Provinsi Riau
Description
Evaluasi 3 Tahun RPJMN 2004-2009 di Provinsi Riau
Shared by: EKPD
-
Stats
- views:
- 20363
- posted:
- 1/29/2009
- language:
- Indonesian
- pages:
- 283
Document Sample


KATA PENGANTAR Laporan ini merupakan Laporan Akhir dalam kegiatan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan RPJMN 20042009 di Provinsi Riau. Selanjutnya informasi dari laporan ini nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan tingkat pusat dan daerah. Laporan evaluasi memuat tujuan kegiatan untuk mengetahui capaian RPJMN Tahun 20042009 di Provinsi Riau. Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu: 1) tersedianya berbagai data dan informasi yang akurat dan obyektif tentang upaya, capaian, dan permasalahan pelaksanaan RPJMN tahun 20042009, 2) teridentifikasinya sinkronisasi arah dan tujuan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, 3) teridentifikasinya isu strategis daerah, dan 4) tersusunnya rekomendasi tindak lanjut dalam perumusan kebijakan. Harapan kami mudahmudahan hasil evaluasi ini secara langsung dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan RPJMN Tahun 20042009 dan bahan masukan penyusunan RPJMN tahun 20102014. Pekanbaru, Desember 2008 Dr. Yanuar, M.Si Koordinator BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia diatur melalui UU No 25 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang hirarki perencanaan, proses perencanaan, mekanisme perencanaan, ruang lingkup perencanaan, isi rencana, waktu pelaksanaan beserta stakeholder perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan yakni nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Undangundang tersebut juga menyebutkan masa berlakunya dokumen perencanaan pembangunan pada semua tingkatan kelembagaan baik pusat maupun daerah. Dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat nasional adalah RPJMN Tahun 20042009. RPJMN Tahun 20042009 berisikan tiga Agenda Nasional untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi bangsa. Ketiga Agenda tersebut terdiri dari: Agenda I Agenda II Agenda III : Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai : Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Pada era desentralisasi saat ini, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing masing, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Namun, dengan kondisi demografis, geografis, infrastruktur, dan kemajuan ekonomi yang tidak sama, serta kapasitas sumberdaya (manusia dan alam) yang berbeda, maka salah satu konsekuensi logis dan pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya perbedaan kinerja pembangunan antardaerah. Berdasarkan kondisi objektif di masingmasing daerah pelaksanaan pembangunan menunjukkan hasil yang berbedabeda, untuk itu diperlukan instrumen yang dapat membantu mengidentifikasi kondisi kinerja pembangunan yang telah dicapai. Instrumen tersebut juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi kinerja proses pelaksanaan pembangunan beserta hasil yang dicapainya, sebagai dasar untuk memberikan umpan balik dan penyempurnaan sehingga pelaksanaan pembangunan pada tahapan selanjutnya dapat berlangsung lebih baik lagi. Salah satu instrumen manajemen terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan tersebut adalah evaluasi pelaksanaan RPJMN di daerah. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjawab pertanyaan apakah perencanaan pembangunan telah berjalan pada jalur yang benar berkaitan dengan masukan (input) yang digunakan, proses (process) yang dilakukan, serta keluaran (output) yang dihasilkan, serta hasil (outcome). 1 Pelaksanaan EKPD 2008, dan sasaran yang ditetapkan akan difokuskan kepada penilaian terhadap keberhasilan pencapaian hasil (outcome). Dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 pada tanggal 14 April 2006, maka pada tahun 2006 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas melaksanakan pilot project EKPD di 6 provinsi di Indonesia yang dalam melaksanakan kegiatannya di daerah dibantu oleh Tim Independen Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Pada tahun 2007, Menneg PPN/Kepala Bappenas mengembangkan kegiatan EKPD dengan menjalin kerja sama dengan 28 PTN untuk mengevaluasi 33 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2006 ini, Menneg PPN/KepaIa Bappenas melalui Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan melanjutkan kegiatan EKPD tersebut dengan menambah keikutsertaan 5 (lima) PTN baru. Universitas Riau dipercaya untuk melakukan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan RPJMN Tahun 20042009 di Provinsi Riau. Terkait dengan hal tersebut, salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki Provinsi Riau adalah Renstra Provinsi Riau Tahun 20042008. Renstra Provinsi Riau Tahun 20042008 berisikan visi pembangunan daerah yaitu: Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin di asia tenggara tahun 2020. Untuk memberikan gambaran secara nyata sebagai upaya penjabaran visi pembangunan Riau 2020, maka perlu visi antara yaitu terwujudnya pembangunan ekonomi yang mengentaskan kemiskinan, melalui kemudahan aksesibilitas, peningkatan pembangunan sektor pendidikan, serta memberikan jaminan kehidupan yang agamis dan pengembangan budaya melayu secara proporsional dalam kerangka pemberdayaan. Untuk mewujudkan visi tersebut digunakan pendekatan: 1) mengentaskan kemiskinan, 2) menanggulangi ketertinggalan sumberdaya manusia, dan 3) peningkatan infrastruktur. 1.2. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan kegiatan evaluasi tiga tahun pelaksanaan RPJMN Tahun 20042009 adalah untuk mengetahui capaian RPJMN Tahun 20042009 yang dilaksanakan di Provinsi Riau. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah: 1. 2. 3. 4. Tersedianya berbagai data dan informasi yang akurat dan objektif tentang upaya, capaian, dan permasalahan pelaksanaan RPJMN Tahun 20042009 di Provinsi Riau. Teridentifikasinya sinkronisasi arah dan tujuan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Teridentifikasinya isu strategis daerah. Tersusunnya berbagai rekomendasi tindak lanjut dalam perumusan kebijakan. 2 1.3. KELUARAN Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan evaluasi tiga tahun pelaksanaan RPJMN Tahun 20042009 adalah laporan yang berisi antara lain: 1. 2. 3. 4. Informasi, data, serta analisis tentang upaya, capaian, dan permasalahan pelaksanaan RPJMN Tahun 20042009 di Provinsi Riau. Identifikasi konsistensi arah dan tujuan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. lsu strategis daerah. Rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan RPJMN Tahun 20042009 dan bahan masukan penyusunan RPJMN Tahun 20102014. 1.4. KERANGKA PEMIKIRAN Sesuai dengan PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. RPJMN Tahun 20042009 merupakan penjabaran dan visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN dijelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan di daerah meliputi RPJM Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan penjabaran dan pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, antara lain pada kesempatan kerja, lapangan berusaha, dan akses terhadap pengambilan kebijakan. EKPD 2008 dilakukan untuk mengukur capaian pelaksanaan RPJMN Tahun 20042009 di daerah, Berbagai kebijakan telah dibuat pemerintah sebagai dasar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan antara lain PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, PP No. 3 Tahun tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PP No.6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan PP No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembagunan Daerah. 3 Langkah awal dalam mengidentifikasi pelaksanaan pembangunan di daerah adalah dengan memahami RPJMN Tahun 20042009 terutama agenda, sasaran, dan indikator kinerja. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), SKPD, hasil kajian atau penelitian, dan lainlain. Sedangkan data primer diperoleh antara lain melalui FGD (Focuss Discussion) dengan stakeholders pembangunan daerah dilakukan guna mendukung dan menyempurnakan datadata sekunder yang telah dihimpun untuk keperluan laporan akhir evaluasi. Setelah kebutuhan data analisis evaluasi kinerja pembangunan daerah dipenuhi, dilakukan analisis indikator pembangunan daerah yang berpedoman kepada sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 20042009. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kinerja pembangunan dalam mencapai sasaran pembangunan. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan EKPD 2008 adalah melalui pendekatan mikro untuk pencapaian makro. Pendekatan mikro dilakukan untuk melihat pencapaianpencapaian angka, nilai dan prosentase dan bidang pembangunan yang terpilih seperti misalnya persentase terhadap angka harapan hidup, angka melek huruf, jumlah fasilitas kesehatan dan lain sebagainya, Sedangkan pencapaian makro lebih kepada pencapaian hasil dari indikatorindikator keberhasilan pembangunan pada setiap bidang pembangunan dipilih. Pencapaian makro dapat berupa nilainilai yang berlaku secara nasional maupun internasional seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemiskinan (IK), Indeks Kualitas Udara (IKU), lndeks Pembangunan Gender (CDI) dan lain sebagainya. Hasil akhir evaluasi kinerja pembangunan daerah diarahkan untuk menghimpun data dan informasi tentang upaya pemerintah daerah dalam mengintervensi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, capaian kinerja pembangunan daerah, permasalahan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, identifikasi konsisitensi pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, dan rekomendasi tindak lanjut. 4 BAB 2.1. PENINGKATAN RASA SALING PERCAYA I. Pengantar Mewujudkan Pemerintah Provinsi Riau yang aman dan damai merupakan salah satu agenda dalam pembangunan. Aman diterjemahkan sebagai bebas dari rasa bahaya, ancaman dari luar negeri, dan gangguan dari dalam negeri. Sementara damai mencerminkan tidak terjadi konflik dan kerusuhan, keadaan tidak bermusuhan rukun dalam sistem negara hukum. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, salah satu prioritas pembangunan diletakkan pada peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok yang mewarnai perpolitikan lokal merupakan pertanda tinggonya saling percaya dan adanya harmoni di dalam masyarakat. Oleh karenanya, rasa saling percaya dan harmoni antarkelompok harus terus dipelihara dan dibangun. Selain itu, pertikaian dan konflik perlu ditangani dan diselesaikan dengan segera. II. Kondisi Awal RPJMN 20042009 di Provinsi Riau Pada awal penyusunan RPJMN, kondisi Indonesia diwarnai oleh berbagai persoalan seperti kesenjangan sosial dan ekonomi yang berpotensi memecahbelah masyarakat dalam kelompokkelompok secara tidak sehat dan berpotensi merenggangkan hubungan antar masyarakat dan menimbulkan rasa ketidakadilan. Kondisi ini pada gilirannya dapat menjadi awal terjadinya disintegrasi nasional Konflik sosial dan politik masa lampau berpotensi muncul kembali apabila tidak dilakukan penyelesaian secara menyeluruh dengan cara yang tepat. Agar proses konsolidasi demokrasi berjalan dengan efektif perlu dilakukan rekonsiliasi nasional yang lebih terarah, adil dan menyeluruh untuk menyelesaikan konflik masa lalu. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian konflik juga masih belum efektif. Pemerintah belum memiliki kapasitas dan profesionalitas dalam merespon konflik. Pemerintah juga kurang transparan dan belum optimal melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang akan diterapkan di daerah tertentu. Kurangnya koordinasi dan saling percaya antarlembaga pemerintah serta masih kurangnya kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menciptakan situasi damai berdampak pada kurang efektifnya penyelesaian konflik. Kebijakan komunikasi dan informasi nasional belum optimal intervensi kebijakan yang terlalu besar dalam diseminasi informasi, seperti kebijakan sensor yang berlebihan dan informasi sepihak dapat berakibat kontraproduktif dalam pemeliharaan serta saling percaya dan harmoni masyarakat. Kebijakan yang lebih 5 memperbesar akses masyarakat terhadap proses perumusan kebijakan publik, diharapkan outputnya dapat memperkecil kesenjangan informasi antar keompok masyarakat, yang pada gilirannya akan sangat menentukan peningkatan saling pengertian dan saling percaya antarberbagai kelompok masyarakat yang ada. Tahun pertama pemerintahan Gubernur Rusli Zainal, konflik yang berdimensi kekerasan di beberapa daerah yang dilatarbelakangi antara lain oleh adanya faktor kompleksitas kepentingan sosial politik, ketidakadilan, kesenjangan kesejahteraan ekonomi, serta provokasi yang mengeksploitasi perbedaanperbedaan etnis, agama dan golongan. Fenomena ini dapat kita lihat pada basis konflik yang ada di sektor pertanahan di Rokan Hulu dan Rokan Hilir misalnya. Atau konflik buruh yang selalu mencuat di industri Pulp and Paper di Pangkalan Kerinci maupun di Perawang. Namun gejala konflik horisontal tersebut relatif sudah memperlihatkan gejala pengurangan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Namun demikian, faktorfaktor pemicu konflik tampaknya belum sepenuh nya dapat dikendalikan dan bukan mustahil dapat menjadi faktor pemicu pecahnya konflik baru. Selain itu, persoalan kemampuan dan kredibilitas Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpotensi memicu timbulnya konflik. Kondisi lainnya adalah masih rendahnya keterlibatan masyarakat dan komunikasi serta dialog yang konstruktif antaranggota masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan, Hal ini tentu dapat membuka ruang bagi terbukanya konflik sosial politik. Bahkan, akan dapat memicu peningkatan eskalasi di wilayah konflik bila tidak diwaspadai. III. Sasaran yang Ingin Dicapai Untuk menciptakan rasa aman dan damai secara berkelanjutan, prioritas Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat ditetapkan dengan sasaran: (1) Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat atau antargolongan di daerahdaerah rawan konflik; (2) Terpeliharanya situasi aman dan damai; serta (3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan. IV. Arah Kebijakan Untuk rnencapai sasaran yang telah ditetapkan di atas akan ditempuh dengan: (1) Memberdayakan organisasiorganisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan, dan lembagalembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengoreksi ketidakadilan, diskriminasi, dan ketimpangan sosial, sebagai bagian penting dan upaya membangun masyarakat sipil yang kokoh; (2) Mendorong secara konsisten proses rekonsiliasi nasional yang berkelanjutan; (3) Memantapkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan atau mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan, perdamaian dan harmoni dalam 6 masyarakat; dan (4) Menerapkan kebijakan komunikasi dan informasi nasional sesuai dengan asasasas keterbukaan dan pernerataan akses informasi. Arah kebijakan tersebut dijabarkan melalui beberapa program yaitu : Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional; Program Penataan Hubungan masyarakat dan pemerintah ; serta Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik. Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional dilakukan dengan tujuan untuk menyepakati kembali makna penting persatuan nasional dalam konstelasi kehidupan kebangsaan yang dinamis dan menciptakan harmonisasi hubungan antar unit sosial kemasyarakatan. Pelaksanaannya melalui kegiaatankegiatan pokok yaitu: (1) Fasilitasi berbagai forum kemasyarakatan dalam mengembangkan cana wacana sosial politik untuk meningkatkan pemahan pentingnya persatuan bangsa; (2) Fasilitasi terlaksananya pendidikan politik masyarakat yang berkualitas sehingga masyarakat dapat memahami dan mengimplementasikan hak dan kewajiban sesuai Undangundang Dasar 1945; (3) Perbaikan akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial; (4) Fasilitasi terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi budaya demokrasi, anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), hak asasi manusia (HAM), dan etika potitik; Program Penataan masyakat dan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kedewasaan dan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan persoalanpersoalan kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok antara lain: (1) Fasilitasi dan mendorong terlaksananya pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat; (2) Fasilitasi dan mendorong terwujudnya organisasi kemasyarakatan ‘yang independen dan otonom untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan; (3) Pemberdayaan dan pemberian peluang kepada organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi memberikan masukan dan melaksanakan pengawasan terhadap proses pengambilan dan implementasi keputusan publik; (4) Fasititasi pulihnya dan pemberdayaan kembali pranatapranata adat dan lembaga sosial budaya tradisional agar dapat dipercaya dan mandiri; (5) Fasilitasi dan mendorong upayaupaya politik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat luas; serta (6) Peningkatan profesionalitas aparatur dan kelembagaan pemerintah termasuk di dalamnya upaya koordinasi dalam menyelesaikan persoalan konflik dan atau mencegah timbulnya ketegangan sosial politik/konflik. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan arus informasi kepada dan dari masyarakat dalam mendukung proses sosialisasi dan partisipasi politik rakyat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Perwujudan pelayanan informasi multimedia yang lebih berkualitas; (2) Penyediaan informasi yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan standar layanan informasi publik; (3) Perluasan jaringan dan prasarana layanan informasi serta penyiaran publik khususnya untuk daerah terpencil; (4) Pemanfaatan 7 jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi yang iebih luas secara cepat dan akurat; (5) Penciptaan kemudahan untuk pengembangan dan investasi bagi penyiaran televisi swasta; serta (6) Fasilitasi untuk mendorong terciptanya masyarakat yang sadar informasi. V. Pencapaian 20052007 5.1. Upaya yang Dilakukan Hingga Tahun 2007 Sejak awal pelaksanaan RPJMN, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai sasaran. Upayaupaya tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dengan capaian sebagai berikut: 5.1.1. Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional Beberapa keberhasilan stabilitas politik yang dicapai di berbagai daerah merupakan kontribusi berbagai pihak termasuk didalamnya komponen pemerintah di daerah dan masyarakat umumnya di daerah. Berbagai keberhasilan tersebut merupakan cermin bertambah meningkatnya komitmen persatuan dan kesatuan bangsa khususnya di beberapa basis konflik. Secara umum, dalam rangka meningkatkan komitmen persatuan dan kesatuan, kegiatan yang dilakukan adalah penguatan dan pengembangan wawasan kebangsaan dengan organisasi kemasyarakatan, LSM dan lembaga nirlaba lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan setiap tahun dan masih berlangsung hingga saat ini. Kegiatan lainnya meliputi pelatihan/training pelatih pembauran daerah (TPPD) bagi para pejabat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) serta pengurus ormas pembauran Provinsi Riau. Pada tahun 2006, kegiatan lain yang telah dilakukan terkait dengan masalah sosial, politik, budaya adalah pemberdayaan pranata sosial dan budaya bangsa, pemanfaatan adat istiadat dalam memperkokoh persatuan bangsa, penyusunan regulasi tentang penyelenggaraan festival kesenian daerah, dialog interaktif tentang peningkatan kapasitas ormas keagamaan dan peran ormas dalam mengawal persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping itu, dilakukan pula pemetaan nilainilai kebangsaan dan kesatuan; koordinasi penyusunan pedomen layanan administrasi LSM, orang asing, dan pelayanannya; penelitian LSM di daerah; serta penyusunan data dasar (direktori) LSM asing. Terkait dengan pencegahan terjadinya konflik di masyarakat sebagai akibat perebutan sumber daya alam (SDA), pemerintah telah melakukan pemetaan daerah penyelundupan SDA, serta penyusunan dan sosialisasi panduan pemantauan kejahatan alam. Selanjutnya, pemerintah telah menyusun Permendagri tentang komunitas intelijen di daerah dan pedoman pelaporan perkembangan situasi daerah di bidang intelijen dan keamanan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut pada intinya difokuskan pada penyiapan basis data dan identifikasi mengenai potensi konflik, penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan ormas dalam konteks 8 meningkatkan rasa kebangsaan, serta dorongan melaksanakan berbagai kegiatan senibudaya daerah dan dialog sebagai pendekatan dalam rangka meningkatkan rasa kebangsaan. Sedangkan pada tahun 2007, pemerintah melakukan upaya untuk mendorong kepala pemerintahan dalam memberikan pelayanan masyarakat kepercayaan minoritas dalam rangka kerukunan umat beragama, menyusun pedoman umpan balik masyarakat atas laporan penyelenggaraan daerah, menyusun pedoman bagi Kepala Daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa daerah. 5.1.2. Program Penataan Hubungan Masyarakat dan Pemerintah Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini antara lain adalah fasilitasi pemberdayaan pranata sosial dan budaya bangsa serta adat istiadat serta penyelenggaraan forum dialog antarbudaya dan tokoh masyarakat. Inventarisasi berbagai data dan informasi yang terkait dengan adat istiadat dan warisan budaya. Kegiatan lainnya adalah dilaksanakan dialog interaktif Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) melalui media elektronik (TVRI, RTV, dan Radio) dan media massa terkait pendidikan politik kepada masyarakat, indikator demokrasi di daerah, konflik adat istiadat dan sosial budaya, serta narkotika dan obat berbahaya (narkoba). 5.1.3. Program Peningkatan Kuatitas Pelayanan Informasi Publik Kegiatan pokok yang dilakukan melalui program ini lebih lanjut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Kegiatan peningkatan antara lain; peningkatan arus informasi publik melalui media cetak dan elektronik dan juga berbagai kegiatan seminar, forum konsultasi, diskusi, seminar, serta forum koordinasi. Disamping itu, juga dilakukan pembinaan informasi publik melalui penerbitan majalah/ jurnal, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kebijakan melalui sosialisasi dan ceramah, diskusi, seminar, sarasehan, dan lain lain. Kegiatan Peningkatan arus informasi antarlembaga negara dan pemerintah pusat dilakukan dengan penerbitan buku,jurnal, pembuatan dan penyebaran leaflet dan poster (Kesatuan dan Persatuan Bangsa, Pornografi dalarn Perspektif HAM), serta baliho disudut jalan yang strategis di Provinsi Riau. Penayangan iklan tayanan publik di radio tentang flu burung; pelaksanaan dialog publik tentang pemilihan kepala daerah terutarna di daerah yang blum terlaksana pilkada langsung, pembangunnan karakter bangsa dan daerah, serta isu publik bidang politik, hukum, dan hak manusia (Polhukham) juga dilakukan. Kegiatan pembinaan informasi publik dan peningkan informasi dengan lembaga masyarakat telah menghasilkan buku tentang kebijakan perbaikan koperasi, usaha kecil, dan menengah industri perdagangan; UU Tenaga Kerja dan UU Badan Hukum Milik Negara Menuju Masyarakat Anti Korupsi dan Agama Hindu, Budha, dan Konghucu. Kegiatan ini juga melakukan pembuatan baliho, leaflet, poster, dan stiker dalam yang 9 berkembang di masyarakat flu burung, hari keluarga nasional penanganan gempadan sunami); penayangan ikan tayangan publik dan (tentang cinta produksi dalam negeri Keluarga kecil, penanganan gempa dialok publik dan bedah isu publik (Perekonomian di daerah perbatasan, KUKM dan peran investor dalam pengelolaan sektor pertanian, Flu Burung, HIV/AID, perlindungan anak terhadap traficking, dll) dan penyusunan informasi publik melalui media cetak dan elektronik, serta dialog interaktif Kabinet Indonesia Bersatu melalui media elektronik Selain kegiatankegiatan tersebut, dilakukan juga pengetahuan wacana publik dan umpan balik yang menghasilkan informasi aktual dan hasil jajak pendapat tentang isu publik di daerah perbatasan yang terhimpun dalam bentuk data dan informasi tentang isu aktual yang berkembang di masyarakat. Di samping itu juga dilakukan monitoring isu publik melalui radio, TV, dan media online, serta monitoring dan analisis dan muatan siaran TV. Kegiatan lainnya adalah peningkatan arus informasi antar pemerintah daerah melalui pelaksanaan lokakarya serta forum koordinasi dan diseminasi informasi di beberapa Kecamatan. Peningkatan arus informasi dengan lembaga media dilakukan dengan mengadakan pertemuan tahunan badan koordinasi hubungan masyarakat (Bakohumas) tingkat provinsi dan nasional, serta petatihan SDM bidang layanan informasi publik. 5.2. Posisi Capaian Hingga Tahun 2007 Pelaksanaan program dengan berbagai kegiatan ini hingga 2007 dinilai cukup baik dan memadai dalam mencapai berbagai sasaran yang ditetapkan. Pencapaian ini antara lain adalah semakin menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat atau antargolongan di daerahdaerah. Selain itu, sudah terdapat peningkatan partisipasi masyarakat yang cukup signifikan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesian berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Di berbagai daerah saat ini, masyarakat lebih mulai percaya pada upayaupaya damai dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah, dan pada melalui cara anarkis dan konfrontatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kegiatan telah dapat dilaksanakan. Namun, pencapaian hasil dan masingmasing program sebenarnya sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi serta dukungan kegiatan program lain yang saling terkait. Oleh karena itu, masih diperlukan peningkatan koordmnasi antarunit internal maupun antarinstansi terkait dalam rangka upaya pencapaian sasaran. Begitu pula, secara umum, kegiatankegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai rencana. Namun demikian, guna mencapai sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMN 20042009 masih perlu dorongan dan para pemangku kepentingan. Hal ini terutama terkait dengan masih adanya kegiatan yang masih jauh capaian sasarannya; serta ketepatan rencana dengan pelaksanannya. Sehingga, ke depan, perlu dilakukan 10 upaya peningkatan evaluasi dan pelaksanaan kegiatan agar dapat lebih nyata dalam mendukung setiap usaha pencapaian sasaran. 5.3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Secara umum, faktor penghambat pelaksanaan kegiatan adalah belum optimalnya perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Dalam hal ini fokus/prioritas, lokus, serta sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan belum secara cermat diperhatikan. Akibatnya, keluaran program menjadi kurang optimal. Selain itu, terdapat pula faktor penghambat lain di antaranya: 1. Perkembangan dinamika politik, ekonomi, dan sosial dalam negeri serta kebijakan nasional yang mengharuskan dilakukannya perubahan. Terjadinya berbagai kejadian luar biasa karena bencana dan penyakit yang memerlukan penanganan secara cepat, berdampak membebani pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Sebagai contoh, harus dilakukannya revisi beberapa kegiatan karena adanya kebijakan yang penting dan mendesak yang harus diakomodasi, seperti sosialisasi flu burung dan penanganan bencana alam di beberapa wilayah di Indonesia yang dilaksanakan melalui realokasi beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan; 2. Masih adanya inkonsistensi kegiatan yang dilaksanakan dengan rumusan kegiatan pokok yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sehingga, meskipun sasaran programnya diindikasikan akan tercapai, namun hasil yang dicapai tidak optimal; 3. Kurang siapnya sumberdaya dalam mempersiapkan rencana kerja secara matang dan terfokus pada prioritas yang dianggap paling penting dan mendesak. Selain itu, ketidaktepatan jadwal dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah dirumuskan kerap terjadi karena ketersediaan waktu yang kurang memadai. Untuk itu, peran pimpinan sangat penting untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dengan ketersediaan sumber daya dan waktu yang terbatas. Meskipun mengalami berbagai kendala, namun Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan sosial politik. Hal ini didasari kenyataan adanya kesadaran dan komitmen terhadap upayaupaya peningkatan rasa kebangsaan. Hal lain yang mendukung adalah pilihan pendekatan yang digunakan untuk keberhasilan pencapaian target penerima manfaat kegiatankegiatan dimaksud serta kemampuan dan komitmen pemerintah untuk mendorong kegiatan secara intensif. Pada tahap pelaksanaan, semua program telah diupayakan secara hampir menyeluruh dan merupakan kelanjutan dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Ke depan, kegiatankegiatan tersebut akan terus dilakukan dengan semakin intensif, sehingga dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. 11 VI. Tindak Lanjut 6.1. Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran Agar dapat mencapai sasaran RPJMN 20042009, Selain perumusan program/kegiatan secara cermat, keseluruhan lembagalembaga juga diharapkan dapat melaksanakan tugas dan kewenangan seoptimal ngkin secara terarah dan bertahap. Di samping itu, penrencanaan program juga perlu dirumuskan dengan lebih spesifik, agar dapat mencapai sasaran. Untuk upaya tindak lanjut yang akan dilaksanakan memeliputi: 1. Program/kegiatan yang diarahkan pada penguatan peran institusi kemasyarakatan terutama perannya dalam pemulihan sarana dan prasarana sosial politik serta fasilitasi upaya intensifikasi pemulihan trauma mental masyarakat akibat konflik. Kegiatan ini dilakukan antara lain dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan kebangsaan dan cinta tanah air. Di samping itu, fokus lokasi kegiatan diarahkan bagi penerima manfaat di daerah/wilayah konflik dan atau pasca konflik; 2. Sasaran program/kegiatan diarahkan pada pelembagaan dialog, forum kemasyarakatan, masyarakat sipil, dan pranata adat sehingga mereka lebih berperan dalam kegiatankegiatan yang dapat meningkatkan rasa kesadaran kebangsaan dan menjaga harmonisasi di dalam masyarakat. Di sampng itu, perlu juga dilaksanakan berbagai kegiatan yang dapat merekatkan tali persatuan dan kesatuan dengan pendekatan dan metode yang paling tepat dan disesuaikan dengan kondisi daerah serta karakteristik masyarakatnya. identiflkasi penerima manfaat dan penentuan lokasi menjadi faktor yang signifikan dalam menghasilkan keluaran yang dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu; 3. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan perlu terus dilanjutkan untuk semakin memantapkan peran masyarakat sipil dan aparatur pemerintah dalam menangani berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Ruang lingkup penenima manfaat dan lokasi pelaksanaan kegiatan harus lebih ditajamkan agar rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu yang panjang dapat memberikan hasil atau dampak yang besar bagi masyarakat setahap demi setahap dan secara sistematis; 4. Perencanaan yang matang sebelum melakukan berbagai kegiatan dan menjaga konsistensi dengan kegiatan pokok yang tetah dirumuskan dalam RKP perlu mendapat perhatian instansi teknis yang akan melaksanakan kegiatan dimaksud; 5. Tetap meningkatkan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang jauh lebih baik dan sebelumnya, sehingga persiapan dan pelaksanaannya berjalan dengan optimal; 6. Upaya penyelesaian berbagai masalah administrasi maupun teknis lainnya dilakukan secara intensif untuk mempercepat penyelesaian kegiatan. Upaya ini dilakukan dengan melakukan verifikasi kegiatan sesuai prioritas dan menjadwal ulang pelaksanaan yang memang diperlukan. 12 Kegiatankegiatan yang telah dilaksanakan terus diupayakan mempunyai kesinambungan untuk dapat mewujudkan sasaran yang akan dicapai di akhir 2009. Untuk itu, RKP 2009 dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Program/kegiatan utama diprioritaskan pada proses peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2009 dan pilkada, tidak hanya pada aspek kelembagaannya tetapi juga rnempersiapkan masyarakat agar berpartisipasi secara aktif dalam Pemilu 2009 mendatang. Kegiatan komunikasi perlu juga dirumuskan untuk lebih memperkuat keriasama antarlembaga pernerintahan dan juga interaksinya dengan masyarakat dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2009. Tindak lanjut yang dilakukan dalam merealisasikan target atau sasaran yang telah ditetapkan antara lain dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada di samping mendalami dokumen perencanaan, khususnya RPJMN. Hal ini dilakukan terutamanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas capaian kegiatankegiatan yang telah ditetapkan. 6.2. Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJMN di Provinsi Riau Pencapaian sasaran RPJMN pada tahun 2008 dan 2009, yang merupakan tahun keempat dan tahun terakhir, terus diupayakan. Untuk lebih mengoptimalkannya capaian sejak awal tahun 2005 sampai 2007 terus ditingkatkan. Selain itu, berbagai kendala yang dihadapi terus diatasi sehingga upaya tindak lanjut dapat dilaksanakan guna tercapainya sasaran. Sementara itu, perkiraan capaian yang harus diraih untuk tahun 2008 antara lain: 1. Terbangunnya berbagai fasilitas sosial budaya, ekonomi, dan politik untuk mendorong proses pembangunan di daerah pasca konflik, serta menguatnya ruang publik dalam menjaga harmonisasi di dalam masyarakat; 2. Meningkatnya pemahaman akan pentingnya memperkuat kebangsaan dan cinta tanah air di daerah pasca konflik; 3. Terjaminnya peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan dalam upaya menjaga harmonisasi di dalam masyarakat; 4. Menguatnya pondasi kerjasama antara aparatur pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial politik kemasyarakatan; 5. Meningkatnya layanan informasi sesuai kebutuhan masyarakat; 6. Terpeliharanya situasi politik yang kondusif di beberapa daerah; Dengan memperhatikan perkiraan capaian yang harus diraih pada tahun 2008, maka sasaran yang direncanakan akan diwujudkan pada tahun 2009 antara lain adalah: 1. Meningkatnya kemandirian, kemampuan koordinasi dan komunikasi aparatur pemerintah dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial politik kemasyarakatan; 13 2. Meningkatnya pemahaman akan pentingnya nilainilai toleransi dan penghargaan atas hakhak kelompok minoritas dalam sebuah demokrasi; 3. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian organisasiorganisasi masyarakat sipil dalam memberikan advokasi dan meningkatkan wawasan sosial politik dan hukum masyarakat; 4. Publik serta meningkatnya pelayanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sasaran tersebut akan diwujudkan dengan melaksanakan programprogram sebagai berikut: 6.2.1. Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional Program ini diilaksanakan untuk penguatan kebangsaan dan terjaganya harmonisasi di dalam masyarakat, program ini akan dilaksanakan melalui kegiatankegiatan antara lain: (1) Pelaksanaan dialog serta kegiatan seni dan budaya untuk peningkatan pemahaman nilai persatuan; (2) Peningkatan koordinasi dan komunikasi berbagai pihak dalam penyelesaian konflik; (3) Pelaksanaan sosialisasi kebangsaan dan cinta tanah air oleh 250 ormas; (4) Fasilitasi dalam mendorong rekonsiliasi di daearah; (5) Pengembangan perbagai kegiatan kebangsaan dan cinta tanah air; (6) Pengembangan forum kewaspadaan dini, serta (7) kajian dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik. 6.2.2. Program Penataan Hubungan Masyarakat dan Pemerintah Dengan sasaran terjadinya peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan; serta semakin mantapnya penguatan pondasi kerjasama antara aparatur pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial politik kemasyarakatan, program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan utama: (1) Fasilitasi/dorongan bagi pemda untuk menjamin kapasitas dan peran organisasi masyarakat ipil daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelesaian persoalan sosial politik kemasyarakatan; (2) Pelembagaan forum penyusunan kebijakan publik terhadap masyarakat; dan (3) Pengembangan profesionalisme aparatur pemerintah dalam menangani berbagai persoalan sosial politik ke masyarakatan. 6.2.3. Program Peningkatan Kuatitas Pelayanan Informasi Publik Sesuai dengan sasaran yang ditetapkan yaitu meningkatkan layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat, kegiatankegiatan utama yang akan dilaksanakan melalui program ini adalah: (1) Penguatan kelembagaan komunikasi dan informasi; (2) Penyebaran informasi melalui berbagai media massa komunikasi dan informasi; (3) Fasilitasi pemanfaatan jaringan komunikasi informasi masyarakat. Dengan dilaksanakannya beberapa program beserta kegiatankegiatannya tersebut, maka diharapkan akan ada peningkatan rasa aman dan damai yang tercermin dan menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat; menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan lintas batas. 14 Namun demikian, efektivitas dan pencapaiannya sangat tergantung pada pelaksanaan dan hasil yang ditargetkan serta keberhasilan programprogram pendukung lainnya yang terkait. VII. Penutup Untuk mewujudkan Provinsi Riau yang aman dan damai maka upaya peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat merupakan salah satu faktor pentingnya. Untuk itu, sikap ini harus terus dipelihara dan dibangun sehingga sasaran pernbangunan di bidang ini dapat tercapai. Pada awal penyusunan RPJMN 20042009, kondisi Indonesia diwarnai oleh berbagai persoalan seperti: kesenjangan sosial dan ekonomi yang berpotensi menjadi awal terjadinya disintegrasi nasional. Begitu juga, rekonsiliasi penyelesaian konflik nasional masih belum efektif, sementara peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator serta kebijakan komunikasi dan informasi nasional masih belum optimal. Namun, sejalan dengan dilaksanakannya program dalam RPJMN maka konflik yang berdimensi kekerasan di beberapa daerah relatif sudah memperlihatkan gejala penurunan. Meskipun, faktortaktor pemicu konflik tampaknya belum sepenuhnya dapat dikendalikan sehingga berpotensi menjadi faktor pemicu pecahnya konflik baru. Untuk itu, arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh melalui 4 (empat) program yaitu: (1) Program Peningkatan komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional; (2) Program Penataan Hubungan Masyarakat dan Pemerintah; serta (3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik. Rangkaian program tersebut dalam pelaksanaannya telah melibatkan partisipasi berbagai pihak. Secara umum, faktor penghambat dalam pencapaian adalah masih belum optimalnya perencanaan kegiatan, terutama terkait dengan prioritas program serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, diharapkan keluaran program menjadi lebih signifikan. Selain itu, terdapat pula faktor penghambat lain seperti perkembangan dinamika politik, ekonomi, dan sosial dalam negeri yang mengharuskan dilakukannya perubahan atas program/kegiatan, serta kurang siapnya sumber daya dalam pelaksanaan program. Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen sangat tinggi untuk menyelesaikan pensoalan sosial politik di daerah. Dengan pelaksanaan program yang hampir menyeluruh dan merupakan kesinambungan dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, rencana program diharapkan akan semakin intensif sehingga dapat mencapai yang telah ditetapkan. Selain itu, penguatan peran institusi kemasyarakatan perlu terus dilanjutkan untuk semakin memantapkan peran masyarakat sipil dan aparatur pemerintah dalam menangani berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Sehingga, dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat secara sistematis. Upaya meningkatkan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antarinstansi juga terus ditingkatkan dengan lebih baik dan sebelumnya, sehingga keluaran yang dicapai dapat optimal. Dengan demikian, diharapkan upaya meningkatkan rasa aman dan damai dapat terwujud sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. 15 BAB 2.2. PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG BERLANDASKAN PADA NILAINILAI LUHUR I. Pengantar Pembangunan bangsa dan karakter suatu bangsa (nation and character building) merupakan prasyarat guna memperkuat negara modern yang dikenal dengan negara bangsa (nation state). Pada saat ini pembangunan karakter masih membutuhkan upaya keras yang persisten dan konsisten sehingga mengejar ketertinggalan. Belum berhasilnya Pembangunan karakter ini ditunjukkan oleh semakin kebanggaan terhadap identitas bangsa. Selanjutnya, hal ini berdampak pada menurunnya modal sosial dan pada akhirnya akan berdampak terhadap menurunnya daya saing bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa mjemuk yang ditandai dengan keragaman budaya, suku, dan agama. Keragaman tersebut bisa menjadi suatu potensi karena dapat menjadi modal untuk membentuk suatu kekuatan yang maksimal. Akan tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, keragaman justru akan menjadi ancaman yang dapat memicu terjadinya persaingan dan konflik yang tidak sehat. Perkembangan yang sangat cepat sebagai akibat dan globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi menyebabkan dibutuhkannya penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilainilai luhur budaya bangsa. Di samping itu pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilainilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilainilai kebangsaan. II. Kondisi Awal RPJMN 20042009 (Tahun 20042005) Pada awal RPJMN 20042009 pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilainilai luhur dihadapkan pada permasalahan sebagai berikut: 2.1. Masih Lemahnya Kemampuan Mengelola Keragaman Budaya Gejala tersebut dapat dilihat dan menguatnya orientasi kelompok, etnik, dan agama yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bahkan disintegrasi bangsa. Fenomena itu mengkhawatirkan karena Provinsir Riau di huni oleh banyak suku. Masalah ini juga semakin serius akibat dan semakin terbatasnya ruang publik yang dapat diakses dan dikelola bersama oleh masyarakat multikultur untuk penyaluran aspirasi. Fenomena keterbatasan ruang publik ini muncul karena ada kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat akibat desakan ekonomi. 16 2.2. Kurangnya Kemampuan Mengelola Kekayaan Budaya Dalam era otonomi daerah, pengelolaan kekayaan budaya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun sampai dengan saat ini, kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam pelaksanaannya masih sangat beragam. Beragamnya kualitas pengelolaan tidak hanya disebabkan oleh kecilnya kapasitas fiskal, namun juga kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komitmen pemerintah daerah terhadap kekayaan budaya. Pengelolaan kekayaan budaya juga masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata pemenintahan yang baik (good governance). Sementara itu, apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri juga masih rendah, antara lain dikarenakan keterbatasan informasi. III. Sasaran yang Ingin Dicapai Dengan sejumlah permasalahan awal tersebut, maka sasaran pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilainilai luhur ditujukan untuk: 1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat; 2. Semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila, UndangUndang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika; 3. Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan; dan 4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya. IV. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilainiai luhur diarahkan untuk: 1. Mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya ruang yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan; 2. Mendorong percepatan proses modernisasi yang didirikan dengan terwujudnya negara kebangsaan Indonesia modern yang berkelanjutan, dan menguatnya masyarakat sipil; 3. Reaktualisasi nilainilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional; dan 4. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produkproduk dalam negeri. 17 V. Pencapaian 2005 2007 5.1. Upaya yang Dilakukan Hingga Tahun 2007 Untuk meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya dan menciptakan keserasian hubungan baik antar unit sosial dan budaya maupun antara budaya lokal dan nasional, dalam bingkai keutuhan NKRI, upaya yang dilakukan antara lain: 1. Menyelenggarakan berbagai dialog kebudayaan. 2. Mengembangkan dan melestarikan kesenian; 3. Mengembangkan galeri lokal; 4. Mendukung pengembangan keragaman budayadaerah; 5. Mendukung pengelolaan taman budaya daerah; 6. Melakukan optimalisasi koordinasi pengembangan nilai budaya, seni, dan film. Untuk memperkukuh jati diri dan ketahanan budaya nasional diperlukan penyaring yang mampu menangkal potensi budaya asing yang bernilai negatif dan mampu memfasilitasi teradopsinya budaya asing yang bernilai positif dan produktif. Langkah kebijakan yang diambil dalam hal tersebut adalah: 1. Meningkatkan pembangunan karakter dan pekerti bangsa; 2. Melakukan pelestarian dan pengaktualisasian nilainilai tradisi; 3. Mengembangkan masyarakat adat; 4. Mendukung Pengembangan nilai budaya daerah; 5. Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada masyarakat, dan; 6. Memanfaatkan naskah kuno kerajaan. Selanjutnya, untuk meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan sistem pengelolaan, termasuk sistem pembiayaannya agar aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan, dilakukan serangkaian langkahlangkah kebijakan: 1. Mengembangkan nilai sejarah dan geografi sejarah; 2. Melakukan pengelolaan peninggalan kepurbakalaan; 3. Melakukan pengembangan permuseuman; 4. Mengembangkan pemahaman kekayaan budaya; 5. Memberikan dukungan terhadap pengelolaan museum daerah; 6. Melestarikan fisik dan kandungan naskah kuno; 7. Melakukan perekaman dan digitalisasi bahan pustaka; 8. Mengelola koleksi deposit nasional; dan 9. Mengembangkan statistik perpustakaan dan perbukuan. 18 5.2. Posisi Capaian hingga Tahun 2007 Upaya untuk mencapai sasaran pembangunan kebudayaan yang ditetapkan dalam RPJMN 20042009, maka Provinsi Riau melakukan tiga program yaitu program: 1. Pengelolaan keragaman budaya; 2. Pengembangan nilai budaya; dan 3. Pengelolaan kekayaan budaya. Adapun hasilhasil yang dicapai sampai dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis dalam rangka mengatasi persoalan bangsa khususnya dalam rangka kebersamaan dan integrasi; 2. Terlaksananya kampanye hidup rukun dalam keragaman budaya/multikultur; 3. Tersusunnya Peta Kesenian daerah Riau dan Peta Budaya Riau secara digital dalam program database berikut pelatihan khusus melalui training of trainers (TOT) bagi tenaga operatornya untuk melayani kabupaten/kota; 4. Terlaksananya kegiatan Jelajah Budaya; 5. Terselenggaranya program film lokal yang kompetitif untuk memotivasi para sineas membuat film cerita; 6. Terselenggaranya Festival Film Indonesia (FFI); 7. Terlaksananya kunjungan situssitus sejarah, penulisan, dan diskusi dengan tema Lawatan Sejarah: Merajut Simpulsimpul Perekat Bangsa baik di tingkat lokal dan nasional; 8. Penyelenggaraan lomba lukis dan cipta puisi anakanak; Adapun dalam upaya pengembangan nilai budaya, hasil yang telah dicapai antara lain: 1. Terlaksananya inventarisasi aspekaspek tradisi untuk menggali kearifan tradisional yang dimiliki oleh Provinsi Riau, inventarisasi masyarakat adat yang mencakup upacara adat, tempattempat spiritual, dan reinventarisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2. Tersusunnya nilainilai kepercayaan masyarakat sukusuku bangsa; 3. Tersusunnya Naskah Potret Potensi Industri Budaya; 4. Terselenggaranya gelar budaya daerah, dongeng anakanak nusantara, pesta permainan tradisional anak, dan festival nasional musik tradisional untuk anakanak; 5. Terlaksananya Festival Seni Budaya lokal; 6. Terselenggaranya Musyawarah Kerja Nasional Sejarah untuk membahas berbagai aspek muatan kesejarahan dalam kurikulum pendidikan. Demikian pula, terselenggara Munas Sejarah dalam mendukung pembentukan kepribadian bangsa utamanya dalam konteks multikultur; 7. Terlaksananya pengenalan nilainilai budaya dalam rangka nation and character building; 8. Terlaksananya penganugerahan penghargaan kebudayaan untuk mendorong partisipasi aktif pelaku dan pemerhati dalam pengembangan kebudayaan nasional; 19 9. Terlaksananya sosialisasi/peningkatan minat dan budaya baca masyarakat; 10. Terlaksananya kemah budaya di Bumi Perkemahan Rumbai; Dalam upaya pengelolaan kekayaan budaya, hasil yang telah dicapai antara lain: 1. Terlaksananya sayembara penulisan sejarah kebudayaan Riau mencakup sejarah pemikiran,sejarah perilaku, dan sejarah bendabenda; 2. Tersusunnya Pedoman Kajian Geografi Sejarah; 3. Terlaksananya transkripsi, transliterasi, dan alih media naskah kuno; 4. Terlaksananya pameran songket inovatif; Berdasarkan basilhasil yang telah dicapai selama tiga tahun, pelaksanaan RPJMN 20042009 telah mampu memperkuat jati diri bangsa dalam kerangka multikultur dan mulai dirasakan manfaatnya. Terutama dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesejahteraan masyarakat dan persahabatan antar bangsa. Semakin ditingkatkannya internalisasi nilainilai kearifan lokal dalam membentuk jati diri bangsa ternyata sekaligus juga dapat menjaga keberlanjutan keragaman seni dan budaya dan seluruh daerah. Dengan kata lain, peran strategis pembangunan kebudayaan semakin tampak dalam upaya pembangunan karakter dan identitas bangsa, pengikat nasionalisme Indonesia, dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan kebudayaan juga telah dilakukan untuk meningkatkan peran seni dan film sebagai media pengembangan budaya masyarakat dan daerah secara kreatif. Pemahaman dan minat masyarakat terhadap sejarah dan benda cagar budaya yang memiliki nilai luhur semakin meningkat. Namun demikian, kesadaran terhadap pemaknaan sejarah dan pelestarian benda cagar budaya masih belum berkembang secara optimal. 5.3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Dan rangkaian upaya yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran dalam RPJMN 20042009, teridentifikasi beberapa permasalahan yang menyebabkan pencapaian sasaran kurang optimal. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan bidang kebudayaan, antara lain; Pertama, masih rendahnya kualitas pengelolaan kekayaan budaya dan rendahnya kualitas SDM. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh: (a) belum adanya perencanaan dan pedomantentang standar penyelenggaraan pendidikan dan latihan (diklat) di bidang kebudayaan secara komprehensif; (b) terbatasnya jumlah dan jenis pelatihan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan. Dan pengalaman sampai dengan tahun 2007, dan 13 jenis pelatihan baru dapat dilaksanakan empat jenis pelatihan; (c) penyelenggaraan diklat dilakukan dengan cara swakelola dilingkungan Departemen kebudayaan dan Pariwisata sehingga kurang memperhatikan aspek profesonalisme, dan (d) kurang perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang peduli kepada tradisi, pengembangan kebudayaan, dan media masa yang berdekasi terhadap kebudayaan. Namun demikian, secara khusus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 20 Kedua, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal Hal ini antara lain disebabkan oleh: (a) adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat sehingga mempersempit tersedianya tempat penyaluran aspirasi masyarakat yang multikultur; dan (b) lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi oleh pembangunan karakter sehingga memperlemah kearifan tokal yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia serta mengurangi apresiasi dan rasa cinta terhadap budaya dan produk dalam negeri. Ketiga, masih rendahnya perhatian pemerintah daerah dalam mengelola keragaman budaya sehingga masih dijumpai berbagai konflik sosial dan horizontal yang berpotensi mengancam integrasi nasional. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh: (a) belum optimalnya kerjasama yang sinergis antarpemangku kepentingan, dan (b) belum dapat dipahaminya dengan baik program dan kegiatan oleh berbagai pihak terkait dalam mewujudkan identitas budaya nasional. VI. Tindak Lanjut 6.1. Upaya yang Akan Dilakukan untuk Mencapai Sasaran Untuk itu, upaya yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran RPJMN 20042009 diarahkan melalui kebijakan: 1. Menyelesaikan regulasi di bidang kebudayaan; 2. Menyaring masuknya kebudayaan yang berdampak negatif terhadap fisik, psikologis, moral generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta martabat bangsa; 3. Menyelaraskan pembangunan ekonomi dan sosial serta pengembangan teknologi dengan nilainilai budaya dan warisan budaya yang ada, baik fisik maupun nonfisik (cultural based development); dan 4. Mengembangkan pola kemitraan swasta, dan masyarakat dalam benda cagar budaya dan warisan warisan alam. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul karena interaksi budaya yang semakin terbuka antara tataran nilai lokal dan global, tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan kebudayaan pada masa mendatang antara lain adalah: 1. Penyelenggaraan berbagai dialog kebudayaan dan kebangsaan; 2. Pengembangan kesenian dan perfilman lokal; 3. Pengembangan galeri lokal; 4. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bidang perfilman; 5. Stimulasi perfilman melalui Lomba Film Lokal Kompetitif; 7. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah; 8. Pendukungan pengelolaan taman budaya daerah; 9. Optimalisasi koordinasi pengembangan nilai budaya, seni, dan film; 10. Revitalisasi nilai luhur, budi pekerti, dan karakter bangsa; 21 11. Pelestarian dan pengaktualisasian nilainilai tradisi; 12. Pelestarian dan aktualisasi adat dan tradisi; 13. Pelaksanaan kebijakan pengembangan nilai budaya di Riau; 14. Pendukungan pengembangan nilai budaya daerah; 15. Penyelenggaraan peayanan perpustakaan dan informasi kepada masyarakat; 16. Pengembangan nilai sejarah; 17. Penyusunan buku sejarah dan geografi sejarah nasional; 18. Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka; 19. Pengembangan statistik perpustakaan dan perbukuan. Dalam pelaksanaannya untuk mencapai sasaran, semua langkah tindak tanjut tersebut juga harus mempertimbangkan pengembangan karakter dan pembangunan bangsa. 6.2. Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJMN 20042009 Dari berbagai capaian serta evaluasi dan tindak lanjut yang akan dilakukan, maka, sasaran yang akan tercapai pada akhir RPJMN 20042009 adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk mengaktualisasikan nilainilai luhur budaya bangsa dalam rangka penguatan ketahanan budaya dan menghadapi derasnya arus budaya global; 2. Terlaksananya sosialisasi dan advokasi nilainilai lokal dan strategi penguatannya dengan sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya dalam rangka memperkukuh NKRI; 3. Terpeliharanya kerjasama yang sinergis antar pihak terkait dalam upaya pelestarian kekayaan budaya; 4. Terwujudnya masyarakat Riau yang berkepribadian, berbudi luhur, dan mencintai kebudayaan Indonesia. VII. Penutup Pada saat ini, upaya pembangunan karakter bangsa Indonesia masih membutuhkan upaya keras yang persisten. Belum berhasilnya pembangunan karakter ini ditunjukkan oleh semakin lunturnya kebanggaan terhadap identitas bangsa. Selanjutnya, hal ini berdampak pada menurunnya modal sosial dan pada akhirnya akan berdampak terhadap menurunnya daya saing bangsa. Dengan keadaan tersebut, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan berat dalam melakukan pembangunan kebudayaan. Selain itu, sebagai bangsa yang bercorak majemuk, Indonesia diharuskan pula dapat menjadikan keragaman menjadi suatu potensi dalam melakukan pembangunan kebudayaan. Demikian pula, seiring dengan perkembangan masyarakat yang sangat cepat maka dibutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku yang terkait dengan kebudayaan. 22 Oleh karenanya, dalam kondisi seperti ini, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilainilai luhur budaya bangsa. Di samping itu, pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilainilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilainilai kebangsaan Untuk itu, sasaran pembangunan bidang kebudayaan ini ditujukan untuk menurunkan ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat; rnemperkokoh (NKRI) berdasarkan Pancasila, UndangUndang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika; semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan; dan meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan diarahkan kepada: mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya ruang yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan; mendorong percepatan proses modernisasi yang dicirikan dengan terwujudnya negara kebangsaan Indonesia modern yang berkelanjutan, dan menguatnya masyarakat sipil; reaktualisasi nilainilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional; dan me ningkatkan kecintaan masyarakat terhadap hudaya dan produkproduk dalam negeri. Melalui upaya tersebut telah diraih sejumlah kemajuan diantaranya pada hal pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan nilai budaya. Pelaksanaan program ini meliputi penyelenggaraan dan pengembangan nilainilai budaya baik tradisional maupun kontemporer. Selain itu, upaya dialog kebudayaan dan kampanye publik juga telah ditempuh. Pengelolaan bendabenda purbakala, penyusunan buku sejarah, dan diklat SDM di instansi terkait juga merupakan kegiatan utama dan terus dilanjutkan demi kesinambungan pencapaian sasaran. 23 BAB 2.3. PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS I. Pengantar Upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan tindak kriminalitas telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini diindikasikan salah satunya dengan meningkatnya jumlah wisatawan ke Riau. Untuk penanganan berbagai tindak kriminal, seperti: kejahatan konvensional maupun transnasional, konflik horisontal, konflik vertikal, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obatobatan terlarang (narkoba) serta berbagai bentuk kriminalitas yang lainnya, secara kuantitas maupun kualitas juga telah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Upaya tersebut akan terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan agar kondisi aman dan tertib dapat semakin diwujudkan. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, terutama konflik yang berdimensi kekerasan di beberapa daerah. Selain gangguan keamanan lokal, seperti: pencurian, perjudian, dan minumminuman keras, tindakan main hakim sendiri juga menjadi salah satu faktor gangguan keamanan. Hal ini dipicu oleh masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum yang menyebabkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum pada setiap kejadian tindak pidana rendah. Secara umum, faktor yang melatarbelakangi berbagai gangguan tersebut adalah cukup kompleks. Persoalan yang ada menyangkut banyak hal mulai dan kepentingan sosial politik, ketidakadilan, kesenjangan kesejahteraan ekonomi, dan provokasi yang mengeksploitasi perbedaan etnis, agama dan golongan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di beberapa daerah yang tidak disertai dengan kepatuhan terhadap hukum dan kematangan elite politik daerah, juga ikut menjadi salah satu faktor penyebab berbagai kerusuhan sosial dan konflik horisontal. Letak geografis Provinsi Riau yang strategis, yang membentang di Selat Melaka, memberikan konsekuensi tersendiri, baik langsung maupun tidak langsung. Letak geografis Riau Daratan berpotensi menjadi lokasi tindak kejahatan transnasional seperti penyalahgunaan narkoba, TKI Illegal dan Woman Trafficking. Pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI) dan makin meningkatnya globalisasi juga menyebabkan kejahatan transnasional semakin kompleks dan makin tinggi intensitasnya. Kejahatan ini sangat mungkin sekali untuk dikendalikan dan wilayah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). II. Kondisi Awal RPJMN 20042009 Gangguan keamanan secara umum masih dalam tingkat terkendali. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan variasi kejahatan dan aktualisasi konflik horisontal semakin kompleks dan meningkat. Hal ini utamanya terjadi pada tindak gangguan keamanan di sekitar wilayah perbatasan dan wilayah yurisdiksi 24 laut di Provinsi Riau. Berbagai gangguan keamanan di wilayah ini harusnya diimbangi dengan penuntasan penanganan oleh penegak hukum. Jika tidak, hal ini akan melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan. Kriminalitas merupakan ancaman nyata bagi terciptanya masyarakat yang aman, tenteram, dan damai. Kembali meningkatnya indeks kriminalitas harus diwaspadai dan diantisipasi. Terlebih lagi, peningkatan indeks kriminalitas ini ternyata diikuti pula dengan stagnasi penyelesaian kasus yang dapat diselesaikan. Terkait dengan kriminalitas internasional, faktor globalisasi dan pasarbebas membuat organisasi kejahatan internasional kini didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan persenjataan. Meningkatnya mobilitas penduduk inter dan antar negara menyebabkan kejahatan transnasional, seperti: narkoba, penyelundupan, pencurian uang, perdagangan perempuan dan anak, bahkan ancaman keselamatan, keamanan, dan lalulintas nuklir dan sebagainya menjadi tindak kriminalitas yang sulit tertangani. Efektivitas intelijen dan pengamanan rahasia negara merupakan faktor penentu dalam pencegahan, pengungkapan, dan penanganan tindak kriminalitas transnasional. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagian besar pengguna narkoba adalah generasi muda. Dari 2 juta pecandu narkoba, sekitar 90 persen adalah genersi muda. Dampak dan masalah narkoba ini mencakup empat dimensi, yaitu: 1. Dimensi kesehatan, baik jasmani dan mental; 2. Dimensi ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan; 3. Dimensi sosial dengan meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban; 4. Dimensi kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, gangguan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas juga dipicu oleh luasnya wilayah laut, keanekaragaman hayati laut, dan kandungan sumber daya kelautan. Berbagai kekayaan sumber daya alam (SDA) ini mendorang banyak pihak asing untuk memanfaatkan secara illegal SDA laut Indonesia melalui berbagai bentuk ilegal fishing dan mining. Pemanfaatan ilegal sumber daya kelautan ini mengakibatkan pemerintah mengalami kerugian yang sangat besar. Di samping keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana, permasalahan dalam koordinasi juga telah menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah kita. Pemanfaatan SDA kehutanan yang berlebihan untuk kepentingan jangka pendek dan tindak kejahatan terhadap sumber daya kehutanan telah mengakibatkan deforestasi berlebihan. Hal ini tidak hanya berujung pada kerugian masyarakat, bangsa dan negara dalam jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Tindak kejahatan terhadap sumber daya kehutanan yang kian marak adalah: perilaku tebang berlebih (over cutting), pembalakan liar (illeggal logging), dan penyelundupan kayu antar daerah hingga ke luar negeri (illegal 25 trading). Terus merajalelanya permasalahan tersebut bemuara pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam praktek pengelolaan sumber daya kehutanan. Selain tidak memadainya sarana dan prasarana penunjang tugas, hal ini juga tidak lepas dari kurangnya kapasitas dan konsistensi aparat penegak hukum. Berbagai tindak gangguan juga disebabkan oleh kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang semakin berkurang. Meningkatnya berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum menunjukkan semakin turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan dan disiplin merupakan prasyarat sekaligus tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial. kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk merupakan faktor korelatif kriminogen dan police hazard. Jika tidak dilakukan pembinaan dan pengelolaan yang baik, maka hal ini akan mendorong rnunculnya kejahatan dan konflik horisontal. Faktor korelatif krimInogen dan police hazard hanya dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum. Belum optimalnya penanganan kriminalitas, penegakan hukum, pengebolaan ketertiban masyarakat, serta kelambatan antisipasi penanganan kejahatan transnasional menjadi salah satu penyebab utama maraknya berbagai gangguan keamanan, ketertiban, dan kriminalitas. Lemahnya profesionalisme lembaga penegak hukum menyebabkan kekebalan bagi pelaku gangguan keamanan, ketertiban, dan kriminalitas. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum harus mampu meningkatkan profesionausme dalam mengintegrasikan aspek struktural (institusi, organisasi, susunan dan kedudukan), aspek instrumental (filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan, fungsi, dan iptek, dan aspek kultural (manajemen sumber daya, manajemen operasional, dan sistem pengamanan di masyarakat). III. Sasaran yang Ingin Dicapai Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah sebagai berikut: 1. Menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kniminalitas serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat; 2. Terungkapnya jaringan kejahatan internasional, terutama: narkoba, perdagangan manusia, dan pencucian uang; 3. Menurunnya jumlah pecandu narkoba, terungkapnya kasus dan dapat diberantasnya jaringan utama pemasok narkoba dan precursor; 4. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut, terutama pada alur perdagangan dan distribusi serta alur pelayaran internasional; 5. Terungkapnya jaringan utama pencurian sumber daya kehutanan serta membaiknya praktek penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya kehutanan dalam memberantas illegal logging, over cutting, dan illegal trading; 26 6. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum; 7. Meningkatnya kinerja POLRI yang tercermin dengan menurunnya angka kriminalitas, pelanggaran hukum, dan meningkatnya penyelesaian kasuskasus hukum. IV. Arah Kebijakan Untuk mencapai berbagai sasaran di atas, arah kebijakan yang digariskan meliputi: 1. Intensifikasi upaya pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan konvensional, termasuk bentukbentuk baru kejahatan beserta kejahatan kerah putih secara simultan dengan meningkatkan kapasitas institusi keamanan, termasuk intelijen dan kontra intelijen; 2. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal, dan menindak kejahatan transnasional, terutama melalui deteksi dini dan interdiksi darat, laut maupun udara serta kerjasama internasional; 3. Melakukan upaya sinergis komprehensif dalam menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan narkoba; 4. Mengamankan perairan laut guna mencegah, menangkal dan menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan secara illegal baik oleh pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri; 5. Mencegah dan menindak pelaku praktek usaha kehutanan yang menyalahi peraturan dan perundangan yang berlaku, baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi; 6. Memberikan teladan praktek penegakan hukurn nondiskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk rnematuhi hukurn dan membangun community policing untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar terbina kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; 7. Meningkatkan profesionalisme POLRI rnelalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan kompetensi pelayanan inti, manajemen operasional, pengembangan sumber daya organisasi, manajemen perilaku, pemantapan struktur organisasi kepolisian, dan meningkatkan rasio polisi; 8. Meningkatkan kinerja pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak hukum, terutama kepolisian. V. Pencapaian 20052007 5.1. Upaya yang Dilakukan hingga Tahun 2007 Sejalan dengan berbagai sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai untuk rneningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas, sejumlah upaya yang telah ditempuh adalah: 1. Meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen agar lebih peka, tajam, dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminir berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional; 27 2. Meningkatkan pengamanan berita rahasia negara guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dalam hal peningkatan keamanan; 3. Mengembangkan SDM yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas, dalam rangka menciptakan lembaga kepolisian yang profesional; 4. Memenuhi kebutuhan dan pemberdayaan materiil fasilitas dan jasa dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionatisme kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; 5. Mengembangkan langkahlangkah strategis antisipatif ancaman keamanan nasional dan ketertiban masyarakat; 6. Mendekatkan polisi dengan masyarakat agar masyarakat terdorong bekerjasama dengan kepolisian melalui pembinaan kepada masyarakat dalarn membantu tugas pokok kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat; 7. Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; 8. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dalam menghadapi tindak kriminalitas serta pelanggaran hukum lainnya; 9. Mewujudkan masyarakat Riau, terutama generasi muda, yang terbebas dari narkoba; 10. Meningkatkan dan memantapkan keamanan dan ketertiban Provinsi Riau, terutama di daerah rawan seperti: daerah laut, wilayah perbatasan, dan pulaupulau terluar. Selain itu, juga meningkatkan kondisi aman wilayah Riau untuk mencegah dan menanggulangi illegal fishing dan illegal mining, kejahatan dan pelanggaran hukum di laut serta kejahatan dan pelanggaran hukum dalam pengelolaan sumber daya kehutanan. 5.2. Posisi Capaian hingga Tahun 2007 Sampai dengan saat ini, berbagai upaya yang ditempuh telah menunjukkan hasil yang signfikan terhadap upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas. Capaiancapaian tersebut adalah sebagai berikut: a) Untuk pengembangan dan perluasan jaringan pos intelijen pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan pos intelijen wilayah provinsi, kabupaten/ kota, telah terbangun jaringan yang berkelanjutan. Sebagian dan masyarakat intelijen telah pula melakukan kerja sama intelijen terpadu, baik antar intelligence community dalam negeri maupun dengan masyarakat internasional melalui intelligence exchange dan mutual legal assistance. Kerja sama intelijen tersebut ke depan diharapkan akan terus ditingkatkan seiring dengan semakin meningkatnya tantangan keamanan nasional, regional, maupun global. Dalam rangka menjawab semua bentuk gangguan keamanan yang tidak lagi mengenal batas 28 negara (borderless crime), maka kerja sama internasional merupakan keharusan bagi seluruh penegak hukum. b) Penanganan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum Untuk mencegah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara tidak sah, telah dilakukan sistem monitoring controlling, and surveilance melalui: 1. Pengembangan vessel monitoring system; 2. Peningkatan kapasitas pos pengawas dan unit pelaksanaan teknis pengawasan; 3. Pengembangn sistem pengawasan berbasis masyarakat (siswasnas) dengan membentuk kelompok masyarakat pengawasan; 4. Kerja sama operasional pengawasan dengan TNI AL dan Polri serta operasi pengawasan oleh kapal pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP); 5. Persiapan pembentukan pengadilan khusus perikanan; 6. Penataan sistem perizinan. Dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan, telah dilakukan pergantian surat izin dengan model baru yang sesuai dengan Undangundang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. UU telah menyederhanakan proses perizinan menjadi satu atap. c) Pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya kehutanan. Sebagai upaya mencegah dan mengurangi kerugian akibat pembalakan hutan, telah dilaksanakan penyisikan dan perlindungan hutan melalui operasi intelijen dan operasi represif penanganan hutan. Selanjutnya, penyempurnaan penatausahaan hasil hutan dilakukan dengan: 1. Revisi peraturanperaturan yang ada, dan pengawasan dan pemeriksanaan Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)/Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang diduga terkait dengan kegiatan illegal logging; 2. Sosialisasi dan koordinasi implementasi Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah republik Indonesia; 3. Kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisa transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana bidang kehutanan dan tindak pidana pencurian uang; 4. Menggalang kerjasama internasional dalam forum Asian Forest Law Enforcement, Governance and trade (FLEGT), d) Peningkatan profesionalisme lembaga kepolisian. Dalam rangka meningkatkan kemampuan Polri dalam mencegah dan menindak kejahatan terorisme dan narkoba, Kepolisian Daerah (polda) Riau telah terbentuk Detasemen (Den)88 dan Direktorat (Dit) Narkoba. Peningkatan kemampuan Polda juga ditempuh melalui percepatan penambahan jumlah personil dan kualitas personil. Untuk kualitas personil diupayakan melalui pendidikan dan latihan. Selama periode 20062007, anggota Polda Riau telah 29 menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri. Guna menunjang keberhasilan dan penanggulangan kejahatan, latihan bersama dan kerjasama operasional juga dilaksanakan dengan negaranegara perbatasan, seperti Malaysia, Filipina, Timor Leste, Australia, dan Selandia Baru. Guna mendukung kendali operasional telah dibangun sistem operasional yang menjadikan jaringan dasing (online) di seluruh jajaran dengan Markas Besar. Hal tersebut juga didukung pembangunan manajemen informasi sistem yang memungkinkan penyampaian data dalam waktu nyata (real time). Seluruh jaringan ini dapat dikendalikan dari satu rungan kendali pusat krisis (crisis centre) di Markas Besar dan terhubung ke seluruh Polda secara dasing (online). Bahkan, dapat terhubungan dengan tempat kejadian perkara dengan sistem komunikasi bergerak. Kesigapan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal telah mampu meredam potensi konflik menjadi tidak muncul ke permukaan. Makin meningkatnya toleransi masyarakat terhadap keberagaman dan makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rasa aman dalam beraktivitas menjadi upaya adu domba suku, agama, dan ras (SARA) antar kelompok masyarakat dapat dihindari. Namun, hal tersebut perlu terus diamati karena sewaktuwaktu dapat muncul kembali meningat masih besarnya potensi gesekan di masyarakat. Upaya penanganan konflik di berbagai daerah, khususnya pada daerahdaerah rawan konflik, secara umum dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam mengawal proses politik dan pemekaran wilayah di berbagai daerah, aparat keamanan telah berusaha melaksanakan tugas secara optimal agar aksi anarkis dapat dikendalikan. Hal yang cukup menggembirakan adalah toleransi masyarakt terhadapat keberagaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rasa aman dalam aktivitas semakin sulit dilakukan. Dengan meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah pascakonflik, kegiatan pembangunan dan perekonomian semakin tampak marak dan dinamis. Hal yang masih dihadapi dalam upaya mendaptakan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah masih tingginya angka kriminalitas, seperti: pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kejahatan susila, sampai dengan kasuskasus pembunuhan. Secara internal, aparat keamanan khususnya Polri masih menghadapi dinamika tata hubungan antar anggota Polisi, keterlibatan dalam tindak kriminal, dan terdeteksinya aspek kelayakan psikologis dalam memegang senjata. Secara eksternal, tingkat kepercayaan masyarakat juga mengalami dinamika terkait dengan berbagai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polisi. Tindakan yang berlebihan dalam menangani aksi demonstrasi, kekurang taatan prosedur penindakan, dan masih mengemukanya arogansi sebagian anggota Polisi dalam menghadapi kasuskasus hukum di masyarakat akan berpengaruh terhadap validitas angka kriminalitas yang terjadi. 30 5.3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas, namun hasil yang diperoleh belum optimal. Masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan upaya yang dilakukan belum mencapai target yang diharapkan. 1. Masih maraknya illegal logging, illegal mining, ataupun illegal fishing Upaya pengawasan dan pengamanan terus ditingkatkan guna menekan illegal logging, illegal mining ataupun illegal fishing yang intensitasnya masih cukup tinggi. Di berbagai daerah, terutama di daerahdaerah perbatasan (Bengkalis,Dumai, Inhil). Kegiatan illegal logging masih marak dan masih sulit terbendung. Bahkan ditengarai, beberapa negara tetangga menjadikan Riau sebagai tempat pencucian kayukayu ilegal sebelum di ekspor ke negara tujuan. Kenyataan ini merupakan ironi dan upaya kerja sama antar negara dalam memberantas illegal logging. Dalam hal penanganan illegal mining, terutama pasir dan granit, pemenintah mampu menekan kerugian negara terhadap semakin parahnya kerusakan lingkungan, baik langsung maupun tidak langsung. Pemenintah mampu memanfaatkan politik diplomasi dengan negara Singapura untuk menyelesaikannya. Dalam hal pengamanan dan pengawasan pencurian sumber daya kelautan terutama ikan, kemampuan pemerintah semakin meningkat dalam menekan kerugian negara akibat pencurian ikan, seiring dengan mulai efektifnya Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Sampai saat ini, pembangunan kelautan dan perikanan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perekonomian nasional dan peningkatan penerimaan negara. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala yang harus segera mendapatkan penanganan tersendiri. Berbagai masalah tersebut, antara lain: masih maraknya praktek illegal fishing, terjadinya pencemaran laut, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran bangsa akan arti pentingnya dan nilai strategis sumber daya kelautan, dan belum optimalnya pengetolaan dan pemanfaatan pulaupulau kecil, terutama yang berada di wilayah terluar/terdepan. Jika tidak mendapat perhatian yang cukup, masalah ini dapat menjadi salah satu pemicu ketidakstabilan, keamanan, dan rawan gangguan terhadap faktortaktor pengaruh negatif dan negara tetangga. Untuk itu, Pemerintah telah mengambil langkahlangkah penanganan masalah yang intensif mengenai pemberantasan dan Pencegahan Penangkapan ikan secara legal di Wilayah Pengelolaan Perikanan provinsi Riau, Indonesia. 2. Eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia Banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mengalami permasalahan di luar negeri, khususnya dalam hubungan buruh dan majikan, mengindikasikan telah tenjadi eksploitasi ketenagakerjaan secara legal. 31 Kondisi ini diperkirakan terkait dengan rumitnya proses rekruitmen, penempatan yang tidak sesuai keahlian serta proses pengiriman yang dilakukan secara ilegal. Dalam hal perdagangan manusia (human trafficking), Indonesia masih termasuk kategori tinggi intensitasnya. Kondisi ini tidak terlepas dari masih lemahnya penjagaan wilayah perbatasan dan pintupintu masuk Indonesia, seperti pelabuhan laut dan udara, serta masih terbatasnya kerja sama internasional dalam bidang kejahatan transnasional. Ini semua menyebabkan Indonesia menjadi ladang subur bagi tumbuhnya kejahatan transnasional. Peraturan perundangan dalam bidang perdagangan manusia yang sudah ditetapkan belum mampu secara optimal mengatasi masalah yang cukup mengkhawatirkan ini. Provinsi Riau menjadi strategis, karena unsur geografisnya, sehingga Provinsi Riau seringkali di tempatkan pada wilayah transit dan transaksi perdagangan manusia. 3. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba diperkirakan masih berkisar pada tingkat 1,5 persen dan seluruh pecandu narkoba. Hal itu berarti setiap tahun terdapat 15.000 orang meninggal dunia atau ratarata 41 orang meninggal dunia setiap hari. Bila ditinjau dari biaya ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba, masyarakat ternyata mengeluarkan dana yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 23,6 triliun per tahunnya. Berbagai upaya penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara intensif terus dilakukan mulai dan operasi pemutusan jaringan pengedar narkoba, peningkatan sarana terapi dan rehabilitasi korban narkoba, kultivasi ladang ganja, pembangunan rumah tahanan (rutan) khusus narkoba, sampai dengan peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba, Namun, hal tersebut agaknya belum mampu menurunkan tingkat kejahatan narkoba secara signifikan. Pelaku kejahatan narkoba tidak takut lagi terhadap sanksi hukuman berat, termasuk hukuman mati. Oleh karena itu, sangat disayangkan adanya upaya sementara pihak untuk melakukan uji material pasal hukuman mati dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 4. Gangguan pelayaran Tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), khususnya ALKI yang melintasi Selat Malaka, merupakan sebuah lokasi yang bernilai strategis. Sampai saat ini, tingkat gangguan pelayaran penumpang maupun barang di lokasi tersebut belum menunjukkan gejala penurunan secara signifikan. Tingkat kejadian pembajakan (piracy) di laut masih tinggi intensitasnya dan sulit diatasi oleh aparat penegak hukum akibat keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Pentingnya Selat Malaka dalam alur pelayaran dunia menyebabkan negana negara yang memiliki kepentingan di Setat Malaka, seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS), seringkali menyampaikan keinginannya untuk turut serta mengatasi gangguan keamanan di Selat Malaka. Oleh karena itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) sebagai unsur penegak kedaulatan di laut dan Polri sebagai unsur penegak hukum, perlu ditingkatkan kemampuannya agar mampu melakukan tugas penegakan 32 kedaulatan dan penindakan pelangganan hukum di laut. Di samping itu, keberadaan Bakorkamla yang diperkuat dengan PP Nomor 81 Tahun 2005 diharapkan semakin menciptakan harmonisasi dalam peningkatan pengawasan dan pengamanan pelayaran internasional di wilayah selat tersebut. VI. Tindak Lanjut 6.1. Upaya yang Akan Dilakukan untuk Mencapai Sasaran Berdasarkan kondisi yang ada, masih banyak sasaran yang belum bisa tercapai sampai dengan tahun 2007. Beberapa penyebabnya adalah keterbatasan anggaran serta adanya perubahan skala prionitas pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam rentang sisa waktu dua tahun ke depan, upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas memerlukan tindak lanjut sebagai berikut: 1. Pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara, melalui percepatan pengadaan intelijen device serta pembangunan jaringan komunikasi intelijen guna menunjang kelancaran arus informasi intelijen secara cepat, tepat, dan aman. Adapun pengembangan sistem pengamanan rahasia negara perlu ditingkatkan dengan peningkatan gelar peralatan sandi. Selain itu, percepatan penetapan RUU rahasia Negara menjadi UU juga sangat di perlukan seagai payung hukum dalam pengamanan berita rahasia negara; 2. Pengembangan SDM Kepolisian melalui pengembangan kekuatan dan kemampuan personil polri menuju provesionalisasi Kepolisian. Selain itu, peni ngkatan Kemampuan PNS Polisi perlu diarahkan menjadi komplemen dalam organisas Polisi. Pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian di lakukan dengan pemeliharaan saranaprasaan dan peralatan Polri untuk memperpanjang usia pakai serta pembangunan materil dan fasilitas Polri; 3. Pemberdayaan potensi Keamanan, melalui pemberdayaan community policing. Data pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat diperlukarn peningkatan kualitas pelayaan Kepolisian dalam bidang pencegahan tindak kriminal, penyelamatan masyarakat, dan pemulihan keamanan. Dalam hal ini termasuk pula penanganan keamana di wilayah konflik, pemulihan keamanan pada daerah rawan konflik serta peningkatan pospos wilayah perbatasa dan pulaupulau terluar berpenghuni; 4. Peningkatan kerjasama keamanan dan ketertiban, melalui kerjasama internasional baik secara bilateral maupun multilateral dalam pencegahan kejahatan transn asional terutama di wilayah perbatasan, serta kerjasama keamanan lintas instansi; 5. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, melalui: penegakan hukum di bidang narkoba, pencegahan penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba yang salah satunya melalui kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba terapi dan rehabilitasi korban penyalahguaan narkoba, mengembangkan proyek percontohan (pilot project) pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan sebaran di wilayah rawan penyalahgunaan narkoba; 33 6. Pemantapan keamanan dalam negeri, melalui: (a) Operasi gabungan pencegahan gangguan keamanan di laut; (b) Pembangunan early warning system; (c) Peningkatan operasi pengamanan hutan; (d) Peningkatan pengamanan hutan berbasis sumber daya masyarakat; (e) Pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC): (f) Penegakan undangundang dan peraturan serta mempercepat proses penidakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan; (g) Kerja sama dengan negaranegara konsumen, serta lembaga swadaya nasional nasional dan internasional. 6.2. Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJMN 20042009 Dengan menilik capaian terakhir program peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas maka perkiraan pencapaian sasara RPJMN, 20042009 adalah sebagai berikut: 1. Menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas. Pada akhir RPJMN diharapkan indeks krimina1itas turun dibawah 121 dan selang waktu terjadinya tindak pidana lebih lama dan 2,02 detik. Sementara itu tingkat penyelesaian perkara Kriminal (clearing rate) diharapkan mencapai 70 persen seiring dengan meningkatnya profesionalisme penegak hukum; 2. Terungkapnya jaringan kejahatan internasional, terutama: narkotika, perdagangan manusia dan pencurian uang. Demikian pula diharapkan pada akhir RPJMN, semakin banyak pelaku, pengguna, dan pengedar narkoba yang tertangkap, men urunnya tinda kejahatan perdagangan manusia dan tindak pemalsuan uang; 3. Menurunnya jumlah pecandu narkoba serta dapat diberantasnya jaringan utama pemasok narkoba dan precursor. Pada akhir RPJMN tingkat kematian pecandu narkoba diharapka bawah 15.000 orang per tahun dan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Selain itu aparat kepolisian di harapkan mampu meminimalisir itensitas pertemuan antara pemasok dan pengguna dengan mempersempit ruang gerak transaksi narkoba juga banyak aktor produksi dan distribusi yang ditangkap serta terlaksananya proses hukum bagi pemasok dan pengedar narko baik penjara maupun eksekusi mati; 4. Menurutnya jumlah gangguan keamanan dan pelanggaran hukum dilaut terutama pada alur pedagangan dan distribusi serta alur pelayaran internasonal. Di harapkan pada akhir RPJMN dengan beroperasinya Bakorkamla secara sigifikan mampu ditekan kerugian negara akibat perampokan, penyelundupanillegal dan tekanan asing. Kehadiran Bakorkamla diharapka dapat mengamankan Selat Malaka melemahkan tekanan asing, dan muncul komitmen hibah peralatan 34 mobile sateilite service (MSS) efektivitas operasi Bakorkamla juga diharapkan mampu memenuhi pencapaian sasaran dibidang kehutanan, yaitu terungkapnya jaringan utama pencurian sumber daya kehutanan serta membaiknya praktek penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya kehutanan dalam memberantas illegal logging, ivercutting, dan illegal trading; 5. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Diharapkan pada akhir RPJMN pelaksanaan proses hukum bagi pelaku krimialitas, termasuk para pelaku dan penganut aliran keagamaan yang dianggap sesat, secara signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada intitusi hukum. Selanjutnya, terkait dengan meningkatnya suhu politik, diperkirakan konflik horizontal masih akan mewarnai pelaksanaan pembangunan di tahun 2008 dan awal tahun 2009. VII. Penutup Secara keseluruhan, upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas menunjukkan hasil yang baik. Namun demikian, perbaikan yang terjadi masih belum signifikan. Dibutuhkan konsistensi dan kesinambungan program agar target sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMN 20042009 dapat terpenuhi. Gangguan keamanan, ketertiban, dan kriminalitas secara umum masih dalam tingkat terkendali. Meskipun demikian, tidak bisa dimungkiri bahwa perkembangan variasi kejahatan aktualisasi konflik horizontal semakin kompleks dan meningkat. Terkait dengan kriminalitas internasional, globalisasi dan pasarbebas membuat organisasi kejahatan internasional yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan persenjataan semakin berkembang pesat. Untuk penanganan ancaman kejahatan transnasional terhadap keamanan dalam negeri, telah dilakukan berbagai upaya pemulihan keamanan. Upaya ini dilakukan terutama didaerah rawan konflik. Selain diusahakan untuk menangkap pelaku utama, sebisa mungkin kasus kekerasan diproses secara hukum. Untuk mencegah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara tidak sah, telah dilakukan penerapan sistem monitoring, controlling, and surveilance. Untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat pembalakan hutan, telah dilaksanakan penyidikan dan perlindungan hutan melalui operasi intelejen dan operasi represif pengamanan hutan. Untuk meningkatkan profesionalisme lembaga kepolisian, telah dilakukan sejumlah pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kemampuan personil kepolisian. Upaya peningkatan kesigapan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal konflik, telah pula menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini tercermin dan keberhasilan meredam potensi konflik menjadi tidak muncul ke permukaan. 35 Satu hal terpenting dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah peningkatan toleransi masyarakat terhadap keberagaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rasa aman dalam beraktivitas. Hal ini dimaksudkan agar upaya adu domba suku, agama, dan ras (SARA) antar kelompok masyarakat dapat dihindarkan. Dengan dukungan semua pihak dalam menjaga dan meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas, maka pencapaian RPJMN 20042009 akan mendekati target sasaran. Meskipun pencapaian tidak optimal tepat pada target, namun perbaikan dan hasil yang ada akan menjadi topangan yang kokoh bagi upayaupaya berikutnya. Namun, satu hal yang perlu digarisbawahi ke depan adalah diperlukannya upayaupaya yang lebih konsisten dan berkesinambungan. 36 BAB 2.4. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME I. Pengantar Gerakan pemisahan diri (separatisme) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan masalah bersama bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih belum dapat dituntaskan sepenuhnya. Separatisme dan penanganannya telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik, baik berupa sarana pendidikan dan pemerintahan serta infrastruktur lainnya dalam jumlah yang cukup besar. Masalah separatisme di NAD dan konflik horizontal di beberapa wilayah Indonesia seperti Maluku dan Poso, secara signifikan telah dapat diredam. Pihakpihak yang terlibat konflik, baik yang secara sukarela maupun difasilitasi oleh pemerintah, telah beritikad untuk menciptakan perdamaian di wilayah mereka. Meskipun konflik cukup berhasil diredam, pada beherapa daerah tertentu masih terdapat potensi dan aksi separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Potensi dan aksi ini perlu ditangani secara arif agar terjaga keutuhan yang kokoh bagi NKRI. Keinginan kuat dan upaya bangsa Indonesia untuk menyelesaikan separatisme secara damai dan menyeluruh ini harus terus diupayakan dengan melakukan perundingan damai sebagai bagian dan upaya rekonsilasi. Salah satu daerah yang memiliki wacana kuat mengganggu keutuhan NKRI adalah Provinsi Riau. Hasil Kongres Rakyat Riau (KRR) II beberapa waktu lalu, memutuskan bahwa Riau lepas dari pangkuan NKRI. Derajad wacana ini kemudian turun, menuruni jenjang otonomi khusus (otsus). Namun, sejauh ini tidak ada linearitas antara keinginan merdeka dengan konflik, baik yang bersifat horisontal, maupun vertikal. II. Kondisi Awal RPJMN 20042009 (Tahun 20042005) Diyakini, berbagai upaya separatisme di beberapa wilayah NKRI ini disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang dirasakan kurang memiliki keberpihakan terhadap masyarakat. Kondisi masyarakat tersebut tertinggal dari sisi kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia meskipun kedua wilayah tersebut memiliki kekayaan sumberdaya alam (SDA) dalam jumlah besar. Akibatnya, banyak simpati yang tertumpah pada masyarakat di kedua wilayah tersebut. Disayangkan, simpati ini dijadikan kekuatan moral untuk mendorong masyarakat di daerah tersebut untuk memisahkan diri dari NKRI. Selain karena membutuhkan waktu yang lama, membesarnya skala separatisme juga menambah tingkat kesulitan upaya penanganan. Adanya potensi separatisme membuktikan masih lemahnya pemahaman konsepsi dan pengamatan prinsip multikulturalisme. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat bahwa 37 perbedaan etnis, agama, budaya, dan ideologi kerap digunakan sebagai isu untuk memisahkan diri dan NKRI. Oleh karena itu, penting bagi bangsa ini untuk terus membangun persatuan dan kesatuan, menghargai perbedaan, dan saling menjaga toleransi dalam berperikehidupan, berbangsa, dan bernegara. III. Sasaran yang Ingin Dicapai Sasaran yang ingin dicapai dan upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah: 1. Membaiknya pemerataan pembangunan di daerah rawan konflik dan separatisme yang tercermm dan meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat; 2. Terdeteksi dan dapat dicegahnya potensi separatisme; 3. Tumbuh berkembangnya pemahaman dan pengamalan multi kulturalisme di kalangan pemimpin, masyarakat, dan media. IV. Arah Kebijakan Untuk mencapai target sasaran di atas, arah kebijakan yang digariskan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme, meliputi: 1. Pemulihan keamanan untuk menindak secara tegas separatisme bersenjata yang melanggar hak hak masyarakat sipil; 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konftik atau rawan separatisme, melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi; 4. Mendeteksi secara dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme; 5. Melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dan dialogis melalui media massa dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya; 6. Menguatkan kelembagaan pemerintah daerah di bidang pelayanan publik; 7. Menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat. V. Pencapaian 20052007 5.1. Upaya yang DiLakukan hingga Tahun 2007 Berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi sasaran RPJMN 20042009. Upayaupaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionatisme institusi yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan separatisme. Adapun upayaupaya yang telah ditempuh adalah: 38 1. Mengembangkan dan meningkatkan ketahanan nasional, wawasan nasional, sistem manajemen nasional, dan wawasan kebangsaan bagi warga negara dalam rangka mengatasi berbagai aspek ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara; 2. Meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen agar lebih peka, tajam, dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme; 3. Mewujudkan kesiapan operasional dan penindakan ancaman, baik berupa invasi atau agresi dan luar dan ancaman dari dalam, baik ancaman militer maupun nonmiliter; 4. Meningkatkan dan memantapkan keamanan dan ketertiban wilayah NKRI, terutama di daerah rawan, seperti: wilayah laut, wilayah perbatasan, dan pulaupulau terluar. Selain itu, juga meningkatkan kondisi aman wilayah Indonesia dan tindak kejahatan separatisme; 5. Menyepakati kembali makna penting persatuan nasional dalam konstelasi potitik yang sudah berubah; 6. Meningkatkan mutu pelayanan dan arus informasi kepada dan dari masyarakat untuk mendukung proses sosialisasi dan partisipasi politik rakyat. 5.2. Posisi Capaian hingga Tahun 2007 Sebagai bagian dan agenda untuk mewujudkan kondisi aman dan damai, upaya secara komprehensif mengatasi dan menyelesaikan permasalahan separatisme yang telah menjadi keprihatinan nasional dan internasional senantiasa terus dilakukan. Upaya tersebut menjadi sangat penting tatkala keutuhan dan tetap tegaknya NKRI menjadi sebuah harga yang tidak dapat ditawar lagi. Potensi Separatisme dapat Dicegah Penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara dimaksudkan sebagai usaha meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam, dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional dalam hal deteksi dini pencegahan dan penanggulangan separatisme. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan operasi intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme, koordinasi seluruh badanbadan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal mencegah dan menanggulangi separatisme, serta pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis serta pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme. 39 Berkembangnya Ketahanan Nasional Pengembangan ketahanan nasional dimaksudkan sebagai usaha mengembangkan dan meningkatkan ketahanan nasional, wawasan nasional, sistem manajemen nasional, dan wawasan kebangsaan bagi warga negara dalam rangka mengatasi berbagai aspek ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan perumusan rancangan kebijakan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan kepentingan nasional serta menjaga keselamatan negara dan ancaman kedaulatan, persatuan, dan kesatuan. Untuk itu, penelitian dan pengkajian strategis masalah aktual yang berkaitan dengan konsepsi pertahanan dan keamanan nasional, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan sistem manajemen nasional merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung upaya pencapaian tujuan tersebut. 5.3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Berkenaan dengan berbagai hal tersehut, di masa yang akan datang diharapkan aksi sekecil apapun perlu ditangani secara bijak tanpa harus mengedepankan tindakan represif. Pada saat yang sama, Pemerintah senantiasa mengupayakan akselerasi pemberantasan kemiskinan dan penggalakkan pendidikan di propinsi propinsi yang potensial melakukan tindak separatisme sebagai upaya pencegahan. VI, Tindak Lanjut 6.1. Upaya yang Akan Dilakukan untuk Mencapai Sasaran Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme, beberapa hal yang perlu ditindak tanjuti guna menegakkan kedaulatan dan keutuhan NKRI, adalah: 1. Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI, terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia; 2. Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap aksi radikal yang berlatar belakang primordial etnis, ras, agama, dan ideotogi di luar Pancasila, baik yang berdiri sendiri maupun yang memiliki keterkaitan dengan kekuatankekuatan di luar negeri; 3. Pelaksanaan diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI. Sementara itu, dalam upaya peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah: 6.2. Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJMN 20042009 Berdasarkan pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2007, maka perkiraan pencapaian sasaran RPJMN 20042009 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah sebagai berikut: 40 1. Membaiknya pemerataan pembangunan di daerah rawan konflik dan separatisme yang tercermin dan meningkatnya kondisi sosial ekonomis masyarakat. Pada akhir RPJMN diharapkan telah ditetapkan sejumlah peraturanperundangan yang mendukung peran aktif tokoh masyarakat dan masyarakat setempat untuk mendorong keteguhan dan kedaulatan NKRI; 2. Terdeteksi dan dapat dicegahnya potensi separatisme. Pada akhir RPJMN diharapkan tetap terlaksananya operasi intelijen secara berkelanjutan guna mendeteksi dan mencegah potensi separatisme dini; 3. Tumbuh berkembangnya pemahaman dan pengamalan multikulturalisme di kalangan pemimpin, masyarakat, dan media. Pada akhir RPJMN sosialisasi bela negara di kalangan pemimpin, masyarakat, dan media dengan cakupan yang lebih luas diharapkan terlaksana. VII. Penutup Secara umum, upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme telah memberikan perbaikan berarti ke arah keteguhan mempertahankan kedaulatan NKRI. Namun demikian, gerakan separatisme sampai dengan saat ini masih menjadi bahaya lawan yang belum dapat dituntaskan sepenuhnya. Pemberlakuan otonomi khusus pada daerahdaerah gerakan separatisme, seperti di NAD dan Papua, memang cukup ampuh dalam penyelesaian separatisme secara damai. Namun, tampaknya hal tersebut masih belum mampu sepenuhnya meredakan keinginan daerah dan pencetus separatisme untuk memisahkan diri. Meskipun demikian, masalah separatisme dan konflik horisontal di beberapa wilayah Indonesia Secara signifikan telah dapat diredam. Ke depan, untuk pendeteksian dini gerakan separatisme, koordinasi seluruh badanbadan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI, pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis serta pengolahan dan penyusunan produk intelijen harus terus dilakukan. Pengembangan ketahanan nasional harus diarahkan pada usaha pengembangan dan peningkatan ketahanan nasional, wawasan nasional, sistem manajemen nasional, dan wawasan kebangsaan bagi warga negara dalam rangka mengatasi berbagai aspek ancaman kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dengan demikian, hingga akhir pelaksanaan RPJMN 20042009, berbagai sasaran diperkirakan akan tercapai. Akan tetapi, masih banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi pemerintah dengan arif dan bijak. Upaya penyelesaian dan pendekatan secara damai harus dikedepankan. Pemerataan kesejahteran dan pembangunan daerah harus memenuhi rasa keadilan. Jika seluruh wilayah NKRI merasakan arti pembangunan, maka diyakini tidak akan ada upayaupaya separatisme. 41 BAB 2.5. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN GERAKAN TERORISME I. Pengantar Serangkaian aksi terorisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan pada semua sendi kehidupan. Wilayah dan target aksinya pun sudah meluas kepada kepentingan domestik dan internasional. Kedutaan Besar Indonesia di Perancis dalam hal ini menjadi sasaran bom pada tahun 2004. Hal tersebut mengindikasikan adanya hubungan antara jaringan terorisme domestik dengan jaringan terorisrne internasional. Aksi terorisme yang tidak berhasil ditangani secara efektif akan meningkat intensitas dan frekuensinya. Selain itu, semakin maju pengetahuan pelaku teror dan semakin modern teknologi yang digunakan, akan semakin sulit dideteksi secara dini dan diungkap. Penanganan terhadap masalah terorisme membutuhkan kualitas dan kapasitas intelijen yang tinggi. Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan utamanya untuk mengungkap pelaku dan motif dibalik aksi terorisme, serta akar permasalahan yang mendasarinya. Namun kualitas dan kapasitas institusi intelijen yang dimiliki masih terbatas, sehingga mengakibatkan beberapa aksi terorisme di Indonesia belum terungkap seluruhnya. Aksi terorisme dapat berkembang dan melumpuhkan sendisendi kehidupan. Dampak yang ditimbulkannya dapat merusak mental, semangat, dan daya juang yang dalam skala luas dan jangka panjang dapat melumpuhkan kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, dampak tragedi bom Bali pada Oktober 2002 telah menurunkan kegiatan ekonomi lokal sepanjang tahun 2003 dengan berkurangnya pendapatan penduduk sekitar persen. Hal ini diakibatkan antara lain oleh pemutusan hubungan kerja terhadap 29 persen tenaga kerja. Di tingkat nasional, Tragedi Bali juga berpengaruh pada menurunnya arus wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 30 persen. Sehingga, dalam intensitas yang tinggi dan terus menerus, terorisme dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. II. Kondisi Awal RPJMN 20042009 di Provinsi Riau Sebagai negara yang terlibat dalam pergaulan internasional, Indonesia akan terpengaruh oleh perubahan ideologi, ekonomi, politik, dan keamanan internasional. Demikian pula, kebijakan keamanan internasional untuk memerangi terorisme yang digagas oleh negaranegara adidaya, juga menjadi permasalahan bagi Indonesia. 42 Peledakan bom di Kedutaan Besar Australia, meskipun terjadi di Indonesia, namun hal tersebut mengindikasikan adanya pesan ketidaksenangan pelaku terorisme terhadap kebijakan luar negeri Australia. Demikian pula peledakan bom di Kedutaan Besar Indonesia di Perancis, mengindikasikan adanya pesan tertentu kepada Indonesia yang membuat kebijakan tidak menguntungkan bagi organisasi pelaku terorisme. Sementara itu, kegiatan terorisme yang bernuansa lokal atau domestik memiliki karakter yang lebih spesifik. Peledakan bom di rumahrumah ibadah, perkantoran pemerintah, rumah pejabat penegak hukum, atau tempattempat umum lainnya cenderung bernuasa politik dan SARA. Giatnya proses hukum terhadap mantan pejabat eksekutif dan legistatif di daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi telah memunculkan serangkaian teror kepada aparat penegak hukum yang berisikan pesan untuk menghentikan proses hukum pelaku korupsi. Sedangkan peledakan bom di tempattempat ibadah seperti gereja dan masjid cenderung ditujukan untuk mengadu domba antarkelompok agama di masyarakat. Upaya adu domba tersebut sering kali berhasil membakar amarah kelompok penganut agama, sehingga konflik horisontal tidak dapat terelakkan. Meskipun saat ini kejadian terorisme lokal cenderung menurun, akan tetapi pelaksanaan proses hukum yang tidak dibarengi dengan pengawalan keamanannya berpotensi memunculkan aksiaksi terorisme bom. Oleh karena itu, dalam setiap proses hukum kejahatan politik dan korupsi, pemerintah telah melakukan upaya pengamanan yang lebih ketat. Selain itu, meskipun upayaupaya penanggulangan aksiaksi terorisme telah mendapatkan perhatian yang serius dan pemerintah Indonesia, namun potensi aksiaksi terorisme yang diduga terkait dengan jaringan terorisrne internasional masih merupakan permasalahan keamanan dalam negeri. Kekhawatiran ini didukung oleh sulitnya menangkap aktor dan pelaku utama berbagai aksi terorisme di berbagai wilayah Indonesia sebagai akibat terbatasnya kualitas dan kapasitas institusi intelijen. Keberhasilan menangkap dan mengungkap indentitas pelaku peledakan bom Bali, Hotel J.W. Marriot, atau Kedutaan Besar Australia oleh aparat keamanan saat ini diprediksikan masih terbatas pada jaringjaring kecil dan belum menyentuh jaringjaring besar. Dengan demikian, dikhawatirkan masih akan terjadi serangkaian aksi terorisme dan pengungkapan jaringan dan sel terorisme belum dapat dituntaskan sampai ke akar akarnya. Aksi terorisme internasional dalam jangka pendek seringkali berdampak cukup nyata terhadap upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di datam negeri. Oleh karena itu, kemampuan menangani dan menangkap pelaku serta mengungkapkan jaringan terorisme dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan mengamankan aktivitas dunia usaha. Belum tertangkapnya tokoh kunci terorisme merupakan tantangan bagi upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pembentukan modal asing. Ketidakpastian 43 jaminan keamanan dalam negeri dan ancaman terorisme, bisa jadi merupakan salah satu jawaban utama mengapa pertumbuhan investasi asing di bidang industri masih berjalan tambat. yaitu hanya berkisar 34 persen selama tiga tahun terakhir. Hal ini pula yang menempatkan Indonesia pada posisi ke139 dari 144 negara yang layak menjadi tujuan investasi dunia dalam World invesment Report. III. Sasaran yang Ingin Dicapai Dan latar betakang kondisi tersebut, maka sasaran dari pencegahan dan penanggulangan gerakan terorime dalam RPJMN 20042009 dirumuskan sebagai berikut : 1. Menurunnya kejadian tindakterorisme di wilayah hukum Indonesia; 2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap aksi terorisme; dan 3. Meningkatnya daya cegah dan tangkal negara teradap ancaman terorisme secara keseluruhan. IV. Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kebijakan yang ditempuh diarahkan pada: 1. Memantapkan operasional penanggulangan terorisme; 2. Melakukan sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme; 3. Menyiapkan pranata dan melaksanakan penegakan hukum penanggulangan terorisme berdasarkan prinsip demokrasi dan HAM; serta 4. Membangun pembangunan penangkalan dan penanggulangan terorisme. V. Pencapaian 20052007 5.1. Upaya yang Dilakukan hingga Tahun 2007 Agenda pencegahan dan penanggulangan gerakan di Indonesia telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan banyaknya pelaku teror asli ditangkap. Keberhasilan Polisi dalam penangkapan Abu Dujana pada bulan Juli 2007 di Desa Kebarongan, Banyumas diharapkan dapat mengungkap lebih jauh jaringan terorisme di wilayah Indonesia. Samapai saat ini sebanyak 410 tersangka teroris telah ditangkap atau menyerahkan diri. Sebanyak 260 tersangka diantaranya telah diadili dan divonis oleh lembaga peradilan, 5 orang hukuman mati, 4 orang hukuman seumur hidup, 14 orang dalam proses peradilan, dan 13 orang masih dalam proses penyidikan. Upaya preventif lainnya adalah peningkatan kemampuan profesionalisme kontraintelijen dalam melindungi kepentingan nasional dan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Termasuk dalam hal ini adalah pencegahan dan penanggulangan terorisme. Untuk itu, dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi informasi, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) telah melakukan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dengan mengirimkan personel yang kompeten untuk mengikuti berbagai workshop serta pendidikan dan pelatihan baik yang dilakukan dalam skala nasional maupun internasional. Di 44 samping itu dalam upaya mendukung penyelenggaraan persandian dalam rangka antiterorisme, dilaksanakan gelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) meliputi JKS VVIP, JKS Intern Instansi Pemerintah, JKS Antar instansi Pemerintah, dan JKS Khusus. Di samping upaya penindakan kepada para pelaku kejahatan terorisme yang dilakukan oleh Polri, upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme melalui lembaga intelijen yang dilakukan oleh BIN (Badan Intelijen Negara) adalah dengan melaksanakan kegiatan melalui enam strategi yaitu supremasi hukum, independensi, indiskriminasi, koordinasi, demokrasi, dan partisipasi. Melalui supremasi hukum, Pemerintah melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Meskipun demikian, keberadaan Undangundang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dirasakan masih belum dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi kegiatan intelijen dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Melalui prinsip independensi, upaya kontraterorisme dilakukan secara inisiatif mandiri sematamata untuk menegakkan keamanan dan ketertiban umum serta melindungi keselamatan masyarakat. Dengan strategi indiskriminasi penegakan hukum terhadap para pelaku tindak terorisme dilakukan tanpa pandang bulu dan tidak mengarah pada penciptaan image negatif kepada kelompokkelompok masyarakat di Indonesia. Prinsip indiskriminasi juga dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya ekses negatif yang berbau SARA. Dalam upaya penanggulangan terorisme secara menyeluruh, strategi koordinasi antar instansi terkait dan antarkomunitas intelijen harus benarbenar dilaksanakan. Strategi demokrasi diterapkan sebagai usaha untuk meredam gejolak radikalisme dan terorisme di kalangan masyarakat karena sumbatansumbatan aspirasi yang terjadi. Strategistrategi di atas harus pula diimbangi dengan strategi partisipasi agar masyarakat dapat meningkatkan perannya secara aktif dalam penanggulangan tindak terorisme. 5.2. Posisi Capaian hingga Tahun 2007 Hingga tahun 2007, upaya penanggulangan aksi teror di Indonesia telah mendapatkan pengalaman yang sangat berharga sekaligus menjadi masukan penting guna peningkatan kesiapan seluruh potensi bangsa dalam menghadapi aksi terorisme. Meskipun demikian, ancaman kejahatan terorisme terhadap sistem keamanan nasional Indonesia diperkirakan masih berpotensi terjadi dan dapat mengganggu kinerja pembangunan di semua bidang. Lebih lanjut, pencapaian pembangunan di bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme hingga tahun 2007 diuraikan sebagai berikut: 45 5.2.1. Menurunnya Kejadian Tindak Terorisme di WiLayah Hukum Indonesia Pencegahan dan penanggulangan aksi teror merupakan agenda pemerintah yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Di samping melakukan peningkatan kemampuan aparat dan intensitas kegiatan, upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dilakukan pula melalui peran serta masyarakat. Mea1ui upaya tersebut, agenda penanggulangan terorisme telah mencapai kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini diindikasikan oleh situasi keamanan yang kondusif dan tidak adanya aksi teror berskala internasional. Selain itu, sudah ratusan tersangka pelaku teror berhasil ditangkap, ditahan, diadili, dan divonis sesuai dengan hukum yang berlaku. Keberhasilan Polri menguak jaringan dan metodologi operasi pelaku teror menyebabkan kecenderungan kelompok pelaku teror melakukan perubahan strategi ke arah yang lebih pasif dengan tidak melakukan kekerasan. Namun, mereka tetap melakukan konsolidasi dalam upaya memperkuat jaringan yang sebagian besar telah berhasil dilumpuhkan. Penangkapan para pelaku teror kelompok Abu Dujana dan orangorang yang diduga terlibat dalam aksi teror makin memperluas spektrum pengungkapan jaringan teroris nasional dan internasional yang beroperasi di Indonesia. Namun, belum tertangkapnya beberapa tokoh utama terorisme, seperti Nurdin M. Top, menjadi tantangan tersendiri bagi aparat keamanan dalam penanganan aksi terorisme karena itu, daam rangka melaksanakan pencegahan dan penanggulangan terorisme diupayakan peratan kinerja aparat keamanan dan unsur intelijen semakin handal. Selain itu, dukungan dan peran masyarakat dalam mengantisipasi, menangani, mencegah aksi teror juga perlu ditingkatkan. 5.2.2. Meningkatnya Ketahanan Masyarakat terhadap Aksi Terorisme Berbagai upaya preventif terus dilakukan dalam rangka mengantisipasi aksi terorisme lebih lanjut. Untuk dampak aksi terorisme lokal yang menyebabkan munculnya pertentangan SARA, pemerintah melalui pemerintah daerah dan aparat kearnanan secara terusmenerus melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pembinaan kerukunan dan dialog antaragama di daerahdaerah rawan konflik secara signifikan telah mampu memperkecil dampak aksi terorisme. Sosialisasi pemerintah ten tang pencegahan dan penanggulangan terorisme untuk meyakinkan bahwa aksiaksi terorisme yang selama ini terjadi bukan berasal dari aktivitas SARA, mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga dampak konflik SARA dapat ditekan. Di samping itu, untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi terorisme telah dilakukan berbagai penyuluhan menangkal terorisme melalui media cetak dan elektronik, simulasi proses evakuasi korban teror bom di gedunggedung pemerintah dan gedung perkantoran komersial, atau pemberian insentif dalam bentuk material ataupun perlindungan keamanan bagi para saksi dan pelapor tentang Reberadaan jaringan dan pelaku terorisme. Peningkatan kewaspadaan terhadap aksi terorisme juga dilakukan pada objek 46 objek vital, seperti perkantoran pemerintah, perkantoran asing, pusatpusat bisnis dan perbelanjaan, hotel dan tempat wisata, bandara, pelabuhan, serta kawasan industri. Penempatan personel dan alat deteksi teror pada objekobjek vital tersebut, secara signifikan mampu menekan aksi terorisme. 5.2.3. Meningkatnya Daya Cegah dan Tangkal Negara terhadap Ancaman Terorisme Secara Keseluruhan Dalam kerangka pencegahan, terus dilakukan upaya peningkatan kemampuan profesionalisme intelijen. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kepekaan dan ketajaman daya antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat ditimbulkan oleh aksi teronisme. Badan Intelijen Negara secara rutin melakukan operasi intelijen termasuk dalam hal pencegahan, penindakan, dan penanggulangan terorisme. Sementara itu, upaya koordinasi seluruh badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam pelaksanaan operasi intelijen terus ditingkatkan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas informasi intelijen maka dilaksanakan pengkajian atau analisis intelijen tentang perkembangan lingkungan strategis, pengolahan, dan penyusunan produk intelijen sehingga dapat diminimalisasi tingkat kesalahan. Untuk itu, dukungan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja intelijen. Selain dan upaya intelijen, dilakukan juga peningkatan kemampuan profesionalisme kontra intelijen dalam melindungi kepentingan nasional dan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan termasuk dalam hal pencegahan dan penanggulangan terorisme. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, khususnya di bidang kejahatan terorisrne, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) telah melakukan upaya peningkatan kemampuan SDM persandian melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam lingkungan lembaga atau kerja sama dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. 5.3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Indikator sosial seperti tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, permasalahan demokrasi, serta pemahaman yang sempit terhadap keyakinan dan ideologi patut diduga merupakan media tumbuh suburnya selsel terorisme di Indonesia. Terungkapnya jaringan dan pelaku aksi terorisme yang melibatkan kelompok masyarakat yang kurang beruntung tersebut mengindikasikan keberhasilan tokohtokoh terorisme dalam merekrut anggotanya. Pandangan yang muncul di masyarakat terhadap aksi teorisme seringkali dikaitkan dengan upaya kelompok tertentu yang memprotes atau menyuarakan pendapatnya terhadap ketidakadilan. Terorisme juga seringkali 47 dikaitkan dengan konspirasi segelintir golongan atas berbagai kepentingan dalam upayanya untuk memecah belah kehidupan bernegara. Dengan demikian, antisipasi dan kewaspadaan dan seluruh elemen bangsa terhadap potensi aksi terorisme merupakan suatu keharusan. Adanya sikap solidaritas sekelompok masyarakat terhadap para tersangka pelaku terorisme, termasuk proses penangkapan tersangka, harus dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan penanggulangan dan pencegahan terorisme selanjutnya. Sehingga, hal tersebut tidak mengabaikan hak tersangka, hak keluarga, dan efek traumatis bagi keluarga tersangka tindak pidana terorisme. Selain permasalahan tersebut di atas, berbagai kendala yang masih dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia adalah belum adanya landasan hukum yang kuat bagi kegiatan operasi intelijen penanggulangan terorisme. Dalam hubungan ini masih ada pemahaman yang sempit dan sebagian kelompok umat beragama dengan persepsi yang salah menyatakan bahwa perang melawan terorisme dinilai atau dianggap memerangi Islam. Selain itu, belum terjangkaunya upaya hukum bagi para pemimpin aksi terorisme, belum adanya pembatasan aktivitas napi teroris, belum adanya pembinaan yang dapat merubah pemikiran radikal menjadi moderat, dan belum adanya pengawasan/penertiban terhadap kegiatan pelatihan militer oleh sekelompok masyarakat, serta belum adanya pengaturan pengawasan terhadap penjualan bahan peledak, juga merupakan kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. VI. Tindak Lanjut 6.1. Upaya yang Akan Dilakukan untuk Mencapai Sasaran Berdasarkan pencapaian sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2007, maka dalam rentang sisa waktu 2 tahun ke depan upaya tindak lanjut untuk pencegahan dan penanggulangan terorisme dilakukan melalui: 1. Meningkatkan kemampuan penangkalan dan penanggulangan terorisme dengan: (a) Penguatan kapasitas kelembagaan nasional penanganan terorisme; (b) Restrukturisasi sistem operasional pencegahan dan penanggulangan terorisme. 2. Memantapkan Operasional Penanggulangan Terorisme dengan melakukan: (a) Intensifikasi komunikasi (dialog) dan pemberdayaan kelompok yang berpotensi dan atau diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok teroris; (b) Memfokuskan dan meningkatkan operasi intelijen; (c) Mendayagunakan seluruh satuan anti teror yang dimiliki institusi negara termasuk TNI dan Potri; (d) Metanjutkan upaya politik bebas aktif; (e) Mengupayakan penyelesaian masalah terorisme regional melalui kerja sama internasional; (F) Memantapkan pengamanan terbuka terhadap simbolsimbol negara milik Indonesia dan negara sahabat; 48 (g) Meningkatkan pengamanan tertutup terhadap areaarea publikterutama yang berkait an dengan potensi korban manusia dan ekonomi serta kepentingan asing, seperti daerah tujuan wisata; (h) Melanjutkan penangkapan dan pemrosesan secara hukum tokohtokoh kunci operasio nat terorisme; dan (i) Mengetatkan pengawasan latu lintas uang dan pemblokiran aset ketompokteroris. Dengan langkah tindaktanjut di atas, maka diharapkan gerakan terorisme di wilayah hukum Indonesia dapat dikendalikan. Keberadaan institusi yang menangani terorisme (desk terrorism) diharapkan mampu menyiapkan kebijakan dan koordinasi penanggulangan terorisme untuk disinergikan dengan pembangunan kapasitas lembaga. Terorisme memiliki keterkaitan erat dengan motif politik dan pelakunya. Penanganan terorisme sebagai kejahatan teroganisasi sering menghadapi kegagalan apabila masih terdapat legitimasi teror dan organisasi terorisme. Dengan komunikasi dan dialog serta pemberdayaan ketahanan kelompok masyarakat diharapkan dapat menjembatani aspirasi, mencegah berkembangnya potensi terorisme, serta secara tidak langsung melakukan delegitimasi motif teror. Dengan meningkatnya koordinasi jaringan intelijen dalam menganalisis kemungkinan terjadinya teror dan mendeteksi secara dini gejala terjadinya teror yang ditunjang oleh profesionalitas dan dasar hukum yang memadai, diharapkan operasi intelijen dapat mengungkap jaringan terorisme secara menyeluruh beserta penyediaan bahan baku alat teror dan dukungan finansialnya. Selain itu, melalui pengembangan kerjasama regional dan internasional diharapkan akan meningkatkan semangat dan kerjasama upaya menangkal dan menanggulangi aksi terorisme regional dan internasional. Pemutusan dukungan finansial terhadap kelompok terorisme diharapkan dapat melemahkan berkembangnya potensi terorisme. Peningkatan pengawasan keimigrasian, serta upaya interdiksi darat, laut, dan udara serta pengawasan produksi dan peredaran serta pelucutan senjata dan bahan peledak adalah bagian global disarmament. Pada akhirnya penindakan secara tegas pelaku teror diharapkan menjadi shock therapy yang sekaligus mempunyai efek pencegah berkembangnya potensi terorisme. 6.2. Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJMN 20042009 Berdasarkan pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2007, perubahanperubahan prioritas pembangunan nasional, serta kondisi keterbatasan keuangan negara untuk melaksanakan programprogram pembangunan RPJMN 20042009, maka dalam rentang sisa waktu dua tahun ke depan perkiraan pencapaian sasaran RPJMN dalam rangka pencegahan dan penanggutangan teronisme adalah sebagai berikut: 1. Menurunnya kejadian tindakterorisme di wilayah hukum Indonesia. Pada akhir RPJMN selain terselesaikannya proses hukum terhadap para tersangka terorisme dan pelaksanaan eksekusi mati 49 terpidana kasus bom Bali, aparat keamanan diharapkan dapat menangkap dan menyelesaikan proses hukum Nurdin M.Top sebagai tokoh yang paling dicari saat ini. 2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap aksi terorisme. Pada akhir RPJMN diharapkan masyarakat semakin berani melaporkan orangorang yang berperilaku aneh dan semakin berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. 3. Meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman terorisme secara keseluruhan. Pada akhir RPJMN diharapkan aparat keamanan mampu mengurai dan menghubungkan kasus kasus terorisme yang ada di Indonesia dan keterkaitannya dengan jaringan internasional. Di samping itu, implementasi sejumlah ratifikasi antiterorisme serta sejumlah langkah kerjasama baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral semakin meningkatkan kemampuan kesatuan antiteror dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangani aksiaksi terorisme. VII. Penutup Serangkaian aksi terorisme telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap semua aspek kehidupan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Untuk ini, Pemerintah dituntut meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme secara komprehensif. Keberhasilan aparat keamanan dalam menangkap ratusan tersangka kasus aksi terorisme, secara beriringan telah mampu meningkatkan. 50 BAB 2.6. MENINGKATAN KEMAMPUAN KETAHANAN NEGARA I. Pengantar Pertahanan merupakan upaya pokok dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi keselamatan segenap bangsa. Oleh karena itu, pembangunan kekuatan pertahanan negara diselenggarakan secara terpadu dan bertahap sesuai dengan kemampuan negara. Hal ini diarahkan untuk mewujudkan pertahanan yang profesional dan modern yang mampu menanggulangi setiap ancaman dan gangguan. Sampai saat ini, pembangunan pertahanan baru nenghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan yang masih terbatas dan relatif tertinggi dan negara tetangga. Sementara itu, komponen cadangan, seperti bela negara, dan komponen pendukung, seperti industri pertahanan nasional, juga belum sepenuhnya dapat bersinergi dengan komponen intel sehingga kemampuan pertahanan negara belum dapat dibangun secara optimal. Di sisi lain, secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Sejalan dengan fungsinya tersebut, peran pertahanan negara tidak sematamata ditujukan terhadap ancaman dan luar, tetapi juga dari dalam negeri. Masih kuatnya gerakan separatisme serta kejadian konflik di Provinsi Riau menunjukkan bahwa kemampuan pertahanan Indonesia tidak saja rentan terhadap ancaman dan luar tetapi juga belum mampu meredam gangguan dari dalam. II. Kondisi Awal RPJMN 20042009 Di awal periode RPJMN, kebijakan pertahanan belum sepenuhnya bersifat komprehensif dan lebih difokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan. Potensi dukungan pertahanan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan semesta belum didayagunakan secara optimal sebagai akibat dari kebijakan dan strategi pertahanan yang bersifat parsial. Selain itu, postur pertahanan yang tersedia belum mencukupi untuk dapat dijadikan acuan bagi pembangunan kekuatan pertahanan darat, laut, dan udara yang mampu mencegah dan mengatasi ancaman secara lebih efektif. Kemampuan pertahanan negara yang kuat sangat bergantung pada kebijakan dan strategi pertahanan serta kemampuan kekuatan inti pertahanan yaitu TNI dan kemampuan komponen cadangan pertahanan. 51 Permasalahan mendasar dalam meningkatkan profesionalisme anggota TNI adalah fasilitas pendidikan yang kurang mernadai, medan dan fasilitas latihan yang terbatas, alat instruksi dan penolong instruksi yang relatif kadaluwarsa, serta peralatan pendidikan dan latihan yang juga terbatas. Masalah kesejahteraan prajurit dan belum tersiapkannya potensi dukungan pertahanan seperti rakyat terlatih dalam jumlah yang cukup juga merupakan permasalahan yang masih akan dihadapi dalam peningkatan kemampuan pertahanan beberapa tahun mendatang. Selain itu, masalah besar lain yang dihadapi TNI adalah jumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sangat terbatas dengan kondisi yang ratarata sudah uzur dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi kemiliteran. Upaya memodernisasi secara bertahap terhambat oleh embargo yang dilakukan oleh beberapa negara. Kondisi ini diperparah dengan relatif rendahnya upaya pemanfaatan industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista. Kesenjangan antara kebutuhan alutsista dengan kemampuan teknologi dan finansial industri pertahanan nasional merupakan salah satu penyebab ketertinggalan teknologi alutsista dan ketergantungan sumber alutsista dan negara lain. Menurunnya kemampuan pertahanan disebabkan pula oleh anggaran yang tersedia. Anggaran pertahanan yang dapat disediakan baru 74,1 persen dan kebutuhan minimal anggaran pertahanan. Sedangkan, kebutuhan minimal anggaran pertahanan tersebut dirancang untuk mengganti penyusutan alutsista TNI dan menutup kesenjangan antara kondisi nyata TNI saat ini dengan kebutuhan minimal personel dan peralatan TNI seperti yang tercantum dalam TOP (Tabel Organisasi dan Personel) dan DSPP (Daftar Susunan Personel dan Peralatan). Di samping itu, pada awal RPJMN pendayagunaan warga negara sebagai salah satu komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara belum dapat berjalan secara optimal. Manfaat dan bela negara tidak hanya untuk kepentingan pertahanan negara semata, tetapi lebih jauh dan itu perubahan sikap mental dan sosial masyarakat serta memiliki pengaruh luas bagi kemajuan suatu bangsa. III. Sasaran yang Ingin Dicapai Dan kondisi tersebut, sasaran dan peningkatan kemampuan pertahanan dalam RPJMN 20042009 adalah sebagai benikut: 1. Tersusunnya Rancangan Postur Pertahanan Indonesia berdasarkan Strategic Defense Review (SDR) dan Strategi Raya Pertahanan dalam periode 20052006 yang disusun sebagai hasil kerjasama masyarakat sipil (civil society) dan militer; 2. Meningkatnya profesionalisme anggota TNI baik dalam operasi militer untuk penang maupun selain perang; 52 3. Meningkatnya kesejahteraan prajurit TNI terutama kecukupan perumahan, pendidikan dasar keluarga prajurit, dan jaminan kesejahteraan akhir tugas; 4. Meningkatnya jumlah dan kondisi peralatan pertahanan ke arah modernisasi alat utama sistem persenjataan dan kesiapan operasional; 5. Meningkatnya penggunaan alutsista produksi dalam negeri dan dapat ditanganinya pemeliharaan alutsista oleh industri dalam negeri; 6. Teroptimasinya anggaran pertahanan serta tercukupinya anggaran minimal secara simultan selesainya reposisi bisnis TNI; 7. Terdayagunakannya potensi masyarakat dalam bela negara sebagai salah satu komponen utama pertahanan negara. IV. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pertahanan selama 20042009 diarahkan untuk: 1. Menajamkan dan menyinkronkan kebijakan pertahanan negara; 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan pertahanan negara; 3. Meningkatkan kemampuan dan profesionatisme mencakup dimensi atutsista, material, personil, serta prasarana dan sarana; 4. Meningkatkan kesejahtraan anggota TNI dan pendirian sistem asuransi prajurit; 5. Meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional dalam hal penyediaan kebutuhan dan perawatan alutsista yang sudah ada; 6. Mengoptimalkan dan meningkatkan anggaran pertahanan menuju rasio kecukupan secara multan dengan penataan bisnis TNI; 7. Melakukan pemasyarakatan dan pendidikan bela negara secara formal dan informal. V. Pencapaian 20052007 5.1. Upaya yang Dilakukan hingga Tahun 2007 Melalui arah kebijakan yang telah dirumuskan, hinga tahun 2007 upaya yang dilakukan meliputi: 1. Mewujudkan rumusan kebijakan umum dan ketahanan kebijakan pelaksanaan dalam rangka menghadapi ancaman dan gangguan termasuk pencegahan dan penanggulangan separatisme. Termasuk di dalamnya adalah perencanaan strategis yang meliputi pembinaan dan pendayagunaan komponen pertahanan negara; 2. Mewujudkan kesiapan TNI yang melingkupi mantra darat, laut, dan udara secara terintegrasi agar mampu menyelenggarakan pertahanan negara secara terpadu; 3. Mewujudkan kekuatan TNI AD yang mampu menyelenggarakan pertahanan negara matra darat; 53 4. Mewujudkan kekuatan TNI AL yang mampu menyelenggarakan pertahanan negara matra laut, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, serta melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; 5. Mewujudkan kekuatan TNI AU yang mampu menyelenggarakan pertahanan udara nasional, serta menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; 6. Meningkatkan jumlah dan kondisi alat utama sistem persenjataan yang modern; 7. Mewujudkan kesiapan potensi dukungan pertahanan dan masyarakat untuk ditransformasikan menjadi satuan kekuatan komponen pertahanan negara; 8. Mewujudkan kemanunggalanTNlRakyat melalui pelaksanaan kegiatan bantuan kemanusiaan dan bakti sosial kemasyarakatan dalam rangka membantu otoritas sipil untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya keamanan dalam negeri; 9. Meningkatkan kerjasama militer dengan negaranegara sahabat dalam rangka menciptakan keamanan kawasan, regional, dan internasional serta untuk meningkatkan hubungan antarnegara; 10. Melakukan penelitian dan pengembangan terhadap strategi dan sistem pertahanan, sumber daya manusia, kemampuan dan pendayagunaan industri nasional serta penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknotogi untuk kepentingan pertahanan negara. 5.2. Posisi Capaian hinggaTahun 2007 Dalam rangka penyiapan cetak biru pertahanan telah disusun Rencana Strategi Pertahanan 20052009 kebijakan umum dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan, serta Strategic Defence Review sebagai acuan dalam rangka pembinaan kemampuan dan pembangunan kekuatan pertahanan negara. Dalam rangka meningkatkan sinergi upaya pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan amanat Pasal 30 UUD 1945, telah disusun naskah akademik Rancangan UndangUndang Pertahanan dan Keamanan Negara. Hal ini dilakukan sebagai upaya regulasi fungsi pertahanan dan keamanan negara yang selama ini belum terangkai menjadi satu dalam suatusistem perundangan yang ada sehingga sulit mewujudkan sinkronisasi dan koordinasinya. UndangUndang Pertahanan dan keamanan Negara ini akan berperan sebagai payung hukum penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara secara terpadu. Upaya peningkatan profesionalisme personel ditempuh melalui penataan Organisasi TNI, peningkatan mutu dan fasilitas pendidikan, serta pemantapan reformasi TNI yang dihadapkan dengan supremasi sipil. Reformasi TNI telah berhasil menempatkan TNI secara tepat sesuai dengan peran dan tugas pokok yang diembannya, yaitu dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, 54 serta melindungi segenap bangsa dan setiap ancaman dan gangguan. Keberhasilan ini tetap dipelihara dan ditingkatkan agar TNI semakin kukuh dalam jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Sebagai tindak lanjut dalam rangka mengemban amanat UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya menyangkut penghapusan bisnis TNI, telah dilakukan restrukturisasi bisnis TNI yang dimulai dengan tahapan inventarisasi secara cermat, berhatihati, dan bertanggung jawab, melalui koordinasi dengan departemen dan lembaga pemerintah terkait, serta Mabes TNI dan Angkatan. Untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, maka langkahlangkah yang ditempuh adalah melengkapi kebutuhan dasar prajurit berupa perumahan, fasilitas kesehatan, uang lauk pauk, serta mengupayakan adanya jaminan sosial dan asuransi yang memadai bagi prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas operasi maupun prajurit yang akan purnatugas sehingga dapat memberikan kepastian jaminan hidup. Sementara itu, dalam peningkatan jaminan keluarga prajurit dilakukan pengadaan sembako, program usaha simpan pinjam, peningkatan pengetahuan bidang perkoperasian, peningkatan program yang sudah berjalan selama ini dengan pemberian santunan bagi personel oleh ASABRI, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan program kreditperumahan rakyat (KPR), pemberian santunan risiko kematian khusus (SRKK), dan pemberian bantuan pendidikan keterampilan bagi personel TNI yang akan memasuki masa pensiun dan keluarga prajurit yang tidak mampu. Dalam rangka meningkatkan kesiapan alutsista TNI, meskipun masih sangat terbatas, telah berhasil dialokasikan tambahan anggaran untuk kepentingan pertahanan dan akan ditingkatkan secara bertahap. Di samping itu, pembangunan kemampuan pertahanan negara secara umum ditujukan tidak untuk memperbesar kekuatan yang sudah ada tetapi hanya untuk mempertahankan kemampuan dan kekuatan yang sudah dimiliki. Untuk mengurangi ketergantungan sumber pengalutsista kepada satu atau dua negara saja, ditempuh langkahlangkah ke arah diversifikasi pengadaan alutsista yang bekerja sama dengan beberapa negara. Meskipun demikian, upaya pemeliharaan dan pemulihan hubungan dengan negara sumber alutsista yang ada tetap dilaksanakan. Upaya pemerintah tersebut telah menunjukkan tandatanda positif. Jika upaya pemulihan ini berhasil, tidak sekedar nilai ekonomi yang diperoleh tetapi juga merupakan pengakuan dan pemulihan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terhormat dalam pergaulan internasional. Untuk meningkatkan kemandirian dan dalam rangka pemberdayaan industri strategis dalam negeri telah ditempuh berbagai langkah antara lain melalui penyelenggaraan Indo Defence Expo yang diikuti oleh peserta dan dalam dan luar negeri. Penyelenggaraan tersebut diharapkan dapat menyadarkan masdarakat dan pemerintah bahwa industri strategis kita masih eksis dan memiliki potensi untuk memberikan sumbangan 55 terhadap kemandirian pengembangan kemampuan pertahanan. Di samping itu, telah diselenggarakan Round Table Discussion yang melibatkan Pemerintah, Badan Usaha milik Negara Industri Strategis, Lembaga Kajian Pemerintah dan Swasta, serta lembaga Perguruan Tinggi, dalam rangka menyatukan dan menyamakan pemahaman tentang pela kemampuan industri strategis pertahanan dalam negeri mendeteksi masalah, serta mencari solusi untuk meningkatkan partisipasinya dalam pengembangan kemampuan pertahanan negara. Selanjutnya, keterbatasan dukungan anggaran menjadi faktor pertimbangan dalam penyusunan rencana kebutuhan dalam pembangunan pertahanan sehingga pemenuhan kebutuhan pertahanan belum dapat mencapai pembentukan kekuatan pokok minimum (minimum essential force) TNI. Selama ini dukungan anggaran untuk pembangunan kekuatan pertahanan negara hanya mampu memenuhi 44 persen kebutuhan TNI sehingga pemanfaatan pinjaman luar negeri menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan TNI. Demikian pula, keterbatasan pemenuhan anggaran untuk pembelian suku cadang sangat berpengaruh terhadap kesiapan alutsista TNI yang berumur relatif tua, serta belum terpenuhinya minimum stack level bagi munisi kaliber kecil (MKK) dan munisi kaliber besar (MKB) berpengaruh terhadap efektivitas kegiatan pendidikan, pelatihan, dan operasi yang dilaksanakan TNI. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran telah diterapkan kebijakan pengadaan satu pintu agar kebocoran dapat dikurangi. Karena disadari bahwa ketersediaan anggaran sangat kecil dan peningkatan anggaran pertahanan secara signifikan sangat sulit, upaya peningkatan kemampuan dilakukan dengan memangkas birokrasi dan mempertajam prioritas pengadaan. Dalam rangka pendayagunaan potensi pertahanan, pemerintah terus berusaha melaksanakan sosialisasi kesadaran bela negara. Dalam penanggulangan akibat bencana tsunami di Aceh dan Nias, telah dilaksanakan pengorganisasian partisipasi masyarakat dalam wadah kelompok relawan serta pengkoordinasian bantuan dan luar negeri khususnya yang berasal dan angkatan bersenjata negaranegara sahabat. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, dalam penanggulangan bencana alam tersebut, TNI telah menunjukkan peran yang sangat proaktif terutama pada tahap tanggap darurat. Bersamaan dengan itu, dalam rangka menyiapkan payung hukum untuk mengatur pelibatan dan peran serta masyarakat dalam bidang pertahanan negara, telah disusun dan disosialisasikan Naskah Akademik RUU Koniponen Cadangan dan RUU terkait lainnya. 5.3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Permasalahan yang selalu dihadapi dalam meningkatkan profesionalisme TNI adalah masih kurang memadainya kuanlitas dan kuatitas alat utama sistem persenjataan TNI, sarana dan prasarana, serta rendahnya tingkat kesejahteraan personel TNI. Kesiapan alutsista ratarata baru mencapai 45 persen dan yang dimiliki, sehingga belum dapat memberikan efek penangkal (deterrence). Meskipun demikian, upaya peningkatan kemampuan pertahanan telah mengarah kepada pembentukan kekuatan pokok minimum 56 (minimum essential force). Selain itu, keterbatasan dukungan anggaran menjadi faktor pertimbangan dalam penyusunan usulan kebutuhan pertahanan, yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan pertahanan masih diupayakan untuk mencapai minimum essential force TNI. Dukungan anggaran untuk pembangunan kekuatan pertahanan negara baru mampu memenuhi 44 persen kebutuhan TNI, sehingga kebutuhan akan pemanfaatan pinjaman luar negeri menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI. Demikian pula, masih kurangnya pemenuhan minimum stock level bagi Munisi Kaliber Kecil (MKK) dan Munisi Kaliber Besar (MKB), yang berpengaruh terhadap efektivitas kegiatan pendidikan, latihan, dan operasi yang dilaksanakan TNI. Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan produk industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI. Namun, dalam implementasinya, industri pertahanan nasional masih memiliki keterbatasan dalam memproduksi alutsista TNI. Belum optimalnya upaya menyinergikan industri pertahanan nasional, dan belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengembangan industri pertahanan yang terpadu, serta tingginya ketergantungan pada teknologi dan industri militer luar negeri merupakan permasalahan yang saat ini dihadapi dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan prajurit TNI yang meliputi gaji pokok, upah lauk pauk (ULP), tunjangan, dan fasilitas bagi prajurit TNI jika dihadapkan pada tugastugas yang diembannya, merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme TNI. Di samping itu, jaminan sosial dan asuransi bagi prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugastugas operasi maupun prajurit yang akan purnatugas juga belum memadai. Belum memadainya sarana dan prasarana pospos perbatasan yang disebabkan terbatasnya kemampuan untuk mengisi persornil, materiil dan fasititas pada satuansatuan yang dibentuk, serta belum kuatnya perangkat hukum dan keterbatasan diplomasi militer, menyebabkan penanganan permasalahan di daerah perbatasan belum dapat dilakukan secara optimal. Di samping itu, banyak permasalahan isuisu di daerah perbatasan dan pulaupulau kecil terluar yang masih ditangani secara sektoral dan belum memiliki kebijakan yang jelas. Kerjasama militer dengan negara tetangga, dalam perkembangannya telah memberikan manfaat yang besar bagi meningkatkan profesionalisme TNI, khususnya dalam meningkatkan kemampuan operasional dan pengetahuan dalam mengakses teknologi militer yang lebih maju. VI. Tindak Lanjut 6.1. Upaya yang Akan Dilakukan untuk Mencapai Sasaran Berdasarkan pencapaian sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2007, maka dalam rangka meningkatkan hasilhasil yang telah dicapai serta mengatasi permasalahan yang dihadapi, langkah tindak lanjut yang dipertukan adalah: 57 1. Penajaman dan sinkronisasi kebijakan strategi pertahanan dan keamanan (hankam) serta penguatan koordinasi dan kerjasama di antara ketembagaan hankam; 2. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme TNI yang meliputi dimensi alutsista, sistem, material, personel serta prasarana dan sarana; 3. Peningkatan penggunaan alutsista produksi dalam negeri dalam dan kemampuan industri dalam negeri dalam penyediaan kebutuhan dan perawatan alutsista; 4. Peningkatan peran aktif masyarakat dan profesionalisme institusi terkait dengan pertahanan negara; 5. Pemasyarakatan dan pendidikan bela negara secara formal dan informal; 6. Percepatan pembentukan kelembagaan Dewan Keamanan Nasional; serta 7. Peningkatan sistem jaminan asuransi prajurit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota TNI. Langkah tindak lanjut tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pengembangan kekuatan pertahanan negara yang ditandai oleh: 1. Tersusunnya rancangan pertahanan yang menggambarkan minimum essential force TNI; 2. Meningkatnya jumlah dan kondisi siap alutsista TNI sesuai dengan norma kekuatan pokok minimal; 3. Meningkatnya penggunaan alutsista produksi dalam negeri; 4. Meningkatnya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang dan operasi militer selain perang; serta 5. Terdayagunakannya potensi pertahanan dan meningkatnya peran aktif masyarakat (civil society) dalam pembangunan pertahanan serta meningkatnya pemenuhan kesejahteraan prajurit sesuai kebutuhan hidup dasar. Selain itu, diupayakan pula pemberdayaan industri pertahanan nasional untuk mendorong penggunaan produk industri dalam negeri dalam pengadaan alutsista/material TNI seperti panser APS, KAL36, KAL4o. pesawat angkut ringan, semua jenis senjata ringan besar amunisiny, truk angkut pasuka, sarana angkut laut dan sungai dari jenis inflatable boat dan jenis hovercraft, serta payung udara orang (PUO). Di samping itu, perlu dilakukannya rekayasa engineering bidang sistem kontrol yang merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem senjata teknologi yang digunakan TNI. 6.2. Perkiraan Pencapaan Sasaran RPJMN Berdasarkan pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2007, maka dalantdua tahun ke depan perkiraan pencapaian sasaran RPJMN 2004—2009 dalam rangka peningkatan kemampuan pertahanan adalah: 1. Tersusunnya Rancangan Postur Pertahanan Indonesia berdasarkan Strategic Defense Review (SDR) dan Strategi Raya Pertahanan dalam periode 20052006 yang disusun sebagai hasil kerjasama civil society dan militer. Anggaran pertahanan sampai dengan tahun 2008 baru mencapai 58 0,97 persen dari PDB dan perkiraan tahun 2009 masih berkisar di bawah satu persen dan PDN. Untuk membangun postur pertahanan pada tingkat minimum essential force anggaran pembangunan pertahanan seharusnya mencapai 34 persen dan PDB. Oleh karena itu, diharapkan sasaran akan dicapai pada periode RPJM selanjutnya. 2. Meningkatnya profesionalisme anggota TNI baik dalam operasi mititer untuk perang maupun selain perang. Pada akhir RPJMN diharapkan tetap terselenggaranya latihan matra, gabungan, dan kerjasama militer dengan negaranegara tetangga maupun internasional yang lainnya dalam OMP dan OMSP. 3. Meningkatnya kesejahteraan prajurit TNI terutama kecukupan perumahan, pendidikan dasar keluarga prajurit, jaminan kesejahteraan akhir tugas. Pada akhir RPJMN diharapkan peningkatan kesejahteraan prajurit melalui kenaikan ULP rutin prajurit menjadi mendekati kebutuhan kalori sebesar 2500 kkal/hari. 4. Meningkatnya jumlah dan kondisi peralatan pertahanan ke arah modernisasi alat utama sistem persenjataan dan kesiapan operasional Kesiapan alutsista diperkirakan hanya mencapai 50 persen dari kekuatan yang ada. Oleh karena itu, diharapkan sasaran akan dicapai pada periode RPJMN selanjutnya. 5. Meningkatnya penggunaan alutsista produksi dalam negeri dan dapat ditanganinya pemeliharaan alutsista oleh industri dalam negeri. Pada akhir RPJMN diharapkan termanfaatkannya secara lebih intensif hasil produksi industri pertahanan dalam negeri terutama kendaraan panser dan angkut personil; termanfaatkannya fasilitas harkan yang dimiliki industri strategis nasional untuk harkan alutsista; serta terciptanya desain Korvet Nasional. 6. Teroptimasinya anggaran pertahanan serta tercukupinya anggaran minimal secara simultan dengan selesainya reposisi bisnis TNI. Kondisi ril saat ini adalah 70 persen alokasi anggaran digunakan untuk kegiatan rutin, sementara sisanya digunakan untuk pembangunan pertahanan yang hanya mencukupi 50 persen dari kebutuhan. Oleh karena itu, diharapkan pencapaian sasaran dapat terjadi pada periode RPJM selanjutnya. 7. Terdayagunakannya potensi masyarakat dalam bela negara sebagai salah satu komponen utama pertahanan negara. Pada akhir RPJMN diharapkan terlaksananya sosialisasi kesadaran bela negana dalam rangka menumbuhkan nasionalisme secara lebih luas dan ditetapkannya RUU Komponen Cadangan sebagai undangundang untuk mewadahi peran serta masyarakat dalam bela negara. VII. Penutup Pertahanan negara merupakan upaya pokok dalam menegakkan kedaulatan negara dan melindungi keselamatan segenap bangsa. Oleh karena itu, pembangunan kekuatan pertahanan negara diselenggarakan 59 secara terpadu dan bertahap serta diarahkan untuk mewujudkan pertahanan yang profesional dan modern yang mampu menanggulangi setiap ancaman dan gangguan. Namun, untuk mewujudkan fungsinya yang ideal tersebut, bangsa Indonesia masih mengalami benbagai keterbatasan sehingga kemampuan pertahanan negara belum dapat dibangun secara optimal. Pada kenyataannya, Indonesia mempunyai potensi ancaman yang tidak ringan baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk itu, dalam rangka mencapai pembangunan bidang pertahananan yang optimal disusun suatu sasaran dan arah kebijakan dalam RPJMN 20042009. Melalui rangkaian upaya yang dilakukan hingga tahun 2007, dicapai beberapa kemajuan bidang pertahanan. Di antaranya terkait dengan sistem perundangan, peningkatan profesionalisme personel dan kesejahteraan prajurit, serta restrukturisasi bisnis TNI. Di samping itu, upaya untuk mencapai sasaran yang diinginkan juga masih menemui kendala sehingga pencapaian hingga tahun 2007 belum optimal. Permasalahan yang dihadapi utamanya berkaitan dengan faktor keterbatasan anggaran serta kurang memadainya kuantitas dan kualitas alutsista serta sarana dan prasana penunjang pertahanan lainnya. Ke depan, pencapaian sasaran akan dilakukan melalui upaya tindak lanjut yang di antaranya melalui peningkatan kemampuan TNI yang meliputi dimensi alutsista, sistem, material, personel, serta prasarana dan sarana. Selain itu, diupayakan pula pemberdayaan industri pertahanan nasional untuk mendorong penggunaan produk industri dalam negeri dalam pengadaan material TNI. Maka, berdasarkan tingkat pencapaian saat ini dan upaya yang akan dilakukan ke depan, sasaran akhir RPJMN bidang pembangunan nantinya diperkirakan hanya dapat tercapai sebagian saja. Ketidakberhasilan pencapain sasaran ini terutama adalah yang berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Sehingga, untuk sasaransasaran tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada periode RPJMN selanjutnya. 60 BAB 3.1. AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS Pengantar Berkaitan dengan agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, ada lima sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan yang dilakukan. Sasaran pertama dalam Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum. Hal ini akan tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Selain itu, hal ini akan tercermin pula dengan terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang undangan di tingkat pusat dan daerah, menindak pelaku tindak pidana korupsi beserta pengembalian uang hasil korupsi negara, pencegahan dan penanggulangan terorisme serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang.Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan nasional tahun 20042009 diletakkan pada: · Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politilk Hukum dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1. Memperkuat upaya pemberantasan melalui perbaikan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dengan meningkatkan profesionalisme dan memperbaiki kualitas sistem pada semua lingkup peradilan; 2. Menyederhanakan sistem peradilan; 3. Memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dengan menghormati dan memperkuat kearifan dan hukum adat yang bersifat lokal untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan. · Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1. Menghapus peraturan yang diskriminatif; 2. Menghapus peraturan yang sarat ketidakadilan gender; 3. Menghapus peraturan yang melanggar prinsip keadilan. · Penghormatan, Pemenuhan, dan Penegakan atas Hukum dan Pengakuan atas Hak Asasi Manusia dengan kebijakan yang diarahkan untuk melaksanakan rencana 1. Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 2004 2009; 2. Rencana Aksi Nasionai Pemberantasan Korupsi; 3. Rencana Aksi Nasional Seksual Komersial Anak; 4. Rencana Aksi NasionalPenghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; 5. Rencana Aksi Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015. antara lain: 61 Sasaran kedua dalam Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil Dan Demokratis adalah terjaminnya keadilan gender bagi peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Hal ini akan tercemin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, kebijakan publik, membaiknya angka Genderrelated Development Index (GDI) Dan angka Gender Empowerment Measurement (GEM), menu runnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya kesejahteraan dan perlin dungan anak. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan nasional tahun 20042009 diletakkan pada peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; 2. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta programprogram lain, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaumperempuan; 3. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anakanak; 4. Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang Lebih dalam melindungi setiap individu dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 5. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; 6. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat. Sasaran ketiga dalam Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik, menjamin konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan nasional tahun 20042009 diletakkan pada revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1. Memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan; 2. Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah (Pemda); 3. Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih efektif Dan efisien; 4. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah; 5. Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah; 6. Menata daerah otonam baru. Sasaran keempat dalam Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Hal ini akan dicerminkan dengan berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi yang dimulai dari tataran yang atas, terciptanya sistem dan birokrasi yang bersih, akuntabel, efisien dan berwibawa. Selain itu, hal ini juga akan dicerminkan dengan terhapusnya aturan, peraturan, dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan ma 62 syarakat serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambi!an kebijakan publik. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan nasional tahun 20042009 diletakkan pada penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN melalui penerapan prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik, peningkatan efektivitas pengawasan, dan peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi; 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui penataan kelembagaan, manajemen publik, dan peningkatan kapasitas SDM aparatur; 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Sasaran kelima dalam Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis adalah terlaksananya pemilihan umum (Pemilu) 2009 secara demokratis, jujur, dan adil dengan menjaga momentum konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum secara langsung tahun 2004. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan nasional tahun 20042009 diletakkan pada perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh dengan kebijakan yang diarahkan pada: 1. Optimalisasi fungsi serta hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; 2. Mendorong lebih lanjut upaya pemberdayaan masyarakat; 3. Meningkatkan kualitas partaipartai politik dan penyelenggaraan pemilu, sejalan dengan amanat konstitusi. Adapun capaiancapaian yang berhasil diraih dalam tiga tahun pelaksanaan RPJMN 20042009 di Provinsi Riau meliputi: 1. Pembenahan Sistem dan Politik Hukum Secara umum, upaya pembenahan sistem dan politik hukum sudah tidak lagi berjalan di tempat. Berbagai capaian sepanjang 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa upaya pembenahan tersebut membuahkan hasil. Namun, untuk memenuhi keseluruhan sasaran RPJMN 20042009, tampaknya dibutuhkan waktu yang lebih lama. Dalam rangka pembenahan sistem dan politik hukum, Pemerintah Provinsi Riau dalam kurun waktu 20052007 telah membentuk empat belas Peraturan Daerah. Dalam rangka pembangunan struktur hukum, upaya untuk mewujudkan independensi lembaga hukum, khususnya lembaga pengadilan di Provinsi Riau, telah dilakukan antara lain dengan diberlakukannya sistem satu atap, mengikuti kebijakan di tingkat pusat. Upaya untuk meningkatkan integritas terus dilakukan yang dimulai dengan proses rekruitmen, pembinaan kepegawaian dan karier, serta proses pengawasan. Proses pembinaan kepegawaian melalui perbaikan proses pembinaan karier dan mutasi juga terus dilakukan. Pendidikan dan pelatihan juga tidak hanya menekankan pada pengetahuan hukum saja, akan tetapi ditekankan pula pada upaya peningkatan integritas aparat hukum. 63 Pelaksanaan pengawasan tingkah laku hakim oleh instansi di luar pengadilan telah dilakukan dengan dibentuknya Komisi Yudisial (KY). Terbentuknya institusi ini diharapkan dapat memberikan penilaian yang lebih obyektif terhadap penyelenggaraan proses peradilan nasional. Di Provinsi Riau, dalam menjalankan tugastugasnya, KY telah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Ormas, LSM, maupun instansi Pemerintah terkait. Kerjasama dimaksud lebih diorientasikan pada pembenahan sistem peradilan ke arah yang lebih baik. Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, upaya yang sifatnya represif maupun preventif terus dilakukan. Hal ini dilakukan dengan kegiatan kampanye anti korupsi yang dilakukan malalui serangkaian kegiatan seperti seminar, lokarya, pelatihan, maupun penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, LSM, maupun ormas lainnya. Bahkan KPK pun telah aktif melaksanakan program penyuluhan anti korupsi yang diperuntukan bagi pihak eksekuti maupun legislatif seProvinsi Riau. Hal ini secara tidak langsung sudah memberikan pengaruh yang cukup luas kepada masyarakat dan aparatur negara dengan timbulnya iklim takut korupsi. Bahkan timbul kecenderungan adanya keengganan dari aparatur negara untuk menjadi pengelola proyek serta panitia pengadaan barang dan jasa karena takut terlibat kasus korupsi. 2. Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk Secara umum, upaya penghapusan diskriminasi banyak dihadapkan pada kendala pelaksanaan dalam melakukan penyesuaian dan harmonisasi peraturan perundangundangan nasional. Tumpang tindihnya pengaturan dan kepentingan sektoral banyak mendominasi upaya penyesuaian berbagai peraturan perundangundangan yang terkait dengan berbagai bentuk penghapusan diskriminasi. Hal ini menyebabkan terhambatnya upaya untuk mengurangi perlakuan diskriminasi terhadap warga negara pada berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang perlindungan HAM, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan UU Nomor 11 Tahun 2005 dan Kovenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik dengan UU Nomor 12 Tahun 2005. Sebagai bentuk upaya penghapusan diskriminasi rasial pada etnis Tionghoa, telah ditetapkan Tahun Baru Cina atau Imlek sebagai hari libur nasional yang memberikan kesempatan kepada etnis Tionghoa untuk merayakan Imlek secara terbuka.Kebijakan ini ditindaklanjuti oele pemerintah daerah di Provinsi Riau dengan menetapkan Tahun Baru Cina sebagai hari libur kerja di setiap instansi pemerintah yang ada. Dalam upaya perlindungan terhadap perempuan, telah dibentuk Komnas Perempuan melalui Perpres Nomor 65 Tahun 2005 yang bertugas untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan, pencegahan, dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia. Meskipun Komnas Perempuan ini tidak dibentuk di tiaptiap daerah, namun pemerintah maupun organisasi sosial telah menjalin kerjasama dengan Komnas Perempuan dengan melakukan serangkaian kegiatan yang mendukung pelaksanaan Komnas Perempuan tersebut. 64 Untuk membantuk warga masyarakat kurang mampu yang terlibat dalam masalah hukum, telah pula diberikan bantuan hukum untuk menyelesaikannya. Perihal bantuan hukum di Provinsi Riau, belum terlaksana secara maksimal mengingat kurang tersosialisasinya program bantuan hukum yang telah direncanakan pemerintah daerah dengan baik di tingkat Kabupaten, Kota maupun Provinsi Riau. Untuk membantu perempuan korban KDRT, telah diselenggarakan bantuan konseling dan pendampingan serta pendidikan bagi organisasi perempuan di 11 Kabupaten/Kota.Untuk mendukung upaya perlindungan terhadap TKI, pemerintah Provinsoi Riau telah mebentuk peraturan daerah yang memberikan perlindungan terhadap TKI . Dengan demikian, secara keseluruhan, upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk dalam tiga tahun terakhir ini telah memberikan hasil yang lebih baik. Meskipun sulit untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pada akhir 2009, namun capaiancapaian yang ada mampu memberikan dasar berpijak untuk melangkah kepada tahap berikutnya. 3. Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan Hukum dan HAM Secara Umum, upayaupaya yang dilakukan untuk menciptakan penghormatan, pengakuan, dan pe negakan hukum dan HAM semakin memperlihatkan perkembangan yang positif, baik di lingkungan penye lenggara negara, dunia usaha, maupun masyarakat. Untuk mensosialisasikan sekaligus mendorong pelak sanaan HAM di daerah, telah dibentuk panitia pelaksana di Provinsi Riau maupun Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Untuk memberi perlindungan pada anak, di Kabupaten/Kota seProvinsi Riau telah dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) sebagai lembaga independen yang merupakan mandatori dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaga ini telah eksis melakukan berbagai kegiatan dengan failitasi dari pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota di Provinsi Riau. Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, banyaknya praktek korupsi yang terjadi hampir pada semua bidang menyebabkan penanganannya membutuhkan kerja keras dari aparat penegak hukum, baik yang berada di KPK maupun Kejaksaan. Mengingat terbatasnya sumber daya, maka penanganan kasus korupsi harus dilakukan melalui penentuan skala prioritas, transparan, dan akuntabel, khususnya terhadap kasuskasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesan tebang pilih dalam hal penanganan kasus korupsi yang ada pada saat ini. Meskipun masih banyak kritikan terhadap penanganan kasus korupsi yang ada saat ini, namun di sisi lain upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut sudah mulai memberikan dampak iklim rasa takut untuk melakukan korupsi. 4. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan anak Saat ini, partisipasi perempuan dalam pembangunan masih rendah. Berbagai bentuk praktik 65 diskriminasi serta ketimpangan struktursosialbudaya menjadi penyebabnya. Selain itu, terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas juga semakin menambah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Dalam agenda RPJMN 20042009, sasaran pembangunan perempuan dan perlindungan anak ditetapkan untuk menjamin keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik. Hal ini juga telah dituangkan dalam RPJM Provinsi Riau. Selain itu, juga untuk menurunkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan lakiIaki, menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Tidak bisa dimungkiri, kesenjangan antara perempuan dan lakilaki di Provinsi Riau masih banyak dijumpai pada banyak bidang, utamanya pendidikan, kesehatan, partisipasi politik, ekonomi, ketenagakerjaan, serta keterlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Dalam hal ini, kesenjangan tidak hanya terjadi dalam skala jumlah, tapi juga kualitas. Sehingga, upaya peningkatan pemberdayaan perempuan lebih lanjut menjadi berat. Terkait dengan kesejahteraan anak, hal ini juga perlu mendapat perhatian yang besar. Upaya peningkatan kesejahteraan anak menjadi penting dalam kaitannya untuk membangun generasi penerus yang berkualitas dan dapat membawa kemajuan bangsa. Namun untuk mewujudkan hal itu, sejumlah permasalahan masih dihadapi. Hal ini utamanya terkait rendahnya tingkat partisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUO), angka kematian ibu melahirkan saat ini masih mencapai 373 orang per 100.000. sedangkan bayi yang meninggal mencapai 37 per 1000 yang lahir. Angka kematian bayi laki sebesar 53.76, sedangkan bayi perempuan sebesar 41.94, masih adanya balita bergizi buruk serta tingginya angka pekerja dan perda gangan anak Untuk pemberdayaan perempuan, capaian keberhasilan di beberapa bidang pembangunan telah ditunjukkan dengan meningkatnya angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas. Selain itu, angka partisipasi sekolah (APS) perempuan di berbagai jenjang pendidikan juga telah meningkat. Angka kematian ibu (AKI) melahirkan berhasil diturunkan. Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan mrngalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, telah terlaksana kebijakan di bidang kesehatan, khususnya melalui revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI). di bidang pendidikan, telah diupayakan percepatan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP). Di bidang ekonomi, telah diupayakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dan Model Desa Prima serta perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan masalah kekerasan perempuan lainnya di 9 Kabupaten dan 2 kota. Untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, telah disusun Rencana Aksi Nasional Program Nasional Bagi Anak Indonesia (RANPNBAI) 2015, terlaksananya kebijakan penanganan anak yang 66 bermasalah dengan hukum, perdagangan anak, dan eksploitasi seksual komersial anak. Hal ini juga akan dilanjutkan upaya penguatan jaringan kerja dan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan anak (PUA) di 9 Kabupaten dan 2 kota. Pusatpusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan/anak dan ruang pelayanan khusus (RPK) juga terus dibangun guna membantu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, sejalan dengan pencapaian tersebut secara keseluruhan kendala dan permasalahan pada pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum dapat diatasi secara optimal. Hal ini menyebabkan sulitnya upaya pencapaian sasaran akhir RPJMN 20042009 di Provinsi Riau dalam dua tahun mendatang karena luasnya cakupan pembangunan dalam bidang ini. Demikian pula, dibutuhkan keterlibatan dan koordinasi antarbidang sehingga upaya tindak lanjut seperti yang direncanakan dapat sepenuhnya mencapai harapan. Selain itu, upaya menurunkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak tidak dapat hanya diselesaikan melalui jalur formal seperti diterbitkannya aturan perundangan, namun lebih penting lagi adalah dibutuhkan kesadaran dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam menjunjung nilainilai kemanusiaan. Oleh karena, dapat diperkirakan bahwa pencapaian sasaran tidak dapat dengan sempurna berhasil, mengingat penumbuhan kesadaran dan partisipasi masyarakat biasanya membutuhkan waktu yang relatif panjang. Namun demikian, dengan segala keterbatasan (baik dalam sisi anggaran dan ketersediaan SDM yang memadai) rencana tindakan yang dilakukan dengan intensif, efektif, dan efisien setidaknya dapat mem perbaiki pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih baik lagi dari saat ini. Ke depannya, dengan upaya yang berkesinambungan dan konsisten sasaran tersebut di harapkan dapat tercapai dalam RPJMN periode selanjutnya. 5. Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia pada dasarnya merupakan upaya perbaikan terhadap kebijakan masa lalu yang bersifat sentralistis. Desentralisasi dan otonomi daerah juga akomodatif terhadap keragaman dalam karakteristik pembangunan antarwilayah. Hal ini memerlukan kemandirian dan kualitas manusia serta kapasitas kepemerintahan yang baik pada skala pemerintahan lokal. Namun kelemahannya pada implementasi di Indonesia saat ini adalah diperlukannya perubahan struktural yang besar di bidang kelembagaan, peraturan perundang undangan dan pemberdayaan masyarakat sipil, baik di pusat maupun di daerah. Sehingga, untuk mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah yang ideal sesuai dengan yang diamanatkan, diperlukan upaya yang besar dan waktu yang tidak pendek. Dalam program revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, beberapa capaian sudah berhasil diraih. Terkait dengan regulasi, sejumlah produk hukum sudah berhasil ditetapkan. Hal ini tercermin dengan terselesaikannya seluruh peraturan pelaksana UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 67 Pemerintah Daerah meliputi penetapan 11 Rancangan Peraturan Pemerintah, 1 Rancangan Peraturan Presiden, dan 1 Rancangan Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 32 tahun 2004 yang krusial mengenai pembagian urusan pemerintahan, organisasi perangkat daerah, manajemen PNS daerah, pelaksanaan kerjasama antar daerah, evaluasi penyelenggaraan Pemda, pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah serta dua PP, yaitu PP tentang pengelolaan dana darurat dan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 33 Tahun 2004. Berkaitan hal tersebut, Provinsi Riau telah membentuk beberapa peraturan daerah sebagai tindak lanjut peraturan pelaksana UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004. Disamping itu, terhadap beberapa peraturan daerah yang sudah tidak relevan telahpun diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan produk ukum yang ada. 6. Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Secara umum, upaya penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa sudah menunjukkan perbaikan sebagaimana diharapkan. Namun, pencapaian yang ada masih belum mampu memenuhi seluruh sasaran dan arah kebijakan RPJMN 20042009. Tampaknya, masih dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk bisa merealisasikannya. Namun demikian, secara keseluruhan, selama tiga tahun pelaksanaan RPJMN 20042009 (melalui pelaksanaan RKP Tahun 20052007), berbagai capaian dan upayaupaya yang telah dilakukan dalam pembangunan bidang penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa telah mengarah pada sasaransasaran yang tertuang dalam RPJMN 20042009. Adapun capaiancapaian yang telah diraih dalam tiga tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 20042009 adalah: berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, terciptanya sistem kelembagaan dan ke tatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel, terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya. Untuk pelaksanaan program penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi, program penerapan kepemerintahan yang baik, dan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara, telah meningkatkan kinerja aparat pengawasan baik internal maupun eksternal dan kinerja birokrasi pemerintah. Untuk penindakan hukuman yang dijatuhkan terhadap tersangka koruptor, diperkirakan sudah mulai menimbulkan rasa takut di kalangan aparatur dan pejabat birokrasi untuk melakukan korupsi. KPK telah menunjukkan keberaniannya dalam melakukan penyidikan terhadap kasuskasus yang melibatkan para pejabat tinggi. Untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik disertai dengan aparatur yang 68 profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari KKN, telah diterbitkan berbagai peraturan perundang undangan. Melalui program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, pemerintah telah menyusun tiga RUU yang dimaksudkan untuk mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Untuk mencapai sasaran RPJMN 20042009, yaitu terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat, pemerintah telah menetapkan UU Kewarganegaraan RI Tahun 2006 sebagai peng ganti UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, telah diakomodasi antara lain dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 40 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Untuk mewujudkan konsistensi antara peraturan pusat dan daerah, pemerintah telah membatalkan sejumlah Perda yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan pusat atau peraturan perundang undangan di atasnya. Dengan disahkannya RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang direncanakan pada 2008, diharapkan konsistensi antara peraturan pusat dan daerah dapat segera terwujud. 7. Perwujudan lembaga Demokrasi yang Makin Kukuh Secara keseluruhan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kegiatan pokok yang ditetapkan guna mencapai sasaran dan arah kebijakan Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis. Hingga akhir RPJMN 20042009, diperkirakan sejumlah pencapaian dalam tiga tahun terakhir masih belum mampu mendorong pencapaian target pada akhir tahun kelima. Untuk program penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi, telah diperoleh sejumlah pencapaian. Terkait dengan lembaga MPR, telah dilaksanakan sosialisasi amandemen UUD 1945, digiatkan nya kegiatan kemajelisan melalui ceramah dan diskusi di berbagai daerah, penyebaran informasi kemajelisan, sosialisasi putusan MPR, sosialisasi peran MPR, kajian tentang materi putusan MPR, penyuluhan dan penyebaran informasi putusanputusan MPR telah pula dilaksanakan di lebih dari 200 lokasi yang direncanakan. Terkait dengan peran dan tugas DPR, pencapaian telah diindikasikan degan terlaksananya penyuluhan dan penyebaran informasi dalam rangka penyampaian kebijakan publik dan penjaringan aspirasi masyarakat, pengembangan kelembagaan dalam rangka meningkatkan fungsi konstitusi dewan, diikutinya sidangsidang parlemen, baik di tingkat regional maupun internasional. Kegiatankegiatan tersebut dilakukan oleh DPR dengan melibatkan stake holder terkait di Provinsi Riau yang antara lain terdiri dari kalangan Perguruan Tinggi, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Ormas, LSM maupun tokohtokoh masyarakat yang ada di Provinsi Riau. 69 Terkait dengan peran dan tugas institusi DPD telah pula dijalin hubungan yang baik dengan stake holder yang ada di Provinsi Riau. Untuk efekivitas penjaringan aspirasi masyarakat di Provinsi Riau, DPD telah memiliki sekretariat tetap di Kantor DPRD Provinsi Riau. Bahkan DPD, telah mengupayakan Pusat Perancangan Peraturan Perundangundangan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Riau. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi oprtimalisasi peran DPD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam mendukung proses seleksi kepemimpinan politik, khususnya lembaga Pemilu, kegiatan yang telah dilaksanakan terfokus pada penguatan kelembagaan KPUD di Provinsi Riau maupun KPUD di Kabupaten/Kota seProvinsi Riau. Kegiatankegiatan yang telah dilaksanakan belum secara khusus mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2009. Namun, sejumlah susunan rencana program kegiatan dan tahapan pelaksanaan Pemilu 2009 sudah dilakukan. Susunan dan tahapan tersebut meliputi Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pilpres dan wapres, dan Pilkada. 70 BAB 3.2. PEMBENAHAN SISTEM HUKUM NASIONAL DAN POLITIK HUKUM I. Pengantar Pembangunan sistem hukum pada dasarnya meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan struktur hukum, dan pembangunan budaya hukum. Pembangunan ini juga terkait dengan proses penyusunan, sinkronisasi, dan harmonisasi berbagai peraturan dan perundangundangan, baik yang berlaku secara nasional maupun peraturan daerah (Perda). Sementara itu pembangunan struktur hukum meliputi pembangunan kelembagaan hukum yang ada, baik itu berupa hubungan atau koordinasi antara satu lembaga hukum dengan lembaga hukum lainnya, pemberdayaan lembaga hukum, maupun peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum. Sedangkan pembangunan budaya hukum pada dasarnya merupakan persepsi masyarakat terhadap substansi hukum maupun struktur hukum yang melaksanakan substansi hukum tersebut. Perspektif masyarakat ini merupakan unsur penting mengingat keberhasilan pembangunan hukum tidak hanya tergantung pada aparat hukum yang melaksanakannya, akan tetapi juga partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan. Dalam sebuah negara hukum yang berwatak demokratis, mengandaikan dijalankannya asas kedudukan dan perlakuan yang sama bagi semua warga negara di muka hukum (equality before the law). Secara teoritis fungsi pokok hukum ialah mengatur hubungan antar manusia dan antara individu dengan negara agar segala sesuatu berjalan dengan tertib, sehingga kedamaian karena tegaknya kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat dapat tercapai. Dalam kenyataannya, hukum adalah produk dari proses politik. Produk hukum merupakan kristalisasi dan kompromi atas kepentingankepentingan politik dari berbagai kekuatan dalam masyarakat. Sebaliknya, konfigurasi politik yang ada dalam masyarakat mempengaruhi secara kuat atau menentukan watak produk hukum dan praktik penegakan hukum . Dengan demikian, proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh siapa yang sedang berkuasa dan bagaimana watak atau sistem kekuasaan yang berkembang atau dikembangkan di suatu wilayah. Apabila watak atau sistem kekuasaan bersifat demokratis, maka peraturan perundangundangan yang dihasilkan cenderung responsif. Sebaliknya apabila watak atau sistem kekuasaan bersifat otoriter, maka peraturan perundang undangan yang dihasilkan cenderung bersifat represif. Peraturan perundanganundangan yang baik akan membatasi, mengatur dan sekaligus memperkuat hak warga negara. Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara yang sekaligus juga meningkatkan dampak positif dari aktivitas warga negara. Dengan demikian, hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspekaspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat. 71 Dengan demikian, penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upayaupaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil, dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian. Dalam upaya pembenahan sistem hukum nasional dan politik hukum di Provinsi Riau, segenap jajaran Pemerintahan di Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya dalam mempercepat terlaksananya agenda tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membenahi produk hukum di tingkat daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di tingkat pusat. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Riau berupaya semaksimal mungkin melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundangundangan di tingkat daerah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau berupaya meningkatkan peran institusi/aparat penegak hukum dengan melakukan serangkaian kegiatan pembinaan, pengembangan dan peningkatan koordinasi antar instansi/lembaga penegak hukum di Provinsi Riau. II. Kondisi Awal RPJMN di Provinsi Riau Sistem hukum Indonesia yang menghasilkan peraturan perundangan selayaknya dapat berfungsi sebagai aturan dasar dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Namun, pada kenyataannya peraturan perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah masih saja menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20042009 (RPJMN), kelemahan sistem hukum tersebut telah teridentifikasi dan difokuskan dalam tiga permasalahan, yakni tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundangundangan, implementasi undangundang yang terhambat oleh peraturan pelaksanaannya, serta tidak adanya peraturan perundangundangan. Ironisnya juga, otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber daya yang ada di dalam wilayahnya justru menimbulkan ekses negatif berupa banyaknya peraturan daerah (Perda) yang bermasalah. Masalah terbesar pada Perda bermasalah tersebut antara lain terkait dengan prosedur, standar waktu, biaya, tarif, dan lainnya. Masih adanya peraturan perundangundangan yang dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan disebabkan antara lain karena adanya ketentuan yang tidak jelas dalam substansi dari peraturan perundangundangan tersebut sehingga menimbulkan interpretasi yang bermacammacam. Disamping itu adanya Undangundang yang memerlukan peraturan pelaksanaan dalam implementasinya tidak segera ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan pelaksanaannya, sehingga akibatnya undang undang tersebut tidak dapat dilaksanakan. Kondisi ini pada akhirnya berimplikasi pada pelaksanaan tugastugas pemerintahan di Provinsi Riau. 72 Terjadinya aturan yang saling tumpah tindih meyulitkan pemerintah daerah dalam membentuk pengaturan teknis di tingkat daerah. Akibatnya beberapa kewenangan yang telah dilimpahkan ke daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bisa terlaksana dengan baik. Beberapa permasalahan pelaksanaan kewenangan daerah yang belum terlaksana dengan baik antara lain; pengelolaan pelabuhan, tanah, maupun hutan yang belum sepenuhnya diserahkan ke pemerintah daerah. Ketiadaan peraturan pelaksanaan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugastugas pemerintah di daerah telah pula menghmbat beberapa pelaksanaan program Pemerinah Daerah di Provinsi Riau. Asas legalitas yang menuntut kejelasan dasar hukum dalam setiap pelaksanaan program di daerah, tentu saja faktor utama yang perlu dipertimbangkan Pemerintah Daerah. Apalagi semakin ketatnya pengawasan dari pemerintah pusat maupun penegak hukum, menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan programnya secara hatihati agar tidak terjerat hukum. Hal ini juga berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pemerintah daerah, dan berimbas pula pada lambannya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini juga diperparah dengan munculnya berbagai penafsiran terhadap produk peraturan perundangundangan yang masih terkesan kurang jelas. Persoalan seputar institusi/lembaga penegak hukum di Provinsi Riau masih terkesan belum ada kerjasama yang baik antar instansi/lembaga terkait. Hal ini dapat terlihat penanganan kasuskasus besar yang mendapat perhatian publik, seperti korupsi dan illegal logging disinyalir masih belum maksimal dan tidak terkoordinasi dengan baik. Independensi lembaga pengadilan pun masih dipandang belum cukup kuat. Hal inilah yang menyebabkan kualitas putusan yang dikeluarkan menjadi jauh dari rasa keadilan masyarakat. Disamping itu, independensi lembaga pengadilan juga belum diikuti dengan mekanisme pertanggungjawaban dari lembaga tersebut. Oleh karena itu, independensi lembaga yudikatif harus disertai dengan adanya akuntabilitas. Namun demikian, dalam prakteknya, pengaturan tentang akuntabilitas lembaga yudikatif tidak dilakukan dengan jelas. Ketidakjelasan ini terlihat dari kepada siapa lembaga ini harus bertanggung jawab, maupun tata cara yang harus dilakukan untuk memberikan pertanggungjawabannya. Hal ini memberikan kesan kurang adanya transparansi dalam proses hukum. Secara umum, kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum, mulai dari para peneliti hukum, perancang undangundang, pelaksana, dan penegak hukum, masih perlu peningkatan. Rendahnya kualitas SDM ini tidak terlepas dari belum mantapnya sistem pendidikan hukum yang ada. Apalagi, sistem, proses seleksi, dan kebijakan pengembangan SDM di bidang hukum yang diterapkan ternyata tidak menghasilkan SDM yang berkualitas dan berintegritas. Rendahnya kualitas dan integritas SDM bidang hukum tercermin dari gejala meningkatnya apatisme masyarakat. Tingkat apresiasi masyarakat, baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada, terus mengalami penurunan. Hal ini telah ditunjukkan dari peristiwaperistiwa nyata yang terjadi di masyarakat. Salah satu indikator rendahnya budaya hukum masyarakat adalah adanya anggapan bahwa 73 setiap anggota masyarakat merasa mempunyai hak untuk dapat mengekspresikan dirinya, sehingga seringkali dalam pelaksanaannya tidak memperhatikan normanorma yang ada maupun kepentingan individu lainnya. Begitu pula kesadaran hukum masyarakat di Provinsi Riau masih belum menggembirakan. Praktik pelanggaran hukum masih banyak terjadi di seluruh Kabupaten/Kota dengan frekuensi yang berbedabeda. Namun secara umum, pelanggaran tersebut dikarenakan tidak konsistennya instusi/lembaga penegak hukum dalam menegakkan ketentuan hukum itu sendiri. Disamping itu, berbagai peraturan perundangundangan di tingkat pusat maupun daerah belum tersosialisasi kepada masyarakat, terutama masyarakat paling bawah. Oleh sebab itu, tidak heran kasuskasus yang meresahkan masyarakat seperti pembakaran lahan/hutan tidak bisa tertangani dengan baik sampai saat ini. III. Sasaran yang Ingin Dicapai Untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum, sasaran yang dilaksanakan pada 2004 2009 adalah: 1. Terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk tidak diskriminatif terhadap perempuan atau bias gender); 2. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan dan perundangan pada tingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi; 3. Terciptanya kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, dan profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum secara keseluruhan. IV. Arah Kebijakan Secara umum, pembenahan sistem dan politik hukum dalam RPJMN 20042009 diharapkan dapat memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum. Oleh karena itu, arah kebijakan dalam RPJMN 20042009 meliputi: 1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang undangan untuk mewujudkan tertib perundangundangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundangundangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional; 2. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran; 3. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan 74 perundangundangan serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum. Di Provinsi Riau, arah kebijakan dalam RPJMN 20042009 ini dijabarkan pula dalam arah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau meliputi: 1. Membentuk wadah (Pokja) hukum di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sampai pada tingkat kecamatan di seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Riau untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dalam mengantisipasi penyusunan peraturan daerah. 2. Menyusun Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung kewenangan otonomisasi sebagai landasan untuk memperkuat pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk membentuk forum kerjasama dan koordinasi antara institusi penegak hukum di daerah, sehingga ada kesamaan visi dan misi terhadap tugas institusi penegak hukum di daerah. 3. Meningkatan kualitas penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat melalui peningkatan pembinaan hukum, penetapan kebijakan untuk mengantisipasi timbulnya konflik secara horizontal maupun vertikal. 4. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta peningkatan koordinasi dengan pihak kepolisian dan aparat keamanan lainnya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. V. Pencapaian di Provinsi Riau (20052007) 5.1. Upaya yang Dilakukan hingga Tahun 2007 Secara substantif, kualitas regulasi di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan elit daerah dalam memahami dan menilai persoalanpersoalan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengahtengah masyarakat. Tolok ukur selanjutnya ialah regulasi itu mampu mendorong terjadinya perubahan masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup secara merata dan meluas. Pada tahun 2005 di Provinsi Riau telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Riau sebanyak 8 buah, tahun 2006 sebanyak 5 buah dan tahun 2007 sebanyak 1 buah. Adapun kesemua peraturan daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Tahun 2007 · Perda No 5 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 2. Tahun 2006 · Perda No 1 Tahun 2006 Tentang Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Perda No 2 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak · 75 · Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Perda no 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau Tahun 2004 2008 Perda No 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan Perda No 1 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Perda No 2 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Perda No 3 Tahun 2005 Tentang Perhitungan Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Perda No 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Perda No 5 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Perda No 6 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Barang Daerah Perda No 7 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Lebih Perda No 8 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Holding Company Perseroan Terbatas (PT) Riau Bangkit Jika dilihat dari isinya, dari sekian banyak perda yang dibentuk, hanya ada satu perda yang · · 3. Tahun 2005 · · · · · · · · berkaitan langsung dengan upaya perbaikan pelayanan publik yaitu perda tentang retribusi pelayanan kesehatan Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan Perda Provinsi Riau belum memperbaiki kualitas pelayanan publik. Peraturan daerah yang dibentuk tidak mampu meningkatkan stabilitas sosial, memberdayakan UKM, memperbaiki iklim investasi, memperbaiki efektivitas penegakan hukum, dan menurunkan praktik KKN. Dengan demikian kualitas perda yang dirumuskan oleh para pemimpin pemerintahan daerah belum seperti yang diharapkan. Produk hukum lainnya yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Instruksi Gubernur. Dalam kurun waktu 20042008, Pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan 186 buah Peraturan Gubernur, 5012 buah keputusan Gubernur, 12 buah Intruksi Gubernur. Terkait dengan sinkronisasi vertikal produk hukum ditingkat daerah antara Peraturan Daerah Provinsi Riau dengan Peraturan Perundangundangan yang di atas, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pengakajian terhadap semua Peraturan Daerah, terutama yang disinyalir berpotensi menghambat investasi daerah. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah menghapus 26 Peraturan Daerah (Perda) yang selama ini dinilai menghambat investasi di daerah ini. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi investor dalam menanamkan investasinya di Provinsi Riau. 76 Disamping itu, dalam rangka menjaga keserasian produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi sesuai perintah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maupun UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan telah dilaksanakan evaluasi terhadap perda APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Tata Ruang Daerah mulai tahun 2005 sampai 2008. Adapun perinciannya adalah 77 buah Perda APBD, 19 buah Perda Pajak Daerah, 66 buah Perda Retribusi Daerah, 1 buah Perda Tata Ruang. Dalam upaya pemberantasan korupsi, Pemerintah Provinsi Riau berupaya melakukan pembenahan internal dengan menyiapkan mekanisme dan sistem kerja pemerintahan dengan memanfaatkan IT, melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau dan pembenahan struktur organisasi secara lebih profesional. Secara eksternal, Pemerintah Provinsi Riau menjalin kerjasama lembagalembaga penegak hukum (kejaksaan, pengadilan, maupun kepolisian) terutama yang berada di Provinsi Riau dengan melakukan serangkaian kegiatan yang mendorong percepatan pemberantasan korupsi di Provinsi Riau. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan berbagai program sebagai berikut : 1. Melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Internal yaitu Reguler, khusus, berkala, serta penanganan kasus pengaduan; 2. Inventarisasi pengawasan dan kondisi koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; 3. Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah sebagai langkah awal dalam pembinaan dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil yang diaplikasikan dengan melakukan kajian dan analis terhadap organisasi perangkat daerah apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan daerah, yang tidak sesuai maka dilakukan integrasi dan likuidasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 4. Melakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai Memorandum Kesepakatan Nomor : 700/BP/04/40 Nomor: PRJ393/PW 04/2004 Tanggal 28 Pebruari 2004 tentang Kerjasama Dibidang Peningkatan Kapasitas Pengawasan; 5. Dalam rangka pengembangan manajemen Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Riau melakukan kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah sesuai dengan Nota Kesepakatan pada tanggal 25 Maret 2008. 6. Penataan Ketatalaksanaan sebagai acuan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan dan mewujudkan fungsi Pemerintah, yang diaplikasikan dengan: § Mengefektifkan mekanisme dan hubungan kerja baik internal Dinas/Badan/Sekretariat dan Kantor maupun eksternal antara Dinas/Badan/Sekretariat dan Kantor yang program dan kegiatannya saling terkait sehingga kedepan menghasilkan efek keterpaduan. § Untuk meningkatkan kualitas pelayanan public yang efektif dan efisien, mulai I Januari 2005 menerapkan system 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu kecuali intansi Pemerintah Provinsi Riau 77 yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti RSUD Arifin Achmad, Rumah Sakit Tampan, dan Samsat Dispenda. § Membentuk pelayanan terpadu rekomdensai dan perizinan Pemerintah Provinsi Riau, yang saat ini telah melayani 31 jenis pelayanan rekomendasi dan perizinan yang telah diresmikan oleh Mentri Pemeberdayaan Aparatur Negara. § Menyusun Standar Pelayanan Public pelayanan terpadu rekomendasi dan perizinan Pemerintah Provinsi Riau. § Modernisasi sarana dan peralatan kerja dengan menggunakan teknologi informasi seperti sistem komputerisasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan public, memperkecil dan meniadakan penyimpanganpenyimpangan serta meningkatkan kinerja organisasi. Sehubungan dengan itu Pemerintah Provinsi Riau telah membangun sistem informasi manajemen dan Wibsite E Government yang disebut dengan Riau On Line yang dapat diakses internet dan intranet. Untuk meningkatkan organisasi dalam Riau On Line telah dibangun pula beberapa sistem manajement daerah (SIMDA) antara lain system administrasi keuangan daerah. § Setiap Dinas/Badan/Kantor, Sekretariat Daerah maupun Sekretariat DPRD merumuskan Visi dan Misi serta rencana strategis (RENSTRA) dan setiap tahun menyusun Penetapan Kinerja dari masingmasing SKPD pada awal Tahun Anggaran serta pada akhir Tahun Anggaran membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai media akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. 7. Melakukan penataan Sumberdaya Manusia (Pegawai Negeri Sipil) dengan berbagai kebijakan antara lain: § Memindahkan Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan dan persutujuan yang bersangkutan untuk mengisi kekurangan PNS pada Pemerintah Kabupaten/Kota Khususnya Daerah Pemekaran. § Mengisi Formasi jabatan structural dan fungsional sesuai dengan struktur organisasi dan Tata Kerja (SOT) yang ditetapkan. § Menyusun Grand Designs pengembangan sumberdaya aparatur bekerjasama dengan lembaga psikologi terapan Universitas Indonesia (UI) untuk memperoleh potret kondisi nyata dan semestinya sosok Pegawai Negeri Sipil dan konsep pengembangannya. § Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dengan memberikan kepemilikan kendaraan roda dua, pengadaan tanah dan bantuan uang muka kepemilikan tanah khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III/d kebawah dan belum memiliki rumah serta tunjangan beban kerja secara proporsional. § Melakukan penyempurnaan dan penjabaran dan Peraturan Perundangundangan di bidang Kepegawaian. 78 § Menjatuhkan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan Perundang undangan sesuai dengan ketentuan yagn berlaku. § Melakukan penyempuraan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil. § Memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi kerja baik yang dilakukan melalui seksi dan penilaian secara objektif. § Melakukan pembinaan rohani Pegawai Negeri Sipil dengan malakulan ceramah agama yang diadakan pada Dinas/Badan/Kantor dan Sekretariat Daerah mamupun Sekretariat DPRD. Di samping upaya yang sifatnya represif, dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat pada pemberantasan korupsi, upaya preventif juga terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (RADPK) yang dilakukan secara bertahap. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang upaya pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan penyusunan rencana aksi, baik di tingkat pusat maupun daerah (RADPK). Aksi nyata tersebut berjalan simultan dengan keseluruhan proses sosialisasi yang berupa penyusunan rencana tindak unit kerja. 5.2. Posisi Capaian hingga Tahun 2007 Dalam rangka perencanaan substansi hukum, telah dicapai hasilhasil sebagai berikut: 1. Dalam kurun waktu 20052007 telah dihasilkan sebanyak 14 Peraturan Daerah dan telah pula dicabut sekitar 26 Peraturan Daerah yang menghambat investasi di daerah. 2. Telah dilaksanakannya evaluasi terhadap perda Provinsi/Kabupaten/Kota di Riau yang terkait dengan Perda APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Tata Ruang Daerah mulai tahun 2005 sampai 2008. Adapun perinciannya adalah 77 buah Perda APBD, 19 buah Perda Pajak Daerah, 66 buah Perda Retribusi Daerah, 1 buah Perda Tata Ruang. 3. Adanya dukungan kepada penegak hukum dalam bentuk : § Tersedianya data dan informasi untuk proses hukum terhadap dugaan pidana korupsi (Kampar, Bengkalis dan Rohil) § Memberikan izin pemeriksaan secara tepat waktu sesuai ketentuan Perundangundangan. § Terlaksananya Diklat Kesamaptaan Satpol PP. 4. Adanya peningkatan pengawasan melalui : § Ditetapkannya program pengawasan dan pembinaan aparatur dalam rangka penghapusan prilaku korupsi. § Dilaksanakannya pemeriksaan regular, komprehensif dan khusus. § Ditindaklanjutinya hasil audit/evaluasi. § Adanya monitoring dari hasil tindak lanjut. § Tersusunnya Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 5. Ditanganinya pengaduan masyarakat melalui penyediaan tromol pos, SMS centre serta kotak saran (dari 79 39 kasus pengaduan pada tahun 2006 telah ditindaklanjuti dan sebagian besar pengaduan tersebut tidak mengandung kebenarannya). 6. Tersusunnya rencana aksi daerah dalam pemberantasan korupsi dan action plan tahun 2007 dalam rangka peningkatan kesadaran pencegahan korupsi. 5.3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Dalam rangka pembangunan substansi hukum, salah satu faktor penghambat dalam perencanaan dan pembentukan hukum adalah masih belum direncanakannya secara baik Program Legislasi Daerah di Provinsi Riau, masih mengemukanya egosektoral antar instansi/lembaga serta kurangnya jumlah dan kualitas tenaga perancang peraturan perundangan (legal drafter). Hal ini merupakan dampak dari lemahnya pelaksanaan koordinasi antarinstansi/lembaga pemerintah yang belum dapat dilaksanakan dengan maksimal dan konsisten. Proses pembentukan peraturan daerah juga belum terkoordinasi dengan baik sehingga tiap tiap institusi/lembaga eksekutif dan legislatif belum mempunyai acuan yang jelas dalam pembentukan peraturan perundangundangan di tingkat daerah. Selain itu, pembentukan sistem hukum di tingkat daerah harus pula didukung oleh penelitian hukum, pengkajian hukum, penyusunan naskah akademis, dan penyediaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang memadai agar keseluruhan proses dapat berjalan dengan lebih baik. Dalam rangka pembangunan struktur hukum, kelembagaan aparat penegak hukum juga masih menjadi suatu permasalahan yang harus dihadapi. Kinerja aparat penegak hukum dan peradilan, meskipun sudah menunjukkan banyak kemajuan, diakui masih perlu perbaikan. Perlu kesungguhan dalam upaya penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan, cepat, mudah, murah, dan transparan. Pengawasan internal maupun eksternal yang dilakukan oleh tiaptiap institusi/kelembagaan belum dapat memberikan hasil yang optimal terhadap hasil kinerja yang dilakukan. Hal ini diyakini karena masih terdapat semangat melindungi korupsi terhadap ketimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi. Hal ini pula yang mengakibatkan skeptisme masyarakat dan penurunan tingkat kepercayaan terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah juga menjadi salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum. Masyarakat sebagai elemen dari suatu sistem hukum sebaiknya menjadi pendorong upaya pe negakan hukum. Dengan kondisi penegakan hukum yang masih belum memberikan hasil yang diharapkan masyarakat, terlebih dengan berbagai contoh pelanggaran dan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, skeptisme masyarakat terhadap penegakan hukum kian menguat dan mengalami penurunan kepercayaan. Dengan demikian, perlu adanya suatu shock therapy berupa penegakan hukum yang konsisten dan tidak berpihak, terutama dari dan untuk aparat penegak hukum dan masyarakat. Shock therapy ini juga di maksudkan untuk menumbuhkan budaya hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat. Sosialisasi 80 tentang tugas, kewenangan, dan fungsi dari kelembagaan yang dibentuk dalam sistem hukum sangat penting diberikan kepada masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dan meningkatkan kesadaran hukum. Kecenderungan sulitnya warga masyarakat mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan merupakan masalah lainnya bagi upaya pencapaian sasaran dalam RPJMN. Masyarakat jarang dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam penyusunan anggaran dengan sendirinya mengakibatkan peraturan daerah yang dikeluarkan jauh dari harapan masyarakat, tidak mencapai sasaran, yaitu mendorong terjadinya perubahan di daerah. Gejala ini juga dapat dibaca sebagai dominannya peran birokrasi pemerintah dan anggota DPRD dalam pembuatan perda. Oleh karena itu, agar perda benar benar menempatkan kepentingan publik sebagai pusat perhatian, maka pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses perumusannya tidak dapat ditawar lagi. VI. Tindak Lanjut 6.1. Upaya yang Akan Dilakukan untuk Mencapai Sasaran Untuk mencapai sasaran RPJMN 20042009, berbagai upaya yang akan dilakukan adalah: 1. Pembenahan sistem dan politik hukum di masa yang akan datang diarahkan kepada kebijakan yang mendorong pemberantasan korupsi dan kerjasama antar pemerintah maupun penegak hukum. Salah satu bentuk upaya pemberantasan korupsi yang tegas dan konsisten adalah dengan mendorong dilakukannya upaya penyempurnaan peraturan perundangan nasional, upaya perbaikan kelembagaan hukum, dan upaya peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) kepada masyarakat; 2. Penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan Peraturan Perundangan yang mendukung upaya percepatan pemberantasan korupsi, mengandung perlindungan dan penghormatan HAM serta berlaku secara efektif dan efisien sesuai dengan aspirasi masyarakat; 3. Pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM aparatur pelayanan dan penegak hukum; 4. Menyelenggarakan sistem peradilan yang cepat, murah, dan transparan serta memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran, terutama bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan; 5. Peningkatan kesadaran hukum dan HAM melalui pendidikan dan penyuluhan bagi para penyelenggara negara dan masyarakat agar mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum dan HAM. 6. Perlunya dibentuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang mengacu pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan kebutuhan riil masyarakat di Provinsi Riau. Arti penting Prolegda untuk mendorong kreativitas pemerintah Provinsi dan DPRD Riau dalam membentuk Peraturan Daerah yang partisipatif dan responsif. 7. Peningkatan akuntabilitas pembentukan peraturan perundangundangan di tingkat daerah yang berorientasi pada peningkatab kualitas pelayanan kepada masyarakat. 81 8. Peningkatan pembinaan, kerjasama, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan instansi/lembaga penegak hukum lainnya. 6.2. Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJMN 20042009 Dengan menilik capaian terakhir upaya pembenahan sistem dan politik hukum, diperkirakan sasaran RPJMN pada 2009 nanti akan sulit tercapai sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh: 1. Masih belum tersedianya prolegda di Provinsi Riau yang mengacu pada Prolegnas secara konsisten; 2. Masih mengemukanya egosektoral antar instansi/lembaga serta kurangnya jumlah dan kualitas tenaga perancang Peraturan Perundangan (legal drafter); 3. Kinerja aparat penegak hukum dan peradilan, meskipun sudah menunjukkan banyak kemajuan, diakui masih perlu perbaikan. Perlu kesungguhan dalam upaya penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan, cepat, mudah, murah, dan transparan; 4. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum. Namun demikian, sebagian sasaran pada akhir RPJMN diperkirakan masih bisa dicapai. Tentu saja, untuk itu dibutuhkan konsistensi dan kesinambungan agar target sasaran benarbenar bisa terpenuhi. Adapun capaian yang diperkirakan akan terpenuhi, paling tidak mengalami perbaikan, adalah: 1. Tersedianya Prolegda yang mengacu keada prolegnas sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Provinsi Riau, paling lambat prolegda sudah dibentuk pada akhir tahun 2009. 2. Terbentuknya Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Provinsi Riau yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 3. Terkait dengan pemberantasan korupsi, upaya represif dan preventif yang terus dilakukan tampaknya akan membuahkan hasil. Budaya takut korupsi akan semakin membaik. Hal ini tercermin dengan semakin hatihatinya pemerintah daerah dalam melaksanakan programprogram yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. VII. Penutup Secara umum, upaya pembenahan sistem dan politik hukum di Provinsi Riau sudah tidak lagi berjalan di tempat. Berbagai capaian sepanjang 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa upaya pembenahan tersebut membuahkan hasil. Namun, untuk memenuhi keseluruhan sasaran RPJMN 20042009, tampaknya dibutuhkan waktu yang lebih lama. Secara keseluruhan, semua tentu sepakat bahwa penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upayaupaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat 82 terwujud. Ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil, dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memu dahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian. 83 BAB.3.3. PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BERBAGAI BENTUK I. Pengantar Diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan. UndangUndang Dasar (UUD) 1945 secara tegas mengutamakan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat di segala bidang. Untuk itu, UU D 1945 beserta amandemennya sangat penting untuk menjadi acuan universal para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penguatan komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan penolakan terhadap berbagai bentuk diskriminasi antara lain tertuang dalam ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW). Ratifikasi ini ditetapkan melalui UndangUndang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 dan diperkuat dengan UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965 (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965). Dengan ratifikasi konvensikonvensi tersebut, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan pe nyesuaian berbagai peraturan perundangundangan nasional yang terkait dengan konvensi internasional tersebut. Selain itu, pemerintah juga mempunyai komitmen untuk melaksanakan kewajiban melaporkan pelaksanaan dalam rangka menghapuskan segala bentuk diskriminasi. Kesadaran untuk melakukan penghapusan diskriminasi pada tingkat kebijakan juga telah diatur di dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan. Pasal 6 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan telah menetapkan bahwa materi muatan peraturan perundangundangan mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, kebhineka tunggalikaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, serta keselarasan. Dengan memenuhi pasal 6 tersebut di atas, peraturan perundangundangan seharusnya sudah tidak diskriminatif lagi. II. Kondisi Awal RPJMN 20042009 (Tahun 20042005) Upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk telah dilakukan secara terusmenerus di Provinsi Riau, tetapi hasil yang dicapai belum optimal. Upaya penghapusan diskriminasi masih menghadapi berbagai permasalahan. Secara umum, permasalahan yang dihadapi meliputi peraturan perundang undangan dan kaitannya dengan nilai sosial yang hidup di masyarakat dan pelaksanaan peraturan perundangundangan. Dalam konteks peraturan perundangundangan dan kaitannya dengan nilai sosial yang hidup di masyarakat, misalnya dalam permasalahan diskriminasi jenis kelamin, permasalahan utama yang dihadapi 84 adalah kuatnya pandangan sebagian masyarakat yang menempatkan lakilaki lebih tinggi daripada perempuan. Pandangan demikian tidak hanya terdapat pada kaum lakilaki, tetapi juga banyak perempuan yang mempunyai pandangan bahwa perempuan secara kodrati memang merupakan subordinasi dari lakilaki. Apabila seseorang yang berpandangan demikian berada di posisi pembentuk peraturan perundangundangan atau pembuat kebijakan publik, potensi terjadinya kebijakan yang diskriminatif menjadi lebih besar. Disamping itu, upaya untuk menghapus diskriminasi banyak dihadapkan pada kendala penyesuaian dan harmonisasi peraturan perundangundangan nasional pada awal pelaksanaan RPJMN 20042009. Tum pang tindihnya pengaturan dan kepentingan sektoral banyak mendominasi upaya penyesuaian berbagai peraturan perundangundangan yang terkait dengan berbagai bentuk penghapusan diskriminasi. Hal ini menyebabkan terhambatnya upaya untuk mengurangi perlakuan diskriminasi terhadap warga negara pada berbagai bidang kehidupan. Hal lain adalah masih rendahnya kewibawaan lembaga dan sistem peradilan yang saat ini menjadi sorotan masyarakat. Kondisi ini penting untuk segera diatasi, mengingat keberhasilan pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera juga ditentukan oleh seberapa jauh sistem hukum yang berlaku ditegakkan dengan konsisten dan adil. Sementara itu, pemahaman aparat dan sistem pelayanan publik terhadap pentingnya peraturan perundangundangan yang tidak diskriminatif masih relatif rendah. Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama penyelenggara negara dalam lingkup eksekutif harus benarbenar menjunjungtinggi asas kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum. Selanjutnya, apabila dalam pelaksanaannya terdapat peraturan perundangundangan yang bersifat diskriminatif dan melanggar prinsip keadilan, maka harus berani ditindaklanjuti dengan langkah menghapus dan/atau melakukan berbagai perubahan. Dalam konteks kesenjangan ekonomi, diskriminasi pada tingkat kebijakan juga terjadi pada kelompok masyarakat kurang mampu. Dalam kaitan itu, beberapa peraturan perundangundangan, terutama pada tingkat operasional, menetapkan berbagai persyaratan tertentu yang mengakibatkan sulitnya kelompok masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pelayanan publik hampir pada semua bidang. Hal itu antara lain tercermin dari tingginya biaya pendaftaran perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, sehingga menyulitkan kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pelayanan publik di bidang hukum atau memperoleh keadilan. Kendala yang sama juga dialami oleh kelompok masyarakat kurang mampu dalam memperoleh pelayanan publik pada bidang kehidupan lainnya. Pada tingkat pelaksanaan, permasalahan utama terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat termasuk para penyelenggara negara dan aparat penegak hukum akan pentingnya kesamaan cara pandang dalam upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, misalnya terminologi kekerasan dalam rumah tangga yang sering dipahami secara sempit sebagai kekerasan fisik, padahal peraturan perundangundangan memberikan arti luas, antara lain meliputi kekerasan ekonomi (penelantaran ekonomi) dan kekerasan psikis. 85 Hal yang perlu mendapat perhatian khusus berkaitan dengan upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk ialah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik merupakan isu yang sering kita dengar dari masyarakat. Secara umum yang menjadi permasalahan adalah kelambanan proses pelayanan terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu dibandingkan dengan kelompok yang secara ekonomis lebih mampu. Pelayanan publik oleh Pemerintah di Provinsi Riau belum begitu memadai dan maksimal dilakukan aparat. Hal ini misalnya terjadi karena lambatnya pelayanan dan minimnya prasarana, sehingga tidak heran masih adanya berbagai keluhan dalam masyarakat. III. Sasaran yang Ingin Dicapai Untuk mendukung upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMN 20042009 adalah: 1. Terlaksananya peraturan perundangundangan yang tidak mengandung perlakuan diskriminasi, baik kepada setiap warga negara, lembaga/instansi pemerintah, maupun lembaga swasta/dunia usaha secara konsisten dan transparan; 2. Terkoordinasikannya dan terharmonisasikannya pelaksanaan peraturan perundangundangan yang tidak menonjolkan kepentingan tertentu sehingga dapat mengurangi perlakuan diskriminatif terhadap warga negara; 3. Terciptanya aparat dan sistem pelayanan publik yang adil dan dapat diterima oleh setiap warga negara. IV. Arah Kebijakan Upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk diarahkan pada kebijakan untuk menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten, adil dan tidak diskriminatif dengan langkah langkah: 1. Meningkatkan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi termasuk ketidakadilan gender bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali; 2. Menerapkan hukum dengan adil, melalui perbaikan sistem hukum yang profesional, bersih dan berwibawa. 3. Melanjutkan upaya penyelamatan dan pemulihan kelompok masyarakat yang masing termarginal dalam proses pembangunan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat di Provinsi Riau, agar dapat bangkit dan berdaya dalam mengembangkan potensi, kemampuan, kapasitas, integritas dan kemandirian, melalui upaya penngentasan kemiskinan dan kebodohan secar lebih sistematis, sinergis, terpadu dan terkoordinasi dengan baik. 4. Merekatkan kesatuan dan persatuan masyarakat serta pemerintah di Provinsi Riau, mempererat hubungan sosial diantara kelompok masyarakat antar Kabupaten/Kota, serta menyatukan langkah, tekad 86 dan citacita berdasarkan kepentingan bersama dalam ikatan emosional budaya Melayu. 5. Memperioritaskan keseimbangan pembangunan dan pelayanan masyarakat antar wilayah, daerah, kota dan desa secara proporsional dan berkeadilan untuk menghindari dan menanggulangi terjadinya kesenjangan yang semakin lebar. V. Pencapaian 20052007 5.1. Upaya yang dilakukan hingga Tahun 2007 Pada tahun 2005, upayaupaya penghapusan diskriminasi telah diwujudkan dalam bentuk, antara lain: 1. Program kampanye dan sosilalisasi penghapusan diskriminasi yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Riau. 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anti Perdagangan Perempun dan Anak. 3. Melakukan kajian, harmonisasi, sinkronisasi peraturan perundangundangan di tingkat daerah yang berpotensi menimbulkan diskriminasi. 4. Pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat kurang mampu dalam menghadapi proses peradilan di seluruh Kabupaten/Kota seProvinsi Riau. 5. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat: § Membuat prosedur pelayanan publik (Provinsi dan Rohil) § Operasi Kantor Pelayanan Terpadu (Pekanbaru dan Bengkalis) § Memberikan pelayanan pendidikan murah dan gratis untuk SD dan SLTP § Pelayan gratis rawat jalan pada Puskesmas § Menyediakan papan informasi prosedur pelayanan dan kotak pengaduan § Pelayanan administrasi kependudukan (Pekanbaru dan Siak) 5.2. Posisi Capaian Hingga Tahun 2007 Sejalan dengan upaya di tahun sebelumnya, telah dilakukan upaya penghapusan diskriminasi sebagai berikut: 1. Pemberian bantuan hukum untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan warga masyarakat kurang mampu. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyediakan pelayanan bantuan hukum melalui pemanfaatan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui instansiintansi terkait . 2. Penyelenggaraan bantuan konseling dan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan serta pendidikan bagi organisasi perempuan di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil di tingkat lokal dalam rangka mengurangi tindakan kekerasan terhadap perempuan di 87 daerah. 3. Penghapusan diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga terus dilakukan melalui berbagai penyederhanaan persyaratan, prosedur serta peningkatan transparansi. Dalam rangka mendukung peningkatan investasi telah dilakukan pendelegasian wewenang kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Riau serta peningkatan kualitas pelayanan melalui proses sistem informasi penyusunan prosedur, standardisasi, persyaratan pelayanan jasa hukum dan pada tahun 2006 sampai dengan April 2007 telah diselesaikan pelayanan jasa hukum. 4. Terkait pemberian pelayanan bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan pengembangan Website Informasi HKI yang bias diakses masyarakat Provinsi Riau. Selain itu, dalam rangka peningkatan pelayanan permohonan pendaftaran HKI menjadi lebih mudah, saat ini sedang dilaksanakan sistem pendaftaran HKI yang terintegrasi secara on line yang dikenal dengan Intellectual Property Digital Library (IPDL) dan DGIP Net di 17 Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, salah satunya Provinsi Riau. 5. Salah satu bentuk penghapusan diskriminasi rasial lainnya adalah mendukung kebijakan nasional dengan menerapkan kebijakan hari libur kerja bagi instansi pemerintah di Provinsi Riau pada Tahun Baru Tionghoa atau Imlek yang memberikan kesempatan kepada Etnis Tionghoa untuk merayakan Imlek secara terbuka. 5.3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk dalam 3 tahun terakhir masih mengalami beberapa permasalahan. Dari segi peraturan perundangundangan, beberapa peraturan perundang undangan telah diarahkan untuk menghapuskan kesenjangan dan menghilangkan praktek diskriminasi. Namun, perubahan yang diharapkan belum terwujud secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh peraturan perundangundangan yang ada belum dijadikan acuan dalam melakukan tindakan untuk dijadikan dasar hukum pada proses hukum penanganan kasus atau perkara. Disamping itu, sosialisasi peraturan perundangundangan terkait kepada masyarakat belum dilakukan secara intensif di Provinsi Riau, bahkan terkesan seremonial sebab tidak melibatkan peran luas masyarakat. Pelaksanaan ratifikasi terhadap beberapa konvensi yang telah disahkan dalam berbagai perundang undimgan, khususnya yang berkaitan dengan HAM, juga belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal. Sebagai contoh, pelaksanaan terhadap Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 dan tindak lanjut dari ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Oiskriminasi terhadap Perempuan (CEOAW) yang telah disahkan melalui UU Nomor 7 Tahun 1984. Kurangnya kemauan atau komitmen dari para instansi terkait, kurangnya koordinasi antar kelembagaan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, telah membuat proses untuk menjalankan ketentuan tersebut menjadi terhambat. Walhasil, impelementasi ketentuanketentuan tersebut di 88 Provinsi Riau, belum menunjukkan perkembangan yang menggembiarakan. Beberapa kasus yang mengandung unsur diskriminatif di Provinsi Riau masih kerap terjadi, seperti kasus kekerasan terhadap perempuan, perdagangan perempuan dan anak terutama yang terjadi di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, diskriminasi dalam pemanfaatan lahan, maupun diskriminasi berupa penggusuran masyarakat yang masih terjadi di Kota Pekanbaru. Kepentingan kelompok masyarakat,kurang mampu dan rentan juga masih kurang mendapatkan penanganan yang memadai. Pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundangundangan yang ada, khusus nya yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara tidak diskriminatif, hanyalah menjadi slogan belaka. Hal ini antara lain disebabkan peraturan perundangundangan yang ada belum memberikan batasan atau indikator yang jelas dalam pemberian pelayanan maupun pemenuhan pemberian perlindungan hakhak masyarakat. Ketiadaan sanksi terhadap lembaga maupun instansi yang memberikan pelayanan berbeda kepada setiap warga turut memberikan pengaruh terhadap kelanggengan praktek diskriminasi di berbagai bidang. Untuk pengawasan terhadap adanya tindakan diskriminasi, hal ini masih sangat sulit dilakukan. Selama ini, pengawasan lebih banyak dilakukan atas inisiatif masyarakat dalam upaya mengurangi praktek diskriminasi yang dilakukan terhadap berbagai golongan masyarakat. Sementara itu, kondisi buruh atau tenaga kerja sebagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindakan diskriminatif dan memerlukan perlindungan, masih belum membaik hingga tahun 2005. Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh berbagai perusahaan karena alasan efisiensi dan belum terdapatnya kesepakatan yang dapat memberikan keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban di antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja tentang hakhak buruh. Hal ini pada gilirannya kerap memicu demonstrasi untuk menentang kebijakan yang dijalankan dan dirasakan masih tidak adil. Kondisi ini semakin memuncak di penghujung tahun 2008 ini, dengan terjadinya PHK besarbesaran terhadap pekerja, seperti yang terjadi di PT. RAPP. Diskriminasi juga dapat terjadi, antara lain, pada kehidupan masyarakat miskin atau kurang mampu. Akses untuk mendapatkan pelayanan khususnya pelayanan kesehatan, masih sering menimbulkan diskriminasi, terutama kepada golongan masyarakat miskin, dan menimbulkan ketidakadilan. Hal tersebut, antara lain, disebabkan rendahnya kepedulian sosial penyelenggara rumah sakit. Disamping itu, dikarenakan tidak adanya perangkat peraturan perundangundangan yang mempunyai aturan kekuatan hukum dan sanksi yang tegas bagi rumah sakit yang menolak memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien miskin. Hal ini menyebabkan penolakan dan penahanan rumah sakit terhadap pasien miskin masih sering terjadi. Kurangnya Kesamaan cara pandang dalam upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk merupakan awal dari tiadanya koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Fakta demikian merupakan permasalahan penting di dalam upaya penghapusan diskriminasi. 89 VI. Tindak Lanjut 6.1. Upaya yang Akan Dilakukan untuk Mencapai Sasaran Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran dalam 2 tahun waktu tersisa ini adalah: 1. Meningkatkan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan pemajuan hak asasi manusia, baik dalam bentuk perundangundangan maupun pada tingkat operasional; 2. Penguatan kapasitas penegak hukum dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kedudukan yang sama di hadapan hukum pada setiap golongan masyarakat, sehingga diharapkan akan terlaksana peraturan perundangundangan yang tidak mengandung perlakuan diskriminatif kepada setiap warga negara; 3. Menyelenggarakan pelayanan publik dan pelayanan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap warga negara melalui perbaikan sistem pelayanan publik dan pelayanan hukum; 4. Melanjutkan kegiatan dan meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat kurang mampu yang menghadapi masalah hukum di pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi perlakuan diskriminatif warga negara karena pada dasarnya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. 5. meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penghapusan diskriminasi dan potensi pelanggarannya terhadap hak asasi manusia kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk para penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. 6. meningkatkan inventarisasi, identifikasi, dan penyempurnaan berbagai peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaannya yang terindikasi diskriminatif terhadap berbagai bentuk. Hal tersebut dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia serta adanya kesetaraan bagi setiap warga negara Indonesia. 7. Meningkatkan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat terutama kepada masyarakat miskin melalui penguatan dukungan, komitmen, dan keinginan yang tegas dari semua instansi/lembaga terkait termasuk lembaga penegak hukum. 6.2. Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJMN 20042009 Dengan menelaah capaian terakhir upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, maka diperkirakan sasaran RPJMN pada akhir tahun 2009 nanti akan tercapai meski tidak secara sempurna. Terkait dengan terlaksananya peraturan perundangundangan yang tidak mengandung perlakuan diskri minasi, baik kepada setiap warga negara, lembaga instansi pemerintah, maupun lembaga swasta dunia usaha secara konsisten dan transparan, tampaknya akan mengarah pada perbaikan, namun tidak secara keseluruhan. Untuk terkoordinasikannya dan terharmonisasikannya pelaksanaan peraturan perundangundangan yang tidak menonjolkan kepentingan tertentu sehingga dapat mengurangi perlakuan diskriminatif terhadap warga negara, diperkirakan akan tercapai. Hal ini diindikasikan dengan semakin ,tingginya kesadaran dan 90 kearifan masyarakat dalam menerima perbedaan dan tidak memberi perlakukan diskriminasi. Untuk terciptanya aparat dan sistem pelayanan publik yang adil dan dapat diterima oleh setiap warga negara, hal ini pun diperkirakan akan tercapai, namun tidak sepenuhnya. Perlu waktu yang lebih panjang untuk bisa beradaptasi dan membangun budaya baru yang berorientasi pada keadilan dan peniadaan diskriminasi. VII. Penutup Diskriminasi merupakan salah satu bentuk ketidakadilan. Diskriminasi dalam praktek dapat terjadi secara eksplisit ataupun secara terselubung. Pada awalawal pelaksanaan RPJMN 20042009, upaya untuk menghapus diskriminasi banyak dihadapkan pada kendala pelaksanaan dalam melakukan penyesuaian dan harmonisasi peraturan perundangundangan nasional. Tumpangtindihnya pengaturan dan kepentingan sektoral banyak mendominasi upaya penyesuaian berbagai peraturan perundangundangan yang terkait dengan berbagai bentuk penghapusan diskriminasi. Hal ini menyebabkan terhambatnya upaya untuk mengurangi perlakuan diskriminasi terhadap warga negara pada berbagai bidang kehidupan. Kondisi ini turut menghambat upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk di Provinsi Riau. Padahal Indonesia telah meratifikasi beberapa kovenan terkait penghapusan diskriminasi seperti Kovenan Internasional tentang HakHak Ekonomi, sosial dan Budaya dengan UU Nomor 11 Tahun 2005 dan Kovenan Internasional tentang HakHak sipil dan Politik dengan UU Nomor 12 Tahun 2005. Selain itu, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 43 UU PKDRT, telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Karban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun berbagai regulasi tersebut belum ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan di Provinsi Riau dengan membuat produk hukum daerah yang mendukung pelaksanaan berapa perangkat hukum di atas. Disamping itu, perbedaan persepsi antar penegak hukum dalam memahami ketentuan hukum yang ada berakibat pada lambannya penanganan kasuskasus yang terindikasi diskriminatif di Provinsi Riau. Terkait upaya penghapusan diskriminasi rasial pada etnis Tionghoa, penetapan Tahun Baru Cina atau Imlek sebagai hari libur nasional telah dijawantahkan oleh pemerintah daerah di Provinsi Riau dengan mengeluarkan kebijakan serupa. Seluruh pemerintah daerah Provinsi Riau telah pun mentapkan Tahun Baru Cina sebagai hari libur kerja di setiap instansi pemerintah yang ada. Hal ini jelas memberikan kesempatan kepada etnis Tionghoa untuk merayakan Imlek secara terbuka. Dalam upaya perlindungan terhadap perempuan, keibjakan nasional dengan dibentuk Komnas Perempuan melalui Perpres Nomor 65 Tahun 2005 ditindaklanjuti dengan upaya pemerintah daerah membentuk lembagalembaga yang bertugas untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan, pencegahan, dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Provinsi Riau. Disamping itu, pemerintah daerah telah pula bekerjasama dengan organisasiorganisasi terkait dengan melakukan upaya fasilitasi dalam bentuk pemberian pendanaan 91 maupun penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Sementara itu untuk membantu perempuan korban KDRT, telah diselenggarakan bantuan konseling dan pendampingan serta pendidikan kepada organisasi perempuan di daerah. Dengan demikian, secara keseluruhan, upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk dalam tiga tahun terakhir ini telah lebih baik. Meskipun sulit untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2009 secara sempurna, namun capaiancapaian yang ada sudah cukup memadai. Dalam mengupayakan pemberantasan diskriminasi secara total ke depan, maka pemerintah akan mengupayakan hal ini secara terus menerus dan konsisten. Untuk itu bantuan dan kerja sama dari segenap lapisan masyarakat teramat diperlukan. 92 BAB 3.4. PENGHORMATAN, PENGAKUAN, PENEGAKAN ATAS HUKUM DAN PENGAKUAN ATAS HAK ASASI MANUSIA I. Pengantar Penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hakhak asasi warga negara. Hal tersebut tidak hanya meru pakan tugas pemerintah, tetapi juga seluruh warga negara untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upayaupaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Namun ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian. Lancarnya penyelenggaraan roda pemerintahan dan Pembangunan nasional di Provinsi Riau tentunya ditopang oleh suasana yang kondusif. Berbagai gangguan yang apabila tidak diatasi secapat mungkin hanya akan berakibat pada menurunnya kinerja pemerintahan. Hal ini jelas akan berimbas terganggunya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Oleh karena itu, jajaran pemerintah Provinsi Riau berserta intansi/aparat penegak hukum telah berupaya semaksimal mungkin dalam menghormati, memenuhi, menegakkan Hukum dan HAM di dalam kehidupan masyarakat Riau. Pada prinsipnya di Provinsi Riau, stabilitas keamanan cukup terjaga dengan baik. Konflik horizontal maupun vertikal yang muncul di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik, tanpa membutuhkan waktu yang relatif lama. Meskipun demikian, sikap skeptis masyarakat terhadap aparat Penegak hukum masih saja muncul. Sikap ini merupakan hasil penilaian masyarakat karena masih ditemuinya pelanggaran terhadap sikap disiplin, konsistensi dan komitmen serta tanggung jawab dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun instansi/lembaga penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum di Provinsi Riau selama ini masih belum menyentuh kasuskasus yang dianggap berat oleh masyarakat, seperti kasus korupsi dan illegal logging. Bukti yang terlihat nyata oleh masyarakat adalah sedikitnya pelaku kejahatan tersebut yang dibawa ke meja hijau dan divonis bersalah di pengadilan. Dengan demikian, penegakan hukum masih berjalan timpang dan cenderung tertuju pada penanganan kasuskasus yang mudah. 93 II. Kondisi Awal RPJMN Di Provinsi Riau. Pemerintah secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan HAM dengan proses yang lebih transparan dan melibatkan tidak saja instansi/lembaga pemerintah, tetapi juga berbagai organisasi non pemerintah dan organisasi lainnya. Pada awalawal tahun pelaksanaan RPJMN 20042009 masih banyak ditemui berbagai permasalahan terkait dengan penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan HAM, antara lain: 1. Masih banyaknya pelanggaran hukum dan HAM; 2. Banyaknya pelanggar HAM yang tidak dapat bertanggung jawab dan tidak dapat dihukum (impunitas); 3. Tidak berfungsinya institusiinstitusi negara yang berwenang dan wajib menegakkan HAM; 4. Penegakan hukum dan kepastian hukum belum dinikmati oleh masyarakat Indonesia; 5. Penegakan hukum yang tidak adil, tidak tegas, dan diskriminatif; 6. Selama 20012004, penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan Agung masih belum optimal ter informasikan secara luas kepada masyarakat; 7. Besarnya harapan masyarakat dan tuntutan terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk menegakkan hukum dan kepastian hukum; 8. Tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali tidak tuntas. Kondisikondisi nasional sebagaimana dipaparkan di atas, juga masih terjadi di Provinsi Riau. Berdasarkan data yang ada, terkait berapa banyak kasus pelanggaran hukum yang dibawa ke pengadilan di Provinsi Riau, hasilnya menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil kasus pelanggaran hukum yang diproses di pengadilan. Kondisi ini tentu amat memprihatinkan, karena menjadi pertanda betapa tidak seriusnya aparat hukum di Riau dalam menegakkan hukum. Selain itu dapat diduga ada kendalakendala yang cukup besar yang menghambat proses penegakan hukum di Riau. Dalam perspektif politik hukum, dapat diartikan bahwa kekuatankekuatan politik di Riau tidak cukup kuat untuk mendorong tegaknya proses hukum, dan/atau tidak cukup kuat menyingkirkan hambatanhambatan tertentu demi tegaknya hukum. Perihal pemberantasan korupsi di Provinsi Riau masih belum mengembirakan. Lembagalembaga pemerintahan di Riau oleh masyarakat dinilai kurang serius dalam pemberantasan korupsi. Begitu pula penanganan bencana kabut asap yang melanda Propinsi Riau di sepanjang tahun tidak juga kunjung selesai. Penyebab tidak bisa lepas dari lemahnya proses penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran maupun si pemilik lahan yang dibakar. Padahal bencana kabut asap yang terjadi sudah sejak lama ini, secara nyata, telah banyak menimbulkan kerugian. WALHI Riau mencatat kerugian ekologis yang dihasilkan dari pembakaran lahan yang hanya terjadi selama 10 hari telah mencapai 19 miliar lebih dengan luas lahan terbakar ± 12.750 m2. Anakanak terganggu perkembangannya dan diliburkan dari sekolah, begitu juga dengan orang dewasa yang mengalami ISPA yang sudah sampai ke tingkat akut, bahkan sudah terdapat 2 korban meninggal dunia. Kondisi ini diperparah pula dengan semakin rusaknya hutan di Provinsi Riau, yang akhirakhir ini sudah sangat merisaukan, namun aktor intelektualnya belum sepenuhnya tuntas diusut oleh 94 instansi/lembaga penegak hukum yang berwenang. Hal ini terbukti masih sedikitnya pelaku illegal logging yang diajukan ke pengadilan dan mendapat vonis yang berat dari pengadilan. Begitu pula terkait akses masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum di Provinsi Riau. Pada prinsipnya, hal tersebut sangat tergantung pada dua hal yaitu kesiapan dan kesungguhan aparat untuk menegakkan hukum ”tanpa pandang bulu”. Kedua, adanya kepercayaan dari warga kepada aparat penegak hukum. Namun disayangkan, beberapa studi menunjukkan tersebut belum terlaksana secara maksimal di Provinsi Riau. Perihal konflik yang bersifat primordial, seperti konflik antar agama, antar suku bangsa, dan antara penduduk pendatang dengan penduduk asli adalah tergolong konflik yang jarang terjadi di Riau. Di satu pihak, kondisi ini memperlihatkan kematangan dan kekompakan di antara tokohtokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan di Riau, terutama dalam memfasilitasi dialog dan interaksi positif di antara pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga pada umumnya. Sebagaimana diketahui, di Riau terdapat tiga pilar tokoh masyarakat yaitu : tokoh adat (lembaga adat), tokoh agama (MUI), dan tokoh cendekiawan (antara lain yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau). Ketiga pilar tokoh masyarakat ini aktif melakukan dialog dan merespon dinamika pemerintahan seharihari; misalnya mengeluarkan maklumat bersama mendukung kesuksesan pelaksanaan Pemilu demi menghindari terjadinya konflik horizontal, tuntutan pembagian yang lebih adil dari hasil eksplorasi SDA (antara pusat dan Riau), kasus penyelewengan/ korupsi pejabat, dampak negatif programprogram pemerintah seperti transmigrasi, pembukaan/ pengelolaan perkebunan dan kehutanan, dan lainlain. Dalam penyelesaian konflik, sayangnya, menurut sebagian besar pemangku kepentingan lebih sering dilakukan dengan cara mengerahkan aparat penegak hukum ketimbang dengan caracara musyawarah. Penyelesaian konflik dengan lebih mengandalkan pengerahan aparat penegak hukum pada umumnya mudah memancing meletusnya tindak kekerasan, bahkan bisa membangkitkan kerusuhan, jatuhnya korban, dan timbul suasana ”balas dendam” dari pihak yang merasa lebih banyak jatuh korban. Oleh karena itu, kecenderungan pengerahan aparat keamanan dalam penyelesaian konflik menunjukkan bahwa pemerintah provinsi belum menyadari implikasi politik dan ekonomi dari pengerahan aparat keamanan, terutama dalam upaya penciptaan iklim investasi yang baik. Selain itu, terkesan cara penyelesaian konflik secara damai belum dianggap penting. Namun, selain aparat kepolisian ada anggota DPRD, satpol PP, dan aparat pemprov (dari kalangan pemerintahan) yang biasanya turut menyelesaikan konflik secara damai. Temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan anggota DPRD dalam “membela” atau menyelesaikan kepentingan warga sangat didukung oleh masyarakat luas. Penilaian warga terhadap keterlibatan anggota DPRD dalam penyelesaian konflik secara dialogis merupakan kredit poin bagi lembaga dan anggota DPRD, oleh karenanya patut ditingkatkan. Sementara itu, dari institusi nonpemerintrah; LSM, lembaga adat, dan tokoh masyarakat adalah lembaga yang dinilai oleh para pemangku kepentingan kerap berperan dalam penyelesaian konflik secara damai. 95 III. Sasaran yang Ingin Dicapai Untuk mendukung upaya penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan HAM, sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMN 20042009 adalah terlaksananya berbagai langkahlangkah rencana aksi yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan HAM, antara lain: 1. Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 20042009; 2. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RANPK); 3. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; 4. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; 5. Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015. IV. Arah Kebijakan Upaya penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan HAM diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman, menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap HAM serta perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dengan langkahlangkah: 1. Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penghormatan, pengakuan, dan penegakan hukum dan HAM; 2. Menegakkan hukum secara adit, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat keeil; 3. Menggunakan nilainilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat; 4. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat, agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masingmasing; 5. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi. Di Provinsi Riau, arah kebijakan dalam RPJMN 20042009 ini dijabarkan pula dalam arah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau meliputi: 1. Meminimalisir terjadinya berbagai macam penyakit masyarakat (PEKAT) yang dapat meresahkan dan menimbulkan instabilitas kemanan dan ketertiban masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. 3. Meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dalam menanggulangi berbagai macam bentuk gangguan terhadap kemananan, ketertiban, ancaman dan bencana. 4. Melakukan kerjasama dalam hal bimbingan teknis, supervisi, kegiatan bersama maupun koordinasi intensif antara Pemerintah Provinsi Riau dengan intansi/lembaga penegak hukum di Pusat maupun Daerah dalam rangka membangun good governance dan clean goverment yang bebas dari praktek KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/ Kota. 96 V. Pencapaian RPJMN Di Provinsi Riau (20052007) 5.1. Upaya yang Dilakukan Hingga Tahun 2007 Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Riau adalah : 1. Membuat Kesepakatan bersama Gubernur Riau, Bupati /Walikota, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota seProvinsi Riau tanggal 8 Juli 2004 tentang Program kerja bersama dalam rangka mewujudkan tata Pemerintahan yang baik melalui pencegahan korupsi. 2. Melakukan kerja sama dengan KPK dalam membangun good governance dan clean goverment di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/ Kota sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau No. 264/IV/2006 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Pelaksana Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Gratifikasi dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau. 3. Meningkatkan program penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat di daerah yang dilakukan pemerintah daerah bersama institusiinstitusi penegak hukum secara terpadu. 4. Melaksanakan program pembangunan hukum dan HAM yang meliputi : a. Program peningkatan kesadaran hukum dan HAM masyarakat. b. Program peningkatan kualitas aparatur penegak hukum c. Program Pembinaan dan pengakan hukum. d. Program Pembinaan Satuan Pamong Praja. e. Program pembinaan, keamanan dan ketertiban masyarakat. f. Program perlindungan hukum bagi masyarakat 5. Melaksanakan Pemberantasan Illegal Logging, upaya yang telah dilakukan sebagai berikut : a . T e l a h d i b e n tu k T i m P e m b e r a n ta s a n P e mb a l a k a n l i a r d a n perambahan kawasan hu tan sesua i SK. Gubernur Riau No. Kpts.547/XII/2005 tanggal 16 Desember 2005 serta telah dilakukan Opreasi Pemberantasan Pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan melalui anggaran APBN dan APBD. b. Kerjasama baik secara regional, bilateral antara Pemerintah Indonesia deng an dengara te tangga serta kerjasama an tara Pemerintah Riau dengan Pemerintah Kabupaten Kota seProvinsi Riau. c. Reward dan punishment dalam penangganan illegal logging. d. Memberdayakan Tenaga Fungsional Polhut dan PPNS Kehutanan baik di Provinsi maupun di Kab./Kota e. Melakukan Koordinasi dengan pihak POLDA melalui kegiatan operasi terpadu maupun dalam proses penegakan hukum. 97 5.2. Posisi Capaian hingga Tahun 2007 Adapun capaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMN di Provinsi Riau meliputi: 1. Dari inventarisasi dan penetapan pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), 379 Pejabat wajib menyampaikan LHKPN baik form A maupun form B dan yang telah mengembalikan sebanyak 278 orang (73,4 %). 2. Sampai tahun 2008, jumlah perkara korupsi yang terjadi di Provinsi/Kabupaten/Kota seRiau yang dilaporkan ke KPK sebanyak 746 kasus dugaan korupsi. Walhasil, Provinsi Riau termasuk salah satu provinsi yang laporan kasus korupsinya masuk dalam 10 besar di Indonesia. Meskipun demikian, tidak semua kasus tersebut bisa diajukan ke pengadilan. 3. Banyaknya perkara perdata dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau tahun 2006 tercatat gugatan yang masuk 372 perkara dan permohonan sebanyak 1 379 perkara sedangkan perkara pidana dalam tahun yang sama tercatat 5 241 perkara biasa, 55 perkara singkat, 113 513 perkara lalu lintas, dan tidak ada perkara cepat. Selanjutnya kasus kejahatan yang dilaporkan kepada jajaran Polisi Daerah Riau tahun 2006 tercatat 6 441 kasus yang dilaporkan 3 718 diantaranya dapat diselesaikan. Sedangkan peristiwa yang banyak dilaporkan adalah kasus penganiayaan yaitu 2 264 perkara (26,61 persen) diikuti pencurian 1 930 perkara (22,68 persen) dan penipuan 575 perkara (6,76 persen). Disamping itu pelanggaran lalu lintas tahun 2006, tercatat sebanyak 96 583 perkara terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2005 yang berjumlah 78 258 perkara. 4. Provinsi Riau ditunjuk oleh pemerintah pusat melalui kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai provinsi percontohan HAM di tanah air tahun 20042009. Dipilihnya Riau sebagai provinsi percontohan HAM dan Pembentukan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) karena Pemerintah Provinsi Riau pro aktif terhadap pelaksanaan RANHAM. Penunjukan ini ditindak lanjuti dengan membentuk Panitia Pelaksana RANHAM tingkat daerah yang bertugas memberikan masukan kepada Pemprov Riau untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan serta perlindungan HAM. Dengan demikian, selama tahun 20062007, Provinsi Riau telah berpatispasi aktif dalam rangka pelaksanaan RANHAM 20042009 yang bertujuan untuk mensosialisasikan sekaligus mendorong pelaksanaan HAM di daerah. Adapun kegiatan yang dilakukan di daerah, antara lain: · Melakukan persiapan harmonisasi peraturan daerah (perda); · Diseminasi dan pendidikan HAM; · Penerapan norma dan standar HAM; · Pemantauan evaluasi dan laporan pelanggaran HAM. 5. Pemerintah Provinsi Riau maupun Kabupaten/Kota seProvinsi Riau telah berupaya memfasilitasi sengketa pelanggaran HAM yang terjadi di Provinsi Riau, yang antara lain dalam sengketa: sengketa lahan antara PT. Arara Abadi (AA) dengan masyarakat di Kecamatan Pinggir dan Sungai Mandau, Duri, Investigasi terhadap tindakan semenamena yang dilakukan aparat kepolisian setempat terhadap lima 98 orang warga Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau tanpa dilandasi hukum yang berlaku, Penyerobotan tanah rakyat oleh PT. Panca Surya Agrindo (PSA) di desa Tambusai Timur seluas 2.880 Hektar. 6. Pelaksanaan dari Rencana Aksi Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 87/2002 di Provinsi Riau belum berjalan masksimal. Padahal pelanggaran HAM yang cukup menonjol di Provinsi Riau adalah terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Sampai saat ini, data pasti korban eksploitasi di Provinsi Riau belum terdokumentasi dengan baik. 7. Sedangkan untuk pelaksana dari rencana Aksi Penghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002, sampai dengan saat ini telah dibentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Sampai saat ini yang bergerak dalam penangan kasuskasus seputar anak ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota seProvinsi Riau. 8. Dalam kaitannya dengan perlindungan perempuan atas tindak kekerasan, perempuan Komisi Nasional (Komnas) atas tindak telah memfasilitasi kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang berlangsung pada tanggal 25 November10 Desember 2006. Untuk itu, di Provinsi Riau telah pula dibentuk Pusat data dan Informasi Perempuan Riau yang salah satu misinya memantau dan mendampingi penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan bekerjasama dengan LSM/Ormas yang bergerak di bidang advokasi kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian, berbagai pencapaian di atas masih diiringi pula dengan pencapaian yang belum me menuhi tujuan seperti: 1. Belum mampu sepenuhnya mewujudkan RANHAM 20042009 sebagai gerakan nasional; 2. Masih belum efektifnya penguatan lembaga institusi hukum serta lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi; 3. Masih belum efektifnya penguatan lembaga institusi hukum serta lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia; 4. Masih belum terlaksananya seluruh rencana kegiatan operasional penegakan hukum dan HAM dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan dengan sewajarnya; 5. Belum mampu terbenahinya seluruh sistem manajemen penangana perkara yang menjamin akses publik; 6. Selum terlaksana sepenuhnya pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel; 7. Belum terlaksana sepenuhnya pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan; 8. Belum kudatnya koordinasi dan kerjasama antara pihak terkait dalam menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM. 99 5.3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Melihat pencapaian sampai dengan tahun 2007, maka dapat dikatakan pencapaian tersebut berbanding lurus, bersifat progresif, serta menunjukkan hasil yang cukup signifikan dengan sasaran RPJMN 20042009. Dalam upaya penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan HAM, RPJMN 20042009 bertujuan untuk melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan kaidah hukum, norma sosial, dan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih menjadi persoalan yang menghambat upaya penghormatan, pengakuan, dan penegakan hukum dan HAM, yaitu: 1. Masih rendahnya kinerja aparatur penegak hukum. Hal ini tercermin dari belum adanya penyelesaian beberapa kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat menyebabkan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi; 2. Belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi bangsa sebagai dampak krisis ekonomi beberapa waktu lalu. Hal ini menyebabkan sebagian besar rakyat tidak dapat menikmati hakhak dasarnya, baik itu hak ekonomi, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya, dan tetap besarnya bagian bangsa yang masih hidup dalam kemiskinan. Di samping itu, pemenuhan hak atas pendidikan juga belum sepenuhnya dinikmati oleh anggota masyarakat, khususnya yang lemah kondisi ekonominya; 3. Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara satu negara dan negara lain menjadi makin tinggi. Dengan demikian, kecenderungan munculnya kejahatan yang sifatnya transnasional menjadi makin sering terjadi. Kejahatankejahatan tersebut, antara lain, terkait dengan masalah narkotik; pencucian uang (money laundering), dan terorisme. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah adanya peredaran dokumen keimigrasian palsu; 4. Masih banyaknya praktek diskriminasi dan ketidak adilan, rasialisme, dan konflikkonflik yang sarat dengan nuansa kekerasan. Adanya pemberian impunitas pada pelaku kasuskasus pelanggaran HAM menimbulkan kesan tidak tuntasnya penyelesaian kasuskasus tersebut; 5. Masih lambatnya pelaksanaan RANHAM 20042009 juga menjadi faktor belum maksimalnya penegakan HAM di Indonesia. Penegakan hukum sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan hukum sangat tergantung pada beberapa faktor, antara lain peraturan perundangundangan yang dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan penegakan hukum dan instansi yang melaksanakan proses tersebut, termasuk di dalamnya aparat penegak hukum. Dalam rangka penanganan kasus korupsi dan pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya selama periode 20062007, beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih dihadapi oleh instansi penegak hukum dan lembaga independen seperti KPK dan Komnas HAM, antara lain: 100 1. Masih belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundangundangan, baik yang mengatur mengenai hukum materiilnya maupun hukum formil; 2. Masih terbatasnya pemahaman baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat umum terhadap hukum yang ada; 3. Masih adanya kelemahan pada UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Hal ini menyebabkan adanya permasalahan dalam penanganan kasus korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait dengan kedua undangundang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sebagai unsur perbuatan melawan hukum secara materil dalam pembuktian perkara korupsi dan masalah eksistensi dari Pengadilan Tipikor. Oleh sebab itu, perlu segera dipikirkan upaya untuk mengamandemen kedua undangundang tersebut; 4. Sistem hukum acara dalam penanganan kasus korupsi yang berlaku saat ini juga menjadi salah satu penyebab belum memungkinkannya penanganan Tipikor secara cepat; 5. Adanya ketentuan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mensyaratkan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembentukan Pengadilan Ad Hoc HAM menyebabkan beberapa kasus pelanggaran HAM berat seperti kasus Tanjung Priok 1984, Kerusuhan Mei 1998, Trisakti 1998, Semanggi I dan Semanggi II, Timor Timur 1999, Abepura 2000, peristiwa Wasior 20012002, dan Peristiwa Wamena 2003 belum dapat ditindak lanjuti oleh kejaksaan, meskipun penyelidikan terhadap kasuskasus tersebut telah dilakukan dan diserahkan oleh Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung; 6. Terkait dengan pemberantasan korupsi, upaya pencegahan melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang RANPK belum menunjukan hasil yang optimal karena masih banyak instansi lembaga baik di pusat maupun di daerah yang belum mengimpIementasikannya; 7. Masih adanya intervensi dan tidak independennya putusan dari para aparat penegak hukum. VI. Tindak Lanjut 6.1. Upaya yang Akan Dilakukan untuk Mencapai Sasaran Dalam kurun waktu dua tahun ke depan, penegakan hukum dan HAM menjadi tumpuan dalam rangka meraih kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Untuk itu, tiga agenda penegakan hukum yang harus dilanjutkan adalah: 1. Pemberantasan korupsi; 2. Anti terorisme; 3. Pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obatobatan terlarang (narkoba). Adapun upaya kongkrit yang akan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program penegakan hukum dan HAM, antara lain: 101 1. Melanjutkan upaya untuk penanganan perkara dalam rangka untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan serta penegakan HAM; 2. Melanjutkan upaya pelaksanaan RANPK dengan menitikberatkan pada sektorsektor yang memperoleh alokasi anggaran negara terbesar; 3. Melanjutkan upaya pelaksanaan RANPK di tingkat pusat dan daerah; 4. Melanjutkan upaya tindakan preventif dan tindakan represif penanganan perkara dalam rangka penegakan hukum, termasuk di dalamnya perkara penanganan korupsi; 5. Melanjutkan upaya pelaksanaan RAN Program Nasional Bagi Anak (RANPNBAI), khususnya perlindungan hukum terhadap anak dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Rencana Aksi Daerah di lima provinsi. 6. Melanjutkan upaya pelaksanaan RANHAM melalui penguatan institusi pelaksana RANHAM di daerah serta sosialisasi dan penyusunan program dari insitusi pelaksana di daerah. 7. Melanjutkan upaya pelaksanaan RAN Penghapusan Eksploitasi seksual Komersial Anak dan RAN Penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melalui sosialisasi dan advokasi bagi para eksekutif dan legislatif di daerah. 8. Melanjutkan upaya preventif dan tindakan represif penanganan perkara untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan serta penegakan HAM. 9. Melanjutkan upaya pelaksanaan RAN PK dan mendorong pemerintah daerah untuk menyusun RAD PK. 10. Melanjutkan upaya pelaksanaan RAN HAM. 11. Memperbaiki sistem perekrutan, seleksi, promosi, pelatihan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. 12. Melakukan perbaikan sistem penggajian, dan jaminan social bagi aparat penegak hukum. 13. Meningkatkan profesionalisme, serta integritas dan kejujuran dalam penegakan hukum. 6.2. Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJMN 20042009 Berdasarkan capaiancapaian yang diperoleh hingga akhir tahun 2007, maka menjelang dua tahun akhir pelaksanaan RPJMN 20042009 diperkirakan: 1. Hadirnya sejumlah layanan konsultasi publik tentang RANPK di Provinsi Riau sebagai kelanjutan dari pelaksanaan konsultasi publik yang telah dilakukan pada tahuntahun sebelumnya di daerah; 2. Adanya pembentukan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RADPK) di Provinsi Riau. Pembentukan RADPK ini merupakan bagian dari upaya dan komitmen penyelenggaraan pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Sedangkan komitmen untuk pemberantasan korupsi di tingkat pusat, selain RANPK, juga akan dibentuk Rencana Aksi Instansi (RAI); 3. Dituntaskannya sejumlah kasus Tipikor yang menyita perhatian masyarakat dan menimbulkan banyak kerugian negara. 102 VII. Penutup Secara umum, upayaupaya yang dilakukan untuk menciptakan penghormatan, pengakuan, dan pe negakan hukum dan HAM semakin memperlihatkan perkembangan yang positif, baik di lingkungan penye lenggara negara, dunia usaha, maupun masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaannya di Provinsi Riau masih ditemukan berbagai hambatan baik secara kultural maupun struktural. Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, banyaknya praktek korupsi yang terjadi hampir pada semua bidang menyebabkan penanganannya membutuhkan kerja keras dari aparat penegak hukum, baik yang berada di KPK maupun Kejaksaan. Mengingat terbatasnya sumber daya, maka penanganan kasus korupsi harus dilakukan melalui penentuan skala prioritas, transparan, dan akuntabel, khususnya terhadap kasuskasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesan tebang pilih dalam hal penanganan kasus korupsi yang ada pada saat ini. Meskipun masih banyak kritikan terhadap penanganan kasus korupsi yang ada saat ini, namun di sisi lain upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut sudah mulai memberikan dampak iklim rasa takut untuk melakukan korupsi. Sebagai bagian dalam upaya penanganan kasus korupsi, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah isu yang menyangkut pengembalian aset negara yang dikorupsi. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme yang transparan dalam pengembalian aset negara yang dikorupsi serta lembaga yang menanganinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme yang transparan dalam pengembalian aset negara yang dikorupsi serta lembaga yang menanganinya. Secara keseluruhan, diperlukan waktu yang panjang untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program penghormatan, pengakuan, dan penegakan hukum dan HAM yang telah berjalan. Komitmen dan koordinasi yang sinkron dan solid dari berbagai instansi terkait bidang penegakan hukum yang bermuara serta mengarah kepada upaya perbaikan program penegakan hukum di masa mendatang merupakan langkah yang perlu terus dilakukan. Sehingga, walaupun sasaran dari RPJMN 20042009 belum sepenuhnya dapat dianggap berhasil, namun langkahIangkah dan upaya menuju arah perbaikan yang telah dilakukan tersebut merupakan langkah nyata untuk memperkecil kesenjangan dalam pencapaian sasaran penegakan hukum dan HAM. 103 BAB 3.5. PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN PERAN PEREMPUAN SERTA KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK I. Pengantar Selama ini, partisipasi perempuan dalam pembangunan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi serta ketimpangan struktur sosialbudaya masyarakat yang diwarnai penafsiran ajaran agama yang bias gender. Selain itu, akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas juga masih terbatas. Untuk itu, upaya peningkatan kualitas hidup perempuan hingga tahuh 1999 dilakukan melalui pember dayaan perempuan dalam pembangunan. Sejak tahun 2000, telah diadopsi pendekatan konsep kesetaraan gender dalam pembangunan. Perangkat analisis dalam hal ini telah berhasil dikembangkan dan digunakan, terutama untuk perencanaan programdan kegiatan pembangunan. Pada tahun 2000, sebanyak 36 program pembangunan di berbagai bidang menjadi responsif gender yang tertuang dalam dokumen Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). Perkembangan terus dicapai dalam hal perencanaan pembangunan, dengan diadopsinya gender sebagai salah satu prinsip yang diarusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20042009, yaitu tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJPN) 20052025. Sementara itu, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak mengalami banyak kemajuan sejak disahkannya UU No. 21 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan dilaksanakannya sejumlah rencana aksi nasional berkaitan dengan perlindungan anak. Program Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI),2015 yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2004 menjadi basis dalam upaya peningkatan derajat kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak di berbagai bidang pembangunan. Untuk itu, pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tanpa membedakan jenis kelamin dan kelompok umur. II. Kondisi Awal RPJMN 20042009 (Tahun 20042005) Berdasarkan hasil Susenas 2006, jumlah Penduduk Provinsi Riau sebesar 4.764.205 jiwa. Jumlah penduduk lakilaki sebesar 2.437.733 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 2.326.472 jiwa. Dari 4.764.205 jiwa, terdapat 22,19 % penduduk miskin dan 23,68 rumah tangga miskin. Jumlah kasus perkosaan yang dilaporkan ke Polres/Polresta se Provinsi Riau pada tahun 2006 sebanyak 104 kasus dan di Polda 102 kasus, penganiayaan 858 kasus di Polres/Polresta dan 2.264 kasus di Polda, kesopanan/kesusilaan sebanyak 39 kasus Di Polda, Kasus perceraian sebanyak 1.637 kasus. Adapun jumlah Wanita Tuna Susila sebanyak 3301 orang, perempuan dengan masalah sosial ekonomi sebanyak 15.010 orang, anak nakal 3777 orang, KK 104 dengan perumahan dan lingkungan tidak sehat sebanyak 23.157 KK. Dari berbagai kasus yang dikemukakan di atas, yang menjadi korban terbanyak dari kalangan perempuan. Hingga tahun 2007, hasil pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan masih menunjukkan banyak kesenjangan di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah lebih besar dibandingkan penduduk lakilaki. Begitu pula jumlah penduduk perempuan yang buta huruf lebih banyak dibandingkan penduduk lakiIaki. Di bidang kesehatan, angka kematian ibu melahirkan saat ini masih mencapai 373 orang per 100.000. Sedangkan bayi yang meninggal mencapai 37 per 1000 yang lahir. Angka kematian bayi laki sebesar 53.76, sedangkan bayi perempuan sebesar 41.94. Di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih relatif rendah yaitu 45 persen bila dibandingkan dengan TPAK lakilaki yaitu 76 persen. Meskipun perempuan punya andil besar dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, namun kualitas SDMnya masih rendah. Kesenjangan gender diberbagai bidang pembangunan yang terjadi selama ini, ditandai oleh masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta masih rendahnya akses mereka terhadap sumber daya ekonomi, seperti teknologi, informasi, pasar, dan modal kerja masih terjadi di Provinsi Riau. Meskipun penghasilan perempuan pekerja memberikan konstribusi yang cukup signifikan terhadap penghasilan dan kesejahteraan keluarga, perempuan masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dan pekerja keluarga, kesemuanya ini berdampak pada masih rendahnya partisipasi akses dan kontrol yang dimiliki serta manfaat yang dinikmati perempuan dalam pembangunan, yang antara lain ditandai oleh rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (31,3%) dibandingkan dengan TPAK lakilaki 68,7%. Di bidang politik pun ketertinggalan perempuan masih sangat jauh. Hasil pemilu tahun 2004 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif hanya 11 persen di DPR dan 19,8 persen di DPD. Sedangkan di Provinsi Riau, keterwakilan perempuan di DPR masih sedikit, sementara keterwakilan perempuan di DPD cukup baik karena dari 4 anggota DPD dari Provinsi Riau terdapat 3 orang perempuan. Pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat dari data BPS Provinsi Riau tahun 2006 bahwa Angka Kematian bayi (IMR) berbanding 28 per 1000 kelahiran, anak terlantar pada tahun 2006 sebanyak 42.693 orang, anka kematian ibu 2,4 per 100.000 kelahiran hidup, status gizi buruk 2,6 persen. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Riau, khususnya bagi perempuan dan anak dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai serta jumlah tenaga kerja kesehatan yang terdistribusi. III. Sasaran yang Ingin Dicapai Dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlin dungan anak, sasaran pembangunan yang hendak dicapai berdasarkan RPJM tahun 20042009, adalah: 1. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; 105 2. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan lakilaki, yang diukur oleh angka GDI dan GEM; 3. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta 4. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak. IV. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada: 1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; 2. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan; 3. Meningkatkan kampanye antikekerasan terhadap perempuan dan anak; 4. Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga; 5. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; 6. Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmenkomitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat. 7. Meningkatkan kwalitas kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak dan lingkungan yang sehat dengan memperhatikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan gizi masyarakat, pencegahan dan penyembuhan dan rehabilitasi melalui pendekatan paradigma sehat. 8. Peningkatan kesadaran dan kepekaan jender, mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan jender dan perilaku jender untuk seluruh institusi politik dan hukum serta perlindungan hak tenaga kerja wanita. V. Pencapaian 20052007 5.1. Upaya yang Dilakukan hingga Tahun 2007 Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan serta perlindungan anak dalam tahun 20052007 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kemandirian, pengetahuan dan keterampilan serta peran aktif perempuan. 2. Memberikan skala prioritas pada keluarga dan perlindungan anak prasejahtera. 3. Memberikan bantuan beasiswa bagi anak yang tidak mampu dan putus sekolah,khususnya bagi perempuan. 4. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium 106 (GAKY), kurang vitamin A dan dan kekuarangn zat gizi mikro lainnya (pada ibu hamil Kurang Energi Kalori/KEK dan balita. 5. Pemberian makanan tambahan dan vitamin kepada ibu hamil kekurangan energi kalori dan balita. 6. Investigasi gizi uruk, pekan bulan penimbangan balita, pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi (Kadarzi), dan monitoring evaluasi sertapelaporan tentang ASI eklusif dan PP ASI. 7. Peningkatan pelayanan kesehatan perempuan dan anak melalui deteksi dini tumbuh kembang balita dan anak pra sekolah, perawatan berkala ibu hamil keluarga kurang mampu. 8. penyuluhan, pemberdayaan, pemantauan kesehatan ibu dan anak. 9. Pembentukan Pusat Pelayanan dan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (crisis centre). 10. Pendataan profil tokohtokoh perempuan Riau. 11. Peningkatan dan pemberdayaan perempuan. 12. Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) di tingkat Provinsi Riau. 13. Pelatihan ekonomi kerakyatan yang berspektif gender di tiga kabupaten/kota. 14. Pelatihan Gerakan Sayang Ibu (GSI). 15. Pelatihan pendidikan politik dan kepemimpinan bagi perempuan. 16. Sosialisasi trafficking. 17. Pelatihan advokasi untuk buruh perempuan. 5.2. Posisi Capaian hingga Tahun 2007 Adapun capaian dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan di bidang peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut : 1. Terjadinya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau termasuk perempuan, melek buta huruf dari 96,40 % (2004) ke 97,80 % (2006), ratarata lama sekolah dari 8,2 tahun ke 8,4 tahun, meningkatnya usia harapan hidup 69,8 tahun ke 70,8 tahun, pengeluaran perkapita riil 616.600 rp/jiwa/thn. 2. Meningkatnya kulitas pendidikan perempuan yang dapat dikur dengan indikator tidak dan taman SD athun 2003 sebesar 62,78 % menjadi 43,48 % pada tahun 2007 yang menggambarkan terjadinya transformasi pengetahuan perempuan ke arah jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 3. Terjadinya penurunan angka kematian ibu melahirkan dari 214 per 100.000 (2003) kelahiran menjadi 167 per 100.000 (2007) dan penurun angka kematian bayi dari 15 per 1000 kelahiran (2003) menjadi 12 per 1000 kelahiran (2007). Keadaan ini mencerminkan 4. Pembangunan rumah sakit dan puskesmas sebagai bentuk upaya peningkatan layanan kesehatan bagi perempuan dan anak dalam kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan dari 145 (2003) buah menjadi 177 buah di tahun 2007. 5. Terjadinya penurunan gizi buruk dari 4,4 % pada tahun 2006 menjadi 3,3 % pada tahun 2007 107 6. Terdatanya profil tokohtokoh perempuan Riau. 7. Terlaksanakannya program Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) di tingkat Provinsi Riau. 8. Terlaksananya Pelatihan ekonomi kerakyatan yang berspektif gender di tiga kabupaten/kota, Pelatihan Gerakan Sayang Ibu (GSI), pelatihan pendidikan politik dan kepemimpinan bagi perempuan, sosialisasi trafficking, serta pelatihan advokasi untuk buruh perempuan. 5.3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Dalam upaya mencapai sasaran dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, permasalahan mendasar yang masih terjadi selama ini adalah masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan yang antara lain disebabkan oleh masih adanya berbagai praktik diskriminasi terhadap perempuan. Permasa lahan mendasar lain adalah masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik perempuan yang menduduki jabatan publik. Hal ini bersumber dari ketimpangan struktur sosialbudaya masyarakat. Selain itu, masih banyak dijumpai berbagai kesenjangan bagi perempuan dalam mendapatkan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas hidup perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Meskipun masalah ini merupakan masalah yang sudah ada lama, namun berbagai upaya program pemberdayaan perempuan masih belum bisa mengeliminasinya secara keseluruhan. VI. Tindak Lanjut 6.1. Upaya yang Akan Dilakukan untuk Mencapai Sasaran Berbagai upaya tindak lanjut yang perlu ditakukan untuk mencapai sasaran di bidang Pemberdayaan Perempuan (CPP) dan Pertindungan Anak (PA) adalah: 1. Pemerataan Kegiatan Strategis Berbagai kegiatan strategis khususnya kegiatan advokasi dan sosialisasi yang telah dilaksanakan selama tahun 20052007 perlu dilanjutkan ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Selama ini kegiatan so sialisasi lebih banyak dilakukan di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah, sedang untuk wilayah Indo nesia Timur, hanya NTT dan Maluku yang tersentuh, sementara wilayah Papua hampir tidak tersentuh. Karena pertimbangan biaya perjalanannya besar. Ke depan, sudah seharusnya target sasaran kegiatan advokasi dan sosialisasi diperluas ke seluruh daerah agar terjadi pemerataan dalam perubahan pola pikir dan pola tindak masyarakat terhadap permasalahan perempuan dan anak. 2. Kajian, Pendataan, Pemetaan Mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat secara persuasif perlu dilaksanakan melalui pendekatan agama, budaya, adat istiadat, dan normanorma yang ada dalam masyarakat. Sehingga, timbul 108 perubahan yang signifikan dalam menempatkan perempuan pada posisiposisi yang strategis tanpa harus melampaui batasbatas kodrati. Untuk itu, perlu upaya pengkajian kearifan lokal dan potensi nilai budaya yang kondusif dan konstruktif dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan; serta mendorong pengaktifan kembali lembaga adat atau lembaga kultural lainnya yang menanamkan nilai agama, norma, dan budaya yang konstruktif bagi peningkatan kualitas hidup perempuan agar setara dengan lakilaki. Selama tahun 20052007, kegiatan kajian, pendataan maupun uji coba yang dilakukan masih cukup terbatas. Mengingat bahwa hasil kajian merupakan masukan yang sangat penting untuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan. Maka, dalam tahuntahun mendatang kegiatan kajian sebaiknya ditingkatkan untuk mendukung perumusan kebijakan kuatitas hidup, peran, dan posisi perempuan dan perlindungan anak Indonesia yang benarbenar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. 3. Memperkuat Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sistem pengelolaan data yang terpilah menurut jenis kelamin masih sangat langka, sehingga sulit menemukenali isu gender dengan lebih akurat. Memperkuat sistem data dan informasi nantinya meliputi proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data terpilah menurut jenis kelamin, di pusat dan daerah yang sesungguhnya sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kemajuan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, upaya ini berguna untuk mengetahui situasi dan kondisi anak Indonesia terkini. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud perencanaan pembangunan dan penetapan indikator kinerja pembangunan yang responsif terhadap gender dan peduli anak. Oleh karena itu, sistem data dan informasi PP dan PA perlu diperkuat dan menjadi kegiatan prioritas. 4. Penguatan Kelembagaan PP dan PA Belum optimalnya implementasi kebijakan yang telah dihasilkan untuk pemberdayaan perempuan, terkait dengan banyak hal. Salah satu diantaranya adalah masih lemahnya kelembagaan terkait dengan PP dan PA di tingkat daerah. Lemahnya kelembagaan PP dan PA ini disebabkan karena posisi eseloneringnya rendah sehingga tidak mempunyai otoritas yang kuat dalam mengkoordinasikan programprogram pem bangunan PP dan PA. Selain itu, terkadang eseloneringnya tinggi tetapi kapasitasnya terbatas karena kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. Untuk meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, beberapa saran tindak lanjut sebagai berikut: 1. Perlu diperbanyak penelitian dan kajian tentang faktorfaktor penyebab ketidakadilan dan keti daksetaraan gender. Hasilhasil penelitian dan kajian ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan diadvokasikan kepada para pejabat yang berwenang, terutama para pejabat terkait untuk mendapatkan 109 dukungan atau komitmen; 2. Keterlibatan individu yang telah sensitif gender sebagai narasumber perlu ditingkatkan intensitas dan efektivitas pada setiap proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan; 3. Sosialisasi berbagai panduan/pedoman strategi PUG perlu terus dilakukan agar mendapatkan masukan sebagai bahan penyempurnaan penerapan strategi pengarusutamaan gender; 4. Memperkuat jejaring mitra kerja khususnya dengan Pusat Studi Wanita Gender agar tetap memfasilitasi percepatan perubahan pola pikir. dan pola tindak masyarakat menjadi sadar gender; dan 5. Meningkatkan intensitas kegiatan advokasi kepada semua pimpinan instansi pemerintah terkait, legislatif, dan organisasi/lembaga masyarakat agar meningkatkan dukungan dalam untuk penguatan kelembagaan PP dan PA baik di pusat maupun di provinsi, dan kabupaten/kota. 5. Meningkatkan Intensitas dan Efektivitas KIE Selama kurun waktu 20052007, alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan masih sangat terbatas sehingga kegiatan KIE belum bisa dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan. Meskipun demikian, beberapa kegiatan talk show di televisi maupun iklan layanan masyarakat (ILM) berkaitan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah ditayangkan meskipun belum menggunakan multimedia. KIE perlu terus didorong untuk membentuk opini dan menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, KIE sangat diperlukan untuk memasyarakatkan kebijakan yang telah ditetapkan dan kegiatankegiatan strategis yang bersifat inovatif yang dilaksanakan. Oleh karenanya, untuk meningkatkan dukungan masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke depan KIE perlu dilaksanakan secara lebih intensif dengan pendekatan multimedia dan pilihan tema yang lebih segmentatif. 6. Penguatan Koordinasi Mengingat program pemberdayaan perempuan dan anak bersifat lintas bidang maka banyak faktor yang berpengaruh dan saling terkait. Mekanisme koordinasi yang mantap dan mapan di setiap tingkat wilayah baik nasional, provinsi, dan kabupaten/kota mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi merupakan hal yang sangat diperlukan. 6.2. Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJMN 20042009 Berdasarkan uraian mengenai upaya dan pencapaian pada saat ini serta rencana tindak lanjut ke depan, maka dapat disimpulkan bahwa akan sulit untuk dapat mencapai sasaran akhir RPJMN 20042009 dalam dua tahun mendatang secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan oleh luasnya cakupan pembangunan dalam bidang ini. 110 Untuk mewujudkan sasaran pertama dan kedua (terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; serta menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan lakiIaki, yang diukur oleh angka GOI dan GEM) dibutuhkan keterlibatan dan koordinasi antar bidang, misalnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, ketenagakerjaan, dll, sehingga upaya tindak lanjut seperti yang direncanakan tidak dapat sepenuhnya mencapai harapan. Selanjutnya, untuk mencapai sasaran ketiga dan keempat (menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak) tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur formal seperti diterbitkannya aturan perundangan, namun lebih penting lagi adalah dibutuhkan kesadaran dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam menjunjung nilainilai kemanusiaan. Merujuk pada hal terakhir itulah dapat diperkirakan bahwa pencapaian sasaran tidak dapat berhasil dengan sempurna, mengingat penumbuhan kesadaran dan partisipasi masyarakat memerlukan waktu yang relatif panjang. Namun demikian, dengan segala keterbatasan (baik dalam sisi anggaran dan ketersediaan SOM yang memadai) rencana tindakan yang dilakukan dengan intensif, efektif, dan efisien setidaknya dapat mem perbaiki pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih baik lagi dari saat ini. Ke depannya, dengan upaya yang berkesinambungan dan konsisten sasaran tersebut diharapkan dapat tercapai dalam RPJMN periode selanjutnya. VII. Penutup Partisipasi perempuan dalam pembangunan pada saat ini masih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi serta ketimpangan struktur sosialbudaya. Selain itu, akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas juga masih terbatas. Untuk itu, salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 20042009 ditujukan untuk meningkatkan dan memberdayakan fungsi dan peran perempuan serta meningkatkan derajat kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak dalam segala bidang pembangunan. Kesenjangan antara perempuan dan lakilaki di Indonesia dapat dijumpai pada banyak bidang, utamanya pendidikan, kesehatan, partisipasi politik, ekonomi, ketenagakerjaan, serta keterlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Dalam hal ini, kesenjangan tidak hanya terjadi dalam skala jumlah tapi juga kualitas, sehingga upaya peningkatan pemberdayaan perempuan lebih lanjut menjadi berat. Selain itu, kondisi kesejahteraan anak juga perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Upaya peningkatan kesejahteraan anak menjadi penting dalam kaitannya untuk membangun generasi penerus yang berkualitas dan dapat membawa kemajuan bangsa. Namun untuk mewujudkan hal itu, sejumlah permasalahan masih dihadapi. Hal ini utamanya terkait rendahnya tingkat partisipasi PAUD, tingginya angka 111 kematian bayi dan balita bergizi buruk. Selain itu, tingginya angka pekerja dan perdagangan anak. Dalam agenda RPJMN 20042009 sasaran pembangunan perempuan dan perlindungan anak ditetap kan untuk menjamin keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan lakilaki; menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; meningkatkan taraf mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan; meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; me nyempurnakan perangkat hukum khususnya terkait perlindungan perempuan dan anak; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; serta memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak serta peningkatan partisipasi masyarakat. Melalui upaya tersebut, hingga tahun 2007 berbagai kemajuan telah diraih dalam pembangunan pemberdayaan perempuan. Pencapaian tersebut ditandai oleh beberapa hal penting dikembangkannya Ren cana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (RANPKTA), dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak (PUG dan PUA), serta pembentukan pusatpusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan/anak (P2TP2/A). Di samping itu, keberhasilan pemberdayaan perempuan di beberapa bidang pembangunan antara lain ditunjukkan oleh: meningkatnya angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas meningkat, selain itu angka partisipasi sekolah (APS) perempuan di berbagai jenjang pendidikan juga telah meningkat; angka kematian ibu (AKI) melahirkan berhasil diturunkan; tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan meningkat. Lebih lanjut, upaya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan juga menunjukkan keberhasilannya yang diindikasikan oleh meningkatnya GDI pada tahun 2002 dari 0,592 menjadi 0,653 pada tahun 2006. Sementara itu, angka GEM tahun 2002 juga mengalami peningkatan dari 0,546 menjadi 0,618 pada tahun 2006. Namun, sejurus dengan pencapaian tersebut secara keseluruhan kendala dan permasalahan pada pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum dapat diatasi secara optimal. Hal ini menyebabkan sulitnya upaya pencapaian sasaran akhir RPJMN 20042009 dalam dua tahun mendatang. Hal ini dikarenakan oleh luasnya cakupan pembangunan dalam bidang ini. Demikian pula, dibutuhkan keterlibatan dan koordinasi antarbidang sehingga upaya tindak lanjut seperti yang direncanakan tidak dapat sepenuhnya mencapai harapan. Selain itu, upaya menurunkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak tidak dapat hanya diselesaikan melalui jalur formal seperti diterbitkannya aturan perundangan, namun lebih penting lagi adalah dibutuhkan kesadaran dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam menjunjung nilainilai kemanusiaan. Oleh karena itulah, dapat diperkirakan bahwa pencapaian sasaran tidak dapat dengan sempurna berhasil, mengingat penumbuhan kesadaran dan partisipasi masyarakat biasanya membutuhkan waktu yang relatif panjang. 112 Namun demikian, dengan segala keterbatasan (baik dalam sisi anggaran dan ketersediaan SDM yang memadai) rencana tindakan yang dilakukan dengan intensif, efektif, dan efisien setidaknya dapat mem perbaiki pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih baik lagi dari saat ini. Ke depannya, dengan upaya yang berkesinambungan dan konsisten sasaran tersebut diharapkan dapat tercapai dalam RPJMN periode selanjutnya. 113 BAB 3.6. REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH I. Pengantar Disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan langkah awal dimulainya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya adalah upaya penyempurnaan dari kebijakan masa lalu yang bersifat sentralistis. Desentralisasi dan otonomi daerah sejalan pula dengan prinsip demokrasi yang menghargai keragaman berdasarkan tingkat kemajuan ekonomi, kualitas SDM, serta tingkat kekayaan sumber daya alam di masingmasing daerah. Namun demikian, dalam implementasinya perubahan dua sistem yang berbeda tersebut memerlukan perubahan struktural yang besar di bidang kelembagaan, peraturan perundangundangan dan pemberdayaan masyarakat sipil, baik di pusat maupun daerah. Selain itu, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memerlukan kemandirian dan kualitas manusia serta kapasitas kepemerintahan yang baik, sehingga Pemerintah berusaha untuk meletakkan dasardasar yang lebih kokoh bagi transformasi sistemik menuju otonomi daerah yang ideal. II. Kondisi Awal RPJMN 20042009 di Provinsi Riau Berbagai kendala dan permasalahan mewarnai pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah pada awal penyusunan RPJMN 20042009. Kondisi pada saat itu dapat dijelaskan sebagai berikut: 2.1. Belum Jelasnya Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah Kewenangan pusat masih banyak yang belum didesentralisasikan karena peraturan dan perundangan sektoral yang masih belum disesuaikan dengan Undangundang Pemerintahan Daerah. Hal ini mengaki batkan berbagai permasalahan, antara lain dalam hal kewenangan, pengelolaan APBD, pengelolaan suatu kawasan atau pelayanan tertentu, pengaturan pembagian hasil sumber daya alam dan pajak, serta lainnya. Selain itu, timbul pula tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota yang mengakibatkan berbagai permasalahan dan konflik berbagai pihak dalam pelaksanaan suatu aturan, misalnya tentang pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum, pertanahan, penanaman modal, serta kehutanan dan pertambangan. 2.2. Belum Optimalnya Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah Persepsi yang belum sama antar para pelaku pembangunan baik di jajaran pemerintah pusat, daerah, dan para pelaku pembangunan lainnya telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditandai dengan lemahnya peran Gubernur dalam koordinasi antarkabupaten/ kota di 114 wilayahnya. Karena, Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa masingmasing daerah berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain. Hal ini kemudian dipersepsikan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota tidak ada hubungan hirarki. Sehingga, sering kebijakan, perencanaan, dan hasilhasil pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan tidak dikoordinasikan dan dilaporkan kepada gubernur namun langsung kepada pemerintah pusat. Hal ini akan memperluas rentang kendali manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan pemanfaatan sumber daya nasional. 2.3. Masih Rendahnya Kerjasama Antar pemerintah Daerah Kerjasama antar pemerintah daerah masih rendah terutama dalam penyediaan pelayanan masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah, wilayah dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kurangnya kerjasama juga terjadi pada pengelolaan dan pemanfaatan bersama SDA, perda gangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, serta perikanan termasuk pengolahan pascapanen dan distribusi. 2.4. Belum Efektif dan Efisiennya Penyelenggaraan Kelembagaan Pemerintah Daerah Struktur organisasi Pemerintah Daerah umumnya masih besar dan saling tumpang tindih. Selain itu, prasarana dan sarana pemerintahan masih minim dan pelaksanaan SPM belum mantap. Juga, dalam hubungan kerja antar lembaga, termasuk antara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan organisasi nonpemerintah belum optimal. 2.5. Masih Terbatas dan Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya ketersediaan aparatur Pemerintah Daerah, baik dari sisi jumlah, profesionalisme, terbatasnya kesejahteraan, serta tidak proporsionalnya distribusi. Hal ini menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak optimal yang ditandai dengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak adanya kepastian waktu, tidak transparan, dan kurang responsif terhadap permasalahan yang berkembang di daerah. Selain itu, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang memadai di dalam perekrutan dan pola karir menyebabkan rendahnya sumber daya manusia berkualitas yang menjadi aparatur Pemerintah Daerah. Hal lainnya yang menjadi masalah adalah masih kurangnya etika kepemimpinan di beberapa daerah. 2.6. Masih Terbatasnya Kapasitas Keuangan Daerah Hal ini ditandai dengan terbatasnya efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pemanfaatan sumbersumber penerimaan daerah. Belum efisiennya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional, serta terbatasnya kemampuan pengelolaannya termasuk dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme juga menjadi masalah dalam hal ini. 115 2.7. Pemekaran Wilayah Masih Belum Sesuai dengan Tujuannya Ketertinggalan pembangunan suatu wilayah karena rentang kendali pemerintahan yang luas dan kurangnya perhatian pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik sering menjadi alasan untuk pengusulan pembentukan daerah otonom baru sebagai solusinya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya lebih banyak mempertimbangkan aspek politis serta kemauan sebagian kecil elit daerah. Selain itu, terbentuknya daerah otonom baru setiap tahunnya akan membebani anggaran negara karena meningkatnya belanja daerah untuk keperluan penyusunan kelembagaan dan anggaran rutinnya sehingga pembangunan di daerah otonom lama (induk) dan baru tidak mengalami percepatan pembangunan yang berarti. Pelayanan publik yang semestinya meningkat setelah adanya pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah), tidak dirasakan oleh masyarakatnya. Bahkan, di beberapa daerah kondisinya tetap seperti semula. III. Sasaran yang Ingin Dicapai Sasaran yang hendak dicapai dalam revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah dalam RPJMN 20042009 adalah: 1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan pusat dan daerah; 2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah; 3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel; 4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten; 5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional; serta 6. Tertatanya daerah otonom baru. IV. Arah Kebijakan Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahte raan melalui pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan pemerintahan daerah yang baik yang dilaksanakan melalui kebijakan: 1. Memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan baik kewenangan mengenai tugas dan tanggung jawab maupun mengenai penggalian sumber dana dan pembiayaan pembangunan yang didukung oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peran pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; 3. Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, ramping, hierarki yang pendek, bersifat jejaring, bersifat fleksibel dan adaptif, diisi banyak 116 jabatan fungsional, dan terdesentralisasi kewenangannya, sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih baik dan efisien, serta berhubungan kerja antar tingkat pemerintah, dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan lembaga non pemerintah secara optimal sesuai dengan peran dan fungsinya; 4. Menyiapkan ketersediaan aparatur Pemerintah Daerah yang berkualitas secara proporsional di seluruh daerah dan wilayah, menata keseimbangan antara jumlah aparatur Pemerintah Daerah dengan beban kerja di setiap lembaga satuan kerja perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah Daerah melalui pengelolaan sumberdaya manusia Pemerintah Daerah berdasarkan standar kompetensi; 5. Meningkatkan kapasitas keuangan Pemerintah Daerah, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sehingga tersedia sumber dana dan pembiayaan yang memadai bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah; serta 6. Menata daerah otonom baru, termasuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pembentukan daerah otonom baru di waktu mendatang, sehingga tercapai upaya peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah. V. Pencapaian 20052007 5.1. Upaya yang Dilakukan Hingga Tahun 2007 Melalui arah kebijakan yang ditetapkan, upaya yang dilakukan hingga 2007 dalam rangka mencapai sasaran pembangunan bidang desentralisasi dan otonomi daerah adalah sebagai berikut: 5.1.1. Program Penataan Peraturan Perundangundangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang efektif diharapkan mampu mendorong proses transformasi pemerintahan daerah yang efisien, akuntabel, responsif dan aspiratif. Untuk itu, dalam tataran pelaksanaannya diperlukan sejumlah perangkat pendukung (regulasi) baik berupa peraturan atau perundangundangan dan peraturan pelaksanaan teknis guna menunjang keberhasilan tersebut. Melalui program ini, upaya yang dilakukan meliputi: 1. Penyusunan peraturan pelaksana UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 2. Peningkatan pengawasan peraturan daerah, melalui pembatalan dan revisi peraturan perundang undangan daerah, yang bertentangan atau menghambat bagi kegiatan investasi. 117 5.1.2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah Salah satu elemen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kelembagaan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Lembaga Sekretariat, Lembaga Teknis Daerah, serta Dinas Daerah. Pembagian urusan pemerintahan juga terkait erat dengan kelembagaan pemerintah yang diarahkan pada pencapaian pelayanan publik secara efektif dan efisien. Secara umum, upaya efisiensi pelayanan umum belum terealisasi karena belum mantapnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Hampir sebagian besar daerah belum dapat sepenuhnya menerapkan SPM untuk tiaptiap sektor, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan. Selain peran dan fungsi pemerintahan daerah dan SPM, upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan penyelenggaraan pembangunan daerah juga sangat bergantung pada unsur pembiayaan. Melalui program ini, upaya yang dilakukan meliputi: 1. Pengkajian dan fasilitasi pelaksanaan SPM; 2. Fasilitasi perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan organisasi nonpemerintah; serta 3. Fasilitasi dukungan penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah. 5.1.3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Riau pada tahun 2006 sebanyak 6 381 orang. Dari jumlah tersebut 3 966 adalah pegawai lakilaki dan 2 415 pegawai perempuan. Jika diamati menurut golongan kepangkatan, jumlah pegawai golongan III paling banyak, yaitu sebesar 4 167 orang, menyusul golongan II sebesar 1 572 orang dan golongan IV sebanyak 575 orang, sedangkan sisanya 67 orang adalah pegawai golongan I. Sebagian besar pegawai negeri sipil di Pemerintah Provinsi Riau berpendidikan SLTA dengan jumlah 2 707 orang. Sedangkan yang tamat S2 dan S3 berjumlah 467 orang Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah daerah diakibatkan oleh tuntutan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, meningkatkan jumlah daerah akibat adanya pemekaran wilayah, serta jumlah pegawai yang pensiun lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang masuk. Terkait dengan upaya peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur negara, maka upaya yang di lakukan meliputi: 1. Penyusunan peraturan perundangundangan daerah, pedoman dan standar kompetensi aparatur pemerintah daerah; serta 2. Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan ke mampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi (lokal), kemampuan pengelolaan keuangan daerah, dan penyiapan strategi investasi, serta kemampuan dalam menghadapi bencana. 118 5.1.4. Program Peningkatan Kerjasama Antar pemerintah Daerah Dalam upaya memberikan pelayanan publik yang optimal untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, terdapat konsep baru yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat secara lebih luas, yaitu melalui kerjasama antar daerah. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan antar daerah yang seimbang, selaras, dan serasi terutama dalam melakukan efisiensi dan pelaksanaan pelayanan publik lintas daerah. Selama ini, upayaupaya pengoptimalan potensi daerah sering terkendala oleh terbatasnya sumber daya, dana, dan teknologi, terutama dalam menyediakan pelayanan bagi masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah, dan wilayah dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam perkembangannya, sebagian daerah telah memiliki inisiatif dan kesadaran untuk bekerjasama dengan daerah lain dalam berbagai bidang. Berbagai bentukan kerjasama ini banyak yang berkembang sebelum adanya peraturan perundangan yang khusus memayungi kerjasama antardaerah. Payung peraturan ini sangat diperlukan, meskipun pelaksanaan teknis kerjasama akan sangat tergantung dari karakteristik daerah daerah yang terkait. Lebih khusus, peraturan perundangan diperlukan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk daerahdaerah yang akan membentuk kerjasama dan sebagai pedoman dalam penyelesaian apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, guna mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama antar daerah dilakukan upaya: 1. Penyusunan dan penetapan peraturan perundangundangan tentang kerjasama antardaerah termasuk peran pemerintah provinsi; dan 2. Identifikasi, perencanaan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam penciptaan lapangan kerja, investasi, dan peningkatan ekspor. 5.1.5. Program Penataan Daerah Otonom Baru (DOB) Semangat otonomi daerah salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri. Dalam praktiknya, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan daerah. Dalam aturannya, daerah berhak mengajukan usulan pemekaran terhadap daerahnya selama telah memenuhi syarat teknis, administratif, dan fisik dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Argumentasi untuk ini didasarkan atas beberapa dimensi. Pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayahwilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerahdaerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan 119 dengan ibukota pemerintahan daerah. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Alasan lainnya yang juga dikemukakan adalah bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil. Oleh karena itu, untuk lebih mengoptimalkan perkembangan daerah otonom baru yang ideal dilakukan upaya: 1. Pelaksanaan evaluasi perkembangan daerahdaerah otonom baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan 2. Dukungan penyelesaian status kepemilikan aset daerah. 5.1.6. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, hal ini telah mampu mendorong pengembangan kapasitas dan kapabilitas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik secara lebih baik, juga dalam melakukan alternatif pendanaan pembangunan. daerah. Dengan demikian kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat di daerah. Selain itu, sebagai salah satu wujud komitmen pemerintah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tesebut adalah melalui peningkatan dari tahun ke tahun jumlah alokasi dana yang disalurkan ke daerah, terutama melalui dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga jenis dana perimbangan tersebut mempunyai tujuan yang berlainan antara satu dengan yang lain. Untuk mendukung peningkatan kapasitas keuangan Pemerintah Daerah, maka dilakukan upaya fasilitasi pengoptimalan pendapatan daerah melalui ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Peningkatan upaya penggalian sumbersumber pembiayaan lain juga dilakukan, selain mendorong pengembangan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. 5.2. Posisi Capaian Hingga Tahun 2007 5.2.1. Program Penataan Peraturan Perundangundangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah Sejak tahun 1999, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kerangka peraturan perundangundangan sebagai pedoman untuk implementasi desentralisasi dan otonomi daerah. Namun, mengingat luasnya di mensi desentralisasi yang berlangsung di Indonesia, belum semua elemen pemerintahan dan pembangunan daerah sudah memiliki pedoman. Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat segera efektif sesuai dengan amanat dari UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, maka hingga kini pemerintah terus 120 berupaya untuk menyusun berbagai Peraturan Pemerintah, baik sebagai revisi peraturan yang sudah ada maupun peraturan baru sebagaimana diamanatkan oleh kedua UU tersebut. 5.2.2.Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah Terkait dengan jumlah organisasi perangkat daerah yang perlu dibentuk, PP No. 41 Tahun 2007 mengatur sedikitnya 3 asisten, 12 dinas, dan 8 lembaga teknis daerah, serta sebanyakbanyaknya 4 asisten, 18 dinas, dan 12 lembaga teknis daerah, disesuaikan dengan skor Besaran Organisasi. Ketentuan organisasi perangkat daerah dalam PP ini secara umum telah memberikan peluang yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah, karena jumlah maksimal yang ditentukan lebih besar dari PP sebelumnya, yaitu 14 dinas dan 8 lembaga teknis daerah. Dengan adanya kesempatan ini, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan perannya secara maksimal dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, dalam penguatan otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya hingga saat ini, terdapat ketidakseragaman acuan yang digunakan dalam penetapan organisasi perangkat daerah. Masih terdapat daerah yang menetapkan organisasi perangkat daerahnya berdasarkan ketentuan dalam PP No. 80 Tahun 2000. Hal ini terjadi karena ketika PP NO.8 Tahun 2003 diterbitkan, dan dalam proses sosialisasinya, telah terdapat rencana revisi terhadap peraturan tersebut. Seiring dengan penetapan PP No. 41 Tahun 2007, telah terdapat beberapa daerah yang menyusun rancangan restrukturisasi berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007. Dengan diterbitkannya PP No. 41 Tahun 2007 ini, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk segera melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, hingga satu tahun kedepan. Namun, hingga saat ini ditemui berbagai kendala dalam pelaksanaan restrukturisasi, antara lain: 1. Adanya ketidakharmonisan antara PP No. 41 Tahun 2007 dengan peraturan perundangan sektoral, yang mengamanatkan dibentuknya instansi tertentu di daerah; 2. Adanya dampak restrukturisasi terhadap pengurangan jabatan struktural (eselon) akibat peng gabungan dinas/instansi untuk memenuhi jumlah organisasi maksimal; 3. Perbedaan ketentuan mengenai bentuk Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di daerah, dalam PP No. 41 Tahun 2007 dengan Permendagri No. 24 Tahun 2006; 4. Belum tersusunnya juknis mengenai peraksanaan restrukturisasi organisasi bagi Pemerintah Daerah. Beberapa kendala tersebut di atas juga dihadapi dalam pelaksanaan peraturan perundangundangan oleh Pemerintah Daerah, sehingga beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut PP Organisasi Perangkat Daerah ini antara lain: 1. Harmonisasi peraturan perundangundangan sektoral terkait dengan pembentukan instansi 121 pendukung di daerah; 2. Penyusunan juknis restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007; 3. Penyelesaian penyusunan peraturan perundangundangan yang terkait dengan pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi. Salah satu Rancangan Peraturan Pemerintah yang terkait adalah Pedoman Persyaratan Jabatan Perangkat Daerah, yang sedang disusun sebagai amanat pasal 128 ayat (3) Undangundang No. 32 Tahun 2004. Pedoman pengaturan jabatan perangkat daerah ini; diharapkan dapat mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyusun struktur organisasi Pemerintah Daerah secara profesional dan berkualitas. Dalam rangka penyediakan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah harus mampu memenuhi ukuran kelayakan minimal. Untuk memberikan pelayanan minimal tersebut, dibutuhkan sebuah standar pelayanan yang sama untuk tiaptiap daerah mulai dari Sabang hingga Merauke Indonesia. Standar ini dinamakan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Standar ini diharapkan dapat memberikan petunjuk dan pengarahan kepada seluruh daerah secara seragam dengan tetap mempertimbangkan keunikan daerah, serta digunakan sebagai salah satu indikator peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. . Sejak beberapa tahun terakhir telah dihasilkan daftar SPM, namun bentuknya masih beragam. Ujicoba secara terbatas telah dilakukan, namun untuk menerapkannya secara Iuas masih diperlukan sinkronisasi antara urusan pemerintahan dan sumber pembiayaannya. Dengan adanya PP No. 65 Tahun 2005, beberapa departemen sektor merencanakan untuk menyusun kembali SPM yang kemudian diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri terkait. Terkait dengan penyusunan dan pelaksanan SPM tersebut, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan antara lain: 1. Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian SPM (SPM) berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi daerah; 2. Pembentukan Tecnical Working Group SPM yang mengakomodasikan berbagai aktor termasuk pemerintah, donor, pakar, dan pihak terkait lainnya. 5.2.3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah Terkait dengan pendidikan dan pelatihan aparatur pemda, beberapa pencapaian pada tahun 2007 adalah: 1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah; 2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga diklat pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; 122 3. Peningkatan kapasitas personel lembaga diklat pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; 4. Peningkatan sarana dan fasilitas penyelenggaraan diklat, perbaikan mekanisme dan prosedur kerja, peningkatan kualitas penyelenggaraan, kepabilitas pengajar, dan penyelenggaraan diklat; 5. Peningkatan jaringan kerja diklat dengan perguruan tinggi, asosiasi provesi, dan lembaga donor dalam dan luar negeri; 6. Peningkatan standar penyelenggaraan diklat melalui penyediaan pedoman, standar dan manual yang relevan dengan tugasdi bidang kediklatan; serta 7. Pelaksanaan berbagai diklat unggulan/prioritas dan diklat teknisteknisfungsional, seperti Gladi Manajemen Pemerintahan daerah, Diklat Kepemimpinan pemerintah Daerah, dan diklat Manajemen SPM. 5.2.4. Program Peningkatan Kerjasama Antar pemerintah Daerah Setelah era desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan yang mengatur tentang kerjasama antar daerah adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1730/SJ tanggal 13 juli 2005. Setelah itu, dimulai penyusunan PP mengenai Kerjasama Antar daerah yang kemudian disahkan pada tahun 2007, yaitu PP No, 50 Tanun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah. Dalam PP No, 50 Tahun 2007 ini juga diatur mengenai pembentukan badan Kerjasama, Badan Kerjasama ini dapat dibentuk untuk kerjasama antar daeran yang dilakukan secara terusmenerus atau berlangsung dalam waktu minimal 5 tahun. Badan Kerjasama ini bukan bagian dari perangkat daerah dan dibentuk dengan keputusan bersama Kepala daerah. tugas badan Kerjasama ini termasuk pengelolaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antardaerah. Selain itu, Badan Kerjasama juga dapat memberikan masukan atau saran mengenai langkahlangkah yang diperlukan apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama. Apapun untuk biaya penyelenggaraan Badan Kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama Kepala Daerahdaerah yang terkait degan kerjasama. 5.2.5. Program Penataan Daerah Otonom Baru Pemekaran daerah menjadi tren baru dalam struktur Kewilayahan di Indonesia hingga tahun 2007, terjadi penambahan pemerintah Kabupaten di provinsi Riau menjadi 11 Kabupaten/Kota. Sampai saat ini gejolak akan usulan pemekaran daerah terus berlanjut. Paling tidak terdapat 3 usulan pemekaran dan semangat pembentukan Kabupaten di Provinsi Riau. (Mandau, Meranti, dan Rokan Darussalam). Secara umum, beberapa pencapaian terkait dengan pelaksanaan program Penataan daerah Otonom Baru adalah sebagai berikut: 1. Saat ini penataan DOB lebih komprehensif khususnya terkait dengan instrumen tata cara pem bentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah yang telah berada pada tahap finalisasi. 123 2. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan DOB telah dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana.; 3. Terselesaikannya beberapa masalah perebutan aset daerah dan kasus batas administrasii daerah di daerah otonomi baru, seperti sengketa tapal batas antara Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan; 5.2.6. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Perkembangan total Dana Alokasi Umum (DAU) dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2004 bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sumber dana perimbangan lainya adalah DAK. Dalam pengalokasian DAK, menurut UU No. 25 Tahun 1999 mengisyaratkan bahwa pembiayaan programprogram yang berlabel kebutuhan khusus perlu disertai biaya pendamping daerah yang berasal dari sumber APBD. Tantangan bagi daerah untuk pengalokasian dana ini adalah dari aspek manajemen fiskal daerah baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi pengeluaran. Artinya, kreativitas di tingkat daerah sangat dituntut untuk menumbuhkembangkan daerahnya melalui pemanfaatan dana ini. Salah satu bagian dari dana perimbangan adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan dana yang adalah untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan (nasional) dan penerimaan sumber daya alam. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagi hasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sarna rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Kebijakan dana bagi hasil di masa depan lebih dititikberatkan pada penyempurnaan dan percepatan dalam proses perhitungan, pengalokasian, dan penetapan dana bagi hasil ke daerah. Hal ini dilakukan agar penyaluran DBH ke daerah dapat dilakukan tepat waktu. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah terus melakukan langkahlangkah aktif dalam penyempurnaan proses dan mekanisme penyaluran DBH ke daerah, antara lain melalui peningkatan koordinasi antardepartemen/instansi terkai serta peningkatan akurasi data oleh departemen/instansi terkait. 124 5.3. Permasalahan Pencapaian Sasaran 5.3.1. Program Penataan Peraturan Perundangundangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah Beberapa permasalahan yang muncul seputar penataan peraturan perundangan menganai desentralisasi antara lain: 1. Belum selesainya penyusunan dan penetapan landasan hukum terhadap konsep Grand Strategi otonomi daerah Yang meliputi urusan pemerintahan, kelembagaan, personel, keuangan daerah, perwakilan, pelayanan publik, dan pengawasan; 2. Belum diselesaikannya penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Desentralisasi sebagai penjabaran dari Grand strategi tersebut; 3. Masih adanya berbagai peraturan pelaksana dari UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang belum diselesaikan dan diterbitkan; 4. Belum singkron dan harmonisnya ketentuan/aturan yang terkandung dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan berbagai UndangUndang sektoral; 5. Masih adanya perbedaan penafsiran dan interprerasi oleh daerah terhadap peraturan perundang undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah; 6. Masih banyaknya Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan, yang lebih tinggi ataupun memberatkan kepentingan umum menghambat arus lalu lintas orang/barang, diskriminatif, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi serta tidak kondusif terhadap Perkembngan dunia usaha, yang disebabkan oleh belum memadainya mekanisme supervise dan evaluasi terhadap peraturanperaturan di tingkat daerah. 5.3.2. program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah Secara umum, beberapa permasalahan yang muncul seputar pelaksanaan program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daeah antara lain: 1. Ketidakefisienan pelayanan umum disebabkan oleh belum mantapnya pelaksanaan SPM. Hampir sebahagian besar daerah belum dapat sepenuhnya menerapkan SPM untuk tiaptiap sektor, khususnya untuk 2 (dua) sektor utama, yaitu pendidikan dan kesehatan. Penyebabnya adalah banyak daerah yang belum mampu menyusun pencapaian SPM karana belum adanya pedoman rencana pencapaian SPM serta pendoman pengendalian pelaksanaannya untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda); 2. Masih besar dan saling tumpang tindihnya perangkat organisasi pemerintahan daerah saat ini karena belum disesuaikanya struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan kebijakan dan regulasi yang ada pada PP N0.41 Tahun 2007; 3. Belum lengkapnya system kerja/Standar Operasioanal Prosedur (SOP) lembaga perangkat 125 pemerintahan daerah ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota; 4. Belum mantapnya koordinasi antarorganisasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota 5. Belum terciptanya system koordinasi yang baik antara Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 6. Belum Optimalnya praktik tata kepemerintahan yang baik (good gevermance) ditiap tingkatan pemerintah. 5.3.3. Program Peningkatan Profenasionalisme Aparat Pemerintah Daerah Implentasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sampai dengan pertengahan tahun pelaksanaan RPJMN Tahun 20042009 telah banyak mengalami kemajuan. Namum, disisi lain masih menghadapi banyak permasalahan dan kendala, antara lain: 1. Kualitas (kapasitas dan kompetensi) aparatur Pemda yang masih rendah terutama dalam menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat; 2. Belum tersusunnya norma, standar dan prosedur pedoman perencanaan pengelolaan PNS, sistem cuti, sistem asuransi, sistem mutasi, dan sisten penghargaan PNS; 3. Belum terstrukturnya pola karier, pengembangan karier dan pendidikan dan pelatihan PNS dan aparatur Pemda secara nasional dalam jabatan struktur dan fungsional; 4. Belum tersusunnya formula gaji yang layak dan formula tunjangan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kelangkaan keahlian; serta 5. Belum dilakukannya penempatan aparatur Pemerintah Daerah berdasarkan kompetensi dan keahlian. 5.3.4. Program Peningkatan Pemerintah Daerah Kerjasama Antar Beberapa permasalahan terkait dengan program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah ini adalah sebagai berikut: 1. Belum optimalnya kerjasama antar pemda khususnya dalam penanganan kawasan perbatasan, pengurangan kesenjangan antar wilayah dan penyediaan pelayanan publik; serta 2. Revitalisasi fungsi kerjasama yang strategis dalam usaha menjaga keberlanjutan, efektivitas, dan optimalisasi kemajuan pembangunan di daerah. 5.3.5. Program Penataan Daerah Otonom Baru (DOB) Adapun beberapa permasalahan yang muncul seputar isu tersebut antara lain: 1. Belum mantapnya peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di dalam proses pembentukan daerah dan pembangunan DOB; 2. Meningkatnya keinginan beberapa daerah untuk melakukan pemekaran tanpa analisis komprehensif terhadap kelayakan teknis, administratif, politik dan potensi daerah; 126 3. Kurangnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah induk dan Pemerintah Daerah baru dalam pengelolaan asetaset daerah, aparatur Pemerintah Daerah, dan batas wilayah; serta 4. Belum tersedianya sarana dan prasarana kantor pemerintahan yang memadai termasuk diantaranya kantorkantor kecamatan sebagai ujung tombak pemberian pelayanan. VI. Tindak lanjut 6.1. Upaya yang Akan Dilakukan untuk Mencapai Sasaran 6.1.1. Program Penataan Peraturan Perundangundangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah Upaya tindak lanjut yang direkomendasikan untuk meningkatkan pencapaian sasaran dalam program ini diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Menyelesaikan konsep Grand Strategy Otonomi Daerah sebagai kerangka besar pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, termasuk upaya penyelesaian dan pelaksanaan RAN yang merupakan penjabaran masingmasing elemen di dalam Grand Strategy tersebut; 2. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundangundangan sektoral dengan peraturan perundangundangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, khususnya untuk mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi, kegiatan berusaha, dan penciptaan lapangan kerja; 3. Menyelesaikan dan memantapkan peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan peme rintahan daerah, termasuk memperkuat kebijakan dan regulasi di daerahdaerah berkarakter khusus, seperti Provinsi NAD, Provinsi Papua, Provinsi Irian Jaya Barat; dan daerah istimewa, seperti Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); 4. Menyiapkan UU di bidang pemerintahan umum termasuk memfasilitasi penyusunan peraturan perundangundangan di bidang pemerintahan umum; 5. Mendorong Pemda untuk melaporkan perdaperda yang menyangkut pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah agar dapat dievaluasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; 6. Memastikan jelasnya kewenangan, tugas dan tanggung jawab antartingkat pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Ka bupaten/Kota. Hal ini termasuk Harmonisasi dan sinkronisasi PP 38 /2007 dengan perundang undangan sektoral agar tidak membingungkan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah dan penyesuaian kebijakan pendanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan; 7. Mempercepat lahirnya berbagai PP sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, baik sebagai revisi peraturan yang sudah ada maupun peraturan baru, sebagaimana diamanatkan oleh kedua UU tersebut. 127 6.1.2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah Upaya tindak lanjut yang direkomendasikan untuk meningkatkan pencapaian sasaran dalam program ini diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kapasitas daerah kepada provinsi, kabupaten/kota dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan; 2. Harmonisasi peraturan perundangundangan sektoral terkait dengan pembentukan instansi pendukung di daerah; Penyusunan juknis restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP 41/2007; dan Penyelesaian penyusunan peraturan perundangundangan yang terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi; 3. Meningkatkan peran dan fungsi DPOD dalam upaya meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi penerapan SPM serta memfasilitasi penyusunan SPM untuk dijadikan Perda; 4. Melakukan penataan kelembagaan daerah dalam mendorong terbentuknya kelembagaan Peme rintah Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsipprinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dae rah yang merupakan revisi PP No.8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah, termasuk di daerah otonomi khusus dan daerah berkarakter khusus/istimewa; 5. Memantapkan pelaksanaan prinsipprinsip organisasi modern (proporsional, berdasarkan kebutuhan nyata daerah, ramping, hierarki yang pendek, bersifat jejaring, fleksibel, dan adaptif), yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta perubahan jumlah penduduk dan pembangunan daerah; 6. Penerapan SPM di daerah, yang didukung kejelasan tugas dan tanggungjawab masingmasing tingkatan pemerintahan; memasukkan SPM ke dalam RPJMD sesuai dengan amanat PP No. 65/2005; pengembangan Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan SPM, serta pengembangan instrumen monitoring dan evaluasi Penerapan SPM; 7. Menyusun pedoman rencana pencapaian SPM bidang pendidikan dan kesehatan berdasarkan analisis dan kemampuan daerah serta mengembangkan modul pelatihan dan instrumen untuk pelatihan penyusunan dan penerapan SPM di tingkat Pemerintah dan pemda; 8. Menyusun SPM sektoral sebagai acuan daerah dalam pelaksanaan pencapaian SPM di masing masing daerah; serta 9. Melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengevaluasian, penerapan, dan penyeleng garaan SPM Pemerintah Provinsi dan kabupaten/ kota. Hal penting lainnya di dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah adalah terkait dengan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah. Pemerintah melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada provinsi, kabupaten, kota dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah. Pembinaan pengembangan kapasitas tersebut dapat berupa penghargaan, 128 pengembangan kapasitas dan pemberian sanksi dari Pemerintah terhadap Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, SKPD, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun beberapa hal ke depan yang harus dilaksanakan untuk menjadi prasyarat pelaksanaan SPM adalah: 1. Memperjelas tugas cian tanggungjawab masingmasing tingkatan pemerintahan. Saat ini telah lahir PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai urusan wajib dan urusan pilihan yang diserahkan pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Adanya pengaturan mengenai urusan yang bersifat wajib sangat terkait dengan kebutuhan mendasar masyarakat, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan tersebut secara optimal. Tantangannya saat ini masih ada beberapa urusan Pemerintah Daerah yang masih dikerjakan oleh pemerintah karena ketidakmampuan daerah; 2. Perlunya peningkatan peran dan fungsi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam melakukan upaya peningkatan kemampuan daerah dalam memenuhi Penerapan SPM; 3. Pengembangan Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Standar Pelayanan dan pengembangan instrumen monitoring dan evaluasi Penerapan SPM Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, melalui: (a) Penetapan standar teknis pendukung SPM dari masingmasing Departemen/LPND, antara lain petunjuk teknis, manual, standar analisis belanja untuk mendukung pelaksanaan SPM; (b) Pengembangan Modul Pelatihan untuk Pelatihan Penyusunan dan penerapan SPM di tingkat Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Perlunya memasukkan SPM ke dalam RPJMD sesuai dengan amanat PP No. 65 Tahun 2005. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan anggaran kekiatan yang terkait dengan SPM dilakukan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Mentri dalam Negeri. 6.1.3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah daerah Upaya tindak lanjut yang direkomendasikan untuk meningkatkan pencapaian sasaran dalam program ini diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Bidang Aparatur Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari Grand Staregy Otonomi daerah; 2. Penyusunan rencana pengelolaan aparatur Pemerintah Daerah, termasuk sistem rekruitmen yang terbuka, sisten cuti, sistem asuransi, sistem mutasi, dan sistem penghargaan dan pengembangan karir; 3. Peningkatan kesejahteraan aparatur melalui peningkatan gaji dan tunjangan aparatur Pemerintah Daerah secara proporsional; 129 4. Penempatan pejabat daerah sesuai dengan ahlian dan ketrampilan dengan tetap mengindahkan aturan kepangkatan; 5. Pemda harus segera melakukan berbagai usaha peningkatan profesionalitas dan kopentensi aparaturnya, dari aspek pendidikan, pelatihan dan upaya peningkatan kapasitas lainnya (capacity buillding) diarahkan pada halhal peningkatan kualitas pelayanan publik, penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana, analisis kependudukan, perencanaan keseempatan kerja, penyusunan strategi investasi, penanganan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah; 6. Meningkatkan etika kepemimpinan kepala daerah dan DPRD sesuai langkah awal bagi peningkatan kompetensi aparatur pemerintah yang dipimpinnya; 7. Menata kembali sumber daya manusia aparatur susai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta memperbaiki distribusi PNS dalam mendukung otonomi daerah. 6.1.4. Program Peningkatan Kerjasama Antarpemerintah Daerah Upaya tindak lanjut yang direkomendasikan untuk meningkatkan pencapaian sasaran dalam program ini diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Menyusun perencanaan induk (Master Plan) yang memetakan dan merinci berbagai hal yang relevan untuk dilakukan kerjasama antara daerah (regionalisasi ekonomi dan integratif); 2. Peningkatan efektifitas Sisten Informasi Pemerintah Daerah untuk memperkuat kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; 3. Pemda diharapkan dapat bekerja sama dan mengeluarkan inovasiinovasi yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas, sinergis, dan saling menguntukan terutama dalam bidang bidang yang menyengkut kepentingan lintas wilayah; 4. Meningkatkan kerjasama antar pemda dalam usaha optimalisasi potensi dan peningkatan pelayanan publik, yang dilakukan sejalan dengan prinsipprinsip: transparan, akuntabilitas, partisipatif, saling menguntungkan dan memajukan, berorientasi pada kepentingan umum, keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan, keberadaan yang saling memperkuat, kepastian hukum, serta tertib penyelenggaraan Pemda; 5. Diseminasi modelmodel kerjasama antardaerah yang efektif, guna meningkatkan kemampuan daerah dalam mengatasi keterbatasanketerbatasan yang dimilikinya; 6. Fasilitas kerjasama pembangunan regional dan antardaerah melalui penguatan peran gubernur dalam rangka pembinaan kerja wilayah. 130 6.1.5. Program Penataan Daerah Otonom Baru (DOB) Berkaitan dengan kebijakan tentang penataan DOB, saat ini penataan yang lebih komprehensif, khususnva terkait dengan instrumen tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah telah berada pada tahap Finalisasi. Meskipun pemerintah telah memiliki komitmen untuk menunda pembentukan DOB dan melakukan evaluasi pemekaran daerah dan pembentukan DOB sampai pada akhir bulan Agustus 2007. Hasil evaluasi awal terhadap beberapa DOB, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil daerah yang mampu memberikan pelavanan yang baik kepada masyarakat. Sebagian besar DOB lainnya masih menghadapi permasalahan mendasar seperti: keterbatasan pembiayaan, penetapan batas wilayah, rencana tata ruang dan wilayah, penyerahan aset, dan kedudukan ibukota. Pemekaran daerah harus disikapi dengan sangat hatihati. Pertamatama diperlukan persiapan yang memadai bagi calon DOB. Masa persiapan tentu harus melihat kondisi nyata di lapangan. Namun, masa persiapan sampai dengan sepuluh tahun seyogyanya dapat difasilitasi untuk menyiapkan, di antaranya, halhal berikut: pengalihan aparatur yang sesuai kapasitasnya, penyiapan infrastruktur perekonomian beserta fasilitas pemerintahan, infrastruktur penunjang bagi aparatur. Apabila setelan hasil evaluasi dari masa persiapan calon DOB tersebut memang benarbenar dinyatakan layak maka perlu diteruskan dan begitu pula sebaliknya. Upaya tindak lanjut yang direkomendasikan untuk meningkatkan pencapaian sasaran dalam program ini diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Menyiapkan kebijakan dan peraturan batas wilayah untuk penyelesaian konflik antar daerah, dengan regulasi penataan batas wilayah dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di DOB; 2. Mempercepat pembangunan daerah otonom dengan upaya peningkatan iklim investasi, peningkatan kapasitas keuangan Pemerintan Daerah, pemberdayaan usaha skala mikro, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur pedesaan, kerjasama antar daerah, dukungan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan kecamatan di DOB peningkatan pelayanan publik, penerapan good governance, dan penataan ruang yang baik; 3. Memperketat persyaratan pembentukan DOB melalui perangkat peraturan perundangan. 6.1,6. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Upaya tindak lanjut yang direkomendasikan untuk meningkatkan pencapaian sasaran dalam program inl diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Diperlukan rangkaian kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sumberdaya, dan keunggulan masingmasing wilayah, dengan tetap mengikuti kaidahkaidah pembangunan yang berkelanjutan (ekonomi, ekologi, sosial) dan yang dapat mengakselerasi investasi daerah; 131 2. Sesuai dengan tujuan pemberian DAU untuk mengatasi masalah ketimpangan horisontal antar daerah dan agar daerah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka variabel Alokasi Dasar (AD) dalam formula DAU perlu dikeluarkan; 3. Diperlukan peningkatan transparansi dalam penentuan kriteria pengalokasian OAK, yaitu dengan memetakan daerah menurut kemampuan fiskal dan kinerja pelayanan setiap tahun anggaran dan menyusun strategi rencana kebutuhan DAK dalam kurun waktu tertentu untuk memberikan kapasitas pendanaan dalam pencapaian sasaran yang diinginkan (SPM). 4. Diperiukan kedepan sebuah rencana aksi desentralisasi Fiskal yang lebih mencerminkan semangat pemerataan pembangunan wilayah, otonomi daerah, dan tata kepemerintahan yang baik. 6.2. Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJMN 20042009 Untuk mendukung tercapainya revitalisasi desentralisasi dan otonomi daerah diperlukan dukungan pendanaan yang memadai. Oleh karenanya, sumber pendanaan dari pemerintah pusat (melalui dana perimbangan) diperkirakan akan terus mengalami kenaikan sebagaimana tahuntahun sebelumnya. Kenaikan ini merupakan cerminan dari keinginan agar proses desentralisasi dan otonomi daerah dapat benarbenar terwujud. Namun, dukungan pendanaan saja belum tentu cukup digunakan sebagai masukan dalam mencapai sasaran RPJMN 20042009 dalam satu hingga dua tahun mendatang. Terlebih lagi apabila melihat pencapaian program yang belum menunjukkan rasa optimisme. VII. Penutup Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia pada dasarnya merupakan upaya perbaikan ter hadap kebijakan masa lalu yang bersifat sentralistis. Desentralisasi dan otonomi daerah juga akomodatif terhadap keragaman dalam karakteristik pembangunan antarwilayah. Sehingga, hal ini memerlukan kemandirian dan kualitas manusia serta kapasitas kepemerintahan yang baik pada skala pemerintahan loka. Namun dalam pelaksanaannya hingga saat ini, hal tersebut masih menemui hambatan yang terkait dengan kurang meratanya kapasitas dan kualitas aparat pemda yang menyebabkan pelaksanaan desentralisasi masih beragam antarwilayah. Hal ini ditunjang pula oleh belum terselesaikannya semua perangkat perundangan yang mengatur pelaksanaan desentraliasi. Selain itu, kemajuan desentralisasi dan otonomi daerah juga mengalami hambatan terkait dengan diper lukannya perubahan struktural yang besar di bidang kelembagaan, peraturan perundangundangan, serta pemberdayaan masyarakat sipil dan aparatur, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sehingga, untuk mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah yang ideal sesuai dengan yang diamanatkan, diperlukan upaya yang besar dan waktu yang tidak pendek. 132 Dengan keterbatasan yang masih dihadapi tersebut, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mencapai sasaran RPJMN 20042009. Dalam tahun 2007, beberapa kemajuan dan pencapaian utama di bidang pembangunan desentralisasi dan otonomi daerah, antara lain: 1. Terkait upaya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan pusat dan daerah, telah diterbitkan 11 Peraturan Pemerintah dan dua Permendagri yang diantaranya mengatur tentang pengangkatan kepala daerah; pedaman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; tatacara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah; pembagian urusan antara pemerintah dan pemda (provinsi dan kabupaten/kota); tata cara pelaksanaan kerjasama antardaerah; organisasi perangkat daerah; sepengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; pengelalaan keuangan daerah; dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan; serta juknis SPM; 2. Terkait upaya peningkatan kerjasama antar pemda, pada 2007 tidak tercatat terdapat kerjasama formal. Pencapaian hanya sebatas terealisasinya perangkat perundangan; 3. Terkait dengan upaya peningkatan profesionalitas aparat pemda, sejumlah kegiatan diklat telah dilaksanakan termasuk peningkatan sarana, fasilitas, dan standar, pelaksanaan; 4. Terkait peningkatan kapasitas keuangan pemda, dukungan pemerintah pusat melalui dana perim bangan terus diupayakan kenaikannya Kapasitas pemda untuk mencari sumber pendanaan lokal juga semakin meningkat. Selain itu, perangkat perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan dana dekonsentrasi juga telah diterbitkan. Namun, bersamaan dengan itu upaya peneriban peraturan daerah terkait intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang tidak sejalan dengan peraturan di atasnya juga dilakukan; Meskipun hingga tahun 2007 pembangunan desentralisasi telah menunjukkan beberapa kemajuan dalam pencapaian, namun hal itu dirasa belum optimal dalam mencapai sasaran ideal. Oleh karena itu, ke depannya direncanakan suatu upaya tindak lanjut dalam rangka mencapai sasaran. Upaya tersebut di antaranya: 1. Menyelesaikan konsep grand strategy otonomi daerah sebagai kerangka besar pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang undangan khususnya untuk mendukung investasi, kegiatan berusaha, dan penciptaan lapangan kerja; menyelesaikan peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan memperkuat kebijakan dan regulasi di daerahdaerah berkarakter khusus; 2. Penyusunan juknis restrukturisasi organisasi perangkat daerah; penyelesaian penyusunan peraturan perundangundangan terkait dengan pengelolaan PNS; meningkatkan peran dan fungsi DPOD dalam upaya meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi penerapan SPM; 3. Penyusunan rencana pengelolaan aparatur Pemerintah Daerah, termasuk sistem rekruitmen yang terbuka, sistem cuti, sistem asuransi, sistem mutasi, dan sistem penghargaan dan pengembangan karir bagi PNS daerah; peningkatan kesejahteraan aparatur; penempatan pejabat daerah sesuai kompetensinya dengan tetap mengindahkan aturan kepangkatan; 133 4. Menyusun perencanaan induk terkait kerjasama antaradaerah (regionalisasi ekonomi dan inte gratif); peningkatan efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk memperkuat kerjasama antar Pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat; 5. Menyiapkan regulasi penataan batas wilayah dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di DOB; mempercepat pembangunan di DOB sebagai upaya peningkatan iklim investasi dan pembangunan ekonomi; memperketat persyaratan pembentukan DOB melalui perangkat peraturan perundangan; 6. Diperlukan rangkaian kebijakan peningkatan PAD sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan akselerasi investasi daerah; diperlukan formulasi penentuan DAK yang lebih mencerminkan kebutuhan riil dari daerah; diperlukan rencana aksi desentralisasi fiskal yang lebih mencerminkan semangat pemerataan pembangunan wilayah, otonomi daerah, dan tata kepemerintahan yang baik. Berdasarkan pencapaian bidang revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah sampai dengan saat ini, diperkirakan pencapaian sasaran RPJMN 20042009 pada dua tahun mendatang (20082009) akan menghadapi tantangan berat dan memerlukan tindak lanjut yang lebih terfokus, khususnya penyelesaian penyusunan Grand Strategy Otonomi Daerah, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan (sektoral dan daerah), penguatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah, serta penyempurnaan kebijakan dana perimbangan (pusat dan daerah). Kedepannya, melalui upaya yang berkesinambungan, konsisten, dan terintegrasi, diharapkan percepatan proses desentralisasi dan otonomi daerah dapat mewujudkan penguatan demokratisasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan seluruh hasilhasil pembangunan. 134 BAB 3.7. PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA I. Pengantar Salah satu prioritas pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis adalah melalui penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 20042009. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, antara lain dilakukan melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diterapkan untuk menciptakan good public governance yang mengedepankan prinsipprinsip: keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, transparansi, dan membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan prinsipprinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menerapkan prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik, dibutuhkan langkahlangkah strategis, seperti: penataan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang didukung dengan sistem remunerasi yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal serta terlaksananya sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang efisien dan efektif. II. Kondisi Awal RPJMN 20042009 di Provinsi Riau Sejak 1997/1998, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan berat yang diawali dengan terjadinya krisis moneter dan kemudian berlanjut menjadi krisis multidimensi. Dalam keterpurukan, posisi Indonesia pada awalawal tahun pelaksanaan RPJMN 20042009 berada dalam kelompok negara yang relatif terendah dalam peta kemajuan pembangunan bangsabangsa. Hal ini dapat dilihat baik dari indeks pembangunan manusia, ketahanan ekonomi, struktur industri, perkembangan pertanian, maupun sistem hukum dan peradilannya. Penyelenggaraan clean government atau good governance pada sektor publik dan bisnis yang belum baik berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan pada masyarakat. Hal ini ditandai antara lain dengan tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyim pangan, rendahnya kinerja SOM aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan, rendahnya kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) serta masih banyaknya peraturan perundangundangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan. Di samping itu, sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 135 pembangunan juga belum berjalan dengan baik. Hal ini dicerminkan dengan tingginya tindak korupsi di lingkungan aparatur negara. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan strategis pembangunan nasional, pemerintah menyusun rencana pembangunan nasional untuk kurun waktu lima tahun. Rencana pembangunan tersebut kemudian ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20042009. RPJMN 20042009 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara langsung. III. Sasaran yang Ingin Dicapai Secara umum, sasaran pembangunan nasional bidang Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa 20042009 yang masuk dalam Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan sosok perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran umum tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah: 1. Berkurangnya secara nyata praktik korupsi di birokrasi yang dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel; 3. Terhapusnya peraturan dan praktik yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat; 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik; 5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya. IV. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaransasaran yang ingin dicapai, maka upaya penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa diarahkan pada: 1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktikpraktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dengan cara: (a) Penerapan prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik (good public governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; (b) Pemberian sanksi yang seberatberatnya pada pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 136 (c) Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat; (d) Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab; (e) Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil hasH pengawasan dan pemeriksaan; (f) Peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui: (a) Penataan kembali fungsifungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif; (b) Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pad a semua tingkat dan lini pemerintahan; (c) Penataan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; (d) Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi; (e) Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan egovernment dan dokumen arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui: (a) Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan; (b) Peningkatan kapasitas masyarakat uhtuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan; (c) Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan penyebaran informasi. V. Pencapaian 20052007 5.1. Upaya yang Dilakukan Hingga Tahun 2007 Untuk mencapai sasaran pembangunan yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut, dilakukan upaya pe nataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas SDM aparatur serta peningkatan efektifitas dan efisiensi pengawasan. Hal itu dilakukan melalui programprogram kegiatan sebagai berikut: 1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik; 2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; 3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; 4. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur; 137 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. 5.1.1. Program Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam upaya mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penerapan prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik (good public government), telah dilakukan sosialisasi pedoman dan indikator penerapan tata pemerintahan yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk membangun komitmen aparatur pemerintah di pusat dan daerah dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Adapun halhal yang sudah dilakukan dalam rangka sosialisasi antara lain: 1. Dialog interaktif di media elektronik dan forum forum lainnya; 2. Kampanye publik melalui distribusi publikasi pedoman dan buku indikator penerapan prinsipprinsip tat a pemerintahan yang baik beserta cakram padat (CD) kepada semua kementerian, lembaga pemerintahan non departemen (LPN D), pemerintah provinsi (Pemprov), pemerintah kabupaten (Pemkab)/pemerintah kota (Pemkot), dan pihakpihak lainnya yang terkait. Ini semua merupakan bagian dari upaya untuk mendorong reformasi birokrasi dan penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungannya masingmasing; 3. Terselenggaranya diskusi lintas pelaku dan sektor untuk mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik melalui seminarseminar; 4. Penyusunan modulmodul sosialisasi penerapan prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik; 5. Dilaksanakannya pilot project penerapan model Island oflntegritydi beberapa daerah yang mem punyai komitmen tinggi untuk menerapkan prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik. Dalam aspek legalitas, telah disusun Rancangan UndangUndang (RUU) Administrasi Pemerintahan dan RUU Etika Penyelenggara Negara. RUU ini diharapkan setelah menjadi UndangUndang (UU) akan menjadi: 1. Pedoman bagi setiap pejabat administrasi pemerintahan dalam menetapkan keputusan; 2. Mencegah penyalahgunaan kewenangan; 3. Menutup kesempatan untuk melakukan KKN; 4. Menciptakan tertib penyelenggaraan adminis trasi pemerintahan; 5. Menciptakan kepastian hukum; 6. Menjamin akuntabilitas pejabat administrasi pemerintah atau badan; 7. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah; 8. Menerapkan asas umum kepemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan yang sebaik baiknya kepada masyarakat. 138 Saat ini, RUU tersebut telah mendapat persetujuan pemerintah untuk segera dibahas dengan DPR dan diusulkan menjadi prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) 2008. Untuk mendorong pelaksanaan tat a pemerintahan yang baik, di beberapa daerah telah berhasil dilaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain: 1. Penerapan kesepakatan kinerja (performance agreement) antara kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) dan pejabat eselon II (dinas, badan, dan kantor); 2. Penandatanganan pakta integritas oleh pejabat yang akan dilantik untuk menduduki suatu jabatan; 3. Digiatkannya reformasi birokrasi di beberapa pemerintah daerah (Pemda). Reformasi tersebut berkenaan dengan penerapan prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik. Hal ini diharapkan akan mendorong Pemda dan instansi lainnya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungannya masingmasing. 5.1.2. Program peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN. Landasan hukum untuk meningkatkan kinerja pengawasan antara lain diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: XI/ MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan Instruksi Presiden (lnpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hingga tahun 2007, capaiancapaian Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur meliputi: 1. Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang telah melaksanakan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan pemerintah Provinsi Riau; 2. Diterbitkannya beberapa peraturan perundang undangan yang terkait dengan penguatan akun tabilitas dan peningkatan kinerja pada instansi pemerintah. Di samping itu, dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pada instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, peningkatan kapasitas SDM dibidang akuntabHitas kinerja instansi pemerintah melalui pelatihan di dalam maupun luar negeri, dan pembangunan sistem informasi kinerja instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja serta evaluasi kinerja instansi pemerintah. Hasilhasil lainnya yang telah dicapai antara lain adalah: 1. Diselesaikannya penyusunan naskah akademik RUU Sistem Pengawasan Nasional. Urgensi RUU ini adalah untuk mengubah peranan aparat pengawasan (auditor) yang selama ini berperan sebagai pemeriksa dan pelapor penyimpangan ke peranan sebagai quality assurance (penjamin kualitas) dan penjamin bagi pencapaian tujuan organisasi. Selain itu RUU ini diharapkan mampu menyerasikan dan 139 mensinergikan sistem pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan sistem pengawasan masyarakat; 2. Tersusunnya konsep RPP tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); Terselenggaranya koordinasi, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasianal Pemberantasan Korupsi (RANPK) sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah. 3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas sistem pengawasan dan akuntabilitas, pemerintah telah mene tapkan kebijakan di bidang pengawasan internal yang akan menjadi acuan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengawasan internal pemerintah. Kebijakan tersebut berupa: 1. Peraturan Menteri Negara PAN tentang Kebijakan Pengawasan Nasional API P Tahun 2006; 2. Peraturan Menteri Negara PAN tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP tahun 2006. Sementara itu, program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara di berbagai kementerian/lembaga dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain: 1. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan audit internal dan pengawasan masyarakat; 2. Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum; 3. Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja; 4. Melakukan audit khusus terkait dengan tugas pokok instansi, misalnya audit khusus terhadap penyimpangan dalam perizinan pemanfaatan kayu. 5.1.3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan bertujuan untuk mendata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan, provinsi, dan kabupaten/kota agar lebih proporsional, efisien. Untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur, telah diselenggarakan berbagai pendidikan latihan (diklat) teknis, fungsional, dan diklat pimpinan. Bersamaan dengan hal itu, juga dilakukan berbagai pembinaan terkait dengan integritas moral dan profesionalisme SDM aparatur. Terkait dengan penyetenggaraan diktat untuk SDM aparatur, telah dilakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja lembaga diklat. 5.1.4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif tetah dilakukan berbagai kegiatan dengan capaian antara lain: 1. Tersusunnya RUU pelayanan Publik yang diharapkan dapat menjadi dasar hukum dalam meningkatkan peLayanan kepada publik. 140 2. Didorong dan difasilitasinya penerapan OSS (One Stop Service) dan pada unitunit .pelayanan publik. Hal itu akan dikembangkan secara terusmenerus pada unit pelayanan lainnya di seluruh Indonesia, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa (eprocurement); modernisasi perpajakan dengan dibentuknya dua Kanwil modern, satu large tax office (LTO), dan 156 KPP pratama; modernisasi administrasi kepabeanan dan cukai dengan dibentuknya dua Kantor pelayanan umum (KPU) bea dan cukai; dan penerapan national single window (_SW); 3. Penyebaran kiat dan terobosan keberhasilan beberapa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan petayanan terpadu yang disusun dalam buku Pedoman Pelaksanaan Petayanan Publik (best practices); 4. Penyempurnaan pelayanan di bidang investasi, perpajakan, dan pertanahan; 5. Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa pemerintah seeara elektronik (eprocurement) se bagai bagian dari peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah; 6. Penerapan PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan acuan Pemprov dan Pemkab/Pemkot; 7. Sosialisasi indeks kepuasan masyarakat (lKM) dan sosialisasi pedoman penyusunan standar pelayanan publik di berbagai daerah; Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan informasi/arsip secara cepat dan tepat, telah dikembangkan sistem kearsipan dengan strategi pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kearsipan. Sistem kearsipan yang telah dikembangkan, meliputi: Sistem Informasi Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIPATI), Jaringan Informasi Kearsipan Nasional OIKN), Jaringan Kearsipan Statis OKS), dan restorasi arsip konvensional hoge regering. 5.2. Posisi Capaian hingga Tahun 2007 Secara keseluruhan, selama tiga tahun pelaksanaan RPJMN 20042009, berbagai capaian dan upayaupaya yang telah dilakukan dalam pembangunan bidang penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa telah sampai pada sasaransasaran yang tertuang dalam RPJMN 20042009. Adapun capaiancapaian yang ada, meliputi: 1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi; . 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel; 3. Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; 141 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik; 5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya. Pada prinsipnya, kesungguhan pemerintah dalam upaya untuk mengurangi secara nyata praktek korupsi di birokrasi telah terlihat hasilnya. Pelaksanaan program penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi, program penerapan kepemerintahan yang baik, dan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara, telah meningkatkan kinerja aparat pengawasan baik internal maupun eksternal dan kinerja birokrasi pemerintah. Selain itu, penindakan/hukuman yang dijatuhkan terhadap tersangka koruptor diharapkan dapat menimbulkan rasa takut di kalangan aparatur dan pejabat birokrasi untuk melakukan korupsi. KPK telah menunjukkan keberaniannya dalam melakukan penyidikan terhadap kasuskasus yang melibatkan para pejabat tinggi. Pemeriksaan yang dilakukan baik oleh pemeriksa internal pemerintah (BPKP) maupun eksternal (BPK) dalam mengungkapkan kasuskasus tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi, baik di pusat maupun di daerah, diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola yang baik yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi terjadinya praktek korupsi. Peningkatan dalam pelayanan publik yang ditandai antara lain dengan penerapan pelayanan terpadu satu pintu di berbagai daerah, modernisasi pelayanan perpajakan, kepabeanan dan perizinan, dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan di berbagai bidang seperti pelayanan pajak, bea cukai, pengadaan barang jasa pemerintah, dan bentukbentuk perizinan lainnya, merupakan upayaupaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangij mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelayanan publik. Berbagai peraturan perundangundangan telah diterbitkan untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik disertai dengan aparatur yang profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari KKN. Pemerintah menyadari bahwa upayaupaya yang telah dilakukan belum dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat. Hasil survey Transparency International mengenai Coruption Perception Index, menunjukan indeks Persepsi Korupsi (lPK) Indonesia tahun 2007 lebih baik dibanding tahun 20°4, yaitu dari 2,0 di tahun 20°4 menjadi 2,3 untuk tahun 2007. Kondisi tersebut masih tetap memprihatinkan karena Indonesia berada pada rangking ke 143 dari 179 negara yang disurvei. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus berupaya lebih keras lagi untuk tahuntahun mendatang. Melalui program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, pemerintah telah menyusun tiga RUU yang dimaksudkan untuk mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Adapun tiga RUU tersebut meliputi: RUU Kementerian Negara, RUU Administrasi Pemerintahan, dan RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah 142 Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan disahkannya tiga RUU yang direncanakan dilakukan pada 2008, dan dengan telah ditetapkannya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, diharapkan dapat mempercepat terwujudnya sasaran RPJMN 20042009 dalam menciptakan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Untuk mencapai sasaran RPJMN 20042009, yaitu terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat, pemerintah telah menetapkan UU Kewarganegaraan RI Tahun 2006 sebagai pengganti UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI. Hal ini dimaksudkan untuk menghapus tindakan diskriminatif terhadap perempuan, anak, dan kaum etnis serta mengakomodasikan berbagai kepentingan yang mendukung penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik telah diakomodasi antara lain dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 40 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan setiap tahun, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupatenjkota, provinsi sampai dengan tingkat nasional, masyarakat dan pemangku kepentingan lain seperti kaum rohaniwan, pengusaha, kelompok profesional, organisasi non. pemerintah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatanjproses perencanaan pembangunan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang par. tisipatif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat saat ini sudah semakin terpanggil untuk menyampaikan aspirasinya dalam proses penyusunan perencanaanjkebijakan publik. Upaya untuk mewujudkan konsistensi antara peraturan pusat dan daerah terus dilakukan. Pemerintah telah membatalkan berbagai peraturan daerah (Perda) yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan pusat atau peraturan perundangundangan di atasnya. Dengan disahkannya RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang direncanakan pada 2008, diharapkan konsistensi antara peraturan pusat dan daerah dapat segera terwujud. 5.3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Dalam upaya mencapai sasaransasaran yang tertuang dalam RPJMN 20042009, pemerintah Provinsi Riau perlu berupaya lebih keras lagi untuk menurunkan tingkat korupsi di lingkungan birokrasi, meningkatkan dan mensinergikan pelaksanaan pengawasanj pemeriksaan yang dilakukan oleh berbagai lembaga, meningkatkan kinerja SDM aparatur sekaligus kese]ahteraannya, menata sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan birokrasi pemerintah agar dapat mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan 143 pembangunan secara efisien dan efektif serta mengoptimalkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (eservices) di setiap instansi pelayanan publik. Pemerintah juga berupaya agar berbagai RUU sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dapat segera ditetapkan menjadi UU. VI. Tindak Lanjut 6.1. Upaya yang Akan Dilakukan untuk Mencapai Sasaran Upayaupaya yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran RPJMN 20042009 disusun dengan mempertimbangkan posisi capaian hingga tahun 2007 serta permasalahanpermasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran. Dalam dua tahun waktu tersisa dari pelaksanaan RPJMN 20042009, maka upayaupaya yang dilakukan pada prinsipnya adalah melanjutkan dan meningkatkan pembangunan yang sudah dicapai sebelumnya serta melakukan penajaman dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Adapun upayaupaya yang akan ditindaklanjuti dalam dua tahun ke depan adalah: 1. Meningkatkan upayaupaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka meminimalisir praktek praktek korupsi di berbagai sektor yang diikuti dengan perbaikan sistem pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara. 2. Meningkatkan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi, baik dalam bentuk perundang undangan maupun pada tingkat operasional dalam rangka mewujudkan kedudukan yang sama di hadapan hukum pada setiap golongan masyarakat. Melanjutkan upaya penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan aparatur negara melalui kegiatankegiatan: (a) Penyusunan pedoman dan sosialisasi sistem manajemen kinerja instansi pemerintah pusat dan .daerah; (b) Evaluasi penataan kelembagaan quasi birokrasi dan kelembagaan birokrasi di pusat dan daerah, dilanjutkan dengan penyusunan RPP tentang Pedoman Penyusunan Kelembagaan NonStruktural (quasi birokrasi); (c) Pelaksanaan rencana induk reformasi birokrasi dan penyusunan pedomanpedoman terkait. Di samping itu, dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa diharapkan berbagai regulasi secepatnya dapat diwujudkan sebagai landasan hukum bagi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain kegiatankegiatan prioritas tersebut, juga dilakukan kegiatankegiatan yang merupakan kegiatan prioritas dalam rangka penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Adapun kegiatankegiatan tersebut dilaksanakan melalui programprogram: 144 1. Program penerapan kepemerintahan yang baik; 2. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara; 3. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;. 4. Program pengelolaan sumber daya manusia aparatur; 5. Program peningkatan kualitas pelayanan publik; 6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara. 6.2. Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJMN 20042009 Melalui pelaksanaan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) 20082009, dalam dua tahun waktu tersisa, pemerintah berupaya dengan sungguhsungguh agar sasaransasaran pembangunan, termasuk sasaran RP]MN bidang penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang tertuang dalam RP]MN 2004 2009, dapat tercapai dengan baik. Pemerintah menyadari bahwa upaya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi memerlukan waktu, konsistensi, kontinyuitas, dan dukungan yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai pelaksana terbawah. Dengan melihat kondisi tersebut, maka masalah korupsi, reformasi birokrasi dan pelayanan publik masih akan tetap menjadi tema sentral dalam RPJMN 20102014. VII. Penutup Secara umum, upaya penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa sudah menunjukkan per baikan sebagaimana diharapkan. Namun, pencapaian yang ada masih belum mampu memenuhi seluruh sasaran dan arah kebijakan RPMN 20042009. Tampaknya, masih dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk bisa merealisasikannya. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan programprogram yang sarat komitmen, konsisten, dan berkesinambungan. Namun demikian, secara keseluruhan, selama tiga tahun pelaksanaan RP]MN 20042009 (melalui pelak sanaan RKP Tahun 20052007), berbagai capaian dan upayaupaya yang telah dilakukan dalam pembangun an bidang penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa telah mengarah pada sasaransasaran yang tertuang dalam RP]MN 20042009. Adapun capaiancapaian yang telah diraih dalam tiga tahun terakhir pelaksanaan RP]MN 20042009 adalah: berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel, terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya. 145 Untuk pelaksanaan program penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi, program penerapan kepemerintahan yang baik, dan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara, telah meningkatkan kinerja aparat pengawasan baik internal maupun eksternal dan kinerja birokrasi pemerintah. Untuk penindakan/hukuman yang dijatuhkan terhadap tersangka koruptor, diperkirakan sudah mulai menimbulkan rasa takut di kalangan aparatur dan pejabat birokrasi untuk melakukan korupsi. KPK telah menunjukkan keberaniannya dalam melakukan penyidikan terhadap kasuskasus yang melibatkan para pejabat tinggi. Untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik disertai dengan aparatur yang profesional, bertanggung jawab, dan be bas dari KKN, telah diterbitkan berbagai peraturan perundang undangan. Melalui program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, pemerintah telah menyusun tiga RUU yang dimaksudkan untuk mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Untuk mencapai sasaran RP]MN 20042009, yaitu terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat, pemerintah telah menetapkan UU Kewarganegaraan RI Tahun 2006 sebagai peng ganti UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI. Hal ini dimaksudkan untuk menghapus tindakan diskriminatif terhadap perempuan, anak, dan kaum etnis serta mengakomodasikan berbagai kepentingan yang mendukung penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, telah diakomodasi antara lain dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Untuk mewujudkan konsistensi antara peraturan pusat dan daerah, pemerintah telah membatalkan sejumlah Perda yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan pusat atau peraturan perundangundangan di atasnya. Dengan disahkannya RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang direncanakan pada tahun 2008, diharapkan konsistensi antara peraturan pusat dan daeran dapat segera terwujud. 146 BAB 3.8. PERWUJUDAN LEMBAGA DEMOKRASI YANG MAKIN KOKOH I. Pengantar Sasaran pokok kelima untuk Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan demokratis adalah terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi dengan teriaksananya secara efektif fungsi dan peran lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan. Selain itu, agenda tersebut juga menetapkan sasaran terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik serta terlaksananya pemilihan umum (Pemilu) yang lebih demokratis, jujur, dan adil pada tahun 2009 dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada perwujudan lembaga demokrasi yang makin kukuh. Untuk mencapai sasaran pokok kelima pada tahun ketiga RPMN 20042009, perlu dicermati terlebih dahulu kondisi dan potensi awal serta berbagai tantangan maupun permasalahan yang ada pada 20042005. Hal ini sangat penting guna menentukan upayaupaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan target sasaran yang ingin dicapai. II. Kondisi Awal RPJMN 20042009 di Provinsi Riau Pada awal pelaksanaan RPMN 20042009, Indonesia masih diwarnai dengan beberapa permasalahan, antara lain: (1) belum optimalnya implementasi peran dan fungsi lembagaIembaga politik. Hal ini antara lain disebabkan oleh perubahan struktur dan substansi UndangUndang Dasar (UU D) 1945 serta disahkannya sejumlah peraturan perundangundangan baru yang berkaitan dengan kelembagaan penyelenggaraan negara. Hal ini berdampak pada tuntutan yang semakin kuat atas pelaksanaan peran dan fungsi lembaga lembaga terkait untuk lebih optimal dalam menciptakan hubungan kekuasaan yang seimbang (checks and balances), dan pada gilirannya akan menentukan keberhasilan pelaksanaan konsolidasi demokrasi. Disamping itu, reformasi atas konstitusi dan peraturan perundangundangan yang ada masih diperlukan untuk memperkokoh peran dan fungsi lembagaIembaga yang sudah ada; (2) pola hubungan negara dan masyarakat yang belum sesuai dengan kebutuhan demokratisasi. Pola hubungan negara dan masyarakat yang konstruktif harus diciptakan untuk mendorong proses konsolidasi demokrasi. Perlu ruang kebebasan untuk berkarya dan tanggungjawab sosial politik yang lebih besar agar masyarakat mampu memiliki dinamika dan kedewasaan tersendiri dalam menyelesaikan persoalannya sendiri tampa terlalu tergantung pada pemerintah. Berbagai persoalan diharapkan dapat terselesaikan pad a domain kemasyarakatan secara lebih otonom, independen, inovatif, dan berkreasi sesuai potensinya. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi mitra negara untuk bersamasama mendukung pelaksanaan konsolidasi demokrasi; (3) belum optimalnya hubungan kelembagaan pusat dan daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat diterapkan sesuai dengan filosofi dasarnya, yakni menempatkan pembangunan daerah sesuai dengan potensi lokal dan aspirasi ma 147 syarakatnya. Otonomi daerah juga diharapkan dapat berjalan searah dengan proses demokratisasi yang sedang berlangsung. Namun, pelaksanaannya sampai saat ini masih menemui banyak kendala. Hal ini ditandai dengan adanya distorsi dan inkonsistensi peraturan perundangundangan serta masih adanya dampak sentralisasi pemerintahan; (4) masih adanya persoalanpersoalan politik dan harmonisasi masa lalu yang belum tuntas, seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan tindakantindakan kejahatan politik. Demokratisasi akan mengalami kendala apabila persoalanpersoalan masa lalu belum dapat diselesaikan. Persoalanpersoalan tersebut berpotensi menjadi sumber konflik dan disintegrasi sosial di masa yang akan datang; (s) media massa belum menjalankan fungsinya secara otonom dan independen. Media massa masih dipandang sebagai pihak yang kerap dengan sengaja memperkeruh konflik dan mencaricari kesalahan yang tidak bertanggung jawab. Padahal, media massa berkewajiban untuk memberitakan secara obyektif realitas yang ada agar persoalan dapat diatasi sesuai faktanya. Di sisi lain, pengekangan terhadap media massa justru berbahaya dan dapat menimbulkan distorsi informasi yang berpihak kepada kelompok tertentu. Disamping berbagai permasalahan yang muncul tersebut, pada awal pelaksanaan RPJMN 20042009, Indonesia telah berhasil menempatkan proses pembangunan kelembagaan politik pada jalur dan arah yang benar. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk memelihara proses pembangunan kelembagaan politik demokrasi pada tahuntahun berikutnya harus tetap dijaga sesuai dengan amanat Konstitusi. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas praktikpraktik kelembagaan yang ada dan memenuhi harapan perbaikan dan perubahan dalam masyarakat. Dalam mendukung dan menjaga arah positif proses demokratisasi, persoalan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serta hubungan eksekutif dan legislatif perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan adanya pandangan bahwa proses Pilkada seringkali kurang demokratis. Selain itu, hubungari eksekutif dan legislatif masih sering mempengaruhi kepastian politis dan/atau menimbulkan potensi kesalahpahaman yang berimplikasi negatif bagi kinerja kedua lembaga. Memang harus diakui, di samping sejumlah keberhasilan pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah, namun masih terdapat pula pelaksanaan Pilkada yang berpotensi konflik. Selain itu, terdapat pula eksekutif dan legislatif yang memiliki hubungan tidak harmonis. Tentu saja, ini semua berpotensi mengganggu stabilitas proses demokratisasi positif ke depan. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam usianya yang relatif muda telah menunjukkan kewibawaan sekaligus ketegasan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Di masa .depan, dengan semakin meningkatnya kapasitas dan kemampuan MK, diharapkan akan dapat mendorong perjalanan proses demokratisasi. Proses pembangunan kelembagaan politik demokrasi akan 'semakin mantap dengan adanya dukungan lembaga .politik. Hal ini merupakan kunci penting dalam menjaga momentum proses demokratisasi yang positif. 148 Hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat serta komunikasi dan dialog yang konstruktif antaranggota masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan. Pemanfaatan ruang publik bagi terbukanya penyelesaian konflik sosial politik harus dioptimalkan guna meminimalkan eskalasi konflik. Dalam menjaga proses demokratisasi, pemantapan komunikasi politik harus dilakukan tidak hanya antar pemerintah, tetapi juga antara pemerintah dan masyarakat. Terkait dengan hal ini, masih banyak dijumpai sejumlah kendala dan ketidaklancaran komunikasi dan informasi (kominfo) dalam pemantapan komunikasi politik. Hal ini berakibat pada belum optimalnya kontrol yang sehat dan memadai terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Sementara itu, tuntutan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi bidang kominfo semakin kuat. Keinginan untuk mewujudkan komunikasi yang bersifat bottom up dan interaktif berimplikasi pada upaya peningkatan keterbukaan dan kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator harus terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. III. Sasaran yang Ingin Dicapai Sasaran prioritas dalam Agenda Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kukuh adalah tetap ter peliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil Pemilu nasi ona12004. Adapun sasaran lain yang ingin dicapai antara lain: (1) Terlaksananya peran dan fungsi lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan sesuai konstitusi dan peraturan perundangundangan yang berlaku; (2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik; dan (3) Terlaksananya Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil pada 2009. IV. Arah Kebijakan Adapun maksud dari sasaransasaran dalam Agenda Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kukuh tersebut diarahkan untuk: (1) Mewujudkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh dengan mempertegas tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari seluruh kelembagaan negara pemerintahan yang berdasarkan mekanisme checks and balances; (2) Memperkuat peran masyarakat sipil (civil society); (3) Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; (4) Mewujudkan pelembagaan dan mendorong berjalannya rekonsiliasi nasional beserta segala kelengkapan kelembagaannya; (5) Menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat. Keseluruhan sasaran dan arah kebijakan yang ditetapkan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu: Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi, Program Perbaikan Proses Politik serta Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa. 149 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan pelembagaan fungsifungsi dan hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga politik lainnya serta lembagalembaga kemasyarakatan yang kokoh dan optimal. Melalui program ini dilaksanakan kegiatankegiatan pokok, antara lain: (1) Perumusan standar dan parameter politik terkait dengan hubungan checks and balances di antara lembagalembaga penyelenggara negara; (2) Peningkatan kemampuan lembaga eksekutif yang profesionaI dan netral; (3) Perumusan kerangka politik yang lebih jelas mengenai kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah; (4) Fasilitasi perumusan yang lebih menyeluruh terhadap semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pertahanan keamanan (hankam) negara untuk mendorong profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional lndonesia (TNI) dan menjaga netralitas politik kedua lembaga tersebut; (5) Fasilitasi peningkatan kualitas fungsi dan peran lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); (6) Promosi dan sosialisasi pentingnya independensi, kapasitas, dan integritas lembaga MK dan Komisi Yudisial (KY) sebagai upaya memperkuat wibawa dan kepastian konstitusional dalam proses penyelenggaraan negara; (7) Pelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR); (8) Fasilitasi pemberdayaan partai politik (parpol) dan masyarakat sipil yang otonom, independen, dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan kebijakan publik; (9) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat agar dapat menerapkan budaya politik demokratis. Program Perbaikan Proses Politik dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu dan uji kelayakan publik serta pelembagaan perumusan kebijakan publik. Kegiatan kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini mencakup: (1) Perumusan standar dan parameter penyelenggaraan debat publik yang berkualitas bagi calon pemimpin nasional; (2) Perumusan standar dan parameter uji kelayakan untuk merekrut pejabat politik dan pejabat publik; (3) Perwujudan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya memelihara dan meningkatkan komunikasi politik yang sehat, bebas, dan efektif; (4) Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu 2009 yang lebih berkualitas, demokratis, jujur, dan adil; (5) Pengembangan mekanisme konsultasi publik sebagai sarana dalam proses penyusunan kebijakan. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa ditujukan untuk meningkatkan peran pers dan media massa dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara bebas, transparan, dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi menuju masyarakat berbasis pengetahuan. Program ini melaksanakan kegiatankegiatan pokok, antara lain: (1) Fasilitasi peninjauan atas aspekaspek politik terhadap peraturan perundangundangan yang terkait dengan pers dan media massa; (2) Pengkajian dan penelitian yang relevan dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas informasi dan komunikasi; (3) Fasilitasi peningkatan profesionalisme di bidang komunikasi dan 150 informasi. V. Pencapaian 20052007 5.1. Upaya yang Dilakukan Hingga Tahun 2007 Sejak tahun 2005, berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan sasaran pokok Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis melalui upaya perwujudan lembaga demokrasi yang makin kukuh, antara lain: (1) Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas, KPU/KPUD, DPRD, serta lembaga kemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan untuk memantapkan proses konsolidasi demokrasi dalam jangka menengah aan jangka panjang ke depan. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya peningkatan kualitas peran dan fungsi lembagalembaga politik dan sosial kemasyarakatan, serta terbangunnya pondasi kerjasama konstruktif antar lembagalembaga tersebut; (2) Mendukung berbagai kebijakan penyempurnaan proses politik termasuk didalamnya persia pan untuk penyelenggaraan pemilu 2009, pelaksanaan Pilkada, dan penanganan masalahmasalah strategis di bidang politik. Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah tersusunnya mekanisme seleksi kepemimpinan politik yang efektif; (3) Meningkatkan peran pers dan media massa dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara be bas, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini juga dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi menuju masyarakat berbasis pengetahuan. Sasaran yang akan diwujudkan adalah meningkatnya peran pemerintah dan media massa dalam memenuhi hak rakyat untuk memperoleh informasi yang baik dan benar. Juga, meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang kominfo dalam mendukung proses perumusan kebijakan publik. 5.2. Posisi Keadaan Hingga Tahun 2007 Secara umum, program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana. Namun demikian, masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran program yang ditetapkan RPJMN 20042009. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan, meskipun sesuai dengan kegiatan pokoknya, namun beberapa kegiatan tersebut tidak secara langsung relevan dengan sasaran programnya. Disamping itu, masih terdapat kegiatankegiatan yang dilaksanakan yang kurang sesuai dengan kegiatan pokok dan program. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan memberi capaiancapaian. Adapun capaiancapaian hingga 2007 adalah: 5.2.1. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi Terkait dengan peran dan tugas DPRD, kegiatan yang telah dilaksanakan secara terus menerus setiap tahun adalah antara lain: (1) pengembangan kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi; (2) penjaringan aspirasi masyarakat konstituen, sekaligus penyampaian informasi kepada konstituen, 3) fasilitasi pembahasan dan penyusunan UU. Dalam mendukung proses seleksi kepemimpinan politik, khususnya lembaga Pemilu, kegiatan yang telah dilaksanakan terfokus pada penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) 151 provinsi/kabupaten/kota. Khusus tahun 2007, kegiatan peningkatan kapasitas KPUD difokuskan pula pada peningkatan kualifikasi dan kompetensi aparatur dalam penyelenggaraan pemilu. Hal penting lainnya adalah terpilih dan terbentuknya keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang baru berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh publik. Dalam konteks meningkatkan kapasitas lembaga politik rakyat, pemerintah telah menetapkan PP No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan terhadap Parpol dan pelaksanaannya. Telah pula ditetapkan Permendagri No. 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol. Berkenaan dengan parpol, pemerintah telah melaksanakan verifikasi bantuan keuangan terhadap partai politik terutama yang terkait dengan persyaratan administrasinya. Sebanyak 16 partai politik yang perlu diverifikasi. Terkait dengan peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan, upaya yang telah dilakukan adalah melaksanakan forum terbuka untuk membahas revisi UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Ke masyarakatan (Ormas) pad a tahun 2006 dan tahun 2007. Pada tahun 2007 telah disusun draft rancangan dan naskah akademis RUU tentang Ormas. Namun, agenda untuk melakukan revisi UU No.8 Tahun 1985 tersebut telah dikeluarkan dari prioritas DPR pad a tahun 2007. Terkait dengan Ormas, pemerintah telah menyusun rancangan peraturan bersama menteri dalam mengkoordinasikan pemantauan dan pengawasan orang asing di daerah dan penyusunan peraturan terkait dengan penerimaan bantuan luar negeri untuk Ormas. Pemerintah telah menetapkan permendagri No. 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah. Pemerintah pada tahun 2007 menyusun sebuah pedoman pemberdayaan perempuan dalam pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dan menyusun rancangan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman Sosialisasi Nilainilai Pancasila yang akan digunakan sebagai acuan oleh daerah. 5.2.2. Program Perbaikan Proses Politik Dalam upaya perbaikan proses politik, telah dilaksanakan kegiatankegiatan yang terkait dengan aksi pemberdayaan terhadap warga Berbagai konsultasi publik dilakukan untuk menjaring aspirasi publik. Terkait dengan perbaikan proses politik tersebut, sampai dengan kuartal terakhir tahun 2007, pemerintah telah melakukan fasilitasi pelaksanaan Pilkada di beberapa Kabuapaten/Kota di Provinsi Riau. Fasilitasi pilkada ditekankan pada adanya peningkatan komunikasi yang sehat, bebas dan efektif. Pada umumnya, pelaksanaan Pilkada dapat dikatakan berjalan aman dan damai. Berbagai ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil Pilkada terjadi dan pemerintah mendorong kebijakan agar pihak yang tidak puas dapat menyelesaikannya dengan caracara yang damai. Hal ini dapat dilakukan dengan melaporkan kasus dugaan 152 pelanggaran kepada Komisi Pengawasan Pemilihan Umum (KPPU/KPPUD) atau bahkan menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, kegiatan penting lainnya yang telah pula dilaksanakan dalam rangka percepatan perbaikan proses politik, antara lain: kajian pengembangan mekanisme konsultasi publik; dan pembahasan kebijakan publik yang melibatkan masyarakat luas. 5.2.3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan lainnya untuk mendukung program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa adalah: Peningkatan sarana egovernment di pusat dan daerah; Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi termasuk sarana prasarananya serta pengembangan sistem ja ringannya; Kajian terhadap kebijakan yang terkait dengan kominfo. Untuk meningkatkan layanan informasi publik, telah dilakukan pula kegiatankegiatan, seperti: Peningkatan arus informasi melalui berbagai media; Pengembangan dan pembinaan jaringan komunikasi dan informasi; Perencanaan dan pengembangan kebijakan kominfo termasuk penyusunan peraturan pelaksanaannya. Sebagai ketanjutan datam mempercepat pencapaian target yang ditetapkan, telah dilakukan pula upaya peningkatan arus informasi dengan tembaga media melalui: Penyusunan data dan informasi media elektronik di provinsi; Pemberian bantuan TV dan radio untuk daerah terpencil dan perbatasan; Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM aparatur pemerintah, institusi pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat di bidang kominfo sesuai dengan standar kompetensi profesi, dilaksanakan kegiatan pemberian beasiswa pendidikan gelar Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) bidang kominfo di dalam dan di luar negeri bagi masyarakat umum, institusi pendidikan serta pimpinan pemerintahan pusat dan daerah. Pada 2007, beasiswa diberikan untuk S2/S3 datam negeri sebanyak 55 orang dan untuk S2/S3 luar negeri sebanyak 75 orang. Pemberian beasiswa ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing SDM datam bidang kominfo. Hal ini pada gilirannya juga akan meningkatkan literasi dan profesionalisme masyarakat di bidang kominfo. Dengan terlaksananya rangkaian seluruh kegiatan tersebut, diharapkan akan meningkatkan pelayanan pemerintah dan media massa dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang baik, benar, dan bertanggungjawab. Dengan demikian, misi pembangunan jangka panjang dalam mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum dapat memperkuat peran masyarakat sipil. Juga, dapat men jamin pengembangan dan kebebasan media datam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat. Pada saatnya nanti, seluruh misi ini akan dapat diwujudkan secara bertahap. 153 5.3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Secara umum, pencapaian sasaran Agenda Mewujudkan Indonesia Yang adil dan Demokratis masih me nemui sejumlah permasalahan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan kegiatan. Adapun perma salahanpermasalahan tersebut adalah: Belum optimalnya perencanaan kegiatan yang memperhatikan secara cermat fokus/prioritas, lokus kegiatan, serta sumber daya yang tersedia, sehingga keluarannya (output) kurang optimat; Belum optimalnya persiapan petaksanaan kegiatan, terutama datam mem pertimbangkan ketersediaan waktu. Disamping itu, ada proses politik yang tidak dapat dihindari sehingga menyebabkan keluaran tidak dapat dicapai, seperti misalnya revisi UU Ormas yang tidak masuk lagi sebagai agenda prioritas yang harus dise lesaikan pada tahun 2007. Setelah melakukan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil gubernur secara langsung pada 22 September 2008, Provinsi Riau kembali memperkuat demokrasi dengan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir secara langsung. Pelaksanaan pilkada langsung merupakan amanat yang ditegaskan oleh Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada secara langsung merupakan salah satu kegiatan penting dalam proses desentralisasi politik lokal yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses konsolidasi demokratisasi di Indonesia. Pilkada langsung adalah terobosan pembangunan politik yang membuka partisipasi luas rakyat dalam menentukan pemimpin mereka di tingkat lokal. Pilkada yang telah dilaksanakan di Indonesia selama tiga tahun terakhir ini secara keseluruhan dapat dikatakan memenuhi sasaran minimal pelaksanaan yang aman. damai dan demokratis. Ketaatan pada putusan pengadilan juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pilkada. Contoh yang perlu disebutkan adalah pelaksanaan pilkada pasangan CS dan TAMPAN yang melakukan gugatan terhadap hasil Pilkada Riau yang dilakukan pada 22 Sepetember 2008 yang lalu. Penerimaan pada keputusan akhir Mahkamah Agung oleh semua calon yang bersengketa merupakan contoh yang baik dalam penegakan supremasi hukum yang menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pilkada. VI. Tindak Lanjut 6.1. Upaya yang Akan Dilakukan untuk Mencapai Sasaran Untuk menindaklanjuti berbagai kegiatan dalam program perwujudan .lembaga demokrasi yang kukuh, maka upayaupaya yang akan dilakukan untuk mencapai sasaransasaran RPJMN 20042009 yang termuat dalam Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis adalah: 1. Meningkatkan kapasitas dan kredibilitas lembagalembaga demokrasi. Hal ini perlu dirumuskan secara cermat. Keseluruhan lembagalembaga ini diharapkan dapat melaksanakan tugas dan 154 kewenangan seoptimal mungkin secara terarah dan bertahap; 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2009 dan Pilkada, tidak hanya pad a aspek kelembagaannya saja, tetapi juga dalam mempersiapkan masyarakat menjelang Pemilu 2009 agar dapat berpartisipasi aktif. Dalam hal ini, kegiatan komunikasi perlu juga dirumuskan untuk lebih memperkuat kerjasama antar lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan, serta interaksinya dengan masyarakat secara umum dan meluas dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2009; 3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada melalui pendalaman dokumen perencanaan, khususnya RPJMN dan RKP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas capaiankegiatankegiatan yang telah ditetapkan; 4. Menyikapi keterlambatan penyelesaian RUU KIP dengan mendorong Departemen Komunikasi dan lnformatika dan DPR untuk berkomitmen menyelesaikannya sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini mengingat semakin besarnya tuntutan publik terhadap informasi yang cepat, akurat dan benar sesuai perubahan kedua UUD 1945 pasal28 F, yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk 2008, kegiatan ini menjadi prioritas dan harus dilaksanakan serta ditargetkan penyelesaiannya, termasuk juga penyusunan peraturan pelaksanaannya. 6.2. Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJMN 20042009 Dengan capaian yang telah diupayakan sejak awal pelaksanaan RPJMN 20042009, maka perkiraan pencapaian akhir dari sasaransasaran tersebut pada tahun 2008 adalah: (1) Meningkatnya kapasitas, kredibilitas, dan akuntabilitas lembagaIembaga demokrasi; (2) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat; (3) Menurunnya praktekpraktek disinsentif yang menghambat penyelenggaraan "pemilu yang berkualitas; (4) Tercapainya persiapan pelaksanaan Pemilu 2009 khususnya pemilu legislatif; serta (5) Meluasnya akses masyarakat terhadap informasi publik. Sedangkan pada tahun 2009, sasaran yang akan dicapai adalah: (1) meningkatnya kapasitas, kredibilitas, dan akuntabilitas institusi politik, institusi publik, dan lembaga penyelenggaraan pemilu; (2) meningkatnya peran media massa dan meluasnya akses masyarakat terhadap informasi publik; C3) menururinya praktik praktik politik disinsentif, ilegal dan tidak sehat yang menghambat penyelenggaraan pemilu yang demokratis; dan (4) meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik aktif masyarakat; (5) terlaksananya Pemilu 2009 yang adil dan demokratis. 155 6.2.1. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi Sasaran RPJMN 20042009 melalui program ini akan dilaksanakan melalui upaya peningkatan kapasitas, "kredibilitas, dan akuntabilitas lembaga demokrasi serta peningkatan partisipasi politik masyarakat. Adapun perkiraan pencapaian pada tahun 2008 dilaksanakan melalui diantaranya: (1) Terfasilitasinya penyelesaian perbaikan UU bidang politik dan penyusunan peraturan pelaksanaan serta sosialisasinya; (2) Terfasilitasinya penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundangundangan; (3) Peningkatan kualitas, kredibilitas dan akuntabilitas lembaga eksekutif; (4) Peningkatan kapasitas kelembagaan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya; (5) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi aparatur pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu dalam menghadapi Peniilu 2009; (6) Terfasilitasinya pendidikan politik bagi pemilih di seluruh provinsi dan kabupaten/kota; (7) Terfasilitasinya peningkatan kapasitas kelembagaan, DPRD, DPD dan MPR; (8) Terfasilitasinya peningkatan kapasitas dan kredibilitas, DPRD, DPD, dan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya; (9) Terfasilitasinya peningkatan efektifitas mekanisme atau saluran partisipasi dan pengawasan politik masyarakat terhadap DPRD, serta (10) terfasilitasinya peningkatan peran partai politik dan masyarakat sipil, (11) Terlaksananya penelitian dan pengkajian terutama yang terkait dengan kelembagaan demokrasi. Memperhatikan capaian sampai dengan tahun 2007 dan memperhatikan perkiraan capaian pada tahun 2008, maka pada tahun 2009, beberapa sasaran program yang ingin dicapai adalah antara lain: (1) adanya peningkatan kapasitas kelembagaan KPU di daerah; (2) adanya penguatan lembaga pemantau pemilu; 3) terfasilitasinya dan terkoordinasinya pelaksanaan setiap tahapan persiapan pemilu 2009; (4) adanya peningkatan kualifikasi dan kompetensi aparatur pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu dalam menghadapi Pemilu 2009; (5) dilaksanakannya pendidikan politik bagi masyarakat seluruh provinsi dan kabupaten/kota; (6) terlaksananya pendidikan politik untuk masyarakat di daerah oleh lembaga kemasyarakatan VII. Penutup Dengan dilaksanakannya rangkaian kegiatan melalui 3 (tiga) kebijakan program Agenda Mewujudkan In donesia yang Adil dan Demokratis, diharapkan hal ini dapat mewujudkan sasaran prioritas Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kukuh. Sasaran prioritas tersebut mengarahkan pada terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil Pemilu nasional 2004, terlaksananya peran dan fungsi lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan sesuai konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, dan terlaksananya Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil pada 2009. Namun demikian, efektivitas dari seluruh pencapaiannya terse but sangat tergantung pada pelak sanaan dan hasil yang ditargetkan. 156 Untuk program penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi, telah diperoleh sejumlah pencapaian. Terkait dengan lembaga MPR, telah dilaksanakan sosialisasi amandemen UUD 1945, digiatkannya kegiatan kemajelisan melalui ceramah dan diskusi di berbagai daerah, penyebaran informasi kemajelisan, sosialisasi putusan MPR, sosialisasi peran MPR, kajian tentang materi putusan MPR, penyuluhan dan penyebaran informasi putusanputusan MPR telah pula dilaksanakan di lebih dari 200 lokasi yang direncanakan. Terkait dengan peran dan tugas DPR, pencapaian telah diindikasikan dengan terlaksananya penyuluhan dan penyebaran informasi dalam rangka penyampaian kebijakan publik dan penjaringan aspirasi masyarakat, pengembangan kelembagaan dalam rangka meningkatkan fungsi konstitusi dewan, diikutinya sidangsidang parlemen, baik di tingkat regional maupun internasional. Dalam mendukung proses seleksi kepemimpinan politik, khususnya lembaga Pemilu, kegiatan yang telah dilaksanakan terfokus pada penguatan kelembagaan KPUD di seluruh Riau.. Kegiatankegiatan yang telah dilaksanakan belum secara khusus mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2009. Namun, sejumlah susunan rencana program kegiatan dan tahapan pelaksanaan Pemilu 2009 sudah dilakukan. Secara keseluruhan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kegiatan pokok yang ditetapkan guna mencapai sasaran dan arah kebijakan Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis. Hingga akhir RPJMN 20042009, sejumlah pencapaian hasil yang telah dicapai dalam 3 (tiga) tahun terakhir tersebut diharapkan mampu mendorong pencapaian target pada akhir tahun kelima, dan sekaligus dapat menjadi pijakan dalam proses mewujudkan lembaga demokrasi yang makin kukuh. Dengan demikian, efektivitas, konsistensi, dan kesinambungan harus terus diupayakan agar sasaran RPJMN 2004 2009 dapat tercapai. 157 BAB 4.1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN I. Pengantar Berdasarkan data BPS dan Bappeda pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin di Riau sebanyak 376,5 ribu atau 9,9% dari total penduduk (Riau daratan dan Kepulauan). Akibat krisis ekonomi maka pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin Riau meningkat menjadi 634.896 jiwa atau 15,4 % dari jumlah penduduk Riau (BPS, 2004). Hasil pendataan keluarga miskin oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau tahun 2004, jumlah penduduk miskin di Riau mencapai 22,19%. Peningkatan ini terjadi karena variabel yang dipakai dalam menilai dan menentukan orang miskin berbeda dari variabel yang dipakai BPS sebelumnya. Esensi pendataan penduduk miskin oleh Balitbang Provinsi Riau pada tahun 2004 didasari oleh kondisi alam Riau yang pada umumnya sulit disamakan dengan kondisi daerah lain di Indonesia. Pedesaan Riau yang banyak berada di kepulauan dan pinggiran sungai (daerah aliran sungai) memiliki karakteristik tersendiri dalam penentuan rumah tangga miskin. Oleh sebab tu penentuan tingkat kemiskinan BPS dan Balitbang Riau mengembangkan 8 variabel yang akan mengindikasikan apakah suatu rumah tangga termasuk miskin atau tidak. Rumah tangga dikatakan miskin apabila minimal 4 dari 8 variabel tersebut terpenuhi. Kedelapan variabel tersebut adalah sebagai berikut: (1) frekuensi makan minimal 2 kali sehari, (2) konsumsi lauk pauk berprotein tinggi, (3) memiliki pakaian yang berbeda untuk kegiatan yang berbeda, (4) kepemilikan aset, (5) luas lantai rumah per kapita, (6) jenis lantai rumah, (7) kepemilikan jamban, dan (8) ketersediaan air bersih. Berdasarkan variabel yang ditentukan tersebut, maka ditemukan jumlah penduduk miskin di Riau pada tahun 2004 sebanyak 1.000.163 jiwa atau 22,19 % dari jumlah penduduk Riau, sebesar 4.543.584 jiwa. Menurut rumah tangga maka jumlah rumah tangga miskin Provinsi Riau adalah sebanyak 231.508 atau 23,68 % dari total rumah tangga di Riau. Tingginya jumlah penduduk miskin di Riau sangat ironis jika dibandingkan dengan kekayaan alam yang dimiliki daerah ini. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin Riau Daratan (11 Kabupaten/Kota) pada tahun 2000 meningkat menjadi 438.6 ribu jiwa (11.7%), dan pada tahun 2003 meningkat lagi menjadi 661.7 ribu jiwa (15.6%), atau mengalami pertumbuhan sebesar 10,8% per tahun selama 20002003, yang berarti lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk miskin Indonesia yang hanya sebesar 7,5% per tahun pada periode yang sama. Sementara itu, berdasarkan data BKKBN terdapat keluarga miskin di Provinsi Riau sebanyak 382.996 keluarga (43,06%) dari total keluarga pada tahun 2002, dan menurun menjadi 372.660 keluarga (41,45%) pada tahun 2003. 158 Tingginya angka kemiskinan di Riau menunjukkan banyaknya penduduk Riau yang tidak mampu memenuhi hakhak dasarnya. Kemiskinan sebagai suatu yang multidimensional menggambarkan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang lakilaki dan perempuan, tidak dapat memenuhi hakhak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan tidak dipahami secara sempit hanya berdasarkan kemampuan ekonomi semata, tetapi sesuai dengan pengertian kemiskinan multidimensi, yaitu kegagalan dalam pemenuhan hakhak dasar dan menghilangkan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, lakilaki atau perempuan, dalam menjalani kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2005). Hakhak dasar tersebut adalah hakhak untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hakhak yang diakui oleh peraturan perundangundangan yaitu hak akan pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik tanpa diskriminasi jender. Hakhak dasar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak yang lain. Pandangan lain terhadap kemiskinan multidimensional menggambarkan kondisi masyarakat miskin dari berbagai aspek yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam keadaan kemiskinan. Aspekaspek tersebut meliputi kondisi sumberdaya insani yang selanjutnya menggambarkan kemiskinan insani (humanpoverty), dan aspekaspek yang terkait dengan martabat manusia yang selanjutnya menyebabkan kemiskinan martabat yang digambarkan oleh kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam mengeluarkan pendapat (voicelessness), ketidakberdayaan (powerlessness), dan kerentanan (vulnerability). Dengan pengertian ini maka kemiskinan tidak dipandang dari aspek ekonomi saja, tetapi aspek politik dan aspek sosial juga menjadi faktor yang signifikan menciptakan kemiskinan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program utama Gubernur Riau (2004 – 2008), yang dicetuskan dalam kebijakan guna menanggulangi Kemiskinan, Kebodohan dan ketertinggalan Infrastruktur (K2I). Program penanggulangan kemiskinan sebagai bahagian proram pembangunan di Provinsi Riau dilaksanakan secara lebih terintegrasi, fokus dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh stakeholders (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat). Fokus utama program ini adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur. 159 II. Kondisi Awal RPJMN 2.1. Jumlah Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau pada periode 20002003 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 438.568 jiwa (11,7%) pada tahun 2000, menjadi 634.896 jiwa (15,4% ) pada tahun 2002, dan 661.677 jiwa (15,6%) pada tahun 2003. Persentase penduduk miskin atau penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, berhasil ditekan dari 600,4 ribu jiwa (12,51 persen) bulan Juli 2005 menjadi 574,5 ribu jiwa (11,20 persen) tahun 2007. Dari data bulan Maret 2007, sebahagian besar berada di pedesaan (12,90 persen), sedangkan yang berada di perkotaan sebesar 9,53 persen. 2.2. Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan Penduduk miskin memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi. Rendahnya kecukupan dan mutu konsumsi pangan masyarakat miskin disebabkan oleh keterbatasan akses pendapatan dan pangan, karena daya beli yang rendah, ketersediaan dan distribusi pangan yang tidak merata, besarnya ketergantungan pada beras, terbatasnya diversifikasi pangan, pola konsumsi pangan dan pengetahuan gizi masyarakat. Termasuk juga, terbatasnya dukungan produksi pangan bagi petani miskin, tata niaga yang tidak efisien, dan permasalahan penyediaan pangan yang tidak merata karena jalur distribusi panan yang sulit, sedangkan daerahdaerah kepulauan dan daerah aliran sungai tidak semuanya merupakan daerah yang memproduksi bahan pangan pokok (beras). Capaian norma kecukupan gizi per kapita per hari di Provinsi Riau sesuai dengan yang dianjurkan Widyakarya Pangan dan Gizi (1988) adalah penyediaan energi (kalori) sebanyak 2.100 kalori belum tercapai, karena ratarata tingkat konsumsi energi penduduk Riau adalah 2.037,50 kalori/kapita/hari pada tahun 2002. Sedangkan capaian pada konsumsi protein sebesar 55 gram telah tercapai pada tahun 2002 yaitu sebesar 55,65 gram/kapita/hari. Pada tahun 2005 capaian konsumsi energi dan protein penduduk di Provinsi Riau mengalami perbaikan, dimana ratarata konsumsi energi telah mencapai 2.083,38 kalori/kapita/hari, dan konsumsi protein sebesar 58,01 gram/kapita/hari. Capaian konsumsi energi penduduk pedesaan di Provinsi Riau pada tahun 2005 lebih baik yaitu 2.169,03 kalori/kapita/hari, sedangkan konsumsi energi penduduk perkotaan hanya 1.925,74 kalori/kapita/hari. Hal ini mengindikasikan bahwa akses pendapatan bukan menjadi hambatan bagi pemenuhan konsumsi energi penduduk Riau, tetapi lebih dipengaruhi oleh pola konsumsi pangan masyarakat. 2.3. Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat miskin menghadapi masalah keterbatasan akses layanan kesehatan dan rendahnya status kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan untuk bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dari keluarga miskin untuk tumbuh dan berkembang, dan rendahnya derajat kesehatan ibu. Penyebab utama dari rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin selain disebabkan oleh keterbatasan 160 pada pemenuhan pangan yang cukup dan bermutu, juga disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, rendahnya pendapatan dan mahalnya biaya jasa kesehatan, serta kurangnya layanan kesehatan reproduksi. Gambaran umum kondisi akses kesehatan penduduk di Provinsi Riau dapat dilihat dari masih relatif tingginya rataan angka kematian bayi yaitu 37 bayi per 1.000 kelahiran pada tahun 2002. Kondisi ini lebih tinggi dari yang ditetapkan secara Nasional yakni sebesar 32 bayi per 1.000 kelahiran. Kemudian angka balita kurang gizi mencapai 18,40%, lebih tinggi dari persentase balita kurang gizi nasional sebesar 11,34%. Rendahnya akses penduduk terhadap sarana dan prasarana kesehatan yang digambarkan oleh rataan persentase kelahiran yang ditolong tenaga medis yang masih rendah yaitu 78,70% dari kelahiran. Kondisi ini lebih rendah dari yang ditargetkan secara nasional yaitu sebesar 90%. Persentase penduduk tanpa akses terhadap sarana kesehatan mencapai 29,70%, dan penduduk tanpa akses sarana air bersih sebesar 58,90%. Permasalahan pada kesehatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan adalah rendahnya akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan. Pada tahun 2002 indeks keterbatasan akses pelayanan dasar kesehatan di Propinsi Riau masih cukup tinggi yaitu 35,7%. Indeks ini merupakan komposit dari angkaangka kualitas gizi pada balita, akses penduduk terhadap sarana air bersih, dan akses penduduk terhadap sarana kesehatan. Dengan demikian, tingginya indeks keterbatasan pelayanan dasar diakibatkan oleh masih buruknya kondisi kualitas gizi balita, akses air bersih, dan akses fasilitas kesehatan penduduk Riau. Faktor kesehatan sangat berperan besar dalam pembangunan sumberdaya manusia seperti halnya pendidikan, karena kedua faktor ini pada akhirnya mempengaruhi tingkat produktifitas dan martabat manusia dalam meningkatkan taraf kehidupan kearah yang lebih baik. Namun pelayanan kesehatan yang berkualitas sementara ini hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kaya sementara masyarakat miskin tidak banyak mempunyai pilihan kecuali menerima pelayanan kesehatan yang buruk. Hal ini disebabkan pelayanan kesehatan yang berkualitas memerlukan biaya yang mahal yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Faktorfaktor yang menyebabkan rendahnya akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan adalah karena terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan terutama di daerahdaerah perdesaan miskin, kekurangmampuan penduduk miskin membayar biaya kesehatan yang semakin tinggi, rendahnya anggaran untuk kesehatan, dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan. 2.4. Terbatasnya Akses dan Mutu Layanan Pendidikan Kondisi pendidikan di Provinsi Riau memang menunjukkan arah yang semakin membaik, namun belum sepenuhnya menyentuh masyarakat miskin yang berada di desadesa terpendil dan terisolir. Pada tahun 2002 rataan lama pendidikan penduduk Riau masih cukup rendah yaitu 8,3 tahun, artinya masih banyak 161 penduduk Riau yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar 9 tahun. Keadaan ini diperjelas oleh tingkat pendidikan penduduk miskin di desadesa miskin, dimana lebih dari 50% Kepala Keluarga miskin tidak tamat Sekolah Dasar. Keadaan yang relatif sama juga dialami oleh anggota keluarganya dimana sebahagian besar anggota keluarga miskin di desadesa miskin hanya mampu mencapai pendidikan formal hingga Sekolah Dasar. Sedangkan penduduk miskin di desadesa miskin yang mencapai pendidikan dasar 9 tahun hanya sebesar 36% dan sampai tamat SLTA sebesar 16%. Tingkat partisipasi sekolah penduduk pada tingkat pendidikan lanjutan (SLTP, SLTA dan PT) di Riau masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi SD. Tingkat putus sekolah pada pendidikan lanjutan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat putus sekolah pada pendidikan dasar. Tingkat partisipasi sekolah pada usia sekolah dasar (712 tahun) di Propinsi Riau telah mencapai 96,8% pada tahun 2002, kondisi ini sedikit lebih baik jika dibandingkan pada tahun 1999 yang baru mencapai 96,3%. Artinya bahwa pada tahun 2002 masih terdapat sebanyak 3,2% penduduk usia 712 tahun di Riau yang belum menikmati pendidikan dasar. Kondisi pendidikan pada tingkat SLTP menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah penduduk pada usia 1315 tahun baru mencapai 84,5%, sehingga terdapat penduduk yang seharusnya menempuh pendidikan SLTP sebanyak 15,5% tidak bersekolah. Kondisi ini menyebabkan tingkat partisipasi sekolah pada tingkat SLTA semakin menurun, dimana hanya terdapat 53,9% penduduk usia 1618 tahun yang menempuh pendidikan SLTA atau 46,1% penduduk usia sekolah SLTA tidak bersekolah. Keadaan ini diperburuk oleh tingkat putus sekolah pada SLTA yang mencapai 7,4% pada tahun 2002. Pada tingkat pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 8,5% penduduk usia 1924 tahun yang menikmati pendidikan ini, dengan tingkat putus sekolah sebanyak 6,9%. Tingkat melek huruf di Provinsi Riau pada tahun 2002 adalah 96,5% atau masih terdapat 3,5% penduduk Riau yang buta huruf. Masih terdapatnya penduduk dewasa buta huruf dan rendahnya angka ratarata lama sekolah di Provinsi Riau mengakibatkan indeks pendidikan di Provinsi Riau baru mencapai 82,8 pada tahun 2002. Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat, keterampilan dan produktifitas manusia yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat upah dan nilai tambah output dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun akses terhadap pendidikan menjadi permasalahan pokok karena terbatasnya penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan, mahalnya biaya pendidikan, dan rendahnya kualitas pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar di Riau belum memadai. Sebagai contoh setiap 1 SMP melayani tamatan dari hampir 5 buah SD atau melayani tamatan SD yang berasal dari hampir 5 Desa. Setiap 1 SMA melayani lebih dari 32 desa miskin. Keadaaan ini menyebabkan penduduk miskin yang berada di desa miskin tidak dapat melanjutkan 162 pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Disamping itu alasan ekonomi untuk pembiayaan pendidikan dan jarak yang sangat berjauhan dari tempat tinggal atau desa pemukiman ke sekolah menjadi penyebab rendahnya tingkat kemampuan penduduk dalam melanjutkan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan baik sampai saat ini baru dapat dinikmati oleh masyarakat kaya di daerah perkotaan, karena pendididikan yang bermutu dan berkualitas memerlukan biaya yang mahal yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Rendahnya akses terhadap pendidikan ini disebabkan karena rendahnya anggaran pendidikan dan rendahnya komitmen pemerintah dalam mendukung usaha peningkatan mutu pendidikan di Propinsi Riau. 2.5. Kesempatan Kerja dan Berusaha Terjadinya kemiskinan salah satunya disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja da berusaha bagi penduduk, sehingga tidak memperoleh sumber pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Terbatasnya kesempatan bekerja di Provinsi Riau dapat dilihat dari masih rendahnya partisipasi tenaga kerja di Riau yaitu sebesar 62,60% dari seluruh angkatan kerja pada tahun 2002. Dari jumlah yang terserap tersebut, terdapat sebesar 27,83% bekerja kurang dari 35 jam, yang berarti dibawah hari orang kerja (HOK) normal. Dampak dari kurangnya penyerapan tenaga kerja disektor formal, maka tenaga kerja yang tidak terserap ‘meloncat’ kesektor informal yang jumlahnya sebesar 53,59% dari seluruh angkatan kerja. Sedangkan tenaga kerja yang sama sekali tidak terserap disektor formal maupun informal terpaksa menjadi pengangguran. Persentase pengangguran terbuka di Riau relatif cukup besar yaitu 11,30% dari seluruh angkatan kerja pada tahun 2002, kondisi ini meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 1999 yang hanya sebesar 6,8%. Keterbatasan kesempatan berusaha disebabkan oleh terbatasnya kesempatan masyarakat untuk mengakses sumberdaya ekonomi, yang diakibatkan oleh terbatasnya sumbersumber pembiayaan (permodalan) yang mudah diakses masyarakat, kebijakan pemerintah yang tidak propoor, dan kepemilikan lahan yang semakin sempit. Semakin kecilnya kepemilikan aset lahan sebagai salah satu asset penting, disebabkan oleh sistem pewarisan tanah, dan adanya penguasaan lahan yang sangat luas oleh beberapa perusahan besar yang lokasinya tumpang tindih dengan tanah milik komunal atau tanah ulayat/adat, bahkan ada yang berdekatan dengan perkampungan. Akibatnya masyarakat tidak dapat melakukan pengembangan usaha pertanian dan pemukiman khususnya untuk generasi baru. 2.6. Terbatasnya Layanan Perumahan dan Sanitasi Akses terhadap perumahan, sanitasi lingkungan, dan air bersih merupakan faktor yang menetukan kesehatan keluarga, bila akses terhadap ketiga hal ini tidak ada atau terbatas maka dapat dipastikan perbaikan 163 kesehatan yang dilakukan tidak akan ada manfaatnya. Masyarakat miskin Riau berdasarkan data kemiskinan Balitbang Riau tahun 2004 hampir sebanyak 12% masih belum mempunyai rumah, yang berarti menyewa atau menumpang pada keluarga lain. Selain itu jumlah desa di Provinsi Riau yang memiliki pemukiman kumuh ternyata juga cukup banyak, yaitu 138 desa atau lebih kurang 9,4% dari total jumlah desa di daerah Riau pada tahun 2002. Akses terhadap perumahan dan sanitasi lingkungan yang sehat sangat penting bagi kesehatan manusia yang akan menentukan produktifitas dan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Kemiskinan Balitbang Riau tahun 2004, kondisi perumahan rumah tangga miskin di Provinsi Riau menunjukkan bahwa jenis atap yang banyak digunakan adalah seng dan ijuk, sedangkan jenis atap beton, genteng, asbes dan sirap relatif sedikit digunakan rumah tangga miskin sebagai atap rumah. Sedangkan jenis dinding rumah yang digunakan rumah tangga miskin di Provinsi Riau pada umumnya adalah kayu, tembok, bambu, dan lainnya. Jenis dinding rumah dipengaruhi oleh letak geografis dan kesulitan memperoleh bahan bangunan rumah. Rumah penduduk miskin yang terletak daerah perairan (sungai dan laut) dimana transportasi sulit pada umumnya adalah kayu. Penduduk miskin yang memiliki dinding tembok terbanyak ditemukan didaerah darat dengan transportasi lancar, sedangkan penduduk miskin yang banyak bermukim didaerah perairan dan sulit transportasi paling sedikit memiliki dinding tembok. 2.7. Akses Air Bersih Air bersih dan aman merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk memenuhi standar kehidupan manusia secara sehat. Kesulitan memperoleh air bersih dan aman dihadapi oleh 58,90%,penduduk Riau. Sedangkan penduduk miskin yang tidak akses terhadap sumber air bersih sesuai dengan Data Kemiskinsn Balitbang Riau tahun 2004 adalah sekitar 79,09% rumah tangga miskin. Kesulitan mendapatkan air bersih terutama dihadapi oleh rumah tangga miskin yang tinggal di daerah yang sulit air, daerah pasang surut, dan daerah perkotaan. Kondisi penyediaan air bersih jauh lebih buruk daripada akses terhadap perumahan dan sanitasi lingkungan di Provinsi Riau. Sebanyak lebih dari 58% penduduk (bukan masyarakat miskin saja) belum memiliki akses terhadap air bersih. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah di lingkungan tidak sehat ternyata jauh lebih besar yaitu lebih kurang 28% dari total masyarakat miskin di daerah Riau, yang kebanyakan dari mereka adalah masyarakat miskin. Rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan di Provinsi Riau masih belum terjangkau layanan air bersih dari perusahaan daerah air minum (PDAM), sehingga pada umumnya memanfaatkan air tanah (sumur). Bagi masyarakat miskin yang tinggal di permukiman kumuh dan pinggiran sungai, masih banyak yang memanfaatkan air sungai dan sumur galian yang sudah tercemar untuk mandi, memasak, mencuci, dan air 164 minum. Masyarakat miskin juga menghadapi masalah buruknya sanitasi dan lingkungan permukiman terutama yang tinggal di kawasan kumuh. Selain itu, masyarakat miskin juga kurang memahami perilaku hidup sehat. Kesulitan dalam mengakses air bersih dan aman dan buruknya sanitasi akan menjadi beban berat bagi masyarakat miskin. Upaya pemenuhan hak dasar atas air bersih dan aman perlu menjadi perhatian terutama dalam penyediaan dan distribusi air bersih serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin terhadap pentingnya air bersih dan sanitasi. 2.8. Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Rendahnya kepemilikan faktorfaktor produksi dan aset dapat disebabkan oleh terbatasnya akses penduduk terhadap sumbersumber pembiayaan, kebijakan pemerintah yang tidak propoor dan kepemilikan lahan yang semakin sempit menjadi salah satu penyebab semakin tingginya angka kemiskinan. Penduduk miskin pada umumnya tinggal di pedesaa dengan pekerjaan utama di sektor pertanian. Sebagai petani maka salah satu aset yang penting adalah faktor produksi tanah yang kepemilikannya oleh masyarakat perdesaan semakin kecil. Penyebabnya adalah pewarisan tanah kepada anak dan penguasaan lahan yang sangat luas oleh beberapa perusahan besar yang lokasinya tumpang tindih dengan tanah milik komunal atau tanah ulayat/adat. Akibatnya masyarakat tidak dapat melakukan pengembangan usaha pertanian. Lemahnya kapastian kepemilikan dan penguasaan lahan oleh masyarakat miskin berdampak pada lemahnya akses pada sumber permodalan, karena kelompok masyarakat miskin tidak memiliki aset yang dapat dijadikan agunan (jaminan) peminjaman. Hal ini juga menjadi penyebab terbatasnya kesempatan bekerja dan berusaha, karena mengalami kesulitan untuk memperoleh pinjaman modal kerja melalui perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Ketimpangan akses terhadap aset produktif dan akses pembiayaan ini memperparah tingkat kemiskinan masyarakat Riau dalam jangka panjang. 2.9. Memburuknya Kondisi SDA dan LH serta Terbatasnya Akses Masyarakat terhadap SDA Bencana alam merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan di Riau, yang dapat terjadi pada 4 sungai besar dengan 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat menimbulkan bencana alam terutama banjir tahunan. Bencana alam bajir mengakibatkan terjadinya proses pemiskinan, karena hilangnya mata pencaharian, aset dan perumahan penduduk. Tingginya frekuensi bencana alam banjir di Riau sebagai penyebab kemiskinan diakibatkan oleh kerusakan sebagian besar hutan dan sumberdaya alam Riau. Terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup disebabkan semakin tingginya akses penduduk terhadap sumberdaya hutan baik oleh perusahaan besar akibat pembukaan areal untuk perkebunan dan HTI. Perkembangan perusahaan perkebunan dan HTI yang cukup pesat di Riau telah menyebabkan semakin sempitnya akses penduduk terhadap sumberdaya lahan. 165 2.10. Lemahnya Jaminan Rasa Aman Konflik sosial saat ini belum merupakan faktor yang dominan terhadap penyebab kemiskinan di Riau. Konflik sosial yang sering terjadi adalah konflik penduduk dengan perusahaan akibat penguasaan lahan seperti kasus Mahato di Rokan Hulu, kasus Meskom di Bengkalis, kasus Ampaian Rotan di Rokan Hilir, dan kasus Tambusai di Rokan Hulu. Kebanyakan konflik yang terjadi di Propvnsi Riau disebabkan oleh konflik perusahaan swasta yang menguasai aset lahan (khususnya perkebunan) dengan masyarakat yang tersingkirkan dari kepemilikan aset lahan. Perhatian terhadap redistribusi aset untuk mengurangi kesenjangan dalam masyarakat akibat masuknya perusahaan besar pada satu daerah perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk mengurangi konflik dalam masyarakat. 2.11. Lemahnya Partisipasi Terhambatnya mobilitas sosial orang miskin dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: terhambatnya mobilitas sosial keatas, rendahnya partisipasi dalam penentuan kebijakan publik, dan rendahnya keterlibatan dalam bidang ekonomi. Terhambatnya mobilitas sosial keatas disebabkan oleh terbatasnya kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan keterasingan sosial. Pengembangan potensi dan motivasi untuk mengembangkan diri terkait erat dengan faktor kesehatan dan pendidikan yang rendah yang menyebabkan orang miskin tidak mampu untuk bekerja dan berfikir dengan baik dan kreatif. Kurangnya kesadaran tentang hakhak dasar sebagai warga negara juga dapat menyebabkan orang miskin tidak mampu berbuat untuk mengembangkan potensi diri. Rendahnya keterlibatan dalam kegiatan ekonomi produktif terkait kembali dengan rendahnya kepemilikan aset dan faktor produksi seperti yang telah diterangkan diatas. Dalam segi politik penyebab rendahnya partisipasi masyarakat adalah lemahnya organisasi masyarakat, kepemimpinan kelompok, dan lemahnya jejaringan orang miskin. Namun semua kelemahan si miskin umumnya terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan kesadaran akan hakhak sebagai warga negara. Partisipasi politik juga terhambat oleh faktorfaktor seperti birokrasi yang terlalu kuat, pemerintahan yang otokratis, dan elit politik yang tidak bertanggung jawab (responsif), mengakibatkan aspirasi orang miskin terabaikan. Rendahnya partisipasi masyarakat diduga disebabkan oleh kelembagaan masyarakat belum mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan publik untuk melaksanakan pembangunan secara lokal maupun regional. III. Sasaran Yang Ingin Dicapai Sasaran utama penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau adalah menurunkan jumlah penduduk/rumah tangga miskin secara nyata dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hakhak dasar masyarakat miskin 166 menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera lahir dan bathin serta berkeadilan. Secara rinci sasaran yang ingin dicapai tersebut sebagai berikut: 1. Menurunkan jumlah penduduk miskin dari 22,19 % pada tahun 2004 menjadi 13,31% pada tahun 2008 dan menjadi separuh (11,1 %) pada tahun 2009, 2. Seluruh penduduk usia sekolah (7 15 tahun) mengikuti pendidikan dasar 9 tahun pada tahun 2008, 3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, 4. Terpenuhinya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin (propoor policy) baik dalam bidang ekonomi, sosial dan politik, serta ekploitasi sumberdaya, pertanahan, perburuhan, dan lainlain, 5. Terbukanya kesempatan bekerja dan berusaha, 6. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat, 7. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin, 8. Terciptanya mekanisme pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan efektif serta saling menguntungkan bagi seluruh masyarakat dan berkelanjutan dengan memenuhi kaidahkaidah kelestarian lingkungan, 9. Terciptanya sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat rentan, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan yang terkena bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, pemutusan hubungan kerja, serta konflik sosial, 10. Meningkatnya akses dan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan publik dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan keputusan publik, pemanfaatan kelembagaan sosial lokal, ekonomi dan politik bagi masyarakat miskin, 11. Terciptanya kemitraan dan kerjasama antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya memberdayakan kelompok masyarakat miskin, 12. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam penanggulangan kemiskinan. IV. Arah Kebijakan Dalam hal penanggulangan kemiskinan Provinsi Riau telah merumuskan strategi dan arah kebijakan K2I (penanggulangan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan infrastruktur) sebagai landasan utama. Strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah: 1. Melaksanakan program otonomi desa dengan pendekatan kewenangan, pemberian modal usaha desa, redistribusi asset produktif dengan kepastian hukum. 2. Melaksanakan persiapan untuk pelimpahan kewenangan pada desa baik kewenangan asli desa, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan melalui Instruksi Gubernur dengan pola bantuan langsungblock grant. 3. Pemberdayaan ekonomi desa dengan mengedepankan konsep pemberdayaan desa dan kecamatan melalui bantuan modal usaha, penyiapan pendampingan profesional, pembentukan Bank Perkreditan 167 Rakyat atau Lembaga Keuangan Mikro ditingkat desa dan atau kecamatan serta pengendalian dan pengawasan profesional. 4. Redistribusi asset produktif dan sertifikasi lahan kepada masyarakat miskin dibidang perkebunan dan usaha produktif lainnya seperti budidaya perikanan dan peternakan, dan tanaman pangan (sawah). 5. Penanggulangan kerawanan pangan dilakukan dengan memfokuskan aktifitas dan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan. 6. Menyiapkan perangkat aturan dan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan otonomi desa untuk setiap sektor dengan keselarasan program Dinas/Badan/Instansi Provinsi Riau dari sebagai pelaksana kepada hal yang bersifat bantuan teknis. 7. Memenuhi penyediaan sarana dan prasarana produksi, mendukung penanganan pasca panen, industri pengolahan hasil dan pemasaran. 8. Membina kelembagaan usaha untuk membantu pemerintah dalam hal pengelompokan masyarakat miskin sehingga dapat diketahui bahwa program pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. 9. Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. 10. Meningkatkan keterampilan dan peran penyuluh teknis lapangan dalam mendukung proses pembangunan desa. 11. Pengembangan produk unggulan, pengembangan pemanfaatan teknologi tepat guna. 12. Peningkatan peran gender dalam memberdayaan usaha ekonomi produktif dikantongkantong kemiskinan. 5.2. Posisi Capaian Hingga Tahun 2007 Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau telah mengalami penurunan dari sebanyak 600,4 ribu jiwa (12,51 persen) pada tahun 2005 menjadi sebanyak 574,5 ribu jiwa atau 11,20 persen pada tahun 2007. Penyebaran keberadaan penduduk dan kantongkantong kemiskinan berada dan di dominasi pada daerah aliran sungai, pasir pantai, kepulauan dan pedalaman terisolir termasuk Komunitas Adat Terpencil (KAT). Seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi Riau juga cukup pesat. PDRB Riau tanpa migas menurut harga berlaku naik dari Rp 79 triliun tahun 2005 menjadi Rp 94 triliun tahun 2006 dan Rp 108 triliun tahun 2007. PDRB migas menurut harga berlaku lebih besar lagi, yaitu naik dari Rp 139 triliun tahun 2005 menjadi Rp 167 triliun tahun 2006 dan naik lagi menjadi Rp 216 triliun tahun 2007. Sedangkan PDRB tanpa migas menurut harga konstan tahun 2000 naik dari Rp 33 triliun tahun 2005 menjadi Rp 36 triliun tahun 2006 dan Rp 39 triliun tahun 2007. Selanjutnya PDRB migas menurut harga konstan tahun 2000 naik dari Rp 79 triliun tahun 2005 menjadi Rp 83 triliun tahun 2006 dan Rp 87 triliun tahun 2007. Seiring dengan meningkatnya PDRB Riau baik dengan migas ataupun tanpa migas, maka perekonomian Riau juga 168 ikut tumbuh. Pertumbuhan ekonomi dengan migas periode tahun 2005 hingga tahun 2007 berturutturut sebesar 5,41 persen; 5,15 persen; dan 3,41 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas selama lima tahun terakhir di atas delapan persen per tahun, berturutturut 8,17 persen tahun 2003; 9,01 persen tahun 2004; 8,54 persen tahun 2005; 8,66 persen tahun 2006; dan 8,25 persen tahun 2007. Laju pertumbuhan ekonomi Riau yang cukup tinggi telah berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. PDRB per kapita tanpa migas menurut harga konstan tahun 2000 mengalami kenaikan dari Rp 7,3 juta pada tahun 2005 menjadi Rp 7,6 juta tahun 2006 dan Rp 8,2 juta tahun 2007, atau terjadi kenaikan sebesar 12,3%. Pengangguran terbuka di Provinsi Riau mengalami kenaikan sedikit dari 202.387 orang menjadi 207.138 orang pada periode 20062007. Walaupun secara absolut jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja naik, tetapi secara prosentase turun dari 10,24% tahun 2006 menjadi 9,79% tahun 2007. Dari total penduduk Riau usia 15 tahun ke atas naik dari 3.312.427 orang pada bulan Agustus 2006 menjadi 3.380.689 orang pada bulan Agustus 2007. Pada periode yang sama angkatan kerja naik dari 1.975.664 orang menjadi 2.115.084 orang, atau naik 2,58%. Dari angkatan kerja tersebut, jumlah yang bekerja naik dari 1.773.277 orang menjadi 1.907.946 orang. Pertambahan angkatan kerja sebanyak 134,669 orang tersebut terdiri dari lakilaki sebanyak 13.232 orang, sedangkan sebanyak 121.437 orang perempuan. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang masuk kategori bukan angkatan kerja turun dari 1.336.763 orang pada bulan Agustus 2006 menjadi 1.265.605 orang pada bulan Agustus 2007. Hal ini mengakibatkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) naik dari 59,64% tahun 2006 menjadi 62,56% tahun 2007. Struktur lapangan pekerjaan utama di Riau didominasi oleh sektor pertanian, diikuti perdagangan, jasa dan industri, dengan kecenderungan semakin berkurangnya peran sektor pertanian. Selama periode Agustus 2006 sampai dengan Agustus 2007 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari 55,13% menjadi 48,82%, sedangkan persentase penduduk yang bekerja di sektorsektor lainnya mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri naik dari 5,35% menjadi 6,47%, sektor perdagangan naik dari 15,65% menjadi 17,48%, sektor jasa kemasyarakatan naik dari 9,74% menjadi 12,99%, dan sektor lainnya naik dari 14,13% menjadi 14,24%. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama yang bekerja di sektor formal naik dari 38,03% pada bulan Agustus 2006 menjadi 38,47% pada bulan Agustus 2007. Dari angka 38,47 persen pada tahun 2007 tersebut, yang bekerja di sektor formal dengan dibantu buruh tetap hanya 3,80%, sedangkan yang bekerja sebagai buruh/karyawan 34,67%. Sementara itu penduduk yang bekerja di sektor informal mengalami penurunan sedikit dari 61,97% pada tahun 2006 menjadi 61,53% pada tahun 2007. 169 5.3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Upayaupaya penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor telah dilakukan di Provinsi Riau, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang perlu diperbaiki sehingga efisiensi dan efektivitas upayaupaya yang dilakukan tersebut untuk menurunkan angka kemiskinan semakin baik. Memahami penanggulangan kemiskinan sebagai sesuatu yang multidimensional yang melingkupi dimensi pemenuhan hak dasar manusia dalam kehidupan, maka permsalahan yang dihadapi juga cukup kompleks yang membutuhkan koordinasi antar stakeholder untuk menanganinya. Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam upaya penanggulang kemiskinan adalah: 1. Belum meratanya pembangunan yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan sampai ke desa desa terpencil yang diakibatkan oleh kondisi geografis Provinsi Riau yang banyak dipisahkan oleh sungai, 2. Kemiskinan sangat terkait dengan keterbatsan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, 3. Sulitnya merubah perilaku masyarakat dalam berusaha dan bekerja, sehingga pemberdayaan ekonomi yang dilakukan sering tidak menunjukkan hasil efektif dalam menurunkan angka kemiskinan, 4. Kondisi kemiskinan juga sangat dipengaruhi oleh fluktuasi hargaharga kebutuhan pokok yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. VI. Tindak Lanjut 6.1. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Sasaran Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu proses panjang yang memerlukan penanganan berkelanjutan dan sistematis. Oleh karena itu, Provinsi Riau telah meluncurkan program pemberdayaan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di pedesaan melalui penyediaan modal usaha desa yang dapat dipergunakan penduduk pedesaan secara berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi. Upayaupaya lain yang diperlukan untuk efektivitas penanggulangan kemiskinan adalah perlunya mendorong koordinasi dan sinergisitas programprogram antar satuan kerja untuk mengatasi faktorfaktor penyebab kemiskinan secara terpadu, yang dilaksanakan secara bersamaan dengan programprogram yang bersifat perlindungan sosial. 6.2. Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJM 20042009 Penurunan jumlah penduduk miskinan di Provinsi Riau mengalami penurunan dari tahun 2004 sebanyak 658.600 jiwa atau 14,67 persen dari penduduk Provinsi Riau, menjadi 574.500 jiwa atau 11,20 persen pada tahun 2007. Melalui koordinasi dan sinergisitas program yang berkelanjutan dan sistematis, maka percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau akan semakin efektif dan akan menurunkan angka kemiskinan yang cukup besar. 170 VII. Penutup Tingkat kemiskinan masih banyak ditemui di daerahdaerah aliran sungai di Provinsi Riau yang relatif memiliki infrastruktur yang terbatas, sehingga akses penduduk masih terbatas terhadap pusat pelayanan dasar. Untuk itu pembangunan wilayah tidak dapat dipisahkan dari upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau. Pembangunan wilayah yang dipadukan dengan pembangunan ekonomi masyarakat dan perlindungan sosial. Memahami karakteristik kemiskinan yang multidimesional, maka upayaupaya penanggulangan kemiskinan secara holistik perlu terus dipertahankan dengan memfokuskan program dan kegiatan pada wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin yang tinggi. 171 BAB 4.2. PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR I. Pengantar Industri manufaktur nasional dituntut untuk semakin meningkatkan daya saingnya seiring dengan semakin ketatnya persaingan persaingan antar negara. Daya saing diperlukan untuk meningkatkan kemampuan jual pada pasar global, dan juga untuk memperkuat pasar domestik dari tekanan produkproduk impor. Menjaga daya saing akan menjamin tingkat pertumbuhan industri domestik, yang akan membantu penciptaan lapangan kerja, dan menyehatkan neraca perdagangan. Secara umum kondisi daya saing industri di Provinsi Riau tidak jauh berbeda dengan kondisi sektor industri secara nasional. Industri manufaktur nasional masih dihadapkan pada daya saing yang masih relatif rendah jika dibandingkan dengan daya saing industri negara lain. Rendahnya daya saing diakibatkan masih kurang kondusifnya iklim berusaha domestik. Terdapat 5 faktor penting yang mengakibatkan kurang kondusifnya iklim usaha domestik, yang meliputi 3 faktor yang mencakup tataran makro, dan 2 faktor yang menonjol pada tataran mikro. Tataran makro tersebut adalah a) tidak kondusifnya kondisi stabilitas makro; b) buruknya kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan; dan c) lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas. Sedangkan yang termasuk permasalahan dalam tataran mikro adalah a) rendahnya efisiensi usaha pada tingkat perusahaan; dan b) lemahnya persaingan antar perusahaan. Sebagai akibat kondisi daya saing yang relatif rendah ini, maka sektor industri yang dinilai dari PDRB tanpa minyak dan gas di Provinsi Riau mengalami penurunan dari sebesar 27,5 persen pada tahun 2000 menjadi sebesar 24,5 persen pada tahun 2004. Sub sektor industri yang mengalami perkembangan cukup baik dalam mendukung perkembangan sektor industri adalah industri tanpa migas yang mengalami kenaikan kontribusi dari 16,1 persen pada tahun 2000 menjadi 17,0 persen pada tahun 2004, atau dengan pertumbuhan nilai PDRB sebesar 9,7 persen per tahun. Namun demikian, perlu manjadi perhatian bahwa penurunan peran sektor industri akan berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja dan penurunan nilai tambah pada perekonomian daerah. II. Kondisi Awal RPJMN 2.1. Lemahnya Struktur Industri Manufaktur Salah satu permasalahan utama yang dihadapi industri manufaktur adalah lemahnya struktur industri. Hal ini diakibatkan oleh strategi kebijakan industrialisasi terdahulu yang sangat bersifat broadbased. Kondisi ini tentunya juga berkaitan dengan pengembangan industri di Provinsi Riau. Strategi pengembangan industri 172 yang broadbased ini mengakibatkan tidak terbangunnya industri pendukung yang menghubungkan antara industri hulu dan hilir. Kondisi industri di Riau menunjukkan keterkaitan yang relatif rendah antara sektor industri dengan sektor lainnya (misal pertanian secara umum) bahkan antara pelaku usaha industri skala kecil dengan pelaku usaha skala besar. Industri di Riau masih mengandalkan investasi asing yang sangat minim backward lingkagenya. Kerjasama dengan partner asing selama ini cenderung berorientasi pada trading dan bukan kepada visi pengembangan industri daerah. Hal ini dapat diamati dari masih rendahnya kemampuan research dan development (R&D) pada tiap perusahaan terutama perusahaan dengan skala usaha kecil dan menengah. Hal ini ditandai dengan sedikitnya jumlah kelompok industri sedang dan besar yang menggunakan bahan baku dari sektor lainnya khususnya pertanian/perkebunan, perikanan dan peternakan. Struktur industri Riau juga digambarkan oleh komoditas ekspor hasil industri Riau yang didominasi oleh industri hasil pertanian, seperti minyak kelapa sawit dengan nilai ekspor sebesar 54,29% terhadap total nilai ekspor hasil industri, diikuti oleh bahan kertas sebesar 14,40%, kertas dan barang dari kertas sebesar 13,28%, kayu olahan sebesar 2,58 %, dan buah/sayur olahan sebesar 1,14%. Berdasarkan kondisi ini sebenarnya struktur industri Provinsi Riau adalah industri berbasis pertanian (agroindustri). 2.2. Rendahnya Kualitas SDM, Tingkat Produktivitas dan Kemampuan Penguasaan Teknologi Permasalahan lain industri adalah rendahnya produktivitas, terkait dengan kemampuan penguasaan teknologi dan kualitas SDM. Rendahnya SDM erat kaitannya dengan tingkat pendidikan penduduk Riau yang masih rendah, sehingga mengakibatkan kompetensi tenaga kerja rendah. Tingkat pendidikan penduduk Riau yang rendah digambarkan oleh sebanyak 54,92 persen penduduk umur 10 tahun ke tidak penya ijazah dan tamat sekolah dasar. Rendahnya tingkat pendidikan ini mengakibatkan serapan tenaga kerja terhadap penduduk menjadi rendah, apalagi industri tersebut membutuhkan tenaga kerja dengan skill tertentu. Sektor industri kecil di Provinsi Riau hingga tahun 2000 telah mencapai 14.167 unit atau naik sebesar 225 unit dari tahun sebelumnya (Deperindag Riau, 2001). Kelompok industri di Provinsi Riau pada umumnya bergerak dalam kelompok industri hasil kehutanan dan pertanian, industri aneka dan industri mesin dan logam. Data statistik tahun 1999 memperlihatkan dari total IKM sebanyak 13.922 unit, dimana sekitar 49% atau 6.842 unit bergerak dalam bidang industri hasil pertanian dan kehutanan, sisanya sebesar 17,7% pada kelompok industri aneka, dan 33,3% pada kelompok industri logam dan mesin. Akan tetapi hal yang perlu dicermati adalah kemampuan peningkatan kinerja sektor industri kecil ini. Jumlah industri kecil yang cukup besar tersebut belum mampu mengurangi tingkat pengangguran, di mana ratarata industri kecil hanya mempekerjakan 5 orang. 173 Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2004 pada setiap perusahaan menurut kelompok industri terbesar ditemukan pada industri kertas, barangbarang dari kertas dan sejenisnya yaitu 4.364,67 tenaga kerja setiap perusahaan, diikuti oleh industri makanan dan minuman yang menyerap tenaga kerja sebanyak 1.135,44 setiap perusahaan, dan industri kayu, barangbarang dari kayu (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya menyerap sebanyak 678,64 tenaga kerja pada setiap perusahaan. Industri yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang menyerap tenaga kerja sebanyak 37,31 setiap perusahaan. Selain menyerap tenaga yang cukup banyak, industri kertas, barangbarang dari kertas dan sejenisnya juga memiliki produktivitas tenaga kerja yang paling tinggi dibandingkan dengan industri lainnya. Produktivitas dalam hal ini adalah nilai tambah yang diberikan oleh setiap tenaga kerja (nilai tambah dibagi dengan jumlah tenaga kerja pada industri tertentu). Tingkat produktivitas merupakan petunjuk yang digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah pada saat tertentu pada suatu industri. Kondisi tersebut diatas ini menunjukkan bahwa kinerja sektor industri kecil belum optimal dalam pengembangan industri di Provinsi Riau. Ini disebabkan banyaknya kelemahan yang terdapat pada kelompok industri kecil ini. Beberapa kelemahan yang terjadi pada pengembangan sektor IKM ini adalah lemahnya struktur permodalan, penguasaan teknologi dan mutu, kualitas SDM dan pemasaran. Sehingga dengan berbagai macam kelemahan tersebut maka kinerja sektor IKM untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran masih jauh dari harapan, walaupun jumlah IKM di Riau sangat banyak. 2.3. Kondisi Lainnya Selain permasalahan daya saing industri yang lemah, pembangunan sektor industri dihadapkan juga dengan ketidakmerataan pembangunan industri di Provinsi Riau antara kabupaten/kota. Permasalahan ini disebabkan oleh dukungan infrastruktur di daerah yang belum mampu mengakomodir kepentingan pembangunan industri. Infrastruktur pendukuang yang lemah dalam pembangunan sektor industri di Riau adalah listrik, jalan, pelabuhan, dan air bersih. III. Sasaran Yang Ingin Dicapai Sasaran utama yang ingin dicapai dalam peningkatan daya saing industri manufaktur sebagai berikut: 1. Sektor industri manufaktur (nonmigas) diharapkan tumbuh dengan laju ratarata 8,56% per tahun. Dengan tingkat operasi ratarata hanya sekitar 60% pada tahun 2003, peningkatan kapasitas utilitas khususnya subsektor yang berdaya saing diharapkan akan meningkat ke titik optimum yaitu 80% dalam 174 dua sampai tiga tahun pertama, terutama untuk industri yang memiliki keunggulan konparatif dan kompetitif. 2. Sasaran penyerapan tenaga kerja dalam lima tahun mendatang adalah sekitar 500 ribu orang per tahun (termasuk industri pengolahan migas). Dengan kecenderungan penurunan penyerapan beberapa tahun belakangan ini, penyerapan tenaga kerja baru lebih banyak mengandalkan pada basis industri baru yang perlu dipacu pertumbuhannya. Sejalan dengan upaya revitalisasi pertanian dan pedesaan, langkah pengembangan untuk mewujudkan industrialisasi perdesaan menjadi sangat penting. Sedangkan bagi industri berskala menengah dan besar penyerapan tenaga kerja baru akan mengandalkan investasi baru. 3. Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industri yang sudah ada maupun investasi baru dalam bentuk tersedianya layanan umum yang baik dan bersih dari KKN, sumbersumber pendanaan yang terjangkau, dan kebijakan fiskal yang menunjang. 4. Peningkatan pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan daya saing sektor ini dalam menghadapi produkproduk impor. 5. Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur dalam total ekspor nasional, terutama pada produk ekspor industri manufaktur yang daya saingnya masih potensial untuk ditingkatkan. 6. Meningkatnya proses alih teknologi dari Foreign Direct Invesment (FDI) yang dicerminkan dari meningkatnya pemsokan bahan antara dari produk lokal. 7. Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing produk nasional. 8. Meningkatnya penyebaran sektor industri manufaktur ke luar pulau jawa, terutama industri pengolahan hasil sumberdaya alam. IV. Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, arah kebijakan bagi penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing ekspor nasional adalah sebagai berikut: 13. Peningkatan iklim investasi kondusif dengan a) menjaga stabilitas ekonomi makro; b) mengelola persaingan usaha secara sehat; c) meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja; d) layanan infromasi pasar produk dan faktor produksi baik di dalam maupun luar negeri; e) memfasilitasi FDI sebagai sumber alih teknologi dan perluasan pasar ekspor; serta f) memperbaiki infrastruktur. 14. Pengembangan industri manufaktur difokuskan pada subsektor yang lebih dari satu kriteria sebagai berikut: a) menyerap banyak tenaga kerja; b) memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri (seperti makananminuman dan obatobatan); c) mengolah hasil pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan) dan sumbersumber daya alam lain dalam negeri; serta d) memiliki potensi pengembangan ekspor. 175 15. Pengembangan subsektor industri manufaktur yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, yaitu: a) industri makanan dan minuman; b) industri pengolahan hasil laut; c) industri tekstil dan produk tekstil; d) industri alas kaki; e) industri kelapa sawit; f) industri barang kayu (termasuk rotan dan bambu); g) industri karet dan barang karet; h) industri pulp dan kertas; i) industri mesin listrik dan peralatan listrik; serta j) industri petrokimia. 16. Penguatan struktur industri serta peningkatan dan perluasan pemanfaatan teknologi, 17. Pengamanan pasar dan negeri dari produkproduk impor illegal, penggalakan penggunaan bahan baku/antara dari dalam negeri, dan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing ekspor. V. Pencapaian 5.1. Upaya yang Dilakukan hingga 2007 5.1.1. Peningkatan Keterampilan SDM Industri Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan pelaku industri di Provinsi Riau adalah: (a) Pelatihan dan peningkatan mutu kemasan pangan (b) Pelatihan Good Manufacturing Practice (GMP) (c) Pelatihan Batik motif Riau (d) Pelatihan Tenun ATMB (e) Pelatihan Desain bagi perajin tenun/bordir di Pekanbaru (f) Peningkatan kemampuan perajin logam (g) Peningkatan kemampuan perajin kertas seni 5.1.2 Peningkatan Standarisasi Produk Industri (a) Akreditasi/ReAkreditasi/Surveilen, Proficienci Test, Penyusunan/Perbaikan Sistem Mutu, Konsultasi dan Pertemuan antar Laboratorium. (b) Perluasan Penerapan SNI untuk Mendorong Daya Saing Industri Manufaktur (Sosialisasi Pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL, ISO, SNI dan Petunjuk Manual berbahasa Indonesia) 5.1.3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (a) Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya (Pengadaan mesin peralatan pengolahan bahan baku rotan bagi pelayanan di bidang industri & perdagangan) (b) Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya (Pengadaan mesin peralatan pengolahan gula kelapa) (c) Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya (Pengadaan mesin peralatan pengolahan nenas (vacum drying)) (d) Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya (Pengadaan Mesin Packaging/ Hampa Udara) 176 (e) Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya (Pemberian Penghargaan Adikriya) (f) Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah (Balai Pelatihan yang terakreditasi) (g) Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah (Penyusunan Rencana Tindak Industri dan Perdagangan Menuju Visi 2020) (h) Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah (Pemberian Sertifikat Baris Code (Barcode) (i) Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Penerima Dana Bergulir (j) Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah (Sosialisasi HaKI dan Pembinaan Mutu Produk dan Sertifikasi HaKI IKM ) (k) Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah (Pemberian Sertifikat Halal Produk Makanan Unggulan) (l) Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta (Temu usaha antara usaha industri kecil se kota Pekanbaru dengan BUMN dengan pengusaha Mall) 5.1.4. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (c) Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri (Pelatihan Teknis Peningkatan Mutu Produk VCO dan Arang Briket) (d) Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri (Peningkatan dan Pengembangan Kerajinan Genteng) (e) Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri (Pelatihan Aneka cendera hati dari Kain dan bantuan mesin peralatan sederhana) (f) Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri (Pelatihan CEFE (Pembentukan Wira Usaha baru) (g) Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri (Pelatihan AMT Bagi aparatur Indag) (h) Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri (Pelatihan pembuatan briket serbuk gergajian dan tungku) (i) Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri (Pelatihan tenun songket) (j) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (Fasilitator GKM se Propinsi Riau) (k) Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri (Redesign dan Cetak Ulang motifmotif Riau) (l) Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri (Pelatihan Tenun ATBM) (m) Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri (Bantuan Peralatan sederhana Tenun Songket) 5.1.5. Program Penataan Struktur Industri (a) Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri (Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor) (b) Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri (Pembuatan DED Perluasan Gedung Kantor) 177 (c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Industri (Unitunit Pelayanan Tekhnis Balai Pelatihan) (d) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Industri (Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan) (e) Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penataan Industri 5.1.6. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur (a) Pengadaan peralatan Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian (b) Penyempurnaan sarana dan prasarana balai pelatihan (c) Dukungan pemeliharaan Sistim Informasi Berbasis Komputer 5.1.7 Optimalisasi Administrasi dan Intensif Perpajakan (a) Menyebarluaskan informasi ekspor terutamaterutama terhadap peraturanperaturan dan peluang pasar diluar negeri. (b) Melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan di bidang ekspor. (c) Memberikan informasi dan kemudahan kapada calon investor yang akan bergerak di bidang ekspor. 5.1.8. Peningkatan Nilai Tambah Industri Berbasis Sumberdaya Alam (a) Dukungan pengembangan produk olahan buah kelapa dan pemasarannya melalui pola kerakyatan (VCO dan Briket) di Bengkalis, 5.2. Posisi Capaian hingga 2007 5.2.1. Pertumbuhan Industri Nonmigas Pertumbuhan ekonomi non migas Provinsi Riau pada tahun 2006 mencapai 8,66 persen dan sedikit menurun dari 9,01 persen pada tahun 2004. Namun pertumbuhan ekonomi Riau ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2006 yaitu 6,09 persen. Pertumbuhan jumlah industri non migas di Provinsi Riau pada periode 20042005 terlihat adanya peningkatan pada industri tertentu dan penurunan pada insustri yang lain. Jumlah industri alat angkutan selain kenderaan bermotor atau lebih mengalami penurunan yang cukup drastris yaitu 50,0 persen, dan yang berdampak pada penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 28,2 persen, diikuti oleh penurunan jumah industri kayu dan barang barang dari kayu yaitu sebesar 22,2 persen, yang mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini 29,3 persen. Secara total jumlah usaha nonmigas di Provinsi Riau tidak mengalami 178 kenaikan pada tahun 20042005, justru menunjukkan terjadinya penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 4,6 persen. Tabel 1 berikut. Tabel 1. Perkmebangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Sedang dan Besar Menurut Klasifikasi Industri di Provinsi Riau Kode Unit Usaha 2004 2004 Jlh. Jlh. TK Usaha Usaha 95 33.408 27 3 6 2 10 16 4 163 16.366 11.908 468 167 1.997 607 550 65.471 2005 Jlh. Jlh. TK Usaha Usaha 109 34.708 21 3 5 2 10 8 5 163 11.569 11.739 439 348 2.630 436 615 62.484 Perubahan (%) Jlh. Jlh. TK Usaha Usaha 14,7 3,9 22,2 29,3 0,0 16,7 1,4 6,2 15 Industri Makanan dan Minuman Industri kayu, barangbarang dari kayu 20 (tidak termasuk sejenisnya) Industri Kertas, barangbarang dari kertas 21 dan sejenisnya Industri Penerbitan, percetakan dan 22 reproduksi media rekaman Industri Kimia dan barangbarang 24 dari bahan Kimia Industri Karet, barang dari karet dan 25 barang plastik Industri alat angkutan, selain kendaraan 35 bermotor roda empat atau lebih Industri Furnitur dan Industri 36 Pengolahan lainya Jumlah 0,0 108,4 0,0 31,7 50,0 28,2 25,0 0,0 11,8 4,6 5.2.2. Perkembangan Kinerja Ekspor Nilai ekspor non migas Riau pada tahun 2007 mencapai USD 6,84 Milyar dengan komoditas unggulan lemak minyak nabati sebanyak USD 2,07 Milyar, kertas dan bahan dari kertas USD 605,5 Juta, dan pulp and waste pulp sebesar USD 468,1 Juta. Realiasasi ekspor komoditi Riau tiga tahun terakhir, terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 realisasi ekspor Migas dan Non Migas Riau sebesar US$ 6,597 milyar, meningkat menenjadi US$ 8,12 milyar pada tahun 2005, dan US$ 9,12 milyar pada tahun 2006. Realisasi ekspor komoditi Minyak dan Gas sebesar US$ 4,51 Milyar, sedangkan realisasi ekspor komoditi non migas sebesar US$ 4,61 milyar. Komoditi ekspor non Migas adalah minyak kelapa sawit, bahan kertas, kertas dan barang kertas, minyak biji kelapa sawit, minyak nabati lainnya, kayu olahan, buah/sayur olahan, asam berlemak, kayu lapis, Rokok dan Tembakau, Kelapa, batu bara, Margarin dan lemak, crumb rubber, bungkil kelapa, ikan, karet alam, biji coklat dan hasil non migas lainnya. komoditi non migas di Provinsi Riau tahun 2006, Komoditi ekspor utama Riau adalah minyak kelapa sawit dengan nilai ekspor tahun 2006 sebesar 5,18 milyar (Kg) dengan nilai ekspor sebesar US$ 1,8 milyar, disusul oleh bahan kertas sebanyak 2,729 milyar (Kg) dengan nilai ekspor sebesar US$ 41,012 milyar. 179 5.2.3. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Laju perkembangan investasi dalam negeri dan luar negeri di Provinsi Riau mengalami peningkatan yang cukup pesat pada periode 20042006. Pada tahun 2004 nilai Investasi PMDN di Riau sebesar Rp. 3.460,4 Milyar dan meningkat sebesar lebih lima kali lipat menjadi Rp. 20.898,2 Milyar. Sedangkan PMA mengalami kenaikan sebesar tujuh kali lipat dari US$ 211,8 Juta pada tahun 2004 menjadi US$ 1.839,4 Juta. Perkiraan investasi Provinsi Riau persektor tahun 2007 berjumlah Rp.10.602.23 milyar terdiri dari : sektor Pertanian Rp. 2.972.62 milyar, sektor Pertambangan Rp. 257.26 milyar, Industri 1.058.44 milyar, Listrik 125.26 milyar, Bangunan 1.022.07 milyar, Perdagangan Rp. 2.488.32 milyar, Pengangkutan Rp. 744.76 milyar, Keuangan Rp. 748.88 milyar, Jasa Rp. 1.184.62 Milyar, sedangkan rencana investasi pembangunan di Provinsi Riau tahun 2007 diperkirakan Rp. 21.204.26 milyar yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Riau Rp. 10.602.23 milyar, Investasi Pemerintah Rp. 4.512.44 milyar dan masyarakat Rp. 6.089.79 milyar. 5.2.4. Teknologi dan Standarisasi Industri Manufaktur 5.2.5. Struktur Industri Manufaktur Sektor industri saat ini merupakan sektor utama kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian dalam perekonomian Riau. Perkembangan perusahaan industri besar dan sedang, memiliki kaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Provinsi Riau sebanyak 163 perusahaan. Berdasarkan kelompok industri, jumlah perusahaan yang terbanyak adalah pada kelompok industri makanan dan minuman yaitu sebanyak 95 perusahaan, diikuti kelompok industri kayu, barangbarang dari kayu (tidak termasuk furnitur), dan barangbarang anyaman sebanyak 27 perusahaan, serta kelompok industri alat angkutan, selain kendaraan motor roda empat atau lebih sebanyak 16 perusahaan. Industri Besar dan Sedang di Provinsi Riau menyerap tenaga kerja sebanyak 124.444 orang dengan pengeluaran untuk pekerja sebesar 1.218, 37 milyar rupiah. Nilai output pada industri besar dan sedang tahun 2004 sebesar Rp. 41.844,18 milyar dengan biaya input yang dikeluarkan sebesar Rp. 27 998, 25 milyar. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada tahun 2006, Provinsi Riau harus mengembangkan industri yang berbasis pertanian (AgroIndustri) disamping industriindustri lain yang telah berkembang seperti industri pertambangan dan listrik. Oleh karena itu pertanian dalam konteks agribisnis diharapkan akan mampu memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan sektor lain seperti industri, jasa dan perdagangan. Pertumbuhan sektor industri juga diharapkan mampu secara simultan memacu pertumbuhan sektorsektor lain sehingga tidak memicu ketimpangan (disparitas) dalam penyerapan dan produktifitas tenaga kerja di setiap sektor yang ada pada akhirnya bermuara pada ketimpangan distribusi pendapatan menurut golongan masyarakat. 180 5.2.6. Industri Kecil dan Menengah 5.3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Permasalahan pencapaian sasaran dalam peningkatan daya saing industri manufaktur antara lain: 1) Kompetensi tenaga kerja perlu ditingkakan sesuai dengan tuntutan perkembangan industri, 2) Jaringan dan kemitraan antara industri kecil dan menengah dengan industri kecil belum tercipta secara baik, 3) Dukungan infrastruktur khususnya energi dan jalan masih perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan sektor industri, 4) Masih terbatasnya akses teknologi untuk pengembangan industri kecil, 5) Masih diperlukannya dungan intermediasi perbankan untuk pengembangan industri kecil di Provinsi Riau, 6) Belum terkonsolodisasinya pembangunan industri hilir pengolahan minyak kelapa sawit yang memiliki bahan baku yang melimpah di Riau. VI. Tindak Lanjut 6.1. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Sasaran Berdasarkan permsalahan diatas maka upayaupaya yang dapat dilakukan untuk mendorong daya saing industri di Provinsi Riau adalah: 1) Perbaikan iklim usaha tetap menjadi hal yang utama untuk meningkatkan pembangunan industri yang baru maupun pengoperasian industri yang sudah ada, 2) Mendorong pembangunan infrastruktur yang mendorong perkembangan industri dan mendukung daya saing industri, terutama pada kawasankawasan industri yang telah di bangun terutama penyediaan energi, seperti Kawasan Industri Buton, Kawasan Industri Dumai, dan kawasankawasan lain, 3) Peningkatan kualitas dan ketersediaan balaibalai latihan kerja yang profesional, serta perbaikan peraturan daerah agar lebih kondusif dalam menciptakan hubungan industrial yang baik, 4) Mendorong iklim yang kondusif bagi pengembangan industri hilir minyak kelapa sawit, 5) Tetap mendorong penciptaan pasar baru, promosi produk unggulan, 6) Pemberdayaan peran industri kecil dan menengah dalam rangka memperkuat struktur industri daerah, 7) Peningkatan penelitian dan inovasi teknologi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, fasilitasi alih teknologi, pemberdayaan manajemen dan kewirausahaan bagi industri kecil, dan penyediaan parasarana untuk pengendalian mutu dan pengembangan produk. 6.2. Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJMN 20042009 Perkiraan pencapaian sasaran beradasarkan upaya tindak lanjut yang dilakukan adalah: 1. Membaiknya iklim usaha melalui harmonisasi peraturan daerah yang kondusif untuk mendorong perkembangan industri daerah dan daya saing industri, 181 2. Kontribusi sektor industri terhdap PDRB Riau semakin tinggi dan ekspor industri nonmigas Riau semakin meningkat, 3. Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri semakin tinggi untuk mendukung penurunan angka pengagguran dan kemiskinan VII. Penutup Kinerja sektor industri nonmigas yang diuraikan diatas menunjukkan masih diperlukannya upayaupaya sistematis untuk meningkatkan perkembangan dan daya saing industri manufaktur di Provinsi Riau, khususnya industriindustri pengolahan yang memiliki bahan baku melimpah di daerah ini seperti industri hilir minyak kelapa sawit, industri hilir karet, dan industri pulp and paper. 182 BAB 4.3. PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH I. Pengantar Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maerupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. Pemberdayaan koperasi dan UMKM ini juga menjadi penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan koperasi dan UMKM sangat strategis karena tersebar pada hampir seluruh daerah dan wilayah, baik perdesaan dan perkotaan. Koperasi dan UMKM juga terdapat pada hampir semua lapangan usaha atau sektor, sehingga pemberdayaan koperasi dan UMKM akan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Bahkan, pemberdayaan koperasi dan UMKM akan dapat menstimulasi pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi sumberdaya daerah. Pemberdayaan koperasi dan UMKM di Provinsi Riau diharapkan akan menjadikan koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh dan profesional, dan mampu mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berdaya saing melalui peningkatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, perkuatan kelembagaan, struktur permodalan, pengembangan teknologi dan jaringan usaha koperasi dan usaha kecil menengah (kemitraan). II. Kondisi Awal RPJMN Kondisi kelembagaan koperasi di Provinsi Riau pada tahun 2004 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 3.785 unit koperasi. Sebanyak 2.549 unit (67,3%) merupakan koperasi yang aktif, dan sebanyak 1.236 unit (32,7%) merupakan koperasi tidak aktif. Jumlah anggota koperasi secara keseluruhan di Provinsi Riau mencapai 535.074 orang. Secara umum jumlah UMKM disektor pertanian mendominasi dari keseluruhan UMKM di Provinsi Riau. Jumlah UMKM di Provinsi Riau pada tahun 2004 sebanyak 1.294.141 unit, dimana sebanyak 54,4% terdapat disektor pertanian, dan 19,1% pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan sektor yang memiliki UMKM terkecil adalah sektor listrik, gas, dan air bersih. Memahami kondisi ini tentunya pengembangan sektor UMKM akan dapat memacu perkembangan ekonomi rakyat, karena sebanyak 52,2% penduduk Riau berusia 10 tahun ke atas pada tahun 2004 memiliki pekerjaan pada sektor pertanian. Namun demikian, keberadaan 183 Koperasi dan UMKM belum sepenuhnya dapat mendorong perkembangan ekonomi rakyat dan perekonomian daerah. Beberapa permasalahan terkait dengan peran koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah adalah rendahnya produktivitas, terbatasnya akses pada sumberdaya produktif, seperti permodalan, teknologi, manajemen, infomasi, dan pasar, masih lemahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi serta kurang kondusifnys iklim usaha. III. Sasaran Yang Ingin Dicapai Sasaran utama yang ingin dicapai dalam peningkatan daya saing industri manufaktur sebagai berikut: 9. Meningkatkan produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional, 10. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal, 11. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya, 12. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, 13. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi. IV. Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, arah kebijakan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut: 18. Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan arahan untuk memberikan kontribusi yang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Sementara, pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, 19. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsipprinsip tata kelola yang baik (good governance) dan berwawasan gender, 20. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru yang berkeuanggulan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja, 21. mengembangkan UMKM agar makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, dan makin berdaya saing terhadap produk impor, 22. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upayaupaya untuk: a. Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, dalam rangka menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan 184 koperasi. Selain itu, ditegakkannya kepastian hukum yang mampu menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktekpraktek persaingan usaha yang tidak sehat, b. Meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi, c. Meningkatkan kemandirian gerakan koperasi. 5.2. Posisi Capaian hingga 2007 5.2.1. Pertumbuhan Industri Nonmigas Pertumuhan ekonomi non migas Provinsi Riau pada tahun 2006 mencapai 8,66 persen dan sedikit menurun dari 9,01 persen pada tahun 2004. Namun pertumbuhan ekonomi Riau ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2006 yaitu 6,09 persen. 5.2.2. Perkembangan Kinerja Ekspor Nilai ekspor non migas Riau pada tahun 2007 mencapai USD 6,84 Milyar dengan komoditas unggulan lemak minyak nabati sebanyak USD 2,07 Milyar, kertas dan bahan dari kertas USD 605,5 Juta, dan pulp and waste pulp sebesar USD 468,1 Juta. 5.2.3. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Laju perkembangan investasi dalam negeri dan luar negeri di Provinsi Riau mengalami peningkatan yang cukup pesat pada periode 20042006. Pada tahun 2004 nilai Investasi PMDN di Riau sebesar Rp. 3.460,4 Milyar dan meningkat sebesar lebih lima kali lipat menjadi Rp. 20.898,2 Milyar. Sedangkan PMA mengalami kenaikan sebesar tujuh kali lipat dari US$ 211,8 Juta pada tahun 2004 menjadi US$ 1.839,4 Juta. 185 BAB 4.4. PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH I. Pengantar Pembangunan Nasional yang telah dilakukan selama ini secara umum telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun demikian pembangunan tersebut ternyata menimbulkan kesenjangan perkembangan antar Wilayah. Ketimpangan pembangunan terutama terjadi antara Jawa dan diluar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta wilayah wilayah lain yang meliputi antara kota satu dengan lainnya, desa satu dengan desa lain. Pada beberapa wilayah, ketimpangan pembangunan telah berakibat langsung pada munculnya semangat kedaerahan yang pada titik yang paling ekstrim diwujudkan dalam bentuk gerakan separatisme. Sementara itu, upayaupaya percepatan pembangunan pada wilayah yang relatif masih tertinggal tersebut, meskipun telah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu, hasilnya masih belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Masyarakat didaerah sangat sensitive terhadap halhal yang berbau ketidak adilan hingga memancing mereka untuk melakukan tindakan yang merusak tatanan keamanan negara. Oleh karena itu program pengurangan ketimpangan pembangunan harus segera digesa untuk menghindari akibat yang lebih dari ketimpangan pembangunan wilayah. II. Kondisi Awal RPJMN di Provinsi Riau Permasalahan pertanahan yang dihadapi Provinsi Riau adalah kurangnya kemampuan pemerintah daerah mengelola tertib administrasi pertanahan terutama proses sertifikasi yang terlalu lama dan biaya yang cukup tinggi. Selain itu masyarakat kurang memiliki kemampuan dana untuk mengurus sertifikasi atau kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting status kepemilikan tanah dan batasbatas tanah, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga sering terjadinya penyerobotan dari pihak lain yang dapat menimbulkan sengketa. Tanah sebagai fungsi sosial dan hak ulayat diakui negara dalam UUPA sebagai hak bersama masyarakat setempat (hak komunal), sering telah dikuasai oleh pengusaha besar, sehingga menimbulkan konflik sosial yang akan menghambat upaya pemberdayaan masyarakat. Hal yang sangat strategis dan perlu ditinjau kembali adalah penataan, pengukuran, pemetaan dan peruntukan lahan melalui penataan ruang. Terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, dilihat dari bidang pertanahan perlu diupayakan kepastian hukum bahwa petani harus memiliki lahan produktif dalam luasan yang memadai sebagai basis penghidupannya. Hal ini antara lain dapat ditempuh melalui redistribusi asset tanah kepada petani dan kemitraan usaha antara petani dengan perusahaanperusahaan besar pertanian serta negara yang ada di Provinsi Riau. 186 Pengembangan wilayah di daerah Provinsi Riau masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain terjadinya kesenjangan antar wilayah yang disebabkan perbedaan potensi wilayah yang dimiliki dan belum optimalnya kebijaksanaan untuk pemerataan pembangunan antar wilayah tertentu. Salah satu permasalahan tersebut adalah penataan ruang, sering terjadinya konflik antara perusahaan dengan masyarakat tempatan. Akibat kesenjangan sosial dan tidak adanya kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, serta kurang sinkronnya dengan perencanaan tata ruang Kabupaten/Kota yang ada. Disamping itu permasalahan ruang terjadi di Provinsi Riau adalah kurang dipatuhi dan tingginya intensitas pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh karena belum optimalnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang serta belum ditetapnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran RTRW yang ditetapkan tersebut. Pelanggaran RTRW di Provinsi Riau berimplikasi luas, terutama terhadap lingkungan hidup yang tingkat kerusakannya semakin hari semakin tinggi. III. Sasaran yang Ingin Dicapai Sasaran Agenda RPJMN Tahun 20042009 adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan; meningkatnya pembangunan pada daerahdaerah terbelakang dan tertinggal; meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produkproduk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kotakota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. Agenda Pembangunan: Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah · Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayahwilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal, termasuk wilayah perbatasan dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang terintegrasi dan sinergis; · Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kotakota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu ‘sistem pembangunan perkotaan nasional’. · Terwujudnya percepatan pembangunan kotakota kecil dan menengah, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai ‘motor penggerak’ pembangunan di wilayahwilayah pengaruhnya dalam ‘suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi’, termasuk dalam melayani kebutuhan warga kotanya; · Terkendalinya pertumbuhan kotakota besar dan metropolitan dalam suatu ’sistem wilayah pembangunan metropolitan’ yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan; · Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang saling menguntungkan; 187 · Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan’ · Terwujudnya sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta terlaksananya penegakan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsipprinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. IV. Arah Kebijakan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 20042009 Dalam rangka mencapai sasaran pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah dimaksud diatas, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayahwilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayahwilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan matarantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah; 2. Meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayahwilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayahwilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema dana alokasi khusus, public service obligation (PSO), universal service obligation (USO) dan keperintisan, perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayahwilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’; 3. Mengembangkan wilayahwilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (security approach), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach); 4. Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan antar kotakota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu ‘sistem pembangunan perkotaan nasional.’ Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi (forward and backward linkages) sejak tahap awal mata rantai industri, tahap proses produksi antara, tahap akhir produksi (final process), sampai 188 tahap konsumsi (final demand) di masingmasing kota sesuai dengan hirarkinya. Hal ini perlu didukung, antara lain, peningkatan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa antar kotakota tersebut, antara lain melalui penyelesaian dan peningkatan pembangunan trans Kalimantan, trans Sulawesi; 5. Meningkatkan percepatan pembangunan kotakota kecil dan menengah, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai ‘motor penggerak’ pembangunan wilayahwilayah di sekitarnya, maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan seseuai dengan tipologi kota masingmasing; 6. Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan ‘backward linkages’ dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’; 7. Mengendalikan pertumbuhan kotakota besar dan metropolitan dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan metropolitan’ yang compact, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan; 8. Mengoperasionalisasikan ’Rencana Tata Ruang’ sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW Nasional, RTRWPulau, RTRWProvinsi, RTRWKabupaten/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah; 9. Merumuskan sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsipprinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Arah Kebijakan Renstra Provinsi Riau 20042008 Bidang Penataan Ruang · Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang melalui pengembangan prosedur, mekanisme, organisasi, pemasyarakatan akan prinsip penataan ruang, termasuk mengenai hak dan kewajiban masyarakat. · Menata kembali dan mengembangkan kawasan pesisir, laut, dan pulaupulau · Meningkatkan ketertiban pemanfaatan wilayah melalui penetapan rencana tata ruang, sebagai peraturan yang tidak terpisahkan dengan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan pengendalian penataan ruang dan memantapkan sistem perencanaan tata ruang dengan meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang wilayah, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dan kawasan khusus yang dilakukan secara transparan, partisipatif dan sesuai dengan kaidah perencanaan. Bidang Pertanahan · Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pertanahan 189 · Mengoptimalkan pemanfaatan asset pertanahan guna guna peningkatan kesejahteraan bagi petani petani yang membutuhkannya dalam rangka penanggulangan kemiskinan · Meningkatkan status dan kepastian hukum tanah milik masyarakat miskin, tanah wakaf, dan tanah ulayat. · Melakukan pendataan, penataan, dan penetapan yang jelas tentang penggunaan dan kepemilikan lahan di Provinsi Riau V. Pencapaian RPJMN di Daerah (20052007) Pengukuran Capaian Kinerja RPJMN Tahun 20042009 di daerah: Pemerintah Provinsi telah memprogramkan untuk: · Pelayanan administrasi pertanahan · Redistribusi asset pertanahan · Penataan dan evaluasi penggunaan lahan · Sertifikasi hak atas tanah · Penggunaan dan kepemilikan lahan · Pengembangan sumberdaya manusia dalam bidang penataan ruang · Penataan ruang perkotaan, pedesaan, dan kawasan khusus termasuk kawasan pantai, laut, dan pulaupulau kecil · Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Selain itu Pemprov Riau juga mengadakan program bantuan ekonomi pedesaan Rp 500 juta per desa/tahun, setiap Kabupaten sebanyak empat desa mendapat bantuan. Pengembangan Rupat Utara, sebagai kawasan objek wisata pantai merupakan daerah terluar Provinsi Riau yang menghadap Selat Malaka dan juga daerah yang perbatasan langsung dengan Negara Malaysia Pengembangan Bantan (pelabuhan internasional Selat Baru), pelabuhan Selat Baru berhadapan langsung dengan perairan Selat Malaka yang merupakan salah satu perairan tersibuk di duni,. diharapkan sebagai pintu gerbang masuk ke Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau membangun jalan lintas lingkar Provinsi (multiyears) yang menghubungkan kota kota kecil di pantai timur Provinsi Riau yang selama ini tidak lancar. Jalur tersebut melalui rute Pekanbaru, Siak melalui embatan Teluk Mesjid menuju Sungai Pakning dan terus ke Dumai. Capaian kinerja pembangunan di daerah Daerah strategis sudah diplotkan untuk Dumai, Buton, Kuala Enok sebagai kawasan industri dan pelabuhan Internasional sebagai pintu masuk ke Provinsi Riau..Tetapi belum mencapai target yang diinginkan, karena sebagian ada yang masih baru sekedar wacana dan ada yang baru dimulai pembangunannya. Produk 190 unggulan daerah berupa CPO dari pengolahan buah sawit, tetapi turunan dari CPO seperti minyak goreng, sabun, dll masih minim. CPO banyak diekspor dalam bentuk cair saja. Selain sawit, keret menjadi produk unggulan yang mengekspor bahan baku karet, tetapi hanya karet dalam bentuk bahan baku. Sulit untuk mengukur capaian kinerja karena data perkembangan hasil pembangunan sulit diperoleh. Pembangunan yang dilakukan hampir tidak terukur. Permasalahan Pelabuhan Internasional Selat Baru tidak layak dari segi teknis karena kedalaman perairan yang tidak cukup. Perencanaan kurang matang ini dilihat dari pelaksanaan dilapangan yang amburadul sehingga kedalaman perairan yang menjadi persyaratan utama dalam membuat pelabuhan tidak dihiraukan. Pelabuhan yang hampir jadi terbengkalai tidak bisa dimasuki kapalkapal besar yang berstandar Internasional. Sedangkan dana yang dikucurkan dari APBD cukup besar untuk membangu pelabuhan tersebut. Kualitas pembangunan jalan kurang memuaskan, pengawasan yang asalasalan menjadikan para pemegang proyek tidak bisa memberikan kinerja yang baik. Permasalahan ini juga berawal dari tidak berjalan sistem pelelangan secara profesional. Pembangunan di pedesaan termasuk untuk kegiatan perekonomian, perkebunan, dll sering terkendala disebabkan oleh batas tanah yang tidak jelas, HGU perusahaan yang tidak transparan, dan susahnya mendapatkan kejelasan status tanah perusahaan baik dari perusahaan maupun dari pemerintah. Tumpang tindihnya kepemilikan tanah seringkali berkahir dengan diserobotnya tanah yang diklaim sebagai milik masyarakat menjadi milik perusahaan. Petani dan masyarakat tidak bisa mengolah lahan karena tidak jelasnya status tanah antara masyarakat dan perusahaan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dikarenakan konflik yang sangat rentan terjadi. Pemerintah terlalu mudah memberikan HGU dan hakhak pengelolaan tanah lainnya pada perusahaan, tetapi tidak pada msyarakat dan petani. Hukum hanya berlaku untuk orang kelas bawah dan orang yang diatas seolah tidak pernah salah. Seringkali di dalam perencanaan tahunan (apbd), pemerintah daerah kurang mengacu pada perencanaan strategis (RPJMN dan Renstra), pemerintah daerah jalan secara sendirisendiri. Sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat tidak bisa diaplikasikan oleh daerah. Musrenbang tidak berjalan sesuai dengan sistem yang seharusnya, musrembang tidak lebih dari seremonial tahunan tanpa melihat subtansi dari konsep musrebang itu sendiri. Hasil dari musrembang tidak lebih dari aspirasi dari golongan dan kelompok tertentu saja. Sehingga banyak masukan dari masyarakat tidak bisa masuk melalui musrembang, maka ditemukan banyak proyek yang tidak tepat sasaran. 191 Rentang jarak wilayah yang terlalu jauh antara daerah pelosok dengan ibukota kabupaten, menyebabkan banyak daerahdaerah yang terpencil lambat mengalami kemajuan. Sedangkan upayaupaya untuk memekarkan wilayah mendapatkan hambatan baik dari pemerintah daerah sendiri, maupun dari mekanisme di tingkat nasional. Misalnya rencana pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Mandau mengalami hambatan hingga saat ini. Meskipun dari semua sisi sudah terpenuhi. Pembangunan untuk daerah tertinggal kadang kala tidak tepat sasaran. Pembangunan jalan lintas hanya melintasi daerah strategis yang menghubungkan usahausaha perekonomian skala besar seperti industri sawit, perkebunan, dll. Langkah ini hanya menguntungkan pengusaha dan industri skala besar. Sementara itu pembangunan jalanjalan ke pelosok masih sangat minim, padahal kebutuhan pengembangan daerah untuk mengejar ketertinggalan masyarakat perlu pembangunan jalan hingga ke kecamatan dan ke pusat desa. Sinkronisasi Perencanaan Nasional dan Daerah Format RPJMD (Renstra Provinsi Riau) tidak sesuai dengan Format RPJMN karena RPJMD dibuat lebih dahulu daripada keluarnya RPJMN. Masih terdapat beberapa perencanaan nasional yang belum diadopsi secara jelas melalui program khusus di perencanaan daerah, misalnya pembangunan daerah perbatasan yang belum masuk di RPJMD (Renstran Pemprov Riau) Keterlibatan Stakeholders Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Forumforum untuk melibatkan stakeholders (masyarakat, akademisi, pengusaha, LSM, pemerintah, dll) sudah ada, tetapi masukan dari stakeholders, terutama dari masyarakat, LSM dan akademisi seringkali tidak diadopsi oleh pemerintah daerah). Ada gejala terputusnya komunikasi setelah forumforum pertemuan selesai dilakukan. Dalam tahap selanjutnya, masyarakt dan stake holders yang lain tidak mengetahui bagaimana kelanjutan tentan gusulan yang telah mereka sampaikan. Sehingga seringkali dalam hasil akhir perencanaan di APBD, program dan kepentingan yang mereka sampaikan tidak dimasukkan. Stakeholder hanya sebagai lambang dan pelengkap saja dalam keterlibatan mereka untk membuat kebijakankebijakan daerah. Hal ini dibuktikan dengan tidak dimasukkannya ideide para akademisi, ekonom dan yang lain dalam kebijakankebijakan yang dibuat. Akibatdari gejala ini, maka muncul sikap apriorori yang meluas dari masyarakat untuk tidak mau terlibat dalam perencanaan serupa. VI. Rekomendasi Tindak Lanjut Rekomendasi Upaya yang dilakukan · Upaya penyeragaman format dokumen perencanaan strategis (RPJMN dan RPJMD) 192 · Mekanisme Musrenbang harus diperbaiki dengan menggali dan menyaring aspirasi dari masyarakat bawah yang dimulai dari masyarakat dipedesaan dan sistem penyampaian aspirasinya benarbenar harus sampai ke musrembang. Usulan Perbaikan Program Pembangunan · Program pembangunan jalan minimum dengan perkerasan sirtu sampai ke pusatpusat desa · Mempermudah pemekaran kabupaten/kota untuk mengejar ketertinggalan VII. Penutup Sebagian besar program RPJMN mengenai pengurangan ketimpangan wilayah sudah diadopsi di daerah, meskipun demikian ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. 193 BAB 4.5. PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS I. Pengantar Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik. Dengan demikian, pendidikan seyogianya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga citacita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Tahun 2005, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tentang RPJMN Tahun 2004– 2009 yang mengamanatkan tiga misi pembangunan nasional, yaitu: 1) Mewujudkan negara Indonesia yang aman dan damai; 2) Mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan demokratis; dan 3) Mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Untuk mewujudkannya, bangsa kita harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga setiap warga negara mampu meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan daya saing terhadap bangsa lain di era global. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagia setiap warga Negara tanpa diskriminasi. SDM yang dibutuhkan di era globalisasi ini adalah SDM yang memiliki kemampuan menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ipteks serta berdaya saing tinggi. SDM yang demikian itu hanya dapat dikembangkan melalui sistem pendidikan yang mantap. II. Kondisi Awal RPJMN di Provinsi Riau Merujuk kepada Visi Riau 2020, Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai leading sektor kemajuan pendidikan di daerah Riau telah merumuskan Visi ”Terwujudnya lembaga pendidikan di Provinsi Riau yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berbudaya Melayu serta memiliki daya saing tahun 2020”. Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengemban misi: (1) meningkatkan mutu pendidikan, (2) meningkatkan akses pendidikan, (3) mengembangkan pendidikan yang berwawasan keunggulan dan teknologi, (4) meningkatkan manajemen pendidikan, (5) Meningkatkan jaringan kerjsama pendidikan secara regional, nasional maupun internasional, dan (6) Meningkatkan monitoring dan evaluasi. 194 Saat ini total jumlah sekolah (termasuk Perguruan Tinggi) di Provinsi Riau mencapai 5 608 buah. 60,4% diantaranya merupakan sekolah Negeri, selebihnya 39,6% sekolah Swasta (Tabel 2.1). Tabel 2.1 Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Propinsi Riau tahun 2006 Sekolah TK SD/MI/PLB SMP/MTs SMA/MA/SMK PT TOTAL Negeri 8 2.821 396 161 2 3.388 JUMLAH Swasta 663 588 596 298 69 2.214 TOTAL 671 3.409 992 459 71 5.608 60,8 % sarana fisik ini berupa gedung SD/MI/PLB. Akan tetapi prosentase kerusakan bangunan sekolah ini cukup tinggi, masingmasing untuk TK/RA (12,9%), SD/MI (31,4%), SMP/MTs (37,7%), dan SMA/SMK/MA (37%). Tingkat kerusakan bangunan fisik sekolah,ternyata cukup tinggi, berkisar dari yang terendah 10,4% (Kota Pekanbaru) hingga prosentase kerusakan tertinggi 87,5% (Kabupaten Rokan Hulu). Rerata Prosentase kerusakan tingkat Provinsi Riau sebesar 37% (Tabel 2.2). Tabel 2.2. Jumlah dan Persentase Sekolah Rusak Menurut Kab./Kota Provinsi Riau, 2006 Kab/Kota Kuansing Inhu Inhil Pelalawan Siak Kampar Rohul Bengkalis Rohil Pekanbaru Dumai RIAU TK.RA Rusak 20 16 8 5 5 2 23 4 13 8 1 105 Jumlah 77 54 21 55 83 185 59 40 65 148 24 811 % 26,0% 29,6% 38,1% 9,1% 6,0% 1,1% 39,0% 10,0% 20,0% 5,4% 4,2% 12,9% SD/MI Rusak 81 84 334 72 36 55 125 95 85 77 17 1.061 Jumlah 246 267 724 194 179 458 214 487 272 248 94 3.383 % 32,9% 31,5% 46,1% 37,1% 20,1% 12,0% 58,4% 19,5% 31,3% 31,0% 18,1% 31,4% SMP/MTs Rusak 45 14 65 22 39 39 43 38 66 16 13 400 Jumlah 62 60 223 58 68 105 44 179 135 86 42 1.062 % 72,6% 23,3% 29,1% 37,9% 57,4% 37,1% 97,7% 21,2% 48,9% 18,6% 31,0% 37,7% SMA/SMK/MA Rusak 16 13 41 5 13 13 21 31 14 8 9 184 Jumlah 32 34 65 19 35 51 24 77 56 77 27 497 % 50,0% 38,2% 63,1% 26,3% 37,1% 25,5% 87,5% 40,3% 25,0% 10,4% 33,3% 37,0% Total guru di Riau berjumlah 64.261 orang dengan kualifikasi S2 (0,7%), S1 (34,0%), D3 (12,5%), D2 (23,5%), D1 (7%), dan SMA (22,4%). Kondisi yang memperihatinkan bahwa 64,5% guru TK memiliki kualifikasi SMA padahal anak usia dini ini membutuhkan sentuhan guru profesional dengan kematangan kompetensi pedagogik yang memadai bagi pembentukan karakter anak didik. Demikian pula kualifikasi guru pada jenjang SD yang 20,6 % hanya lulusan setingkat SMA (Tabel 2.3). Populasi siswa pada tahun 2006 mencapai 1.130.660 orang. Rasio MuridGuru adalah 1:22 (SD/MI), 195 1:14 (SMP/MTs), dan 1:15 (SMA/SMK/MA). Sedangkan rasion Murid:Kelas masingmasing 1:27 ; 1:37; dan 1:21. Tabel 2.3. Prosentase guru di Provinsi Riau tahun 2006 menurut kualifikasi ijazah Jenjang TK SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK TOTAL SMA 64,5 20,6 3,7 0,7 22,4 PROSENTASE GURU (%) MENURUT KUALIFIKASI IJAZAH D1 22,3 3,1 2,6 0,0 7,0 D2 10,4 66,2 16,0 1,2 23,5 D3 0,4 2,0 31,0 16,6 12,5 S1 1,6 7,6 46,2 80,5 34,0 S2 0,8 0,5 0,5 0,9 0,7 Angka Pastisipasi Kasar tahun 2005 meningkat untuk semua jenjang dibandingkan dengan dengan tahun 2006, kecuali untuk perguruan Tinggi yang sedikit menurun dari 16,42% menjadi 16,01% (Tabel 2.4) Tabel 2.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Sekolah Provinsi Riau tahun 2006 APK (%) PER JENJANG APK Prasekolah (PAUD,TPQ,RA) APK SD/MI/SDLB/Paket A APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C APK PT Nasional 42,34 94,30 85,22 52,20 15,00 2005 Riau 20,57 94,13 76,01 56,51 16,42 Nasional 45,19 94,48 88,50 56,20 15,57 2006 Riau 24,08 96,29 89,89 68,76 16,01 Angka Putus Sekolah SD/SMP/SMU Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Riau 2005 cukup besar pada jenjang SD/MI yaitu 10,26%. Sedangkan di jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, masingmasing 1,85% dan 0,9%. Sebagian besar (>18 %) angka putus sekolah ini dijumpai di Kabupaten terbaru yaitu Rokan Hulu. Disusul Kabupaten Kuantan Singingi yang berkisar antara 1518%. Indikator prestasi akademik memperlihatkan peningkatan rerata nilai Ujian Nasional di tingkat pada semua jenjang sekolah dan mata pelajaran (Tabel 6). Prestasi siswa dari Provinsi Riau dalam Olympiade Sains juga membanggakan, baik di tingkat nasional maupun internasional dibandingkan dengan sebelum tahun 2004. Prestasiprestasi olympiade sains di tingkat internasional yang tidak saja mengharumkan nama daerah, akan tetapi juga Indonesia pada umunya masih diraih oleh siswa sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA (Tabel 7). 196 Sampai tahun 2006, siswa asal Provinsi Riau telah menyumbangkan 3 medali Emas, 2 Perak, 4 Perunggu, dan 1 Honorable Mention di Peringkat internasional. Sedangkan siswa SD/MI dan SMP/MTs baru mampu berkiprash pada Olympiade tingkat Nasional. Sementara di tingkat Nasional, Riau telah meraih 3 medali Emas, 10 Perak, dan 13 Perunggu. Meskipun IPM Provinsi Riau menunjukkan peningkatan dari 69,0 pada tahun 2002 menjadi 72,2 pada tahun 2004 dan 73, 6 pada tahun 2005 (Tabel 2.5), namun Prosentase Penduduk Miskin Provinsi Riau pada tahun 2005 mencapai 20,96% yang melingkupi 22, 73% rumah tangga miskin. Lebih dari 30% jumlah penduduk miskin tersebut terkonsentrasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Tabel 2.6). Tabel 2.5. Perkembangan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau 20022005 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kab/Kota Kuantan Sengingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan Siak Kampar Rokan Hulu Bengkalis Rokan Hilir Pekanbaru Dumai RIAU INDONESIA 2002 66,7 65,6 67.8 65,9 71,2 67,8 64,2 69,4 65,8 73,3 71,5 69,0 110 TAHUN 2004 70,6 68,9 71,4 68,7 72,6 69,8 69,5 71,9 67,6 75,6 73,7 72,2 111 2005 71,6 70,9 72,7 69,2 73,5 71,7 70,1 72,9 68,6 75,9 75,3 73,6 110 Tabel 2.6 Jumlah dan Persentase Penduduk/Rumah Tangga Miskin Provinsi Riau, 2005 Kabupaten/Kota Kuantan Sengingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan Siak Kampar Rokan Hulu Bengkalis Rokan Hilir RIAU Rumah Tangga Miskin Jumlah 14.620 20.755 46.191 12.627 12.722 23.714 25.466 32.054 20.598 227.618 % 25,62 31,22 33,69 22,50 19,39 20,42 32,30 24,43 22,07 22,73 Penduduk Miskin Jumlah 57.464 87.262 197.414 50.309 53.811 102.558 99.556 145.726 92.555 976.158 % 23,52 29,10 31,45 20,83 18,37 18,89 28,35 21,98 20,76 20,96 197 Paparan di muka setidaknya dapat memberikan gambaran betapa Provinsi nomor dua terkaya ini masih membutuhkan investasi dalam membangun infrastruktur dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan kebodohan akibat kebijakan politik pembangunan selama hampir tiga dasa warsa sebelum otonomi daerah digulirkan. III. Sasaran yang Ingin Dicapai Sasaran pembangunan Provinsi Riau bidang pendidikan 20042008 adalah sebagai berikut: 3.1 Pelayanan Kebutuhan Dasar Pendidikan 3.1.1 Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun 3.1.2 Memberikan beasiswa dan bantuan operasioal sekolah bagi anakanak kurang mampu dan drop out 3.1.3 Pembelajaran luar sekolah dan kesetaraan life skills bagi siswa di wilayah terisolir, pedalaman, pulaupulau kecil, dan masyarakat marjinal. 3.1.4 Penuntasab buta aksara sebesar 2,3 persen. 3.2 Peningkatan Mutu Pendidikan 3.2.1 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan melalui sharing budget Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 3.2.2 Penguatan partisipasi masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui kerjasama Pelatihan Keterampilan dan Community Development. 3.3 Relevansi Pendidikan 3.3.1 Penguatasan sekolahsekolah Kejuruan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan Tenaga Kerja di daerah. 3.3.2 Secara bertahap melakukan reposisi sekolah umum menjadi sekolah kejuruan 3.4 Dukungan/bantuan bagi pengembangan Perguruan Tinggi di Daerah 3.4.1 Bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi 3.4.2 Bantuan beasiswa kepada tenaga dosen yang melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun Luar Negeri untuk Program S2 dan S3. 198 3.4.3 Memberikan bantuan beasiswa kepada siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi (S2). 3.4.4 Mengalokasikan dana APBD sebesar 20 persen untuk sektor pendidikan IV. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran di atas, Pemerintah Provinsi Kepri menetapkan kebijakan : 1) meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan sumberdaaya manusia, dan 2) mewujudkan masyarakat madani dan berakhlak mulia, 3) mewujudkan pemerataan fasilitas dan kesempatan mendapatkan pendidikan, dan 4) membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan terampil dalam bdang IPTEK. Merujuk pada Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Riau Tahun 20042008, Arah kebijakan pembangunan Pendidikan Provinsi Riau 20042008 adalah sebagai berikut: 1. Memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun. 2. Meningkatkan mutu pendidikan menengah dan kejuruan guna mempersiapkan, membentuk, dan mengembangkan sumberdaya manusia yang bermutu dan siap menghadapi persaingan. 3. Membantu mengembangkan pendidikan tinggi agar mampu berperan sebagai pusat pencerdasan aplikatif sehingga mampu mempercepat peningkatan mutu sumberdaya manusia. 4. Mengembangkan lembaga pendidikan non formal, pendidikan luar sekolah, perpustakaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi dan teknologi pendidikan untuk menunjang dan mempercepat upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga pendidikan. 5. Meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan nilai agama dan kebudayaan Melayu. 6. Meningkatkan dan mengembangkan keterkaitan dan hubungan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industry serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pendidikan. 199 V. Pencapaian RPJMN di Provinsi Riau (20052007) A. Pemerataan Pendidikan TARGET & REA LISASI NO INDIKA R KINERJA TO TA HUN 2005 TA HUN 2006 TAHUN 2007 TARGET REA LISASI TA ET REA RG LISASI TA ET REALISA RG SI 1 A PM( PA UD/TK/RA ) 2 A PM ( SD/M I/SDLB/PAKET A ) 3 A PM ( SMP/MTs/SMPLB/PA KET B ) 4 A PM ( SMA /MA /SMK/SM ALB/PAKET C ) 5 BUTA KSARA A 43.34 93.36 74.55 56.11 9.55 20.57 94.13 76.01 56.51 8.08 45.19 96.02 84.11 61.77 8.44 24.08 96.29 85.78 62.76 8.21 47.30 97.02 91.04 64.10 6.11 31.03 99.08 93.70 65.81 4.2 B. Peningkatan Mutu & Daya Saing Pendidikan TA ET & REA RG LISA SI NO INDIKA R KINERJA TO TA HUN 2005 TA HUN 2006 TA HUN 2007 TA ET REA RG LISA SI TA ET REA RG LISA SI TA ET REA RG LISA SI 1 RataRata UN SD/M I 2 RataRata UN SM P/M Ts 6.28 5.3 6.54 6.05 6.50 3 RataRata UN SM /M /SM A A K 6.52 6.42 6.68 6.96 7.00 G uru yang M enuhi Kualifikasi em 4 Pendidikan 20,000 15.683 (40%) 22,000 21.564 (55%) 24,000 23.524 (60%) Pendidik yang M iliki Sertifikasi em 5 Pendidik 2,000 650 4,000 1,300 C. Peningkatan Relevansi Pendidikan NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2005 TARGET REALISASI 346 112 348 112 70 30 71 29 40 38 TARGET & REALISASI TAHUN 2006 TARGET REALISASI 348 112 346 117 70 30 72 28 42 40 TAHUN 2007 TARGET REALISASI 348 112 346 129 70 30 73 27 48 42 1 2 3 4 5 Ratio SMA SMK Ratio Murid SMA SMK Ratio Sekolah Yang Menyelenggarakan Life Skill Ratio Jumlah Sertifikasi Kompetensi yang diterbitkan Sekolah Standard Internasional 9.000 8.489 9.500 9.169 10.000 9.627 3 3 6 4 6 4 200 D. Tata Kelola / Pencitraan Publik & Pengawasan NO INDIKATOR TEMUAN DAN PENYELESAIAN TAHUN 2005 Jlh Penyelesaian Temuan 21 14 18 12 TAHUN 2006 Jlh Penyelesaian Temuan 10 10 24 13 34 33 TAHUN 2007 Jlh Temuan 6 (NHP) sdg pemeriksaan sdg pemeriksaan Penyelesaian 6 1 2 3 4 5 Temuan BPK Temuan BPKP Temuan Inspektorat Jendral Temuan Bawasprov Laporan Masyarakat 13 13 9 9 7 (NHP) 7 E. Implementasi Program Sharing Budget (20052008 ) NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2006 Rencana 1 Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun Pembangunan RKB 2.958 ruang SD/MI, SMP/MTs REALISASI TAHUN 2007 Rencara REALISASI SUMBER DANA 334 ruang 2.958 ruang 278 ruang APBD Prov. Riau APBD/APBD Kab/Kota belum dapat didata 2 3 4 Pembangunan SD/SMP Satu Atap Rehabilitasi Gedung Sekolah Pemberantasan Buta Aksara Peningkatan Sertifikasi/Kualifikasi Guru 48 sekolah 36 sekolah 41 sekolah 10.796 org 6.796 org 10.000 org 11.327 org 1.780 org 10.000 org 10.000 org 2.600 org 10.000 org 10.000 org 6.000 org 10.000 org 61 sekolah 105 sekolah 38 sekolah 38 sekolah 48 sekolah 6.000 org 2.800 org 3.300 org 6.700 org APBN APBD Prov. Riau APBD Riau APBN APBN APBD Riau VI. Rekomendasi Tindak Lanjut 1. Guna mempercepat penuntasan wajar Dikdas 9 Tahun di Provinsi Riau diperlukan dukungan Pemerintah Pusat dalam hal implementasi program sesuai dengan target yang telah ditetapkan . 2. Sebagai konsekuensi MoU antara Mendiknas dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta DPRD diharapkan segera direalisasikan guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan komitmen menyelesaikan masalah jenjang pendidikan. 3. Guna meningkatkan mutu pendidikan termasuk kualitas guru diperlukan berbagai kebijakan terutama dalam penentuan prioritas penyelesaian masalah yang dilaksanakan secara 201 terpadu antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 4. Perlunya perencanaan dan program terpadu yang simultan antara Kabupaten/Kota, Provinsi Kabupaten/Kota untuk penanganan program pendidikan. 5. Perlu adanya persamaan persepsi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota terhadap kewenangan sesuai dengan PP 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan. VII. Penutup Peningkatan Akses Masyarakat Provinsi Riau terhadap Pendidikan yang Berkualitas akan meningkatkan produktivitas dan daya saing. Hal ini pada gilirannya akan memacu dinamika pertumbuhan ekonomi Riau. Oleh sebab itu, upaya perbaikan dan peningkatan pendidikan Riau yang konsisten dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan. Adapun beberapa kendala yang harus dihadapi oleh Provinsi Riau dalam meujudkan sasaran RPJMN 20042009 bidang pendidikan, yaitu: 1. Masih terdapatnya penduduk usai 712 th, 1315 Th dan 1618 th di Provinsi Riau, Belum tertampung di bangku sekolah, hal ini dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerahdaerah terpencil dan terisolir. 2. Masih banyak SD/MI yang perlu di Rehabilitasi di Provinsi Riau dengan jumlah 1.061 Sekolah dan 4.154 Ruang Belajar. 3. Dalam rangka penuntasan dan percepatan Wajib belajar tahun 2008 di Provinsi Riau, baru sebanyak 2.664 ruang kelas belajar di SD/MI dan SLTP/MTs belum termasuk kekurangan RKB SMA/SMK. 4. Masih banyaknya angka Buta Huruf di Provinsi Riau Penduduk Usia 1545 Tahun sebanyak 52.868 orang. 5. Masih terbatasnya Kualifikasi Guru D2 ke S1 di Provinsi Riau sebenyak 11.125 orang 6. Masih terdapat kekurangan guru di semua jenjang dan jenis pendidikan di Provinsi Riau, dan sampai tahun 2007 sudah diadakan penerimaan calon guru bantu sebanyak lebih kurang 7.375 orang dari yang sebelumnya 14.000 Guru. 7. Masih belum seimbangnya keberadaan Guru di SMA/SMK dalam mendukung kelulusan yang siap memasuki pasar kerja (1:4). 202 8. Bukubuku perpustakaan, buku pokok alat peraga di semua jenjang pendidikan masih sangat terbatas. 9. Belum optimalnya peran Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Dunia Usaha dan Dunia Industri sebagai mitra menuju pendidikan bermutu. 10. Keterbatasan teknologi informasi dalam rangka percepatan data dan informasi pendidikan 11. Masih terbatasnya kualitas pendidikan tinggi di Provinsi Riau yang memenuhi Standar Nasional dan Internasional yang dapat menghasilkan lulusan sesuai kubutuhan pasar Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas agar target sasaran RPJMN 20042009 dalam bidang pendidikan dapat terpenuhi adalah: 1. Melaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru SD, SMP Satu Atap, Pendidikan Bersubsidi, Voucer, Penambahan RKB, Rehap di semua jenjang pendidikan berkoordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota, Pusat dan Provinsi. 2. Melakukan Rekruitment Guru Bantu sebanyak 9.375 orang elalui APBD Provinsi 3. Peningkatan Kualifikasi Guru dari D2 ke S1 sebanyak 11.000 orang melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota. 4. Memangun 11 SMK di 11 Kabupaten/Kota sesuai degan potensi daerah, termasuk peralatan laboratorium, Alat Praktik, dan peningkatan sarana dan prasarana pada SMK yang telah ada. 5. Meningkatkan kesejahteraan guru melalui Bantuan Kesejahteraan Guru rerata Rp 1.300.000,00/orang/tahun; Dosen sebanyak 4000 orang rerata Rp. 1000.000,00/orang/tahun, dan Bantuan bagi Guru Daerah Terpencil sebesar Rp. 800.000,00/orang/bulan. 6. Bantuan Beasiswa bagi anak yang tidak mampu dan putus sekolah 7. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS buku. Upayaupaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau secara bertahap telah membuahkan hasil. Hal ini ditandai dengan: 1. Meningkatnya taraf pendidikan yang tercermin dari peningkatan AMP dan Penurunan Angka Buta Aksara 2. Meningkatnya kualitas, relevansi dan daya saing 3. Perbaikan citra dimata publik yang tercermin dari tingkat implementasi Program Sharing Budget. 203 4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan layanan pendidikan yang tercermin dari penurunan jumlah kasus temuan dan peningkatan upaya penyesalaian kasus. 204 Bab 4.6. PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA I. Pengantar Pembangunan agama merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masingmasing sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, Bab XI Pasal 29 (1) dan (2), yang menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ”Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama, agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai dapat diwujudkan. Kondisi masyarakat daerah yang jauh tertinggal dari sisi kualitas pendidikan umum dan pendidikan agama tidak jarang menimbulkan penyimpangan prilaku dan melemahnya mental dan spiritual yang pada ujungnya menghambat pembangunan manusia secara keseluruhan II. Kondisi Awal RPJMN di Provinsi Riau Penjelasan permasalahanpermasalahan yang terjadi di daerah terkait dengan isu dan arah kebijakan RPJM Nasional Tahun 20042009. Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spritual, moral, dan etika dalam pembangunan daerah. Agama sebagai sistem nilai harus dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat, serta menjiwai dalam kehidupan bermsyarakat, pemrintahan dan berbangsa. Kesenjangan antara kesemarakan kehidupan beragama di satu pihak dan perilaku sosial yang bertentangan dengan norma agama di pihak lain, kerapuhan etika dan moral, penurunan akhlak mulia telah merusak sendi sendi kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Praktek korupsi, kriminalitas, perjudian, perilaku asusila, peredaran dan pemakaian narkoba membuktikan bahwa sebagian masyarakat masih rendah pemahaman dan pengamalan nilai dan norma agama. Selain itu pelayanan kehidupan beragama masih belum optimal. Demikian pula kualias pendidikan agama di sekolah dan keluarga, karena kurikulum, guru, sarana dan 205 prasarana yang belum memadai. Di masa yang akan datang perlu perubahan yang mendasar dan spektakuler dalam pembangunan umat beragama terutama dalam pemahaman, pendidikan, pengamalan, pembinaan dan kerukunan agama. III. Sasaran yang Ingin Dicapai Sasaran Agenda RPJMN Tahun 20042009 dan Sasaran RPJMD Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama serta Kehidupan Agama serta Kehidupan Beragama · Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Upaya ini juga ditujukan pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anakanak; · Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat; · Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hakhak dasar dalam memeluk agamanya masingmasing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya; · Meningkatnya kualitas manajemen ibadah haji dengan sasaran penghematan, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji; · Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis; Peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama · Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antar umat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai, sehingga konflik yang terjadi di beberapa daerah dapat diselesaikan dan tidak terulang di daerah lain. 206 IV. Arah Kebijakan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 20042009 Sesuai dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama adalah: 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama Serta Kehidupan Beragama a. Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama; b. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur,jenis,dan jenjang pendidikan; c. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan; d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita; dan peningkatan profesionalisme tenaga pengelola; e. Peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya, terutama yang bertugas di daerah rawan konflik dan daerah terpencil; f. Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama; g. Pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/hita sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika; h. Peningkatan penghematan biaya ongkos naik haji, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji; i. Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; serta j. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama. 2. Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama a. Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompokkelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat; b. Pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik; 207 c. Penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki; d. Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan; serta e. Peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama di bidang sosial ekonomi. Arah Kebijakan RPJMD (Renstra Provinsi Riau 20042008) · Mewujudkan kehidupan agama yang rukun, harmonis, semarak dan mendalam yang mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kehidupan masyarakat. · Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kehidupan keagamaan · Meningkatkan pendidikan agama di lingkungan sekolah, tempat tinggal dan keluarga V. Pencapaian RPJMN di Daerah (20052007) Pengukuran Capaian Kinerja RPJMN Tahun 20042009 di daerah: Upaya intervensi kebijakan yang dilakukan · Peningkatan pelayanan kehidupan beragama · Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan umat beragama · Peningkatan sarana kehidupan beragama · Peningkatan kualitas pendidikan agama Capaian kinerja pembangunan di daerah · Pemerintah Propinsi Riau telah mengeluarkan kebijakan untuk berpakain rapi dalam artian menutup aurat bagi perempuan maupun lakilaki disekolah khusus berpakain melayu untuk hari jum’at dan sabtu. · Mendirikan Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan Madrasah Diniyyah Awaliyyah (MDA) disetiap masjid. · Mengadakan pengajianpengajian Agama disetiap instansiinstansi dan kantorkantor · Mengadakan sayembara lomba baca Al Quran (MTQ) dari tingkat Desa sampai Provinsi · Menumbuhkan sekolahsekolah yang berbasis agama, seperti sekolah Islam terpadu dari tingkat dasar sampai Menengah Atas · Menggalakkan majelis Ta’lim ibuibu dengan membuat BKMT 208 · Membuat peraturan tentang rumah ibadah · Membuat lembaga pengumpulan Zakat, Infaq dan sedekah Permasalahan Dalam meningkatkan pemahaman dalam beragama, pemerintah tidak memberikan solusi yang konkrit dan tepat sasaran. Sebagai contoh dalam mendidik dan membentuk pribadi yang baik seharusnya dengan cara memberikan porsi kurikulum pelajaran agama yang banyak disetiap level pendidikan yang bersifat umum. Sekolah agama seperti MDA dan TPA harus diwajibkan sebagaimana kewajiban untuk sekolahsekolah Negeri. Mengadakan MTQ secara besarbesaran dan megah dengan biaya yang cukup besar dengan harapan menumbuhkan minat baca masyarakat terhadap Al Quran. Tetapi tidak lebih hanya seremonial saja jika dibandingkan anggaran yang untuk MTQ dialihkan untuk membuat sekolahsekolah Alquran disetiap daerah secara merata dan mendatangkan guru yang profesional. MTQ hanya memotivasi masyarakat untuk membaca saja bukan mengamalkan Alquran. Masih banyak sarangsarang perjudian dan kemaksiatan seperti tempat prostitusi, togel, barbar dan diskotik yang ada di Provinsi Riau. Namun tidak ada tindakan tegas dan serius dari pemerintah Provinsi. Belum adanya peraturan dan undangundang yang mengatur cara berpakaian para karyawan yang bekerja di Mallmall dan restoran. Karena pakaian yang digunakan mengumbar aurat dan tidak serasi dengan budaya Melayu yang sopan. Untuk unit pengumpulan zakat tidak dilakukan secara profesional dan transparan sehingga menimbulkan keraguan bagi masyarakat untuk berzakat, infaq, wakaf dan sebagainya kepada unit yang dibuat oleh pemerintah hingga akhirnya menurunkan semangat dan kesadaran zakat bagi masyarakat. Sinkronisasi Perencanaan Nasional dan Daerah Keterlibatan stakeholders daerah dalam perencanaan pembangunan daerah Organisasiorganisasi agama yang berfungsi untuk memberikan pendidikan agama kepada masyarakat cukup banyak di Provinsi Riau seperti IKADI, MDI, IKMI dan sebagainya hanya sekedar mengecam dan statemen saja. Duduk semeja untuk menduskusikan masalah manusia dengan pemerintah hanya sebatas seremonial saja dan permasalahan hanya sebatas diskusi tanpa solusi. Hal ini terbukti dengan tidak adanya kebijakan yang konkrit dari pemerintah terhadap kerisauan para stake holder yang fokus menangani masalah keagamaan. VI. Rekomendasi Tindak Lanjut Rekomendasi Upaya yang dilakukan · Pembuatan peraturan tata cara berbusana untuk para pekerja di Mall dan sejenisnya yang sesuai dengan budaya Melayu yang santun dan bersahaja 209 · Memberikan porsi yang banyak bagi mata pelajaran dan mata kuliah agama di institusi pendidikan · Memberikan sertifikasi bisa baca Alquran untuk sekolah dan perguruan tinggi Agama · Membuat perda Zakat dan lembaga Zakat resmi dari pemerintah Usulan Perbaikan Program Pembangunan · Menggiatkan semangat beragama dengan mengamalkan ajaran agama masingmasing dengan cara berpakaian, bergaul dan sebagainya · Memperbanyak TPA dan MDA yang tanpa dipungut biaya bagi santri · Memfungsikan rumah ibadah sebagai tempat menempa pribadipribadi yang taat dengan program program yang tepat sasaran · Membentuk organisasi agama untuk para remaja sebagai eskul alternatif VII. Penutup Penjelasan akhir judul bab dalam capaian kinerja RPJMN di daerah 210 BAB 4.7. PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP I. Pengantar Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support system). Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah. Hasil hutan, hasil laut, perikanan, pertambangan, dan pertanian memberikan kontribusi 24,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2002, dan menyerap 45 persen tenaga kerja dari total angkatan kerja yang ada. Dearah merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang merupakan sumber dari pendapatan nasional. Oleh karena itu pengelolan sumber daya alam yang ada didaerah harus menjadi prioritas utama dalam program pemerintah. Sumber daya alam yang sebenarnya berada di daerah senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Maraknya penebangan liar, pencemaran lingkungan yang ada didaerah harus menjadi perhatian khusus pemerintah, demi terwujudnya keseimbangan ekosistem alam dan kenyamanan lingkungan. II. Kondisi Awal RPJMN di Provinsi Riau Penjelasan permasalahanpermasalahan yang terjadi di daerah terkait dengan isu dan arah kebijakan RPJM Nasional Tahun 20042009. Kehutanan dan Perkebunan Secara umum, kebijakan sistem pengelolaan kawasan hutan selama Orde Baru adalah industri agribisnis komoditi perkebunan yang dikelola dengan kemitraan pola PIR, perkebunan swasta besar (PBS) dan perkebunan rakyat swadaya, terutama pada kawasan hutan konversi. Tetapi sayangnya sasaran peningkatan kesejahteraan petani/masyarakat di Riau dengan pendapatan minimal US$1.750, perkaita pertahun masih belum dapat tercapai, bahkan kemiskinan terbanyak justru berada di pedesaan, terutama masyarakat desa tradisional Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan pendapatan utama dari usaha perkebunan. Sebaliknya tidak sedikit kawasan hutan konversi dikuasai secara berlebihan oleh beberapa perusahaan perkebunan swasta, perorangan pemodal besar di Riau, sedangkan rakyat atau masyarakat petani pedesaan hanya mampu menguasai luas lahan usaha perkebunan sangat terbatas ratarata kurang dari 2 hektar per 211 KK. Untuk itu perlu restrukturisasi dalam redistribusi penguasaan luas pemilikan usaha perkebunan menjadi 45 hektar per KK, yang dikelola dengan kemitraan pola perusahaan patungan antara pemerintah daerah, perusahaan investor dan petani dalam wadah koperasi/kelompok tani sehingga bargaining position petani menjadi setara sama tinggi dengan perusahaan mitra/investor. Pemerintah daerah dalam hal ini menjadi pengendali, pengawal, dan pengaman pelaksanaan kebijakan pembangunan perekonomian daerah berbasis ekonomi rakyat pedesaan, yang jumlahnya mencapai lebih dari 80 persen di Riau. Pembenahan sistem dan manajemen industri agribisnis komoditi perkebunan tersebut di atas merupakan strategi dengan kontribusi optimal untuk visi jangka menengah yang mengarah pada terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan. Perikanan dan Kelautan Pasca pemekaran wilayah Provinsi Riau menjadi dua provinsi telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap potensi wilayah perairan laut karena disamping berkurangnya luas wilayah teritorial, juga sudah tidak memiliki lagi Zona Ekonomi Eksklusif sehingga luas wilayah perairan laut menjadi 21.470,8 km2. Ke depan, pola pengembangan perikanan dan kelautan harus mampu mengembangkan budidaya perikanan (laut/pantai, air payau, air tawar). Terdapatnya 4 aliran sungai besar yaitu: Sungai Rokan, Sungai Kampar, Sungai Siak, dan Sungai Indragiri beserta anakanak sungai yang bermuara di masingmasing sungai besar yang ada. Kondisi ini sangat potensial untuk perikanan budidaya kolam, keramba dan tambak dengan berbagai jenis ikan. Untuk budidaya laut/pantai dapat dikembangkan budidaya ikan dalam keramba jaring apung (KJA) dan keramba tancap dengan jenisjenis ikan seperti kakap putih, kerapu, kepiting, dan lainnya.. Upaya peningkatan produktivitas, efektivitas dan efisiensi manajemen usaha perikanan budidaya, bila dikelola terpadu dengan ternak unggas sebagai diversifikasi usaha perkebunan serta usaha pertanian pangan dan hortikultura. Namun persoalannya belum ada jaminan supply bibit, pakan dan obatobatan serta pemasaran hasil. Untuk itu perlu adanya kebijakan pengembangan agribisnis komoditi perikanan dengan kemitraan yang bersifat integrative dan berkelanjutan. Pertambangan dan Energi Potensi pertambangan di Provinsi Riau khususnya minyak bumi cukup besar yang meliputi hampir 60 persen devisa Indonesia. Pengelolaan minyak bumi masih dilakukan oleh pemerintah pusat. Dari hasil pengelolaan minyak bumi oleh pemerintah pusat tersebut, Provinsi Riau hanya menerima dana bagi hasil sebesar 15 persen. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk menanggulangi kemiskinan dan kebodohan penduduk serta kurangnya infrastruktur daerah untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi provinsi lain yang telah maju di Indonesia. 212 Dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH migas) harus dilakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Potensi sumberdaya energi untuk pembangkit tenaga listrik di Provinsi Riau cukup besar seperti PLTA, PLTU, dan PLTGU serta sumberdaya energi alternatif lainnya, namun dalam pembangunan dan pemanfaatan potensi sumberdaya energi tersebut membutuhkan biaya investasi yang relatif besar dan perlu perencanaan yang matang. Oleh karena itu pengembangan energi ketenagalistrikan di Provinsi Riau harus mendapat perhatian yang lebih khusus dari semua pihak. Provinsi Riau memiliki berbagai potensi sumber daya pertambangan di luar migas, seperti tambang golongan B dan golongan C. Deposit batubara di Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, dan Pelalawan; emas terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi; pasir di Sungai Kampar; dan batu kapur dan kaolin di Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar. Potensi batubara diprakirakan sekitar 2 milyar ton dan sebagian besar merupakan low grade coal. Potensi sumber daya pertambangan tersebut umumnya masih berada pada tahap eksplorasi, sehingga pemanfaatannya pada masa mendatang perlu diupayakan melalui kegiatan eksplorasi lanjut dan perencanaan eksploitasi dan pengolahan. Lingkungan Hidup Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di Provinsi Riau yang berbasis kepada sumberdaya alam disamping telah memberikan andil yang sangat signifikan, juga meningkatkan dampak negatif pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang intensitas dan frekuensinya semakin meningkat dan telah menurunkan kualitas dan kemampuan lingkungan hidup dalam menopang kelangsungan hidup masyarakat dan makhluk hidup lainnya (banjir, pencemaran, asap, dan lainlain). Perubahan fungsi lahan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah Riau. Pembukaan hutan untuk fungsi lainnya yang beragam berlangsung secara berangsurangsur dan tercatat seluas 72.299 Ha pada tahun 2004. Alih fungsi lahan hutan antara lain dipergunakan untuk kegiatan perkebunan, pertanian, industri perkayuan, permukiman, perladangan, dan perambahan hutan yang terjadi di bagian hulu, tengah, dan hilir DAS yang sebagian diantaranya tidak mengindahkan upaya konservasi. Perubahan fungsi lahan secara tidak terkendali selain berpotensi menyebabkan bencana banjir dan genangan di wilayah hilir oleh berkurangnya daerah resapan air dan perubahan tutupan lahan di daerah tangkapan air, juga menimbulkan kerusakan badan sungai secara fisik berupa longsoran dan abrasi tebing dan tanggul sungai oleh aktifitas bongkarmuat bahan dan produk industri; pendangkalan sungai yang menimbulkan dampak berkurangnya panjang alur sungai efektif yang dapat dilayari; pencemaran badan sungai oleh limbah industri dan domestik yang dibuang ke sungai; dan penurunan keanekaragaman hayati. Terjadinya alih fungsi lahan diindikasikan oleh semakin luasnya lahan terlantar yang tidak dikelola, 213 sebagaimana diindikasikan oleh meningkatnya luas lahan yang tidak diusahakan dan terbentuknya padang rumput. Catatan pada Balai Pengelolaan DAS Indragiri – Rokan menunjukkan hutan tanaman industri (HTI), dan pertanian lahan kering dalam DAS Siak menjadi semakin luas. Keberadaan lahan terlantar telah menciptakan lahan kritis di beberapa bagian wilayah Provinsi Riau. Pembukaan hutan sekunder untuk keperluan lahan pertanian dan kebun penduduk telah menyebabkan terbentuknya lahanlahan kritis oleh karena lahan garapan tersebut tidak dipelihara dengan baik dan ditinggalkan untuk berpindah ke lokasi lainnya. Lahan yang ditinggalkan berubah menjadi semak belukar dan alangalang, sehingga tidak mampu menahan air lebih lama untuk diresapkan ke dalam tanah. Lahan kritis yang luasnya mencapai ratusan ribu hektar perlu dipulihkan dan difungsikan secara lestari. Provinsi Riau juga menghadapi permasalahan pencemaran badan sungai dan pesisir oleh kegiatan industri dan permukiman yang berada di sepanjang badan sungai dan pantai Timur. Kegiatan industri hulu yang mengolah sumber daya hutan, perkebunan, dan pertambangan, seperti industri pengolahan kelapa sawit (PKS), crumb rubber, plywood, pulp dan kertas, permukiman penduduk, kegiatan komersial dan jasa, dan lainnya yang membuang limbahnya ke badan sungai telah menurunkan kualitas air sungai dan pesisir. Indikasi penurunan kualitas air sungai oleh sumbersumber domestik dan industri antara lain ditunjukkan oleh pencemaran pada Sungai Siak, dimana konsentrasi beberapa parameter seperti BOD, COD, TSS, DO, minyak dan lemak tercatat telah melampaui baku mutu serta beban limbah yang besar yang dibuang oleh industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan ke Sungai Siak. Pencemaran badan sungai oleh sumber sumber domestik, industri, dan kegiatan lainnya yang berlokasi di sepanjang sungai dan dalam DAS memberikan dampak terhadap pemanfaatan sumber daya air tersebut bagi kebutuhan masyarakat, dimana sebagian penduduk yang bermukim di tepi sungai memanfaatkannya untuk keperluan MCK dan kotakota yang berlokasi di bagian tengah DAS menggunakannya sebagai air baku penyediaan air bersih. Kerusakan fisik badan sungai yang ditandai oleh tingginya sedimentasi dan konsentrasi TSS dan TDS oleh abrasi dan longsoran tebing sungai yang disebabkan alih fungsi lahan dalam DAS maupun kegiatan bongkar muat bahan baku dan produk industri di tepi sungai telah mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran kegiatan transportasi sungai yang menjadi salah satu moda transportasi penting di Provinsi Riau. Transportasi sungai melayani kebutuhan pergerakan barang dan penumpang antara wilayah hulu menuju pusatpusat perkotaan di wilayah tengah dan hilir. Kawasan di bagian Timur sebagian besar merupakan lahan gambut yang terbentuk oleh penimbunan bahan organik pada lahan yang cenderung tergenang dengan luas sekitar 4,8 juta Ha, terdiri dari rawa gambut air tawar dan rawa gambut pasangsurut. Walaupun lahan gambut bersifat miskin unsur hara esensial, namun 214 memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengatur aliran air permukaan. Kecenderungan penurunan luas lahan gambut di kawasan bagian Timur merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang harus diatasi, terutama untuk mempertahankan fungsinya sebagai kawasan retensi air. III. Sasaran yang Ingin Dicapai Sasaran Agenda RPJMN Tahun 20042009 dan Sasaran RPJMD Sasaran pembangunan kehutanan : · Tegaknya hukum, khususnya dalam pemberantasan pembalakan liar (illegal logging) dan penyeludupan kayu · Penetapan kawasan hutan dalam tataruang seluruh propinsi di Indonesia, setidaknya 30 persen dari lusa tata hutan yang telah ditata batas · Penyelesaian penetapan kesatuan pengelolaan hutan · Optimalisasi nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu · Meningkatnya hasil hutan non kayu sebesar 30 persen dari produksi tahun 2004 · Bertambahnya hutan tanaman (HTI) , minimal seluas 5 juta hektar, sebagai basis pengembangan ekonomi hutan · Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan di 282 DAS prioritas untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya · Desentralisasi kehutanan melalui pembagian wewenang dan tanggung jawab yang disepakati oleh Pusat dan Daerah · Berkembangnya kemitraan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari dan · Penerapan iptek yang inovatif pada sektor kehutanan Sasaran pembangunan kelautan adalah : · Berkurangnya pelanggaran dan perusakan sumber daya pesisir dan laut · Membaiknya pengelolaan ekosistem pesisir, laut dan pulaupulau kecil yang dilakukan secara lestari, terpadu dan berbasis masyarakat · Disepakatinya batas laut dengan negara tetangga, terutama Singapura, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea dan Philipina · Serasinya peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut · Terselenggaranya desentralisasi yang mendorong pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang efesien dan berkelanjutan 215 · Meningkatnya luas kawasan konservasi laut dan meningkatnya jenis/genetik biota laut langka dan terancam punah · Terintegrasinya pembanguan laut, pesisir dan daratan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah · Terselenggaranya pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulaupulau kecil secara serasi sesuai dengan daya dukung lingkungannya · Terwujudnya ekosistem pesisir dan laut yang tejaga kebersihannya, kesehatan dan produktifitasnya serta · Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam laut dan keselamatan masyarakat yang bekerja di laut dan yang tinggal di pesisir dan pulaupilau kecil Sasaran pembangunan pertambangan dan sumber daya mineral adalah : · Optimalisasi peran migas dalam penerimaan daerah guna menunjang pertumbuhan ekonomi · Meningkatnya cadangan produksi dan ekspor migas · Terjaminnya pasokan migas dan produkproduknya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri · Terselesaikannya UndangUndang Pertambangan sebagai pengganti UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokokpokok pertambangan · Meningkatnya investasi pertambangan dan sumber daya mineral dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha · Meningkatnya produksi dan nilai tambah pruduk pertambangan · Terjadinya alih teknologi dan kompetisi tenaga kerja · Meningkatnya kualitas industri hilir yang berbasis sumber daya mineral · Meningkatnya keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan · Teridentifikasinya “kawasan rawan bencana geologi” sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana · Berkurangnya kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) dan usahausaha pertambangan yang merusak dan menimbulkan pencemaran Sasaran pembangunan lingkungan hidup adalah: · Meningkatnya kualitas air permukaan (sungai, danau dan situ) dan kualitas air tanah disertai pengendalian dan pemantauan terpadu antar sektor · Terkendalinya pencemaran pesisir dan laut melalui pendekatan terpadu antara kebijakan konservasi tanah di wilayah daratan dengan ekosistem pesisir dan laut · Meningkatnya kualitas udara perkotaan khusunya di kawasan perkotaan yang didukung oleh perbaikan manajemen dan sistem transportasi kota yang ramah lingkungan 216 · Berkurangnya penggunaan bahan perusak ozon (BPO) secara bertahap dan sama sekali hapus pada tahun 2010 · Berkembangnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim global · Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sesuai pedoman IBSAP 20032020 (Indonesian Biodiersity Strategy and Action Plan) · Meningkatkan upaya pengelolaan sampah perkotaan dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai salah satu faktor penentu kebijakan · Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan llimbah B3 (bahan berbahaya beracun) bagi kegiatankegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan · Tersusunnya informasi dan peta wilayahwilayah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, bencana banjir, kekeringan, gempa bumi dan tsunami, serta bencanabencana alam lainnya · Tersusunnya aturan pendanaan lingkungan yang inovatif sebagai terobosan untuk mengatasi rendanya pembiayaan sektor lingkungan hidup · Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup. · IV. Arah Kebijakan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 20042009 Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya, pengembangan peraturan perundangan lingkungan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan memperhatikan kesetaraan gender. Melalui arah kebijakan ini diharapkan sumber daya alam dapat tetap mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, agar kelak tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Secara lebih rinci arah kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk: a. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya; b. Mencapai kesepakatan antar tingkat pemerintahan dan mengimplementasikan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan; 217 c. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan; d. Memberlakukan moratorium di kawasan tertentu; e. Memanfaatkan hasil hutan nonkayu dan jasa lingkungannya secara optimal. Pembangunan kelautan diarahkan untuk: a. Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulaupulau kecil secara lestari berbasis masyarakat; b. Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat; c. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulaupulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria; d. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar (danau, situ, perairan umum), dan pulaupulau kecil; e. Menjalin kerja sama regional dan internasional untuk menyelesaikan batas laut dengan negara tetangga; f. Memperkuat kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan yang meliputi iptek, SDM, kelembagaan dan peraturan perundangan; g. Meningkatkan riset dan pengembangan teknologi kelautan; h. Mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir, meningkatkan keselamatan bekerja, dan meminimalkan resiko terhadap bencana alam laut bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil; dan i. Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulaupulau kecil. Pembangunan pertambangan dan sumber daya mineral diarahkan untuk: 1. Meningkatkan eksplorasi dalam upaya menambah cadangan migas dan sumber daya mineral lainnya; 2. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan; 218 3. Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup; 4. Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah; 5. Menerapkan good mining practice di lokasi tambang yang sudah ada; 6. Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan; 7. Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum secara konsekuen; 8. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan; 9. Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan, termasuk informasi kawasankawasan yang rentan terhadap bencana geologi; 10. Evaluasi kebijakan/ peraturan yang tidak sesuai. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk: a. Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan; b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah; c. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan; d. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan; e. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana; f. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrolsosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup; dan g. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayahwilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana. Arah Kebijakan RPJMD (Renstra Provinsi Riau 20042008) Bidang Kehutanan dan Perkebunan · Memberdayakan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam menumbuhkembangkan ekonomi pedesaan, melalui restrukturisasi dan redistribusi asset guna mewujudkan keseimbangan dalam usaha penataan struktur ekonomi berbasis kerakyatan, keadilan dan efisiensi · Melestarikan kawasan hutan sebagai kawasan lindung dan budidaya 219 · Mengembangkan usaha kemitraan yang saling menguntungkan, pengembangan industri hilir, serta kegiatan yang memiliki linkages dengan sektor lainnya dan pemanfaatan potensi lahan secara optimal yang didukung oleh teknologi ramah lingkungan. · Mengembangkan kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan dan perkebunan sebagai modal pemberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Bidang Perikanan dan Kelautan · Membentuk zonasi pemanfaatan wilayah darat, pesisir dan laut, melalui penyusunan rencana strategis wilayah darat, pesisir, dan laut; penyusunan data base potensi sumber daya perikanan dan kelautan dalam mendukung perencanaan, penyusunan rencana pengelolaan dan rencana aksi, serta review peraturan perundangundangan yang berlaku dan penyusunan Perda dalam rangka mendukung komitmen dan kepastian hukum. · Memberdayakan ekonomi masyarakat perikanan dan kelautan agar mandiri, berdaya saing, mampu mengelola hasil tangkapan agar memiliki nilai tambah guna peningkatan kesejahteraannya. Bidang Pertambangan dan Energi · Meningkatkan sistem informasi dan potensi pertambangan dan energi serta air bawah tanah atau permukaan yang akurat dan terinci dalam rangka menunjang investasi, serta diversifikasi pemanfaatan bahan tambang dan energi. · Optimalisasi penerimaan negara, daerah dan masyarakat, melalui pengembangan usaha pertambangan dan energi (skala besar dan kecil), pembinaan, penataan, pengendalian, pengawasan dan sinkronisasi usaha kegiatan yang berwawasan lingkungan, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, kabupaten/kota, perguruan tinggi dan luar negeri. · Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sektor pertambangan dan energi agar mampu mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi pertambangan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah · Menyediakan sumber energi kelistrikan dan sumber energi alternatif lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara murah, mudah, bertahap, dan merata ke seluruh wilayah dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. · Memperkuat aspek hukum dalam pengelolaan potensi pertambangan dan energi daerah. Lingkungan Hidup · Pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya alam untuk sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat yang dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan keselarasan dan keseimbangan 220 lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan melalui pengaturan, penertiban, dan pengawasan lingkungan hidup. · Pembangunan lingkungan hidup untuk mempertahankan kelestarian potensi sumberdaya alam dan sumber daya buatan, serta mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan meningkatkan kelembagaan serta penyadaran dan peningkatan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan, · Penataan dan penegakan hukum lingkungan dan kerjasama lintas kabupaten/kota. V. Pencapaian RPJMN di Daerah (20052007) Upaya intervensi kebijakan yang dilakukan : · Peningkatan ketahanan pangan · Peningkatan kualitas SDM pertanian dan kesejahteraan petani · Peningkatan sarana dan prasarana pertanian · Pengembangan Agribisnis · Pengembangan potensi lahan pertanian · Optimalisai pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dan kelautan · Pelestarian dan konservasi sumber daya perikanan dan kelautan · Pengawasan dan penertiban pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan · Inventarisasi dan investasi perikanan dan kelautan · Peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia perikanan dan kelautan · Peningkatan infrastruktur perikanan dan kelautan · Pengembangan agribisnis komoditas perikanan dan kelautan · Pembangunan pertambangan umum · Pembangunan geologi, sumberdaya mineral, air bawah tanah dan air dipermukaan · Peningkatan kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia · Pengembangan kelistrikan dan migas serta listrik pedesaan · Pembinaan, bimbingan dan pengawasan usaha pertambangan dan energi · Perencanaan pengembangan kehutanan dan perkebunan · Pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan · Perlindungan, pengawasan dan pengendalian kerusakan hutan dan perkebunan · Pembangunan dan pengembangan usaha perkebunan dan kehutanan · Pengembangan prasaranan dan sarana penunjang dan kelembagaan perkebunan · Pengembangan Agribisnis 221 BAB 4.8. PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR I. Pengantar Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi bangsa dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelnjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, infrastruktur mempunyai peran yang tak kalah penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke serta Sangir Talaud ke Rote merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antarkawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi di antaranya. Dalam konteks ini, ke depan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah, serta ketersediaan pengairan merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan pertanian dan sektorsektor lainnya. II. Kondisi Awal RPJMN di Provinsi Riau Penjelasan permasalahanpermasalahan yang terjadi di daerah terkait dengan isu dan arah kebijakan RPJM Nasional Tahun 20042009. Kebutuhan masyarakat akan air bersih dengan memanfaatkan potensi air bawah tanah dan air permukaan cukup terutama di daerah pesisir, perkotaan dan industri, namun di sisi lain pengelolaan pemanfaatan air tanah dan air permukaan perlu perencanaan yang tepat agar tidak terjadi kelangkaan air tanah dan air permukaan, kerusakan lingkungan air tanah/air permukaan. Transportasi Darat Jaringan jalan tercatat sepanjang 20.720,09 km, terdiri atas jalan negara sepanjang 1.126,11 km, jalan provinsi sepanjang 2.163,82 km, dan jalan kota/kabupaten sepanjang 17.431,16 km. Jaringan jalan belum tersebar merata ke seluruh bagian wilayah propinsi, ditunjukkan oleh indeks aksesibilitas di wilayah bagian Selatan lebih rendah dibandingkan bagian Utara dan Tengah. Wilayah pesisir juga dilayani secara terbatas 222 oleh jaringan jalan oleh karena biaya konstruksi jalan pada tanah gambut relatif tinggi, sehingga cenderung menggunakan angkutan sungai dan laut. Selain distribusi prasarana jalan, lebih dari sepertiga jaringan jalan yang ada juga dalam kondisi rusak dan sebagian belum diperkeras dan diaspal. Sebagian jaringan jalan yang rusak adalah jalan kabupaten/kota, sehingga menjadi kendala bagi kegiatan koleksidistribusi barang dan jasa serta pergerakan manusia antara pusatpusat utama dengan pusat lokal, sentra produksi dan pusat pemasaran. Permasalahan transportasi lainnya adalah terbatasnya jembatan yang melintasi beberapa muara sungai disebabkan oleh tingginya frekuensi pelayaran dan kondisi tanah gambut yang menyebabkan biaya konstruksi jembatan menjadi tinggi, di samping keberadaan jembatan yang telah melampaui umur teknis yang membutuhkan perbaikan. Dukungan prasarana dan pelayanan terminal sebagai pemadu moda transportasi pada pusatpusat kegiatan belum memadai, termasuk kebutuhan terminal untuk angkutan barang, khususnya untuk jarak jauh. Keterbatasan penyebaran prasarana dan kondisi jalan, terutama di wilayah bagian Selatan dan kawasan perdesaan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas perkembangan di Provinsi Riau, sehingga menghambat perkembangan kegiatan sosialekonomi dan menjadi tertinggal dibandingkan wilayah lain. Posisi geografis Riau menjadikannya sebagai jalur lintasan bagi pergerakan barang, jasa, dan orang arah Utara – Selatan antara Sumatera Utara dengan Sumatera bagian Selatan serta arah Timur – Barat antara Malaysia dan Singapura dengan Sumatera Barat. Dalam posisi tersebut, maka diperlukan perkuatan struktur jaringan jalan, keterpaduan moda transportasi, serta kualitas prasarana dan pelayanannya yang memadai. Pada tingkat tertentu terdapat kebutuhan pembangunan jalan tol sebagai arteri primer untuk memperkuat struktur jaringan jalan; pusatpusat pemadu antar moda (transhipment point); peningkatan dan pemeliharaan jalan pada seluruh jaringan; dan pembangunan jalan baru yang berfungsi sebagai feeder road. Kebijakan nasional pembangunan transportasi dan penataan ruang pada skala Pulau Sumatera mengindikasikan kebutuhan pembangunan jaringan kereta api Lintas Sumatera (Trans Sumatera Railway) untuk pergerakan jarak jauh, berat, dan massal. Dalam perspektif pembangunan Riau pada jangka panjang sebagai bagian dari pembangunan regional dan nasional, maka jaringan kereta api merupakan salah satu alternatif yang perlu dipertimbangkan, terutama dikaitkan dengan angkutan produkproduk pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya. Transportasi Sungai dan Penyeberangan Jika pada masa lalu peran sungai sangat menonjol bagi pergerakan barang dan orang, pada saat ini cenderung menurun dengan semakin luasnya prasarana jalan dan adanya pendangkalan sungai yang 223 menghambat alur pelayaran. Peran angkutan sungai pada dasarnya diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan hulu dan perdesaan yang belum terlayani jaringan jalan. Dalam rangka memantapkan sistem transportasi terpadu, maka dibutuhkan revitalisasi angkutan sungai melalui pengelolaan DAS untuk memulihkan kondisi alur pelayaran, pembangunan dermaga sungai, dan penyediaan sarana kapal dan perahu. Integrasi sistem transportasi juga perlu didukung oleh prasarana dan sarana penyeberangan antar provinsi dan antar negara, oleh karena Provinsi Riau memiliki sejumlah besar pulaupulau kecil dan berbatasan dengan provinsi lain dan negara tetangga. Transportasi Laut Provinsi Riau memiliki 108 pelabuhan umum dan khusus, 11 pelabuhan diantaranya terbuka untuk perdagangan luar negeri, yakni Pelabuhan Dumai, Pekanbaru, Bagan Siapiapi, Rengat, Selat Panjang, Kuala Enok, Sungai Pakning, Tembilahan, Sungai Guntung, Siak Sri Indrapura, dan Buatan. Sebagaimana kondisi transportasi laut secara umum di Indonesia, pelabuhan belum dapat berperan sepenuhnya sebagai pusat informasi pelayaran dan angkutan barang serta sebagai sarana pelayanan angkutan barang dan penumpang. Mengantisipasi perkembangan pada jangka panjang, maka dibutuhkan konsolidasi penyelenggaraan angkutan multi moda; pemenuhan kebutuhan perkembangan ekonomi wilayah; serta tatanan kepelabuhan sesuai Tatanan Transportasi Nasional, Tatanan Transportasi Wilayah, dan Tatanan Transportasi Lokal. Dalam konteks tersebut, maka pembangunan transportasi laut di Provinsi Riau diarahkan sebagai berikut : · Pelabuhan utama yang berfungsi pelayanan regional, nasional, dan internasional, yaitu Pelabuhan Dumai dengan pelabuhan pengumpan Panipahan, Sinaboi, Tanjung Medang, Tanjung LumbaLumba, dan Bagan Siapiapi; Pelabuhan Kuala Enok dengan pelabuhan pengumpan Perigi Raja, Sungai Guntung, Kuala Gaung, Pulau Kijang, Kuala Mandah, Rengat, Sapat, Tembilahan, dan Pulau Palas; Pelabuhan Mengkapan Buton dengan pelabuhan pengumpan Bengkalis, Bandul, Tanjung Samak, Sei Pakning, Siak Kecil, Perawang, Pekanbaru, dan Tanjung Kedabu; serta Pelabuhan Pekanbaru. · Upaya pembangunan Pelabuhan Dumai, Kuala Enok, Mengkapan Buton, dan Pekanbaru sebagai pelabuhan internasional diupayakan melalui peningkatan kapasitas angkutan barang; keselamatan pelayaran dan kelengkapan fasilitas kepelabuhanan sesuai persyaratan internasional; dan fasilitas kepabeanan, imigrasi, dan karantina. 224 Di luar pelabuhan laut utama di atas, pelabuhan pengumpan dan lokal lainnya diperankan secara hirarkis sebagai bagian dari pelayanan angkutan laut dan pemadu moda dengan moda transportasi jalan, sungai, penyeberangan, dan udara. Transportasi Udara Provinsi Riau memiliki 7 (tujuh) bandar udara yang sebagian belum beroperasi secara memadai, yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, Japura di Rengat, Pasir Pangaraian, Pinang Kampai di Dumai, Sei Pakning, SSH Setia Negara di Pangkalan Kerinci, dan Tembilahan/ Tempuling di Indragiri Hilir. Bandara Sultan Syarif Kasim II melayani lebih dari 99% penerbangan domestik dan internasional. Pelayanan transportasi udara pada jangka panjang perlu diantisipasi melalui peningkatan kapasitas pelayanan bandar udara, pembangunan bandar udara baru, peningkatan keselamatan penerbangan, dan integrasi dengan sistem moda transportasi darat, laut, sungai, dan penyeberangan. Untuk itu diperlukan pembangunan bandar udara baru pengganti Bandara Sultan Syarif Kasim II yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Primer; peningkatan fungsi Bandara Pinang Kampai sebagai Pusat Penyebaran Tersier yang dapat ditingkatkan melayani penerbangan internasional untuk mendukung peran kota Dumai sebagai PKN; peningkatan pelayanan Bandara Japura, Pasir Pangaraian, Sei Pakning, SSH Setia Negara, dan Tembilahan/ Tempuling; dan pembangunan bandar udara di Bagan Siapiapi dan Teluk Kuantan. Selain meningkatkan peran berbagai maskapai penerbangan dalam angkutan udara, peran maskapai penerbangan Riau Airlines dalam angkutan udara di dalam internal wilayah Riau perlu ditingkatkan, sekaligus sebagai pemadu moda dengan moda transportasi lainnya. Prasarana Listrik Dan Keenergian Pada saat ini energi listrik disediakan oleh Sistem Interkoneksi Sumatera Barat – Riau berasal dari PLTA Singkarak, PLTU Ombilin, dan PLTA Kota Panjang dan Sistem Terpisah menggunakan PLTD. Sistem interkoneksi dilengkapi jaringan transmisi 150 KV dari Payakumbuh ke Koto Panjang sepanjang 166 Km dan Gardu Induk di Bangkinang berkapasitas 1 x 10 MW dan Pekanbaru berkapasitas 2 x 50 MW. Sistem terpisah ditujukan untuk melayani kota kabupaten, kota kecamatan, dan desadesa yang belum terlayani oleh sistem interkoneksi. Rasio elektrifikasi tercatat sebesar 38 % atau lebih rendah dari ratarata Nasional sebesar 57%. Di samping tingkat pelayanan listrik yang rendah, kualitas pelayanannya juga belum memadai sebagaimana terlihat dari pemadaman listrik secara bergilir. Kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat luas juga menghadapi kendala, terutama warga perdesaan. 225 Telekomunikasi Pelayanan telekomunikasi pada saat ini dilayani oleh PT Telkom Divisi Regional I Sumatera, PT Indosat, operator telekomunikasi selular oleh swasta, dan rural radio untuk kawasan perdesaan. Tingkat sambungan telpon di Propinsi Riau sekitar sepertiga dari rumah tangga. Pelayanan PT Telkom didukung oleh central gateway di Pekanbaru, 24 STO di ibukota Kabupaten/Kota dan ibukota kecamatan, transmisi gelombang mikro dan UHF, dan repeaters. Telekomunikasi internasional didukung oleh sentral gerbang internasional (SGI) 3 di Pulau Batam dan transmisi gelombang mikro yang mampu mengantisipasi kebutuhan Provinsi Riau hingga dua dekade mendatang. Kapasitas terpasang dan tersambung pada pusat perkotaan yang berpenduduk padat mencatat occupancy rate hingga 60%, sedang SST pada pusatpusat ibukota kabupaten baru relatif masih terbatas. Pengembangan prasarana telekomunikasi pada jangka panjang perlu mempertimbangkan peningkatan occupancy rate pada kotakota yang telah berkembang; peningkatan SST dan pembangunan STO di kotakota kabupaten baru; dan perluasan jaringan STO berkapasitas kecil dan sedang menggunakan transmisi UHF dan rural radio di kawasan perdesaan dan pedalaman yang dikembangkan secara terpadu dengan prasarana dan utilitas lainnya. Air Bersih Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk domestik di Provinsi Riau sebagian besar masih mengandalkan airtanah dangkal melalui sumur gali (30%), air hujan (30%), sumur yang tidak terpelihara (20%), sungai, situ, dan pelayanan PDAM. Kebutuhan air di Kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, dan Rokan Hilir sebagian tergantung air hujan, oleh karena air permukaan umumnya bersifat payau dan mengandung bahan organik dan zat besi yang tinggi. Pelayanan air bersih perkotaan sangat terbatas, hanya mencapai 8% dari jumlah rumah tangga. Pelayanan air bersih di Kota Pekanbaru baru menjangkau sekitar 18% dari jumlah rumah tangga yang ada. Demikian pula halnya dengan kotakota lainnya yang menjadi ibukota kabupaten masih mencatat tingkat pelayanan air bersih perkotaan yang rendah. Beberapa kota di Provinsi Riau telah merencanakan program pembangunan instalasi pengolahan dan distribusí air bersih melalui bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, atau bermitra dengan swasta. Seperti halnya kota Pekanbaru merencanakan penyediaan air bersih untuk melayani wilayah kota bagian Selatan bagi sekitar 50% penduduk kota melalui kerjasama dengan Pemerintah Denmark. Sumber air baku direncanakan diambil dari Sungai Kampar. Mempertimbangkan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih, maka peran badan sungai dan reservoir untuk menampung air hujan menjadi sangat penting. Untuk itu, pengendalian terhadap kerusakan aliran dan kualitas air sungai perlu diupayakan agar perannya sebagai sumber air baku bagi penyediaan air bersih pada masa mendatang dapat diandalkan. 226 Demikian juga dengan penyediaan air bersih di pusatpusat perdesaan dan sentrasentra produksi. Sistem penyediaan air bersih pada skala kecil dengan memanfaatkan sungai, airtanah, dan air hujan sebagai sumber air baku dapat diupayakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Peran para pihak baik pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat dalam pengembangan prasarana air bersih perlu diperkuat dan disinergikan. III. Sasaran yang Ingin Dicapai Sasaran Agenda RPJMN Tahun 20042009 dan Sasaran RPJMD Sasaran umum pembangunan sumber daya air adalah : · Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan · Terkendalinya potensi konflik air · Terkendalinya pemanfaatan air tanah · Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat · Berkurangnya danpak bencana banjir dan kekeringan · Terkendalinya pencemaran air · Terlindunginya daerah pantai dari abrasi laut terutama pada pulaupulau kecil, daerah perbatasan dan wilayah strategis · Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat · Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar instansi · Terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan · Tersedianya data dan sistem informasi yang aktual, akurat dan mudah diakses dan · Pulihnya kondisi sumbersumber air dan prasarana sumber daya air, ketersediaan air baku masyarakat, penegndalian banjir terutama pada daerah perkotaan Sasaran umum pembangunan prasarana jalan adalah : · Terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun dan kualitas pelayanan prasarana jalan · Meningkatnya eksebilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang melalui dukungan pelayanan prasarana khususnya pada koridorkoridor utama dimasingmasing pulau, wilayah KAPET, pedesaan, wilayah perbatasan, terpencil, maupun pulaupulau kecil · Serta terwujudnya partisipasi aktif pemerintah, BUMN, mapun swasta dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan 227 Sasaran pembangunan LLAJ · Meningkatnya kondisi prasarana LLAJ terutama menurunya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan lebih di jalan sehingga dapatenurunkan kerugian ekonomi yang diakibatkannya · Meingkanya kelaikan dan jumlah sarana LLAJ · Menurunnya tingkat kecelekaan dan fasilitas kecelakaan lalu lintas di jalan serta meningkatnya kulatas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi jalan, terutama angkutan umum diperkotaan, pedesaan dan antra kota · Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung mobolitas manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal), serta terciptanya pola distribusi nasional · Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan pedesaan serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah · Meningkatnya efektifitas regulasi dan kelembagaan transportasi jalan, melalui : 1. desentralisasi dan otonomi daerah, peningkatan koordinasi dan kerjasama antarlembaga dan antrapemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan transportasi jalan, terutama untuk angkutan perkotaan, pedesaan dan antarkota dalam propinsi 2. meningkatnya peran serta swasta dan masyarakata dalam penyelenggaraan transportasi jalan (angkutan perkotaan, pedesaan dan antarkota) 3. memperjelas peran regulator, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD dalam pelayanan transportasi publik · Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik, dana penanganan dampak solusi udara serta pengembangan teknologi sarana dan ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan · Meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ · Terwujudnya penyelenggaraan anngkutan perkotaan yang efisien dengan berbasis masyarakat dan wilayah, andal dan ramah lingkungan serta terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu perlu didukung perencanaan transportasi perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah dan mengantisipasi perkembangan permintaan pelayanan serta didukung oleh kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat Sasaran Pembangunan Perkeretapian · Sasaran dalam upaya pencapaian operasi yang aman untuk jangka pendek, umumnya untuk kondisi yang sangat jelek, dan untuk mencapai tingkat keandalan 60 persen, melalui kegiatankegiatan : 1. Mengadakan audit kinerja prasarana dan sarana KA 228 2. Mengatasi kondisi kritis 3. Kanibalisme dan daur ulang suku cadang 4. Pembatasan kecepatan/ mengurangi frekuensi 5. Menutup jalur yang merugi secara bertahap 6. Penajaman skala prioritas pada lintas strategis dan padat · Sasaran dalam upaya optimalisasi adalah pemulihan kondisi jaringan yang ada kembali ke kondisi awal, serta pencapaian operasi aman dan nyaman jangka panjang, peningkatana kecepatan dan menambah kapasitas, serta umumnya mencapai keandalan minimum 75 persen melalui kegiatan kegiatan : 1. peningkatan efisiensi dan efektifitas; dan 2. peningkatan kecepatan dan kapasitas jalur yang ada · Sasaran upaya pengembangan adalah pengembangan jaringan baru dan peningkatan kapasitas lintas yang sudah jenuh, melalui kegiatan: 1. pengembangan jaringan baru baik jalur ganda dan pembangunan lintas baru, serta penambahan armada 2. peningkatan kecepatan/kapasitas 3. keandalan dan kelaikan 100 persen Sasaran Pembangunan ASDP a. Meningkatnya jumlah prasarana dermaga untuk meningkatkan jumlah lintas penyeberangan baru yang siap operasi maupun meningkatkan kapasitas lintas penyeberangan yang padat b. Meningkatkan kelaikan dan jumlah sarana ASDP c. Meningkatnya keselamatan ASDP d. Meningkatnya kelancaran dan jumlah penumpang, kenderaan dan penumpang yang diangkut, terutama meningkatnya kelancaran perpindahan antar moda di dermaga penyebrangan, serta meningkatnya pelayanan angkutan perintis e. Meningkatnya peran serta swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan ADSP, serta meningkatnya kinerja BUMN di bidang ASDP Sasaran Pembangunan Transportasi Laut : Sasaran pembangunan transportasi laut adalah : 1. Meningkatnya pangsa pasar armada pelayaran nasional baik untuk angkutan laut dalam negeri maupun ekspor impor 229 2. Meningkatnya kinerja dan efisiensi pelabuhan khususnya yang ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena sebagian besar muatan eksporimpor dan angkutan dalam negeri ditangani oleh pelabuhan yang ada di bawah pengelolaan BUMN 3. Selanjutnya terlengkapinya prasarana SBNP (sarana bantu navigasi pelayaran) dan fasilitas pemeliharaannya, sehingga SBNP yang ada dapat berfungsi 24 jam dan 4. Terselesaikannya uji materiil PP Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhan dan revisi UU No 21 tahun 1992 tentang Pelayaran khususnya yang berkaitan dengan keharusan bekerjasama dengan pelabuhan harus diselesaikan guna menarik pihak swasta berinvestasi pada prasarana pelabuhan Sasaran Pembangunan Transportasi Udara Sasaran pembangunan transportasi udara adalah terjaminnya keselamatan, kelancaran dan kesinambungan pelayanan transportasi udara baik untuk angkutan penerbangan domestik dan internasional maupun perintis Di samping itu sasaran yang tak kalah pentingnya adalah terciptanya persaingan usaha di dunia industri penerbangan yang wajar sehingga tidak ada pelaku bisnis di bidang angkutan udara yang memiliki monopoli Sasaran Pembangunan Energi Sesuai dengan rencana jangka menengah sampai dengan tahun 2009, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen pertahun dan dengan elastisitas energi sekitar 1,2 maka sasaran permintaan energi total diproyeksikan naik sebesar 7,1 persen pertahunnya . Dengan adanya upaya peningkatan efisiensi dan rehabilitasi infrastruktur energi diharapkan pertumbuhan permintaan energi dapat ditekan. Selain itu sesuai dengan kebijkan diversifikasi diperlukan penganekaragaman pmakian energi nonBBM, agar dapat mengurangi beban pemerintah untuk mensubsidi BBM (khusunya impor minyak mentah dan produk BBM) secara bertahap dan sistematis. Untuk itu diperlukan pembangunan infrastruktur energi yang mencakupbfasilitas prosesing (kilang minyak, pembangkit tenaga listrik), fasilitas tranmisi dan distribusi pipa (gas dan BBM) dan fasilitas depot untuk penyimpan. Proyeksi perkembangan sektor energi pada tahun 2009 dilihat dari sisi supply untuk energi primer mencapai 1.070 juta SBM. Diharapkan pada tahun 2009 ketergantungan impor BBM dapat dikurangi, diantaranya melalui peningkatan produksi, pembangunan refinery dan langkahlangkah efisiensi termasuk konservasi BBM Sasaran Pembangunan Kelistrikan 1. Penambahan kapasitas pembangkit sekitar 12.267 MW 2. Rasio elektrifikasi tahun 2009 meningkat menjadi 67,9 persen 3. Meningkatnya rasio elektrifikasi desa pada akhir tahun 2009 sebesar 97 persen 4. Meningkatnya efisiensi di sarana pembangkit melalui rehabilitasi dan repowering 230 5. Terlaksananya ehabilitasi, debotllenecking dan uprating serta iter koneksi transmisi dan distribusi di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi 6. Berkurangnya susut jaringan terutama nonteknis melalui pelaksanaan kegiatan berbasis teknologi informasi seperti enterprise resource planning/ ERP dan consumer information system/CIS 7. Terlaksananya penyempurnaan restrukturisasi ketenagalistrikan melalui pengkajian model/struktur industri kelistrikan 8. Meningkatkan pemanfaatan potensi gas, batubara dan panas bumi serta energi baru terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik 9. Meningkatkan partisipasi masyarakat, koperasi dan swasta baik sebagai penyedia, pembeli dan bentuk curah maupun konsumen listrik sebagai pelanggan dan pengelola usaha penunjang ketenaga kistrikan 10. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia nasional yang mendukung industri ketenaga listrikan Sasaran Pembangunan Pos dan Telematika Ketiga sasaran utama tersebut dapat dijabarkan kedalam beberapa sasaran pendukung, yaitu: 1. Terjaganya kualitas pelayanan pos di 3.760 kecamatan 2. Terselesaikannya revitalisasi pelayanan pos sebanyak 14.250 kantor pos cabang 3. Tercapainya teledensitas sambungan tetap sebesar 13 persen dan telepon bergerak 20 persen 4. Terselesaikannya pembangunan fasilitas telekomunikasi pedesaan sekurangkurangnya 43 ribu sambungan baru di 43 ribu dsesa 5. Terselesaikannya pembangunan community access point sebagai pusat akses masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi di 45 ribu desa 6. Meningkatnya eliteracy penduduk Indonesia hingga 40 persen 7. Tersedianya 40 persen aparatur pemerintah yang mampu mengoperasikan sistem egoverment 8. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan penyiaran televisi dan radio yang masingmasing mencakup 88 persen dan 85 persen penduduk Indonesia dan 9. Terselesaikannya persiapan migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital Sasaran Pembangunan Perumahan Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempergunakan kredit pemilikan rumah sebagai cara untuk memiliki rumah maka sasaran umum pembangunan perumahan dalah pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat melalui terciptanya pasar primer yang sehat, efisien, akuntabel, tidak diskriminatif dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang market friendly,efisien dan akuntabel. 231 Sasaran lain yang juga hendak dicapai adalah terbentuknya pola pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan rumah baru yang berbasis swadaya masyarakat. Sasaran penyediaan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah sebanyak 1.350.000 unit rumah, melalui pembangunan rumah susun sewa sebanyak 60.000 unit, rumah susun sederhana milik melalui peran serta swasta 25.000 unit, serta peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan berbasis keswadayaan masyarakat sebanyak 3.600.000 unit. Sebagaimana telah digariskan dalam MilleniumDevelopment Goals (MDGs), maka sasaran yang juga harus dicapai adalah penurunan luasan kawasan kumuh sebesar 50 persen dari luas yang ada saat ini pada akhir tahun 2009. Sasaran Pembangunan Air Minum dan Air Limbah Sasaran umum pembangunan air minum adalah meningkatnya cakupan pelayanan air minum persiapan secara nasional hingga mencapai 40 persen pada akhir tahun 2009 dengan perincian cakupan pelayanan air minum perpipaan untuk penduduk yang tinggal dikawasan perkotaan diharapkan dapat meningkat hingga mencapai 66 persen dan dikawasan pedesaan meningkat hingga mencapai 30 persen. Sasaran umum pembangunan air limbah adalah open defacation free untuk semua kabupaten/kota hingga akhir tahun 2009 yang berarti semua rumah tangga minimal mempunyai jamban sebagai tempat pembuangan faeces dan meningkatkan kualitas air permukaan yang dipergunakan sebagai air baku bagi air minum. Selain itu sasaran pembangunan air limbah adalah meningkatkan utilitas IPLT dan lIPAL yang telah dibangun hingga mencapai minimsl 60 persen pada akhir tahun 2009 serta pengembangan lebih lanjut pelayanan sistem pembuangan air limbah serta berkurangnya pencemaran sungai akibat pembuangan tinja hingga 50 persen pada akhir 2009 ari kondisi saat ini. Selain itu untuk kotakota metroppolitan dan kota besar secara bertahap dikembangkan sistem air limbah terpusat (sewerage system). Sasaran Pembangunan Persampahan dan Drainase Sasaran umum pembangunan dan pengelolaan persampahan yang hendak dicapai adalah meningkatnya jumlah sampah terangkut hingga 75 persen hingga akhir tahun 2009 serta meningkatnya kinerja. IV. Arah Kebijakan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 20042009 dan Arah Kebijakan RPJMD Arah kebijakan Pembangunan Sumber daya Air Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. Pada masa lalu fokus pembangunan lebih ditujukan pada pendayagunaan. Ke depan upaya 232 konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Selain itu, pola hubungan huluhilir akan terus dikembangkan agar tercapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan. Pengembangan dan penerapan sistem conjuctive use antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah. Untuk itu, pemanfaatan air tanah akan dibatasi, terutama untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga dan usaha pertanian yang secara finansial mempunyai prospek menguntungkan. Upaya yang terlalu menitikbertakan pada sisi penyediaan (supply) terbukti kurang efisien dan efektif dalam rangka memecahkan masalah pengelolaan sumber daya air. Untuk itu, upaya tersebut perlu disertai dengan upaya melakukan rasionalisasi permintaan dan penggunaan air melalui demand management. Arah Kebijakan Pembangunan Prasarana Jalan a. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan. b. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah nasional yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi nasional (Sistranas) yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi. c. Melakukan koordinasi diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan. d. Mengembangkan rencana induk sistem jaringan prasarana jalan berbasis pulau (Jawa dan Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua). e. Melanjutkan dan merampungkan reformasi jalan melalui UU Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan serta peraturan pelaksanaannya. f. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan. g. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaran dan penyediaan prasarana jalan. Arah Kebijakan Pembangunan lalu Lintas Angkutan Jalan a) Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait. b) Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan 233 dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana, serta ijin pengemudi di jalan). c) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: (1) penataan sistem jaringan dan terminal; (2) manajemen lalu lintas; (3) pemasangan fasilitas dan rambu jalan; (4) penegakan hukum dan disiplin di jalan; (5) mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek; (6) kerjasama antarlembaga pemerintah (pusat dan daerah). d) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis pada daerah terpencil. e) Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui: (1) penataan sistem transportasi jalan sejalan dengan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal); diantaranya melalui penyusunan RUJTJ (Rancangan Umum Jaringan Transportasi Jalan) meliputi penataan simpul, ruang kegiatan, ruang lalu lintas serta penataan pola distribusi nasional sesuai dengan rencana kelas jalan; (2) melanjutkan revisi Undangundang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan dan peraturan pelaksanaannya; (3) peningkatan pembinaan teknis transportasi di daerah, sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, dibuat sistem standar pelayanan minimal dan standar teknis di bidang LLAJ serta skema untuk peningkatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan LLAJ di daerah; (4) meningkatkan peran serta, investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan dengan menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan transparan dalam penyelenggaraan transportasi, serta pembinaan terhadap operator dan pengusaha di bidang LLAJ; (5) restrukturisasi BUMN (Perum Damri dan Perum PPD) dan BUMD dalam pelayanan umum transportasi jalan untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum transportasi. f) Meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, disiplin operator dan pengguna di jalan), meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi. g) Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal di perkotaan yang padat dan yang terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan pengembangan wilayahnya. Arah Kebijakan Pembangunan Transportasi Udara a) Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang dikeluarkan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization) guna meningkatkan keselamatan penerbangan baik selama penerbangan maupun di bandara di wilayah Indonesia. 234 b) Menciptakan persaingan usaha pada industri penerbangan nasional yang lebih transparan dan akuntabtel sehingga perusahaan penerbangan yang ada mempunyai landasan yang kokoh untuk kesinambungan operasi penerbangannya. c) Merestrukturisasi peraturan dan perundangundangan serta kelembagaan di subsektor trasnsportasi udara guna menciptakan kondisi yang mampu menarik minat swasta dalam pembangunan prasarana transportasi udara. d) Mendukung pelaksanaan arah pengembangan Sistranas dan tata kebandarudaraan nasional. e) Melanjutkan pelayanan angkutan udara perintis. Arah Kebijakan RPJMD 20042009 Bidang Telekomunikasi Memperluas jangkauan pelayanan jasa telekomunikasi sehingga dapat dinikmati seluruh masyarakat secara merata, cepat, hemat, akurat dan mudah baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya untuk mendukung kelancaran arus informasi dan komunikasi serta mewujudkan sinkronisasi kebijakan telekomunikasi dengan kebijakan daerah. Bidang Permukiman 1. Meningkatkan dan mengembangkan pemenuhan kebutuhan akan rumah dan prasarananya yang layak dan terjangkau khusus bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang bertumpu pada swadaya masyarakat. 2. Meningkatkan penataan kawasan dalam rangka pengendalian perkembangan dan kualitas permukiman dengan meningkatkan kapasitas pelayanan jaringan prasarana dan sarana permukiman skla lingkungan, kota dan wilayah. 3. Meningkatkan penyediaan prasarana air bersih untuk kawasan permukiman. 4. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan, pemugaran dan pelestarian kawasan strategis khusunya di perkotaan, pedesaan, dan kawasan pemukiman tradisional dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Bidang Pekerjaan Umum 1. Merehabilitasi dan memelihara ruas jalan dan jembatan pada ruasruas jalan propinsi dan ruasruas jalan strategis, sehingga tetap fungsional dalam melayani pergerakan arus lalu lintas penumpang, barang, jasa dan produk logistic. 2. Meningkatkan kondisi struktur jalan dan jembatan pada ruasruas jalan Propinsi dan ruasruas jalan strategis sehingga mampu mengantisipasi dan melayani pertumbuhan lalu lintas penumpang, 235 barang dan jasa dan produk logistic, serta mampu meningkatkan aksesbilitas ke daerah terisolir dalam upaya mempercepat struktur perekonomian masyarakat. 3. Membangun ruas jalan dan jembatan, sebagai upaya pengembangan dan atau membuka keterisolasian wilayah sehingga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat marginal. 4. Memelihara dan melindungi potensi sumbr daya air melalui pembangunan sarana dan prasarana pengairan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya air. 5. Meningkatkan fungsionalisasi dan pengembangan daerah rawa serta peningkatan fasilitas jaringan pengairan rawa yaitu dengan mengamankan dan meningkatkan daerah rawa yang fungsional sebagai lahan pertanian dan perkebunan rakyat. 6. Melindungi daerah pemukiman, kawasan produksi pertanian dan fasilitas umum lainnya yang berada di sepanjang sungai dari bahaya longsor tebing sungan dan abrasi pantai, maka perlu mengamankan daerah pemukiman dan areal produksi pangan yang rawan longsor dan banjir. 7. Memantapkan kondisi dan fungsi pelayanan jaringan irigasi serta fasilitas pengairan lainnya, untuk mendukung peningkatan produksi pangan dan meningkatkan pendapatan petani. 8. Meningkatkan penyediaan air baku serta sarana penunjangnya dalam rangka memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat, industri, pertanian, baik yang diperkotaan maupun pedesaan. 9. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana sumber daya air. Bidang Perhubungan 1. Mengembangkan jaringan transportasi alternative yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas perencanaan transportasi secara terpadu, komprehensif dan holistic. 2. Mengembangkan, membangun dan mengoptimalkan fungsi fasilitas transportasi darat, laut dan udara. V. Pencapaian RPJMN di Daerah (20052007) Pengukuran Capaian Kinerja RPJMN Tahun 20042009 di daerah: Upaya intervensi kebijakan yang dilakukan · Peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi daerah · Perluasan jaringan telekomunikasi · perbaikan dan pengembangan perumahan dan permukiman · Penyehatan lingkungan dan permukiman · Prasarana pengembangan wawasan permukiman pedesaan · Penyediaan dan pengelolaan air bersih · Pemberdayaan komunitas perumahan dan permukiman 236 · Perencanaan pengendalian dan pengawasan penanganan ruasruas jalan dan jembatan provinsi dan ruasruas jalan dan jembatan yang stratgis · Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan prasarana jalan dan jembatan · Peningkatan prasarana jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan strategis · Pembangunan prasarana jalan dan jembatan · Pengembangan konservasi sumber daya air · Pengembangan dan pengelolaan daerah rawa · Penelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya · Perbaikan, peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi · Penyediaan pengelolaan air baku · Perencanaan, pengedalian dan pengawasan sumber daya air. · Pengembangan sarana penunjang transportasi · Pembangunan jaringan jalan kereta api · Pengembangan fasilitas lalu lintas · Pengembangan ASDP · Rehabilitasi dan pengembangan fasilitas pelabuhan · Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana bandar udara dan keselamatan penerbangan 237 BAGIAN 5 ISUISU STRATEGIS DI DAERAH Isuisu yang paling mendesak untuk diselesaikan dan berdampak besar pada masyarakat di daerah tersebut namun belum disinggung dalam RPJMN 20042009. Isu strategis di daerah merupakan aspek yang harus diidentifikasi dan dievaluasi termasuk faktorfaktor yang mempengaruhinya. Isu ini dapat berupa permasalahan, hambatan, tantangan, maupun potensi atau peluang yang dipandang strategis dalam mempengaruhi pembangunan di daerah berdasarkan professional judgement dari Tim Evaluasi Provinsi. Penilaian terhadap tingkat potensi untuk isuisu yang bersifat peluang, dan tingkat keparahan untuk isuisu yang bersifat permasalahan atau kendala. Tingkat potensi dan tingkat keparahan ini diungkapkan secara kualitatif maupun kuantitatif yang didukung oleh datadata statistik atau datadata numerik lain. yang aktual. Kebakaran Kebakaran hutan menjadi salah satu`ikon di Provinsi Riau, artinya adalah kebakaran hutan menjadi persoalan yang seolah tidak pernah berakhir ini diprovinsi ini. Sehingga ia menjadi perhatian khusus bagi pemerintah provinsi Riau untuk diselesaikan. Akibat dari kebakaran hutan ini tidak hanya berdampak kepada rakyat Riau saja tetapi merugikan propinsi tetangga bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura terkena kabut asap akibat kebakaran hutan di Riau. Secara internasional kebakaran hutan di Riau mengakibatkan Global Warming dengan menipisnya lapisan ozon yang berakibat panasnya cuaca di dunia ini. Bahkan kebakaran hutan di Riau tidak hanya menajdi isu dalam tingkat provinsi, tetapi telah menjadi isu nasional bahkan internasional. Provinsi Riau dengan hutan yang luas di wilayah sumatera seharusnya menjadi paru paru dan pelindung bumi dari berbagai bencana alam. Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menjaga keseimbangan hutan supaya jangan fungsi hutan yang sesungguhnya menjadi hilang dikarenankan ulah tang kotor manusia. Kekayaan hutan di provunsi Riau jika dimanfaatkan dengan baik tanpa merusak lingkungan akan memberi manfaat yang besar bagi Riau dan Indonsia secara umum. Selain menghasilkan kayu juga menjaga kelestarian alam serta apa yang ada di alam. Namun karena ulah manusia yang tamak dan jahat, hutan dibabat tanpa memikirkan kelangsungan hidup hutan yang memberi manfaat bagi manusia. Penegakan hukum di Riau masih lemah sehingga banyak para penjahat hutan yang masih merasa aman dan tanpa bersalah walaupun telah merusak hutan. Peraturan yang tidak jelas, seperti yang menghancurkan hutan di Riau ini (illegal logging). Banyaknya aparat pemerintah yang terlibat namun hukum masih belum menyentuh mereka. Tingkat keparahan kondisi hutan akibat kebakaran karena membuka lahan baru yang ditanami sawit sudah sangat memprihatinkan. Solusi yang bisa diberikan adalah memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga hutan serta menindak tergas para perusak hutan dengan 238 seberatnya hukuman agar memberikan efek jera kepada mereka.. Kebakaran hutan jika seandainya tidak dikendalikan akan menyebabkan berkurangnya populasi hutan di Indonesia. Hutan selain berfungsi sebagai paruparu dunia juga memberikan pendapatan bagi daerah jika penggunaan dimaksimalkan. Banjir Setiap tahun di kabupaten dan kota di Provinsi Riau tidak pernah lepas dari masalah banjir, tamu tahunan ini seolah tidak pernah ada jalan penyelesaiannya untuk dihentikan. Daerah langganan yang terkena banjir adalah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar , Pekanbaru dan daerah lain. Pemerintah kabupaten dan provinsi belum menemukan solusi jitu untuk menyelesaikan masalah ini. Akar dari banjir ini adalah sistem drainase yang tidak berjalan dengan semestinya. Hutan sebagai penahan air tidak lagi berfungsi karena gundul akibat dari kebakaran hutan. Pemerintah hany prihatin disaat banjir mulai datang, tetapi setelah banjir mulai surut kesibukan untuk menangani masalah banjir ikut juga surut dibawa air. Masalah dalam menangani masalah banjir selama ini dikarenakan tidak adanya komitmen dan keseriusan pemerintah. Alasan kekurangan anggaran tidak bisa dijadikan alasan, keran jika punya keinginan pasti ada jalan untuk menyelesaikan. Lagi pula jika(dihitung dana yang keluar
Get documents about "