 240.536 232.929 210.690 285.011 227.102 201.344 452.611 2.621.064

Pemilih Sementara Tambahan 201.658 173.895 121.219 148.110 149.730 131.302 186.378 151.593 133.217 313.710 1.710.812 11.662 19.000 7.923 17.708 5.979 9.333 19.336 13.302 6.184 32.649 143.076

tetap 213.320 192.895 129.142 165.818 155.709 140.635 205.714 164.895 139.401 346.359 1.853.888

JUMLAH

Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2004, adalah 1.853.888 orang. Tingkat partisipasi masyarakat dengan pesebaran berdasarkan daerah adalah Kota Jambi 346,359 orang, Kabupaten Kerinci 213.320 orang, Muaro Jambi 205.714 orang, Kabupaten Merangin 192.895 orang, Kabupaten Bungo 165.818 orang, Kabupaten tanjung Jabung Barat 164.895 orang, Kabupaten Tebo 155.709 orang, Kabupaten Batang Hari 140.635 orang,

Kabupaten Sarolangun 129.142 orang, dan Kabupaten Tanjung jabung Timur 139.401 orang Tabel 3.17

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

46

Parpol Yang Ikut Pemilihan Umum Dan Peroleh Kursi Di Dprd Provinsi Jambi.
Nama parpol PNI Marhaen P. Buruh Demokrat PBB P.Merdeka PPP PDK PIB PNBK PD PKPI PPDI PPNUI PAN PKPB PKB PKS PBR PDIP PDS P.Golkar P.Patriot Pancasila PSI PPD P.Pelopor Jumlah Jambi 1 1.107 1.873 7.256 1.950 9.315 1.854 2.089 2.866 33.381 4.073 ­ 1.259 40.379 8.059 4.315 14.774 4.675 19.366 7.429 50.768 2.685 1.197 3.162 826 224.658 Jambi 2 3.470 3.746 8.954 3.548 12.081 3.111 2.626 2.074 10.284 3.198 963 1.191 26.013 14.658 22.160 9.717 7.604 33.978 2.791 59.832 1.315 1.125 2.201 1.116 238.476 Daerah Pemilihan Jambi 3 Jambi 4 Jambi 5 5038 1991 11952 4.436 14.072 2.811 2.310 2.794 7.524 5.523 152 1.763 23.841 14.025 13.537 8.709 12.039 27.955 1.832 58.443 3.481 2.623 4.698 1.803 232.122 10062 943 5477 3.962 9.103 2.610 1.614 1.465 4.249 1.608 1.220 ­ 34.905 5.225 13.709 10.496 4.656 5.513 ­ 28.762 592 2.237 3.432 388 152.228 2.774 1.488 8.909 2.296 20.235 1.759 790 3.306 5.243 2.120 1.314 2.373 27.466 4.760 8.502 10.208 12.662 39.667 2.020 65.345 2.676 4.322 1.294 2.710 234.239 Jambi 6 1.857 2.423 6.792 1.732 10.867 2.698 609 1.041 5.880 1.258 507 1.705 54.827 8.156 12.796 6.999 5.945 17.865 1.311 54.493 1.347 1.209 1.346 921 204.584 Total 24308 12464 49340 17.924 76.393 14.843 1.038 13.546 66.561 17.780 4.156 8.291 207.431 54.883 75.019 60.273 47.581 144.344 15.383 317.643 12.096 12.713 15.533 7.764 1.286.307 Kursi 1 ­ ­ ­ 4 ­ ­ ­ 2 ­ ­ ­ 8 4 4 3 2 6 ­ 11 ­ ­ ­ ­ 45

Jumlah partai politik yang mengikuti Pemilihan Umum tahun 2004 adalah 24 partai politik, yaitu PNI Marhaenisme, Partai Buruh demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Indonesia Baru, PNBK, Partai Demokrat, PKPI, PPDI,

PPNUI, PAN, PKPB, PKB, PKS, PBR, PDIP, PDS, Partai Golkar, Partai Patriat Pancasila, PSI, PPD, dan Partai Pelopor. Dari ke­24 partai politik yang

mengikuti Pemilu 2004 tersebut, hanya 10 partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jambi, yaitu PNI Marhaenisme 1 kursi, PPP 4 kursi, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 47

Partai demokrat 2 kursi, PAN 8 kursi, PKPB 4 kursi, PKB 4 kursi, PKS 3 kursi, PBR 2 kursi, PDIP 6 kursi, dan Partai Golkar 11 kursi. Tabel 3.18 Hasil Pemilu Presiden
No. Nama Pasangan Krc Wiranto dan 49.712 Salahudin wahid 2 Hj. Megawati 9.925 dan KH.Hasyim Muzadi 3 M.Amin Rais 27.643 dan Siswono Yudohusodo 4 Susilo 65.485 bambang Yudhoyono dan M.Jusuf Kalla 5 Hamzah Haz 2.672 dan H.Agum Gumelar Jumlah suara sah = 1.343.123 Jumlah suara tidak sah = 31.873 1 Mrg 52.897 Srlg 28.710 Perolehan suara B.Hr M.Jb T.Tmr 26.705 35.548 23.763 T.Brt Tebo Bungo 29.080 36.114 41.313 K.Jb Jml 40.809 364.651

31.917

24.797

28.721

31.661

12.438

16.994

46.654

33.803

37.015 273.915

13.079

10.461

8.913

11.633

8.884

14.735

8.943

12.887

38.786 155.974

37.863

26.853

34.982

68.425

48.623

46.978

29.931

37.712 123.293 520.145

2.774

2.548

2.784

2.607

2.032

4.683

2.277

2.860

3.200

28.437

Tabel 3.19 PARPOL PESERTA PILKADA GUBERNUR JAMBI DAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA
Nama pasangan Parpol Hasip Kalimudin PKB, PKPB, Dan PPP Nasrun Hr.Arbain Zulkifli Nurdin P.Golkar, Dan PAN, PBB, Antoni Zeidra PNI ­ M Abidin Usman Ermulan PDIP, PBR Dan Irsal Yunus Jumlah suara sah = 1.244.237 Jumlah suara tidak sah = 23.854 Total suara = 1.268.091 Krc 29.968 Mrg 26.634 Srlg 22.410 B.Hr 17.138 M.Jb T.Tmr 12.111 4.349 T.Brt Tebo Bungo 10.113 10.113 15.429 K.Jb 17.560

102.241 92.386

58.652

72.657 118.206 92.130

76.527 103.146 95.703 184.145

17.441

8.204

6.128

3.758

6.769

4.808

10.226

8.840

7.429

9.017

Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur Jambi berjumlah 1.268.091 orang. Dari jumlah suara yang diberikan masyarakat ini tercatat 1.244.237 suara yang sah dan 23.854 suara dinyatakan tidak sah. Tabel 3.20 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 48

Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pada Pelaksanaan Pilkada
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kabupaten/kota KERINCI MERANGIN SAROLANGUN BATANGHARI MUAROJAMBI BUNGO TEBO TANJAB BARAT TANJAB TIMUR KOTA JAMBI PROVINSI PPK 11 9 8 8 7 10 12 5 11 8 89 PPS 278 170 114 109 130 125 96 61 89 62 1.234 TPS 972 726 513 554 728 626 614 606 556 1.252 7.147 LAKI ­ LAKI 106.536 93.720 64.655 71.862 104.346 83.189 78.897 82.804 68.649 166.124 920.782 PEREMPUAN 112.094 89.209 63.555 67.477 95.236 80.133 74.624 75.388 63.468 165.751 886.935 JUMLAH 218.630 182.929 128.210 139.339 199.582 163.322 153.521 158.192 132.117 331.875 1.807.717

Tabel 3.21 Lsm /Ornop Yang Berpartisipasi Sebagai Pemantau Pemilu/Pilkada No. Nama LSM 1 Forum Rektor Indonesia 2 Transparancy Internasional Indonesia (TII) Korda Jambi 3 Komite pemantau pemilu Korps alumni HMI (KPP – KAHMI) 4 Lembaga penelitian,pendidikan, dan penerangan eko.sosial (LP3ES) 5 Yayasan Mustika Negara Rep.Indonesia 6 Jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat (JPRR) 7 Persatuan wartawan Independen Indonesia 8 Komite independen pemantau pemilu Indonesia (KIPP) 9 Komite pemantau pemilu (Garsantara) PENANGGUNG JAWAB H. Anis Bafadhol,SH,MH Ir. Budi setiawan Aminuddin musa, S.IP Roy B. Situmorang Khaidir Umar Irmansyah ­ ­ ­

3.

Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah Dilihat dari sasaran yang ditetapkan pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam bidang tata hukum, tercermin adanya sinkronisasi

perencanaan Pusat dan daerah.

4.

Keterlibatan Stakeholders Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 49

Secara umum tingkat keterlibatan stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan daerah Jambi sebagaimana diuraikan di atas sudah baik

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

50

Bab

4.1
Pengantar Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan muara dari keseluruhan proses dan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dicerminkan oleh tingkat pendapatan riil, akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan berbagai pelayanan publik lainnya, serta kualitas lingkungan hidup. Dilihat dari sisi ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat dalam tahun 2007 sedikit membaik berkat dorongan peningkatan penerimaan atas nilai jual beberapa komoditas yang dihasilkan Provinsi Jambi seperti karet dan kelapa sawit. Namun peningkatan harga berbagai komoditas lainnya terutama produk pangan yang sebagian besar didatangkan dari luar daerah disertai kondisi infrastruktur transportasi yang belum begitu memadai telah memicu tingginya laju inflasi di daerah ini yang selanjutnya berdampak terhadap tertekannya daya beli masyarakat. Sasaran pertama peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam RPJMN 2004­ 2009 adalah penurunan jumlah penduduk miskin dan terpenuhinya hak dasar masyarakat miskin. Upaya yang telah ditempuh untuk mewujudkan sasaran ini diantaranya adalah percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6.64 persen pada tahun 2007, naik dari 5.89 persen pada tahun 2006. Bila dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut ternyata belum disertai oleh penguatan struktur ekonomi daerah. Pangsa pengeluaran konsumsi rumah tangga masih sangat tinggi yaitu mencapai 70.80 persen pada tahun 2007. Pembentukan modal tetap domestik regional bruto atau investasi hanya menyumbang 15.40 persen tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Ketergantungan Provinsi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 51

Jambi terhadap impor masih sangat tinggi dengan nilai impor melebihi ekspor sehingga pangsa ekspor bersih mencatat angka negatif sebesar ­9.61 persen. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki karakteristik inflatoir yang cenderung mendorong kenaikan tingkat harga umum. Laju inflasi daerah ini sesungguhnya telah menurun secara signifikan dari 16.50 persen (2005) dan 10.66 persen (2006) menjadi 7.42 persen (2007), namun bila dibandingkan dengan laju inflasi daerah lain di Sumatera, angka­angka tersebut masih tergolong tinggi. Prilaku konsumtif masyarakat yang disertai peningkatan harga BBM pada awal tahun telah mendorong meningkatnya kembali laju inflasi yaitu mencapai 11.75 hingga bulan Oktober 2008. Tingkat inflasi yang tinggi tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi makro regional, tetapi sekaligus menjadi salah satu penghalang upaya menurunkan tingkat kemiskinan absolut karena tertekannya daya beli kelompok masyarakat miskin. Investasi merupakan komponen pengeluaran yang diharapkan meningkat pangsanya terhadap PDRB. Selain berperan sebagai sumber pengeluaran dalam jangka pendek, investasi merupakan sumber akumulasi yang akan

meningkatkan stok kapital dan kapasitas produksi sehingga akan mendorong peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonom dalam jangka panjang. Peningkatan investasi sebesar 8.91 persen pada tahun 2007 belum mampu meningkatkan perannya sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Lambannya peningkatan investasi bersumber dari lambannya penyaluran kredit perbankan dan masih rendahnya aktivitas penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun asing (PMA). Usaha lain yang telah dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah perluasan lapangan kerja pada berbagai sektor ekonomi. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2007 telah meningkat menjadi 1 147 000 jiwa atau bertambah sebesar 44 000 jiwa dari 1 103 000 jiwa pada tahun 2006. Pada sisi lain jumlah pengangguran terbuka berkurang sebesar 2 000 jiwa atau turun dari Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 52

78 000 jiwa (2006) menjadi 76 000 jiwa (2007). Penurunan ini diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 6.6 persen (2006) menjadi 6.2 persen (2007). Masih rendahnya penurunan tingkat pengangguran, terkait langsung dengan rendahnya tingkat investasi yang menghambat upaya perluasan lapangan pekerjaan dalam skala yang lebih besar. Bila diamati secara sektoral, sektor pertanian masih berperan sebagai penyerap terbesar angkatan kerja di Provinsi Jambi yaitu mencapai 57.7 persen terhadap total penyerapan tenaga kerja pada tahun 2007. Angka ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 57.8 persen. Sektor perdagangan tampil sebagai sektor kedua terbesar dalam menyerap tenaga kerja dan meningkat dari 14.5 persen (2006) menjadi 15.9 persen (2007). Penurunan dominasi sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja belum bergerak secara paralel dengan penurunan peran nilai tambah sektor ini terhadap PDRB. Hingga akhir tahun 2007 pangsa nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB tercatat sebesar 29.64 persen turun dari 30.19 persen pada tahun 2006. Ketidakberimbangan pangsa serapan tenaga kerja dengan pangsa nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB mengindikasikan masih tingginya tingkat penganguran terselubung, rendahnya tingkat produktivitas sektor pertanian dan sekaligus mencerminkan tingginya tingkat kemiskinan di sektor ini yang umumnya berlokasi di daerah perdesaan. Stagnasi perubahan struktur kesempatan kerja antar sektor juga ditunjukkan oleh belum pulihnya peran sektor industri manufaktur sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi tambahan angkatan kerja setiap tahun. Penurunan peran sektor industri manufaktur dalam menyerap tenaga kerja setelah industri perkayuan menghadapi krisis bahan baku yang berakhir dengan terhentinya operasional sebagian besar industri tersebut tidak diantisipasi secara cepat melalui pengembangan berbagai jenis industri pengolahan berbasis pertanian lainnya. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 53

Produk­produk pertanian yang dihasilkan Provinsi Jambi sebagian besar masih dikonsumsi dalam bentuk bahan pangan non olahan oleh rumah tangga atau dijual dalam bentuk bahan mentah sebagai input industri di daerah lain. Komoditas kelapa sawit misalnya sebagian besar dijual dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS) ke daerah­daerah tetangga, hanya sebagian kecil yang diolah menjadi minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil=CPO) di Provinsi Jambi. Produk CPO itu sendiri belum ditingkatkan nilai tambahnya menjadi berbagai produk turunan. Ekspor masih dilakukan dalam bentuk CPO tanpa pengembangan industri olahan lanjutan yang memiliki potensi pasar domestik cukup tinggi disamping pasar ekspor. Tidak jauh berbeda dengan kelapa sawit, pengolahan produk karet juga masih sangat terbatas. Sebagian besar produk olahan karet diekspor dalam betuk lembaran karet olahan (SIR­20 dan SIR­50). Padahal karet lembaran tersebut memiliki berbagai jenis produk turunan yang industrinya sangat potensial untuk dikembangkan di daerah penghasil bahan baku seperti Provinsi Jambi. Industri ban dan berbagai jenis industri pengguna dan penghasil produk dari karet lainnya merupakan pengguna utama produk karet lembaran. Sasaran kedua agenda peningkatan kesejahteraan rakyat adalah pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan prioritas pembangunan perdesaan dan pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah. Provinsi Jambi termasuk kelompok daerah berpendapatan rendah di Sumatera, demikian juga di tingkat perekonomian nasional. Kondisi ini menempatkan Provinsi Jambi sebagai daerah yang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakatnya perlu dipacu lebih cepat untuk mencapai sasaran menurunnya ketimpangan antar wilayah provinsi di tingkat nasional. Sebagai daerah berbasis agrobisnis, dengan kontribusi sektor pertanian masih cukup tinggi dan sektor industri didominasi oleh industri pengolahan hasil­hasil pertanian, maka pertumbuhan ekonomi dapat dipacu melalui peningkatan nilai tambah Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 54

pertanian di bagian hulu dan pengembangan lanjutan produk­produk industri pada tingkat yang lebih tinggi. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tingkat investasi. Pada level perekonomian regional, investasi lebih banyak

dipengaruhi oleh tingkat perkembangan ekonomi lokal yang merupakan proksi potensi return on investment yang diharapkan oleh investor. Untuk

meningkatkan investasi, pemerintah daerah berperan dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif agar terdapat jaminan pengembalian investasi bagi investor. Iklim investasi diantaranya ditentukan oleh kemudahan prosedur perizinan, efisiensi biaya perizinan dan operasional perusahaan dan ketersediaan infrastruktur pendukung secara lebih memadai. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif khususnya untuk mendorong peningkatan produksi berbasis pertanian, tidak hanya akan mengurangi ketimpangan antar wilayah ditingkat nasional, tetapi sekaligus mengurangi ketimpanagn wilayah desa­kota, karena sektor pertanian umumnya berlokasi di wilayah perdesaan. Permasalahannya adalah arus masuk investasi ke Provinsi Jambi masih relatif rendah, belum mencukupi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Keterbatasan dan kondisi

infrastruktur khususnya jalan merupakan salah satu penyebabnya rendahnya minat investor untuk berinvestasi di daerah ini. Implikasinya adalah penyediaan infrastruktur secara lebih memadai akan dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan peran Provinsi Jambi dalam memperkecil disparitas antar wilayah di Indonesia. Sasaran ketiga adalah peningkatan kualitas manusia secara menyeluruh dan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas. Peningkatan kualitas manusia dapat dilakukan melalui peningkatan kandungan ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi, dan nilai­nilai moral dan agama di dalam tubuh manusia yang lebih sehat sehingga menjadi lebih produktif dan mampu Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 55

menghasilkan pendapatan lebih tinggi dari aktivitas produktif yang dilakukan secara jujur dan bersih. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas telah menunjukkan kemajuan cukup berarti. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh akses terhadap pelayanan kesehatan dan layanan perumahan dan sanitasi, namun pelayanan air bersih masih relatif terbatas padahal Provinsi Jambi memiliki sumber daya air yang melimpah dengan keberadaan berbagai sungai besar yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Sasaran keempat adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip

pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. Pencapaian hasilnya di Provinsi Jambi masih jauh dari harapan terutama pasca beroperasinya perusahaaan­perusahaan industri pengolahan kayu. Persoalan lingkungan hidup menjadi semakin rumit setelah sebagian besar lahan eks HPH dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak pengeringan permukaan tanah dan penggerusan kesuburan lahan dalam jangka panjang. Hal ini mengingat pohon kelapa sawit berakar serabut yang boros hara dan air serta menutup peluang tumbuhnya tanaman lain. Peningkatan harga minyak sawit di pasar dunia juga telah merangsang petani karet mengalihkan lahan perkebunannya ke perkebunan kelapa sawit. Padahal tanaman karet, selain bersahabat dengan lingkungan hidup karena mampu menahan air hujan dan mengatasi masalah erosi, meningkatkan kesuburan tanah, berusia lebih panjang dengan biaya pemiliharaan lebih rendah dan bersifat prospektif seiring dengan

berkembangnya industri pengguna seperti industri kendaraan bermotor di kawasan Asia Timur. Sasaran kelima adalah peningkatan kuantitas dan kualitas sarana penunjang pembangunan. Sasaran ini diupayakan dapat dicapai melalui program prioritas Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 56

pembangunan infrastruktur, peningkatan aksessibilitas jasa pelayanan serta peningkatan kapasitas, kualitas, dan jangkauan. Pencapaiannya di Provinsi Jambi belum menunjukkan kemajauan yang berarti selama periode 2004­2007. Pemerintah pusat dan daerah telah berupaya meningkatkan penyediaan dan pemiliharaan berbagai jenis infrastruktur, namun tingkat kerusakan

infrastruktur yang sangat tinggi khususnya prasarana transportasi jalan raya menyebabkan kemampuan dana pemerintah tidak mencukupi untuk

memperbaiki dan meningkatkan prnyediaannya. Hal ini selanjutnya menjadi salah satu kendala peningkatan investasi dan pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

57

Bab

4.2
Penanggulangan Kemiskinan I. Pengantar
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, kondisi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Seseorang atau sekelompok orang dikatakan berada dalam kondisi miskin apabila tidak terpenuhi hak­hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Jadi kemiskinan tidak dapat dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak­hak dasar dan perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara lebih bermartabat. Hak­hak dasar individu atau kelompok masyarakat yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Ini berarti penaggulangan kemiskinan adalah upaya pengurangan kemiskinan berupa pemenuhan keseluruhan hak­hak dasar seperti disebutkan di atas.

II. Kondisi Awal
Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jambi dituangkan dalam agenda pembangunan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat. Data statistik pada tahun 2004 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di daerah ini tercatat sebanyak 325,10 ribu jiwa dengan komposisi di wilayah perkotaan sebanyak 130,80 ribu jiwa dan wilayah Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 58

perdesaan 194,30 ribu jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, laki­laki sebanyak 163,40 ribu jiwa dan perempuan 161,70 ribu jiwa. Dengan angka­anagka tersebut persentase penduduk miskin terhadap total penduduk adalah sebesar 12,45 persen dan persentasenya terhadap penduduk miskin nasional adalah 0,90 persen. Permasalahan yang dihadapi penduduk miskin di Provinsi Jambi pada awal pelaksanaan RPJMN tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Permasalahan tersebut berkisar diseputar terbatasnya untuk memenuhi

kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau; terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu; terbatasnya akses terhadap pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata; terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; tidak terpenuhinya terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi secara layak dan sehat; tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin; dan terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap

pemanfaatan SDA dan LH yang berkualitas.

III. Sasaran
Sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penanggulangan kemiskinan senantiasa menjadi priorotas pembangunan. Kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan selama ini, dapat dikelompokkan dalam empat aspek yaitu : (1) pengurangan kemiskinan melalui pertumbuhan yang berkualitas; (2) penguatan sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan akses masyarakat miskin kepada layanan dasar; (3) perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; dan (4) pemberdayaan dan penguatan kelembagaan yang berpihak kepada masyarakat miskin. Terkait dengan hal tersebut langkah­langkah priorotas yang perlu dilakukan adalah : (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin, terutama melalui keterjangkauan sekolah dasar dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 59

menengah

serta

pelatihan

ketrampilan

pada

tingkat

kabupaten;

(2)

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, terutama penanganan pengurangan kematian ibu, balita dan gizi buruk; (3) memperbaiki akses dan sanitasi dasar termasuk air minum bagi perkotan dan perdesaan; (4) mempercepat penanganan infrastruktur perdesaan serta daerah­daerah tertinggal dan terisolir; (5) memperluas program pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian masyarakat miskin agar dapat berpartisipasi dalam masalah kemiskinan; (6) memperluas jangkauan pelayanan dan pasar usaha kecil dan mikro; dan (7)

mengembangkan sistem jaminan sosial untuk penanganan resiko dan kerentanan masyarakat miskin. Melalui langkah­langkah prioritas tersebut, diharapkan dapat mencapai sasaran penanggulangan kemiskinan pada RPJMN yang meliputi: (1) menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen miskin pada tahun 2009; (2) terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau; (3) terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu; (4) tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata; (5) terbukanya kesempatan kerja dan berusaha; (6) terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat; (7) terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin; (8) terbukanya akses masyarakat miskin terhadap pemanfaatan SDA dan LH yang berkualitas; (9) terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan komunitas atas tanah; (10) terjaminnya rasa aman bagi masyarakat miskin terhadap berbagai tindak kekerasan; dan (11) meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.

IV. Capaian RPJMN di Daerah
Dilihat dari pemenuhan kebutuhan pangan, data BPS menunjukkan bahwa persentase rata­rata pengeluaran perkapita untuk makanan pada Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 60

kelompok penduduk tidak miskin dalam tahun 2005 adalah sebesar 60,91%, sementara untuk penduduk miskin sebesar 72.88%. Proporsinya menurun masing­masing menjadi 60,01% dan 71,77% untuk kedua kelompok penduduk tersebut pada tahun 2006. Pola pengeluaran per kelompok rumah tangga memperlihat­kan bahwa tingkat pengeluaran tertinggi pada tahun 2007 terdapat pada golongan pengeluaran perkapita sebesar Rp.100.000­Rp.499.000 dengan rincian 36,1% merupakan kelompok masyarakat yang memiliki pengeluaran rata­rata Rp.200.000­Rp.299.000 dan 32,8% dengan pengeluaran Rp.300.000­Rp.499.000 per kapita per bulan. Hanya 0,7% mayarakat yang pengeluarannya lebih besar dari Rp.1.000.000,­ Akses masyarakat terhadap

pendidikan antara lain ditunjukkan oleh tingkat partisipasi sekolah

yang cukup tinggi masing­masing berada di atas 96 persen untuk usia
Gambar 1. Penduduk Berdasarkan pengeluaran perkapita

sekolah dasar (7­12 tahun) dan di atas 72 persen untuk usia sekolah

lanjutan pertama (13­15 tahun) pada tahun 2005. Kondisinya membaik pada tahun 2006 untuk usia sekolah lanjutan pertama dengan tingkat partisipasi di atas 75 persen, tetapi sedikit menurun untuk usia sekolah dasar yaitu di atas 94 persen pada seluruh kabupaten/kota. Penyediaan perumahan bagi kelompok berpenghasilan rendah dilakukan melalui program peningkatan penyediaan Rumah Sederha (RS) dan Rumah Sederhana Sehat (RSH). Program ini telah meningkatkan akses terhadap pemilikan perumahan, namun keterbatasan daya beli pada sebagian besar masyarakat miskin membatasi peluang kelompok ini untuk memiliki rumah. Selain itu penyediaan perumahan RS dan RSH seringkali tidak disertai dengan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 61

penyediaan fasilitas atau prasarana yang memadai seperti air bersih, sanitasi, fasilitas ibadah, fasilitas olah raga dan pasar. Akibatnya perumahan yang dikembangkan kurang layak huni dilihat dari aspek aksesibilitas, kesehatan, dan kualitas lingkungan permukiman. Persoalan lainnya adalah ketidakjelasan status hukum kepemilikan yang seringkali merugikan konsumsen

berpenghasilan rendah. Pada wilayah perkotaan keluarga miskin sebagian besar tinggal di

perkampungan yang tidak layak, dimana satu rumah ditempati oleh lebih dari satu keluarga. Kondisi pemukiman mereka juga tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Bila dilihat kondisi fisik perumahan penduduk perkotaan di Provinsi Jambi umumnya bertempat tinggal di rumah yang beratap genteng (22,92%), beratap beton (2,91%), beratap seng (69,38%), beratap sirap (0,63%), beratap asbes (1,51%) dan beratap ijuk atau rumbia (1,02%). Dari jenis dinding, rumah tangga di daerah perkotaan dan perdesaan yang menggunakan diding tembok adalah sebanyak 44,03%, dinding kayu 55,26%, dinding bambu 0,40% dan lainnya 0,31%. Jika dilihat dari jenis lantai, sebagian besar rumah tangga perkotaan dan perdesaan menempati rumah yang berlantai bukan tanah yaitu sebesar 92,48%, sementara sisanya yang berlantai tanah 7,52%. Jika dilihat ketersediaan fasilitas tempat buang akhir (tinja), sebagian besar rumah tangga sektor perkotaan di Provinsi Jambi sekitar 65,43% menggunakan tengki septik. Sementara di rumah tangga perdesaan hanya sebesar 19,51%. Masyarakat perdesaan lebih banyak menggunakan pembuangan akhir dengan menggunakan fasilitas sungai/laut (38,96%), dan selebihnya menggunakan tempat pembuangan akhir dengan menggunakan kolam/sawah (1,38%), lubang tanah 33,24%, pantai/kebun (4,71%) dan lainnya (2,20%). Rumah tangga yang memiliki fasilitas jamban sendiri di tingkat kabupaten secara rata­rata mencapai 73,89%. Bila dilihat perkelompok, hampir 55,4% rumah tangga Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 62

miskin menggunakan jamban sendiri sebagai tempat buang air, sementara untuk masyarakat tidak miskin sekitar 76,14%. Masyarakat miskin masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber air, ketidakterjangkauan terhadap jaringan distribusi, menurunnya mutu sumber air serta kurangnya kesadaran akan pentingnya air bersih. Bagi masyarakat miskin perdesaan akses terhadap air bersih jauh lebih sulit sehingga sebagian yang bermukim di pinggir sungai masih mamanfaatkan air sungai untuk keperluan air minum dan kebutuhan lainnya. Sumber air minum yang dianggap terbaik pada saat ini adalah air dalam kemasan, karena sifatnya yang sudah higenis, namun konsumsi air dalam kemasan sampai saat ini baru mancapai 4,40% untuk masyarakat perkotaan dan 1,16% untuk masyarakat perdesaan. Rumah tangga perkotaan di Provinsi Jambi lebih banyak menggunakan fasilitas air leding yaitu sebesar 36,09%, sementara rumah tangga perdesaan yang menggunakan fasilitas air leding baru 9,57%. Sepertihalnya akses terhadap air bersih, kelompok keluarga miskin juga memiliki akses yang terbatas terhadap tenaga listrik. Berdasarkan hasil SUSENAS 2006 diketahui persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Provinsi Jambi sudah mencapai 79,23% dari total rumah tangga di daerah ini. Melalui langkah­langkah penaggulangan yang telah dilakukan seperti disebutkan di atas, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi tercatat sebesar 281,9 ribu jiwa pada tahun 2007 dan diperkirakan masih sekitar 260,3 ribu jiwa pada tahun 2008 dengan batas garis kemiskinan sebesar Rp 172.349 (2007) dan Rp 182.229 (2008). Bila dilihat persentasenya terhadap total jumlah penduduk daerah ini angkanya masing­masing adalah 10,27 persen (2007) dan 9,32 persen (2008). Apabila penurunan jumlah penduduk miskin berlanjut pada tahun berikutnya, tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi diperkirakan mampu Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 63

mencapai sasaran tingkat kemiskinan RPJMN sebesar 8,2 persen pada tahun 2009.

V. Rekomendasi
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi maka perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan yang menitikberatkan pada : 1. Menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok agar dapat menekan laju inflasi dan dapat dijangkau oleh kelompok masyarakat miskin. 2. Mengembangkan kegiatan ekonomi yang berpihak pada kelompok rakyat miskin 3. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kebutuhan dasar
4. Meningkatkan

perlindungan

terhadap

rumah

tangga

miskin

yang

pemberdyaanya sehingga secara perlahan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

64

Bab

4.3
Peningkatan Investasi dan Ekspor I. Pengantar
Investasi dan ekspor merupakan bagian dari komponen pengeluaran agregat yang berperan sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional atau regional. Komponen pengeluaran investasi memiliki peran ganda yaitu sebagai pengeluaran yang mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan agregat dalam jangka pendek dan sekaligus sebagai proses akumulasi yang meningkatkan stok kapital dan selanjutnya memperluas kapasitas produksi dan mendorong peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi di sisi penawaran. Pada tahun 2004, komponen pengeluaran investasi masih mengalami penurunan sebesar 7,78 persen, namun setahun kemudian investasi meningkat sebesar 5,29 persen. Laju peningkatan ini lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,54 persen sehingga pangsanya terhadap PDRB turun menjadi 17,65 persen dari 17,69 persen pada tahun 2004. Menggunakan angka konstan tahun 2000, komponen pengeluaran investasi meningkat sebesar 8,91 persen pada tahun 2007, lebih tinggi dari laju pertumbauhan ekonomi sebesar 6,64 persen. Kenaikan ini meningkatkan pangsanya terhadap PDRB dari 15,08 persen (2006) menjadi 15,40 persen (2007). Meski mengalami peningkatan realisasi investasi di Provinsi Jambi masih berada di bawah kebutuhan daerah untuk menggali potensi ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Implikasinya diperlukan upaya yang lebih konkrit untu meningkatkan arus masuk penanaman modal domestik atau asing ke Provinsi Jambi melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 65

Ekspor merupakan bagian pengeluaran agregat yang berperan sebagai sumber penerimaan devisa bagi negara atau daerah. Pengembangan ekspor

meningkatkan cadangan devisa, memperkuat nilai tukar mata uang domestik, dan meningkatkan kemampuan untuk membiayai berbagai jenis impor yang diperlukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Perkembangan ekspor masih relatif sangat lambat dengan laju pertumbuhan 1,23 persen dan 4,03 persen masing­masing pada tahun 2004 dan 2005. Sementara itu impor turun sebesar 1,15 persen (2004), tetapi meningkat 3,87 persen (2005). Peningkatan ekspor yang diiringi oleh penurunan impor meningkatkan pangsa ekspor bersih terhadap PDRB menjadi 2,45 persen pada tahun 2004. Pada tahun berikutnya pangsa ekspor bersih masih mengalami peningkatan 2,48 persen, namun peningkatan impor yang melebihi peningkatan ekspor menghasilkan pangsa negatif ekspor bersih menjadi ­7,93 persen (2004) dan ­9,61 persen (2005). Gambaran di atas menunjukkan bahwa investasi dan ekspor belum berperan secara optimal dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Percepatan peningkatan investasi khususnya pada sektor­sektor atau

komoditas unggulan daerah yang memiliki keunggulan komparativ dan kompetitif perlu diupayakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar internasional sehingga dapat mendorong peningkatan ekspor.

II. Kondisi Awal
Kondisi tingkat penanaman modal atau investasi pada awal pelaksanaan RPJMN di Provinsi Jambi ditunjukkan oleh realisasi PMDN dan PMA yang berlokasi di daerah ini. Pada tahun 2004, hanya satu perusahaan yang merealisasikan investasi PMDN di Provinsi Jambi dengan nilai investasi sebesar Rp 207,6 milyar dan menyerap 1.823 orang tenaga kerja. Pada tahun berikutnya ada dua perusahaan yang melakukan investasi di daerah ini dengan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 66

nilai investasi naik menjadi Rp 212,8 milyar, tetapi hanya mampu menyerap 748 orang tenaga kerjanya. Berbeda dengan PMDN, aktivitas investasi PMA relatif lebih kecil. Pada tahun 2004 tidak ada perusahaan baru yang melakukan investasi di Provinsi Jambi. Realisasi investasi senilai 1.4 juta USD merupakan peningkatan invstasi yang dilakukan oleh perusahaan yang telah ada dengan serapan tenaga kerja sebanayak 102 orang. Pada tahun berikutnya ada 3 perusahaan asing yang merealisasikan investasinya dengan nilai 10.2 juta USD dan menyerap 6.121 orang tenaga kerja. Perkembangan investasi terkait erat dengan peningkatan produksi pada berbagai sektor dan pengembangan komoditas ekspor. Seiring dengan lambannnya perkembangan investasi, kegiatan ekspor tidak menunjukkan kinerja yang cukup baik. Volume ekspor non migas pada tahun 2004 mencapai 847.358 ton dengan nilai 481.874 ribu dolar AS. Pada tahun 2005 volumenya turun menjadi 686.475 ton yang disertai penurunan nilainya menjadi 424.733 ribu dolar AS. Bila dilihat per kelompok, ekspor didominasi oleh tiga kelompok komoditas yaitu kayu, barang dari kayu dan barang anyaman; plastik, karet, dan barang dari plastik dan karet; dan lemak, minyak dan malam. Volume ekspor kelompok komoditas kayu, barang dari kayu dan barang anyaman mencapai 434.518 ton pada tahun 2004, sedangkan dua kelompok komoditas berikutnya masing­masing adalah sebesar 160.605 ton dan 155.642 ton. Komposisi ekspor mengalami perubahan pada tahun berikutnya, dimana volume ekspor kelompok komoditas kayu, barang dari kayu dan barang anyaman turun menjadi 200.574 ton, sementara volume ekspor kelompok komoditas plastik, karet, dan barang dari plastik dan karet dan kelompok komoditas lemak, minyak dan malam masing­masing naik menjadi 196.558 ton dan 193.419 ton. Perubahan ini erat kaitannya dengan penurunan aktivitas industri perkayuan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 67

sebagai dampak menipisnya bahan baku dan berkembangnya perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan minyak kelapa sawit. Sementara itu aktivitas industri pengolahan karet mulai berkembang, namun sayangnya sebagian besar areal perkebunan karet telah beralih menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Dari sisi negara tujuan ekspor, sebagian komoditas ekspor Provinsi Jambi dipasarkan ke negara­negara Asia dengan dominasi lima negara yaitu Singapura, China, Jepang, Korea Selatan dan Malaysia, disamping Amerika Serikat dan Kanada di kawasan Amerika Utara dan Belanda di kawasan Eropa Barat. Dominasi negara­negara di kawasan Asia sebagai wilayah pemasaran komoditas ekspor Provinsi Jambi erat kaitannya dengan faktor kedekatan jarak dan perkembangan aktivitas ekonomi negara­negara di kawasan tersebut yang cukup pesat.

III. Sasaran
Masih terbatasnya tingkat investasi dan lambatnya perkembangan ekspor, telah menempatkan kedua komponen aktivitas ekonomi ini menjadi salah satu agenda pembangunan nasional. Sasaran yang ingin dicapai dari agenda peningkatan investasi dan ekspor pada RPJMN 2004­2009 adalah sebagai berikut:  1. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai instansi di tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi biaya tinggi.  2. Terpangkasnya prosedur perizinan memulai usaha dan operasi bisnis. 3. Meningkatnya investasi secara bertahap agar kontribusinya terhadap Produk Nasional Bruto (PNB) meningkat dari 20,5 persen pada tahun 2004 menjadi 27,4 persen pada tahun 2009 yang diikuti oleh penyebarannya yang semakin luas dan merata pada kawasan­kawasan di luar Pulau Jawa. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 68

4. Meningkatnya

efisiensi

pelayanan

ekspor­impor

ke

pelabuhanan,

kepabeanan, dan administrasi (verifikasi dan restitusi) perpajakan ke tingkatan efisiensi. 5. Meningkatkan pertumbuhan ekspor dari 5,2 persen pada tahun 2004 menjadi 9,8 persen tahun 2009 dengan komposisi produk yang lebih beragam, sehingga mendorong meningkatnya nilai tambah produk ekspor tersebut. 6. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga dan kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan dalam negeri yang kondusif dan dinamis.

IV. Capaian RPJMN di Daerah
4.1. Investasi Upaya mengimplementasikan RPJMN di daerah dalam bidang investasi dan ekspor dilakukan melalui penetapan agenda pembangunan daerah pada RPJMD yang dituangkan secara eksplisit sebagai bagian dari agenda peningkatan daya saing ekonomi daerah. Capaian hasil agenda pembangunan tersebut ditunjukkan oleh kinerja aktivitas investasi dan ekspor­impor. Kinerja investasi diperlihatkan oleh peningkatan jumlah proyek, nilai investasi dan serapan tenaga kerja serta alokasi investasi secara sektoral. Setelah mengalami penurunan pada awal pelaksanaan RPJMN (2004­2005), jumlah perusahaan PMDN baru yang masuk ke Provinsi Jambi terus meningkat yaitu menjadi 3 perusahaan (2006) dan 4 perusahaan (2007). Peningkatan jumlah perusaahaannya masih diikuti oleh penurunan nilai investasinya menjadi Rp 170,4 milyar pada tahun 2006, tetapi meningkat drastris menjadi Rp 4.751,8 milyar pada tahun 2007. Hal yang sama juga diperlihatkan oleh penurunan jumlah tenaga kerja yang terus berlanjut hingga tahun 2006 menjadi 168 orang, kemudian naik lebih dari sepuluh kali lipat menjadi 2.698 orang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 69

padavtahun

2007.

Peningkatan

investasi

PMDN

dalam

tahun

2007

mencerminkan adanya perbaikan iklim investasi di daerah Jambi sehingga dapat mendukung upaya peningkatan investasi secara nasional sesuai dengan sasaran RPJMN. Meski demikain peningkatan investasi PMDN belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan sebaliknya diperlihatkan oleh kinerja investasi PMA yang jumlah perusahaanya, nilai investasi dan serapan tenaga kerjanya meningkat pada tahun 2006 tetapi menurun pada 2007. Jumlah perusahaan baru yang masuk pada tahun 2006 adalah 2 perusahaan dengan nilai investasi mencapai 82 milyar USD dan mempekerjakan 7.248 orang, sedangkan di tahun 2007 hanya 1 perusahaan PMA yang masuk dengan nilai investasi 17.6 milyar USD dan hanya mempekerjakan 214 orang tenega kerja. Peningkatan investasi PMDN pada tahun 2007 dan PMA di tahun 2006 merupakan bagian dari proses akumulasi kapital yang akan mendorong peningkatan stok kapital bagi perekonomian daerah Jambi dan sekaligus mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional. Bila dilihat dari pembentukan modal tetap bruto pada PDRB Provinsi Jambi, pangsanya baru mencapai 15,08 persen pada tahun 2006 kemudian naik menjadi 15,40 persen di tahun 2007. Angka yang sama untuk perekonomian nasional masing­masing adalah 21,82 persen pada tahun 2006 kemudian naik menjadi 22,41 persen tahun 2007. Angka­angka ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi belum mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan peran akumulasi kapital terhadap PNB menjadi 27,40 persen pada tahun 2009. Dengan peran sektor pertanian yang masih sangat besar sebagai aktivitas ekonomi masyarakat yang dicerminkan oleh pangsanya mencapai sekitar 30 persen terhadap PDRB dan 55 persen lebih terhadap total kesempatan kerja di tahun 2006, aktivitas investasi lebih banyak dilakukan masyarakat dalam ukuran kecil secara swadaya tanpa difasilitasi oleh pihak perbankan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 70

Bersamaan

dengan

rendahnya

aktivitas

investasi

PMDN

dan

PMA

menyebabkan rendahnya proses akumulasi kapital pada perekonomian Provinsi Jambi. Masyarakat provinsi Jambi cenderung bersifat konsumtif yang diindikasikan oleh pangsa pengeluaran konsumsi yang mencapai lebih dari 70 persen terhadap PDRB. Selain itu, alokasi kredit perbankan untuk tujuan konsumsi mencapai 33,63 persen pada tahun 2007 naik dari 29,91 persen pada tahun 2006, lebih besar dari pangsa alokasi kredit investasi yang berkisar sekitar 28 persen pada kedua tahun tersebut. Masalah mendasar yang membatasi peningkatan investasi di Provinsi Jambi adalah keterbatasan kuantitas dan kualitas infrastruktur terutama transportasi dan tenaga listrik. Infrastruktur transportasi khususnya angkutan jalan belum menjangkau seluruh sentra produksi potensial sehingga investor seringkali harus membangun infrastruktur jalan terlebih dahulu ketika memulai investasi. Hal ini menyebabkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan pada saat memulai investasi. Kekurangan tenaga listrik yang dicerminkan oleh pemadam listrik secara bergilir pada intensitas yang tinggi mengganggu kontinyuitas operasional perusahaan sehingga menurunkan produktivitas. Penyediaan tenaga listrik sendiri oleh perusahaan juga meningkatkan biaya tetap perusahaan yang mengurangi potensi keuntungan. Kondisi ini termasuk diantaranya yang menyebabkan kurang kondusifnya iklim investasi di Provinsi Jambi. Masalah­masalah lain diantaranya adalah masih terbatasnya promosi profil dan potensi investasi daerah, pelayanan birokrasi yang belum efisien dan efektif, masih adanya gangguan keamanan dan konflik di beberapa daerah dan masih maraknya pungutan liar dalam proses distribusi dan aktivitas produksi yang menyebabkan munculnya masalah high cost economy. 4.2. Ekspor

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

71

Kemajuan yang dicapai dalam bidang ekspor ditunjukkan oleh perkembangan volume dan nilai ekspor setelah diimplementasikannya agenda pembangunan hingga tahun 2007. Perkembangan volume dan nilai ekspor sangat bergntung pada intensitas kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri memperlihatkan bahwa penurunan volume ekspor dari tahun 2004 ke 2005 pada awal implementasi RPJMN terus berlanjut hingga tahun 2006 menjadi 674.285 ton, namun nilai ekspor meningkat menjadi 659.744 ribu USD pada tahun yang sama. Peningkatan nilai ekspor terus berlanjut pada tahun 2007 mencapai 771.503 ribu USD bersamaan dengan meningkatnya volume ekspor hingga mencapai 1.014.490 ton pada tahun tersebut. Peningkatan nilai ekspor secara berkelanjutan selama periode 2005­2007 dan selama tahun 2008 bersumber dari membaiknya harga beberapa komoditas ekspor utama Provinsi Jambi di pasar dunia seperti produk olahan karet dan minyak kelapa sawit, sebelum turun drastis sejak Oktober 2008 sebagai dampak krisis keuangan global yang mengganggu stabilitas dan daya beli masayarakat negara­negara importir seperti India, China, Korea Selatan dan Jepang. Bila diamati lebih jauh per kelompok komoditas volume ekspor kelompok komoditas kayu, barang dari kayu, dan barang anyaman meningkat kembali pada tahun 2006 menjadi 239.005 ton, namun kembali menurun menjadi 162.774 ton pada tahun 2007. Pola yang sama ditunjukkan oleh perkembangan nilai ekspor yang meningkat pada tahun 2006 menjadi 151.251 ribu USD dan turun kembali menjadi 114.703ribu USD pada tahun 2007. Kedaan sebaliknya ditunjukkan oleh perkembangan ekspor kelompok komoditas karet, plastik dan barang dari karet dan plastik yang meningkat secara berkelanjutan sejak awal implementasi RPJMN pada tahun 2004 hingga 2007. Volume ekspornya naik menjadi 220.452 ton pada tahun 2006 dan 240.433 ton padatahun 2007 yang diikuti oleh peningkatan nilai ekspornya masing­masing menjadi 403.347 ribu USD dan 482.904 ribu USD pada tahun yang sama. Yang cukup menarik adalah Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 72

perkembangan ekspor kelompok komoditas lemak, minyak dan malam yang volume ekspornya menurun selama periode 2005­2007 yaitu menjadi 171.650 ton dan 103.637 ton masing­masing padatahun 2006 dan 2007. Penurunan ini diikuti oleh penurunan nilai ekspornya pada tahun 2006 menjadi 68.476 ribu USD, sebelum meningkat kembali menjadi 78.254 ribu USD pada tahun 2007 bersamaan dengan peningkatan harga minyak kelapa sawit (CPO) di pasar dunia. Ketiga kelompok komoditas tersebut di atas masih berperan cukup dominan terhadap total ekspor Provinsi Jambi selama periode 2006­2007, namun terdapat tiga kelompok komoditas lainnya yang mengalami perkembangan cukup baik yaitu produk nabati, produk mineral, dan produk pulp, kertas, dan barang dari kertas. Volume dan nilai ekspor produk nabati meningkat secara kontinyu selama periode 2003­2007, walaupun besaran volume dan nilai absolutnya masih relatif rendah, yaitu masing­masing sebesar 66.737 ton dan 13.684 ribu USD pada tahun 2007. Kelompok komoditas produk mineral justeru mengalami kenaikan cukup drastis dengan volume ekspor meningkat dari 75.450 ton (2005) menjadi 345.645 ton (2007), sementara nilai ekspornya naik dari 75.450 ribu USD menjadi 345.645 ribu USD pada tahun yang sama. Kedaannya tidak jauh berbeda dengan perkembangan volume dan nilai ekspor kelompok komoditas pulp, kertas, dan barang dari kertas yang masing meningkat dari 7.293 ton dan 2.827 ribu USD (2004) menjadi 91.892 ton dan 65.025 ribu USD (2007).

Dilihat dari negara tujuan ekspor, selama periode 2006­2008 tidak terdapat perubahan yang berarti dimana negara­negara Singapura, China, Jepang, Korea Selatan dan Malaysia di kawasan Asia, Amerika Serikat dan Kanada di kawasan Amerika Utara serta Belanda, Belgia dan Jerman di kawasan Eropa Barat masih tetap menjadi importir terbesar berbagai komoditas yang
Gambar 2 Proporsi Tujuan Ekspor Provinsi Jambi

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

73

dihasilkan Provinsi Jambi. Konsentrasi pasar komoditas ekspor hingga tahun 2007 dapat dilihat pada tampilan

gambar 2. Gambaran bahwa di atas memperlihatkan ekspor Provinsi

komoditas

Jambi masih bergantung pada kelompok komoditas berbasis sumber daya alam yang terdiri dari komoditas perkebunan (karet dan kelapa sawit), kehutanan (kayu dan pulp dan kertas), dan produk mineral. Pendiversifikasian komoditas ekspor berjalan relatif lambat, padahal melalui peningkatan nilai tambah dengan memperluas prosesing berbagai produk antara yang diekspor pada saat ini, akan dapat meningkatkan keanekaragaman produk ekspor berupa hasil olahan industri berbasis pertanian. Peningkatan prosesing bahan mentah dan bahan baku juga akan meningkatkan nilai tambah dan penerimaan produsen domestik sekaligus meningkatkan penerimaan devisa dari hasil ekspor berbagai produk olahan lanjutan bukan produk antara seperti CPO dan SIR 20 dan SIR 50. Seiring dengan konsentrasi ekspor pada komoditas primer, diversifikasi negara tujuan ekspor juga berjalan lamban. Perkembangan aktivitas ekonomi yang pesat di kawasan Amerika Latin dan Asia Selatan utamanya India dengan penduduk 1 milyar merupakan potensi pasar yang belum digarap secara optimal. Demikian juga kawasan Afrika yang memiliki potensi pasar cukup besar di beberapa negara seperti Afrika Selatan, Mesir, dan negara lainnya di kawasan ini. Peningkatan volume dan nilai ekspor pada periode 2006­2007 belum mampu mendongkrak peran ekspor bersih terhadap PDRB Provinsi Jambi. Pangsa ekspor bersih pada tahun 2006 dan 2007 mencatat angka negatif masing­masing sebesar ­7,93 persen dan ­9,61 persen. Seiring dengan peningkatan ekspor, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 74

volume dan nilai impor meningkat lebih cepat pada kedua tahun tersebut. Nilai impor meningkat secara berkelanjutan selama periode 2004­2007 dari 129.461 ribu USD (2004) menjadi 184.254 ribu USD (2007). Peningkatan ini terutama bersumber dari peningkatan harga berbagai komoditas impor. Volume impor non migas justeru menurun dari 391.415 ton menjadi 157.452 ton pada tahun yang sama. Seperti halnya komoditas ekspor, impor juga terkonsentrasi pada beberapa kelompok barang yaitu produk industri kimia; produk karet dan plastik; pul dan kertas; logam tidak mulia dan barang terbuat dari logam tidak mulia; dan mesin dan pesawat mekanik, perlengkapan elektronik dan bagiannya. Sebagian besar dari kelompok barang ini merupakan bahan baku dan barang modal kebutuhan industri yang mencerminkan tingginya ketergantungan provinsi Jambi terhadap komponen input impor, termasuk diantaranya kelompok baranhg dimana daerah ini berperan sebagi produsen.

V. Rekomendasi
Untuk mendorong peningkatan investasi dan ekspor diperlukan langkah­ langkah terobosan yang mampu menciptakan iklim investasi lebih kondusif sehingga proses akumulasi stok kapital yang dihasilkannya dapat

mempercepat peningkatan produksi berorientasi ekspor berbasis komoditas berkeunggulan komparatif dan kompetitif. Langkah­langkah yang

direkomendasikan untuk mewujudkan hal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan penyediaan dan pemiliharaan infrastruktur jalan baik dalam upaya mendorong peningkatan investasi di sentra­sentra produksi maupun mempercepat peningkatan produksi bahan mentah dan bahan baku industri yang berorientasi ekspor serta meningkatkan efisiensi transportasi. 2. Peningkatan penyediaan infrastruktur listrik sebagai upaya meningkatkan produktivitas faktor­faktor produksi input konvensional, efisiensi proses Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 75

produksi dan peningkatan peluang penggunaan teknologi produksi modern sehingga dapat menciptakan daya tarik investasi dan mendorong tumbuhnya industri­industri pengolahan berbasis ekspor yang disertai pengembangan komoditas yang lebih terdisversifikasi. 3. Menciptakan dan meningkatkan iklim lingkungan masyarakat yang semakin aman dan tertib didukung oleh iklim politik daerah yang lebih kondusif bagi terlaksananya kegiatan investasi. 4. Meningkatkan efisiensi dalam perizinan, menghapus berbagai bentuk pungutan tidak resmi pada saat memulai usaha dan operasional bisnis, dan mengikis berbagai hambatan dalam kegiatan distribusi dan perdagangan antar daerah. 5. Mempersingkat mempermudah birokrasi, prosedur menyederhanakan administrasi, dan

kepabeanan di pelabuhan dalam uapaya

mempercepat proses pengiriman barang ke daerah atau negara importir. 6. Mengembangan pelabuhan ekspor disertai kelengkapan fasilitas

kepelabuhanan untuk meningkatkan kapasitas pengiriman barang ekspor anatar daerah dan antar negara.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

76

Bab

4.4
Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur

I. Pengantar
Daya saing merupakan kata kunci bagi keberhasilan peningkatan ekspor di era perdagangan bebas dalam lingkungan pasar domestik dan internasional. Persaingan yang semakin ketat tidak dapat dihadapi hanya melalui proses produksi berbiaya murah menggunakan tenaga kerja dan sumber daya yang melimpah, tetapi harus disertai oleh peningkatan kandungan ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam produksi berbagai komoditas sehingga output yang dihasilkan akan memiliki kualitas tinggi dan mampu bersaing di pasar dunia. Selain mendorong peningkatan ekspor, peningkatan daya saing produk domestik juga diperlukan untuk memperkuat pasar lokal dari tekanan berbagai jenis produk impor khususnya barang konsumsi. Provinsi Jambi dianugerahi sumberdaya lahan pertanian yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Oleh sebab itu, daerah ini lebih cocok sebagai lokasi pengembangan industri berbasis pertanian (agricultural base industry). Hingga saat ini pengembangan industri tersebut masih sangat terbatas dimana produk tanaman pangan dan perkebunan sebagian besar diekspor ke daerah lain dalam bentuk bahan mentah. Pengembangan sektor peternakan dan perikanan bahkan belum sepadan dengan potensi yang dimiliki daerah ini. Produk kelapa sawit (TBS) misalnya hanya sebagian kecil yang telah diolah menjadi minyak kelapa sawit (CPO), sementara itu hasil sadapan karet rakyat baru diolah menjadi karet lembaran (SIR 20 dan SIR 50).

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

77

Beranjak dari kondisi yang ada, tantangan yang dihadapi daerah ini masih berkisar diseputar upaya peningkatan investasi untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan lanjutan dari berbagai jenis bahan mentah dan bahan baku menjadi berbagai produk turunan baik produk antara yang akan digunakan sebagai input industri lanjutan maupun produk akhir (final product) untuk tujuan pemenuhan konsumsi rumah tangga. Sebagai daerah yang baru memulai pengembangan sektor industri, maka penciptaan daya saing

merupakan bagian penting yang mendapat perhatian di daerah ini sebagaimana dimuat secara eksplisit di dalam RPJMD berupa agenda peningkatan daya saing agroindustry.

II. Kondisi Awal RPJMN
Sektor industri pengolahan belum memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap aktivitas perekonomian Provinsi Jambi. Pada awal implementasi RPJMN tahun 2004, kontribusi sektor industri pengolahan (yang sebagian besar merupakan industri pengolahan hasil pertanian) terhadap PDRB Provinsi Jambi adalah sebesar 14,24 persen, berada pada urutan ketiga terbesar setelah sektor pertanian (30,48 persen) dan sektor perdagangan dan restoran (16,49 persen). Pada tahun 2005, kontribusinya turun menjadi 14,02 persen, bersamaan dengan penurunan pangsa sektor pertanian menjadi 30,20 persen, sementara kontribusi sektor perdagangan meningkat menjadi 17,03 persen. Penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jambi merupakan konsekuensi menurunnya kinerja industri kayu lapis sebagai dampak penipisan ketersediaan bahan baku berupa kayu tropis alami. Upaya penyediaan bahan baku yang dilakukan pemerintah melalui program Hutan Tanaman Industri (HTI) tidak membuahkan hasil yang cukup memuaskan atau bahkan mengalami kegagalan. Pengalihan lahan pemanfaatan lahan eks HPH ke perkebunan kelapa sawit belum disertai dengan pengembangan industri Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 78

pengolahannya, sementara pengolahan produk karet masih terbatas pada industri lembaran karet sehingga tidak terdapat kompensasi yang memadai dari penurunan output industri perkayuan yang perannya di daerah ini sangat dominan pada era tahun 1990­an. Pengukuran daya saing industri pengolahan yang ada di Provinsi Jambi terkendala oleh keterbatasan data dan informasi lainnya. Daya saing suatu industri diantaranya bergantung pada tingkat efisiensi internal yang ditunjukkan oleh rasio antara output dengan input. Menggunakan data industri berskala besar dan sedang yang berlokasi di Provinsi Jambi, rasio nilai total output terhadap nilai total input bervariasi antar industri seperti ditunjukkan pada tabel 4.1. Secara umum tingkat efisiensi penggunaan input meningkat dari tahun 2004 ke 2005 pada kelompok industri pengolahan makanan dan minuman, kecuali industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati dan hewani, industri minyak goreng dari kelapa dan industri pengolahan teh dan kopi pada industri berskala besar. Pada Industri berskala sedang, penurunan efisiensi penggunaan input dalam kelompok industri makanan hanya terjadi pada indutri roti dan sejenisnya. Pada kelompok industri perkayuan berskala besar efisiensi penggunaan output atau produktivitas mengalami penurunan pada hampir seluruh jenis industri, kecuali industri panel kayu. Kedaannya sedikit berbeda dengan industri berskala sedang yang tingkat produktivitasnya meningkat pada industri kayu dibagian hulu, tetapi menurun pada industri lanjutannya di bagian hilir. Kecenderungan penurunan produktivitas industri perkayuan terkait langsung dengan penipisan bahan baku kayu alami yang menjadi sumber bahan baku utama industri perkayuan di daerah ini. Penurunan produktivitas juga terjadi pada sebagian besar kelompok industri lainnya, kecuali pada industri genteng dari tanah liat dan industri jasa perbaikan kapal. Pada tingkat produktivitas yang relatif rendah atau penggunaan input kurang efisien perusahaan akan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 79

menetapkan harga pada tingkat yang relatif lebih tinggi. Konsekuensinya, daya saing produk yang dihasilkan setiap industri ketika memasuki pasar domestik atau internasional akan lebih rendah bila dilihat dari sisi harga jual. Tabel 4.1. Rasio Nilai Total Output terhadap Nilai Total Input pada Industri Besar dan Sedang menurut Jenis Industri di Provinsi Jambi, Tahun 2004 dan 2005. 
Industri Sedang  Industri Besar  2004  2005  2004  2005  Industri Minyak Kasar dari Nabati dan Hewani  1.14  1.16  1.44  1.38  Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa  1.63  2.61  1.12  1.04  Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit  ­  ­  1.38  1.61  Industri Pengolahan Teh dan Kopi  ­  ­  1.72  1.37  Industri Roti dan Sejenisnya  1.42  1.34  ­  ­  Industri Minuman Ringan (Soft Drink)  1.25  1.61  ­  ­  1.42  1.59  1.38  1.49  Industri Makanan dan Minuman  Industri Pencetakan Kain  1.48  ­  ­  Industri Batik  1.47  1.53  ­  ­  1.47  1.52  ­  ­  Industri Tekstil  Industri Penggergajian Kayu  1.27  1.34  ­  ­  Industri Pengawetan Kayu  1.38  1.73  2.17  1.69  Industri Kayu Lapis  ­  ­  1.70  1.41  Industri Kayu Lapis Laminasi dan Decorative Plywood  ­  ­  2.61  2.20  Industri Panel Kayu Lainnya  ­  ­  1.26  2.65  Industri Veneer  ­  ­  ­  3.55  Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan  1.41  1.39  1.71  1.62  Industri Barang dari Kayu, Rotan dan Gabus  1.89  1.76  ­  ­  1.32  1.47  1.57  2.18  Industri Perkayuan  Industri Kimia  Dasar Organik dari hasil pertanian.  3.15  1.35  ­  ­  Industri Karet Remah (Crumb Rubber)  1.32  1.15  1.06  1.05  Industri Kemasan Dari Plastik  1.43  ­  ­  ­  1.33  1.15  ­  ­  Industri Karet dan Plastik  Industri Genteng Dari Tanah Liat  4.98  7.05  ­  ­  Industri Jasa Perbaikan Kapal  1.65  1.78  ­  2.63  Industri Furniture dari Kayu  1.65  1.61 Sumber: Statistik Industri Besar dan Sedang 2005 (BPS Jakarta) Jenis Industri 

Industri kecil dan rumah tangga merupakan kelompok industri lainnya yang memberikan sumbangan cukup penting dari keseluruhan aktivitas industri pengolahan di Provinsi Jambi. Kelompok industri kecil di daerah ini tersebar di wilayah Kabupaten/Kota. Kabupaten Kerinci merupakan salah satu sentra pengembangan industri kecil di daerah ini. Jenis industri bervariasi yang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 80

meliputi: (1) industri pengolahan pangan (seperti dodol kentang, kacang­ kacangan, bubuk kopi, dan gula tebu); (2) industri sandang dan kulit; (3) industri kimia dan bahan bangunan; (4) industri kerajinan rakyat (seperti anyaman rotan, bambu dan bigau) dan (5) industri logam dasar (terutama industri apar besi yang menghasilkan peralatan pertanian). Kelompok industri ini sudah lama ditekuni masyarakat setempat, namun perkembangannya hingga awal pelaksanaan RPJM masih relatif sangat lambat. Permasalahan yang dihadapinya terutama berkaitan dengan pamasaran produk yang masih terbatas pada pasar lokal. Perhatiaan pemerintah daerah untuk memfasilitasi penggunaan produknya seperti perkebunan besar untuk peralatan pertanian masih sangat rendah. Kondisi yang dihadapi kelompok industri kecil di daerah lain dalam wilayah Provinsi Jambi tidak jauh berbeda dengan masalah umum industri kecil yaitu berkisar diseputar pemasaran, permodalan, teknologi produksi dan manajemen usaha. Permasalahan­permasalahan ini menyebabkan kelompok industri kecil belum mampu meningkatkan daya saingnya dipasar domestik, apalagi pasar internasional. Industri batik tradisional Jambi yang aktivitasnya berlangsung di Kota Jambi misalnya, produk yang dihasilkannya masih kalah bersaing dengan industri yang sama di Pulau Jawa. Hal yang sama juga terjadi pada industri keripik pisang di Kabupaten Merangin yang produknya belum mampu menjangkau pasar kabupaten lain. Perkemabangan yang cukup

menggembirakan adalah industri dodol kentang yang mampu bersaing dengan produk makanan lainnya di lingkungan Provinsi Jambi dan daerah sekitarnya seperti Sumatera Barat.

III. Sasaran

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

81

Sasaran yang ingin dicapai dari agenda peningkatan daya saing industri manufaktur pada RPJMN yang relevan dengan kondisi industri di Provinsi Jambi diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Tumbuhnya sektor industri manufaktur 8,56 persen per tahun dan meningkatnya utilitas kapasitas perusahaan dari 60 persen pada tahun 2003 menjadi 80 persen pada tahun 2006 terutama industri yang memiliki keunggulan komparativ dan kompetitiv. 2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sekitar 500 ribu orang per tahun dengan mengandalkan industri yan baru tumbuh dan industrialisasi perdesaan sejalan agenda revitalisasi pertanian. 3. Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif bagi industri yang ada dan investasi baru dalam bentuk tersedianya layanan yang baik dan bersih dari KKN disertai sumber pendanaan yang terjangkau. 4. Meningkatnya pangsa industri manufaktur di pasar domestik baik bahan baku maupun produk akhir sebagai cermin dari kemampuan daya saing dalam menghadapi produk­produk impor. 5. Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur dalam total ekspor nasional terutama pada produk ekspor industri manufaktur yang daya saingnya masih potensial untuk ditingkatkan. 6. Meningkatnya proses alih teknologi dari kegiatan Foreign Direct Invesment (FDI) berupa peningkatan pasokan bahan antara dari produk lokal. 7. Meningkatnya penerapan standardisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing berbagai jenis produk nasional. 8. Meningkatnya penyebaran sektor industri manufaktur ke luar Pulau Jawa, terutama industri pengolahan hasil sumber daya alam.

IV. Capaian RPJMN di Daerah
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 82

Perkembangan industri pengolahan pasca menurunnya aktivitas industri perkayuan di Provinsi Jambi relatif lambat. Pada tingkat agregat regional, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB daerah ini mengalami peningkatan relatif sangat kecil yaitu menjadi 17,41 persen dan 17,89 persen masing­masing pada tahun 2006 dan 2007 dari 17,03 persen pada tahun 2005. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari pengembangan industri pengolahan kelapa sawit dalam skala yang relatif terbatas, industri pengolahan karet, dan industri makanan berskal kecil dan mikro. Peningkatan jumlah perusahaan industri cenderung menurun pada periode 2000­2004, kemudian naik pada periode berikutnya. Penurunan ini seiring dengan pola perubahn investasi dan tenaga kerja seperti ditunjukkan pada Tabel 4.2. Jumlah serapan tenaga kerja meningkat tajam pada tahun 2005 namun melambat pada tahun­tahaun berikutnya. Nilai produksi disisi lain mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2002 bersamaan dengan meningkatnya investasi pada tingkat yang cukup tinggi di tahun yang sama. Peningkatan serapan tenaga kerja pada tahun 2005 ternyata diikuti oleh peningkatan nilai produksi pada tingkat yang relatif rendah, namun ketika tenaga kerja naik pada tingkat yang relatif rendah di tahun berikutnya, justeru diikuti oleh peningkatan nilai produksi yang relatif lebih tinggi. Dinamika pola hubungan antara investasi, tenaga kerja dan nilai produksi mencerminkan keragaman perubahan produktivitas tenaga kerja dan investasi pada masing­ masing jenis industri disamping pengaruh perubahan tingkat harga pasar. Peningkatan nilai produksi yang lebih rendah ketika investasi dan tenaga kerja meningkat mencerminkan inefisiensi yang akan berimplikasi pada

menurunnya daya saing baik di pasar domestik maupun pasar luar negeri, demikian juga sebaliknya. Tabel 4.2. Peningkatan Jumlah Perusahaan, Nilai Produksi, Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Industri di Provinsi Jambi, Tahun 2001­ 2007. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 83

(%) Jumlah Nilai Jumlah Nilai Tahun Perusahaan Investasi Tenaga Kerja Produksi 2001 7.92 1.40 5.00 5.00 2002 3.73 20.02 1.00 13.56 2003 3.13 ­0.84 0.07 0.12 2004 0.95 0.25 0.07 1.72 2005 1.23 0.55 9.37 3.85 2006 1.81 4.00 2.10 6.16 2007 2.69 3.63 2.52 2.95 Sumber: Diolah dari Jambi dalam Angka (BPS, Provinsi Jambi) Sebagai refleksi tingkat daya saing secara agregat, hasil pengukuran rasio nilai produksi terhadap tenaga kerja menunjukkan kecenderungan meningkat pada periode 2000­2004 sebelum menurun pada tahun 2005. Hasil perhitungan rasio nilai produksi terhadap investasi lebih bervariasi, namun cenderung meningkat pada periode 2003­2006 sebelum menurun kembali pada tahun 2007. Bila dilihat nilai produksi per perusahaan, angkanya berkisar antara Rp 105.679.000 sampai dengan Rp 121.380.000 dan angkanya tidak mengalamim perubahan yang signifikan selama periode 2000­2007. Peningkatan efisiensi penggunaan tenaga kerja selama periode 2000­2004 juga diikuti oleh peningkatan nilai produksi pada tingkat yang relativ rendah yang mencerminkan belum optimalnya upaya peningkatan daya saing internal pada sektor industri di Provinsi Jambi. Peningkatan nilai investasi per perusahaan juga tidak diikuti oleh peningkatan nilai produksi per investasi. Angka ini semakin memperkuat tingkat daya saing industri tidak mengalami kemajuan yang cukup signifikan di Provinsi Jambi selama pelaksanaan RPJMN. Bersamaan dengan penurunan aktivitas industri perkayuan dan rendahnya tingkat prosesing lanjutan berbagai bahan mentah dan bahan baku, tanpa upaya yang lebih maksimal dalam peningkatan daya saing akan menghasilkan kontribusi yang kecil daya saing sektor industri Provinsi Jambi terhadap peningkatan daya saing industri di tingkat perekonomian nasional secara agregat. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 84

Tabel 4.3. Perkembangan Rasio Nilai Produksi (NP) terhadap Tenaga Kerja (TK) dan Investasi serta Rasio Jumlah Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi terhadap Jumlah Perusahaan pada Sektor Industri di Provinsi Jambi, Tahun 2000­2007 NP/TK NP/Inv. NP/Prsh. TK/Prsh. Tahun (Rp 000) (Rp 000) (Rp 000) (Orang) 2000 35242 198 108619 3.08 2001 35242 205 105679 3.00 2002 39625 194 115694 2.92 2003 39645 196 112323 2.83 2004 40299 199 113182 2.81 2005 38264 205 116111 3.03 2006 39786 210 121071 3.04 2007 39953 208 121380 3.04 Sumber: Diolah dari Jambi dalam Angka (BPS, Provinsi Jambi) Inv/Prsh. (Rp 000) 548.28 515.16 596.03 573.11 569.13 565.32 577.48 582.77

Ganbaran di atas menunjukkan bahwa lambannya perkembangan sektor industri di Provinsi Jambi di satu sisi bersumber dari belum maksimalnya upaya peningkatan prosesing bahan mentah dan bahan baku yang dihasilkan daerah ini dan selanjuytnya berimplikasi pada rendahnya nilai tambah dan pendapatan masyarakat petani di bagian hulu. Pada sisi lain industri yang telah ada memiliki daya saing yang masih rendah karena rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja dan investasi. Keunggulan komparativ yang dimiliki daerah dalam menghasilkan berbagai komoditas olahan hasil pertanian, belum dikelola secara serius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi Provinsi Jambi untuk meningkatkan daya saing diantaranya adalah: 1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah serta belum memdainya kompetensi tenega kerja untuk mendorong peningkatan daya saing

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

85

2. Terbatasnya penyediaan infrastruktur pendukung secara lebih memadai sehingga produktivitas input konvensional berupa tenaga kerja dan kapital menjadi rendah, kurang mendukung perkembangan aktivitas industri dan daya tarik investasi. 3. Terbatasnya sumber pembiayaan investasi dan rendahnya daya tarik

berusaha untuk mengembangkan berbagai aktivitas ekonomi yang potensial. 4. Belum berkembangnya budaya enterpreneurship dalam skala yang lebih luas sehinga pengembangan industri pengolahan bahan mentah atau bahan baku khususnya sektor pertanian sangat bergantung pada investasi darai luar daerah atau asing. 5. Belum sinkronnya kebijakan pemerintah dengan potensi yang dimiliki daerah disertai lemahnya political will untuk mengimplementasikan rencana pembangaunan daerah secara konsisten. 6. Belum optimalnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan industri pengolahan dan upaya peningkatan daya saing industri lokal.

V. Rekomendasi
Beranjak dari kondisi rill perkembangan sektor industri dan permasalahan yang dihadapinya di Provinsi Jambi, maka langkah­langkah yang

direkomendasikan untuk meningkatkan daya saing adalah sebagai berikut: 1. Tenaga kerja sebagai faktor produksi akan mampu bekerja secara lebih produktif bila kualitasnya lebih baik yang tercermin dari keahlian dan ketrampilan, budaya kerja, moral, dan kondisi kesehatan. Terkait dengan hal ini, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing produk memerlukan hal­hal berikut: a. Peningkatan kualitas balai­balai latihan kerja yang ada menjadi lebih profesional dan mengupayakan peningkatan penyediaan balai­balai Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 86

latihan kerja yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. b. Pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan keinginan untuk mengembangkan diri bagi tenaga kerja diberbagai perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui . c. Peningkatan pelayanan kesehatan baik terhadap masyarakat secara umum maupun pekerja pada berbagai perusahaan melalui layanan kesehatan terpadu antara medis modern dan tradisional.
2. Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung untuk mendorong

tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi yang lebih efisien dan produktif serta berdaya saing tinggi.
3. Peningkatan kegiatan riset dan pengembangan serta inovasi teknologi yang

berorientasi pasar disertai pengaplikasian hasil­hasilnya dalam proses produksi perusahaan.
4. Perbaikan struktur pasar industri agan menjadi lebih kompetitif yang

bersaing secara sehat sehingga terbentuk struktur industri domestik yang kuat.
5. Perbaikan iklim usaha secara berkelanjutan hingga terbentuk kondisi yang

menjamin berkembangnya aktivitas perusahaan yang ada dan mendorong tubuhnya perusahaan baru.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

87

Bab

4.5
Revitalisasi Pertanian

I. Pengantar
Sektor pertanian secara luas masih menjadi tulang punggung sumber penghidupan masyarakat Provinsi Jambi. Peran sektor ini terhadapa aktivitas ekonomi masyarakat tercermin dari kontribusinya terhadap produksi barang dan jasa atau PDRB dan serapan tenaga kerja. Kontribusinya dalam memproduksi barang hampir mencapai sepertiga pada PDRB 2007, sementara serapan tenaga kerja pada sektor ini masih berkisar sekitar 60 persen terhadap total kesempatan kerja dalam tahun yang sama. Meskipun demikian, kondisi sektor pertanian secara umum ternyata masih memprihatinkan yang dicirikan oleh tingkat produktivitas yang sangat rendah, sehingga sektor ini masih menjadi salah satu kantong kemiskinan. Kondisi sektor pertanian seperti yang dikemukakan di atas menempatkan pentingnya agenda revitalisasi pertanian di Provinsi Jambi. Pada RPJMD Provinsi Jambi sektor pertanian ditempatkan sebagai sektor utama penggerak perekonomian masyarakat. Hal ini mengiungat upaya peningkatan

produktivitas pertanian tidak hanya akan meningkatkan produksi dan pendapatan serta kesejahteraan petani, tetapi juga akan menjamin tersedianya suplai pangan dan kebutuhan bahan baku bagi industri pengolahan. Selain itu, peningkatan pendapatan petani merupakan potensi pasar bagi berbagai produk industri sehingga dapat memperkuat pasar domestik.

II. Kondisi Awal
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 88

Pada awal pelaksanaan RPJMN, sektor pertanian masih memberikan kontribusi 28,29% terhadap PDRB Provinsi Jambi pada tahun 2004, sementara itu jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini mencapai 687 ribu orang atau 64,4% dari seluruh tenaga kerja pada tahun 2003. Dalam hal penyediaan kebutuhan pangan, sektor ini belum mampu berperan sepenuhnya untuk memenuhi kebuituhan masyarakat. Provinsi Jambi mengalami surplus dalam produksi bebrapa komoditas pangan utama seperti produksi beras yang mencapai 343.517 ton dengan surplus 20.248 ton, jagung 25.147 ton dengan surplus 24.430 ton, daging ruminansia 4.268 ton dengan surplus 2.073 ton, ikan 53.947 ton dengan surplus 5.585 ton pada tahun 2004. Namun kedelai hanya mampu disediakan 2.312 ton sedangkan kebutuhannya mencapai 12.667 ton ton atau minus ­10.355 ton. Hal yang sama juga terjadi pada penyediaan daging non ruminansia yang hanya mampu disediakan sebanyak 7.503 ton atau ketersediaanya minus ­619 ton, demikian juga halnya dengan ketersediaan telur 6.496 ton dan mengalami minus ­8.571 ton (Badan Bimas Ketahanan Pangan, 2004).

III. Isu Strategis
Walaupun sampai tahun 2004, sektor pertanian masih dapat memenuhi ketersediaan pangan provinsi Jambi terutama makanan pokok beras, namun secara keseluruhan terlihat bahwa sektor pertanian mengalami penurunan kontribusinya dalam hal penyediaan pangan. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan luas panen padi sawah dan padi ladang dari 178.307 Ha tahun 1999 menjadi 156.803 Ha tahun 2004 dengan laju penurunan ­2,54% setiap tahunnya. Namun karena terjadinya kenaikan produktivitas padi sawah dan ladang dari 27,28 kw/ha tahun 1999 menjadi 31,62 kw/ha, maka penurunan luas panen ini belum mengakibatkan penurunan produksi atau terjadi kenaikan produksi dari 553.641 ton tahun 1999 menjadi 579.404 ton tahun 2004. Kondisi ini menjadikan provinsi Jambi masih mengalami marketable surplus beras 14.890 ton tahun Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 89

2004. Gejala penurunan luas panen juga terjadi pada palawija dari 44.837 Ha tahun 1999 menurun menjadi 19.909 Ha tahun 2004 dengan laju penurunan ­ 14,99 setiap tahunnya. Walaupun tertjadi kenaikan produktivitas palawija,

penurunan luas panen palawija ini secara langsung mempengaruhi produksi palawija dari 138.899 ton tahun 1999 menjadi 105.030 ton tahun 2004 dengan laju penurunan ­5,44% per tahun.(Dinas Pertanian dan tanaman Pangan, 2004). Terjadinya penurunan luas panen dan produksi padi dan palawija di atas tidak terlepas dari tidak menguntungkannya untuk melakukan usaha tani lagi baik untuk padi sawah maupun palawija. Kondisi ini diperparah oleh telah stagnasinya dunia penyuluhan beberapa tahun belakangan ini. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah dimana penurunan luas panen ini juga disebabkan terkonversinya lahan­lahan subur pertanian untuk ditanam dengan komoditi perkebunan yang terutama sawit. Terkonversinya lahan subur ini disebabkan komoditi sawit dirasakan lebih memberikan keuntungan dibanding usaha tanaman pangan. Bagi Provinsi Jambi, potensi sektor pertanian ini masih memungkinkan untuk dikembangkan, karena menurut sensus pertanian tahun 2003 masih terdapat lebih kurang 724.721 Ha atau 13.64% dari total lahan yang belum diusahakan (lahan tidur). Disamping itu sektor pertanian akan dapat ditingkatkan jika dapat teratasinya permasalahan pokok pertahian seperti keterbatasan

infrastruktur pertanian, efisiensi usaha, terbatasnya permodalan. Sedangkan untuk sarana dan prasarana perikanan di wilayah timur provinsi Jambi seperti Tanjab Barat dan Timur potensinya cukup besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Secara umum permasalahan dan kendala yang dihadapi sektor pertanian saat ini dan ke depan adalah (i) relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani dan cukup tingginya angka kemiskinan petani dan nelayan; (ii) Semakin menyempitnya lahan yang dikuasasi petani; (iii) sangat terbatasnya akses terhadap permodalan (iv) Masih rendahnya penguasaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 90

teknologi dan kualitas SDM pertanian; (v) pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan, (vi) terdapatnya penurunan hasil hutan (kayu) sedangkan pemanfaatan hasil non kayu belum optimal, serta (vii) lemahnya infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor pertanian.

Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani dan cukup tingginya angka kemiskinan petani dan nelayan. Untuk provinsi Jambi, walaupun kontribusi sektor pertanian mencapai 28,29% dari PDRB dan 64,40% dari seluruh tenaga yang bekerja di sector pertanian, namun kesejahteraan belum mengalami peningkatan berarti sampai saat ini. Hal ini disebabkan belum mengalami perubahan yang berartinya nilai tukar petani (NTP) dari produk­ produk yang dihasilkan petani dalam beberapa tahun terakhir. NTP

merupakan ratio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayarkan petani dan jika NTP nilainya lebih besar dari 100 berarti tingkat daya beli petani membaik sehingga dapat disimpulkan petani lebih sejahtera dan demikian sebaliknya. Pada tahun 2000 NTP di Provinsi Jambi sebesar 92,9 dan pada tahun 2004 sebesar 94,5. Berdasarkan angka NTP di atas dapat disimpulkan walaupun terjadi kanaikan nilai tukar petani, namun dengan tingkat NTP masih 94,5 tahun 2004, dapat diterjemahkan bahwa tingkat kesejahteraan petani di provinsi Jambi belum menggembirakan sesuai dengan harapan. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani juga dapat dilihat dari masih rendahnya upah buruh tani di banding upah buruh bangunan/industri. Rendahnya kesejahteraan terbut juga terindikasi atau terlihat dari rata­rata upah nominal buruh tani pada tahun 2003 sebesar Rp. 13.250,­ per hari sedangkan upah buruh bangunan/industri per kotaan telah mencapai 35.000 per hari (Sensus Pertanian, 2003). Jadi untuk Provinsi Jambi, dapat dikatakan walaupun sektor pertanian cukup beperan dan kontribusinya mencapai 28,29% dari produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Jambi, namun Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

91

berdasarkan angka NTP di atas terlihat bahwa kesejahteraan petani dan nelayan tidak mengalami perubahan beberapa tahun belakangan ini. Selanjutnya, telah diketahui bahwa secara umum sekitar 60 persen kelompok masyarakat miskin berusaha dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan, yang masih tradisional dan bersifat subsisten. Minimnya akses terhadap informasi dan sumber permodalan, menyebabkan masyarakat petani/nelayan, dan masyarakat pesisir tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak ekonomi. Keadaan ini juga sangat erat kaitannya dengan rata­rata tingkat pendidikan mereka umumnya hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau bahkan tidak tamat SD, sehingga sulit untuk mengadopsi adopsi inovasi teknologi dan perbaikan usaha yang diberikan. Semakin menyempitnya lahan yang dikuasasi petani. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian di Indonesia, jumlah petani dalam kurun waktu 1983­2003 meningkat namun dengan jumlah lahan pertanian menurun, sehingga rata­rata pemilikan lahan per petani menyempit dari 1,30 ha menjadi 0,70 ha per petani. Penurunan ke pemilikan lahan per petani juga tejadi di Provinsi Jambi. Pada tahun 2003 rata­rata penguasaan lahan oleh rumah tangga pertanian hanya sebesar 2,03 hektar, dimana dalam komposisi pemanfaatan lahan 87,5% digunakan untuk pertanian, sedangkan sisanya untuk rumah, pekarangan serta lainnya. Namun kalau ditelusuri lebih lanjut, rumah tangga pertanian yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha persentasenya mencapai

20,22%. Kemudian persentase rumah tangga pertanian yang mengusai lahan antara 0,50 – 1,0 sebesar 13,11 persen dan antara 1,0­1,50 sebesar 16,13%. Dari data di atas kalau diklasifikan lebih lanjut terlihat hampir 50% rumah tangga pertanian mempunyai lahan seluas kurang 1,5 Ha. Dengan kondisi ini, walaupun petani selalu berusaha meningkatkan produktivitasnya, namun dengan luas lahan yang hanya kurang dari 1,5 Ha tersebut, tidak akan pernah dicapai skala ekonomis sehingga tidak pernah memberikan pendapatan yang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 92

memadai untuk keperluan rumah tangga petani sehari­hari termasuk dalam pengembangan usaha taninya. Tidak cukupnya pendapatan berusaha di bidang pertanian terutama padi dan palawija akhirnya kurang memotivasi petani dalam peningkatan produksinya. Bahkan sewaktu petani dihadapkan pada pilihan komoditi yang lebih menguntungkan seperti sawit yang digalakkan pemerintah dengan program sawit sejuta hektarnya, menjadikan petani secara cepat meresponnya dengan menkonversi lahan subur (prime agriculture land) menjadi lahan perkebunan sawit. Kondisi ini juga merupakan tantangan dalam mempertahankan ketahanan atau ketersedian pangan di Provinsi Jambi. Masih sangat terbatasnya akses petani dan nelayan terhadap permodalan dan pemasaran produknya. Dukungan kredit untuk sektor pertanian dalam mendukung kebutuhan modal usaha petani dan nelayan masih terbatas. Upaya yang dilakukan selama ini dalam penguatan modal petani adalah melalui kredit usaha penguatan ekonomi masyarakat (KUPEM) dengan dana 15 miliar yang sejak tahun 2001. Selama 2001­2004 telah terealisasi penyaluran dana KUPEM pada nasabah dengan usaha peternakan, pertanian, perikanan serta industri perdagangan dan jasa. Sampai pada posisi September Tahun 2004 dana KUPEM yang dianggarkan untuk pengusaha kecil dan menengah sebesar 15 M milliard rupiah dan telah tersalurkan sebesar Rp.12.626.590.000 (84,17%) sampai posisi 30 September 2004 di 10 Kabupaten Kota.

Dengan telah disalurkannya dana KUPEM disamping dapat memberikan penguatan modal kepada kelompok untuk berusaha juga akan dapat memberi peluang untuk menjadikan kelompok menjadi lembaga mikro di pedesaan. Namun kalau dibandingkan dengan jumlah petani yang membutuhkan, dari kredit yang disalurkan sangat jauh dari memadai, sehingga kredit KUPEM ini masih hanya berfungsi sebagai stimulan saja. Karena sejak diluncurkannya KUPEM tahun 2001 sampai pertengahan tahun 2003, nasabah atau petani yang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 93

dapat kredit hanya mencapai 1.654 nasabah (KK) atau hanya 0,47% dari jumlah rumah tangga pertanian di Provinsi Jambi. Untuk ke depan peluncuran kredit lunak semacam KUPEM perlu ditingkatkan jumlahnya sehingga lebih banyak yang dapat diperkuat permodalannya dalam berusaha. Sebab dengan terbatasnya permodalan tidak akan memotivasi petani atau nelayan untuk mengadopsi inovasi teknologi dalam rangka meningkatkan produktivitas, dan peningkatan added value produk yang dihasilkan, disamping terjeratnya petani pada kredit tengkulak. Disamping permodalan, juga aksebilitas petani terhadap prasarana dan sarana transportasi khususnya di kawasan sentra dalam pemasaran produk yang dihasilkan akan menurunkan harga jual produk. Masih Rendahnya nilai tambah (added value) produk karena rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi pertanian. Walaupun terjadinya peningkatan nilai ekspor komoditi pertanian Provinsi Jambi seperti ikan dari $620.033 tahun 2000 menjadi $2.446.490 tahun 2003, Pinang dari $ 225.108 tahun 2000 menjadi $ 408.780 tahun 2003, kopra dari $193.232 tahun 2000 menjadi $204.043 tahun 2003 (Sensus Pertanian Provinsi Jambi, 2003). Namun demikian, nilai tambah komoditas ini masih rendah karena pada umumnya ekspor dilakukan dalam bentuk segar (produk primer). Selanjutnya perkembangan industri hasil pertanian dan perikanan belum optimal, yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat utilisasi industri hasil pertanian dan perikanan. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui proses pengolahan memerlukan investasi dan teknologi pengolahan yang lebih modern. Kondisi ini diperberat oleh semakin tingginya persaingan produk dari luar negeri, baik yang masuk melalui jalur legal maupun ilegal. Pengembangan sumberdaya perikanan belum optimal. Pegembangan

budidaya air tawar, tambak dan laut masih terbatas, karena adanya permasalahan penyediaan bahan baku pakan ikan, benih ikan unggul, jaringan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 94

irigasi yang kurang memadai, kurangnya informasi dan jaringan pemasaranan, terbatasnya akses permodalan, serta kurangnya penyuluhan perikanan. Rendahnya nilai hasil hutan non kayu yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Peran hutan umumnya hanya dipandang dari sisi produksi hasil kayunya saja. Padahal beberapa penelitian menyebutkan bahwa nilai hutan dari hasil kayu hanya 7 persen, sementara selebihnya berasal dari hasil hutan non kayu. Namun demikian sampai sekarang yang dimanfaatkan masih terkonsentrasi pada kayu. Hal ini tercermin dari belum tercatatnya nilai ekspor hasil hutan non kayu seperti rotan manau, madu di provinsi Jambi (Sensus Pertanian Provinsi Jambi, 2003). Hasil hutan nonkayu yang cukup potensial antara lain adalah rotan, tanaman obat­obatan, dan madu. Pada hal Data FAO 2001 menunjukkan bahwa Indonesia mendominasi perdagangan rotan dunia hingga 80 persen sampai 90 persen pasokan rotan dunia. Sementara itu, tanaman obat dan hasil hutan non kayu lainnya belum cukup dihargai dan belum terdokumentasi dengan baik karena tidak muncul dalam transaksi di pasar resmi. Sementara, hasil sensus pertanian provinsi Jambi tahun 2003 terdapat sebanyak 18.769 KK atau diperkirakan 93.840 jiwa yang secara langsung mengandalkan hidupnya pada kehutanan. Sebagian besar masyarakat ini hidup dari kegiatan perladangan berpindah, memancing, berburu, menebang dan menjual kayu, serta mengumpulkan hasil hutan non kayu. Dengan pola pengusahaan yang masih tradisional ini, potensi hasil hutan non kayu tidak dapat berkembang secara optimal sehingga berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar dan bergantung dari hutan. Pemanfaatan hutan yang melebihi daya dukung sehingga membahayakan pasokan air yang menopang keberlanjutan produksi hasil pertanian. Berkurangnya kawasan hutan provinsi Jambi yang mencapai 739.768 ha selama satu dekade terakhir khususnya di daerah hulu sungai menyebabkan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 95

terganggunya siklus hidrologi yang berdampak terganggunya keseimbangan persedian air (water balance), berkurangnya ketersediaan air tanah,

membesarnya aliran permukaan, dan juga terjadinya pendangkalan air sungai Batang Hari. Meningkatnya banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau akhirnya mengganggu produksi hasil pertanian. Sementara itu, di bidang pangan, masih dihadapi masalah masih tingginya ketergantungan pada beras (nabati). Tingginya ketergantungan konsumsi pada beras sehingga tekanan terhadap peningkatan produksi padi semakin tinggi pula. Tingkat produksi beras provinsi Jambi telah memenuhi atau melebihi kebutuhan konsumsi sehingga provinsi Jambi mengalami surplus beras (marketable surplus) sebanyak.14.890 ton pada tahun 2004. Sumber bahan pangan pokok karbohidrat lain adalah palawija dan sumber protein yang berasal dari daging, telur dan susu, namun tingkat konsumsinya masih rendah. Pada tahun 2003, tingkat ketersediaan energi telah mencapai mencapai sebesar 2.804 kkal sudah melebihi yang dianjurkan pola pangan harapan (PPH) yakni sebesar 2.500 kkal. Akan tetapi dengan tingkat ketersediaan tersebut belum memenuhi skor yang ideal, karena ketergantungan yang tinggi terhadap konsumsi karbohidrat terutama beras dan masih sangat kurang pada pangan hewani, sayur dan buah. Konsumsi sumber energi dari nabati sebesar 2.672 kkal/kap/hari atau 95,53% dan energi yang berasal dari bahan hewani hanya sebesar 132 kkal/kap/hari atau hanya 4,70%. Tingkat ketersediaan protein telah mencapai 67,90 gram/kap/hari atau telah melebihi standar ketersedian protein 55 gram /kap/hari. Namun kontribusi protein nabati mencapai 50,26 gram dan protein hewani hanya 17,63 gram/kap/hari. Pola ketersediaan bahan yang dikonsumsi seperti ini belum dapat dikatakan ideal untuk mendukung pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

IV. Sasaran yang ingin dicapai
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 96

Sasaran yang ingin dicapai dari agenda Revitalisasi pertanian hingga akhir tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1. Mampunya petani menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi. 2. Tersedianya beras dengan tingkat produksi yang cukup atau surplus untuk pemenuhan kebutuhan lokal (swasembada pangan) serta berperannya kembali lumbung­lumbung beras di Provinsi Jambi. 3. Meningkatnya diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras. 4. Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan. 5. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak dan ikan bagi masyarakat

6. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dengan harga terjangkau. 7. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan. 8. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan. 9. Meningkatnya nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu dan non kayu secara optimal

V. Saran dan Rekomendasi
Ada empat langkah pokok yang ditempuh dalam Revitalisasi pertanian yakni peningkatan kemampuan petani serta penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan. Kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan (swasembada pangan) diarahkan untuk: 1. Mempertahankan tingkat produksi beras yang surplus dari kebutuhan dengan melakukan pengamanan lahan sawah terutama lahan subur (prime land for agriculture) di daerah irigasi berproduktivitas tinggi.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

97

2. Meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan melalui peningkatan populasi hewan dan produksi pangan hewani (ikan) agar ketersediaannya lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas SDM. 3. Meningkatkan dan melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras dengan memodifikasi pola konsumsi

masyarakat dengan melalui peningkatan minat dan konsumsi pangan alternatif. Kebijakan dalam Peningkatan kemampuan petani dan nelayan, pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya, diarahkan untuk: 1. Melaksanakan revitalisasi penyuluhan dan melakukan pendampingan terhadap petani, termasuk peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan. 2. Memperkuat dan menghidupkan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produktif. 3. Meningkatkan skala usaha yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan. Kebijakan dalam peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan diarahkan untuk : 1. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya pertanian dan perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya, melalui: (1) penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya; (2) penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir; (3) perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap; (4) peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya pertanian dan perikanan; (5) peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui pengembangan teknologi pasca tangkap/panen; (6) peningkatan kemampuan SDM dan penyuluh pertanian dan perikanan; (7) Pengembangan usaha pertanian Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 98

dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis. 2. Penyusunan langkah­langkah untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan dengan mendorong untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, keamanan pangan dan melindungi petani dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat. 3. Penguataan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian serta untuk mendukung pengembangan

agroindustri.

Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu dengan kebijakan yang diarahkan pada : 1. Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu; 2. Peningkatan partisipasi kepada masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman; 3. Peningkatan produksi hasil hutan non kayu (rotan, tanaman obat dan madu) untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008

99

Bab

4.6
Pemberdayaan Kooperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

I. Kondisi Awal
Instrumen yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak adalah melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Proses peningkatan taraf hidup tersebut terutama

sekali terfokus pada sektor­sektor yang menjadi andalan perekonomian di Provinsi Jambi. Peranan UMKM dan Koperasi pada sektor industri yang berbasis pertanian memiliki kecenderungan yang lebih tinggi berdampak positif terhadap perekonomian Provinsi Jambi, yaitu dengan angka multiplier rata­rata sebesar 7,55. Ini berarti, bila UMKM dan Koperasi pada sektor industri diberi injeksi sebesar 1 milyar maka output perekonomian Provinsi Jambi akan meningkat sebesar 7,55 milyar. Hal yang perlu menjadi perhatian dari peranan yang besar oleh UMKM dan Koperasi tersebut adalah adanya ketimpangan distribusi pendapatan antara tenaga kerja dengan pemilik modal. Bila ini terus dibiarkan maka tujuan dari pengembangan UMKM dan Koperasi dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak menjadi terkendala. Karena yang ditemui adalah terjadinya

ketimpangan pendapatan yang semakin melebar. Hal ini terindikasi lebih besarnya angka multiplier pendapatan pengusaha (0,83) dibandingkan pendapatan tenaga kerja (0,80). Pemahaman yang diperlukan dalam pengembangan UMKM dan Koperasi berikutnya adalah perkembangan yang terjadi pada UMKM dan Koperasi harus memberi dampak positif terhadap pendapatan pemerintah. Dalam artian, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 100

perkembangan pada UMKM dan Koperasi secara ideal harus disertai dengan peningkatan pendapatan pemerintah. Kondisi ideal seperti ini baru dalam tahap pengupayaan di Provinsi Jambi.

II. Isu Strategis
Rendahnya produktivitas dan pendapatan. Perkembangan dari segi kuantitas belum diimbangi dengan peningkatan kualitas UMKM dan Koperasi yang memadai, khususnya skala usaha mikro. Masalah yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas SDM pada UMKM dan Koperasi. Kondisi ini membawa konsekuensi pada rendahnya pendapatan yang mereka terima. Bila proses ini dibiarkan maka akan menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antar pelaku usaha dan tenaga kerja pada UMKM dan Koperasi sendiri. Kesenjangan akan juga terjadi antara UMKM dan Koperasi dengan usaha besar. Kondisi demikian berkaitan dengan: (a) rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; dan (b) rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Peningkatan produktivitas UMKM sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antarpelaku, antargolongan pendapatan dan antar daerah, termasuk penanggulangan kemiskinan, selain sekaligus mendorong

peningkatan daya saing daerah Jambi. Terbatasnya akses UMKM dan Koperasi kepada Sumberdaya Produktif. Akses UMKM kepada sumber daya produktif terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar masih sangat terbatas. Dalam hal pendanaan, produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas. Bagi UMKM keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk­produk yang bersaing. Disamping persyaratan pinjamannya yang tidak

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 101

mudah dipenuhi, dunia perbankan juga masih memandang UMKM sebagai kegiatan yang beresiko tinggi. Pada sisi lain, penguasaan teknologi yang terkait dengan penguasaan teknik produksi yang efisien, manajemen pengelolaan usaha, informasi dan aksesbilitas pasar masih sangat tebatas dan relatif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM. Sementara ketersediaan lembaga yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga sangat terbatas dan tidak merata ke seluruh daerah. Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kepada UMKM juga belum berkembang, karena pelayanan kepada UMKM masih dipandang kurang menguntungkan. Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi. Tugas pokok dan fungsi dari setiap SDM yang terlibat dalam kelembagaan koperasi mengindikasikan kekurang jelasan. Hal ini terlihat dari masih adanya jabatan dan fungsi rangkap dalam pelaksanaan organisasi koperasi. Kondisi ini mempersulit koperasi sebagai organisasi dalam mencapai tujuan. Hingga saat ini juga masih ditemui adanya beberapa koperasi yang tidak memiliki manajer. Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi. Pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya masih dirasa sangat kurang. Disamping itu, masih kurang memasyarakatnya informasi tentang

praktek­praktek berkoperasi yang benar (best practices) telah menimbulkan berbagai permasalahan mendasar yang menjadi kendala bagi kemajuan perkoperasian. Pertama, koperasi yang terbentuk lebih bersifat temporer dalam mengantisipasi suatu kondisi yang menguntungkan sesaat, tanpa didasari kebutuhan/ kepentingan ekonomi bersama dan prinsip kesukarelaan dari para anggotanya. Kedua, banyak koperasi yang tidak dikelola secara profesional dengan menggunakan teknologi dan kaidah ekonomi moderen sebagaimana Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 102

layaknya sebuah badan usaha. Ketiga, masih terdapat kebijakan dan regulasi yang kurang mendukung kemajuan koperasi. Kondisi yang kurang kondusif tersebut memberi akibat : (i) kinerja dan kontribusi koperasi dalam perekonomian relatif tertinggal dibandingkan badan usaha lainnya, dan (ii) citra koperasi di mata masyarakat kurang baik. Lebih lanjut, kondisi tersebut mengakibatkan terkikisnya kepercayaan, kepedulian dan dukungan

masyarakat kepada koperasi. Kurang kondusifnya iklim usaha. Koperasi dan UMKM pada umumnya juga masih menghadapi berbagai masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif, di antaranya adalah: (a) terjadinya ekonomi biaya tinggi yang disebabkan oleh ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan ; (b) praktik bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; dan (c) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Pada era otonomi daerah ini timbul kecenderungan menerbitkan beberapa peraturan yang ditujukan dalam upaya peningkatan PAD. Kondisi ini dirasa kurang kondusif bagi pengembangan iklim usaha UMKM dan Koperasi. Semestinya yang dilakukan adalah pemberian stimulus guna memacu perkembangan UMKM dan Koperasi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan PAD. Untuk itu, pengidentifikasian yang telah dilakukan terhadap peraturan­ peraturan yang menghambat pengembangan UMKM dan Koperasi perlu ditindaklanjuti. Diantaranya melalui peningkatan pelayanan kepada koperasi dan UMKM dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap. Oleh karena itu, aspek kelembagaan perlu menjadi perhatian yang sungguh­sungguh dalam rangka memperoleh daya jangkau hasil dan manfaat (outreach impact) yang semaksimal mungkin mengingat besarnya jumlah, keanekaragaman usaha dan tersebarnya UMKM.

III. Sasaran yang ingin dicapai
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 103

Peranan Koperasi dan UMKM mempercepat perubahan struktural dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak menempati posisi yang strategis. Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat, sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya. Sementara itu UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan memeratakan peningkatan pendapatan. Bersamaan dengan itu adalah meningkatnya daya saing dan daya tahan ekonomi daerah. Dengan perspektif peran seperti itu, sasaran umum pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam lima tahun mendatang adalah: 1. Meningkatnya kualitas manajemen kelembagaan dan organisasi koperasi sehingga meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi dalam dunia usaha.. 2. Meningkatnya produktivitas UMKM dan Koperasi yang disertai dengan peningkatan pendapatan dan distribusi pendapatan antar masyarakat. 3. Berkembangnya produk unggulan yang berbasis karakteristik lokal pada setiap wilayah UMKM dan Koperasi guna meningkatkan pemasaran produk UMKM dan Koperasi pada tingkatan regional dan ekspor. 4. Meningkatkan fungsi dan sistem kelembagaan yang menumbuh

kembangkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Meningkatkan eksistensi dari usaha mikro dan kecil formal.

IV. Saran dan Rekomendasi
Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, pemberdayaan koperasi dan UMKM akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut : 1. Mengembangkan usaha, kecil dan menengah (UMKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 104

ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. 2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip­prinsip tata

perusahaan yang baik dan berwawasan gender terutama untuk : a. Memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan; b. Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan; c. Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa diklat dan pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi. 3. Memperluas wirausaha basis baru dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan pertumbuhan,

berkeunggulan

untuk

mendorong

peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan :  a. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan tekonologi;  b. Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri melalui komoditas unggulan berkarakteristik lokal disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif;  c. Mengembangkan UMKN untuk makin berperan dalam proses

industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM;  d. Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 105

4. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar lokal yang semakin berdaya saing dengan produk luar, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. 5. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya­upaya untuk: (i) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek­praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku

kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

Bab

4.7
Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

I. Kondisi Awal
Pemgembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjadikan kehidupan yang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 106

lebih baik (better life). Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu Tekno­Ekonomi (Techno­Economy Paradigm), teknologi menjadi faktor penentu dan berkontribusi sangat signifikan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian yang semula berbasiskan pada sumber daya (Resource Based Economy) menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (Knowledge Based Economy). Pada Knowledge Base Economy, kekuatan kita diukur dari

kemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan untuk peningkatan daya saing. Bagi provinsi Jambi peran IPTEK pada hakekatnya terbagi dalam dua sudut pandang. Pertama, peran IPTEK dalam mendayagunakan IPTEK untuk memberikan dukungan dan percepatan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam hal ini IPTEK diposisikan sebagai alat dan sarana dalam memberikan percepatan pencapaian tujuan daerah, antara lain dengan meningkatkan daya saing SDM serta produk yang dihasilkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi (science and technology for development). Sudut pandang kedua terkait pada pembangunan dan pengembangan serta peningkatan kemampuan penguasaan IPTEK termasuk pengembangan

prasarana dan sarana IPTEK itu sendiri. Berkaitan dengan ini, kita memposisikan IPTEK sebagai sasaran pembangunan (development of science and technology) untuk meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK dalam kerangka mensejajarkan provinsi Jambi dengan daerah yang lebih maju. Disamping itu, dalam pembangunan dan pemanfaatan IPTEK, yang sangat perlu mendapat perhatian adalah menempatkan manusia sebagai tumpuan utama dalam menentukan keberhasilan upaya pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan IPTEK untuk melahirkan sistim inovasi daerah untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah di Provinsi Jambi. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 107

Sampai saat ini, keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah (budget constraint) telah mengakibatkan porsi anggaran untuk membiayai kegiatan IPTEK tidak memadai. Untuk itu, ke depan diperlukan upaya untuk mensinergikan kegiatan­kegiatan penelitian yang melibatkan pihak­pihak terkait (Perguruan Tinggi, BPTP, Balitbangda dan Lembaga penelitian lainnya) sehingga mencapai hasil lebih konkrit dan berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja, added value sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan petani/masyarakat provinsi Jambi.

III. Isu Strategis
Lemahnya daya saing dan kemampuan iptek daerah ditunjukkan oleh

sejumlah indikator, antara lain : 1. Masih Rendah Kontribusi Iptek Disektor Hulu (Up Stream) Dan Hilir (Down Stream). Untuk provinsi Jambi, perkembangan pemanfaatan hasil riset bidang pertanian cukup menggembirakan terutama riset dan teknologi pada proses produksi. Hal ini terlihat dari terjadinya peningkatan produktivitas padi dari 34,01 kw/ha tahun 1999 menjadi 39,18 kw/ha tahun 2004 dengan laju pertumbuhan 2,871 % per tahun. Demikian juga terhadap palawija seperti jagung pada tahun 1999 produktivitasnya baru mencapai 16,17 kw/ha dan terus meningkat menjadi 30,94 kw/ha tahun 2004 dengan laju pertumbuhan 13,87 % per tahun. Hal yang sama juga terjadi pada kedele, dimana produktivitasnya hanya 10,38 kw/ha tahun 1999 menjadi 14,00 kw/ha tahun 2004 dengan laju pertumbuhan 6,96 % per tahun. Peningktan produktivitas ini mengindikasikan terjadinya peningkatan pemanfaatan IPTEK dan aktivitas diseminasi hasil penelitian pada masyarakat pertanian di Provinsi Jambi. Akan tetapi peningkatan produktivitas ini belum diikuti peningkatan

penguasaan teknologi pada sektor hilir (pasca panen) dan sektor hulu. Di Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 108

sektor hulu (up stream) sampai saat ini Provinsi Jambi belum dapat memenuhi kebutuhan saprodi, seperti bibit di sektor perkebunan sawit dan karet yang selama ini pasokannya dipenuhi dari luar provinsi. Tingginya permintaan memberi peluang yang sangat besar beredarnya sawit asalan (bukan unggul). Hal serupa juga terjadi pada penyediaan bibit ternak yang sebahagian besar kebutuhan bibitnya harus didatangkan dari luar provinsi dimana untuk memenuhi kebutuhan daging Provinsi Jambi, sebanyak 10.769 ekor (61,20%) sapi potong, kerbau 5.965 ekor (54,48%) dan kambing 4.894 ekor (23,32%) yang harus didatangkan dari provinsi lain pada tahun 2003. Sementara itu pada sektor perkebunan di bagian on farm (budidaya) walaupun terjadi peningkatan produksi produk unggulan Jambi yang signifikan sampai tahun 2004, seperti karet dengan produksi 241.704 ton, sawit dengan produksi CPO 664.164 ton, namun pada sektor hilir (down stream) untuk komoditi unggulan Jambi tersebut belum banyak tersentuhnya oleh pemanfaatan IPTEK sehingga yang dihasilkan baru berupa produk primer seperti crude palm oil (CPO) untuk sawit dan lateks untuk karet. Untuk kedepan sangat perlu semua produk primer ini diberi muatan processing yang bermuatan IPTEK sehingga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global serta juga dapat meningkatkan mata rantai nilai tambah (value chain) dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani. Sedangkan untuk produk palawija sudah perlu dipikirkan

pengembangan

dalam proses pasca panen (pengolahan, pengemasan,

pemasaran) sehingga menambah nilai tambah produk dan dapat meningkatkan pendapatan petani. Jadi, masih rendahnya kontribusi IPTEK terutama disektor hilir ini mengakibatkan hampir semua produk pertanian dari provinsi Jambi di ekspor dalam bentuk produk primer. Hal ini mengakibatkan nilai tambah diperoleh dari produk yang dihasilkan lebih banyak berada di luar Provinsi Jambi.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 109

2. Masih rendahnya Daya Saing Provinsi Jambi dan kemampuan IPTEK Daerah. Undang­undang No. 32 tahun 2004 pasal 2 ayat 3 telah dijelaskan bahwa Pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi seluas­luasnya, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berkaitan dengan daya saing tersebut, secara nasional daya saing

kita juga belum menggembirakan . Hal yang sama juga terjadi untuk tingkat Asean saja, pada tahun 2002 peringkat daya saing Indonesia berada pada posisi ke 47, jauh dibawah beberapa negara ASEAN seperti Malaysia (2), Thailand (34), dan Filipina (40). Sedangkan untuk Provinsi Jambi dilaporkan Abdullah dkk. (2002) dimana daya saing Provinsi Jambi secara Nasional hanya berada di tingkat 15 dari 26 Provinsi yang menunjukkan secara umum keadaan yang tidak begitu baik atau masih dibawah rata­rata. Salah satu penyebab utama rendahnya daya saing adalah rendahnya tingkat penguasaan, ketersediaan dan aksesibilitas teknologi sebagai penggerak sektor industri dan pertanian diprovinsi Jambi. Keadaan tersebut juga tidak terlepas dari lemahnya tingkat koordinasi antar lembaga IPTEK daerah dan Pusat serta lembaga penelitian lainnya seperti Perguruan Tinggi dan BPTP. Terkait dalam hal meningkatkan daya saing daerah termasuk SDM dan produk yang dihasilkan untuk provinsi Jambi masih terkendala oleh arah penguasaan teknologi yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia

usaha/masyarakat. Hal ini menyebabkan para usahawan/ masyarakat masih enggan menggunakan teknologi yang dihasilkan oleh para peneliti, relatifnya terbatasnya tingkat penguasaan teknologi oleh lembaga litbang pemerintah dan lembaga penghasil IPTEK lainnya seperti lembaga perguruan tinggi, belum efektifnya lembaga intermediasi dalam komersialisasi hasil penelitian karena kurangnya wawasan kewirausahaan. Keadaan ini disebabkan kita belum mempunyai strategi dan program yang komprehensif dan berkesinambungan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 110 

dalam

pengembangan,

pemanfaatan

dan

penguasaan

IPTEK

untuk

mendukung pembangunan daerah. 3. Masih Rendahnya peran IPTEK pada pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat Perkembangan IPTEK yang sangat pesat dalam akhir dua dekade ini telah membawa perubahan paradigma yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Dalam kaitannya dengan globalisasi telah terjadi revolusi teknologi dan informasi yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan dalam bidang pemerintahan. Akan tetapi sampai saat ini di Provinsi Jambi penggunaan Teknologi Informasi untuk keperluan pelayanan publik belum menjadi bagian sistim yang utuh. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang menguasai TI sehingga belum membudaya pemakaian pemanfaatan TI dikalangan aparatur. Keadaan ini diperburuk

belum begitu tingginya komitmen para pimpinan terhadap pemanfaatan TI disamping itu infrastruktur yang tidak memadai dalam pemanfaatan TI sehingga proses pelayanan publik masih banyak dilakukan secara manual. Pelayanan manual tersebut tidak hanya menjadi penyebab tidak primanya layanan yang diberikan, tapi juga cendrung menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam setiap rantai pelayanan dalam birokrasi yang dikarenakan terjadinya kontak secara langsung antara konsumen dan para pelayan publik di birokrasi. Untuk ke depan untuk optimalisasi

pelayanan publik dan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi TI, maka pemanfaatan TI dalam bentuk e­government, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih transparan dan lebih murah perlu untuk segera diterapkan baik untuk masyarakat umum maupun kalangan dunia usaha yang akhirnya dapat memacu investasi di Provinsi Jambi. Disamping itu, untuk meningkatkan kualitas SDM Provinsi Jambi juga sudah saatnya dibudidayakan penggunaan teknologi informasi dalam bentuk Cyber­ Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 111

net (internet) disamping kelengkapan laboratoriumnya, terutama untuk pelajar di semua jenjang pendidikan. Pengenalan Cyber­net atau internet sejak dini bagi pelajar, akan memudahkan mereka untuk mengakses informasi untuk keperluan dalam penyelesaian pendidikan mereka. Namun sampai saat ini, penggunaan cyber­net dikalangan pelajar di semua jenjang pendidikan di Provinsi Jambi masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan masih sangat terbatasnya fasilitas cyber­net di sekolah­sekolah. Saat ini, pemberian akses internet dengan biaya yang terjangkau di pusat­pusat pendidikan dan sekolah sangat mendesak untuk dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan dan pengembangan kualitas SDM di Provinsi Jambi. Kemajuan IPTEK dalam dunia kesehatan juga sangat pesat perkembangannya akhir­akhir ini. Namun bagi masyarakat provinsi Jambi akses untuk memperoleh manfaat dari kemajuan IPTEK di bidang kesehatan ini sangat jauh dari ideal. Hal ini disebabkan belum memadainya fasilitas kesehatan dengan peralatan yang representatif di Provinsi Jambi disamping pelayanan rumah sakit yang sangat jauh dari sikap hospitality (keramahan). Keadaan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat Jambi yang berpunya terpaksa berobat ke pusat ibukota negara (Jakarta) atau ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Kedepan penyediaan rumah sakit yang representatif dan mengikuti perkembangan teknologi kesehatan sudah mutlak harus di hadirkan di Provinsi Jambi dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

IV. Sasaran yang ingin dicapai
Sasaran dari peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah : 1. Meningkatnya penguasaan terhadap penemuan iptek baru yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan nilai tambah dalam sistem produksi. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 112

2. Meningkatnya ketersediaan, hasil guna, dan daya guna sumberdaya (SDM, sarana, prasarana dan kelembagaan) iptek. 3. Menguatnya institusi IPTEK daerah 4. Tertatanya mekanisme intermediasi untuk meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian oleh dunia usaha, industri dan masyarakat. 5. Meningkatnya pemanfaatan IPTEK dalam pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan serta terciptanya budaya pemanfaatan IPTEK dikalangan masyarakat.

V. Saran dan Rekomendasi
Arah kebijakan dari peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk : 1. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian bagi peningkatan nilai tambah dalam sistim produksi , 2. Penguatan institusi IPTEK dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek. 3. Penyebaran luasan informasi teknologi melalui intermediasi iptek untuk peningkatan pemanfaatan hasil teknologi (pertanian, peternakan, perikanan, pemerintahan, pendidikan, kesehatan). 4. Menanamkan dan menumbuhkembangkan budaya iptek untuk

meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik (better life). 5. Tertatanya mekanisme intermediasi untuk meningkatkan pemanfaatan hasil litbang oleh dunia usaha, industri dan masyarakat.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 113

Bab

4.8
Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan

I. Kondi Awal Salah satu masalah ketenagakerjaan saat ini adalah banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja formal sehingga mereka terpaksa memilih masuk dan berpartisipasi pada lapangan kerja informal. Padahal tingkat produktifitas dan panghasilan pada lapangan kerja informal jauh lebih rendah jika dibanding lapangan kerja formal. Selama periode 2005­2006 jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar 55,89%, pada tahun 2007 turun menjadi 44,43%.

Sementara jumlah pencari kerja yang belum berpengalaman pada tahun 2006 adalah 12.398 orang, dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 17.907 orang. Jika dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terjadi peningkatan sebesar 64,26% pada tahun 2006 menjadi 65,18% tahun 2007 atau meningkat sebesar 1,08%.. Sementara tingkat kesempatan kerja (TKK) juga terjadi peningkatan dari 93,38% pada tahun 2006 menjadi 93,78% tahun 2007 atau meningkat sebesar 0,4%. Angka ini menunjukkak bahwa peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tidak sebanding dengan peningkatan tingkat kesempatan kerja (TKK), sehingga banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam mendapatkan kesempatan kerja. Hal ini terlihat dari besarnya angka tingkat pengaguran terbuka (TPT) sebesar 6,22%.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 114

Tingkat produktivitas tanpa migas untuk Provinsi Jambi pada tahun 2006 mengalami peningkatan yaitu dari 10,05 juta rupiah/pekerja tahun 2005 menjadi 10,64 juta rupiah/pekerja tahun 2006, atau meningkat sebesar 590 ribu rupiah/pekerja. Sementara produktivitas dengan migas pada tahun 2006

meningkat yaitu dari 11,47juta rupiah/pekerja tahun 2005 menjadi 12,11 juta rupiah/pekerja tahun 2006, atau meningkat sebesar 640 ribu rupiah/pekerja.

II. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai adalah adalah menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

III. Isu Strategis
1. Tingginya angka pengangguran disebabkan karena iklim investasi yang masih kurang kondusif yang berpengaruh terhadap kondisi iklim ketenaga kerjaan. 2. Rendahnya tingkat produktivitas dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas tenaga kerja yang masuk pasar kerja

IV. Hasil yang dicapai
Perbaikan iklim ketenagakerjaan diimplementasikan melalui program pembangunan peningkatan lapangan usaha dan kesempatan kerja dengan sasaran menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan produktivitas tenaga Kerja. Penilaian capaian pembangunan dengan melihat perubahan struktur penduduk yang bekerja pada masing­masing sektor ekonomi dan juga angka partisifasi kerja. Struktur ketenagakerjaan di Provinsi

Jambi masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2000 sektor

pertnanian menyerap 56% tenaga kerja dan sektor perdagangan menyera 15%

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 115
Gambar 1. Jumlah penduduk pada setiap sektor ekonomi Tahun 2005­2006

tenaga kerja. Sektor ketiga terbesar adalah sektor jasa dengan penyerapan tanaga kerja sebesar 11%. Pada Tahun 2006 terjadi penurunan pangsa penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sebesar 3% menjadi 54% dari total penduduk yang bekerja. Sektor kedua adalah sektor Listrik, Gas dan Air minum dengan jumlah orang yang bekerja pada sektor ini sebesar 13%, sektor ketiga adalah sektor penhangkitan da telekomunikasi dengan jumlah orang yang bekerja sebesar 10%. Komposisi pada tahun 2007 kemampuan sektoral dalam penyerapan tenagakerja sama dengan tahun 2006 dengan komposisi masing­masing 53%,14% dan 10%.

V. Rekomendasi
1. Menciptakan kesempatan kerja melalui suatu kebijakan yang mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif misalnya berupa kemudahan pemberian izin usaha, menurunkan biaya produksi dengan menghilangkan jenis pungutan liar. 2. Menciptakan fleksibilitas pasar kerja antara pengusaha maupun pekerja melalui pengaturan pengupahan, pesangon dan kontrak kerja 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Yang dibutuhkan saat ini adalah lembaga pendidikan yang memiliki spesialisasi/kejuruan dan kemampuan praktis sesuai dengan kebutuhan pasar pada tingkatan diploma (Diploma agribisnis, kehutanan, perikanan, industri) 4. Menyempurnakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja, membentuk berbagai bursa kerja, serta memperbaiki sistem pelatihan bagi pencari kerja.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 116

Bab

4.9
Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro I. Pengantar
Stabilitas ekonomi makro pada level perekonomian regional diperlihatkan oleh keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat inflasi dan aktivitas ekspor­impor. Keempat variabel akan dapat menciptakan stabilitas perekonomian bila satu dengan yang lainnya bergerak secara beriringan. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi karena produksi barang dan jasa yang lebih banyak sebagai hasil dari intensitas penggunaan faktor­ faktor produksi pada tingkat yang lebih besar akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menghasilkan sumber pendapatan bagi rumah tangga. Bila rumah tangga mengalokasikan pengeluarannya secara berimbang untuk mengkonsumsi dan menabung maka laju inflasi akan terkendali pada tingkat yang rendah dan stabil. Pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar, rumah tangga akan mampu menyumbang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya. Penerimaan yang lebih tinggi memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan penyediaan infrastruktur pendukung bagi perkembangan aktivitas ekonomi. Ketersediaan infrastruktur dan inflasi yang lebih terkendali menciptakan iklim yang lebih baik untuk melakukan investasi. Pada tingkat investasi yang lebih tinggi akumulasi modal akan meningkat yang memperbesar kapasitas produksi perusahaan dan industri sehingga akan mendorong peningkatan suplai barang dan jasa termasuk suplai komoditas ekspor. Ekspor yang lebih tinggi akan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 117

menghasilkan penerimaan devisa yang lebih besar dan memungkinkan peningkatan impor bahan baku dan peralatan modal yang dibutuhkan industri dan barang konsumsi bagi rumah tangga sehingga akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya. Dinamika siklus yang dikemukakan di atas hanya dapat terjadi bila perekonomian pasar bekerja dengan baik. Mekanisme pasar akan beroperasi seperti yang diharapkan bila terdapat aturan main bagi setiap pelaku ekonomi. Pemerintah berkewajiban membuat aturan­aturan yang diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya aktivitas ekonomi secara berkelanjutan dan stabil. Setelah perekonomian nasional dilanda krisis sepuluh tahun yang lalu, perekonomian Provinsi Jambi cukup stabilitas yang ditandai oleh laju pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang lebih tinggi. Namun pola pengeluaran agregat regional yang didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan rendahnya tingkat tabungan dan investasi menyebabkan laju inflasi daerah ini cenderung lebih tinggi dari perekonomian nasional. Kondisi ini semakin diperberat oleh keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah membiayai pengeluarannya dan orientasi struktur

pengeluaran pemerintah daerah yang masih memberat pada pengeluaran konsumtif serta terbatasnya peningkatan penyediaan dan pemiliharaan infrastruktur khususunya transportasi. Hal ini tidak hanya menganggu arus distribusi barang dan jasa, tetapi juga menimbulkan inefisiensi transportasi. Selain itu ketergantungan daerah Jambi yang cukup tinggi terhadap impor dan terbatasnya komoditas ekspor menyebabkan kontribusi perdagangan terhadap PDRB semakin menurun. Kondisi demikian mengganggu stabilitas

perekonomian daerah yang selanjutnya menjadi sumber ketidakstabilan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pemantapan stabilitas perekonomian

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 118

menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Provinsi Jambi seiring dengan agenda pembangunan nasional.

II. Kondisi Awal
Pada awal pelaksanaan RPJMN, perekonomian Provinsi Jambi tumbuh pada tingkat 5,38 persen (2004) kemudian naik menjadi 5,57 persen (2005). Angka­ angka ini tidak jauh berbeda dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional masing­masing sebesar 5,05 persen dan 5,68 persen pada tahun yang sama. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada kedua tahun tersebut didorong oleh pertumbuhan sektor jasa­jasa seperti gas, listrik dan air bersih; bangunan; perdagangan; pengangkutan dan komunikasi; dan

keuangan. Sektor riil khususnya pertanian dan industri hanya tumbuh pada tingkat yang relatif lebih rendah masing­masing 5,08 persen dan 4,61 persen (pertanian) dan 3,55 persen dan 3,90 persen (industri). Sebagian besar sektor jasa­jasa bersifat lebih padat kapital dan teknologi, kecuali sektor bangunan dan aktivitas perdagangan informal sehingga sektor­ sektor tersebut tidak dapat diandalkan sebagai penyerap tenaga kerja. Serapan tenaga kerja justeru lebih besar pada sektor pertanian dan industri. Karakteristik demikian berdampak pada rendahnya peningkatan kesempatan kerja pada awal pelaksanaan RPJMN, walaupun laju pertumbuhan agregat regional relatif cukup tinggi. Jumlah angkatan kerja yang bekerja pada Februari 2005 tercatat sebesar 1.097.000 orang kemudian meningkat menjadi 1.113.000 orang pada November 2005. Secara bersamaan pengangguran terbuka naik dari 103.000 orang menjadi 133.000 orang atau tingkat pengangguran terbukanya meningkat dari 8,6 persen menjadi 10,97 persen. Tingkat pengangguran kemungkinan akan menjadi lebih tinggi bila diperhitungkan jumlah

pengangguran tersembunyi atau setengah menganggur mengingat besarnya peran sektor pertanian dan sektor informal dalam kegiatan perdagangan dalam Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 119

menyerap tenaga kerja. Pekerja sektor pertanian mencpai 57,5 persen pada Februari 2005 kemudian naik menjadi 61,7 persen pada November 2005, sementara pekerja di sektor perdagangan mencapai 14,9 persen dan 13,7 persen pada waktu yang sama. Bila diamati dari sisi pengeluaran agregat regional, pertumbuhan ekonomi masih didorong oleh peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pemerintah, sementara pembentukan modal tetap domestik regional bruto (investasi) dan ekspor diharapkan berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah, belum mampu tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga naik 3,68 persen dan 5,39 persen pada tahun 2004 dan 2005, sementara pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat 3,41 persen dan 6,21 persen pada tahun yang sama. Investasi mencatat pertumbuhan negatif pada tahun 2004 sebesar ­7,78 persen, ekspor di sisi lain hanya tumbuh sebesar 1,23 persen pada tahun 2004. Pada tahun berikutnya investasi dan ekspor masing­masing meningkat sebesar 5,29 persen dan 5,39 persen. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi yang cukup tinggi dengan pangsa hampir mencapai 60 persen untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan 19 persen untuk pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDRB, berdampak terhadap tingginya laju inflasi pada awal RPJMN. Hal ini mengingat pengeluaran konsumsi cenderung bersifat inflatoir atau lebih mudah menimbulkan inflasi dibanding pengeluaran investasi yang cenderung bersifat lebih produktif. Pada tahun 2004 laju inflasi mencapai 7,24 persen kemudian naik menjadi 16,5 persen pada tahun 2005 bersamaan dengan penerapan kebijakan peningkatan harga BBM oleh pemerintah. Laju inflasi tahun 2004 lebih tinggi dari inflasi secara nasional sebesar 6,4 persen tetapi inflasi tahun 2005 sedikit lebih rendah yaitu 17,1 persen ditingkat nasional.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 120

III. Sasaran
Pemantapan stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat yang diperlukan (necessary condition) untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Dalam kaitan ini sasaran yang ingin dicapai dari agenda pembangunan ini adalah sebagai berikut:
1. Terpiliharanya

stabilitas

ekonomi

makro

yang

dapat

mendukung

tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.
2. Terwujudnya tingkat inflasi yang rendah dan peningkatan kemampuan

pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah.

3. Meningkatnya kemampuan pendanaan pembangunan baik yang bersumber
dari pihak pemerintah maupun pihak swasta dan berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan dari pusat.

IV. Capaian RPJMN di Daerah
Gambaran di atas memperlihatkan bahwa stabilitas perekonomian Provinsi Jambi belum begitu stabil pada awal pelaksanaan RPJMN. Hal ini terutama bersumber dari tingkat investasi yang rendah dan besarnya pangsa pengeluaran konsumsi terhadap total pengeluaran agregat regional sehingga perekonomian daerah ini cenderung memiliki laju inflasi yang tinggi. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengupayakan stabilitas ekonomi makro regional relatif terbatas karena instrumen kebijakan moneter dan fiskal berada dalam kewenangan otoritas moneter dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi makro regional dari sisi suplai lewat instrumen fiskal daerah yaitu pengaturan pola alokasi pengeluaran APBD. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 121

Beranjak dari keterbatasan tersebut, upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan sasaran agenda pembangunan pemantapan stabilitas ekonomi makro adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan intensitas penggunaan faktor­faktor produksi dan peningkatan

produktivitasnya dalam proses produksi. Peningkatan proporsi alokasi dana APBD yang bersifat produktif terutama penyediaan infrastruktur pendukung berupa prasarana transportasi, pengairan, tenaga listrik dan infrastruktur lainnya yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah merupakan langkah tepat yang harus diambil pemerintah daerah. Ketrsediaan infrastruktur yang lebih memadai akan meningkatkan daya tarik investor terhadap daerah Jambi dan meningkatkan kinerja perusahaan atau industri yang telah ada agar menjadi lebih produktif serta meningkatkan efisiensi dalam kegiatan distribusi atau perdagangan. Hal ini selanjutnya diharapkan dapat menekan potensi ketidakstabilan pertumbuhan, tingkat harga, kesempatan kerja dan ekspor karena kuatnya fondasi perekonomian daerah. Upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah telah menunjukkan hasil pada dua tahun berikutnya dalam pelaksanaan RPJMN. Laju

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 mencapai 6.64 persen, naik dari 5.89 persen pada tahun 2006. Bila dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut ternyata masih belum disertai oleh penguatan struktur ekonomi daerah. Menggunakan tahun dasar 2000 dalam perhitungan PDRB, pangsa pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat hingga mencapai 71,21 persen (2006) dan 70,80 persen (2007). Peningkatan pangsa komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB membawa kesulitaan dalam penurunan tingkat inflasi daerah. Laju inflasi daerah ini sesungguhnya telah menurun secara signifikan dari 16.50 persen (2005) manjadi 10.66 persen (2006) dan 7.42 persen (2007), namun bila dibandingkan dengan laju inflasi daerah lain di Sumatera, angka­angka tersebut masih tergolong tinggi. Prilaku Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 122

konsumtif masyarakat yang disertai peningkatan harga BBM pada awal tahun telah mendorong meningkatnya kembali laju inflasi yaitu mencapai 11.75 hingga bulan Oktober 2008. Tingkat inflasi yang tinggi tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi makro regional, tetapi sekaligus menjadi salah satu penghalang upaya menurunkan tingkat kemiskinan absolut karena tertekannya daya beli kelompok masyarakat miskin. Investasi merupakan komponen pengeluaran yang diharapkan meningkat pangsanya terhadap PDRB. Selain berperan sebagai sumber pengeluaran dalam jangka pendek, investasi merupakan sumber akumulasi yang akan

meningkatkan stok kapital dan kapasitas produksi sehingga akan mendorong peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonom dalam jangka panjang. Perlambatan pertumbuhan pembentukan modal tetap domestik regional bruto atau investasi sejak tahun 2005, telah menurunkan sumbangannya terhadap PDRB menjadi 15.08 persen (2006) dan 15,40 persen (2007). Peningkatan investasi sebesar 8.91 persen pada tahun 2007 belum mampu meningkatkan perannya sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Lambannya peningkatan investasi bersumber dari lambannya penyaluran kredit perbankan dan masih rendahnya aktivitas penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun asing (PMA). Kegiatan perdagangan antar daerah dan antar negara tidak menunjukkan perbaikan dalam tahun 2006­2007. Ketergantungan Provinsi Jambi yang masih sangat tinggi terhadap impor telah mendorong peningkatan impor, sementara ekpor di sisi lain tumbuh pada tingkat yang rendah. Pada tahun 2007 impor meningkat sebesar 7,55 persen sementara ekspor naik 4,08 persen. Kondisi ini menyebabkan pangsa ekspor bersih terhadap PDRB mencatat angka negatif dalam tahun 2006 dan 2007 masing­masing sebesar ­7,93 persen dan ­9.61 persen.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 123

Kegiatan penanaman modal yang berjalan lambat berimplikasi pada lambannya perkembangan kesempatan kerja pada berbagai sektor ekonomi. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2007 meningkat menjadi 1 147 000 jiwa atau bertambah sebesar 44 000 jiwa dari 1 103 000 jiwa pada tahun 2006. Pada sisi lain jumlah pengangguran terbuka hanya berkurang sebesar 2 000 jiwa atau turun dari 78 000 jiwa (2006) menjadi 76 000 jiwa (2007). Penurunan ini hanya mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,4 persen atau turun dari 6,6 persen (2006) menjadi 6,2 persen (2007). Upaya peningkatan investasi yang dilakukan pemerintah daerah selama empat tahun pelaksanaan RPJMN belum begitu optimal. Kondisi infrastruktur tidak mengalami perbaikan yang berarti terutama infrastruktur transportasi darat. Proporsi jalan yang mengalami kerusakan telah menurun dari 40,01 persen (2005) manjadi 33,50 persen (2006), namun pada tahun 2007 meningkat kembali menjadi 38,02 persen dan diperkirakan tidak mengalami perubahan yang berarti hingga tahun 2008. Pola alokasi dana APBD Provinsi dan

Kabupaten/kota belum berorientasi pada peningkatan kapasitas perekonomian melalui peningkatan alokasi dana yang bersifat lebih produktif. Pada semester I realisasi pengeluaran APBD 2008, belanja modal untuk penyediaan

infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan mencapai 87,66 persen terhadap total belanja modal, namun sebagai rasio terhadap total pengeluaran, proporsinya baru mencapai 30,22 persen. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam membiayai penyediaan infrastruktur masih berkisar diseputar keterbatasan sumber pendanaan. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana dari pemerintah pusat masih sangat tinggi, sementara peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pengeluaran relatif terbatas. Hingga saat ini hutang luar negeri sebagai alternatif sumber dana pembiayaan infrastruktur belum dapat dimanfaatkan daerah karena terbentur berbagai kendala. Selain masalah keterbatasan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 124

kemampuan daerah dalam membayar bunga dan cicilan hutang, kepercayaan pihak donor terhadap daerah tidak mudah untuk ditumbuhkan. Masalah kredibilitas daerah merupakan persoalan utama yang perlu mendapat pemikiran lebih serius agar pemerintah daerah dapat menggunakan

sumberdana hutang luar negeri untuk mengatasi masalah keterbatasan sumber dana domestik dalam proses pembangunan di daerah.

V. Rekomendasi
Bertolak dari capaian agenda pemantapan stabilitas ekonomi makro seperti dikemukakan di atas, langkah­langkah atau tindak lanjut yang perlu dilakukan proses pembangunan di tahap berikutnya antara lain adalah upaya mendorong peningkatan investasi agar perannya semakin meningkat terhadap PDRB dan proses akumulasi stok kapital. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan perannya dalam mewujudkan iklim investasi yang semakin kondusif di berbagai Kabupaten/Kota. Selain itu alokasi dana APBD perlu diorientasikan pada peningkatan proporsi jenis pengeluaran yang bersifat lebih produktif untuk meningkatkan kapasitas perekonomian daerah. Permasalah makro regional lainnya yang menjadi karakteristik perekonomian Provinsi Jambi adalah kecenderungan laju inflasi yang relatif lebih dibanding provinsi­ provinsi lainnya di Sumatera. Ketergantungan daerah ini yang tinggi terhadap komoditas impor dari daerah lain dan luar negeri bersamaan dengan kondisi infrastruktur transportasi yang kurang memadai menyebabkan tingginya biaya transportasi dan karenanya menjadi salah satu sumber penyebab inflasi. Dalam kaitan ini, percepatan pengembangan aktivitas ekonomi lokal baik dibagian hulu maupun industri pengolahannya di bagian hilir sangat mendesak untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor terutama komoditas bahan pangan. Peningkatan infrastruktur transportasi beserta infrastruktiur ekonomi lainnya sekali lagi menempati peran sangat penting untuk mendorong

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 125

percepatan pengembangan aktivitas ekonomi dan meningkatkan efisiensi biaya transportasi.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 126

Bab

4.10
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Berkualitas I. Kondisi Awal
Pendidikan merupakan proses sosialisasi sekaligus pewarisan nilai­nilai dari suatu generasi kegenerasi lainnya. Dalam prespektif ekonomi pendidikan terbukti dapat memacu pertumbuhan suatu negara. Peningkatan kualitas pendidikan akan meningkatkan produktivitas yang nentinya akan

meningkatkan pendapatan, sehingga pada giliran nya akan menurunkan angka kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat. Mengingat peran penting dan strategisnya pendidikan maka salah satu prioritas Pembangunan Nasional adalah peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan. Selain itu pemerintah memperbaiki mutu dan relevansi pendidikan agar kompetensi lulusan dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta manajemen layanan pendidikan yang transfaran bertanggung jawab dan akuntabel. Sebagai bagian dari urusan wajib dari pemerintah daerah, maka sasaran pembangunan pendidikan terkait dengan permasalahan yang dikelompokkan menjadi 1) kemampuan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, 2) ketersediaan dan kemampuan tenaga pendidik dan 3) aspek mutu pendidikan. Secara lebih rinci kemampuan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dapat terlihat pada tingkat proporsi anak yang terlayani pada pendidikan

anak usia dini, Angka Partisipasi Sekolah : (a) usia 7­12 tahun, (b) usia 13­15 tahun, dan (c) usia 16­18, proses belajar mengajar dan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan terutama bagi

anak kurang mampu, kesetaraan pendidikan antar kelompok, terutama antara Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 127

perkotaan dan pedesaan, angka buta aksara penduduk usia 10 tahun ke atas daya tampung lembaga kependidikan dari semua jenjang dan jenis kependidikan. Aspek lain yang juga mempengaruhi pembangunan pendidikan adalah ketersediaan dan kemampuan tenaga pendidik yang meliputi tersedianya guru yang memenuhi persyaratan layak mengajar. Sementara itu aspek mutu pendidikan menjadi tantangan tersendiri dengan indikator sekolah dengan program unggul sebagai basis keterampilan para siswa untuk memasuki dunia kerja dan kualitas lembaga pendidikan dasar dan menengah baik formal maupun non formal. II. SASARAN 1. Meningkatnya taraf pendidikan penduduk dengan cara meningkatkan : a. Persentase penduduk dalam menyelsaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun b. Partisipasi penduduk dalam pendidikan menengah c. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi d. Proporsi anak yang terlayani PAUD e. Angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas f. Akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup g. Keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat, termasuk antar daerah maju dan tertinggal, perkotaan dan perdesaan, kaya dan miskin, serta penduduk laki­laki dan perempuan 2. Meningkatnya kualitas pendidikan dengan meningkatkan : a. Ketersediaan standar pendidikan b. Proporsi pendidik yang memiliki kualitas minimum dan sertifikasi yang sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar c. Proporsi akreditasi satuan pendidikan negeri dan swasta d. Persentase siswa lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendikan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 128

e. Minat baca penduduk 3. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan dengan cara meningkatkan : a. Efektifitas pendidikan kecakapan hidup pada semua jalur dan jenjang pendidikan b. Hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan iptek oleh Perguruan Tinggi (PT) serta implementasinya pada masyarakat 4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manjemen pelayanan pendidikan dengan cara : a. Tingkat efektivitas pelaksanaan manajemen berbasis sekolah b. Jumlah anggaran pendidikan dari APBN dan APBD c. Peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan

III. Capaian RPJMN di Daerah
Sampai dengan tahun 2007 penduduk Provinsi Jambi yang berusia 7 – 18 tahun tercatat sebanyak 2.742.196 jiwa. Dari jumlah ini yang dapat dan menempuh pendidikan dasar sebanyak 347.441 jiwa atau 12,67 persen. Sementara itu

yang mampu melanjutkan pada pendidikan menengah pertama sebanyak 94.981 jiwa atau 3,46 persen, dan pendidikan menengah atas sebanyak 45.462 jiwa atau 1,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa daya tampung dan kesempatan menenpuh pendidikan masih sangat jauh dari harapan.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi demikian penting. Rincian angka melanjutkan sekolah di Provinsi Jambi pada tahun 2006 terlihat pada tabel 4.4.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 129

Tabel

1.4.

Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten/Kota Jambi tahun 2006

Provinsi

berdasarkan

No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jenjang Pendidikan % Pendidikan Kab/Kota Penduduk SMP/ SMA/ SD/ SMP/ SMA/ (7­18) SD/MI MTS SMK/MA MI MTS SMK/MA
Batanghari Bungo Kerinci Kota Jambi Tanjabbar Merangin Sarolangun Tebo Muaro Jambi Tanjabtim Jumlah 60.996 69.862 89.946 132.138 66.508 805.570 57.056 70.639 78.872 58.940 1.490.527 30.422 34.939 43.122 66.661 33.083 40.308 28.406 35.109 39.352 29.339 380.741 13.992 15.748 20.286 24.781 12.640 16.298 12.342 14.268 17.635 12.117 160.107 6.605 8.335 12.074 25.464 8.624 8.534 6.059 7.232 7.981 5.630 96.538 0,50 0,50 0,48 0,50 0,50 0,05 0,50 0,50 0,50 0,50 0,26 0,23 0,23 0,23 0,19 0,19 0,02 0,22 0,20 0,22 0,21 0,11 0,11 0,12 0,13 0,19 0,13 0,01 0,11 0,10 0,10 0,10 0,06

Sumber : LAKIP Diknas Provinsi Jambi, 2006 (diolah)

Jika dilihat dari angka partisipasi murni baik pada pendidikan dasar di Provinsi Jambi berdasarkan perhitungan pada tahun 2002 dan 2006 terlihat mengalami peningkatan. Hal ini juga mencerminkan keberhasilan program wajib belajar 6 tahun. Pada pendidikan menengah pertama justru terlihat adanya penurunan angka partisipasinya yaitu dari 80,8 persen pada tahun 2002 menjadi 77,86 persen ditahun 2006. Ini menunjukkan bahwa keberadaan usia 13­15 tahun cukup rentan untuk melanjutkan pendidikan dan daya tampung yang masih kurang dari sarana prasana yang ada. Sementara itu, angka partsipasi sekolah menengah atas justru terlihat adanya kenaikan dari 47,7 persen di tahun 2002 menjadi 55,86 persen pada tahun 2006. Guna pemberantasan buta aksara di Provinsi Jambi dilakukan dengan mengadakan pendidikan kejar paket A, B dan C. Pada tahun 2006 tercatat sebanyak 547 jiwa yang mengikuti pendidikan Paket A. Untuk kejar Paket B danb C berjumlah 1.567 jiwa. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kesadaran untuk mencapai pendidikan lanjutan menengah oleh masyarakat terlah tercipta dengan baik.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 130

Tabel 4.5. Angka partisipasi murni pada pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Jambi tahun 2002 dan 2006.
(7­12) (13­15) 2002 2006 2002 2006 1 Batanghari 96,8 98,64 80,5 85,40 2 Bungo 97,1 98,91 79,6 83,92 3 Kerinci 97,2 94,82 83,7 83,96 4 Kota Jambi 99,4 99,77 95,1 69,82 5 Tanjabbar 94,9 98,38 78,3 70,75 6 Merangin 98,8 98,94 72,5 75,31 7 Sarolangun 97,2 98,46 71,2 80,53 8 Tebo 97 98,29 80,9 75,20 9 Muaro Jambi 93,4 98,67 76,8 83,24 10 Tanjabtim 97 98,45 84,1 76,53 Jambi 96,8 98,36 80,8 77,86 Sumber : HDI Indonesia, tahun 2004 dan Lakip Diknas Provinsi Jambi 2006 NO Kab/Kota (16­18) 2002 2006 53,3 47,97 34 52,85 53,6 59,46 78 85,36 40,6 57,44 37,4 46,92 25,8 47,04 35,1 45,35 41,4 44,82 39,4 42,31 47,7 55,86

Secara umum kondisi internal di Provinsi Jambi adalah masih banyak anak usia sekolah yang belum tertampung di sekolah formal disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana serta masih kurangnya lembaga

guru/pendidik yang profesional. Kelemahan ini menjadi krusial manakala masih belum aptimalnya perencanaan dan kebijakan pendidikan yang mengarah pada penambahan secara berimbang sarana dan prasarana lembaga pendidikan, serta keikutsertaan pihak swasta dan dunia industri dalam menyediakan fasilitas pendidikan. Tabel 4.6. Jumlah Peserta Program Kegiatan Belajar Paket A, B dan C di Provinsi Jambi tahun 2006
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kab/Kota A Batanghari Bungo Kerinci Kota Jambi Tanjabbar Merangin Sarolangun Tebo Muaro Jambi Tanjabtim Jambi 92 77 38 44 108 85 45 22 19 17 547 Paket B 0 0 268 372 122 398 199 81 98 29 1.567 C 0 0 268 372 122 398 199 81 98 29 1.567

Sumber : LAKIP Diknas Provinsi Jambi, 2006 (diolah)

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 131

Secara eksternal pendidikan dipengaruhi oleh tuntutan masyarakat dan peserta didik terhadap kemajuan dan perkembangan pendidikan baik kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dan keanekaragaman jenis pendidikan sebagai aspirasi terhdap tingkat kemajuan/perkembangan

pendidikan di Provinsi lain dan kemajuan pendidikan

IV. Isu Strategis
1. Tingkat pendidikan yang belum merata dikarenakan kesempatan untuk mengakses pendidikan tersebut yang masih terbatas. 2. Tingginya angka putus sekolah disebabkan karena ketidakmampuan orang tua untuk membiayai sekolah. 3. Masih adanya pola fikir yang keliru tentang kesamaan hak bagi anak untuk mendapatkan pendidikan yang setara antara laki­laki dengan perempuan. 4. Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan terutama bagi desa terpencil 5. Distribusi tenaga pendidik yang tidak proporsional antar daerah maupun antara sekolah pada daerah yang sama, terutama yang berhubungan dengan tenaga pendidik bagi bidang ilmu tertentu

IV. Rekomendasi
1. Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas dan merata melalui penyediaan dan pengadaan buku BOS, beasiswa bagi siswa miskin, peningkatan daya tampung dan pembangunan prasarana pendukung di SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 2. Pembangunan fasilitas pelayanan pendidikan dasar, menengah dan Perguruan Tinggi. 3. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, Paket C

Bab

4.11
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 132

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas I. Pengantar
Program pembangunan kesehatan yang selama ini dilaksanakan telah berhasil dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup bermakna, walaupun masih dijumpai beberapa masalah dan hambatan yang

mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Derajat kesehatan yang optimal dapat dilihat dari unsur kualitas hidup serta unsur mortalitas dan yang mempengaruhinya yaitu morbiditas dan status gizi. Di Indonesia, indikator derajat kesehatan dapat dilihat dari ; Umur Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu melahirkan, dan Angka Kesakitan/ Kematian karena penyakit tertentu serta status Gizi Masyarakat. Dalam rangka Desentralisasi di bidang Kesehatan disadari bahwa pencapaian Jambi Sehat 2008 itu sangat ditentukan oleh Pencapaian Kabupaten/ Kota Sehat dan bahkan juga Kecamatan Sehat. Guna memantau pencapaian Jambi Sehat 2008 bidang Kesehatan telah disusun Indikator Provinsi Sehat. Indikator hasil yang berupa Provinsi Sehat juga diderivasi dari Definisi Indonesia Sehat.

II. Sasaran
Dari gambaran kondisi awal tersebut maka sasaran Pembangunan Kesehatan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama terhadap

masyarakat miskin. 2. Peningkatan jumlah jaringan dan kualitas pelayanan kesehatan

III. Capaian RPJMN di Daerah
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 133

Umur Harapan Hidup Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2004 angka harapan hidup berusia 67,6 tahun, kemudian pada tahun 2005 angka harapan hidup mencapai usia 69,1 tahun dan tahun 2006 angka harapan hidup berusia 69,4 tahun, sementara target tahun 2008 berusia 70 tahun. Berdasarkan indikator Indonesia sehat angka harapan hidup tahun 2010 adalah berusia 67,9 tahun. Estimasi umur harapan hidup indonesia pada tahun 2005–2025 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 adalah 69,0 tahun, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 73,7 tahun. UHH Provinsi Jambi dan UHH Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 4.7. Perkiraan Umur Harapa Hidup (Eo) Penduduk Provinsi Jambi dan Indonesia, Tahun 2000­2025.
Eo Jambi/ Indonesia Jambi Indonesia 2005 69,1 69,0 2010 70,8 70,8 Tahun 2015 72,0 72,3 2020 72,9 73,3 2025 72,9 73,7

Sumber : www.datastatistik­indonesia.com

Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi di Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan menurun, hal ini dapat dilihat pada tahun 2004 angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup sebesar 40 orang, kemudian tahun 2005 menurun menjadi 39 orang dan tahun 2006 menurun kembali menjadi 31 orang. Sementara target tahun 2008 sebesar 30 orang. Angka kematian bayi berdasarkan target indikator Indonesia sehat pada tahun 2010 adalah sebesar 40 orang. Ini berarti bahwa Provinsi Jambi memiliki angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup yang lebih rendah dibandingkan tingkat Nasional. Pada tabel berikut yang menunjukan bahwa AKB pada tahun 2005 adalah 32,4 kematian per 1000 kelahiran hidup. Estimasi AKB Provinsi Jambi pada tahun Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 134

2010 ditargetkan 40 per 1000 kelahiran Hidup hingga tahun 2025 terus terjadi penurunan yaitu adalah 40,8 per 1000 Kelahiran Hidup tahun 2000 terus menurun hingga mencapai 18,8 per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2025. Tabel 4.8. Estimasi Angka Kematian Bayi di Provinsi Jambi Tahun 2005 s/d 2025
AKB Jambi/ Indonesia Jambi 2005 32,4 2010 26,1 Tahun 2015 21,8 20,7 2020 18,8 17,0 2025 18,8 15,5

Indonesia 32,3 25,7 Sumber : www.datastatistik­indonesia.com

AKB cenderung menurun sebagai dampak dari hasil Pembangunan disegala bidang termasuk intervensi program kesehatan yang sangat intensif

dilaksanakan dalam wilayah Provinsi Jambi. Tabel 4.9. Jumlah Kelahiran Dan Kematian Bayi Dan Balita Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2006
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kabupaten/ Kota Jumlah Kelahiran Jumlah Lahir Mati 22 86 14 61 25 23 4 14 47 18 314 311 Jumlah Bayi Mati 24 27 10 13 12 6 4 12 35 19 162 268 Jumlah Balita 32.447 16.407 22.049 32.474 24.339 22.957 21.586 21.043 35.328 47.871 276.501 250.402 Jumlah Balita Mati 2 12 ­ 10 ­ ­ ­ ­ 5 8 37 83

6.572 Kerinci 5.124 Merangin 4.029 Sarolangun 6.491 Bungo 5.545 Tebo 4.143 Tanjab Barat 2.207 Tanjab Timur 4.205 Batang Hari 6.275 Muaro Jambi 10.203 Kota Jambi JUMLAH 54.794 (PROVINSI) Tahun 2005 62.447 Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota 2006

Angka Kematian Balita (AKABA) AKABA (0 – 4 tahun) adalah jumlah kematian anak umur 0 – 4 tahun per 1000 Kelahiran Hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor­faktor lain yang berpengaruh terhadap anak Balita seperti gizi, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 135

sanitasi, penyakit infeksi, dan kecelakaan. Berikut adalah Angka Proyeksi AKABA Provinsi Jambi. AKABA di Provinsi Jambi yang pada tahun 2004 sebesar 51 per 1.000 kelahiran hidup, untuk tahun 2005 dan tahun 2006 masih tetap berkisar pada angka 51 per 1000 kelahiran hidup. Sementara target untuk tahun 2008 adalah sebesar 35 per 1000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan AKABA Nasional yang berdasarkan indikator Indonesia sehat tahun 2010 yaitu sebesar 58 per 1000 kelahiran hidup, angka Provinsi Jambi pada tahun 2004, 2005 dan 2006 berada di bawah tingkat Nasional, seperti pada tabel berikut : Tabel 4.10. Angka Kematian Anak Balita di Provinsi Jambi Tahun 2004 s/d 2010
TAHUN 2004 2005 2006 Provinsi Jambi (capaian) 51 51 51 35 58 AKABA Provinsi Jambi (target) Indonesia (target)

2007 2008 ­ 2010 Sumber : Profil Kesehatan Indonesia 2007.

Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) Angka Kematian Ibu atau AKI adalah mencerminkan resiko yang dihadapi ibu­ ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh keadaan, sosial ekonomi, keadaan kesehatan kurang baik menjelang kehamilan. Kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran. Tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan. AKI berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 136

Angka Kematian Ibu Provinsi Jambi tahun 2004 sebesar 215,8 per 1000 kelahiran hidup, tahun 2005 menurun menjadi 215,1 per 1000 kelahiran hidup, tahun 2006 juga masih sebesar 215,1 per 1000 kelahiran hidup. Sementara target tahun 2008 sebesar 170 per 1000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan AKI Nasional tahun 2010 berdasarkan indikator Indonesia sehat 2010 yaitu sebesar 150 per 1000 kelahiran hidup maka Provinsi Jambi berada di bawah target Nasional. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan angka kematian ibu di Provinsi Jambi dari tahun ketahun dibandingkan AKI Indonesia pada tabel berikut :
Tabel. 4.11. Angka Kematian Ibu Maternal Di Provinsi Jambi, Tahun 2004­2010
TAHUN 2004 2005 2006 Provinsi Jambi (capaian) 215,8 215.1 215,1 170 140 AKABA Provinsi Jambi (target) Indonesia (target)

2007 2008 ­ 2010 Sumber : Profil Kesehatan Indonesia 2007.

Pola Penyakit Penyebab Kematian Dari hasil penelitian terhadap semua kasus kematian yang ditemukan dalam Susenas 2001 dan 10 penyakit utama penyebab kematian terbanyak dari penderita rawat inap dirumah sakit tahun 2003 berdasarkan laporan data Ditjen Yanmedik, Depkes RI maka dapat dilihat seperti pada tabel 4.20. Berdasarkan Susenas 2001 penyakit utama penyebab kematian adalah penyakit sistem sirkulasi sedangkan berdasarkan laporan Ditjen Yanmedik penyakit utama penyebab kematian dirumah sakit adalah stroke tidak menyebut perdarahan atau infark. Pada tahun 2005 dari 10 Penyakit Terbesar di Provinsi Jambi yang berada diurutan ter atas adalah Penyakit Infeksi Akut Lain Saluran Pernafasan Atas Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 137

begitu juga pada tahun 2006 penyakit diurutan teratas adalah Penyakit Infeksi Akut Lain Saluran Pernafasan Atas. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.12. Penyakit Terbesar Di Provinsi Jambi, Tahun 2005 dan 2006
No Jenis Penyakit 2005 %
32,28 (1) 9,76 (4) 7,44 (6) 10,57 (3) 15,02 (2) 8,56 (5) 4,18 (8) 3,79 (9) 6,11 (7) 2,29 (10) ­­­

2006 %
33,2 (1) 8,6 (4) 7,9 (6) 10,4 (3) 14,0 (2) 8,2 (5) 4,0 (8) 3,3 (10) ­­­ 6,7 (7) 3,7 (9)

1. Infeksi Akut Lain Saluran Pernafasan Atas 2. Penyakit Infeksi Kulit 3. Diare 4. Penyakit Sistem Otot­otot jaringan pengikat 5. Penyakit lain pada saluran pernafasan atas 6. Penyakit kulit alergi 7. Malaria Klinis 8. Penyakit Pulpa & jaringan/ rongga 9. Mulut/ gigi 10. Darah Tinggi 11. Infeksi Penyakit Usus Lain Sumber : Subdin Yankesfar tahun 2006

Pada tahun 2005 dari 10 Penyakit Terbesar di Provinsi Jambi yang berada diurutan teratas adalah Penyakit Infeksi Akut Lain Saluran Pernafasan Atas begitu juga pada tahun 2006 penyakit diurutan teratas adalah Penyakit Infeksi Akut Lain Saluran Pernafasan Atas. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.13. Jumlah Kematian Ibu Maternal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2006
Jumlah Kematian Ibu Maternal Kematian Kematian Kematian Ibu Jumlah Hamil Ibu Bersalin Ibu Nifas 1 7 8 4 8 12 3 3 5 5 10 1 2 1 4 7 7 2 2 1 1 2 2 10 12 3 1 4

N0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabupaten/Kota Kerinci Merangin Sarolangun Bungo Tebo Tanjab Barat Tanjab Timur Batang Hari Muaro Jambi Kota Jambi

Jlh Ibu Hamil 8.594 8.512 5.657 6.963 6.238 6.326 5.670 6.648 7.707 12.571

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 138

(PROVINSI) 2005 2004 2003 2002

74.886 71.022 69.194 70.779 47.995

9 16 9 6 7

48 45 24 39 43

7 9 7 7 9

64 70 40 52 59

Tabel 4.2. Penyakit Terbesar di Provinsi Jambi Tahun 2005 Dan 2006
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jenis Penyakit Infeksi Akut Lain Saluran Pernafasan Atas Penyakit Infeksi Kulit Diare Penyakit Sistem Otot­otot jaringan pengikat Penyakit lain pada saluran pernafasan atas Penyakit kulit alergi Malaria Klinis Penyakit Pulpa & jaringan/ rongga 2005 (%) 32,28 (1) 9,76 (4) 7,44 (6) 10,57 (3) 15,02 (2) 8,56 (5) 4,18 (8) 3,79 (9) 6,11 (7) 2,29 (10) ­­­ 2006 (%) 33,2 (1) 8,6 (4) 7,9 (6) 10,4 (3) 14,0 (2) 8,2 (5) 4,0 (8) 3,3 (10) ­­­ 6,7 (7) 3,7 (9)

9. Mulut/ gigi 10. Darah Tinggi 11. Infeksi Penyakit Usus Lain Sumber : Subdin Yankesfar tahun 2006

Status Gizi Sasaran kegiatan peningkatan nilai gizi Provinsi Jambi adalah bayi, balita, ibu hamil serta Wanita Usia Subur Masalah Gizi di Provinsi Jambi pada anak dikaji menurut berbagai survei atau pemantauan lainnya. Di Provinsi Jambi Angka status Gizi Buruk mengalami penurunan sebesar 0,15% dimana pada tahun 2006 menunjukkan angka 1,9 sedangkan tahun 2005 menunjukkan angka 2,05. Pada tahun 2004 menunjukkan pada angka 2,1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran status gizi di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 4.21, lampiran tabel berikut : Tabel 4.3. Status Gizi Provinsi Jambi Tahun 2004 s/d 2008
No STATUS GIZI 2004 TAHUN 2005 2006 3,1 85,1 9,9 1,9

1 Gizi Lebih 2,5 3 2 Gizi Baik 85,6 84,5 3 Gizi Kurang 9,8 10,45 4 Gizi Buruk 2,1 2,05 Sumber : Hasil PSG Provinsi Jambi tahun 2007 (Seksi Gizi).

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 139

Perilaku Sehat Komponen perilaku sehat merupakan tugas utama dari Promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah upaya untuk memampukan atau memberdayakan masyarakat agar dapat memelihara, meningkatkan dan melindungi

kesehatannya. (WHO). Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan bukan merupakan pekerjaan yang mudah, hal ini disebabkan menyangkut aspek perilaku yang erat kaitannya dengan sikap, kebiasaan, kemampuan, potensi dan faktor budaya pada umunya. Disamping itu perilaku kesehatan adalah hal­ hal yang dilakukan oleh manusia yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan kemampuan yang dapat berdampak positif atau negatif terhadap kesehatan. Pemberdayaan Dana Masyarakat Perawatan kesehatan atau pengobatan diperlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu perilaku menjaga dikala sehat, merawat dikala sakit, melalui kepesertaan jaminan pembiayaan/ asuransi kesehatan sangat diutamakan. Namun sebagian besar masyarakat di Provinsi Jambi masih belum menyadari arti penting dari kepesertaan pembiayaan/ Asuransi kesehatan. Berdasarkan data peserta jaminan pemeliharaan kesehatan di Provinsi Jambi tahun 2004 dari 2.619.533 Jiwa penduduk tercatat hanya sekitar 18,27% penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan. Sedangkan pada tahun 2005 dari 2.657.300 jiwa penduduk tercatat sekitar 42,12% yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan. Sebagian besar data tercatat penduduk yang memiliki kartu sehat pada tahun 2006 sebanyak 542.782 jiwa sedangkan pada tahun 2005 sebanyak 276.032 jiwa, dan pada tahun 2004 tercatat hanya 241.038 jiwa. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah bentuk perwujudan paradigma sehat dalam budaya hidup perorangan, keluarga & masyarakat yang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 140

berorientasi sehat. Bertujuan untuk meningkatan, memelihara dan melindungi kesehatan baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Intervensi program PHBS antara lain melaksanakan penyuluhan Perilaku Hidup Sehat & Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kesehatan. Hasil yang dicapai adalah terbentuknya kegiatan kesehatan bersumber daya masyarakat. Berdasarkan data profil kesehatan kabupaten/ kota tahun 2006 persentase rumah tangga ber­PHBS dari 2.100 rumah tangga yang dipantau diperoleh sekitar 27,14% rumah tangga yang berPHBS. Persentase ini lebih kecil dari tahun 2005, dari 150.279 rumah tangga yang dipantau diperoleh sekitar 52,21% rumah tangga yang berPHBS, sedangkan data tahun 2004, dari 58.658 rumah tangga yang dipantau diperoleh sekitar 84,54% rumah tangga yang berPHBS. Pada lampiran tabel 47 terlihat persentase rumah tangga yang berPHBS paling kecil adalah Kabupaten Merangin dan Bungo, sedangkan terbesar adalah Kabupaten Tebo, Tanjab Timur dan Kerinci. Peran serta masyarakat berbentuk upaya kesehatan bersumber masyarakat dikembangkan & disesuaikan dengan pelaksanaan program Peningkatan & Pemberdayaan Masyarakat antara lain : Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Polindes (Pondok Bersalin Desa), POD (Pondok Obat Desa), TOGA (Tanaman Obat Keluarga), Pos UKK (Pos Upaya Kesehatan Kerja), Dana sehat, SBH (Saka Bhakti Husada). Posyandu merupakan jenis peran serta masyarakat yang paling memasyarakat dengan 5 program prioritas yaitu KB, KIA, Gizi, Imunisasi, Penanggulangan Diare. Tingkat perkembangan posyandu dari tahun 2004 s/d 2007 dapat dilihat pada tabel tentang jumlah dan persentase Posyandu menurut strata per

Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi tahun 2006. Tabel 4.16. Tingkat Perkembangan Posyandu Tahun 2003­2006
STRATA 2004 % Tahun dan Persentase 2005 % 2006 %

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 141

Posyandu Pratama Posyandu Madya

1.107 1.080

39,44 38,48

1.311 1.133 491 98 3.033

43,2 37,4 16,2 3,23 100

866 1.427 473 116 2.882

30,05 49,51 16,41 4,02 100

Posyandu Purnama 535 19,06 Posyandu Mandiri 85 3,03 Jumlah 2.807 100 Sumber : Profil Kabupaten/ Kota Tahun 2007

Kesehatan Lingkungan Keadaan lingkungan Fisik dan Biologik suatu daerah menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan daerah itu sendiri, khususnya terhadap angka kesakitan yaitu penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit, bakteri dan lainnya. Kondisi lingkungan yang buruk dapat meningkatkan angka kesakitan, karena itu untuk menekan lonjakan kasus penyakit yang diakibatkan oleh sanitasi lingkungan yang buruk adalah dengan meningkatkan cakupan program. Tujuan program Hygienie Sanitasi Tempat­Tempat Umum yaitu meningkatkan kualitas lingkungan yang optimal pada tempat­tempat umum sehingga dapat melindungi masyarakat dari penularan penyakit, keracunan, kecelakaan dan gangguan pencernaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2006 Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan Sehat (TUPM) dari 6.701 TUPM yang diperiksa sekitar 69,69 % TUPM yang sehat, sedangkan pada tahun 2005 dari 6.621 TUPM yang diperiksa sekitar 59,90 % TUPM yang sehat, pada tahun 2004 yang memenuhi syarat 55,16 %, tahun 2003 yang memenuhi syarat baru 52,66 %. Kegiatan pemeriksaan Rumah Sehat pada tahun 2006 Mencapai 24,48 %. Terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2005 yang mencapai 63,90 %, sedangkan pada tahun 2004 mencapai 63,32, pada tahun 2003 mencapai 59,99 %, tahun 2002 masih mencapai 56,20 %. Untuk mengetahui persentase rumah sehat menurut kabupaten/ kota di Provinsi Jambi Tahun 2006 dapat dilihat pada Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 142

lampiran tabel 49. Cakupan penggunaan jamban pada tahun 2006 mencapai 62,07 % sedangkan tahun 2005 mencapai 54,24 %, untuk tahun 2004 mencapai 51,72 %, tahun 2003 mencapai 36,81 %, dan tahun 2002 masih 43,36 %. Cakupan akses air bersih pada tahun 2006 adalah sebesar 91,65 %, lebih tinggi daripada tahun tahun 2005 yaitu sebesar 80,51 %, sedangkan tahun 2004 adalah 61,35 %, data lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran tabel 50. Pelayanan Kesehatan 1. Pelayanan Antenatal Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional (dokter umum, bidan, pembantu bidan dan perawat bidan) untuk ibu selama masa kehamilannya sesuai dengan standart pelayanan Antenatal yang meliputi 5 T yaitu ; Timbang berat badan, ukur Tinggi badan, ukur Tekanan darah, pemberian imunisasi TT, ukur Tinggi fundus uteri dan pemberian Tablet besi minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Cakupan pelayanan antenatal dapat dipantau melalui kunjungan baru ibu hamil (K1) atau disebut juga akses dan pelayanan ibu hamil sesuai standart paling sedikit empat kali dengan distribusi sekali pada triwulan pertama, sekali pada triwulan dua dan dua kali pada triwulan ketiga (K4) untuk melihat kualitas. Cakupan K1 dan K4 Provinsi Jambi tahun 2006 terjadi peningkatan. K1 pada tahun 2003 sebesar 79,31 % meningkat menjadi 82,00 % pada tahun 2004. Pada tahun 2005 meningkat menjadi 84,87 %, dan meningkat lagi pada tahun 2006 menjadi 91,97 %. sedangkan. Untuk cakupan K4 pada tahun 2003 sebesar 64,05 %, tahun 2004 menjadi 79,72 %. Pada tahun 2005 sebesar 81,04 %, dan pada tahun 2006 menjadi 83,30 %. Tenaga yang memberikan pertolongan persalinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu tenaga profesional (dokter spesialis, dokter umum, bidan, pembantu Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 143

bidan dan perawat bidan) dan dukun bayi (dukun bayi terlatih dan tidak terlatih). Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional pada tahun 2005 terjadi sedikit penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2004, namun mengalami peningkatan lagi pada tahun 2006. Persalinan oleh nakes pada tahun 2001 adalah 74,57 %, sedangkan tahun 2002 menjadi 63,59 % dan pada tahun 2003 menjadi 66,30 %, kemudian pada tahun 2004 meningkat menjadi 76,73 %. Pada tahun 2005 menjadi 76,18 % dan tahun 2006 meningkat menjadi 78,78 %. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel Cakupan Kunjungan Ibu Hamil.

Tabel 4.4. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1 dan K4), Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Imunisasi TT Ibu Hamil di Provinsi Jambi Tahun 2001 s/d 2006
No. Kegiatan 2004 82,00 79,72 76,73 70,97 Tahun 2005 84,87 81,04 76,18 67,00 2006 91,97 83,30 78,78 66,76

1 Kunjungan Ibu hamil (K1) 2 Akses Kunjungan Ibu Hamil (K4) 3 Persalinan Oleh Tenaga kesehatan 4 Cakupan Imunisasi TT Bumil Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota 2006

Keluarga Berencana Keberhasilan program Keluarga Berencana dapat diketahui dari beberapa indikator yaitu pencapaian target KB Baru, cakupan peserta KB Aktif terhadap PUS dan persentase peserta KB aktif metode kontrasepsi efektif terpilih (MKET) atau saat ini disebut juga MJP (Metode Jangka Panjang). Tabel 4.5.
No.

Perbandingan PUS, Peserta KB Baru & Aktif Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2006
Kabupaten/ Kota Jumlah Peserta KB

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 144

PUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kerinci Merangin Sarolangun Bungo Tebo Tanjab Barat Tanjab Timur Batang Hari Muaro Jambi Kota Jambi 52.294 34.735 39.226 41.868 41.867 47.852 35.560 47.556 36.999 71.731

Baru 12.190 3.735 1.528 10.158 5.798 556 9.308 5.377 11.048 59.698 65.184 64.457 39.938 376.077

Aktif 45.327 42.280 31.959 44.157

21.246 40.982 61.582 287.533 368.662 396.435 395.960 474.445

Jumlah (Provinsi) 449.688 2005 518.038 2004 497.195 2003 489.216 2002 474.443 Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota 2006

Peserta KB aktif Provinsi Jambi tiap tahun mengalami penurunan dimana pada tahun 2006 sebanyak 287.533 orang dari 449.688 pasangan usia subur (63,94 %), sedangkan pada tahun 2005 sebanyak 368.662 orang dari 518.038 pasangan usia subur (71,17 %), Angka ini pun terjadi penurunan bila ibandingkan dengan Realisasi Pencapaian KB Aktif pada tahun 2004 sebanyak 396.435 orang dari 497.195 Pasangan Usia Subur (79,73 %), dan pada tahun 2003 yaitu sebanyak 395.960 orang (80,94%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.24 tentang jumlah PUS, Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif di Provinsi Jambi. Pemanfaatan Fasilitas kesehatan 1. Puskesmas Upaya kesehatan oleh pemerintah yang terdepan di masyarakat adalah melalui Puskesmas dengan pelayanannya yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, sampai dengan saat ini Puskesmas masih terpercaya sebagai alternatif tujuan untuk pengobatan dan pemeriksaan kesehatan yang terjangkau oleh sebagian besar masyarakat pada umumnya. Analisis terhadap masyarakat dalam

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 145

memanfaatkan fasilitas di Puskesmas dapat diukur dengan indikator antara lain rata­rata jumlah kunjungan. Provinsi Jambi rata­rata jumlah kunjungan Puskesmas dari tahun ketahun cenderung untuk berkurang. Kunjungan Puskesmas pada tahun 2000 mencapai 2.477.422 kunjungan, maka sampai dengan tahun 2005 mencapai 1.472.038 kunjungan, tahun 2006 lebih rendah yaitu hanya 717.261 kunjungan sedangkan tahun 2004 mencapai 1.507.853 kunjungan dan pada tahun 2003 kunjungan Puskesmas hanya mencapai 1.924.049 kunjungan. 2. Rumah Sakit Sebagai sarana rujukan, Rumah Sakit di Provinsi Jambi memiliki andil besar dalam fungsinya sebagai tempat rujukan kasus­kasus yang tidak dapat ditangani baik ditingkat Puskesmas, Rumah Bersalin dan sarana/ fasilitas kesehatan lainnya. Kunjungan Rawat Jalan pasien di Rumah Sakit pemerintah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel Data rawat jalan Pasien Tabel.6 Data Rawat Jalan Pasien di Rumah Sakit PemerintahTahun 2006
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Rumah Sakit RSUD Raden Mattaher RSUD Muara Bungo RSUD Kol. Abundjani RSUD Nurdin Hamzah RSUD Ma. Bulian RSUD Mayjen A. Thalib RSUD K.H. Daud Arif RSUD St Taha Syaifudin RSUD Muaro Jambi RSUD Sarolangun RS Jiwa Jambi Jml Rawat Jalan 95.638 35.718 11.868 3.356 10.305 16.306 12.140 2.217 2.630 ­ 12.464 Rata­Rata/ hari 354 99 33 9 29 91 34 12 10 ­ 69

Sumber : Profil Kesehatan Kab/ Kota tahun 2006

Tabel 4.7. Indikator Pelayanan Rumah Sakit Di Provinsi Jambi Tahun 2006
No. Nama Rumah Sakit Jumlah Tempat BOR (%) LOS (Hari) TOI (Kali) GDR (%) NDR (%)

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 146

Tidur RSUD Raden Mattaher 307 76,92 RSUD Muara Bungo 143 56,19 RSUD Kolonel 87 3 68,78 Abunjani 21 4 RSUD Nurdin Hamzah 12,59 85 5 RSU Ma. Bulian 36,16 105 6 RSU Mayjen A. Thalib 44,11 60 7 RSU KH. Daud Arif 27,94 50 8 RSU St Taha Syaifudin 13,26 14 9 RSUD Muaro Jambi 34,29 92 10 RSUD Sarolangun ­ 150 11 RS Jiwa Jambi 68,99 100 12 RS Theresia 75,91 36 13 RS Budhi Graha 29,81 66 14 RS Asia Medika 69,01 38 15 RS Bhayangkara ­ 140 16 RS DKT ­ 56 17 RS Kayu Aro ­ Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota tahun 2006 1 2

4,63 3,82 3,84 3,49 4,39 2,92 3,50 2,90 3,00 ­ 63,36 2,98 6,76 3,67 ­ ­ ­

1,39 2,97 1,74 24,21 7,75 3,70 9,02 18,95 5,75 ­ 28,47 0,95 15,90 1,65 ­ ­ ­

0,05 0,06 0,03 0,05 0,03 0,04 0,05 0,03 0,00 ­ 0,01 0,01 0,02 0,03 ­ ­ ­

0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 ­ 0,01 0,01 0,02 0,01 ­ ­ ­

IV. Isu Strategis
Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan baik dari faktor geografis dan faktor ekonomi. Dilihat dari faktor geografis kendala utamanya adalah jarak dan transportasi, sehingga menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi tidak optimal, walaupun jumlah fasilitas kesehatan terus meningkat hampir diseluruh kabupaten atau kota. Dari faktor ekonomi, biaya masih merupakan salah satu masalah, dimana utilitas rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu. Mayoritas penduduk miskin juga belum terjangkau oleh sistem asuransi kesehatan (ASKES), dimana sampai saat ini penduduk yang memperoleh kartu ASKESKIN baru 31,50 persen.

V. Rekomendasi
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 147

Dengan tingkat capaian saat ini maka upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan dibidang kesehatan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan terpencil dengan pemberian pelayanan kesehatan gratis. 2. Penyediaan tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas­Puskesmas 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan lingkungan sehat

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 148

Bab

4.12
Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas Serta Pemuda dan Olahraga
Penduduk merupakan modal utama pembangunan suatu negara., dimana penduduk yang berkualitas tinggi akan mempercepat pertumbuhan dan pencapaian tujuan pembangunan. Sebaliknya penduduk yang berjumlah besar dengan pertumbuhan cepat dan disertai dengan kualitas rendah akan menghambat tujuan pembangunan. Berdasarkan data proyeksi Survey Penduduk antar sensus (SUPAS) tahun 2005 menunjukkan data pada tahun 2006 jumlah penduduk Provinsi Jambi mencapai 2.683.099 jiwa yang terdiri dari sejumlah 1.365.132 laki­laki dan 1.317.967 perempuan. Pada tahun 2007 berjumlah 2.742.196 jiwa yang terdiri dari sejumlah 1.398.700 laki­laki dan 1.343.496 perempuan. Selama kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan sebesar 2,20%. Pada tahun 2006 persentase penduduk di Provinsi Jambi yang tinggal di daerah perkotaan dengan usia produktif sebanyak 67,37%, dengan porsi yang hampir seimbang antara laki­laki dengan perempuan yaitu dengan perbandingan 66.90% dan 67,85%. dengan demikian berarti sisanya sebesar 32,63% adalah penduduk usia non produktif atau dapat dikatakan masih dalam kondisi ketergantungan yang tinggi. Pembangunan keluarga berencana dilaksanakan melalui program KB dimana dihadapkan pada berbagai kondisi diantaranya : 1. Masih tingginya laju pertumbuhan dan jumlah penduduk. 2. Rendahnya rata­rata usia kawin pertama 3. Rendahnya partisipasi laki­laki dalam ber KB 4. Minimnya akses dan kualitas pelayanan KB Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 149

Bab

4.13
Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Mutu Lingkungan Hidup

I. Kondisi Awal
Dalam perpektif pembangunan yang berkelanjutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak hanya dapat dijadikan sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource based economy) tapi juga berfungsi sebagai penopang sistem kehidupan (life support system). Bagi Provinsi Jambi , sumber daya alam seperti pertambangan dan pertanian sangat berperan sebagai sumber perekonomian daerah, dan masih sangat signikan perannya di masa mendatang. Khusus

untuk pertanian perannya sangat besar dalam perekonomian Provinsi Jambi. Hal ini terindikasi oleh cukup tingginya kontribusi sektor pertanian (tanamanan pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan). Sampai tahun 2004 kontribusinya mencapai 28,29 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Jambi, dan menyerap cukup banyak tenaga kerja atau 60% dari total angkatan kerja yang ada. Namun untuk Provinsi Jambi, secara umum pengelolaan SDA yang yang dikelola masih belum

berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, bahkan cendrung agresif, exploitatif dan expansif sehingga daya dukung lingkungan menurun, ketersediaan SDA menipis, bahkan cendrung sudah berada pada tahap yang sangat mengkuatirkan. Hal ini sangat terlihat sampai saat ini masih sangat maraknya kejadian pembalakan liar (illegal logging), tebang berlebih (over cutting) serta penyeludupan kayu ke luar negeri yang telah mempercepat pengurangan sebagian besar hutan di Provinsi Jambi.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 150

II. Isu Strategis
Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar keseimbangan ekosistim dan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi. Beberapa permasalahan pokok dapat digambarkan berikut ini: Terus menurunnya kondisi hutan Provinsi Jambi. Pegelolaan hutan yang tidak berkelanjutan yang telah dipraktekkan dalam dekade terakhir telah menimbulkan dampak negatif. Hal ini terlihat dari sangat tingginya lajunya penurunan luas hutan di Provinsi Jambi yang mencapai ­2,44% per tahun dalam kurun waktu 13 tahun terakhir. Kalau pada tahun 1991, luas kawasan hutan Provinsi Jambi mencapai 2.888.718 ha maka pada tahun 2003 menurun menjadi 2.148.950 ha. Dalam kurun waktu 13 tahun telah terjadi penurunan kawasan hutan seluas 739.768 ha. Bahkan hasil protret citra satelit menunjukkan sampai tahun 2004, Provinsi Jambi telah kehilangan hutan lebih kurang 1 juta hektar (Bakorsultanal, 2004). Kondisi ini juga berimplikasi pada degradasi daya dukung daerah aliran sungai (DAS) yang diakibatkan kerusakan hutan dan sedimentasi yang tinggi menyebabkan kapasitas daya tampung sungai Batanghari dan anak­anaknya semakin menurun. Kejadian ini sangat berdampak pada meningkatnya debit air sungai secara tidak terkendali di musim hujan. Hal ini berakibat pada meningkatnya frekwensi banjir sepanjang tahun. Seringnya banjir sangat berdampak pada pola tanam dan sangat berpengaruh pada produktivitas hasil pertanian masyarakat. Bahkan tidak jarang tingginya frekwensi banjir yang datang secara tiba­tiba telah

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 151

menghancurkan sumber kehidupan (pertanian) yang merupakan sumber ekonomi dan mata pencarian sebagian besar masyarakat di Provinsi Jambi. Dimasa lalu sistem pengelolaan hutan didominasi oleh pemberian hak pengusahaan hutan (HPH) kepada pihak­pihak tertentu secara tidak transparan tanpa mengikutsertakan masyarakat setempat, masyarakat adat, maupun pemerintah daerah. Kondisi ini diperparah dengan dengan tidak berjalannya kontrol sosial, pemegang HPH cenderung mengejar keuntungan jangka pendek sebesar­besarnya. Kerena Pengelolan yang tidak berkelanjutan satu demi satu perusahaan HPH di Provinsi Jambi berguguran. Hal ini terlihat, memasuki tahun 2001 masih terdapat 14 perusahaan HPH di Provinsi Jambi. Namun pada pertengahan 2003, hanya ada dua perusahaan HPH yang masih aktif, sedangkan hutan tanaman industri (HTI), dari 10 perusahaan, hanya tiga yang masih aktif. Hak pengusahaan hutan yang sekarang tidak beroperasi lagi kini meninggalkan permasalahan yang kompleks. Pada HPH dan HTI yang tidak beroperasi ini lahan yang ditinggalkan rawan perambahan dan menjadi

persoalan tersendiri sehingga perlu dipikirkan dimasa mendatang. Disamping itu banyaknya lahan­lahan tak bertuan yang kondisinya tidak memungkinkan lagi sebagai daya dukung satwaliar dan fungsi ekologis yang baik. Tidak adanya pengelolaan yang baik akan semakin memperparah kondisi mengingat perlu waktu dan biaya yang sangat besar untuk mengembalikan kondisi seperti semula. Untuk ke depan rehabilitasi Ex HPH ini sangat mendesak dilakukan untuk mengembalikannya sebagaimana fungsi hutannya seperti semula. Permasalahan lainnya yang perlu diantisipasi dalam pengelolaan kehutanan ini adalah sangat lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar (illegal logging), perambahan dan okupasi kawasan hutan, perburuan satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi, pembakaran hutan, peredaran hasil hutan illegal, tebang berlebih (over cutting), penyelundupan kayu ke luar negeri, dan tindakan illegal lainnya banyak terjadi. Diperkirakan kegiatan­kegiatan illegal Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 152

tersebut saja telah menyebabkan dan mempercepat hilangnya hutan di Provinsi Jambi seluas 739.768 ha selama satu dekade terakhir. Selain penegakan hukum yang lemah, juga disebabkan oleh aspek penguasaan lahan yang sarat masalah, praktik pengelolaan hutan yang tidak lestari, dan terhambatnya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Disamping itu rendahnya kapasitas pengelola kehutanan, sarana­prasarana, kelembagaan, sumber daya manusia, demikian juga insentif bagi pengelola kehutanan sangat terbatas bila dibandingkan dengan cakupan luas kawasan yang harus dikelolanya berkontribusi terhadap sulitnya penanggulangan masalah kehutanan seperti pencurian kayu, kebakaran hutan. Di samping itu, partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengamankan hutan juga sangat rendah. Permasalahan selanjutnya adalah sistim pemanfaatan hutan terutama hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan dari ekosistem hutan, seperti nilai hutan sebagai sumber air, keanekaragaman hayati, keindahan alam (wisata alam) yang memiliki potensi ekonomi, belum berkembang seperti yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian, nilai jasa ekosistem hutan jauh lebih besar dari nilai produk kayunya. Diperkirakan nilai hasil hutan kayu hanya sekitar 7 persen dari total nilai ekonomi hutan, sisanya adalah hasil hutan non­kayu dan jasa lingkungan. Dewasa ini permintaan terhadap jasa lingkungan mulai meningkat, khususnya untuk air minum kemasan, obyek penelitian, wisata alam. Permasalahan lainnya dalam pengelolan hutan ini adalah masyarakat sekitar hutan kurang dilibatkan dalam pengusahaan dan penataan batas kawasan hutan. Masyarakat lokal (adat) yang banyak berada di sekitar kawasan hutan dan di dalam juga merupakan potensi yang baik sekaligus menjadi potensi permasalahan jika dalam pengelolaan hutan tersebut di abaikan, sehingga yang muncul adalah klaim terhadap lahan hutan. Sebagai contoh permasalahan yang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 153

terjadi adalah penunjukkan suatu kawasan menjadi hutan konservasi atau hutan lindung seringkali mengabaikan partisipasi masyarakat setempat. Tanpa ada pengakuan partisipasi masyarakat setempat sulit terwujud pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai). Pengelolan hutan yang tidak

berkelanjutan di Provinsi Jambi seperti Illegal logging (pembalakan liar), over cutting (tebang berlebih) serta tejadi konversi lahan perkebunan seperti sawit telah meningkatkan kerusakan ekosistim dalam tatanan DAS. Pada saat ini diperkirakan DAS Batangahari sudah berada dalam kondisi kritis. Kerusakan DAS ini juga dipacu oleh pengelolaan DAS yang kurang terkoordinasi antara hulu dan hilir serta kelembagaannya yang masih lemah. Keadaan ini dapat memepengaruhi dan mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, industri, dan konsumsi rumah tangga. Untuk mengakomodir keseimbangan ini perlu dirancang suatu modus pengelolaan yang mencakup lima kriteria yang diformulasikan kedalam suatu bingkai Sustainable, Multistakeholders, Acceptable, Realistic, dan Technologi Base (SMART) watersed management. Sumberdaya alam Provinsi Jambi lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah daerah kawasan pesisir dan laut seperti di Kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur. Dengan diterapkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, luas perairan pesisir Provinsi Jambi mencapai 12 mil laut dari garis pantai Pulau Berhala. Di perairan yang cukup luas ini hidup beraneka ragam sumberdaya hayati yang berpotensi sebagai lahan budidaya ikan juga terdapat potensi hutan mangrove dengan jenis bakau, pidada, serta jenis lainnya yang sangat potensial untuk menjaga kondisi pantai dari erosi air laut. Sumberdaya kelautan dan pesisir di Provinsi Jambi tersebar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Luas lautan Provinsi Jambi mencapai 425,5 km2 telah menghasilkan 51.426 ton ikan tahun Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 154

2004. Kegiatan perikanan laut telah memberikan lapangan kerja bagi 3.159 orang yang terdiri dari nelayan penuh 2.053 orang, nelayan sambilan utama 631 orang dan sambilan tambahan 474 orang. Sesuai dengan luas wilayah perairan, jumlah nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 2.114 orang atau 66,91% dari total nelayan Provinsi Jambi. Namun yang perlu mendapat perhatian ke depan adalah ekosistem pesisir dan laut semakin rusak dan terjadinya ekspolitasi sumberdaya kelautan dan perikanan yang tidak terkendali sehingga menyebabkan kerusakan ekosistim.. Disamping itu pengeloaan sumberdaya pesisir dan laut cendrung tidak efisien dan mengancam biota­biota laut dilindungi. Keadaan ini juga diperburuk oleh pencurian ikan serta penangkapan yang tidak ramah lingkungan atau penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) seperti penggunaan bahan peledak dan racun (potasium) masih banyak terjadi sehingga merusak ekosistem terumbu karang yang merupakan habitat ikan yang sangat penting. Disamping itu paradigma pembangunan pesisir dan laut masih cendrung terpisah dari pembangunan daratan. Hal ini diperburuk oleh upaya pengendalian dan

pengawasan yang belum optimal akibat kurangnya sarana dan alat penegakan hukum di laut. Selain itu, jumlah dan kapasitas petugas pengawas, sistem pengawasan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar instansi terkait juga masih lemah. Rusaknya habitat ekosistem pesisir seperti deforestasi hutan/pantai mangrove serta terjadinya degradasi sebagian besar terumbu karang telah mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati (biodiversity). Untuk ke depan sangat diperlukan upaya meningkatkan konservasi pesisir dan laut, serta rehabilitasi ekosistem yang rusak. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun sistem pengendalian dan pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut. Disamping itu penataan industri

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 155

perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir juga sangat penting diperhatikan. Disamping itu, laju sedimentasi yang cukup tinggi juga sangat berperan merusak kwasan pesisir timur provinsi Jambi yang merupakan muara sungai Batang Hari. Hal ini terlihat dari terjadinya pendangkalan yang cukup cepat, yang disebabkan cukup tingginya laju sedimentasi sebagai akibat kegiatan pengelolan lahan hutan yang tidak berkelanjutan di kawasan hulu sungai terutama yang dilalui sungai Batang Hari dan anak­anaknya. Disamping itu pencemarannya yang cukup memprihatinkan juga perlu diperhatikan terutama pecemaran yang berasal dari dari kegiatan industri, rumah tangga, pertanian, kegiatan perhubungan. Dengan beroperasi dan akan dibukanya beberapa pertambangan, seperti tambang batubara di beberapa kabupaten perlu mendapat perhatian ke depan. Karena selama ini citra pertambangan selalu dipersepsikan dengan citra yang selalu merusak lingkungan. Hal ini disebabkan karena sifat usaha

pertambangan terutama pertambangan batubara, khususnya pertambangan yang sifatnya terbuka (open pit mining), selalu merubah bentangan alam sehingga mempengaruhi ekosistim dan habitat aslinya. Pertambangan terbuka ini akan dapat mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia sehingga keberadaan

pertembangan semacam ini selalu di tolak atau menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Kondisi ini, khususnya untuk provinsi Jambi di perburuk dengan maraknya pertambangan tanpa izin (PETI) di sepanjang DAS Batang hari dan anak­anak sungainya. Aktivitas PETI yang juga menggunakan ‘Air Raksa atau Mercury’’ ini disamping akan mencemari air sungai yang sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari­hari, juga akan dapat mencemari air untuk kegiatan pertanian dan perikanan.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 156

Disamping itu dalam permasalahan pertambangan juga perlu diwaspadai adalah terjadinya penurunan hasil tambang sejak beberapa tahun belakangan ini. Hal ini terlihat dari jumlah hasil minyak mentah yang dihasilkan dari tahun 2000 mencapai 8.905.570 barrel turun menjadi 4.108.653 barrel tahun 2003. Hal yang sama juga terjadi pada produksi gas alam dari 667.465 MMBTU tahun 2000 menjadi hanya 27.020 MMBTU tahun 2003. Sedangkan produksi batubara juga terjadi penurunan dari 60.585 ton tahun 2000 menjadi hanya tinggal 8.206 ton tahun 2003. Fenomena terjadinya penurunan produksi hasil tambang ini perlu didalami dan dipertanyakan apakah hal ini disebabkan memang cadangan hasil tambang kita yang mulai menipis sehingga hasil tambang menurun secara signifikan. Atau saat ini tidak banyak lagi dilakukan explorasi terhadap sumber­sumber tambang baru karena iklim investasi yang kurang kondusif seperti retribusi atau perpajakan, pembagian saham, serta peraturan lainnya yang memperpanjang rantai perijinan usaha pertambangan yang harus dilalui untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di Provinsi Jambi. Di sisi lain, pelestarian plasma nutfah asli juga belum berjalan baik. Kerusakan ekosistem dan perburuan satwa dan tumbuhan yang dilindungi secara liar, yang dilatarbelakangi rendahnya kesadaran masyarakat, menjadi ancaman utama bagi keanekaragaman hayati dan tanaman obat­obatan. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity) perlu diantisipasi ke depan, terutama yang berpotensi tetapi belum banyak dimanfaatkan seperti tanaman obat­obatan yang berjumlah 68 jenis di areal Taman Nasional Bukit Dua Belas dan kawasan hutan lainnya. Selanjutnya penurunan kualitas udara di Provinsi Jambi terutama kota Jambi sudah berada pada tahap yang mengkuatirkan, karena kota Jambi beserta lima kota lainnya di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Pekan Baru dalam satu tahun hanya menikmati udara bersih selama 22 sampai 62 hari saja. Dalam penurunan kualitas udara ini, senyawa yang perlu mendapat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 157

perhatian serius adalah partikulat (PM10), karbon monoksida (CO), dan nitrogen oksida (NOx). Adapun sumber pencemaran udara terutama berasal dari buang kendaraan dan kebakaran hutan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah dalam wewenang dan tanggungbjawab pengelolaan kehutanan, peraturan perundang­udangan yang kurang memadai, terjadi berbagai penafsiran aturan dalam pengelolaan kehutanan. Hal mengakibatkan percepatan laju kerusakan hutan , karena besarnya tekanan terhadap kehutanan. Hal ini sebagai akibat karena belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas. Sebagai contoh Undang­ Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan lebih menekankan pada bagaimana idealnya hutan dikelola, dilain pihak kewenangan dalam pengelolaan tidak terwadahi dengan jelas siapa yang berwenang mengelola hutan. Kemudian saat ini telah adanya Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, bagi hasil, penyerasian lingkungan dan tata ruang, namun UU pemerintah daerah tersebut masih perlu peraturan

perundang­undangan lebih lanjut untuk kejelesan kewenangan pengelolaan kehutanan. Dalam satu dekade terakhir ini, terjadinya kecendrungan peningkatan yang signifikan pencemaran akibat limbah padat, cair, maupun gas, tidak terlepas dari terjadinya peningkatan pendapatan dan perubaan gaya hidup masyarakat di perkotaan disamping peningkatan jumlah penduduk. Untuk limbah padat, hal ini membebani sistem pengelolaan sampah, khususnya tempat

pembuangan akhir sampah (TPA). Selain itu, sampah juga belum diolah dan dikelola secara sistematis, hanya ditimbun begitu saja (land fill), sehingga mencemari tanah maupun air, dan mengancam kesehatan masyarakat. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 158

Terjadinya penurunan kualitas air di badan­badan air akibat kegiatan rumah tangga, pertanian, dan industri juga memerlukan upaya pengelolaan limbah cair yang terpadu antar sektor terkait. Keadaan ini diperburuk oleh sangat kurangnya koordinasi lintas daerah/pusat dalam pengelolaan LH akibat mispersepsi OTDA. Untuk Provinsi Jambi terutama di perkotaan semakin tingginya intensitas kegiatan industri, kebakaran hutan dan kontribusi asap kendaraan bermotor menjadi pemicu memburuknya kualitas udara. Ke depan, pengaturan mengenai sistem pengelolaan dan pengendalian gas buang (emisi), baik industri maupun transportasi diperlukan sebagai upaya peningkatan perbaikan kualitas udara. Selain itu, limbah yang berasal dari rumah sakit, industri, dan permukiman juga belum dikelola secara serius dan mendesak untuk dibenahi segera. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan hasil tambang sangat dirasakan masih kurangnya akurasi data potensi bahan galian tambang di Provinsi Jambi sehingga potensi tambang belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan dalam pengelolaan pertambangan terlihat kurangnya perhatian dan tanggung jawab masyarakat pelaku tambang dalam aspek K3 dan lingkungan hidup disamping maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) . Secara umum dapat dikatakan dalam pengelolaan penambangan terlihat tanggung jawab sosial dan ekonomi perusahaan pertambangan terhadap masyarakat (community development) disekitar lingkaran tambang belum optimal. Sampai saat ini kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan masih rendah dan bahkan beranggapan bahwa sumber daya alam akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas, secara cuma­cuma. Air, udara, iklim, serta kekayaan alam lainnya dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tidak akan pernah habis. Demikian pula pandangan sebagian masyarakat bahwa lingkungan hidup akan selalu mampu memulihkan (recovery) daya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 159

dukung dan kelestarian fungsinya sendiri. Pandangan tersebut menjadikan masyarakat tidak termotivasi untuk ikut serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup di sekitarnya. Keadaan juga diperpuruk oleh permasalahan lainnya seperti seperti kebodohan, kemiskinan dan keserakahan.

III. Sasaran yang ingin dicapai
Berdasarkan permasalahan­permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi atau resource based economy (kontribusi sektor

perikanan, kehutanan, pertambangan dan mineral terhadap PDRB Provinsi Jambi ) dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan (life support sustem). Dengan terjadinya keseimbangan tersebut berarti menjamin keberlanjutan

pembangunan di Provinsi Jambi. Dengan demikian, memprioritaskan azas pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di seluruh sektor terkait sudah menjadi suatu yang mutlak dan mendesak untuk dilakukan. Pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development dapat dimaknai berupaya untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dengan juga

memikirkan kepentingan kebutuhan dan hak generasi selanjutnya. Berdasarkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan harus di lakukan secara seimbang yaitu secara ekonomi menguntungkan (economically viable), secara sosial dapat di terima (socially acceptable) serta berwawasan lingkungan (environmentally sound). Untuk itu azas yang telah dikemukakan di atas harus dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan aturan yang dapat menciptakan suasana yang kondusif dan untuk mendorong investasi pembangunan jangka menengah di seluruh sektor dan bidang yang terkait dengan sasaran Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 160

pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sebagaimana berikut ini: Di bidang kehutanan sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya penegakan hukum terutama dalam pemberantasan

pembalakan liar (illegal logging), turunnya penyalahgunaan izin eksploitasi hasil hutan dan peredaran/perdagangan hasil hutan illegal. 2. Menurunnya pembukaan kawasan hutan untuk areal budidaya non kehutanan dan okupasi kawasan oleh badan usaha serta menurunnya perburuan satwa/tumbuhan liar yang dilindungi serta peredarannya serta turunnya tingkat kebakaran hutan. 3. Terciptanya industri kehutanan yang tangguh serta terwujudnya struktur industri pengolahan yang efisien dan berwawasan lingkungan. 4. Ditetapkannya batasan luar kawasan hutan dalam tata­ruang di Provinsi Jambi. 5. Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan terutama Ex HPH. dan sepanjang DAS Batanghari untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya. 6. Optimalisasi nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu. 7. Meningkatnya hasil hutan non­kayu seperti rotan manau, madu dan tanaman obat­obatan. 8. Terjalinnya kemitraan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari. 9. Diterapkannya iptek yang inovatif pada sektor kehutanan. Di bidang kelautan sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah : 1. Turunnya angka pelanggaran dan perusakan sumber daya pesisir dan laut. 2. Membaiknya pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang berbasis masyarakat. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 161

3. Terselenggaranya pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang efisien dan berkelanjutan. 4. Meningkatnya luas kawasan konservasi laut dan meningkatnya

jenis/genetik biota laut langka dan terancam punah. 5. Terintegrasinya pembangunan laut, pesisir, dan daratan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah. 6. Terwujudnya ekosistem pesisir dan laut yang terjaga kebersihan, kesehatan, dan produktivitasnya. Di bidang pertambangan dan sumberdaya mineral sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah : 1. Optimalisasi peran migas dan mineral atau hasil tambang lainnya dalam penerimaan PAD untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatnya investasi pertambangan dan sumber daya mineral dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. 3. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertambangan. 4. Meningkatnya keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan. 5. Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) dan usaha­usaha pertambangan yang merusak dan menimbulkan pencemaran. 6. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan perusahaan pertambangan dalam aspek K3 dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. 7. Terlaksananya kegiatan usaha pertambangan yang baik dan benar sesuai aturan dan perundangan­undangan (Good Mining Practice). 8. Dilakukannya usaha pertambangan yang mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dibidang pembangunan lingkungan hidup sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Meningkatnya kualitas air permukaan dan kualitas air tanah. 2. Terkendalinya pencemaran pesisir dan laut.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 162

3. Meningkatnya kualitas udara khususnya di kawasan perkotaan dan Provinsi Jambi umumnya. 4. Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. 5. Meningkatnya upaya pengelolaan sampah perkotaan. 6. Terjalinnya koordinasi lintas daerah daerah/pusat dan lintas sektoral dalam pengelolaan lingkungan hidup. 7. Meningkatnya upaya penegakan hukum lingkungan. 8. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

IV. Saran dan Rekomendasi
Pembangunan kehutanan diarahkan untuk : 1. Penurunan kegiatan penebangan liar (illegal logging) dan perdagangan kayu illegal, pembakaran hutan serta perambahan dan okupasi kawasan hutan. 2. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan melalui meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung di dalam dan disekitar hutan. 3. Meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya. 4. Peningkatan pelaksanaan Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan. 5. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan. 6. Memanfaatkan hasil hutan non­kayu dan jasa lingkungannya secara optimal. Pembangunan kelautan diarahkan untuk : 1. Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir secara lestari berbasis masyarakat. 2. Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 163

3. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir serta merehabilitasi ekosistem yang rusak. 4. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar. 5. Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Pembangunan pertambangan diarahkan untuk : 1. Meningkatkan eksplorasi dalam upaya menambah cadangan migas dan sumber daya mineral lainnya. 2. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek

pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan. 3. Meningkatkan akurasi data, promosi, dan pelayanan informasi mineral, batubara, air bawah tanah dan panas bumi. 4. Menerapkan Good Mining Practice di lokasi tambang yang sudah ada. 5. Menginventarisasi dan merehabilitasi lahan dan kawasan pasca tambang. 6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan. 7. Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk : Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip­prinsip pembangunan

berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan. 1. Meningkatkan koordinasi lintas daerah/pusat dalam pengelolaan

lingkungan hidup (LH). 2. Meningkatkan penegakan hukum secara konsisten terhadap pencemar lingkungan. 3. Meningkatkan pembinaan terhadap dunia usaha dalam pengelolaan LH. 4. Meningkatkan kapasistas kelembagaan pengelola LH.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 164

5. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan. 6. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol­sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 165

Bab

4.14
Percepatan Pembangunan Infrastruktur I. Pengantar
Ketersediaan infrastruktur dan aktivitas sektor transportasi berperan untuk memperlancar arus distribusi barang dan perjalanan penumpang serta membuka keterisolasian berbagai wilayah tertinggal. Ketersediaan

infrastruktur energi khususnya tenaga listrik berkaitan dengan kelangsungan dan efisiensi proses produksi sektor industri pengolahan, sementara

ketersediaan infrastruktur telekomunikasi akan meningkatkan akses informasi yang mendorong efisiensi biaya transaksi karena terhubungnya produsen dengan sumber bahan baku dan pasar produk yang dihasilkan. Pada sektor pertanian, pembangunan infrastruktur pengairan berperan sebagai input dalam proses produksi khususnya tanaman pangan. Di sektor lainnya, penyediaan sarana perumahan dan pemukiman yang disertai penyediaan air minum dan sanitasi secara lebih memadai dan merata berperan penting untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun ketersediaannya memiliki peran stratregis bagi kelangsungan aktivitas ekonomi, pelayanan infrastruktur di Provinsi Jambi tidak mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan perusahaan­perusahaan, sehingga masalah keterbatasan penyediaannya justeru menjadi salah satu kendala dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pemiliharaan dan peningkatan penyediaan infrastruktur membutuhkan dana yang besar, sementara kemampuan keuangan pemerintah daerah relatif sangat terbatas. Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal yang telah meningkatkan kewenangan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana APBD, ternyata Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 166

belum

mampu

berperan

lebih

besar

untuk

mendorong

percepatan

pembangunan infrastruktur di daerah termasuk rehabilitasi infrastruktur yang mengalami kerusakan, walaupun infrastruktur tersebut berada dalam

kewenangan pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/kota. Pembangunan infrastuktur adalah bagian integral dari pembangunan wilayah. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan

telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi dan merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi.

Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengolahan sumberdaya air

berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagalistrikan, energi, pos, telekomunikasi, dan informatika, sumberdaya air serta perumahan, pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan, mengalami penurunan baik kuantitas maupun kualitasnya. Berkurangnya kualitas dan pelayanan dan tertundanya pembangunan infrastruktur baru dapat menghambat laju pembangunan suatu wilayah. Rehabilitasi dan pembangunan kembali berbagai infrastruktur yang rusak, serta peningkatan kapasitas dan fasilitas baru akan menyerap biaya yang sangat besar sehingga tidak dapat dipikul oleh pemerintah sendiri. Untuk itu, mencari solusi inovatif guna menanggulangi masalah perawatan dan perbaikan infrastruktur yang rusak merupakan masalah yang mendesak untuk diselesaikan. Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, pada 5 (lima) tahun ke depan perlu dipertegas penanganan/rehabilitasi, dan pembangunan infrastruktur.

Kegiatan–kegiatan yang terkait dengan PSO menjadi kewajiban pemerintah, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 167

baik pemerintah pusat maupun daerah. pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan. Untuk ini perlu adanya sinkronisasi penanganan program melalui APBN dan APBD. Untuk kegiatan yang sepenuhnya dapat dilakukan oleh usaha swasta perlu diperjelas peraturan perundang­undangan yang terkait, terutama menyangkut garansi dan sistem tarif. Berkaitan dengan keikutsertaan swasta membangun infrastruktur perlu diperjelas kewenangan masing­masing investor swasta dengan BUMN/D terkait, serta menghindarkan hak monopoli untuk berusaha pada bidangnya.

II. Sumberdaya Air
2.1. Isu Strategis Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan dalam perspektif ruang dan waktu. Dari segi distribusi waktu sepanjang tahun, 80 persen air tersedia pada musim hujan yang berdurasi lima bulan, sedangkan 20 persen lainnya tersedia pada musim kemarau dengan durasi tujuh bulan. Ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, yang selain menimbulkan manfaat, pada saat yang sama juga menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan berupa banjir. Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air telah menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan lainnya berupa kekeringan yang berkepanjangan. Awal tahun 2002, banjir telah melanda sebagian besar wilayah Provinsi Jambi dan secara ironis pada akhir tahun yang sama terjadi kekeringan. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah. Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang memprihatinkan adalah indikasi tejadinya proses percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 168

Menurunnya kemampuan penyediaan air. Berkembangnya daerah pemukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air menurun sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Kondisi ini diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah sehingga tingkat layanan prasarana sumberdaya air menurun semakin tajam. Intrusi air laut ke daratan dengan volume yang sangat besar dalam waktu yang singkat telah mengakibatkan pencemaran sumber–sumber air dan mengganggu penyediaan air baku bagi masyarakat, terutama di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. 2.2. Saran dan Rekomendasi Pembangunan Sumberdaya Air Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. Pada masa lalu fokus pembangunan lebih ditujukan pada pendayagunaan. Ke depan upaya konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Selain itu, pola hubungan hulu–hilir akan terus dikembangkan agar tercapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan. Pengembangan dan penerapan sistem conjuctive use antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah. Untuk itu, pemanfaatan air tanah akan dibatasi, terutama untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga dan usaha pertanian yang secara finansial mempunyai prospek menguntungkan.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 169

Pendayagunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi pada lima tahun ke depan difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah diangun, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan akan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap, dengan prioritas areal irigasi di wilayah lumbung padi. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan. Untuk mengendalikan kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan, akan dikembangkan berbagai skema insentif kepada petani agar bersedia mempertahankan lahan sawahnya. Pendayagunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan.

III. Transportasi
3.1. Pengantar Sektor transportasi merupakan tulang punggung bagi upaya percepatan pembangunan dan pengembangan aktivitas ekonomi di daerah. Penyediaannya secara lebih memadai bahkan dapat dipandang sebagai salah satu kunci bagi keberhasilan pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah. Percepatan pembangunannya tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi sekaligus dapat mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah. Oleh sebab itu, percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan secara nasional. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 170

Percepatan

pembangunan

infrastruktur

transportasi

ditujukan

untuk

menghasilkan jasa transportasi yang mampu memberikan pelayanan secara efisien, berkualitas, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan ini, pembangunan infrastruktur di daerah diarahkan pada upaya mempersingkat jarak dan mengurangi waktu tempuh, meningkatan keselamatan perjalanan dan memperlancar mobilitas penumpang, barang dan jasa dalam suatu sistem jaringan transportasi yang efisien. 3.2. Kondisi Awal Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang termuat dalam RPJM Provinsi Jambi dimulai pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, panjang jalan negara di daerah ini tercatat sepanjang 820,40 Km dan jalan provinsi 1 566,67 Km. Ruas kedua jenis jalan tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, sementara jalan provinsi hanya meningkat menjadi 1 566,68 Km pada tahun 2007. Bila dilihat dari kondisinya, 61.98

persen total panjang jalan negara dan provinsi pada tahun 2006 berada dalam keadaan mantap, selebihnya berada dalam keadaan rusak dan rusak berat. Kondisi tersebut sedikit lebih baik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang panjang jalan dalam keadaan mantap hanya mencapai 59.99 persen dari total panjang jalan. Selama tahun 2006 pembangunan transportasi darat oleh pemerintah Provinsi Jambi lebih diprioritaskan pada peningkatan jalan dan pembangunan jembatan. Konsekuensinya, panjang jalan tidak mengalami penambahan, tetapi kondisi jalan menjadi lebih baik. Kerusakan jalan provinsi terutama terjadi pada ruas jalan Bangko menuju Sungai Penuh hingga perbatasan Sumatera Barat, ruas jalan simpang Pulau Rengas menuju Jangkat, ruas jalan simpang Pelawan menuju Batang Asai hingga Muara Talang, ruas jalan simpang Penerokan menuju Sungai Bahar, dan ruas jalan simpang Lagan menuju Muara Sabak. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 171

Kondisi angkutan udara dalam tahun 2006 dapat dilihat dari frekuensi kedatangan dan keberangkatan pesawat dan jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang. Rata­rata kedatangan dan keberangkatan

penumpang masing­masing mencapai 114 orang dan 95 orang per sawat pada tahun tersebut. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya masing­masing sebesar 78 orang dan 89 orang per pesawat. Hal yang sama ditunjukkan oleh kegiatan bongkar dan muat barang yang mencapai 2 367 690 kg dan 1 082 834 Kg naik dari 2 235 141 Kg dan 1 206 041 Kg pada tahun 2005. Tidak jauh berbeda dengan angkutan udara, kegiatan bongkar dan muat barang melalui angkutan sungai juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2006. Jumlah barang yang dibongkar dan dimuat dalam kegiatan perdagangan antar pulau masing­masing mencapai 1 327 527 Ton dan 1 939 662 Ton, naik dari 1 031 271.80 Ton dan 1 622 461.90 Ton pada tahun sebelumnya. 3.3. Sasaran Pembangunan Infrastruktur Transportasi Pembangunan infrastruktur transportasi darat khususnya jalan dalam RPJM 2006­2010, di Provinsi Jambi dimaksudkan untuk mewujudkan beberapa sasaran dalam upaya mendukung pembangunan angkutan jalan raya secara nasional. Sasaran tersebut meliputi: (1) terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah–daerah yang perekonomiannya berkembang pesat; (2) meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang melalui dukungan pelayanan prasarana jalan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan transportasi baik dalam hal kecepatan mupun kenyamanan khususnya pada koridor–koridor utama, wilayah KAPET, perdesaan, wilayah perbatasan, terpencil, maupun pulau–pulau kecil;dan (3) terwujudnya partisipasi aktif pemerintah, BUMN/BUMD, maupun pihak swasta dalam penyelenggaran pelayanan prasarana jalan melalui reformasi dan restrukturisasi baik di bidang kelembagaan maupun regulasi. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 172

Pada sektor angkutan air, sasaran pembangunan infrastruktur adalah: (1) terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP); (2) meningkatnya pangsa pasar armada pelayanan angkutan laut, baik angkutan dalam negeri maupun ekspor dan impor; (3) meningkatnya kinerja dan efisiensi pelabuhan khususnya yang ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena sebagian besar muatan ekspor dan impor dan angkutan dalam negeri ditangani oleh pelabuhan yang ada di bawah pengelolaan BUMN; dan (4) Semakin lengkap prasarana SBNP (sarana bantu navigasi pelayaran) dan fasilitas pemeliharaannya. Sasaran pembangunan transportasi udara adalah terjaminnya keselamatan, kelancaran dan kesinambungan pelayanan akibat tercapainya pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan yang memadai. 3.4. Indikator Kinerja Pembangunan Infrastruktur Transportasi Penilaian kinerja dan capaian pembangunan prasarana dan sarana serta aktivitas pengangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator. Indikator kinerja pengngangkutan jalan diantaranya adalah: (1) jenis dan kualitas prasarana jalan baik di dalam wilayah maupun antar wilayah; (2) tingkat kelayakan dan jumlah sarana lalu lintas angkutan jalan; (3) jumlah dan tingkat kecelakaan dan kefatalan lalu lintas angkutan jalan; (4) tingkat dan keterpaduan antarmoda mobolitas manusia, barang dan jasa; (5) persentase dan jenis jalan perkotaan dan perdesaan; (6) tingkat keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengangkutan perkotaan, perdesaan dan antar kota dalam provinsi; dan (7) tersedianya aturan yang mengintegrasikan pelayanan transportasi dengan pengembangan wilayah (keruangan). Indikator kinerja aktivitas transportasi ASDP dan laut terdiri atas: (1) tingkat kelayakan sarana ASDP; (2) jumlah sarana dan psarana ASDP; (3) jumlah Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 173

kecelakaan yang terjadi dalam penyelengaaraan aktivitas transportasi ASDP; (4) jumlah penumpang yang memanfaatkan jasa ASDP; (5) tingkat keterlibatan swasta dan pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan ASDP; (6) jumlah ekspor dan impor yang memanfaatkan jasa pelayaran domestik; dan (7) tingkat muatan ekspor­impor dan angkutan domestik yang dilayani oleh pelabuhan dibawah pengelolaan BUMN. Indikator penilaian transportasi udara meliputi: (1) frekuensi kedatangan dan keberangkatan pesawat dan jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang; (2) kegiatan bongkar dan muat barang melalui angkutan udara; dan (3) tingkat kecelakaan angkutan udara. 3.5. Evaluasi Kinerja Pembangunan Transportasi 3.5.1. Angkutan Jalan Berdasarkan data dan informasi yang tersedia, evaluasi kinerja pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan transportasi dapat dilakukan untuk tahun 2007 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya. Jenis infarstruktur jalan yang tersedia pada tahun tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi pada tahun 2006. Proporsi panjang jalan negara dan jalan provinsi masing­ masing 34.37 persen dan 65.63 persen (Tabel 4.21). Kondisi ini merefleksikan tidak adanya perluasan jaringan penghubung antara Provinsi Jambi dengan Provinsi lainnya dan jaringan penghubung antar kabupaten dalam Provinsi Jambi selama tahun 2007. Tabel 4.21. Perkembangan Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Tahun 2003­2007 (dalam Km) Tahun Negara Provinsi Kabupaten 2003 1330.13 1566.67 ­ 2004 820.40 1566.67 ­ 2005 820.40 1566.67 ­ 2006 820.40 1566.67 ­ 2007 820.40 1566.68 ­ Sumber: Jambi Dalam Angka 2008 (BPS Jambi) Jumlah 2896.80 2387.07 2387.07 2387.07 2387.08

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 174

Bila dilihat dari kualitas permukaannya, panjang jalan negara dan provinsi yang diaspal pada tahun 2007 ternyata menurun dari tahun sebelumnya. Proporsi panjang jalan negara dan provinsi yang beraspal pada tahun 2007 adalah 91,13 persen, turun dari 93,01 persen pada tahun sebelumnya. Sebaliknya proporsi jalan berpermukaan kerikil dan tanah masing­masing mencapai 5.71 persen dan 3.17 persen, naik dari tahun sebelumnya. Penurunan panjang jalan negara dan provinsi yang beraspal terutama disebabkan oleh meningkatnya kerusakan jalan seperti ditunjukkan pada Tabel 29. Kondisi jalan dalam keadaan sedang pada tahun 2007 turun bersamaan dengan

meningkatnya panjang jalan dalam keadaan rusak. Pola perubahan ini menyebabkan proporsi jalan dalam keadaan mantap turun dari 66,50 persen pada tahun 2006 menjadi 61.98 persen pada tahun 2007. Sebaliknya kondisi jalan dalam keadaan rusak meningkat dari 33.50 persen menjadi 38.02 persen pada periode yang sama. Tabel 4.22. Panjang Jalan Negara dan Provinsi di Provinsi Jambi dirinci menurut Jenis Permukaan, Tahun 2003­2007 (dalam Km). Tahun Aspal Krikil 2003 2609.30 3.80 2004 2202.03 ­ 2005 2152.92 169.67 2006 2220.28 118.30 2007 2175.28 136.20 Sumber: Jambi Dalam Angka 2008 (BPS Jambi) Tanah 283.70 185.05 64.49 48.50 75.60 Jumlah 2896.80 2387.08 2387.08 2387.08 2387.08

Tabel 4.23. Panjang Jalan Negara dan Provinsi di Provinsi Jambi dirinci menurut Kondisinya, Tahun 2003­2007 (dalam Km). Tahun Baik Sedang Rusak 2003 1288.17 606.28 514.70 2004 948.28 634.28 486.25 2005 747.86 684.09 493.00 2006 798.75 788.58 431.55 2007 809.73 669.77 556.60 Sumber: Jambi Dalam Angka 2008 (BPS Jambi) Rusak Berat 487.65 318.27 462.13 368.20 350.97 Jumlah 2896.80 2387.08 2387.08 2387.08 2387.07

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 175

Kerusakan jalan provinsi pada tahun 2007 sebagian besar masih ditemukan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan pada tahun sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan terganggunya arus lalu lintas orang, barang dan jasa sehingga akan berpengaruh terhadap waktu tempuh dan harga produk yang selanjutnya akan meningkatkan kontribusi perekonomian Provinsi Jambi terhadap peningkatan laju inflasi pada tingkat perekonomian nasional. 3.5.2. Angkutan Udara Kondisi angkutan udara dalam tahun 2007 memperlihatkan menurunnya frekuensi kedatangan dan keberangkatan pesawat sebagai akibat terhentinya penerbangan maskapai Adam Air. Penurunan ini diikuti oleh menurunnya rata­rata tingkat kedatangan penumpang menuju Daerah Jambi, namun sebaliknya rata­rata jumlah keberangkatan penumpang justeru mengalami peningkatan. Fakta ini memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap jasa transportasi udara untuk berbagai kepentingan cukup tinggi. Keberadaan celah antara kebutuhan dengan keterbatasan jumlah maskapai penerbangan ke Kota Jambi dapat diatasi memasuki kuartal keempat tahun 2008 dengan beroperasinya kembali maskapai penerbangan Mandala. Kondisi ini

diperkirakan berdampak positif terhadap arus lalu lintas penumpang dan barang yang meningkatkan efisiensi transportasi dan kelancaran arus barang dan jasa. Tabel 4.24. Perkembangan jumlah Kedatangan dan Keberangkatan pesawat dan penumpang di Provinsi Jambi, Tahun 2003­2007 Pesawat/Aircraft Penumpang/Passengers Tahun Datang/ Berangkat/ Datang/ Berangkat/ Arrivals Departures Arrivals Departures 2003 2871 2870 201991 217260 2004 3938 3940 247269 263205 2005 3337 3339 261238 298360 2006 3496 3496 398622 333104 2007 3284 3284 344373 359751 Sumber: Bandar Udara Sultan Thaha Provinsi Jambi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 176

Hal yang sama ditunjukkan oleh kegiatan bongkar dan muat barang yang mencapai 2 367 690 kg dan 1 082 834 Kg naik dari 2 235 141 Kg dan 1 206 041 Kg pada tahun 2005. Tidak jauh berbeda dengan angkutan udara, kegiatan bongkar dan muat barang melalui angkutan sungai juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2006. Jumlah barang yang dibongkar dan dimuat dalam kegiatan perdagangan antar pulau masing­masing mencapai 1 327 527 Ton dan 1 939 662 Ton, naik dari 1 031 271.80 Ton dan 1 622 461.90 Ton pada tahun sebelumnya. Permasalahan di subsektor transportasi udara yang paling menonjol adalah : (1) terbatasnya prasarana bandara dan fasilitas keselamatan penerbangan dan fasilitas pendukung lainnya, (2) terbatasnya rute pelayanan dari dan ke Bandara Sultan Thaha, dan (3) peningkatan demand angkutan udara belum didukung oleh peningkatan layanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, langkah­langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan adalah: (1) Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang dikeluarkan oleh International Civil Aviation Organization guna meningkatkan keselamatan penerbangan baik selama penerbangan maupun di bandara di wilayah Provinsi Jambi; (2) Meningkatkan persaingan usaha industri penerbangan nasional yang lebih transparan dan akuntabel sehingga perusahaan penerbangan yang ada mempunyai landasan yang kokoh untuk kesinambungan operasi penerbangannya; (3) Mendukung pelaksanaan arah pengembangan Sistrans dan tata kebandarudaraan nasional; dan (4) Melanjutkan pelayanan angkutan udara perintis di Kabupaten Kerinci. 3.5.3. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dalam bidang lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : (1) Masih terbatasnya jumlah prasarana dan sarana Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 177

serta fasilitas keselamatan ASDP; (2) Masih rendahnya kesadaran para pemilik kapal untuk memenuhi kelengkapan dokumen dan keselamatan kapal, dan (3) Belum adanya penetapan jaringan trayek/lintas antar kabupaten/kota setelah pelaksanaan otonomi daerah dan semakin terbukanya akses jalan raya. Beranjak dari permasalahan di atas, langkah­langkah strategis yang diperlukan adala: (1) Memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana serta pengelolaan angkutan ASDP; (2) Meningkatkan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan memperbaiki tatanan pelayanan angkutan antarmoda dan kesinambungan transportasi darat yang terputus dengan pelayanan point to point ; sejalan dengan sistem transportasi lokal; (3) Pengembangan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota

diperlukan keterpaduan antarmoda dan dikembangkan sesuai dengan tingkat perkembangan permintaan pada jaringan transportasi jalan; dan (4)

Meningkatkan aksebilitas pelayanan ASDP : (1) mengembangkan angkutan sungai terutama di wilayah yang telah memiliki sungai cukup besar; dan (2) mengembangkan angkutan danau untuk menunjang program wisata. 3.5.4. Transportasi Laut Transportasi laut mempunyai peranan sangat penting pada perekonomian Provinsi Jambi. Hal ini terlihat pada tahun 2002 lebih dari 99 persen kegiatan ekspor–impor sebesar 296 juta ton dan 95 persen dari ekspor–impor tersebut senilai US $ 88,4 miliar diangkut dengan menggunakan transportasi laut. Permasalahan dalam transportasi laut yang paling menonjol adalah

terpuruknya peran armada pelayaran nasional dalam mengangkut muatan dan belum diberlakukan sepenuhnya Azas Cabotage. Rata–rata pangsa pasar armada nasional pada angkutan dalam negeri dan ekspor–impor antara tahun 1996 – 2003 masing–masing hanya 51,4 persen dan 3,6 persen. Secara garis besar masalah transportasi laut di Jambi adalah : (1) Masih terbatasnya jumlah Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 178

prasarana dan sarana serta fasilitas keselamatan; (2) Tingginya tingkat sedimentasi pantai; (3) Kurangnya aksesibilitas menuju pelabuhan laut dengan angkutan jalan raya, dan (4) Belum adanya back area dan fasilitas penunjang pelabuhan Muara Sabak. Sasaran pembangunan transportasi laut adalah : (1) Meningkatnya pangsa pasar armada pelayanan angkutan laut, baik untuk angkutan laut dalam negeri maupun ekspor­impor; (2) Meningkatnya kinerja dan efisiensi pelabuhan khususnya yang ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena sebagian besar muatan ekspor­impor dan angkutan dalam negeri ditangani oleh pelabuhan yang ada di bawah pengelolaan BUMN; (3) Semakin lengkap prasarana SBNP (sarana bantu navigasi pelayaran) dan fasilitas

pemeliharaannya, dan (4) Terselesaikannya uji materil PP Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran khususnya yang berkaitan dengan keharusan bekerjasama dengan BUMN. Langkah­langkah lanjutan yang diperlukan adalah: (1) Meningkatkan peran armada pelayaran baik untuk angkutan dalam negeri maupun ekspor­impor dengan memberlakukan azass cabotage; (2) Menghapuskan pungutan­ pungutan tidak resmi di pelabuhan sehingga tarif yang ditetapkan otoritas pelabuhan tidak jauh berbeda dengan biaya yang secara riil dikeluarkan oleh pengguna jasa; (3) Memenuhi standar pelayaran internasional yang

dikeluarkan oleh IMO (International Maritime Organization) maupun IALA guna meningkatkan keselamatan pelayaran; (4) Merestrukturisasi peraturan dan perundang­undangan serta kelembagaan di subsektor transportasi laut guna menciptakan kondisi yang mampu menarik minat swasta dalam pembangunan prasarana transportasi laut; (5) Menyerahkan secara bertahap aset pelabuhan lokal yang dikelola UPT/Satuan Kerja kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (6) Mendukung pelaksanaan arah

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 179

pengembangan Sistranas dan tatanan kepelabuhan nasional; dan (7) Melanjutkan pelayanan angkutan laut perintis. IV. Energi, Ketenaga Listrikan, Pos dan Telematika 4.1. Energi Krisis ekonomi mengakibatkan berbagai perubahan mendasar pada

perekonomian, pola supply­demand energi dan biaya operasi penyediaan energi. Dengan terjadinya krisis ekonomi terjadi ketimpangan biaya produksi yang dipengaruhi oleh nilai tukar valuta asing dengan pendapatan sektor energi. Disisi lain, penyesuaian harga energi tidak dapat dihindari dan merupakan komitmen pemerintah dalam rangka mengurangi subsidi harga energi. Dengan terbatasnya cadangan energi, perlu dimulai pemanfaatan energi alternatif secara bertahap dan berorientasi pasar menuju pola bauran energi yang terpadu, optimal dan bijaksana. Upaya pemanfaatan energi alternatif dimaksudkan untuk pengurangan penggunaan bahan bakar minyak yang semakin mahal dan ketersediaannya semakin menipis. Sebagai alternatif dapat dipergunakan panas gas bumi, batu bara, dan energi terbarukan seperrti panas bumi, tenaga air, tenaga nuklir, tenaga surya, tenaga angin, dan biomasa. Sebagai wilayah yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, Provinsi Jambi memiliki potensi sumber energi yang cukup banyak dan beragam namun produksi bagi pemanfaatan kurang seimbang. Potensi sumber energi dan produksi berdasarkan data tahun 2003 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Potensi gas alam tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur sebesar 178,13 triliun kaki kubik (TCF) terdiri dari 91,17 TCF cadangan terbukti dan 86,69 TCF cadangan potensi. Potensi tenaga air dengan besaran kurang lebih 75 ribu MW namun produksinya baru mencapai 4.200 MW karena beragamnya kapasitas, tingginya investasi, serta persoalan sosial dan dampak lingkungan.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 180

2. Potensi batu bara sebesar 50 miliar ton, dengan daerah penghasil terbesar adalah Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo. 3. Potensi energi panas bumi yang dimiliki oleh Provinsi Jambi terdapat di sepanjang wilayah pesisir pantai timur dengan tingkat produksi hanya mencapai 807 MW. 4. Energi terbarukan yang meliputi tenaga matahari, angin, biomasa, biogas, dan gambut mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Angka rata­rata radiasi harian sinar matahari bervariasi dari 4,10 sampai 5,75 kWh per meter persegi; energi dengan kecepatan rata­rata yang bervariasi dari 2,39 meter per detik sampai 5,5 meter per detik pada ketinggian 24 meter di atas tanah; energi biomasa setara dengan 50 GW yang terdiri dari solid bio mass, dan liquid bio mass berasal dari sektor kehutanan, pertanian, dan perkebunan energi biogas yang berasal dari limbah sektor perternakan dengan besaran sekitar 684,8 MW; tanah gambut yang diperkirakan sebesar 97,93 triliun MJ3 tersebar di Kabupaten TanjabBarat dan Tanjab Timur. Pembangunan energi di Provinsi Jambi dihadapkan pada masalah pokok berupa kesenjangan antara potensi sumber energi dan konsumsi berbagai jenis energi. Permasalahan lain yang dihadapi adalah sistem penetapan harga energi yang belum mencerminkan nilai ekonominya sehiingga tidak mendorong penggunaan energi secara maksimal dan tidak mengembangkan prakarsa masyarakat untuk melakukan penghematan energi. Sebagai contoh,

transportasi merupakan sektor yang boros dalam mengkonsumsi BBM. Masih rendahnya tingkat diversifikasi energi juga merupakan salah satu permasalahan. Hal ini di tunjukkan dengan ketergantungan terhadap BBM masih tinggi. Pembangunan dan pangsa penggunaan energi selama ini masih bertumpu pada pengguna energi tidak terbarukan seperti minyak bumi,

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 181

padahal cadangan minyak bumi senakin menipis serta belum efisiennya pemanfaatan energi oleh konsumen rumah tangga, industri, dan transportasi. Secara rinci permasalahannya adalah (1) Terbatasnya Infrastruktur Energi. Kapasitas infrastruktur terbangun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan energi final, (2) Belum Terencananya Prospek Bisnis Energi. Bisnis energi masih terlalu berorientasi untuk mendapatkan revenues secara cepat dan sangat bergantung pada komoditi minyak bumi, khususnya minyak mentah, (3) Belum Efektifnya Manajemen Resiko. Prediksi terhadap risiko proyek pembangunan energi sangat tinggi, khususnya karena minim dan kurang akuratnya data yang tersedia, (4) Belum Tuntasnya Regulasi. UU Minyak dan Gas Bumi 22/ 2001 telah diminta untuk direvisi oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004 terutama pasal­pasal yang berkaitan dengan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Namun demikian, UU

Migas juga masih mempunyai masalah seperti terlambatnya penyiapan PP hilir, belum berfungsi efektifnya Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas, dan belum diterbitkannya Master Plan transmisi dan distribusi gas nasional, (5) Kurang Menariknya Iklim Investasi. Karakteristik dari proyek pembangunan infrastruktur energi yang membutuhkan biaya besar, teknologi tinggi, waktu yang lama sebelum beroperasi; terlalu beratnya beban fiscal dalam tahap ekplorasi dan di sisi hulu; kendala prosedur, regulasi, waktu, dan biaya yang menurunkan minat inventasi; terbatasnya equity yang menurunkan

kemampuan memperoleh pinjaman; minat perbankan domestik yang masih rendah untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan proyek

infrastruktur, (6) Besarnya Ketergantungan Kepada Pemerintah. Dominasi sektor energi oleh BUMN yang masih sangat bergantung kepada pemerintah, pola monopoli/duopoli yang berjalan menghambat tumbuhnya pola kompetisi, beban asset dan kinerja operasi korporat belum menunjukkan efisiensi yang layak, dan (7) Belum Efektifnya Kelembagaan. Belum sinkronnya pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 182

pembagian wewenang dari pusat ke daerah, pemerintah dan swasta, serta sektor dan regional. Sasaran dengan rencana jangka menengah sampai dengan tahun 2010, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen per tahun dan dengan elastisitas energi sekitar 1,2, maka sasaran permintaan energi total

diproyeksikan naik sebesar 7,1 persen per tahunnya. Dengan adanya upaya peningkatan efisiensi dan rehabilitasi infrastruktur energi diharapkan

pertumbuhan permintaan energi dapat ditekan. Selain itu sesuai dengan kebijakan diversifikasi diperlukan penganekaragaman pemakaian energi non­ BBM, agar dapat mengurangi beban pemerintah untuk mensubsidi BBM. Untuk itu diperlukan pembangunan infrastruktur energi yang mencakup fasilitas processing (kilang minyak, pembangkit tenaga listrik), fasilitas transmisi dan distribusi pipa (gas dan BBM) dan fasilitas depot penyimpanan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi untuk masa datang dalam jumlah yang memadai dan dalam upaya menyediakan akses berbagai macam jenis energi untuk segala lapisan masyarakat, maka perlu diciptakan suatu sistem baru penyediaan dan transportasi energi yang lebih menyeluruh, terpadu dan kompetitif serta mencerminkan harga pasar. Hal ini dapat ditempuh dengan menyiapkan sarana dan prasarana lintas sektor, menghilangkan monopoli baik di sisi bisnis hulu maupun di sisi bisnis hilir untuk sektor migas, maupun di sisi pembangkit, transmisi dan distribusi di sektro energi baru dan terbarukan lainnya. 4.2. Ketenagalistrikan Pembangunan ketenagalistrikan dihadapkan pada berbagai tantangan antara lain kondisi geografis yang luas dan kondisi demografi dengan densitas yang sangat variatif antar berbagai wilayah sehingga sulit untuk mengembangkan sistem kelistrikan yang optimal dan efisien. Begitu pula dengan potensi energi primer untuk pembangkit listrik, sekalipun memiliki potensi yang cukup besar Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 183

namun umumnya berada di daerah pedalaman yang jauh dari pusat beban sehingga untuk pembangunannya memerlukan biaya yang besar terutama untuk pembangunan infrastruktur pendukungnya.

Permasalahan Ketenagalistrikan Permasalahan pembangunan bidang ketenagalistrikan antara lai adalah : (1) Keterbatasan Kapasitas Pembangkit, (2) Keterbatasan Kemampuan Pendanaan, (3) Kurangnya Kemandirian Industri Ketenagalistrikan, (4) Tingginya

Ketergantungan Terhadap BBM, (5) Rendahnya Kinerja Sarana dan Prasarana, (6) Belum Tercapainya Tingkat Tarif yang Ekonomis, dan (7) Rendahnya Partisipasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Sasaran pembangunan ketenagalistrikan dalam 5 (lima) tahun ke depan meliputi : (1) Penambahan kapasitas pembangkit, (2) Peningkatan rasio elektrifikasi tahun 2010 meningkat menjadi 67,9 persen, (3) Meningkatnya rasio elektrifikasi desa pada akhir tahun 2010 sebesar 90 persen, (4) Meningkatnya efisiensi di sarana pembangkit melalui rehabilitasi dan repowering;, (5) Berkurangnya susut jaringan terutama nonteknis melalui pelaksanaan kegiatan berbasis teknologi informasi, (6) Terlaksananya penyempurnaan restrukturisasi ketenagalistrikan, (7) Meningkatnya pemanfaatan potensi gas, batu bara dan panas bumi, serta energi baru terbarukan, (8) Meningkatnya partisipasi

masyarakat, koperasi dan swasta baik sebagai penyedia, pembeli dalam bentuk curah maupun konsumen listrik sebagai pelanggan dan pengelola usaha penunjang ketenagalistrikan, dan (9) Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumberdaya manusia yang mendukung industri

ketenagalistrikan. Kebijakan pembangunan ketenagalistrikan Provinsi Jambi dalam 5 (lima) tahun ke depan diarahkan pada :

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 184

1. Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan dan keandalannya terutama di daerah terpencil dan perdesaan. 2. Peningkatan partisipasi investasi swasta, pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana ketenagalistrikan. 3. Peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien, terutama upaya peningkatan diversifikasi energi untuk pembangkit, pengurangan losses, peremajaan infrastruktur yang kurang efisien. 4. Peningkatan kemandirian industri ketenagalistrikan daerah dengan

mendorong peningkatan kemampuan SDM dan pemakaian barang dan jasa produksi dalam negeri. 5. Penyesuaian tarif secara bertahap dan sistematis sampai mencapai nilai keekonomiannya. 6. Peningkatan keselamatan pemakaian peralatan listrik dan menjaga dampak lingkungan dalam pembangunan ketenagalistrikan nasional. 4.3. Telekomunikasi dan Informasi Dalam era globalisasi dimana informasi mempunyai nilai ekonomi, kemampuan untuk mendapatkan, memanfaatkan, dan megolah informasi mutlak dimiliki suatu daerah untuk memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing daerah. Tingkat kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi ditentukan oleh dua aspek, yaitu supply yang terkait dengan kemampuan pembangunan penyedia infrastruktur informasi, dan demand yang terkait dengan kebutuhan masyarakat pengguna. Secara rinci permasalahan yang dihadapi adalah : (1) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur informasi, (2) Tidak meratanya penyebaran infrastruktur informasi, (3) Terbatasnya kemampuan pembiayaan penyedia infrastruktur informasi, (4) Belum terjadinya kompetisi yang setara dalam penyelenggaraan pos dan telematika, (5) Kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur, (6) Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 185

Terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi, dan (7) Terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengakses dan mengelolah informasi menjadi peluang ekonomi. Sarana komunikasi dan informasi mempunyai arti strategis karena tidak saja berperan dalam percepatan pembangunan ekonomi, tetapi juga dalam berbagai aspek lain seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pendukung aspek politik dan pertahanan keamanan. Dalam rangka menjamin kelancaran arus komunikasi dan informasi, perlu dilakukan perluasan jangkauan serta peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraannya. Sasaran umum yang hendak dicapai adalah : (1) Terwujudnya

penyelenggaraan komunikasi dan informasi yang efesien, yaitu yang mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, (2)

Meningkatnya aksessibilitas masyarakat akan layanan komunikasi, dan (3) Meningkatnya kapasitas serta kemampuan masyarakat dalam

mendayagunakan teknologi bersangkutan. Untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan lima tahun mendatang, arah kebijakan yang di tempuh adalah : (1) Restrukturisasi penyelenggaraan komunikasi dan informasi, (2) Peningkatan efesiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi, dan (3) Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 4.4. Pembangunan Perumahan Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan. Penyediaan prasarana dan sarana dasar oleh pemerintah terhadap kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah dilakukan untuk menurunkan harga jual rumah di kawasan tersebut. Diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 186

berpendapatan rendah mempunyai kemampuan untuk memiliki rumah yang layak huni dalam kawasan yang sehat. Namun demikian, kemampuan pemerintah untuk mendukung penyediaan prasarana dan sarana tersebut masih terbatas. Menurunnya kualitas permukiman. Terutama yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mengakibatkan kurang mampunya

masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana lingkungan. Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman. Kelembagaan penyelenggara pembangunan perumahan belum berada pada tingkat kinerja yang optimal untuk menjalankan fungsi, baik sebagai pembangun maupun pemberdaya. Masih rendahnya efesiensi dalam pembangunan perumahan. Tingginya biaya administrasi perijinan yang dikeluarkan dalam pembangunan perumahan merupakan satu persoalan yang senantiasa dihadapi dalam pembangunan perumahan. Biaya perijinan untuk pembangunan perumahan saat ini mencapai 20 persen dari nilai rumah. Hal ini menimbulkan ketidakefesienan pasar perumahan, dan masih adanya perumahan belum layak huni dengan fasilitas yang sangat minim. Untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang mempergunakan kredit pemilikan rumah sebagai cara untuk memiliki rumah maka sasaran umum pembangunan perumahan adalah pemenuhan kebutuhan hunian bagi

masyarakat melalui terciptanya pasar primer yang sehat, efesien, akuntabel, tidak diskriminatif, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang di dukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang market friendly, efesien, dan akuntabel. Bagi masyarakat yang berpendapatan rendah yang terbatas kemampuannya, maka sasaran umum yang harus dicapai adalah terbentuknya pola subsidi yang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 187

tepat sasaran, tidak mendistorsi pasar, akuntabel, dan mempunyai kepastian dalam hal ketersediaan setiap tahun. Sasaran lain yang juga hendak dicapai adalah terbentuknya pola pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan rumah baru yang berbasis swadaya masyarakat. Arah kebijakan yang akan dikembangkan untuk mencapai sasaran

sebagaimana telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat; 2. Mengembangkan kawasan perumahan skala besar; 3. Meningkatkan penyediaan hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah; 4. Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah dalam penyediaan lahan, sumber pembiayaan dan prasarana dan sarana lingkungan melalui pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat; 5. Mengembangkan kredit mikro pembangunan dan perbaikan rumah yang terkait dengan kredit mikro peningkatan pendapatan dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja; 6. Menciptakan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran; 7. Mengembangkan lembaga yang bertanggung jawab dalam pembangunan perumahan dan permukiman pada semua tingkatan; 8. Mengembangkan intensif fiscal bagi swasta yang menyediakan hunian bagi buruh/ karyawannya; 9. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan

keselamatan gedung; 10. Menciptakan kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure); 11. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan dan pesisir. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 188

4.5. Pembangunan Air Minum dan Air Limbah Permasalahan dalam pembangunan air minum dan air limbah adalah sebagai berikut : (1) Rendahnya kualitas pengelolaan air minum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), (2) Stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air minum, (3) Permasalahan tarif yang tidak mampu mencapai kondisi pemulihan biaya, (4) Belum diolahnya lumpur tinja, dan (5) Menurunnya persentase masyarakat di kawasan perkotaan yang mendapatkan pelayanan sistem pembuangan air limbah. Sasaran umum pembangunan air limbah adalah open defecation free untuk semua kabupaten/kota hingga akhir tahun 2010 yang berarti semua rumah tangga minimal mempunyai jamban sebagai tempat pembuangan faeces dan meningkat kualitas air permukaan yang dipergunakan sebagai air baku bagi air minum. Selain itu, sasaran pembangunan air limbah adalah meningkatnya utilitas IPLT dan IPAL yang telah dibangun hingga mencapai minimal 60 persen pada akhir tahun 2010 serta pengembangan lebih lanjut sungai akibat pembuangan tinja hingga 50 persen. Selain itu, untuk kota besar seperti kota Jambi secara bertahap dikembangkan sistem air limbah terpusat (sewerage sistem). Pelayanan yang ingin dikembangkan dalam pembangunan air minum dan air limbah hingga akhir tahun 2010 adalah pelayanan air minum dan air limbah yang berkualitas, efisien, dengan harga terjangkau, menjangkau semua lapisan masyarakat,dan berkelanjutan yang akan dilaksanakan melalui kebijakan sebagai berikut : 1. Menciptakan kesadaran seluruh stake holder terhadap pentingnya

peningkatan pelayanan air minum dan air limbah dalam pengembangan sumberdaya manusia dan produktivitas kerja.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 189

2. Meningkatnya peran serta seluruh stake holder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dan air limbah hingga akhir tahun 2010. 3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha untuk turut berperan serta secara aktif dalam memberikan pelayanan air minum dan air limbah melalui deregulasi dan regulasi peraturan perundang­undangan yang terkait dengan kemitraan. 4. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum dan air limbah sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya air. 5. Meningkatkan kinerja pengelola air minum dan air limbah melaui restrukturisasi kelembagaan yang mengatur BUMD air minum dan air limbah. 7. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan air minum dan air limbah melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan,dan perbaikan pelayanan kesehatan. 8. Mengurangi tingkat kebocoran pelayanan air minum hingga mencapai ambang batas normal sebesar 20 persen hingga akhir tahun 2010. 9. Memulihkan pelayanan air minum dan air limbah yang rusak akibat bencana alam. 4.6. Pembangunan Persampahan dan Drainase Meningkatnya pencemaran lingkungan akibat meningkatnya jumlah sampah yang berasal dari rumah tangga dan nonrumah tangga yang dibuang ke sungai dan dibakar. Persentase sampah yang di buang ke sungai dan dibakar pada tahun 1998 sebesar 65 persen dan meningkat menjadi 68 persen pada tahun 2001. Walaupun kenaikannya relatif kecil namun diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin sulitnya mendapatkan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA).

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 190

Menurunnya kualitas manajemen TPA dengan berubahnya sistem pengelolaan TPA yang didesain sebagai sanitary landfill dan control landfill menjadi open dumping mencerminkan penurunan kinerja tersebut. Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan. Kelangkaan lokasi untuk pembuangan sampah menyebabkan masyarakat membuang sampah ke saluran drainase. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan persentase kawasan tergenang dan persentase terhambatnya fungsi drainase. Sasaran pembangunan dan pengelolaan persampahan yang hendak dicapai adalah meningkatnya jumlah sampah terangkut hingga 75 persen hingga akhir tahun 2010 serta meningkatnya kinerja pengelolaan TPA yang berwawasan lingkungan di semua kota­kota besar dan kota sedang. Sasaran umum pembangunan drainase adalah terbatasnya saluran­saluran drainase dari sampah sehingga mampu meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai pematus air hujan dan berkurangnya wilayah genangan permanen dan temporer hingga 75 persen. Pelayanan yang akan dikembangkan dalam pembangunan persampahan dan drainase hingga akhir tahun 2010 adalah pelayanan persampahan dan drainase yang berkualitas, terjangkau, efisien, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta berwawasan lingkungan yang akan dilaksanakan melalui kebijakan­ kebijakan sebagai berikut : a) Menciptakan kesadaran seluruh stakeholder terhadap pentingnya

peningkatan pelayanan persampahan dan drainase; b) Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan dan drainase 2010; c) Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha untuk turut berperan aktif dalam memberikan pelayanan persampahan, baik dalam handling­ transportation maupun dalam pengelolaan TPA; Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 191 hingga akhir tahun

d) Menciptakan

peraturan

perundang­undangan

yang

terkait

dengan

kemitraan pemerintah­swasta dalam pengelolaan persampahan; e) Mendorong terbentuknya regionalisasi drainase; f) Meningkatkan kinerja pengelola persampahan dan drainase melalui restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan perundang­undangan yang terkait; g) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola persampahan dan drainase melalui uji kompetisi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan; serta h) Meningkatkan kinerja dalam pengelolaan TPA dengan sistem sanitary landfill. pengelolaan persampahan dan

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 192


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Evaluasi, RPJMN
Stats:
views:23560
posted:1/29/2009
language:Indonesian
pages:192
Description: Evaluasi 3 Tahun RPJMN 2004-2009 di Provinsi Jambi