Provinsi Kalimantan Barat

EVALUASI TIGA TAHUN PELAKSANAAN RPJMN 2004 – 2009 di PROVINSI KALBAR Bersama Menata Perubahan KERJASAMA KEMENTRIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) dengan UNIVERSITAS TANJUNGPURA Universitas Tanjungpura KATA PENGANTAR Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009 telah berlangsung tiga tahun, dan saat ini sedang memasuki tahun keempat. Dalam tiga tahun berjalan, perlu dilakukan suatu evaluasi untuk mengetahui sampai sejauh mana pencapaian program-program yang direncanakan dalam tataran pelaksanaannya, baik nasional maupun di daerah. Buku ini merupakan Laporan Akhir dari EVALUASI TIGA TAHUN PELAKSANAAN RPJMN 2004 – 2009 DI KALIMANTAN BARAT. Hal-hal yang dievaluasi meliputi program pembangunan di semua bidang pembangunan yang dirangkum dalam tiga agenda pembangunan, yaitu (1). Agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, (2) Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan (3) Agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pontianak, Desember 2008 Ketua Tim EKPD, Dr. Eddy Suratman, S.E., M.A. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat i Universitas Tanjungpura DAFTAR ISI Kata Pengantar.................................................................................................................................................. i Daftar Isi............................................................................................................................................................. ii Bagian I Pendahuluan........................................................................................................................................ 1 Bagian 2 Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman Dan Damai Bab 2.1. Pengantar Agenda Mewujudkan Indonesia Aman dan Damai.............................................. 7 Bab 2.2. Peningkatan Rasa Saling Percaya........................................................................................ 9 Bab 2.3. Pengembangan Kebudayaan Yang Berlandaskan Nilai-nilai Luhur………………………..… 12 Bab 2.4. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas.............................. 15 Bab 2.5. Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme.................................................................. 20 Bab 2.6. Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme....................................................... 24 Bab 2.7. Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara..................................................................... 25 Bab 2.8. Peningkatan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional........................ 27 Bagian 3 Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil Dan Demokratis Bab 3.1. Pengantar Mewujudkan Indonesia Yang Adil Dan Demokratis............................................ 31 Bab 3.2. Pembenahan Sistem Hukum Nasional Dan Politik Hukum .................................................. 32 Bab 3.3. Penghapusan Diskriminasi Dalam Berbagai Bentuk............................................................. 35 Bab 3.4. Penghormatan, Pemenuhan, dan Penegakkan Atas Hukum dan Pengakuan Atas HAM..... 37 Bab 3.5. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.............................................................................................................................. 39 Bab 3.6. Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah...................................................... 41 Bab 3.7. Pencapaian Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa............................................. 47 Bab 3.8. Perwujudan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kokoh.......................................................... 52 Bagian 4 Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Bab 4.1. Pengantar Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat..................................................... 58 Bab 4.2. Penanggulangan Kemiskinan…………………………………………………………………..… 60 Bab 4.3. Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas...................................................................... 67 Bab 4.4. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur ...................................................................... 72 Bab 4.5. Revitalisasi Pertanian……………………………………………………………………………… 77 Bab 4.6. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro…………………………………………………...… 88 Bab 4.7. Peningkatan Pengelolaan BUMN………………………………………………………………… 93 Bab 4.8. Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi………………………..................................... 97 Bab 4.9. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan......................................................................................... Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 98 ii Universitas Tanjungpura Bab 4.10. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro........................................................................... Bab 4.11. Penanggulangan Perdesaan………………………………………………………………….. Bab 4.12. Pengurangan Ketimpangan Wilayah…………………………………………………………. Bab 4.13. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Berkualitas........................ Bab 4.14. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Yang Lebih Berkualitas Bab 4.15. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial…………………………………….. Bab 4.16. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas Serta Pemuda dan Olah Raga…………………………………………………………………………………………………………. Bab 4.17 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama…………………………………………………. Bab 4.18. Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Mutu Lingkungan Hidup Bab 4.19. Percepatan Pembangunan Infrastruktur…………………………………………………….. Bagian 5 Isu-Isu Strategis di Daerah ………………………………………………………………………………. Bagian 6 Penutup............................................................................................................................................ 157 163 167 179 212 219 102 111 121 142 150 154 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat iii Universitas Tanjungpura BAGIAN I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pemerintah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN dan disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11. RPJMN tersebut merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai berdasarkan visi, misi, dan program Presiden terpilih, dimana program dan kegiatan yang direncanakan bersifat indikatif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Saat ini kita sedang berada pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2004-2009 yang pada intinya berisikan tiga agenda, yaitu: 1. 2. 3. Agenda Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, Agenda Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, Agenda Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga agenda tersebut harus dilaksanakan oleh semua daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, ketiga agenda di atas kemudian mesti dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing daerah kedalam berbagai program dan kegiatan tahunan. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, RPJMN menjadi dokumen yang harus dipedomani dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ketaatan daerah dalam mempedomani RPJMN menjadi ukuran awal keberhasilan pelaksanaan RPJMN. Kesesuaian antara RPJMD dengan RPJMN menggambarkan seberapa baiknya koordinasi dan kerjasama diantara level pemerintahan dalam seluruh tahapan pembangunan. Lebih jauh lagi, bahkan koordinasi dan sinergi juga diperlukan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat luas. Lemahnya koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antara semua pelaku pembangunan, dipastikan akan membawa konsekuensi berupa tidak tercapainya sasaransasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN. Akibatnya malah dapat muncul Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 1 Universitas Tanjungpura berbagai permasalahan pembangunan seperti meningkatnya kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, konflik sosial, gizi buruk, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah koordinasi dan sinergi antara semua pelaku pembangunan berjalan dengan baik, apakah sasaran-sasaran program dan kegiatan terpenuhi, serta apakah berbagai permasalahan pembangunan lainnya dapat diatasi, maka pelaksanaan RPJMN khususnya di daerah perlu dievaluasi secara cermat dan terus-menerus. Dalam hal ini, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2008 dipandang penting dan perlu dilakukan sekaligus juga untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMN, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat . B. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dari kegiatan EKPD 2008 adalah untuk mengetahui capaian RPJMN Tahun 2004-2009 yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan EKPD 2008 adalah: 1. Tersedianya berbagai data dan informasi yang akurat dan obyektif tentang upaya, capaian, dan permasalahan pelaksanaan RPJMN Tahun 2004-2009 di Provinsi Kalimantan Barat. 2. Teridentifikasinya sinkronisasi arah dan tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dengan pembangunan nasional. 3. Teridentifikasinya isu strategis daerah. 4. Tersusunnya berbagai rekomendasi tindak lanjut dalam perumusan kebijakan. C. METODOLOGI Metode yang digunakan dalam Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: 1. Pengamatan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan pembangunan bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, politik, keuangan daerah, dan permasalahan khusus lainnya, melalui: Membandingkan data-data dengan target pencapaian dalam dokumen perencanaan, pengamatan langsung, mengadakan diskusi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta menangkap isuisu strategis lain yang relevan. 2. Penilaian pelaksanaan pembangunan baik yang sedang berjalan (on going) maupun yang sudah dilaksanakan (ex-post) dalam rangka pencapaian tujuan dalam RPJMD 2005-2008 dan RPJMN 2004-2009. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 2 Universitas Tanjungpura 3. Penilaian pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggungjawab langsung dalam mengambil tindakan. 4. Perumusan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pada tahun berikutnya. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: 1. Informasi tentang perkembangan kondisi pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat: masalah, tantangan, kendala, inovasi, dan perestasi, serta potensi yang dimiliki. 2. Rekomendasi perbaikan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. 3. Laporan Evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat. 1.4. RUANG LINGKUP Adapun ruang lingkup kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Evaluasi kinerja pembangunan daerah Kalimantan Barat. 2. Evaluasi kinerja pembangunan daerah dilakukan dalam bidang sosial (pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat), ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, politik, keuangan daerah dan permasalahan khusus lainnya (seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan wilayah, dan lain-lain) yang terjadi di Kalimantan Barat. 3. Identifikasi kriteria dan indikator evaluasi dilakukan dengan memperhatikan tolok ukur kemajuan/keberhasilan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, dokumen RPJMD 2005-2008 dan RPJMN 2004-2009, dan konvensi internasional yang relevan. 4. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah Kalimantan Barat ke kementerian PPN/Bappenas. 1.5. SISTEMATIKA LAPORAN Sistimetika laporan ini adalah sebagai berikut: Kata Pengantar Daftar Isi Bagian I Pendahuluan Bagian 2 Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman Dan Damai Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 3 Universitas Tanjungpura Bab 2.1. Pengantar Agenda Mewujudkan Indonesia Aman dan Damai Bab 2.2. Peningkatan Rasa Saling Percaya Bab 2.3. Pengembangan Kebudayaan Yang Berlandaskan Nilai-nilai Luhur Bab 2.4. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Bab 2.5. Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme Bab 2.6. Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme Bab 2.7. Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Bab 2.8. Peningkatan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional Bagian 3 Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil Dan Demokratis Bab 3.1. Pengantar Mewujudkan Indonesia Yang Adil Dan Demokratis Bab 3.2. Pembenahan Sistem Hukum Nasional Dan Politik Hukum Bab 3.3. Penghapusan Diskriminasi Dalam Berbagai Bentuk Bab 3.4. Penghormatan, Pemenuhan, dan Penegakkan Atas Hukum dan Pengakuan Atas HAM Bab 3.5. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Bab 3.6. Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah Bab 3.7. Pencapaian Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa Bab 3.8. Perwujudan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kokoh Bagian 4 Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Bab 4.1. Pengantar Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Bab 4.2. Penanggulangan Kemiskinan Bab 4.3. Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas Bab 4.4. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Bab 4.5. Revitalisasi Pertanian Bab 4.6. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Bab 4.7. Peningkatan Pengelolaan BUMN Bab 4.8. Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bab 4.9. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Bab 4.10. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 4 Universitas Tanjungpura Bab 4.11. Penanggulangan Perdesaan Bab 4.12. Pengurangan Ketimpangan Wilayah Bab 4.13. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Berkualitas Bab 4.14. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Yang Lebih Berkualitas Bab 4.15. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Bab 4.16. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas Serta Pemuda dan Olah Raga Bab 4.17. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Bab 4.18. Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Mutu Lingkungan Hidup Bab 4.19. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bagian 5 Isu-Isu Strategis di Daerah Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 5 Universitas Tanjungpura BAGIAN 2 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 6 Universitas Tanjungpura BAB 2.1. PENGANTAR AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA AMAN DAN DAMAI Sebagaimana diketahui bahwa agenda pertama RPJM 2004-2009 adalah mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Dalam agenda ini terdapat tiga sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan. Ketiga sasaran pokok tersebut adalah meningkatnya rasa aman damai, peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masayarakat, dan pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur. Terkait dengan sasaran pokok di dalam RPJMN 2004-2009 tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk secara sungguh-sungguh dalam perencanaan pembangunan di daerah program mewujudkan masyarakat yang aman dan damai menjadi salah satu program proriatas, terlebih daerah Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai daerah yang cukup heterogen. Sekedar gambaran catatan sejarah di Kalbar, bahwa dua tahun terakhir di penghujung abad ke 20 , Kalimantan Barat marak dilanda konflik etnis. Tragedi kemanusiaan itu telah menimbulkan kerugian yang besar, baik materil maupun moril. Konflik etnis yang terjadi di Kalimantan Barat telah menjadi konflik mengakar, sebab hal itu telah terjadi secara berulang-ulang. Sepanjang sejarah terjadinya konflik etnis di Kalimantan Barat dan mencapai puncaknya di penghujung abad XX yang ditandai dengan terjadinya pertikaian antara Dayak dan Madura pada tahun 1997 dan antara Madura dan Melayu pada tahun 1999. Salah satu upaya yang ditempuh oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk meredam perbedaan tersebut adalah melalui pembinaan integrasi sosial. Dalam konteks ini kondisi sosial dan karakter budaya dan peran aktif para pemimpin informal, menempati posisi yang sangat sentral. Sebab dukungan dari kedua komponen tersebut akan memberikan kemudahan dan keberhasilan bagi pemerintah dalam melakukan proses pembinaan integrasi sosial, sehingga fenomena disintegrasi berupa konflik etnis yang disebabkan oleh perbedaan budaya akan dapat dihindari. Salah satu wujud dari fungsi integrasi sosial yang dimiliki oleh pemerintah adalah membangun dan memfasilitasi terjadinya komunikasi sosial di antara berbagai etnik yang ada di wilayah kekuasaannya dalam rangka menciptakan harmonisasi sebagai salah satu pilar yang menopang tegaknya integrasi dalam upaya mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Dalam tiga tahun terakhir ini, kondisi kehidupan sosial masyarakat Kalbar yang heterogen tersebut cukup kondusif. Hubungan sosial antar berbagai etnis ada terjalin dengan cukup baik. Namun demikian, pemilihan kepala daerah secara langsung pada akhir tahun 2007 yang lalu sedikit memunculkan ketegangan antar Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 7 Universitas Tanjungpura kelompok etnis. Hal ini terkait dengan munculnya isu primordialisme dan agama dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masa bakti 2008-2013. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 8 Universitas Tanjungpura BAB 2.2. PENINGKATAN RASA SALING PERCAYA I. PENGANTAR Tahun 2000-2004 Kalimantan Barat mengalami situasi dan kondisi sosial politik yang rawan. Konflik antar oknum kelompok etnis yang terjadi sejak tahun 1999 menjadikan peta daerah ini berwarna merah dan diberi garis merah oleh para peminat sosial ekonomi dan sosial politik. Akibat dari konflik tersebut muncul berbagai tindak kekerasan, pengungsian, pelarian sebagian warga dari daerah ini, serta terjadi penurunan nilai-nilai kemanusian dan persatuan. II. KONDISI AWAL RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2005-2008 Sampai dengan tahun 2004, situasi saling curiga masih dirasakan di Kalimantan Barat. Sesuai dengan data yang ada di BPS tindak kejahatan terhadap ketertiban umum tercatat sebanyak 11 kali, pembakaran/kebakaran 77 kali, dan pembunuhan 9 kali. Keadaan ini menunjukkan pada masa itu masih tingginya suasana rasa saling curiga di masyarakat. III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Fokus utama RPJMD Provinsi Kalimantan Barat di bidang ini adalah meminimalisir dan meniadakan konflik antar komponen masyarakat. Oleh karena itu sasarannya adalah: menurunnya ketegangan antar kelompok masyarakat dan lenyapnya potensi serta ancaman konflik antar etnis di Kalimantan Barat (dengan target 0% di tahun 2008). Selain itu diharapkan dapat terpeliharanya situasi yang aman, damai, dan harmonis yang sejati. IV. ARAH KEBIJAKAN. 1. Membangun integrasi masyarakat Kalimantan Barat berbasis multikultur. 2. Pemberdayaan yang adil dan obyektif terhadap semua potensi sosial budaya, agama, dan lembaga kemasyarakatan yang ada pada seluruh masyarakat dalam mengantisipasi dan mengeliminasi ketidakadilan, diskriminasi, ketimpangan sosial, kebobrokan moral, dan ketakberdayaan hukum. 3. Mendorong secara konsisten proses rekonsiliasi yang komprehensif dan alami. V. PENCAPAIAN 2005-2008 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 9 Universitas Tanjungpura 1. Upaya yang dilakukan hingga tahun 2008 Upaya-upaya membangun masyarakat Kalimantan Barat yang multietnik dengan pendekatan multikultur relatif berjalan dengan baik. Berbagai dialog antar komponen masyarakat baik yang berlatarbelakang etnis, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda telah digelar. Data menunjukkan bahwa tahun pertama pelaksanaan RPJMD mulai menampakkan hasil yang positif di bidang ini. Terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur dengan latar belakang yang kokoh, yaitu asli putera daerah, dan komposisi yang ideal, masingmasing dari etnis terbesar di Kalimantan Barat yaitu Melayu dan Dayak, sangat mendukung terciptanya rasa saling percaya. Demikian pula Pilkada Gubernur tahun 2007, yang merupakan pertama kali pemilihan Kepala Daerah secara langsung, telah dapat menciptakan suasana saling percaya yang kondusif. 2. Posisi Capaian hingga tahun 2008 Data menunjukkan bahwa pada masa itu kejahatan terhadap ketertiban umum mengalami penurunan menjadi 7 kali tahun 2005 (menurun sekitar 36%), bahkan sampai ke tingkat nihil (0%) pada tahun 2006 dan 2007. Dengan demikian, secara umum, kinerja pemerintah Kalimantan Barat tiga tahun terakhir (2005-2008) di bidang Peningkatan Rasa Saling Percaya cukup baik. 3. Permasalahan Pencapaian Sasaran a. Semua unsur di Pemerintahan Daerah perlu meningkatkan kualitas dan citra diri sebagai aparatur yang berwibawa, agamis, adil, berdedikasi dan berpengabdian tinggi, dapat diteladani, dan berpihak kepada rakyat. b. Sedangkan secara sosial pembangunan diarahkan kepada mengurangi dan melenyapkan situasi dan kondisi ketidakberuntungan, ketidakberdayaan, dan kesenjangan sosial yang dapat melahirkan disharmoni dan sikap frustrasi yang merata (common frustration) pada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang berpihak kepada mereka. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah masih tingginya tindak kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan pengguna Narkoba serta Minuman Keras. Di samping itu masih adanya kesenjangan sosial yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat baik secara ekonomi maupun teritorial atau kawasan. VI. TINDAK LANJUT Berdasarkan analisis di atas maka pembangunan di bidang ini yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran antara lain adalah: 1. Di bidang budaya perlu memprioritaskan pembangunan pada penguatan aspek budaya lokal dan penguasaan nilai-nilai positif pada budaya moderen melalui kegiatan terpadu dan berkelanjutan bagi komunitas adat terpencil, perbatasan, dan masyarakat tradisional lainnya. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 10 Universitas Tanjungpura 2. Di bidang agama perlu memprioritaskan kegiatan dialog secara periodik untuk membangun komunikasi dan interaksi yang lebih intensif antara berbagai komponen, lembaga, organisasi keagamaan, dan berbagai organisasi kemasyarakatan. 3. Di bidang sosial kemasyarakatan perlu diprioritaskan kegiatan kemitraan yang terorgnaisir melibatkan semua unsur pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM dan mengantisipasi berkembangnya paham dan ajaran yang merusak tatanan masyarakat, serta untuk memerangi merebaknya berbagai budaya negatif dan penyakit masyarakat. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 11 Universitas Tanjungpura BAB 2.3. PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI LUHUR I. PENGANTAR Meskipun pembangunan Kalbar di bidang budaya mengalami kemajuan, ditandai dengan semakin kokohnya kesatuan dalam keragaman, tumbuhnya toleransi, berkembangnya budaya damai dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, serta kondusifnya interaksi antarbudaya. Namun demikian pembangunan karakter dan jatidiri masyarakat Kalbar yang maju, seperti menghargai dan mampu mengaktualkan nilai budaya luhur, kearifan lokal, kekeluargaan, solideritas sosial, nasionalisme, serta kultur mandiri dan kreatif-inofatif, masih belum optimal dan bahkan ada yang mengalami kemunduran. II. KONDISI AWAL RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2005-2008 Masyarakat Kalbar sedang mengalami transisi untuk menjadi masyarakat global dengan ciri pluralitas yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, lebih terbuka, dan tuntutan biaya hidup yang semakin tinggi. Muncul pola dan gaya hidup yang mulai bergeser dari nilai-nilai luhur budaya bangsa sendiri ke nilai-nilai yang datang dari luar, yang dapat berakibat pada pudarnya jatidiri dan identitas bangsa serta melemahnya ketahanan budaya masyarakat. Selain itu kualitas sumberdaya manusianya masih rendah. Dengan kualitas SDM yang masih rendah berakibat pada lemahnya daya tahan sosial budaya dan rendahnya daya saing mereka di berbagai bidang kehidupan. Tantangan di bidang SDM, baik pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan, ada hampir di setiap aspeknya, baik infra maupun supra strukturnya, sarana maupun prasarananya, dan kualitas maupun kuantitasnya. III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Fokus utama RPJMD Provinsi Kalimantan Barat di bidang ini adalah: semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu adalah semakin meningkatnya pengembangan, pemanfaatan, dan pelestarian kekayaan budaya. IV. ARAH KEBIJAKAN Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 12 Universitas Tanjungpura 1. Mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya ruang yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan. 2. Mendorong percepatan proses modernisasi yang bercirikan terwujudnya Negara Modern Indonesia yang berkelanjutan dan berperadaban. 3. Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial guna untuk memperkuat identitas nasional. 4. Meningkatkan kecintaan masyarakat pada kultur mandiri dan inovatif-produktif, budaya sendiri, serta produk-produk lokal dan dalam negeri. V. PENCAPAIAN 2005-2008 1. Upaya yang dilakukan hingga tahun 2008 a. Pelaksanaan dialog antar budaya. b. Pengembangan berbagai wujud ikatan dan interrelasi sosial kebangsaan. c. Aktualisasi nilai-nilai moral dan agama dalam berpikir dan berprilaku. d. Revitalisasi dan reaktualisasi kearifan dan budaya lokal yang bernilai luhur. 2. Posisi Capaian hingga tahun 2008 Berbagai kegiatan telah dilakukan baik secara rutin maupun berkala, yang berskala lokal, nasional, bahkan internasional. Kegiatan yang mengakar kepada budaya masyarakat seperti upacara Naik Dango bagi masyarakat Dayak, festival Naga dan Barongsai bagi masyarakat Tionghoa, dan Festival Seni Budaya Melayu bagi masyarakat Melayu senantiasa digelar setiap tahunnya. Lembaga adat budaya seperti Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), Majelis Adat Budaya Tionghoa, dan Dewan Adat Dayak (DAD) terus mendapat perhatian dan penguatan. Pertemuan Adat Serumpun seperti workshop Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) bekerjasama dengan Melaka telahpun digelar. 3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Kendala umum yang menjadi permasalahan adalah keterbatasan dana dan SDM. Selain itu orientasi pembangunan yang masih lebih berorientasi kepada pembangunan fisik, sosial politik dan ekonomi mengakibatkan pembangunan di bidang ini belum mendapatkan prioritas yang utama. VI. TINDAK LANJUT Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 13 Universitas Tanjungpura Penguatan pengamalan agama, penguatan budaya lokal, serta pembangunan yang berwawasan budaya tradisional dan budaya moderen harus menjadi dasar dan mitra utama pembangunan di berbagai aspek dan bidang kenegaraan dan kemasyarakatan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 14 Universitas Tanjungpura BAB 2.4. PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS I. PENGANTAR Sebagai salah satu skala prioritas yang harus diwujudkan dalam pembangunan di daerah terkait dengan mewujudkan agenda Indonesia yang aman dan damai adalah terciptanya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat. Ada beberapa indikator untuk melihat semakin terjaminnya keamanan dan ketertiban tersebut, diantaranya adalah, semakin menurunnya tindak kriminalitas yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat, tidak adanya konflik yang bersifat vertikal dan horizontal, semakin minimnya bentuk kejahatan konvensional dan transnasional, dan minimnya penyalahgunaan serta peredaran narkotika atau obat-obatan terlarang. Kondisi keamanan dan ketertiban di Kalimantan Barat saat ini relatif stabil, hal ini ditandai bahwa dalam empat tahun terakhir ini hampir tidak ada kerusuhan sosial yang bernuansakan SARA dan tindakan pelanggaran hukum yang menimbulkan dampak keresahan sosial yang bersifat massif. Namun demikian, pelanggaran hukum seperti illegal loging, illegal trading, illegal fishing dan trafficking masih menjadi masalah yang cukup rawan dan potensial di Kalimantan Barat, terlebih daerah ini memiliki perbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia Timur. Dengan kondisi daerah yang memiliki lintas batas antar negara, potensi tindakan yang mengarah pada transnational crime masih cukup tinggi. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pemasyarakatan dan pendidikan hukum (law socialization and law education) dalam arti luas dan pengelolaan informasi hukum masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Adanya struktur kelembagaan hukum adat yang berbeda-beda dan belum proporsional dalam membantu kinerja penegakan hukum positif, dan bahkan terjadi benturan dengan hukum positif berdampak pada fluktuasi investasi di Kalimantan Barat. Saat ini masih minimnya program penataan dan penegakan hukum serta penggalian hukumhukum ada yang dapat membantu pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup. II. KONDISI AWAL RPJMN 2004-2009 Ketertiban dan keamanan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan stabilitas daerah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Kalbar yang aman, damai dan tentram. Dalam tiga tahun terakhir ini Kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kalbar secara umum relatif cukup baik, relatif tenang, tidak ada pertentangan suku, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 15 Universitas Tanjungpura agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kondisi ini tercipta karena peran serta aktif masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban. Namun demikian, jika dilihat dari angka kriminalitas seperti curanmor, peredaran Narkoba, penjualan minuman keras tradisional dan tindakan kejahatan yang diakibatkan oleh minum-minuman keras masih relatif tinggi. Koordinasi antara Pemprov dan Kabupaten/Kota dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM khususnya tentang perdagangan perempuan dan anak (trafficking) masih kurang berjalan dengan baik. Berdasarkan laporan dari Kepolisian daerah Kalimantan Barat selama tahun 2005 – 2006 jumlah tindak pidana/kejahatan mengalami peningkatan sebesar 17, 35 persen yaitu dari 6.093 menjadi 7.150 tindak kejahatan. Jumlah tindak pidana paling banyak adalah di wilayah Poltabes Pontianak. Pada tahun 2005 tercatat sebanyak 3.300 kasus pelanggaran hukum yang dilaporkan dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 3.710 kasus (peningkatan 12,42 persen) yang berarti pelanggaran yang dilaporkan. III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Sasaran yang ingin dicapai RPJMN 2004-2009 dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas adalah sebagai berikut: a. Menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas b. Terungkapnya jaringan kejahatan internasional, narkoba, perdagangan manusia, dan pencucian uang c. Terlindunginya keamanan lalu lintas informasi rahasia lembaga negara sesudah ditetapkannya AFTA dan zona pedagangan bebas lainnya d. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dan pelanggaran hukum laut e. Terungkapnya jaringan utama pencurian sumberdaya hutan f. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum selama satu tahun terjadi penambahan sebanyak 410 kasus g. Meningkatnya kinerja POLRI, yang tercermin dengan menurunya angka kriminalitas, pelanggaran hukum dan meningkatnya penyelesaian kasus-kasus hukum. Sasaran yang ingin dicapai RPJMD dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas adalah sebagai berikut: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 16 Universitas Tanjungpura 1. Tidak terjadi konflik sosial yang bernuansa SARA ditengah-tengah masyarakat Kalbar yang multi-etnis. 2. Semakin menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas pencurian, penganiayaan dan pembunuhan serta kejahatan yang bersifat transnasional dikawasan perbatasan Kalbar dan sarawak Malaysia Timur. 3. Menurunnya jumlah pengguna Narkoba dan terungkapnya jaringan pengedar Narkoba diwilayah Provinsi Kalimantan Barat. 4. Menurunnya berbagai tindakan pelanggaran hukum dalam bentuk illegal logging, illegal trading, illegal fishing dan trafficking dikawasan perbatasan. 5. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan serta kedisiplinan masyarakat terhadap hukum. 6. Terpenuhinya rasio aparat Kepolisian terhadap penduduk dan meningkatnya kinerja aparat penegak hukum. IV. ARAH KEBIJAKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, budaya, dan politik dalam menghadapi era persaingan global, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mengembangkan budaya hukum di masyarakat agar tercipta kesadaran dan ketaatan hukum. Mendorong terlaksananya supremasi hukum agar lebih menjamin terciptanya kepastian huku, rasa keadilan dan kebenaran, serta menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mengupayakan pengakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan hak kekayaan adat dan budaya setempat secara luas. Meningkatakan integritas dan profesionalitas aparatur penegak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang mandiri dan independen guna mewujudkan pengayoman pada masyarakat. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk menciptakan stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Meningkatkan kesadaran swakarsa masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban. Meningkatkan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dan swadaya masyarakat. 10. Meningkatkan pelayanan umum dan fungsi perlindungan kepada masyarakat dalam penanganan bencana dengan dukungan peran serta aktif masyarakat. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 17 Universitas Tanjungpura 11. Meningkatkan upaya deteksi dini (sistem peringan dini), pencegahan, dan penaggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang, dan zat adiktif. 12. Penegakan hukum secara institusional, yaitu melalui prosedur kelembagaan secara formal. 13. Penegakan hukum secara responsive, yang berbasis moralitas dan penegakan hukum yang bersifat progresif. V. PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH Dalam tiga tahun terakhir, ketertiban dan keamanan di Provinsi Kalbar relatif terjaga dengan baik, indikatornya adalah tidak adanya konflik sosial dan kejadian-kejadian yang luar biasa yang meresahkan masyarakat. Kondisi keamanan yang kondusif tersebut tentunya memberikan dampak yang positif bagi pembangunan sosial ekonomi di Kalbar khususnya dan Indonesia umumnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan. 2. Kerjasama pengembangan kemampuan Kejaksaan. 3. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskaamswakarsa di daerah. 4. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba. 5. Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyeludupan 6. Penyuluhan eksploitasi anak dibawah umur dan perdagangan manusia serta penyuluhan pencegahan pratek perjudian dan kekerasan dalam rumah tangga. 7. Meningkatkan pengawasan atas sikap perilaku Aparat penegak Hukum oleh masyarakat berdasarkan tata cara peraturan perundang-undangan. 8. Melakukan tindakan hukum terhadap aparat penegak hukum yang melanggar dan memberikan penghargaan terhadap aparatur penegak hukum yang berprestasi 9. Penyebaran informasi hukum yang memadai dan kemudahan akses kebijakan daerah oleh pemangku kepentingan (stakeholder). 10. Mengefektifkan peran kadarkum dan Jaksa Masuk Desa (JMD) dan sinergisitas dengan program KKN dari Perguruan Tinggi. 11. Terciptanya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI) disetiap unit daerah (Dinas/Instansi). 12. Melakukan sosialisasi hukum ke masyarakat di kawasan perbatasan. Posisi capainnya sampai dengan tahun 2008 ini adalah: aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 18 Universitas Tanjungpura 1. Keamanan di Kalimantan Barat saat cukup kondusif, hal ini ditandai dengan tidak adanya konflik sosial horizontal yang bernuansa SARA. 2. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum positif sudah semakin meningkat, walaupun belum sepenuhnya diiringi dengan kesadaran dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Semakin menurunnya berbagai tindakan pelanggaran hukum dalam bentuk illegal loging, illegal trading, trafficking, dan illegal fishing. VI. TINDAK LANJUT 1. Perlu dilakukan Sosialisasi berbagai aturan hukum kepada masyarakat. 2. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalbar yang secara umum relatif cukup baik, relatif tenang harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. 3. Perlu langkah-langkah untuk menekan angka kriminalitas, terutama tindakan yang diakibatkan oleh minumminuman keras yang masih relatif tinggi. 4. Perlu meningkatkan kemampuan dalam membangun Koordinasi antar Kabupaten/Kota dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di daerah. 5. Semua Kabupaten di Kalbar diharapkan dapat membentuk community polishing (perpolisian masyarakat). VII. PENUTUP Secara umum, capaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dalam tiga tahun terakhir yang terkait dengan peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas cukup bervariatif. Disisi lain, kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan dengan tidak adanya konflik horizonal yang bernuansakan SARA merupakan sebuah keberhasilan, namun pada sisi lain trend tindakan kriminalitas dengan modus operandi baru terus kian meningkat. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 19 Universitas Tanjungpura BAB 2.5. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME I. PENGANTAR Bangsa kita yang mendiami kepulauan nusantara menunjukkan keanekaragaman budaya. Keanekaragaman tersebut dapat ditinjau dari sudut etnis maupun sosiologis. Dari tinjauan etnis, bangsa kita terdiri dari berbagai ragam suku bangsa, ras, bahasa, agama, dan kepercayaan. Sedangkan dari tinjauan sosiologis terbagi atas berbagai lapisan sosial, ekonomi dan pranata sosial yang berlaku. Apalagi dewasa ini dengan kompleksitas globalisasi sebagai akibat perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi. Nasion Indonesia tidak satu-satunya nasion di kepulauan Indonesia. Lama sebelum nasion Indonesia terbentuk, dikepulauan Indonesia telah terdapat berbagai nasion pribumi yang sekarang biasanya suku bangsa ataupun masyarakat daerah. Masing-masing daerah tersebut merupakan nasion, kesatuan solidaritas tersendiri yang mempunyai wilayah tempat tinggal sendiri. Masing-masing masyarakat daerah ini mewujudkan sekalian ciri-ciri yang biasanya dianggap merupakan ciri-ciri suatu nasion, seperti kebudayaan sendiri, bahasa sendiri, identitas sendiri, dan yang terpenting, perasaan solidaritas antara anggota-anggota, warga-warga, masyarakat daerah yang bersangkutan. Itulah merupakan bagian kemajemukan masyarakat kita Indonesia. Integrasi merupakan proses transkultural antar golongan atau kelompok masyarakat yang menjadi warga suatu negara dan bangsa dengan tujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Integrasi lazim dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika kelompok-kelompok sosial tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan-hubungan politik. Kelompok-kelompok sosial tersebut bisa terwujud atas dasar agama atau kepercayaan, suku, ras dan kelas. Dalam konteks ini integrasi tidak selamanya menghilangkan deferensiasi karena yang terpenting di sana adalah memelihara kesadaran menjaga keseimbangan hubungan. Dengan demikian eksistensi dan identitas masing-masing kelompok sosial yang terintegrasi tersebut tetap diakui. Dalam konteks indonesia, istilah integrasi nasional atau bangsa merujuk pada integrasi atau keterpaduan dalam segala aspek kehidupan bangsa, yang secara umum meliputi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Sebagai suatu proses, integrasi bangsa menekankan pada persatuan persepsi dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Oleh karenanya, dalam dimensi vertikal integrasi bertujuan untuk mengintegrasikan persepsi dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 20 Universitas Tanjungpura perilaku elite dan massa, yaitu dengan menghilangkan atau mengurangi kesenjangan-kesenjangan antara kelompok yang berpengaruh dan kelompok-kelompok yang dipengaruhinya. II. KONDISI AWAL RPJMN Beberapa kasus separatisme yang dilakukan oleh beberapa kelompok elit lokal seperti yang terjadi di NAD dan Papua selama ini tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa persoalan yang terkait dengan kemiskinan dan adanya ketidakadilan pembangunan serta pembagian sumberdaya ke masyarakat di daerah, tidaklah memunculkan gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Kondisi yang cukup rawan yang terkait dengan mengikisnya perasaan nasionalisme memang salah satu persoalan di Kalimantan Barat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah perbatasan. Kemiskinan, ketertinggalan dan kekurangseriusan pemerintah dalam pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur menyebabkan ketergantungan ekonomi masyarakat diperbatasan dengan negara tetangga Malaysia Timur memang cukup tinggi. Dan bahkan, implikasi dari berbagai persoalan pengelolaan kawasan perbatasan tersebut menyebabkan munculnya berbagai kegiatan yang berbau illegal. III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Sasaran yang ingin dicapai RPJMN 2004-2009 dalam kaitan dengan pencegahan separatisme di daerah adalah: 1. Kembali normalnya kehidupan masyarakat di Aceh dan Papua serta tidak adanya kejadian konflik baru di suatu daerah; 2. Menurunnya perlawananan GAM dan melemahnya dukungan simpatisan GAM di dalam dan luar negeri; 3. Menurunnya kekuatan OPM dan melemahnya dukungan simpatisan OPM di dalam dan luar negeri; 4. Membaiknya pemerataan pembangunan di daerah rawan konflik dan separatisme yang tercermin dari meningkatnya kondisi sosial ekonomis masyarakat; 5. Terdeteksi dan dapat dicegahnya potensi separatisme; 6. Tumbuh berkembangnya pemahaman dan pengamalan multikulturalisme di kalangan pemimpin, masyarakat, dan media. Sasaran yang ingin dicapai RPJMD dalam kaitan dengan pencegahan separatisme di daerah adalah: 1. Mengantisipasi sedini mungkin pengaruh berbagai gerakan separatisme seperti yang terjadi di NAD dan Papua 2. Semakin adanya pemerataan dan keadilan dalam pembangunan di daerah, terutama khususnya bagi masyarakat yang ada dikawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia Timur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 21 Universitas Tanjungpura 3. Tumbuh kembangnya semangat nasionalisme dan multikulturalisme dikalangan masyarakat dan elit di daerah IV. ARAH KEBIJAKAN Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah kebijakan pembangunan di daerah diarahkan pada: 1. Meningkatkan pelaksanaan komunikasi politik, memberikan pendidikan politik dan pemahaman wawasan kebangsaan. 2. Melakukan pemerataan pembangunan di daerah, khususnya pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur di kawasan perbatasan. 3. Meningkatkan kualitas implementasi desentralisasi dan otonomi daerah. V. PENCAPAIAN Upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi sasaran RPJMN 2004-2009 di daerah, khususnya untuk Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme adalah: 1. Membentuk kelembagaan Kesbanglinmas pada SOPD Kalimantan Barat sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik dan pemahaman wawasan kebangsaan serta mendeteksi sedini mungkin berbagai persoalan yang berpotensi mengancam keutuhan NKRI. 2. Melakukan pemerataan pembangunan di daerah, khususnya memberikan perhatian yang serius terhadap pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur di kawasan perbatasan. Pemerintah Provinsi mengusulkan kepada pemerintah pusat agar ada payung hukum dan kelembagaan yang mengelola secara khusus kawasan perbatasan. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan personil guna mewujudkan kualitas implementasi desentralisasi dan otonomi daerah. Posisi capaiannya sampai dengan tahun 2008 ini, gerakan-gerakan yang mengarah pada tindakan separatisme di Kalimantan Barat tidak ada. Walaupun kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat di kawasan perbatasan Kalbar dengan Sarawak Malaysia Timur tidaklah sampai memunculkan gerakan yang sampai mengarah pada separatisme atau keinginan untuk memisahkan diri dengan NKRI. VI. TINDAK LANJUT 1. Perlunya peningkatan berbagai program yang memberikan pendidikan dan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 22 Universitas Tanjungpura 2. Perlu ada kebijakan berkeadilan dan pemerataan pembangunan di daerah khususnya di kawasan perbatasan. VII. PENUTUP Secara umum, capaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dalam tiga tahun terakhir yang terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme di wilayah Kalimantan Barat cukup baik. Kondisi yang cukup baik tersebut ditandai dengan tidak adanya gerakan-gerakan yang mengarah pada keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 23 Universitas Tanjungpura BAB 2.6. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN GERAKAN TERORISME I. PENGANTAR: Berbagai rangkaian aksi terorisme di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidaklah begitu berdampak secara signifikan di wilayah Kalimantan Barat. Namun demikian, karena aksi terorisme tersebut sudah menjadi isu nasional dan Internasional, maka berbagai langkah antisipasi telah dilakukan oleh aparat keamanan dalam hal ini Polri dan TNI berserta unsur pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama dengan memberikan informasi kepada masyarakat agar selalu waspada kepada orang-orang yang dicurigai sebagai kelompok terorisme. Sebagai daerah yang memiliki perbatasan dengan negara tetangga Malaysia, maka langkah-langkah antisipasi untuk memonitor keluar masuk orang-orang yang dicurigai sebagai kelompok dan pelaku terorisme di daerah tersebut telah dilakukan oleh aparat keamanan. Oleh karena itu, terkait dengan pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme di Kalimantan Barat sipatnya hanya antisipatif dan pencegahan, karena daerah ini memang bukan menjadi target gerakan terorisme, namun karena daerah ini bersifat terbuka dan bersifat lintas antar negara, maka tidak menutup kemungkinan menjadi daerah pelarian para pelaku teroris. Berkenaan dengan evaluasi RPJMN 2004-2009 ini, khususnya pada bidang Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme tidak dapat dipaparkan secara komprehensif sesuai dengan sistematika yang ada, dan ini hanya bersifat informatif terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme yang nota bene merupakan salah satu program perencanaan pembangunan nasional. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 24 Universitas Tanjungpura BAB 2.7. PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA I. PENGANTAR Kekuatan suatu negara dalam pergaulan bilateral, multilateral, regional dan Internasional salah satunya adalah dilihat dari aspek kekuatan pertahanannya. Pertahanan yang kuat akan menjadi salah satu modal utama untuk menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan NKRI. Terkait dengan masalah kewenangan pertahanan negara ini sebagaimana yang telah diatur di dalam UU nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari UU nomor 32 tahun 2004, adalah menjadi urusan atau kewenangan pemerintah pusat dan tidak dilimpahkan pada pemerintah daerah. Kondisi geografis Kalbar yang memiliki perbatasan antar negara, menjadikan daerah ini sebagai salah satu skala prioritas dalam pembinaan teritorial pertahanan negara. Di Kalimantan Barat, saat ini setidaknya ada dua puluh pos batas yang tersebar di lima Kabupaten. Kekuatan angkatan udara yang berpusat di Lanud Supadio Pontianak dan penempatan personil TNI di beberapa pos pengamanan di wilayah perbatasan di lima Kabupaten (Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Bengkayang dan Sambas) merupakan langkah-langkah kebijakan pertahanan negara untuk mengamankan kedaulatan NKRI. Namun demikian, semua kebijakan yang terkait dengan pertahanan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya bersifat mendukung dan memfasilitasi saja. Sekedar gambaran kekuatan personil TNI-AD yang bertugas mengamankan pertahanan di wilayah Kalimantan Barat sampai saat ini berjumlah 2112 personil yang tersebar di tujuh Kodim, yaitu Singkawang (mencakup Sambas dan Bengkayang), Sanggau (mencakup Sekadau), Kapuas Hulu, Sintang (mencakup Melawi), Mempawah, Ketapang dan Pontianak. Terkait dengan optimalisasi pembinaan teritorial pertahanan negara di daerah, maka saat ini institusi Kodam VI Tanjungpura telah mempersiapkan berbagai perangkat berkerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk pembentukan Kodam Baru di wilayah regional Kalimantan, khususnya di wilayah Kalbar. Berkenaan dengan evaluasi RPJMN 2004-2009 ini, khususnya pada bidang Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara tidak dapat dipaparkan secara komprehensif sesuai dengan sistematika yang ada, dan ini Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 25 Universitas Tanjungpura hanya bersifat informatif terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara yang nota bene merupakan salah satu program perencanaan pembangunan nasional. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 26 Universitas Tanjungpura BAB 2.8. PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL I. PENGANTAR Salah satu dampak dari globalisasi adalah, semakin keterkaitannya hubungan antar negara baik dalam ruang lingkup bilateral, multilateral, regional maupun hubungan yang bersifat Internasional. Dengan kata lain bahwa, setiap negara tidak bisa hidup kalau tidak berhubungan dengan negara lain. Dalam konteks inilah, peran politik luar negeri menjadi penting dalam pergaulan dunia Internasional yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, di dalam RPJMN 2004-2009, program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Terkait dengan masalah kewenangan politik luar negeri dan kerjasama Internasional ini sebagaimana yang telah diatur di dalam UU nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari UU nomor 32 tahun 2004, adalah menjadi urusan atau kewenangan pemerintah pusat dan tidak dilimpahkan pada pemerintah daerah. Namun demikian, Kalbar yang secara geografis memiliki wilayah yang berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan Malaysia Timur, maka kebijakan politik luar negeri mempunyai implikasi langsung terhadap hubungan antara Kalimantan Barat dengan Sarawak. II. KONDISI AWAL RPJMN DI DAERAH Menindaklanjuti kebijakan hubungan kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dalam bentuk kerjasama Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia), pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi yang proaktif ikut terlibat dalam kerjasama tersebut. Tindak lanjut dari kerjasama Sosek Malindo tersebut secara politis lebih memperat hubungan sebagai negara serumpun dan bertetangga. Secara ekonomi, walaupun lebih menguntungkan Malaysia, namun berimplikasi pada tumbuhnya pusat ekonomi baru dalam bentuk lalu lintas orang dan barang di beberapa kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi diwilayah perbatasan Kalimantan Barat Indonesia tidaklah sebaik di wilayan Sarawak Malaysia Timur. Keterbatasan infrastruktur dan kekurang seriusan pemerintah pusat dalam membangun kawasan perbatasan menjadikan kawasan ini sebagai daerah tertinggal. Dampak dari berbagai ketertinggalan tersebut memunculkan berbagai kegiatan ekonomi illegal, seperti illegal logging, illegal trading dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 27 Universitas Tanjungpura trafficking. Belum lagi terkait dengan masalah-masalah tenaga kerja Indonesia yang banyak bekerja di Malaysia dan masuk melalui wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak yang seringkali memunculkan ketegangan hubungan antar dua negara yang bertetangga. III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Sasaran yang ingin dicapai RPJMN 2004-2009 di daerah dari politik luar negeri khususnya hubungan kerjasama antar negara adalah: Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional adalah semakin meningkatnya peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia, serta pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional. Sasaran yang ingin dicapai RPJMD dalam kaitan dengan membangun hubungan kerjasama antar negara adalah: 1. Semakin meningkatnya hubungan sosial, ekonomi dan pertahanan serta keamanan antar Indonesia dan Malaysia, khususnya antar pemerintah Provinsi Kalbar dengan Sarawak Malaysia Timur. 2. Mendorong tumbuhnya pusat ekonomi yang saling menguntungkan dikawasan perbatasan antar negara. 3. Meningkatkan citra pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia. IV. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan yang dilakukan guna pemantapan hubungan luar negeri adalah: 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hubungan kerjasama sosial, ekonomi dan pertahanan serta keamanan antar Indonesia dan Malaysia, khususnya antar pemerintah Provinsi Kalbar dengan Sarawak Malaysia Timur. 2. Menjadikan beberapa kawasan perbatasan sebagai pusat ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperbatasan. 3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Malaysia dalam hal pemberantasan kegiatan ekonomi illegal. 4. Membuat payung hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan perbatasan. 5. Membangun saling pengertian dan meningkatkan citra serta kewibawaan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia. V. PENCAPAIAN Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 28 Universitas Tanjungpura Upaya-upaya yang terkait dengan kebijakan Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah hanya sebatas melaksanakan berbagi kesepakatan yang telah diambil oleh pemerintah pusat. Dalam kaitannya dengan hubungan pemerintah Provinsi Kalbar dengan Sarawak Malaysia Timur, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan kesepakatan kerjasama Sosek Malindo dan termasuk di dalamnya adalah kerjasama latihan antara TNI dengan Tentara Diraja Malaysia. Posisi capaiannya sampai saat ini, semakin baiknya hubungan sosial-ekonomi antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat-Indonesia dengan Sarawak Malysia Timur. Sebagai salah satu contoh misalnya, Pemerintah Malaysia bersedia berkerjasama untuk menyediakan tenaga di beberapa daerah dikawasan perbatasan Kalimantan Barat. VI. TINDAK LANJUT Untuk mencapai sasaran RPJMN tersebut maka langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan adalah: 1. Perlu komitmen pemerintah agar kawasan perbatasan menjadi beranda depan dari bangsa ini. 2. Perlu ada langkah cepat untuk membuat payung hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan perbatasan. 3. Perlu mendorong semua pihak yang terkait dengan kerjasama Sosek Malindo untuk punya komitmen yang kuat agar merealisasikan berbagai kesepakatan yang telah dibuat. VII. PENUTUP Secara umum, capaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dalam tiga tahun terakhir yang terkait dengan pemantapan politik luar negeri khususnya kerjasama antar pemerintah Provinsi Kalbar dengan Sarawak Malaysia Timur menunjukkan perkembangan yang cukup baik, walaupun dalam beberapa hal seperti komitmen untuk memberantas berbagai kegiatan ekonomi illegal seperti illegal logging dan illegal trading masih belum memuaskan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 29 Universitas Tanjungpura BAGIAN 3 AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 30 Universitas Tanjungpura BAB 3.1. PENGANTAR AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS. Sebagaimana yang termaktub di dalam agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, ada lima sasaran pokok dengan prioritas pembangunan 2004-2009 yang diarahkan pada: (1) Pembenahan sistem hukum nasional dan politik. Secara umum dalam 3 tahun terakhir, di daerah program ini sudah berjalan dengan baik, tinggal persoalannya adalah perlu adanya konsistensi terhadap implementasi berbagai produk hukum yang dibuat ditingkat pusat dan membangun sinkronisasi produk hukum daerah dengan aturan hukum yang lebih tinggi yang dibuat oleh pemerintah pusat. (2) Pengahapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk. Secara umum dalam 3 tahun terakhir, di daerah program ini sudah mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kalimantan Barat yang memiliki keheterogenitasan yang cukup besar telah mampu meminimalisir berbagai tindakan diskriminasi sosial, politik dan hukum. (3) Penghormatan, pemenuhan dan penegakan atas hukum dan HAM. Secara umum dalam 3 tahun terakhir, di daerah program ini juga sudah berjalan dengan baik walaupun memang penanganan kasus pasca konflik sosial tahun 1999 belum sepenuhnya tuntas. Begitu juga halnya dengan penanganan para TKI dan TKW yang menjadi korban kekerasan majikan di Malaysia belum sepenuhnya mampu dilakukan advokasi, hal tersebut dikarenakan kendala biaya dan prosedur hubungan antar negara yang begitu sulit. (4) Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak, (5) Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah. Secara umum dalam 3 tahun terakhir, di daerah program ini juga sudah berjalan dengan baik, walaupun memang penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kemandirian daerah otonom secara finansial masih belum mampu terwujud secara singnifikan. (6) Pencapaian tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Secara umum dalam 3 tahun terakhir, di daerah program ini juga sudah mulai menampakan hasil. Hal ini ditandai semakin kecilnya tingkat kobocoran dalam pengelolaan keuangan di daerah. Persoalannya adalah masih belum sepenuhnya aparatur pemerintah di daerah mampu mengadaptasi prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik. dan (7) Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh. Secara umum dalam 3 tahun terakhir, di daerah program ini juga sudah mulai menampakan hasil. Peran DPRD dan lembaga-lembaga sosial dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin nampak. Begitu juga halnya dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di bebeapa Kabupaten/Kota dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur juga berjalan dengan aman, lancar dan demokratis. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 31 Universitas Tanjungpura BAB 3.2. PEMBENAHAN SISTEM HUKUM DAN POLITIK HUKUM I. PENGANTAR Sesuai dengan substansi UU 10 tahun 2004 bahwa pembangunan sistem hukum dalam kerangka kepentingan NKRI menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan Pemerintah dalam produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) adalah menterjemahkan secara teknis sesuai dengan kewenangan yang melekat dengan daerah otonom. Adanya sinkronisasi produk hukum nasional yang mengatur tentang tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi penting, sehingga tidak menimbulkan interprestasi yang beragam dan terjadinya benturan kepentingan dalam penegakan hukum. Pembangunan sistem hukum pada dasarnya adalah meliputi pembangunan materi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. II. KONDISI AWAL RPJMN 2004-2009 Belum adanya evaluasi secara komprehensif dan akademis terhadap berbagai produk hukum atau paraturan daerah dan kurang terbangunnya koordinasi dalam membuat berbagai perangkat regulasi di daerah menyebabkan kurang terbangunnya sinergisitas normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam kaitannya dengan kegiatan monitoring dan evaluasi produk hukum Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2004 hanya 9 Perda, pada tahun 2005 sebanyak 4 Perda, pada tahun 2006sebanyak 12 Perda dan pada tahun 2007 sebanyak 9 Perda. Pada tahun 2007 sebenarnya sudah teragendakan untuk melakukan pengkajian, penelaahan dan pengkoreksian sebanyak 890 Peraturan dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat. Namun permasalahan yang dihadapi adalah masih terbatasnya tenaga aparatur yang dapat melakukan pengkajian, menelaah serta mengoreksi Peraturan daerah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain volume pekerjaan di biro hukum dan HAM cukup tinggi juga masih banyak instansi/Dinas/Badan pengolah keputusan dan Peraturan Gubernur yang belum mengerti secara teknis tentang tata cara penyusunan Keputusan dan Peraturan Gubernur yang baik dan benar. Sebagai bentuk peran pemerintah Provinsi untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap Perda yang dibuat oleh Kabupaten/Kota, sampai saat ini masalah yang dihadapi adalah masih ada Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan produk hukum daerahnya terutama Raperda Pajak, Retribusi dan Tata Ruang ke pemerintah Provinsi III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 32 Universitas Tanjungpura Sasaran yang ingin dicapai RPJMN 2004-2009 dalam kaitan dengan membangun hubungan kerjasama antar negara adalah: Terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk tidak diskriminatif terhadap perempuan atau bias gender); terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundangundangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan. Sasaran yang ingin dicapai RPJMD dalam kaitan dengan membangun hubungan kerjasama antar negara adalah: 1. Terciptanya sistem hukum yang mengakomodir kepentingan daerah dan nasional 2. Adanya konsistensi dan sinkronisasi seluruh produk hukum baik pada level pusat maupun daerah IV. ARAH KEBIJAKAN Arah Kebijakan bidang ini dititik beratkan pada: 1. untuk meninjau kembali produk hukum daerah, dokumentasi dan informasi hukum. 2. peningkatan kualitas aparatur bidang hukum dan kualitas materi produk hukum daerah. V. PENCAPAIAN Upaya-upaya yang dilakukan guna Pembenahan Sistem Hukum dan Politik Hukum Sebagaimana yang termuat di dalam RPJMN 2004-2009 adalah: 1. Penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Struktur organisasi Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan PP No. 41 tahun 2007 dan kebutuhan daerah saat . . 2. Penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan kemudahan investasi (peningkatan pembangunan bidang ekonomi) dan perizinan di daerah. 3. Penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pranata-pranata Hukum Adat dan pelestarian budaya adat istiadat. 4. Penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan penggalian potensi pendapatan daerah yang berupa Retribusi dan Pajak Daerah yang penyusunannya melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan) secara partisipatif. 5. Revisi Peraturan Daerah bidang Pemerintahah Desa agar selaras dengan UU No 10 Tahun 2008 dan PP N0. 72 tahun 2006. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 33 Universitas Tanjungpura 6. Penataan dan pembaharuan Peraturan daerah serta peraturan Pelaksanaannya dengan melakukan pengkajian/ peninjauan kembali atas perda-perda yang ada, peraturan pelaksana lainnya agar selaras dengan prinsip dan tujuan otonomi daerah. 7. Pelatihan pendidikan dan pelatihan lanjutan secara priodik tentang legal drafting produk hukum daerah. 8. Menambah jumlah tenaga ahli dibidang perancangan perundang-undangan daerah. 9. Pemantapan fungsi Poskumdu. 10. Membuat Peraturan daerah yang berkaitan dengan tata ruang dan badan pengelolaan kawasan perbatasan. VI. TINDAK LANJUT Untuk mencapai sasaran seperti yang termuat di dalam RPJMN 2004-2009 berbagai upaya dilakukan di daerah, diantaranya adalah: 1. Pembenahan dan penataan berbagai produk hukum di daerah yang disesuaikan dengan produk-produk hukum nasional. 2. Pembenahan terhadap mental dan disiplin aparat penegak hukum 3. Peningkatan kesadaran hukum dan HAM bagi penyelenggara negara dan seluruh komponen masyarakat VII. PENUTUP Secara umum perubahan yang terjadi di era reformasi saat ini telah mampu merubah berbagai instrumen hukum yang diperlukan dan institusi penegak hukum yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan dalam penegakan hukum. Namun demikian, perubahan-perubahan pada tataran instrumen dan institusional tersebut belum diiringi dengan perubahan budaya dilingkungan aparat penegak hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 34 Universitas Tanjungpura BAB 3.3. PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BERBAGAI BENTUK I. PENGANTAR Diskriminasi pada umumnya terjadi dalam konteks politik. Keadaan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan umum pemerintah pusat yang sentralistik sebelum reformasi. Di masa awal era reformasi keadaan ini masih terjadi karena belum adanya kesiapan teknis dan psikologis untuk menghapuskan diskriminasi dalam berbagai bentuknya. II. KONDISI AWAL RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2005-2008 Rendahnya kiualitas SDM masyarakat Kalimantan Barat serta relatif besarnya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan antar kawasan merupakan kondisi umum sampai dengan tahun 2004. Selain itu rendahnya kualitas penegakan hukum dan kepastian hukum, serta lemahnya kewibawaan lembaga dan sistem peradilan memberikan peluang terjadinya tindak diskriminasi, baik secara terbuka maupun terselubung. Sampai dengan tahun tersebut upaya-upaya untuk mengakui kembali Kong Hu Cu sebagai agama resmi di daerah ini masih mengalami kendala. III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Terlaksananya pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta tegaknya hukum secara obyektif dan proporsional merupakan sasaran di bidang ini. Selain itu terciptanya aparat dan sistem pelayanan publik serta kebijakannya secara adil dan merata menjadi sasaran yang tak kalah pentingnya. IV. ARAH KEBIJAKAN Fokus utama RPJMD Provinsi Kalimantan Barat di bidang ini adalah: menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Juga menurunnya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Arah kebijakan yang ditetapkan adalah: a. Meningkatkan upaya-upaya persamaan kedudukan di hadapan hukum. b. Penerapan hukum yang lebih berkeadilan. c. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat. V. PENCAPAIAN 2005-2008 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 35 Universitas Tanjungpura 1. Upaya yang dilakukan hingga tahun 2008 Berbagai upaya dilakukan dalam rangka penghapusan diskriminasi berbagai bentuk, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan umum di bidang hukum, peningkatan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kecil, serta penyederhanaan syarat-syarat pelayanan jasa hukum. Selain itu juga diupayakan mewujudkan instrumen yang diperlukan guna terlaksananya tata pemerintahan yang baik, dapat meningkatan kualitas SDM masyarakat. 2. Posisi Capaian hingga tahun 2008 Sampai dengan tahun 2008 beberapa upaya tersebut dapat terwujud dengan baik. Pemerintah sebagai garda terdepan dalam upaya pemerataan keadilan telah berupaya melakukan kebijakan tanpa diskriminasi, meskipun eforia reformasi yang mengambil wujud desentralisasi terkesan memberikan dalih yang terkesan logis dengan isu putera daerah untuk berkebijakan yang relatif diskriminatif. 3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Kuatnya dukungan terhadap desentralisasi melalui sistem pemerintahan otonomi daerah memunculkan semangat kedaerahan yang masih relatif kebablasan. Politisasi semangat tersebut untuk beberapa kasus, seperti pemilihan Kepala Daerah dan pengangkatan pegawai di daerah, terkadang terjerumus ke dalam sikap dan prilaku diskriminatif. VI. TINDAK LANJUT Semua unsur di Pemerintahan Daerah perlu meningkatkan kualitas dan citra diri sebagai aparatur yang berwibawa, agamis, adil, berdedikasi dan berpengabdian tinggi, dapat diteladani, dan berpihak kepada rakyat. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 36 Universitas Tanjungpura BAB 3.4. PENGHORMATAN, PEMENUHAN DAN PENEGAKAN ATAS HUKUM DAN PENGAKUAN ATAS HAM I. PENGANTAR Salah satu perkembangan yang cukup positif terhadap amandemen UUD 1945 adalah adanya pengaturan secara eksplisit terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam masyarakat yang demokratis dan beradab, penghormatan terhadap hukum dan HAM merupakan suatu keharusan yang mutlak. HAM pada dasarnya adalah perlindungan minimal yang dapat diperoleh oleh semua orang, karena keberadaannya sebagai manusia. HAM pada dasarnya juga memberikan sebuah pengakuan moral tentang martabat dan kesetaraan semua orang serta pengakuan bahwa setiap orang perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh. II. KONDISI AWAL RPJMN 2004-2009 Sejalan dengan amanah UUD 1945 dan komitmen dari program pembangunan nasional, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan HAM. Sebagai daerah yang pernah dilanda oleh konflik sosial yang bernuansa SARA dan di dalamnya banyak pelanggaran terhadap HAM, maka keberadaan Komnas HAM di wilayah Kalimantan Barat diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif bagi penegakan HAM di daerah. Sebagai daerah yang memiliki perbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, pelanggaran HAM dalam bentuk perdagangan manusia dan perampasan HAM para TKI juga menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Untuk mendukung upaya penghormatan dan pemenuhan serta penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia, sasaran yang ingin dicapai RPJMN dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah terlaksananya berbagai langkah-langkah Rencana Aksi yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia antara lain Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 2004–2009; Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 37 Universitas Tanjungpura Untuk mendukung upaya penghormatan, pengakuan dan penegakan atas hukum dan HAM, maka sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD adalah: 1. Melakukan sosialisasi tentang HAM terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat umum 2. Melakukan pendampingan terhadap korban pelanggaran HAM di Malaysia 3. Memfungsikan keberadaan Komnas HAM di daerah secara maksimal IV. ARAH KEBIJAKAN Upaya penghormatan, pengakuan dan penegakan atas hukum dan HAM, diarahkan pada kebijakan: 1. Meningkatkan pemahaman hukum dan HAM terhadap penegak hukum dan masyarakat 2. Menjadikan kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai universal sebagai kekuatan moral untuk penegakan hukum dan HAM di daerah 3. Menegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif V. PENCAPAIAN RPJMN 2004-2009 1. Penindakan secara tegas terhadap penegak hukum dan masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dan HAM 2. Menegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif 3. Sosialiasi RANHAM dan Desiminasi HAM di seluruh Provinsi Kalimantan Barat. 4. Pencegahan dan penindakan terhadap pelaku korupsi dan kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan terhadap anak VI. TINDAK LANJUT 1. Melanjutkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dan pelaku illegal logging di daerah. 2. Melanjutkan upaya pelaksanaan RAN-HAM di daerah 3. Melanjutkan untuk memberikan advokasi hukum terhadap para TKI yang menjadi korban kekerasan majikan di Malaysia. VII. PENUTUP Secara umum, upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan penghormatan, pengakuan, dan penegakan hukum dan HAM di daerah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Terkait dengan penindakan terhadap pelaku korupsi dan para pelaku illegal logging, illegal trading dan trafficking di daerah sudah berjalan dengan cukup baik. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 38 Universitas Tanjungpura BAB 3.5. PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN PERAN PEREMPUAN SERTA KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK I. PENGATAR Perempuan dan anak-anak merupakan dua pilar bangsa yang tidak kalah pentingnya dengan pilar-pilar lainnya. Sebagai masyarakat yang masih bertumpu kepada pola kehidupan agraris di Kalimantan Barat, kaum perempuan dan anak sering mengalami kehidupan yang dilematis dan terpinggirkan. Padahal kualitas suatu masyarakat dan bangsa banyak ditentukan oleh kiprah dan kesejahteraan mereka. II. KONDISI AWAL RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT Sampai dengan tahun 2004 kualitas hidup dan peran perempuan masih rendah di Kalimantan Barat. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di daerah ini baru mencapai 53,95% (TPAK laki-laki 86,97%). Peran perempuan dalam jabatan publik baru sekitar 5%. Pemberdayaan gender (Gender Empowerment Measurement, GEM) baru mencapai 38,0 (menempati ranking ke-30) dengan indeks pembangunan gender (Gender Development Index, GDI) sebesar 57,0 (menempati ranking ke-13). Selain itu kaum perempuan dan juga anak masih mengalami tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT). Secara umum mereka masih mengalami rendahnya tingkat kesejahteraan. III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI a. Terjaminnya keadilan gender b. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. c. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. d. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak. IV. ARAH KEBIJAKAN a. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik b. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan. c. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan d. Memperkuat kelembagaan, jaringan, dan koordinasi pelayanan untuk kaum perempuan dan anak. V. PENCAPAIAN 2005-2008 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 39 Universitas Tanjungpura 1. Upaya yang dilakukan hingga tahun 2008 Berbagai upaya yang dilakukan dalam mencapai program ini antara lain peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminatif. Upaya ini dilanjutkan dengan pembangunan pusat-pusat pelayanan terpadu sebagai sarana perlindungan dan rehabilitasi terhadap korban tindakan tersebut. Selain itu juga dilakukan upaya peningkatan pemenuhan hak dan jaminan kesejahteraan terutama terhadap anak. 2. Posisi Capaian hingga tahun 2008 Berbagai upaya yang dicanangkan tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Program yang dilaksanakan masih sekedar melaksanakan program sebagaimana masa-masa sebelumnya. Namun satu hal yang cukup menggembirakan adalah munculnya inisiatif dan kreatifitas masyarakat secara swadaya melakukan kegiatan kemitraan terhadap pemerintah. Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan memberikan sumbangsih yang berharga dalam pelaksanaan kegiatan ini, seperti LSM untuk perlindungan korban perdagangan perempuan, korban kekerasan terhadap perempuan, rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, dsb. 3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kurangnya alokasi dana merupakan permasalahan klasik yang menjadi kendala umum dalam pencapaian sasaran. Di samping itu belum stabilnya perpolitikan dan perekonomian bangsa memberikan pengaruh terhambatnya pencapaian sasaran ini. Dengan biaya hidup yang semakin tinggi, khususnya pasca kenaikan harga BBM tahun ini, eksistensi kaum perempuan dan anakanak relatif mengalami penurunan peran dan kesejahteraannya. VI. TINDAK LANJUT Perlu diprioritaskan kegiatan kemitraan yang terorgnaisir melibatkan semua unsur pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM dan mengantisipasi berkembangnya sikap dan prilaku yang merusak tatanan masyarakat, serta untuk memerangi merebaknya berbagai budaya negatif dan penyakit masyarakat sebagai dampak dari kondisi sosial dan ekonomi bangsa yang belum stabil. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 40 Universitas Tanjungpura BAB 3.6. REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH I. PENGANTAR Adanya pelimpahan atau penyerahan kewenangan baik secara politis maupun administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemerintahan setidaknya diharapkan akan lebih membawa dampak yang positif bagi revitalisasi penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi di daerah. Otonomi yang bermakna hanya bisa terwujud manakala adanya sinergisitas dari seluruh stake holder yang ada di daerah yaitu, pemerintah daerah, DPRD dan seluruh elemen masyarakat di daerah. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya cukup dijawab dengan melakukan revisi terhadap UU Nomor 32 tahun 2004 saja, akan tetapi suatu yang perlu diperhatikan juga adalah adanya persepsi sama dan komitmen yang tinggi untuk memahami konsep otonomi daerah yang otentik dan bermakna yang tidak hanya sekedar soal formal legal saja, tetapi lebih substantif. Otonomi yang otentik dan bermakna bisa dipahami melalui tiga kerangka, yaitu; pertama, dia sebagai arena kemandirian daerah dalam membentuk pemerintahan dan mengelola sumberdaya yang ada. Kedua, Substansi otonomi daerah mencakup konstitusional, desentralisasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, Ketiga, Aktor atau pemilik bukan hanya pemerintah daerah dan DPRD saja, tetapi seluruh masyarakat di daerah, dengan demikian harus ada sinergisitas dari seluruh stake holder yang ada di daerah. II. KONDISI AWAL RPJMN 2004-2009 Diberlakukannya desentralisasi dan otonomi Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, membangun prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan membangun fungsi DPRD sebagai pengejawantahan kehendak rakyat sehingga rakyat dapat mendapatkan ruang untuk mengartikulasikan potensinya. Maksud di atas, ternyata tidak serta-merta membawa dampak positif semata, berbagai permasalahan muncul selama kurang lebih empat tahun pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang didasarkan pada UU Nomor 32 tahun 2004 tersbut. Adapun berbagai permasalahan tersebut antara lain (i) Belum jelasnya hubungan dan pembagian kewenangan antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, (ii) masih rendahnya kemampuan Pemerintah Provinsi dalam menciptakan sinergisitas dan kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota (iii), masih rendahnya kapasitas institusi dan personil daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi baru sesuai dengan tuntutan desentraslisasi dan otonomi daerah, (iv) Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 41 Universitas Tanjungpura masih rendahnya kapasitas keuangan daerah, (v) Masih lemahnya institusi pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Sasaran yang ingin dicapai RPJMN 2004-2009 dalam Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah adalah: 1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi NAD. 2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah; 3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel; 4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten; 5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional; dan Tertatanya daerah otonom baru. Sasaran yang ingin dicapai RPJMD terkait dengan Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah adalah: 1. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi hubungan dan pembagian kewenangan antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, 2. Meningkatnya kemampuan Pemerintah Provinsi dalam menciptakan sinergisitas dan kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota 3. Meningkatkan kapasitas institusi dan personil daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi baru sesuai dengan tuntutan desentraslisasi dan otonomi daerah, 4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel dan profesional 5. Terbangunnya institusi pemerintahan daerah yang kuat guna mendukung penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah. IV. ARAH KEBIJAKAN Untuk mencapai sasaran pembangunan di Bidang revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, maka arah kebijakan yang ditempuh adalah: , Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 42 Universitas Tanjungpura 1. Meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga terbangun harmonisasi dan sinergisitas antar Pemerintah Kabupaten/Kota; 2. Menata kelembagaan Pemerintahan dan aparatur pemerintahan daerah, sehingga mampu mengadaptasi sesuai dengan tuntutan desentralisasi; 3. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang di dasarkan pada prinsipprinsip transparansi, akuntabel dan profesional. 4. Memperkuat capacity building dan institusi pemerintah daerah guna mendukung akselerasi pembangunan di daerah. V. PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH Upaya-upaya yang dilakukan guna mendorong terjadinya revitalisasi penyelenggaraan Desentralisasi dan otonomi daerah selama tiga tahun terakhir ini adalah: 1. Penyusunan dan penetapan berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan terbangunnya kerjasama antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi maupun antar sesama Kabupaten/Kota yang ada diwilayah Provinsi Kalimantan Barat; 2. Melakukan identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan antar Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat; 3. Meningkatkan peran pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur sebagai fungsi koordinasi dan penyelesaian perselisihan antar daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat; 4. Membangun sistem informasi pemerintahan daerah dalam upaya memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dan dengan dengan pemerintah daerah lainnya; 5. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan fasilitas pemberdayaan masyarakat di daerah; Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 43 Universitas Tanjungpura 6. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah agar terbangun hubungan kerja antar lembaga dilingkungan pemerintahan daerah baik eksekutif maupun legislatif dan hubungan kerja dengan lembaga masyarakat lainnya; 7. Membangun paradigma baru yang lebih menjajikan kualitas pelayanan yang lebih baik, untuk itu perlu ketersediaan aparatur-aparatur yang siap merealisasikannya; 8. Membangun legitimasi masyarakat di daerah, karena pemerintah daerah akan kuat apabila lahir dan mendapat dukungan masyarakat, bukan ditetapkan semata-mata oleh keinginan pemerintah pusat tanpa mengindahkan aspirasi dan proses konstitusional; 9. Menegakan prinsip tranparansi dan akuntabilitas publik sebagai pengejawantahan atas kesadaran untuk membangun daerah ini secara bersama-sama. 10. Membuat aturan yang jelas dan tegas dalam pemberian wewenang, kedudukan, tugas, dan kewajiban. Ketentuan tersebut mutlak diperlukan agar pemerintah daerah memiliki dasar pijakan yang kuat dalam setiap pengambilan keputusan bagi terselenggaranya pembangunan daerah; 11. Mengidentifkasi kebutuhan akan pegawai berdasarkan keahlian, menyempurnakan menakanisme penilaian kinerja aparat, dan mengaplikasikan penilaian kinerja tersebut secara periodik dalam rangka akuntabalitas kinerja instansi pemerintah; 12. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah; 13. Penyiapan dukungan sarana dan prasarana kerja aparatur guna peningkatan pelayanan masyarakat. 14. Pengadaan sarana pemerintahan di daerah sesuai dengan analisis kebutuhan; 15. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum, perbaikan dan perawatan serta Pembangunan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang representatif dan dapata mendukung peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. 16. Melakukan pengkajian penataan kelembagaan dan aparatur pemerintah berdasarkan prinsi-prinsip good governance; 17. Menuntaskan penataan kelembagaan dan aparatur pemerintah seuai dengan kebutuhan daerah; 18. Menyusun dan mengembangkan organisasi pemerintah daerah yang lebih datar dan transparan dengan didukung oleh tenaga yang profesional dan memiliki integritas; 19. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik 20. Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik; 21. Menghilangkan semaksimal mungkin segala bentuk yang dapat mengahambat penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan efisien kepada publik; Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 44 Universitas Tanjungpura 22. Memantapkan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat yang bersentuhan langsung dengan proses pelayanan publik; 23. Membuka layanan khusus untuk menangani pengaduan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah daerah. VI. TINDAK LANJUT Adapun kegiatan pokok yang dilakukan dalam rangka penataan kelembagaan ini meliputi: 1. Kelembagaan daerah harus mampu mengakomodasikan kewenangan yang dimilikinya atau dengan kata lain struktur organisasi pemerintah daerah harus merefleksikan kewenangan daerah; 2. Kelembagaan pemerintah daerah harus lebih terfokus pada kegiatan yang bersifat regulatif (steering) dan tidak lagi harus banyak menjadi penyedia langsung pelayanan (rowing). Dengan demikian, di daerah tidak lagi memerlukan kelembagaan yang besar, namun kelembagaan yang ramping, fungsional, dan dijalankan secara fungsional; 3. Prinsip-prinsip good governance harus melandasi setiap kebijakan publik yang dibuat oleh lembagalembaga pemerintah daerah; 4. Perlunya membuat standar kelembagaan baik besaran maupun nomenklatur yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah dalam upaya untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan; 5. Konstruksi kelembagaan pemerintah daerah harus dapat mencerminkan adanya mekanisme ‘checks and balances” antara eksekutif, legislatif dan masyarakat; 6. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang selalu dikaitkan dengan pembiayaan pelayanan yang dilakukan atau terkait erat dengan kebutuhan riil masyarakat; 7. Dalam upaya menciptakan dana perimbangan yang adil, maka perlu dibuat adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai dasar acuan bagi daerah dalam menyediakan pelayanan dasar (basic services); 8. Melakukan pemisahan secara proporsional biaya pegawai dari DAU guna lebih meningkatkan dana pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih memadai; 9. Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang optimal, maka perlu dilakukan pembenahan cost centres (pusat-pusat pengeluaran) dan pembenahan revenue centres (pusat-pusat penerimaan). VII. PENUTUP Dengan dikeluarkannya UU Nomor 10 tahun 2008 yang merupakan hasil revisi dari UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan setidaknya diharapkan akan lebih membawa dampak yang positif bagi revitalisasi penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi di daerah. Revisi terhadap UU Nomor 32 tahun 2004 tersebut Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 45 Universitas Tanjungpura setidaknya didasarkan pada alasan yuridis, manajemen, dan empiris. Secara yuridis, revisi itu dilakukan guna menyesuaikan dengan hasil yudisial review terhadap isi UU No. 32 tahun 2004 yang khusus mengatur tentang Pilkada langsung. Alasan manajemen, revisi terhadap UU Nomor 32 tahun 2004 tersebut dimaksudkan agar transfer kewenangan dalam rangka desentralisasi bukan hanya menyangkut aspek politik, melainkan juga lebih banyak menyangkut aspek manajerial mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi serta pengawasan. Sedangkan alasan emperis maksudnya adalah melihat secara nyata adanya berbagai masalah implementasi desentralisasi dan otonomi daerah yang perlu untuk lebih disempurnakan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 46 Universitas Tanjungpura BAB 3.7. PENCAPAIAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA I. PENGANTAR Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi dan diberlakukannya Undang-undang Nnmor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, membawa implikasi yang mendasar terhadap keberadaan, tugas, fungsi dan tanggungjawab lembaga serta aparatur pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip- prinsip good governance. Wacana baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, adalah tuntutan masyarakat untuk terwujudnya aparatur pemerintah yang demokratis, netral, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. II. KONDISI AWAL RPJMN Dalam kaitannya dengan implementasi dari program untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa di daerah saat ini, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah, diantaranya adalah (i) Masih belum terwujudnya komitmen untuk menjadikan prinsipi-prinsip good governance sebagai salah satu pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. (ii) Masih lemahnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. (iii) Masih lemahnya panataan kelembagaan dan ketatalaksanaan (iv) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan, (v) Masih rendahnya tingkat pelayanan publik. (vi) Masih belum belum memadainya sarana dan prasarana pemerintahan yang menopang pelaksanaan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik III. SASARAN Sasaran yang hendak dicapai oleh RPJMN 2004-2009 dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah: 1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 47 Universitas Tanjungpura 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel; 3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik; 5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya. Sasaran yang hendak dicapai oleh RPJMD dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam tiga tahun terakhir ini di Provinsi Kalimantan Barat adalah: 1. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik; 2. Terbangunannya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3. Tertatanya kelembagaan dan ketatalaksanaan di institusi pemerintahan daerah; 4. meningkatnya kualitas, profesionalitas, aparatur pemerintah dan bebas dari praktek-praktek KKN secara beratahap; 5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; 6. terpenuhinya sarana dan prasarana pemerintahan sesuai dengan analisis kebutuhan yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. IV. ARAH KEBIJAKAN Untuk mencapai sasaran dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam tiga tahun terakhir ini di Provinsi Kalimantan Barat, maka arah kebijakan yang ditempuh adalah: 1. Menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance); 2. Melakukan optimalisasi pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3. Melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di institusi pemerintahan daerah 4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur pemerintah untuk mendukung perwujudan kepemerintah yang baik (good governance) dan bebas dari KKN; 5. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan daerah kepada publik; 6. peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan daerah. 7. Meningkatkan partisipasi aktif dan kemitraan yang sinergis seluruh komponen penyelenggara pemerintahan daerah dan pembangunan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 48 Universitas Tanjungpura V. PENCAPAIAN Dalam upaya untuk mencapai terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam tiga tahun terakhir ini di Provinsi Kalimantan Barat, maka arah kebijakan yang ditempuh adalah: 1. Penciptaan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan baik pengetahuan maupun profesionalisme; 3. Menyelenggarakan sistem administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien serta menyusun dan melaksanakan sistem pemberian penghargaan dan sanksi kepada PNS secara konsisten; 4. Penataan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengawasan, monitoring dan pelaporan; 5. Penataan sistem dan mekanisme pembinaan aparatur pendayagunaan organisasi dan kinerja pemerintahan daerah; 6. Menyelenggarakan rekrutmen PNS secara transparan, objektif, dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan daerah; 7. Merumuskan sistem penilaian kinerja pegawai sebagai dasar untuk pembinaan dan pengembangan karier, tanpa ada praktek KKN; 8. Mewujudkan gerakan untuk penerapan 10 (sepuluh) prinsip penyelenggaraan Negara berdasarkan prinsipprinsip Good Governance (partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, responsif, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, profesionalitas) pada semua tingkat dan lini pemerintahan daerah; 9. Menindak tegas dalam bentuk pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku KKN sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; 10. Mewujudkan sumberdaya manusia di semua elemen dari aparatur penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip good governance dengan strategi penerapan konsep MIDM (Managemen Interaksi Daerah Membangun); 11. Mewujudkan akses publik terhadap informasi pembangunan sebagai wujud transaparansi disemua lini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; 12. Meningkatkan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur penyelenggara pemerintahan daerah secara eksternal, dan pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 13. Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem, strukttur kelembagaan, dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur; 14. Meningkatkan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum; 15. Meningkatkan profesionalisme dan integritas moral aparat Badan Pengawas daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa, disertai dengan penambahan anggaran pengawasan; Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 49 Universitas Tanjungpura 16. Mengembangkan sistem informasi akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi; 17. Menetapkan indikator kinerja eksekutif dan menyusun serta menyampaikan laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan secara berkala; 18. Merintis pembentukan Dewan etik untuk mengawasi kinerja pejabat publik dan pejabat politik. Pencapaian hasil RPJMN tahun 2004-2009 pada bidang tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam tiga tahun terakhir di Kalimantan Barat belum begitu mengembirakan, hal tersebut dapat terlihat bahwa implementasi dari prinsip-prinsip good governance belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian semangat untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance tersebut sudah ada, hal ini terlihat dengan adanya sebuh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Transparansi, yaitu Perda Provinsi Kalbar No 5 tahun 2006. VI. TINDAK LANJUT 1. Kinerja aparat harus didorong lebih mampu mereformasi pola pikir (mindset) untuk senantiasa mampu menyesuaikan dengan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan. 2. Sistem manajemen pemerintahan harus didorong untuk lebih memperbaiki sistem pelayanan public. 3. Perlu peningkatan pengembangan Sumberdaya aparatur. Dengan meningkatkan kualitas dan jenjang tingkat pendidikan aparaturnya. 4. Perlu ada komitmen dari semua instansi Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut temuan penyimpangan administratif dan finansial dari hasil pengawasan. 5. Perlu pembenahan sistem data dan informasi yang akurat dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. 6. Perlu membangun sistem transparansi dan sistem akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih baik. 7. Perlu pembenahan Managemen, penyimpanan dan penagamanan asset daerah Provinsi. VII. PENUTUP Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Sampai saat ini semua Dinas, Badan, Kantor telah membuat Rencana Strategis (Renstra) yang dijadikan dasar dalam penyusunan program pemerintahan daerah. Sebagian besar instutisi pemerintah daerah telah membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) sebagai wujud dari penerapan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik, walaupun sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 50 Universitas Tanjungpura akuntabilitas kinerja Instansi pemerintahan daerah masih belum sepenuhnya mampu dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap arti pentingnya LAKIP. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 51 Universitas Tanjungpura BAB 3.8. PERWUJUDAN LEMBAGA DEMOKRASI YANG MAKIN KOKOH I. PENGANTAR Di dalam RPJM tahun 2006 -2008 Provinsi Kalimantan Barat dimuat, bahwa program bidang politik di antaranya adalah, meningkatkan peran dan fungsi serta pelaksanaan komunikasi politik antara masyarakat dengan DPRD dan Pemerintah Daerah, mewujudkan politik yang demokratis dan terbuka dengan mendorong kehidupan Partai politik di daerah yang harmonis, dan membangun budaya politik yang saling menghargai perbedaan dan memegang teguh etika politik. Hakekat otonomi daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui lembaga perwakilan, lembaga politik, dan lembaga-lembaga informal lainnya yang ada di masyarakat. Perspektif kontemporer tentang negara demokratis berpendapat, bahwa demokrasi pada aras lokal cukup memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan demokrasi pada tingkat nasional (national democracy). Hal ini dikarenakan, banyaknya kesempatan bagi berkembangnya partisipasi politik masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah karena adanya iklim demokrasi yang menghargai kebebasan dan perbedaan pendapat. Perkembangan demokrasi lokal dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah, telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi dinamika politik di daerah, di mana sudah semakin terbukanya peluang yang sangat besar bagi penguatan kapasitas politik masyarakat dengan diperkuatnya peran DPRD dan institusi lainnya yang ada dalam masyarakat, serta adanya kemandirian daerah dalam memilih pemimpin di daerah terlebih lagi dengan dilakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana yang di atur di dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun demikian, kualitas kehidupan berdemokrasi hanya dapat ditegakkan di dalam masyarakat yang memiliki komitmen untuk memegang teguh norma-norma politik demokratis pula, antara lain yang mendasar adalah ketaatan pada formalisme aturan, prosedur, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 52 Universitas Tanjungpura mekanisme politik. Budaya demokrasi yang seperti itulah yang belum sepenuhnya menjadi budaya politik di tingkat lokal saat ini. II. KONDISI AWAL RPJMN 2004-2009 Kemampuan Pemerintah Provinsi Kalbar dalam menciptakan stabilitas sosial-politik dalam tiga tahun terakhir sudah menampakan hasilnya. Namun demikian, program-program yang terkait dengan pendidikan politik kepada masyarakat, memfasilitasi peningkatan kualitas, peran dan fungsi Parpol serta Ormas, pendidikan multikulturalisme, Sosialisasi pemantapan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa, belum sepenuhnya mampu dilaksanakan. Sampai saat ini, partisipasi masyarakat khususnya di bidang politik meningkat secara signifikan, terlebih setelah suksesnya pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung di 8 (delapan) kabupaten dan satu Kota dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat. Pemilihan secara kepala daerah secara langsung Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Barat pada bulan Nopember 2007 juga berjalan dengan baik. Pada Pemilu Legislatif tahun 2004 di Kalimantan Barat, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 85%, sedangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada di 8 (delapan) Kabupaten dan ati Kota rata-rata mencapai 87%. Sedangkan dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur pada Nopember 2007 tingkat partisipasi politik masyarakat hanya mencapai 76,87% atau 2.143.614 orang yang menggunakan hak pilihnya dari 2.932.096 jumlah pemilih yang terdaftar. Problem yang kemudian muncul ialah, bagaimana lebih meningkatkan kesadaran dan kualitas kedewasaan politik masyarakat. Kondisi politik masyarakat saat ini juga menunjukkan bahwa belum terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan semangat multikulturalisme, sehingga masih mengentalnya fenomena primordialisme dalam proses rekrutmen politik di daerah. Permasalahan lain yang dihadapi di bidang politik di daerah juga menunjukan, bahwa budaya demokrasi belum sepenuhnya menjadi referensi perilaku elit politik dan masyarakat di daerah. Dinamika budaya politik saat ini menunjukkan kecenderungan sikap dan perilaku politik masyarakat yang mudah terprovokasi sehingga berimpilkasi pada kurang sehatnya bagi pembangunan demokrasi di daerah.Proses penyelenggaraan Pilkada tersebut secara umum berjalan dengan cukup baik, namun demikian suatu hal yang cukup memprihatinkan dan berpotensi menjadi konflik adalah mengentalnya isu dan fenomena etnisitas atau primordialisme dalam even politik lokal tersebut. III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 53 Universitas Tanjungpura Sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan kualitas lembaga demokrasi dalam 3 tahun ini di Provinsi Kalimantan Barat adalah: 1. Tertatanya kehidupan politik baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik di daerah yang kapabel, kridibel dan memiliki kepekaan yang tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah. 2. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan dalam rangka penegakkan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada etika politik dan moralitas yang menjunjung tinggi adanya perbedaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan. 4. Terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi IV. ARAH KEBIJAKAN Untuk mencapai sasaran pembangunan peningkatan kualitas lembaga dan kehidupan berdemokrasi , maka arah kebijakan yang ditempuh adalah: 1. Meningkatkan peran dan fungsi serta pelaksanaan komunikasi politik antara masyarakat dengan DPRD dan Pemerintah Daerah, sehingga terbangun sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. 2. Mewujudkan sistem politik berkadaulatan rakyat yang demokratis dan terbuka dengan mendorong kehidupan kepartaian di daerah yang harmonis dan pemilihan kepala daerah secara langsung secara demokratis. 3. Memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat tentang multikultarilisme, sehingga terbangun budaya politik yang saling menghargai perbedaan dan memegang teguh etika politik dan prinsip-prinsip demokrasi. 4. Terbangunnya iklim politik lokal yang demokratis 5. Meningkatkan partisipasi aktif dan kemitraan yang sinergis seluruh komponen penyelenggara pemerintahan daerah dan pembangunan menuju pemerintahan daerah yang demokratis, bersih dan terbuka. 6. Mewujudkan Institusi Pemerintahan daerah yang kuat dan membuka iklim politik yang demokratis. V. PENCAPAIAN Upaya-upaya yang untuk mencapai tingkat kualitas lembaga demokrasi yang lebih baik di daerah maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 54 Universitas Tanjungpura 1. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai mitra Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah; 2. Menciptakan komunikasi yang intensif sehingga terbangun persepsi dan pemahaman yang sama untuk menentukan kebijakan dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang ada di daerah; 3. Meningkatkan peran dan fungsi Partai politik dalam penyelanggaraan pendidikan politik khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sesuai dengan UU yang berlaku; 4. Melibatkan ormas, LSM dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya; 5. Meningkatkan peran dan fungsi pers di daerah dengan memfasilitasi pengembangan kemandirian dan kebebasan pers serta menjadikan media interaktif dalam pelaksanaan pendidikan dan partisipasi politik masyarakat; 6. meningkatkan komunikasi politik dalam rangka transparansi dan demokratisasi 7. Peningkatan pendidikan politik warga negara; 8. Pemberdayaan masyarakat mengenai proses demokrasi lewat lembaga sosial; 9. Pemantapan dan kelancaran proses komunikasi dan kerjasama dengan organisasi kekuatan sosial politik; 10. Harmonisasi hubungan antar lembaga politik; 11. Memberikan bantuan dan pemberdayaan organisasi non pemerintah; Pencapaian RPJMN tahun 2004-2009 pada bidang ini dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang signifikan, di mana semakin dinamisnya kekuatan-kekuatan politik yang ada di daerah. Kelembagaan DPRD telah menunjukkan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Peran kekuatan politik yang berada pada level infrastruktur politik memberikan konstribusi terhadap semakin menguatnya partisipasi politik masyarakat dalam berbagai kebijakan pembangunan di daerah. VI. TINDAK LANJUT 1. Membangun kesadaran baru kepada masing-masing kelompok etnis agar bisa melakukan revitalisasi budaya etnisnya yang mampu menyerap nilai-nilai eksternal universal seperti demokrasi, perdamaian, kontekstual dengan kondisi struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat Kalimantan Barat; 2. Peningkatan pemahaman pelaksanaan demokrasi dan persatuan dan kesatuan bangsa; 3. Menjadikan etika politik tidak hanya sebagai masalah perilaku politisi an sich, akan juga harus menjadi bagian yang berhubungan dengan praktek institusi politik, sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi di daerah; Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 55 Universitas Tanjungpura 4. Membangun Pendekatan yang integratif dan kebijakan politik yang mendorong kesetiaan politik yang melintasi batas kelompok suku dan agama. 5. Membuka kesempatan agar publik dapat memperoleh akses-akses pokok berkaitan dengan rencana dan kebijakan yang strategis. 6. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat maka diperlukan wadah dan mekanisme yang jelas agar lebih terarah; 7. Diperlukan adanya komitmen yang kuat dari para kepala daerah, DPRD, Birokrasi, Stakehorlders, terhadap program dan tujuan-tujuan bersama. Kesadaran bersama bahwa masing-masing mempunyai peran hak dan kewajiban yang harus ditempatkan secara proporsional; 8. Pemerintah daerah dan segala perangkatnya harus membuka diri terhadap kritik, masukan dan saran yang disampaikan oleh publik. Menyediakan daya dukung dan kesempatan yang luas sehingga memungkinkan formulasi kebijakan yang partisipatif dan demokratis; 9. Dengan adanya perubahan sistem pemilihan kepala daerah, di satu sisi, diharapkan menjadi ajang bagi masyarakat lokal untuk lebih dewasa dalam menentukan kepemimpinan di daerah dan di sisi lain, diharapkan terbentuknya lembaga daerah yang akseptabel, kapabel, bermoral dan mempunyai integritas yang tinggi; 10. Meningkatkan kemampuan kemandirian partai politik di daerah sehingga mampu melaksanakan peran dan fungsinya (artikulasi, agregasi, dan rekrutmen dan sebagainya) dengan baik; 11. Mewujudkan sistem yang demokratis yang dapat melahirkan penyeleksian pimpinan di daerah yang dapat dipercaya oleh masyarakat secara damai, berbudaya dan bermartabat sebagaimana yang di atur dalam UU Nomor 10 tahun 2008. VII. PENUTUP Harus diakui bahwa sejalan dengan diberlakukannya desentralisasi dan otonomi saat ini membawa implikasi yang cukup signifikan bagi dinamika politik di daerah, namun demikian, dibalik semakin dinamisnya politik lokal tersebut ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kuat di daerah saat ini adalah; (i) belum tertatanya kehidupan politik baik yang berada pada suprastruktur politik maupun yang berada di tataran infrastruktur politik di daerah yang kapabel, kridibel dan memiliki kepekaan yang tinggi, (ii) Belum terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada etika politik dan prinsip-prinsip demokrasi, (iii) masih mengentalnya fenomena etnisitas atau politik identity dalam proses rekrutmen politik di daerah (iv) belum terbangunnya capacity building menuju demokrasi lokal dan local good governance. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 56 Universitas Tanjungpura BAGIAN 4 AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 57 Universitas Tanjungpura BAB 4.1. PENGANTAR AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Dalam beberapa kurun waktu terakhir, pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalbar secara umum cukup memuaskan. Agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan jangka menengah Kalbar difokuskan pada beberapa agenda pokok yang diarahkan pada pemanfaatan seluruh potensi sumberdaya daerah sebagai motor utama pembangunan untuk memperbaiki derajat kemakmuran ekonomi masyarakat. Agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam visi mewujudkan Kalbar yang maju menempatkan sasaran yang utama adalah peningkatan kualitas SDM. Meningkatnya kualitas SDM tercermin pada prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada: peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olahraga, peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta peningkatan kualitas kehidupan beragama. Selanjutnya, pengurangan kemiskinan dilakukan dengan sasaran berkurangnya persentase penduduk miskin dan berkurangnya pengangguran terbuka melalui perbaikan iklim ketenagakerjaan. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan dengan memperbesar kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja melalui revitalisasi pertanian dalam arti luas, pemberdayaan koperasi dan UMKM, dengan terus mendorong investasi dan ekspor non-migas dan sekaligus penguatan kegiatan industri pengolahan, serta pengelolaan BUMD. Dalam kaitan dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan SDA yang bertumpu pada peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang diletakkan pada perbaikan pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan daerah yang semakin maju juga diikuti dengan pembangunan perdesaan dengan sasaran berkembangnya kegiatan ekonomi yang produktif di perdesaan, serta mengembangkan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 58 Universitas Tanjungpura wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil, termasuk wilayah perbatasan ditingkatkan agar perdesaan dan wilayah-wilayah tersebut dapat berkembang. Kesenjangan antar wilayah juga dikurangi dengan menitikberatkan pada pembangunan wilayah tertinggal (perbatasan) dan kawasan strategis dan cepat tumbuh agar menjadi penggerak bagi wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya. Terakhir, peningkatan kesejahteraan masyarakat ditempuh dengan sasaran berupa meningkatnya pembangunan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan yang diperuntukkan untuk mengembangkan potensi wilayah/kawasan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 59 Universitas Tanjungpura BAB 4.2. PENANGGULANGAN KEMISKINAN I. PENGANTAR Indikator dasar untuk menilai keberhasilan pembangunan nasional dan daerah adalah kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan. Jika salah satu dari ketiga indikator ini tidak berhasil di atasi maka pelaksanaan pembangunan dapat dimaknai belum berhasil. Usia pembangunan daerah sudah setua pembangunan nasional, namun persoalan kemiskinan dan pengangguran hingga saat ini belum teratasi. Berbagai kebijakan sudah ditempuh, berbagai strategi sudah dijalankan, namun hasilnya belum optimal. Persoalan kemiskinan dan pengangguran tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di perdesaan, tidak hanya di daerah yang relatif sedikit SDA-nya, tetapi juga di daerah yang kaya SDA-nya. Kemiskinan dekat dengan kebodohan dan buruknya status gizi. Kebodohan dan buruknya status gizi dekat dengan kemiskinan. Dari pernyataan hubungan reciprocal ini, persoalan kemiskinan yang belum teratasi berbuahkan persoalan baru, yaitu rendahnya mutu manusia Kalimantan Barat yang tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hakhak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Tegasnya, persoalan kemiskinan penduduk di Kalimantan Barat tidak cukup hanya dipecahkan dari perspektif ekonomi, tetapi juga dari perspektif pendidikan dan kesehatan serta psikologis. Kesempatan mengenyam Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 60 Universitas Tanjungpura pendidikan dan layanan kesehatan serta peningkatan akses kesempatan kerja bagi penduduk/rumah tangga miskin merupakan permasalahan ikutan dari kemiskinan (derived problem of poverty). II. KONDISI AWAL RPJMN DI TINGKAT DAERAH 2.1. Jumlah Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 sebanyak 558.300 jiwa (13,91%) dengan garis kemiskinan Rp.124.804 per kapita per bulan. 2.2. Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan Dalam hal pangan, penduduk miskin diperhadapkan pada kecukupan dan harga. Penduduk miskin terpaksa membuat pilihan menkonsumsi beras murah dan jumlahnya terbatas. Pangan yang dikonsumsi rawan kek urangan gizi, yang dapak berdampak kesehatan. Sekitar 76% pengeluaran per kapita penduduk miskin untuk mengkonsumsi makanan. 2.3. Terbatasnya Akses dan Layanan Kesehatan Persentase Balita penduduk miskin yang di Imunisasi BCG (75,31%) ; DPT (71,45%); Polio (72,04%); Campak/Morbili (57,68%) dan Hepatitis B (61,05%). Persentase penduduk miskin yang penolong persalinan pertama oleh tenaga kesehatan 31,61 dan penolong persalinan terakhir 42,67%. 2.4. Terbatasnya Akses dan Layanan Pendidikan Penduduk miskin yang berpendidikan belum tamat SD ada sebanyak 52,11% ; Tamat SD/SLTP 38,89% dan SLTA adalah 9,0%. Angka Partisipasi Sekolah penduduk miskin umur 7 – 12 tahun adalah 93% dan umur 13 – 15 tahun adalah 71,27%. Sementara itu Angka Putus Sekolah pada kelompok umur yang sama, masingmasing sebesar 1,89 dan 16,25. 2.5. Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha Penduduk miskin usia 15 tahun lebih yang bekerja sebanyak 90,81% dan yang tidak bekerja 9,19%. Sebagian besar (74,44%) mereka bekerja di sektor pertanian dengan status pekerja informal. 2.6. Terbatasnya Akses Air Bersih dan Sanitasi Penggunaan Air Bersih dan jamban sendiri/bersama oleh RT Miskin masing-masing baru mencapai 10,12 dan 45,19. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 61 Universitas Tanjungpura III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Sasaran utama penanggulangan kemiskinan adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin. IV. ARAH KEBIJAKAN Untuk terlaksananya upaya mengentaskan kemiskinan secara efektif dalam mencapai sasaran di atas, secara garis besar ada dua strategi yang harus dilakukan yaitu, pertama, intervensi pemerintah secara lansung untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin; kedua, peningkatan pemberdayaan/partisipasi masyarakat. Untuk itu arah kebijakan penanggulangan kemiskinan ditujukan pada : 1. 2. Pengadaan lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin. Peningkatan penyediaan modal usaha, kemudahan akses pinjaman modal penyediaan memiliki prasarana lembaga-lembaga keuangan mikro sampai ketingkat kecamatan. 3. Pemenuhan hak dasar untuk mendapatkan kemudahan akses pendidikan yang baik serta terjangkau bagi masyarakat miskin, melalui : perluasan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar; Memberikan beasiswa khusus bagi anak-anak penduduk miskin melanjutkan ke SMP hingga perguruan tinggi; 4. Pemenuhan hak masyarakat miskin atas akses kesehatan, diarahkan dengan memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan; Memberikan alokasi pembiayaan kesehatan yang lebih proporsional bagi masyarakat miskin; 5. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan sanitasi yang sehat serta layak huni bagi masyarakat miskin diarahkan pada : Pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pihak swasta melalui forum lintas pelaku dalam penyediaan perumahan/pemukiman bagi masyarakat miskin; 6. Peningkatan pembangunan pedesaan tertinggal dan desa miskin diarahkan pada peningkatan pembangunan prasarana dan sarana transportasi, telekomunikasi dan listrik pedesaan, pengembangan layanan informasi pedesaan; pengembangan industri pedesaan. usaha, dan dukungan usaha. Selain itu perlu diperluas jangkauan dan pembentukan V. PENCAPAIAN RPJMD (2005 – 2007) 5.1. Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan hasil SUSENAS pada bulan Juli 2005 dan Maret 2007, potret kemiskinan di Kalimantan Barat menampakkan kecerahan yang ditandai dengan meningkatnya angka garis kemiskinan dan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Garis Kemiskinan meningkat dari Rp.124.804/kapita/bulan menjadi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 62 Universitas Tanjungpura Rp.142.529/kapita/bulan. Hingga Maret 2007, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 45.600 jiwa (1,33%) dari 629.900 jiwa pada Juli 2005 menjadi 584.300 jiwa pada Maret 2007. Penurunan penduduk miskin tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga di perdesaan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang sebanyak 27.500 jiwa (2,50%) menjadi 144.100 jiwa pada bulan Maret 2007. Demikian juga di perdesaan, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 18.100 jiwa (0,88%) menjadi 440.200 jiwa pada periode yang sama. Meskipun jumlah penduduk miskin bekurang di Kalimantan Barat, prestasi tersebut belumlah menggembirakan. Secara relatif proporsi kemiskinan tahun 2007 di Kalimantan Barat (12,91%) masih lebih banyak dibanding Kalsel (7,01%), Kalteng (9,38%) dan Kaltim (11,04%). 1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi masih menjadi persoalan bagi masyarakat miskin. Rendahnya kemampuan daya beli merupakan persoalan utama bagi masyarakat miskin. Hingga tahun 2006, penduduk miskin sebagian besar (75%) adalah untuk makanan. 2. Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan. Pada umumnya status/derajat pengeluaran per kapita kesehatan penduduk miskin masih rendah. Persentase penolong persalinan pertama dan persalinan terakhir oleh tenaga kesehatan pada tahun 2005 dan 2006 masih lebih rendah dibandingkan capaian nasional. Persentase persalinan pertama dan persalinan terakhir pada tahun 2006 masing-masing 30,27 dan 39,03 (Nasional = 48,92 dan 55,53). Selain itu, cakupan Balita penduduk miskin yang di-Imunisasi (BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B) meskipun bertambah menjadi kisaran 61,64 – 82,10% tahun 2006, namun masih lebih rendah dari capaian nasional (yaitu kisaran 71,85 – 83,69% tahun 2006). 3. Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Pendidikan. Pembangunan pendidikan ternyata belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga saat ini, masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin dan antara perdesaan dan perkotaan. Angka Melek Huruf (AMH) penduduk miskin usia 15 tahun lebih, meskipun semakin meningkat dari 82,57% (2004) menjadi 86,06% (2006) namun masih lebih rendah dibanding capaian nasional (85,50% tahun 2004 dan 86,81% tahun 2006. Angka Partisipasi Sekolah penduduk miskin usia 7-12 tahun semakin menurun dan masih lebih rendah dari capaian nasional. Angka Partisipasi Sekolah menurun dari 93,00 (2004) menjadi 91,15 (2006). Capaian nasional 95,29 (2004) dan 95,15 (2006). Sedangkan Angka Putus Sekolah penduduk miskin usia 7-12 pada tahun yang sama semakin meningkat (dari 1,89 menjadi 2,66) dan lebih tinggi dari capaian nasional, (1,36 dan 1,55). Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah penduduk miskin usia 13-15 tahun Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 63 Universitas Tanjungpura semakin meningkat (dari 71,27 menjadi 75,13) dan lebih tinggi dari capaian nasional (73,67 dan 73,39). Sedangkan Angka Putus Sekolah semakin berkurang (dari 16,25 menjadi 12,09) namun masih jauh di atas capaian nasional (8,85 dan 8,03). Keadaan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Wajar 9 tahun bagi penduduk miskin belum tuntas. 4. Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha. Masyarakat miskin umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga. Penduduk miskin yang tidak bekerja (menganggur) semakin meningkat dari 9,19% (2004) menjadi 10,52% (2006). Bagi yang bekerja, sebagian besar (75% lebih) bekerja di sektor pertanian dengan status pekerjaan buruh tani (informal). 5. Terbatasnya Akses terhadap Air Bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya akses, terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air. Rumah Tangga miskin yang menggunakan Air Bersih, meskipun semakin bertambah (dari 10,12% tahun 2005 menjadi 15,69% tahun 2006, namun capaian ini masih jauh dibanding capaian nasioanl (43,52% dan 42,81%). 6. Beban masyarakat miskin makin berat akibat besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data Badan Pusat Statistik, rumahtangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumahtangga tidak miskin. Dengan beratnya beban rumahtangga, peluang anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan menjadi terhambat dan seringkali mereka harus bekerja untuk membantu membiayai kebutuhan keluarga. VI. REKOMENDASI TINDAK LANJUT Ketidakberhasilan mengurangi angka kemiskinan ke tingkat yang lebih rendah dapat memperlambat proses pembangunan. Penduduk miskin yang jumlahnya relatif banyak (584.300 jiwa), pertanda pelaksanaan pembangunan daerah belum merata, dan belum dapat menambah dan memperluas kesempatan kerja secara signifikan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan, namun hasilnya belum menggembirakan. Beberapa kelemahan yang teridentifikasi dari program penanggulangan tersebut antara lain adalah : 1. Perencanaan, penentuan sasaran dan kriteria miskin serta pengaturan teknis pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah/instansi pusat (top down) seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau daerah tertentu. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 64 Universitas Tanjungpura 2. Program-program yang dilaksanakan secara sektoral seringkali mengakibatkan adanya semangat ego sektoral dan saling tumpang tindih. 3. Banyak program penanggulangan kemiskinan yang menempatkan masyarakat sebagai objek, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi secara aktif 4. Sulitnya menjaga kontinuitas program (program baru bukan merupakan program kelanjutan program lama) mengakibatkan banyak program penanggulangan kemiskinan tidak berkesinambungan. 5. Pertanggungjawaban hanya bersifat administratif kepada Pemerintah, sehingga tidak terbangun keterbukaan dan akuntabilitas publik, akibat pendekatan proyek maka keberhasilan program hanya diukur dengan persentase bantuan yang berhasil disalurkan dan jumlah sasaran penerima. Belajar dari kelemahan-kelemahan tersebut, upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain adalah : 1. Mendidik mensyarakat miskin untuk terus menerus menemukenali potensi yang dimiliki, baik individu, keluarga maupun lingkungan (keterampilan, material dan SDA) sebagai modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 2. Mendorong tumbuhnya rasa percaya diri akan kemampuannya untuk lepas dari belenggu kemiskinan 3. Menyadarkan bahwa tidak akan ada seseorang/ lingkungan yang dapat keluar dari genggaman kemiskinan, selain atas usaha orang/keluarga/lingkungan itu sendiri 4. Memberikan pemahaman bahwa masalah penanggulangan kemiskinan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat 5. Menciptakan lapangan kerja dan peluang berusaha untuk menguatkan ekonomi masyarakat setempat. Penguatan organisasi/kelompok masyarakat yang ada, memberikan bantuan fasilitas (dana dan keahlian) yang dibutuhkan untuk mendayagunakan potensi yang dimiliki. Selain upaya-upaya tersebut berbagai program yang telah dilaksanakan pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD masih harus terus ditindaklanjuti. Dalam upaya untuk mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh, terpadu, terintegrasi dan tanggap terhadap perubahan dinamika masyarakat miskin, telah dibentuk suatu jaringan kerja penanggulangan kemiskinan yang dinamakan Tim KPKD (Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah). VII. PENUTUP Kondisi kemiskinan di Kalimantan Barat masih lebih buruk bila dibandingkan dengan propinsi lain, terutama dengan propinsi yang terdapat di Pulau Kalimantan Barat. Meskipun secara relatif cenderung menurun, namun jumlah absolutnya terus bertambah. Penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Barat perlu dilakukan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 65 Universitas Tanjungpura upaya peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat melalui program perluasan akses terhadap hak-hak dasar. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 66 Universitas Tanjungpura BAB 4.3. PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR NON MIGAS I. PENGANTAR Lambatnya pemulihan ekonomi Kalimantan Barat disebabkan belum membaiknya kinerja investasi dan ekspor daerah. Kondisi demikian berpengaruh pada pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah, yang selama ini justru didorong oleh kegiatan konsumsi. Kegiatan investasi tidak mengalami peningkatan yang signifikan, baik untuk perluasan usaha maupun untuk investasi baru. Rendahnya investasi dalam beberapa tahun terakhir pasca krisis juga telah mempengaruhi daya saing produk ekspor daerah. Situasi di atas diperparah dengan belum efisiennya fasilitasi perdagangan daerah yang berkaitan dengan aktivitas ekspor-impor. Disamping itu, dibandingkan dengan beberapa propinsi lainnya, fasilitas perdagangan yang terbatas di Kalbar (pelabuhan ekspor) berimplikasi pada lemahnya daya saing ekspor daerah. II. KONDISI AWAL RPJMN DI TINGKAT DAERAH Dengan lambatnya pemulihan investasi, peranan investasi berupa pembentukan modal tetap bruto dalam PDRB rata-rata 26,81% per tahun selama periode 2000-2004, dengan pertumbuhan -4,25% per tahun. Secara riil nilai tersebut lebih rendah dibandingkan sebelum krisis(5,21%). Sementara rata-rata konsumsi pada periode yang sama mencapai 63,30% per tahun. Meskipun pembentukan modal tetap bruto dalam PDRB mengalami pertumbuhan negatif, namun dilihat dari sumbernya, menunjukkan bahwa investasi swasta mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,73 % per tahun, dengan total realisasi investasi PMDN sebesar Rp 374 Milyar, dan PMA sebesar US$ 27 Juta. Pencapaian investasi demikian masih perlu didorong dengan mengatasi masalah-masalah pokok yang menghambat investasi di daerah selama ini. Pengembangan investasi ke depan menghadapi tantangan eksternal yang tidak ringan. Sementara itu, daya tarik investasi pada beberapa propinsi lainnya dalam di Kalimantan tentunya menjadi pesaing Kalbar. Oleh karena itu, lambannya respon terhadap penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, kebutuhan penyederhanaan berbagai peraturan, dan formulasi sistem insentif di bidang investasi dikhawatirkan berimplikasi jangka menengah-panjang untuk perkembangan ekonomi Kalbar ke depan. Secara ringkas, permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan investasi adalah iklim investasi yang memburuk, dikarenakan beberapa faktor berikut: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 67 Universitas Tanjungpura Adanya berbagai hambatan investasi seperti sistem pelayanan investasi yang belum memadai dan prosedur perijinan investasi yang panjang. Kebijakan di bidang penanaman modal yang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah, dan antar propinsi dan kabupaten/kota. Kurangnya insentif untuk berinvestasi. Rendahnya kepastian hukum menyangkut penanaman modal. Belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitasi perdagangan. Terbatasnya infrastruktur dan kurang handalnya SDM. Sistem jaringan distribusi daerah yang kurang mendukung peningkatan daya saing ekspor daerah. III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor non migas dalam RPJMN 2004-2009 adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi. 2. Peningkatan efisiensi pelayanan ekspor-impor kepelabuhanan, kepabeanan, (verifikasi dan restitusi) perpajakan ke tingkatan efisiensi di perekonomiannya di lingkungan ASEAN. 3. Pemangkasan prosedur perijinan start up dan operasi bisnis ke tingkatan negara tetangga yang maju perekonomiannya di lingkungan ASEAN. Produk Nasional efisiensi di negaranegara dan administrasi yang maju tetangga 4. Meningkatnya investasi secara bertahap sehingga peranannya terhadap Bruto meningkat dari 20,5 persen pada tahun 2004 dengan penyebaran yang makin Kawasan Timur Indonesia. 5. Meningkatnya pertumbuhan ekspor secara bertahap dari sekitar 5,2 kandungan teknologi yang semakin tinggi. banyak pada menjadi 27,4 persen pada tahun 2009 kawasan-kawasan di luar Jawa, terutama persen pada tahun 2005 menjadi sekitar 9,8 persen pada tahun 2009 dengan komposisi produk yang lebih beragam dan 6. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga berusaha untuk mewujudkan perdagangan dalam dan kepastian negeri yang kondusif dan dinamis. sekitar USD 10 miliar pada 7. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa menjadi tahun 2009, sehingga sektor pariwisata devisa besar. diharapkan mampu menjadi salah satu penghasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 68 Universitas Tanjungpura 8. Meningkatnya kontribusi kiriman devisa dari tenaga kerja Indonesia yang negeri dari perkiraan sekarang yang berkisar sekitar US$ 1 miliar. berada di luar Dalam RPJMD 2005-2008 Kalbar, sasaran peningkatan investasi dan ekspor daerah adalah: 1. Tumbuhnya iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan usaha, dan lembaga pendanaan investasi. 2. Meningkatnya investasi swasta dengan rata-rata pertumbuhan investasi sebesar 4,72 % per tahun selama tahun 2005-2008. 3. Meningkatnya ekspor produk industri pengolahan. 4. Meningkatnya pertumbuhan ekspor, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,71 % per tahun selama tahun 2005-2008. IV. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan bagi penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing ekspor nasional dalam RPJMN 2004-2009 adalah sebagai berikut: 1. Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi baik untuk tahapan memulai (start up) maupun tahapan operasi suatu bisnis. 2. Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, terutama berkenaan dengan kepentingan untuk menghormati kontrak usaha, menjaga hak kepemilikan (property rights), terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan, dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat (dispute settlements).. 3. Memperbaiki kebijakan investasi dengan merumuskan cetak biru investasi ke depan termasuk di dalamnya sesuai dengan praktek merumuskan sistem internasional terbaik dan pengembangan yang kebijakan melakukan revisi terhadap RUU Penanaman Modal perlakukan non-diskriminatif, reformasi merumuskan insentif dalam kebijakan investasi, serta kelembagaan penanaman modal. 4. Memperbaiki harmonisasi peraturan perundangan antara pusat dan pengembangan (formalisasi) dan waktu pengurusan. 5. Dalam rangka mendukung perkuatan daya saing produk ekspor, arah kebijakan perdagangan luar negeri adalah meningkatkan perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir. 69 akses bidang operasionalisasi usaha di daerah terutama di dalam daerah-daerah dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi (simplifikasi) dan efisiensi dalam biaya dan dan perluasan pasar ekspor serta Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Universitas Tanjungpura 6. Di bidang perdagangan dalam negeri, kebijakan diarahkan untuk efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga, meningkatkan efisiensi dan dan kepastian berusaha. adalah 7. Arah kebijakan pengembangan pariwisata dalam 5 (lima) tahun ke depan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Adapun arah kebijakan peningkatan investasi dan ekspor dalam RPJMD 2005-2008 Kalbar adalah sebagai berikut: 1. Menjamin kepastian usaha bagi investor melalui perbaikan penataan kelembagaan investasi. 2. Dukungan kebijakan daerah di sektor industri dan tata niaga untuk menumbuhkan kegiatan investasi berskala luas. 3. Mengembangkan industri pengolahan strategis berorientasi ekspor, termasuk industri kecil dan menengah. 4. Mendorong perluasan bisnis produk ekspor yang diarahkan untuk memperkuat basis ekspor daerah. V. PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH (2005-2007) sistem pelayanan investasi dan Kinerja investasi di Kalbar dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2005, realisasi investasi PMDN di Kalbar sebanyak 106 proyek dengan total investasi sebesar Rp 4,096 Trilyun. Investasi PMDN ini baru mencapai 42,77% dari seluruh rencana investasi. Sementara realisasi investasi PMA sebanyak 36 proyek dengan total investasi mencapai US$ 573,09 Juta, atau baru mencapai sekitar 36,27 % dari rencana investasi. Selanjutnya, pada tahun 2006 terdapat sebanyak 15 perusahaan PMDN yang memperoleh persetujuan BKPM untuk menanamkan modal di Kalbar, dengan total investasi Rp 4,25 Trilyun. Disamping itu, terdapat 15 perusahaan PMA yang memperoleh persetujuan untuk menanamkan modal di Kalbar, dengan total investasi mencapai US$ 611 Juta. Dampak dari persetujuan investasi tersebut memposisikan Kalbar dalam peringkat nasional menduduki posisi ke 2 untuk investasi PMDN dan posisi ke 14 untuk investasi PMA. Pada tahun 2007, realisasi investasi PMDN di Kalbar sebesar Rp 4,58 Trilyun, sedangkan investasi PMA sebesar US$ 725 Juta. Dalam hal peningkatan ekspor non migas, sebagai daerah penghasil produk primer yang cukup laku di pasaran menjadikan kegiatan ekspor komoditas Kalbar menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2005, nilai ekspor Kalbar mencapai US$. 585,69 Juta, naik sebesar 7,29% dibanding tahun 2004. Pada tahun 2006 nilai ekspor Kalbar sedikit mengalami penurunan, yakni menjadi US$. 549,38 Juta, dan pada tahun 2007 meningkat menjadi US$. 589,66 Juta. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 70 Universitas Tanjungpura Beberapa komoditi ekspor strategis selama tiga tahun terakhir (2005-2007), mengalami peningkatan volume maupun nilai devisa ekspor, seperti hasil industri karet olahan dan hasil hutan ikutan. Tahun 2006, devisa ekspor karet olahan mencapai US$ 324,501 Juta atau naik 44,66% dibandingkan tahun 2005. Ekspor hasil hutan ikutan juga menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Pada tahun 2006 nilai ekspor hasil hutan ikutan mencapai US$ 2,501 Juta atau naik sekitar 6,80 % dibandingkan tahun 2005. Sementara ekspor hasil perikanan tahun 2006 mencapai US$ 13,043 Juta atau turun sekitar 65,74%. VI. REKOMENDASI TINDAK LANJUT 1. Peningkatan investasi perlu ditempuh melalui kebijakan: (a) Pengembangan produk unggulan sebagai kompetensi inti daerah. (b) Menghilangkan berbagai hambatan sehingga dapat menumbuhkan kegairahan berinvestasi. (c) Penciptaan regulasi dan peraturan daerah yang mampu “lingkungan yang ramah” dengan investor. usaha dan kenyamanan memposisikan daerah sebagai (d) Perbaikan sistem pelayanan investasi yang dapat membuka peluang berinvestasi di Kalbar. (e) Mengembangkan jaringan kerjasama antar pemerintah, swasta, 2. Pengembangan ekspor daerah perlu ditempuh antara lain melalui: (a) Peningkatan informasi perdagangan/bisnis. dan masyarakat. (b) Peningkatan fasilitas perdagangan untuk menunjang kegiatan ekspor daerah. (c) Memperkuat basis industri pengolahan berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor. (d) Memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh akses pasar ekspor. VII. PENUTUP Sinergitas kebijakan daerah dan pusat di sektor keuangan dan industri diyakini akan mampu menumbuhkan kegiatan investasi berskala luas untuk memposisikan perekonomian Kalbar yang semakin tangguh menghadapi persaingan golbal. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 71 Universitas Tanjungpura BAB 4.4. PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR I. PENGANTAR Pengembangan industri pengolahan memiliki nilai strategis bagi pembangunan daerah. Selama ini, industri pengolahan menjadi salah satu sektor yang dapat menunjang kemajuan perekonomian Kalbar khususnya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Perubahan tatanan sektor industri pengolahan di Kalbar perlu diantisipasi, terutama penurunan nilai tambah industri pengolahan kayu. Penurunan ini berimplikasi pada menurunnya kinerja industri dan ekspor daerah. II. KONDISI AWAL RPJMN DI TINGKAT DAERAH Kegiatan industri pengolahan di Kalbar pada tahun 2000-2004 mengalami penurunan. Pendapatan sektor industri pengolahan tahun 2001-2004 rata-rata sebesar Rp.17,32 milyar atau 18,41 % per tahun, lebih rendah dibandingkan sebelum krisis yang mencapai Rp 30,94 milyar atau 19,83 % per tahun. Penurunan pendapatan sektor industri disebabkan adanya penurunan nilai tambah industri pengolahan kayu. Pada tahun 2001 terdapat 81 perusahaan dengan nilai tambah Rp 2,05 trilyun, namun tahun 2004 tinggal 25 perusahaan dengan nilai tambah Rp 1,46 trilyun. Permasalahan lainnya adalah belum kuatnya struktur industri pengolahan di daerah ini. Dari 9 sektor kegiatan, peran terbesar berada pada industri pengolahan kayu dan hasil hutan lainnya, industri pengolahan makanan dan minuman, serta industri pengolahan karet. Sedangkan industri kecil menengah jumlahnya cukup banyak, namun kontribusinya masih relatif kecil. Kemampuan pembangunan industri dalam memanfaatkan IPTEK juga masih rendah khususnya di sektor produksi. Hal ini diindikasikan dengan rendahnya produktivitas serta minimnya kandungan teknologi pengolahan produk akhir dalam kegiatan ekspor. Hal ini tercermin dari ekspor daerah yang masih didominasi produk primer. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan daya saing industri manufaktur adalah sebagai berikut: Kegiatan ekonomi masih mengandalkan produksi komoditas primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan kecil. Kurangnya keterkaitan kegiatan sektor pertanian (primer) dengan sektor industri pengolahan. Struktur industri kurang berimbang industri sedang/ besar dengan industri kecil dan menengah. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 72 Universitas Tanjungpura III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan daya saing industri manufaktur dalam RPJMN 2004-2009 adalah sebagai berikut: 1. Sektor industri manufaktur (non-migas) ditargetkan tumbuh dengan laju rata-rata 8,56 persen per tahun. Target peningkatan kapasitas utilisasi sekitar 80 persen dalam dua sampai tiga tahun pertama, terutama untuk industri yang dinilai memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. 2. Target penyerapan tenaga kerja dalam lima tahun mendatang adalah sekitar 500 ribu per tahun (termasuk industri pengolahan migas). Dengan kecenderungan penurunan penyerapan beberapa tahun belakangan ini, penyerapan tenaga kerja baru lebih banyak mengandalkan pada basis industri baru yang perlu dipacu pertumbuhannya. 3. Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industri yang sudah investasi baru dalam bentuk tersedianya layanan umum sumber-sumber pendanaan yang ada maupun yang baik dan bersih dari KKN, terjangkau, dan kebijakan fiskal yang menunjang. 4. Peningkatan pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan daya saing sektor ini dalam menghadapi produk-produk impor. 5. Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur dalam total ekspor produk ekspor industri manufaktur yang daya nasional, terutama pada saingnya masih potensial untuk ditingkatkan. dicerminkan dari 6. Meningkatnya proses alih teknologi dari foreign direct investment (FDI) yang meningkatnya pemasokan bahan antara dari produk lokal; 7. Meningkatnya penerapan standardisasi produk industri manufaktur saing produk nasional. 8. Meningkatnya penyebaran sektor industri manufaktur ke luar Pulau pengolahan hasil sumberdaya alam. sebagai faktor penguat daya Jawa, terutama industri Dalam RPJMD 2005-2008 Kalbar, sasaran peningkatan industri pengolahan adalah: 1. Bertambahnya industri yang mengolah hasil sektor primer dan industri yang mengolah hasil sumber daya alam (tambang). 2. Tumbuhnya industri penunjang yang mampu menyerap tenaga kerja dan memperkuat struktur industri daerah. 3. Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, sehingga pada tahun 2008 tumbuh menjadi 4,78 % atau rata-rata 2,21 % selama tahun 2005-2008. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 73 Universitas Tanjungpura 4. Meningkatnya keunggulan kompetitif/daya saing industri pengolahan dalam menunjang ekspor daerah. IV. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan peningkatan daya saing industri manufaktur dalam RPJMN 2004-2009 adalah sebagai berikut: 1. Pada tingkat makro, upaya peningkatan kinerja daya saing industri manufaktur secara berkelanjutan membutuhkan landasan ekonomi yang kuat sebagai kondisi yang dipersyaratkan (necessary condition) bagi keberhasilan peningkatan kinerja daya saing industri manufaktur yang ingin diwujudkan. 2. Untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan, yaitu 8,56 persen per tahun, maka dalam lima tahun mendatang pengembangan sektor industri manufaktur perlu difokuskan pada pengembangan sejumlah sub-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. 3. Sesuai dengan permasalahan mendesak yang dihadapi serta terbatasnya sumberdaya pemerintah, fokus utama pengembangan berdasarkan analisis keunggulan depan industri kemampuan manufaktur ditetapkan (2) komparatif dan kompetitif, maka prioritas dalam lima tahun ke minuman; produk tekstil; (4) industri alas kaki; (5) industri adalah pada penguatan klaster-klaster: (1) industri makanan dan industri pengolah hasil laut; (3) industri tekstil dan kelapa sawit; (6) industri barang kayu (termasuk rotan dan bambu); (7) industri karet dan barang karet; (8) industri pulp dan kertas; (9) industri mesin listrik dan peralatan listrik; dan (10) industri petrokimia. 4. Dengan prioritas pada 10 (sepuluh) klaster tersebut di atas, upaya khusus perlu dilakukan untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk masing-masing klasternya. Strategi dan langkah-langkah tersebut selanjutnya perlu dituangkan secara rinci ke dalam strategi nasional pengembangan industri yang secara komprehensif memuat pula strategi pengembangan sub-sektor industri yang terkait (related industries) dan sub-sektor industri penunjang (supporting industries) dari 10 (sepuluh) klaster prioritas di atas yang berdimensi jangka menengah-panjang serta proses perumusannya secara partisipatif melibatkan pihak-pihak terkait baik dari lingkungan pemerintah maupun dunia usaha. 5. Intervensi langsung pemerintah secara fungsional dalam bentuk investasi dan layanan publik diarahkan pada hal-hal dimana mekanisme pasar tidak dapat berlangsung. Dalam tataran ini, aspek tersebut meliputi antara lain: (1) pengembangan litbang (R & D) dan teknik produksi yang ramah lingkungan (clean production); (2) peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja; (3) layanan informasi pasar produk dan faktor produksi baik di dalam maupun luar negeri; (4) Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 74 Universitas Tanjungpura pengembangan fasilitasi untuk memanfaatkan aliran masuk FDI sebagai potensi sumber alih teknologi dan perluasan pasar ekspor; (5) sarana dan prasarana umum pengendalian mutu dan pengembangan produk; dan (6) prasarana klaster lainnya, terutama dalam mendorong penyebaran industri ke luar Jawa. Adapun arah kebijakan peningkatan industri pengolahan dalam RPJMD 2005-2008 Kalbar adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan subsistem industri hilir berbasis agribisnis dan industri pengolahan hasil tambang, serta mengembangkan industri penunjang termasuk industri kecil menengah. 2. Mendorong terciptanya industri pengolahan yang terintegrasi antara industri hulu dan hilir. 3. Mengembangkan diversifikasi produk industri pengolahan, dengan menumbuhkan industri yang memiliki pengaruh ke depan dan kebelakang, serta industri yang mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal dan pasar ekspor. 4. Memperkuat basis produk industri dengan menumbuhkan industri yang produksinya diintroduksikan menjadi andalan ekspor dan memiliki daya saing tinggi. V. PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH (2005-2007) Kegiatan industri pengolahan di Kalbar menampakkan peningkatan selama periode tahun 2005-2007. Pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2005 sebesar 1,19 %, tahun 2006 meningkat menjadi 2,4 %, dan tahun 2007 mencapai 2,90 %. Peningkatan demikian dikarenakan kontribusi pertumbuhan industri makanan dan minuman serta industri barang dari karet. Unit usaha industri besar dan sedang meningkat pada tahun 2006 sebanyak 253 unit usaha atau meningkat 5 unit usaha dibandingkan tahun 2005. Tenaga kerja yang terserap sebanyak 136.949 tenaga kerja. Sementara, pelaku usaha sektor industri kecil dan menengah (IKM) pada tahun 2006 sebanyak 14.226 unit usaha atau meningkat 1.146 unit usaha dibandingkan tahun 2005. Tenaga kerja yang terserap sebanyak 212.934 orang. Peningkatan unit usaha industri di Kalbar menjadikan ekspor hasil industri juga mengalami peningkatan. Tahun 2005, total ekspor hasil industri mencapai US$ 479,681 Juta dan meningkat menjadi US$ 514,295 Juta pada tahun 2006. Daya saing produk industri Kalbar diperoleh dari industri pengolahan karet dan industri kayu olahan (plywood). Meningkatnya kegiatan industri pengolahan di Kalbar memiliki nilai strategis, mengingat kegiatan industri tersebut mampu meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing daerah. Oleh karenanya, pengembangan industri mendapat perhatian ekstra dari Pemerintah Daerah. VI. REKOMENDASI TINDAK LANJUT 75 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Universitas Tanjungpura Peningkatan daya saing industri manufaktur Kalbar perlu ditempuh melalui kebijakan: (a) Mendorong kegiatan industri pengolahan yang memiliki nilai tambah yang besar dan memperkuat basis industri daerah. (b) Revitalisasi industri pengolahan yang semula berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi industri yang memiliki keunggulan kompetitif. (c) Pengembangan industri hilir yang terintegrasi berbasis industri pengolahan hasil perikanan, perkebunan, dan pertambangan. (d) Penumbuhan klaster industri, baik pada industri besar dan sedang maupun pada industri kecil dan menengah. VII. PENUTUP Keanekaragaman industri pengolahan merupakan kekuatan yang dapat memperbesar peran industri dalam struktur perekonomain daerah. Disamping itu, mengingat sebagian besar industri pengolahan yang ada berbasis komoditi agribisnis, tentunya pengembangan industri pengolahan dilakukan dengan pemantapan pola diversifikasi industri yang fokus pengembangannya tidak hanya pada industri sedang, tetapi juga pada industri menengah dan kecil. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 76 Universitas Tanjungpura BAB 4.5. REVITALISASI PERTANIAN I. PENGANTAR Revitalisasi Pertanian adalah suatu usaha untuk memperkuat pembangunan pertanian yang telah dilakukan. Pertanian adalah kegiatan pengelolaan tanaman dan khewan untuk kesejahteraan manusia. Pertanian secara umum mencakup tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Sektor pertanian berperanan besar dalam pembangunan perekonomian Kalimantan Barat dikarenakan kontribusinya yang masih sangat besar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan lapangan dan kesempatan kerja, sumber pendapatan masyarakat khususnya di pedesaan, ekspor produk unggulan, dan ketahanan pangan. Sementara itu, untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan peran tersebut, sektor pertanian menghadapi berbagai perubahan sebagai akibat dari globalisasi yaitu: (i) semakin terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan; (ii) meningkatnya tuntutan kebijakan pertanian yang berlandaskan mekanisme pasar (market oriented policy) dan (iii) semakin berperannya selera konsumen (demand driven) dalam menentukan aktivitas di sektor pertanian. II. KONDISI AWAL Revitalisasi Pertanian di Kalimantan Barat secara umum telah memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan pertanian di Kalimantan Barat. Program ini telah mampu menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah yang menerima penghargaan ketahanan pangan dari Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 November 2006. Penghargaan yang diberikan ini, terkait dengan peranan Kepala Pemerintahan di Daerah dan Pejabat Fungsional dalam menggerakkan partisipasi dan mendorong keberdayaan masyarakat guna peningkatan produktivitas pertanian dalam pemantapan ketahanan pangan di Kalbar. Dari segi produksi padi, Kalimantan Barat menunjukkan kenaikan, tahun 2006 produksi padi 1.104.296 ton dan pada tahun 2007 produksi meningkat menjadi 1.225.259 ton. Luas tanam kelapa sawit juga meningkat, pada tahun 2006 luas tanamnya 220.406 Ha, dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 250.500 Ha, sedangkan pada tanaman karet pada tahun 2006 sampai 2007 luas tanamnya tidak mengalami perubahan yaitu 8.120 Ha, akan tetapi pada tanaman jagung terjadi penurunan luas tanam, pada tahun 2006 luas tanamnya adalah 37.682 Ha, dan pada tahun 2007 turun menjadi 36.295 Ha. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 77 Universitas Tanjungpura Secara umum Kalimantan Barat basis potensi sumberdayanya adalah pertanian dalam arti luas. Potensi tersebut merupakan keunggulan komparatif (comparative advantage) dan merupakan landasan yang kuat bagi terbangunnya keunggulan kompetetif (competitive advantage) bagi pengembangan ekonomi. Apabila potensi tersebut didayagunakan, maka perekonomian yang dibangun akan memiliki landasan yang kokoh pada sumberdaya domestik, memiliki kemampuan bersaing dan berdaya-guna bagi seluruh masyarakat. Potensi pembangunan pertanian kedepan juga berkaitan dengan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya dan nilai tambah agribisnis seperti ditunjukkan antara lain oleh: (1) Pemanfaatan sumberdaya pertanian masih belum optimal dan masih banyak tersedia lahan potensial yang belum dimanfaatkan, (2) Keanekaragaman hayati yang dimiliki Kalimantan Barat belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara maksimal. (3) Masih tingginya tingkat kehilangan hasil/kerusakan pasca panen dan masih rendahnya mutu produk, sehingga sangatdimungkinkan terjadinya peningkatan nilai tambah melalui perbaikan pasca panen dan mutu produk, (4) Peningkatan nilai tambah melalui pengembangan pasar dalam bentuk produk olahan akhir, selama ini pasar produk pertanian masih didominasi oleh komoditas primer. Disamping itu juga terdapat kendala-kendala yang meliputi: produktivitas, efisiensi usaha, konversi lahan pertanian, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, serta terbatasnya kredit dan infrastruktur pertanian. Beberapa kendala dan masalah yang dihadapi sektor pertanian adalah: 1) Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Dan Tingginya Tingkat Kemiskinan Petani. Yang dimaksud dengan kesejahteraan disini adalah suatu kondisi di mana masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya yaitu: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih dan nyaman, aman, tersalurnya hak asasinya, serta masyarakatnya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tingkat kesejahteraan yang rendah dapat tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan petani, kesehatan, sandang dan lain-lain. Walaupun kontribusi sektor pertanian di Kalimantan Barat cukup besar yaitu 23,83 persen, akan tetapi penduduk yang bekerja pada sektor ini sangat besar yaitu sebesar 65,35 persen. Sebagian besar petani di Kalimantan Barat termasuk golongan masyarakat miskin dengan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, yang masih tradisional dan bersifat subsisten. Minimnya akses terhadap informasi dan sumber permodalan, menyebabkan masyarakat petani/nelayan, dan masyarakat pesisir tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak ekonomi. Kondisi ini tidak dapat dipungkiri karena rata-rata tingkat pendidikan mereka hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau bahkan tidak tamat SD, sehingga sulit untuk mengadopsi upaya-upaya pengembangan teknologi dan perbaikan usaha yang diberikan. 2) Akses Petani Dan Nelayan Ke Sumberdaya Produktif Masih Sangat Terbatas. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 78 Universitas Tanjungpura Dukungan kredit untuk sektor pertanian dalam mendukung kebutuhan modal usaha petani dan nelayan masih terbatas. Kredit yang tersedia selama ini hanya dalam bentuk kredit ketahanan pangan (KKP). Keterbatasan modal kurang mendorong petani dan nelayan untuk menerapkan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas, membatasi peningkatan nilai tambah dan mengakibatkan ketergantungan pada penyediaan modal informal. Akses petani dan nelayan terhadap prasarana dan sarana transportasi juga menghambat pemasaran produk pertanian dan perikanan sehingga menekan harga produk. 3) Masih rendahnya penguasaan teknologi pengolahan produk pertanian dan perikanan berakibat pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan. Nilai tambah komoditas pertanian ini masih rendah karena pada umumnya ekspor dilakukan dalam bentuk segar (produk primer) dan olahan sederhana. Perkembangan industri hasil pertanian dan perikanan belum optimal, yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat utilisasi industri hasil pertanian dan perikanan. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui proses pengolahan memerlukan investasi dan teknologi pengolahan yang lebih modern. Kondisi ini diperberat oleh semakin tingginya persaingan produk dari luar negeri, baik yang masuk melalui jalur legal maupun ilegal. 4) Pengembangan sumberdaya perikanan belum optimal karena usaha perikanan budidaya masih terbatas dan adanya ketidakseimbangan pemanfaatan sumberdaya perikanan antar kawasan. Pegembangan budidaya air tawar, tambak dan laut masih terbatas, karena adanya permasalahan penyediaan bahan baku pakan ikan, benih ikan unggul, jaringan irigasi yang kurang memadai, kurangnya informasi dan jaringan pemasaranan, terbatasnya akses permodalan, serta kurangnya penyuluhan perikanan. Ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap antar kawasan telah mengalami overfishing. Sementara sumberdaya perikanan di wilayah lain masih belum dimanfaatkan secara optimal, karena rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan hasil tangkapan ikan di daerah tersebut dan sumber daya manusia perikanan yang terbatas serta belum tersedianya data dan informasi perikanan yang memadai. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan terakumulasinya sejumlah besar nelayan di wilayah tertentu, sehingga berakibat pada menurunnya jumlah tangkapan, semakin kecilnya ukuran ikan, menurunnya jumlah species, yang akhirnya berdampak pada menurunnya penghasilan nelayan. 5) Rendahnya nilai hasil hutan non kayu yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Peran hutan umumnya hanya dipandang dari sisi produksi hasil kayunya saja. Padahal beberapa penelitian menyebutkan bahwa nilai hutan dari hasil kayu hanya 5 persen, sementara selebihnya berasal dari hasil hutan non kayu. Namun demikian sampai sekarang yang dimanfaatkan masih terkonsentrasi pada kayu. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 79 Universitas Tanjungpura Hasil hutan nonkayu yang cukup potensial antara lain adalah rotan, tanaman obat-obatan, dan madu. Sementara itu, tanaman obat dan hasil hutan non kayu lainnya belum cukup dihargai dan belum terdokumentasi dengan baik karena tidak muncul dalam transaksi di pasar resmi. . Sebagian besar masyarakat ini hidup dari kegiatan perladangan berpindah, memancing, berburu, menebang dan menjual kayu, serta mengumpulkan hasil hutan non kayu. Dengan pola pengusahaan yang masih tradisional ini, potensi hasil hutan non kayu tidak dapat berkembang secara optimal sehingga berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar dan bergantung dari hutan. 6) Pemanfaatan hutan yang melebihi daya dukung sehingga membahayakan pasokan air yang menopang keberlanjutan produksi hasil pertanian. Berkurangnya kawasan hutan khususnya di daerah hulu sungai menyebabkan terganggunya siklus hidorlogi yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan air tanah, membesarnya aliran permukaan, pendangkalan air sungai, waduk dan pantai serta banjir. Meningkatnya banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau akhirnya mengganggu produksi hasil pertanian. 7) Sementara itu, di bidang pangan, masih dihadapi masalah masih tingginya ketergantungan pada beras dan rentannya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Tingginya ketergantungan konsumsi pada beras sehingga tekanan terhadap peningkatan produksi padi semakin tinggi pula. Sumber bahan pangan pokok karbohidrat lain adalah palawija dan sumber protein yang berasal dari daging, telur dan susu, namun tingkat konsumsinya masih rendah. Masalah yang dihadapi untuk menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga adalah sistem distribusi yang kurang efisien untuk menjamin penyebaran ketersediaan pangan antar waktu dan wilayah, serta perlunya peningkatan pendapatan petani agar mampu mencapai tingkat konsumsi mereka sesuai dengan skor PPH. Dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan petani ini aspek pengembangan agribisnis terutama komoditas non pangan sangat penting untuk dikembangkan. III. 3.1 SASARAN Sasaran RPJM 1. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi. 2. Terjaganya tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat ketersediaan sekitar 90-95 persen dari kebutuhan domestik untuk pengamanan ketergantungan terhadap pasar internasional. Sasaran RPJM adalah: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 80 Universitas Tanjungpura 3. Diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras. 4. Meningkatnya ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri. 5. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan. 6. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan. 7. Meningkatnya produksi dan ekspor hasil pertanian dan perikanan 8. Optimalnya nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu 9. Meningkatnya hasil hutan non kayu 30 persen dari produksi tahun 2004 10. Bertambahnya hutan tanaman seluas 3 juta ha sebagai basis pengembangan ekonomi hutan. 3.2. Sasaran RPJMD Sasaran RPJMD adalah: 1. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi. 2. Terpenuhinya kebutuhan pangan Kalimantan Barat. 3. Diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras. 4. Meningkatnya ketersediaan pangan ternak dan ikan. 5. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan. 6. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan. 7. Meningkatnya produksi dan ekspor hasil pertanian dan perikanan. 8. Optimalnya nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu. 9. Meningkatnya hasil hutan non kayu. IV. 4.1 KEBIJAKAN Kebijakan RPJM Revitalisasi pertanian ditempuh dengan empat langkah pokok yaitu peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 81 Universitas Tanjungpura Kebijakan dalam Peningkatan kemampuan petani dan nelayan serta pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya, diarahkan untuk: 1. Menyusun kebijakan revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan. 2. Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produktif, membangun delivery system dukungan pemerintah untuk sektor pertanian, dan meningkatkan skala pengusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan. Kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan diarahkan untuk: 1. Mempertahankan tingkat produksi beras dalam negeri dengan ketersediaan sekitar 90-95 persen dari kebutuhan domestik kebijakan diarahkan dengan melakukan pengamanan lahan sawah di daerah irigasi berproduktivitas tinggi agar kemandirian pangan nasional dapat diamankan. 2. Meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri. Kebijakan pengembangan peternakan diarahkan untuk meningkatkan populasi hewan dan produksi pangan hewani dari produksi dalam negeri agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas SDM. 3. Melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras diarahkan dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat melalui kerjasama dengan industri pangan, untuk meningkatkan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif. Kebijakan dalam peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan diarahkan untuk: 1. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya, melalui: (1) penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya; (2) penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir; (3) perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, terutama di wilayah ZEEI; (4) peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya perikanan; (5) peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan teknologi pasca tangkap/panen; (6) peningkatan kemampuan SDM dan penyuluh perikanan; dan (7) perkuatan sistem kelembagaan dan pengembangan peraturan perundangan sebagai instrumen penting untuk mempertegas pengelolaan sumber daya perikanan yang ada. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 82 Universitas Tanjungpura 2. Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis. Pendekatan ini akan meningkatkan kelayakan dalam pengembangan/skala ekonomi, sehingga akan lebih meningkatkan efisiensi dan nilai tambah serta mendukung pembangunan pedesaan dan perekonomian daerah. 3. Penyusunan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan, misalnya dorongan untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, sistem standar mutu dan keamanan pangan, melindungi petani dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat. 4. Penguataan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian serta untuk mendukung pengembangan agroindustri. Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu dengan kebijakan yang diarahkan pada: 1. Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu; 2. Pemberian insentif pengembangan hutan tanaman industri (HTI); 3. Peningkatan partisipasi kepada masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman; 4. Peningkatan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. 4.2. Kebijakan RPJMD Kebijakan dalam Peningkatan kemampuan petani dan nelayan serta penguatan lembaga pendukungnya, diarahkan untuk: 1. Menyusun kebijakan revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan. 2. Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produktif, membangun delivery system dukungan pemerintah untuk sektor pertanian, dan meningkatkan skala pengusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan. Kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan diarahkan untuk: 1. Meningkatkan produksi beras di Kalimantan Barat sehingga dapat menjadi salah satu lumbung padi nasional. 2. Meningkatkan ketersediaan pangan, ternak dan ikan dari produksi Kalimantan Barat. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 83 Universitas Tanjungpura Kebijakan pengembangan peternakan diarahkan untuk: 1. Meningkatkan populasi hewan dan produksi pangan hewani dari produksi Kalimantan Barat. 2. Melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras diarahkan dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat, untuk meningkatkan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif. Kebijakan dalam peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan diarahkan untuk: 1. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya, melalui: (1) penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya; (2) penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir; (3) perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, terutama di wilayah ZEEI; (4) peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya perikanan; (5) peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan teknologi pasca tangkap/panen; (6) peningkatan kemampuan SDM dan penyuluh perikanan; dan (7) penguatan sistem kelembagaan dan pengembangan peraturan daerah sebagai instrumen penting untuk mempertegas pengelolaan sumber daya perikanan yang ada. 2. Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis. Pendekatan ini akan meningkatkan kelayakan dalam pengembangan/skala ekonomi, sehingga akan lebih meningkatkan efisiensi dan nilai tambah serta mendukung pembangunan pedesaan dan perekonomian daerah. 3. Penyusunan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan, misalnya dorongan untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, sistem standar mutu dan keamanan pangan, melindungi petani dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat. 4. Penguataan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian serta untuk mendukung pengembangan agroindustri. Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu dengan kebijakan yang diarahkan pada: 1. Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu; 2. Pemberian insentif pengembangan hutan tanaman industri (HTI); Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 84 Universitas Tanjungpura 3. Peningkatan partisipasi kepada masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman; 4. Peningkatan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. V. 5.1. PENCAPAIAN RPJMN DI KALIMANTAN BARAT (2005-2007) Sub Bidang Pertanian Tanaman Pangan Program pengembangan pertanian provinsi Kalimantan Barat cukup memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan semakin peningkatnya produksi pangan, seperti padi, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Selain itu melalui program pengembangan Kawasan usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) telah mendukung peningkatan mutu produksi pertanian melalui pembangunan fisik pengadan/penyaluran berupa benih, pupuk, alsintan dan tenaga pendamping. 5.2. Sub Bidang Perkebunan Kegiatan pembangunan di bidang perkebunan telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada disekitar areal perkebunan. Hal ini tercermin dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan perkebunan. Namun demikian masih terdapat kelemahan terutama dalam mengatur perusahaanperusahan perkebunan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Keadaan ini menyebabkan permasalahan terutama dalam bidang sosial dan lingkungan. 5.3. Sub Bidang Kehewanan dan Peternakan Kegiatan pembangunan di bidang kewehanan dan peternakan telah menyumbang secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya produksi berbagai komoditas peternakan sebagai bahan pangan dan bahan baku industri, berkembangnya pasar di dalam negeri serta kemungkinan berkembangnya menjadi sumber devisa bagi wilayah ini. Selain itu, sektor peternakan memberikan sumbangan yang besar terhadap pengembangan sektor sekunder dan tersier melalui penyediaan pangan dan bahan baku yang relatif murah sehingga dapat tumbuh dengan cepat. 5.4. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam bidang kelautan dan perikanan, program pemda telah menyentuh pada sebagian masyarakat, khususnya nelayan, diantaranya melalui kegiatan pengembangan kelembagaan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 85 Universitas Tanjungpura dan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, dan pengelolaan dan pemanfaatan serta pengawasan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Keadaan ini merangsang bagi masyarakat untuk tetap exist dan lebih berkiprah di bidang kelautan dan perikanan. VI. 6.1. REKOMENDASI TINDAK LANJUT Sub Bidang Pertanian Tanaman Pangan Dalam pemantapan program pembangunan pertanian diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesejahteraan petani, peningkatan dan keberlanjutan produksi, dan penggerak perekonomian daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya rencana tindak yang lebih kongkrit, sistematis dan rinci yang meliputi pembinaan SDM, pengembangan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan aplikasi teknologi sumberdaya pertanian. Selain itu juga perlu penguatan kelembagaan petani dan kemitraan dengan pemilik modal agar dapat lebih meningkatkan kegiatan usaha tani. 6.2. Sub Bidang Perkebunan Untuk memantapkan pembangunan di sub bidang perkebunan diperlukan kegiatan pokok untuk meningkatkan kesejahteraan petani, peningkatan dan keberlanjutan produksi, dan pengerak perekonomian daerah. Program yang telah dilakukan oleh Dinas Perkebunan perlu ditindaklanjuti, menginggat adanya saling keterkaitan antara berbagai aspek yang telah dirintis. Untuk itu perlu tindakan yang lebih kongkrit, sistematis dan rinci yang meliputi pembinaan SDM, pengembangan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan aplikasi teknologi sumberdaya perkebunan. 6.3. Bidang Kehewanan dan Peternakan Peran yang cukup penting dari bidang kehewanan dan peternakan mengakibatkan perhatian masyarakat lebih meningkat, sehingga membuka akan peluang usaha. Namun demikian, isue kesehatan menjadi faktor penghambat berkembangnya usaha ternak, terutama unggas. Untuk itu diperlukan perencanaan, pelaksanan, pengawasan dan pengendalian dalam penyediaan pangan ternak yang aman, sehat, utuh dan halal. Selain itu perlu diterapkan teknologi tepat guna sebagai upaya peningkatan efesiensi dan produktivitas serta pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal sehingga terjaga kelestariannya. 6.4. Bidang Kelautan dan Perikanan Meskipun program yang diterapkan oleh dinas Kelautan dan Perikanan cukup menyentuh masyarakat nelayan, namun masih perlu adanya rencana tindak yang lebih kongkrit, sistematis dan rinci yang meliputi pembinaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 86 Universitas Tanjungpura SDM, pengembangan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan aplikasi teknologi sumberdaya kelautan dan perikanan, sehingga dapat mengoptimalkan potensi SDA yang ada. Untuk itu diperlukan penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya, penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir, perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, peningkatan kualitas pengelolaan dan nilai tambah produk perikanan, peningkatan kemampuan SDM dan penyuluh perikanan, dan penguatan sistem kelembagaan dan pengembangan peraturan daerah. VII. Penutup Sektor pertanian masih memiliki potensi untuk ditingkatkan apabila berhasil menangani kendala-kendala yang meliputi: produktivitas, efisiensi usaha, konversi lahan pertanian, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, serta terbatasnya kredit dan infrastruktur pertanian. Revitalisasi pertanian ditempuh dengan empat langkah pokok yaitu peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan. Secara umum revitalisasi pertanian di Kalimantan Barat telah mencapai sasarannya. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 87 Universitas Tanjungpura BAB 4.6. PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM I. PENGANTAR Keberadaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kalimantan Barat merupakan kekuatan riil dalam membangun kehidupan ekonomi masyarakat. Koperasi dan UMKM menjadi wadah penting dalam penciptaan kesempatan berusaha, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. II. KONDISI AWAL RPJMN DI TINGKAT DAERAH Perkembangan perekonomian Kalbar secara kuantitas juga ditunjang dengan semakin berkembangnya kegiatan koperasi dan usaha mikro, kecil & menengah (UMKM). Perkembangan tersebut merupakan hasil nyata dari komitmen pembangunan daerah yang meletakkan ekonomi kerakyatan sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Sampai tahun 2004, jumlah KUD di Kalbar sebanyak 416 Unit dengan volume usaha mencapai Rp 43,52 Milyar. Sedangkan koperasi primer (Non KUD) sebanyak 1.683 unit, dengan volume usaha sebesar Rp 226,05 Milyar. Persebaran KUD maupun koperasi konsumsi, dan koperasi serba usaha cukup merata di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Sementara itu, jumlah UMKM formal sebanyak 2.824 unit usaha dan menyerap sekitar 11.215 tenaga kerja. Meskipun kontribusinya relatif kecil yakni 1,89 % terhadap PDRB, namun diyakini sumbangan UMKM semakin bertambah besar manakala peran UMKM sektor informal dilibatkan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kalbar antara lain adalah: Kelembagaan koperasi dan UMKM yang secara manajerial belum optimal dalam pengembangan usaha. Rendahnya produktivitas koperasi dan UMKM. Terbatasnya akses permodalan koperasi dan UMKM. Lemahnya kemampuan kewirausahaan pada koperasi dan UMKM. III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJMN 2004-2009 adalah sebagai berikut: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 88 Universitas Tanjungpura 1. Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional. 2. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal. 3. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya. 4. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi. Dalam RPJMD 2005-2008 Kalbar, sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah: 1. Meningkatnya kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi. 2. Meningkatnya skala usaha UMKM dalam kegiatan ekonomi daerah. 3. Meningkatnya akses UMKM terhadap sumberdaya produktif. 4. Meningkatnya kewirausahaan UMKM dan tumbuhnya wirausaha baru. IV. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJMN 2004-2009 adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; serta peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. 2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata (good governance) dan berwawasan gender terutama untuk: • • • Memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan; Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur intermediasi sebagai penyedia jasa pemasaran dan informasi. wirausaha baru pengembangan usaha, perijinan; fungsi manajemen, teknologi, Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan kepemerintahan yang baik 3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, kerja terutama dengan : peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 89 Universitas Tanjungpura • • Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan tekonologi; Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif; • • Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses keterkaitan industri, percepatan dengan karakteristik pengusaha dan industrialisasi, regional, perkuatan sesuai pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM; potensi usaha unggulan di setiap daerah. dan jasa pada Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan 4. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang kebutuhan masyarakat banyak. pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi 5. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: (i) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi. Adapun arah kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJMD 2005-2008 Kalbar adalah: 1. Mengembangkan kelembagaan koperasi dan UMKM pada upaya-upaya untuk penataan maupun penguatan organisasi dan modernisasi manajemen. 2. Menumbuhkan iklim berusaha yang sehat dan kondusif pada UMKM sehingga terjadi peningkatan kontribusi dalam kegiatan produksi, perluasan kesempatan kerja, penciptaan unit-unit kegiatan ekonomi baru yang produktif. 3. Memperluas akses koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif melalui dukungan lembaga keuangan mikro. 4. Menumbuhkan sikap kewirausahaan UMKM yang berkeunggulan kompetitif melalui pengembangan inkubator bisnis (INKUB). V. PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH (2005-2007) Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 90 Universitas Tanjungpura Pemberdayaan usaha kecil menengah menjadi elemen penting dalam pembangunan ekonomi Kalbar dewasa ini. Pemberdayaan lebih diarahkan pada upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal yang bertumpu pada kekuatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selama tahun 2005-2007, kegiatan koperasi dan usaha mikro, kecil & menengah (UMKM) di Kalbar menunjukkan adanya kemajuan dan perkembangan, meskipun jumlah unit usahanya berfluktuasi. Perkembangan mengindikasikan terciptanya pemerataan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk pemerataan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Pada tahun 2005, jumlah KUD di Kalbar sebanyak 372 Unit dengan volume usaha mencapai Rp 36,83 Milyar, kemudian tahun 2006 jumlah KUD meningkat menjadi 416 Unit dengan volume usaha Rp 43,52 Milyar. Adapun jumlah koperasi primer (Non KUD) tahun 2005 sebanyak 2.330 Unit dengan volume usaha sebesar Rp 506,26 Milyar, dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 2.623 Unit dengan volume usaha mencapai Rp 548,03 Milyar. Sementara, jumlah UMKM formal tahun 2005 sebanyak 2.897 unit usaha, dan pada tahun 2006 sebanyak 2.934 unit usaha. VI. REKOMENDASI TINDAK LANJUT Pemberdayaan koperasi dan UMKM perlu ditempuh melalui kebijakan: (a) Pengembangan unit pelatihan, penelitian dan pengembangan (litbang) yang mampu mendorong pengembangan usaha koperasi dan UMKM. (b) Penataan dan perkuatan organisasi dan modernisasi manajemen koperasi dan UMKM untuk meningkatkan skala usaha yang efisien. (c) Peningkatan kemampuan lembaga penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi dan informasi bagi UMKM serta penciptaan sistem jaringannya melalui dukungan penguatan manajemen dan dana pendampingan. (d) Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal. (e) Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif melalui lembaga keuangan mikro. VII. PENUTUP Potensi usaha yang cukup besar dan bidang usaha yang tersebar cukup merata di kabupaten/kota di Kalimantan Barat merupakan realitas bahwa UMKM secara nyata telah berperan sebagai wahana Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 91 Universitas Tanjungpura pemerataan pendapatan masyarakat. Untuk itu, membangun kehidupan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi merupakan konsekwensi logis dari komitmen pembangunan daerah di Kalimantan Barat yang meletakkan ekonomi kerakyatan sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 92 Universitas Tanjungpura BAB 4.7. PENINGKATAN PENGELOLAAN BUMN I. PENGANTAR Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalbar menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa sekaligus memberikan kontribusi pendapatan daerah. Peran strategis BUMD dioptimalkan untuk menghindari image bahwa keberadaan BUMD cenderung membebani daerah. Alternatif yang memungkinkan untuk itu adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD lewat pengelolaan manajemen profesional. II. KONDISI AWAL RPJMN DI TINGKAT DAERAH BUMD yang dikelola Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat masih sangat terbatas, yakni hanya PT. Bank Kalbar dan PD. Aneka Usaha. Sampai tahun 2004, penyertaan modal pemerintah pada PT. Bank Kalbar umumnya mengalami peningkatan dalam upaya memperkuat struktur permodalan dan kemampuan finansil bank tersebut, dan dalam uapay meningkatkan statusnya sebagai bank devisa. Demikian pula halnya dengan penyertaan modal pada PD. Aneka Usaha, dikarenakan beberapa tahun terakhir kinerja perusahaan daerah ini belum menampakkan peningkatan. Target dan realisasi pendapatan daerah dari PT. Bank Kalbar relatif belum meningkat, dan masih pada kisaran < 10 milyar. Sedangkan PD. Aneka Usaha masih belum memberikan kontribusi pendapatan daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan pengelolaan BUMD di Kalbar antara lain sebagai berikut: Kinerja dan daya saing BUMD belum menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan. Kontribusinya pada pendapatan daerah masih rendah. Action plan relatif kurang terfokus pada penciptaan good cooperate governance. Cenderung menjadi beban daerah. III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya peningkatan pengelolaan BUMN lima tahun mendatang dalam RPJMN 2004-2009 adalah meningkatnya kinerja dan daya saing BUMN dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan negara. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 93 Universitas Tanjungpura Dalam RPJMD 2005-2008 Kalbar, sasaran peningkatan pengelolaan BUMD adalah meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dengan menerapkan prinsip-prinsip good coorporate governance antara lain transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, keadilan dan responsibiltas. Dengan demikian diharapkan BUMD dapat memberikan pendapatan pada kas daerah dan sekaligus merubah status BUMD yang selama ini menjadi beban keuangan daerah menjadi pendukung utama Pendapatan Daerah. IV. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan peningkatan pengelolaan BUMN dalam RPJMN 2004-2009 adalah sebagai berikut: 1. Melakukan koordinasi dengan departemen/instansi terkait untuk dan pasar BUMN terkait. Hal ini penataan kebijakan industrial pengelolaan BUMN diperlukan dalam kerangka reformasi BUMN yang menyeluruh. Langkah-langkah perbaikan internal BUMN saja tidaklah cukup, keberhasilan harus disertai dengan kebijakan secara sektoral. 2. Memetakan BUMN yang ada ke dalam kelompok BUMN public service obligation (PSO) dan kelompok BUMN komersial (business oriented), sehingga kinerja BUMN tersebut dapat meningkat dan pengalokasian anggaran pemerintah akan semakin efisien dan efektif, serta kontribusi BUMN dapat meningkat. 3. Melanjutkan langkah-langkah restrukturisasi yang semakin terarah dan efektif terhadap orientasi dan fungsi BUMN tersebut. Langkah restrukturisasi ini dapat meliputi restrukturisasi manajemen, organisasi, operasi dan sistem prosedur dan lain sebagainya, 4. Memantapkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas pada pengelolaan BUMN PSO maupun BUMN komersial, dan 5. Melakukan sinergi antar BUMN agar dapat meningkatkan daya saing dan ditumbuh kembangkan. Adapun arah kebijakan pengelolaan BUMD dalam RPJMD 2005-2008 Kalbar adalah: 1. Melanjutkan langkah restrukturisasi yang lebih realistis dan aplikatif, membentuk orientasi fungsi BUMD lebih terarah, efektif, dan efisien yang meliputi restrukturisasi organisasi, manajemen, operasi, sistem prosedur, dan lain-lain. 2. Melanjutkan peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD agar memiliki kemampuan daya saing, efisien, dan efektif. 3. Meningkatkan koordinasi kebijakan pengelolaan BUMD dengan kebijakan industrialisasi, fiskal dan pasar dengan berbagai institusi pemerintah dan pihak-pihak terkait. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 94 memberikan multiplier effect kepada perekonomian Indonesia. Resource based economic yang memberikan nilai tambah akan Universitas Tanjungpura 4. Penambahan/ penyertaan modal kepada BUMD sebagai langkah penyelamatan untuk peningkatan kinerja BUMD sehingga dapat meningkatkan kontribusinya pada pendapatan daerah. V. PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH (2005-2007) Pada tahun 2005, kontribusi BUMD Kalbar terhadap pendapatan daerah sebesar Rp 10,00 Milyar, tahun 2006 sebesar Rp 10,356 Milyar, dan tahun 2007 meningkat menjadi Rp 10,924 Milyar. Sementara bagian pendapatan yang disumbang PD. Aneka Usaha pada kas daerah tahun 2005 senilai Rp 100 Juta. Tahun 2006 dan 2007 meningkat menjadi Rp 115 Juta. Dari perolehan pendapatan PT. Bank Kalbar dan PD. Aneka Usaha tersebut ternyata kontribusinya belum memadai bila dibandingkan dengan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalbar yang cukup besar pada kedua BUMD tersebut. VI. REKOMENDASI TINDAK LANJUT Peningkatan pengelolaan BUMD di Kalbar membutuhkan pendekatan kebijakan sebagai berikut: (a) (b) Peningkatan fungsi, organisasi dan manajemen BUMD serta penyempurnaan operasi dan sistem prosedur untuk terbangunnya BUMD yang efektif dan efisien. Memantapkan sistem pengawasan dan pembinaan pengelolaan BUMD secara proporsional, profesional, transparan, dan akuntabilitas agar semakin produktif, efisien dan memiliki daya saing dengan badan usaha swasta. (c) (d) Mengefektifkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan BUMD. Melakukan sinergi antar BUMD dengan BUMN dan badan usaha swasta agar dapat meningkatkan daya saing. VII. PENUTUP Pengelolaan BUMD sangat dituntut dengan kemampuan profesionalisme pengelolaan dalam upaya meningkatkan kontribusi dan daya saing BUMD. Rasionalitas pengelolaan demikian akan menjadikan BUMD di Kalbar semakin yang efisien dan efektif, sehingga selama ini operasional BUMD menjadi beban Pemerintah Daerah secara bertahap dapat diminimalkan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 95 Universitas Tanjungpura Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 96 Universitas Tanjungpura BAB 4.8. PENINGKATAN KEMAMPUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI I. PENDAHULUAN Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Sejalan dengan paradigma TeknoEkonomi (Techno-Economy Paradigm), teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya (Resource Based Economy) menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (Knowledge Based Economy/KBE). Pada KBE, kekuatan bangsa diukur dari kemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Pembangunan iptek merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia (SDM), yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu iptek menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumberdaya baru yang lebih bernilai. Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia. Pembangunan daerah di bidang iptek pada dasarnya selalu memiliki dua dimensi yang saling terkait. Dimensi pertama adalah mendayagunakan iptek untuk mendukung upaya-upaya pembangunan daerah secara berkelanjutan. Iptek diletakkan sebagai sarana dalam mempercepat pencapaian tujuan-tujuan daerah, antara lain meningkatkan daya saing masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (science and technology for development). Dimensi kedua adalah pembangunan pada peningkatan kemampuan penguasaan iptek termasuk pengembangan infrastruktur iptek. Dalam kaitan ini, iptek diletakkan sebagai sasaran pembangunan (development of science and technology) guna meningkatkan kemandirian penguasaan iptek dalam mencapai kesejajaran dengan daerah yang lebih maju. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 97 Universitas Tanjungpura BAB 4.9. PERBAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN I. PENGANTAR  Proses pembangunan daerah Kalimantan Barat sudah berlangsung relatif lama (hampir 8 Pelita) seiring dengan  pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Namun  permasalahan  ketenagakerjaan  belum  dapat  teratasi  secara  optimal.  Permasalahan  ketenagakerjaan  yang dihadapi hingga  saat  ini  antara  lain  (1).  masih  tingginya Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT),  baik  di  perkotaan  maupun  diperdesaan,  (2)  kecenderungan  pertambahan  pengangguran  terbuka  yang  berpendidikan  SMA  dan  Sarjana,  (3)  rendahnya  kualitas  angkatan  kerja  dan  produktivitas  verja,      (4)  rendahnya  upah  minimum  propivinsi  dan  upah  minimum  kota  (lebih  rendah  dari  kebutuhan  hidup    minimum),  (5)  rendahnya  kualitas  SDM  Transmigran,  (6)  bertambahnya  jumlah  kasus  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK),  (7)  minimnya  advokasi  dan  perlindungan  bagi  TKI,  (8)  kurangnya  tenaga  pengawas dibanding jumlah perusahaan. II. KONDISI AWAL RPJMN DI TINGKAT DAERAH  Tenaga kerja merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan  terus  mengalami  perubahan  seiring  berlangsungnya  proses  demografi.  Penduduk  usia  kerja,  angkatan  kerja,  pengangguran  dan  struktur  ketenagakerjaan  lainnya  terus  mengalami  perubahan.  Secara  keseluruhan  struktur  ketenagakerjaan Kalimantan Barat  tahun 2004  telah mengalami perubahan  yang cukup berarti.  Penduduk  usia  kerja  keadaan      sebanyak    2,7  juta,  jumlah  angkatan  kerja  (tenaga  kerja  yang  aktif  dalam  kegiatan  ekonomi)  mencapai  1,97  juta orang. Dari  jumlah  tersebut, Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja  72,63  (TPAK  laki­laki  lebih  tinggi).  Tingkat  Pengangguran  (TP)  terbuka  sebesar  7,90%  dan  Tingkat  Kesempatan  Kerja  (TKK)  sebesar  92,10%.  Para  angkatan  kerja  yang  bekerja,  sebagian  besar  (63,87%)  bekerja  di  tor  pertanian  dengan  status  pekerjaan utama sebagai pekerja tidak dibayar (29,66%). III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI  Sasaran  pembangunan  nasional  adalah  memacu  pertumbuhan  ekonomi    berkualitas  bercirikan  tingkat  pengangguran terbuka yang semakin menurun dan tingkat kesejahteraan pekerja semakin meningkat. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 98 Universitas Tanjungpura IV. ARAH KEBIJAKAN  Kebijakan  pembangunan  ketenagakerjaan  diarahkan  pada  pemerataan  dan  perluasan  kesempatan  kerja,  pemberian  upah  yang  layak  atau  peningkatan  kesejahteraan  pekerja.  Menciptakan  lapangan  kerja  formal  dan  mendorong pemberdayaan pekerja sector informal. V. PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH (2005 – 2007)  Dari  2.874.038  jiwa  penduduk  usia  kerja  (15  tahun  ke  atas),  68,5%  di  antaranya  tergolong  angkatan  kerja.  Angkatan  kerja  yang  bekerja  92,9%  dan    yang  sedang  mencari  pekerjaan  (disebut  Pengangguran  Terbuka)  adalah 7,1%. Tingginya TPT ini tidak hanya terdapat di perkotaan (40,8%) tetapi juga di perdesaan (59,2%) dan  kebanyakan di antaranya adalah penganggur laki­laki (58,5%). Tingkat pendidikan para pengangguran sebagian  besar  (65,7%) adalah SMP  ke bawah,  yang  berpendidikan SMA,  Akademi dan Sarjana masing­masing 26,6%,  4,7% dan 2,0%. Mencermati keadaan pasar kerja sekarang ini yang lebih mengutamakan tamatan SMA dan D­3  dengan  pola  outsourcing,  diperkirakan  pada  masa  mendatang  jumlah  pengangguran  sarjana  akan  bertambah  banyak.  Kualitas  angkatan  kerja  yang  bekerja dapat dilihat dari tingkat  pendidikan dan produktivitas  kerja.  Berdasarkan  dua aspek ini dapat dinyatakan bahwa kualitas pekerja masih tergolong rendah. Sebagian besar (81,9%) pekerja  berpendidikan  SLTP  ke bawah.  Para pekerja  ini  umumnya  (63,8%)  terserap di  Sektor  Pertanian.  Produktivitas  kerja  para  pekerja  yang  bekerja  di  sembilan  sektor  ekonomi  adalah  13,53  juta  rupiah  per  kapita  per  tahun.  Produktivitas kerja terendah berada di sektor pertanian (5,43 juta/kapita/tahun) dan produktivitas kerja tertinggi di  sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (148,05 juta/kapita/tahun).  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  sebesar  Rp.550.000  per  bulan  dan  Upah  Minimum  Kota  (UMK)  sebesar  Rp.  600.000  masih  lebih  rendah  dibanding  rata­rata  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL)  yang  kisarannya  antara  Rp.667.192 s.d. Rp.842.142 per bulan.  Rendahnya  upah  yang  berlaku  di  Kalimantan  Barat  merupakan  salah  satu  alasan  tenaga  kerja  mencari  pekerjaan/bekerja di  luar  negeri,  terutama  di  Malaysia  dan Brunai.  TKI  asal  Kalbar  yang  bekerja  di  luar  negeri  terbagi atas  TKI  Ilegal  dan  TKI  legal.  Jumlah penempatan tenaga  kerja  ke  luar  negeri  (TKLN)  bertambah  dari  1.188 orang tahun 2004 menjadi 2.203 orang tahun 2005. Hingga tahun 2006, TKI legal asal Kalbar yang bekerja  di luar negeri tercatat sebanyak 1.998 orang. Perlindungan dan advokasi bagi TKI relatif minim. Semakin banyak  terungkap TKI yang mengalami tindak kekerasan (penganiayaan), diperlakukan tidak wajar. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 99 Universitas Tanjungpura  Jumlah  Transmigran  di  Kalimantan  Barat  hingga  tahun  2006  tercatat  sebanyak  5.084  KK.  Produktivitas  kerja  transmigran masih tergolong rendah yang berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan mereka.  Kasus PHK bertambah banyak sebagai akibat perusahaan industri kayu yang tutup (tidak beroperasi lagi). Tahun  2004 kasus PHK tercatat sebanyak 7.076 kasus. Tahun 2005 bertambah sebanyak 3.242 kasus menjadi 10.318  kasus.  Hingga tahun 2006 jumlah perusahaan di Kalbar 3.208 buah. Untuk perusahaan sebanyak ini, dengan rasio 1:50,  seharusnya  dibutuhkan  pengawas  ketenagakerjaan  sebanyak  64  orang.  Kenyataannya,  jumlah  pengawas  ketenagakerjaan  saat  ini  sebanyak  25  orang  atau  1  orang  pengawas  ketenagakerjaan  mengawasi  128  perusahaan.  VI. REKOMENDASI TINDAK LANJUT  Mentuntaskan  permasalahan  tenaga  kerja  tidaklah  mudah  karena  terkait  erat  dengan  berbagai  aspek  (multi  aspec)  dalam  interaksi  permintaan  dan  penawaran  tenaga  kerja.  Program­program  yang  perlu  ditindaklanjuti  dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan antara lain adalah :  1)  Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja  Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja produktif serta mendorong mobilitas tenaga  kerja    dalam  rangka  mengurangi  pengangguran  terbuka  dan  setengah  penganggur  baik  di  pedesaan  maupun di perkotaan.  2)  Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja  Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  keterampilan,  keahlian,  dan  kompetensi  tenaga  kerja  dan  produktivitas. Peningkatan kualitas  tenaga kerja  dilakukan melalui pendidikan  formal, pelatihan kerja,  dan  pengembangan  di  tempat  kerja  sebagai  satu  kesatuan  sistem  pengembangan  SDM  yang  komprehensif dan terpadu.  3)  Program Perlindungan Dan Pengembangan  Lembaga Tenaga Kerja  Program  ini  bertujuan  menciptakan  suasana    hubungan  kerja  yang  harmonis  antara  pelaku  produksi  melalui peningkatan pelaksanaan hubungan industrial  yang merupakan sarana untuk mempertemukan  aspirasi pekerja dengan pemberi kerja.  4)  Program Pengembangan Potensi Sumberdaya Kawasan dan Fasilitasi Perpindahan Penduduk.  Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas  transmigran  sekaligus  mengembangkan pemukiman transmigrasi berwawasan lingkungan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 100 Universitas Tanjungpura VII. PENUTUP  Kebijakan  yang  ditempuh  untuk  menciptakan  lapangan  kerja  formal  dan  meningkatkan  produktivitas  pekerja  dilaksanakan dengan:  Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki  aturan  main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan  rekrutmen,  outsourcing,  pengupahan,  PHK,  serta  memperbaiki  aturan  main  yang  mengakibatkan  perlindungan  yang berlebihan.  Menciptakan kesempatan kerja  melalui investasi. Dalam hal ini  Pemerintah akan menciptakan iklim usaha  yang  kondusif dengan peningkatan investasi.  Meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  yang  dilakukan  antara  lain    dengan  memperbaiki  pelayanan  pendidikan, pelatihan serta memperbaiki pelayanan kesehatan.  Memperbaharui  program­program  perluasan  kesempatan  kerja  yang  dilakukan    oleh    pemerintah,  antara  lain  adalah    program  pekerjaan  umum,  kredit  mikro,  pengembangan  UMKM,  serta  program­program  pengentasan  kemiskinan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 101 Universitas Tanjungpura BAB 4.10. PEMANTAPAN STABILITAS EKONOMI MAKRO I. PENGANTAR Kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi yang mendasar terutama pengangguran dan kemiskinan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk berinvestasi dan untuk memperbaiki kualitas produk agar memiliki daya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dilakukan antara lain dengan meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur perijinan, mempertegas peraturan-kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota maupun antar sektor, menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan keamanan dan ketertiban, serta mendorong fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha. Disamping itu, kawasan perbatasan dikembangkan sebagai kawasan khusus yang mempunyai fungsi ekonomi dengan skala regional, nasional, bahkan internasional. Kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang dapat memperluas kesempatan kerja, memastikan biaya-biaya non UMP mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil menengah dan koperasi (UKMK) terhadap sumber daya pembangunan, memantapkan kemitraan antar sesama pelaku usaha dan penguatan jaringan pemasaran serta promosi hasil produksi. Keseluruhan langkah ini sekaligus diorientasikan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Stabilitas ekonomi daerah diwujudkan dengan memperkuat struktur keuangan daerah yang mengarah pada tercapainya keberlangsungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Langkah untuk memperkuat struktur keuangan daerah tersebut antara lain dilakukan dengan mencari sumber-sumber permodalan (dana) untuk pembiayaan pembangunan (capital formation), yang instrumennya antara lain: Reksa Dana Daerah, Lembaga Keuangan Mikro (micro finance), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Modal Ventura Daerah (Venture Capital), Obligasi Daerah (Municipal Bond), dan Asuransi Daerah. Akan tetapi pada tataran implementasi harus diakui bahwa instrumen pembiayaan pembangunan tersebut belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Akibatnya beberapa target capaian makro ekonomi belum terpenuhi, seperti pertumbuhan ekonomi, PDB per Kapita, angka pengangguran, dan angka kemiskinan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 102 Universitas Tanjungpura Kondisi awal, sasaran, arah kebijakan dan hasil serta evaluasi capaian strategi dan program yang ditempuh di Provinsi Kalimantan Barat selama 3 tahun terakhir secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut: II. KONDISI AWAL RPJMN 2004-2009 DI KALIMANTAN BARAT Pada lingkup perekonomian nasional telah terjadi perbaikan berarti dalam stabilitas makroekonomi yang berlangsung secara konsisten, baik tingkat suku bunga, inflasi, maupun nilai tukar. Ketiga variabel itu adalah variabel-variabel yang mempengaruhi unsur-unsur dalam permintaan agregat yang meliputi: konsumsi privat, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Dengan semakin membaik dan stabilnya ketiga indikator makro ekonomi tersebut, secara teoritis besaran-besaran permintaan agregat juga akan mengalami perbaikan. Keadaan yang hampir sama terjadi di Kalimantan Barat. Tingkat suku bunga dan nilai tukar relatif sama dengan nasional, sementara tingkat inflasi pada tahun 2004 hanya sebesar 6,06 persen, berarti jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi nasional. Keberhasilan pemerintah dalam menekan laju inflasi telah mendorong aktivitas ekonomi dan menambah daya beli masyarakat, yang tergambar lewat besaran PDRB (pertumbuhan ekonomi). Angka PDRB (harga konstan 1993) mengalami peningkatan dari Rp 7,78 trilyun menjadi Rp 8,14 trilyun Tahun 2004. Berarti pada Tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat sebesar 4,61 persen. Meskipun demikian, secara umum perkembangan ekonomi selama empat Tahun terakhir ini (2000-2004) relatif lambat yaitu hanya mencapai rata-rata sebesar 2,60 persen per tahun, lebih lambat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4 persen per tahun. Disamping itu juga jauh lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan selama periode sebelum krisis (1994-1997) yang mampu mencapai angka rata-rata sebesar 8,83 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2004 dari sisi produksi antara lain disebabkan mulai bangkitnya sektor riil seperti sektor bangunan dengan pertumbuhan sebesar 10,51 persen, sektor transportasi dan komunikasi sebesar 10,47 persen, sektor listrik dan air minum sebesar 8,49 persen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,05 persen. Sementara sektor industri pengolahan yang menjadi andalan perekonomian Kalimantan Barat selain sektor pertanian justru pertumbuhannya negatif sebesar -1,4 persen, lebih rendah dari tahun 2003 yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,38 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga (RT) yang tumbuh sebesar 3,18 persen, investasi yang tumbuh sebesar 5,68 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 5,19 persen, ekspor yang tumbuh sebesar 6,53 persen dan impor sebagai pengurang yang tumbuh sebesar 16,68 persen. Sementara itu Struktur perekonomian Kalimantan Barat Selama tiga tahun terakhir dapat dikatakan tidak mengalami perubahan, dimana sektor pertanian memberi kontribusi tertinggi atau menjadi sektor utama Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 103 Universitas Tanjungpura (Leading Sector), menyusul sektor perdagangan serta sektor industri. Tahun 2002 kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kalimantan Barat sebesar 27,95 persen. Tahun 2004 kontribusinya sedikit mengalami penurunan dimana besarnya mencapai 27,48 persen. Penurunan kontribusi tersebut menunjukkan selama tiga tahun terakhir rata-rata pertumbuhan sektor pertanian berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi propinsi ini. Kontribusi pengeluaran konsumsi RT terhadap PDRB mengalami kenaikan dari 54,86 persen Tahun 2002 menjadi 55,47 persen pada Tahun 2003, kontribusi investasi meningkat dari 26 persen menjadi 26,72 persen, kontribusi pengeluaran pemerintah meningkat dari 11,42 persen menjadi 11,86 persen, dan kontribusi (X-M) menurun dari 5,14 persen menjadi 2,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita sebagian besar terjadi karena didorong oleh konsumsi. Pertumbuhan ekonomi tersebut telah mendorong peningkatan PDRB perkapita dari sekitar Rp 4.790.495 pada Tahun 2000 menjadi sekitar Rp 6.340.771 pada Tahun 2004. Sejalan dengan meningkatnya PDRB per kapita, maka jumlah penduduk miskin menurun. Pada Tahun 2000 persentase penduduk miskin Kalimantan Barat sebesar 24,55 persen, dan mengalami penurunan menjadi 13,91 persen Tahun 2004. Apabila diperhatikan berdasarkan kabupaten/kota, maka dapat dilihat bahwa Kabupaten Landak merupakan kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin terbanyak yaitu mencapai 27,19 persen pada Tahun 2003. Sebaliknya kota Pontianak memiliki persentase penduduk miskin terendah yaitu hanya 7,17 persen. Sementara itu, angka pengangguran terbuka Kalimantan Barat tahun 2004 mencapai 7,90 persen. Tahun 2005 pengangguran terbuka naik menjadi 8,61 persen. Secara umum kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung masih kurang optimal dalam menggerakkan lapangan pekerjaan, hal tersebut tercermin dari peningkatan angka pengangguran. Besar kecilnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besaran investasi. Padahal di Kalimantan Barat kegiatan investasi tidak berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan, yang tercermin dari rendahnya pencapaian target investasi. Rata-rata dalam setiap tahunnya pencapaian target investasi kurang dari 50 persen. Investasi sektor pemerintah melalui APBD dan APBN selama kurun waktu 2000-2004 relatif rendah, rasio pencapaiannya rata-rata hanya 36 persen dari total kebutuhan investasi sektor pemerintah. Demikian pula dengan realisasi investasi sektor swasta, secara kumulatif sampai dengan Desember 2003 (semester II-2003), PMDN hanya mencapai sebesar Rp 4,411 trilyun, periode yang sama (semester II-2002) sebesar Rp 3,871 trilyun. Sedangkan Investasi asing (PMA) selama periode tersebut realisasinya adalah sebesar US $ 419,792,660, dan periode sebelumnya sebesar US $ 318,913,030. Dengan demikian realisasi investasi swasta (PMDN dan PMA) yang dapat dicapai pada periode tersebut hanya sekitar 28 persen dari rencana kebutuhan investasi sektor swasta. Rendahnya investasi sektor pemerintah melalui APBD sangat terkait dengan kemampuan untuk menggali dana yang berasal dari daerah sendiri yaitu melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama periode 1998Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 104 Universitas Tanjungpura 2002, meski cenderung meningkat namun kontribusi PAD terhadap APBD masih relatif kecil, rata-rata hanya sekitar 25,52 persen. Kontribusi tertinggi terjadi pada Tahun 2004 yang mencapai sekitar 40,17 persen. Sebagian besar dari PAD tersebut bersumber dari Pajak Daerah. Dengan demikian, sumber-sumber penerimaan daerah umumnya berasal dari pos penerimaan Dana Perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Oleh karena itu, struktur keuangan daerah perlu diperkuat baik melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun melalui pembentukan Kalbar Fund. Salah satu faktor yang juga agak mengkhawatirkan adalah tingginya angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Kalimantan Barat, dimana selama Tahun 2003 besarnya sekitar 9,07. Artinya untuk menaikkan output sebesar 1 unit dibutuhkan investasi sebesar 9,07 unit. Kalimantan Barat memiliki angka ICOR tertinggi di wilayah Kalimantan yang berarti perekonomian Kalimantan Barat paling tidak efisien. Secara teoritis, besaran ICOR tentu saja akan turut mempengaruhi besar kecilnya investasi di suatu daerah.Tingginya ICOR antara lain dapat disebabkan oleh adanya time lag dari investasi hingga menjadi output, adanya kegiatan illegal yang outputnya tidak tercatat dalam PDRB, adanya aliran uang keluar dari Kalimantan Barat yang juga tidak tercatat dalam PDRB dan karena adanya kebocoran lewat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Sasaran yang ingin dicapai dalam perekonomian adalah menjaga stabilitas ekonomi daerah berkaitan dengan kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik yang berasal dari luar negeri maupun luar provinsi yang dapat mendukung: Pertama; Meningkatnya pertumbuhan ekonomi agar dapat menjaga kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan. Sasaran ini cukup berat mengingat kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih, ditandai dengan masih rendahnya pencapaian target investasi dan melemahnya ekspor. Rendahnya investasi dan melemahnya kinerja ekspor mengakibatkan tertekannya pertumbuhan sektor industri. Pada periode 19992004 sektor industri hanya tumbuh rata-rata sekitar 2,3 persen per tahun, jauh lebih rendah dari pertumbuhan sebelum krisis (1994-1997) yaitu sekitar 8 persen per tahun. Kedua; Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi agar tercipta lapangan kerja yang lebih besar, sekaligus untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Sejak krisis, lapangan kerja yang diciptakan oleh kegiatan ekonomi makin menurun. Akibatnya angka pengangguran terbuka makin meningkat dari 3,98 persen pada Tahun 2000 menjadi 7,9 persen pada Tahun 2004. IV. ARAH KEBIJAKAN Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi yang mendasar terutama pengangguran dan kemiskinan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 105 Universitas Tanjungpura Pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk berinvestasi dan untuk memperbaiki kualitas produk agar memiliki daya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dilakukan antara lain dengan meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur perijinan, mempertegas peraturan-kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota maupun antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan (perpajakan) dan menyederhanakan prosedurnya, serta mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha. Disamping itu, kawasan perbatasan dikembangkan sebagai kawasan khusus yang mempunyai fungsi ekonomi dengan skala regional, nasional, bahkan internasional. Kualitas pertumbuhan ekonomi akan ditingkatkan dengan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang dapat memperluas kesempatan kerja, memastikan biaya-biaya non UMP mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil menengah dan koperasi (UKMK) terhadap sumber daya pembangunan, memantapkan kemitraan antar sesama pelaku usaha dan penguatan jaringan pemasaran serta promosi hasil produksi. Keseluruhan langkah ini sekaligus diorientasikan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Stabilitas ekonomi daerah diwujudkan dengan memperkuat struktur keuangan daerah yang mengarah pada tercapainya keberlangsungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Langkah untuk memperkuat struktur keuangan daerah tersebut antara lain dilakukan dengan mencari sumber-sumber permodalan (dana) untuk pembiayaan pembangunan (capital formation), yang instrumennya antara lain: Reksa Dana Daerah, Lembaga Keuangan Mikro (micro finance), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Modal Ventura Daerah (Venture Capital), Obligasi Daerah (Municipal Bond), dan Asuransi Daerah. V. PENCAPAIAN 2005-2007 Berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang dilakukan diberbagai bidang, sebagaimana telah diuraikan dalam sebelumnya serta memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi perekonomian Kalimantan Barat, pencapaian ekonomi tahun 2005-2007 adalah sebagai berikut. 1. Pertumbuhan Ekonomi Kebijakan yang diambil telah mendorong pertumbuhan ekonomi secara bertahap dari 4,69 persen pada Tahun 2005 menjadi 5,23 persen pada tahun 2006 dan 6.03 persen pada Tahun 2007. Berarti, dalam periode 2005-2007 pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5,32 persen per tahun. Dengan pertumbuhan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 106 Universitas Tanjungpura penduduk rata-rata sekitar 1,5 persen, pendapatan riil perkapita Tahun 2007 meningkat menjadi sekitar 1,3 kali dibandingkan dengan Tahun 2004. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor bangunan sebesar 10,08 persen, sektor transportasi dan komunikasi juga 10,08 persen, sektor listrik, gas dan air minum yang tumbuh rata-rata sekitar 9,15 persen. Sementara itu sektor pertanian diperkirakan hanya tumbuh rata-rata sekitar 3,52 persen. Dengan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang demikian, maka kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB terus menurun, sebaliknya kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor lainnya terus mengalami kenaikan. Kontribusi sektor pertanian pada Tahun 2005, 2006, 2007 stagnan pada besaran sekitar 27 persen. Sebaliknya, kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor lainnya meningkat masingmasing dari sekitar 18,91 persen dan 56,96 persen pada Tahun 2000 menjadi sekitar 19,9 persen dan 57,21 persen pada Tahun 2007. Dari sisi penggunaan, keadaannya mirip seperti periode 2000-2004 dimana pertumbuhan ekonomi didorong oleh tumbuhnya kegiatan ekspor rata-rata sekitar 6,5 persen dan pertumbuhan impor sekitar 16,65 persen. Karena pertumbuhan ekspor lebih rendah dari pertumbuhan impor, maka neraca perdagangan selama periode 2005-2007 terus menurun. Disamping itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto masing-masing juga mengalami kenaikan. 2. Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang diarahkan untuk memperluas penciptaan dan pemerataan lapangan kerja serta pelaksanaan kebijakan diberbagai bidang yang mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di berbagai sektor, angka pengangguran terbuka hanya menurun sedikit dari sekitar 7,9 persen pada Tahun 2004 menjadi sekitar 7,08 persen pada Tahun 2007. Peningkatan penciptaan kesempatan kerja yang cukup besar terjadi pada sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan relatif tinggi, seperti sektor Bangunan dan sektor Komunikasi & Transportasi. Sementara laju peningkatan kesempatan kerja di sektor pertanian menurun sejalan dengan sumber pertumbuhan sektor pertanian yang lebih diharapkan dari peningkatan produktivitas petani bukan perluasan lahan, serta subsektor perikanan dan peternakan yang daya serap tenaga kerjanya lebih kecil dibanding subsektor bahan makanan dan perkebunan. Dengan demikian pendapatan petani dan kesejateraannya meningkat. Sejalan dengan menurunnya tingkat pengangguran serta dengan dilaksanakannya berbagai program untuk mengatasi kemiskinan, maka jumlah penduduk miskin telah menurun dari sekitar 13,91 persen pada Tahun 2004 menjadi sekitar 12,91 persen pada Tahun 2007. 3. Stabilitas Ekonomi Daerah Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 107 Universitas Tanjungpura Stabilitas ekonomi yang mantap selama periode 2005-2007 dapat dijaga, sebagai prasyarat penting untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Dalam kaitan ini, beberapa faktor yang mendapat perhatian sungguh-sungguh, antara lain adalah: a. Stabilitas Moneter Stabilitas moneter di daerah sesungguhnya sangat tergantung dari kebijakan moneter nasional. Secara nasional, selama periode 2005-2007 laju inflasi stabil pada kisaran sekitar 7 persen. Pencapaian sasaran inflasi tersebut didukung oleh relatif stabilnya nilai nominal rupiah pada kisaran Rp 8.900 / US $. Kemampuan pemerintah pusat mencapai target diatas tentu saja akan mendorong tercapainya stabilitas moneter di daerah. Angka inflasi di daerah berfluktuasi dengan kecenderungan menurun dari 8,6 persen tahun 2004 menjadi 6,32 persen tahun 2006 dan 8,56 persen tahun 2007. b. Keuangan Daerah Kemampuan keuangan daerah mengalami peningkatan. Tahun 2006, realisasi penerimaan daerah sebesar Rp 1.054,19 Trilyun melampaui angka yang ditargetkan semula yakni sebesar Rp 1.006,24 Trilyun. Dibandingkan dengan pendapatan tahun 2005 sebesar Rp 668,90 Milyar, realisasi pendapatan tahun 2006 semakin memperkuat struktur APBD Provinsi Kalimantan Barat. Meski kontribusi penerimaan PAD masih belum maksimal, namun realisasi penerimaan pada tahun 2006 sebesar Rp 389,496 Milyar merupakan suatu prestasi yang cukup membanggakan bila dibandingkan dengan target semula sebesar Rp 351,467 Milyar. Aspek penting lainnya adalah bahwa realisasi belanja mampu ditekan dibawah target belanja yang dianggarkan. Pada tahun 2006, realisasi belanja sebesar Rp 715,969 Milyar atau sekitar 85,93% dari target belanja yang dianggarkan sebesar Rp 833,169 Milyar. Realisasi belanja di bawah target tersebut mencerminkan bahwa upaya peningkatan penerimaan disertai pula dengan upaya untuk melakukan penghematan dan menghindari terjadinya pemborosan. Rasionalisasi belanja sudah mulai dikedepankan, yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan penyediaan infrastruktur. Peningkatan belanja pembangunan demikian merupakan refleksi dari tanggung jawab untuk mencapai efisiensi pelayanan publik di Kalimantan Barat. c. Kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi selama periode 2005-2007 dibutuhkan total dana investasi sebesar Rp 61,36 triliun (dengan harga berlaku) atau 2,0 kali periode 2000-2004. Apabila pada periode 20002004 bagian terbesar dari investasi ini adalah PMDN, maka pada Tahun 2005-2007 keadaannya tetap sama. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 108 Universitas Tanjungpura Artinya selama periode 2005-2007 pertumbuhan investasi PMA lebih lambat dari pertumbuhan investasi PMDN. Besaran investasi tersebut dapat dicapai dengan asumsi terjadi perbaikan dalam efisiensi perekonomian yang tergambar dari penurunan angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Angka ICOR Kalimantan Barat selama periode 2005-2007 turun dari 9 menjadi 6. Angka ICOR yang masih sebesar 9 pada Tahun 2005 terjadi antara lain karena meningkatnya pembangunan prasarana. Kebutuhan investasi tersebut dibiayai terutama dari tabungan, baik pemerintah maupun masyarakat. Dana masyarakat tersebut selain langsung diinvestasikan sendiri juga disalurkan antara lain melalui perbankan, Reksadana Nikko Kalbar Fund, Kalbar Ventura, dan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, dana pensiun dan BMT. VI. REKOMENDASI TINDAK LANJUT Berdasarkan pencapaian hasil yang telah diuraikan di atas, maka rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Mempercepat implementasi One Stop Service (OSS) di Kabupaten/Kota untuk pelayanan investasi dan perizinan. 2. Meningkatkan iklim investasi dan pengembangan sektor ekonomi produktif, antara lain melalui upaya: (i) pengembangan sektor riil yang menjadi unggulan daerah dan merupakan kompetensi untuk meningkatkan daya saing daerah; (ii) penumbuhan industri pengolahan berbasis potensi lokal, (iii) menumbuhkembangkan kegiatan distribusi hasil produksi dan pengembangan ekspor daerah. 3. Menyusun Peraturan Daerah (PERDA) yang mampu menciptakan “lingkungan yang ramah” dengan investor. 4. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan keuangan yang tersedia melalui perbaikan sistem dan mekanisme pemungutan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana serta SDM-aparatur pemungut. VII. PENUTUP Stabilitas ekonomi makro adalah salah satu prasyarat utama bagi pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas yang selanjutnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada awal RPJMN 2004 – 2009, perekonomian daerah mewarisi kondisi ekonomi makro yang masih rentan terhadap berbagai gejolak yang diakibatkan oleh tingginya rasio stok utang pemerintah terhadap PDB, sementara penerimaan pajak belum optimal. Laju inflasi dan tingkat suku bunga juga relatife tinggi. Keadaan selanjutnya diperburuk Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 109 Universitas Tanjungpura oleh kenaikan harga minyak mentah dunia, dan komoditas primer terutama pangan serta krisis keuangan dunia, yang secara langsung mengancam stabilitas perekonomian daerah. Untuk dapat mencapai sasaran ekonomi makro sebagaimana ditetapkan daalm RPJMN masih terdapat permasalan yang masih harus dibenahi diantaranya: (1) Dibidang keuangan daerah, upaya peningkatan PAD masih tergendala oleh lemahnya ketersediaan dan pemanfaatan data serta kurangnya koordinasi antarinstansi terkait; (2) Salah satu faktor yang juga agak mengkhawatirkan adalah tingginya angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Kalimantan Barat, dimana selama tahun 2003 besarnya sekitar 9,07 dan menurun menjadi sekitar 6,58 pada tahun 2006. Akan tetapi Kalimantan Barat tetap saja menjadi daerah yang memiliki ICOR tertinggi di Kalimantan, yang berarti paling tidak menarik untuk investasi. Berdasarkan pencapaian hasil yang telah diuraikan di atas, maka rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah: (1) Mempercepat implementasi One Stop Service (OSS) di Kabupaten/Kota untuk pelayanan investasi dan perizinan; (2) Meningkatkan iklim investasi dan pengembangan sektor ekonomi produktif, antara lain melalui upaya: (i) pengembangan sektor riil yang menjadi unggulan daerah dan merupakan kompetensi untuk meningkatkan daya saing daerah; (ii) penumbuhan industri pengolahan berbasis potensi lokal, (iii) menumbuhkembangkan kegiatan distribusi hasil produksi dan pengembangan ekspor daerah, dan (3) Menyusun Peraturan Daerah (PERDA) yang mampu menciptakan “lingkungan yang ramah” dengan investor. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 110 Universitas Tanjungpura BAB 4.11. PENANGGULANGAN PERDESAAN I. PENGANTAR Sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman perdesaan (sekitar 60 persen, data Sensus Penduduk tahun 2000). Selama ini kawasan perdesaan dicirikan antara lain oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman perdesaan. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di perdesaan bisa dilihat dari besarnya tenaga kerja yang ditampung sektor pertanian (46,26 persen dari 90,8 juta penduduk yang bekerja), padahal sumbangan sektor pertanian dalam perekonomian nasional menurun menjadi 15,9 persen (Susenas, 2003). Sementara itu tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan bisa ditinjau baik dari indikator jumlah dan persentase penduduk miskin (head count), maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada tahun 2003, jumlah penduduk miskin adalah 37,3 juta jiwa (17,4 persen), di mana persentase penduduk miskin di perdesaan 20,2 persen, lebih tinggi dari perkotaan yang mencapai 13,6 persen. Dengan penduduk dan angkatan kerja perdesaan yang akan terus bertambah sementara pertumbuhan luas lahan pertanian relatif tidak meningkat secara signifikan, maka penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi tidak produktif. Oleh karena itu sangat penting untuk mengembangkan lapangan kerja non pertanian (non-farm activities) guna menekan angka kemiskinan dan migrasi ke perkotaan yang terus meningkat. Pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ) dan Koperasi, dan berbasis sumberdaya perdesaan serta terkait dengan kegiatan di kawasan perkotaan berpotensi menyediakan lapangan kerja berkualitas bagi penduduk perdesaan. Bersamaan dengan usaha pertanian yang semakin modern, UMKM dan Koperasi yang berkembang sehat di perdesaan akan membentuk landasan yang tangguh bagi transformasi jangka panjang dari masyarakat agraris ke arah masyarakat industri. Sejalan dengan itu, ketersediaan infrastruktur di perdesaan juga perlu ditingkatkan, baik yang berfungsi untuk mendukung aktivitas ekonomi maupun peningkatan kualitas lingkungan permukiman di perdesaan. Kawasan perdesaan yang mampu menyediakan lapangan kerja produktif dan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman akan menjadi penahan bagi berpindahnya penduduk dari desa ke kota. II. KONDISI AWAL RPJMN DI TINGKAT DAERAH Kawasan permukiman perdesaan dicirikan oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman perdesaan. Sementara itu tingginya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 111 Universitas Tanjungpura tingkat kemiskinan di perdesaan bisa ditinjau baik dari indikator jumlah dan persentase penduduk miskin (head count), maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pembangunan perdesaan yang relatif tertinggal disebabkan oleh masih banyaknya permasalahan yang dihadapi di antaranya: Rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketrampilan rendah (low skilled). Rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan, hal ini ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas. Kegiatan ekonomi di luar sektor budidaya pertanian, baik industri yang mengolah hasil pertanian maupun industri kerajinan serta jasa penunjang lainnya sangat terbatas. Sebagian besar kegiatan ekonomi di perdesaan masih mengandalkan produksi komoditas primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan kecil. Rendahnya tingkat pelayanan sosial. Ini tercermin dari pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan), prasarana permukiman (air minum, air limbah, persampahan dan drainase), infrastruktur sosial ekonomi (jalan, telekomunikasi, listrik), dan pasar yang masih terbatas di perdesaan. Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat. Ini tercermin dari kemampuan lembaga dan organisasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk perencanaan kegiatan pembangunan, serta dalam memperkuat posisi tawar masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Di samping itu juga terdapat permasalahan masih terbatasnya akses, kontrol dan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan di perdesaan yang antara lain disebabkan masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang patriarki, yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial. Ini tercermin dari kurangnya keterkaitan antara sektor pertanian (primer) dengan sektor industri (pengolahan) dan jasa penunjang, serta keterkaitan pembangunan antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Dalam implementasinya, pengembangan kawasan perdesaan ke depan juga menghadapi beberapa permasalahan eksternal dalam rangka mewujudkan kawasan permukiman perdesaan yang produktif, berdaya saing dan nyaman. Timbulnya hambatan (barrier) distribusi dan perdagangan antar daerah. Dalam era otonomi daerah timbul kecenderungan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam bentuk pengenaan pajak dan retribusi (pungutan) yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, di antaranya pungutan yang dikenakan dalam aliran perdagangan komoditas pertanian antar daerah yang akan menurunkan daya saing komoditas pertanian. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 112 Universitas Tanjungpura Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan. Dalam implementasinya, pembangunan perdesaan akan melibatkan banyak aktor meliputi elemen pemerintah, masyarakat, dan swasta. Di pihak pemerintah sendiri, koordinasi semakin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keterpaduan antar sektor tetapi juga karena telah didesentralisasikannya sebagian besar kewenangan kepada pemerintah daerah. Kawasan perdesaan menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal yang menghambat perwujudan kawasan permukiman perdesaan yang produktif, berdaya saing dan nyaman sebagaimana diuraikan dalam butir-butir berikut: Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas. Kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian, baik industri kecil yang mengolah hasil pertanian maupun industri kerajinan serta jasa penunjang lainnya sangat terbatas. Sebagian besar kegiatan ekonomi di perdesaan masih mengandalkan produksi komoditas primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan kecil. Di sisi lain, pada kurun waktu 2001-2003 terjadi penciutan lapangan kerja formal baik di perkotaan maupun di perdesaan. Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial. Kondisi ini tercermin dari kurangnya keterkaitan antara sektor pertanian (primer) dengan sektor industri (pengolahan) dan jasa penunjang, serta keterkaitan pembangunan antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Kota-kota kecil dan menengah yang berfungsi melayani kawasan perdesaan di sekitarnya belum berkembang sebagai pusat pasar komoditas pertanian; pusat produksi, koleksi dan distribusi barang dan jasa; pusat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah non pertanian; dan penyedia lapangan kerja alternatif (non pertanian). Tingginya risiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di perdesaan. Petani dan pelaku usaha di kawasan perdesaan sebagian besar sangat bergantung pada alam. Kondisi alam yang tidak bersahabat akan meningkatkan risiko kerugian usaha seperti gagal panen karena banjir, kekeringan, maupun serangan hama penyakit. Pada kondisi demikian, pelaku industri kecil yang bergerak di bidang pengolahan produk-produk pertanian otomatis akan terkena dampak sulitnya memperoleh bahan baku produksi. Risiko ini masih ditambah lagi dengan fluktuasi harga dan struktur pasar yang merugikan. III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Sasaran agenda RPJMN 2004 – 2009 adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dari meningkatnya peran sektor pertanian dan non pertanian yang terkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasis perdesaan; Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 113 Universitas Tanjungpura 2. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran; 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perdesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan, terutama perempuan dan anak; 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan yang ditandai dengan antara lain: (i) selesainya pembangunan fasilitas telekomunikasi perdesaan sekurang-kurangnya 43 ribu sambungan baru di 43 ribu desa dan community access point di 45 ribu desa; (ii) meningkatnya persentase desa yang mendapat aliran listrik dari 94 persen pada tahun 2004 menjadi 97 persen pada tahun 2009, (iii) meningkatnya persentase rumah tangga perdesaan yang memiliki akses terhadap pelayanan air minum hingga 30 persen; dan (iv) seluruh rumah tangga telah memiliki jamban sehingga tidak ada lagi yang melakukan ”open defecation” (pembuangan di tempat terbuka); 5. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan yang ditandai dengan terwakilinya aspirasi semua kelompok masyarakat dan meningkatnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan. Sasaran agenda RPJMD Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perdesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan, terutama perempuan dan anak. 2. Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang diukur dari meningkatnya peran sektor pertanian dan non pertanian yang terkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasis perdesaan. 3. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. 4. Meningkatnya kelayakhunian kawasan permukiman di perdesaan yang ditandai dengan meningkatnya akses rumah tangga ke pelayanan air bersih dan sanitasi, pelayanan prasarana pendidikan dan kesehatan, dan prasarana sosial ekonomi. 5. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan yang ditandai dengan terwakilinya aspirasi semua kelompok masyarakat dan meningkatnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan. IV. ARAH KEBIJAKAN Kebijakan pembangunan perdesaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 114 Universitas Tanjungpura Arah kebijakan RPJMN 2004 – 2009 adalah sebagai berikut. 1. Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan dengan merangsang pertumbuhan aktivitas ekonomi non pertanian (industri perdesaan dan jasa penunjang), diversifikasi usaha pertanian ke arah komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan memperkuat keterkaitan kawasan perdesaan dan perkotaan; 2. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri olahan berbasis sumber daya lokal; 3. Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumber daya-sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi; serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar; 4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, serta penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar; 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan memenuhi hak-hak dasar atas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meminimalkan risiko kerentanan baik dengan mengembangkan kelembagaan perlindungan masyarakat petani maupun dengan memperbaiki struktur pasar yang tidak sehat (monopsoni dan oligopsoni); 6. Mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya dukung lingkungan. Dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumberdaya pembangunan, dan penguasaan aset produktif, disertai dengan penguatan kelembagaan dan jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar. 2. Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumberdaya-sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi; serta pelayanan publik dan pasar. 3. Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian, merangsang pertumbuhan aktivitas ekonomi non pertanian (industri perdesaan), dan memperkuat keterkaitan kawasan perdesaan dan perkotaan. 4. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya dengan meningkatkan kualitas dan kontinuitas suplai khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri olahan berbasis sumber daya lokal. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 115 Universitas Tanjungpura 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan memenuhi hak-hak dasar atas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meminimalkan risiko kerentanan baik dengan mengembangkan kelembagaan perlindungan masyarakat petani maupun dengan meningkatkan modal sosial masyarakat perdesaan. 6. Mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. V. PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH (2005 – 2007) 5.1. Upaya yang telah dilakukan sampai 2007 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program ini bertujuan untuk: (1) membangun kawasan perdesaan melalui peningkatan produktivitas dan keberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan; (2) meningkatkan keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan; dan (3) mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam di perdesaan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketiga tujuan tersebut dilakukan dalam kerangka meningkatkan sinergi antara kawasan perdesaan dan perkotaan. 2. Program Penataan Ruang Program ini ditujukan untuk: (1) mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi; dan (2) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 3. Program Pengelolaan Pertanahan Program ini ditujukan untuk: (1) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui penegakan hukum pertanahan yg adil dan transparan secara konsisten; (2) mengembangkan sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan yang transparan, terpadu, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan keadilan pemilikan tanah oleh masyarakat; dan (3) melanjutkan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai dengan RTRW dan dengan memperhatikan kepentingan rakyat. 4. Program Pengembangan Agribisnis Program ini bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, on farm, hilir dan usaha jasa pendukungnya. 5. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumberdaya usaha pertanian. 6. Program Penciptaan Iklim Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 116 Universitas Tanjungpura Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non-diskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha KUKM di perdesaan. 7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keuggulan Kompetitif KUKM Program ini ditujukan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing KUKM perdesaan. 8. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. 9. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Program ini bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan prasarana dan sarana perdesaan, merehabilitasi dan mengoptimalkan pemanfaatannya, serta meningkatkan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah terbangun. Prasarana dan sarana di sini meliputi jaringan prasarana dan sarana sosial ekonomi dan permukiman. 10. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau di kawasan perdesaan, baik melalui jalur formal maupun non-formal yang mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat, sehingga seluruh anak usia 7-15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidak-tidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat. 11. Program Pendidikan Menengah Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk laki-laki dan perempuan melalui jalur formal maupun non-formal, yang mencakup Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Program pendidikan menengah didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama secara signifikan sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun sekolah/madrasah kejuruan dan pendidikan non-formal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 117 Universitas Tanjungpura 12. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik baik laki-laki maupun perempuan pada satuan pendidikan formal dan non formal, negeri maupun swasta, untuk dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mempunyai komitmen secara profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan (2) meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 13. Program Pendidikan Non Formal Program ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan baik untuk laki-aki maupun perempuan sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan di kawasan perdesaan. Pendidikan non formal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan untuk penduduk dewasa, pendidikan keluarga, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih luas dan bervariasi. 14. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan di perdesaan melalui puskesmas dan jaringannya meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan di desa. 15. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan perdesaan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. 16. Program Keluarga Berencana Program ini ditujukan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas di kawasan perdesaan, termasuk di dalamnya upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas. 5.2. Posisi Capaian hingga 2007 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 118 Universitas Tanjungpura Hingga tahun 2007, beberapa sasaran yang dapat dicapai baik baru sebagian maupun sepenuhnya adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perdesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan, terutama perempuan dan anak. 2. Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang diukur dari meningkatnya peran sektor pertanian dan non pertanian yang terkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasis perdesaan. 3. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. 5. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan yang ditandai dengan terwakilinya aspirasi semua kelompok masyarakat dan meningkatnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan. 5.3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Beberapa sasaran masih sulit untuk dicapai disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi menyebabkan tingkat kreatifitas masih rendah dalam mengoptimalkan potensi yang ada di perdesaan. 2. Keterbatasan infrastruktur dasar terutama jalan desa yang masih banyak belum terjangkau oleh program pembangunan pemerintah daerah sebagai konsekuensi minimnya dana pembiayaan. Sebagian besar jalan perdesaan berupa jalan tanah. 3. Masih rendahnya tingkat akses kepada jaringan listrik dan air bersih juga mempengaruhi tingkat produktivitas dan kreatifitas masyarakat perdesaan. 4. Keterbatasan tenaga pelatih dan pengajar di perdesaan menyebabkan tingkat akses terhadap peningkatan kualitas personal sulit ditingkatkan. 5. Kondisi geografis dan luasnya wilayah menjadi tantangan dalam mempercepat pembangunan di perdesaan. VI. 6.1. REKOMENDASI TINDAK LANJUT Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan perdesaan sekaligus mengurangi beberapa hambatan kedepan perlu dilakukan beberapa program kegiatan sebagai berikut. 1. Pemantapan kelembagaan perdesaan 2. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 119 Universitas Tanjungpura 3. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya. 4. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan beserta pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu secara memadai di kawasan perdesaan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan non-formal 5. Peningkatan jalan dan jembatan 6. Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan 7. Pengembangan Kewirausahaan dan Keuggulan Kompetitif 8. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian 6.2. Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJMN 2004 – 2009 penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan, terutama perempuan dan anak. 2. Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang diukur dari meningkatnya peran sektor pertanian dan non pertanian yang terkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasis perdesaan. 5. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan yang ditandai dengan terwakilinya aspirasi semua kelompok masyarakat dan meningkatnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan. 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perdesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah VII. PENUTUP Berdasarkan fakta di lapangan, beberapa sasaran pembangunan perdesaan secara real dapat dicapai seperta dalam prakiraan capaian. Akan tetapi beberapa sasaran seperti ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas masih belum bisa dicapai disebabkan tingkat produktivitas yang masih rendah, kualitas sumber daya manusia yang kurang terampil, dan akses ke pasar masih sangat sulit. Hal ini menjadi tantangan kedepannya untuk secara serius memprioritaskan pembangunan jalan perdesaan yang menghubungkan desa-desa tersebut ke pasar terdekat. Peran pemerintah daerah dalam memberikan program intensif masih perlu dilakukan mengingat masih belum tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 120 Universitas Tanjungpura BAB 4.12. PENGURANGAN KETIMPANGAN WILAYAH I. PENGANTAR Pembangunan Nasional yang telah dilakukan selama ini secara umum telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun demikian pembangunan tersebut ternyata menimbulkan kesenjangan perkembangan antar Wilayah. Ketimpangan pembangunan terutama terjadi antara Jawa–luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI)–Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta antar kota-kota dan antara kota–desa. Pada beberapa wilayah, ketimpangan pembangunan telah berakibat langsung pada munculnya semangat kedaerahan yang pada titik yang paling ekstrim diwujudkan dalam bentuk gerakan separatisme. Sementara itu, upaya-upaya percepatan pembangunan pada wilayah yang relatif masih tertinggal tersebut, meskipun telah dimulai sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu, hasilnya masih belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Dari aspek geografis, Kalbar memiliki luas ± 1,5 kali Pulau Jawa dengan tingkat kesulitan transportasi dan informasi yang cukup signifikan sehingga apabila alokasi pembiayaan pembangunan prasarana/ sarana jalan/ jembatan negara hanya rata-rata mencapai 20-25 % kebutuhan yang diharapkan, setidak-tidaknya akan melestarikan ketimpangan antar daerah/ wilayah, terutama yang berada di pedalaman Kalbar. Jika dilihat dari aspek strategis letak wilayah, Kalbar memiliki dua beranda depan dalam membangun hubungan dua wilayah regional antar negara, yaitu pertama, beranda depan perbatasan daratan dengan Serawak Malaysia Timur. Kedua, wilayah laut yang berbatasan dengan wilayah laut Malaysia dan laut bebas Cina Selatan, serta Alur Pelayaran Kepulauan Indonesia (ALKI) yang dapat menjadi akses langsung baik untuk pelayaran nasional maupun internasional. Namun peluang yang terbentuk dari letak strategis ini memiliki potensi pula untuk menjadi ancaman terjadinya kejahatan transnasional/ internasional atau sengketa wilayah dengan negara tetangga. Untuk itulah perlu disikapi secara cepat dan arif dari berbagai aspek. II. KONDISI AWAL RPJMN DI TINGKAT DAERAH Diantara dampak negatif dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang sentralistis di masa lalu, serta dihadapkan pada kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar dan terpencar-pencar adalah tidak dapat dikembangkannya potensi sumber daya pembangunan lokal secara optimal dan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan daerah maupun aspirasi masyarakat daerah. Durasi panjang dari implementasi sistem sentralisasi telah menciptakan kesenjangan/ ketimpangan kemajuan, alokasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 121 Universitas Tanjungpura pembiayaan pembangunan yang uniform atas dasar jumlah penduduk dengan kurang menyentuh pertimbangan tingkat kesulitan daerah menyebabkan hasil akhir perhitungan anggaran tidak proporsional dalam alokasinya. . Keterbatasan infrastruktur telah mengkondisikan lambannya laju pembangunan ekonomi daerah dan rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat Kalbar, mulai dari aspek pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang pada akhirnya ia memberikan dampak terhadap kontribusi PAD yang kecil, terhadap pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan, dengan setumpuk persoalan otonomi yang baru diserahkan oleh Pemerintah Pusat, sementara disisi lain sumber daya alam yang dominan untuk pendapatan daerah mengalami penyusutan yang signifikan seperti sektor kehutanan dan lain-lain. Dari kondisi kesejahteraan rakyat perbatasan Kalbar secara psikologis sangat tertekan, bila dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan rakyat perbatasan Malaysia. Kedudukan Propinsi dalam sistem penyelenggaraan negara sebagaimana tersurat dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 mempunyai dua sisi yang kuat, yaitu sebagai daerah otonom yang mengurusi urusan rumah tangganya sendiri, dan juga sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind). Untuk fungsi ini harus mendapatkan tempat dalam kebijakan pembangunan daerah. Dalam kebijakan pembangunan bidang pengurangan ketimpangan wilayah, kedua kedudukan dan fungsi di atas tidak akan dipisahkan secara tegas, terkecuali dalam implementasinya, yaitu pada penetapan kebijakan Rencana Pembiayaan Pembangunan Tahunan yang dibiayai oleh APBD atau APBN. Dari kedudukan dan fungsi itu, perlu disikapi dengan seksama agar ketimpangan yang ada dapat diminimalkan sehingga tidak memunculkan rasa ego daerah, kecemburuan sosial dan lain sebagainya yang dapat memacu konflik antar daerah. Menyadari bahwa persaingan yang ketat di era globalisasi tidak hanya dalam lingkup antar negara tetapi juga pada lingkup internal antar regional, Propinsi, Kabupaten, dan Kota. Dengan didorong oleh otonomi luas, pada daerah dituntut untuk bekerja keras atas inisiatif sendiri memacu Pengembang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh guna mendukung percepatan kemampuan daerah untuk bersaing dengan produk-produk unggulan serta mendorong pertumbuhan ekonomi makro, solusi masalah pengangguran dan peningkatan pendapatan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh pada saat ini belum banyak memberikan perubahan yang berarti dari harapan di atas, hal ini disebabkan antara lain keterbatasan informasi teknologi pengembangan produk ungggulan; komitmen dan kebijakan pengembangan produk unggulan yang belum optimal dan konsisten, rendahnya respon pelaku usaha lokal terhadap hasil-hasil penelitian untuk mengembangkan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 122 Universitas Tanjungpura kawasan dan produk-produk unggulan; terbatasnya akses petani dan pelaku usaha, belum terdukungnya pengembangan dengan ketersediaan infrastruktur. Ketimpangan yang terjadi antar wilayah lainnya adalah ketimpangan pertumbuhan perkotaan, baik antar kota maupun antar kota dengan konsentrasi penduduk internal di perkotaan dan Kabupaten yang bertetangga. Hal ini tidak hanya terjadi pada perbedaan kualitas pelayanan, ekonomi dan sosial, tetapi juga dapat menimbulkan dampak lingkungan dari aktifitas perkotaan serta kriminalitas yang bergeser di wilayah sekitar perkotaan. Daya tarik perkotaan beserta harapan adanya penyediaan lapangan pekerjaan mendorong unuk terjadinya urbanisasi yang pada akhirnya tidak hanya menimbulkan ganggun pada aktivitas ekonomi pedesaan, juga memberikan beban sosial kepada kota seperti terbentuknya kawasan-kawasan miskin dan kumuh baru, kualitas kehidupan yang rendah, dan lain-lain. Ketimpangan antar wilayah ini akan terus berpotensi terjadinya konflik, utamanya disebabkan oleh lemahnya supremasi hukum yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi, sosial dan saluran politik yang sumbat karena tidak termanajnya dengan baik. Konsekuensi lain dari kondisi tersebut akan memperlambat aktivitas/ pertumbuhan ekonomi di kawasan konflik tersebut. III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Sasaran agenda RPJMN 2004 – 2009 adalah sebagai berikut. 1. Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal, termasuk wilayah perbatasan dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang terintegrasi dan sinergis; 2. Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu ‘sistem pembangunan perkotaan nasional;’ 3. Terwujudnya percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai ‘motor penggerak’ pembangunan di wilayahwilayah pengaruhnya dalam ‘suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi,’ termasuk dalam melayani kebutuhan masyarakat warga kotanya; 4. Terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan metropolitan’ yang compact, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan; 5. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang saling menguntungkan; 6. Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan.’ Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 123 Universitas Tanjungpura 7. Terwujudnya sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta terlaksananya penegakan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Sasaran agenda RPJMD Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut. 1. Terwujudnya suatu pembangunan taat azas terhadap kesepakatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan sehingga memberikan dampak peningkatan kualitas kehidupan secara adil dan berjangka panjang. 2. Terwujudnya percepatan pemerataan pembangunan daerah dan pendapatan masyarakat di daerahdaerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan. 3. Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan-kawasan cepat tumbuh dan kawasan lainnya melalui pengembangan produk-produk unggulan yang memiliki kemampuan daya saing secara ekonomis. 4. Terwujudnya keseimbangan dan sinergitas pertumbuhan pembangunan antar kota-kota dalam Propinsi Kalbar serta Desa di sekitar perkotaan. 5. Terwujudnya perkembangan/ pertumbuhan pembangunan yang serasi sehingga memperkecil kesenjangan antar daerah dalam Propinsi Kalimantan Barat. 6. Terwujudnya pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan yang serasi sesuai dengan rencana tata ruang pesisir dan kelautan yang ditetapkan serta dengan tingkat kemajuan seimbangan dan sinergis dengan kemajuan daerah lainnya terutama melalui pengoptimalan potensi SDA dan letak pantai/pesisir dan kepulauan yang strategis serta bernilai ekonomis untuk dikembangkan menjadi komoditi unggulan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan, sehingga akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat/nelayan,meningkatnya pendapatan daerah, terlidunginya potensi tersebut dari kejahatan pencurian dan memperkecil potensi konflik antar nelayan. IV. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan RPJMN 2004 – 2009 adalah sebagai berikut. Dalam rangka mencapai sasaran pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah dimaksud diatas, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 124 Universitas Tanjungpura dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah; 2. Meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema dana alokasi khusus, public service obligation (PSO), universal service obligation (USO) dan keperintisan, perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’; 3. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (security approach), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach); 4. Menyeimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu ‘sistem pembangunan perkotaan nasional.’ Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi (forward and backward linkages) sejak tahap awal mata rantai industri, tahap proses produksi antara, tahap akhir produksi (final process), sampai tahap konsumsi (final demand) di masing-masing kota sesuai dengan hirarkinya. Hal ini perlu didukung, antara lain, peningkatan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa antar kota-kota tersebut, antara lain melalui penyelesaian dan peningkatan pembangunan trans Kalimantan, trans Sulawesi; 5. Meningkatkan percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai ‘motor penggerak’ pembangunan wilayahwilayah di sekitarnya, maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan seseuai dengan tipologi kota masing-masing; 6. Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan ‘backward linkages’ dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’; 7. Mengendalikan pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan metropolitan’ yang compact, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan; Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 125 Universitas Tanjungpura 8. Mengoperasionalisasikan ’Rencana Tata Ruang’ sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW-Nasional, RTRW-Pulau, RTRW-Provinsi, RTRW-Kabupaten/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah; 9. Merumuskan sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut. Untuk efektifitas upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah, maka kebijakan pembangunan di bidang ini diarahkan pada : 1. Mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar daerah/ wilayah dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan untuk menghindarkan terjadi sengketa antar daerah/ wilayah sebagai dampak pembangunan. Namun sebaliknya sebagai sarana yang efektif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat berkelanjutan. 2. Meningkatkan pengembangan wilayah terpencil, tertinggal, dan miskin untuk memperkecil kesenjangan ketertinggalan dengan kawasan lainnya, utamanya melalui pembangunan infrastruktur pedesaan, pendampingan dan sistem dana usaha. 3. Meningkatkan dan memantapkan Pembangunan Kawasan Perbatasan antar Negara dengan orientasi outward looking, perbatasan sebagai beranda terdepan serta meningkatkan kerjasama sub regional dengan negara tetangga. 4. Meningkatkan dan memantapkan pengembangan wilayah secara cepat tumbuh dan strategis baik melalui pendekatan cluster ataupun pendekatan Kawasan Pembangunan Terpadu. 5. Mengembangkan kembali sikap saling menghormati (hukum dan adat) kedua belah pihak yang berkonflik, saling percaya dan dapat dipercaya secara sungguh-sungguh, serta pembangunan infrastruktur dan prasarana/ sarana ekonomi yang rusak di wilayah konflik. 6. Mewujudkan pembangunan kota secara seimbang dan proporsional antar kota dan pembangunan pedesaan sekitarnya serta meningkatkan peran dan fungsi kota dalam penyediaan public utilities, pusat produksi dan pusat pertumbuhan kota. 7. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta tertib administrasi pertanahan terhadap masyarakat guna meningkatkan pembangunan. perdagangan dengan tetap melakukan pengendalian terhadap 8. Pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan harus dilakukan dalam suatu kesatuan perencanaan yang terpadu dengan mengacu pada rencana tata ruang pesisir dan kelautan serta diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat antara lain; Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang bersangkutan untuk dapat mengelola sumber daya alam Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 126 Universitas Tanjungpura yang ada; Mencegah terjadi konflik horizontal antar nelayan; Menjadikan potensi sumber daya alam sebagai salah satu sumber pendapatan andalan daerah; Melindungi potensi kelautan dan pesisir dari tindakan pencurian; Memanfaatkan letak strategis pesisir untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi lokal, regional dan nasional. V. PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH (2005-1007) 5.1. Upaya yang telah dilakukan sampai 2007 Di dalam implementasi program-program guna mengatasi ketimpangan wilayah maka pembangunan wilayah sebagai satu kesatuan geografis, dimana penentuan unsur terkait, batas dan sistemnya dilakukan secara secara fungsional. Maka Daerah Kalimantan Barat berdasarkan letak geografis,karakteristik dan potensinya dapat di kelompokkan dalam beberapa Wilayah Pembangunan sebagai suatu pendekatan untuk menyerasikan kebutuhan pembangunan sektor-sektor dalam wilayah tersebut yaitu : 1. Wilayah Pesisir, adalah kabupaten dan kota yang sebagian wilayahnya berhadapan/berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata, yaitu terdiri dari Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Ketapang. 2. Wilayah Perbatasan antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia (Serawak) adalah wilayah baik yang berbatasan laut maupun darat secara langsung dengan wilayah Serawak Malaysia yakni meliputi sebagian Wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. 3. Wilayah Perbatasan antar propinsi se Kalimantan, adalah wilayah yang secara langsung berbatasan dengan propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yakni terdiri dari Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang. 4. Wilayah Terpencil, ditujukan bagi Kabupaten-kabupaten yang sebagian letak geografisnya relatif berada jauh dan dan sulit dijangkau dengan transportasi darat dan laut dari Ibukota Propinsi. Wilayah ini terdiri dari Kabupaten Kapuas Hulu, serta sebagian wilayah dari Kabupaten - Kabupaten lainnya. 5. Wilayah Tengah Kalimantan Barat, yaitu wilayah-wilayah Kabupaten yang sebagian wilayahnya tidak termasuk dalam katagori wilayah perbatasan dengan negara Malaysia atau antar propinsi se Kalimantan dan wilayah pesisir, namun terletak ditengah-tengah wilayah propinsi Kalimantan Barat. Adapun wilayah-wilayah tersebut terdiri dari Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sintang. 6. Wilayah Kota administratif yaitu terdiri dari Kota Singkawang dan Kota Pontianak. Kedua kota ini memerlukan perlakuan pembangunan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan fungsi kota. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 127 Universitas Tanjungpura Dari pendekatan karakteristik dan potensi wilayah yang telah dikategorikan diatas merupakan salah satu pendekatan dalam pemilihan program-program pembangunan prioritas yang sesuai dengan wilayah masingmasing, sehingga akan mempercepat perkembangan dan pertumbuhan masing masing wilayah. Dengan kata lain pendekatan ini sangat mempengaruhi penentuan sektor-sektor unggulan yang akan dialokasikan kepada wilayah tersebut (pendekatan sektoral). Dari sasaran dan arah kebijakan pembangunan di atas, maka langkah-langkah kongkrit yang dilakukan dalam bentuk program pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Program Penataan Ruang Dalam era reformasi pemerintahan dibidang otonomi daerah, dimana Rencana Tata Ruang Daerah sebagai komitmen politik dan sosial yang telah ditetapkan dengan Perda telah banyak mengalami ketidaksesuaian, terutama di sebabkan oleh terbentuknya kabupaten/ kota baru dengan berbagai kebutuhan akan ruang untuk pembangunan dan pendapatan daerah serta tidak jarang menimbulkan potensi konflik. Maka untuk mengatasi hal tersebut program ini dipandang sangat prioritas dengan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut : 1. 2. Menyempurnakan dan menyerasikan RTRWP dengan RTRW Kabupaten dan Kota serta peraturan perundang-undangan nasional. Evaluasi dan review pendayagunaan tata ruang di kawasan cepat tumbuh, strategis dan kawasan prioritas daerah dengan kawasan prioritas nasional guna menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan sektor. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi wilayah. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus dan memfasilitasi penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota. Melaksanakan sosialisasi RTRW dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pemantapan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, kerjasama antar daerah, regional, sub regional, antar negara berbatasan untuk menyusun RTRW perbatasan. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan aparatur yang menangani RTRW dan pengendaliannya. 3. 4. 5. 6. 7. 2. Program Pengembangan Daerah Pedalaman dan Tertinggal Program ini bertujuan untuk memantapkan serta mempercepat peningkatan kesejahteraan serta kemajuan masyarakat di daerah pedalaman dan tertinggal seperti pedalaman pesisir dan kepulauan yang tersebar di Kalimantan Barat, sehingga memiliki kemampaun ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat memperkecil tingkat kesenjangan dan memperkuat keterkaitan dengan daerah lain baik melalui pembangunan fisik maupun non fisik. 3. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 128 Universitas Tanjungpura Program ini ditujukan untuk percepatan peningkatan dan memperluas upaya pengembangan wilayah-wilayah strategis dan dan cepat tumbuh seperti kawasan strategis KAPET yang berpotensi menjadi pusat-pusat pertumbuhan, dan kawasan andalan perkembangan dan penggerak ekonomi dalam Propinsi Kalimantan Barat. 4. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Antar Negara Program ini ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat perbatasan guna menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial antar penduduk di dua kawasan perbatasan, meningkatkan kesadaran berkebangsaan, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi ekonomi di perbatasan, memanfaatkan ketertiban dan keamanaan untuk menjaga keutuhan/ kedaulatan NKRI yang dijamin hukum internasional, serta merubah orientasi wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara/ daerah dalam hubungan dengan negara tetangga secara harmonis. 5. Program Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Propinsi Pembagunan pada wilayah-wilayah propinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan wilayah Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah lebih ditujukan pada upaya peningkatan kerjasama pembangunan bilateral dan multilateral bagi kedua daerah terutama dalam memacu perkembangan ekonomi dengan melanjutkan kerjasama pembangunan jalan trans Kalimantan, kerjasama dibidang sumber energi Batubara untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik alternatif, penyelesaian sengketa perbatasan antar propinsi dan program-program kerjasama lainnya yang disepakati antar pemerintah daerah masing-masing dalam Forum Kerjasama Pembangunan Pulau Kalimantan 6. Program Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Kelautan Wilayah Pesisir dan kelautan yang ada di Kalimantan Barat pada dasarnya merupakan potensi sumberdaya pembangunan yang cukup besar baik dilihat dari kandungan kekayaan laut, kepulauan dan pesisir, maupun dilihat dari letaknya yang sangat strategis yang berhadapan lansung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk perdagangan Regional, Nasional dan Internasional, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar melalui program-perogram pembangunan. 7. Program Pembangunan Wilayah Tengah Kalimantan Barat Dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah Kabupaten dan Kota dalam Propinsi Kalimantan Barat maka selain Wilayah Perbatasan, Wilayah Pesisir, Wilayah Terpencil ataupun Wilayah Perkotaan, perlu pula diperhatikan terhadap Wilayah Tengah dari Propinsi Kalimantan Barat sebagai mana telah dikemukakan diatas. Wilayah tengah ini merupakan titik sentra ( sumbu ) bagi pembangunan wilayah pedalaman, memberikan akses terhadap terhadap hasil-hasil produksi lokal bagi pemasarannya dan distribusi barang dan jasa untuk daerah pedalaman maupun menjadikan wilayah tengah ini sebagai sentra- sentra produksi komuditi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 129 Universitas Tanjungpura unggulan. Untuk itu wilayah ini memerlukan perlakuan secara khusus pula dengan mengalokasikan programprogram pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan fungsi wilayah yang bersangkutan. Dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi wilayah tersebut maka program pembangunan wilayah tengah ini diarahkan untuk membangun jalur-jalur akses kepusat-pusat produksi komuditi unggulan dan pemasaran ; pengembangan pusat produksi sesuai potensi daerah, dan pembangunan prasarana/sarana ekonomi dan sosial, yang nantinya diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. 8. Program Pengembangan Wilayah Pasca Konflik Program ini ditujukan untuk meningkatkan kembali kepercayaan dan daya rekat elemen-elemen bangasa atas dasar rasa kebangsaan yang saling menghormati dan mentaati hukum yang berlaku serta membangun kembali infrastruktur yang rusak di daerah-daerah konflik agar kegiatan ekonomi berjalan secara normal dan pemulihan trauma konflik. 9. Program Pengembangan Perkotaan Tujuan yang ingin dicapai dari program pengembangan perkotaan adalah untuk meningkatkan fungsi kota, manajemen kota, dan menjaga keseimbangan perkembangan kota di Kalimantan Barat, baik dalam fungsi kota sebagai satu kesatuan wilayah demografi, tempat berhimpunya kegiatan sosial budaya maupun kegiatan ekonomi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kegiatan tersebut. Selain itu program ini memberikan pula perhatian dalam mengantisipasi dampak negatif perkembangan kota. 10. Program Pengelolaan Pertanahan Sejalan dengan perkembangan aktivitas penduduk, telah menuntut peningkatan permintaan akan ruang/ tanah serta adanya kepastian/ perlidungan hukum yang adil atas tanah yang telah dikuasai oleh badan atau individu, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru dimasa akan datang, sementara persoalan masa lalu yang masih ada pada masa kini belum sepenuhnya dapat diselesaikan. Untuk itu program ini ditujukan : (1) untuk meningkatkan dan mengembangkan administratif pertanahan yang lebih efektif dan efisien; (2) memperkuat lembaga pertanahan di daerah dan pelayanan administrasi yang cepat, murah, dan transparan; (3) meningkatkan hukum hak atas tanah dan penegakan hukum pertanahan yang adil, transparan, dan konsisten. 5.2. Posisi Capaian hingga 2007 Penataan Ruang • Terlaksananya penyempurnaan RTRW Kalimantan Barat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 130 Universitas Tanjungpura • • Tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus dan memfasilitasi penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota Terlaksananya evaluasi dan review pendayagunaan tata ruang di kawasan cepat tumbuh, strategis dan kawasan prioritas daerah dengan kawasan prioritas nasional guna menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan sektor. Program Pengembangan Daerah Pedalaman dan Tertinggal • • • • Tersediannya prasarana dan sarana ekonomi, sosial dan budaya, terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Tersediannya ruang dalam pemanfaatan potensi wilayah pada kawasan industri, pedalaman, pesisir dan kepulauan. Tersediannya akses bagi petani petani, nelayan, dan UKM terhadap permodalan utama skim dana bergulir dan kredit mikro. Penguatan kelembagaan adat guna mendukung pembangunan wilayah pedalaman dan tertinggal. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh • Terbangunnya kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan pendekatan cluster-cluster industri, agrobisnis yang berdaya saing di daerah, dengan memberikan insentif motivasi investasi seperti kemudahan-kemudahan administrasi, kemudahan mendapatkan lahan dan dukungan infrastruktur lainnya. Terfasilitasinya pengembangan dan perluasan pasar bagi hasil produk segar dan olahan. Meningkatnya akses petani, nelayan, dan UKM kepada lembaga-lembaga keuangan/ pembiayaan. Mendorong pengembangan dan penelitian di sektor pertanian, kehutanan dan potensi kelautan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing produk-produk yang dihasilkan di wilayah tertinggal. • • • Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Antar Negara • • • Penataan ruang dan membentuk pemantapan tapal/ patok perbatasan wilayah dua negara. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan potensi wilayah perbatasan. Peningkatan kerjasama dan kesepakatan dengan negara tetangga di bidang ketertiban dan ketentraman dari kegiatan ilegal dan tindak kejahatan/ kriminal lainnya, serta kerjasama pengelolaan SDA lingkungan daerah perbatasan. • Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat di perbatasan. Program Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Propinsi • Terwujudnya kerjasama implementasi tata ruang pulau Kalimantan dalam rangka menyelesaikan pembangunan Pulau Kalimantan Program Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Kelautan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 131 Universitas Tanjungpura • • Penataan Tata Ruang Wilayah Pesisir dan kelautan untuk menjaga proporsionalisme pemanfaatan ruang dan potensi yang berorientasi pada kelestarian linkungan serta pembangunan berkelanjutan. Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga-lembaga ekonomi rakyat pesisir dan kepulauan. Program Pembangunan Wilayah Tengah Kalimantan Barat • • • Terbangunnya akses transportasi dan informasi dengan semua wilayah produksi dan distribusi barang dan jasa. Hingga ke daerah pedalaman Pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan, hortikultura, budidaya perikanan air tawar dan peternakan. Pengelolaan perlindungan fungsi hutan dalam rangka pelestarian lingkungan Program Pengembangan Wilayah Pasca Konflik • • Percepatan dan pemantapan rekonsialiasi antar masyarakat yang terlibat konflik dan rehabilitasi mental akibat trauma konflik. Membentuk/ memfasilitasi upaya penegakan hukum secara cepat dan tepat kepada pelaku-pelaku kejahatan pelanggaran norma dan kriminal, baik langsung ataupun tidak langsung (propaganda), utamaya yang berdampak pada terjadinya konflik dan rusaknya persatuan dan kesatuan nasional. Meningkatkan upaya pembangunan karakter/ identitas bangsa Indonesia yang terpuji yang mendorong tumbuhnya rasa percaya antar elemen bangsa, kerukunan antar agama, harmoni antar etnis, dan integrasi nasional. Rehabilitasi prasarana/ sarana sosial dan ekonomi yang rusak akibat konflik.. • • Program Pengembangan Perkotaan 1) Peningkatan kualitas penyediaan prasarana dasar perkotaan. 2) Membantu peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana/ sarana fisik dan ekonomi perkotaan. 3) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah kota untuk manajemen/ pengelolaan perkotaan. 4) Penanggulangan PKL dan kerawanan sosial perkotaan. 5) Pengembangan fungsi-fungsi kawasan (redevelopment dan revitalisasi kawasan). 6) Pengembangan sistem jejaring pelayanan, alur produksi dan distribusi antar wilayah, antar kota dan kota dengan desa sekitarnya melalui kerjasama lintas wilayah/ kota. 7) Peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan perkotaan. Program Pengelolaan Pertanahan • • • • • Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan di daerah. Pengembangan dan peningkatan sistem informasi pertanahan yang handal. Pengendalian penggunaan tanah sesuai Rencana Tata Ruang. Penegakan hukum pertanahan secara adil, transparan, dan konsisten. Membantu penyusunan peta dasar dan pembangunan sistem pendaftaran tanah yang memenuhi prinsip-prinsip good governance. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 132 Universitas Tanjungpura • Penataan penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, konsisten dengan Rencana Tata Ruang wilayah dan kepentingan rakyat. 5.3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Dari aspek geografis, Kalbar memiliki luas 1,5 kali Pulau Jawa dengan tingkat kesulitan transportasi dan informasi yang cukup signifikan sehingga apabila alokasi pembiayaan pembangunan prasarana/ sarana jalan/ jembatan negara hanya rata-rata mencapai 20-25 % kebutuhan yang diharapkan, setidak-tidaknya akan melestarikan ketimpangan antar daerah/ wilayah, terutama yang berada di pedalaman Kalbar. Keterbatasan infrastruktur telah mengkondisikan lambannya laju pembangunan ekonomi daerah dan rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat Kalbar, mulai dari aspek pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang pada akhirnya ia memberikan dampak terhadap kontribusi PAD yang kecil, terhadap pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan, dengan setumpuk persoalan otonomi yang baru diserahkan oleh Pemerintah Pusat, sementara disisi lain sumber daya alam yang dominan untuk pendapatan daerah mengalami penyusutan yang signifikan seperti sektor kehutanan dan lain-lain. Dari kondisi kesejahteraan rakyat perbatasan Kalbar secara psikologis sangat tertekan, bila dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan rakyat perbatasan Malaysia. Pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh pada saat ini belum banyak memberikan perubahan yang berarti dari harapan di atas, hal ini disebabkan antara lain keterbatasan informasi teknologi pengembangan produk ungggulan; komitmen dan kebijakan pengembangan produk unggulan yang belum optimal dan konsisten, rendahnya respon pelaku usaha lokal terhadap hasil-hasil penelitian untuk mengembangkan kawasan dan produk-produk unggulan; terbatasnya akses petani dan pelaku usaha, belum terdukungnya pengembangan dengan ketersediaan infrastruktur. Ketimpangan yang terjadi antar wilayah lainnya adalah ketimpangan pertumbuhan perkotaan, baik antar kota maupun antar kota dengan konsentrasi penduduk internal di perkotaan dan Kabupaten yang bertetangga. Hal ini tidak hanya terjadi pada perbedaan kualitas pelayanan, ekonomi dan sosial, tetapi juga dapat menimbulkan dampak lingkungan dari aktifitas perkotaan serta kriminalitas yang bergeser di wilayah sekitar perkotaan. Ketimpangan antar wilayah ini akan terus berpotensi terjadinya konflik, utamanya disebabkan oleh lemahnya supremasi hukum yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi, sosial dan saluran politik yang sumbat karena tidak termanajnya dengan baik. Konsekuensi lain dari kondisi tersebut akan memperlambat aktivitas/ pertumbuhan ekonomi di kawasan konflik tersebut. VI. REKOMENDASI TINDAK LANJUT Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 133 Universitas Tanjungpura 6.1. Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran 1. Program Penataan Ruang Dalam era reformasi pemerintahan dibidang otonomi daerah, dimana Rencana Tata Ruang Daerah sebagai komitmen politik dan sosial yang telah ditetapkan dengan Perda telah banyak mengalami ketidaksesuaian, terutama di sebabkan oleh terbentuknya kabupaten/ kota baru dengan berbagai kebutuhan akan ruang untuk pembangunan dan pendapatan daerah serta tidak jarang menimbulkan potensi konflik. Maka untuk mengatasi hal tersebut program ini dipandang sangat prioritas dengan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Menyempurnakan dan menyerasikan RTRWP dengan RTRW Kabupaten dan Kota serta peraturan perundang-undangan nasional. 2. Evaluasi dan review pendayagunaan tata ruang di kawasan cepat tumbuh, strategis dan kawasan prioritas daerah dengan kawasan prioritas nasional guna menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan sektor. 3. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi wilayah. 4. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus dan memfasilitasi penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota. 5. Melaksanakan sosialisasi RTRW dan pelayanan informasi kepada masyarakat. 6. Pemantapan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, kerjasama antar daerah, regional, sub regional, antar negara berbatasan untuk menyusun RTRW perbatasan. 7. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan aparatur yang menangani RTRW dan pengendaliannya. 2. Program Pengembangan Daerah Pedalaman dan Tertinggal Program ini bertujuan untuk memantapkan serta mempercepat peningkatan kesejahteraan serta kemajuan masyarakat di daerah pedalaman dan tertinggal seperti pedalaman pesisir dan kepulauan yang tersebar di Kalimantan Barat, sehingga memiliki kemampaun ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat memperkecil tingkat kesenjangan dan memperkuat keterkaitan dengan daerah lain baik melalui pembangunan fisik maupun non fisik. Adapun kegiatan-kegiatan pokoknya adalah : 1) Penyediaan/ pengembangan prasarana dan sarana ekonomi, sosial dan budaya, terutama bidang pendidikan dan kesehatan. 2) Penataan ruang dalam pemanfaatan potensi wilayah pada kawasan industri, pedalaman, pesisir dan kepulauan. 3) Pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada SDA dan komoditi unggulan, adat istiadat secara berkelanjutan. 4) Pendampingan kegiatan ekonomi melalui kerjasama dan kemitraan bilateral dan multilateral. 5) Peningkatan keterkaitan ekonomi di wilayah pedalaman dan tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 134 Universitas Tanjungpura 6) Peningkatan ekses petani, nelayan, dan UKM terhadap permodalan utama skim dana bergulir dan kredit mikro. 7) Peningkatan penyertaan modal sosial yang ada dalam masyarakat. 8) Penguatan kelembagaan adat guna mendukung pembangunan wilayah pedalaman dan tertinggal. 9) Penyediaan bantuan hukum dan informasi yang adil, terbuka dan transparan. 3. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program ini ditujukan untuk percepatan peningkatan dan memperluas upaya pengembangan wilayah-wilayah strategis dan dan cepat tumbuh seperti kawasan strategis KAPET yang berpotensi menjadi pusat-pusat pertumbuhan, dan kawasan andalan perkembangan dan penggerak ekonomi dalam Propinsi Kalimantan Barat. Adapun kegiatan-kegiatan pokok dari program ini adalah : 1. Memfasilitasi pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan pengembangan komoditi-komoditi unggulan, produk unggulan dan pengelolaan komoditi (termasuk pariwisata) serta kawasan potensial lainnya seperti kawasan transmigrasi. Pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana sosial, ekonomi, dan transportasi sebagai suatu sistem penghubung pemasaran yang efisien, menghubungkan antara kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan pusat-pusat perdagangan nasional dan internasional. Pengembangan tenaga kerja terampil, pemanfaatan teknologi dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi modern. Peningkatan dan perluasan jaringan kerjasama pembangunan dan perdagangan dengan memanfaatkan potensi geografi Kalbar dengan Serawak Malaysia atau bentuk kerjasama lainnya melalui kerjasama ekonomi sub regional antar negara/ pemerintah, antar pelaku ekonomi, dan dengan masyarakat. Mendorong pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan pendekatan cluster-cluster industri, agrobisnis yang berdaya saing di daerah, dengan memberikan insentif motivasi investasi seperti kemudahan-kemudahan administrasi, kemudahan mendapatkan lahan dan dukungan infrastruktur lainnya. Memfasilitasi pengembangan dan perluasan pasar bagi hasil produk segar dan olahan. Peningkatan akses petani, nelayan, dan UKM kepada lembaga-lembaga keuangan/ pembiayaan. Mendorong pengembangan dan penelitian di sektor pertanian, kehutanan dan potensi kelautan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing produk-produk yang dihasilkan di wilayah tertinggal. Pengembangan kelembagaan pengelolaan usaha. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 4. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Antar Negara Program ini ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat perbatasan guna menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial antar penduduk di dua kawasan perbatasan, meningkatkan kesadaran berkebangsaan, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi ekonomi di perbatasan, memanfaatkan ketertiban dan keamanaan untuk menjaga keutuhan/ kedaulatan NKRI yang dijamin hukum internasional, serta merubah orientasi wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara/ daerah dalam hubungan dengan negara tetangga secara harmonis. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 135 Universitas Tanjungpura Kegiatan pokok dari program pengembangan wilayah perbatasan adalah: 1. Memantapkan pengembangan pusat-pusat pemukiman dan kegiatan ekonomi (Border Development Center / BDC) masyarakat perbatasan dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara/ daerah. Peningkatan penyediaan dan pelayanan prasarana/ sarana transportasi dan komunikasi untuk membuka keterisolasian daerah dan memperlancar akses produksi. Peningkatan pelayanan sosial dasar utamanya pendidikan dan kesehatan. Mendukung penataan ruang dan membentuk pemantapan tapal/ patok perbatasan wilayah dua negara. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan potensi wilayah perbatasan. Peningkatan kerjasama dan kesepakatan dengan negara tetangga di bidang ketertiban dan ketentraman dari kegiatan ilegal dan tindak kejahatan/ kriminal lainnya, serta kerjasama pengelolaan SDA lingkungan daerah perbatasan. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat di perbatasan. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 5. Program Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Propinsi Pembagunan pada wilayah-wilayah propinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan wilayah Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah lebih ditujukan pada upaya peningkatan kerjasama pembangunan bilateral dan multilateral bagi kedua daerah terutama dalam memacu perkembangan ekonomi dengan melanjutkan kerjasama pembangunan jalan trans Kalimantan, kerjasama dibidang sumber energi Batubara untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik alternatif, penyelesaian sengketa perbatasan antar propinsi dan program-program kerjasama lainnya yang disepakati antar pemerintah daerah masing-masing dalam Forum Kerjasama Pembangunan Pulau Kalimantan Kegiatan pokok dari program ini adalah : 1) Kerjasama implementasi Tata Ruang Pulau Kalimantan serta pemasangan patok-patok perbatsan antar propinsi. 2) Meningkatkan kerjasama penyelesaian pembangunan Pulau Kalimnatan, 3) Meningkatkan Kerjasama dibidang ekonomi, sosial dan budaya antara lain kerjasama dibidang pertanian dan perkebunan, pertambangan dan enerji, Pemberantasan penyakit menular bagi manusia dan hewan lintas propinsi, kerjasama pengembangan seni dan budaya antar propinsi,dan lain-lain 4) Penguatan Lembaga kerja sama Forum Kerjasama Pembangunan Pulau Kalimantan. 5) Penyelesaian konflik ekonomi dan sosial perbatasan antar propinsi 6) Kerjasama pemberantasan kejahatan dan kriminal lintas propinsi. 6. Program Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Kelautan Wilayah Pesisir dan kelautan yang ada di Kalimantan Barat pada dasarnya merupakan potensi sumberdaya pembangunan yang cukup besar baik dilihat dari kandungan kekayaan laut, kepulauan dan pesisir, maupun Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 136 Universitas Tanjungpura dilihat dari letaknya yang sangat strategis yang berhadapan lansung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk perdagangan Regional, Nasional dan Internasional, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar melalui program-perogram pembangunan. Program Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Kelautan bertujuan untuk meningkatkan nilai strategis wilayah pesisir dan kelautan yang secara sosial, ekonomi, budaya, hukum dan politik untuk dapat mempercepat pembangunan daerah pada umumnya, masyarakat nelayan, pesisir dan kepulauan pada khususnya, dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1) Penataan Tata Ruang Wilayah Pesisir dan kelautan untuk menjaga proporsionalisme pemanfaatan ruang dan potensi yang berorientasi pada kelestarian linkungan serta pembangunan berkelanjutan. 2) Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga-lembaga ekonomi rakyat pesisir dan kepulauan. 3) Peningkatan Prasaran/Sarana yang memperlacar akses peningkatan Produksi dan Trasportasi kelautan dan perikanan seperti pembangunan terminal/pelabuhan perikanan terpadu, Pembangunan Pelabuhan Perdagangan Regional, Nasional dan Internasional 4) Pengembangan dan peningkatan akses penggunaan teknologi perikanan dan kelautan. 5) Pengembangan potensi wisata Bahari atau Maritim dan Kepulauan 6) Pengembangan Lembaga-lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perikanan dan dan Kelautan utamanya bagi para nelayan 7) Pengembangan Kerjasama Ekonomi sub regional antar negara tetangga dibidang IPTEK Kelautan dan Keamanan Laut terhadap kejahatan nasional dan internasional melalui jalur laut serta illegal fishing. 8) Fasilitasi penyelesaian batas wilayah laut dan pesisir 9) Revitalisasi hukum adat,tradisi dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir 7. Program Pembangunan Wilayah Tengah Kalimantan Barat Dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah Kabupaten dan Kota dalam Propinsi Kalimantan Barat maka selain Wilayah Perbatasan, Wilayah Pesisir, Wilayah Terpencil ataupun Wilayah Perkotaan, perlu pula diperhatikan terhadap Wilayah Tengah dari Propinsi Kalimantan Barat sebagai mana telah dikemukakan diatas. Wilayah tengah ini merupakan titik sentra ( sumbu ) bagi pembangunan wilayah pedalaman, memberikan akses terhadap terhadap hasil-hasil produksi lokal bagi pemasarannya dan distribusi barang dan jasa untuk daerah pedalaman maupun menjadikan wilayah tengah ini sebagai sentra- sentra produksi komuditi unggulan. Untuk itu wilayah ini memerlukan perlakuan secara khusus pula dengan mengalokasikan programprogram pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan fungsi wilayah yang bersangkutan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 137 Universitas Tanjungpura Dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi wilayah tersebut maka program pembangunan wilayah tengah ini diarahkan untuk membangun jalur-jalur akses kepusat-pusat produksi komuditi unggulan dan pemasaran ; pengembangan pusat produksi sesuai potensi daerah, dan pembangunan prasarana/sarana ekonomi dan sosial, yang nantinya diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Program Pembangunan Wilayah Tengah ini mempunyai kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut : 1) Pengembangan dan pembangunan akses transportasi dan informasi dengan semua wilayah produksi dan distribusi barang dan jasa. Hingga ke daerah pedalaman 2) Pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan, hortikultura, budidaya perikanan air tawar dan peternakan. 3) Pengelolaan perlindungana fungsi hutan dalam rangka pelestarian lingkungan 4) Pembangunan prasarana / sarana ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat. 5) Penguatan lembaga kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas partisipasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 6) Penguatan lembaga keuangan yang memfasilitasi pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi 7) Memfasilitasi penelitian, pengembangan dan pembukaan pertambangan serta pemanfaatan sumberdaya energi secara optimal dengan berorientasi pada kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. 8. Program Pengembangan Wilayah Pasca Konflik Program ini ditujukan untuk meningkatkan kembali kepercayaan dan daya rekat elemen-elemen bangasa atas dasar rasa kebangsaan yang saling menghormati dan mentaati hukum yang berlaku serta membangun kembali infrastruktur yang rusak di daerah-daerah konflik agar kegiatan ekonomi berjalan secara normal dan pemulihan trauma konflik. Kegiatan-kegiatan pokok dari program ini adalah : 1. 2. Percepatan dan pemantapan rekonsialiasi antar masyarakat yang terlibat konflik dan rehabilitasi mental akibat trauma konflik. Membentuk/ memfasilitasi upaya penegakan hukum secara cepat dan tepat kepada pelaku-pelaku kejahatan pelanggaran norma dan kriminal, baik langsung ataupun tidak langsung (propaganda), utamaya yang berdampak pada terjadinya konflik dan rusaknya persatuan dan kesatuan nasional. Meningkatkan upaya pembangunan karakter/ identitas bangsa Indonesia yang terpuji yang mendorong tumbuhnya rasa percaya antar elemen bangsa, kerukunan antar agama, harmoni antar etnis, dan integrasi nasional. Rehabilitasi prasarana/ sarana sosial dan ekonomi yang rusak akibat konflik. 3. 4. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 138 Universitas Tanjungpura 9. Program Pengembangan Perkotaan Tujuan yang ingin dicapai dari program pengembangan perkotaan adalah untuk meningkatkan fungsi kota, manajemen kota, dan menjaga keseimbangan perkembangan kota di Kalimantan Barat, baik dalam fungsi kota sebagai satu kesatuan wilayah demografi, tempat berhimpunya kegiatan sosial budaya maupun kegiatan ekonomi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kegiatan tersebut. Selain itu program ini memberikan pula perhatian dalam mengantisipasi dampak negatif perkembangan kota. Untuk itu kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Memfasilitasi penyempurnaan sistem kelembagaan dan manajemen perkotaan mewujudkan kota yang layak huni. Peningkatan kualitas penyediaan prasarana dasar perkotaan. Peningkatan kualitas lingkungan fisik perkotaan dan sosial. Membantu peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana/ sarana fisik dan ekonomi perkotaan. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah kota untuk manajemen/ pengelolaan perkotaan. Penanggulangan PKL dan kerawanan sosial perkotaan. Pemantapan regulasi dan sistem standar pelayanan bagi investasi. Pengembangan fungsi-fungsi kawasan (redevelopment dan revitalisasi kawasan). Pengembangan sistem jejaring pelayanan, alur produksi dan distribusi antar wilayah, antar kota dan kota dengan desa sekitarnya melalui kerjasama lintas wilayah/ kota. 10. Peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan perkotaan. 10. Program Pengelolaan Pertanahan Sejalan dengan perkembangan aktivitas penduduk, telah menuntut peningkatan permintaan akan ruang/ tanah serta adanya kepastian/ perlidungan hukum yang adil atas tanah yang telah dikuasai oleh badan atau individu, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru dimasa akan datang, sementara persoalan masa lalu yang masih ada pada masa kini belum sepenuhnya dapat diselesaikan. Untuk itu program ini ditujukan : (1) untuk meningkatkan dan mengembangkan administratif pertanahan yang lebih efektif dan efisien; (2) memperkuat lembaga pertanahan di daerah dan pelayanan administrasi yang cepat, murah, dan transparan; (3) meningkatkan hukum hak atas tanah dan penegakan hukum pertanahan yang adil, transparan, dan konsisten. Adapun kegiatan pokok dari program ini adalah : 1. 2. 3. Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan di daerah. Pengembangan dan peningkatan sistem informasi pertanahan yang handal. Pengendalian penggunaan tanah sesuai Rencana Tata Ruang. 139 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Universitas Tanjungpura 4. 5. 6. 7. Penegakan hukum pertanahan secara adil, transparan, dan konsisten. Membantu penyusunan peta dasar dan pembangunan sistem pendaftaran tanah yang memenuhi prinsip-prinsip good governance. Peningkatan kapasitas kelembagaan pertanahan agar lebih efektif dan efisien. Penataan penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, konsisten dengan Rencana Tata Ruang wilayah dan kepentingan rakyat. 6.2. Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJMN 2004 – 2009 Penataan Ruang • Pembangunan terkendali sesuai dengan Rencan Tata Ruang Wilayah Program Pengembangan Daerah Pedalaman dan Tertinggal • Penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pedalaman Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh • Terbangunnya hubungan sinergis antara petani, pengusaha, pemerintah dan dunia kampus dalam mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Antar Negara • • • • Terbangunnya kegiatan perekonomian yang mandiri di wilayah pertabatasan. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan potensi wilayah perbatasan. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di daerah perbatasan. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat di perbatasan. Program Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Provinsi • Meningkatnya kegiatan perekonomian di sekitar perbatasan antar provinsi Program Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Kelautan • • Penataan Tata Ruang Wilayah Pesisir dan kelautan untuk menjaga proporsionalisme pemanfaatan ruang dan potensi yang berorientasi pada kelestarian linkungan serta pembangunan berkelanjutan. Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga-lembaga ekonomi rakyat pesisir dan kepulauan. Program Pembangunan Wilayah Tengah Kalimantan Barat • Pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan, hortikultura, budidaya perikanan air tawar dan peternakan. Program Pengembangan Wilayah Pasca Konflik • Percepatan dan pemantapan rekonsialiasi antar masyarakat yang terlibat konflik dan rehabilitasi mental akibat trauma konflik. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 140 Universitas Tanjungpura • Membentuk/ memfasilitasi upaya penegakan hukum secara cepat dan tepat kepada pelaku-pelaku kejahatan pelanggaran norma dan kriminal, baik langsung ataupun tidak langsung (propaganda), utamaya yang berdampak pada terjadinya konflik dan rusaknya persatuan dan kesatuan nasional. Rehabilitasi prasarana/ sarana sosial dan ekonomi yang rusak akibat konflik.. • Program Pengembangan Perkotaan • • Pengembangan sistem jejaring pelayanan, alur produksi dan distribusi antar wilayah, antar kota dan kota dengan desa sekitarnya melalui kerjasama lintas wilayah/ kota. Peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan perkotaan. Program Pengelolaan Pertanahan • • • VII. Pengembangan dan peningkatan sistem informasi pertanahan yang handal. Pengendalian penggunaan tanah sesuai Rencana Tata Ruang. Penegakan hukum pertanahan secara adil, transparan, dan konsisten. PENUTUP Ketimpangan wilayah yang cukup lebar antara wilayah perkotaan dengan pedalaman, pesisir, dan pulaupulau membawa dampak kepada lambatnya peningkatan kemajuan di wilayah provinsi Kalimantan Barat. Konsenstrasi pembangunan yang memberikan porsi sangat kecil kepada wilayah pedalaman, pesisir, dan kepulauan mengakibatkan meningkatnya berbagai potensi konflik akibat kecemburuan sosial dan sulitnya akses kepada informasi yang diperlukan. Oleh karena itu sasaran pokok untuk mempersempit ketimpangan wilayah ini perlu didukung dengan kekuatan kepemimpinan daerah dan nasional serta penegakan hukum secara maksimal. Upaya-upaya yang telah dilakukan belum dapat dikataka maksimal. Hal ini berkaitan erat dengan luas wilayah Kalimantan Barat, kondisi geografis, dan batasan ketersediaan dana untuk pembangunan. Aktifitas pemberdayaan sumber daya manusia di wilayah tertinggal harus menjadi prioritas utama sehingga dapat menumbuhkan produktifitas yang baik untuk setahap demi setahap mensejajarkan dengan wilayah lainnya yang lebih maju. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 141 Universitas Tanjungpura BAB 4.13. PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS I. PENGANTAR Hingga saat ini permasalahan pembangunan Pendidikan di Kalimantan Barat masih berkutat pada permasalahan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan serta rendahnya dana APBD/APBN yang dialokasikan terhadap pembangunan pendidikan. Selain itu persebaran pembangunan pendidikan belum merata sehingga ada daerah yang sangat kekurangan guru dan ada daerah yang kekurangan guru, ada daerah yang belum terpenuhi/belum lengkap sarana dan prasarana pendidikan dan ada daerah yang sudah terpenuhi. Lebih spesifik pembangunan pendidikan diperhadapkan pada pemerataan kesempatan belajar belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat usia sekolah; pengelolaan pendidikan belum dilaksanakan secara efisien dan efektif pada semua jenjang pendidikan; Output (lulusan) pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan lapangan verja; peranan swasta belum dapat ditingkatkan secara maksimal ; pengelolaan manajemen sekolah belum optimal. Sementara itu permasalahan pokok Pendidikan Non Formal antara lain adalah (1) Jumlah penyandang buta huruf usia 10-44 tahun masih tinggi yaitu 164.802 orang, (2) Program-program kesetaraan masih dinilai pendidikan nomor dua (paket A setara SD,paket B setara SMP, paket C setara SMA), (3) Layanan pendidikan bagi anak-anak usia dini relatif sangat rendah. Permasalahan-permasalahan ini berimplikasi pada pencapaian indikator-indikator Pendidikan seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisiasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) , Angka Putus Sekolah (APS), Rata-rata Lama Sekolah; Angka Melek Huruf. Pencapaian indikator-indikator Pendidikan Kalimantan Barat hingga saat ini masih lebih rendah dibandingkan pencapaian nasional. II. KONDISI AWAL RPJMN DI TINGKAT DAERAH 2.1. Kondisi Tingkat Pendidikan Pembangunan sektor pendidikan belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Hasil SUSENAS 2004 menunjukkan masih ada 10,35% penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah dan 68,98% yang tidak bersekolah lagi. Sementara itu bagi yang masih sekolah, 10,24% di antaranya adalah SD/MI, 6,07 berstatus SMP/MTs dan 3,56 berstatus SMA/SMK/MI. Sedangkan yang masih kuliah di Perguruan Tinggi dan Akademi hanya 0,79%. Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7 – 12 tahun sebesar 95,42%, usia 13 – 15 tahun sebesar 82,91% dan usia 16 – 18 tahun sebesar 45,69%. Pencapaian APS Kalimantan Barat masih berada di bawah pencapaian APS Nasional di semua kelompok umur atau di semua jenjang pendidikan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 142 Universitas Tanjungpura Angka Parisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs tergolong baik sedangkan APK SMA/MA masih berada pada kategori rendah. Pencapaian APK pada masing-masing jenjang pendidikan adalah SD/MI =105,06% ; SMP/MTs = 71,74%; dan SMA/SMK/MA = 39,12%. Angka Partisipasi Murni (APM) Kalimantan Barat meskipun menunjukkan peningkatan namun pencapaiannya masih di bawah APM Nasional. Hingga tahun 2005 pencapaian APM SD/MI ; SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kalimantan Barat masing-masing sebesar 92,5% ; 53,3% dan 32,3%. Sedangkan APM Nasional sudah mencapai 93,3% untuk tingkat SD/MI; 65,4% untuk tingkat SMP/MTs dan 43,5% untuk tingkat SMA/MA/SMK. Di antara 33 Provinsi, capaian APM SMA/MA/SMK berada di urutan 32 (hanya unggul dari NTT yang APM SMA/MA/SMK nya baru mencapai 27,8%). Angka Putus Sekolah di Kalimantan Barat cukup Tinggi. Pada tahun 2004, Angka Putus Sekolah di Kalimantan Barat dan angka mengulang pada tiap jenjang pendidikan adalah SD/MI = 1,21% dengan angka mengulang = 7,78% ; SMP/MTs = 1,67% dengan angka mengulang = 0,76% ; SMA/MA = 1,54% dengan angka mengulang = 0,79%. Siswa yang putus sekolah dan mengulang kemungkinan besar adalah laki-laki. Dugaan ini didukung data yang menunjukkan bahwa pada tingkat SD jumlah murid laki-laki lebih banyak dari murid perempuan. Namun pada jenjang SMP dan SMA terjadi keadaan yang sebaliknya, dimana jumlah murid perempuan lebih banyak daripada murid laki-laki. Angka Melek Huruf (AMH) usia 15 tahun ke atas baru mencapai 88,2% (Nasional 90,4%). Ini berarti masih terdapat 11,8% penduduk Kalimantan Barat usia 15 tahun ke atas yang belum dapat membaca dan menulis alias buta huruf. Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas hingga tahun 2004 adalah 6,4 tahun, lebih rendah dibanding Nasional (7,2 tahun). Ini berarti penduduk Kalimantan Barat usia 15 tahun ke atas baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 6 SD. Berdasarkan capaian AMH dan IMR tersebut, capaian IPM Kalimantan Barat pada tahun 2004 adalah 65, 4. 2.2. Disparitas Pendidikan Kesenjangan Pembangunan Ekonomi antar Kabupaten/Kota berdampak pada disparitas pendidikan. Pembangunan Pendidikan di Perkotaan jauh lebih maju dibanding daerah pedesaan/pedalaman. Pada tahun 2004 Angka Melek Huruf (AMH) penduduk miskin usia 15 tahun lebih adalah 80,07 (lebih rendah dari capaian Nasional = 83,10). Angka Putus Sekolah penduduk miskin umur 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun masing-masing 1,72 dan 14,35. Angka Partisipasi Sekolah penduduk miskin usia SD dan SMP masing-masing 90,74 dan 69,25. Persebaran Guru dan pembangunan sekolah di semua jenjang pendidikan tidak merata. Di Perkotaan jumlah guru relatif banyak dan memenuhi semua bidang pelajaran sedangkan di Perdesaan jumlahnya relatif kurang dan belum memenuhi semua bidang pelajaran. 2.3. Kuantitas dan Kalitas Fasilitas Layanan Pendidikan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 143 Universitas Tanjungpura 2.3.1. Rasio Murid (per Ruang Kelas dan per Guru) Pada jenjang pendidikan SD, rasio sekolah terhadap murid adalah 1 : 145. Artinya tiap SD mempunyai rata-rata 145 orang siswa atau 24 orang tiap kelas (asumsi : tiap SD memiliki 6 ruang belajar). Rasio guru terhadap murid adalah 1 : 20, dan rasio sekolah terhadap guru adalah 1 : 7. Di tingkat SMP, rasio sekolah terhadap murid adalah 1 : 223 atau 32 orang tiap kelas (asumsi : tiap SMP memiliki 8 ruang relajar). Rasio guru terhadap murid adalah 1 : 13 dan rasio sekolah terhadap guru adalah 1 : 16. Di tingkat SMA, rasio sekolah terhadap murid adalah 1 : 271 atau 30 orang tiap kelas (asumsi : tiap SMP memiliki 9 ruang relajar). Rasio guru terhadap murid adalah 1 : 13 dan rasio sekolah terhadap guru adalah 1 : 20. 2.3.2. Perpustakaan, Laboratorium dan Ketersediaan Buku Sebagian besar sekolah Belem memiliki prasarana penunjang mutu pendidikan, seperti perpustakaan dan laboratorium, terutama sekolah yang berada di Kabupaten yang pembangunan ekonominya relatif lambat. Ketersediaan buku pelajaran masih terbatas. Toko buku yang menyediakan buku pelajaran selain terbatas jumlahnya, harganya relatif mahal. Sebagian besar murid (peserta didik) manghadapi kesulitan dalam mengakses buku, khususnya para murid yang sekolah di perdesaan, karena ternyata perpustakaan di sekolah memiliki buku yang jumlahnya terbatas. 2.3.3. Kepemilikan Komputer dan Akses Internet Hingga tahun 2004 sekolah-sekolah (SD, SMP dan SMA) yang memiliki komputer dan akses Internet masih sangat sedikit. III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Sasaran pembangunan pendidikan yang tertuang dalam RPJMN 2004-2009 dan RPJMD 2005-2007 adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Hal ini tercermin dari indikator-indikator sbb : 1. Meningkatnya taraf pendidikan penduduk yang ditandai dengan : a. Tuntasnya pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun. b. Meningkatnya partisipasi penduduk dalam pendidikan menengah c. Meningkatnya APK dan APM pendidikan menengah dan pendidikan tinggi d. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 2. Meningkatnya kualitas pendidikan yang ditandai dengan : a. Tersedianya standar pendidikan dan pelayanan, b. Meningkatnya proporsi pendidik yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi yang sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, c. Meningkatnya proporsi akreditasi satuan pendidikan; Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 144 Universitas Tanjungpura d. Meningkatnya persentase siswa yang lulus ujian akhir pada semua jenjang pendidikan e. Meningkatnya minat baca siswa dan/atau masyarakat. IV. ARAH KEBIJAKAN Pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2013 diarahkan pada peningkatan kualitas lulusan (output) dan penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang ditandai dengan perubahan-perubahan positip pada indikator-indikator pendidikan seperti : 1. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), terutama untuk jenjang pendidikan menengah. APK SMP/MTs meningkat menjadi 81,90% dan SMA/SMK/MA meningkat menjadi 50,00%. APM SD/MI menjadi 95,00%, SMP/MTs naik menjadi 65,90% dan SMA/SMK/MA menjadi 40,0%. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Meningkatnya pemerataan/kesetaraan dan keadilan pendidikan antar kelompok daerah dan antar masyarakat (antara Pendidikan Negeri dan Swasta) dan berbasis gender guna mewujudkan tujuan kedua dan ketiga dari MDGs. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia dini (2-6 tahun) usia 7-12 tahun; 13–15 tahun dan usia 16– 18 tahun. Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (menjadi 7,8 tahun) dan menurunnya Angka Buta Aksara penduduk usia 15 tahun keatas (menjadi 2,5%) untuk mendorong peningkatan IPM Kalimantan Barat menjadi 76,5. Menurunnya angka mengulang kelas dan angka putus sekolah untuk semua jenjang pendidikan (kurang dari 1,0%); Meningkatnnya kualitas keluaran pendidikan yang antara lain diukur dengan meningkatnnya proporsi siswa SMP/MTs dan SMK/ MA yang lulus ujian akhir nasional, dan meningkatnya proporsi lulusan SMK yang terserap pasar kerja; Meningkatnya kualitas output pendidikan yang sebagai akibat dari : a. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal untuk tingkat kabupaten/kota; b. Meningkatnya proporsi pendidik pada jalur pendidikan formal maupum non formal yang memiliki kualifikasi minimun dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar; c. Rekrutmen Guru baru untuk mengatasi kekurangan Guru dan menggantikan Guru yang tidak layak mengajar dan Guru yang pensiun, d. Meningkatnya persentase Guru Layak Mengajar yang memiliki kualifikasi minimal S-1/D4 (mencapai 100,00%), e. Meningkatnya kuantitas Dosen Perguruan Tinggi yang berkualifikasi S-2 (Magister) dan S-3 (Doktor) f. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik; g. Meningkatkan persentase siswa yang lulus ujian pada setiap jenjang pendidikan; h. Meningkatnya minat baca masyarakat. i. Meningkatnya mutu pendidikan melalui penataran dan diklat teknis fungsional bagi tenaga pendidik (guru) 8. 9. 10. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan yang antara lain diukur dengan: Efektifnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah; Meningkatnya anggaran pendidikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai prioritas nasional yang tinggi didukung oleh terwujudnya sistem pembiayaan yang adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel; 11. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 145 Universitas Tanjungpura V. PENCAPAIAN RPJM DI DAERAH (2005 – 2007) Berdasar pada capaian indikator-indikator pembangunan pendidikan di Kalimantan Barat dalam tiga tahun RPJMN tampak ada capaian yang meningkat dan ada pula capaian yang menurun. Namun secara umum pencapaian indikator meningkat, tetapi peningkatannya relatif sangat kercil. Pendidikan Kalimantan Barat ini berada pada posisi di bawah rata-rata nasional. Beberapa indikator yang menyebabkan hal itu antara lain dapat dilihat dari : 1. Pemerataan kesempatan belajar belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat usia sekolah. Program Wajib Belajar 9 tahun belum terselesaikan hingga saat ini. Kenyataan ini didukung dengan pencapaian indikator pembangunan pendidikan. 1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam proses pelaksanaannya menunjukkan hasil yang positip. Hingga tahun 2006 proporsi penduduk usia 2-6 tahun yang mengikuti pra sekolah atau PAUD 8,13% (Nasional 19,53%). Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia SD (7 -12 tahun) meningkat sebesar satu persen dari 95,5% tahun 2005 menjadi 96,5% tahun 2006. APS usia SMP (13-15 tahun) bertambah dari 80,4% tahun 2005 menjadi 83,5 tahun 2006. APS usia 16–18 tahun meningkat sebesar 1,0% dari 47,6% tahun 2005 menjadi 48,6% tahun 2006. Pencapaian APS Kalbar masih berada di bawah pencapaian APS Nasional di semua kelompok umur. Hingga tahun 2006, APS Nasional usia SD sebesar 97,4% ; usia SMP sebesar 84,1% dan usia SMA sebesar 53,9%. 1.2. Angka Parisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD/MI tergolong baik (melebihi APK SD/MI Nasional) sedangkan APK SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masih jauh di bawah Nasional. Pencapaian APK pada masingmasing jenjang pendidikan adalah SD/MI =114,6% (Nasional = 110,0) ; SMP/MTs = 77,9% (Nasional = 81,9); dan SMA/SMK/MA = 43,8% (Nasional = 56,7) 1.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Kalbar meskipun menunjukkan peningkatan namun pencapaiannya masih di bawah APM Nasional. Hingga tahun 2006 pencapaian APM SD/MI ; SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kalbar masing-masing sebesar 93,5% ; 60,9% dan 34,8%. Sedangkan APM Nasional sudah mencapai 93,5% untuk tingkat SD/MI; 66,5% untuk tingkat SMP/MTs dan 43,8% untuk tingkat SMA/MA/SMK. Di antara 33 Provinsi, capaian APM SMA/MA/SMK berada di urutan 28. 1.4. Angka Putus Sekolah di Kalimantan Barat cukup Tinggi. Hingga tahun 2005, Angka Putus Sekolah di Kalimantan Barat dan angka mengulang pada tiap jenjang pendidikan adalah SD/MI = 1,21% dengan angka mengulang = 7,78% ; SMP/MTs = 1,67% dengan angka mengulang = 0,76% ; SMA/MA = 1,54% dengan angka mengulang = 0,79%. 1.5. Angka Melek Huruf usia 15 tahun ke atas baru tahun 2007 mencapai 89,7% (Nasional 91,9%). Ini berarti masih terdapat 10,3% penduduk Kalimantan Barat usia 15 tahun ke atas yang belum dapat membaca dan menulis alias buta huruf. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 146 Universitas Tanjungpura 1.6. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas hingga tahun 2005 adalah 6,5 tahun, lebih rendah dibanding Nasional (7,3 tahun). Ini berarti penduduk Kalimantan Barat usia 15 tahun ke atas baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 6 SD. 2. Kualitas guru yang memenuhi kualifikasi mengajar di Kalimantan Barat ternyata cukup memprihatinkan. Data Dinas Pendidikan Nasional Kalimantan Barat pada Maret 2006 menyebutkan, Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 dan D-4 hanya mencapai 2,43 persen. Sementara guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi mengajar sebanyak 37,18 persen dan guru SMA/SMK/MA berjumlah 56,74 persen. Sedangkan guru TK/RA/BA yang memenuhi kualifikasi tersebut berjumlah 7,56 persen. Secara nasional lebih dari 40 persen guru kurang layak mengajar. Rinciannya, jumlah guru SD yang kurang layak mengajar sebesar 49,3 persen; 36 persen guru SMP kurang kompeten; 33 persen guru SMA harus meningkatkan lagi kemampuannya; dan 43 persen guru SMK belum layak mengajar. Selain itu, kualifikasi guru yang memiliki pendidikan S1 atau D-IV baru mencapai 30 persen. 3. Jumlah Guru yang dibutuhkan masih kurang. Data dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat tahun 2005 menyebutkan bahwa kekurangan guru karena pensiun berjumlah 1.132 orang, tidak termasuk guru Taman Kanak-kanak. Rinciannya; Guru SD 605 orang, SMP 249 orang, SMA 183 orang, dan SMK 95 orang. 4. Kondisi sekolah atau ruang kelas yang rusak berat dan rusak ringan relatif banyak. Pada tahun 2006, dari 21.645 unit gedung SD/MI yang tersedia, 14,1% di antaranya dalam kondisi rusak berat dan 21,8% rusak ringan. Gedung SMP/MTs yang berjumlah 5.567 unit, 4,6% di antaranya rusak berat dan 15,7% rusak ringan. VI. REKOMENDASI TINDAK LANJUT Untuk meningkatkan pembangunan suatu bangsa diperlukan critical mass di bidang pendidikan. Hal ini membutuhkan adanya persentase penduduk dengan tingkat pendidikan yang memadai untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang cepat. Program Pendidikan Dasar sembilan tahun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan critical mass itu dan membekali anak didik dengan ketrampilan dan pengetahuan dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Mencermati pencapaian indikator-indikator pendidikan yang lebih rendah dari capaian nasional, dampak pembangunan pendidikan bagi pembangunan daerah dapat dikatakan belum signifikan. Setidaknya pernyataan ini dibuktikan dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 65,4 (urutan ke 27 dari 33 provinsi). Dengan kondisi demikian, percepatan pembangunan Pendidikan harus terus di dorong agar dapat memberikan dampak yang semakin signifikan bagi kemajuan pembangunan sumberdaya manusia (Development of Human Resources). Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 147 Universitas Tanjungpura Target Millenium Development Goals (MDGs) bidang pendidikan yang “memastikan pada tahun 2015 semua anak-anak di mana pun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar” haruslah dijadikan motivasi oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk lebih serius melaksanakan pembangunan pendidikan. Terkait dengan hal tersebut di atas, tindak lanjut pembangunan pada tahun-tahun yang akan datang lebih diprioritaskan pada : 1. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2. Penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun; 3. Pemberantasan Buta Huruf; 4. Peningkatan Mutu pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan; 5. Pelaksanaan keterkaitan dan kesepadanan pada Pendidikan Kejuruan dan Profesi serta pembangunan di Kawasan Perbatasan; 6. Penataan dan pembenahan manajemen pada organisasi pemegang otoritas pendidikan; 7. Peningkatan profesiolisme para pembina, pelaksana serta petugas dan tenaga kependidikan; 8. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan kesepadanan VII. PENUTUP Garis besar kebijakan pendidikan adalah perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik, dan memberdayakan lembaga pendidikan. Lembaga Pendidikan akan menjadi pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan. Dalam rangka mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas akan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut : Menyelenggarakan dan menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan. untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 148 Universitas Tanjungpura Mengintensifkan pelaksanan sosialisasi pentingnya “pendidikan untuk semua” (education for all) kepada seluruh kelompok masyarakat serta pelaksanaan advokasi bagi pengambil keputusan untuk memberi perhatian besar pada pembangunan pendidikan. Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah peserta didik. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang adminitrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 149 Universitas Tanjungpura BAB 4.14.PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS I. PENGANTAR Permasalahan pembangunan Kesehatan di Kalimantan Barat hingga saat ini terfokus pada keterbatasan jumlah sarana dan prasarana kesehatan, belum meratanya persebaran tenaga kesehatan antar Kabupaten/Kota, keterbatasan anggaran pembangunan kesehatan, masih rendahnya kinerja layanan kesehatan, dan kurang mendukungnya prilaku hidup masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat. Lebih spesifik, permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan kesehatan dibedakan atas capaian Derajat Kesehatan Makro dan Derajat Kesehatan Mikro. Secara makro derajat kesehatan yang tercermin dari indikator Usia Harapan Hidup (Life Expectacy), Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate), Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu Melahirkan (Maternal Mortality Rate) dan Pravalensi Gizi Kurang menunjukkan peningkatan namun capaiannya masih di bawah capaian nasional. Sementara itu, capaian parameter derajat kesehatan mikro meskipun semakin meningkat namun belum mencapai ukuran-ukuran dalam Standard Pelayanan Minimum bidang Kesehatan. Dalam pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan masih ditemukan masalah-masalah seperti tingginya angka kesakitan malaria, ISPA, diare, DBD, tuberkulosis, filariasis dan kusta. Selain itu, prevalensi kasus HIV/AIDS semakin meningkat (urutan ketujuh di antara 33 propinsi). Dalam rangka menunjang upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, telah ditetapkan kebijakan penggunaan obat esensial dan generik, namun pengadaan obat dan perbekalan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan. II. KONDISI AWAL RPJMN DI TINGKAT DAERAH Angka kematian bayi masih cukup tinggi. Meskipun menurun dibandingkan 5 tahun sebelumnya, namun angka kematian tahun 2003 sebesar 47 per 1.000 kelahiran hidup masih berada di atas angka nasional yakni 35 per 1000 kelahiran. Angka Kematian Balita yang cukup tinggi yaitu 63 per 1000 kelahiran hidup lebih dikarenakan status gizi balita yang semakin semakin buruk. Persentase Balita yang tergolong berstatus gizi buruk bertambah dari 11,78 tahun 2002 menjadi 13,81 tahun 2003. III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 150 Universitas Tanjungpura Sasaran pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat disertai dengan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini tercermin dari perubahan pada indikator kesehatan berikut : 1. Menurunnya Angka Kematian Bayi (menjadi 28/1000 kelahiran hidup), Angka Kematian Balita (menjadi 50/1000 kelahiran hidup) dan Angka Kematian Ibu (menjadi 300/100.000 kelahiran hidup) menuju terwujudnya tujuan ke 4 hingga ke7 dari MDGs; 2. Meningkatnnya Usia Harapan Hidup (menjadi 69 tahun) dan menurunnya proporsi Balita Status Gizi Buruk (menjadi < 1,0%) dan Gizi Kurang (menjadi < 20,0%) 3. Meningkatnya cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (menjadi 90,0%) untuk memerangi HIV AIDS, Malaria, TBC dan Penyakit lainnya. 4. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan (menjadi 75,0%) yang ditandai dengan naiknya proporsi pertolongan oleh tenaga kesehatan (menjadi 95,0%); IV. ARAH KEBIJAKAN Pembangunan kesehatan pada periode yang akan datang diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan makro dan mikro dan peningkatan akses masyarakat terhadap terhadap pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang tersebar merata. Perhatian khusus diberikan kepada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, daerah tertinggal, dan daerah bencana dengan memperhatikan kesetaraan gender. V. PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH (2005 – 2007) Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilihat dari perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang dibedakan atas derajat kesehatan makro dan derajat kesehatan mikro. 5.1. Derajat Kesehatan Makro Usia Harapan Hidup masyarakat Kalimantan Barat meningkat dari 64,8 tahun pada tahun 2004 menjadi 66,2 tahun pada tahun 2006. (Nasional pada tahun 2006 = 67,6 tahun). Angka Kematian Bayi (IMR) menurun dari 44 per 1000 kh tahun 2003 menjadi 33,4 per 1000 kh tahun 2005 (Nasional = 32,3 per 1000 kh tahun 2005). Angka Kematian Ibu (MMR) bertambah dari 520 per 100.000 kh tahun 2000 menjadi 566 per 100.000 kh tahun 2003. Prevalensi Gizi buruk dan kurang pada balita bertambah sebesar 0,2% dari 2,3% tahun 2003 menadi 2,5% tahun 2004. 5.2. Derajat Kesehatan Mikro Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 151 Universitas Tanjungpura Kondisi lingkungan dan sanitasi dasar tergolong kurang sehat. Keluarga/RT yang menempati rumah sehat baru mencapai 57,3%, yang menggunakan jamban sehat baru mencapai 54,1%, yang menggunakan air bersih 52,9%. Pelaksanaan Imunisasi Polio tahun 2005 sudah mencapai 98,1% dari 464.670 Balita yang terdata. Hingga tahun 2005 indikator kinerja Bidang Kesehatan belum mencapai target seperti yang ditetapkan dalam SPM Kesehatan. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 sebesar 86%, pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan sebesar 78%, Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk sebesar 65%, kunjungan pelayanan kesehatan kepada bayi baru lahir di satu wilayah sebesar 83%, kunjungan bayi sebesar 72%, Bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah yang dirujuk sebesar 65%, deteksi dini tumbuh kembang anak balita dab pra sekolah oleh tenaga kesehatan 2 kali per tahun sebesar 60%, pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat di satu wilayah kerja sesuai standar oleh tenaga kesehatan/tenaga terlatih sebesar 50%, pelayanan kesehatan remaja sebesar 50%, peserta KB aktif sebesar 53%, pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut sebesar 30%. Persentase Puskesmas ISO masih nihil. Puskesmas yang melaksanakan klinikal algoritma sebesar 25,5% dan sarana Layanan Kesehatan (Yankes) yang telah menerapkan PMK sebesar 2,3%. Sementara itu kualitas penanganan obat dan perbekalan kesehatan menunjukkan hasil sbb : persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan adalah 70%, pengadaan obat esensial sebesar 80%, pengadaan obat generik sebesar 85%, penulisan resep obat generik sebesar 70%. Ketersediaan sumberdaya kesehatan hingga saat ini adalah sebagai berikut : • • • • • • • • • • • Puskesmas yang memiliki tenaga dokter baru mencapai 76,4%; Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang memiliki tenaga dokter spesialis dasar baru mencapai 45,5%; Rasio dokter per 100.000 penduduk adalah 7,9; Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk adalah 2,6; Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk sebesar 2,7 Rasio bidan per 100.000 penduduk sebesar 31,9 Rasio Apoteker per 100.000 penduduk sebesar 4,2 Rasio perawat per 100.000 penduduk sebesar 75,8 Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk adalah 7,4 Rasio ahli sanitasi per 100.000 penduduk sebesar 10,1 Rasio ahli kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk sebesar 2,7 VI. REKOMENDASI TINDAK LANJUT Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 152 Universitas Tanjungpura Hasil yang dicapai melalui proses pembangunan kesehatan di Kalimantan Barat meskipun menunjukkan perbaikan namun belum dapat dibanggakan. Kontribusi Aspek Kesehatan terhadap IPM Kalbar masih tergolong rendah. Merujuk pada RPJMD Provinsi dan RENSTRA Dinas Kesehatan Propvinsi, pembangunan kesehatan yang harus dan mendesak ditindak lanjuti adalah mengurangi angka kematian bayi sekaligus meningkatkan harapan hidup, mengurangi angka kematian balita dan kematian ibu melahirkan dan mengurangi status gizi buruk hingga ketingkat yang paling rendah. Bersamaan dengan itu, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mikro, program yang ditindaklanjuti antara lain adalah Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular, Program Lingkungan Sehat, Program Pelayanan Kesehatan, Penyediaan Obat dan Pembekalan Obat bermutu dan terjangkau, Program Peningkatan Status Gizi serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Kesehatan dan Informasi Kesehatan. VII. KEBIJAKAN Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan kesehatan terutama diarahkan pada : (1) Perluasan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan, seperti membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang refresentatif, penambahan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas; (2) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan (seperti pengadaan Dokter Spesialis Dasar); (3) Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin; (4) Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat dan bersih; (5) Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini; (6) Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar. VII. PENUTUP Pembangunan kesehatan adalah suatu investasi masa depan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas sangat besar perannya dalam percepatan proses pembangunan. Oleh karena itu pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 153 Universitas Tanjungpura BAB 4.15. PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL I. PENGANTAR Perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial adalah hak rakyat dan menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Ruang lingkupnya mencakup upaya-upaya menyantuni, mengayomi, dan memberikan perlakuan serta pelayanan yang adil dan manusiawi kepada rakyat yang memiliki sifat keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, bencana alam, dan bencana sosial. Sebagai wilayah yang pernah dilanda konflik dan berbagai krisis, Kalimantan Barat memiliki penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang cukup signifikan. Mereka ini apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat akan berakibat pada semakin meluasnya kesenjangan sosial, melemahnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat, merebaknya kliminalitas, serta mendorong timbulnya ketegangan sosial. II. KONDISI AWAL RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT Sampai dengan tahun 2004 kuantitas dan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKA) masih rendah. Menurut hasil statistik tahun 2003 di Kalimantan Barat terdapat Penderita Cacat 12.256 orang, Lanjut Usia 29.450 orang, Anak Terlantar 379.582 orang, Korban Bencana Alam 46.229 jiwa, WTS 2.534 sehingga total penyandang masalah-masalah sosial dsi Kalbar berjumlah 467.517 orang (atau lebih 10,37%). Data statistik 2004 menunjukkan 13,91% penduduk Kalbar miskin, dan 8, 03% adalah pengangguran terbuka. Untuk penanganan Anak-anak terlantar saja di Kalbar hanya ada 65 panti asuhan yang menampung sebanyak 2.883 anak (data 2003), yaitu sekitar 0,8%. Para penyandang cacat masih menghadapi kendala untuk mendapatkan kemandiriannya, serta hak untuk hidup normal dan wajar antara lain meliputi akses ke pelayanan sosial dasar, dan aksesibilitas terhadap pelayanan umum untuk mempermudah kehidupan mereka. Demikian juga masalah ketunasosialan yang mencakup para gelandangan, pengemis, dan tunasusila, selain kemiskinan dan ketidakmampuan mereka secara individu untuk hidup dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat, perhatian dan penanganan yang serius dan tuntas dari lembaga atau pihak yang berwenang juga sangat kurang. Rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang masih tetap belum terselesaikan. III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Fokus RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2005-2008 adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata pada masyarakat. Sasaran utama yang dicanangkan adalah antara lain: meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar, serta meningkatnya kualitas hidup Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 154 Universitas Tanjungpura PMKS sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Serta meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga, dan komunitas publik dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial. IV. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial yang dicanangkan antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kalimantan Barat. Peningkatan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya. Peningkatan kualitas hidup bagi PMKS di bidang pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial. Penguatan ketahanan sosial masyarakat Kalimantan Barat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilainilai sosial budaya bangsa. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumbersumber kesejahteraan sosial. Peningkatan pelayanan bagi korban bencana alam dan bencana sosial Peningkatan prakarsa dan peran aktif semua lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan. V. PENCAPAIAN 2005-2008 1. Upaya yang dilakukan hingga tahun 2008 Berbagai upaya yang dilakukan di antaranya adalah peningkatan kebijakan pelayanan sosial dalam bentuk pembinaan, penyuluhan, pelatihan keterampilan, rehabilitasi dan advokasi. Selain itu dilakukan peningkatan akses dan jejaring komunikasi guna untuk pemberdayaan dan permodalan usaha, serta pemberian bantuan atau santunan. 2. Posisi Capaian hingga tahun 2008 Sampai dengan tahun 2004 realisasi kesejahteraan sosial, anak asuh, dan tuna susila mengalami peningkatan. Untuk fakir miskin mengalami peningkatan sebesar 20% (tahun sebelumnya sebanyak 4.000 KK menjadi 5.000 KK. Anak asuh hasil rehabilitasi meningkat 10% (tahun sebelumnya 2.125 jiwa menjadi 2.385 jiwa). Sedangkan wanita tuna susila mencapai angka penurunan sebesar 1,5% (dari 2.534 jiwa menjadi 2.497 jiwa). Namun data statistik berikutnya melaporkan bahwa sampai dengan tahun 2007 keadaan tersebut tidak berubah (stagnan), kecuali pada fakir miskin yang mengalami peningkatan mencapai angka 360.950 KK. Dengan demikian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bidang ini masih belum mengalami peningkatan yang signifikan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 155 Universitas Tanjungpura 3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Otonomi daerah masih cendrung mensejahterakan masyarakat lapisan atas yang memiliki akses secara struktural kepada pusat kekuasaan di daerah, dan belum sepenuhnya dapat memberikan kesejahteraan yang merata pada semua masyarakat di lapisan bawah. Selain itu rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kurangnya alokasi dana merupakan permasalahan klasik yang menjadi kendala umum dalam pencapaian sasaran. Rendahnya kualitas SDM, di satu sisi mengakibatkan lambatnya gerak dan minimnya inisiatif aparat dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang cepat, dan di sisi lain menyebabkan kurangnya kemampuan masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahannya. Di samping itu beratnya beban perekonomian bangsa memberikan pengaruh terhambatnya pencapaian sasaran ini. Dengan biaya hidup yang semakin tinggi, khususnya pasca kenaikan harga BBM, eksistensi penyandang masalah kesejahteraan sosial cendrung mengalami peningkatan dan semakin rentan. VI. TINDAK LANJUT Pembangunan di bidang kesejahteraan yang merata merupakan salah satu pilar konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia. Oleh karena itu masalah ini harus mendapatkan perhatian yang utama. Untuk waktu singkat pembangunan di bidang ini hendaknya diarahkan kepada mengurangi dan melenyapkan situasi dan kondisi ketidakberuntungan, ketidakberdayaan, dan kesenjangan sosial yang dapat melahirkan disharmoni dan sikap frustrasi yang merata pada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang berpihak kepada mereka. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah masih tingginya kesenjangan sosial yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat baik secara ekonomi maupun teritorial atau kawasan. Ketegasan sikap pemerintah dalam menegakkan aturan agar tidak terjadi eksploitasi masyarakat bawah dan kaum lemah demi untuk kepentingan politik praktis perlu diwujudkan secara konsisten. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 156 Universitas Tanjungpura BAB 4.16. PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS SERTA PEMUDA DAN OLAHRAGA I. PENGANTAR Penduduk merupakan bahan bahasan utama setiap kita mengkaji permasalahan penbangunan, baik itu menyangkut pembangunan fisik, sosial maupun ekonomi. Penduduk mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam dinamika pembangunan baik pembangunan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Sejauh ini para perencana pembangunan wilayah baik berskala nasional maupun regional selalu menempatkan jumlah penduduk pada posisi yang sangat strategis, diantaranya ditunjukan dengan penempatan jumlah penduduk sebagai salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini cukup realistis karena muara akhir dari setiap tahapan pembangunan antar waktu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia seutuhnya secara adil, makmur, merata, dan beradab. Secara umum pembangunan bidang kependudukan di Kalimantan Barat telah menunjukan trend perubahan positif diantaranya dicirikan oleh penurunan angka kelahiran dan kematian bayi, serta peningkatan usia harapan hidup pada saat sekarang dibanding dekade 90-an atau sebelumnya. Penurunan angka kelahiran merupakan hasil bukti keberhasilan program Keluarga Berencana (KB), akan tetapi jika dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia, harus diakui bahwa Kalimantan Barat masih relatif tertinggal. Dengan kata lain, masalah kependudukan di Kalimantan Barat masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup banyak dan menuntut penanganan ekstra, khususnya yang terkait dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rumahtangga. II. KONDISI AWAL RPJMN DI TINGKAT DAERAH Dipandang dari sisi jumlah, Propinsi Kalimantan Barat tergolong berpenduduk sedikit yaitu berada pada urutan ke-16 terbawah setelah Propinsi Bali, Kalimantan Selatan, dan DI Yogyakarta dibandingkan dengan 30 propinsi lain di Indonesia pada tahun 2004. Sisi lain Kalimantan Barat ternyata memiliki wilayah yang cukup luas yaitu menempati peringkat ke-4 terbesar setelah Propinsi Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah (Statistik Indonesia 2004, BPS-Jakarta). Tidak sebandingnya antara distribusi luas wilayah dengan jumlah penduduk mengakibatkan tingkat hunian penduduk per kilometer persegi (population density) di Kalimantan Barat juga tergolong jarang yaitu sekitar 27 jiwa per kilometer persegi, relatif lebih jarang dibanding Propinsi Kalimantan Selatan yang sekitar 74 jiwa pada tahun yang sama. Secara rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kalimantan Barat pada periode 1980-1990 terlihat masih cukup tinggi yaitu sekitar 2,65 persen per tahun, kemudian menurun tajam menjadi sekitar 1,56 persen pada periode 1990-2000, dan relatif meningkat pada periode 2000-2005 yaitu sekitar 1,82 persen per tahun. Hal ini Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 157 Universitas Tanjungpura menunjukan bahwa tingkat fertilitas dekade 80-an relatif lebih tinggi dibanding dekade 90-an maupun memasuki tahun 2000-an. Ada dua faktor yang mempengaruhi tinggi-rendahnya tingkat fertilitas suatu wilayah yaitu faktor interen dan faktor eksteren. Faktor eksteren yang mendorong tingginya tingkat fertilitas dekade 80-an diduga adalah masih relatif terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kesehatan di Kalimantan Barat pada masa itu, ditambah sarana dan prasarana transportasi khususnya di desa perdesaan bagian pedalaman masih tergolong sangat terbatas, sehingga arus informasi tentang manfaat Keluarga Berencana (KB) belum optimum dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat pedesaan. Fenomena ini sekurang-kurangnya ditunjukan oleh relatif lebih tingginya tingkat fertilitas penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan Struktur umur jika dihubungkan dengan pembangunan ekonomi sangat terkait, dan indicator yang dapat digunakan adalah tingkat dependency ratio (DR) atau tingkat beban ketergantungan. Pada tahun 1990 tingkat ketergantungan di Provinsi Kalimantan Barat 78,4 artinya bahwa setiap 100 orang produktif (15-64 tahun ) menanggung beban 78 orang tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas), pada tahun 2005 beban ketergantungan turun menjadi 53,5. Beban ketergantungan di Provinsi Kalimantan Barat masih cukup besar pada penduduk muda (0-14) dari 78 orang yang menjadi beban 73 diantaranya adalah penduduk muda. Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, khususnya pertumbuhan penduduk alami (natural increase ) adalah melalui program Keluarga Berencana (KB), terbukti Total Fertility Rate (TFR) atau jumlah bayi yang dilahirkan selama usia subur (15-49 tahun) di Provinsi kalimantan Barat pada tahun 1990 sebesar 4,4 menjadi 2,7 di tahun 2005. Namun demikian jika dilihat implementasi pelaksanaan KB di Provinsi Kalimantan Barat dibandingkan pada regional pulau Kalimantan masih kurang, tahun 2003 dan 2004 Provinsi Kalimantan Barat persentase wanita kawin usia 15-49 tahun yang pernah memakai alat KB terendah yaitu sebesar 71.56 persen dan 73,02 persen. Walaupun demikian masih diatas angka nasional dimana pada tahun 2003 dan 2004 sebesar 70,78 persen dan 71,91 persen.Ini artinya masih banyak provinsi dalam pelaksanaan Program KB masih di bawah Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi tahun 2004 dan 2005 pelaksanaan Program KB di Kalimantan Barat cukup bagus, hal ini bisa dilihat peresentase wanita kawin yang pernah memakai alat KB terus meningkat. III. IV. SASARAN YANG INGIN DICAPAI ARAH KEBIJAKAN Kebijakan pembangunan kependudukan diarahkan untuk menata pembangunan kependudukan melalui: 1. Penataan kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 158 Universitas Tanjungpura dukung dan daya tampung lingkungan, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah; 2. Penataan kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk; 3. Peningkatan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik, antara lain melalui penyelenggaraan registrasi penduduk. Kebijakan pembangunan keluarga berencana diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas dengan: 1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil; 2. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja; 3. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga PraSejahtera dan Keluarga Sejahtera-I, peningkatan kualitas lingkungan keluarga; dan 4. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas. Kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi melalui: 1. 2. 3. 4. Keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan; Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan; Peningkakan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan; 5. Pelindungan segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda; 6. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan; Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 159 Universitas Tanjungpura 7. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga; 8. Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan; 9. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; dan 10. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan. V. PENCAPAIAN RPJMD (2005 – 2007) 1. Jumlah penduduk Kalimantan Barat tahun 2006 diperkirakan berjumlah sekitar 4,12 juta jiwa dengan rincian laki-laki 2,11 juta jiwa dan perempuan 2,01 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) periode 2000-2005 sebesar 1,56%, naik sedikit (0,03%) dibanding LPP periode 1990-2000. LPP Kalbar yang relatif rendah merupakan kontribusi (1) pertumbuhan alami (natural increase) sekaligus merupakan keberhasilan program KB dan (2) pertumbuhan sosial (social increase) yang ditandai dengan migrasi netto yang positip ( pada periode 2003–2006 transmigran yang ditempatkan di Kalimantan Barat berjumlah 2.714 KK atau 9.980 jiwa). 2. Dilihat dari struktur umur, Kalbar masih tergolong berpenduduk muda. Komposisi penduduk Kalbar adalah 31,55% berumur 0–14 tahun; 63,11% berusia 15-59 tahun dan 5,11% berumur 60 tahun lebih (usia lanjut). Dengan kepadatan penduduk yang baru mencapai 28 jiwa per kilometer persegi, tidaklah berlebihan untuk mengatakan Kalbar masih kekurangan penduduk. Keadaan ini tentunya kurang menguntungkan dalam rangka percepatan pembangunan wilayah khususnya menyangkut pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan segala potensi dan keragamannya. 3. Seiring dengan penurunan pertumbuhan penduduk, beban ketergantungan (dependency ratio) mengalami penurunan dari 59,4 tahun 2000 menjadi 53,5 tahun 2005. Angka ini menunjukkan tiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 54 penduduk usia tidak produktif. Meskipun menurun, angka beban ketergantungan ini masih tergolong besar. 4. Penduduk yang pindah ke Kalimantan Barat (in-migration) pada umumnya berusia produktif (termasuk Pasangan Usia Subur). Hal ini berpotensi meningkatkan TFR dan menambah beban pembangunan daerah karena 11,7% diantaranya pendatang untuk mencari kerja. 5. Persebaran penduduk Kalimantan Barat tidak merata antar wilayah baik antar kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, maupun antar kawasan pantai-bukan pantai atau kota-desa. Daerah pesisir dihuni oleh hampir 50 persen dari total penduduk Kalimantan Barat dengan kepadatan mencapai 36 jiwa Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 160 Universitas Tanjungpura lebih. Sebaliknya tujuh kabupaten lain (bukan pantai) selain Kota Pontianak secara rata-rata tingkat kepadatan penduduknya relatif lebih jarang. 6. Angka Kelahiran Total (TFR) meskipun menurun namun masih tergolong tinggi. TFR Kalbar menurun dari 2,99 pada tahun 2000 menjadi 2,72 di tahun 2005. 7. Tingkat partisipasi pria dalam ber-KB masih sangat rendah. Hingga Agustus 2005, proporsi peserta KB Baru Pria sebanyak 4,02% dan peserta KB Aktif sebanyak 1,32% (kurang dari 0.05%). 8. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi. Sebagian besar masyarakat, orang tua, maupun remaja belum memahami hakhak dan kesehatan reproduksi remaja. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah dan tidak tepat. 9. Belum Tertatanya Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Membangun Sistem Pembangunan, Pemerintahan, dan Pembangunan Yang Berkelanjutan. Selain itu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasi pun belum memadai. Demikian pula, bank data sebagai data basis kependudukan belum tersedia. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2005 dan 2006 menunjukkan adanya peningkatan proporsi pengangguran terbuka kelompok usia muda (15-24 tahun). Pada tahun 2005, dari 171.724 jiwa pengangguran terbuka 69,90% di antaranya adalah kelompok usia muda. Tahun 2006 proporsinya meningkat menjadi 70,99% dari 139.054 jiwa pengangguran. Disamping masalah pengangguran, pemuda juga manghadapi masalah lain yang tidak sederhana yaitu rendahnya kualitas pemuda menghadapi persaingan masa depan dikaitkan dengan daya saing bangsa yang semakin menkhawatirkan. Indikatornya adalah penurunan Indeks Daya Saing Nasional dari peringkat 69 tahun 2004 menjadi peringkat 74 tahun 2005. Selain itu, minat baca di kalangan pemuda masih rendah. Masalah sosial seperti kriminalitas, premanisme, primordialisme sempit, narkotika, psikotropika, zat aditive lainnya, pergaulan bebas, pornografi, pornoaksi dan HIV/AIDS cenderung meningkat. Di sisi lain prestasi pemuda di bidang Olah Raga belum menampakkan hasil yang menggembirakan baik di tingkat nasional maupun internasional. Frekuensi kegiatan olah raga bertaraf nasional relatif sangat rendah. Prestasi olah raga pada PON belum dapat dibanggakan (ranking 18 pada PON XVI 2004). Cabang olah raga yang mengukir prestasi nasional masih sedikit, yaitu Angkat Besi, Balap Sepeda dan Tinju Profesional. Hasil Sport Development Index (SDI) Kalimantan Barat baru mencapai 0,443. Ini membuktikan bahwa kondisi kesehatan dan kebugaran masyarakat Kalimantan Barat serta partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivitas olahraga masih rendah. Permasalahan lain adalah jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM) Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 161 Universitas Tanjungpura olahraga masih rendah; kekurangan guru pendidikan jasmani; sarana dan prasarana tidak lagi memenuhi standar latihan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholder) olahraga. VI. REKOMENDASI TINDAK LANJUT Berdasarkan permasalahan dan capaian pembangunan kependudukan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti adalah : 1. Pembenahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Provinsi dan Kabupaten/Kota disertai dengan pengadaan sarana dan prasarana yang terkait dengan SIAK; 2. Mempersiapkan database kependudukan Kabupaten/kota untuk tersedianya data kependudukan Kabupaten/Kota yang berbasis registrasi/pelayanan; 3. Peningkatan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar memberikan prioritas memadai untuk program KB 4. Peningkatan keikutsertaan peserta KB sebagai anggota kelompok UPPKS untuk meningkatkan ekonomi keluarga; 5. Penguatan program pelembagaan keluarga kecil berkualitas untuk peningkatan SDM KB di lapangan baik secara kuantitas maupun kualitas, serta memperkuat jejaring institusi masyarakat; 6. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda melalui program pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), pemuda bahari, kepramukaan, dan program pengembangan Rumah Olah Mental Pemuda Indonesia (ROMPI); 7. Peningkatan pengerahan tenaga terdidik dalam upaya percepatan dan penggerakan pembangunan di pedesaan (SP3); 8. Pengembangan kualitas sistem pembinaan olahraga prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan melalui pendekatan lintas disiplin dan pemberdayaan induk-induk organisasi cabang olahraga; 9. Peningkatan jumlah dan mutu serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dn teknisi olahraga; 10.Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga. VII. PENUTUP Dalam mewujudkan proses pembangunan berkelanjutan, eksistensi penduduk adalah sentral dan sangat penting. Untuk itu program pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan keluarga kecil berkualitas, dan pemuda dan olahraga harus tetap dijalankan secara terpadu dan holistik. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 162 Universitas Tanjungpura BAB 4.17. PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA I. PENGANTAR Kehidupan beragama/kepercayaan adalah bagian dari nadi kehidupan bangsa Indonesia, termasuk masyarakat Kalimantan Barat. Oleh karena itu pembangunan Kehidupan beragama/kepercayaan merupakan salah satu upaya pemenuhan hak dasar rakyat yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Pembangunan kehidupan beragama/kepercayaan merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama/kepercayaan. Selain itu juga meningkatkan toleransi beragama guna terciptanya kerukunan hidup antar ummat beragama, yang semuanya sangat mendukung peningkatan saling percaya dan keharmonisan antar kelompok masyarakat. II. KONDISI AWAL RPJMD 2005-2008 Mayoritas ummat beragama di Kalimantan Barat masih berada pada situasi kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang marginal. Keadaan ini berdampak pada lemahnya ketahanan beragama, kreativitas penganut agama, dan eksistensi lembaga keagamaan mereka. Lemahnya kreativitas dan ketahanan sosial keagamaan masyarakat tercermin antara lain dari rendahnya kemampuan mereka dalam menyikapi dinamika perubahan sebagai akibat dari serbuan budaya global. Nilai-nilai ajaran agama yang diharapkan mampu menjadi dinamisator, filter dan katalisator bagi masyarakat dalam menyerap nilai-nilai universal ternyata belum berfungsi sebagaimana mestinya. Orientasi keberagamaan masyarakat Kalbar cendrung mengutamakan kesalehan individual, belum menyentuh aspek-aspek kesalehan sosial, politik dan ekonomi. Beberapa permasalahan yang menjadi titik tolak kondisi awal RPJMD Kalbar adalah: (1) kurang memadainya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan, (2) belum memadainya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan di kalangan peserta didik, (3) belum memadai pelayanan kehidupan beragama/kepercayaan, (4) menguatnya eksklusifisme beragama/kepercayaan pada sebagian masyarakat, baik dalam hubungan horisontal (intern dan antar ummat beragama/kepercayaan) maupun vertikal (pemerintah dan pihak lainnya), (5) Isu-isu SARA masih disalahgunakan untuk kepentingan politik. III. SASARAN Sasaran Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama/Kepercayaan dalam RPJMD Kalbar 2005-2008 adalah: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 163 Universitas Tanjungpura 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan dan pemahaman agama/kepercayaan, terutama rohaniawan/penyuluh agama/kepercayaan. 2. Peningkatan kualitas pendidikan agama/kepercayaan dan keagamaan. 3. Peningkatan kerukunan intern dan antar ummat beragama. IV. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama/kepercayaan adalah: 1. Memberdayakan peranan agama dan kepercayaan yang ada di Kalimantan Barat sebagai tolok ukur berpikir dan berperilaku guna mewujudkan masyarakat madani (bermoralitas religius dan demokratis) 2. Mengoptimalkan pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan untuk mewujudkan pemahaman yang substansial, penghayatan, dan pengamalannya yang berorientasi kepada kesalehan sosial dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Meningkatkan fungsi, peran, serta kelengkapan sarana dan prasarana kelembagaan agama dan kepercayaan. 4. Meningkatkan sarana, prasarana, kualitas dan kuantitas pendidikan agama dan kepercayaan. 5. Meningkatkan kerukunan hidup dan kerja sama intern ummat seagama/kepercayaan, antar ummatummat beragama/kepercayaan, dan antara ummat-ummat beragama/kepercayaan dengan pemerintah. V. PENCAPAIAN 5.1. Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan/kepercayaan. 5.1.1. Penyuluh agama mengalami jumlah yang stagnan yaitu sebanyak 1637 orang, namun dari segi insentif dan santunan terhadap mereka mengalami kenaikan sehingga berpengaruh besar terhadap peningkatan efektivitas kinerja mereka secara kualitatif. Jumlah mereka secara kuantitatif stagnan karena sebagian mereka telah ditingkatkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Daerah. 5.1.2. 5.2. 5.2.1. Bantuan dan fasilitasi sarana dan prasarana ibadah mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada peningkatan jumlah jamaah dan peran yang lebih komprehensif rumah ibadah. Program peningkatan pendidikan agama/kepercayaan dan keagamaan. Kependidikan Agama mendapatkan perhatian yang cukup baik. Selain melalui program rutin Departemen Agama, Pemerintah Daerah juga telah memberikan bantuan dan fasilitasi kepada beberapa sekolah keagamaan swasta, baik ketenagaan maupun sarana/prasarananya. Di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah lembaga kependidikan swasta mengalami peningkatan, tahun 2005/6 berjumlah 131 unit, tahun 2006/7 menjadi 159 unit (naik 21%), tahun Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 164 Universitas Tanjungpura 2007/8 menjadi 169 unit (naik 6%). Demikian pula SLTP/Madrasah Tsanawiyah Swasta, tahun 2005/6 berjumlah 332 unit, tahun 2006/7 menjadi 336 unit (naik 1,20%), dan tahun 2007/8 menjadi 339 unit (naik 0,89%). Sedangkan pada SMU/Madrasah Aliyah Swasta mengalami kenaikan 14,28% (tahun 2006/7 berjumlah 140 unit dan tahun 2007/8 menjadi 160 unit). 5.2.2. Pada pendidikan tinggi, Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Beberapa kegiatan seminar dan simposium, baik lokal maupun regional, telah dilakukan guna percepatan peningkatan status STAIN tersebut. Meskipun demikian tekat tersebut belum dapat terwujud. 5.3. Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama. Kehidupan beragama senantiasa mendapat perhatian. Berbagai kegiatan hari-hari besar agama difasilitasi. Bahkan perayaan hari agama yang khas di Kalimantan Barat, seperti hari raya Imlek untuk agama Khong Hu Chu, dapat dilaksanakan secara meriah dan terbesar di Indonesia. Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan pelayanan ibadah yang rutin menjadi tanggungjawabnya seperti pelayanan pelaksanaan Ibadah Haji. Terobosan yang bagus telah dilakukan oleh Pemerintah Kalimantan Barat adalah memindahkan embarkasi untuk jamaah Kalbar dari embarkasi Halim Perdana Kusuma Jakarta ke embarkasi Batam. Pemindahan ini berdampak positif terutama terjadi penghematan biaya dan waktu perjalanan jemaah ke tanah suci. Tahun 2005 jemaah haji Kalbar berjumlah 1.554 orang, tahun 2006 berjumlah 2.264 orang (naik 45%), tahun 2007 berjumlah 2.298 (naik 1,50%). Selain itu Pemerintah Daerah terus berupaya memberikan dukungan peningkatan kualitas pelayanan dan status Yayasan Rumah Sakit Islam agar dapat berperan setara dengan rumah sakit milik yayasan swasta lainnya. 5.4. Program peningkatan kerukunan ummat beriman. Program ini dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Format utama kegiatan yang dilakukan adalah dialog antar tokoh, komponen, dan pimpinan lembaga keagamaan. Selain itu kegiatan bersama yang melibatkan berbagai unsur pemuka dan aktivis keagamaan seringkali dilakukan. Dapat ditegaskan kerukunan hidup antar ummat beragama di Kalimantan Barat sangat kondusif dan terbukti dengan terciptanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur 2007, dan beberapa Walikota dan Bupati 2008) yang damai dan penuh persaudaraan. VI. TINDAK LANJUT 6.1. Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan/kepercayaan. • • Peningkatan rekruitmen penyuluh Agama yang lebih professional dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Peningkatan dukungan sarana dan dana untuk para penyuluh dan Pembina agama. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 165 Universitas Tanjungpura • Upaya-upaya pembinaan pemahaman dan penghayatan agama yang lebih luas bagi masyarakat dan aparatur negara dengan menekankan aspek kesalehan sosial dan menanamkan kesadaran untuk menjadikan nilai dan ajaran agama sebagai landasan dalam berpikir dan berbuat/berprilaku. 6.2. Program peningkatan pendidikan agama/kepercayaan dan keagamaan. • • • • • • Meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah agama dan dapat ditingkatkan menjadi berstatus sekolah negeri. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketenagaan administrasi dan kependidikannya. Meningkatkan pemberian beasiswa dan bantuan studi lainnya. Mengintensifkan lembaga-lembaga keagamaan dan semacamnya baik yang berada di masyarakat maupun di kantor pemerintahan. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemahaman keagamaan yang modern seperti ESQ dll. Meningkatkan kinerja kelembagaan pelayanan agama terutama yang berkenaan dengan program pemberdayaan masyarakat seperti BMT, BAZ, dll. 6.4. Program peningkatan kerukunan ummat beriman. • • • Peningkatan kegiatan dialog, pertemuan rutin, dan acara-acara kerjasama lintas komponen dan kelembagaan agama-agama. Pengembangan sosialisasi dan pelaksanaan pendidikan multikulturalisme. Mencegah politisasi agama, dan penggunaan kekerasan dalam masalah-masalah kemasyarakatan dan keagamaan. VII. PENUTUP Kalimantan Barat dan Bangsa Indonesia tetap berjaya manakala pembangunan di bidang agama tetap mendapatkan perhatian dan porsi yang sama besar dan pentingnya dengan pembangunan di bidang lainnya. Karena bidang ini merupakan spirit dan pondasi kebangsaan Indonesia yang sejati. Meskipun sampai dengan tahun 2004 Kalimantan Barat masih mengalami trauma konflik sosial yang cukup parah, namun tahun-tahun berikutnya masyarakat Kalbar telah dapat bangun kembali dengan semangat keberagamaan dan toleransi yang meningkat. Kondisi yang telah dicapai itu harus dipelihara dan dilanjutkan. Jika beberapa tahun terakhir fokus pembangunan bidang agama terkonsentrasi pada pemulihan trauma dan minimalisasi disintegrasi dan disharmoni masyarakat, maka pada masa berikutnya pembangunan agama harus dapat menjawab tantangan internal dan eksternal masyarakat berupa serbuan budaya global dan sekaligus krisis global yang pada sisi tertentu dipastikan berdampak negatif pada eksistensi moralitas dan integritas masyarakat. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 166 6.3. Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama. Universitas Tanjungpura BAB. 4.18. PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP I. PENGANTAR Kalimantan Barat merupakan salah satu propinsi terluas setelah Irian Jaya, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 146.807 km2 atau 7,6 % dari luas daratan Indonesia. Merupakan suatu wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam ini harus dimanfaatkan sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource based economy) dan sekaligus sebagai penopang system kehidupan (life support system). Sebagai modal pertumbuhan ekonomi sumber daya alam lebih menekankan aspek pengelolaan dan pendayagunaan bumi, air, dan dirgantara, sedangkan sebagai penopang sistemj kehidupan lebih menitikberatkan pada aspek pelestarian dan perlindungan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Keduanya mengandung tujuan yang sama yaitu upaya terpadu untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sector dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka menengah. Prinsip-prinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. II. KONDISI AWAL Pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Barat masih bertumpu pada prioritas ekonomi sebagai sumber devisa dan modal pembangunan. Sementara aspek ekologi, sosial, dan kelestariannya seringkali diabaikan. Akibatnya, eksploitasi berlebih mengakibatkan semakin kritisnya potensi sumber daya alam. Kritisnya kondisi sumber daya alam lebih karena pemanfaatannya yang justru saling berseberangan. Dimana sebagian sumber daya alam bersifat kompatibel dan sebagian lain non kompatibel. Artinya pemanfaatan satu bagian sumber daya alam akan mengakibatkan terabaikannya sumber daya lainnya. Berbagai permasalahan timbul yang menyebabkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga dapat menimbulkan terjadinya ketidak seimbangan alam. Beberapa permasalahan pokok dapat digambarkan berikut ini: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 167 Universitas Tanjungpura 1. Kalimantan Barat memiliki lahan kritis mencapai 5.141.270 hektar, yang terjadi di tiga daerah aliran sungai (DAS) di Kalbar, di antaranya 2.163.570 hektar berada dalam kawasan hutan dan 2.978.700 hektar di luar hutan. Kerusakan lingkungan hidup akibat kurang bijaksananya pengelolaan sumber daya alam akibat illegal logging, penambangan emas tanpa ijin, pembakaran hutan, eksploitasi gambut yang tidak bijaksana dan lain-lain di Kalimantan Barat memerlukan upaya reformasi kebijakan dalam penanganannya. Ironisnya, upaya pencegahan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan tersebut masih sangat minim dilakukan. 2. Hutan di Kalimantan Barat dalam kondisi yang rusak, kondisi ini disebabkan penebangan hutan yang tidak mengikuti prosedur. Eksploitasi hutan juga terjadi pada wilayah Cagar Alam dan zona penyangga. Berbagai kegiatan eksploitasi hutan itu menyebabkan kerusakan hutan tropis. Hutan yang rusak atau tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai luasan 43 juta ha dari total hutan Indonesia seluas 120,35 juta ha, dengan laju degradasi 4 tahun terakhir mencapai 2,1 juta ha per tahun. Kerusakan sangat besar terjadi di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia dan di perbatasan dengan Propinsi Kaltim yang laju kerusakannya mencapai 150.000 hektar per tahun; dan di perbatasan Kalbar seluas 250.000 hektar per tahun. Berdasarkan data yang diperoleh, dari 9,17 juta hektar hutan Kalbar tersebut, sekitar 3,1 juta hektar atau 34,12 persen sudah tidak berhutan. Adapun hutan sekunder 31,13 persen serta kawasan hutan produksi yang masih dikatakan primer atau hutan perawan hanya tinggal 6,10 persen atau sekitar 557.568 hektar. Keadaan hutan produksi primer ini tidak berada dalam satu hamparan, tetapi kini terpencar-pencar di berbagai wilayah Kalbar. 3. Sistem pengelolaan hutan perlu diperbaiki. Sumberdaya hutan masih sebagai salah satu modal pembangunan ekonomi dan sumber pendapatan masyarakat. Namun demikian, lemahnya sistem pengelolaan hutan telah mengantarkan usaha kehutanan pada kondisi yang diselimuti oleh ekonomi biaya tinggi. Tingginya biaya ekonomi dikompensasi oleh pelaksanaan tebang berlebih (over cutting). Di pihak lain, alokasi sumberdaya hutan yang kurang adil mengakibatkan banyaknya klaim atas lahan hutan oleh masyarakat. Dalam kondisi demikian, upaya untuk mengimplementasikan pengelolaan hutan produksi secara lestari, serta perlindungan dan konservasi hutan lindung dan kawasan konservasi lainnya, kurang mendapat dukungan baik dari dunia usaha kehutanan maupun sebagian besar masyarakat. 4. Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai). Praktik penebangan liar dan konversi lahan menimbulkan dampak yang luas, yaitu kerusakan ekosistem dalam tatanan DAS. Akibatnya, DAS berkondisi kritis meningkat. Hal ini akan mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, pertanian, industri, dan konsumsi rumah tangga. 5. Ekosistem pesisir dan laut semakin rusak. Pencemaran lingkungan maupun kerusakan ekosistem di pesisir dan laut semakin meningkat. maka berbagai permasalahan ditemukan di wilayah pesisir saat ini permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah: Penurunan sumberdaya alamiah: (a) erosi pantai; (b) konversi hutan bakau untuk tata guna lahan lainnya; (c) pengreklamasian wilayah pantai; Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 168 Universitas Tanjungpura (d) penangkapan ikan dengan menggunakan dinamit/racun; (e) tangkap lebih dan (e) eksploitasi lebih terhadap hutan bakau.Polusi: (a) sumber-sumber industri (sampah industri); (b) sumber domestik (sampah rumah tangga dan sampah keras); (c) sumber-sumber dari pertanian (aliran atas bahan-bahan pestisida dan pupuk); dan (d) sumber-sumber lain (penggalian/penambangan).Konflik penggunanaan lahan: (a) tidak adanya akses kearah pantai sebagai akibat padatnya pemukiman pada daerah tersebut; (b) tidak bisa dipergunakan daerah pantai akibat polusi yang sangat tinggi; dan(c) konservasi dan preservasi terhadap hutan bakau versus konversi sumberdaya yang sama untuk dijadikan tambak ikan/udang atau reklamasi menjadi daerah pemukiman atau untuk tujuan-tujuan komersial lainnya 6. Polusi udara khususnya asap. Polusi asap yang mengganggu arus penerbangan hampir setiap musim panas terjadi di Kalimantan Barat. Asap ini tidak hanya mengganggu arus penerbangan domestik, tapi juga menyebabkan gangguan pada negara tetangga. Cara pembukaan lahan (land clearing) dengan cara dibakar, perladangan berpindah, dan kebakaran hutan atau kebun menyebabkan polusi asap hampir setiap musim panas terjadi. 7. Eksploitasi pertambangan yang kurang terkontrol. Penambangan emas tanpa izin (PETI), galian kaolin dan pasir yang tidak terkontrol menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Sifat usaha pertambangan, terutama yang berupa penambangan terbuka, adalah merubah bentang alam sehingga akan menyebabkan perubahan ekosistem dan habitat yang ada. Perubahan ini apabila terjadi dalam skala besar akan menyebabkan gangguan keseimbangan lingkungan yang berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Jika tingkat eksploitasi sumber daya alam tidak berkurang dan daya dukung lingkungan hidup semakin menurun maka diperkirakan pada beberapa tahun mendatang Kalmantan Barat akan mengalami tiga macam krisis yang sangat serius dan akan mengakibatkan dampak yang luas dan mendalam bagi kehidupan masyarakat, yaitu krisis pangan, air dan energi. 8. Perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global warming) dicermati. Fenomena kekeringan (El Niño) dan banjir (La Niña) yang terjadi secara luas sejak tahun 1990-an membuktikan adanya perubahan iklim global. Dibandingkan 150 tahun lalu, suhu rata-rata permukaan bumi kini meningkat 0,6°C akibat emisi gas rumah kaca (greenhouse gases) seperti CO2, CH4, dan NOx dari negara-negara industri maju. Sampai tahun 2100 mendatang suhu rata-rata permukaan bumi diperkirakan akan naik lagi sebesar 1,4-5,8 °C. Keseimbangan lingkungan global terganggu, glacier dan lapisan es di kutub mencair, permukaan laut naik, dan iklim global berubah. Indonesia, sebagai negara kepulauan di daerah tropis, pasti terkena dampaknya. Oleh karena itu adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut mutlak dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata-ruang. Di lain pihak, isu perubahan iklim memberi peluang tersendiri bagi Indonesia, yang telah meratifikasi Kyoto Protocol, di mana negara-negara industri maju dapat ‘menurunkan emisinya’ melalui kompensasi berupa investasi proyek CDM (Clean Development Mechanism) di negara berkembang seperti Indonesia. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 169 Universitas Tanjungpura 9. Alternatif pendanaan lingkungan dikembangkan. Alokasi dana pemerintah untuk sektor lingkungan hidup sangat tidak memadai. Dari total alokasi dana pembangunan, sektor lingkungan hidup sangat kecil setiap tahunnya. Dengan terbatasnya keuangan pemerintah, maka upaya pendanaan alternatif harus diperjuangkan terus menerus sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, antara lain melalui skema DNS (debt for nature swap), CDM (Clean Development Mechanism), Trust Fund Mechanism, dan green tax. Upaya ke arah itu masih tersendat karena sistem dan aturan keuangan negara sangat kaku dan tidak fleksibel untuk mengantisipasi berbagai skema pembiayaan inovatif. 10. Pengelolaan gambut yang belum optimal. Lahan gambut di Kalimantan Barat dengan luas 1,99 juta ha merupakan lahan yang sangat potensial sebagai lahan pertanian, sumber karbon, daerah resapan air, sumber keanekaragaman hayati, sumber bioenergi, sumber senyawa organik potensial dan sebagai bahan industri. Sebagai lahan dengan bahan organik yang tinggi, pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian menghadapi banyak kendala. Terdapat dua persoalan penting pemanfaatan gambut, pertama, berkaitan dengan reklamasi: masalahnya meliputi aksebilitas, clearing, kontruksi, drainase, erosi akibat pengeringan permukaan dan pengendalian permukaan air. Kedua berkaitan dengan agronomi: masalahnya meliputi rendahnya kesuburan, pola pemupukan, rendahnya pH, kerapatan jenis yang rendah, daya cengkram akar tanah. Dengan demikian untuk memanfaatkan lahan gambut memerlukan perencanaan dan penanganan yang cermat. Pengelolaan dan penanganan gambut secara tidak tepat akan berdampak kepada kerusakan lingkungan yang sangat serius, seperti terbakarnya gambut dalam land clearing dan terbakarnya gambut pada musim kemarau, menyebabkan hilangnya sumber karbon, punahnya keragaman hayati, berkurangnya kemampuan lahan menyerap air, hilangnya potensi bioenergi, dan polusi asap yang menjadi issue global sepanjang tahun. 11. Sumberdaya perairan di Propinsi kalimantan Barat belum tergali sepenuhnya, padahal sub sektor ini merupakan potensi yang cukup besar dalam mendukung perekonomian dan sumber PAD yang tinggi apabila dikelola secara efisien, ekonomis dan berkelanjutan. Untuk potensi laut, dengan panjang pantai 1.163 Km, Kalimantan Barat memiliki potensi perikanan Demersal 160.000 ton/tahun, potensi perikanan Pelagis 250.000 ton. Sedangkan untuk perairan umum (sungai, danau dan rawa) dengan luas 2.044.000 Ha, memiliki potensi perikanan 102.200 ton/tahun Namun demikian, pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan di beberapa kawasan menunjukkan adanya penangkapan berlebih (over exploitation), dan kegiatan yang merugikan lainnya seperti pencurian ikan (illegal fishing), perampokan, dan penyelundupan melalui laut. Diperkirakan kerugian negara akibat aktivitas ini sangat besar, kapal illegal fishing yang melanggar daerah penangkapan, kapal eks impor dengan penetapan pengadilan negeri, dan kapal eks impor dengan Anak Buah kapal (ABK) asing dan tidak mengurus iuran tenaga kerja asing. 12. Pengelolaan wilayah pesisir belum optimal. Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat terletak wilayah pesisir. Wilayah pesisir ditinjau dari berbagai macam peruntukannya merupakan wilayah yang sangat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 170 Universitas Tanjungpura produktif. Wilayah ini merupakan tempat menumpuknya berbagai bahan baik berasal dari hulu atau setempat akibat berbagai macam aktifitas manusia. Wilayah pesisir perlu kiranya untuk dibahas karena beberapa hal: Wilayah pesisir merupakan wilayah yang mempunyai daya dukung yang sangat tinggi. Sebagai akibatnya wilayah ini merupakan tempat terkonsentrasinya berbagai kegiatan manusia. Bukanlah secara kebetulan apabila banyak kota besar terletak di pesisir. Akibat aktifitas manusia yang tinggi di wilayah ini dan akibat posisi geografisnya, maka wilayah pesisir rentan terhadap kerusakan lingkungan. Kerusakan wilayah pesisir akan berpengaruh besar bagi wilayah lainnya. Dalam rangka globalisasi dan zaman informasi seperti saat ini wilayah pesisir merupakan yang semakin penting, sebagai pintu gerbang informasi, lalu lintas barang dan transportasi masal yang relatif murah. Ironisnya sampai saat ini masyarakat di wilayah pesisir memiliki tingkat perekonomian yang rendah. Selain itu, kebijakan pembangunan nasional selama ini cenderung bias daratan dengan dominasi sektor-sektor tertentu, sehingga kurang memperhatikan dan memberi ruang yang memadai bagi potensi sektor atau bidang lain, seperti wilayah pesisir dan kelautan, yang mempunyai potensi besar dalam mensejahterakan masyarakat. Padahal potensi wilayah pesisir dan kelautan dapat memberikan kontribusi yang besar apabila dikelola secara maksimal dengan tetap berpegang pada asas kelestarian. 13. Pengelolaan mangrove belum optimal. Kalimantan barat juga memiliki kawasan magrove yang cukup berpengaruh besar dalam sistem ekologis pantai. Mangrove di sepanjang pantai Kalimantan Barat terdapat 40.000 ha, memiliki fungsi dan potensi sebagai lahan tambak sekitar 13.200 ha, terdapat di Kab. Sambas 2.600 ha. Kabupaten Pontianak 3.700 ha dan Kab. Ketapang 6.900 ha. Jenis komoditas: udang windu dan kepiting bakau. Sedangkan secara nasional sendiri, kawasan mangrove Indonesia saat ini diperkirakan seluas 3,2 juta hektar, yang terdiri dari 89 jenis sehingga merupakan keanekaan mangrove terbesar di dunia. Dengan demikian aset ekonomi sumber daya mangrove dan pantai yang luar biasa tersebut ke depan dapat menjadi tumpuan dalam pembangunan perekonomian Kalimantan Barat khususnya dan perekonomian nasional umumnya, apabila dikelola secara terencana, efisien, dan berkelanjutan. Secara ekologis hutan mangrove telah dikenal mempunyai banyak fungsi dalam kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Ekosistem mangrove bagi sumberdaya ikan dan udang berfungsi sebagai tempat mencari makan, memijah, memelihara juvenil dan berkembang biak. Bagi fungsi ekologi sebagai penghasil sejumlah detritus dan perangkap sedimen. Hutan mangrove merupakan habitat berbagai jenis satwa baik sebagai habitat pokok maupun sebagai habitat sementara. Manfaat ekologis lain, terdiri atas berbagai fungsi lindungan baik bagi lingkungan ekosistem daratan dan lautan maupun habitat berbagai jenis fauna, diantaranya : Sebagai proteksi dari abrasi/erosi, gelombang atau angin kencang, pengendali intrusi air laut, Habitat berbagai jenis fauna, pengontrol penyakit malaria , Memelihara kualitas air (meredukasi polutan, pencemar air), Penyerap CO2 dan penghasil O2 yang relatif tinggi dibanding tipe hutan lain. Mangrove mempunyai nilai produksi bersih (PPB) yang cukup tinggi, yakni: biomassa (62,9 – 398,8 ton/ha), guguran serasah (5,8 – 25,8 ton/ha/th), dan riap volume (20 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 171 Universitas Tanjungpura tcal/ha/th. 9 m3/ha/th pada hutan tanaman bakau umur 20 tahun). Besarnya nilai produksi primer tersebut cukup berarti bagi penggerak rantai pangan kehidupan berbagai jenis organisme akuatik di pesisir dan kehidupan masyarakat pesisir. Bagi fungsi ekonomis mangrove dapat bermanfaat sebagai sumber penghasil kayu bangunan, bahan baku pulp dan kertas, kayu bakar, bahan arang, alat tangkap ikan dan sumber bahan lain seperti tannin dan pewarna. Arang dari jenis Rhizophora spp mempunyai nilai panas yang tinggi dan asapnya sedikit. Kerusakan mangrove di Kalimantan Banyaknya fungsi dan kepentingan terhadap hutan mangrove, sehingga perlu penetapan aturan dan kepastian hukum yang mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaannya. III. SASARAN 3.1. Sasaran RPJM Sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tujuannya untuk mencapai keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi (kontribusi sektor perikanan, kehutanan, pertambangan dan mineral terhadap PDB) dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas. Adanya keseimbangan tersebut berarti menjamin keberlanjutan pembangunan. Untuk itu, pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah, menjadi suatu keharusan. Yang dimaksud dengan sustainable development adalah upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Seluruh kegiatannya harus dilandasi tiga pilar pembangunan secara seimbang, yaitu menguntungkan secara ekonomi (economically viable), diterima secara sosial (socially acceptable) dan ramah lingkungan (environmentally sound). Prinsip tersebut harus dijabarkan dalam bentuk instrumen kebijakan maupun investasi pembangunan jangka menengah (20052009) di seluruh sektor dan bidang yang terkait dengan sasaran pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti di bawah ini: Sasaran pembangunan kehutanan adalah: (1) Tegaknya hukum, khususnya dalam pemberantasan illegal loging dan penyelundupan kayu; (2) Pengukuhan kawasan hutan dalam tata-ruang seluruh propinsi di Indonesia, setidaknya 30 persen dari luas hutan yang telah ditata-batas; (3) Optimalisasi nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu; (4) Meningkatnya hasil hutan non-kayu sebesar 30 persen dari produksi tahun 2004; (5) Bertambahnya hutan tanaman industri (HTI), seluas 3 juta hektar, sebagai basis pengembangan ekonomi-hutan; (6) Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan di 141 DAS prioritas untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya; (7) Desentralisasi kehutanan melalui pembagian wewenang dan tanggung jawab yang disepakati oleh Pusat dan Daerah; (8) Berkembangnya kemitraan antara pemerintah, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 172 Universitas Tanjungpura pengusaha, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari; dan (9) Penerapan iptek yang inovatif pada sektor kehutanan. Sasaran pembangunan kelautan adalah: (1) Berkurangnya pelanggaran dan perusakan sumber daya kelautan; (2) Membaiknya pengelolaan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara terpadu; (3) Selesainya batas laut dengan negara tetangga; dan (4) Serasinya peraturan perundangan di bidang kelautan. Sasaran pembangunan pertambangan dan sumber daya mineral adalah: (1) Optimalisasi peran migas dalam penerimaan negara guna menunjang pertumbuhan ekonomi; (2) Meningkatnya cadangan, produksi, dan ekspor migas; (3) Terjaminnya pasokan migas dan produk-produknya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; (4) Terselesaikannya Undang-Undang Pertambangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan; (5) Meningkatnya investasi pertambangan dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (6) Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertambangan; (7) Terjadinya alih teknologi dan kompetensi tenaga kerja; (8) Meningkatnya kualitas industri hilir yang berbasis sumber daya mineral; (9) Meningkatnya keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; dan (10) Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI). Sasaran pembangunan lingkungan hidup adalah: (1) Meningkatnya kualitas air sungai khususnya di seluruh DAS kritis disertai pengendalian dan pemantauan secara kontinyu; (2) Terjaganya danau dan situ, khususnya di Jabodetabek, dengan kualitas air yang memenuhi syarat; (3) Berkurangnya pencemaran air dan tanah di kota-kota besar disertai pengendalian dan pemantauan terpadu antar sektor; (4) Terkendalinya kualitas air laut melalui pendekatan terpadu antara kebijakan konservasi wilayah darat dan laut; (5) Membaiknya kualitas udara perkotaan khususnya di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, didukung oleh perbaikan manajemen dan sistem transportasi kota yang ramah lingkungan; (6) Berkurangnya penggunaan bahan perusak ozon (ODS/Ozone Depleting Substances) secara bertahap dan sama sekali hapus pada tahun 2010; (7) Berkembangnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim global; (8) Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sesuai pedoman IBSAP 2003-2020 (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan); (9) Meningkatnya upaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam manajemen persampahan untuk mengurangi beban TPA; (10) Regionalisasi pengelolaan TPA secara profesional untuk mengantisipasi keterbatasan lahan di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya; (11) Mengupayakan berdirinya satu fasilitas pengelolaan limbah B3 yang baru di sekitar pusat kegiatan industri; (12) Tersusunnya aturan pendanaan-lingkungan yang inovatif sebagai terobosan untuk mengatasi kecilnya pembiayaan sektor lingkungan hidup; (13) Sosialisasi berbagai perjanjian-internasional kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah; (14) Membaiknya sistem perwakilan Indonesia di berbagai konvensi internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional; dan (15) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 173 Universitas Tanjungpura 3.2. Sasaran RPJMD Sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tujuannya untuk mencapai keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas. Adanya keseimbangan tersebut berarti menjamin keberlanjutan pembangunan. Untuk itu, pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di seluruh sektor, menjadi suatu keharusan. Yang dimaksud dengan sustainable development adalah upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Seluruh kegiatannya harus dilandasi tiga pilar pembangunan secara seimbang, yaitu menguntungkan secara ekonomi (economically viable), diterima secara sosial (socially acceptable) dan ramah lingkungan (environmentally sound). Prinsip tersebut harus dijabarkan dalam bentuk instrumen kebijakan maupun investasi pembangunan jangka menengah di seluruh sektor dan bidang yang terkait dengan sasaran pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti di bawah ini: Sasaran pembangunan kehutanan adalah: (1) Tegaknya hukum, khususnya dalam pemberantasan illegal loging ; (2) Pengukuhan kawasan hutan dalam tata-ruang propinsi Kalimantan Barat; (3) Bertambahnya hutan tanaman industri (HTI); (4) Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan di DAS untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya; (5) Berkembangnya kemitraan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari. Sasaran pembangunan pertambangan dan sumber daya mineral adalah: (1) Meningkatnya investasi pertambangan dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (2) Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertambangan; (3) Terjadinya alih teknologi dan kompetensi tenaga kerja; (4) Meningkatnya kualitas industri hilir yang berbasis sumber daya mineral; (5) Meningkatnya keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; dan (6) Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI). Sasaran pembangunan lingkungan hidup adalah: (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang disertai pengendalian dan pemantauan secara kontinyu; (2) Terkendalinya pencemaran. (3) Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sesuai pedoman IBSAP 2003-2020 (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan); (4) Tersusunnya aturan pendanaan-lingkungan yang inovatif sebagai terobosan untuk mengatasi kecilnya pembiayaan sektor lingkungan hidup;dan (5) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup. IV. KEBIJAKAN 4.1. Kebijakan RPJM Nasional Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 174 Universitas Tanjungpura Kebijakan yang ditempuh meliputi perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Sasaran pembangunan di atas dibuat agar sumber daya alam dapat tetap mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, agar kelak tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk: 1. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan termasuk pengawasan dan penegakan hukumnya; 2. Mencapai kesepakatan antar tingkat pemerintahan dalam hal pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan; 3. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan; 4. Memanfaatkan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya secara optimal. Pembangunan kelautan diarahkan untuk: 1. Mengelola sumber daya kelautan, termasuk pulau-pulau kecil, secara lestari; 2. Membangun sistem pengendalian dan pengawasan; 3. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak; 4. Membangun pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat; 5. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar, dan pulau-pulau kecil; 6. Menjalin kerja sama regional dan internasional untuk menyelesaikan batas laut dengan negara tetangga; 7. Memperkuat instrumen pendukung pembangunan yang meliputi kapasitas kelembagaan dan peraturan perundangan; dan 8. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Pembangunan pertambangan dan sumber daya mineral diarahkan untuk: 1. Meningkatkan eksplorasi dalam upaya menambah cadangan migas dan sumber daya mineral lainnya; 2. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek lingkungan hidup; 3. Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup; 4. Meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk pertambangan; 5. Menerapkan good mining practice di lokasi tambang yang sudah ada; Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 175 Universitas Tanjungpura 6. Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan terbuka; dan 7. Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum secara konsekuen. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk: 1. Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan; 2. Koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah; 3. Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan; 4. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup baik di tingkat nasional maupun daerah; dan 5. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup. 4.2. RPJMD Kebijakan yang ditempuh meliputi perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Sasaran pembangunan di atas dibuat agar sumber daya alam dapat tetap mendukung perekonomian Kalimantan Barat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, agar kelak tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk: 1. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan termasuk pengawasan dan penegakan hukumnya; 2. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan; 3. Memanfaatkan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya secara optimal. Pembangunan pertambangan dan sumber daya mineral diarahkan untuk: 1. Meningkatkan eksplorasi dalam upaya menambah cadangan tambang dan sumber daya mineral lainnya; 2. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek lingkungan hidup; 3. Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup; 4. Meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk pertambangan; 5. Menerapkan good mining practice di lokasi tambang yang sudah ada; 6. Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan terbuka dan, 7. Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum secara konsekuen. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 176 Universitas Tanjungpura 8. Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan; 9. Koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten; 10. Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sesuai dengan pedoman IBSAP 2003-2020 (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan); 11. Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan; 12. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup; 13. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup. V. PEMCAPAIAN RPJMN DI KALIMANTAN BARAT Sub Bidang Kehutanan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan diwujudkan melalui program GERHAN dan HTI, dimana telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di sekitarnya dengan terserapnya tenaga kerja dan terbangunnya hutan tanaman karet rakyat. Selain itu kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan memberikan pengaruh yang baik sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam membantu melestarikan sumber daya hutan. • Sub Bidang Lingkungan Hidup Lingkungan hidup menjadi perhatian yang cukup serius, menginggat cakupannya yang amat luas, sehingga melibatkan banyak komponen yang terlibat didalamnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan, namun demikian belum tercapai secara optimal, sehingga masih diperlukan pembinaan terhadap masyarakat dan peningkatan kapasitas institusi ditingkat Kabupaten/Kota. Pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan selalu menjadi isue global sehingga Kalimantan Barat selalu menjadi sorotan. Selain itu pencemaran air oleh senyawa merkury akibat penambangan emas tanpa ijin masih berlangsung, dimana keadaan ini dapat membahayakan bagi kesehatan manusia dan ekosistem yang berada disekitarnya. VI. • REKOMENDASI TINDAK LANJUT Bidang Kehutanan Kegiatan pembinaan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi perhatian yang sangat penting, sehingga perlu meningkatkan koordinasi antara pihak terkait dengan masyarakat. Dinas kehutanan juga perlu mempersiapkan SDM yang handal sehingga mampu melaksanakan fungsi tugas secara cepat, tepat dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 177 Universitas Tanjungpura efektif. Untuk itu diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta paket teknologi yang dapat diterapkan sesuai fungsi dan penggunaannya. • Bidang Urusan Lingkungan Hidup Pengaturan lingkungan hidup harus dilakukan secara terintegrasi diberbagai daerah, sehingga dengan demikian akan lebih mengoptimalkan hasil yang dicapai. Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian serius adalah masyarakat, sehingga perlu melakukan pembinaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi, baik itu akibat kebakaran hutan maupun pencemaran udara dan air. Selain itu perlu meningkatkan kapasitas pengelola lingkungan melalui bimbingan teknis dan diklat agar menjadi lebih operasional. VII. PENUTUP Sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Pengelolaan sumber daya alam dititikberatkan pada pengelolaan pertambangan, pengembangan kapasitas pengelolaan serta rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam. Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai). Praktik penebangan liar dan konversi lahan menimbulkan dampak yang luas, yaitu kerusakan ekosistem dalam tatanan DAS. Akibatnya, DAS berkondisi kritis meningkat. Hal ini akan mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, pertanian, industri, dan konsumsi rumah tangga. Pada umumnya program pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup di Kalimantan Barat sudah berhasil dengan baik. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 178 Universitas Tanjungpura BAB 4.19. PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGANTAR Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi bangsa dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagalistrikan, energi, pos, telekomunikasi dan informatika, sumberdaya air, serta perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan, mengalami penurunan baik kuantitas maupun kualitasnya. Berkurangnya kualitas dan pelayanan dan tertundanya pembangunan infrastruktur baru dapat menghambat laju pembangunan nasional. Rehabilitasi dan pembangunan kembali berbagai infrastruktur yang rusak, serta peningkatan kapasitas dan fasilitas baru akan menyerap biaya yang sangat besar sehingga tidak dapat dipikul oleh pemerintah sendiri. Untuk itu, mencari solusi inovatif guna menanggulangi masalah perawatan dan perbaikan infrastruktur yang rusak merupakan masalah yang mendesak untuk diselelesaikan. Di bidang infrastruktur masih banyak kegiatan non cost recovery yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kalimantan Barat, antara lain dalam pembangunan jalan, fasilitas keselamatan transportasi, sumber daya air, fasilitas persampahan dan sanitasi. Pada kegiatan lain peran pemerintah melalui penyertaan modal negara kepada BUMN terkait yang bergerak di infrastruktur antara lain: pelabuhan, bandara, air minum, perumahan, pos, listrik, dan telekomunikasi, yang belum sepenuhnya sistem tarif yang berlaku menarik bagi investor swasta. Kegiatan-kegiatan ini terutama yang berkaitan dengan public service obligation/PSO. Di sisi lain telah pula terdapat kegiatan yang sepenuhnya dapat dilakukan oleh swasta, seperti pembangkit listrik, dan telekomunikasi di daerah perkotaan. Pengembangan wilayah Kalimantan Barat tidak dapat dilepaskan dari daya dukung dan potensi pengembangan sistem prasarana wilayahnya. Dalam konteks pengembangan wilayah propinsi, sistem prasarana wilayah yang perlu dikaji daya dukungnya adalah sistem transportasi, sumber daya air, sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 179 Universitas Tanjungpura komunikasi dan sistem pelayanan energi listrik. Keempat sistem prasarana wilayah ini sangat penting untuk menunjang usaha pengembangan wilayah Kalimantan Barat terutama dalam pengembangan sektor usaha ekonomi baik dalam sistem produksi maupun perdagangan (lokal, antarpulau dan internasional). A. TRANSPORTASI I. KONDISI AWAL RPJMN DI TINGKAT DAERAH (2004 – 2009) Secara umum, kondisi jaringan jalan terus mengalami penurunan. Beberapa sebab utama adalah kurang tersedianya dana pembangunan yang berakibat kualitas konstruksi jalan yang dikerjakan terpaksa diturunkan umur siklus hidupnya. Pada awal RPJMN 2004 – 2009, jumlah panjang jalan yang berstatus jalan negara adalah sepanjang 1.006,62 km dengan kondisi baik hanya sepanjang 379,71 km, kondisi sedang sepanjang 392,09 km dan kondisi rusak sepanjang 182,29 km serta yang rusak berat sepanjang 52,53 km. Total panjang jalan provinsi adalah 1.788,96 km dimana 400,69 km dalam kondisi baik, 1.018,39 km dalam kondisi sedang, 383,58 km dalam keadaan rusak dan 85,30 km dalam kedaan rusak berat. Sementara itu, total panjang jalan kabupaten yang ada di Kalimantan Barat adalah 7.267,55 km dengan kondisi baik sepanjang 1.422,74 km, kondisi sedang 1.177,70 km, kondisi berat sepanjang 2.515, 62 kkm, dan kondisi rusak berat sepanjang 2.151,49 km. Dan jalan total jalan kota sepanjang 452,34 km dengan kondisi baik sepanjang 97,81 km, sedang 131,30 km, rusak sepanjang 91,78 km, dan rusak berat sepanjang 131,46 km. Selain itu, Kalimantan Barat dikenal dengan daerah seribu sungai. Sejak dahulu sungai telah menjadi salah satu urat nadi sistem transportasi di daerah ini. Jalur pelayaran sungai memiliki peranan ganda dikaitkan dengan jalur transportasi jalan raya. Di satu sisi, pelayaran sungai merupakan pelengkap sistem transportasi jalan raya dan di sisi lain pelayaran sungai ini berperan sebagai alternatif lain bagi transportasi darat. Pada keadaan normal, di Kalimantan Barat terdapat banyak sungai yang dapat dilayari. Di antaranya yang utama adalah Sungai Kapuas panjang ± 1.086 km yang dalam keadaan normal secara efektif dapat dilayari sepanjang 870 km, Sungai Sambas (dengan panjang 233 km) di Kabupaten Sambas, Sungai Pawan, Sungai Kendawangan dan Sungai Jelai di Kabupaten Ketapang. Dengan kondisi sungai seperti ini maka cukup banyak sungai yang berpotensi untuk menunjang sistem transportasi wilayah Kalimantan Barat. Angkutan sungai ini perlu mendapat perhatian, karena kenyataan yang berlaku saat ini menunjukkan bahwa jenis transportasi ini relatif tidak terganggu peranan-nya oleh pengembangan sistem transportasi jalan raya. Peningkatan kondisi sungai akan dapat dilaksanakan apabila ada pemeliharaan/perawatan dengan cara pembersihan dan pengerukan sungai. Bila kondisi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 180 Universitas Tanjungpura sungai dapat ditingkatkan maka dapat diharapkan adanya peningkatan kelancaran pengangkutan sungai untuk mendukung sistem transportasi wilayah Kalimantan Barat. Selain kegiatan lalu lintas angkutan sungai, di Kalimantan Barat terdapat prasarana angkutan penyeberangan. Lintasan penyeberangan ini merupakan penghubung jalan raya yang terputus oleh aliran sungai. Sampai saat ini ada empat lokasi penyeberangan yang dioperasikan oleh Perum ASDP cabang Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu penyeberangan Pontianak, Sekura dan Kartiasa. Penyeberangan Pontianak terdapat di dalam Kota Pontianak yang menghubungkan Pontianak dengan Siantan melalui Sungai Kapuas. Lintasan ini terletak paralel dengan jembatan Kapuas yang mulai beroperasi pada tahun 1985, namun peranan penyeberangan ini tetap penting terutama untuk penyeberangan orang, motor dan sepeda. Lintasan penyeberangan Tayan terdapat di Kabupaten Sanggau berperan untuk menunjang jala n raya Lintas Kalimantan Pontianak – Tayan – Ketapang. Lintasan penyeberangan Kartiasa dan Sekura di Kabupaten Sambas berperan menunjang j a l a n raya antara Sambas-Paloh sepanjang 45 km, menghubungkan daerah perbatasan dengan daerah-daerah terpencil yang melintasi sungai Sambas di Kabupaten Sambas. Satu lagi adalah lintasan penyeberangan Rasau Jaya - Telok Batang melintasi sungai dan selat dengan panjang lintasan 140 km. Lintasan ini mampu menghubungkan daerah Kabupaten Ketapang ke arah Pontianak. Dalam jangka panjang, hubungan transportasi penyeberangan ini akan merupakan suatu penggerak pertama dalam usaha untuk mendorong dan memacu aktivitas perekonomian terutama di Kabupaten Ketapang. Beberapa pelabuhan laut yang penting sebagai pintu gerbang ekonomi yang merupakan pintu keluarmasuknya barang dan penumpang antar pulau dan internasional adalah Pelabuhan Pontianak, Sintete (Kabupaten Sambas), Telok Air di Batu Ampar dan Pelabuhan Ketapang (Kabupaten Ketapang). Untuk Pelabuhan Sintete umumnya melayani hubungan pelayaran Kalimantan Barat dengan negara-negara Asia seperti Singapura, Malaysia, Thailand bahkan sampai ke Jepang. Pelabuhan Sambas dan Singkawang hanya terbuka untuk pelayaran antar pulau, yaitu melayani hubungan pelayaran Kalimantan Barat dengan daerah di Pulau Sumatera dan tidak terbuka untuk pelayaran internasional. Sedangkan Pelabuhan Telok Air dan Ketapang banyak melayani hubungan laut Kalimantan Barat dengan kota-kota di Pulau Jawa seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya. Sistem transportasi udara Propinsi Kalimantan Barat didukung oleh lima lokasi lapangan udara yang tersebar di empat kabupaten. Dua bandara yaitu Bandara Supadio di Pontianak. dan Bandara Rahadi Osman di Ketapang, dipergunakan untuk melayani jalur-jalur penerbangan eksternal (dari dan ke luar propinsi). Sedangkan bandara lain yaitu Bandara Pangsuma di Putussibau, Bandara Susilo di Sintang dan Bandara Nanga Pinoh (Kabupaten Sintang) merupakan bandara yang hanya melayani jalur penerbangan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 181 Universitas Tanjungpura lokal (antarkabupaten). Dengan demikian, secara keseluruhan di Kalimantan Barat ada empat jalur penerbangan lokal, empat jalur penerbangan antarpropinsi dan dua jalur penerbangan internasional. Dewasa ini pertumbuhan system Transporatsi udara ini menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. II. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Sasaran umum pembangunan transportasi adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana transportasi terutama transportasi di daerah perbatasan (Lintas Utara), Poros Tengah dan juga Lintas Selatan. 2. Terewujudnya kerjasama antar daerah propinsi/Kabupaten/kota dalam pengadaan & pengelolaan prasarana transportasi seperti halnya jalan, pelabuhan, dan bandar udara. 3. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana transportasi sungai, terutama bagi daerah-daerah yang terpencil, dimana satu-satunya sarana transportasi adalah lewat air. 2.1 Sasaran Umum Pembangunan Prasarana Jalan Sasaran pembangunan prasarana jalan dalam RPJMN 2004-2009 adalah sebagai berikut. (1) terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat; (2) meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang melalui dukungan pelayanan prasarana jalan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan transportasi baik dalam hal kecepatan maupun kenyamanan khususnya pada koridor-koridor utama di masing-masing pulau, wilayah KAPET, perdesaan, wilayah perbatasan, terpencil, maupun pulau-pulau kecil; (3) serta terwujudnya partisipasi aktif pemerintah, BUMN, maupun swasta dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan melalui reformasi dan restrukturisasi baik di bidang kelembagaan maupun regulasi diantaranya merampungkan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang akan dihadapi dalam era globalisasi dan otonomi daerah. Sasaran umum pembangunan prasarana jalan sesuai RPJMD adalah sebagai berikut. 1. Terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun kualitas pelayanan prasarana jalan. 2. Meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang melalui dukungan prasarana khususnya pada koridor-koridor utama di masing-masing pulau, wilayah KAPET, perdesaan, wilayah terpencil, maupun pulau-pulau kecil. 3. Terwujudnya partisipasi aktif pemerintah, BUMN maupun swasta dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 182 Universitas Tanjungpura 2.2. Sasaran pembangunan LLAJ Sasaran pembangunan LLAJ menurut RPJMN 2004 – 2009 adalah sebagai berikut. a. b. c. Meningkatnya kondisi prasarana LLAJ terutama menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan lebih di jalan sehingga dapat menurunkan kerugian ekonomi yang diakibatkannya. Meningkatnya kelaikan dan jumlah sarana LLAJ. Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan serta meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyaman transportasi jalan, terutama angkutan umum di perkotaan, perdesaan dan antarkota. d. Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal), serta terciptanya pola distribusi nasional. e. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan perdesaan serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah. f. Meningkatnya efektivitas regulasi dan kelembagaan transportasi jalan, melalui: (1) desentralisasi dan otonomi daerah, peningkatan koordinasi dan kerjasama antarlembaga dan antarpemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan transportasi jalan, terutama untuk angkutan perkotaan, perdesaaan dan antarkota dalam provinsi; (2) meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan (angkutan perkotaan, perdesaan, dan antarkota); (3) memperjelas peran regulator, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD dalam pelayanan transportasi publik. g. h. i. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik, dan penanganan dampak polusi udara serta pengembangan teknologi sarana yang ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan. Meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ. Terwujudnya penyelenggaraan angkutan perkotaan yang efisien dengan berbasis masyarakat dan wilayah, andal dan ramah lingkungan serta terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu perlu didukung perencanaan transportasi perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah dan mengantisipasi perkembangan permintaan pelayanan serta didukung oleh kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat. Sasaran umum pembangunan LLAJ menurut RPJMD adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya kondisi sarana LLAJ terutama menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan lebih di jalan sehingga bisa mengurangi kerugian ekonomi yang diakibatkannya. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 183 Universitas Tanjungpura 2. Meningkatkan kelaikan dan jumlah sarana LLAJ. 3. Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan serta meningkatnya pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi jalan terutama angkutan umum di perkotaan, perdesaaan dan antarkota. 4. Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efesiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan transportasi nasional, dan wilayah (lokal), serta terciptanya pola distribusi nasional. 5. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan perdesaan serta dukungan pelayanan transportasi perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah. 6. Meningkatkan efektifitas regulasi dan kelembagaan transportasi jalan, melalui; a. Meningkatnya peran serta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan transportasi jalan (angkutan perkotaan, perdesaan, dan antarkota dalam provinsi) b. Memperjelas peran regulator pemerintah daerah dan BUMD dalam pelayanan transportasi publik 7. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik, dan penanganan dampak polusi udara serta pengembangan sarana teknologi yang ramah lingkungan terutama di wilayah perkotaan. 8. Meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ. 9. Terwujudnya penyelenggaraan angkutan perkotaan efisien dengan berbasis masyarakat dan wilayah, andal dan ramah lingkungan serta terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu perlu didukung perencanaan transportasi perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah dan mengantisipasi pengembangan permintaan pelayanan serta didukung oleh kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat. 2.2 Sasaran Pembangunan ASDP Sasaran pembangunan ASDP menurut RPJMN 2004 -2005 adalah sebagai berikut. a. Meningkatnya jumlah prasarana dermaga untuk meningkatkan jumlah lintas penyeberangan baru yang siap operasi maupun meningkatkan kapasitas lintas penyeberangan yang padat b. Meningkatnya kalaikan dan jumlah sarana ASDP. c. Meningkatnya keselamatan ASDP. meningkatnya kelancaran perpindahan antarmoda di dermaga penyeberangan; serta meningkatkan pelayanan angkutan perintis. e. Meningkatnya peran serta swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan ADSP, serta meningkatnya kinerja BUMN di bidang ASDP. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 184 d. Meningkatnya kelancaran dan jumlah penumpang, kendaraan dan penumpang yang diangkut, terutama Universitas Tanjungpura Dan sasaran umum pembangunan ASDP menurut RPJMD adalah sebagai berikut. a. Meningkatnya jumlah prasarana dermaga untuk meningkatkan jumlah lintas penyeberangan baru yang siap operasi maupun meningkatkan kapasitas lintas penyeberangan yang padat. b. Meningkatnya kelaikan dan jumlah sarana ASDP. c. Meningkatnya keselamatan ASDP. d. Meningkatnya kelancaran dan jumlah penumpang, kendaraan dan penumpang yang diangkut terutama meningkatnya kelancaran perpindahan antar moda di dermaga penyeberangan serta ; meningkatkan pelayangan angkutan perintis. e. Meningkatnya peran serta swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan ASDP, serta meningkatnya kinerja BUMN di bidang ASDP. 2.4. Sasaran Pembangunan Transportasi Laut Sasaran pembangunan transportasi Laut menurut RPJMN 2004 – 2009 adalah sebagai berikut. 1) Meningkatnya pangsa pasar armada pelayaran nasional baik untuk angkutan laut dalam negeri maupun ekspor-impor; 2) Meningkatnya kinerja dan efisiensi pelabuhan khususnya yang ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena sebagian besar muatan ekspor-impor dan angkutan dalam negeri ditangani oleh pelabuhan yang ada di bawah pengelolaan BUMN; 3) Selanjutnya terlengkapinya prasarana SBNP (sarana bantu navigasi pelayaran) dan fasilitas pemeliharaannya, sehingga SBNP yang ada dapat berfungsi 24 jam; dan 4) Terselesaikannya uji materiil PP Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan dan revisi UU No 21 tahun 1992 tentang Pelayaran khususnya yang berkaitan dengan keharusan bekerjasama dengan BUMN apabila pihak swasta ingin berinvestasi pada prasarana pelabuhan harus diselesaikan guna menarik pihak swasta berinvestasi pada prasarana pelabuhan. Dan sasaran pembangunan transportasi laut menurut RPJMD adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya pangsa pasar armada pelayanan nasional baik untuk angkutan laut dalam negeri. 2. Meningkatnya kinerja dan efesiensi pelabuhan khususnya yang ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena sebagian angkutan dalam negeri ditangani oleh pelabuhan yang ada di bawah pengelolaan BUMN 3. Selanjutnya terlengkapinya prasarana SBNP ( sarana bantu navigasi pelayaran) dan fasilitas pemeliharaannya 2.5. Sasaran pembangunan transportasi udara Sasaran pembangunan transportasi udara menurut RPJMN 2004 -2009 adalah sama dengan RPJMD yaitu Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 185 Universitas Tanjungpura terjaminnya keselamatan, kelancaran dan kesinambungan pelayanan transportasi udara baik untuk angkutan penerbangan domestik dan internasional, maupun perintis. Di samping itu sasaran yang tak kalah pentingnya adalah terciptanya persaingan usaha di dunia industri penerbangan yang wajar sehingga tidak ada pelaku bisnis di bidang angkutan udara yang memiliki monopoli. III. ARAH KEBIJAKAN Untuk mencapai sasaran tersebut maka kebijakan umum pembangunan transportasi tersebut: 1. Mempercepat rehabilitasi & pengadaan prasarana & sarana transportasi terutama transportasi di daerah perbatasan (Lintas Utara), Poros Tengah dan juga Lintas Selatan. 2. Mewujudkan kerjasama antar daerah propinsi/Kabupaten/kota dalam pengadaan & pengelolaan prasarana transportasi seperti halnya jalan, pelabuhan, dan bandar udara. 3. Mempercepat rehabilitasi prasarana & sarana transportasi sungai, terutama bagi daerah-daerah yang terpencil, dimana satu-satunya sarana transportasi adalah lewat air. 3.1. Arah Kebijakan Prasarana Jalan Arah kebijakan prasarana jalan menurut RPJMN 2004 – 2009 adalah sebagai berikut. a. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan. b. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah nasional yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi nasional (Sistranas) yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi. c. Melakukan koordinasi diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan. d. Mengembangkan rencana induk sistem jaringan prasarana jalan berbasis pulau (Jawa dan Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua). e. Melanjutkan dan merampungkan reformasi jalan melalui UU Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan serta peraturan pelaksanaannya. f. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan. g. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaran dan penyediaan prasarana jalan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 186 Universitas Tanjungpura Dan kebijakan umum pembangunan prasarana jalan menurut RPJMD adalah sebagai berikut. a. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan. b. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi nasional (Sistranas) yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi. c. Melakukan koordinasi diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan. d. Mengembangkan rencana induk sistem jaringan prasarana jalan. f. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan. g. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaran dan penyediaan prasarana jalan. 3.2. Arah Kebijakan Pembangunan LLAJ Kebijakan umum pembangunan LLAJ menurut RPJMN 2004 – 2009 dan RPJMD adalah sebagai berikut. a. Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait. b. Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana, serta ijin pengemudi di jalan). c. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: (1) penataan sistem jaringan dan terminal; (2) manajemen lalu lintas; (3) pemasangan fasilitas dan rambu jalan; (4) penegakan hukum dan disiplin di jalan; (5) mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek; (6) kerjasama antarlembaga pemerintah (pusat dan daerah). d. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis pada daerah terpencil. e. Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui: (1) penataan sistem transportasi jalan sejalan dengan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal); diantaranya melalui penyusunan RUJTJ (Rancangan Umum Jaringan Transportasi Jalan) meliputi penataan simpul, ruang kegiatan, ruang lalu lintas serta penataan pola distribusi nasional sesuai dengan rencana kelas jalan; (2) peningkatan pembinaan teknis transportasi di daerah, sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, dibuat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 187 Universitas Tanjungpura sistem standar pelayanan minimal dan standar teknis di bidang LLAJ serta skema untuk peningkatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan LLAJ di daerah; (3) meningkatkan peran serta, investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan dengan menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan transparan dalam penyelenggaraan transportasi, serta pembinaan terhadap operator dan pengusaha di bidang LLAJ; (4) restrukturisasi BUMN (Perum Damri dan Perum PPD) dan BUMD dalam pelayanan umum transportasi jalan untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum transportasi. f. Meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, disiplin operator dan pengguna di jalan), meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi. g. Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal di perkotaan yang padat dan yang terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan pengembangan wilayahnya. 3.3. Arah Kebijakan Pembangunan ASDP Kebijakan umum pembangunan ASDP adalah sebagai berikut. a. Memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana serta pengelolaan angkutan ASDP; b. Meningkatkan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan memperbaiki tatanan pelayanan angkutan antarmoda dan kesinambungan transportasi darat yang terputus di dalam pulau (sungai dan danau) dan antarpulau dengan pelayanan point to point; sejalan dengan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal). 3.4. Arah Kebijakan Pembangunan Transportasi Laut Arah kebijakan pembangunan transportasi laut menurut RPJMN 2004 – 2009 adalah sebagai berikut. a. Meningkatkan peran armada pelayaran nasional baik untuk angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor dengan memberlakukan azas cabotage. Untuk itu diperlukan dukungan perbankan dalam penyediaan kredit murah bagi peremajaan armada. b. Mengurangi bahkan menghapuskan pungutan-pungutan tidak resmi di pelabuhan sehingga tarif yang ditetapkan otoritas pelabuhan tidak jauh berbeda dengan biaya yang secara riil dikeluarkan oleh pengguna jasa kepelabuhanan, melalui peningkatan koordinasi bagi semua instansi yang terkait dalam proses bongkar muat barang. c. Memenuhi standar pelayaran internasional yang dikeluarkan oleh IMO (International Maritime Organization) maupun IALA guna meningkatkan keselamatan pelayaran baik selama pelayaran maupun pada saat berlabuh dan bongkar muat di pelabuhan di wilayah Indonesia, ermasuk didalamnya pelaksanaan ISPS Code. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 188 Universitas Tanjungpura d. Merestrukturisasi peraturan dan perundang-undangan serta kelembagaan di subsektor transportasi laut guna menciptakan kondisi yang mampu menarik minat swasta swasta dalam pembangunan prasarana transportasi laut. e. Menyerahkan secara bertahap aset pelabuhan lokal yang dikelola Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. f. Mendukung pelaksanaan arah pengembangan Sistranas dan tatanan kepelabuhanan nasional. g. Melanjutkan pelayanan angkutan laut perintis. Dan kebijakan umum pembangunan transportasi laut sesuai RPJMD adalah sebagai berikut. a. Meningkatkan peran armada pelayaran nasional baik untuk angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor dengan memberlakukan azas cabotage. Untuk itu diperlukan dukungan perbankan dalam penyediaan kredit murah bagi peremajaan armada. b. Mengurangi bahkan menghapuskan pungutan-pungutan tidak resmi di pelabuhan sehingga tarif yang ditetapkan otoritas pelabuhan tidak jauh berbeda dengan biaya yang secara riil dikeluarkan oleh pengguna jasa kepelabuhanan, melalui peningkatan koordinasi bagi semua instansi yang terkait dalam proses bongkar muat barang. f. Mendukung pelaksanaan arah pengembangan Sistranas dan tatanan kepelabuhanan nasional. g. Melanjutkan pelayanan angkutan laut perintis. 3.5. Arah Kebijakan Pembangunan Transportasi Udara Kebijakan umum pembangunan transportasi udara menurut RPJMN 2004 – 2009 adalah sebagai berikut. a. Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang dikeluarkan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization) guna meningkatkan keselamatan penerbangan baik selama penerbangan maupun di bandara di wilayah Indonesia. b. Menciptakan persaingan usaha pada industri penerbangan nasional yang lebih transparan dan akuntabtel sehingga perusahaan penerbangan yang ada mempunyai landasan yang kokoh untuk kesinambungan operasi penerbangannya. c. Merestrukturisasi peraturan dan perundang-undangan serta kelembagaan di subsektor trasnsportasi udara guna menciptakan kondisi yang mampu menarik minat swasta dalam pembangunan prasarana transportasi udara. d. Mendukung pelaksanaan arah pengembangan Sistranas dan tata kebandarudaraan nasional. e. Melanjutkan pelayanan angkutan udara perintis. Dan kebijakan umum pembangunan transportasi udara menurut RPJMD adalah sebagai berikut. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 189 Universitas Tanjungpura a. Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang dikeluarkan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization) guna meningkatkan keselamatan penerbangan baik selama penerbangan maupun di bandara di wilayah Indonesia. b. Menciptakan persaingan usaha pada industri penerbangan nasional yang lebih transparan dan akuntabtel sehingga perusahaan penerbangan yang ada mempunyai landasan yang kokoh untuk kesinambungan operasi penerbangannya. d. Mendukung pelaksanaan arah pengembangan Sistranas dan tata kebandarudaraan nasional. e. Melanjutkan pelayanan angkutan udara perintis. IV. Pencapaian RPJMN di Daerah (2005-2007) 4.1. Upaya yang telah dilakukan sampai 2007 4.1.1. Upaya yang telah dilakukan pada sarana dan prasarana jalan Upaya yang dilakukan melalui langkah kebijakan untuk pembangunan prasarana jalan adalah sebagai berikut. 1. Pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. 2. Pembangunan jalan Lintas Kalimantan (lintas Utara dan Lintas Selatan), jalan Poros Tengah serta jalan di perbatasan. 3. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan jembatan. 4. Pembuatan Jalan Lingkar Kota Pontianak (Sinergi dengan kabupaten Pontianak) 4.1.2. Upaya yang telah dilakukan pada LLAJ Upaya yang dilakukan melalui langkah kebijakan untuk pengelolaan lalu lintas angkutan adalah sebagai berikut. 1. Penanggulangan muatan lebih dan pemeriksaan kesehatan jembatan. 2. Perbaikan system angkutan publik di perkotaan. 3. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. 4. Program pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ. 5. Peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan LLAJ. 4.1.3. Upaya yang telah dilakukan pada ASDP Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 190 Universitas Tanjungpura Upaya yang dilakukan melalui langkah kebijakan untuk pembangunan ASDP adalah sebagai berikut. 1. Rehabilitasi transportasi sungai serta pembangunan dermaga dan rambu. 2. Pengembangan Transportasi Sungai. 3. Rehabilitasi prasarana dermaga sungai, danau dan penyeberangan. 4. Pembangunan prasarana dan sarana ASDP. 5. Restrukturisasi dan reformasi kelembagaan ASDP. 4.1.4. Upaya yang telah dilakukan pada Transportasi Laut Upaya yang dilakukan melalui langkah kebijakan untuk pembangunan transportasi laut adalah sebagai berikut. 1. Penentuan lokasi yang tepat untuk pelabuhan samudera. 2. Peningkatan status pelabuhan lokal menjadi nasional 3. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana transportasi laut 4.1.5. berikut. 1. Rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan fasilitas pelabuhan dan bandara. 2. Penentuan lokasi baru untuk Pelabuhan Udara Kota Pontianak 4.2. Posisi Capaian hingga 2007 Sejalan dengan upaya yang dilakukan dalam bidang pembangunan prasarana jalan, secara umum hingga tahun 2007 telah dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana transportasi terutama transportasi di daerah perbatasan (Lintas Utara), Poros Tengah dan juga Lintas Selatan, pembangunan jalan Pontianak – Tayan sepanjang 104,200 Km, pembangunan Jembatan Ambawang II (120 m’), pembangunan Jembatan Jelai dengan panjang bentang 300 m, Outer Ring Road/ Outer Ring Canal Kota Pontianak (20 Km) dan pembangunan Tahap I Ruas Jalan Sintang – Putussibau sepanjang + 264 Km serta Pembangunan Jalan Menuju Perbatasan dengan total panjang Total panjang 773,69 Km. Kerjasama antar daerah propinsi/Kabupaten/kota dalam pengadaan & pengelolaan prasarana transportasi seperti halnya jalan, pelabuhan, dan bandar udara telah dilakukan melalui koordinasi dalam perencanaan dan pengawasan. Dalam hal peningkatan kualitas prasarana dan sarana transportasi sungai, terutama bagi daerah-daerah yang terpencil, dimana satu-satunya sarana transportasi adalah lewat air. Dengan demikian sasaran utama pembangunan prasarana jalan yaitu terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 191 Upaya yang telah dilakukan pada Transportasi Udara Upaya yang dilakukan melalui langkah kebijakan untuk pengelolaan lalu lintas angkutan adalah sebagai Universitas Tanjungpura kualitas pelayanan prasarana jalan dapat direalisasikan yang sekaligus meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang melalui dukungan prasarana khususnya pada koridor-koridor utama di masing-masing pulau, wilayah KAPET, perdesaan, wilayah terpencil, maupun pulau-pulau kecil. Sedangkan sasaran ketiga dalam rangka mewujudkan partisipasi aktif pemerintah, BUMN maupun swasta dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan masih belum tercapai sepenuhnya. Peran swasta selama ini baru sebatas pada pembangunan jalan-jalan perkebunan sawit khususnya. Sedangkan di provinsi Kalimantan Barat belum sampai pada kerjasama pengelolaan jalan tol dan sebagainya. Di bidang LLAJ, beberapa sasaran utama yang telah dicapai antara lain; 1. Meningkatnya kondisi sarana LLAJ terutama menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan lebih di jalan sehingga bisa mengurangi kerugian ekonomi yang diakibatkannya. 2. Meningkatkan kelaikan dan jumlah sarana LLAJ. 3. Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efesiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan transportasi nasional, dan wilayah (lokal), serta terciptanya pola distribusi nasional. 4. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan perdesaan serta dukungan pelayanan transportasi perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik, dan penanganan dampak polusi udara serta pengembangan sarana teknologi yang ramah lingkungan terutama di wilayah perkotaan. 6. Meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ. Di bidang ASDP, beberapa sasaran utama yang telah dicapai antara lain; 1. Meningkatnya jumlah prasarana dermaga untuk meningkatkan jumlah lintas penyeberangan baru yang siap operasi maupun meningkatkan kapasitas lintas penyeberangan yang padat. 2. Meningkatnya jumlah sarana ASDP. 3. Meningkatnya keselamatan ASDP. 4. Meningkatnya kelancaran dan jumlah penumpang, kendaraan dan penumpang yang diangkut terutama meningkatnya kelancaran perpindahan antar moda di dermaga penyeberangan serta ; meningkatkan pelayangan angkutan perintis. Di bidang Transportasi laut beberapa sasaran utama yang telah dicapai antara lain; Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 192 Universitas Tanjungpura 1. Meningkatnya kinerja dan efesiensi pelabuhan khususnya yang ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena sebagian angkutan dalam negeri ditangani oleh pelabuhan yang ada di bawah pengelolaan BUMN 2. Selanjutnya terlengkapinya prasarana SBNP ( sarana bantu navigasi pelayaran) dan fasilitas pemeliharaannya Hal tersebut dapat dicapai dengan terlaksananya beberapa program dan kegiatan sebagai berikut. 1. Pengembangan pelabuhan peti kemas Pontianak (oleh Pelindo kerjasama dengan Pemkot dan Pemprov). 2. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan laut Sintete, Paloh, Mempawah, dan Kendawangan, termasuk alur pelayaran. 3. Pembangunan Pelabuhan Agrobisnis Terpadu Pontianak dan Karimata. 4. Subsidi pengoperasian armada angkutan laut perintis untuk pangkalan Sintete. 5. FS pelabuhan samudera di Kalbar. Di bidang transportasi udara, beberapa program yang dilaksanakan hingga 2007 antara lain; 1. Bandara Supadio – Pontianak • • Perpanjangan (2.250 m menjadi 2.500 m)dan pelebaran (30 m menjadi 45 m) landasan untuk kapasitas airbus A-300 (200 penumpang). Pembuatan runway baru : 2.500 x 45 m 2. Pengembangan Fasilitas Bandara Rahadi Usman (Ketapang), Bandara Sintang, Bandara Nanga Pinoh, dan Pangsuma (Putussibau). 3. Pembangunan Pelabuhan Udara Singkawang Tahap awal diusulkan pembangunan melalui APBN 2007 (Studi kelayakan menggunakan APBD Kota Singkawang sudah dilakukan). Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan transportasi udara yaitu terjaminnya keselamatan, kelancaran dan kesinambungan pelayanan transportasi udara baik untuk angkutan penerbangan domestik dan internasional, maupun perintis. Di samping itu sasaran yang tak kalah pentingnya adalah terciptanya persaingan usaha di dunia industri penerbangan yang wajar sehingga tidak ada pelaku bisnis di bidang angkutan udara yang memiliki monopoli. 4.3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Hingga tahun 2007 beberapa sasaran untama di bidang transportasi belum dapat dicapai sebagai akibat dari beberapa factor sebagai berikut. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 193 Universitas Tanjungpura 1. Terbatasnya dana pembangunan. Walaupun hal ini bukanlah merupakan hal yang baru, akan tetapi keterbatasan dana merupakan batasan yang sulit untuk dipecahkan. Sehingga dengan keterbatasan ini, kegiatan diarahkan pada hal-hal yang benar-benar prioritas yang seringkali tidak dapat menghasilkan produktifitas yang optimal. 2. Kondisi geografis, geologis, dan iklim. Dengan kondisi geografis, geologis, dan iklim Kalimantan Barat yang berdampak pada tingginya curah hujan, kondisi tanah gambut di beberapa kawasan serta daya dukung tanah yang kurang baik, menyebabkan hasil pembangunan prasana jalan mudah rusak dan tidak dapat difungsikan di musim hujan. 3. Kualitas SDM yang masih relatif rata-rata rendah. Selain jumlah atau kuantitas yang rendah, faktor SDM ini menjadi penentu dalam mencapai sasaran pembangunan. 4. Pembebanan lebih. Dengan kondisi daerah yang dalam tahap pembangunan, dan keterbatasan sumber daya, pemaksaan muatan lebih pada beberapa ruas jalan menyebabkan umur pakai jalan menjadi lebih pendek dan cepat mengalami kerusakan. 5. Peranan swasta belum maksimal. Sejauh ini peranan swasta terlibat pada beberapa pembangunan infrastruktur jalan terutama jalan-jalan di sekitar perkebunan kelapa sawit. 6. Kualitas dan kuantitas angkutan umum masih rendah. 7. Luas wilayah yang besar dengan distribusi yang jarang. 8. Tingkat akses masyarakat terhadap fasilitas transportasi masih rendah. 9. Masih kurangnya fasilitas dan sarana di pelabuhan dan biaya ekonomi tinggi yang menambah beban bagi pengguna. 10. Meningkatnya jumlah kecelakaan pesawat. 11. Belum adanya pemenuhan hak konsumen yang berkualitas dari segi waktu. V. REKOMENDASI TINDAK LANJUT 5.1. Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran Upaya yang dilakukan melalui langkah kebijakan untuk pembangunan prasarana jalan adalah sebagai berikut. 1. Melanjutkan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. 2. Melanjutkan penuntasan pembangunan jalan Lintas Kalimantan (lintas Utara dan Lintas Selatan), jalan Poros Tengah serta jalan di perbatasan. 3. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan jembatan. 4. Melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar Kota Pontianak (Sinergi dengan kabupaten Pontianak) Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 194 Universitas Tanjungpura Upaya yang dilakukan melalui langkah kebijakan untuk pengelolaan lalu lintas angkutan adalah sebagai berikut. 1. Penanggulangan muatan lebih dan pemeriksaan kesehatan jembatan. 2. Perbaikan system angkutan publik di perkotaan. 3. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. 4. Program pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ. 5. Peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan LLAJ. Upaya yang dilakukan melalui langkah kebijakan untuk pembangunan ASDP adalah sebagai berikut. 1. Rehabilitasi transportasi sungai serta pembangunan dermaga dan rambu. 2. Pengembangan Transportasi Sungai. 3. Rehabilitasi prasarana dermaga sungai, danau dan penyeberangan. 4. Pembangunan prasarana dan sarana ASDP. Upaya yang dilakukan melalui langkah kebijakan untuk pembangunan transportasi laut adalah sebagai berikut. 1. Melanjutkan feasibility study untuk serta SID pelabuhan samudera. 2. Peningkatan status pelabuhan lokal menjadi nasional 3. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana transportasi laut Upaya yang dilakukan melalui langkah kebijakan untuk pembangunan transportasi udara adalah sebagai berikut. 1. Rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan fasilitas pelabuhan dan bandara. 2. Penentuan lokasi baru untuk Pelabuhan Udara Kota Pontianak 3. Melanjutkan perencanaan Bandara Udara alternatif 5.2. Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJMN 2004 – 2009 Dengan upaya yang dilakukan melalui langkah kebijakan untuk pembangunan prasarana jalan diperkiraan akan dicapai kondisi sebagai berikut. 1. Terpeliharanya jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. 2. Terbangunannya jalan Lintas Kalimantan (lintas Utara dan Lintas Selatan), jalan Poros Tengah serta jalan di perbatasan. 3. Terpeliharanya jembatan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 195 Universitas Tanjungpura 4. Terbangunannya Jalan Lingkar Kota Pontianak (Sinergi dengan kabupaten Pontianak) Dengan upaya yang dilakukan melalui langkah kebijakan untuk pembangunan LLAJ diperkiraan akan dicapai kondisi sebagai berikut. 1. Terkontrolnya beban jalan dan jembatan. 2. Meningkatnya kualitas system angkutan publik di perkotaan. 3. Terbangun dan terpeliharnya prasarana dan fasilitas LLAJ. 4. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan angkutan LLAJ. Dengan upaya yang dilakukan melalui langkah kebijakan untuk pembangunan ASDP diperkiraan akan dicapai kondisi sebagai berikut. 1. Terpeliharanya transportasi sungai serta terbangunnya dermaga dan rambu. 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dermaga sungai, danau dan penyeberangan. Dengan upaya yang dilakukan melalui langkah kebijakan untuk pembangunan Transportasi Laut diperkiraan akan dicapai kondisi sebagai berikut. 1. Terealisasinya rencana pembangunan pelabuhan samudera. 2. Terealisasinya perubahan status beberapa pelabuhan lokal menjadi nasional 3. Terpeliharanya prasarana transportasi laut Upaya yang dilakukan melalui langkah kebijakan untuk pembangunan Transportasi Udara adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan fasilitas pelabuhan dan bandara. 2. Adanya rencana definitif Bandara Udara alternatif VI. PENUTUP Secara bertahap hingga tahun 2007, kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana transportasi terutama transportasi di daerah perbatasan (Lintas Utara), Poros Tengah dan juga Lintas Selatan mulai meningkat walaupun jika dibandingkan dengan target menyuluruh masih jauh dari yang diharapkan terutama pada poros selatan dan tengah dimana kondisi jalan mengalami kerusakan berat. Dengan upaya yang dilakukan baru dapat diperbaiki dan dibangun sampai pada tarap pelayanan minimum. Hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan dana. Upaya untuk mewujudkan kerjasama kerjasama antar daerah propinsi/Kabupaten/kota dalam pengadaan & pengelolaan prasarana transportasi seperti halnya jalan, pelabuhan, dan bandar udara masih terus Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 196 Universitas Tanjungpura diupayakan. Kendala utama masih pada masalah tarik menarik kepentingan antara beberapa daerah berkaitan dengan sumber pendapatan daerah. Upaya meningkatkan kualitas prasarana dan sarana transportasi sungai juga masih terkendala pada minimnya dana pemeliharaan jaringan transportasi sungai. Untuk mencapai sasaran dengan baik diperlukan upaya menyeluruh dari seluruh unsur pembangunan, meningkatkan produktifitas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. B. SUMBER DAYA AIR I. KONDISI AWAL RPJMN DI TINGKAT DAERAH (2004 – 2009) Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya. Pembangunan di bidang sumber daya air pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Selain itu, pembangunan di bidang sumber daya air juga ditujukan untuk mengendalikan daya rusak air agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air permukaan maupun air tanah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang semakin luas dewasa ini. Akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang memprihatinkan adalah indikasi terjadinya percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air dengan adanya deforestrasi, baik akibat penebangan komersil maupun pembalakan hutan secara liar (illegal logging). Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan karena pembalakan liar ini terbukti telah sampai menjarah hutan-hutan lindung di propinsi ini. Permasalahan yang terjadi di daerah kita adalah terletak pada ketersediaan air pada musim penghujan dan musim kemarau tidaklah merata. Di waktu musim kemarau, mendangkalnya alur-alur pelayaran dan intrusi air asin bukanlah hal baru lagi. Akibatnya, transportasi sungai ke daerah hulu menjadi terganggu. Meskipun transportasi darat dan udara telah berkembang, namun transportasi sungai tetap menjadi primadona. Bahkan ketersediaan air demikian tipisnya hingga penduduk di Kapuas Hulu dapat bermain bola di alur sungai. Di pihak lain, penduduk yang tinggal di muara sungai, mengalami kekurangan air bersih karena timbulnya intrusi air asin. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 197 Universitas Tanjungpura II. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Sasaran umum pembangunan sumber daya air menurut RPJMN 2004 – 2009 adalah sebagai berikut. (1) tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan; (2) terkendalinya potensi konflik air; (3) terkendalinya pemanfaatan air tanah; (4) meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat; (5) berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan; (6) terkendalinya pencemaran air; (7) terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis; (8) meningkatnya partisipasi aktif masyarakat; (9) meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar instansi; (10) terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan; (11) tersedianya data dan sistem informasi yang aktual, akurat dan mudah diakses; dan (12) pulihnya kondisi sumber-sumber air dan prasarana sumber daya air, ketersediaan air baku bagi masyarakat, pengendalian banjir terutama pada daerah perkotaan, serta pulihnya kondisi pantai di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara akibat bencana alam. Dan sasaran umum pembangunan sumber daya air menurut RPJMD adalah: 1. tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan; 2. terkendalinya potensi konflik air; 3. terkendalinya pemanfaatan air tanah; 4. meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat; 5. berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan; 6. terkendalinya pencemaran air; 7. terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis; 8. meningkatnya partisipasi aktif masyarakat; 9. meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar instansi; 10. terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan; 11. tersedianya data dan sistem informasi yang aktual, akurat dan mudah diakses; dan 12. pulihnya kondisi sumber-sumber air dan prasarana sumber daya air. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 198 Universitas Tanjungpura III. ARAH KEBIJAKAN Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supp/y, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. Pada masa lalu fokus pembangunan lebih ditujukan pada pendayagunaan. Ke depan upaya konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Pendekatan vegetatif dalam rangka konservasi sumber-sumber air adalah hat yang sangat perlu karena penting dan tak-tergantikannya fungsi vegetatif dalam konteks lingkungan. Namun haruslah disadari bahwa hasil dari upaya vegetatif tersebut bersifat jangka panjang. Pembangunan tampungan air berskala kecil akan lebih dikedepankan, upaya konservasi sumber-sumber air tidak hanya untuk melestarikan kuantitas air, tapi juga untuk memelihara kualitas air. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi. Pada lima tahun ke depan lebih difokuskan kepada upaya penmgkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum difungsikan optimal, baik untuk pertanian daerah rawa maupun pertanian daerah irigasi. Untuk itu perlu dilakukan rehabilitasi menyeluruh pada areal yang memenuhi syarat dan petani penggarapnya pun sudah siap. Khusus untuk Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi haruslah diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan. Pendayagunaan sumber daya air untuk 'pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada menuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penananggulangan banjir menggunakan pendekatan nonkonstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara stakeholders terus diupayakan tidak hanya untuk kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir haruslah sudah diutamakan, demikian pula pengelolaan kekeringan. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi perlu dilanjutakn, tidak hanya dengan pendekatan teknik sipil namun juga dengan pendekatan vegetatif. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 199 Universitas Tanjungpura Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air memerlukan penataan kelembagaan pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing stakeholders. Lembaga dewan sumber daya air perlu dibentuk dan diperkuat, yang ditujukan selain sebagai instrumen kelembagaan untuk mengendalikan; juga untuk mengatasi berbagai potensi konflik Untuk memantapkan mekanisme koordinasi, baik antar institusi pemerintah maupun institusi pemerintah dengan institusi masyarakat. IV. PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH (2005-2007) 4.1. Upaya yang telah dilakukan sampai 2007 Untuk mencapai sasaran umum dan melaksanakan kebijakan di alas dila kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam 5 (lima) program, yaitu: (1) pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya; (2) pengembangan dan pengelolaan jaringan rawa, dan jaringan pengairan lainnya; (3) penyediaan dan pengelolaan air baku; (4) pengendalian banjir dan pengamanan pantai; dan (5) penataan kelembagaan. Program di atas diimplementasikan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Pengaturan kembali tugas, fungsi dan wewenang lembaga pengelola sumberdaya air untuk mencapai pengelolaan yang seimbang, terpadu antar sektor, propinsi, kabupaten dan kota dalam satu prinsip one river one planning and one integrated management. 2. Pembuatan masterplan pengembangan sumberdaya air secara terpadu di Kalimantan Barat, agar masalah kekurangan air bersih dapat teratasi. 3. Pembentukan Dewan Air Daerah seperti yang diatur dalam undang-undang SDA yang baru demi terciptanya pengelolaan sumber daya air yang terpadu. 4. Menggali sumber-sumber pembiayaan untuk pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air dari masyarakat dan swasta, dengan mempertimbangkan asas keadilan, asas pendayagunaan, asas berkelanjutan dan keterbukaan. 5. Program pembangunan infrastruktur sumberdaya air yang mencakup penyediaan kapasitas tampung air bersih, pengendalian banjir dan kekeringan pengamanan terhadap abrasi sungai dan pantai maupun rehabilitasi alur sungai untuk transportasi air. 6. Program penanganan daya rusak air dengan cara eko-hidraulik. 7. Program pelestarian sumber-sumber air dan lingkungan di daerah tangkapan air. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 200 Universitas Tanjungpura 8. Program penegakan hukum terhadap perusak-perusak air yang merugikan masyarakat. 9. Program pengelolaan lahan basah (wetlands) secara terpadu, dan juga pembentukan kelembagaan yang mengatur penanganan lahan basah. 10. Program kemitraan antara Dinas, Perguruan Tinggi dan Investor demi mengoptimalkan Pengembangan Sumberdaya Air & pesisir 11. Program Penyediaan Air Bersih secara Terpadu di Kalimantan Barat (Penerapan sistem zoning). 5.2. Posisi Capaian hingga 2007 Dalam upaya untuk menghasilkan pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan, terkendalinya potensi konflik air, terkendalinya pemanfaatan air tanah, meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat, berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan, terkendalinya pencemaran air, terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis, meningkatnya partisipasi aktif masyarakat, meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar instansi, terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan, maka pemerintah provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2007 telah melakukan pembangunan di bidang sumber daya air sebagai berikut: 1. Identifikasi SPAM (Sarana Penyediaan Air Minum) pelayanan air bersih perdesaan Kalbar. 2. Penyusunan Review detail desain air bersih, DED (Detail Engenering Design) air minum, DED IKK. Penyusunan DED air limbah Desa Pusat Pertumbuhan, DED IPAL. 3. Peningkatan kinerja SPAM bagi PDAM binaan untuk 2 kabupaten. 4. Peningkatan prasarana air bersih wilayah perbatasan (IPA dan perpipaan) di 6 lokasi. 5.3. PERMASALAHAN PENCAPAIAN SASARAN Masalah yang dihadapi dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut. 1. Proses perencanaan sumber daya air yang terbatas. 2. Minimnya data. 3. Persaingan prioritas pembangunan. 4. Kerusakan dan pencemaran sumber daya air. 5. Peningkatan kebutuhan air. 6. Peningkatan kebutuhan energi. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 201 Universitas Tanjungpura 7. Kerusakan daerah pantai dan rawa. 8. Bahaya bencana alam. VI. REKOMENDASI TINDAK LANJUT 6.1. Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran (PROGRAM) Dalam upaya merealisasikan pencapaian sasaran dalam pembangunan sumber daya air maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: (1) Melanjutkan program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya; (2) Melanjutkan program pengembangan dan pengelolaan jaringan rawa, dan jaringan pengairan lainnya; (3) penyediaan dan pengelolaan air baku; (4) Melanjutkan program pengendalian banjir dan pengamanan pantai; dan (5) Memantapkan penataan kelembagaan. 6.2. Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJMN 2004 – 2009 Dengan upaya yang dilaksanakan diharapkan akan dicapai sasaran sebagai berikut: 1. tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan; 2. terkendalinya potensi konflik air; 3. terkendalinya pemanfaatan air tanah; 4. meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat; 5. berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan; 6. terkendalinya pencemaran air; 7. terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis; 8. meningkatnya partisipasi aktif masyarakat; 9. meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar instansi; 10. terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan; 11. tersedianya data dan sistem informasi yang aktual, akurat dan mudah diakses; dan 12. pulihnya kondisi sumber-sumber air dan prasarana sumber daya air. VII. PENUTUP Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 202 Universitas Tanjungpura Dengan perencanaan yang terpadu dan didukung dengan kelembagaan dan aturan hukum yang kuat akan memungkinkan hal-hal yang menjadi sasaran dalam pembangunan sumber daya air dapat dicapai dengan baik. Potensi konflik air yang sering terjadi, kerusakan sumber-sumber air baku, kekukarang data dan informasi dapat diatasi dengan upaya maksimal peran aktif pemerintas, masyarakat pengguna, dan swasta. C. I. ENERGI, KETENAGALISTRIKAN, DAN TELEMATIKA KONDISI AWAL RPJMN (2004 – 2009 ) DI TINGKAT DAERAH Pertumbuhan energi listrik yang diproduksi oleh PT.PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat juga telah mengalami kenaikan yang cukup pesat, yaitu hampir 3 kali sejak tahun 1990 sebesar 283,56 GWh menjadi 894,23 GWh pada tahun 2002. Konsumsi energi listrik ini didominasi oleh pelanggan rumah tangga, yaitu rata-rata hampir 51% dart total energi yang diproduksi, diikuti oleh pelanggan industri sekitar 26%, pelanggan komersial 16%, dan yang terakhir pelanggan umum dan sosial sebesar 7%. Perkembangan Sarana Penyaluran Perkembangan sarana penyaluran tenaga listrik Kalimantan Barat, meliputi transmisi 150 kV, gardu induk (GI), jaringan tegangan menengah (JTM) 20 kV, jaringan tegangan rendah (JTR) 380 V dan gardu distribusi. Transmisi 150 kV baru dioperasikan tahun 1996 yang menghubungkan GI Sei Raya dan GI Siantan. Pada tahun 1998 dibangun GI Parit Baru yang dihubungkan ke GI Siantan dengan saluran transmisi 150 kV. Kemudian, pada tahun berikutnya dibangun GI Mempawah dihubungkan ke GI Parit Baru dengan saluran transmisi 150 kV. Semua sistem transmisi 150 kV ini adalah 3-fasa double circuit dengan penghantar ACSR 240 mm2. Panjang total saluran transmisi adalah sekitar 78,65 km atau ± 157,3 kms. Perkembangan Desa Terlistriki Sampai saat ini program kelistrikan desa dilakukan oleh pemerintah melalui PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat. Ditinjau dari total jumlah desa (1363 buah desa pola baru), rasio desa terlistriki sampai tahun 2002 adalah 68,8%. Dalam program listrik perdesaan, PLN menggunakan 2 macam pola kelistrikan desa, yaitu dengan memperpanjang grid untuk desa-desa yang berada dekat dengan grid yang sudah ada dan membangun PLTD kecil untuk desa-desa terpencil dan yang mempunyai asessibilitas yang sulit. Sistem Ketenaqalistrikan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 203 Universitas Tanjungpura Sampai saat ini, upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi listrik yang merata bagi seluruh masyarakat yang ada di perkotaan maupun di perdesaan dilaksanakan melalui fasilitas yang ada pads PT PLN (Persero) Wilayah. Kalimantan Barat. Dalam melaksanakan tugasnya, PLN telah mengembangkan wilayah kerja menjadi 3 cabang dan 1 sektor, yaitu: Cabang Pontianak, Cabang Singkawang, Cabang Sanggau dan Sektor Kapuas. Sektor Kapuas menyuplai energi listrik untuk sistem Pontianak meliputi Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak. Cabang Pontianak rnengelota kelistrikan di Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak dan Kabupaten Ketapang. Kelistrikan Kota Singkawang, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang dikelola oleh Cabang Singkawang, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu dikelola oleh Cabang Sanggau. Kondisi Fisik Dasar Kapasitas terpasang total mesin pembangkit PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2002 adalah 288,5 MW, terdiri dari 1 unit PLTG yang berada di Sektor Kapuas dengan kapasitas sebesar 34 MW dan 380 unit mesin diesel yang berada pada PLTD-PLTD yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat dengan kapasitas total sebesar 207 MV. Selain itu, PLN juga melakukan penyewaan 29 unit mesin diesel dari pihak swasta dengan kapasitas total sebesar 47,5 MW. Walaupun demikian, kapasitas pembangkitan dan jangkauan pelayanan yang dimiliki oleh PLN dirasakan masih terbatas, hal ini terlihat dari besarnya kapasitas captive power di wilayah Kalimantan Barat. Data sementara menunjukkan bahwa kapasitas captive power sampai tahun 2002 adalah sekitar 211,7 MVA. Adanya captive power ini juga dikarenakan oieh kontinyuitas pelayanan PLN yang relatif masih rendah, rata-rata setiap pelanggan mengalami gangguan minimal 1 kali dalam 1 bulan dengan lama gangguan rata-rata sekitar 1 jam (tabel 2.9). Hal ini menyebabkan pelanggan PLN golongan tarif industri atau usaha memerlukan pembangkit cadangan untuk menjaga kontinyuitas operasi industri atau kontinuitas pelayanan jasa usaha. II. SASARAN YANG INGIN DICAPAI Sasaran berdasarkan RPJMN 2004 – 2009 Sesuai dengan rencana jangka menengah sampai dengan tahun 2009, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen per tahun dan dengan elastisitas energi sekitar 1,2, maka sasaran permintaan energi total diproyeksikan naik sebesar 7,1 persen per tahunnya. Dengan adanya upaya peningkatan efisiensi dan rehabilitasi infrastruktur energi diharapkan pertumbuhan permintaan energi dapat ditekan. Selain itu sesuai dengan kebijakan diversifikasi diperlukan penganekaragaman pemakaian energi non-BBM, agar dapat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 204 Universitas Tanjungpura mengurangi beban pemerintah untuk mensubsidi BBM (khususnya impor minyak mentah dan produk BBM) secara bertahap dan sistematis. Untuk itu diperlukan pembangunan infrastruktur energi yang mencakup fasilitas prosesing (kilang minyak, pembangkit tenaga listrik), fasilitas transmisi dan distribusi pipa (gas dan BBM) dan fasilitas depot untuk penyimpanan. Di bidang kelistrikan memiliki sasaran sebagai berikut. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang dalam lima tahun ke depan diupayakan rata-rata sebesar 6,6 persen per tahun, maka pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik nasional diproyeksikan sebesar 8,3 persen per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional tersebut, sasaran pembangunan ketenagalistrikan dalam lima tahun ke depan meliputi: 1. Penambahan kapasitas pembangkit sekitar 12.267 MW; 2. Rasio elektrifikasi tahun 2009 meningkat menjadi 67,9 persen; 3. Meningkatnya rasio elektrifikasi desa pada akhir tahun 2009 sebesar 97 persen; 4. Meningkatnya efisiensi di sarana pembangkit melalui rehabilitasi dan repowering; 5. Terlaksananya rehabilitasi, debottlenecking dan uprating serta interkoneksi transmisi dan distribusi di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; 6. Berkurangnya susut jaringan terutama non-teknis melalui pelaksanaan kegiatan berbasis teknologi informasi seperti enterprise resource planning/ERP dan consumer information system/CIS; 7. Terlaksananya penyempurnaan restrukturisasi ketenagalistrikan melalui pengkajian model/struktur industri kelistrikan; 8. Meningkatnya pemanfaatan potensi gas, batubara dan panas bumi serta energi baru terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik; 9. Meningkatnya partisipasi masyarakat, koperasi dan swasta baik sebagai penyedia, pembeli dalam bentuk curah maupun konsumen listrik sebagai pelanggan dan pengelola usaha penunjang ketenagalistrikan; dan 10. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan sumberdaya manusia nasional yang mendukung industri ketenagalistrikan. Sedangkan berdasarkan RPJMD yang menjadi sasaran pembangunan bidang energi dan kelistirkan adalah sebagai berikut. 1. 2. Memperbaiki kekurangan tenaga listrik yang ada. Memperbaiki & meningkatkan system ketenagalistrikan, serta melakukan efisiensi pembangkit, transmisi dan distribusi mulai dari hulu sampai hilir. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 205 Universitas Tanjungpura 3. 4. Pengaturan sisi konsumsi/permintaan tenaga listrik melalui upaya penghematan penggunaan tenaga listrik (demand side management). Mencari dan memanfaatkan sumber-sumber energi baru yang tersedia di daerah seperti halnya Tenaga Air ataupun Tenaga Uap III. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan umum bidang energi menurut RPJMN 2004 -2009 Untuk mengatasi permasalahan di bidang energi dirumuskan kebijakan intensifikasi pencarian sumber energi, penentuan harga energi, diverfisikasi energi, konservasi energi, bauran energi, dan pengendalian lingkungan hidup dengan arah sebagai berikut. 1. Intensifikasi pencarian sumber energi dilakukan dengan mendorong secara lebih aktif kegiatan pencarian cadangan energi baru secara intensif dan berkesinambungan terutama minyak bumi, gas dan batu bara dengan menyisihkan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan survei cadangan baru, seperti pola dana reboisasi pada sektor kehutanan. Dana cadangan ini dapat diterapkan pada Kontraktor Production Sharing (KPS) yang beroperasi di Indonesia. Upaya pencarian sumber energi terutama dilakukan di daerahdaerah yang belum pernah disurvei, sedangkan di daerah yang sudah terindikasi diperlukan upaya peningkatan status cadangan menjadi lebih pasti. 2. Penentuan harga energi dilakukan dengan memperhitungkan biaya produksi dan kondisi ekonomi masyarakat. Melalui pengembangan kebijakan harga energi yang tepat, pengguna energi dapat memilih alternatif jenis energi yang akan digunakan sesuai dengan nilai keekonomiannya. Untuk harga energi ditetapkan oleh pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu optimasi pemanfaatan sumber daya energi dan optimasi pemakaian energi, bagi hasil untuk eksplorasi/eksploitasi dan pemanfaatannya, pajak dan meningkatkan daya saing ekonomi, melindungi konsumen dan asas pemerataan. 3. Diversifikasi energi diarahkan untuk penganekaragaman pemanfaatan energi, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, sehingga dicapai optimasi penyediaan energi regional/ nasional dengan: (a) mengurangi pangsa penggunaan minyak bumi dalam komposisi penggunaan energi (energy mix) Indonesia, antara lain, dengan mengembangkan infrastruktur untuk memproduksi dan menyalurkan energi (bahan bakar) fossil selain minyak bumi, yaitu batubara, gas alam, dan panas bumi, serta energi alternatif lainnya; dan (b) memasyarakatkan penggunaan bahan bakar gas di sektor transportasi, briket baru bara dan tenaga surya di sektor rumah tangga; pembangkit panas bumi dan mikrohidro di sektor industri; serta mengkaji dan mengembangkan energi alternatif lainnya seperti tenaga angin, biofuel. 4. Konservasi energi diupayakan penerapannya pada seluruh tahap pemanfaatan, mulai dari penyediaan sumber daya energi sampai pada pemanfaatan akhir guna menjamin kepentingan generasi mendatang. Upaya konservasi dilaksanakan dalam dua sisi, yaitu sisi sumberdaya (sisi hulu) dan sisi pemanfaatan akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 206 Universitas Tanjungpura (sisi hilir). Konservasi di sisi hulu adalah upaya mengkonservasi sumberdaya energi yang pemanfaatannya berdasarkan pada pertimbangan nilai tambah dan kepentingan generasi mendatang agar sumberdaya energi dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu selama mungkin, sedangkan konservasi di sisi hilir dilaksanakan melalui peningkatan efisiensi pemanfaatan infrastruktur energi dan komsumsi energi final di semua bidang. 5. Bauran energi (energy mix) dikembangkan untuk mendapatkan komposisi penggunaan energi yang optimum pada suatu kurun waktu tertentu bagi seluruh wilayah Indonesia. Komposisi pemanfaatan energi yang optimum tersebut coba diperoleh dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber-sumber energi di Indonesia yang beraneka, profil permintaan energi yang bervariasi serta biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyalurkan energi dari lokasi-lokasi tempatnya tersedia ke lokasi-lokasi permintaan. 6. Pengendalian lingkungan hidup diupayakan dengan memperhatikan semua tahapan pembangunan energi mulai dari proses eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi hingga ke Di bidang kelistrikan arah kebijakannya adalah sebagai berikut. Kebijakan pembangunan ketenagalistrikan nasional dalam lima tahun ke depan diarahkan pada : 1. Pemulihan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya terutama di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan termasuk di daerah pasca bencana alam seperti di Provinsi NAD. 2. Peningkatan partisipasi investasi swasta, pemerintah daerah, kopreasi dan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana ketenagalistrikan. 3. Peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien, terutama upaya peningkatan diversifikasi energi untuk pembangkit, pengurangan losses, peremajaan infrastruktur yang kurang efisien, serta penerapan good governance pengelolaan korporat. 4. Peningkatan kemandirian industri ketenagalistrikan nasional dengan mendorong peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan pemakaian barang dan jasa produksi dalam negeri. 5. Penyesuaian tarif secara bertahap dan sistematis sampai mencapai nilai keekonomiannya 6. Peningkatan keselamatan pemakaian peralatan listrik dan menjaga dampak lingkungan dalam pembangunan ketenagalistrikan nasional. Kebijakan umum bidang energi menurut RPJMD Kebijakan umum daerah bidang ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Barat merupakan kompilasi dan kebijakan-kebijakan yang ada di setiap kabupaten/kota se Kalimantan Barat yang dijadikan dokumen pembangunan sektor ketenagalistrikan, baik untuk jangka pendek (1-5 tahun), jangka menengah (5-10 tahun) dan jangka panjang (>10 tahun). Selain itu kebijakan umum energi daerah ini juga beriandaskan pada kebijakan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan yang ada saat ini. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 207 Universitas Tanjungpura Bila diperinci dapatlah dikemukakan, bahwa kebijakan energi Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat adalah bertujuan untuk menjamin: 1. Pengadaan energi di daerah secara berkesinambungan, 2. Pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber energi primer, 3. Penghematan pemakaian minyak bakar, 4. Kelestarian fungsi lingkungan, 5. Peningkatan ekonomi masyarakat. IV. PENCAPAIAN RPJMN DI DAERAH (2005-2007) 4.1. Upaya Yang Telah Dilakukan Sampai 2007 Bidang Energi 1. Pencarian sumber energi terutama di daerah-daerah yang belum pernah disurvei, dan penentuan status cadangan di daerah yang sudah terindikasi. 2. Kebijaksanaan tata ruang, industri dan transportasi untuk meningkatkan mobilitas penyaluran energi. 3. Program pengembangan Hemat Energy dalam segala bidang. 4. Studi Sistem Ketahanan Energi Kalimantan Barat Listrik 1. Pembangunan pembangkit baru, rehabilitasi atau relokasi pembangkit dengan cara investasi langsung (equity-based). 2. Pemanfaatan potensi energi lokal seperti batubara dan tenaga air. 3. Pengembangan Energy alternatif. Telematika 1. Mengembangkan dan mengimplementasikan konsep community center atau konsep lain yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan mudah dan murah. 2. Memanfaatkan secara optimal prasarana & teknologi alternative seperti WiFi, Voice over Internet Protocol, untuk mendukung menyelenggarakan telematika yang murah dan cepat. 3. 4. 5. Mendukung penggunaan perangkat lunak berbasis Open Source seperti Linux dan Open Office. Mengembangkan pola pola kerjasama baru yang melibatkan peran serta masyarakat dan swasta. Melakukan pengembangan telematika di pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan public (e-government) hingga ke kecamatan. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 208 Universitas Tanjungpura 6. Melakukan kerjasama dengan industri dan perguruan tinggi dalam peningkatan kualitas SDM. 4.2. Posisi Capaian Higga 2007 Hingga tahun 2007, pemerintah Kalimantan Barat telah mengusahakan penyedian energi listrik melalui kegiatan sebagai berikut. 1. Pembangunan PLTU batu bara di Parit Baru (Kab. Pontianak , 2 X 25 MW dan 2X 55 MW), di Ketapang 2 X 7 MW dan PLTU gambut 2 X 30 MW di Mempawah. 2. Studi identifikasi pengembangan PLTN di Kalbar dengan memanfaatkan potensi tambang uranium yang ada di Kalbar, dengan biaya awal. 3. Studi Kelayakan PLTU batu bara Senaning Sintang. 4.3. Permasalahan Pencapaian Sasaran Sumber energi terbesar yang dipergunakan untuk pembangkitan energi listrik di Kalimantan Barat adalah sumber energi dari bahan bakar minyak (solar), yang dipergunakan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat dalam rangka elektrifikasi perkotaan dan perdesaan. Keterbatasan dana untuk investasi energi alternatif masih menjadi kendala utama. Dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2002, perkembangan kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik di Kalimantan Barat telah meningkat sebesar 2,4 kali, yaitu sebesar 122,8 MW pada tahun 1990 menjadi 288,487 MW pada tahun 2002. Sejak tahun 1999, dengan masuknya PLTG 34 MW berbahan bakar solar ke dalam sistem, PLN tidak lagi menambah pembangkit baru secara signifikan untuk melayani beban, dan, mulai pada tahun tersebut, setiap kenaikan kebutuhan tenaga listrik dilayani oleh PLN dengan menyewa pembangkit listrik tenaga diesel swasta. Ketidakseimbangan antara permintaan dengan penyediaan dimana kapasitas terpasang tidak bertambah menyebabkan terjadinya krisis energi listrik di Kalimantan Barat. Tingkat efesiensi sullit dicapai. Demikian juga dengan pertumbuhan beban puncak sistem Kalimantan Barat, telah terjadi kenaikan hampir 3 kali, yaitu sebesar 58,153 MW pada tahun 1990 menjadi 198,707 MW pada tahun 2002. Kenaikan beban puncak ini relatif hampir linier dari tahun ke tahun. Pemanfaatan energi air baru pada tahap mikrohydro. Sumber debit air yang besar belum dapat dimanfaatkan disebabkan tidak layak dari segi investasi. V. REKOMENDASI TINDAK LANJUT a. Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 209 Universitas Tanjungpura Bidang Energi 1. Melakukan study kelayakan energi terutama di daerah-daerah yang belum pernah disurvei, dan penentuan status cadangan di daerah yang sudah terindikasi. 2. Menerapkan tata ruang, industri dan transportasi untuk meningkatkan mobilitas penyaluran energi. 3. Melaksanakan pengembangan Hemat Energy dalam segala bidang. 4. Melanjutkan Studi Sistem Ketahanan Energi Kalimantan Barat Listrik 1. Melibatkan pihak investor untuk pembangunan pembangkit baru. 2. Memaksimalkan pemanfaatan potensi energi lokal seperti batubara dan tenaga air. Telematika 1. Mengembangkan dan mengimplementasikan konsep community center atau konsep lain yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan mudah dan murah. 2. Memanfaatkan secara optimal prasarana & teknologi alternative seperti WiFi, Voice over Internet Protocol, untuk mendukung menyelenggarakan telematika yang murah dan cepat. 3. 4. 5. Mendukung penggunaan perangkat lunak berbasis Open Source seperti Linux dan Open Office. Mengembangkan pola pola kerjasama baru yang melibatkan peran serta masyarakat dan swasta. Melakukan pengembangan telematika di pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan public (e-government) hingga ke kecamatan. 6. Melakukan kerjasama dengan industri dan perguruan tinggi dalam peningkatan kualitas SDM. b. Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJMN (2004 – 2009) 1. 2. Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik yang ada. Termanfaatkannya secara optimal sumber-sumber energi baru yang tersedia di daerah seperti halnya Tenaga Air ataupun Tenaga Uap. VI. PENUTUP Pemenuhan energi listrik di provinsi Kalimantan Barat dapat diupayakan melalui program penyadaran masyarakat untuk hemat energi, pengendalian terhadap pencurian, memanfaatkan energi alternative dari sumber daya yang tersedia seperti tenaga air, angin, dan matahari. Selain itu dalam skala yang besar perlu dijalin kerja sama dengan investor untuk pembangunan pembangkit baru. Studi yang berkelanjutan untuk Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 210 Universitas Tanjungpura menggali potensi yang ada perlu dikerjasamakan dengan pihak perguruan tinggi dan swasta agar diperoleh hasil yang optimal. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 211 Universitas Tanjungpura BAGIAN 5 ISU STRATEGIS DI DAERAH: PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN I. PENGANTAR Kalimantan Barat adalah salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang secara langsung mempunyai perbatasan darat dengan negara lain yaitu Negara Bagian Serawak di Malaysia. Dalam hal ini terdapat 5 kabupaten yang memiliki wilayah administrasi kawasan perbatasan. Sehingga diperkirakan dampak ekonomi baik yang bersifat langsung maupun multiplier dari pengembangan kawasan ini akan dirasakan di seluruh wilayah provinsi. Kawasan perbatasan ini memiliki potensi yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Selain memang adanya keterbatasan baik fisik maupun sosial ekonomi di kawasan ini, juga dikarenakan selama ini kurangnya perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kawasan perbatasan ini adalah daerah berlatar belakang wilayah konflik seperti [1] konfrontasi dengan Malaysia (Ganyang Malaysia), dan [2] PGRS-Paraku. Kedua peristiwa ini sangat mempengaruhi seluruh kegiatan sosial, ekonomi, bahkan politik yang terjadi di tingkat lokal. Larangan-larangan berhubungan dengan Malaysia akibat dari dua peristiwa tersebut, sangat berpengaruh besar, sehingga mengurangi sikap dan kemampuan wirausaha penduduk yang tinggal di daerah perbatasan. Kondisi ini makin diperparah dengan maraknya kegiatan ekonomi illegal (seperti illegal loggiing, illegal trading, dan traficking). Mereka terlanjur dipupuk oleh pendidikan dengan penerapan nasionalisme sempit, sehingga usaha perdagangan yang ada cenderung menjadi tertutup (autarki). Oleh karena itu, penanganan daerah perbatasan tidak cukup ditangani dari sudut ekonomi saja, tetapi harus mengutamakan kajian antardisipliner baik dari sisi ekonomi, sosial, dan politik. Kecenderungan jangka panjang menunjukkan bahwa Kuching dapat menjadi daerah growth industrial center, sementara daerah perbatasan Kalimantan Barat hanya sebagai hinterland Malaysia yang kurang menguntungkan bagi Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Sarawak (Malaysia) menjalankan kebijakan industrialisasi pertanian dan non-pertanian. Kegiatan ini akan menciptakan gravity of flows yang cukup besar dari daerah hinterland ke daerah growth pole, yaitu berupa masuknya aliran alamiah produk primer (legal dan illegal) seperti kayu, produk perikanan, rotan, dan beragam hasil pertanian ke daerah growth pole. Komoditi ini bukan hanya datang dari daerah perbatasan, melainkan juga datang dari kabupaten lain. Permasalahan utamanya adalah jika keuntungan yang diciptakan dari aliran barang tadi hanya sebagian kecil saja tertinggal di daerah perbatasan, maka akan menciptakan jurang pendapatan akan semakin lebar antara daerah Kalimantan Barat dengan Sarawak. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 212 Universitas Tanjungpura Kondisi ini memberikan suatu tantangan dan peluang baru bagi pembangunan daerah, khususnya daerah perbatasan, dalam merumuskan strategi dan model pembangunan yang akan ditempuh. Kenyataan cepatnya pertumbuhan ekonomi di luar daerah perbatasan memberi suatu tantangan tersendiri berupa peluang bagi efektifitas pendayagunaan sumberdaya alam yang ada dan harus dibarengi dengan persiapan pembangunan sumberdaya manusia serta perangkat-perangkat (legal) hukum yang ada. Implikasinya, strategi pembangunan perbatasan harus dirancang secara seksama dalam menjawab tantangan global dengan cara membuka wacana pembangunan perbatasan ke tingkatan yang lebih luas dengan selalu memperhatikan prinsip open society sebagai “buah” dari berjalannya proses globalisasi dan mobilisasi produk-produk pembangunan yang semakin cepat dan lancar (arus barang, jasa, uang, informasi, teknologi, pengetahuan, dan lain sebagainya). Misalnya dengan menyusun langkah strategis menciptakan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia. II. KONDISI AWAL RPJMN 2004-2009 Hingga tahun 2004 pengembangan kawasan perbatasan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Dari 5 (lima) pintu lintas batas (PLB) mencakup lima kabupaten di Indonesia yang disepakati bersama antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia, baru satu saja yang diresmikan yaitu PLB Entikong di Kabupaten Sanggau. Sisanya hingga saat ini belum memiliki kejelasan. Pemerintah Indonesia pun belum menunjukkan kesungguhan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan serta alokasi anggaran yang diorientasikan untuk mengembangkan kawasan perbatasan. Akibatnya muncul banyak permasalahan di kawasan ini, seperti: 1. Kesenjangan ekonomi meliputi kesenjangan pendapatan perkapita, dimana masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Barat mempunyai pendapatan perkapita sekitar $ 300 US/tahun, sedangkan di Serawak telah mencapai $ 4000 US/tahun, kesenjangan tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat seperti kesenjangan tingkat produktivitas, pendidikan dan kesehatan. 2. Ketertinggalan pembangunan meliputi kurangnya infrastruktur wilayah terutama transportasi, komunikasi, dan infrastruktur sosial (kesehatan dan pendidikan), kurangnya alokasi dana pembangunan ke kawasan ini, kurangnya pos-pos keamanan lintas batas, dan belum adanya Master Plan kawasan sebagai suatu entitas ekonomi. 3. Keterisolasian kawasan meliputi sumberdaya alam yang belum terkelola dengan baik, adanya kegiatan penyeludupan berbagai jenis komoditi dan TKI, terjadinya pencurian kayu di wilayah Indonesia, rendahnya penegakan supremasi hukum, dan menurunnya rasa nasionalisme. 4. Meskipun kawasan perbatasan kaya dengan sumberdaya alam dan mempunyai akses ke pasar (Sarawak), tapi terdapat sekitar 45 % desa miskin dengan jumlah penduduk miskin sekitar 35%. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 213 Universitas Tanjungpura 5. Jaringan jalan darat di Kalimantan Barat berbentuk vertikal sehingga pelayanannya kurang efektif. Panjang jalan darat sekitar 520 km dengan rincian: 200 km jalan tanah, 30 km jalan batu, 290 km jalan aspal. Sedangkan menurut fungsinya terdapat 63 % jalan kabupaten, 31 % jalan provinsi, dan 6 % jalan nasional. 6. Untuk fasilitas kelistrikan, dari 14 ibukota kecamatan yang ada di kawasan perbatasan, baru 6 ibukota kecamatan (43 %) yang mendapat pelayanan. Hal ini menunjukkan besarnya perbedaan kesejahteraan masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat dengan masyarakat perbatasan di Serawak yang hampir seluruhnya telah mendapatkan pelayanan listrik. Pada saat ini di kawasan perbatasan Sarawak telah tersedia pembangkit listrik tenaga air, seperti dari bendungan Batang Ai di Lubuk Antu dengan kapasitas 108 MW dan bendungan Bakun yang sedang dibangun dengan kapasitas 2.400 MW. 7. Kondisi tersebut ternyata terjadi pula pada fasilitas air bersih yang hanya mampu melayani 50 persen penduduk kawasan perbatasan di Kalimantan Barat. Sedangkan penduduk perbatasan di Sarawak telah terpenuhi 100 persen fasilitas air bersih. 8. Dalam perdagangan antar warga perbatasan, uang ringgit Malaysia lebih banyak dipergunakan dalam transaksi dibandingkan dengan rupiah. Perdagangan antara masyarakat di dua daerah perbatasan ini mengambil keuntungan dari perjanjian bilateral yang membebaskan mereka membawa barang-barang senilai 600 RM tanpa dipungut pajak. Faktor lain dari perdagangan yang perlu diperhitungkan adalah keberadaan fisik pasar. Dari 98 desa di perbatasan ternyata hanya 14 desa yang memiliki pasar dengan bangunan permanen atau semi permanen. III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI kawasan Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pengembangan kawasan perbatasan adalah untuk: (a) Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perbatasan serta meningkatnya kapasitas pengelolaan potensi daerah; (b) Semakin mantapnya ketertiban dan keamanan di wilayah perbatasan; (c) Terjaganya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologis dalam rangka keberlanjutan pembangunan (sustainable development). IV. ARAH KEBIJAKAN pengembangan kawasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan arah kebijakan perbatasan, yaitu fokus pada tiga hal yaitu: 1. Pengembangan kapasitas kawasan perbatasan terdiri dari penataan ruang kawasan perbatasan, pembangunan prasarana/sarana pertanian rakyat, pelestarian lingkungan, dan pembangunan prasarana/sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosial. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 214 Universitas Tanjungpura 2. Pembangunan perekonomian perbatasan terdiri dari program industri kecil yang memberikan dukungan untuk peningkatan nilai tambah hasil pertanian, Program peningkatan mutu produk yang diperdagangkan, Program pembangunan/pengembanagn industri rumah tangga yang bernilai ekonomis, Prorgam ketahanan pangan perbatasan, program pembangunan agrobisnis, Program peningkatan produksi hasil perkebunan, peternakan dan perikanan, program pengelolaan sumber daya alam yang bernuansa lingkungan, dan program pembangunan/pengembangan potensi industri wisata yang berbasis kerakyatan. 3. Pembangunan sosial budaya perbatasan terdiri dari peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, kualitas beragama, supremasi hukum, kualitas tenaga kerja, dan pengembangan kawasan tertinggal basis perbatasan. V. PENCAPAIAN HASIL Pada periode tahun 2005-2007 pencapaian hasil dalam pengembangan kawasan perbatasan sebagaian besar masih merupakan draft konsep pengembangan. Pada tataran implementasi belum begitu tampak ada kemajuan. Kalaupun ada program atau kegiatan pembangunan yang berlangsung masih bersifat parsial dari masing-masing departemen teknis. Dalam draft konsep pengembangan kawasan perbatasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten di Kalimantan Barat ada 4 kelompok besar bagi rencana pengembangan perbatasan, yaitu: a. Pengembangan Ekonomi Lokal b. Pengembangan Sumber Daya Manusia c. Pengembangan Kelembagaan d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Dalam pengembangan ekonomi lokal yang banyak diusulkan adalah pengembangan pertanian, pengembangan sumber daya hutan, pengembangan sumber daya alam, pengembangan kawasan industri terpadu, pengembangan UMKM serta pembinaannya dan penyaluran kredit bagi UMKM. Sedangkan untuk pengembangan sumber daya manusia meliputi pembangunan sarana dan prasarana sekolah mulai dari tingkat SD sampai SMA, penyediaan guru, pengembangan dan pembangunan rumah sakit maupun Puskesmas, penyediaan tenaga medis dan sebagainya. Untuk pengembangan kelembagaan, usulan yang ada diantaranya, optimalisasi pelayanan keimigrasian, optimalisasi peran masyarakat dalam politik dan pembangunan, pengembangan peningkatan kesadaran integrasi NKRI, pengembangan kawasan adat terpencil, penyuluhan hukum dan kerukunan antar etnis. Sedangkan untuk pengembangan sarana dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 215 Universitas Tanjungpura prasarana yang diusulkan antara lain, pengembangan sarana listrik, air minum, terminal antar negara, sarana jalan jembatan, dan bendungan. Masalah perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar) dengan Sarawak (Malaysia) dengan permasalahan pembangunan daerah (regional economic development) merupakan dua masalah yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain, strategi pengembangan kawasan perbatasan merupakan bagian yang penting dari pembangunan Kalbar pada umumnya. Sampai saat ini, justru semakin tampak perbedaan yang sangat mencolok antara Kalbar dengan Sarawak. Hal ini ditunjukkan dengan cepatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta tingginya tingkat pendapatan yang terjadi di daerah ”negara” tetangga Kalbar tersebut. Lebih menyedihkan lagi, tingkat pendidikan di Malaysia sudah jauh lebih tinggi, dimana penduduk disana rata-rata sudah mengenyam pendidikan setingkat Sekolah Dasar 9 tahun, sementara itu daerah perbatasan Kalbar masih mencatat lebih dari 240 ribu orang penduduk yang buta huruf (setara dengan mengenyam pendidikan Sekolah Dasar dibawah 3 tahun). Kecenderungan menunjukkan bahwa Kuching (Sarawak, Malaysia) telah menjadi daerah growth industrial center, sementara daerah perbatasan Kalbar (yaitu Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu) hanya sebagai hinterland Malaysia yang kurang menguntungkan bagi Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Sarawak (Malaysia) menjalankan kebijakan industrialisasi pertanian dan non-pertanian. Kegiatan ini akan menciptakan gravity of flows yang cukup besar dari daerah hinterland ke daerah growth pole, yaitu berupa masuknya aliran alamiah produk primer (legal dan illegal) seperti kayu, produk perikanan, rotan, dan beragam hasil pertanian ke daerah growth pole. Komoditi ini bukan hanya datang dari daerah perbatasan, melainkan juga datang dari kabupaten lain. Permasalahan utamanya adalah keuntungan yang diciptakan dari aliran barang tadi hanya sebagian kecil saja tertinggal di daerah perbatasan, sehingga menciptakan jurang pendapatan yang semakin lebar antara daerah Kalbar dengan Sarawak. Pada tatanan lain, pola jaringan transportasi daerah Kalbar dengan daerah lain, masih sangat tertinggal. Misalnya, sangat kecilnya aliran transportasi udara dari kota-kota di Kalimantan ke Pontianak (Kalbar) dan sebaliknya. Semua terpusat ke Jakarta untuk kemudian dapat terbang kembali ke Pontianak. Kondisi ini dirasakan menjadi salah satu penghambat, walaupun diketahui bahwa bibir barat Propinsi Kalimantan Barat merupakan daerah strategis ke Pulau Natuna yang kaya minyak dan daerah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang menuju ke Laut Cina Selatan. Kenyataan lain adalah lebih cepatnya pertumbuhan ekonomi di luar daerah perbatasan. Dengan kata lain hingga tahun 2007, keterisolasian ekonomi perbatasan belum menunjukkan kemajuan berarti dari periode sebelumnya. Kebijakan pembangunan yang menyeluruh di daerah perbatasan belum dikaitkan dengan daerah-daerah lain di pesisir Kalimantan dan daerah atau kabupaten lain yang bekerja sebagai motor pertumbuhan (workhorse development case). Akibatnya Perekonomian masyarakat perbatasan masih bersifat perekonomian tradisional yaitu pertanian berladang yang bergantung pada hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 216 Universitas Tanjungpura hutan dan sumberdaya alam. Situasi ini berhadapan secara perlahan dengan proses Industrialisasi kehutanan. Kondisi ini sangat mempengaruhi perekonomian perbatasan, karena penduduk daerah perbatasan tidak otomatis meningkat kemakmurannya akibat terbatasnya ”kedaulatan” untuk mengelola dan mengolah sumberdaya alam. Disamping itu, industri ini sendiri tidak memiliki kaitan langsung dengan upaya peningkatan pendapatan penduduk perbatasan. Malahan pendapatan dari usaha tani, perladangan, dan tambahan pendapatan dari kekayaan alam tadi mengalami penurunan. Dalam perkembangannya, manfaat ekonomi yang dihasilkan di kawasan perbatasan lebih banyak dinikmati oleh orang diluar daerah perbatasan, sehingga keuntungan sosial yang dirasakan oleh masyarakat perbatasan sangat kecil, misalnya industrialisasi kehutanan diatas serta maraknya illegal logging. VI. REKOMENDASI TINDAK LANJUT Rekomendasi tindak lanjut yang diajukan untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas adalah sebagai beruikut: 1. Penetapan Status Hukum Kawasan, kawasan perbatasan perlu segera ditetapkan sebagai kawasan khusus dengan Peraturan Presiden. Pemerintah Daerah Kalbar sudah pernah mengajukan usulan mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan-SarawakSabah (KASABA) sejak tahun 2002, dan sampai sekarang belum mendapatkan titik terang dari Pemerintah Pusat. 2. Pembentukan Badan Pengelola, agar operasionalisasi pembangunan di kawasan perbatasan berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk Badan Pengelola. Badan Pengelola di tingkat Nasional berfungsi menetapkan kebijakan, di tingkat Propinsi berfungsi melakukan koordinasi, dan di tingkat Kabupaten berfungsi sebagai pelaksana. Dalam konteks ini, harus jelas lingkup kewenangan pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten yang dilimpahkan kepada Badan Pengelola. 3. Menetapkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Nasional yang bersinergi dengan Tata Ruang Propinsi dan Kabupaten. 4. Memprioritaskan pembangunan jalan horisontal secara paralel yang dapat menembus desa-desa pedalaman di sepanjang perbatasan diikuti dengan infrastruktur lain (ekonomi dan sosial) untuk mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat dan keamanan negara. 5. Melengkapi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB)/Pos Pemeriksaan Imigrasi (PPI) dengan fasilitas pendukung sesuai dengan kebutuhan, serta difungsikan secara terpadu dan dikelola Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 217 Universitas Tanjungpura secara profesional oleh instansi terkait seperti Pemerintah Daerah, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan TNI-Polri (CIQS). 6. Mengamankan wilayah perbatasan dari kegiatan illegal dan memfasilitasi pergerakan barang dan orang secara sah dan mudah dengan membangun pos-pos keamanan pada daerah yang dianggap rawan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung. 7. Membangun Border Development Center (BDC) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. 8. Membangun dan mengembangkan perkebunan berskala besar disepanjang perbatasan, yang diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan perbatasan. 9. Meningkatkan kapasitas ekonomi kawasan sesuai dengan kondisi dan potensi kawasan antara lain dengan: memfungsikan wilayah-wilayah potensil di kawasan perbatasan, menentukan sektor dan komoditas unggulan, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi. 10. Mengembangkan lembaga-lembaga keuangan lokal (bank dan non bank) yang diatur secara profesional agar dana dari daerah ini tidak keluar dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 218 Universitas Tanjungpura BAGIAN 6 PENUTUP Laporan ini ditutup dengan ringkasan berkaitan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMN 2004- 2009 dengan apa yang telah diupayakan dan berhasil dicapai. Secara rinci perbandingan tersebut bisa di lihat pada Bagian 2 sampai Bagian 4 untuk masing-masing agenda. Dalam Bagian ini dibahas juga langkah-langkah selanjutnya yang perlu dilakukan. Langkah-langkah tersebut dapat juga dibaca secara detail di masingmasing Bab yang membahas program prioritas untuk mencapai sasaran Agenda. Agenda pembangunan yang pertama adalah mewujudkan Indonesia yang aman dan damai yang memiliki tiga sasaran. Jika dibandingkan dengan capaian pada agenda lainnya, pencapaian agenda ini merupakan yang terbaik walaupun ukuran-ukuran pencapaiannya lebih bersifat intangible. Secara umum, hasil evaluasi atas agenda ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Sasaran pertama adalah meningkatnya rasa aman dan damai. Pencapaian atas sasaran ini dapat dirasakan dan dilihat dari berbagai kemajuan yang telah tercipta dalam penanganan konflik, penindakan secara tegas terhadap berbagai bentuk kriminalitas, dan pencegahan serta pemberantasan kegiatan ekonomi ilegal. Wilayah-wilayah yang rawan konflik horizontal telah memiliki kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Salah satu jenis ketegangan sosial yang lebih sering mengemuka akhir-akhir ini adalah ketegangan yang tercipta akibat persaingan dalam Pilkada. Ketegangan semacam ini merupakan fenomena baru dan merupakan salah satu konsekuensi dan proses pembelajaran berdemokrasi. Tampaknya, di masa datang konflik semacam masih mungkin untuk terjadi di wilayah mana saja dan karenanya upaya mediasi dan persuasi perlu terus dilanjutkan agar tidak menimbulkan ketegangan sosial yang berlarut-larut. Penanganan ancaman kejahatan transnasional terhadap keamanan dalam negeri, telah diusahakan dengan ditangkapnya pelaku utama dan dilanjutkan dengan proses hukum. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba-rantai produksi narkotika telah berhasil diungkap dengan ditemukannya laboratorium gelap narkoba dalam skala kecil dan besar. Dalam mencegah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara tidak sah, telah dilakukan penerapan sistem monitoring, controlling, and surveilance. Untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat pembalakan hutan, telah dilaksanakan penyidikan dan pelindungan hutan melalui operasi intelijen dan operasi pengamanan hutan. Semua itu didukung dengan upaya meningkatkan profesionalisme lembaga kepolisian, melalui sejumlah pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kemampuan personil kepolisian. Sasaran kedua dalam Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Posisi capaiannya sampai dengan tahun 2007 ini, gerakan-gerakan yang mengarah pada tindakan separatisme di Kalimantan Barat tidak Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 219 Universitas Tanjungpura ada. Walaupun kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat di kawasan perbatasan Kalbar dengan Sarawak Malaysia Timur tidaklah sampai memunculkan gerakan yang sampai mengarah pada separatisme atau keinginan untuk memisahkan diri dengan NKRI. Sasaran ketiga dan Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Semakin baiknya hubungan sosial-ekonomi antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat-Indonesia dengan Sarawak Malysia Timur. Sebagai salah satu contoh misalnya, Pemerintah Malaysia bersedia berkerjasama untuk menyediakan tenaga di beberapa daerah dikawasan perbatasan Kalimantan Barat.. Agenda kedua, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, mencakup lima sasaran pokok. Saat ini, kehidupan demokrasi telah mengalami kemajuan pesat dan sedang menuju tahap pemantapan kualitas demokrasi. Pencapaian dari agenda ini dapat disarikan sebagai berikut. Sasaran pertama adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum. Pencapaian sasaran ini didahului dengan pembenahan sistem dan politik hukum, dan untuk itu melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) hingga tahun 2007 telah ditetapkan sebanyak 133 RUU, selanjutnya sekitar 151 RUU harus diselesaikan hingga akhir tahun 2009. Di tingkat daerah Kalimantan Barat ditandai dengan tersusunnya berbagai produk hukum di daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang labih tinggi. Keadilan di bidang hukum diawali dengan upaya perlindungan HAM dan penghapusan diskriminasi. Dalam bidang perlindungan HAM, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan UU Nomor 11 Tahun 2005 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan UU Nomor 12 Tahun 2005. Hal itu ditindaklanjuti dengan sosialisasi di 33 provinsi, 343 kabupaten, dan di 93 kota. DaLam upaya perlindungan terhadap perempuan, telah dibentuk Komnas Perempuan melalui Perpres Nomor 65 Tahun 2005, kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang berlangsung pada tangga 25 November - 10 Desember 2006, dan diselenggarakan bantuan konseling dan pendampingan serta pendidikan bagi organisasi perempuan di daerah. Didaerah ditindaklanjuti dengan penindakan secara tegas terhadap penegak hukum dan masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dan HAM, menegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif, sosialiasi RANHAM dan Desiminasi HAM di seluruh Provinsi Kalimantan Barat, dan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku korupsi dan kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan terhadap anak Masih maraknya praktek korupsi yang terjadi hampir pada semua bidang menyebabkan penanganannya membutuhkan kerja keras dari aparat penegak hukum, baik yang berada di KPK maupun Kejaksaan. Mengingat terbatasnya sumber daya, maka penanganan kasus korupsi harus dilakukan melalui penentuan skala prionitas, transparan, dan akuntabel, khususnya terhadap kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesan tebang pilih dalam hal penanganan kasus korupsi. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 220 Universitas Tanjungpura Sasaran kedua dalam agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis adalah terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembngunan. Berbagai kemajuan telah dicapai dan tercermin dengan membaiknya angka Gender-related Development Index (GDI) dan angka Gender Empowerment Measurement (GEM), menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Namun demikian, secara keseluruhan kendala dan permasalahan pada pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum dapat diatasi secara optimal karena luasnya keterkaitan dengan berbagai sektor pembangunan. Selain itu, penumbuhan kesadaran dan partisipasi masyarakat pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang. Sasaran ketiga dalam agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik, menjamin konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi. Terkait dengan regulasi, telah dibangun perangkat hukum yang krusial mengenai pembagian urusan pemerintahan, organisasi perangkat daerah, manajemen PNS daerah, pelaksanaan kerjasama antar daerah, evaluasi penyelenggaraan Pemda, pembentukan, penghapusan, penggabungan daerah, pengelolaan dana darurat dan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selain itu, capaian program revitalisasi ini juga tercermin dan terselesaikannya dan ditetapkannya legal basis grand strategy otonomi daerah sebagai kerangka besar pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang tentuang dalam Rencana Aksi Nasional (RAN). Perlu disadari bahwa perubahan yang paling mendasar di era desentraliasi harus terjadi di tingkat pemenintah daerah sehingga pelayanan publik dan pembangunan di daerah menjadi lebih baik dan lebih dirasakan oleh rakyat. Keragaman masalah yang dihadapi, kepemimpinan, struktun sosial, dan dinamika politik lokal menjadikan kinerja capaian pelaksanaan desentralisasi sangat berbeda antara satu daerah dengan darah yang lainnya. Desentralisasi adalah pnoses yang memenlukan upaya yang sungguh dan waktu yang panjang. Sasaran keempat dalam agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Secara umum, upaya penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa sudah menunjukkan perbaikan sebagaimana diharapkan. Adapun capaian-capaian yang telah diraih dalam tiga tahun adalah: berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel, terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 221 Universitas Tanjungpura Sasaran kelima dalam agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis adalah terlaksananya pemilihan umum (PemiLu) 2009 secara demokratis, jujur, dan adil dengan menjaga momentum konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum secara langsung tahun 2004. Pencapaian atas sasaran ini tentunya belum bisa dievaluasi karena masih pada tahap persiapan. Setidaknya, persiapan-persiapan seperti pengangkatan anggota KPU, pendataan, penyusunan aturan perundangundangan dan lain sebagainya telah dan masih terus ditakukan. Agenda yang terakhir yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki lima sasaran dengan penjabaran masing-masing berupa prioritas dan program. Selama tiga tahun terakhir, pencapaian peningkatan kesejahteraan secara umum mengalami kemajuan yang berarti, dimana mayoritas sasaran yang diagendakan telah tercapai atau diproyeksikan akan tercapai pada akhir tahun 2009. Walaupun demikian terdapat sasaran yang masih belum dapat tercapai sepenuhnya seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran dan peningkatan pertumbuhan investasi. Sasaran pertama dalam agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009, serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009. Berdasarkan hasil SUSENAS pada bulan Juli 2005 dan Maret 2007, potret kemiskinan di Kalimantan Barat menampakkan kecerahan yang ditandai dengan meningkatnya angka garis kemiskinan dan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Garis Kemiskinan meningkat dari Rp.124.804/kapita/bulan menjadi Rp.142.529/kapita/bulan. Hingga Maret 2007, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 45.600 jiwa (1,33%) dari 629.900 jiwa pada Juli 2005 menjadi 584.300 jiwa pada Maret 2007. Penurunan penduduk miskin tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga di perdesaan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang sebanyak 27.500 jiwa (2,50%) menjadi 144.100 jiwa pada bulan Maret 2007. Demikian juga di perdesaan, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 18.100 jiwa (0,88%) menjadi 440.200 jiwa pada periode yang sama. Sasaran Kedua dari Agenda 3, yaitu berkurangnya kesenjangan antar wilayah dengan prioritas pembangunan perdesaan dan pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah. Kesenjangan sosial ekonomi diupayakan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM yang diintegrasikan dalam PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang meletakan partisipasi masyarakat dalam merumuskan, merencanakan dan melakukan pembangunan di tingkat yang paling bawah. Selain itu, dilakukan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha, terfasilitasinya penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di perdesaan, dan semakin mantapnya kelembagaan pemerintahan desa dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Tak kalah pentingnya, telah dilakukan pula rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak, terbukanya akses pendidikan keaksaraan fungsional, meningkatnya pendidikan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 222 Universitas Tanjungpura nonformal untuk meningkatkan keterampilan kerja, meningkatnya pelayanan kesehatan, meningkatnya pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di kawasan perdesaan. Sasaran Ketiqa, yaitu peningkatan kualitas manusia secara menyeluruh. Angka Parisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD/MI tergolong baik (melebihi APK SD/MI Nasional) sedangkan APK SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masih jauh di bawah Nasional. Pencapaian APK pada masing-masing jenjang pendidikan adalah SD/MI =114,6% (Nasional = 110,0) ; SMP/MTs = 77,9% (Nasional = 81,9); dan SMA/SMK/MA = 43,8% (Nasional = 56,7). Angka Partisipasi Murni (APM) Kalbar meskipun menunjukkan peningkatan namun pencapaiannya masih di bawah APM Nasional. Hingga tahun 2006 pencapaian APM SD/MI ; SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kalbar masing-masing sebesar 93,5% ; 60,9% dan 34,8%. Sedangkan APM Nasional sudah mencapai 93,5% untuk tingkat SD/MI; 66,5% untuk tingkat SMP/MTs dan 43,8% untuk tingkat SMA/MA/SMK. Di antara 33 Provinsi, capaian APM SMA/MA/SMK berada di urutan 28. Pencapaian sasaran keempat, ditunjukkan dengan membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. Lingkungan hidup menjadi perhatian yang cukup serius, menginggat cakupannya yang amat luas, sehingga melibatkan banyak komponen yang terlibat didalamnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan, namun demikian belum tercapai secara optimal, sehingga masih diperlukan pembinaan terhadap masyarakat dan peningkatan kapasitas institusi ditingkat Kabupaten/Kota. Pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan selalu menjadi isue global sehingga Kalimantan Barat selalu menjadi sorotan. Selain itu pencemaran air oleh senyawa merkury akibat penambangan emas tanpa ijin masih berlangsung, dimana keadaan ini dapat membahayakan bagi kesehatan manusia dan ekosistem yang berada disekitarnya. Untuk memenuhi sasaran kelima, dilakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan. Hal tersebut diwujudkan melalui peningkatan panjang dan kualitas jalan ; peningkatan penyediaan transportasi sungai, danau dan penyeberangan; dan pengembangan sarana dan prasarana angkutan laut dan udara. Masalah terberat yang dihadapi sekarang dan ke depan adalah menyangkut keamanan dan kenyamanan penumpang angkutan laut, udara, maupun darat. Pengetatan standar keselamatan dan pengawasan kini sedang dilakukan dan diharapkan dapat memperkecil terjadinya kecelakaan. Demikian hasil evaluasi atas pelaksanaan RPJMN selama tiga tahun terakhir. Mudah-mudahan gambaran obyektif ini mampu memberikan landasan bagi pencapaian selanjutnya secara lebih baik. Berbagai hambatan dan tantangan ke depan tampaknya akan bertambah berat dan tentunya hal ini harus menjadi pendorong untuk bekerja secara sungguh-sungguh di tengah berbagai keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat 223 AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI No. Sasaran Pembangunan dalam RPJMN Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 1. 1. Tidak terjadi konflik sosial yang bernuansa SARA ditengah-tengah masyarakat Kalbar yang 2. multi-etnis. Semakin menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks 3. kriminalitas pencurian, penganiayaan dan pembunuhan serta 4. kejahatan yang bersifat transnasional dikawasan perbatasan Kalbar dan 5. sarawak Malaysia Timur. Menurunnya jumlah 6. pengguna Narkoba dan terungkapnya jaringan pengedar Narkoba diwilayah Provinsi Kalimantan Barat. Menurunnya berbagai tindakan pelanggaran 7. hukum dalam bentuk illegal logging, illegal trading, illegal fishing dan trafficking dikawasan perbatasan. 8. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan serta kedisiplinan masyarakat Upaya Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan 1. TNI/POLRI dan Kejaksaan. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskaamswakarsa di daerah. Penyuluhan pencegahan 2. peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba. Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyeludupan Penyuluhan eksploitasi anak dibawah umur dan perdagangan manusia serta penyuluhan pencegahan pratek perjudian dan 3. kekerasan dalam rumah tangga. Meningkatkan pengawasan atas sikap perilaku Aparat penegak Hukum oleh masyarakat berdasarkan tata cara peraturan perundangundangan. Melakukan tindakan hukum terhadap aparat penegak hukum yang melanggar dan memberikan penghargaan Capaian Permasalahan Rekomendasi Tindak Lanjut Peningkatan Keamanan, 2. Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas 3. 4. 1. Keamanan di Kalimantan Barat saat cukup kondusif, 2. hal ini ditandai dengan tidak adanya konflik sosial horizontal yang bernuansa jika dilihat dari angka kriminalitas SARA. seperti curanmor, peredaran Tingkat pemahaman Narkoba, penjualan minuman keras masyarakat terhadap hukum tradisional dan tindakan kejahatan 3. positif sudah semakin yang diakibatkan oleh minummeningkat, walaupun belum minuman keras masih relatif tinggi. sepenuhnya diiringi dengan Koordinasi antara Pemprov dan kesadaran dalam Kabupaten/Kota dalam penanganan mengimplementasikannya kasus-kasus pelanggaran HAM 4. dalam kehidupan khususnya tentang perdagangan bermasyarakat. perempuan dan anak (trafficking) Semakin menurunnya masih kurang berjalan dengan baik. berbagai tindakan 5. pelanggaran hukum dalam bentuk illegal loging, illegal trading, trafficking, dan illegal fishing. Perlu dilakukan Sosialisasi berbagai aturan hukum kepada masyarakat. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalbar yang secara umum relatif cukup baik, relatif tenang harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Perlu langkah-langkah untuk menekan angka kriminalitas, terutama tindakan yang diakibatkan oleh minum-minuman keras yang masih relatif tinggi. Perlu meningkatkan kemampuan dalam membangun Koordinasi antar Kabupaten/Kota dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di daerah. Semua Kabupaten di Kalbar diharapkan dapat membentuk community polishing (perpolisian masyarakat). 5. 1 6. terhadap aparatur penegak hukum yang berprestasi Terpenuhinya rasio 9. Penyebaran informasi hukum aparat Kepolisian yang memadai dan terhadap penduduk dan kemudahan akses kebijakan meningkatnya kinerja daerah oleh pemangku aparat penegak hukum. kepentingan (stakeholder). 10. Mengefektifkan peran kadarkum dan Jaksa Masuk Desa (JMD) dan sinergisitas dengan program KKN dari Perguruan Tinggi. 11. Terciptanya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI) disetiap unit daerah (Dinas/Instansi). 12. Melakukan sosialisasi hukum ke masyarakat di kawasan perbatasan. Terantisipasi sedini mungkin pengaruh berbagai gerakan separatisme seperti yang terjadi di NAD dan Papua Semakin adanya pemerataan dan keadilan dalam pembangunan di daerah, terutama khususnya bagi masyarakat yang ada dikawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia Timur Tumbuh kembangnya semangat nasionalisme dan multikulturalisme dikalangan masyarakat dan elit di daerah 1. Membentuk kelembagaan Posisi capaiannya sampai dengan Kemiskinan, ketertinggalan dan Kesbanglinmas pada tahun 2008 ini, gerakan-gerakan kekurangseriusan pemerintah dalam SOPD Kalimantan Barat yang mengarah pada tindakan pembangunan sosial, ekonomi dan sebagai institusi yang separatisme di Kalimantan Barat infrastruktur menyebabkan bertanggung jawab untuk tidak ada. Walaupun kemiskinan ketergantungan ekonomi memberikan pendidikan dan ketertinggalan masyarakat di masyarakat diperbatasan dengan politik dan pemahaman kawasan perbatasan Kalbar negara tetangga Malaysia Timur wawasan kebangsaan dengan Sarawak Malaysia Timur memang cukup tinggi. Dan bahkan, serta mendeteksi sedini tidaklah sampai memunculkan implikasi dari berbagai persoalan mungkin berbagai gerakan yang sampai mengarah pengelolaan kawasan perbatasan persoalan yang berpotensi pada separatisme atau keinginan tersebut menyebabkan munculnya mengancam keutuhan untuk memisahkan diri dengan berbagai kegiatan yang berbau NKRI. NKRI. illegal. Melakukan pemerataan pembangunan di daerah, khususnya memberikan perhatian yang serius terhadap pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur di kawasan perbatasan. Pemerintah 1. Perlunya peningkatan berbagai program yang memberikan pendidikan dan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Perlu ada kebijakan berkeadilan dan pemerataan pembangunan di daerah khususnya di kawasan perbatasan. terhadap hukum. Pencegahan Penanggulangan Separatisme dan 1. 2. 2. 2. 3. 2 Pemantapan Politik Luar 1. Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional Semakin meningkatnya hubungan sosial, ekonomi dan pertahanan serta keamanan antar Indonesia dan Malaysia, khususnya antar pemerintah Provinsi Kalbar dengan Sarawak Malaysia Timur. Mendorong tumbuhnya pusat ekonomi yang saling menguntungkan dikawasan perbatasan antar negara. Meningkatkan pemerintah dengan Malaysia. citra Indonesia pemerintah Provinsi mengusulkan kepada pemerintah pusat agar ada payung hukum dan kelembagaan yang mengelola secara khusus kawasan perbatasan. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan personil guna mewujudkan kualitas implementasi desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam kaitannya dengan hubungan pemerintah Provinsi Kalbar dengan Sarawak Malaysia Timur, upayaupaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan kesepakatan kerjasama Sosek Malindo dan termasuk di dalamnya adalah kerjasama latihan antara TNI dengan Tentara Diraja Malaysia. semakin 2. baiknya hubungan sosial-ekonomi antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat- Keterbatasan infrastruktur dan Keterbatasan infrastruktur dan kekurang Sarawak kekurang seriusan pemerintah pusat seriusan pemerintah pusat dalam Indonesia dengan Malysia Timur. Sebagai salah satu dalam membangun kawasan membangun kawasan perbatasan contoh misalnya, Pemerintah perbatasan menjadikan kawasan ini menjadikan kawasan ini sebagai daerah Malaysia bersedia berkerjasama sebagai daerah tertinggal. Dampak tertinggal. Dampak dari berbagai untuk menyediakan tenaga di dari berbagai ketertinggalan ketertinggalan tersebut memunculkan beberapa daerah dikawasan tersebut memunculkan berbagai berbagai kegiatan ekonomi illegal, seperti perbatasan Kalimantan Barat. illegal logging, illegal trading dan kegiatan ekonomi illegal, seperti trafficking. illegal logging, illegal trading dan trafficking. 3. 3 Pengembangan Kebudayaan Yang Berlandaskan Nilai-nilai Luhur No Sasaran Pembangunan Indikator Upaya dalam RPJMN Kinerja Pembangunan Daerah 1 Semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD, dan Bhinneka Tunggal Ika Pembangunan persatuan dan kesatuan masyarakat Membangun KODAM Menjaga batas Negara Capaian Permasalahan Rekomendasi Tindak Lanjut Studi kelayakan. Menetapkan Patok Bts. Negara. Pelatihan Bela Negara Masyarakat msh pro-kontra Masyarakat ada yang memindah tapal batas Diperlukan anggaran biaya yang besar • • • • 2 3 Memb. Nasionalisme Menurunnya ketegangan Harmonisasi etnis Meminimalisir dan ancaman konflik antar konflik sosial. kelompok masyarakat Relokasi pengungsi Meningkatnya Pelestarian alam Pemanfaatan pengembangan, kekayaan alam pemanfaatan, dan yang ramah pelestarian kekayaan lingkungan budaya dan kekayaan alam Kepariwisataan Pengembangan Pariwisata Peningkatan fasilitas (dana, sarana, dll.) Peningkatan SDM Peningkatan kesejahteraan masyarakat Peningkatan perhatian terhadap pemb. Daerah perbatasan. Berhasil 95% Terlaksana 95% Pendidikan dan kesejahteraan masy. rendah. Penolakan yang kuat masy. asal • Peningkatan SDM • Peningkatan kesejahteraan masyarakat. • Sosialisasi nilai multi kulturalisme • Peningkatan perhatian terhadap pemb. Daerah pantai dan perdalaman • Peningkatan fasilitas (dana, sarana, dll.) • Peningkatan SDM • Peningkatan kesadaran masyarakat . Berhasil 25% Kuatnya kepentingan bisnis SDA Serbuan budaya global, dan minimnya sarana prasarana Berhasil 25% 4 AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS Pembenahan Sistem Hukum dan Politik Hukum 1. Penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Struktur organisasi Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan PP No. 41 tahun 2007 dan kebutuhan daerah saat . . Penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan kemudahan investasi (peningkatan pembangunan bidang ekonomi) dan perizinan di daerah. Penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pranata-pranata Hukum Adat Tersusunnya berbagai produk dan pelestarian budaya adat hukum di daerah yang sesuai dengan peraturan perundangistiadat. Penyusunan Peraturan Daerah undangan yang labih tinggi yang berkaitan penggalian potensi pendapatan daerah yang berupa Retribusi dan Pajak Daerah yang penyusunannya melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan) secara partisipatif. Revisi Peraturan Daerah bidang Pemerintahah Desa agar selaras dengan UU No 10 Tahun 2008 dan PP N0. 72 tahun 2006. Penindakan secara tegas terhadap penegak hukum dan masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dan HAM Menegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif Sosialiasi RANHAM dan 2. 1. 2. Terciptanya sistem hukum yang 3. mengakomodir kepentingan daerah dan nasional Adanya konsistensi dan sinkronisasi seluruh produk hukum baik pada 4. level pusat maupun daerah Sebagai bentuk peran pemerintah Provinsi untuk melakukan 1. pengkajian dan evaluasi terhadap Perda yang dibuat oleh Kabupaten/Kota, sampai saat ini masalah yang dihadapi adalah 2. masih ada Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan produk 3. hukum daerahnya terutama Raperda Pajak, Retribusi dan Tata Ruang ke pemerintah Provinsi Pembenahan dan penataan berbagai produk hukum di daerah yang disesuaikan dengan produkproduk hukum nasional. Pembenahan terhadap mental dan disiplin aparat penegak hukum Peningkatan kesadaran hukum dan HAM bagi penyelenggara negara dan seluruh komponen masyarakat 5. 1. Penghormatan, Pemenuhan dan Penegakan Atas hukum dan Pengakuan Atas 2. HAM 1. Meningkatnya pemahaman hukum dan HAM terhadap penegak hukum dan masyarakat Dijadikannya kearifan 2. lokal yang sejalan dengan nilai-nilai 3. Sebagai daerah yang memiliki 1. perbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, pelanggaran HAM dalam bentuk 2. perdagangan manusia dan perampasan HAM para TKI juga 3. menjadi perhatian serius oleh Melanjutkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dan pelaku illegal logging di daerah. Melanjutkan upaya pelaksanaan RAN-HAM di daerah Melanjutkan untuk memberikan advokasi hukum terhadap para TKI 5 3. universal sebagai kekuatan moral untuk penegakan hukum dan 4. HAM di daerah Tegaknya hukum secara adil dan tidak diskriminatif Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi hubungan dan pembagian kewenangan antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Meningkatnya kemampuan Pemerintah Provinsi dalam menciptakan sinergisitas dan kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan kapasitas institusi dan personil daerah untuk melaksanakan fungsibaru sesuai fungsi dengan tuntutan desentraslisasi dan otonomi daerah, Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel dan profesional Terbangunnya institusi pemerintahan daerah yang kuat guna mendukung penyelenggaraan desentralisasi dan Desiminasi HAM di seluruh Provinsi Kalimantan Barat. Pencegahan dan penindakan terhadap pelaku korupsi dan kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan terhadap anak 1. Penyusunan dan penetapan berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan terbangunnya kerjasama antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi maupun antar sesama Kabupaten/Kota yang ada diwilayah Provinsi Kalimantan Barat; Melakukan identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan antar Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat; Meningkatkan peran pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur sebagai fungsi koordinasi dan penyelesaian perselisihan antar daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat; Membangun sistem informasi pemerintahan pemerintah pusat pemerintah daerah. maupun yang menjadi korban kekerasan majikan di Malaysia. 1. 1. 2. 2. Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah 3. 4. 3. Adapun berbagai permasalahan tersebut antara lain (i) Belum jelasnya hubungan dan pembagian kewenangan antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, (ii) masih rendahnya kemampuan Pemerintah Provinsi dalam menciptakan sinergisitas dan kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota (iii), masih rendahnya kapasitas institusi dan personil daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi baru sesuai dengan tuntutan desentraslisasi dan otonomi daerah, (iv) masih rendahnya kapasitas keuangan daerah, (v) Masih lemahnya institusi pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kelembagaan daerah harus mampu mengakomodasikan kewenangan yang dimilikinya atau dengan kata lain struktur organisasi pemerintah daerah harus merefleksikan kewenangan daerah; Kelembagaan pemerintah daerah harus lebih terfokus pada kegiatan yang bersifat regulatif (steering) dan tidak lagi harus banyak menjadi penyedia langsung pelayanan (rowing). Dengan demikian, di daerah tidak lagi memerlukan kelembagaan yang besar, namun kelembagaan yang ramping, fungsional, dan dijalankan secara fungsional; Prinsip-prinsip good governance harus melandasi setiap kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah daerah; Perlunya membuat standar kelembagaan baik besaran maupun nomenklatur yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah dalam 2. 3. 5. 4. 4. 6 otonomi daerah. daerah dalam upaya memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dan dengan dengan pemerintah daerah lainnya; 5. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan fasilitas pemberdayaan masyarakat di daerah; Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah agar terbangun hubungan kerja antar lembaga dilingkungan pemerintahan daerah baik eksekutif maupun legislatif dan hubungan kerja dengan lembaga masyarakat lainnya; Membangun paradigma baru yang lebih menjajikan kualitas pelayanan yang lebih baik, untuk itu perlu ketersediaan aparaturyang siap aparatur merealisasikannya; Membangun legitimasi masyarakat di daerah, karena pemerintah daerah upaya untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan; 5. Konstruksi kelembagaan pemerintah daerah harus dapat mencerminkan adanya mekanisme ‘checks and balances” antara eksekutif, legislatif dan masyarakat; Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang selalu dikaitkan dengan pembiayaan pelayanan yang dilakukan atau terkait erat dengan kebutuhan riil masyarakat; Dalam upaya menciptakan dana perimbangan yang adil, maka perlu dibuat adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai dasar acuan bagi daerah dalam menyediakan pelayanan dasar (basic services); Melakukan pemisahan secara proporsional biaya pegawai dari DAU guna lebih meningkatkan dana pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih memadai; Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang optimal, maka perlu dilakukan pembenahan cost centres (pusat-pusat pengeluaran) dan pembenahan 6. 7. 6. 8. 7. 9. 8. 7 akan kuat apabila lahir dan mendapat dukungan masyarakat, bukan ditetapkan semata-mata oleh keinginan pemerintah pusat tanpa mengindahkan aspirasi dan proses konstitusional; 9. Menegakan prinsip tranparansi dan akuntabilitas publik sebagai pengejawantahan atas kesadaran untuk membangun daerah ini secara bersama-sama. 10. Membuat aturan yang jelas dan tegas dalam pemberian wewenang, kedudukan, tugas, dan kewajiban. Ketentuan tersebut mutlak diperlukan agar pemerintah daerah memiliki dasar pijakan yang kuat dalam setiap pengambilan keputusan bagi terselenggaranya pembangunan daerah; 1. 1. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang 2. kepemerintahan baik; Terbangunannya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3. Penciptaan aparatur Pencapaian hasil RPJMN tahun (i) Masih belum terwujudnya 1. pemerintah yang bersih, 2004-2009 pada bidang tata komitmen untuk menjadikan prinsipiberwibawa, dan bebas korupsi, pemerintahan yang bersih dan prinsip good governance sebagai kolusi dan nepotisme (KKN); berwibawa dalam tiga tahun salah satu pijakan dalam terakhir di Kalimantan Barat penyelenggaraan pemerintahan di Meningkatkan kualitas belum begitu mengembirakan, hal daerah. (ii) Masih lemahnya sumberdaya aparatur tersebut dapat terlihat bahwa pengawasan dan akuntabilitas 2. pemerintahan baik implementasi dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan pengetahuan maupun good governance belum daerah. (iii) Masih lemahnya profesionalisme; sepenuhnya terimplementasi panataan kelembagaan dan dengan baik dalam ketatalaksanaan (iv) masih 3. Menyelenggarakan sistem penyelenggaraan pemerintahan. rendahnya kualitas sumber daya revenue centres (pusat-pusat penerimaan). Pencapaian Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa 2. Kinerja aparat harus didorong lebih mampu mereformasi pola pikir (mindset) untuk senantiasa mampu menyesuaikan dengan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan. Sistem manajemen pemerintahan harus didorong untuk lebih memperbaiki sistem pelayanan public. Perlu peningkatan pengembangan Sumberdaya aparatur. Dengan 8 3. 4. 5. 6. Tertatanya kelembagaan dan ketatalaksanaan di institusi pemerintahan daerah; meningkatnya kualitas, profesionalitas, aparatur pemerintah dan bebas dari praktek-praktek KKN 4. secara beratahap; Meningkatnya kualitas pelayanan publik; terpenuhinya sarana dan prasarana pemerintahan 5. sesuai dengan analisis kebutuhan yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 6. administrasi kepegawaian yang Namun demikian semangat untuk manusia aparatur sebagai pilar efektif dan efisien serta mewujudkan prinsip-prinsip good utama penyelenggaraan menyusun dan melaksanakan governance tersebut sudah ada, pemerintahan, (v) Masih rendahnya 4. sistem pemberian hal ini terlihat dengan adanya tingkat pelayanan publik. (vi) Masih penghargaan dan sanksi sebuh Peraturan Daerah yang belum belum memadainya sarana kepada PNS secara konsisten; mengatur tentang Transparansi, dan prasarana pemerintahan yang yaitu Perda Provinsi Kalbar No 5 menopang pelaksanaan untuk mewujudkan kepemerintahan yang 5. Penataan sistem perencanaan, tahun 2006. baik sistem penganggaran, sistem pengawasan, monitoring dan pelaporan; 6. Penataan sistem dan mekanisme pembinaan aparatur pendayagunaan 7. organisasi dan kinerja pemerintahan daerah; Menyelenggarakan rekrutmen PNS secara transparan, objektif, dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan daerah; Merumuskan sistem penilaian kinerja pegawai sebagai dasar untuk pembinaan dan pengembangan karier, tanpa ada praktek KKN; Mewujudkan gerakan untuk penerapan 10 (sepuluh) prinsip penyelenggaraan Negara berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance (partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, responsif, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, profesionalitas) pada semua tingkat dan lini pemerintahan meningkatkan kualitas dan jenjang tingkat pendidikan aparaturnya. Perlu ada komitmen dari semua instansi Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut temuan penyimpangan administratif dan finansial dari hasil pengawasan. Perlu pembenahan sistem data dan informasi yang akurat dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Perlu membangun sistem transparansi dan sistem akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih baik. Perlu pembenahan Managemen, penyimpanan dan penagamanan asset daerah Provinsi. 7. 8. 9 daerah; 9. Menindak tegas dalam bentuk pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku KKN sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku; 10. Mewujudkan sumberdaya manusia di semua elemen dari aparatur penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip good governance dengan strategi penerapan konsep MIDM (Managemen Interaksi Daerah Membangun); 11. Mewujudkan akses publik terhadap informasi pembangunan sebagai wujud transaparansi disemua lini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; 12. Meningkatkan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur penyelenggara pemerintahan daerah secara eksternal, dan pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; Perwujudan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kokoh 1. Tertatanya kehidupan politik baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik di 1. Memfasilitasi peningkatan Pencapaian RPJMN tahun 2004- Kondisi politik masyarakat saat ini peran dan fungsi partai 2009 pada bidang ini dalam tiga juga menunjukkan bahwa belum politik, LSM, dan tahun terakhir menunjukkan terbangunnya budaya politik yang organisasi perkembangan yang signifikan, di berlandaskan pada prinsip-prinsip 1. Membangun kesadaran baru kepada masing-masing kelompok etnis agar bisa melakukan revitalisasi budaya 10 2. 3. 4. daerah yang kapabel, kridibel dan memiliki kepekaan yang tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan dalam rangka penegakkan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, dan berbangsa bernegara. Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada etika politik dan moralitas yang menjunjung tinggi adanya perbedaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan. Terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi 2. 3. 4. 5. 6. kemasyarakatan lainnya mana semakin dinamisnya demokrasi dan semangat sebagai mitra Pemerintah kekuatan-kekuatan politik yang multikulturalisme, sehingga masih daerah dalam ada di daerah. Kelembagaan mengentalnya fenomena melaksanakan DPRD telah menunjukkan primordialisme dalam proses pembangunan di daerah; fungsinya sebagai lembaga yang rekrutmen politik di daerah. Menciptakan komunikasi mengawasi jalannya yang intensif sehingga pemerintahan di daerah. Peran terbangun persepsi dan kekuatan politik yang berada pada pemahaman yang sama level infrastruktur politik untuk menentukan memberikan konstribusi terhadap kebijakan dan mencari semakin menguatnya partisipasi solusi terhadap berbagai politik masyarakat dalam berbagai persoalan yang ada di kebijakan pembangunan di daerah; daerah. Meningkatkan peran dan fungsi Partai politik dalam penyelanggaraan pendidikan politik khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sesuai dengan UU yang berlaku; Melibatkan ormas, LSM dalam perencanaan dan pengawasan sesuai pembangunan dengan peran dan fungsinya; Meningkatkan peran dan fungsi pers di daerah dengan memfasilitasi pengembangan kemandirian dan kebebasan pers serta menjadikan media interaktif dalam pelaksanaan pendidikan dan partisipasi politik masyarakat; meningkatkan komunikasi 2. 3. 4. 5. 6. 7. etnisnya yang mampu menyerap nilai-nilai eksternal universal seperti demokrasi, perdamaian, kontekstual dengan kondisi struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat Kalimantan Barat; Peningkatan pemahaman pelaksanaan demokrasi dan persatuan dan kesatuan bangsa; Menjadikan etika politik tidak hanya sebagai masalah perilaku politisi an sich, akan juga harus menjadi bagian yang berhubungan dengan praktek institusi politik, sosial, hukum, komunitas, strukturstruktur sosial, politik, dan ekonomi di daerah; Membangun Pendekatan yang integratif dan kebijakan politik yang mendorong kesetiaan politik yang melintasi batas kelompok suku dan agama. Membuka kesempatan agar publik dapat memperoleh akses-akses pokok berkaitan dengan rencana dan kebijakan yang strategis. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat maka diperlukan wadah dan mekanisme yang jelas agar lebih terarah; Diperlukan adanya komitmen yang kuat dari para kepala daerah, DPRD, Birokrasi, Stakehorlders, terhadap program dan tujuan-tujuan bersama. Kesadaran bersama 11 politik dalam rangka transparansi dan demokratisasi 7. Peningkatan pendidikan politik warga negara; 8. Pemberdayaan mengenai masyarakat proses demokrasi lewat lembaga sosial; 9. Pemantapan dan kelancaran proses komunikasi dan kerjasama dengan organisasi kekuatan sosial politik; 10. Harmonisasi hubungan antar lembaga politik; 11. Memberikan bantuan dan pemberdayaan organisasi non pemerintah; bahwa masing-masing mempunyai peran hak dan kewajiban yang harus ditempatkan secara proporsional; 8. Dengan adanya perubahan sistem pemilihan kepala daerah, di satu sisi, diharapkan menjadi ajang bagi masyarakat lokal untuk lebih dewasa dalam menentukan kepemimpinan di daerah dan di sisi lain, diharapkan terbentuknya lembaga daerah yang akseptabel, kapabel, bermoral dan mempunyai integritas yang tinggi; 9. Meningkatkan kemampuan kemandirian partai politik di daerah sehingga mampu melaksanakan peran dan fungsinya (artikulasi, agregasi, dan rekrutmen dan sebagainya) dengan baik; 10. Mewujudkan sistem yang demokratis yang dapat melahirkan penyeleksian pimpinan di daerah yang dapat dipercaya oleh masyarakat secara damai, berbudaya dan bermartabat sebagaimana yang di atur dalam UU Nomor 10 tahun 2008. 12 Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak N Sasaran Pembangunan dalam RPJMN 1 Terjaminnya keadilan gender dan meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak Indikator Kinerja Upaya Pembangunan Daerah Pendidikan multikulturalisme Pendidikan perempuan Perlindungan anak Capaian Permasalahan Rekomendasi Tindak Lanjut Tercapai 50% Anak terlantar berkurang di atas 100% Kendala budaya thd perempuan. • Peningkatan persepsi budaya yang posititf terhadap perempuan. • Peran serta dan partisipasi masyarakat secara aktif. • Peningkatan sarana, prasarana, dan fasilitas Penghapusan Diskriminasi Dalam Berbagai Bentuk No Sasaran Indikator Upaya Capaian Pembangunan Kinerja dalam RPJMN Pembangunan Daerah 1 Terlaksananya Penegakan Penegakan hukum peraturan supremasi hukum secara obyektif perundangundangan serta tegaknya hukum secara obyektif dan proporsional Permasalahan Rekomendasi Tindak Lanjut Sinergisitas peraturan dengan Konsistensi penegak hukum belum kuat hukum adat. Diskriminasi sosial yang telah lama mengakar Pengakuan Kong Hu Chu • Perlu keteladanan dan ketegasan semua pihak dalam upaya penegakan hukum. • Perlu peningkatan pendidikan budi pekerti dan multikulturalisme 13 AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas No 1 Sasaran Pembangunan Dalam RPJMN Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Realisasi Investasi PMDNPMA di Kalbar Upaya Perbaikan sistem dan prosedur pelayanan investasi. Mengupayakan pemberian berbagai insentif baru yang mampu menarik investasi. Pengembangan secara meluas sistem informasi penanaman modal dan penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah. Promosi sektor ekonomi strategis yang potensiil untuk investasi. Penyiapan sarana dan prasarana daerah pada sentra produksi. Mendorong kerjasama investasi antar dunia usaha di dalam dan di luar negeri. Capaian Pada tahun 2005, realisasi investasi PMDN di Kalbar sebanyak 106 proyek dengan total investasi sebesar Rp 4,096 Trilyun. Investasi PMDN ini baru mencapai 42,77% dari seluruh rencana investasi. Sementara realisasi investasi PMA sebanyak 36 proyek dengan total investasi mencapai US$ 573,09 Juta, atau baru mencapai sekitar 36,27 % dari rencana investasi. Permasalahan Kebijakan di bidang penanaman modal yang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah, dan antar propinsi dan kabupaten/kota. Rekomendasi Tindak Lanjut Peningkatan investasi perlu ditempuh melalui kebijakan: 2 Meningkatnya investasi secara bertahap sehingga peranannya terhadap Produk Nasional Bruto meningkat dari 20,5 persen pada tahun 2004 menjadi 27,4 persen pada tahun 2009 dengan penyebaran yang makin banyak pada kawasan-kawasan di luar Jawa, terutama Kawasan Timur Indonesia. Persetujuan Investasi di Kalbar Tahun 2006, 15 perusahaan PMDN yang memperoleh persetujuan BKPM untuk menanamkan modal di Kalbar, dengan total investasi Rp 4,25 Trilyun. Disamping itu, terdapat 15 perusahaan PMA yang memperoleh persetujuan untuk menanamkan modal di Kalbar, dengan total investasi mencapai US$ 611 Juta. Dampak dari persetujuan investasi tersebut memposisikan Kalbar dalam peringkat nasional menduduki posisi ke 2 untuk investasi PMDN dan posisi ke 14 untuk investasi PMA. Pada tahun 2007, realisasi investasi PMDN di Kalbar sebesar Rp 4,58 Trilyun, sedangkan investasi PMA sebesar US$ 725 Juta. Pada tahun 2005, ekspor Kalbar mencapai US$. 585,69 Juta, naik 7,29% dari tahun 2004. Tahun 2006 nilai ekspor menurun menjadi US$. 549,38 Juta, dan tahun 2007 meningkat menjadi US$. 589,66 Juta. Komoditi ekspor strategis selama Kurangnya insentif untuk berinvestasi, dan lemahnya peraturan menyangkut penanaman modal. Pengembangan produk unggulan sebagai kompetensi inti daerah. Mengembangkan jaringan kerjasama antar pemerintah, swasta, dan masyarakat. 3 Meningkatnya pertumbuhan ekspor secara bertahap dari 5,2 persen pada tahun 2005 menjadi 9,8 persen tahun 2009 dengan komposisi Realisasi Ekspor Kalbar Diversifikasi produksi ind. pengolahan andalan ekspor. Memantapkan komoditas unggulan daerah. Sistem jaringan distribusi daerah yang kurang mendukung peningkatan daya saing ekspor daerah Memfasilitasi pelaku usaha dlm memperoleh akses pasar ekspor, dan Peningkatan fasilitas perdagangan 14 produk yang lebih beragam dan kandungan teknologi yang semakin tinggi Mendorong diversifikasi produk ekspor. Peningkatan Marketing Point. 2005-2007, mengalami peningkatan volume & nilai devisa ekspor, seperti hasil industri karet olahan & hasil hutan ikutan. untuk menunjang kegiatan ekspor daerah Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur No 1 Sasaran Pembangunan Dalam RPJMN Sektor industri manufaktur (non-migas) ditargetkan tumbuh dengan laju ratarata 8,56 persen per tahun. Target peningkatan kapasitas utilisasi sekitar 80 persen dalam dua sampai tiga tahun pertama, terutama untuk industri yang dinilai memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pertumbuhan sektor indutri pengolahan di Kalbar Upaya Pengembangan sub sistem industri hilir berbasis komoditi agribisnis. Pengembangan industri pengolahan hasil laut dan perikanan. Pengembangan industri pengolahan bahan tambang strategis. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Capaian Kegiatan industri pengolahan di Kalbar menampakkan peningkatan selama periode tahun 2005-2007. Pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2005 sebesar 1,19 %, tahun 2006 meningkat menjadi 2,4 %, dan tahun 2007 mencapai 2,90 %. Peningkatan demikian dikarenakan kontribusi pertumbuhan industri makanan dan minuman serta industri barang dari karet. Permasalahan Kegiatan ekonomi masih mengandalkan produksi komoditas primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan kecil Rekomendasi Tindak Lanjut Pengembangan industri hilir yang terintegrasi berbasis industri pengolahan hasil perikanan, perkebunan, dan pertambangan. 2 Target penyerapan tenaga kerja dalam lima tahun mendatang adalah sekitar 500 ribu per tahun (termasuk industri pengolahan migas). Dengan kecenderungan penurunan penyerapan beberapa tahun belakangan ini, penyerapan tenaga kerja baru lebih banyak mengandalkan pada basis industri baru yang perlu dipacu pertumbuhannya. Meningkatnya volume Perkembangan Unit Usaha dan Investasi pada IKM Pengembangan IKM. sentra Peningkatan ketrampilan manajemen produksi dan IKM. Peningkatan akses permodalan, dan pasar termasuk pola kemitraan untungkan. Pengembangan dalam klaster. IKM Unit usaha industri besar dan sedang meningkat pada tahun 2006 sebanyak 253 unit usaha atau meningkat 5 unit usaha dibandingkan tahun 2005. Tenaga kerja yang terserap sebanyak 136.949 tenaga kerja. Sementara, pelaku usaha sektor industri kecil dan menengah (IKM) pada tahun 2006 sebanyak 14.226 unit usaha atau meningkat 1.146 unit usaha dibandingkan tahun 2005. Tenaga kerja yang terserap sebanyak 212.934 orang. Struktur industri kurang Penumbuhan klaster berimbang industri industri, baik pada sedang/ besar dengan industri besar dan industri kecil dan sedang maupun pada menengah. industri kecil dan menengah. 3 Ekspor Produk Industri Peningkatan mutu produk Peningkatan unit usaha industri di Kalbar Kurangnya keterkaitan Revitalisasi industri 15 ekspor produk manufaktur dalam total ekspor nasional, terutama pada produk ekspor industri manufaktur yang daya saingnya masih potensial utk ditingkatkan. Daerah hasil industri daerah. Pengembangan sistem produksi dengan dukungan infrastruktur dan teknologi. Peningkatan informasi pasar untuk mendorong produk industri daerah yang berorientasi pasar domestik dan pasar ekspor. menjadikan ekspor hasil industri juga mengalami peningkatan. Tahun 2005, total ekspor hasil industri mencapai US$ 479,681 Juta dan meningkat menjadi US$ 514,295 Juta pada tahun 2006. Daya saing produk industri Kalbar diperoleh dari industri pengolahan karet dan industri kayu olahan (plywood). Meningkatnya kegiatan industri pengolahan di Kalbar memiliki nilai strategis, mengingat kegiatan industri tersebut mampu meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing daerah. Oleh karenanya, pengembangan industri mendapat perhatian ekstra dari Pemerintah Daerah. kegiatan sektor pertanian (primer) dengan sektor industri pengolahan. pengolahan yang semula berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi industri yang memiliki keunggulan kompetitif. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro No 1 Sasaran Pembangunan Dalam RPJMN Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional., dan meningkatnya proporsi usaha kecil formal Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Perkembangan UMKM di Kalbar Upaya Penataan kelembagaan UMKM dan koperasi. Penguatan pengembangan UMKM. Pengembangan IKM. dan sentra sentra Capaian Jumlah UMKM formal tahun 2005 sebanyak 2.897 unit usaha, dan pada tahun 2006 sebanyak 2.934 unit usaha. Permasalahan Kelembagaan koperasi dan UMKM yang secara manajerial belum optimal dalam pengembangan usaha. Rendahnya produktivitas UMKM Rekomendasi Tindak Lanjut Pengembangan unit pelatihan dan litbang utk mendorong pengembangan usaha UMKM. Peningkatan ketrampilan manajemen produksi dan IKM. 2 Meningkatnya proporsi Perkembangan Koperasi di Kalbar usaha kecil formal Peningkatan akses permodalan, dan pasar termasuk pola kemitraan. Pada tahun 2005, jumlah KUD di Kalbar sebanyak 372 Unit dengan volume usaha mencapai Rp 36,83 Milyar, kemudian tahun 2006 jumlah KUD meningkat menjadi 416 Unit Terbatasnya modal usaha dan produktivitas koperasi Pengembangan usaha koperasi. 16 dengan volume usaha Rp 43,52 Milyar. 3 Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi. Perkembangan usaha mikro di Kalbar Pengembangan sistem insentif untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru melalui inkubator bisnis. Pengembangan pemetaan usaha. Jumlah unit usaha mikro (Non KUD) tahun 2005 sebanyak 2.330 Unit dengan volume usaha sebesar Rp 506,26 Milyar, dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 2.623 Unit dengan volume usaha mencapai Rp 548,03 Milyar. Lemahnya kemampuan kewirausahaan UMKM Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal. Peningkatan Pengelolaan BUMN No 1 Sasaran Pembangunan Dalam RPJMN Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMN dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan negara Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Peningkatan laba usaha dan kontribusi BUMD dalam pendapatan daerah Upaya Penyempurnaan operasi dan sistem prosedur untuk terbangunnya BUMD yang efektif dan efisien. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pengembangan usaha BUMD. Memantapkan mempersiapkan untuk Go Public. dan BUMD Capaian Pada tahun 2005, kontribusi BUMD Kalbar terhadap pendapatan daerah sebesar Rp 10,00 Milyar, tahun 2006 sebesar Rp 10,356 Milyar, dan tahun 2007 meningkat menjadi Rp 10,924 Milyar. Bagian pendapatan yang disumbang PD. Aneka Usaha pada kas daerah tahun 2005 senilai Rp 100 Juta. Tahun 2006 dan 2007 meningkat menjadi Rp 115 Juta. Rekomendasi Tindak Lanjut Daya saing BUMD blm Mengefektifkan prinsipmenunjukkan perkemb. prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang signifikan. dalam pengelolaan Action plan relatif BUMD. kurang terfokus pada penciptaan good cooperate governance. Cenderung menjadi beban daerah Permasalahan 17 Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial No Sasaran Pembangunan dalam RPJMN Indikator Kinerja Upaya Pembangunan Daerah Capaian Permasalahan Rekomendasi Tindak Lanjut 1 Meningkatnya Realisasi aksesibilitas PMKS Kesejahteraan terhadap pelayanan Sosial sosial dasar 2 Meningkatnya derajat Peningkatan kesehatan masyarakat sarana kesehatan disertai dengan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 3 Terjaminnya bantuan Peningkatan sosial dan meningkatnya bantuan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial 1. Bantuan Tercapai 2. Penampungan Anak Meningkat 10%. Terlantar 3. Pembinaan WTS Berkurang 1,50% 1. Peningkatan Meningkat 6,16% Meningkat 80, 50% PUSKESMAS 2. Peningkatan PUSKESMAS Keliling Naik 13% RS, dan 3. Peningkatan Rumah 9,81% tpt tidur Sakit 1. Bantuan Bencana Alam 50% 2. Penanganan Bencana 50% Alam 3. Penanganan Bencana Sosial 90% Luasnya wilayah, renggangnya penduduk, dan rendahnya kesejahteraan idem • Peningkatan fasilitas (dana, sarana, dll.) • Peningkatan SDM • Peningkatan kesejahteraan • Peningkatan fasilitas (dana, sarana, dll.) • Peningkatan SDM • Peningkatan kesadaran masyarakat Luasnya wilayah, renggangnya penduduk, minimnya sarana/prasarana, rendahnya SDM • • • • Peningkatan fasilitas (dana, sarana, dll.) Peningkatan SDM Penyelamatan hutan dan alam Peningkatan kesadaran masyarakat Revitalisasi Pertanian No Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Upaya dalam RPJMN Pembangunan Daerah 1. Capaian Permasalahan Rekomendasi Tindak Lanjut Menyusun kebijakan Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Kemampuan petani meningkat Perlu peningkatan sdm revitalisasi penyuluhan produksi kemampuan petani kemampuan petani dan menghasilkan komoditas yang petani dan perbaikan dan pendampingan produktivitas pangan, berdaya saing tinggi, akan tetapi infrastruktur untuk dapat untuk dapat petani.. menghasilkan menghasilkan seperti padi, kedelai, perlu dukungan sarana dan yang komoditas yangMenghidupkan pemerintah untuk komoditas dan kacang tanah, kacang prasarana lembaga hijau, ubi kayu dan ubi menjaga keberlanjutannya. berdaya saing tinggi. berdaya saing tinggi. memperkuat pertanian dan perdesaan.. jalar. 2 Terjaganya tingkatTerpenuhinya Meningkatkan produksi Terpenuhinya Secara total kebutuhan pangan di Perlu adanya gudang 18 produksi beras dalam kebutuhan pangan beras di Kalimantan Barat kebutuhan pangan sehingga dapat menjadi produksi Kalimantan negeri dengan tingkat Kalimantan Barat. salah satu lumbung padi Barat ketersediaan sekitar nasional. 90-95 persen dari kebutuhan domestik 3 Kalimantan Barat sudah terpenuhi, akan penyimpanan baik ditingkat tetapi pemerataannya belum optimal, desa dan kabupaten baik pemerataan ketersediaan, maupun ketersediaan menurut wilayah Diversifikasi produksi,Diversifikasi produksi, Meniingkatkan produksi Terjadi peningkatan ketersediaan dan ketersediaan dan pangan non beras dan produksi non beras konsumsi pangan konsumsi pangan melakukan diversifikasi untuk untuk menurunkan untuk menurunkan pangan ketergantungan pada ketergantungan pada menurunkan ketergantungan pada beras. beras. beras. Meningkatkan populasi Terjadi peningkatan Meningkatnya Meningkatnya ketersediaan pangan ketersediaan pangan hewan dan produksi ketersediaan pangan pangan hewani dari dan ternak ternak dan ikan dari ternak dan ikan. produksi Kalimantan dalam negeri. Barat. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya Walaupun telah terjadi diversifikasi Perlu rekayasa sosial untuk produksi non beras, namun diversifikasi diversifikasi konsumsi konsumsi belum tercapai 4 Ketersediaan pangan ikan dan ternak telah meningkat, namun sebagian ternak masih didatangkan dari luar Kalimantan Barat Perlu penyediaan bibit ternak yang berasal dari Kalimantan Barat 5 Meningkatnya konsumsi Konsumsi masyarakat terhadap protein Perlu peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Meningkatkan konsumsi masyarakat konsumsi masyarakat ketersediaan ternak dan masyarakat terhadap hewani yang bersal dari ternak dan ikan penyuluhan pentingnya telah meningkat, namun belum optimal konsumsi protein ke terhadap protein terhadap protein ikan dari produksi protein hewani masyarakat hewani yang berasal hewani yang berasal Kalimantan Barat. dari ternak dan ikan. dari ternak dan ikan. 6 pasca Daya saing dan nilai Belum berkembangnya industri produk Meningkatnya daya Meningkatnya daya Peningkatan pertanian dan perikanan saing dan nilai tambah saing dan nilai panen dan pengolahan tambah produk pertanian dan perikanan produk pertanian dan tambah produk hasil pertanian dan perikanan. pertanian dan perikanan, sistem belum optimal perikanan. standar mutu dan Perlu peningkatan infrastruktur dan perbaikan regulasi untuk industri produk pertanian dan perikanan 19 keamanan pangan, melindungi petani dan nelayan. 7 Meningkatnya produksiMeningkatnya Penguataan sistem Meningkatnya produksi Ekspor produk perkebunan meningkat, tetapi produk tanaman pangan dan dan ekspor hasil produksi dan ekspor pemasaran dan dan ekspor hasil pertanian (perkebunan) peternakan belum pertanian dan hasil pertanian dan manajemen usaha perikanan perikanan. untuk mengelola resiko usaha Optimalnya nilai Optimalnya nilai Peningkatan nilai tambah Meningkatnya nilai tambah dan manfaat tambah dan manfaat dan manfaat hasil hutan tambah dan manfaat hasil hutan non kayu kayu; hasil hutan kayu hasil hutan kayu. produksi Meningkatnya hasil Meningkatnya hasil Meningkatnya hasil Peningkatan hasil hutan non kayu hutan non kayu hutan non kayu 30 hutan non kayu. untuk kesejahteraan persen dari produksi masyarakat sekitar hutan. tahun 2004 Perlu peningkatan produksi tanaman pangan dan perikanan serta perbaikan system pemasarannya. 8 Nilai tambah dan manfaat hasil hutan Perlu pelatihan dan non kayu meningkat, akan tetapi perlu perbaikan regulasi untuk dijaga keberlanjutannya industri produk hasil hutankayu Hasil hutan non kayu meningkat, akan Perlu ditingkatkan upaya tetapi perlu dijaga keberlanjutannya untuk meningkatkan produksi hasil hutan non kayu Luas hutan tanaman meningkat, akan tepai perlu pemeliharaan secara intensif 9 10 Bertambahnya hutan Meningkatnya luas tanaman seluas 3 juta hutan tanaman untuk ha sebagai basis kesejahteraan rakyat pengembangan ekonomi hutan. Pemberian insentif Meningkatnya hutan pengembangan hutan tanaman industri tanaman industri (HTI); Peningkatan partisipasi kepada masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman; Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Mutu Lingkungan Hidup No Sasaran Indikator Kinerja Upaya Capaian Pembangunan Pembangunan dalam RPJMN Daerah 1 Membaiknya Permasalahan Rekomendasi Tindak Lanjut Tegaknya hukum, Penegakan hukum terpadu dan Telah terjadi peningkatan penyelesaian Belum semua kasus diselesaikan Perlu peningkatan 20 sistem khususnya dalam pengelolaan pemberantasan sumber daya illegal loging alam dan Pengukuhan lingkungan kawasan hutan hidup dalam tata-ruang propinsi Kalimantan Barat penyelesaian hukum atas kasus hukum atas kasus illegal logging illegal logging dan pembakaran hutan Telah terbentuknya kelembagaan pengamanan hutan Pengembangan kelembagaan pengamanan hutan Telah terjadi peningkatan peran Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam pengamanan hutan masyarakat dalam pengamanan hutan secara hukum penyelesaian kasus illegal logging secara hokum Kelembagaan pengamanan hutan telah Perlu dilakukan pembinaan terbentuk, akan tetapi jumlahnya belum berkelanjutan optimal Bertambahnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Meningkatnya luas lahan hutan tanaman hutan tanaman diwujudkan melalui program industri industri (HTI) GERHAN dan HTI Konservasi hutan Peningkatan kapasitas Meningkatnya konservasi hutan dan dan rehabilitasi kelembagaan, sarana, dan lahan lahan di DAS prasarana rehabilitasi hutan dan untuk menjamin lahan; pasokan air dan Perencanaan dan evaluasi sistem penopang pengelolaan DAS prioritas untuk kehidupan lainnya; direhabilitasi; . Berkembangnya Pengembangan pembibitan Meningkatnya kemitraan antara kemitraan antara bersama masyarakat; pemerintah, pengusaha dan masyarakat pemerintah, Peningkatan peran serta pengusaha, dan masyarakat dalam pola masyarakat dalam kemitraan; pengelolaan hutan lestari. Meningkatnya investasi pertambangan dengan perluasan Meningkatnya investasi pertambangan Penetapan wilayah usaha dan meningkatnya lapangan kerja pertambangan dan batubara. Pengelolaan, pembinaan, Luas lahan meningkat, akan tetapi belum optimal Luas konservasi hutan dan lahan meningkat, akan tetapi belum optimal Perlu keberlanjutan program Perlu keberlanjutan program Perlu pembinaan secara Kemitraan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat meningkat, terpadu akan tetapi perlu ditingkatkan kualitasnya Meningkatnya investasi pertambangan, Perlu pembinaan secara terpadu akan tetapi perlu upaya pembinaan pada perusahaan kecil dan rakyat 21 lapangan kerja dan kesempatan berusaha dan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pengawasan produksi, pemasaran, dan pengelolaan mineral dan batubara. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertambangan Terjadinya alih teknologi dan kompetensi tenaga kerja; Peningkatan nilai tambah hasil pertambangan. Meningkatnya produksi pertambangan Produksi meningkat, akan tetapi belum Perlu peningkatan nilai diikuti dengan meningkatnya nilai tambah produk tambah produk pertambangan pertambangan Teknologi terus berkembang Perlu peningkatan riset dan pelatihan secara berkelanjutan Meningkatnya alih teknologi dan Penelitian dan kompetensi tenaga kerja pengembangan geologi, mineral, batubara, panas bumi, dan migas. Pendidikan dan Pelatihan bidang geologi, teknologi mineral dan batubara. Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa ijin Evaluasi, pengawasan, dan penertiban pertambangan tanpa ijin (PETI), serta pengaturan tentang alur pemasaran Hg Berkurangnya pertambangan tanpa izin Tekanan ekonomi dapat menyebabkan Perlu sosialisasi secara bertambahnya PETI berkelanjutan Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup Meningkatnya kesadaran masyarakat Peningkatan partisipasi akan pentingnya memelihara SDA dan masyarakat dan dunia usaha LH dalam perlindungan sumber daya alam. Tekanan ekonomi dapat menyebabkan Perlu pembinaan secara masyarakat melakukan perambahan berkelanjutan hutan yang kurang terkendali 22 Penanggulangan Perdesaan No 1 Sasaran Pembangunan dalam RPJMN 1. Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan perdesaan 2. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perdesaan 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan 5. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 1. Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan perdesaan 2. terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, 3. meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya 4. meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan yang ditandai dengan antara lain; Upaya 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 2. Program Penataan Ruang Program ini ditujukan untuk:. 3. Program Pengelolaan Pertanahan 4. Program Pengembangan. 5. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian 6. Program Penciptaan Iklim Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) 7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keuggulan Kompetitif KUKM 8. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 9. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan 10. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 12. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program ini Capaian 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perdesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan, terutama perempuan dan anak. 2. Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang diukur dari meningkatnya peran sektor pertanian dan non pertanian yang terkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasis perdesaan. Permasalahan Rekomendasi Tindak Lanjut 1. Pemantapan 1. Rendahnya tingkat kelembagaan perdesaan pendidikan dan akses 2. Peningkatan informasi menyebabkan komunikasi, informasi, tingkat kreatifitas masih dan edukasi (KIE) rendah dalam peningkatan kualitas mengoptimalkan potensi hidup dan perlindungan yang ada di perdesaan. 2. Keterbatasan perempuan. 3. Pengadaan, infrastruktur dasar peningkatan, dan terutama jalan desa yang perbaikan sarana dan masih banyak belum prasarana puskesmas terjangkau oleh program pembangunan pemerintah dan jaringannya. 4. Peningkatan daerah sebagai Prasarana dan Sarana konsekuensi minimnya Perdesaan dana pembiayaan. 5. Pengembangan Sebagian besar jalan Kewirausahaan dan perdesaan berupa jalan Keuggulan Kompetitif tanah. 3. Masih rendahnya tingkat 6. Peningkatan Pemberdayaan akses kepada jaringan Masyarakat Pertanian listrik dan air bersih juga mempengaruhi tingkat produktivitas dan kreatifitas masyarakat perdesaan. 4. Keterbatasan tenaga pelatih dan pengajar di perdesaan menyebabkan tingkat akses terhadap peningkatan kualitas personal sulit ditingkatkan. 5. Kondisi geografis dan luasnya wilayah menjadi tantangan dalam mempercepat pembangunan di 23 14. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16. Program Keluarga Berencana perdesaan. Pengurangan Ketimpangan Wilayah No 2 Sasaran Pembangunan dalam RPJMN 1. Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal, termasuk wilayah perbatasan 2. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan 3. Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan.’ 4. Terwujudnya sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta terlaksananya penegakan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Wilayah cepat tumbuh dan strategis - Frekuensi penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas produk unggulan di wilayah strategis. - Tingkat koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama antar sektor antar lembaga termasuk dunia usaha dan antar daerah baik secara vertikal maupun secara horizontal - Tingkat kemudahan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses modal, bahan baku, dan infrastruktur pendukung - Tersediannya regulasi yang mendorong percepatan pengembangan Upaya 1. Menyempurnakan dan menyerasikan RTRWP dengan RTRW Kabupaten dan Kota 2. Evaluasi dan review pendayagunaan tata ruang di kawasan cepat tumbuh, strategis dan kawasan prioritas daerah dengan 3. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan perundangundangan yang telah ditetapkan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi wilayah. 4. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus dan memfasilitasi penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota. 5. Melaksanakan sosialisasi Capaian 1. Terlaksananya penyempurnaan RTRW Kalimantan Barat 2. Tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus dan memfasilitasi penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota 3. Terlaksananya evaluasi dan review pendayagunaan tata ruang di kawasan cepat tumbuh, strategis dan kawasan prioritas daerah dengan kawasan prioritas nasional guna menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan sektor. Permasalahan Rekomendasi Tindak Lanjut Evaluasi dan review pendayagunaan tata ruang di kawasan cepat tumbuh, strategis dan kawasan prioritas daerah dengan kawasan prioritas nasional guna menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan sektor. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi wilayah. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan aparatur yang menangani RTRW dan Dari aspek geografis, 1. Kalbar memiliki luas 1,5 kali Pulau Jawa dengan tingkat kesulitan transportasi dan informasi yang cukup signifikan sehingga apabila alokasi pembiayaan pembangunan prasarana/ sarana jalan/ jembatan negara hanya 2. rata-rata mencapai 20-25 % kebutuhan yang diharapkan, setidaktidaknya akan melestarikan ketimpangan antar daerah/ wilayah, terutama yang berada di pedalaman Kalbar. Pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh pada saat ini belum banyak 3. memberikan perubahan yang berarti . 24 dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. - - - - - kawasan strategis dan RTRW dan pelayanan informasi kepada cepat tumbuh Tersediannya masyarakat. infrastruktur kawasan 6. Pemantapan koordinasi strategis dan konsultasi dengan Tersusunnya Pemerintah Pusat, perencanaan dan kerjasama antar daerah, pembangunan regional, sub regional, antar infrasturktur kawasan negara berbatasan untuk daerah tertinggal menyusun RTRW Tersusunnya perbatasan. perencanaan dan pembangunan sarana 7. Peningkatan kapasitas dan prasarana dan kualitas kelembagaan permukiman dan aparatur yang Tersediannya sistem menangani RTRW dan informasi dan data pengendaliannya. base kawasan dan produk unggulan Kemampuan pengelolaan KAPET dan tingkat koordinasi kerjasama tingkat sub regional (KSER) pengendaliannya. 1. Wilayah tertinggal - Kapasitas aparatur pemerintah di daerah tertinggal - Kapasitas kelembagaan pemerintah di daerah tertinggal - Kapasitas keuangan pemerintah di daerah tertinggal 1. Program Pengembangan Daerah Pedalaman dan Tertinggal Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan 1. Tersediannya prasarana dan sarana ekonomi, sosial dan budaya, terutama bidang pendidikan dan kesehatan. 2. Tersediannya ruang dalam pemanfaatan potensi wilayah pada kawasan industri, pedalaman, pesisir dan kepulauan. 3. Tersediannya akses bagi petani petani, nelayan, dan UKM terhadap permodalan utama skim dana bergulir 2. 3. Ketimpangan yang terjadi antar wilayah lainnya adalah ketimpangan pertumbuhan perkotaan, baik antar kota maupun antar kota dengan konsentrasi penduduk internal di perkotaan dan Kabupaten yang bertetangga. Hal ini tidak 25 - - - - Terselenggarannya pemberdayaan adat terpencil dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan beradaptasi dengan kehidupan masyarakat yang lebih kompetitif Terselenggarannya pembangunan daerah tertinggal di permukiman transmigrasi lama Kemudahan akses petani, nelayan, transmigrasi dan pengusaha kecil di daerah tertinggal dalam mendapatkan modal usaha Tingkat keterkaitan ekonomi di daerah tertinggal dengan kawasan strategis cepat tumbuh (daerah lainnya) Wilayah Perbatasan Antar Negara 4. Program Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Propinsi Program Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Kelautan Program Pembangunan Wilayah Tengah Kalimantan Barat Program Pengembangan Wilayah Pasca Konflik Program Pengembangan Perkotaan dan kredit mikro. 4. Penguatan kelembagaan adat guna mendukung pembangunan wilayah pedalaman dan tertinggal. 5. hanya terjadi pada perbedaan kualitas pelayanan, ekonomi dan sosial, tetapi juga dapat menimbulkan dampak lingkungan dari aktifitas perkotaan serta kriminalitas yang bergeser di wilayah sekitar perkotaan. 6. 7. 8. 9. Program Pengelolaan Pertanahan Wilayah perbatasan Sarana dan prasarana sosial ekonomi - Tersediannya/ kemampuan bandara udara di wilayah perbatasan - Tersediannya/ Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Antar Negara 1. Penataan ruang dan membentuk pemantapan tapal/ patok perbatasan wilayah dua negara. 2. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan potensi wilayah perbatasan. 26 - - - - - - - - - - kemampuan terminal antar lintas batas negara di wilayah perbatasan Tersediannya jalur transportasi kapal pelni dan komunikasi di pulau kecil Tersediannya pelabuhan di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar Tersedianya sarana air bersih di wilayah perbatasan dan pulau terluar Jumlah, jenis, dan kapasitas energy alternatif tenaga surya dan alat komunikasi di pulau kecil Tersediannya sarana dan prasarana usaha misalnya pasar Tersediannya jalur transportasi kapal pelni dan komunikasi di pulau kecil dan terluar Tersedianya dokumen pengembangan kawasan nelayan Tersediannya dokumen pengembangan perumahan Tersediannya dokumen pengembangan bandar udara Tersediannya fasilitas 3. Peningkatan kerjasama dan kesepakatan dengan negara tetangga di bidang ketertiban dan ketentraman dari kegiatan ilegal dan tindak kejahatan/ kriminal lainnya, serta kerjasama pengelolaan SDA lingkungan daerah perbatasan. 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat di perbatasan. 5. Program Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Propinsi Program Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Kelautan 1. Penataan Tata Ruang Wilayah Pesisir dan kelautan untuk menjaga 27 air bersih, saluran drainase, dan jalan poros dan sarana persampahan - Tingkat pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana usaha - Tersedianya perumahan kawasan khusus Kapasitas SDM - Tersediannya permukiman, perpindahan dan penempatan transmigrasi serta pemberdayaan masyarakat binaan - Frekuensi pelatihan peningkatan kemampuan SDM industri di wilayah perbatasan - Frekuensi sosialisasi, bimbingan teknis pelatihan dalam kerangka peningkatan SDM industri - Tingkat kemampuan dan kemandirian KUKM di wilayah perbatasan Kesenjangan Perkotaan Perdesaan Pembangunan antar kota - Tersusunnya instrumen kebijakan dan program pembangunan antar kota proporsionalisme pemanfaatan ruang dan potensi yang berorientasi pada kelestarian linkungan serta pembangunan berkelanjutan. 2. Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga-lembaga ekonomi rakyat pesisir dan kepulauan. Program Pembangunan Wilayah Tengah Kalimantan Barat 1. Terbangunnya akses transportasi dan informasi dengan semua wilayah produksi dan distribusi barang dan jasa. Hingga ke daerah pedalaman 2. Pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan, hortikultura, budidaya perikanan air tawar dan peternakan. 3. Pengelolaan perlindungan fungsi hutan dalam rangka pelestarian 28 - - - - Terjalinnya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan pelayanan umum di perkotaan Terbentuknya forum kerja sama antar pemerintah kota untuk merumuskan kerja sama pembangunan Frekuensi sosialisasi konsep kebijkaan kerja sama dan konsep koordinasi pengelolaan pembangunan perkotaan Terjalinnya kerja sama antar daerah dalam pengembangan manajemen perkotaan lingkungan Program Pengembangan Wilayah Pasca Konflik 1. Percepatan dan pemantapan rekonsialiasi antar masyarakat yang terlibat konflik dan rehabilitasi mental akibat trauma konflik. 2. Membentuk/ memfasilitasi upaya penegakan hukum secara cepat dan tepat kepada pelaku-pelaku kejahatan pelanggaran norma dan kriminal, baik langsung ataupun tidak langsung (propaganda), utamaya yang berdampak pada terjadinya konflik dan rusaknya persatuan dan kesatuan nasional. 3. Meningkatkan upaya pembangunan karakter/ identitas bangsa Indonesia yang terpuji yang mendorong tumbuhnya rasa percaya antar elemen bangsa, kerukunan antar agama, harmoni antar etnis, dan integrasi nasional. 4. Rehabilitasi prasarana/ sarana sosial dan ekonomi yang rusak akibat konflik.. Program Pengembangan Perkotaan 1. Peningkatan kualitas penyediaan prasarana dasar perkotaan. 2. Membantu peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana/ sarana fisik dan ekonomi perkotaan. 3. Peningkatan kapasitas dan Pembangunan kota besar dan Metropolitan Tertanganinya kawasan perumahan permukiman perkotaan Tingkat kapasitas kelembagaan kawasan metropolitan dalam kerangka pemerintahan yang baik Terjalinnya kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat Tingkat kualitas kawasan permukiman - - - 29 - - kumuh Tingkat keterkaitan dan konsistensi fungsi kawasan kota Terkoordinasikannya pengendalian dan penataan kawasan kumuh kompetensi aparatur pemerintah kota untuk manajemen/ pengelolaan perkotaan. 4. Penanggulangan PKL dan kerawanan sosial perkotaan. 5. Pengembangan fungsi-fungsi kawasan (redevelopment dan revitalisasi kawasan). 6. Pengembangan sistem jejaring pelayanan, alur produksi dan distribusi antar wilayah, antar kota dan kota dengan desa sekitarnya melalui kerjasama lintas wilayah/ kota. 7. Peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan perkotaan. Program Pengelolaan Pertanahan Pengelolaan Pertanahan - Tersediannya sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional/ daerah - Jumlah pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah bersubsidi, pendaftaran tanah khusus (sektoral) dan pendaftaran tanah swadaya masyarakat - Tertatanya kembali penguasaan, 1. Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan di daerah. 2. Pengembangan dan peningkatan sistem informasi pertanahan yang handal. 3. Pengendalian penggunaan tanah sesuai Rencana Tata Ruang. 4. Penegakan hukum pertanahan secara adil, transparan, dan konsisten. 5. Membantu penyusunan peta dasar dan pembangunan sistem pendaftaran tanah yang memenuhi prinsip-prinsip good governance. 30 - - - pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan (retribusi tanah) Jumlah kasus konflik yang berhubungan dengan sumber daya agraria dan sekaligus mengantisifasi potensi konflik di masa mendatang Prosentase penyelesaian kasus pertanahan Teritegrasikan aturaran yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor 6. Penataan penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, konsisten dengan Rencana Tata Ruang wilayah dan kepentingan rakyat. Percepatan Pembangunan Infrastruktur No 3 Sasaran Pembangunan dalam RPJMN Sasaran Umum Pembangunan Prasarana Jalan (1) terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun dan kualitas pelayanan prasarana jalan (2) meningkatnya aksesibilitas (3) serta terwujudnya partisipasi aktif Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pembangunan prasarana Jalan • Jenis dan kualitas prasarana jalan di wilayah maupun antarwilayah Upaya 1. Pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. 2. Pembangunan jalan Lintas Kalimantan serta jalan di perbatasan. 3. Pemeliharaan, rehabilitasi pembangunan dan Capaian Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana transportasi terutama transportasi di daerah perbatasan (Lintas Utara), Poros Tengah dan juga Lintas Selatan. Pembangunan jalan Pontianak – Tayan sepanjang + 104,200 Km. Pembangunan Jembatan Permasalahan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Terbatasnya dana pembangunan. Kondisi geografis, geologis, dan iklim. Kualitas SDM yang masih relatif rata-rata rendah.. Pembebanan lebih. Peranan swasta belum maksimal. Luas wilayah yang besar dengan Rekomendasi Tindak Lanjut 1. 2. 2. Optimasi anggaran pembangunan infrastruktur Optimasi anggaran Melanjutkan penuntasan pembangunan jalan Lintas Kalimantan (lintas Utara dan Lintas Selatan), jalan Poros Tengah serta jalan di perbatasan. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan jembatan. Melanjutkan program peningkatan SDM 3. 4. 31 pemerintah, maupun swasta BUMN, jembatan. 4. Pembuatan Jalan Lingkar Kota Pontianak (Sinergi dengan kabupaten Pontianak) Ambawang II (120 m’). Pembangunan Jembatan Jelai dengan panjang bentang 300 m memerlukan Outer Ring Road/ Outer Ring Canal Kota Pontianak (20 Km) Pembangunan Tahap I dari Ruas Jalan Sintang – Putussibau sepanjang + 264 Km. Pembangunan Jalan Menuju Perbatasan dengan total panjang Total panjang 773,69 Km dengan kebutuhan Kerjasama antar daerah propinsi/Kabupaten/kota dalam pengadaan & pengelolaan prasarana transportasi seperti halnya jalan, pelabuhan, dan bandar udara 7. 8. distribusi yang jarang. Masih kurangnya fasilitas dan sarana di pelabuhan dan biaya ekonomi tinggi yang menambah beban bagi pengguna. Belum adanya pemenuhan hak konsumen yang berkualitas dari segi waktu. 5. Meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaraan jalan Sasaran pembangunan LLAJ a. Meningkatnya kondisi prasarana LLAJ b. Meningkatnya kelaikan Pembangunan LLAJ • Jenis dan kualitas prasarana lalulintas dan angkutan jalan di dalam wilayah maupun 1. Meningkatnya kondisi 1. Penanggulangan sarana LLAJ muatan lebih dan 2. Meningkatkan kelaikan pemeriksaan dan jumlah sarana LLAJ. 1. Penanggulangan muatan lebih dan pemeriksaan kesehatan jembatan. 2. Perbaikan system angkutan publik di perkotaan. 3. Rehabilitasi dan pemeliharaan 32 dan jumlah sarana LLAJ. c. Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan d. Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam e. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum. • • antarwilayah Tingkat kelayakan dan jumlah sarana LLAJ Jumlah dan tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas kesehatan jembatan. 2. Perbaikan system angkutan publik di perkotaan. 3. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. 4. Program pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ. 5. Peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan LLAJ. 3. Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efesiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, 4. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat. prasarana dan fasilitas LLAJ. 4. Program pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ. 5. Peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan LLAJ. Sasaran Pembangunan ASDP a. Meningkatnya jumlah prasarana dermaga b. Meningkatnya kalaikan dan jumlah sarana ASDP. c. Meningkatnya keselamatan ASDP. d. Meningkatnya peran serta swasta dan pemerintah daerah Pembangunan ASDP • Tingkat kelayakan sarana ASDP • Jumlah sarana dan prasarana ASDP • Jumlah kecelakaan yang terjadi di ASDP • Tingkat fasilitas kelengkapan dan kelancaran perpindahan antarmoda di dermaga penyeberangan • Jumlah angkutan perintis • Tingkat keterlibatan swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan ASDP • Dll 1. Rehabilitasi transportasi 1. Meningkatnya jumlah prasarana dermaga sungai serta pembangunan Meningkatnya jumlah dermaga dan rambu. sarana ASDP. 2. Pengembangan 2. Meningkatnya Transportasi Sungai. keselamatan ASDP. 3. Rehabilitasi prasarana 3. Meningkatnya dermaga sungai, danau dan kelancaran dan jumlah penyeberangan. penumpang, kendaraan 4. Pembangunan dan penumpang yang prasarana dan sarana diangkut ASDP. 1. Rehabilitasi transportasi sungai serta pembangunan dermaga dan rambu. 2. Pengembangan Transportasi Sungai. 3. Rehabilitasi prasarana dermaga sungai, danau dan penyeberangan. 4. Pembangunan prasarana dan sarana ASDP. 33 Sasaran Pembangunan Transportasi Laut Sasaran 1) Meningkatnya kinerja dan efisiensi pelabuhan khususnya yang ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2) Selanjutnya terlengkapinya prasarana SBNP (sarana bantu navigasi pelayaran) dan fasilitas pemeliharaannya, sehingga Pembangunan transportasi laut • Tingkat kelengkatan alat bantu sarana navigasi pelayaran dan fasilitas pemeliharaannya 1. 2. 3. Meningkatnya kinerja dan Penentuan lokasi yang efesiensi pelabuhan tepat untuk pelabuhan khususnya yang ditangani samudera. oleh Badan Usaha Milik Peningkatan status Negara (BUMN) pelabuhan lokal Selanjutnya menjadi nasional terlengkapinya prasarana Rehabilitasi dan SBNP ( sarana bantu pemeliharaan navigasi pelayaran) dan prasarana transportasi fasilitas pemeliharaannya laut 1. 2. Pengembangan pelabuhan peti kemas Pontianak Pengembangan pelabuhan-pelabuhan laut Sintete, Paloh, Mempawah, dan Kendawangan, termasuk alur pelayaran Pembangunan Pelabuhan Agrobisnis Terpadu Pontianak dan Karimata, Subsidi pengoperasian armada angkutan laut perintis untuk pangkalan Sintete, FS pelabuhan samudera di Kalbar, 1. Melanjutkan feasibility study untuk serta SID pelabuhan samudera. 2. Peningkatan status pelabuhan lokal menjadi nasional 3. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana transportasi laut 3. 4. 5. Sasaran pembangunan transportasi udara: terjaminnya keselamatan, Pembangunan transportasi Udara • Angka terjadinya 1. Rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan fasilitas pelabuhan dan 1. Bandara Supadio – Pontianak • Perpanjangan Upaya yang dilakukan melalui langkah kebijakan untuk pembangunan transportasi udara adalah sebagai 34 kelancaran dan kesinambungan pelayanan transportasi udara baik untuk angkutan penerbangan domestik dan internasional, maupun perintis. • • • • kecelakaan transportasi udara Jumlah maskapai penerbangan domestik dan manca negara yang melayani rute provinsi Kemampuan pelayanan kesinambungan pelayanan transportasi udara Jumlah maskapai yang melakukan pelayanan angkutan udara perintis Dll. bandara. 2. Penentuan lokasi baru untuk Pelabuhan Udara Kota Pontianak (2.250 m menjadi 2.500 m)dan pelebaran (30 m menjadi 45 m) landasan untuk kapasitas airbus A-300 (200 penumpang), • Pembuatan runway baru : 2.500 x 45 m 2. Pengembangan Fasilitas Bandara Rahadi Usman (Ketapang), Bandara Sintang, Bandara Nanga Pinoh, dan Pangsuma (Putussibau) 3. Pembangunan Pelabuhan Udara Singkawang 1. Identifikasi SPAM (Sarana Penyediaan Air Minum) pelayanan air bersih perdesaan Kalbar, Penyusunan Review detail desain air bersih, DED (Detail Engenering Design) air minum, DED IKK, Penyusunan DED air limbah Desa Pusat Pertumbuhan, DED IPAL Peningkatan kinerja SPAM bagi PDAM binaan untuk 2 kabupaten Peningkatan prasarana air bersih Masalah yang dihadapi dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut. 1. Proses perencanaan sumber daya air yang terbatas. Minimnya data. Persaingan prioritas pembangunan. Kerusakan dan pencemaran sumber daya air. Peningkatan kebutuhan air. Peningkatan kebutuhan energi. Kerusakan daerah berikut. 1. Rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan fasilitas pelabuhan dan bandara. 2. Penentuan lokasi baru untuk Pelabuhan Udara Kota Pontianak 3. Melanjutkan perencanaan Bandara Udara alternatif (1) tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan; (2) terkendalinya potensi konflik air; (3) terkendalinya pemanfaatan air tanah; (4) meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat; (5) berkurangnya dampak bencana banjir dan • • Ketersedianya aturan pengelolaan sumber daya air Jumlah kasus konflik yang disebabkan permasalahan air Tingkat kemampuan kecukupan/ pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, pemukiman, pertanian dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat. • Untuk mencapai sasaran umum dan melaksanakan kebijakan di alas dila kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam 5 (lima) program, yaitu: (1) pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya; (2) pengembangan dan pengelolaan jaringan rawa, dan jaringan pengairan lainnya; (3) penyediaan dan pengelolaan air baku; (4) pengendalian banjir dan pengamanan pantai; dan (5) penataan kelembagaan. 2. 2. 3. 4. (1) Melanjutkan program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya; (2) Melanjutkan program pengembangan dan pengelolaan jaringan rawa, dan jaringan pengairan lainnya; (3) penyediaan dan pengelolaan air baku; (4) Melanjutkan program pengendalian banjir dan pengamanan pantai; dan (5) Memantapkan penataan kelembagaan. 3. 5. 6. 7. 4. 35 kekeringan; (6) terkendalinya pencemaran air; (7) terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulaupulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis; (8) meningkatnya partisipasi aktif masyarakat; (9) meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar instansi; (11) tersedianya data dan sistem informasi yang aktual, akurat dan mudah diakses; dan • • • • • Frekuensi terjadinya banjir dan kekeringan serta pencemaran air Tingkat abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dan strategis Tingkat partisipasi masyarkat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air Tersediannya data dan informasi yang aktual dan akurat dan mudah diakses wilayah perbatasan (IPA dan perpipaan) di 6 lokasi dengan pantai dan rawa. 8. Bahaya alam. bencana peningkatan efisiensi dan rehabilitasi infrastruktur energi diharapkan pertumbuhan permintaan energi dapat ditekan. Pembangunan Energi • Jumlah permintaan energi total • Persentase pemenuhan permintaan energi total • energi non bbm • Jumlah beban pemerintah untuk mengsubsidi BBM (impor minyak mentah dan produk BBM) Bidang Energi 1. Pencarian sumber energi terutama di daerah-daerah yang belum pernah disurvei, dan penentuan status cadangan di daerah yang sudah terindikasi. Kebijaksanaan tata ruang, industri dan transportasi untuk 2. Hingga tahun 2007, pemerintah Kalimantan Barat telah mengusahakan penyedian energi listrik melalui kegiatan sebagai berikut. 1. Pembangunan PLTU batu bara di Parit Baru (Kab. Pontianak , 2 X 25 MW dan 2X 55 MW), di Ketapang 2 X 7 MW dan PLTU gambut 2 X 30 MW di Mempawah Sumber energi terbesar yang dipergunakan untuk pembangkitan energi listrik di Kalimantan Barat adalah sumber energi dari bahan bakar minyak (solar), yang dipergunakan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat dalam rangka elektrifikasi perkotaan dan perdesaan. Keterbatasan dana untuk investasi energi alternatif masih menjadi kendala utama. Bidang Energi Melakukan study kelayakan energi terutama di daerah-daerah yang belum pernah disurvei, dan penentuan status cadangan di daerah yang sudah terindikasi. Menerapkan tata ruang, industri dan transportasi untuk meningkatkan mobilitas penyaluran energi. Melaksanakan pengembangan Hemat Energy dalam segala bidang. Melanjutkan Studi Sistem 36 meningkatkan mobilitas penyaluran energi. 3. Program pengembangan Hemat Energy dalam segala bidang. Studi Sistem Ketahanan Energi Kalimantan Barat 4. 2. Studi identifikasi pengembangan PLTN di Kalbar dengan memanfaatkan potensi tambang uranium yang ada di Kalbar, dengan biaya awal 3. Studi Kelayakan PLTU batu bara Senaning Sintang. Ketahanan Energi Kalimantan Barat Di bidang kelistrikan memiliki sasaran sebagai berikut. 1. Meningkatnya efisiensi di sarana pembangkit melalui rehabilitasi dan repowering; 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan sumberdaya manusia nasional yang mendukung industri ketenagalistrikan. Pembangunan Kelistrikan • Kapasitas pembangkit llistrik (MW) • Rasio elektrifikasi • Rasio elektrifikasi pada daerah perdesaan • Jumlah pemanfaatan batubara dan panas bumi serta energi baru untuk pembangkit tenaga listrik • Tingkat partisipasi masyarakat, koperasi, dan swasta dalam bentuk sebagai penyedia maupun pembeli • Tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sumber daya manusia nasional dalam mendukung 1. Melibatkan pihak investor untuk pembangunan pembangkit baru. 2. Memaksimalkan pemanfaatan potensi energi lokal seperti batubara dan tenaga air. Pembangunan pembangkit baru, rehabilitasi atau relokasi pembangkit dengan cara investasi langsung (equity-based). Pemanfaatan potensi energi lokal seperti batubara dan tenaga air. Pengembangan Energy alternatif. Listrik 1. 2. 3. 37 ketenagalistikan. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas Serta Pemuda dan Olah Raga No. Sasaran Pembangunan RPJMN Memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas bercirikan tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun dan tingkat kesejahteraan pekerja semakin meningkat. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pemberian bantuan modal untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil, menengah dan mikro. Pembentukan lembaga keuangan mikro hingga ke pedesaan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda ; Sarjana pendamping dalam membangun desa sebagai Upaya Capaian Permasalahan • masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), baik di perkotaan maupun diperdesaan, • kecenderungan pertambahan pengangguran terbuka yang berpendidikan SMA dan Sarjana, • rendahnya kualitas angkatan kerja dan produktivitas kerja, • rendahnya upah minimum provinsi dan upah minimum kota (lebih rendah dari kebutuhan hidup minimum), • rendahnya kualitas SDM Transmigran, • bertambahnya jumlah kasus Pemutusan Rekomendasi Tindak Lanjut • Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja • Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja • Program Pengembangan Potensi Sumberdaya Kawasan dan Fasilitasi Perpindahan Penduduk. 1 • Angkatan kerja yang • Menciptakan dan bekerja 92,9% fleksibilitas pasar yang sedang mencari kerja dengan pekerjaan (disebut memperbaiki aturan Pengangguran main Terbuka) adalah 7,1%. ketenagakerjaan Tingginya TPT ini tidak yang berkaitan hanya terdapat di dengan rekrutmen, perkotaan (40,8%) outsourcing, tetapi juga di perdesaan pengupahan, PHK, (59,2%) dan serta memperbaiki kebanyakan di aturan main yang antaranya adalah mengakibatkan penganggur laki-laki perlindungan yang (58,5%). berlebihan. • Tingkat pendidikan para • Menciptakan pengangguran kesempatan kerja sebagian besar (65,7%) melalui investasi. adalah SMP ke bawah. Dalam hal ini yang berpendidikan Pemerintah akan SMA, Akademi dan menciptakan iklim Sarjana masing-masing usaha yang kondusif 26,6%, 4,7% dan 2,0%. dengan peningkatan • Kualitas angkatan kerja investasi. masih tergolong rendah. Sebagian besar • Meningkatkan (81,9%) pekerja 38 kualitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan antara lain dengan memperbaiki pelayanan pendidikan, pelatihan serta memperbaiki pelayanan kesehatan. • Memperbaharui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UMKM, serta program-program • Upah Minimum Provinsi pengentasan (UMP) sebesar kemiskinan. Rp.550.000 per bulan dan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp. 600.000 masih lebih rendah dibanding rata-rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang kisarannya antara Rp.667.192 s.d. Rp.842.142 per bulan. berpendidikan SLTP ke Hubungan Kerja bawah. Para pekerja ini (PHK), umumnya (63,8%) • minimnya advokasi terserap di Sektor dan perlindungan Pertanian. Produktivitas bagi TKI, kerja para pekerja yang • kurangnya tenaga bekerja di sembilan pengawas dibanding sektor ekonomi adalah jumlah perusahaan. 13,53 juta rupiah per kapita per tahun. Produktivitas kerja terendah berada di sektor pertanian (5,43 juta/kapita/tahun). dan produktivitas kerja tertinggi di sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (148,05 juta/kapita/thun). 39 • Jumlah penempatan tenaga kerja ke luar negeri (TKLN) bertambah dari 1.188 orang tahun 2004 menjadi 2.203 orang tahun 2005. Hingga tahun 2006, TKI legal asal Kalbar yang bekerja di luar negeri tercatat sebanyak 1.998 orang. • Perlindungan dan advokasi bagi TKI relatif minim. Semakin banyak terungkap TKI yang mengalami tindak kekerasan/penganiayaa n diperlakukan tidak wajar. • Jumlah Transmigran di Kalimantan Barat hingga tahun 2006 tercatat sebanyak 5.084 KK. Produktivitas kerja transmigran masih tergolong rendah. • Tahun 2004 kasus PHK tercatat sebanyak 7.076 kasus. Tahun 2005 bertambah sebanyak 3.242 kasus menjadi 40 10.318 kasus. • Hingga tahun 2006 jumlah perusahaan di Kalbar 3.208 buah. Untuk perusahaan sebanyak ini, dengan rasio 1:50, seharusnya dibutuhkan pengawas ketenagakerjaan sebanyak 64 orang. Kenyataannya, jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini sebanyak 25 orang atau 1 orang pengawas ketenagakerjaan mengawasi 128 perusahaan. Penanggulangan Kemiskinan No. Sasaran Pembangunan RPJMN 1. Berkurangnya Penduduk Miskin (< 10%) Indikator Kinerja Pembangunan Daerah • Adanya Perbaikan kondisi Desa dan Kota yang tergolong miskin Terbukanya peluang ekonomi bagi keluarga miskin Meningkatnya Upaya Capaian • Jumlah penduduk miskin berkurang dari 629.900 jiwa (2005) menjadi 584.300 jiwa (2007) • Hingga tahun 2006, pengeluaran per kapita penduduk Permasalahan 1. Perencanaan, penentuan sasaran dan kriteria miskin serta pengaturan teknis pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah/instansi pusat (top down) seringkali tidak sesuai Rekomendasi Tindak Lanjut Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Telah dibentuk suatu jaringan kerja penanggulangan 41 • 2. Terpenuhinya hakhak dasar penduduk miskin • Program Inpres Desa Tertinggal (IDT); Program Pengembangan Kecamatan (PPK); Program Kredit Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dalam rangka Pengentasan Kemiskinan (KP-TTG- • kesempatan bagi keluarga miskin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Adanya keterlibatan atau partisipasi perusahaan BUMN dan BUMS memberikan beasiswa bagi keluarga miskin Taskin); Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP); Program Kredit Usaha Tani (KUT); Pogram Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS); Program Operasi Pasar Khusus Beras (OPKBeras); Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE); Program Beasiswa dan Dana Biaya Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah (JPS-Bidang Pendidikan); Program JPS-Bidang Kesehatan; Program Padat Karya Perkotaan (PKP); Program Prakarsa Khusus Penganggur Perempuan (PKPP); Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Prasarana Subsidi Bahan Bakar Minyak (PPMPrasaranaSubsidi BBM); Program Dana Bergulir Subsidi Bahan Bakar Minyak untuk Usaha Kedl dan Menengah; Program Dana Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak. miskin sebagian besar (75%) adalah untuk makanan. • cakupan Balita penduduk miskin yang di-Imunisasi (BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B) meskipun bertambah menjadi kisaran 61,64 – 82,10% tahun 2006, namun masih lebih rendah dari capaian nasional (yaitu kisaran 71,85 – 83,69% tahun 2006). • Angka Putus Sekolah semakin berkurang (dari 16,25 menjadi 12,09) namun masih jauh di atas capaian nasional (8,85 dan 8,03). • Penduduk miskin yang tidak bekerja (menganggur) semakin meningkat dari 9,19% (2004) menjadi 10,52% dengan kebutuhan masyarakat atau daerah tertentu. Banyak program penanggulangan kemiskinan yang menempatkan masyarakat sebagai objek, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi secara aktif kemiskinan yang dinamakan Tim KPKD (Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah). 42 (2006). Bagi yang bekerja, sebagian besar (75% lebih) bekerja di sektor pertanian dengan status pekerjaan buruh tani (informal). 43 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Yang Lebih Berkualitas No. 1 Sasaran Indikator Kinerja Pembangunan RPJMN Pembangunan Daerah 1. Menurunnya Angka • Pembangunan dan Kematian Bayi Perbaikan Rumah (menjadi 28/1000 Sakit Daerah; kelahiran hidup), • Pelaksanaan Angka Kematian Dokter PTT ke Balita (menjadi Desa-desa 50/1000 kelahiran • Penambahan hidup) dan Angka kuantitas dan Kematian Ibu kualitasFasilitas (menjadi Kesehatan 300/100.000 • Penambahan kelahiran hidup) Kuantitas dan menuju terwujudnya kualitas tenaga tujuan ke 4 hingga kesehatan ke7 dari MDGs; • Persebaran sarana 2. Meningkatnnya dan prasarana Usia Harapan Hidup kesehatan ke (menjadi 69 tahun) seluruh kecamatan dan menurunnya dan desa proporsi Balita • Program Imunisasi Status Gizi Buruk hingga ke desa(menjadi < 1,0%) desa dan Gizi Kurang • Pemeriksaaan (menjadi < 20,0%) kesehatan secara 3. Meningkatnya gratis di cakupan Perilaku Puskesmas. Hidup Bersih dan Sehat (menjadi 90,0%) untuk memerangi HIV Upaya Capaian Permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan kesehatan dibedakan atas capaian Derajat Kesehatan Makro dan Derajat Kesehatan Mikro. Secara makro derajat kesehatan yang tercermin dari indikator Usia Harapan Hidup (Life Expectacy), Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate), Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu Melahirkan (Maternal Mortality Rate) dan Pravalensi Gizi Kurang menunjukkan peningkatan namun capaiannya masih di bawah capaian nasional. Sementara itu, capaian parameter derajat kesehatan mikro meskipun semakin meningkat namun belum Rekomendasi Tindak Lanjut • Pembangunan kesehatan yang harus dan mendesak ditindak lanjuti adalah : • mengurangi angka kematian bayi sekaligus meningkatkan harapan hidup, • mengurangi angka kematian balita dan kematian ibu melahirkan dan • mengurangi status gizi buruk hingga ketingkat yang paling rendah. • Bersamaan dengan itu, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mikro, program yang ditindaklanjuti antara lain adalah : • Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular; • Program Lingkungan Sehat, • Program Pelayanan Kesehatan, 44 (1) Perluasan Derajat Kesehatan Makro Penyediaan dan Pengembangan • Usia Harapan Hidup Sarana dan Prasarana meningkat dari 64,8 Kesehatan, seperti tahun pada tahun membangun Rumah 2004 menjadi 66,2 Sakit Umum Daerah tahun pada tahun (RSUD) yang 2006. (Nasional refresentatif, pada tahun 2006 = penambahan jumlah, 67,6 tahun). Angka jaringan dan kualitas Kematian Bayi (IMR) puskesmas; menurun dari 44 per (2) Peningkatan 1000 kh tahun 2003 kuantitas dan kualitas menjadi 33,4 per tenaga kesehatan 1000 kh tahun 2005 (seperti pengadaan (Nasional = 32,3 per Dokter Spesialis 1000 kh tahun Dasar); 2005). (3) Pengembangan • Angka Kematian Ibu sistem jaminan (MMR) bertambah kesehatan terutama dari 520 per 100.000 bagi penduduk miskin; kh tahun 2000 (4) Peningkatan menjadi 566 per sosialisasi kesehatan 100.000 kh tahun lingkungan dan pola 2003. hidup sehat dan bersih; • Prevalensi Gizi (5) Peningkatan buruk dan kurang pendidikan kesehatan pada balita pada masyarakat sejak bertambah sebesar usia dini; 0,2% dari 2,3% AIDS, Malaria, TBC dan Penyakit lainnya. 4. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan (menjadi 75,0%) yang ditandai dengan naiknya proporsi pertolongan oleh tenaga kesehatan (menjadi 95,0%); (6) Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar. tahun 2003 menadi 2,5% tahun 2004. Derajat Kesehatan Mikro • Kondisi lingkungan dan sanitasi dasar tergolong kurang sehat. Keluarga/RT yang menempati rumah sehat baru mencapai 57,3%, yang menggunakan jamban sehat baru mencapai 54,1%, yang menggunakan air bersih 52,9%. • Pelaksanaan Imunisasi Polio tahun 2005 sudah mencapai 98,1% dari 464.670 Balita yang terdata. • Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 sebesar 86%, pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan sebesar 78%, Ibu hamil resiko tinggi yang mencapai ukuran- • Penyediaan Obat dan ukuran dalam Pembekalan Obat Standard Pelayanan bermutu dan terjangkau, Minimum bidang • Program Peningkatan Kesehatan. Dalam Status Gizi, pelaksanaan • Perilaku Hidup Bersih Pencegahan, dan Sehat, Program Pemberantasan Peningkatan Kuantitas Penyakit dan dan Kualitas Penyehatan Sumberdaya Kesehatan Lingkungan masih dan Informasi ditemukan masalahKesehatan. masalah seperti tingginya angka kesakitan malaria, ISPA, diare, DBD, tuberkulosis, filariasis dan kusta. Selain itu, prevalensi kasus HIV/AIDS semakin meningkat (urutan ketujuh di antara 33 propinsi). 45 dirujuk sebesar 65%, kunjungan pelayanan kesehatan kepada bayi baru lahir di satu wilayah sebesar 83%, kunjungan bayi sebesar 72%, Bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah yang dirujuk sebesar 65%, deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah oleh tenaga kesehatan 2 kali per tahun sebesar 60%, pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat di satu wilayah kerja sesuai standar oleh tenaga kesehatan/tenaga terlatih sebesar 50%, pelayanan kesehatan remaja sebesar 50%, peserta KB aktif sebesar 53%, pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut sebesar 30%. 46 • Persentase Puskesmas ISO masih nihil. Puskesmas yang melaksanakan klinikal algoritma sebesar 25,5% dan sarana Layanan Kesehatan (Yankes) yang telah menerapkan PMK sebesar 2,3%. • Kualitas penanganan obat dan perbekalan kesehatan menunjukkan hasil sbb : persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan adalah 70%, pengadaan obat esensial sebesar 80%, pengadaan obat generik sebesar 85%, penulisan resep obat generik sebesar 70%. 47