Provinsi DKI Jakarta by EKPD

VIEWS: 32,263 PAGES: 205

More Info
									EVALUASI TIGA TAHUN PELAKSANAAN RPJMN 2004 - 2008 DI PROVINSI DKI JAKARTA

disusun oleh : Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Universitas Indonesia

Depok, Desember 2008

EVALUASI TIGA TAHUN PELAKSANAAN RPJMN 2004-2008 DI PROVINSI DKI JAKARTA

Disusun oleh: Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Universitas Indonesia

Depok, Desember 2008

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb, Merupakan sebuah kepercayaan bagi Universitas Indonesia untuk turut serta melakukan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2008 bekerja sama dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Mengingat pentingnya kegiatan ini, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Universitas Indonesia sebagai unit yang bertugas memfasilitasi dan mengkoordinasi aktifitas penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan UI, diberi tugas untuk menyusun tim khusus EKPD UI. Tim ini terdiri dari dosen/peneliti di lingkungan UI yang memiliki kepakaran di bidang yang terkait dengan pelbagai program yang dievaluasi. Tujuan dari evaluasi ini adalah mengetahui capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2004-2007. Penerjemahan ke dalam RPJMD ini tentu memperhatikan situasi dan kondisi khusus, relevan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat DKI Jakarta. Setelah mempelajari laporan-laporan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurun waktu 2002-2007 dan 2008, diikuti kemudian dengan serangkaian pertemuan narasumber, diskusi kelompok terfokus dengan pihak Bapeda beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta, akhirnya buku evaluasi ini dapat tersusun seperti sekarang ini. Secara umum, beberapa agenda telah teralisasi dengan baik. Program-program dedicated yang dicanangkan telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat DKI Jakarta. Misalnya, pembangunan infrastruktur seperti busway, fly over/underpass, dan taman kota. Namun demikian, pembenahan dan perbaikan secara kontinyu masih harus terus dilaksanakan. Tidak hanya menyangkut pembangunan fisik tetapi juga non-fisik, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, pangan dan papan yang berkualitas. Dalam konteks ini, kerja keras jajaran pemprov DKI Jakarta perlu dihargai. Kerjasama di antara para stakeholders pembangunan daerah perlu ditingkatkan mengingat tanggung jawab peningkatan kualitas hidup masyarakat DKI

i

Jakarta tidak hanya di pundak jajaran pemprov semata. Pelibatan pihak swasta, masyarakat sipil, kalangan akademik bahkan kerjasama dengan lembaga internasional maupun dengan negara lain perlu ditingkatkan. Demikian, teriring harapan semoga evaluasi ini dapat memberikan gambaran upaya, capaian, permasalahan dan alternatif rekomendasi tindak lanjut yang akhirnya bermanfaat sebagai masukan bagi penyusunan program di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa laporan ini tentu tidak lepas dari kekurangan. Langkah kerjasama evaluasi kinerja pembangunan daerah yang lebih baik, antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan perguruan tinggi di masa datang bila dapat tercapai akan semakin meningkatkan kualitas laporan serupa. Kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini. Tanpa kerjasama yang baik dengan Bappenas, Bapeda dan SKPD di lingkungan DKI Jakarta, kami tidak mungkin menyajikan laporan ini di tangan Anda. Semoga kerjasama serupa dapat tetap terjalin di masa datang.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb Depok, 30 Desember 2008 Tim Penyusun EKPD UI

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .............................................................................................................................................. i Daftar Isi ....................................................................................................................................................... iii Bagian 1 Pendahuluan Bab 1.1 Pendahuluan............................................................................................................................... 1 Bagian 2 Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai Bab 2.1 Pengantar Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai ................................ Bab 2.2 Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat .......... Bab 2.3 Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur ........................ Bab 2.4 Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas ......................... Bab 2.5 Pencegahan dan Penangulangan Gerakan Terorisme ................................................... Bab 2.6 Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional ................... Bagian 3 Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis Bab 3.1 Pengantar Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis ………………….. Bab 3.2 Pembenahan Sistem dan Politik Hukum ........................................................................ Bab 3.3 Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk ....................................................... Bab 3.4 Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia ....... Bab 3.5 Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ........................................................................................................ Bab 3.6 Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah ................................................ Bab 3.7 Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa ......................................... Bab 3.8 Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh .................................................... Bagian 4 Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bab 4.1 Pengantar Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat .................................... Bab 4.2 Penanggulangan Kemiskinan ...................................................................................... Bab 4.3 Peningkatan Investasi dan Ekspor Nonmigas ............................................................. Bab 4.4 Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur .............................................................. Bab 4.5 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .............................. Bab 4.6 Peningkatan Pengelolaan B U M N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bab 4.7 Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan ..................................................................................... Bab 4.8 Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro ............................................................................. Bab 4.9 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas ........................... Bab 4.10 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Berkualitas ......................... Bab 4.11 Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial ....................................................

3 6 10 14 22 25 29 32 36 38 41 46 51 57

62 67 83 104 113 118 120 125 128 139 147

iii

Bab 4.12 Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga ........................................................................................................................ Bab 4.13 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama ................................................................... Bab 4.14 Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup ....... Bab 4.15 Peningkatan Kapasitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Pelayanan Infrastruktur .................

152 157 160 174

Bagian 5 Isu-Isu Strategis Daerah ................................................................................................................ 193 Bagian 6 Penutup ....................................................................................................................................................................................................... 195

Daftar Pustaka ........................................................................................................................... Lampiran Daftar Tabel Daftar Gambar

196

iv

BAGIAN I PENDAHULUAN
Evaluasi kinerja merupakan satu bagian tak terpisahkan dari suatu program kegiatan. Evaluasi dibutuhkan untuk memberikan umpan balik bagi desain maupun pelaksanaan program. Harapan akhirnya adalah peningkatan kualitas program di masa yang akan datang. Laporan ini merupakan evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2004-2008. Laporan ini diawali dengan paparan tentang Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menjadi titik pijak dari keseluruhan evaluasi kinerja pembangunan daerah DKI Jakarta ini. Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2007 Guna menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan umum pembangunan, perlu diketengahkan visi dan misi Propinsi DKI Jakarta. Dengan makin memahami visi dan misi ini, diharapkan akan terbangun komitmen yang kuat dari pemerintah maupun warga Jakarta untuk bersama membangun kotanya. Di sisi lain visi dan misi ini juga menjadi acuan dalam merumuskan program-program pembangunan baik untuk jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan). Visi Propinsi DKI Jakarta Terwujudnya Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia yang manusiawi, efisien dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipatif, berakhlak, sejahtera, dan berbudaya, dalam lingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan. Misi Propinsi DKI Jakarta 1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektif, kompetitif dan terjangkau 2. Mewujudkan pembangunan yang adil, ramah lingkungan dan berbasis partisipasi masyarakat 3. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keamanan, ketentraman,dan ketertiban kota 4. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga kota 5. Melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik Arah Pembangunan Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2007 a. Periode 2002-2004, diarahkan untuk pemulihan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemantapan penegakan hukum dan perbaikan infrastruktur sosial politik dan ekonomi serta pemeliharaan sarana dan prasarana kota.

1

b. Periode 2005-2007, diarahkan untuk pemantapan landasan bagi pembangunan sosial politik dan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, menuju kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan. Cakupan laporan ini hampir sebagian besar aspek pembangunan yang dilakukan oleh DKI Jakarta. Namun demikian, keterbatasan data tidak memungkinkan mengevaluasi seluruh aspek sesuai pedoman yang diberikan Bappenas. Beberapa aspek yang tidak dapat dievaluasi adalah penanggulangan separatisme; peningkatan kemampuan pertahanan negara; revitalisasi pertanian; peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi; penanggulangan perdesaan; dan pengurangan ketimpangan wilayah. Sayangnya aspek-aspek tersebut tidak dilaporkan dalam beberapa laporan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang menjadi dasar dari evaluasi ini. Padahal, aspek-aspek tersebut tidak kalah pentingnya dengan aspek-aspek lain yang dilaporkan dalam evaluasi di dalam buku ini.

2

Bab 2.1 Pengantar Agenda Mewujudkan Indonesia Aman dan Damai
Agenda pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 adalah Mewujudkan Indonesia Aman dan Damai. Dalam agenda ini terdapat tiga sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan pembangunan. Berikut adalah ringkasan dari arah kebijakan beserta capaian yang telah dihasilkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Arah Pembangunan Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2007 a. Periode 2002-2004, diarahkan untuk pemulihan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemantapan penegakan hukum dan perbaikan infrastruktur sosial politik dan ekonomi serta pemeliharaan sarana dan prasarana kota.

b. Periode 2005-2007, diarahkan untuk pemantapan landasan bagi pembangunan sosial politik dan
ekonomi, peningkatan kualitas SDM, menuju kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan Berikut adalah pencapaian dari Agenda Mewujudkan Indonesia Aman dan Damai: Peningkatan Rasa Saling Percaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya meningkatkan rasa saling percaya di antara warga kota Jakarta. Namun demikian, persoalan penumbuhan rasa saling percaya tidak bisa hanya diinisiasi oleh pemerintah daerah. Setiap unsur lapisan masyarakat terutama para pemimpin, tokoh masyarakat dan pemimpin agama harus memberikan contoh saling percaya, saling setia kawan, hormat-menghormati satu sama lain. Upaya-upaya memupuk rasa solidaritas, kerukunan antar umat beragama maupun berbagai unsur dalam masyarakat perlu ditingkatkan. Paguyuban-paguyuban masyarakat yang banyak muncul belakangan ini jangan sampai justru memperkuat primodordialisme yang berlebihan yang bisa memicu konflik vertikal maupun horisontal. Pengembangan Kebudayaan Yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur Aktifitas kebudayaan dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa telah banyak dilakukan. Hal ini memberikan efek yang positif bagi masyarakat. Dengan pemahaman aspek budaya yang luhur akan berdampak pada penciptaan tingkah laku (behavior) yang sopan dan santun. Kondisi yang terakhir ini terlihat sangat terkikis sehingga terkesan perilaku warga DKI Jakarta kurang teratur misalnya dalam bertata tertib di jalanan maupun dalam hal penerapan budaya antri.

3

Peningkatan kegiatan kebudayaan yang tidak terjebak pada hal yang bersifat ritual, tetapi harus diupayakan pada pemahaman perbedaan budaya yang tumbuh dalam masyarakat. Penataan tata ruang kota yang berpihak pada pelestarian budaya termasuk preservasi bangunan-bangunan kota lama sehingga tetap dipertahankan dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Penataan wilayah kumuh dan padat. Pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang gaya hidup sehat dan arti pentingnya safety (keamanan). Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan penanggulangan Kriminalitas Persoalan keamaan dan ketertiban warga merupakan masalah yang pelik. Terutama pengaturan sektor informal. Walaupun tidak mudah, tetapi pemerintah provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya-upaya yang patut dihargai dalam penanganan masalah tersebut. Namun demikian hal yang tak kalah pentingnya adalah penanganan yang tidak pilih kasih/pandang bulu bagi semua pelaku sektor informal di seluruh wilayah. Dengan perlakuan yang adil dan dengan memberikan solusi yang baik, akan semakin baik penerimaan warga yang tergusur/dirugikan. Pengetatan pemberian ijin iklan/reklame beserta pengawasannya. Peningkatan kesempatan kerja khususnya bagi masyarakat berpendidikan rendah sehingga tidak memilih melakukan tindakan kriminal atau melakukan pekerjaan di sektor informal. Konsistensi dalam penegakan hukum bagi para PKL dengan menghilangkan praktek kolusi antara petugas, preman lokal/calo yang memperjualbelikan tempat untuk PKL, dan para pencari pekerjaan (potensi para PKL) Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme Penanggulangan terorisme merupakan hal yang serius. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian khusus. Apalagi DKI Jakarta pernah menjadi sasaran aktifitas yang mengarah pada tindakan teroris. Untuk itu diperlukan tindakan preventif maupun penanggulangan yang efektif dan sistematis dengan pihak penegak hukum terkait seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dengan berbagai unsur masyarakat karena pada dasarnya tindakan preventif yang signifikan dengan pengamanan sosial dalam masyarakat. Perlu upaya khusus dalam bentuk program-program khusus penanggulangan terorisme di DKI Jakarta sebagai ibukota negara. Upaya-upaya tersebut perlu diwujudkan dengan koordinasi dengan aparat keamanan secara intensif. Mengajak dan melibatkan unsur masyarakat/tokoh LSM/Ormas/keagamaan secara aktif. Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional Keterlibatan dalam sebagian besar penyambutan tamu negara, misi kebudayaan maupun olahraga merupakan beberapa contoh kontribusi peran yang dapat dimainkan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam

4

aspek pemantapan politik luar negeri Indonesia. Sister city merupakan bentuk kerjasama yang positif yang berkontribusi pada pemantapan politik luar negeri Indonesia karena tidak hanya meningkatkan rasa saling memahami dan menghormati, tetapi juga menelorkan kerjasama konkrit yang memberikan manfaat bagi kedua kota yang bekerjasama. Misi kebudayaan perlu dilanjutkan bahkan ditingkatkan dengan mempertimbangkan urgensinya, termasuk jumlah delegasi dan negara tujuan kunjungan. Perlu disusun strategi dan cara agar diplomasi budaya ini juga dapat meredakan konflik sekaligus memberikan manfaat bagi kepentingan nasional Indonesia. Kerjasama antara Jakarta dan sister city-nya perlu ditingkatkan dan diupayakan pada program-program yang konkrit dan bermanfaat bagi masyarakat kedua belah pihak.

5

Bab 2.2 Peningkatan Rasa Saling Percaya
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai merupakan salah satu agenda dalam pembangunan. Aman berarti bebas dari rasa bahaya, ancaman dari luar negeri, dan gangguan dari dalam negeri. Sementara damai mencerminkan tidak terjadi konflik dan kerusuhan, rukun dalam sistem negara hukum. Kondisi keamanan dan ketertiban dapat diwujudkan melalui kerjasama antara unsur masyarakat dengan aparat pemerintah dalam suatu kerangka perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan sinergis sesuai dengan peraturan yang telah digariskan. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi tempat berkumpulnya penduduk Indonesia dari berbagai etnis dan juga bagi orang asing. Oleh karena itu, kemungkinan gesekan antar budaya menjadi potensi ancaman yang besar. Bahkan, sebagian peristiwa bentrok massa, tawuran, kerusuhan sosial yang tidak bisa lagi disederhanakan sebagai persoalan antar etnis, ekonomi atau politik, telah silih berganti menghiasi ibu kota. Untuk itu, sebagai salah satunya dapat ditempuh dengan menumbuhkan rasa saling percaya di antara berbagai unsur masyarakat. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Untuk menciptakan rasa aman dan damai secara berkelanjutan, prioritas Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat ditetapkan dengan sasaran: (1) Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat atau antargolongan di daerah-daerah rawan konflik; (2) Terpeliharanya situasi aman dan damai; serta (3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan. Sesuai RPJMD DKI Jakarta, sasaran yang ingin dicapai yaitu: Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam rangka mengurangi konflik sosial dan tawuran massa; meningkatkan infrastruktur sosial dalam rangka pengendalian PMKS, penyalahgunaan narkoba dan tawuran pelajar; meningkatnya kesadaran masyarakat ibukota akan aturan-aturan dalam hukum, terwujudnya keharmonisan hidup di masyarakat, sehingga tercipta rasa aman, tertib, dan tentram. Khusus untuk DKI Jakarta, selama periode 2002-2006, berbagai kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pengawasan dan penertiban yang berkelanjutan pada titik rawan pelanggaran. Kegiatan tersebut berkaitan dengan penanganan pedagang sektor informal; penertiban becak, penertiban papan reklame,

6

dan sejenisnya, penertiban kawasan ilegal, penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan kegiatan rutin lainnya yang berkaitan dengan terciptanya rasa aman bagi warga Jakarta. III. Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan sesuai RPJMN : Memberdayakan organisasi-organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengoreksi ketidakadilan, diskriminasi, dan ketimpangan sosial, sebagai bagian penting dari upaya membangun masyarakat sipil yang kokoh; Mendorong secara konsisten proses rekonsiliasi nasional yang berkelanjutan; Memantapkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan atau mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan, perdamaian dan harmoni dalam masyarakat; dan Menerapkan kebijakan komunikasi dan informasi nasional sesuai dengan asas-asas keterbukaan dan pemerataan akses informasi Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2002-2007 adalah: a. Periode 2002-2004, diarahkan untuk pemulihan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemantapan penegakan hukum dan perbaikan sarana dan prasarana kota; b. Periode 2005-2007, diarahkan untuk pemantapan landasan bagi pembangunan sosial politik dan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, menuju kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan. Hukum Menata kembali seluruh peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dapat mendukung perkembangan kebutuhan masyarakat pada era otonomi daerah, menegakkan supremasi hukum, meningkatan kepastian hukum pada kegiatan perekonomian, serta mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat Jakarta termasuk aparatur daerah. Ketentraman Ketertiban dan Penanggulangan Bencana Menciptakan kondisi kota Jakarta yang tentram, tertib dan teratur, serta menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan dinamis sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, aktivitas masyarakat, mampu mengamankan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, termasuk kemampuan mengantisipasi penanggulangan bencana. IV. Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta Laporan Kinerja Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2002-2007 menggarisbawahi bahwa modal sosial merupakan suatu hal yang penting. Kuatnya modal sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat DKI Jakarta dapat berkontribusi pada terwujudnya rasa saling percaya di kalangan masyarakat. Secara sederhana modal sosial diartikan sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar

7

manusia yang ditopang oleh jaringan, normanorma dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. Modal Sosial merupakan salah satu modal dasar yang diperlukan dalam menunjang proses pembangunan di segala bidang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2002-2007 telah melakukan berbagai kegiatan yang mengarah pada pengembangan modal sosial diantaranya adalah: (1) Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (Gotromas); (2) Penyuluhan Nilai-nilai Budaya Gotong Royong Masyarakat di DKI Jakarta; (3) Penyusunan Pedoman Pola Perilaku Masyarakat Jakarta yang Berbudaya; (4) Penyempurnaan Masterplan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB); dan (5) Dinamika Hubungan antar Etnis di Wilayah DKI Jakarta. Kegiatan tersebut dibuat sesuai dengan sasaran strategis untuk mengembangkan potensi modal sosial yang ada di DKI Jakarta. Sasaran yang dimaksud antara lain melalui jalur agama, budaya, dan sosialisasi nilai-nilai baru yang positif dalam pembentukan watak dan perilaku masyarakat ibukota. Agama memiliki kedudukan sentral dalam memperlemah atau memperkuat dimensi modal sosial. Karenanya Pembangunan Pusat Kerukunan Umat Beragama menjadi salah satu kegiatan unggulan (sangat prioritas) bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keberadaan berbagai organisasi dan paguyuban yang ada di Jakarta, seperti organisasi kepemudaan, organisasi kewanitaan, organisasi keagamaan, sosial kemasyarakatan, organisasi politik, paguyuban daerah, dan lain sebagainya juga merupakan bagian dari modal sosial yang terus dibina oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jalinan antar organisasi maupun paguyuban ini merupakan aset penting dalam pembangunan bangsa. V. Rekomendasi Tindak Lanjut Upaya-upaya memupuk rasa solidaritas, kerukunan antar umat beragama maupun berbagai unsur dalam masyarakat perlu ditingkatkan. Paguyuban-paguyuban masyarakat yang banyak muncul belakangan ini jangan sampai justru memperkuat primodordialisme yang berlebihan yang bisa memicu konflik vertikal maupun horisontal. VI. Penutup

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya meningkatkan rasa saling percaya di antara warga kota Jakarta. Namun demikian, persoalan penumbuhan rasa saling percaya tidak

8

bisa hanya diinisiasi oleh pemerintah daerah. Setiap unsur lapisan masyarakat terutama para pemimpin, tokoh masyarakat dan pemimpin agama harus memberikan contoh saling percaya, saling setia kawan, hormat-menghormati satu sama lain.

9

Bab 2.3 Pengembangan Kebudayaan Yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang penduduknya memiliki keragaman budaya, suku, dan agama. Keragaman tersebut dapat menjadi potensi karena dapat menjadi modal untuk kekuatan yang maksimal, namun bila tidak dikelola dengan baik, keragaman justru dapat menjadi ancaman yang dapat memicu terjadnya konflik dan persaingan yang tidak sehat. Perkembangan yang sangat pesat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi menyebabkan dibutuhkannya penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana dinamis seperti ini, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Sesuai agenda RPJMN, sasaran yang ingin dicapai adalah: 1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat; 2. Semakin kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika; 3. Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan; dan meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya Sesuai RPJMD DKI Jakarta, sasaran yang ingin dicapai, yaitu: Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam rangka mengurangi konflik sosial dan tawuran massa; meningkatnya kesadaran masyarakat ibukota akan aturan-aturan dalam hukum; terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak, yang bermoral dan sarat dengan nilai-nilai keagamaan, berbudaya, berdisiplin dan produktif; terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tenang, damai dan terhindar dari segala jenis konflik horisontal antar warga kota; terwujudnya masyarakat yang memiliki kecintaan dan komitmen dalam membangun kotanya. III. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilainilai luhur diarahkan untuk: 1. Mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya ruang yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan; 2. Mendorong percepatan proses modernisasi yang dicirikan dengan terwujudnya negara kebangsaan Indonesia modern yang berkelanjutan, dan menguatnya masyarakat sipil;

10

3. Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional; dan 4. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk dalam negeri Sesuai RPJMD, arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2002-2007 adalah: a. Periode 2002-2004, diarahkan untuk pemulihan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemantapan penegakan hukum dan perbaikan sarana dan prasarana kota; b. Periode 2005-2007, diarahkan untuk pemantapan landasan bagi pembangunan sosial politik dan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, menuju kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan. Kesatuan Bangsa Menciptakan suasana kondusif yang mendukung proses penguatan kembali persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong proses peningkatan pemahaman mengenai hak-hak azasi manusia dan demokrasi. Ketentraman Ketertiban dan Penanggulangan Bencana Menciptakan kondisi kota Jakarta yang tentram, tertib dan teratur, serta menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan dinamis sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, aktivitas masyarakat, mampu mengamankan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, termasuk kemampuan mengantisipasi penanggulangan bencana. IV. Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta Jakarta merupakan kota multi etnis karena dihuni oleh berbagai bangsa dan suku dari seluruh Indonesia. Keanekaragaman budaya lokal ditambah dengan pengaruh budaya bangsa asing melahirkan keanekaragaman corak seni dan budaya yang ada di Jakarta. Berbaurnya suku-suku bangsa dari seluruh tanah air dengan bangsa lain menciptakan perpaduan adat istiadat, budaya dan falsafah hidup hingga melahirkan corak budaya baru. Untuk itu, banyak kegiatan kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur dilakukan. Misalnya, peningkatan pembinaan kualitas dan kuantitas seni budaya dari tahun ke tahun terus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap tahunnya lebih dari 100 kegiatan digelar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya melestarikan kebudayaan yang ada di Jakarta. Kegiatan kebudayaan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI sepanjang tahun 2004-2006, antara lain: (1) Misi-misi kebudayaan ke berbagai negara, diantaranya: Promosi budaya ke Singapura,

11

Brazil, Argentina, dan Malaysia pada tahun 2004 kemudian Road Show ke China dan WTF JATA Jepang pada tahun 2005, serta Jakarta Night Festival pada Festival Film Asia Pasifik di Taipeh, dan Misi Kesenian ke HI Seoul Festival Korea Selatan pada tahun 2006; (2) Pendokumentasian Audio Visual Adat Ritual Masyarakat Betawi di Perkampungan Budaya Betawi (PBB), Srengseng Sawah, Jakarta Selatan; (3) Sepeda Sehat Keliling Museum (Gerakan Aku Cinta Museum); (4) Pagelaran Kesenian dan Pameran pada Pekan Raya Jakarta (PRJ); (5) Jakarnaval; (6) Pembangunan Gedung Teater Besar TIM; (7) Penulisan dan penerbitan Ensiklopedi Jakarta; (8) Kajian Revitalisasi Kota Tua; (9) Pagelaran Marawis Tebesar; dan (10) Pagelaran Wayang Revolusi. Di samping kegiatan di atas, upaya lain yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melestarikan budaya Betawi adalah dengan mengeluarkan Perda Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki wacana untuk melestarikan bangunan-bangunan tua di kawasan kota. Salah satunya diwujudkan melalui revitalisasi kota tua sehingga sejumlah bangunan dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan nilai historis dan wujud aslinya. Selain penguatan budaya, dalam bagian ini persoalan penanggulangan bencana menjadi hal yang tak kalah pentingnya. Dua jenis bencana utama yang seringkali melanda Kota Jakarta adalah bencana banjir dan kebakaran. Pemda DKI telah berusaha melakukan penanggulangan kedua bencana tersebut. Pertama, bencana banjir merupakan bencana yang selalu melanda wilayah-wilayah tertentu di DKI Jakarta, khususnya daerah yang lokasinya lebih rendah. Program yang dilakukan untuk membantu korban banjir adalah penyiapan bantuan sosial seperti dapur umum, tenda, makanan, serta sarana dan prasarana lainnya. Jumlah korban bencana yang dibantu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain adalah sebagai berikut: 853.300 (2004), 47.300 (2005), dan 117.200 (2006). Secara umum, jumlah korban banjir di DKI Jakarta cukup besar, kecuali tahun 2005. Pada tahun 2005 bencana banjir yang terjadi tidak terlalu parah. Kedua adalah bencana kebakaran yang sering terjadi di wilayah kumuh padat. Penyebabnya antara lain karena letak bangunan rumah yang berhimpitan serta sulitnya akses masuk petugas pemadam kebakaran. Kedua hal ini menyebabkan upaya pemadaman kebakaran di lokasi terhambat sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar. Jumlah kejadian kebakaran selama tahun 2004-2006 memperlihatkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2004, tercatat sebanyak 49 kejadian kebakaran. Setahun berikutnya angka kejadian kebakaran menurun menjadi 41 kejadian. Namun, kemudian mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 72.

12

Jumlah kejadian kebakaran yang cenderung meningkat tersebut tidak diikuti oleh jumlah korban yang meningkat pula. Walau jumlah makin banyak khususnya di tahun 2006, tetapi jumlah korban menurun dibandingkan tahun 2004. Jumlah korban kebakaran yang dibantu pada tahun 2004 sebanyak 17 ribu jiwa sedangkan pada tahun 2006 jumlah korban kebakaran yang dibantu sebanyak 16 ribu jiwa. Kebakaran yang sering terjadi di kawasan permukiman kumuh mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penataan permukiman kumuh. Namun demikian, kejadian kebakaran ini tidak terlepas dari kelalaian masyarakat. Hal ini memberikan gambaran bahwa beberapa kebakaran yang terjadi pada tahun 2004 termasuk dalam kategori besar. Pada tahun 2006, walaupun jumlah kejadian kebakaran cukup tinggi, luas areal kebakarannya relatif kecil. V. Rekomendasi Tindak Lanjut Peningkatan kegiatan kebudayaan yang tidak terjebak pada hal yang bersifat ritual, tetapi harus diupayakan pada pemahaman perbedaan budaya yang tumbuh dalam masyarakat Penataan tata ruang kota yang berpihak pada pelestarian budaya termasuk preservasi bangunanbangunan kota lama sehingga tetap dipertahankan dan dapat dimanfaatkan dengan baik Penataan wilayah kumuh dan padat Pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang gaya hidup sehat dan arti pentingnya safety (keamanan) VI. Penutup Aktifitas kebudayaan dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa telah banyak dilakukan. Hal ini memberikan efek yang positif bagi masyarakat. Dengan pemahaman aspek budaya yang luhur akan berdampak pada penciptaan tingkah laku (behavior) yang sopan dan santun. Kondisi yang terakhir ini terlihat sangat terkikis sehingga terkesan perilaku warga DKI Jakarta kurang teratur misalnya dalam bertata tertib di jalanan maupun dalam hal penerapan budaya antri.

13

Bab 2.4 Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan penanggulangan Kriminalitas
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di DKI Jakarta, terutama konflik yang berdimensi kekerasan, diantaranya yaitu gangguan keamanan lokal berupa perjudian, pencurian, minum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, dan tindak main hakim sendiri. Hal ini dipicu oleh masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum yang menyebabkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum pada setiap tindak pidana masih rendah. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai 1. Menurunnya angka pelanggaran bukum dan indeks kriminalitas, serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat; 2. Terungkapnya jaringan kejahatan internasional, terutama narkotika, perdagangan manusia, dan pencucian uang; 3. Terlindungnya keamanan lalu lintas informasi rahasia lembaga negara sesudah diterapkannya AFTA dan zona perdagangan bebas lainnya terutama untuk lembaga/fasilitas vital negara; 4. Menurunnya jumlah pecandu narkoba dan mengungkap kasus serta dapat diberantasnya jaringan utama supply narkoba dan prekursor; 5. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut terutama pada alur perdagangan dan distribusi serta alur pelayaran internasional; 6. Terungkapnya jaringan utama pencurian sumber daya kehutanan, serta membaiknya praktek penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya kehutanan dalam memberantas illegal logging, over cutting, dan illegal trading; 7. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum; 8. Meningkatnya kinerja POLRI tercemin dengan menurunnya angka kriminalitas, pelanggaran hukum, dan meningkatnya penyelesaian kasus-kasus hukum Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai sesuai dengan RPJMD DKI Jakarta, yaitu: Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam rangka mengurangi konflik sosial dan tawuran massa; meningkatkan infrastruktur sosial dalam rangka pengendalian PMKS, penyalahgunaan narkoba dan tawuran pelajar; meningkatnya kesadaran masyarakat ibukota akan aturan-aturan dalam hukum, terwujudnya keharmonisan hidup di masyarakat, sehingga tercipta rasa aman, tertib, dan tentram.

14

III. Arah Kebijakan Sesuai RPJMN, untuk mencapai berbagai sasaran di atas, arah kebijakan yang digariskan meliputi: 1. Intensifikasi upaya pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan konvensional, termasuk bentuk-bentuk baru kejahatan beserta kejahatan kerah putih secara simultan dengan meningkatkan kapasitas institusi keamanan, termasuk intelijen dan kontra intelijen; 2. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal, dan menindak kejahatan transnasional, terutama melalui deteksi dini dan interdiksi darat, taut maupun udara serta kerjasama internasional; 3. Melakukan upaya sinergis komprehensif dalam menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan narkoba; 4. Mengamankan perairan laut guna mencegah, menangkal dan menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan secara illegal, baik oleh pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri; 5. Mencegah dan menindak pelaku praktek usaha kehutanan yang menyalahi peraturan dan perundangan yang berlaku, baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi; 6. Memberikan teladan praktek penegakan hukum nondiskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum dan membangun community policing untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar terbina kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; 7. Meningkatkan profesionalisme POLRI melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan kompetensi pelayanan inti, manajemen operasional, pengembangan sumberdaya organisasi, manajemen perilaku, pemantapan struktur organisasi kepolisian, dan meningkatkan rasio polisi menjadi 1:500 pada akhir tahun 2009; 8. Meningkatkan kinerja pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak hukum, terutama kepolisian. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2002-2007 adalah: a. Periode 2002-2004, diarahkan untuk pemulihan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemantapan penegakan hukum dan perbaikan sarana dan prasarana kota; b. Periode 2005-2007, diarahkan untuk pemantapan landasan bagi pembangunan sosial politik dan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, menuju kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan. RPJMD DKI: Menciptakan kondisi kota Jakarta yang tentram, tertib dan teratur, serta menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan dinamis sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan

15

pembangunan, aktivitas masyarakat, mampu mengamankan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan IV. Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta Layaknya kota-kota besar dunia yang menjadi ibukota negara, Kota Jakarta, sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat dari berbagai aktivitas perekonomian, baik berskala nasional maupun internasional, memerlukan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Kondisi keamanan dan ketertiban di DKI Jakarta akan menjadi barometer dalam menilai stabilitas keamanan dan ketertiban di Indonesia. Kondisi keamanan dan ketertiban dapat diwujudkan melalui kerjasama antara unsur masyarakat dengan aparat pemerintah dalam suatu kerangka perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan sinergis sesuai dengan peraturan yang telah digariskan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemda DKI Jakarta dalam mengupakan peningkatan keamanaan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas adalah sebagai berikut: pertama, penanganan pedagang sektor informal; kedua, penanganan becak; ketiga, penanganan operasi penertiban papan reklame dan sejenisnya; keempat, penertiban kawasan ilegal; dan kelima adalah satuan perlindungan masyarakat. Pertama, kegiatan penanganan pedagang sektor informal. Sektor informal merupakan kegiatan usaha yang mudah dilakukan setiap orang karena tidak memerlukan modal yang besar dan tidak memerlukan tempat serta keahlian khusus. Sektor informal yang paling dominan di DKI Jakarta adalah pedagang kaki lima (PKL) dan asongan. Keberadaan pedagang kaki lima dan asongan sering menjadi sorotan dari banyak kalangan mengingat aktivitas keseharian mereka selalu dilakukan di badan jalan, jalur hijau, halte bus, emperan toko serta fasilitas umum lainnya. Kegiatan mereka di lokasi tersebut sering mengganggu kelancaran lalu lintas dan kebersihan lingkungan serta berpotensi menimbulkan berbagai tindak kriminal. Perkembangan populasi pedagang kaki lima dan asongan di hampir seluruh wilayah kota Jakarta memang tidak dapat dihindari. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan keberadaan mereka dilakukan dengan melakukan penataan dan penertiban kembali keberadaan usaha mereka melalui pembinaan dan penanganan yang berkelanjutan di bawah instansi terkait. Berdasarkan laporan kinerja pemda DKI Jakarta disebutkan bahwa secara umum, penanganan penertiban sektor informal yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode 2004-2006 menunjukkan hasil yang memuaskan. Ditinjau dari jenis kegiatan, penertiban usaha pedagang kaki lima periode 2004-2006 menunjukkan penurunan yaitu dari 20.765 PKL pada tahun 2004

16

menjadi 12.644 PKL pada tahun 2006. Hal ini terkait dengan semakin meningkatnya kesadaran para pedagang kaki lima untuk mentaati peraturan yang sudah ditetapkan sebagai dampak dari pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penertiban juga dilakukan terhadap gerobak yang dimiliki oleh PKL dan penertiban terhadap pedagang asongan. Dalam dua kegiatan ini terjadi peningkatan dua kali lipat dari tahun 2004 ke tahun 2006. Penanganan gerobak PKL sebanyak 2.295 orang (2004) menjadi 4.009 (2006) sedangkan penanganan pedagang asongan dari 481 orang di tahun 2004 menjadi 921 orang pada tahun 2006. Apabila dilihat dari kenyataan ini, bisa disimpulkan bahwa penanganan PKL yang berkurang pada kurun 2004-2006, kemungkinan besar bergeser menjadi pedagang gerobak kaki lima dan pedagangan asongan. Apabila kecenderungan ini benar adanya, berarti penanganan pedagang sektor informal tidak bisa dikatakan memuaskan.

30000 20000 10000 0 2004 2005 2006 2007 2008 PDG K5 GRB PK5 2076 1247 1264 na 2295 3002 4009 na 579 921 na na na na PDG K5 GRB PK5 ASONGAN

ASONGAN 481

Sumber: Dinas Trantib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta

Gambar 2.4.1 Rekapitulasi Penertiban Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta 2004-2006 Kedua, kegiatan penanganan becak. Alat transportasi murah dan tidak bermesin yang menjadi sorotan dari banyak kalangan adalah becak. Keberadaan alat transportasi tersebut biasanya ditemukan di sudutsudut kota (perkampungan padat penduduk), pasar tradisional, terminal dan lokasi lainnya yang dianggap banyak peminatnya. Di DKI Jakarta, becak dianggap sudah tidak memadai untuk dijadikan sebagai alat transportasi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum yang melarang setiap orang/badan melakukan usaha pembuatan, perakitan dan penjualan becak serta memasukkan becak di wilayah DKI Jakarta. Keberadaan becak akan diganti dengan alat transportasi lainnya yang dianggap lebih memadai dan manusiawi.

17

1200 1000 800 600 400 200 0 2004 2005 1103 2006 871 2007 na 2008 na BECAK

BECAK 1072

Sumber: Dinas Trantib & Linmas Prov DKI Jakarta

Gambar 2.4.2 Rekapitulasi Penertiban Becak, Tahun 2004-2008 Dari gambar diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlihat melakukan penanganan serius terhadap penertiban becak. Hal ini konsisten dengan kebijakan yang diambil dari tahun-tahun sebelumnya. Mengacu pada Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui instansi terkait berusaha secara konsisten menertibkan becak yang masuk ke Jakarta. Dengan pendekatan persuasif, diharapkan pengayuh becak dapat profesi ke sektor lain yang lebih produktif dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah. Upaya lain dengan memindahkan aktivitasnya ke luar wilayah DKI Jakarta, seperti Provinsi Jawa Barat dan Banten, mengingat becak di daerah tersebut masih diizinkan untuk beroperasi sebagai alat transportasi. Pada tahun 2004 jumlah becak yang ditertibkan sebanyak 1.072 becak, jumlah ini turun menjadi 871 becak pada tahun 2006. Perlu digarisbawahi bahwa penertiban becak tidak bermaksud untuk mematikan mata pencaharian masyarakat, melainkan untuk memberikan kesadaran dan kepatuhan atas peraturan yang berlaku. Kegiatan ketiga adalah Penanganan Operasi Penertiban Papan Reklame dan Sejenisnya. Penertiban ini dilakukan karena tidak seluruh media informasi (papan reklame) yang dipasang memiliki ijin dari Pemerintah Provinsi melalui instansi terkait, baik dari sisi pajak maupun lokasi yang dipergunakan, seperti fasilitas umum (fasum). Kurangnya kesadaran para pemasang papan reklame untuk mengurus ijin akan berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah. Selain itu, pemasangan papan reklame yang tidak tidak mengikuti peraturan akan mengganggu keindahan kota Jakarta.

18

80000 60000 40000 20000 0 SPDK 2004 2005 2006 2007 na na na 2008 na na na SPDK REKLAME ORMAS

45997 35910 41575

REKLAME 18995 37406 68558 ORMAS 36283 5183 5144

Sumber: Dinas Trantib dan Linmas Propinsi DKI Jakarta Gambar 2.4.3 Jumlah Penertiban Spanduk, Reklame dan Iklan Ormas 2004-2008 Berdasarkan laporan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, selama periode 2004-2006, mereka telah melakukan penertiban terhadap media informasi ilegal. Pada tahun 2006, penertiban yang paling banyak dilakukan adalah untuk jenis media informasi Reklame kecil/keping (60 persen), diikuti Spanduk / Umbulumbul (36 persen) dan bendera ormas/orsospol (4%). Keempat adalah Penertiban Kawasan Ilegal. Peningkatan jumlah penduduk ditengah keterbatasan lahan telah menunculkan berbagai kawasan ilegal, baik sebagai kawasan tempat tinggal maupun tempat berusaha. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kawasan yang dianggap ilegal. Pengawasan dan penertiban tersebut dilakukan atas dasar pengecekan langsung, baik hasil temuan di lapangan maupun berdasarkan laporan masyarakat.

2500 2000 1500 1000 500 0 GUBUK LIAR 2004 1117 2005 2171 2006 1084 2007 na 2008 na GUBUK LIAR

Sumber: Dinas Trantib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta

Gambar 2.4.4 Penertiban Gubuk Liar

19

Kawasan ilegal berupa gubuk liar dan tempat usaha (hiburan) yang melanggar ketentuan perijinan banyak ditemukan di DKI Jakarta. Namun, selama periode 2004-2006 gubuk liar yang ditertibkan semakin berkurang. Berarti kesadaran warga Jakarta untuk tidak tinggal di daerah tersebut semakin meningkat. Keberadaan gubuk liar tersebut pada umumnya berlokasi di bantaran kali, lapangan terbuka dan tanah kosong. Kawasan hunian ilegal berpotensi menjadi sumber kerawanan tindak kejahatan dan rawan kebakaran yang dapat meresahkan kehidupan warga Jakarta, serta dapat merusak keindahan kota. Selain kawasan hunian ilegal, tempat usaha hiburan yang tidak memenuhi ketentuan/peraturan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi juga ditertibkan. Tempat hiburan yang paling banyak ditertibkan adalah kegiatan usaha bar/restoran dan panti pijat. Kelima adalah Satuan Perlindungan Masyarakat. Sesuai dengan fungsinya, kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) lebih diarahkan pada pelaksanaan teknis dan operasional dalam melakukan kegiatan perlindungan masyarakat, yakni lebih terfokus pada penciptaan rasa aman pada masyarakat dan ketertiban lingkungan. Hal tersebut dilakukan karena keamanan dan ketertiban merupakan harga mati bagi pemerintah provinsi. Kegiatan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan berupa penanggulangan bencana, pengamanan fasilitas milik pemerintah, pengamanan lalu lintas dan jembatan penyeberangan, serta penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Di bidang transportasi lebih diarahkan pada pengamanan jalur Busway. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi, kegiatan yang paling sering dilakukan oleh satuan Linmas dalam upaya memberikan perlindungan bagi warga Jakarta adalah penertiban keberadaan PMKS karena seringkali meresahkan masyarakat. Jumlah PMKS selalu bertambah dan penanganan PMKS tidak pernah berhenti, bahkan terus digalakkan demi terciptanya suasana yang tenteram dan nyaman di masyarakat. Dari sekian banyak sasaran yang dituju, yang paling banyak ditertibkan adalah WTS/Waria, diikuti gelandangan dan joki, sedangkan yang paling sedikit adalah anak jalanan. Keberadaan mereka, terutama WTS, jika dibiarkan berlarut akan menjadi penyakit bagi masyarakat luas. Secara umum penyandang masalah kesejahteraan sosial di DKI Jakarta pada tahun 2004 hingga tahun 2006 mengalami peningkatan. Pada tahun 2004, mereka berjumlah 7.634 orang, tetapi pada tahun 2006 terdata sejumlah 9.379 orang. Jumlah yang meningkat ini menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan sosial khususnya di sektor informal ini menjadi masalah penting yang harus menjadi prioritas pemecahan oleh pemerintah provinsi.

20

2500 2000 PAK OGAH 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008
Sumber: Dinas Trantib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta

GLDGN PENGEMIS PENGAMEN PSIKOTIK

Gambar 2.4.5 Rekapitulasi Hasil Penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di DKI Jakarta Tahun 2004-2008 V. Rekomendasi Tindak Lanjut Pengetatan pemberian ijin iklan/reklame beserta pengawasannya Peningkatan kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat berpendidikan rendah, sehingga tidak memilih melakukan tindakan kriminal atau melakukan pekerjaan di sektor informal Konsistensi dalam penegakan hukum bagi para PKL dengan menghilangkan praktek kolusi antara petugas, preman lokal/calo yang memperjualbelikan tempat untuk PKL, dan para pencari pekerjaan (potensi para PKL) VI. Penutup Persoalan keamanan dan ketertiban warga merupakan masalah yang pelik. Terutama pengaturan sektor informal. Walaupun tidak mudah, tetapi pemerintah provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya-upaya yang patut dihargai dalam penanganan masalah tersebut. Namun demikian hal yang tak kalah pentingnya adalah penanganan yang tidak pilih kasih/pandang bulu bagi semua pelaku sektor informal di seluruh wilayah. Dengan perlakuan yang adil dan dengan memberikan solusi yang baik, akan semakin baik penerimaan warga yang tergusur/dirugikan.

21

Bab 2.5 Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme
I. Pengantar dan kondisi Awal RPJMN di DKI Jakarta Aksi terorisme dapat berkembang dan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Dampak yang ditimbulkannya dapat merusak mental, semangat, dan daya juang yang dalam skala luas dan jangka panjang dapat melumpuhkan kehidupan masyarakat. Aksi terorisme yang tidak berhasil ditangani secara efektif akan meningkat intensitas dan frekuensinya. Selain itu, semakin maju pengetahuan pelaku teror dan semakin modern teknologi yang digunakan, akan semakin sulit dideteksi secara dini dan diungkap. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai 1. Menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayah hukum Indonesia; 2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap aksi terorisme; 3. Meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman terorisme secara keseluruhan III. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kebijakan yang ditempuh diarahkan pada: 1. Memantapkan operasional penggulangan terorisme; 2. Melakukan sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme; 3. Menyiapkan pranata dan melaksanakan penegakan hukum penanggulangan terorisme berdasarkan prinsip demokrasi dan HAM; serta 4. Membangun kemampuan pengangkalan dan penanggulangan terorisme. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2002-2007 adalah: a. Periode 2002-2004, diarahkan untuk pemulihan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemantapan penegakan hukum dan perbaikan sarana dan prasarana kota; b. Periode 2005-2007, diarahkan untuk pemantapan landasan bagi pembangunan sosial politik dan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, menuju kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan. Hukum Menata kembali seluruh peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dapat mendukung perkembangan kebutuhan masyarakat pada era otonomi daerah, menegakkan supremasi hukum, meningkatan kepastian hukum pada kegiatan perekonomian, serta mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat Jakarta termasuk aparatur daerah.

22

Ketentraman Ketertiban dan Penanggulangan Bencana Menciptakan kondisi kota Jakarta yang tentram, tertib dan teratur, serta menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan dinamis sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, aktivitas masyarakat, mampu mengamankan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, termasuk kemampuan mengantisipasi penanggulangan bencana. Kesatuan Bangsa Menciptakan suasana kondusif yang mendukung proses penguatan kembali persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong proses peningkatan pemahaman mengenai hak-hak azasi manusia dan demokrasi. IV. Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta Masalah penanggulangan terorisme merupakan hal yang sangat penting. Namun, sepertinya belum mendapatkan porsi yang signifikan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. Hal ini terlihat dengan tidak adanya bagian khusus dalam laporan-laporan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang menyinggung masalah ini. Dari laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPJ-AMJ) 2002-2007, bagian fungsi kesatuan bangsa dapat dijadikan rujukan walau secara terbatas. Di dalam laporan tesebut diungkapkan bahwa program pemantapan integrasi bangsa, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) diprioritaskan pada kegiatan antara lain: peningkatan kesadaran demokrasi dan HAM aparat serta masyarakat Jakarta, peningkatan kewaspadaan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG), peningkatan kerukunan dan pembauran kehidupan masyarakat di Jakarta, serta peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat Jakarta. Sedangkan realisasinya antara lain, ditetapkannya keputusan bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2005-2010. Disamping itu, terjadi penurunan jumlah kasus demo tanpa anarkis (kerusuhan), dari 616 kasus (2002) menjadi 385 kasus pada tahun 2006. Hal ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan, hampir separuhnya. Realisasi program lainnya termasuk terlatihnya 2.390 orang (tahun 2003-2006) tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama; terlatihnya 100 orang (tahun 2003-2006) tokoh Ormas/LSM/Masyarakat dalam mengaktualisasikan ketahanan nasional dan bela negara; dan berkurangnya kejadian main hakim sendiri terhadap tempat-tempat hiburan pada bulan puasa.

23

Walau tidak secara langsung mengarah pada penanggulangan terorisme, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diarahkan pada tujuan tersebut. V. Rekomendasi Tindak Lanjut Perlu upaya khusus dalam bentuk program-program khusus penanggulangan terorisme di DKI Jakarta sebagai ibukota negara. Upaya-upaya tersebut perlu diwujudkan dengan koordinasi dengan aparat keamanan secara intensif. Mengajak dan melibatkan unsur masyarakat/tokoh LSM/Ormas/keagamaan secara aktif.

VI. Penutup Penanggulangan terorisme merupakan hal yang serius. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian khusus. Apalagi DKI Jakarta pernah menjadi sasaran aktifitas yang mengarah pada tindakan teroris. Untuk itu diperlukan tindakan preventif maupun penanggulangan yang efektif dan sistematis dengan pihak penegak hukum terkait seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dengan berbagai unsur masyarakat karena pada dasarnya tindakan preventif yang signifikan dengan pengamanan sosial dalam masyarakat.

24

Bab 2.6 Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Globalisasi telah membuat dunia bergerak semakin cepat. Negara-negara di dunia menjadi semakin terikat dan saling tergantung satu sama lain. Hal ini terjadi pada hampir seluruh aspek kehidupan. termasuk kehidupan bernegara. Tidak ada satu pun negara yang saat ini mampu memenuhi seluruh kepentingan nasionalnya, tanpa ada bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Atas dasar itu, Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan instrumen politik luar negeri yang efektif dan efisien untuk mengamankan kepentingan nasional dalam kancah internasional. DKI Jakarta jelas berperan penting dalam pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia. Dalam penerimaan tamu negara dan atau penyambutan tamu negara biasanya gubernur DKI Jakarta selalu ikut serta dalam rombongan. Simbolisasi ini sangat penting. Demikian halnya dengan upaya peningkatan kerjasama yang ditempuh dengan berbagai cara seperti diplomasi kebudayaan maupun olah raga. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Sasaran yang ingin dicapai adalah: Semakin meningkatnya peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia, pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional, serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional. III. Arah Kebijakan Arah kebijakan dari upaya pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional adalah: 1. Meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dlam rangka memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk dalam penyelesaian masalah-masalah perbatasan dan dalam melindungi kepentingan masyarakat Indonesia di luar negeri; 2. Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional, khususnya di ASEAN; 3. Menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan melalui kerjasama internasional, bilateral, multilateral maupun kerjasama regional lainnya; 4. Memelihara saling pengertian dan perdamaian dalam politik dan hubungan internasional; 5. Meningkatkan dukungan dan peran masyarakat internasional demi tercapainya tujuan pembangunan nasional;

25

6. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri sesuai dengan undangundang. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2002-2007 adalah: a. Periode 2002-2004, diarahkan untuk pemulihan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemantapan penegakan hukum dan perbaikan sarana dan prasarana kota; b. Periode 2005-2007, diarahkan untuk pemantapan landasan bagi pembangunan sosial politik dan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, menuju kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan. IV. Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta Kontribusi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemantapan politik luar negeri Indonesia adalah melalui beberapa diplomasi kebudayaan yang dilakukan antara lain (1) Misi-misi kebudayaan ke berbagai negara, diantaranya: Promosi budaya ke Singapura, Brazil, Argentina, dan Malaysia pada tahun 2004 kemudian Road Show ke China dan WTF JATA Jepang pada tahun 2005, serta Jakarta Night Festival pada Festival Film Asia Pasifik di Taipeh dan Misi Kesenian ke HI Seoul Festival Korea Selatan pada tahun 2006. Pemilihan diplomasi melalui misi kebudayaan ke luar negeri dan mengundang misi kebudayaan negara lain ke Jakarta merupakan cara yang tepat. Melalui diplomasi budaya biasanya dapat meleburkan perbedaan-perbedaan pandangan antar negara atau konflik-konflik yang terjadi di antara mereka, paling tidak untuk kurun waktu tertentu. Atau yang lebih positif lagi adalah, menghormati perbedaan pendapat dengan cara memahami budaya bangsa lain. Dalam LKPJ-AMJ 2002-2007 memaparkan lebih lanjut tentang kerjasama sister city antara DKI Jakarta dengan beberapa kota utama di luar negeri. Misalnya, jalur pertama, melalui International Union of Local Authorities (IULA) atau saat ini disebut United Cities and Local Government (UGLG). Sejak tahun 1979, Jakarta telah menjadi anggota eksekutif yang ikut berperan aktif dalam pembentukan UGLG dan Gubernur sebagai Dewan Pengurus dan anggota Council di tingkat dunia maupun Asia Pacific. Adapun kegiatan yang pernah diikuti adalah Standing Commissions on Metropolitan Government, Urban Poverty and Environment, Urban Wasted Management, Metropolitan Performance Measurement, Water Management, dan lokakarya lainnya mengenai berbagai isu perkotaan. Jalur yang kedua adalah melalui ASEAN Network of Major Cities 21 (ANMC 21) atau Jaringan Kota-Kota Besar Asia Abad 21. Organisasi ini dibentuk di Tokyo oleh 12 kota besar Asia pada tanggal 18 Oktober

26

2001. Kedua belas kota tersebut adalah Tokyo, Bangkok, Beijing, Seoul, Manila, Singapura, Kuala Lumpur, Taipei, Hanoi, Delhi, Jakarta dan Yangoon. Kegiatan yang diikuti antara lain Promosi pembangunan pesawat jet penumpang ukuran kecil dan menengah, proyek belajar jarak jauh Asia, pelatihan klinis bagi konsultan AIDS, jaringan untuk manajemen krisis, upaya penanggulangan penyakit menular di Asia dan lain-lain. Selain itu jalur hubungan antara Jakarta – Rotterdam melahirkan aktifitas antara lain asistensi teknis tentang sistem informasi manajemen oleh Mr. Karelwiessing dan transportasi barang serta pusat-pusat distribusi oleh Mr. Victor Schoanmakers, diskusi tim teknis dari kota Rotterdam dengan unit terkait tentang solid waste management dan lain-lain. Sedangkan hubungan kerjasama antara Jakarta – Berlin terlaksana kegiatan tukar-menukar informasi dan pengalaman tentang perencanaan kota bersama Mr. Von Lajewski dan Dr. Kunsf (Ahli perancang kota) dan asistensi teknis kepada unit terkait tentang perencanaan kota oleh Mr. Dietrie Flicke (Ahli perencana kota). Kerjasama yang lain adalah antara Jakarta – Beijing. Kerjasama yang terjalin antara kedua kota ini adalah antara lain pemberian second opinion di bidang pengelolaan air limbah (2005), penanggulangan bencana (2004) dan manajemen aset (2004) dan pengiriman tumbuhan dari Beijing dalam rangka HUT Kota Jakarta (2004) dan lain-lain. Sister city antara Jakarta dan Seoul telah memunculkan sumbangan pemerintah dan masyarakat Kota Seoul kepada korban gempa bumi dan tsunami di Aceh melalui Pemprov DKI Jakarta sebesar US$165.910 dan obat-obatan senilai Rp 500.000.000,- serta pengiriman tenaga medis sebanyak 30 orang pada tahun 2005. Program lainnya antara lain pengiriman peserta Vocational Training Project dengan seluruh biaya ditanggung oleh Kota Seoul (sejak 2003), partisipasi Kota Jakarta dalam Hi Seoul Festival dengan pengiriman Tim Seni Budaya (dari tahun 2005 hingga 2007) dan masih banyak kegiatan yang lain. Kerjasama antar kota yang terakhir adalah antara Jakarta dan Hanoi. Hasilnya antara lain ditandatanganinya MoU tahun 2004, kunjungan dari lembaga pengawas kota Hanoi ke Bawasda DKI Jakarta (2006) dan kunjungan DPRD dan pejabat DKI ke Hanoi pada tahun 2006. V. Rekomendasi Tindak Lanjut Misi kebudayaan perlu dilanjutkan bahkan ditingkatkan dengan mempertimbangkan urgensinya, termasuk jumlah delegasi dan negara tujuan kunjungan Perlu disusun strategi dan cara agar diplomasi budaya ini juga dapat meredakan konflik sekaligus memberikan manfaat bagi kepentingan nasional Indonesia

27

-

Kerjasama antara Jakarta dan sister city-nya perlu ditingkatkan dan diupayakan pada programprogram yang konkrit dan bermanfaat bagi masyarakat kedua belah pihak.

VI. Penutup Keterlibatan dalam sebagian besar penyambutan tamu negara, misi kebudayaan maupun olahraga merupakan beberapa contoh kontribusi peran yang dapat dimainkan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam aspek pemantapan politik luar negeri Indonesia. Sister city merupakan bentuk kerjasama yang positif yang berkontribusi pada pemantapan politik luar negeri Indonesia karena tidak hanya meningkatkan rasa saling memahami dan menghormati, tetapi juga menelorkan kerjasama konkrit yang memberikan manfaat bagi kedua kota yang bekerjasama.

28

Bab 3.1 Pengantar Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis
Agenda kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 adalah Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis. Dalam agenda ini terdapat lima sasaran pokok beserta arah kebijakan. Berikut adalah ringkasan dari arah kebijakan beserta capaian yang telah dihasilkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Arah Pembangunan Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2007 a. Periode 2002-2004, diarahkan untuk pemulihan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemantapan penegakan hukum dan perbaikan infrastruktur sosial politik dan ekonomi serta pemeliharaan sarana dan prasarana kota. b. Periode 2005-2007, diarahkan untuk pemantapan landasan bagi pembangunan sosial politik dan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, menuju kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum Upaya penegakan hukum perlu diawali dengan peningkatan kesadaran hukum yang ekstensif mengingat persoalan hukum juga makin pelik di ibukota negara ini. Upaya tersebut kemudian perlu diikuti dengan pelayanan hukum yang ramah, manusiawi namun efektif. Namun upaya peningkatan penegakan hukum ini juga melibatkan proses politik dalam pembuatan peraturan-peraturan. Oleh karena itu proses politik ini juga perlu dikawal agar tidak menjurus pada kepentingan pribadi atau sekelompok orang saja. Tetapi, tetap menjunjung tinggi kepentingan masyarakat/publik. Peningkatan efektifitas dari peraturan-peraturan yang dibuat perlu mendapat perhatian di masa depan. Persoalan law enforcement perlu mendapat perhatian melalui koordinasi dan kerjasama antara pihak pemprov DKI Jakarta dan aparat keamanan. Penghapusan Diskriminasi Dalam Berbagai Bentuk Upaya penghapusan diskriminasi sangatlah penting. Apalagi di tengah kehidupan masyarakat dimana persaingan semakin tajam yang cenderung menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama, perlu terus diupayakan penghapusan diskriminasi dan pencegahan diskriminasi.

29

Upaya-upaya yang ada perlu ditingkatkan terutama yang menyangkut kelompok-kelompok minoritas dalam masyarakat. Keberpihakan kepada anak-anak dan perempuan perlu mendapatkan perhatian lebih sehingga semakin meminimalisir terjadinya diskriminasi Penghormatan, Pemenuhan dan Penegakan Atas Hukum dan Pengakuan Atas HAM Penegakkan HAM merupakan masalah yang krusial dan tantangan bagi tiap pemerintahan, termasuk pemerintah provinsi DKI Jakarta. Arus pertukaran informasi yang deras dan tak terbendung sebagai imbas kemajuan teknologi, tak pelak lagi mempengaruhi dinamika penegakan HAM. Tidak ada lagi, perlakuan yang melanggar HAM dapat ditutupi. Sebaliknya, upaya penegakan hukum yang baik juga dapat diketahui oleh publik dalam waktu tak terlalu lama dari sebuah peristiwa. Peningkatan upaya-upaya penyadaran terhadap HAM dengan tetap mempertimbangkan akar budaya Indonesia dan keyakinan umat beragama. Perlu peningkatan kerjasama dan dialog dengan LSM/Ormas/Lembaga Internasional penggerak HAM yang juga melibatkan kalangan akademisi Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Telah banyak bukti bahwa perempuan mempunyai andil yang besar dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu tidak bisa lagi perempuan dinafikan peranannya dalam segala aspek kehidupan. Selain isu kesetaraan gender, perlu juga perlindungan terhadap eksistensi perempuan dan anak sesuai kodratnya sebagai manusia juga harus ditegakkan. Perlu peningkatan upaya penyetaraan peran perempuan di berbagai bidang seperti ekonomi dan politik. Inisiatif upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan sebagai korban human trafficking perlu didukung oleh semua pihak Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam LKPJ-AMJ 2002-2007 telah diungkap pula upaya-upaya mengatasi persoalan yang teridentifikasi dalam bidang ini. Oleh karena itu, upaya-upaya tersebut perlu diupayakan agar dapat terlaksana dengan baik. Pemprov DKI Jakarta perlu mempertahankan kestabilan ekonomi yang sudah tercapai. Peranan swasta yang besar dan dominant perlu didukung, oleh karena itu kerjasama antara pemerintah dan swasta perlu semakin didorong. Perlu peningkatan pelayanan publik yang lebih modern sehingga memudahkan masyarakat seperti pengelolaan pendapatan daerah dengan sistem online, upaya mempermudah pemungutan restribusi maupun pajak

30

Pencapaian Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa Tata pemerintah yang bersih dan berwibawa hanya akan tercapai apabila para pemimpin yang mengenalikan pemerintahan memberikan contoh yang positif, memerintah secara tegas dan adil serta menghormati hukum. Dengan demikian, masyarakat akan menaruh hormat dan respek terhadap para pemimpin mereka. Selain itu, tentu adanya peraturan yang jelas, tegas dan tidak ambigu dalam mengatur tata kelola pemerintahan antara lembaga-lembaga yang ada. Peningkatan kinerja di antaranya dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat/publik. Terobosan pelayanan secara online maupun dengan membuka jam kerja khusus bisa diperlakukan bagi para pekerja yang tidak bisa meninggalkan jam kantor, misalnya dibuka pelayanan khusus pada malam hari pada hari-hari tertentu ataupun pada akhir pekan. Peningkatan integritas pemimpin dengan menaati peraturan yang berlaku dan memberikan contoh/tauladan yang positif kepada masyarakat. Misalnya, tidak melakukan korupsi dan atau menghukum/menindak pejabat/pegawai yang melakukan korupsi. Perwujudan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kokoh Kokohnya pilar demokrasi merupakan pilar bagi pembangunan nasional. Pelaksanaan Pemilu yang aman, damai, dan tertib merupakan salah satu indikator penting. Hal ini tak mungkin terwujud tanpa penyadaran terus-menerus kepada masyarakat, kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, partai politik dan pemimpin unsur masyarakat. DKI Jakarta sebagai ibukota negara menjadi barometer dalam pelaksanaan Pemilu yang damai dan berkualitas, oleh karena itu Pemilu yang aman, damai, tertib dan berkualitas perlu ditingkatkan. Perlu pengaturan kegiatan pengerahan massa dalam jumlah besar yang berpotensi menimbulkan konflik horisontal seperti rapat umum dan atau pawai kendaraan bermotor. Untuk itu kerjasama dan koordinasi antara aparat keamanan/penegak hukum, peserta pemilu, dan masyarakat perlu terus diperbaiki.

31

Bab 3.2 Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Pembangunan sistem hukum pada dasarnya meliputi pembangunan materi hukum (proses penyusunan, sinkronisasi. dan harmonisasi berbagai peraturan dan perundang-undangan, baik yang berlaku secara nasional maupun peraturan daerah (Perda), pembangunan struktur hukum (pembangunan kelembagaan hukum yang ada, baik itu berupa hubungan atau koordinasi antara satu lembaga hukum dengan lembaga hukum lainnya, pemberdayaan lembaga hukum, maupun peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang hukum), dan pembangunan budaya hukum (persepsi masyarakat terhadap substansi hukum maupun struktur hukum yang melaksanakan substansi hukum tersebut). Peraturan perundangan yang baik akan membatasi, mengatur, dan sekaligus memperkuat hak warganegara. Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara yang sekaligus juga meningkatkan dampak positif dari aktivitas warga negara. Dengan demikian, hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Untuk mendukung pernbenahan sistem dan politik hukum. sasaran yang dilaksanakan pada 20042009 adalah: 1. Terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk tidak diskriminatif terhadap perempuan atau bias gender): 2. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan dan perundangan pada lingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi; 3. Terciptanya kelernbagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa. bersih. dan profesional dalam upaya memulihkan kentali kepercayaan masyarakat terhadap hukum III. Arah Kebijakan Secara umum pembenahan sistem dan politik hukum dalam RPJMN 2004-2009 diharapkan dapat memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum. Oleh karena itu, arah kebijakan dalam RPJMN 2004-2009 meliputi:

32

1. Menata kembali sustansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adapt untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional: 2. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesinalisme hakim dan staf pengadilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan asli dan memihah pada kebenaran; 3. Melakukan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari Kepala Negara dan jajarannya dalam memematuhi dan menanti hukum serta pergerakan supremasi hukum Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2002-2007 adalah: a. Periode 2002-2004, diarahkan untuk pemulihan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemantapan penegakan hukum dan perbaikan sarana dan prasarana kota; b. Periode 2005-2007, diarahkan untuk pemantapan landasan bagi pembangunan sosial politik dan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, menuju kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan. Hukum Menata kembali seluruh peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dapat mendukung perkembangan kebutuhan masyarakat pada era otonomi daerah, menegakkan supremasi hukum, meningkatan kepastian hukum pada kegiatan perekonomian, serta mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat Jakarta termasuk aparatur daerah. IV. Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta Pengembangan Perda Rencana 182 (10 Peraturan Daerah, 172 Peraturan Gubernur), terealisasi 100 %. Rencana penyempurnaan 1 Perda (No 10/1994), terealisasi draft Rencana penyempurnaan Perda No 4/1968, terealisasi draft Rencana pembahasan revisi UU N0 34/1999, terealisasi draft Rencana penyusunan 2 Raperda (penyakit epidemi, pengelolaan sampah), terealisasi draft. Ditetapkan 63 Perda, 360 Keputusan Gubernur, 366 Peraturan Gubernur Tersedianya 39 Raperda

33

-

Disempurnakan 36 Perda Disempurnakan 14 PerGub

Peningkatan kesadaran hukum Rencana 3 episode gema hukum, realisasi 100 %. Rencana kampanye kesadaran hukum kepada 1000 pelajar dan 300 mahasiswa, realisasi 100%. Rencana talk show radio 10 kali, realisasi 100%. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 44 kali. Terselenggara penyuluhan hukum kepada 3.500 aparat. Terlaksana kampanye hukum kepada 98.0000 pelajar dan 4.200 mahasiswa. Terselenggara gema hukumn Jakarta 44 episode. Ditayangkan filter hukum 1.640 spot. Terlaksananya penerangan hukum melalui media eletronik dan cetak 60 kali. Peningkatan Pelayanan dan penegakan hukum Rencana sosialisasi tindak pidana korupsi (tipikor) kepada 150 pejabat/karyawan, realisasi 100 %. Rencana penyelesaian sengketa pertanahan 200 kasus, realisasi 100%. Rencana pengurusan perkara perdata, pidana, TUN 45 perkara, realisasi 100% Tersusun 183 pokok-pokok putusan perkara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terlatihnya 327 Calon PNS Terselesaikan 2.210 kasus sengketa pertanahan Terlaksananya pengurusan 206 kasus perkara perdata, pidana, PTUN (Sampai dengan tahun 2006 telah dilaksanakan berbagai upaya pelayanan pertanahan utamanya berkaitan dengan regulasi pertanahan, penyuluhan/sosialisasi tentang peraturan pertanahan bagi masyarakat. Disamping itu, juga telah dilakukan sertifikasi massal dengan cara ajudikasi pada 34.000 bidang tanah) V. Rekomendasi Tindak Lanjut Peningkatan efektifitas dari peraturan-peraturan yang dibuat perlu mendapat perhatian di masa depan. Persoalan law enforcement perlu mendapat perhatian melalui koordinasi dan kerjasama antara pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparat keamanan. VI. Penutup

Upaya penegakan hukum perlu diawali dengan peningkatan kesadaran hukum yang ekstensif mengingat persoalan hukum juga makin pelik di ibukota negara ini. Upaya tersebut kemudian perlu diikuti dengan pelayanan hukum yang ramah, manusiawi namun efektif. Namun upaya peningkatan penegakan hukum ini juga melibatkan proses politik dalam 34

pembuatan peraturan-peraturan. Oleh karena itu proses politik ini juga perlu dikawal agar tidak menjurus pada kepentingan pribadi atau sekelompok orang saja. Tetapi, tetap menjunjung tinggi kepentingan masyarakat/publik.

35

Bab 3.3 Penghapusan Diskriminasi Dalam Berbagai Bentuk
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Penguatan komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan penolakan terhadap berbagai bentuk diskriminasi antara lain tertuang dalam ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW). Ralifikasi ini ditetapkan melalui undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 dan diperkuat dengan UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965 (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965). Dengan ratifikasi konvensi-konvensi tersebut, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan konvensi internasional tersebut. Selain itu, pemerintah juga mempunyai komitmen untuk melaksanakan kewajiban melaporkan pelaksanaan dalam rangka menghapuskan segala bentuk diskriminasi. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Untuk mendukung upaya penghapusan diskrirninasi dalam berbagai bentuk, sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMN 2004-2009 adalah: 1. Terlaksananya peraturan perundang-undangan yang tidak mengandung perlakuan diskriminasi, baik kepada setiap warga negara, lembaga/instansi pemerintah, maupun lembaga/dunia usaha secara konsisten dan transparan: 2. Terkoordinasikannya dan terharmonisasikannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak menonjolkan kepentingan tertentu sehingga dapat mengurangi perlakuan diskriminatif terhadap warga negara: 3. Terciptanya aparat dan sistem pelayanan publik yang adil dan dapat diterima oleh setiap warga negara. Sasaran Yang Ingin Dicapai sesuai dengan RPJMD adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum.

36

III.

Arah Kebijakan Upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk diarahkan pada kebijakan untuk menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten, adil, dan tidak diskriminatif dengan langkah-langkah: 1. Meningkatkan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi termasuk ketidakadilan gender, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali; 2. Menerapkan hukum dengan adil, melalui perbaikan sistem hukum yang profesional, bersih dan berwibawa. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2002-2007 adalah: a. Periode 2002-2004, diarahkan untuk pemulihan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemantapan penegakan hukum dan perbaikan sarana dan prasarana kota; b. Periode 2005-2007, diarahkan untuk pemantapan landasan bagi pembangunan sosial politik dan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, menuju kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan. Kesatuan Bangsa Membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui perwujudan sistem dan iklim kehidupan masyarakat yang demokratis dan berwawasan kebangsaan, serta melalui pembinaan hubungan antar golongan, kelompok dan lembaga kemasyarakatan yang ada.

IV.

Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta Bagian ini sedikit banyak overlapping dengan upaya peningkatan kesetaraan gender yang dilaporkan pada bagian lain dalam buku ini (lihat bagian peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak).

V.

Rekomendasi Tindak Lanjut Upaya-upaya yang ada perlu ditingkatkan terutama yang menyangkut kelompok-kelompok minoritas dalam masyarakat. Keberpihakan kepada anak-anak dan perempuan perlu mendapatkan perhatian lebih sehingga semakin meminimalisir terjadinya diskriminasi

VI.

Penutup

Upaya penghapusan diskriminasi sangatlah penting. Apalagi di tengah kehidupan masyarakat dimana persaingan semakin tajam yang cenderung menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama, perlu terus diupayakan penghapusan diskriminasi dan pencegahan diskriminasi. 37

Bab 3.4 Penghormatan, Pemenuhan dan Penegakan Atas Hukum dan Pengakuan Atas HAM
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Hal tersebut tidak hanya merupakan tugas pemerintah, tetapi juga seluruh warga negara untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan. Penghormatan, penegakan hukum, dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedarnaian. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Untuk mendukung upaya penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan HAM, sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMN 2004-2009 adalah terlaksananya berbagai langkahlangkah rencana aksi yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan HAM, antara lain: 1. Rencana Aksi Hak Asasi Mlanusia 2004-2009; 2. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK); 3. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; 4. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; 5. Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015. III. Arah Kebijakan Upaya penghormatan, pengakuan dan penegakan atas hukum dan HAM diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman, menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap HAM serta perilaku yang adil dan tidak diskriminatif dengan langkah-langkah: 1. Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penghormatan, pengakuan, dan penegakan hukum dan HAM; 2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil; 3. Menggunakan niali-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat;

38

4. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat, agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing; 5. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2002-2007 adalah: a. Periode 2002-2004, diarahkan untuk pemulihan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemantapan penegakan hukum dan perbaikan sarana dan prasarana kota; b. Periode 2005-2007, diarahkan untuk pemantapan landasan bagi pembangunan sosial politik dan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, menuju kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan. Hukum Menyusun, menata, mengembangkan, menyempurnakan dan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan daerah yang mendukung sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta meningkatkan pelayanan penegakan hukum dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Kesatuan Bangsa Membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui perwujudan sistem dan iklim kehidupan masyarakat yang demokratis dan berwawasan kebangsaan, serta melalui pembinaan hubungan antar golongan, kelompok dan lembaga kemasyarakatan yang ada. IV. Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta • • • • • • Dilaksanakannya Pelatihan nilai pembauran 5 angkatan, terealisasi 100%. Dilaksanakannya Penyelenggaraan sosialisasi implementasi kebebasan berserikat 44 angkatan untuk 1.760 orang Dilaksanakannya Penyelenggaraan sosialisasi implementasi HAM guru SD, SLTP, SLTA sejumlah 4 angkatan untuk 340 orang. Dilaksanakannya pelatihan kerukunan hidup antar umat beragama 6 angkatan untuk 540 tokoh Dilaksanakannya peningkatan wawasan kebangsaan 8 angkatan untuk 680 orang Dilaksanakannya sarasehan kerawanan ideologi yang berdampak terhadap stabilitas politik sejumlah 4 angkatan untuk 400 orang V. Rekomendasi Tindak Lanjut Peningkatan upaya-upaya penyadaran terhadap HAM dengan tetap mempertimbangkan akar budaya Indonesia dan keyakinan umat beragama.

39

-

Perlu peningkatan kerjasama dan dialog dengan LSM/Ormas/Lembaga Internasional penggerak HAM yang juga melibatkan kalangan akademisi

VI.

Penutup

Penegakkan HAM merupakan masalah yang krusial dan tantangan bagi tiap pemerintahan, termasuk pemerintah provinsi DKI Jakarta. Arus pertukaran informasi yang deras dan tak terbendung sebagai imbas kemajuan teknologi, tak pelak lagi mempengaruhi dinamika penegakan HAM. Tidak ada lagi perlakuan yang melanggar HAM dapat ditutupi. Sebaliknya, upaya penegakan hukum yang baik juga dapat diketahui oleh publik dalam waktu tak terlalu lama dari sebuah peristiwa.

40

Bab 3.5. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Partisipasi perempuan dalam pembangunan yang masih rendah disebabkan oleh adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi serta ketimpangan struktur sosial-budaya masyarakat yang diwarnai penafsiran ajaran agama yang bias gender, serta terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Upaya peningkatan kualitas hidup perempuan hingga tahun 1999 dilakukan melalui pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. Sejak tahun 2000, telah diadopsi pendekatan konsep kesetaraan gender dalam pembangunan. Sementara itu, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak mengalami banyak kemajuan sejak disahkannya UU No. 21 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan dilaksanakannya sejumlah rencana aksi nasional berkaitan dengan perlindungan anak. Program Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2004 menjadi basis dalam upaya peningkatan derajat kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak di berbagai bidang pembangunan. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Sasaran pembangunan yang hendak dicapai berdasarkan RPJMN tahun 20042009 adalah: 1. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; 2. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang diukur oleh angka GDI dan GEM; 3. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak 4. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak III. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada : 1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;

41

2. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan; 3. Meningkatkan kampaye anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4. Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga; 5. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; 6. Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengaruhsutamaaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatkan partisipasi masyarakat. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2002-2007 adalah: a. Periode 2002-2004, diarahkan untuk pemulihan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemantapan penegakan hukum dan perbaikan sarana dan prasarana kota; b. Periode 2005-2007, diarahkan untuk pemantapan landasan bagi pembangunan sosial politik dan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, menuju kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ IV. Meningkatnya peranan perempuan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik Meningkatnya kesetaraan dan keadilan Gender Menurunnya persentase perempuan yang buta huruf Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Meningkatnya jumlah dan proporsi perempuan yang menamatkan sekolah pada setiap jenjang pendidikan Berkurangnya tindak diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan

Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta Salah satu upaya penghapusan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta adalah menerapkan program kesetaraan gender. Kesetaraan gender pada dasarnya adalah persamaan kondisi dan status antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada yang terabaikan kesempatan dan hak asasinya. Keduanya diberi kesempatan untuk maju dan berkembang secara sama, tidak ada yang diprioritaskan. Salah satu strategi pemberdayaan masyarakat adalah mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Secara faktual, masih ditemui perbedaan peranan dalam masyarakat antara laki-

42

laki dan perempuan. Begitu pula perbedaan pada akses dan kontrol serta manfaat pembangunan yang diterima. Pada umumnya perempuan memiliki peran, akses, kontrol, dan manfaat yang lebih rendah dari laki-laki pada berbagai aspek pembangunan. Untuk memperkecil ketimpangan gender, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk memberdayakan kaum perempuan sejak tahun 1978. Program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwujudkan dengan cara meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan pada seluruh aspek kehidupan. Kebijakan ini pada hakekatnya diarahkan agar perempuan dapat menjadi mitra sejajar laki-laki yang selaras, serasi, dan seimbang, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemantauan dan evaluasi keberhasilan program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan mutlak dilakukan. Salah satu indikator yang sensitif gender dalam rangka memantau perkembangan ke arah kesetaraan gender adalah Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKJ). Berdasarkan laporan kinerja pemerintah provinsi DKI Jakarta, salah satu contoh kesetaraan gender dapat dilihat pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Pada bidang pendidikan, kesetaraan gender dapat dilihat melalui perkembangan IKKJ tingkat buta huruf. Perkembangan angka IKKJ tingkat buta huruf penduduk DKI Jakarta tahun 2004-2006 menunjukkan perkembangan yang baik, IKKJ cenderung turun dari tahun 2004 ke 2006. Pada tahun 2004 IKKJ mencapai 3,03, artinya peluang perempuan di DKI Jakarta masuk dalam kelompok buta huruf tiga kali dibandingkan peluang laki-laki. Secara faktual telah terjadi penurunan angka buta huruf yang cukup signifikan di DKI Jakarta. Melalui berbagai program pengentasan buta huruf yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, IKKJ tingkat buta huruf pada tahun 2006 menjadi 2,61. Artinya, peluang perempuan DKI Jakarta yang buta huruf turun menjadi hampir tiga kali peluang laki-laki. Pada bidang ketenagakerjaan, kesetaraan gender dapat dilihat melalui perkembangan IKKJ tingkat pengangguran terbuka. IKKJ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2004-2006 menunjukkan kisaran antara 1,53 dan 1,43. Ini berarti resiko perempuan menjadi penganggur lebih besar dibandingkan pada kelompok laki-laki, namun demikian perbandingannya tidak signifikan. Data-data tersebut diperoleh dari laporan kinerja pemerintah provinsi DKI Jakarta bersumber dari data Susenas dan Sakernas 2004-2006, BPS Provinsi DKI Jakarta.

43

Selain itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta juga melakukan Program/Kegiatan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2004-2007 meliputi program peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan peran perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, serta pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program tersebut dijabarkan dalam bentuk rincian kegiatan, diantaranya adalah: (1) Rakorda Pemberdayaan Perempuan; (2) Sosialisasi Kesadaran Gender bidang kesehatan Reproduksi Perempuan; Sosialisasi Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT); Pembekalan kepada masyarakat mengantisipasi Trafiking Perempuan dan Anak; Pendidikan Partisipasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender di Provinsi DKI Jakarta; dan Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang dirintis sejak tahun 2004, merupakan kegiatan prioritas yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. P2TP2A, memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan melalui pelayanan informasi, konsultasi pikologis, advokasi hukum, serta pelayanan medis dan rumah aman (shelter). Namun demikian salah satu permasalahan menonjol yang menjadi perhatian P2TP2A adalah Trafiking. Trafiking adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang merupakan bentuk nyata dari pelanggaran hak asasi manusia yang sangat mendasar, bersifat kompleks dan multi dimensi. DKI Jakarta dalam skala nasional merupakan wilayah penerima para korban trafiking anak dan perempuan terbesar yang didatangkan dari berbagai daerah. Yang lebih memprihatinkan, DKI Jakarta juga merupakan daerah transit bagi pengiriman korban-korban trafiking ke luar negeri. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan RPK Polda Metro JAYA, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RS Polri dr Sukanto, Pusat Krisis Terpadu (PKT) Melati, PKT RSCM dan LBH Peka. V. Rekomendasi Tindak Lanjut Perlu peningkatan upaya penyetaraan peran perempuan di berbagai bidang seperti ekonomi dan politik Inisiatif upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan sebagai korban human trafficking perlu didukung oleh semua pihak

44

VI.

Penutup Telah banyak bukti bahwa perempuan mempunyai andil yang besar dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu tidak bisa lagi perempuan dinafikan peranannya dalam segala aspek kehidupan. Selain isu kesetaraan gender, perlu juga perlindungan terhadap eksistensi perempuan dan anak sesuai kodratnya sebagai manusia juga harus ditegakkan.

45

Bab 3.6 Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya adalah upaya penyempurnaan dari kebijakan masa lalu yang bersifat sentralistis. Desentralisasi dan otonomi daerah sejalan pula dengan prinsip demokrasi yang menghargai keragaman berdasarkan tingkat kemajuan ekonomi, kualitas SDM, serta tingkat kekayaan sumber daya alarn di masing-masing daerah. Dalam implementasinya perubahan sistem yang berbeda tersebut mermerlukan perubahan struktural yang besar di bidang kelembagaan, peraturan perundang-undangan dan pemberdayaan masyarakat sipil, baik di pusat maupun di daerah, serta kemandirian dan kualitas manusia serta kapasitas kepemerintahan yang baik. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Sasaran yang hendak dicapai dalam revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah dalam RPIMN 2004-2009 adalah: 1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah; 2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah; 3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel; 4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten; 5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional; serta 6. Tertatanya daerah otonom baru. III. Arah Kebijakan Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan pemerintahan daerah yang baik dilaksanakan melalui kebijakan: 1. Memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan baik kewenangan mengenai tugas dan tanggung jawab maupun mengenai penggalian sumber dana dan pembiayaan pembangunan yang didukung oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peran pemerintah propinsi dalam rangka peningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;

46

3. Menata kelembagaan pemerintahan daerah agar lebih proposional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, ramping, hierarki yang pendek, bersifat jejaring, bersifat fleksibel dan adaptif, diisi banyak jabatan fungsional, dan terdesentralisasi kewenangannya, sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih baik dan efesien, serta berhubungan kerja antar tingkat pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Darah, masyarakat, dan lembaga non pemerintah secara optimal sesuai dengan peran dan fungsinya; 4. Menyiapkan ketersediaan aparatur Pemerintah Daerah yang berkualitas secara proposional di seluruh daerah dan wilayah, menata keseimbangan antara jumlah aparatur Pemerintah Daerah dengan beban kerja di setiap lembaga/satuan kerja perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah Daerah melalui pengelolaaan sumberdaya manusia Pemerintahan Daerah berdasarkan standar kompetensi; 5. Meningkatkan kapasitas keuangan Pemerintahan Daerah, termasuk pengelolaaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sehingga tersedia sumber dana dan pembiayaan yang memadai bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah; serta 6. Menata daerah otonom baru, termasuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pembentukan daerah otonom baru di waktu mendatang, sehingga tercapai upaya peningkatkan pelayanan publik dan pempercepat pembangunan daerah. RPJMD: Pemerintahan Umum Menciptakan sistem dan fungsi pemerintahan untuk setiap wilayah yang efektif terutama dalam rangka pengembangan otonomi daerah dengan merumuskan kebijakan dan kewenangan wilayah administrasi kotamadya/kabupaten yang bermanfaat dalam mewujudkan pengembangan dan pemberdayaan pemerintahan wilayah. Aparatur Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme pegawai yang bebas KKN, pro-aktif. serta mampu mengelola kekayaan daerah secara transparan dalam lingkungan Pemerintah Daerah. Perencanaan dan Pengawasan Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat sehingga fungsi kontrol dan proses pengawasan, baik pengawasan internal, maupun pengawasan yang dilakukan masyarakat akan lebih mudah dan efektif. Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan penerimaan daerah dengan lebih mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta serta pengelolaan penerimaan dan

47

pengeluaran keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif dengan berorientasi pada transparansi dn akuntabilitas publik. Sistem Informasi Menciptakan sistem teknologi informasi dan statistik yang dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai basis pembangunan daerah. Serta meningkatkan profesionalisme dalam statistik dan teknologi informasi. IV. Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta KEUANGAN DAERAH Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kemampuan finansial pemerintah daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB, karena PAD adalah salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah dalam menggali pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Selain itu, rasio PAD juga menunjukkan seberapa jauh kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaring penerimaan untuk membiayai pembangunan daerah. Beberapa indikator yang menunjukkan kemampuan finansial provinsi DKI Jakarta disajikan dibawah ini.

Tabel III.6.1 Nilai Penerimaan dan Belanja DKI Jakarta Tahun 2004-2007 (dalam jutaan rupiah)
Tahun 2004 2005 2006 2007 Sumber: Penerimaan PAD Dana Perimbangan Jumlah % Jumlah % 6.430.334,81 56 5.115.991,51 44 7.597.867,92 56 5.770.008,02 43 7.799.278,79 54 6.519.816,27 46 10.084.475,87 57 7.572.986,76 43 Pengeluaran/ Belanja (Jumlah) 11.493.273,27 12.447.564,53 15.162.194,37 Defisit (Jumlah) -53.053,04 -1.029.369,41 -843.099,31

Tabel III.6.1 memperlihatkan profil keuangan daerah provinsi DKI Jakarta. Secara umum, komponen penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) cenderung lebih besar daripada komponen dana perimbangan. Dalam periode 2004-2007, jumlah pendapatan asli daerah (PAD) provinsi DKI Jakarta selalu menunjukkan peningkatan yang positif. Adapun rata-rata persentase komponen PAD Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 56 persen. Nilai ini lebih tinggi daripada komponen dana perimbangan pada periode yang sama dengan rata-rata 45 persen. Dari kondisi diatas maka dapat kita simpulkan bahwa DKI Jakarta adalah provinsi dengan rata-rata jumlah nominal penerimaan daerah, PAD dan Dana perimbangan yang sangat besar. Data ini mengindikasikan kapasitas fiskal terbesar memang dimiliki provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, sejalan dengan indikasi besarnya kapasitas fiskal dari sisi penerimaan, DKI Jakarta

48

juga merupakan provinsi dengan rata-rata pengeluaran yang besar juga dalam kurun waktu 20042006. Namun dalam realisasinya, PAD yang dihasilkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih relatif kecil bila dibandingkan dengan PDRB DKI Jakarta secara keseluruhan. Interpretasi dari kondisi ini menunjukkan bahwa peranan swasta dalam pembentukan perekonomian DKI Jakarta sangat besar. Evaluasi Terhadap Kondisi Keuangan Daerah DKI Jakarta. Kondisi keuangan provinsi DKI Jakarta selama periode 2004 hingga 2007 menunjukkan peningkatan yang cukup besar pada sektor pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan dari jumlah PAD ini juga semakin meningkat searah dengan peningkatan PDRB DKI Jakarta. Hal ini dapat dikatakan cukup baik karena semakin tinggi PAD provinsi DKI Jakarta, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam menjaring penerimaan untuk membiayai pembangunan didaerahnya. Data ini mengindikasikan kapasitas fiskal terbesar memang dimiliki provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, sejalan dengan indikasi besarnya kapasitas fiskal dari sisi penerimaan, DKI Jakarta juga merupakan provinsi dengan rata-rata pengeluaran yang besar juga dalam kurun waktu 20042006. Namun dalam realisasinya, PAD yang dihasilkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan masih relatif kecil bila dibandingkan dengan PDRB DKI Jakarta secara keseluruhan. Interpretasi dari kondisi ini menunjukkan bahwa peranan swasta dalam pembentukan perekonomian provinsi DKI Jakarta sangat besar dan cukup dominan. Dalam LKPJ-AMJ 2002-2007 disebutkan realisasi program pengembangan otonomi daerah antara lain ditetapkannya peraturan daerah nomor 20 tahun 2004 tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta; ditetapkannya keputusan Gubernur nomor 808 tahun 2004 tentang pemberian bantuan uang intensif operasional kepada rukun tetangga dan rukun warga (RTRW); dan peraturan gubernur nomor 118 tahun 2006 tentang rincian tugas sub bagian badan kerjasama pembangunan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi dan Cianjur diterbitkan untuk menyusun pembangunan di Jabodektabekjur agar saling terkait, saling mempengaruhi, ketergantungan dan saling menguntungkan yang memberi manfaat kepada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama daerah. V. Rekomendasi Tindak Lanjut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mempertahankan kestabilan ekonomi yang sudah tercapai Peranan swasta yang besar dan dominan perlu didukung, oleh karena itu kerjasama antara pemerintah dan swasta perlu semakin didorong

49

-

Perlu peningkatan pelayanan publik yang lebih modern sehingga memudahkan masyarakat seperti pengelolaan pendapatan daerah dengan sistem online, upaya mempermudah pemungutan restribusi maupun pajak

VI.

Penutup Dalam LKPJ-AMJ 2002-2007 telah diungkap pula upaya-upaya mengatasi persoalan yang teridentifikasi dalam bidang ini. Oleh karena itu, upaya-upaya tersebut perlu diupayakan agar dapat terlaksana dengan baik.

50

Bab 3.7 Pencapaian Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, antara lain dilakukan melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diterapkan untuk menciptakan good public governance yang mengedepankan prinsip-prinsip: keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, transparansi, dan rnembuka partisipasi masyarakat. Untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, dibutuhkan langkah-langkah strategis, seperti: penataan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang didukung dengan sistem remunerasi yang layak untuk mernenuhi kebutuhan hidup minimal serta terlaksananya sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang efisien dan efektif. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Secara umum, sasaran pembangunan nasional bidang Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa 2004-2009 yang masuk dalam Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan sosok perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran umum tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah: 1. Berkurangnya secara nyata praktik korupsi di birokrasi yang dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel: 3. Terhapusnya peraturan dan praktik yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat; 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik; 5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya. III. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai, maka upaya penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa diarahkan pada :

51

1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dengan cara: a. Penyerapan prindsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (go public governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; b. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya pada pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Peningkatkan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat; d. Peningkatkan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab; e. Pempercepat pelaksanaan tindak lanjutan hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan; f. Peningkatkan pemberdayaan penyelenggaraan negara, dunia usaha, dan masyarakat dalam memberantas KKN. 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui: a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proposional, ramping, luwes dan responsif; b. Peningkatan efektivitas dan efesiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan; c. Penataan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi; e. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-government dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan. 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggarakan pembangunan melalui: a. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum, dan pelayanan unggulan. b. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan; c. RPJMD Aparatur Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme pegawai yang bebas KKN, pro-aktif. serta mampu mengelola kekayaan daerah secara transparan dalam lingkungan Pemerintah Daerah. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan penyebaran informasi.

52

IV.

Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta LKPJ-AMJ 2002-2007 menyebutkan kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa antara lain ditetapkannya Keputusan Gubernur nomor 46 tahun 2006 tentang pelimpahan wewenang sebagian urusan pemerintah daerah dari gubernur kepada walikotamadya/bupati adm, camat dan lurah; ditetapkannya kelurahan sebagai pengguna anggaran tahun 2006; dilaksanakannya coffee morning antara legislatif dan eksekutif; dan disampaikannya masukan pemerintah provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan revisi undang-undang nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Selain contoh realisasi kegiatan tersebut, banyak peraturan yang ditetapkan dan aktifitas yang tersebar di kotamadya yang ada di DKI Jakarta. Misalnya dalam program pengembangan pemerintah Jakarta Pusat dengan diperolehnya penghargaan berupa Piala Adipura tahun 2005 dan 2006; beroperasinya kantor Walikota Jakarta Pusat dan beroperasinya 8 kantor kecamatan serta 44 kantor kelurahan. Di Jakarta Pusat, pelayanan prima satu atap telah terlaksana sejak tahun 2000. Sementara itu kegiatan di kotamadya Jakarta Utara antara lain meliputi beroperasinya kantor Walikota Jakarta Utara, 6 kantor kecamatan dan 31 kantor kelurahan yang semuanya berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Pelayanan prima satu atap mulai tahun 2003. Di kotamadya Jakarta Barat telah beroperasi juga kantor walikota Jakarta Selatan beserta 10 kecamatan dan 65 kantor kelurahan sebagai tempat pelayanan masyarakat. Di kotamadya Jakarta Barat juga telah beroperasi pelayanan prima satu atap. Piala Adipura diraih pada tahun 2004, 2005 dan 2006. Realisasi kegiatan di kotamadya Jakarta Timur juga meliputi antara lain beroperasinya kantor walikota Jakarta Timur, 10 kantor kecamatan dan 65 kantor kelurahan sebagai pusat pelayanan. Di wilayah ini juga telah beroperasi pelayanan prima satu atap. Program pengembangan pemerintahan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu meliputi antara lain beroperasinya kantor kabupaten administrasi Kepulauan Seribu, 2 kantor kecamatan dan 6 kantor kelurahan sehingga mereka dapat melayani kepentingan masyarakat. Kegiatan lainnya berupa terpeliharanya tempat pemakaman umum di beberapa tempat.

53

Seluruh kegiatan di atas merupakan wujud dari ditetapkannya Peraturan Gubernur nomor 62 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota di Provinsi DKI Jakarta. Aparatur Dalam melaksanakan fungsi aparaturnya, beberapa program yang dilaksanakan terbagi dalam empat program besar. Pertama, program pengembangan SDM aparatur dengan realisasi pencapaiannya antara lain disusunnya standar kompetensi jabatan eselon II, III, camat dan lurah; diterapkannya metode assessment center untuk pemetaan jabatan eselon II dan eselon III sejak tahun 2003; dan ditetapkannya sebanyak 71 keputusan/peraturan gubernur yang merupakan penyempurnaan peraturan kepegawaian antara tahun 2003-2006. Program kedua adalah peningkatan administrasi kepegawaian. Pencapaiannya antara lain diberlakukannya Instruksi Gubernur Nomor 2 tahun 2006 tentang Penggunaan Mesin Sebagai Perekam Daftar Hadir Kerja Pegawai di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta; terlaksananya kenaikan pangkat tepat waktu sebanyak 5.954 pegawai (2003-2007); diberikannya penghargaan satya lencana karya satya kepada 5.510 pegawai (2003-2006); dan diterapkannya penilaian kinerja bagi 84.380 PNS dan lain-lain. Program ketiga disebut dengan program pendidikan dan pelatihan aparatur. Realisasinya antara lain berupa ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 87 tahun 2007 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil; dikembangkannya sumber tugas belajar ke luar negeri melalui kerjasama antara Pemda, Bappenas dan Perancis; dan terlaksananya diklatpim IV untuk 1.440 PNS, diklatpim III untuk 411 PNS dan diklatpim II untuk 64 PNS. Selama tahun 2003 hingga 2006 telah dilaksanakannya diklat umum dan fungsional (administrasi, manajemen dan fungsional) bagi 4.072 orang pegawai. Program keempat adalah penataan organisasi dan ketatalaksanaan. Pencapaiannya antara lain adalah tertatanya pengorganisasian pada 80 UPT Dinas/Kantor, 4 lembaga (SMP, SMU/K, Puskesmas dan BKKB DKI Jakarta) pada tahun 2003-2006; tersusunnya draft raperda penyempurnaan organisasi pemerintah provinsi DKI Jakarta; tersusunnya pedoman organisasi non struktural pemerintah provinsi DKI Jakarta; tersusunnya prosedur kerja 9 dinas dan 2 badan (20032006); dan tersusunnya sebanyak 2.923 job description sebagai hasil dari analisis jabatan selama tahun 2003 hingga 2006. Dalam bidang ini masih terdapat fungsi-fungsi yang lain, yaitu fungsi perencanaan dan pengawasan yang antara lain menghasilkan berbagai perda tentang rencana pembangunan tahunan daerah;

54

renstrada 2002-2007 sebagai hasil dari perda nomor 10 tahun 2002; dan tersusunnya master plan dan rencana aksi fungsi-fungsi strategis bidang ekonomi, bidang kesmas, bidang aparatur dan bidang SPKLH; terdistribusinya informasi pembangunan dalam bentuk cetakan maupun internet; beroperasinya sistem informasi perencanaan melalui internet (web-based); dan terselenggaranya kegiatan perencanaan tahunan dengan kombinasi bottom-up dan top-down baik dalam bentuk forum maupun musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Masih dalam fungsi ini menghasilkan Peraturan Gubernur Nomor 101 tahun 2005 tentang Dewan Riset Daerah (DRD) dan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 1782 tahun 2006 tentang Penetapan Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2006-2009; serta terlaksananya kerjasama penelitian dengan 10 perguruan tinggi yang mencakup 71 judul penelitian sejak tahun 2003 hingga 2006. Fungsi pengawasan ini juga mencakup program peningkatan pengawasan fungsional. Hasilnya antara lain adalah ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 75 tahun 2004 tentang pPencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui optimalisasi fungsi pengawasan unit organisasi/satuan kerja di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta; dan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 1984 tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sosialisasi Tugas Pokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fungsi yang lain adalah pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan yang telah terlaksana antara lain meningkatnya pelayanan SPMG sebanyak 55.269 pada tahun 2003 menjadi 112.883 pada tahun 2006; tersedianya data realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang tepat waktu; tertibnya sistem perbendaharaan daerah; tersusunnya raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah; beroperasinya sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMKU); ditetapkannya perda tentang parkir; perda tentang pajak kendaraan bermotor; perda tentang pajak hotel; tersusunnya buku induk wajib pajak; berkurangnya tunggakan pajak yang belum tertagih dari Rp 65.573.835.995,77 (2003) menjadi Rp 44.672.804.572.48 (2006). Sedangkan dalam fungsi sistem informasi kegiatan yang telah terlaksana antara lain diterbitkannya buku Jakarta dalam angka 2003, 2004, 2005 dan 2006; diterbitkannya buku produk domestik regional bruto 2003, 2004, 2005 dan 2006; tersedianya data untuk evaluasi tahunan dan lima tahunan; ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 69 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-procurement) di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta; ditetapkannya Perda nomor 1 tahun 2007 tentang Pengelolaan Kearsipan; ditetapkannya

55

Perda nomor 9 tahun 2004 tentang Keprotokolan di Provinsi DKI Jakarta; dan ditetapkannya levelling titik Jaring Kontrol Geodesi (JKG) dan Jaring Kontrol Geodesi Utama (JKGU) sebagai peta WEB GIS. V. Rekomendasi Tindak Lanjut Peningkatan kinerja di antaranya dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat/publik Terobosan pelayanan secara online maupun dengan membuka jam kerja khusus bisa diberlakukan bagi para pekerja yang tidak bisa meninggalkan jam kantor, misalnya dibuka pelayanan khusus pada malam hari pada hari-hari tertentu ataupun pada akhir pekan Peningkatan integritas pemimpin dengan mentaati peraturan yang berlaku dan memberikan contoh/teladan yang positif kepada masyarakat. Misalnya, tidak melakukan korupsi dan atau menghukum/menindak pejabat/pegawai yang melakukan korupsi VI. Penutup Tata pemerintah yang bersih dan berwibawa hanya akan tercapai apabila para pemimpin yang mengendalikan pemerintahan memberikan contoh yang positif, memerintah secara tegas dan adil serta menghormati hukum. Dengan demikian, masyarakat akan menaruh hormat dan respek terhadap para pemimpin mereka. Selain itu, tentu adanya peraturan yang jelas, tegas dan tidak ambigu dalam mengatur tata kelola pemerintahan antara lembaga-lembaga yang ada.

56

Bab 3.8 Perwujudan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kokoh
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Sasaran pokok kelima untuk Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis adalah terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi dengan terlaksananya secara efektif fungsi dan peran lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan. Selain itu, agenda tersebut juga menetapkan sasaran terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik serta terlaksananya pemilihan umum yang lebih demokratis, jujur. dan adil pada tahun 2009 dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada perwujudan lembaga demokrasi yang makin kukuh. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Sasaran prioritas dalam Agenda Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kukuh adalah tetap terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil Pemilu nasional 2004. Adapun sasaran lain yang ingin dicapai antara lain: (1) Terlaksananya peran dan fungsi lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik; dan (3) Terlaksananya Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil pada tahun 2009. III. Arah Kebijakan Adapun maksud dari sasaran-sasaran dalam Agenda Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kukuh tersebut diarahkan untuk: (1) Mewujudkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh dengan mempertegas tugas, wewenang dan tangung jawab dari seluruh kelembagaan negara/pemerintahan yang berdasarkan mekanisme checks and balances; (2) Memperkuat peran masyarakat sipil (civil society); (3) Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; (4) Mewujudkan pelembagaan dan mendorong berjalannya rekonsiliasi nasional beserta segala kelengkapan kelembagaannya; (5) Menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat. IV. Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta Dalam laporan kinerja pembangunan pemerintah provinsi DKI Jakarta Thuan 2002-2007 memuat dua hal penting dalam mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh. Pertama, Penyelenggaraan Pemilu; dan kedua, Kebebasan Pendapat. Berikut ini adalah sebagian besar laporannya.

57

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu bentuk perwujudan dari kebebasan menyuarakan aspirasi politik masyarakat. Pemilu merupakan kewajiban konstitusional dan bagian dari komitmen bangsa untuk mewujudkan masyarakat demokrasi. Bangsa Indonesia sudah melaksanakan Pemilu sejak tahun 1955, pada saat itu Pemilu diikuti oleh banyak partai. Pada era orde baru, terjadi pengerucutan jumlah peserta Pemilu menjadi 3 partai. Setelah tumbangnya era orde baru, Pemilu’99 merupakan Pemilu Multi Partai pertama dengan peserta Pemilu sebanyak 48 partai, jumlah ini turun menjadi 24 partai pada saat Pemilu 2004. Salah satu indikator dari penyelenggaraan Pemilu yang baik adalah Pemilu yang berjalan aman dengan persentase pengguna hak pilih yang relatif tinggi. Untuk menciptakan Pemilu Damai tahun 2004, seluruh partai yang menjadi peserta menyepakati deklarasi Pemilu Damai. Pelaksanaan Pemilu di Jakarta menjadi barometer dunia internasional untuk menilai terlaksananya Pemilu Damai di Indonesia. Pemilu Damai tahun 2004 telah dapat diwujudkan baik di Jakarta pada khususnya maupun di Indonesia pada umumnya. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Damai mendapatkan penghargaan dari lembaga internasional yaitu penghargaan dari International Public Relation Association untuk Program deklarasi kampanye damai Pemilu Legislatif 2004 dan penghargaan dari Carter Centre sebagai pengamat pemilu internasional. Pada Pemilu 2004, ada dua Pemilu yang diselenggarakan yaitu Pemilu Legislatif pada bulan April dan Pemilihan Presiden pada bulan September. Pemilu Legislatif bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik tingkat pusat maupun daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Laporan tersebut mengupas lebih dalam tentang jumlah pemilih yang terdaftar di Jakarta pada Pemilu Legislatif yaitu sebanyak 6,7 juta jiwa, namun demikian tidak semua menggunakan hak pilihnya. Sekitar 73,81 persen pemilih memberikan hak suara pada pemilihan anggota DPR, sedang yang menggunakan hak pilih untuk menentukan anggota DPD tercatat sebesar 73,21 persen. Persentase pemilih yang menyuarakan aspirasi mereka dalam menentukan anggota DPRD sebesar 71,28 persen. Persentase penggunaan hak pilih diatas 70 persen menggambarkan kesadaran berpolitik penduduk Jakarta sudah cukup baik. Masyarakat semakin paham bahwa suara mereka

58

dapat menentukan kehidupan bangsa ini. Masih tersirat adanya kepercayaan terhadap wakil rakyat yang mereka pilih. Pemilu Legislatif dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres). Pilpres bertujuan untuk memilih presiden secara langsung oleh rakyat dan baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung merupakan taruhan bagi kedewasaan berpolitik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, khususnya masyarakat di Jakarta telah dapat melaluinya dengan baik. Pilpres diselenggarakan dalam dua putaran karena pada saat Pilpres putaran pertama tidak ada kandidat yang mencapai perolehan suara 50 persen plus 1. Pada Pilpres putaran pertama, jumlah pemilih terdaftar sebanyak 6,8 juta jiwa. Apabila diperhatikan lebih dalam angka ini meningkat dibandingkan dengan Pemilu Legislatif karena pada Pilpres dibuka kesempatan bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk mendaftar apabila belum terdaftar pada Pemilu Legislatif. Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pilpres I sekitar 77,42 persen. Angka ini mengalami penurunan pada saat Pilpres II yaitu menjadi 74,47 persen. Keadaan ini dapat dimaklumi karena pada saat Pilpres putaran kedua hanya tersisa dua kandidat presiden, sebagian masyarakat yang tidak memilih mereka pada putaran pertama enggan untuk memberikan suaranya. Seperti halnya pada Pemilu Legislatif, persentase pengguna hak pilih yang cukup tinggi menandakan bahwa masyarakat DKI Jakarta mempunyai kesadaran berpolitik yang baik. Pemilu Damai telah dapat diwujudkan, namun demikian, pelanggaran pada saat kampanye masih kerap terjadi. Sebanyak 15 kasus pelanggaran Pemilu telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Pelanggaran Pemilu antara lain berupa pembagian spanduk dan brosur serta melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan. Jumlah pelanggaran Pemilu 2004 jauh lebih kecil dibandingkan pada saat Pemilu 1999 dimana terjadi pelanggaran sebanyak 162 kasus. Indikator kedua adalah terwujudnya Kebebasan Berpendapat. Sejalan dengan semakin meningkatnya iklim demokratisasi, masyarakat semakin berani menyuarakan pendapatnya, salah satunya melalui unjuk rasa. Sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan, DKI Jakarta seringkali dijadikan tempat dilaksanakannya berbagai unjuk rasa dengan harapan dapat lebih didengar oleh pembuat kebijakan. Mengacu pada pengalaman tragedi Mei 1998, pemerintah membuat peraturan pengganti undangundang yang mengatur tata cara berunjuk rasa agar tidak terjadi lagi kejadian berdarah pada saat

59

unjuk rasa. Dalam Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No 2/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum disebutkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan kepada Polri. Hal ini bertujuan agar Polri dapat menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saat ini pihak aparat menangani unjuk rasa dengan cara persuasif, sehingga unjuk rasa berlangsung dengan tertib dan aman. Apabila ditelaah dari jumlah unjuk rasa selama tahun 2002-2007setiap tahun terjadi lebih dari 1.000 unjuk rasa di DKI Jakarta. Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta aparat keamanan memberikan ruang yang bebas bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasinya. Unjuk rasa dilakukan oleh berbagai elemen, baik elemen mahasiswa maupun non mahasiswa (organisasi massa, organisasi sosial, buruh dan lainlain). Menurut data yang ada ternyata lebih dari 75 persen unjuk rasa dilakukan oleh elemen non mahasiswa. Salah satu unjuk rasa besar yang hampir setiap tahun terjadi adalah unjuk rasa dalam memperingati hari buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei. Unjuk rasa dengan peserta yang sangat besar ini tetap dapat berjalan dengan tertib dan aman karena adanya kesadaran semua pihak untuk tetap menciptakan rasa aman. Namun demikian, selama tahun 2002-2007, unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat ternyata terhitung berjalan dengan tertib dan aman. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran berpolitik semua pihak. Pihak pengunjuk rasa mengaspirasikan pendapatnya tanpa harus merugikan pihak lain, dan aparat keamanan pun menghargai kebebasan berpendapat semua orang selama mengikuti aturan yang berlaku. Jumlah pelanggaran yang terjadi pada saat unjuk rasa sangat kecil dan dampak yang ditimbulkan pun relatif kecil. V. Rekomendasi Tindak Lanjut DKI Jakarta sebagai ibukota negara menjadi barometer dalam pelaksanaan Pemilu yang damai dan berkualitas, oleh karena itu Pemilu yang aman, damai, tertib dan berkualitas perlu ditingkatkan Perlu pengaturan kegiatan pengerahan massa dalam jumlah besar yang berpotensi menimbulkan konflik horisontal seperti rapat umum dan atau pawai kendaraan bermotor. Untuk itu kerjasama dan koordinasi antara aparat keamanan/penegak hukum, peserta pemilu, dan masyarakat perlu terus diperbaiki

60

VI.

Penutup Kokohnya pilar demokrasi merupakan pilar bagi pembangunan nasional. Pelaksanaan Pemilu yang aman, damai, dan tertib merupakan salah satu indikator penting. Hal ini tak mungkin terwujud tanpa penyadaran terus-menerus kepada masyarakat, kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, partai politik dan pemimpin unsur masyarakat.

61

Bab 4.1 Pengantar Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Agenda ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 adalah Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Berikut adalah ringkasan dari arah kebijakan beserta capaian yang telah dihasilkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Arah Pembangunan Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2007 a. Periode 2002-2004, diarahkan untuk pemulihan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemantapan penegakan hukum dan perbaikan infrastruktur sosial politik dan ekonomi serta pemeliharaan sarana dan prasarana kota. b. Periode 2005-2007, diarahkan untuk pemantapan landasan bagi pembangunan sosial politik dan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, menuju kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan Berikut adalah Pencapaian dari Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan DKI Jakarta merupakan salah satu penyangga ekonomi nasional dengan demikian menjadi barometernya pula. Oleh karena itu menjadi stabilitas ekonomi regional merupakan prioritas utama antara lain dengan mengendalikan inflasi, mempertahankan indeks pembangunan manusia dan mengurangi angka kemiskinan. Mempertahankan tingkat inflasi yang rendah, antara lain dengan meningkatkan distribusi bahan pokok. Kemiskinan perlu terus dikurangi baik dengan pencegahan urbanisasi, memberian edukasi kepada sektor informal maupun masyarakat miskin/kurang mampu untuk berusaha, memberikan insentif kredit bagi para pengusaha kecil dan menengah. Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas Selain pengendalian inflasi, mengatasi kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia, pemerintah provinsi DKI Jakarta perlu memberikan perhatian pada kegiatan investasi dan ekspor dari wilayah ini. Investasi yang masif akan membuka kesempatan kerja. Peningkatan ekspor hanya dapat dilcapai dengan, antara lain, pemberian insentif dan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur yang baik terutama pelabuhan, kawasan industri, jalan dan jembatan. Perlu dicari cara-cara baru/terobosan dalam mengundang investasi baru mengingat persaingan antar kotakota di dunia dan kota-kota di Indonesia sebagai tujuan investasi semakin tajam. Misalnya, perlu deregulasi di sektor-sektor jasa termasuk pengembangan potensi kepariwisataan. Mempermudah/memperpendek proses

62

birokrasi. Mengawal implementasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah provinsi DKI Jakarta agar terjamin kepastian hukum. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Peningkatan daya saing manufaktur merupakan faktor penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat mengingat tingginya daya saing manufaktur akan menggerakkan roda ekonomi semakin cepat. Sektor non migas yang masih menjadi andalan utama harus terus disokong terutama oleh sektor tertier lainnya. Mempertahankan ekspor produk manufaktur, mencoba membuat diversifikasi produk di sektor manufaktur sehingga tidak terkonsentrasi pada produk barang kimia, mesin dan perlengkapan trasnportasi. Mempermudah proses impor barang baku industri manufaktur, termasuk mengawasi agar tidak terjadi korupsi atau pungli. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Upaya peningkatan peran UMKM yang sudah relatif berhasil ini perlu terus ditingkatkan. Mengingat UMKM sangat potensial untuk terus dikembangkan sebagai penopang perekonomian DKI Jakarta dan terbukti lebih kuat menahan goncangan, salah satunya yang diakibatkan oleh krisis. Usaha kecil dan menengah harus mampu menjadi salah satu pilar perekonomian pemerintah provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pemerintah perlu mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi UMKM dengan membuat peraturan yang proUMKM seperti dalam hal mendapatkan kredit dan kemudahan akses pasar. Mendorong masyarakat untuk berwiraswasta. Peningkatan Pengelolaan BUMD Peningkatan profesionalitas pengelolaan BUMD merupakan salah satu pilar ekonomi penting DKI Jakarta. Kerjasama dengan pihak swasta dengan senantiasa mencari terobosan baru yang inovatif yang menguntungkan kedua belah pihak perlu diupayakan. Disamping itu, pelaksanaan kerjasama yang sudah ada tetap harus dipertahankan bahkan ditingkatkan kinerjanya sehingga dapat mencapai target yang dicanankan diawal perjanjian kerjasama. Pengelolaan BUMD diarahkan lebih profesional dengan meningkatkan kemampuan para pengelola. Perlu mencari terobosan baru kerjasama antara swasta dan pemerintah daerah dengan tetap memperhitungkan etika bisnis sehingga tidak melahirkan bentuk-bentuk korupsi baru yang merugikan masyarakat dan pemerintah provinsi.

63

Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Penyediaan lapangan kerja merupakan masalah pelik karena berkait dengan banyak faktor yang saling berkelindan. Peraturan perundangan, ketersediaan SDM yang berkualitas, institusi penyedia SDM, kalangan bisnis/swasta yang menyerap tenaga kerja, hingga kondisi pasar seperti sedikit banyaknya permintaan barang dan atau jasa. Untuk itu diperlukan upaya yang komprehensif melibatkan berbagai pihak. Menciptakan lapangan kerja yang lebih luas tidak hanya di satu sektor tertentu saja, misalnya sektor tersier. Memperhitungkan dan menerapkan upah minimum regional yang lebih manusiawi bagi pekerja. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Pemantapan stabilitas ekonomi makro merupakan hasil agregat dari berbagai variabel aktifitas ekonomi yang mendukungnya seperti iklim usaha yang kondusif, aktifitas ekspor impor yang lancar, investasi yang banyak, sistem ketenagakerjaan yang mapan hingga faktor pasar seperti banyaknya permintaan dan pasokan. Dengan demikian, pemantapan stabilitas ekonomi tidak bisa berdiri sendiri dan butuh upaya yang lebih keras baik dari aparat maupun pelaku usaha. Perlu menjaga agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu tinggi sehingga setiap lapisan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas Pemerintah provinsi DKI Jakarta harus tetap memberikan prioritas pada akses memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Jakarta. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi sebuah generasi. Dengan demikian, adanya disparitas antara kualitas pendidikan di satu daerah dengan daerah lain perlu diperkecil. Perlu dilakukan pendataan secara lebih detil mengenai berbagai informasi yang berkaitan dengan pendidikan yang didasarkan pada tingkat dan jenis pendidikan, misalnya perlu disediakan data terpisah untuk Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta, serta adanya data yang terpisah untuk sekolah umum, sekolah agama, dan sekolah luar biasa. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Yang Lebih Berkualitas Selain persoalan pendidikan, kesehatan juga merupakan kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta yang sudah baik tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan. Tantangannya adalah di tengah krisis yang sedang melanda seperti sekarang ini dimana akses terhadap

64

kesehatan bak barang mewah, pemprov DKI Jakarta harus mencari terobosan baik dengan pemerintah pusat maupun swasta. Program peningkatan gizi para balita terus ditingkatkan dan diperluas terutama bagi keluarga yang tidak mampu. Program pelayanan kesehatan cakupannya harus diperluas terutama bagi keluarga miskin Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Program PMKS merupakan salah satu program dedicated pemprov DKI Jakarta oleh karena itu mendapatkan perhatian besar. Pemilihan program ini sebagai program yang diprioritaskan sangat tepat mengingat fakta di lapangan sangat mudah dijumpai para penyandang masalah kesejahteraan sosial ini. Tantangannya kemudian adalah bagaimana memberantas oknum yang telah menyuburkan praktik yang menarik keuntungan dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial ini. Kerjasama dengan unsur masyarakat, lembaga swadaya masyarakat sejenis atau swasta dalam pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial ini. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas Serta Pemuda dan Olahraga Masalah olahraga sering kali dikaitkan dengan kepemudaan. Memang tidak salah karena biasanya generasi mudalah yang melakukan aktifitas olah raga baik khususnya untuk yang dipertandingkan atau diperlombakan di kancah daerah, nasional maupun internasional. Pembinaan generasi muda di bidang olahraga merupakan wujud aktifitas yang positif selain bisa dilihat dari aspek kesehatan juga dari aspek pembinaan mental, sportifitas, pola pikir dan wawasan. DKI Jakarta yang telah menjadi barometer utama pembinaan olahraga dan kepemudaan harus bisa mempertahankan posisi dengan terus meningkatkan prestasi dan pembinaan. Prestasi atlet perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan pembinaan berjenjang dari yunior hingga atlet senior. Kesejahteraan dan masa depan karir para atlet perlu ditingkatkan sehingga tidak ada peristiwa bajakmembajak antar daerah hanya karena persoalan kesejahteraan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Aspek keberagamaan merupakan hal yang penting. Beragama menyangkut hak asasi manusia tetapi kadang juga bisa mengundang konflik baik sesama pemeluk agama yang sama maupun agama yang berbeda. Oleh karena itu pemprov DKI Jakarta. Perlu penguatan kehidupan beragama tiap-tiap pemeluk agama sehingga masing-masing pemeluk benarbenar memahami ajaran agamanya. Perlu dialog sesama pemeluk agama sehingga bisa saling memahami.

65

Perlu peningkatan fungsi atau revitalisasi lembaga-lemabaga sosial keagamaan untuk dapat mencegah maupun menanggulangi potensi maupun konflik yang terjadi Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Mutu Lingkungan Hidup Selain berbagai masalah yang hanya eksis di daratan, pemprov DKI Jakarta harus memberikan perhatian lebih pada pengelolaan potensi kelautan. Dengan demikian akan terjadi balance antara persoalan pengelolaan sumber daya yang berkait dengan darat dan laut mengingat potensinya yang sangat besar. Peningkatan pembangunan taman kota sebagai paru-paru kota dan tempat bersosialisasi penduduk kota. Mengikutsertakan perusahaan dan masyarakat dalam upaya penggunaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih ekstensif. Memberikan perhatian lebih pada persoalan kelautan, termasuk para nelayan dan keluarganya. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur sangatlah vital mengingat ketersediaan infrastruktur yang baik dan berkualitas sangat mendukung aktifitas lainnya. Lancarnya transportasi ditentukan oleh mutu jalan yang baik pula. Dengan demikian, kemacetan dapat dikurangi sehingga kerugian akibat macet juga dapat dikurangi lagi. Disamping itu, ketersediaan infrastruktur komunikasi, pos, dan telematika akan menunjang kelancaran aktifitas bisnis, birokrasi, pendidikan dan lain-lain. Perlu percepatan pembangunan monorail sebagai satu bagian dari MRT di DKI Jakarta karena moda transportasi dalam bentuk monorail dan atau subway merupakan pilihan moda transportasi yang paling tepat dan telah digunakan di kota-kota besar di seluruh dunia. Perlu peningkatan percepatan pembangunan koridor busway yang belum terbangun. Perlu peningkatan kualitas pelayanan busway baik perbaikan kualitas jalan maupun sebelum, selama dan setelah penggunaan jasa busway. Perlu kampanye penyadaran penggunaan moda transportasi busway yang lebih manusiawi, beradab dan penuh sopan santun. Perlu dibuat roadmap pengelolaan teknologi informasi di pemerintah provinsi DKI Jakarta

66

Bab 4.2 Penanggulangan Kemiskinan
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum, meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk itu, apabila terdapat ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak tersebut, maka sudah rnenjadi kewajiban bagi negara untuk membantu melalui serangkaian upaya penanggulangan. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Sasaran utama penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN 2004-2009 adalah rnenurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Secara rinci, sasaran tersebut adalah: 1. Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009; 2. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau; 3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu; 4. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata; 5. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha; 6. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat; 7. Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin; 8. Terbukanya akses masyarakat miskin terhadap pemanfaatan SDA dan LH yang berkualitas; 9. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan komunal atas tanah; 10. Terjaminnya rasa aman bagi masyarakat miskin terhadap berbagai tindak kekerasan 11. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.

67

III.

Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran di atas, arah kebijakan yang digariskan sebagai upaya pemenuhan hak dasar, meliputi: Kebijakan Pemenuhan Hak-hak Dasar: Pemenuhan Hak atas Pangan Pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat miskin laki-laki dan perempuan dilakukan dengan: 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan lokal; 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang diverifikasi konsumsi pangan yang tidak diskriminatif gender dalam keluarga; 3. Meningkatkan efesiensi produksi pangan petani dan hasil industri pengelolahan dengan memperhatikan mutu produksi; 4. Menyempurnakan sistem penyediaan, distribusi, dan harga pangan; 5. Meningkatkan pendapatan petani pangan sekaligus melindungi produk pangan dalam negeri dari jebakan pangan impor; 6. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini terhadap gizi-buruk dan rawan pangan; 7. Menjamin kecukupan pangan masyarakat miskin dan kelompok yang rentan terhadap goncangan ekonomi, sosial, dan bencana alam. Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan Upaya pemenuhan hak dasar masyarakat miskin atas layanan kesehatan yang bermutu, dilakukan dengan: 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat miskin; 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskiin tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, gizi keluarga, dan perilaku hidup sehat; 3. Meningkatkan kemampuan identifikasi masalah kesehatan masyarakat miskin; 4. Meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di berbagai tingkat pemerintahan; 5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat miskin; 6. Meningkatkan kerjasama nasional, regional dan internasional dalam upaya penganggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin; 7. Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin baik perempuan maupun laki-laki;

68

8. Mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan terhadap sejumlah penyakit yang rentan terjadi pada masyarakat miskin, seperti: tuberkulosis (TBC), malaria, gizi-buruk, dan kesehatan reproduksi; 9. Membina dan mendorong keikutsertaan pihak swasta dalam memberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin baik perempuan maupun laki-laki. Pemenuhan Hak atas Layanan Pendidikan Sementara itu, upaya pemenuhan hak masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tidak ada diskriminasi gender dilakukan dengan: 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin pada program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui jalur formal atau nonformal, termasuk melalui upaya penarikan kembali siswa putus sekolah jenjang SD, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), MI, Paket A, SLTP, MTs, Paket B, dan lulusan SD/SDLB/MI/Paket A yang tidak melanjutkan ke jejnang pendidikan SLTP/MTs/Paket B; 2. Menurunkan secara signifikan jumlah pendidikan buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional. Hal ini akan dilakukan seiring dengan upaya penurunan angka putus sekolah, khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SDB, termasuk SDLB, MI atau yang sederajat. Selain itu, upaya membangun budaya baca untuk menghindari terjadinya buta aksara kembali (relapse illiteracy) juga terus ditingkatkan guna menciptakan masyarakat belajar; 3. Menyelenggarakan pendidikan nonformal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan pendidikannya. Upaya ini dilakukan melalui jalur formal, terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah, dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan/atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup, serta kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya; 4. Mengembangkan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran, termasuk model kecakapan hidup dan keterampilan bermatapencaharian hidup yang diperlukan oleh masyarakat miskin; 5. Meningkatkan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan masyarakat miskin; 6. Memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

69

Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Usaha Untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak, telah dilakukan sejumlah upaya seperti: 1. Meningkatkan efektivitas dan kemampuan kelembagaan pemerintah dalam menegakkan hubungan industri yang manusiawi dan harmonis; 2. Meningkatkan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja; 3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan kerja dan usaha; 4. Meningkatkan perlindungan buruh migran di dalam dan di luar negeri; 5. Melindungi pekerja, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjamin keberlangsungan, keselamatan, dan keamanan kerja; 6. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi; 7. Mengembangkan kelembagaan masyarakat miskin dalam meningkatkan posisi tawar dan efesiensi usaha. Pemenuhan Hak atas Perumahan Pemenuhan hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat dilakukan dengan: 1. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan; 2. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan. 3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam membangun rumah yang layak dan sehat; 4. Meningkatkan keterjangkauan (affordability) masyarakat miskin terhadap perumahan yang layak dan sehat; 5. Meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat dan golongan rentan. Pemenuhan Hak atas Air Bersih Peningkatan akses masyarakat miskin atas air bersih dan aman dilakukan dengan: 1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) akan pentingnya penyediaan air bersih dan aman serta sanitasi yang baik bagi masyarakat miskin; 2. Meningkatkan kerjasama intenasional dalam pengembangan sistem penyediaan air minum yang bersih dan aman serta pengembangan sarana sanitasi dasar yang berpihak pada masyarakat miskin;

70

3. Meningkatkan perlindungan terhadap jaminan akses masyarakat miskin terhadap air minum yang bersih dan aman serta sanitasi yang baik; 4. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarkat dalam investasi dan pengelolahan bersama dalam penyediaan air bersih dan aman serta sanitasi bagi masyarakat miskin; 5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumber daya air, pentingnya air minum yang bersih dan aman, serta sarana sanitasi dasar; 6. Meningkatkan ketersediaan sarana air bersih dan aman, serta sanitasi dasar bagi masyarakat miskin 7. Menyediakan air bersih dan aman serta sarana sanitasi dasar bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air. Pemenuhan Hak atas Tanah Upaya menjamin dan melindungi hak perorangan dan komunal atas tanah dilakukan dengan: 1. Meningkatkan peran serta masyarakat miskin dan lembaga adat dalam perencanan dan pelaksanaan tata ruang; 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang aspek hukum pertanahan dan tanah ulayat; 3. Meningkatkan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat miskin tanpa diskriminasi gender; 4. Mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap hak atas tanah bagi kelompok rentan; 5. Mengembangkan mekanisme retribusi tanah secara selektif. Pemenuhan Hak atas SDA dan LH Peningkatan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan LH dilakukan dengan: 1. Meningkatkan penyebarluasan informasi dan pengetahuan tentang berbagai skema pengelolaan SDA dan LH yang berpihak pada masyarakat miskin; 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pemenfaaatan SDA dan LH yang berkelanjutan; 3. Mengembangkan sistem hukum yang dapat mencegah dan mengatasi pencemaran SDA dan LH; 4. Mengembangkan sistem pengelolaan SDA dan LH yang menjamin serta melindungi akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan LH secara berkelanjutan; 5. Meningkatkan jaringan kerja sama dan tukar pengalaman antara negara dan lembaga internasional dalam pengelolahan SDA dan pelestarian LH yang berpihak pada masyarakat

71

miskin, terutama yang tinggal di lokasi SDA. Selain itu, masyarakat miskin diajak pula untuk berpartisipasi dalam upaya penanganan dan pencegahan perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal dan merusak LH. Pemenuhan Hak atas Rasa Aman Upaya memenuhi hak atas rasa aman dan terlindungi dari gangguan keamanan dan konflik bagi masyarakat miskin dilakukan dengan: 1. Mengembangkan sistem pencegahan konflik secara dini; 2. Mengembangkan mekanisme pencegahan dan penyelesaian masalah perdagangan anak dan perempuan secara universal; 3. Menegakkan peraturan dan undang-undang yang melindungi keragaman agama dan etnis warga Indonesia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 4. Mengembangkan sistem perlindungan sosial para pekerja anak, anak jalanan, dan korban konflik; 5. Mencegah meluasnya perdagangan anak dan perempuan; 6. Memperluas jaminan rasa aman di lingkungan rumah tangga (RT) dan lingkungan sosial dari kelompok masyarakat rentan; 7. Memulihkan keamanan, ketertiban, dan pelayanan umum di daerah pascakonflik; 8. Meningkatkan keberdayaan lembaga masyarakat dalam mewujudkan terciptanya rasa aman dan berpartisipasi dalam mencegah serta menangani persoalan pascakonflik; 9. Meningkatkan perlindungan sosial bagi para pekerja anak dan anak jalanan. Pemenuhan Hak untuk Berpartisipasi Upaya peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan publik dilakukan dengan: 1. Meningkatkan kemampuan dan akses masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan secara keseluruhan; 2. Meningkatkan peran serta masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas berbagai proyek pembangunan yang berdampak langsung pada penanggulangan kemiskinan; 3. Menyediakan informasi pembangunan bagi masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan.

72

Kebijakan Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Pemenuhan Hak Dasar Percepatan Pembangunan Perdesaan Upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat miskin perdesaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan: 1. Peningkatan pembangunan prasarana transportasi, telekomunikasi dan listrik; 2. Pengembangan pusat layanan informasi perdesaan; 3. Pengembangan industri perdesaan; serta 4. Peningkatan kemampuan pemerintah dan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Revitalisasi Pembangunan Perkotaan Upaya dalam memperluas kesempatan masyarakat miskin perkotaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan; 1. Penyediaan tempat dan ruang usaha bagi masyarakat miskin; 2. Pengembangan lingkungan permukiman yang sehat dengan melibatkan masyarakat; 3. Penghapusan berbagai aturan yang menghambat pengembangan usaha; 4. Pengembangan forum lintas pelaku; serta 5. Peningkatan akses masyarakat kota terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan. Pengembangan Kawasan Pesisir Upaya dalam memperluas kesempatan masyarakat miskin kawasan pesisir dalam pemenuhan hakhak dasar dilakukan dengan: 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan kecil; 2. Penguatan lembaga dan organisasi masyarakat nelayan; 3. Peningkatan dalam pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan kelautan; serta 4. Peningkatan keamanan berusaha bagi nelayan serta pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir dari pencurian dan perusakan. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Upaya dalam memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin yang berada di wilayah tertinggal dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan:

73

1. Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal secara berkelanjutan; 2. Pembangunan prasaran/sarana pengembangan kawasan tertinggal; serta 3. Peningkatan perlindungan terhadap aset masyarakat lokal. Adapun arah kebijakan pembangunan sesuai dengan RPJMD DKI Jakarta, yaitu: Kesehatan Meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga paramedis dan tenaga medis, sehingga dapat saling mendukung dalam memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi masyarakat, serta dapat memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan termasuk sarana dan prasarana dalam bidang medis dan tersedianya obat yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat. Pendidikan Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga Propinsi DKI Jakarta menuju terciptanya manusia yang berkualitas tinggi, serta dapat meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kependudukan Meningkatkan kualitas penduduk Propinsi DKI Jakarta melalui upaya pengendalian urbanisasi, pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas program KB serta pelayanan kependudukan melalui perbaikan administrasi dan catatan sipil Ketenagakerjaan Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu untuk mengurangi tingkat pengangguran serta diarahkan pada kompetensi, kemandirian, peningkatan produktivitas, peningkatan upah, jaminan kesejahteraan pekerja, perlindungan tenaga kerja dan kebebasan berserikat. Sumber Daya Alam Mengelola sumber daya alam (SDA) dan memelihara daya dukung serta upaya konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan sumber daya alam yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. Lingkungan Hidup Menyeimbangkan kepentingan lingkungan hidup dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kebersihan Menciptakan kota yang bersih, bebas dari polusi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna. Tata Air

74

Melanjutkan pembangunan sarana pengendali banjir dan drainase kota, sehingga ancaman bencana banjir dan genangan air dapat dikurangi, baik banyaknya lokasi maupun sebarannya. IV. Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Perkembangan perekonomian dan struktur sosial provinsi DKI Jakarta secara umum telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama beberapa dekade. Disatu sisi, pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mengerakkan berbagai aktivitas ekonomi yang mampu memberikan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Beberapa indikator perkembangan makro ekonomi regional yang terjadi di provinsi DKI Jakarta dapat kita analisis melalui pertumbuhan ekonomi pada tabel IV.2.1 di bawah ini.

Tabel IV.2.1 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta (%) Dengan dan Tanpa migas 2004 - 2007
Provinsi DKI Jakarta Nasional 2004 Dengan Tanpa Migas Migas 5.65 4.25 5.7 5.20 2005 Dengan Migas 6.01 5.37 Tanpa Migas 6.06 6.18 2006 Dengan Tanpa Migas Migas 5.9 5.19 5.92 5.87 2007 Dengan Tanpa Migas Migas 6.39 5.61 6.50 6.51

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi provinsi DKI Jakarta mengalami pertumbuhan yang cukup positif hingga periode 2007. Pertumbuhan ekonomi yang sedikit menurun hanya terjadi pada tahun 2006. Faktor utama yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi provinsi DKI Jakarta pada tahun 2006 ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak pada 1 Oktober 2005. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi di provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan berarti antara pertumbuhan ekonomi dengan atau tanpa migas, hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi sektor migas dalam pertumbuhan ekonomi provinsi DKI Jakarta adalah sangat kecil. Evaluasi terhadap Petumbuhan Ekonomi DKI Jakarta. Rata-rata pertumbuhan ekonomi dengan migas DKI Jakarta sebesar 6,01 persen, jauh di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang nilainya sebesar 5,11 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tanpa migas DKI Jakarta sebesar 6,04 persen, lebih besar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang nilainya sebesar 5,94 persen. Pertumbuhan ekonomi di provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan berarti antara pertumbuhan ekonomi dengan atau tanpa migas, hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi sektor migas dalam pertumbuhan ekonomi provinsi DKI Jakarta adalah sangat kecil.

75

Inflasi Laju inflasi DKI Jakarta sepanjang tahun 2004 hingga 2007 menunjukkan persentase sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi nasional. Kondisi ini dapat tercapai karena pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas distribusi bahan pokok, sehingga gejolak harga relatif dapat terkendali. Sementara pada tahun 2005, laju inflasi DKI Jakarta dan nasional meningkat secara signifikan, yaitu DKI Jakarta sebesar 16,2 persen dan inflasi nasional sebesar 17,1 persen. Peningkatan laju inflasi sebesar dua digit ini antara lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang berlaku sejak 1 Maret 2005 dan turunnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika.

Tabel IV.2.2 Perbandingan Inflasi Nasional dan Inflasi DKI Jakarta (y-o-y)
2004 DKI Jakarta Nasional 5,87 6,4 2005 16,1 17,1 2006 6,03 6,6 2007 6,04 6,59 I-2007 5,7 6,5 II-2007 6,0 5,8 III-2007 6,5 7,0 IV-2007 6,0 6,6

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tekanan terhadap harga-harga di Jakarta pada triwulan IV 2007 sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin pada angka inflasi secara tahunan (y-oy) pada akhir bulan Desember 2007 sebesar 6,0% (y-o-y), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahunan akhir triwulan sebelumnya 6,5%. Faktor yang mempengaruhi relatif lebih terkendalinya harga antara lain adalah permintaan yang relatif normal. Secara tahunan (y-o-y) inflasi di Jakarta pada akhir bulan Desember 2007 adalah sebesar 6,0% (y-o-y), atau lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahunan akhir triwulan sebelumnya 6,5%. Evaluasi Terhadap Tingkat Inflasi Regional DKI Jakarta. Inflasi DKI Jakarta selama beberapa tahun menunjukkan pergerakan yang cukup stabil. Kondisi ini dapat dikatakan cukup baik mengingat tingkat inflasi DKI Jakarta selalu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat infasi nasional. Selain itu, indikasi dari tingkat inflasi yang terkendali menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu meredam gejolak harga komoditas dalam perekonomian. Dalam beberapa hal, terkendalinya harga-harga komoditas utama yang tercermin melalui tingkat inflasi yang terkendali mengggambarkan bahwa pemerintah DKI Jakarta mamapu mengendalikan permintaan masyarakat. Adapun beberapa faktor pendorong inflasi yang tidak dapat dikendalikan pemerintah daerah DKI Jakarta dalam pembentukan tingkat inflasi regional umumnya disebabkan oleh gangguan di sisi penawaran, baik berupa gangguan distribusi, kenaikan biaya produksi ataupun kenaikan harga komoditas impor. Penduduk

76

Penduduk merupakan modal dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat kualitas yang memadai akan meningkatkan hasil-hasil pembangunan.

Tabel IV.2.3 Jumlah Penduduk Tahun 2004 – 2007 (dalam Jutaan)
2004 DKI Jakarta Nasional 8,43 208,64 2005 8,70 219.90 2006 8,76 222,74 2007 8,81 225,61 Pertumbuhan 2005-2007 0,64% 1,29%

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappenas

Jumlah penduduk DKI Jakarta berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005 sebesar 8,70 juta dan pada tahun 2007 sebesar 8,81 juta dengan proyeksi tingkat pertumbuhan 0,64. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,29 persen, maka pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta lebih rendah daripada pertumbuhan penduduk secara nasional. Untuk melihat kualitas penduduk, bisa dilihat Indeks Pembangunan Manusia. Tabel IV.4 menyajikan Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta.

Tabel IV.2.4 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2002 dan 2004
2002 DKI Jakarta Nasional 75,6 208,64 2004 75,8 219.90

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta tahun 2002 sebesar 75,6 dan tahun 2004 sebesar 75,8. Nilai mengindikasikan bahwa kualitas manusia di DKI Jakarta cukup bagus. Nilai IPM nasional pada tahun 2002 sebesar 208,64 dan tahun 2004 sebesar 219,90. Nilai IPM DKI Jakarta jauh di bawah nilai IPM nasional. Apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain IPM DKI Jakarta termasuk paling baik yaitu menempati ranking 1 baik pada tahun 2004 maupun 2007. Hal ini berarti kualitas manusia di DKI terbaik dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Evaluasi terhadap Penduduk DKI Jakarta. Pertumbuhan Penduduk DKI Jakarta sebesar 0,64 persen, jauh di bawah pertumbuhan penduduk Indonesia yang nilainya sebesar 1,29 persen. Kualitas penduduk DKI Jakarta dilihat dari IPM-nya tertinggi diantara provinsi-provinsi lain yaitu

77

menempati ranking 1 baik pada tahun 2004 maupun 2007. Hal ini berarti kualitas manusia di DKI terbaik dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Kemiskinan Tingkat kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama pembangunan nasional. Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan rakyat adalah seberapa banyak penduduk miskin dan bagaimana tingkat ketimpangannya. Tabel IV.2.5 menunjukkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan di DKI Jakarta.

Tabel IV.2.5 Kemiskinan dan Ketimpangan Daerah DKI Jakarta Periode 2004-2008
Tahun 2004 2005 2006 2007 Sept 2008 Nasional 2007 Sumber: Badan Pusat Statistik Jumlah Penduduk Miskin Jakarta (000) 277,10 316,00 407,10 405,70 379,60 37,168 Penduduk Miskin (%) 3,18 3,61 4,60 4,48 4,29 16,68

Kuantitas penduduk miskin di DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2004 hingga 2007. Peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan selain disebabkan oleh urbanisasi juga disebabkan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok di perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jakarta, pada tahun 2007 prosentase penduduk miskin di DKI Jakarta hanya 4,19 persen dari total jumlah penduduk DKI Jakarta. Prosentase penduduk miskin di kedua provinsi tersebut turun setelah sempat meningkat pada tahun 2006 (4,30 persen). Penurunan ini searah dengan penurunan jumlah penduduk miskin nasional yang turun dari 39,30 juta jiwa (17,75 persen) pada tahun 2006 menjadi 37,17 juta jiwa (16,58 persen) pada tahun 2007. Faktor utama yang menyebabkan tingkat kemiskinan menurun adalah perekonomian yang membaik sejalan dengan berkurangnya dampak kenaikan harga BBM Oktober 2005. Selain itu juga dipengaruhi oleh strategi pro poor yang dijalankan pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan. Evaluasi Terhadap Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta. Kondisi kemiskinan di wilayah DKI Jakarta dari periode 2004 hingga 2007 secara bertahap menunjukkan penurunan jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan. Meskipun demikian, persentase penduduk yang berada di bawah garis

78

kemiskinan dari provinsi DKI Jakarta masih relatif tinggi. Hal ini dapat dikatakan cukup wajar mengingat Jakarta adalah tujuan utama dari proses urbanisasi yang terjadi di Indonesia. Beberapa faktor utama yang menyebabkan cukup tingginya tingkat kemiskinan di provinsi DKI Jakarta yang dapat kita analisis antara lain adalah tingginya arus urbanisasi, meningkatnya tenaga kerja tidak terampil, terbatasnya kesempatan kerja, tingkat pendidikan rendah, dan rendahnya daya masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok maupun jasa. Perumahan dan Pemukiman Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2007 (Tabel IV.2.6) rumah tangga di DKI Jakarta lebih banyak menempati rumah milik sendiri yaitu sebesar 45,80%, sisanya sebesar 54,20% menempati rumah bukan milik sendiri. Kondisi kepemilikan rumah sendiri DKI berbeda secara signifikan dibandingkan angka nasional dimanan rumah tangga lebih banyak menempati rumah milik sendiri yaitu sebesar 77,21%, sisanya sebesar 22,79% menempati rumah bukan milik sendiri.

Tabel IV.2.6 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Penguasaan Rumah Tahun 2004 dan 2007
Status Penguasaan Rumah Milik sendiri Kontrak Sewa Bebas sewa Dinas Milik orangtua/sanak/saudara Lainnya
Sumber: Susenas Tahun 2004 dan 2007 (data diolah)

DKI Jakarta 2004 55.25 20.87 11.07 0.72 2.74 8.89 0.45 2007 45.80 15.10 20.61 2.67 2.90 12.43 0.49

Nasional 2004 79.06 4.54 3.84 1.88 1.80 8.47 0.42 2007 77.21 4.09 4.67 2.04 1.85 9.78 0.36

Kepemilikan rumah sendiri di DKI Jakarta turun dari 55,25% pada tahun 2004 menjadi 45,80% pada tahun 2007. Kondisi tersebut menggambarkan semakin tingginya harga tanah dan rumah, akibatnya daya beli masyarakat cenderung menurun. Konsekuensinya masyarakat cenderung untuk menyewa rumah atau menempati rumah orang tua, sanak maupun saudara. Air minum Kepemilikan fasilitas air minum rumah tangga meningkat yaitu sebesar 62,8% pada tahun 2004 meningkat menjadi 76,8% pada tahun 2007. namun terjadi peningkatan penggunaan fasilitas

79

bersama dari 12,5% pada tahun 2004 menjadi 20,0% pada tahun 2007. Hal ini mungkin sejalan dengan meningkatnya penyewa rumah.

2007

76.8

20.0

1.0 2.2

2004

62.8

12.5 7.1

17.6

0%

20% Milik sendiri

40% Bersama

60% Umum

80% Tidak Ada

100%

Sumber: Susenas Tahun 2004 dan 2007 (data diolah)

Gambar 4.2.1 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Air Minum Tahun 2004 dan 2007
Air minum yang layak (improved) meliputi: (i) air perpipaan (piped water into dwelling); (ii) air pekarangan (plot or yard); (iii) pipa hidran (public tap/standpipe); (iv) sumur bor (tubewell/borehole); (v) sumur terlindung (protected dug well); (vi) mata air (protected spring); dan (vii) air hujan (rainwater collection). Sedangkan air minum yang tidak layak (unimproved) adalah air dari: (i) sumur yang tidak terlindung (unprotected dug well); (ii) mata air yang tidak terlindung (unprotected spring); (iii) tempat penampungan dengan tangki kecil (cart with small tank/drum); (iv) air kemasan (bottled water); (v) air yang diantar dengan truk (tanker-truck); (vi) air yang terbuka (surface water: river, dam, lake, pond, stream, canal, irrigation channels). Air dalam kemasan dan air yang diantar dengan truk termasuk tidak layak bukan karena karena airnya tidak aman tapi karena biayanya sangat mahal (WHO, 2008). Di DKI Jakarta, penggunaan air kemasan meningkat dari 11,28% pada tahun 2004 menjadi 32,66% pada tahun 2007. Sedangkan penggunaan air ledeng mengalami penurunan dari tahun 2004 ke 2007 dan masyarakat beralih ke sumur bor atau air kemasan.

80

Tabel IV.2.7 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum 2004 dan 2007
Kepemilikan Fasilitas Air Minum Air dalam kemasan Leding meteran Leding eceran Sumur bor/pompa Sumur terlindung Sumur tak terlindung Mata air terlindung Mata air tak terlindung Air sungai Air hujan DKI 2004 11.28 48.69 32.98 6.47 0.16 0.06 0.00 0.02 0.34 0.20 2007 32.66 23.81 10.91 31.28 0.95 0.26 0.03 0.07 0.03 0.62 Nasional 2004 2007 2,45 7,37 17,96 12,93 14,37 3,61 35,95 14,25 11,16 29,36 8,07 11,34 4,04 7,84 2,87 4,75 2,66 4,32 0,46 3,80

Sumber: Susenas Tahun 2004 dan 2007 (data diolah)

Berdasarkan tabel IV.2.7 di atas dapat dilihat juga bahwa sumber air minum yang tidak layak (sumur tak terlindung dan mata air tak terlindung) terjadi peningkatan. Sanitasi Sanitasi yang layak (improved sanitation) adalah tempat pembuangan kotoran akhir milik sendiri yang meliputi: (i) sanitasi perpipaan (piped sewer sistem); (ii) tangki septik (septic tank); (iii) lubang (galian) kecil kakus sederhana (simple pit latrine); (iv) lubang (galian) kecil kakus dengan ventilasi (ventilated improved pit latrine); (v) flush/pour-flash. Sedangkan sanitasi yang tidak layak (unimproved sanitation) adalah air dari: (i) kakus terbuka (latrine with open pits); (ii) kakus yang menggantung (hanging latrine); (iii) kakus ember (bucket latrines) (WHO, 2008). Pada tahun 2007, sebagian besar rumah tangga mempunyai fasilitas buang air besar sendiri (71,33%). Namun rumah tangga yang tidak ada tempat buang air besarnya cukup tinggi yaitu sebesar 9,35%.

Tabel IV.2.8 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2004 dan 2007
Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sendiri Bersama Umum Tidak Ada DKI 2004 78.41 15.93 4.95 0.71 2007 72.69 20.35 6.32 0.65 Nasional 2004 61.62 11.05 5.25 22.08 2007 58.43 12.85 4.13 24.59

Sumber: Susenas Tahun 2004 dan 2007 (data diolah)

81

Dari tabel di IV.2.8, tampak bahwa ada penurunan kepemilikan sendiri sebesar 1,26%, dan peningkatan fasilitas bersama sebesar 2,16% dari tahun 2004 ke 2007. Berdasarkan Tabel IV.2.9, penggunaan tangki septik meningkat dari tahun 2004 ke tahun 2007.

Tabel IV.2.9 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Tempat Penampungan Akhir Kotoran/Tinja Tahun 2004 dan 2007
Tempat Penampungan Akhir Kotoran/Tinja Tangki septik Kolam/sawah Sungai/danau Lobang tanah Panta/tanah terbuka Lainnya DKI 2004 85.30 1.11 4.23 8.6 0.18 1.12 2007 86.10 0.52 6.71 5.37 0.00 1.30 Nasional 2004 42.71 5.16 20.22 24.41 5.38 5.38 2007 47.86 3.61 19.31 20.10 7.17 1.95

Sumber: Susenas Tahun 2004 dan 2007 (data diolah)

Dari data-data di atas berarti dari tingkat sanitasi DKI Jakarta sudah dikatakan baik dan layak.

V.

Rekomendasi Tindak Lanjut Mempertahankan tingkat inflasi yang rendah, antara lain dengan meningkatkan distribusi bahan pokok Kemiskinan perlu terus dikurangi baik dengan pencegahan urbanisasi, memberian edukasi kepada sektor informal maupun masyarakat miskin/kurang mampu untuk berusaha, memberikan insentif kredit bagi para pengusaha kecil dan menengah

VI.

Penutup

DKI Jakarta merupakan salah satu penyangga ekonomi nasional dengan demikian menjadi barometernya pula. Oleh karena itu menjadi stabilitas ekonomi regional merupakan prioritas utama antara lain dengan mengendalikan inflasi, mempertahankan indeks pembangunan manusia dan mengurangi angka kemiskinan.

82

Bab 4.3 Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Beberapa faktor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor. Meskipun pertumbuhan investasi dan ekspor selama pascakrisis telah menunjukkan adanya perbaikan, namun pemerintah tetap terus berupaya untuk membenahi iklim investasi dan meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia, agar pertumbuhan investasi dan ekspor dapat lebih baik dan lebih besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu. pembenahan iklim investasi dan peningkatan daya saing ekspor merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam pembangunan nasional yang dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai 1. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkat pernerintahan yang mampu mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi. Reformasi dimaksudkan sebagai upaya untuk:
(a) Menuntaskan sinkronisasi dan deregulasi peraturan antarsektor dan antara pusat dengan

daerah;
(b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan guna mengimplementasikan penyederhanaan

prosedur perizinan investasi;
(c) Menyempurnakan sistem perpajakan dan Kepabeanan; serta (d) Penegakan hukum untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban berusaha.

2. Meningkatnya efisiensi pelayanan ekspor-impor, kepelabuhanan, kepabeanan, dan administrasi (verifikasi dan restitusi) perpajakan. Diharapkan dalam 3 tahun pertama akan dicapai tingkat efisiensi yang kurang lebih sama dengan separuh tingkat efisiensi negara-negara Association of South East Asian Nations (ASEAN) yang maju perekonomiannya; 3. Terpangkasnya prosedur perizinan memulai usaha dan operasi bisnis. Dalam 3 tahun pertama diharapkan dapat menyamai separuh tingkat efisiensi prosedur memulai usaha dan bisnis pada negara-negara ASEAN yang maju perekonomiannya; 4. Meningkatnya investasi secara bertahap agar kontribusinya terhadap Produk Nasional Bruto (PNB) meningkat dari 20.5 persen pada tahun 2004 menjadi 27.4 persen pada tahun 2009.

83

Peningkatan ini diharapkan juga diikuti dengan penyebaran yang rnakin luas dan merata pada kawasan-kawasan di luar Pulau Jawa, terutama kawasan timur Indonesia; 5. Meningkatnya pertumbuhan ekspor secara bertahap dari sekitar 5.2 persen pada tahun 2005 menjadi sekitar 9.8 persen pada tahun 2009 dengan komposisi produk yang lebih beragam dan kandungan teknologi yang semakin tinggi; 6. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional dan kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan dalam negeri yang kondusif dan dinamis; 7. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa menjadi sekitar USD 10 miliar pada tahun 2009; 8. Meningkatnya kontribusi kiriman devisa dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri yang berkisar sekitar USD 1 miliar. III. Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2004-2009, kebijakan bagi penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing ekspor nasional diarahkan pada: ◦ Mengurangi Praktik Ekonomi Biaya Tinggi Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi biaya transaksi baik pada tahap awal maupun pada tahap operasional. Inti dari kegiatan ini adalah penuntasan deregulasi (pemangkasan birokrasi) peraturan dan prosedur perizinan serta pengembangan kapasitas lembaga publikasi pelaksananya. Langkah-langkah yang akan ditempuh, antara lain meliputi: 1. Penataan aturan dan pemangkasan birokrasi dalam prosedur perizinan dan pengelolaan usaha dengan prinsip transparansi dan tata kepemerintahan yang baik; 2. Penataan aturan dan pemangkasan birokrasi dalam pengelolahan aktivitas ekspor-impor (kepabeanan dan kepelabuhan) yang mengedepankan prinsip transparansi dan tata kepemerintahan yang baik; 3. Penataan aturan dan peningkatan efesiensi waktu serta biaya administrasi perpajakan, terutama untuk verifikasi nilai pajak dan pengembalian (restitusi) pajak pertambahan nilai (PPN) Keinginan dan komitmen politik yang kuat akan sangat mempengaruhi keberhasilan upaya ini. Revitalisasi pelaksanaan dan penegakan semua peraturan serta perundangan sebagaimana digariskan di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dan telah diperpanjang dan diperbaiki dengan kebijakan yang cakupannya lebih luas, yakni dikeluarkannya Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi titik awak untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

84

◦

Menjamin Kepastian Usaha dan Meningkatkan Penegakan Hukum Program penjaminan kepastian usaha dan peningkatan penegakan hukum akan menitikberatkan pada: 1. Penghormatan kontrak usaha; 2. Penjagaan hak kepentingan untuk menghormati kontrak usaha; 3. Penjagaan hak kepemilikan (property rights), terutama kepemilikan lahan; 4. Pengaturan mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat (dispute settlements) yang adil. Terutama berkenaan dengan perselisihan niaga, penguatan implementasi persainangan usaha dan standarisasi produk-produk yang dipasarkan, serta penyelesaian konflik antara produsen-konsumen.

◦

Mengembangkan Kebijakan Investasi Tujuan utama dari arah kebijakan ini adalah melakukan perbaikan pada sejumlah regulasi yang terkait dengan investasi. Yang termasuk dalam program ini diantaranya: 1. Merumuskan cetak biru (blue print) pengembangan kebijakan investasi ke depan. Agenda kerja dalam kelompok ini adalah melakukan revisi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU). Penanaman Modala dengan mengacu pada international best practice dan mengutamakan perlakuan nondiskriminatif antara investor asing dan domestik serta antara investor besar dan investor kecil-menengah. 2. Merumuskan sistem insentif kebijakan investasi dalam rangka menarik investor asing; 3. Merumuskan reformasi kelembagaan penanaman modal sebagai lembaga fasilitas dan promosi investasi yang berdaya saing. Mengingat lingkup permasalahan yang bersifat antarsektor, kuatnya koordinasi di berbagai tingkat pengambilan keputusan yang terkait, akan sangat menentukan keberhasilan program ini.

◦

Harmonisasi Perundangan Pusat dan Daerah Harmonisasi Perundangan Pusat dan Daerah ditujukan terutama untuk pengembangan dan operasionalisasi usaha daerah-daerah. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, kesederhanaan, dan efisiensi biaya serta waktu pengurusan.

◦

Meningkatkan Akses dan Perluasan Pasar Produk Ekspor Indonesia Dalam rangka mendukung penguatan daya saing produk ekspor, arah kebijakan bidang perdagangan luar negeri adalah meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor serta penguatan kinerja eksportir dan calon eksportir. Aspeknya meliputi: 1. Mendorong secara bertahap perluasan basis produk ekspor yang ramah lingkungan;

85

2. Meningkatkan nilai tambah ekspor secara bertahap terutama dari dominasi bahan mentah (sektor primer) ke dominasi barang setengah jadi dan barang jadi; 3. Revitalisasi kinerja lembaga promosi ekspor dan penguatan kapasitas lebaga pelatihan ekspor kecil; 4. Meningkatkan jenis dan kualitas pelayanan ekspor melalui konsep support at company level kepada para eksportir dan calon eksportir UMKM potensial; 5. Meningkatkan kinerja diplomasi perdagangan internasional; baik terhadap negara maju maupun negara berkembang; 6. Meningkatkan fasilitas perdagangan penyederhanaan produser ekspor-impor yang mengimplementasikan konsep single document, mengurangi sistem tata niaga untuk komoditi nonstrategis dan yang tidak memerlukan pengawasan, serta penguatan kapasitas lembaga uji mutu produk ekspor-impor; 7. Optimalisasi sarana penunjang perdagangan internasional, seperti kelembagaan trade financing untuk ekspor; 8. Optimalisasi implementasi berbagai bentuk kerjasama perdagangan, seperti skema imbal dagang dan perdagangan bebas antara negara (free trade agreement); 9. Penguatan kelembagaan pengemanan perdagangan internasional (safeguard dan antidumping) serta kelembagaan harmonisasi tarif; 10. Peningkatan tingkat penerimaan (acceptance) produk di pasar global melalui pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kerjasama standarisasi regional dan internasional. ◦ Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri Di bidang perdagangan dalam negeri, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga, dan kepastian berusaha. Upaya ini diintegrasikan dengan arah kebijakan peningkatan kinerja perdagangan luar negeri guna mewujudkan ketahanan ekonomi yang kokoh. Langkah-langkahnya meliputi: 1. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penyederhanaan prosedur, perizinan yang menghambat kelancaran arus barang serta pengembangan kegiatan jasa perdagangan; 2. Penguatan kelembagaan perdagangan, yaitu: kelembagaan perlindungan konsumen, bursa berjangka komoditi, kelembagaan persaingan usaha, dan kelembagaan perdagangan lainnya; 3. Fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana subsistem distribusi pada daerah terpencil. Fasilitas juga dilakukan pada sarana penunjang

86

perdagangan melalui pengembangan jaringan informasi produksi dan pasar serta perluasan pasar lelang lokal dan regional; 4. Peningkatan efektivitas pelaksanaan perlindungan konsumen, tertib ukur, dan penguatan sistem pengawasan barang beredaran dan jasa. ◦ Meningkatkan Kinerja Sektor Parawisata Kebijakan pembanguna parawisata diarahkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnu) yang difokuskan pada upaya: 1. Peningkatan efektivitas kelembagaan promosi parawisata, baik di dalam maupun di luar negeri; 2. Pengembangan varian dan kualitas produk-produk wisata, terutama pengembangan wisata bahari yang potensinya sangat besar dengan tetap memperhatikan kelestarian pembangunan yang berkelanjutan; 3. Harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat aturan yang terkait dalam mendukung pengembangan parawisata; 4. Optimalisasi dan sinkronisasi pengelolaan jasa layanan parawisata, terutama yang melibatkan lebih dari satu moda transportasi. IV. Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta

Perkembangan Investasi DKI Jakarta a. Bauran Investasi DKI Jakarta
Investasi di DKI Jakarta bersumber dari: (a) Pemerintah Daerah; (b) Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat; (c) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA); (d) Investasi Non-fasilitas dan Investasi Masyarakat. Data pada tabel IV.3.1 memperlihatkan peranan setiap komponen investasi di atas terhadap total investasi DKI Jakarta pada tahun 2005. Terlihat bahwa pemberi kontribusi terbesar dalam investasi di DKI Jakarta adalah investasi non fasilitas dan masyarakat, yakni sebesar 87,8 persen. Dengan demikian sebagian besar pelaku investasi adalah masyarakat umum. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kedewasaan masyarakat DKI Jakarta dalam berinvestasi sudah tinggi.

87

Tabel IV.3.1 Kontribusi Sumber-Sumber Pembiayaan Investasi Provinsi DKI Jakarta 2005 (%) Sumber Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta Dana Perimbangan Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Asing Non Fasilitas dan Masyarakat
Sumber : Rencana Strategi Provinsi DKI Jakarta

% 5.39 4.1 2.69 0.02 87.8

Kontribusi pembiayaan investasi DKI Jakarta yang ditunjukkan data pada tabel IV.3.1 menunjukkan bahwa peranan pemerintah DKI Jakarta terhadap pembiayaan investasi regional sangat kecil jika dibandingkan dengan peranan yang diberikan masyarakat umum terhadap pembiayaan investasi. Hal ini secara langsung menginformasikan bahwa pemerintah daerah sebagai agen pendorong investasi sudah berperan dengan cukup baik. Dalam rencana strategi provinsi DKI Jakarta, peranan pemerintah daerah dalam bauran investasi ditargetkan berada pada kisaran 5 persen pada tahun 2010. Ringkasan dari strategi ini dapat dilihat dalam tabel IV.3.2 dibawah ini.

Tabel IV.3.2 Kontribusi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam Investasi Agregat di DKI Jakarta Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kontribusi Pemerintah Daerah DKI (%) 6,58 6,69 5,19 5,39 5,56 5,50 5,49 4,42 5,19

Sumber : Rencana Strategi Provinsi DKI Jakarta, dimodifikasi

b. Potensi Lapangan Usaha Provinsi DKI Jakarta
Kegiatan usaha di DKI Jakarta harus memperhatikan status kota Jakarta sebagai kota internasional, struktur keruangan yang sangat padat, serta ketersediaan tenaga kerja terdidik. Berikut ini adalah jenis-jenis lapangan usaha di Provinsi DKI Jakarta yang berpotensi besar untuk diberikan

88

penanaman modal karena tidak memerlukan area (tanah) yang luas, padat modal dan berorientasi ekspor: 1. Industri, meliputi: garmen, shipping manufacturing, keramik, percetakan, barang-barang yang habis pakai (durable goods), peralatan olahraga, cold storage, sarung tangan, susu, sabun, plastik, obat-obatan, pengepakan, tas dan peralatan perjalanan (travel), mainan anak-anak, sparepart (komponen) kendaraan, alat-alat tulis dan gambar, barang-barang terbuat dari kayu untuk konstruksi bangunan, multiplex, furniture, dan pengalengan ikan 2. Perdagangan, meliputi: ikan hias, bunga hias, buah-buahan dan barang-barang retail 3. Jasa/Pelayanan lainnya. Meliputi: jasa konstruksi, jasa perdagangan, pariwisata dan pariwisata Kepulauan Seribu Gambaran Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Asing (PMA) Meskipun bukan merupakan komponen yang besar dalam bauran investasi, perkembangan penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) di DKI Jakarta seringkali menjadi barometer dari iklim investasi. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari jumlah dan pertumbuhan PMDN dan PMA. Berdasarkan data yang terangkum dalam Tabel IV.3.3, jumlah penanaman modal dalam negeri dilihat dari jumlah izin yang dikeluarkan mengalami kenaikan selama tahun 2002—2007, kecuali pada tahun 2005. Pada tahun 2005 jumlah izin usaha PMDN yang dikeluarkan turun 1 unit menjadi 24 unit dari 25 unit pada tahun sebelumnya. Untuk tahun-tahun lainnya jumlah izin usaha mengalami kenaikan. Selama lima tahun, yakni dari tahun 2002 sampai 2007, rata-rata izin yang dikeluarkan mencapai 23,8 per tahun. Dalam nilai rupiah, kenaikan PMDN yang sangat besar terjadi pada tahun 2003, mencapai 150,57 persen. Setelah itu jumlahnya pengalami penurunan selama dua tahun, yakni pada tahun 2003 dan 2004. Pada tahun 2004, meskipun jumlah izin usaha yang dikeluarkan mencapai kenaikan, namun nilai investasinya mengalami penurunan. Sejak tahun 2006, nilai investasi (PMDN) mengalami kenaikan kembali hingga tahun 2007. Tabel IV.3.3 Realisasi PMDN DKI Jakarta 2002-2007 Nilai Realisasi Jumlah Izin Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Unit 14 17 25 24 29 34 Pertumbuhan (%) 21,43 47,06 -4,00 20,83 17,24 Rp. Milyar 1.766,1 4.425,4 3.731,2 2.546,0 3.088,0 4.218,0 Pertumbuhan (%) 150,57 -15,69 -31,76 21,29 36,59

Sumber: BKPM DKI Jakarta

89

Jumlah dan pertumbuhan realisasi penanaman modal asing (PMA) selama 2002-2007 di DKI Jakarta yang terdapat pada Tabel IV.3.3 menunjukkan adanya fluktuasi penanaman modal, baik dalam jumlah izin usaha maupun nilai investasinya. Pada tahun 2004 dan 2006 baik jumlah maupun nilai investasi asing di DKI Jakarta mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2003, 2005 dan 2007 terjadi kenaikan. Dari sisi jumlah unit usaha yang diterbitkan, maka pada tahun 2005 tercapai angka pertumbuhan tertinggi, dengan tingkat kenaikan 59,39%. Dari sisi nilai investasinya, maka kenaikan investasi yang terjadi pada tahun 2003, 2005 dan 2007 sangatlah besar, yakni lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai investasi (nilai investasi untuk setiap izin yang dikeluarkan) mengalami kenaikan. Pada tahun 2007, meskipun kenaikan jumlah izin yang dikeluarkan naik hanya 10,61%, namun kenaikan nilai investasinya naik 218,50%.

Tabel IV.3.4
Realisasi PMA DKI Jakarta 2002-2007 Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jumlah Izin Pertumbuhan (%) 50,63 -3,78 59,39 -9,59 10,61 Nilai Realisasi US$ juta Pertumbuhan (%) 905,2 3.816,1 1.451,4 3.266,9 1.468,4 4.676,9 321,58 -61,97 125,09 -55,05 218,50

Unit 158 238 229 365 330 365

Sumber: BKPM DKI Jakarta

Nilai realisasi investasi dalam PMA dan PMDN di atas tidak selalu sama dengan nilai persetujuan. Tabel IV.3.4 menggambarkan besarnya persetujuan penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah. Jika dibandingkan dengan dua tabel sebelumnya, maka untuk setiap tahun nilai penanaman modalnya berbeda. Sebagai contoh, pada tahun 2003 penanaman modal yang disetujui pemerintah (Tabel IV.3.5) terdiri dari PMA senilai US$ 5.941 juta dan PMDN senilai Rp. 3.003 milyar, namun realisasinya adalah PMA senilai US$ 3.816,1 juta dan PMDN Rp. 4.425,4 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman modal yang disetujui tidak selalu direalisasikan pada tahun yang sama. Sebagian PMA dan PMDN realisasinya berjarak satu tahun atau lebih dari tahun persetujuannya.

90

Tabel IV.3.5 Nilai Persetujuan PMA dan PMDN 2002-2007
Tahun PMA (Juta US$) 3.456 5.941 1.734 5.206 2.295 6.082 PMDN (Miliar Rupiah) 3.784 3.003 3.711 4.080 2.243 5.405

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dengan memperhatikan data perkembangan realisasi PMDN dan PMA di atas, terlihat bahwa tren investasi di DKI Jakarta cenderung meningkat dengan pertumbuhan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa gairah penanaman modal dalam negeri dan asing di DKI Jakarta cukup tinggi. Dengan kata lain hal ini juga turun menandakan iklim investasi yang baik di ibu kota. Namun dalam perkembangannya, keterbatasan ruang di DKI Jakarta menyebabkan terjadinya pergeseran penanaman modal ke wilayah lain. Untuk penanaman modal ke wilayah Jawa dan Bali, peranan DKI Jakarta mengalami penurunan sejak tahun 2004. Dalam Tabel IV.3.6 terlihat bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) di wilayah Jawa dan Bali mengalami kenaikan yang tajam dalam kurun waktu 2002-2006. Meskipun demikian, persentase PMDN yang mengalir ke DKI Jakarta dibandingkan total Jawa dan Bali mengalami penurunan. Jumlah persetujuan PMDN di DKI Jakarta masih cukup dominan (setelah Jawa Barat) sampai dengan tahun 2003 mencapai di atas 20%. Sejak tahun 2004 persentase penanaman modal dalam negeri di DKI Jakarta turun menjadi di bawah 20%. Dapat dilihat bahwa sejak tahun 2004 tersebut terjadi pergeseran penanaman modal ke Banten.

91

Tabel IV.3.6 Nilai Persetujuan PMDN 2002-2006 di Jawa dan Bali (Milyar Rp)
Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Jumlah DKI Jakarta (%)

Tahun
2002 3.784 4.998 1.950 43 1.751 600 3 2003 3.003 4.016 3.147 23 1.233 1.559 706 2004 3.711 3.934 6.016 8 4.110 6.431 830 2005 4.080 5.893 1.857 647 5.474 5.137 3.245 2006 2.243 7.440 2.825 90 4.582 5.802 8.525

13.129 28,82

13.687 21,94

25.040 14,82

26.333 15,49

31.507 7,12

Sumber: Badan Pusat Statistik

Persentase PMA DKI Jakarta terhadap Jawa dan Bali dapat dilihat dalam Tabel IV.3.7. Terlihat pada tabel bahwa aliran PMA ke Jakarta masih mendominasi persebaran PMA di Jawa dan Bali. Nilai nominal investasi PMA ke Jakarta dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, di mana nilai persetujuan PMA pada tahun 2004 menurun dari 5.941 juta di tahun 2003 menjadi 1.734. Kemudian pada tahun 2005 meningkat kembali menjadi 5.206 dan pada tahun berikutnya turun menjadi 2.295. Dari sisi presentase nilai persetujuan PMA di Jakarta terhadap total nilai persetujuan PMA di seluruh Jawa dan Bali, terlihat bahwa presentasenya menurun. Penurunan yang tajam terjadi sejak tahun 2004. Sebelum tahun 2004, sekitar 70% PMA di Jawa dan Bali mengalir ke DKI Jakarta. Sejak tahun 2004 PMA yang mengalir ke DKI Jakarta tinggal 20%-50%. Dalam hal ini terjadi pergeseran PMA yang besar ke provinsi Jawa Barat sejak tahun 2004 dan Banten sejak 2005, kemudian Jawa Timur sejak 2006. Tabel IV.3.7 Nilai Persetujuan PMA 2002-2006 di Jawa dan Bali (US$ juta)
Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Jumlah DKI Jakarta (%) Tahun 2002 3.456 929 76 20 283 162 89 5.015 2003 5.941 993 112 18 478 383 230 8.155 72,85 2004 1.734 2.087 3.402 4 359 593 417 8.596 20,17 2005 5.206 1.438 627 59 527 2.774 205 10.836 48,04 2006 2.295 1.352 82 49 1.065 1.057 133 6.033 38,04

68,91 Sumber: Badan Pusat Statistik

92

Hingga triwulan II 2008, nilai investasi provinsi DKI Jakarta sedikit tumbuh meningkat. Pertumbuhan ini berasal tingginya investasi di sektor bangunan, khususnya dari beberapa proyek yang pembangunan sedang berjalan di wilayah DKI Jakarta. Beberapa proyek pembangunan ini meliputi pembangunan 21 Tower rumah susun sederhana milik (Rusunami) di wilayah DKI Jakarta (di Pulau Gebang 6 menara, Cengkareng 10 menara dan Kemayoran 5 menara), pembangunan apartemen seperti Grand Karting, Kelapa Gading Square dan Mediterania Marina.

Untuk properti retail beberapa proyek yang sedang dibangun antara lain adalah Jembatan Pasar Pagi ITC Mangga Dua, Pulo Gadung Central Business dan Pluit Junction. Sementara itu proyek infrastruktur yang pengerjaannya masih berlangsung antara lain adalah peninggian dan penambahan ruas tol Sedyatmo yang dimulai Maret 2008 dengan nilai investasi Rp 260 miliar.

Namun, perlambatan pertumbuhan investasi yang terjadi di provinsi DKI Jakarta justru terjadi pada investasi non bangunan. Beberapa indikator yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan investasi non bangunan tersebut adalah perlambatan pertumbuhan impor barang modal dan penurunan penggunaan kapasitas industri (SKDU). Selain itu, kondisi perusahaan menunjukkan excess capacity pada proses produksi, sehingga belum memandang perlu untuk melakukan investasi secara besar-besaran.

ICOR DKI Jakarta 2004-2009 Untuk menganalisis efisiensi investasi di wilayah DKI Jakarta, maka akan digunakan angka ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) provinsi DKI Jakarta dari tahun 2004 hingga tahun 2009. Incremental capital-output ratio (ICOR) adalah angka perbandingan investasi dengan output wilayah dalam periode waktu tertentu. Investasi di sini dikonsepkan sebagai tambahan modal (incremental capital) yang dibutuhkan untuk meningkatkan output dalam kegiatan produksi. Dengan kata lain, semakin kecil nilai ICOR maka semakin kecil pula investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan output. Dalam menganalisis ICOR, perlu juga dipahami bahwa nilai ICOR yang semakin kecil menggambarkan efisensi yang semakin meningkat, karena untuk menambah satu satuan nilai output dibutuhkan investasi yang semakin kecil.

93

Dengan angka ICOR tertentu yang dimiliki DKI Jakarta, maka jumlah investasi per tahun yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dapat ditargetkan. Investasi dalam istilah yang lain adalah penanaman modal tetap domestik bruto (PMTDB). Nilai dari ICOR ini akan menjelaskan efisiensi dari kegiatan investasi di suatu wilayah. Tabel IV.3.8 menunjukkan kondisi dan proyeksi dari pertumbuhan pendapatan per kapita, pertumbuhan populasi, ICOR dan kontribusi PMTDB (investasi agregat) dalam PDRB DKI Jakarta selama periode 2002-2010. Kolom terakhir (I/Y*) adalah kontribusi PMTDB dalam PDRB DKI Jakarta yang seharusnya ada jika mengacu pada persamaan Harrold-Domar. Tampak bahwa kontribusi PMTDB dalam PDRB DKI Jakarta, baik aktual (2002-2005) maupun proyeksi (2006-2009), selalu lebih kecil dari semestinya (I/Y*). Tampak pula adanya kecenderungan penurunan ICOR selama periode tersebut. kondisi ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab dari nyaris lebih rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita DKI Jakarta dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tabel IV.3.8 Pertumbuhan Pendapatan per Kapita dan Populasi, ICOR, dan Share Investasi Agregat dalam PDRB - DKI Jakarta Pertumbuhan Pertumbuhan
Tahun ICOR (Y/P) P 2002 4,02 0,83 5,8 2003 4,57 0,71 5,2 2004 4,67 0,93 4,9 2005 5,28 0,69 4,9 2006 5,28 0,69 4,9 2007 6,00 0,57 4,8 2008 6,20 0,68 4,7 2009 5,79 0,68 4,7 2010 5,28 0,69 4,9 Sumber : Rencana Strategi Provinsi DKI Jakarta,dimodifikasi I/Y 26,71 26,23 27,68 26,64 27,16 29,13 30,41 28,68 26,65 I/Y* 28,14 27,44 27,48 29,29 29,23 31,55 32,34 30,38 29,17

Dari tabel diatas, maka kita dapat saksikan bahwa tren pergerakan nilai ICOR DKI menunjukkan nilai skala yang semakin menurun, dari di atas 5 menjadi di bawah 5 sejak tahun 2004. Hal ini perlu mendapat perhatian serius karena biasanya kota-kota modern dengan dominasi sektor tersier selalu memiliki skala nilai ICOR di atas 5. Kondisi ini mensyaratkan tingkat produktivitas yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk memenuhi ICOR minimal untuk kota-kota modern (di atas 5), kebutuhan investasi agregat per tahun di DKI Jakarta pada periode 2007-2010 harus mencapai sekitar 35 persen dari PDRB (lihat Tabel IV.3.9). Berdasarkan Persamaan Harrold-Domar dengan asumsi ICOR meningkat secara bertahap (mulai 5 pada tahun 2007 sampai 5.75 pada tahun 2010), kebutuhan investasi agregat pada

94

tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 di DKI Jakarta masing-masing sebesar Rp 109,66 trilyun, Rp 128,88 trilyun, Rp 135,08 trilyun dan Rp 141,58 trilyun (menurut harga konstan tahun 2000). Tabel IV.3.9 Penghitungan Kebutuhan Investasi Agregat di DKI Jakarta (2007-2010) Berdasarkan Persamaan Harrold-Domar
Tahun ICOR 2007 5,00 2008 5,25 2009 5,5 2010 5,75 Sumber: Hasil perhitungan I/Y (%) 32,86 36,12 35,55 36,13 Y (Rp trilyun) 333,67 356,77 379,97 404,68 I (Rp trilyun) 109,66 128,88 135,08 141,58

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan investasi di DKI Jakarta akan semakin meningkat sebagai akibat dari laju pertumbuhan PDRB yang terus meningkat; sebagai akibat upaya-upaya untuk terus memperbaiki efisiensi dan tingkat produktivitas di seluruh perekonomian dan pemerintahan; serta akibat dari keharusan melakukan investasi dalam sektor-sektor jasa dan pendukungnya.

Pengaruh Investasi Sektoral: Hasil Studi SNSE DKI Jakarta Analisis pengaruh investasi pada sektor tertentu terhadap tiga aspek penting perekonomian diuraikan dalam bagian ini. Tiga aspek perekonomian yang dimaksudkan adalah penciptaan lapangan kerja, pendapatan masyarakat dan peningkatan output (produksi) regional. Berikut ini adalah ringkasan hasil studi tahun 2007, menggunakan model SNSE berkenaan dengan pengaruh investasi sektoral terhadap tiga aspek perekonomian DKI Jakarta di atas. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah Tabel SNSE DKI Jakarta 2006. Perubahan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia mempengaruhi naik turunnya pendapatan aggregat regional. Peningkatan potensi pendapatan agregat regional menunjukkan potensi peningkatan lapangan kerja baru yang tercipta dari investasi. Kondisi ini dirangkum pada Tabel IV.3.10 menampilkan pengaruh investasi setiap sektor ekonomi terhadap peningkatan upah dan gaji tenaga kerja. Namun tabel 1V.3.10 hanya mencantumkan sektor-sektor yang berada pada peringkat 10 besar dari 39 sektor yang ada. Data pada Tabel 1V.3.10 menunjukkan bahwa sektor pemerintahan umum menempati urutan pertama, kemudian disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran. Dari tabel tersebut dapat dibaca bahwa setiap

95

investasi sebesar satu rupiah di sektor perdagangan besar dan eceran, akan diikuti (setelah bermultiplier) oleh kenaikan pembayaran upah dan gaji semua sektor produksi sebesar Rp. 0,4759. Terlihat bahwa selain sektor jasa terdapat beberapa sektor non-jasa berada di urutan sepuluh teratas. Hanya tiga sektor jasa saja yang berada dalam 10 urutan teratas tersebut, yakni jasa pemerintahan umum, jasa perdagangan besar-eceran, serta jasa perorangan dan rumah tangga. Lainnya adalah sektor-sektor infrastruktur, bahkan terdapat beberapa sektor primer. Sektor infrastruktur yang terdapat dalam 10 urutan teratas adalah sektor air minum, listrik dan gas, bangunan tempat tinggal dan bangunan hasil pekerjaan umum.

Tabel IV.3.10 Pengaruh Investasi Sektoral Terhadap (Pendapatan) Tenaga Kerja
Rangking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sektor Pemerintahan Umum Perdagangan Besar dan Eceran Pertanian non Tanaman Pangan, Tanaman Hias Jasa Perseorangan dan Rumahtangga Air Minum Listrik dan Gas Perikanan Peternakan Bangunan Tempat Tinggal Bangunan Hasil Pekerjaan Umum dan lainnya Pengaruh 0,6736 0,4759 0,4727 0,4711 0,4652 0,4649 0,4635 0,4615 0,4611 0,4599

Jika analisis pengaruh investasi sektoral dilakukan terhadap pendapatan masyarakat provinsi DKI Jakarta, maka hal ini akan mencerminkan aliran uang yang masuk ke dalam berbagai golongan rumah tangga. Untuk menganalisis hal tersebut maka data pada tabel IV.3.11 disajikan untuk menggambarkan ilustrasi dari pengaruh investasi sektoral terhadap pendapatan rumah tangga. Dalam Tabel IV.3.11 terlihat bahwa tiga urutan teratas dari pengaruh investasi terbesar terhadap penghasilan rumah tangga ditempati oleh sektor jasa. Sedangkan tujuh urutan selanjutnya ditempati oleh sektor-sektor infrastruktur, bahkan terdapat sektor primer seperti pertanian non tanaman pangan dan peternakan. Sektor infrastruktur yang masuk dalam sepuluh urutan teratas tersebut adalah listrik dan gas, bangunan tempat tinggal, air minum dan bangunan hasil pekerjaan umum. Juga terdapat satu sektor sekunder di sini, yakni industri bahan bakar, minyak dan gas.

96

Tabel IV.3.11 Pengaruh Investasi Sektoral Terhadap (Pendapatan) Rumah Tangga DKI Jakarta
Rangking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sektor Pemerintahan Umum Jasa Perseorangan dan Rumahtangga Perdagangan Besar dan Eceran Listrik dan Gas Pertanian non Tanaman Pangan, Tanaman Hias Industri Bahan Bakar, Minyak dan Gas Bangunan Tempat Tinggal Air Minum Bangunan Hasil Pekerjaan Umum dan lainnya Peternakan Pengaruh 0,7052 0,6285 0,6109 0,6084 0,6018 0,5980 0,5971 0,5962 0,5954 0,5883

Sedangkan, pengaruh investasi pada sektor tertentu terhadap penciptaan produksi (output) regional DKI Jakarta dapat dilihat dalam Tabel IV.3.12. Dalam Tabel terlihat bahwa sektor jasa paling tinggi berada pada urutan 5. Tiga urutan teratas adalah sektor-sektor primer, yaitu peternakan, pertanian non tanaman pangan dan perikanan. Urutan keempat adalah sektor industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki. Sektor lain yang masuk dalam sepuluh urutan teratas (urutan 6-10) adalah listrik dan gas, industri alat angkutan, mesin dan peralatannya, bangunan hasil pekerjaan umum, bangunan tempat tinggal dan angkutan penumpang jalan raya.

Tabel IV.3.12 Pengaruh Investasi Sektoral Terhadap Output Provinsi DKI Jakarta
Rangking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sektor Peternakan Pertanian non Tanaman Pangan, Tanaman Hias Perikanan Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki Pemerintahan Umum Listrik dan Gas Industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya Bangunan Hasil Pekerjaan Umum dan lainnya Bangunan Tempat Tinggal Angkutan Jalan Raya (penumpang) Pengaruh 3,1673 3,1146 3,0082 2,7480 2,7084 2,6583 2,6353 2,5910 2,5730 2,5448

97

Evaluasi Perkembangan Investasi DKI Jakarta Dari informasi yang disajikan pada data-data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa khusus pada wilayah administasi DKI Jakarta, nilai persetujuan dan nilai realisasi dari investasi pada tahun 2004 hingga 2007 untuk kategori penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Adapun nilai rata-rata PMA DKI Jakarta dari tahun 2004 hingga 2007 adalah sebesar 2.716 juta US$. Sedangkan nilai rata-rata PMDN DKI Jakarta adalah sebesar 3.396 miliar rupiah. Pertumbuhan nilai investasi setiap tahunnya mengindikasikan bahwa DKI Jakarta masih menjadi salah satu daerah tujuan utama investasi. Fungsi Pariwisata Dalam Perekonomian. Fungsi pariwisata dalam suatu wilayah diarahkan untuk meningkatkan gerak perekonomian suatu daerah melalui pengembangan potensi kepariwisataan yang dapat memberikan efek berganda (multipe effect) terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan penerimaan daerah. Kondisi Ekonomi Pariwisata Provinsi DKI Jakarta Selain sebagai ibukota Negara dan daerah pusat perdagangan serta dan jasa, provinsi DKI Jakarta juga menyimpan potensi industri pariwisata yang besar. Potensi pariwisata yang dimiliki ini jika dioptimalkan dengan baik diperkirakan akan dapat menjadi salah satu andalan dari perekonomian daerah Propinsi DKI Jakarta. Khususnya sebagai sumber potensial dalam penciptaan pendapatan masyarakat, penyerapan lapangan kerja, dan peningkatan penerimaan asli daerah. Salah satu indikator kualitas pengembangan dari industri pariwisata provinsi DKI Jakarta yang dapat kita analisis adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang berkunjung ke wilayah DKI Jakarta. Informasi ini disajikan pada tabel IV.3.13 dibawah ini.

Tabel IV.3.13 Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia dan Share Terhadap Kunjungan Wisman Ke Jakarta 2002-2008*
Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jumlah Wisman Ke Indonesia 5,033,400 4,467,021 5,321,165 5,002,101 4,871,351 5,570,000 na Jumlah Wisman Ke Jakarta 1,267,295 1,125,168 1,065,495 1,168,656 1,216,132 1,216,957 1,219,217 Share 25.18 25.19 20.02 23.36 24.96 21.83 Na

Sumber : BPS * September 2008

98

Dari data perbandingan diatas, maka dapat kita lihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke provinsi DKI Jakarta selama periode 2002 hingga september 2008 menunjukkan pergerakan yang relatif stagnan. Dimana jumlah kunjungan wisatawan mancanegara teringgi sepanjang periode 2002 hingga 2008 adalah pada tahun 2002, yaitu sebesar 1,267,295 wisatawan. Adapun jika analisis dilakukan pada persentase wisatawan mancanegara yang berkunjung ke provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya, maka kita akan mendapatkan rasio persentase yang terus mengalami penurunan secara bertahap jika dibandingkan dengan total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.

Sumber : BPS

Gambar 4.3.1 Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia dan Share terhadap Kunjungan Wisman ke Jakarta 2002-2008*

Beberapa faktor yang menyebabkan stagnannya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke provinsi DKI Jakarta adalah: ◦ ◦ ◦ Citra atau dampak dari persepsi wisatawan mancanegara (wisman) yang menempatkan Jakarta sebagai kota yang kurang kondusif, aman dan nyaman untuk berwisata. Penataan ruang kota Jakarta yang belum optimal untuk objek wisata. Kemampuan SDM di bidang industri pariwisata yang kurang memadai, kurangnya aksesibilitas obyek pariwisata, standar pelayanan yang belum optimal, belum memadainya sarana dan prasarana obyek wisata, kurangnya apresiasi dan minimnya partisipasi masyarakat tentang industri kepariwisataan provinsi DKI Jakarta. ◦ Promosi pariwisata lintas sektoral yang masih kurang efektif dan efisien.

99

Sumber : BPS * September 2008

Gambar 4.3.2 Data Kunjungan Wisman ke Provinsi DKI Jakarta 2000-2008*
Meskipun demikian, perlu juga dipahami bahwa karakteristik wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah DKI Jakarta memiliki perbedaan karakteristik dengan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah lain. Umumnya, wisatawan-wisatawan mancanegara yang berkunjung datang wilayah DKI Jakarta sebagian besar didominasi oleh motivasi bisnis. Hal ini juga yang menyebabkan faktor keamanan menjadi sangat berperan, khususnya dalam mempengaruhi jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah DKI Jakarta.

Sumber : Jakarta Dalam angka

Gambar 4.3.3 Data Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Jakarta 2001-2007 100

Sedangkan untuk kunjungan wisatawan nusantara ke wilayah DKI Jakarta sepanjang periode 2001 hingga 2007, data statistik yang disajikan pada grafik 4.3.3 menunjukkan bahwa terdapat pergerakan yang cukup positif. Dimana kunjungan wisatawan nusantara (domestik) tahun 2004 naik cukup tajam, yaitu dengan jumlah wisatawan sebesar 13,577,000 orang. Sementara penurunan jumlah kunjungan wisatawan nusantara terjadi pada tahun 2005, hal ini terjadi karena adanya penurunan tingkat daya beli masyarakat, khususnya akibat kebijakan pemerintah dalam meningkatkan harga bahan bakar minyak di Indonesia. Namun seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat Indonesia, peningkatan jumlah wisatawan nusantara kembali terjadi pada tahun 2006, yaitu meningkat menjadi 12,777,571 orang dari tahun sebelumnya dan padatahun 2007 naik lebih tinggi lagi menjadi 20,734,180 orang.

Tabel IV.3.14 Indikator Perkembangan Kegiatan Pariwisata DKI Jakarta (2002 – 2007)
Aspek Analisis Tahun Tingkat Hunian Kamar Hotel Berbintang Perbulan (%) Tingkat Hunian Kamar Hotel Non Bintang Perbulan (%) Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan (Juta Rupiah) Penerimaan Retribusi Kepariwisataan (Juta Rupiah)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

48.45 48.78 49.47 52.63 50.60 72.00

46.77 48.50 47.91 50.67 57.34 68.00

501,629.48 747,885.11 742,400.87 878,800.72 1,069,992.06 1,206,540.87

422.53 580.47 645.28 690.47 2,318.76 2,409.80

Peningkatan yang cukup positif dalam melihat perkembangan kegiatan pariwisata di wilayah DKI Jakarta sepanjang tahun 2006 hingga 2007 juga dapat dianalisis melalui tabel IV.3.14 Data pada tabel menunjukkan kualitas peningkatan dari kegiatan pariwisata DKI Jakarta. Untuk tingkat hunian kamar hotel berbintang, DKI Jakarta mencatatkan peningkatan yang sangat baik sepanjang tahun 2007, yaitu sebesar 72 persen. Sedangkan untuk tingkat hunian kamar hotel non bintang, DKI Jakarta juga mencatat pertumbuhan yang cukup positif, yaitu sebesar 68 persen.

101

Selain itu, jika dilihat melalui jumlah penerimaan pajak hotel-restoran dan hiburan, provinsi DKI Jakarta mengalami pertumbuhan positif yang sangat baik, yaitu dengan penerimaan pajak sebesar 1,206,540,870,000 rupiah. Adapun untuk penimaan retribusi kepariwisataan, DKI Jakarta memperoleh 2,409,800.000 rupiah, jumlah ini meningkat dari penerimaan retribusi tahun sebelumnya. Evaluasi Terhadap Sektor Pariwisata Provinsi DKI Jakarta Sektor pariwisata provinsi DKI Jakarta pada peride 2002 hingga 2007 menunjukkan pergerakan yang tidak stabil. Analisis ini dapat ditunjukkan dengan berfluktuasinya pergerakan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jakarta. Walaupun demikian, kondisi pariwisata provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan mulai kembali tumbuh positif pada periode 2006 dan 2007. Indikasi dari mulai tumbuhnya sektor pariwisata provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan pajak dari sektor hotel-restoran dan hiburan. Selain itu, tingkat hunian kamar hotel di provinsi DKI Jakarta juga terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2006 dan 2007. Beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi dari peningkatan pertumbuhan industri pariwisata di DKI Jakarta adalah perlunya pengembangan industri pariwisata secara terpadu melalui pengembangan produk pariwisata, perluasan pasar pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata (travel biro, komunikasi, listrik, air bersih, hotel, restoran dan wisata minat khusus). Namun, hal terpenting untuk kembali menjadikan industri pariwisata sebagai salah satu penggerak roda perekonomian provinsi DKI Jakarta adalah pemulihan citra pariwisata. Khususnya menjadikan DKI Jakarta sebagai daerah wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. V. Rekomendasi Tindak Lanjut Perlu dicari cara-cara baru/terobosan dalam mengundang investasi baru mengingat persaingan antar kota-kota di dunia dan kota-kota di Indonesia sebagai tujuan investasi semakin tajam. Misalnya, perlu deregulasi di sektor-sektor jasa termasuk pengembangan potensi kepariwisataan Mempermudah/memperpendek proses birokrasi Mengawal implementasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah provinsi DKI Jakarta agar terjamin kepastian hukum

102

VI.

Penutup Selain pengendalian inflasi, mengatasi kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia, pemerintah provinsi DKI Jakarta perlu memberikan perhatian pada kegiatan investasi dan ekspor dari wilayah ini. Investasi yang masif akan membuka kesempatan kerja. Peningkatan ekspor hanya dapat dilcapai dengan, antara lain, pemberian insentif dan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur yang baik terutama pelabuhan, kawasan industri, jalan dan jembatan.

103

Bab 4.4. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur
I. Pengantar Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Seiring dengan semakin ketatnya persaingan perdagangan antarnegara, industri manufaktur nasional dituntut untuk semakin meningkatkan daya saingnya. Daya saing yang tinggi selain diperlukan untuk meningkatkan kemampuan jual pada pasar global, juga dibutuhkan untuk memperkuat pasar domestik dari tekanan produk-produk impor. Dengan terjaganya tingkat daya saing, maka akan terjamin tingkat pertumbuhan industri manufaktur, yang akan membantu penciptaan lapangan kerja dan menyehatkan neraca perdagangan. Sampai dengan tahun 2004. daya saing industri manufaktur relatif rendah. Sebagai akibat dari kondisi ini, beberapa tahun terakhir kinerja sektor industri manufaktur terus mengalami penurunan. baik dalam hal tingkat pertumbuhan ataupun kontribusinya terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Sasaran yang akan dicapai dalam peningkatan daya saing industri manufaktur adalah sebagai berikut: 1. Sektor industri manufaktur (non-migas) diharapkankan tumbuh dengan laju rata-rata 8.56 persen per tahun. Dengan tingkat operasi rata-rata hanya sekitar 60 persen pada 2003, peningkatan kapasitas utilisasi khususnya sub-sektor yang berdaya saing diharapkan akan meningkat ke titik optimum yaitu 50 persen dalam dua sampai tiga tahun pertama, terutama untuk industri memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. 2. Sasaran penyerapan tenaga kerja dalam lima tahun mendatang adalah sekitar 500 ribu orang per tahun (termasuk industri pengolahan migas). Dengan kecenderungan penurunan penyerapan beberapa tahun belakangan ini, penyerapan tenaga kerja baru lebih banyak mengandalkan pada basis industri baru yang perlu dipacu pertumbuhannya. Sejalan dengan upaya revitalisasi pertanian dan pedesaan, langkah pengembangan untuk mewujudkan industrialisasi perdesaan menjadi sangat penting. Sedangkan bagi industri berskala menengah dan besar penyerapan tenaga kerja baru akan mengandalkan investasi baru. 3. Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industri yang sudah ada maupun investasi baru dalam bentuk tersedianya layanan umum yang baik dan bersih dari KKN, sumber-sumber pendanaan yang terjangkau, dan kebijakan fiskal yang menunjang. 4. Peningkatan pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan daya saing sektor ini dalam menghadapi produkproduk impor.

104

5. Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur dalam total ekspor nasional, terutama pada produk ekspor industri manufaktur yang daya saingnya masih potensial untuk ditingkatkan. III. Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran diatas, arah kebijakan bagi penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing ekspor nasional adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan iklim investasi konduktif dengan (a) Menjaga stabilitas ekonomi makro; (b) Mengelola persaingan usaha secara sehat; (c) Meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja; (d) Layanan informasi pasar produk dan faktor produksi baik dalam maupun luar negeri; (e) Menfasilitasi FDI sebagai sumber alih teknologi dan perluasan pasar ekspor; serta (f) Memperbaiki infrastruktur 2. Pengembangan industri manufaktur difokuskan pada subsektor yang memenuhi lebih dari satu kriteria sebagai berikut: (a) Menyerap banyak tenaga kerja; (b) Memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri (seperti makanan-minuman dan obat-obatan); (c) Mengolah hasil pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan) dan sumber-sumber daya alam lain dalam negeri; serta (d) Memiliki potensi pengembangan ekspor. 3. Mengembangan sub-sektor industri manufaktur yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu: (a) industri makanan dan minuman; (b) industri pengolah hasil laut; (c) industri tekstil dan produk tekstil; (d) industri alas kaki; (e) industri kelapa sawit; (f) industri barang kayu (termasuk rotan dan bamabu); (g) industri karet dan barang karet; (h) industri pulp dan kertas; (i) industri mesin listrik dan peralatan listrik; serta (j) industri petrokimia 4. Penguatan struktur industri serta peningkatan dan perluasan pemanfaatan teknologi. 5. Pengamanan pasar dalam negeri dari produk-produk impor legal, penggalakkan penggunaan bahan baku/antara lain dalam negeri, dan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing ekspor.

105

IV.

Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta PRODUKSI Perekonomian di DKI Jakarta dari tahun ke tahun terjadi kenaikan dari tahun 2004 sampai 2007 (Tabel IV.4.1). Kenaikan tersebut juga sejalan dengan sektor-sektor dalam perekonomian kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Pada sektor pertambangan dan penggalian terjadi penurunan dari tahun 2004 sebesar 0,99 triliun rupiah menjadi 0,99 triliun rupiah pada tahun 2005, namun secara perlahan-lahan terjadi kenaikan pada tahun 2006 dan 2007. Sektor pertanian di DKI Jakarta meningkat pada tahun 2007 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang kondisinya konstan dari tahun 2004 sampai 2006.

Tabel IV.4.1 Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Riil DKI Jakarta (Triliun Rupiah)
Nasional 2007 287.67 156.71 426.61 21.26 104.11 376.80 125.70 163.58 168.24 1,877.63 Share terhadap Nasional 2007 (%) 0.10 0.60 13.17 10.27 32.27 19.17 24.42 60.25 22.74 17.73

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha

2004 0.29 0.99 48.71 1.85 27.48 58.85 20.56 87.29 32.52 278.52

2005 0.29 0.92 51.18 1.98 29.09 63.49 23.29 90.87 34.16 295.27

2006 0.29 0.93 53.65 2.08 31.17 67.68 26.61 94.28 36.01 312.70

2007 0.30 0.94 56.20 2.18 33.60 72.25 30.70 98.56 38.25 332.97

Pertanian Pertambangan Industri pengolahan Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan, hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, real estate dan jasa perusahaan Jasa-jasa Total Sumber: Badan Pusat Statistik (2007)

Berdasarkan sektoral, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan mempunyai share terbesar terhadap pendapatan nasional sektor ini yaitu sebesar 60,25%. Artinya 60,25% pendapatan nasional sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan berasal dari provinsi DKI Jakarta dan sisanya (39,75%) berasal dari provinsi-provinsi lain. Share terbesar kedua dari sektor konstruksi yaitu 32,27% dan terbesar ketiga adalah pengangkutan dan komunikasi yaitu 24,42%.

106

Tabel IV.4.2 Kontribusi Sektoral Pada Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2004-2008 (%)
No 1 2 3 4 5 6 7 Lapangan Usaha 2004 0.10 0.35 17.49 0.66 9.86 21.13 7.38 31.34 11.67 2005 0.10 0.31 17.33 0.67 9.85 21.50 7.89 30.78 11.57 2006 0.09 0.30 17.16 0.66 9.97 21.65 8.51 30.15 11.52 2007 0.09 0.28 16.88 0.66 10.09 21.70 9.22 29.60 11.49 Semester I2008 0.10 0.49 15.59 1.11 11.20 20.68 9.33 28.77 12.74 Nasional 2007 15.32 8.35 25.22 1.13 5.54 20.07 6.69 8.71 8.96

Pertanian Pertambangan Industri pengolahan Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan, hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, real estate dan jasa 8 perusahaan 9 Jasa-jasa Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Untuk melihat seberapa besar kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian DKI Jakarta, maka perlu disajikan kontribusi sektoral seperti terlihat pada Tabel IV.4.2. Sektor konstruksi; perdagangam hotel dan restoran; dan se pengangkutan dan komunikasi adalah sektor-sektor yang mempunyai kenaikan konstribusi dari tahun ke tahun sejak tahun 2004 sampai 2007. Sektor pertanian; pertambangan; industri pengolajan; keuangan, real estate dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa adalah sektor-sektor yang kontribusinya menurun dari tahun 2004 sampai 2007.

Pada tahun 2007 sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan mempunyai kontribusi terbesar pada perekonomian DKI Jakarta yaitu sebesar 29,60%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang mempuyai kontribusi terhadap perekonomian DKI Jakarta terbesar kedua yaitu 21,70% dan ketiga adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 16,88%.

Kondisi di atas berbeda bila dibandingkan dengan perekonomian nasional. Kontribusi tiga sektor terbesar terhadap perekonomian nasional berturut-turut industri pengolahan (25,22%), perdagangan, hotel dan restoran (20,07%) dan sektor pertanian (15,32%). Secara umur perbedaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.4.1 berikut:

107

35

Kontribusi (%)

30 25 20 15 10 5 -

DKI

Nasional

Gambar 4.4.1 Kontribusi Sektoral terhadap Perekonomian Tahun 2007

Tabel IV.4.3 menyajikan laju pertumbuhan ekonomi sektoral, untuk melihat berapa besar pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun secara sektoral. Pada tahun 2007, sektor pertanian; konstruksi; pengangkutan dan komunikasi; dan jasa-jasa merupakan sektor mengalami kenaikan pertumbuhan dari tahun ke tahun sejak 2004 sampai 2007. Sedangkan pada sektor industri pengolahan terjado penurunan pertumbuhan dari tahun ke tahun sejak 2004 sampai 2007. Tabel IV.4.3 Laju Pertumbuhan Sektoral DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha (Persen)
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lapangan Usaha 2004 (1.27) (6.81) 5.74 5.66 4.42 6.96 12.63 4.17 4.65 5.65 2005 1.05 (7.24) 5.07 6.95 5.89 7.89 13.28 4.10 5.06 6.01 2006 1.13 1.87 4.97 4.99 7.12 6.47 14.36 3.82 5.56 5.90 2007 1.55 0.46 4.60 5.20 7.81 6.88 15.25 4.47 6.08 6.48 Semester I2008 0.51 1.23 4.05 7.36 7.56 6.50 14.87 4.12 6.27 Nasional 2007 3.74 0.31 4.75 7.09 8.04 7.45 10.40 6.73 6.28 5.61

Pertanian Pertambangan Industri pengolahan Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan, hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, real estate dan jasa perusahaan Jasa-jasa Total Sumber: Badan Pusat Statistik (2007)

108

Pada tahun 2007, sektor yang menunjukkan pertumbuhan tertinggi di provinsi DKI Jakarta adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, yakni sebesar 15.25 persen. Kemudian diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 7,81 persen, sektor perdagangan-hotel dan restoran sebesar 6,88 persen, sektor jasa-jasa sebesar 6,08 persen, sektor listrik-gas dan air bersih sebesar 5,20 persen, sektor industri pengolahan sebesar 4,05 persen, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 4,47 persen, dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,46 persen. Sementara sektor pertanian provinsi DKI Jakarta tumbuh dibawah 2 persen. Untuk tiga sektor dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di DKI Jakarta tahun 2007, sejalan dengan kondisi nasional pada tahun 2007. Secara nasional sektor yang mempunyai pertumbuhan tertinggi adalah keuangan, real estate dan jasa perusahaan (10,40 persen); konstruksi (8,04 persen); dan perdagangan, hotel dan restoran (7,45 persen). Dari hasil evaluasi terhadap pertumbuhan regional provinsi DKI Jakarta yang telah ditampilkan diatas, maka hal ini menunjukkan bahwa secara umum perekonomian provinsi DKI Jakarta selama periode 2004 hingga 2007 mengalami tingkat pertumbuhan yang cukup positif. Disamping itu, kondisi dan struktur perekonomian DKI Jakarta sepanjang periode 2004 hingga 2007 menunjukkan bahwa sektor tersier dan sekunder adalah sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Fenomena pergeseran struktur ekonomi ini juga menunjukkan bahwa terjadi pergeseran struktur perekonomian di Provinsi DKI Jakarta yang mengarah pada sektor tersier. Pergeseran struktur ekonomi DKI Jakarta menjadi sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa perekonomian yang semakin maju akan mengarah pada pertumbuhan sektor tersier yang sangat pesat, khusunya pada subsektor jasa keuangan, jasa persewaan dan jasa perusahaan. Sektor tersier ini diperkirakan akan menjadi sektor basis yang menjadi kekuatan utama dari perekonomian provinsi ini di masa depan. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap sektor ini diharapkan dapat memberikan dukungan infrastruktur fisik yang dapat menunjang kinerja sektor ini pada perekonomian provinsi DKI Jakarta. Evaluasi Terhadap Produksi DKI Jakarta. Secara umum terjadi kenaikan PDRB DKI Jakarta dari tahun ke tahun. Kenaikan PDRB juga terjadi pada semua sektor perekonomian, kecuali sektor pertambangan menurun pada tahun 2005 kemudian meningkat lagi pada tahun berikutnya. Sektor dengan kontribusi terbesar adalah keuangan, real estate dan jasa perusahaan. Namun demikian proporsi kontribusibusinya semakin menurun dari 31,34 persen pada tahun 2004 menjadi 28,77 persen pada tahun 2007. Penurunan kontribusi terjadi juga pada sektor pertanian, pertambangan dan

109

penggalian, industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa.Sektor yang kontribusinya selalu meningkat dari tahun ke tahun adalah perdagangan, hotel dan restoran, dan pengangkutan dan komunikasi.

Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,65 persen pada tahun 2004 menjadi 6,01 pada 2005. Namun terjadi penurunan menjadi 5,90 persen pada tahun 2006. Rata-rata pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta adalah 6,01 persen. Nilai ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan nasional yaitu sebesar 5,11 persen. Sektor yang pertumbuhannya selalu meningkat adalah sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa. Sektor industri pengolahan adalah sektor yang pertumbuhannya selalu menurun. DISTRIBUSI DAN PERDAGANGAN Dilihat dari sisi perdagangan luar negeri, membaiknya kondisi perekonomian dunia, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan kondisi kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor yang mendorong ekspor komoditas dari provinsi DKI Jakarta pada tahun 2004 hingga 2007. Pada tahun 2004, nilai ekspor yang melalui DKI Jakarta diperkirakan mencapai 192,26 triliun Rupiah, sedangkan pada tahun 2007 mencapai 232,54 triliun Rupiah atau naik 4,2 persen dari tahun 2006.

Tabel IV.4.4 Nilai Ekspor dan Impor Tahun 2004 - 2007 (dalam Triliun Rp)
Ekspor/Impor DKI (Triliun Rp) Nasional Ekspor Impor Ekspor Impor 2004 192.26 127.94 938,65 668.97 2005 213.98 151.01 1.007.00 748.77 2006 223.06 159.23 1,042,89 770.71 2007 232.52 167.90 1,085,11 801.09

Secara umum, trend total ekspor dan impor Wilayah DKI Jakarta mengalami peningkatan. Peningkatan nilai ekspor dan impor tercermin dari pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Data perdagangan provinsi di DKI Jakarta selama 2004-2007 menampakkan dominasi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan intensitas perdagangan yang cukup besar. Nilai rata-rata ekspor pemerintah provinsi DKI Jakarta dari tahun 2004 hingga 2007 adalah sebesar 26.253 juta US$. Sedangkan nilai rata-rata impor dalam kurun waktu yang sama adalah 24.649 juta US$.

110

Sumber : Kajian Ekonomi Regional Jakarta 2007

Gambar 4.4.2 Komposisi Ekspor DKI Jakarta 2007
Dilihat dari kelompok komoditasnya, ekspor yang berasal dari Jakarta masih didominasi oleh ekspor produk manufaktur. Perlu dicatat pula bahwa dari 33 provinsi di Indonesia, DKI Jakarta adalah daerah pengekspor komoditas non migas terbesar. Kondisi ini tidak terlepas dari besarnya pangsa sektor industri di dalam pembentukan struktur ekonomi. Dukungan infrastruktur yang relatif lebih memadai dibandingkan dengan daerah lainnya juga menjadikan Jakarta menarik bagi industri untuk mengoperasikan kegiatannya. Nilai ekspor produk manufaktur Jakarta mencapai 89,6 persen dari total nilai ekspor. Komoditi utama ekspor produk manufaktur antara lain adalah produk barang kimia, mesin dan perlengkapan transportasi, pakaian dan sepatu serta barang-barang manufaktur lainnya. Sedangkan untuk volume impor provinsi DKI Jakarta (triwulan IV 2007) diperkirakan masih meningkat cukup tinggi, yakni sebesar 12,5 persen , atau naik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (12,4 persen). Salah satu faktor utama yang mempengaruhi peningkatan impor antara lain adalah permintaan domestik yang meningkat, terutama konsumsi. Peningkatan ini direspon oleh sektor industri manufaktur yang masih memiliki ketergantungan sangat tinggi pada bahan baku impor.

Evaluasi Terhadap Distribusi dan Perdagangan DKI Jakarta. Sesuai dengan karakteristik perekonomian DKI, Komposisi dari perdagangan ekspor provinsi DKI Jakarta juga masih didominasi oleh produk-produk manufaktur, atau mencapai 89,6% dari total nilai ekspor provinsi DKI Jakarta. Beberapa komoditi utama ekspor produk manufaktur yang berasal dari DKI Jakarta antara lain adalah produk barang kimia, mesin dan perlengkapan transportasi, pakaian, alas kaki dan barangbarang manufaktur lainnya. Dominasi produk-produk manufaktur sebagai komoditas ekspor provinsi

111

DKI Jakarta memang dapat dipahami mengingat DKI Jakarta adalah wilayah yang mengandalkan produk non migas sebagai komoditas utama dari kegiatan peragangannya. Sedangkan untuk nilai impor provinsi DKI Jakarta, komposisinya masih didominasi oleh impor bahan baku impor bahan baku. Kondisi ini disebabkan karena masih tingginya ketergantungan pada penggunaan bahan baku impor di dalam proses produksi sebagian besar industri di Indonesia. Akibatnya, kenaikan permintaan domestik memberikan dampak pada impor kebutuhan bahan baku yang meningkat. Evaluasi terhadap volume distribusi dan perdagangan diatas menunjukkan bahwa secara umum nilai ekpor dan impor provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif. Hal ini dapat dikatakan cukup baik, karena Implikasi dari pertumbuhan volume ekspor dan impor provinsi DKI Jakarta akan mendorong kegiatan ekonomi. V. Rekomendasi Tindak Lanjut Mempertahankan ekspor produk manufaktur, mencoba membuat diversifikasi produk di sektor manufaktur sehingga tidak terkonsentrasi pada produk barang kimia, mesin dan perlengkapan trasnportasi Mempermudah proses impor barang baku industri manufaktur, termasuk mengawasi agar tidak terjadi korupsi atau pungli VI. Penutup Peningkatan daya saing manufaktur merupakan faktor penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat mengingat tingginya daya saing manufaktur akan menggerakkan roda ekonomi semakin cepat. Sektor non migas yang masih menjadi andalan utama harus terus disokong terutama oleh sektor tertier lainnya.

112

Bab 4.5. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang penting untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. Oleh karena keberadaan koperasi dan UMKM yang menyentuh kegiatan ekonomi sebagian besar rakyat, maka pernberdayaan koperasi dan UMKM menjadi pilihan yang strategis dalam pembangunan nasional, mengingat perannya sebagai penyeimbang pemerataan, penyumbang pertumbuhan daerah, dan penyerapan tenaga kerja. Dengan meningkatkan peran dan kemampuan koperasi dan UMKM, maka kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat banyak akan meningkat. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Dengan latar belakang dan kondisi tersebut di atas, sasaran umum pernberdayaan koperasi dan UMKM seperti dirumuskan dalam RPJMN 2004-2009 adalah: 1. Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional; 2. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal; 3. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya; 4. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. III. Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, pemberdayaan koperasi dan UMKM akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan arahan untuk memberikan kontribusi yang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Sementara, pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah; 2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan berwawasan gender;

113

3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru yang berkeunggulan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja; 4. Mengembangan UMKM agar makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, dan makin berdaya saing terhadap produk impor; 5. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: a. Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, dalam rangka menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi. Selain itu, ditegakannya kepastian hukum yang mampu menjamin terlindungnya koperasi dan/atau anggotanya dari praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat; b. Meningkatkan c. IV. pemahaman, kepedulian, dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; Meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta USAHA MENENGAH, KECIL DAN MIKRO (UMKM) Sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 melanda Indonesia, UKM memainkan peranan yang sangat besar dalam mengatasi persoalan minimnya lapangan kerja Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali juga provinsi DKI Jakarta. Selain itu, UKM juga dapat dikatakan sebagai salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis yakni dengan melibatkan diri dalam aktivitas usaha kecil. Namun dalam realisasinya, perkembangan usaha kecil dan menengah yang ada di wilayah provinsi DKI Jakarta umumnya menghadapi permasalahan dan hambatan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Jika hal ini tidak segera ditangani, maka eksistensi dan produktifitas usaha kecil dan menengah akan menjadi semakin rendah. Beberapa permasalahan mendasar yang menghambat perkembangan usaha kecil menengah di provinsi DKI Jakarta secara khusus adalah : 1. Belum tertib dan tertatanya pedagang kaki lima. 2. Rendahnya akses pemasaran, daya saing, kualitas produk UKM yang belum kompetitif dan rendahnya kualitas SDM yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang tangguh. 3. Lemahnya akses permodalan dan juga akses kemitraan dengan pengusaha besar.

114

4. Belum optimalnya pemanfaatan skema permodalan dan pengembangan usaha melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta penyertaan modal melalui skema modal ventura dan dana bergulir. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas, pemerinah daerah provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa program pemberdayaan UKM selama beberapa tahun terakhir. Oleh sebab itu, untuk menilai efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan UKM yang telah dilakukan, maka perlu dilakuakan analisis terhadap indikator-indikator perkembangan yang dianggap cukup mewakili kondisi UKM provinsi DKI Jakarta. Adapun indikator-indikator yang mewakili kondisi UKM provinsi DKI Jakarta meliputi jumlah usaha kaki lima, lokasi sementara usaha mikro, jumlah koperasi, omset koperasi, dan sisa hasil usaha dari koperasi. Seluruh indikator yang dibutuhkan telah disajikan pada tabel IV.5.1

Tabel IV.5.1 Indikator Pertubuhan Kualitas Sektor UMKM Provinsi DKI Jakarta
ASPEK ANALISIS Tahun 2002 2006 2007 Jumlah Usaha Kaki Lima 141,073 13,358 11,255 Lokasi Sementara Usaha Mikro 302 266 239 Jumlah Koperasi 6,484 6,833 6,847 Omset Koperasi (Triliun Rupiah) 4.23 5.88 6.47 SHU Koperasi (Juta Rupiah) 135.53 192.56 330.64

Data-data pada tabel diatas menunjukkan bahwa kondisi dan perkembangan UKM dan Koperasi di wilayah provinsi DKI Jakarta berangsur-angsur tubuh secara positif. Data jumlah usaha kaki lima di provinsi DKI Jakarta sepanjang periode 2002 hingga 2007 terus mengalami penyusutan dengan jumlah yang sangat signifikan, yaitu menjadi 11,225 pedangan kaki lima pada tahun 2007. Indikasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang kaki lima mulai mampu meningkatkan kegiatan usahanya menjadi usaha kecil yang menempati lokasi sementara ataupun lokasi permanen yang telah disediakan. Sementara jika analisis dialihkan pada indikator lokasi sementara usaha mikro, maka pergerakan jumlah lokasi sementara usaha mikro dari tahun 2002 hingga 2007 terus menunjukkan penurunan secara bertahap, dimana data terakhir pada tahun 2007 menunjukkan bahwa lokasi sementara usaha mikro bekurang menjadi 239 lokasi. Hal ini menandakan bahwa sebagian UKM yang berkembang cukup baik telah memindahkan lokasi usahanya ke lokasi usaha permanen.

115

Selain itu, perkembangan dan pertumbuhan positif usaha kecil menengah juga ditunjukkan oleh indikator kondisi koperasi di provinsi DKI Jakarta. Data pada tabel IV.5.1 menginformasikan bahwa sepanjang periode 2002 hingga 2007 jumlah koperasi yang beroperasi, omset, dan SHU yang dimiliki koperasi meningkat secara bertahap. Hingga tahun 2007, jumlah koperasi yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta meningkat menjadi 6,847 koperasi. Sedangkan omset yang dimiliki koperasi setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 6.47 triliun rupiah pada tahun 2007, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara untuk sisa hasil usaha (SHU) koperasi di wilayah provinsi DKI Jakarta, peningkatan yang cukup signifikan juga terjadi sepanjang tahun 2007, jumlah SHU diperoleh pada tahun 2007 adalah sebesar 330.640.000 rupiah, atau meningkat sebesar 71.7 persen dari tahun sebelumnya. Evaluasi Sektor UMKM Provinsi DKI Jakarta Kondisi sektor UKM di wilayah provinsi DKI Jakarta menunjukkan kondisi yang cukup baik sepanjang periode 2002 hingga 2007. Beberapa indikator perkembangan sektor UKM juga mengindikasikan bahwa terjadi pertumbuhan positif dan perbaikan kualitas UKM di wilayah provinsi DKI Jakarta. Adapun indikator yang digunakan dalam analisis ini meliputi jumlah usaha kaki lima, lokasi sementara usaha mikro, jumlah koperasi, omset koperasi, dan sisa hasil usaha dari koperasi. Indikator-indikator diatas menunjukkan bahwa proses perkembangan dan proses pertumbuhan kualitas UKM pada periode 2002 hingga 2007 dapat dikatakan cukup berhasil dilaksanakan pemerintah provinsi DKI Jakarta, khususnya pada indikator penataan pedagang kaki lima dan usaha skala mikro. Oleh sebab itu untuk kedepannya, usaha kecil dan menengah yang ada diharapkan dapat menjadi salah satu pilar perekonomian provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. V. Rekomendasi Tindak Lanjut Usaha kecil dan menengah harus mampu menjadi salah satu pilar perekonomian pemerintah provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat Pemerintah perlu mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi UMKM dengan membuat peraturan yang pro-UMKM seperti dalam hal mendapatkan kredit dan kemudahan akses pasar Mendorong masyarakat untuk berwiraswasta

116

VI.

Penutup Upaya peningkatan peran UMKM yang sudah relatif berhasil ini perlu terus ditingkatkan. Mengingat UMKM sangat potensial untuk terus dikembangkan sebagai penopang perekonomian DKI Jakarta dan terbukti lebih kuat menahan goncangan, salah satunya yang diakibatkan oleh krisis.

117

Bab 4.6. Peningkatan Pengelolaan BUMN
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Selama 2004-2009, kebijakan pengembangan dan pembinaan BUMN difokuskan kepada upaya sinergi antara iklim makro dan mikro perusahaan. Implementasi dari berbagai kebijakan ini dilakukan melalui sejumlah strategi. Salah satunya adalah penciptaan sinergi, transformasi bisnis, dan business regrouping. Strategi yang lain adalah pemisahan fungsi kornersial, pelayanan masyarakat BUMN, dan optimalisasi pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Melalui berbagai strategi ini, BUMN diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara dan perkembangan ekonomi nasional dapat lebih meningkat. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Sasaran pembinaan dan pengembangan BUMN dala RPJMN 2004-2009 adalah meningkatnya kinerja dan daya saing BUMN. Sasaran ini diupayakan dalarn rangka memperbaiki pelayananan masyarakat dan optimalisasi kontribusi terhadap keuangan negara. RPJMD III. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pengelolahan BUMN diarahkan pada beberapa hal: 1. Peningkatan koordinasi dengan departemen/instansi terkait untuk penataan kebijakan industrial dan pasar BUMN. Hal ini diperlukan untuk membentuk satu kerangka reformasi BUMN yang menyeluruh. Langkah-langkah perbaikan internal BUMN tidak cukup bila tidak disertai kebijakan-kebijakan sektoral; 2. Pemetaan BUMN ke dalam kelompok BUMN PSO. Hal ini dilakukan agar kinerja dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian dapat meningkat. Demikian pula, pengalokasian anggaran pemerintah akan menjadi semakin efisien dan efektif; 3. Melanjutkan langkah-langkah restrukturisasi terhadap orientasi dan fungsi BUMN yang lebih terarah dan efektif. Langkah restrukturisasi ini meliputi; restrukturisasi manajemen, organisasi, operasional, dan sistem prosedur; 4. Memantapkan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), yaitu: transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan responsibilitas pada pengelolahan BUMN PSO maupun komersial; 5. Melakukan sinergi antar BUMN agar dapat meningkatkan daya saing dan memberikan kontribusi nyata kepada perekonomian Indonesia.

118

IV.

Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta Di tingkat provinsi, pengelolaan badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah antara lain terbagi dalam perusahaan milik daera seperti PD Airm Minum Jaya, PD Dharma Jaya, PD Pasar Jaya, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PD Pengelolaan Air Limbah Jaya. Sedangkan dalam penyertaan modal daerah pada pihak ketiga disebut PT Patungan antara lain melalui PT Pembangunan Jaya, PT Food Station Cipinang, PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung, dan PT Pembangunan Jaya Ancol. Sedangkan sebagai Badang Pengelola (BP), pemprov DKI Jakarta menangani BP THR Lokasari dan BPLIP Pulogadung. Masih ada mekanisme lain yaitu sewa aset daerah dan kerjasama aset daerah. Yang terakhir ini antara lain melalui PT Langgeng Ayom Lestari yang mengelola peralatan, anjungan terminal, plaza dan taman di lingkungan Terminal Blok M. Contoh lain adalah PT Dharma Alumas Sakti yang mengelola GOR Mahasiswa Soemantri Brojonegoro, Komplek Seni Budaya dan Pusat Perfilman H Usmar Ismail di Kuningan Jakarta Selatan. Dalam LKPJ-AMJ 2002-2007 dilaporkan upaya pengelolaan BUMD secara lebih efisien dan efektif sebagai bagian dari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Upaya pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dilakukan dengan perbaikan manajemen menuju Jakarta Incorporated (Holding Company); percepatan divestasi saham-saham pemerintah daerah pada PT Patungan yang merugil dan peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi.

V.

Rekomendasi Tindak Lanjut Pengelolaan BUMD diarahkan lebih profesional dengan meningkatkan kemampuan para pengelola Perlu mencari terobosan baru kerjasama antara swasta dan pemerintah daerah dengan tetap memperhitungkan etika bisnis sehingga tidak melahirkan bentuk-bentuk korupsi baru yang merugikan masyarakat dan pemerintah provinsi

VI.

Penutup Peningkatan profesionalitas pengelolaan BUMD merupakan salah satu pilar ekonomi penting DKI Jakarta. Kerjasama dengan pihak swasta dengan senantiasa mencari terobosan baru yang inovatif yang menguntungkan kedua belah pihak perlu diupayakan. Disamping itu, pelaksanaan kerjasama yang sudah ada tetap harus dipertahankan bahkan ditingkatkan kinerjanya sehingga dapat mencapai target yang dicanankan diawal perjanjian kerjasama.

119

Bab 4.7. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Penciptaan iklim ketenagakerjaan yang sehat dan kondusif sangat penting sebagai salah satu sarana untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia karena bekerja adalah jembatan bagi terciptanya suatu kehidupan yang layak. Pemerintah menempatkan penciptaan kesempatan kerja seluas-luasnya sebagai salah satu sasaran pokok dalam Agenda Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. Lapangan kerja yang perlu diciptakan adalah lapangan kerja yang layak, yaitu lapangan kerja produktif dan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMN 2004-2009 adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 5.1 persen pada akhir tahun 2009. III. Arah Kebijakan Dengan kondisi pasar kerja yang sebagian besar adalah lapangan kerja informal, sebagian besar angkatan kerjanya memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, serta sebagian besar berusia muda, kebijakan ketenagakerjaan diarahkan pada: 1. Menciptakan lapangan pekerjaan formal atau modern yang seluas-luasnya. Keadaan angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah serta berusia muda ini diperkirakan belum akan berubah secara berarti sampai 20 tahun mendatang. Dengan demikian lapangan kerja yang akan diciptakan seyogyanya mempertimbangkan tingkat keterampilan pekerja yang tesedia, maka lapangan kerja formal yang diciptakan didorong ke arah industri padat pekerja, industri menengah dan industri kecil, serta industri yang berpotensi ekspor; 2. Memberikan dukungan yang diperlukan agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi. Dukungan ini sangat diperlukan agar pekerja informal secara bertahap dapat berpindah ke lapangan kerja formal. Upaya-upaya pelatihan tenaga kerja harus terus ditingkatkan dan disempurnakan agar perpindahan tersebut dapat terjadi. Ketenagakerjaan(RPJMD) Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu untuk mengurangi tingkat pengangguran serta diarahkan pada kompetensi,

120

kemandirian, peningkatan produktivitas, peningkatan upah, jaminan kesejahteraan pekerja, perlindungan tenaga kerja dan kebebasan berserikat. IV. Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta Tenaga Kerja Kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta diukur dari tingkat pengangguran mengalami peningkatan dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka khususnya DKI Jakarta. Seiring dengan berjalannya waktu, kenaikan tingkat pengangguran di ibukota provinsi DKI Jakarta umumnya dipicu oleh pertambahan pendatang baru. Untuk menganalisis lebih jauh maka hal yang perlu kita perhatikan adalah pergerakan tingkat pengangguran setiap tahunnya. Adapaun pergerakan tingkat pengangguran DKI Jakarta hingga tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.7.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta tahun 2004-2007
Provinsi DKI Jakarta 2004 Persen 14.70 2005 Persen 14.73 2006 Persen 14.31 2007 Persen 13.27 Feb-08 Persen 11.06

Sumber : Badan Pusat Statistik

Data pada tabel IV.7.1 mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran terbuka provinsi DKI Jakarta selama periode 2004 hingga 2007 menunjukkan penurunan secara bertahap. Walaupun demikian, provinsi DKI Jakarta masih dikategorikan sebagai daerah yang memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Hal ini adalah fenomena wajar yang terjadi pada seluruh ibukota negara di dunia. Tingkat pengangguran tetaplah menjadi hal yang krusial bagi pembangunan di provinsi DKI Jakarta.

Tabel IV.7.2 Tingkat Upah DKI Jakarta Tahun 2004-2007
2004 Upah (Rp) 671.531 2005 711.843 2006 819.100 2007 900.560 2008 972.605

Tabel 1V.7.2 memperlihatkan pergerakan tingkat upah di DKI Jakarta selama periode 2004 hingga 2008. Tingkat upah ini adalah tingkat upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah. Besaran UMP tersebut merupakan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pengusaha, pemerintah, dan pekerja. Penentuan tingkat upah ini lebih dipandang sebagai besarnya biaya yang dibutuhkan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sangat wajar jika kemudian

121

DKI Jakarta memiliki tingkat upah minimum provinsi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain.

Pergerakan tingkat upah provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2008 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. UMP pada tahun 2006 naik sebesar 15,07 persen dari UMP tahun 2005 yang hanya sebesar Rp 711.843. UMP DKI Jakarta pada tahun 2007 juga naik sebesar 9.94 persen dari periode sebelumnya. Sedangkan data terakhir untuk tingkat upah minimum DKI jakarta pada tahun 2008 adalah sebesar Rp.972.605, atau naik sebesar 8.00 persen dari periode sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar kebutuhan hidup yang sangat tinggi di Jakarta.

Oleh sebab itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov DKI Jakarta memberikan payung hukum untuk menjalankan kebijakan ini. Beberapa penerapan dari kebijakan ini menyatakan bahwa perusaahan yang tidak sanggup membayar UMP yang telah ditetapkan akan diberikan waktu 10 hari bagi pendaftaran penangguhan pembayaran UMP yang diberlakukan itu. Namun berdasarkan data tahun 2006, hanya 5 perusahaan yang mendaftarkan penangguhan pembayaran UMP tahun 2006 sebesar Rp 819.000. Sementara untuk pegawai tidak tetap, perusahaan harus memberikan upah tidak jauh dari UMP.

Lapangan Pekerjaan Utama Untuk menganalisis kondisi ketenagakerjaan provinsi DKI Jakarta, maka terlebih dahulu hal yang perlu dilakukan adalah dengan membentuk distribusi penduduk bekerja menurut lapangan usaha. Adapun distribusi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat dibedakan menurut tiga sektor yaitu utama, yakni sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor primer meliputi sektor pertanian dan pertambangan, sektor sekunder merupakan agregat sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor listrik, gas dan air. Sementara sektor tersier merupakan gabungan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa kemasyarakatan. Bentuk distribusi penduduk bekerja menurut lapangan usaha provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2007 dirangkum oleh tabel dibawah ini:

122

Tabel IV.7.3 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Sektor Utama Tahun 2006 – 2007 (dalam ribuan)
Sektor Utama Primer Sekunder Tersier Februari 2006 31,95 2.136,39 1.363,46 Februari 2007 29,53 2.141,97 1.371,54 3.543,04

Jumlah 3.531,80 Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel diatas memperlihatkan struktur penduduk yang bekerja menurut tiga sektor utama selama periode Februari 2006 – Februari 2007. Pada Februari 2007, jumlah penduduk bekerja paling banyak terserap pada sektor sekunder, yaitu tercatat sebanyak 2.142 ribu orang, dan pada Februari 2006 tercatat 2.136 ribu orang, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebanyak 5,58 ribu orang. Peningkatan yang cukup signifikan ini sebagian besar merupakan kontribusi dari sektor industri pengolahan. Sementara pada periode yang sama juga telah terjadi peningkatan jumlah pekerja pada sektor tersier, terutama pada sektor angkutan dan komunikasi. Pada sektor tersier terjadi peningkatan penduduk yang bekerja sebesar 8,08 ribu orang, dan sektor sekunder sebesar 5,58 ribu orang. Namun kondisi yang berlawanan justru terjadi pada sektor primer, dimana sektor primer mengalami penurunan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,43 ribu orang dibandingkan keadaan Februari 2006. Jika diamati dari ketiga sektor tersebut, terjadi pergeseran jumlah pekerja dari sektor Primer ke sektor Sekunder, kemudian ke sektor Tersier. Fenomena ini sejalan dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa pembangunan biasanya disertai dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor Primer ke sektor Sekunder dan Tersier. Evaluasi Terhadap Kondisi Tenaga Kerja DKI Jakarta Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2007 menunjukkan penurunan secara bertahap pada tingkat pengangguran terbuka. Data terakhir yang dipublikasikan BPS Pada bulan Februari 2008 juga menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja tercatat 4,56 juta orang, atau meningkat sebanyak 0,48 juta orang dibanding keadaan Februari 2007. Indikasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cukup berhasil dalam membuka kesempatan kerja dan memfasilitasi kepentingan tenaga kerja dan pihak pengusaha domestik. Selain itu, sebagian besar tenaga kerja di provinsi DKI Jakarta umumnya diserap oleh sektor sekunder yang memiliki daya tampung cukup besar dalam perekonomian. Hal ini secara langsung juga menginformasikan bahwa

123

dalam beberapa tahun kedepan , lapangan kerja utama dari provinsi DKI Jakarta masih di dominasi oleh sektor tersier, yaitu sektor industri pengolahan. V. Rekomendasi Tindak Lanjut Menciptakan lapangan kerja yang lebih luas tidak hanya di satu sektor tertentu saja, misalnya sektor tersier VI. Memperhitungkan dan menerapkan upah minimum regional yang lebih manusiawi bagi pekerja

Penutup Penyediaan lapangan kerja merupakan masalah pelik karena berkait dengan banyak faktor yang saling berkelindan. Peraturan perundangan, ketersediaan SDM yang berkualitas, institusi penyedia SDM, kalangan bisnis/swasta yang menyerap tenaga kerja, hingga kondisi pasar seperti sedikit banyaknya permintaan barang dan atau jasa. Untuk itu diperlukan upaya yang komprehensif melibatkan berbagai pihak.

124

Bab 4.8. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Stabilitas ekonomi makro adalah prasyarat bagi pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya secara terus menerus dan menetapkan kebijakan yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi yang terjadi. Diantaranya pemerintah terus melakukan pemantapan kesinambungan fiskal melalui penurunan defisit secara bertahap. Selain itu, pemerintah juga melakukan reformasi kebijakan perpajakan dan kepabeanan serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pemantapan kesinambungan fiskal, pada sisi pengeluaran, diupayakan melalui peningkatan efektivitas dan ehsiensi pengeluaran negara. Di sisi pembiayaan, kebijakan pemantapan diupayakan terutama melatui optimasi pembiayaan anggaran. Sementara itu dari sisi moneter, pemantapan stabilitas makro akan diupayakan melatui pengendalian laju inflasi. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Sasaran yang ingin dicapai dalam perekonomian adalah terpeliharanya stabilitas ekonomi makro yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pernbangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta dengan tetap rnenjaga stabilitas nasional. Upaya pencapaian ini harus didukung oleh ketersediaan data statistik yang akurat. Adapun sasaran pernbangunan statistik yang ingin dicapai adalah: menyediakan data statistik sosial dan budaya, statistik ekonomi, statistik kependudukan, statistik lingkungan, dan statistik lintas bidang pada tingkat nasional dan regional; (2) meningkatkan koordinasi kegiatan statistik dengan instansi lain untuk menghindari terjadi duplikasi kegiatan statistik yang serupa; (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang statistik melalui pendidikan dan pelatihan; (4) mengembangkan sistem informasi statistik. (5) rnengembangkan sistem statistik khususnya metodologi yang berkaitan dengan penyelenggaraan statistik. III. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, arah kebijakan yang diambil antara lain adalah pelaksanaan sinergi kebijakan moneter yang berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan anggaran yang mengarah pada kesinambungan fiskal, namun dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi, upaya ini akan didukung denga reformasi struktural di berbagai bidang serta peningkatan ketahanan sektor keuangan, perlindungan dana masyarkat, serta

125

peningkatan koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui jaringan pengaman sistem keuangan secara bertahap. IV. Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta Pendapatan Perkapita Pendapatan perkapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun pendapatan perkapita ini hanya menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat secara rata-rata. Untuk melihat tingkat kemerataan pendapatan masyarakat maka dilihat dari nilai rasio Gini. Tabel IV.8.1 berikut manyajikan pendapatan perkapita dan tingkat ketimpangan pendapatan DKI Jakarta.

Tabel IV.8.1 Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Daerah DKI Jakarta Tahun 2004-2007
Tahun 2004 2005 2006 PDRB Perkapita (Juta Rp) DKI Jakarta 44.55 49.87 57.28 Nasional 10.60 12.14 14.01 15.63 Koefisien Gini DKI Jakarta 0.36 0.41 0.36 0.32 Nasional 0.32 0.36 0.34 0.32

2007 64.30 Sumber: Badan Pusat Statistik

Pendapatan masyarakat di DKI Jakarta pada tahun 2004 sebesar 44,55 juta perkapita pertahun. Nilai ini naik menjadi 64,30 juta pada tahun 2007. Secara umum terjadi kenaikan pendapatan perkapita yang cukup signifikan di DKI Jakarta dari tahun 2004 sampai 2007. Kenaikan di DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Hal ini berarti tingkat pendapatan perkapita DKI Jakarta di atas rata-rata nasional.

Tingginya tingkat pendapatan perkapita bukan berarti telah tercipta pemerataan. Untuk melihat tingkat pemerataan bisa dilihat dengan nilai koefisien Gini. Nilai koefisien Gini DKI Jakarta tahun 2004 sebesar 0,36 dan meningkat menjadi 0,41 pada tahun 2005. Artinya ada peningkatan ketidakmerataan di DKI Jakarta. Namun nilai ini semakin menurun dan menjadi 0,32 pada tahun 2007. Hal ini berarti terjadi penurunan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di DKI Jakarta. Fluktuasi tingkat ketimpangan di DKI Jakarta juga sejalan dengan kondisi nasional.

Melihat koefisien Gini, berarti pemerataan pendapatan DKI Jakarta semakin membaik. Perbaikan pemerataan ini ditunjukkan oleh pergerakan koefisien gini yang semakin menurun setiap tahunnya.

126

Kenaikan nilai Koefisien Gini provinsi DKI Jakarta hanya terjadi pada tahun 2005, karena pada tahun tersebut pemerintah menerapkan kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak kepada masyarakat. Sehingga hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat ekonomi menengah kebawah semakin menurun, khususnya dalam memenuhi kebutuhan primer.

Evaluasi Terhadap Pendapatan Perkapita Pendapatan perkapita penduduk DKI Jakarta lebih tinggi dari nilai nasional. Nilai ini dari tahun ke tahun terjadi peningkatan dengan peningkatan yang lebih tinggi dari nasional. Berdasarkan nilai koefisien Gini terjadi penurunan ketimpangan, bahkan pada tahun 2007 nilai koefisien Gini DKI Jakarta sama dengan nilai nasional artinya tingkat ketimpangan DKI Jakarta yang merupakan pusat ibu kota negara sama dengan tingkat ketimpangan Indonesia. V. Rekomendasi Tindak Lanjut Perlu menjaga agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu tinggi sehingga setiap lapisan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya VI. Penutup Pemantapan stabilitas ekonomi makro merupakan hasil agregat dari berbagai variabel aktifitas ekonomi yang mendukungnya seperti iklim usaha yang kondusif, aktifitas ekspor impor yang lancar, investasi yang banyak, sistem ketenagakerjaan yang mapan hingga faktor pasar seperti banyaknya permintaan dan pasokan. Dengan demikian, pemantapan stabilitas ekonomi tidak bisa berdiri sendiri dan butuh upaya yang lebih keras baik dari aparat maupun pelaku usaha.

127

Bab 4.9. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Pendidikan merupakan proses sosialisasi sekaligus pewarisan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui proses pembelajaran dan interaksi sosial, pendidikan juga dapat menjadi instrumen utama dalam internalisasi, adaptasi, akulturasi, dan penciptaan budaya baru, disamping sebagai proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Mengingat peran penting dan strategisnya pendidikan, peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional agar seluruh rakyat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, dimanapun berada, dapat mengikuti pendidikan paling tidak sampai jenjang pendidikan dasar. Selama tiga tahun terakhir, pemerintah berupaya agar penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dapat dicapai pada tahun 2008. Selain itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki mutu dan relevansi pendidikan agar kompetensi lulusan dapat ditingkatkan dan lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan, serta manajemen pelayanan pendidikan yang transparan, bertanggungjawab, dan akuntabel. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Meningkatnya taraf pendidikan penduduk yang ditandai dengan:
(a) Meningkatnya persentase penduduk dalam menyelesaikan Program Wajib Belajar pendidikan

Dasar Sembilan Tahun;
(b) Meningkatnya partisipasi penduduk dalam pendidikan menengah; (c) Meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup; (d) Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat. termasuk antar

daerah maju dan tertinggal, perkotaan dan perdesaan, kaya dan miskin, serta penduduk lakilaki dan perempuan;
(e) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi menjadi 18,00 persen dengan

jumlah mahasiswa 4.56 juta;
(f)

Meningkatnya proporsi anak yang terlayani PAUD; tahun 2009;

(g) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas menjadi 5 persen pada

Meningkatnya kualitas pendidikan dengan indikator:
(a) Tersedianya standar pendidikan dan pelayanan, baik untuk tingkat nasional maupun regional;

128

(b) Meningkatnya proporsi pendidik yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi yang sesuai

dengan jenjang kewenangan mengajar, baik yang berasal dari pendidikan formal maupun non formaI;
(c) Meningkatnya proporsi akreditasi satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta; (d) Meningkatnya persentase siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan; (e) Meningkatnya minat baca penduduk Indonesia;

Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan yang ditandai dengan:
(a)

Meningkatnya efektivitas pendidikan kecakapan hidup pada semua jalur dan jenjang pendidikan; Meningkatnya hasil penelitian, pengernbangan, dan penciptaan Iptek oleh perguruan tinggi (PT), serta implementasinya pada masyarakat;

(b)

Meningkatnya efektivitas dan ehsiensi manajemen pelayanan pendidikan dengan indikator:
(a) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan manajemen berbasis sekolah; (b) Meningkatnya anggaran pendidikan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang didukung oleh terwujudnya sistem pembiayaan yang aktif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
(c) Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan; (d) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan.

III.

Arah Kebijakan Arah dan kebijakan peningkatan akses pendidikan berkualitas adalah sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan Wajib Belajar pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memenuhi hak dasar warga negara. Untuk itu upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan lulusan SD termasuk SDLM, MI dan Paket A yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B serta upaya menurunkan angka putus sekolah harus dioptimalkan; 2. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung dengan upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD/MI atau yang sederajat serta mengembangkan budaya cara baca untuk menghindari terjadinya buta aksara kembali (relapse illiteracy), dan menciptakan masyarakat belajar;

129

3. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan penyelian tenaga kerja lulusan pendidikan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja; 4. Meningatkan perluasan dan mutu pendidikan tinggi termasuk menyeimbangkan dan menyerasikan jumlah dan jenis program studi yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan pemantapan peran perguruan tinggi sebagai ujung tombak peningkatan daya saing bangsa melalui penciptaan dan pengembanngan bangsa, melalui penciptaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni; 5. Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangjan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memilik kesiapan untuk memasuki jenjang pelayanan pendidikan selanjutnya; 6. Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah dan buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan kualitas hidupnya; 7. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan, masyarakat di daerah konflik, serta masyarakat penyandang cacat; 8. Menyelenggarakan pendidikan alternatif di wilayah konflik dan bencana alam yang diikuti dengan rehabilitasi dan rekontruksi sarana dan prasarana yang rusak termasuk penyediaan pendidikan dan tenaga kependidikan, serta penyiapan peserta didik untuk dapat mengikuti proses belajar mengajar; 9. Menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan.atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; 10. Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi pentingnya pendidikan untuk semua kepada seluruh kelompok masyarakat serta pelaksanaan advokasi bagi pengambil keputusan untuk memberi perhatian besar pada pembangunan pendidikan; 11. Mengembangkan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan denga perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan global, regional, nasional

130

dan lokal termasuk pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik; 12. Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultur guna menumbuhkan wawasan kebangsaan dan menyemaikan nilai-nilai demokrasi dengan cara memantapkan pemahaman nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan inklusif dalam rangka meningkatkan daya rekat sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; 13. Memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan kesenian, kebudayaan, dan lingkungan hidup; 14. Menyediakan materi dan peralatan pendidikan (teaching and learing materials) terkini baik berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan alam sekitar; 15. Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah peserta didik dan ketepatan lokasi, serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas pengajaran; 16. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu menajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan. 17. Mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan nasional pada satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan, serta evaluasi terhadap penyelenggara pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional; 18. Menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efesien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif yang dilandasi oleh standar pelayanan minimal serta meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat; 19. Meningatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; 20. Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efesien, efektif, transparan dan akuntabel termasuk penerapan pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa (student-based

131

financing) dan peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan APBD guna melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas; 21. Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan, efectivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan termasuk untuk mendukung upaya mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu. RPJMD Pendidikan Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga Propinsi DKI Jakarta menuju terciptanya manusia yang berkualitas tinggi, serta dapat meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. IV. Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta Meningkatnya taraf pendidikan penduduk Indonesia, melalui: a. Meningkatnya secara nyata prosentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, yang antara lain diukur dengan: ◦ meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD termasuk SDLB, MI dan Paket A sebesar 115,76 persen dengan jumlah siswa menjadi sekitar 27,68 juta dan APK jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 98,09 persen dengan jumlah siswa menjadi sebanyak 12.20 juta ◦ meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 94,00 persen sehingga jumlah siswa baru kelas 1 dapat ditingkatkan dari 3,67 juta siswa pada tahun ajaran 2004/2005 menjadi 4,04 juta siswa pada tahun 2009/10 ◦ meningkatnya angka penyelesaian pendidikan dengan menurunnya angka putus sekolah dengan menurunnya angka putus sekolah pada jenjang SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A menjadi 2,06 persen dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 1,95% ◦ menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan pada semua jenjang dengan menurunnya angka mengulang kelas pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A menjadi 1,63% dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 0,32 persen ◦ meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun menjadi 99,57% dan penduduk usia 13-15 tahun menjadi 96,64%, sehingga anak usia 7012 tahun yang

132

bersekolah menjadi 23,81 juta orang dan anak usia 13-15 tahun yang bersekolah menjadi 12,02 juta orang b. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah yang antara lain diukur dengan: ◦ ◦ meningkatnya APK jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket C) menjadi 69,34 persen dengan jumlah siswa menjadi sekitar 9,07 juta meningkatnya angka melanjutkan pendidikan SMP/MTs/Paket B ke jenjang pendidikan menengah menjadi 90,00 persen sehingga jumlah siswa baru kelas I dapat ditingkatkan dari sekitar 2,35 juta siswa pada tahun ajaran 2004/05 menjadi 3,30 juta siswa pada tahun ajaran 2009/10 ◦ c. menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan dengan menurunn7a angka mengulang kelas jenjang pendidikan menengah menjadi 0,19 persen Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi yang antara lain diukur dengan meningkatnya APK jenjang pendidikan tinggi menjadi 18,00 persen dengan jumlah mahasiswa menjadi sekitar 4,56 juta d. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini e. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas menjadi 5 persen pada tahun 2009 f. Meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan pedesaan, antara daerah maju dan tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan Meningkatnya kualitas pendidikan, yang ditandai dengan: a. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal untuk tingkat kabupaten/kota b. Meningkatnya proporsi pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun non-formal yang memiliki kualitas minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar c. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik d. Meningkatnya persentase siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan e. Meningkatnya minat baca penduduk Indonesia g. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara

133

Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, yang antara lain diukur dengan: a. Meningkatnya efektivitas pendidikan kecakapan hidup pada semua jalur dan jenjang pendidikan b. Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan, dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat c. Efektivitas pelaksanaan manajemen berbasis sekolah prioritas nasional yang tinggi didukung oleh terwujudnya sistem pembiayaan yang adil, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel e. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan f. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan yang antara lain diukur dengan: a. Efektifnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah b. Meningkatnya anggaran pendidikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai prioritas nasional yang tinggi didukung oleh terwujudnya sistem pembiayaan yang adil, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan keilmuan Ditinjau dari kondisi urusan wajib pendidikan, terlihat bahwa sampai dengan tahun 2006, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI telah mencapai 98,84%, SMP/MTs 92,63%, dan SMA/MA/SMK 57,69%. Adapun siswa yang putus sekolah adalah sebanyak 867 orang untuk tingkat SD, 2.172 orang untuk tingkat SMP dan 4.086 orang untuk tingkat SMA/SMK. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dasar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan biaya operasional (BOS dan BOP) untuk seluruh SDm dan SMP/MTs Negeri. Sampai saat ini, Pemprov DKI memiliki gedung SD Negeri sebanyak 2.253 unti, SMP Negeri sebanyak 290 unit, dan SMA/SMK Negeri sebanyak 177 unit. Penyelenggaraan urusan Pendidikan diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan pendidikan 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan pendidikan d. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi d. Meningkatnya anggaran pendidikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai

134

3. Menerapkan kebijakan pendidikan yang menyeluruh, terpadu, dan merupakan solusi terhdap masalah kota 4. Mengintegrasikan fungsi regulasi pendidikan dasar dan menengah 5. Meningkatkan mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah 6. Memberikan perhatian khusus untuk pembiayaan penyelenggaraan operasional SMK dan agar lulusan SMK semakin berkualitas dan mampu berbahasa Inggris secara aktif 7. Meminimalkan angka drop-out pendidikan dasar dan menengah 8. Menjamin akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah 9. Mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan antara Provinsi DKI Jakarta dengan Daerah Bodetabekjur 10. Memfasilitasi penataan infrastruktur di kawasan pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing kota 11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib pendidikan Program kerja yang direncanakan untuk urusan Pendidikan antara lain: 1. Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaran urusan pendidikan Indikator yang akan dicapai antara lain: SDM pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan informasi pendidikan menjadi lebih transparan dan mudah diakses melalui internet; Pengelolaan urusan pendidikan semakin efisien dan akuntabel; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematik dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Pendidikan sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Pendidikan; Fungsi regulator Pendidikan ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM pendidikan telah didasarkan pada kompetensi 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan, dan regulasi pendidikan Indikator yang akan dicapai antara lain: ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pendidikan secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan pendidikan yang efisien pembiayaannya; Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem pendidikan; dan Terjaminnya pembiayaan pendidikan dasar dan menengah bagi anak keluarga miskin. 3. Program pendidikan anak usia dini Indikator yang akan dicapai adalah tersedianya kesempatan mengikuti pendidikan bagi anak usia dini khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah. 4. Program wajib belajar 12 tahun

135

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kapasitas SMA/SMK; Anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah; Diberikannya otonomi proses belajar mengajar pada satuan pendidikan; Diberikannya otonomi pengelolaan keuangan pada satuan pendidikan; Menigkatnya peran masyarakat, komite sekolah, dan dewan pendidikan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan; dan Diimplementasikannya audit pengelolaan keuangan satuan pendidikan oleh akuntan publik. 5. Program peningkatan mutu pendidikan Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatkan mutu lulusan SD, SMP dan SMA/SMK; Proses belajar mengajar dan lulusan SMK memenuhi standar dan kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri; Lulusan SMK mampu berbahasa Inggris secara aktif; Meningkatnya jumlah guru SD, SMP, SMA/SMK dan pengelola sekolah yang memiliki sertifikat profesi; Terlaksananya proses pendidikan SMK yang menerapkan standar internasional; dan Ditingkatkannya pengawasan/audit terhadap proses belajar mengajar di SD, SMP, dan SMA/SMK oleh komunitas profesional. 6. Program pendidikan non-formal dan informal Indikator yang akan dicapai antara lain: meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan berbasis masyarakat meliputi pendidikan keterampilan dan kecakapan hidup (life skill); Pendidikan keaksaraan; dan Pendidikan kesetaraan (Program Kejar Paket A, B, C dan informal). 7. Program pendidikan luar biasa Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya mutu dan kapasitas pendidikan layanan khusus (anak cacat dan inklusi); dan Terjaminnya akses siswa dari keluarga miskin terhadap pendidikan layanan khusus. 8. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya standar kebutuhan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah; Dilaksanakannya penilaian terhadap sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah; dan Ditetapkannya rencana penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah untuk lima tahun. 9. Program pemberdayaan komunitas pendidikan Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya Dewan Pendidikan sebagai mitra penyusun kebijakan pendidikan; dan Berfungsinya asosiasi usaha pendidikan sebagai mitra penyusun dan implementasi kebijakan pendidikan. 10. program pelaksanaan SPM lain urusan pendidikan Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya SPM lainnya urusan pendidikan. Dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia, salah satu tolok ukur yang dapat digunakan adalah meningkatnya jumlah penduduk melek huruf, meningkatnya jumlah penduduk yang mengikuti

136

pendidikan dan meningkatnya kualitas pendidikan yang diperoleh penduduk. Di Provinsi DKI Jakarta, sejak tahun 2004–2008 terlihat adanya penurunan jumlah penduduk yang buta aksara dan meningkatnya jumlah penduduk yang melek huruf. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Jakarta sudah semakin banyak yang mampu membaca dan menulis. Peningkatan jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan juga terjadi, baik pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. Hal ini terlihat dari peningkatan angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, maupun angka partisipasi sekolah. (Data akurat belum ada, tapi dilihat dari laporan kinerja pembangunan dki jakarta 2002 – 2007, LKPJ-AMJ gubernur provinsi DKI Jakarta tahun 2002 – 2007, serta LPKJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007). Terjadinya perbaikan pendidikan penduduk DKI Jakarat juga terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk yang dapat menuntaskan pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA, maupun Perguruan Tinggi, serta menurunnya jumlah angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan tersebut. Peningkatan pendidikan juga terlihat dari peningkatan jumlah penduduk yang mengikuti program pendidikan luar sekolah yaitu melalui pendidikan Kejar Paket A (setara SD), Kejar Paket B (setara SMP) dan Kejar Paket C (setara SMA). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk DKI Jakarta memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan pengetahuan kognitif maupun keterampilannya melalui program pendidikan luar sekolah. Selain itu, terjadi juga peningkatan dalam jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Negeri. Kualitas pendidikan di Provinsi DKI Jakarta juga terlihat meningkat. Hal ini antara lain diukur melalui adanya peningkatan jumlah sekolah yang tersedia (terutama pada tahun 2004 – 2006) serta banyaknya jumlah sekolah direhabilitasi. Peningkatan kualitas pendidikan juga terlihat dari peningkatan jumlah koleksi perpustakaan dan tersedianya fasilitas belajar untuk sekolah. Untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi semua penduduk, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terlihat memberikan Pembebasan Biaya Sekolah bagi siswa di tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, serta pemberian beasiswa untuk tingkat pendidikan tinggi. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan dana dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan data yang telah disampaikan, sementara dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup berhasil dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan, baik secara nasional maupun pada tingkat pemerintah daerah.

137

Permasalahan yang terlihat adalah kadang data yang dibutuhkan tidak tersedia atau kurang akurat sehingga tidak dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap pencapaian kinerja. Selain itu, belum diperoleh gambaran secara kualitatif mengenai pelaksanaan program-program pendidikan sehingga kurang dapat dinilai kualitas dari penerapan program kerja dan pencapaian indikator kinerja.

V.

Rekomendasi Tindak Lanjut Perlu dilakukan pendataan secara lebih detil mengenai berbagai informasi yang berkaitan dengan pendidikan yang didasarkan pada tingkat dan jenis pendidikan, misalnya perlu disediakan data terpisah untuk Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta, serta adanya data yang terpisah untuk sekolah umum, sekolah agama, dan sekolah luar biasa

VI.

Penutup Pemerintah provinsi DKI Jakarta harus tetap memberikan prioritas pada akses memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Jakarta. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi sebuah generasi. Dengan demikian, adanya disparitas antara kualitas pendidikan di satu daerah dengan daerah lain perlu diperkecil

138

Bab 4.10. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Yang Lebih Berkualitas
I. Pengantar Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam sepuluh tahun terakhir, status kesehatan masyarakat terus menunjukkan perbaikan. Berbagai kemajuan ini dicapai melalui pelaksanaan sejumlah program, antara lain: pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, peningkatan akses dan kualitas pelayanan melalui pengembangan poliklinik desa, penernpatan tenaga medis, serta pemberian informasi dan pengetahuan kesehatan dasar yang meluas. Namun demikian. untuk mencapai sasaran RPJMN 2004-2009, seperti penurunan AKI menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup dan penurunan tingkat kekurangan gizi pada balita sebesar 20 persen pada tahun 2009, diperlukan upaya yang lebih keras, intensif, dan berkesinambungan. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Sesuai dengan RPJMN 2004-2009, saran pembangunan yang ingin dicapai adalah: 1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun; 2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1.000 kelahiran hidup: 3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup; 4. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak dan balita dari 25.8 persen menjadi 20,0 % dari jumlah penduduk. III. Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan kesehatan memprioritaskan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Perhatian khusus diberikan kepada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, daerah tertinggal, dan daerah bencana dengan memperhatikan kesetaraan gender. Untuk mencapainya, berbagai kebijakan yang diambil adalah: 1) peningkatan jumlah, jaringan, dan kualitas Puskemas; 2) peningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; 3) pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), terutama bagi penduduk miskin; 4) peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat; 5) peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini; dan 6) pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar.

139

Kesehatan Meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga paramedis dan tenaga medis, sehingga dapat saling mendukung dalam memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi masyarakat, serta dapat memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan termasuk sarana dan prasarana dalam bidang medis dan tersedianya obat yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat. IV. Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta

Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas
Berdasarkan data susenas BPS DKI terdapat trend kenaikan umur harapan hidup perempuan, dari 75,36 tahun pada 2004, menjadi 76,5 tahun pada 2005, menjadi 76,68 tahun pada 2006. Berdasarkan data susenas BPS DKI, juga tampak trend kenaikan umur harapan hidup laki-laki, dari 71,58 tahun pada 2004, menjadi 71,7 tahun pada 2005, menjadi 71,78 tahun pada 2006. Tampak ada trend kenaikan umur harapan hidup dari 73,5 tahun pada 2004, menjadi 74 tahun pada 2005, menjadi 75,6 tahun pada 2006, menjadi 75,8 tahun pada 2007, dan menjadi 75,9 tahun pada 2008. Data ini diperoleh dari DKI bidang sosial. Menurut data susenas BPS DKI dan Proyeksi penduduk Indonesia 05-15, Supas 05, BPS-Jakarta, terdapat kecenderungan penurunan persentase angka kematian bayi, dari 17% pada 2004, menjadi 14,2% pada 2005, menjadi 13,7% pada 2006, dan menjadi 10,95% pada 2007. Cakupan imunisasi BCG menunjukkan persentase yang sedikit naik, dari 108% pada 2004, menjadi 114,2% pada 2005, 110% pada 2006 dan 113,7% pada 2007. Data ini diperoleh dari Dinas Kesehatan DKI. Data ini juga ditunjang oleh data dari LKPJ, 2007, yang menunjukkan jumlah imunisasi BCG pada 2004 sebanyak 212.034; kemudian berturut-turut 218.605, 212.622, dan 218.316 pada 2005, 2006, dan 2007. Adanya data yang menunjukkan persentase pencapaian yang lebih dari 100% menunjukkan bahwa penentuan target belum dilakukan dengan baik. Atau bila penentuan target telah dilakukan dengan baik, kelebihannya adalah imunisasi yang dilakukan terhadap balita yang mungkin berasal dari luar DKI. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan DKI, didapatkan bahwa cakupan imunisasi DPT 1, 2 dan 3 menunjukan persentase yang sedikit meningkat, dengan rincian sebagai berikut: a. DPT 1 : dari 110,6% pada 2004, menjadi 115,5% pada 2005 b. DPT 2 : dari 104,9% pada 2004, menjadi 109,4% pada 2005 dan c. DPT 3: dari 103, 4% pada 2004, menjadi 107,3% pada 2005. Sayangnya tidak diperoleh data untuk tahun 2006 maupun 2007, kecuali data imunisasi DPT tanpa dirinci dari LKPJ 2007 yaitu DPT untuk tahun 2006, 227.239 dan 716.804 pada 2007. Sedangkan

140

LKPJ-AMJ memberikan data imunisasi DPT yang juga tanpa rincian hanya untuk tahun 2004 dan 2005 dengan sedikit kenaikan yaitu 203.028 dan 206.514. Adanya data yang menunjukkan persentase pencapaian yang lebih dari 100% menunjukkan bahwa penentuan target belum dilakukan dengan baik. Atau bila penentuan target telah dilakukan dengan baik, kelebihannya adalah imunisasi yang dilakukan terhadap balita yang mungkin berasal dari luar DKI. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan DKI, didapatkan bahwa cakupan imunisasi DPT-HB1, 2 dan 3 menunjukkan persentase yang cenderung menurun, dengan rincian sebagai berikut: a. DPT-HB 1 : 132,1% pada 2006, menjadi 118,16% pada 2007. b. DPT-HB 2:119,4% pada 2006, menjadi 115,5% pada 2007 dan c. DPT-HB 3:117,5% pada 2006, menjadi 112,3% pada 2007. Cakupan imunisasi polio 1, 2, dan 3 menunjukkan persentase yang cenderung menurun sepanjang tahun 2005 dan 2006 jika dibandingkan dengan tahun 2004, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2007. Sedangkan untuk cakupan imunisasi polio 4 menunjukkan persentase yang cenderung meningkat dari tahun 2004 hingga tahun 2007. Data didapat dari Dinas Kesehatan DKI dengan rincian sebagai berikut: a. Polio 1: dari 113,1% pada 2004, menjadi 106,6% pada 2005, menjadi 96% pada 2006, menjadi 114,8% pada 2007. b. Polio 2: dari 107,5% pada 2004, menjadi 102,1% pada 2005, menjadi 92,5% pada 2006, menjadi 109,6% pada 2007. c. Polio 3: dari 104,6% pada 2004, menjadi 99,3% pada 2005, menjadi 90,1% pada 2006, menjadi 106,3% pada 2007. d. Polio 4: dari 95,7% pada 2004, menjadi 93,7% pada 2005, menjadi 105,5% pada 2006, dan menjadi 109,1% pada 2007. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI, secara umum didapatkan terjadi peningkatan persentase cakupan imunisasi campak dari 99,6% pada 2004, menjadi 108,1% pada 2005, dan 117,5% pada 2007, walaupun sempat terjadi penurunan menjadi 101,7% pada 2006. Data ini juga ditunjang oleh data dari LKPJ, 2007, yang menunjukkan jumlah imunisasi campak pada 2004 sebanyak 195.516; kemudian berturut-turut 206.862, 196.569 dan 225.592 pada 2005, 2006, dan 2007. Berdasarkan data dari LKPJ 2007, didapatkan adanya peningkatan cakupan imunisasi hepatitis B1 dari 112,2% pada 2004 menjadi 121% pada 2005. Sedangkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI terdapat peningkatan persentase cakupan imunisasi hepatitis B2 dari 89,4% pada 2004 menjdai 95,1 % pada 2005, namun terjadi penurunan persentase cakupan imunisasi hepatitisb

141

B3 dari 88, 6% pada 2004 menjadi 67,5% pada 2005. Untuk hepatitis B1,2 dan 3 ini tidak diperoleh data 2006,2007 maupun 2008. Berdasarkan data dari Laporan tahunan Dinkes DKI dan Profil kesehatan 2005, tampak penurunan cakupan BIAS TT dari 95,44% pada 2004, menjadi 89,6% pada 2005. Data ini juga didukung oleh LKPJ-AMJ, dimana terdapat penurunan jumlah BIAS TT dari 145.432 orang pada 2004 menjadi 140.119 pada 2005, namun meningkat menjadi 144.931 pada 2006. Berbeda halnya dengan cakupan BIAS DT, dimana tampak trend kenaikan dari 95,44% pada 2004, menjadi 116,3% pada 2005. Data tersebut berasal dari Laporan tahunan Dinkes DKI dan profil kesehatan 2005, serta didukung dengan data dari LKPJ-AMJ, dimana terdapat penurunan dari 153.822 orang pada tahun 2004 menjadi 146.278 pada 2005, dan meningkat menjadi 159.770 orang pada 2006. Berdasarkan laporan tahunan Dinkes DKI dan profil kesehatan 2005,terdapat peningkatan persentase cakupan BIAS Campak, dari 99,28% pada 2004, menjadi 137,6% pada 2005. Data BIAS tahun 2007 dan 2008 tidak diperoleh, begitu juga untuk data BIAS 2006 hanya diperoleh pada beberapa saja. Angka pencapaian yang melebihi 100% menunjukkan bahwa penentuan target belum dilakukan dengan baik. Atau bila penentuan target telah dilakukan dengan baik, kelebihannya adalah imunisasi yang dilakukan terhadap balita yang mungkin berasal dari luar DKI. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI, didapatkan peningkatan persentase angka balita gizi lebih dari 2,3% pada 2004,menjadi 2,8% pada 2005, tidak diperoleh data 2006, dan menjadi 4,46% pada 2007, dan tidak diperoleh data 2008. Menurut data dari Dinas Kesehatan DKI, ditemukan penurunan persentase balita gizi kurang dari 19,3% pada 2004, menjadi 16,8% pada 2005, data 2006 tidak ditemukan dan menjadi 14,05% pada 2007data 2008 juga tidak ditemukan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI, terdapat penurunan persentase balita gizi buruk dari 3,9% pada 2004 menjadi 3,8% pada 2005, juga tidak ditemukan data 2006 dan menjadi 2,87% pada 2007, data 2008 tidak ditemukan. Berdasarkan LKPJ-AMJ Gubernur DKI, secara keseluruhan, dalam periode 5 tahun terjadi penurunan jumlah persentase balita yang ditimbang di Posyandu, yaitu dari 40,3% pada 2004 menjadi 36,48% pada 2008. Sedangkan jumlah pada tahun 2005, 2006, dan 2007 berturut-turut adalah 49,56%, 37,27% dan 34,58%. Berdasarkan laporan tahunan Dinas Kesehatan DKI, terdapat penurunan persentase jumlah balita yang beratnya di bawah garis merah (BGM) kartu KMS dari 1,78% pada 2004, menjadi 1,71% pada 2007, data 2005,2006 dan 2008, tidak dilaporkan. Data ini didukung oleh data dari Dinas Kesehatan DKI sebagai berikut, terjadi kenaikan balita BGM pada 2004 sampai dengan 2006 berturut turut angkanya adalah 5071, 6062 dan 6463 kemudian

142

turun pada 2007 angkanya 4603 balita BGM dan terjadi sedikit kenaikan lagi pada 2008 yaitu 4934 balita BGM. Menurut LKPJ-AMJ Gubernur DKI, terdapat peningkatan persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air yang layak dikonsumsi dari 42% pada 2004, menjadi 50% pada 2005 dan menjadi 70% pada 2006, sedangkan 2007 dan 2008 tidak ada laporan. Berdasarkan laporan tahunan Dinas Kesehatan DKI, terdapat peningkatan persentase keluarga pengguna air bersih dari 46,5% pada 2004, menjadi 50% pada 2005, menjadi 70% pada 2006, juga data 2007 dan 2008 tidak ditemukan. Tampak adanya trend peningkatan persentase rumah tangga dengan sumber air minum terlindung dari 99,22% pada 2004, menjadi 98,45% pada 2005, menjadi 98,58% pada 2006, menjadai 98,74% pada 2007, dan 2008 belum dilaporkan. Data diatas didapatkan dari statistik kesejahteraan rakyat (Kesra), Susenas-BPS. Menurut LKPJ-AMJ Gubernur DKI, terdapat peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki jamban dengan septik tank dari 39% pada 2004, menjadi 50% pada 2005, menjadi 68,2% pada 2006, 2007 tidak ada laporan dan 2008 belum dilaporkan. Walaupun secara umum terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2004, namun tampak trend menurunan persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB dari 99,29% pada 2004, menjadi 99,26% pada 2005, kemudian naik menjadi 99,48% pada 2006, dan menurun lagi menjadi 99,36% pada 2007, untuk 2008, belum dilaporkan. Data ini didapatkan dari Satistik Kesra, Susenas-BPS. Berdasarkan Statistik kesra, secara umum terdapat peningkatan persentase keluarga pengguna jamban sehat dari 82,9% pada 2004, menjadi 78,27% pada 2006, dan menjadi 87,57% pada 2007. Sedangkan pada 2005 tidak ada data mengenai rumah tangga pengguna jamban sehat dan 2008 belum dilaporkan. Menurut Laporan tahunan Dinas Kesehatan DKI, secara umum terdapat peningkatan persentase keluarga yang memenuhi kriteria rumah sehat dari 47,4% pada 2004, menjadi 55% pada 2005, menjadi 60% pada 2006. Namun terjadi penurunan menjadi 48% pada 2007. Secara umum terdapat kenaikan persentase tempat-tempat umum (MCK, pasar, restoran, tempat ibadah, terminal) yang sehat, dari 38,2% pada 2004, menjadi 30% pada 2005, menjadi 75% pada 2005. Namun sempat terjadi penurunan (walaupun angkanya masih lebih baik jika dibandingkan 2004) menjadi 54% pada 2007. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI terdapat penurunan jumlah kunjungan pasien rawat jalan di puskesmas dari 7.642.191 orang pada 2004, menjadi 6.701.131 pada 2005, menjadi 6.264.737 pada 2006, tidak ada laporan pada 2007, dan 2008 belum dilaporkan.

143

Berdasarkan data LKMJ-AMJ terdapat penurunan jumlah kunjungan pasien rawat jalan tingkat lanjut di RS dari 610.700 orang pada 2004, menjadi 570.134 pada 2005, menjadi 425.515 pada 2006, 2007 tidak dilaporkan dan 2008 belum dilaporkan. Tampak trend penurunan persentase kunjungan rawat jalan Rumah Sakit dari 20,1% pada2004, menjadi 18,15% pada 2005, dan menjadi 17,6% pada 2007, sedangkan pada 2006 ditemukan kenaikan yaitu 21.53%. Data ini diambil dari Statistik Kesra, Susenas-BPS. Berdasarkan data LKMJ DKI terdapat peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat inap di rumah sakit dari 33.360 orang pada 2004, menjadi 53.944 pada 2005, menjadi 54.051 pada 2006, sedangkan 2007 tidak dilaporkan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI terdapat peningkatan persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih kebidanan dari 70,77% pada 2004, menjadi 70,35% pada 2005, menjadi 82,78% pada 2006, menjadi 84,27% pada 2007. Menurut Statistik Kesra, terdapat kenaikan persentase balita ditolong tenaga kesehatan kelahiran pertama, kecuali pada 2005 menurun sedikit, berturut angkanya sebagai berikut; dari 97,06% pada 2004, menjadi 95,34% pada 2005, kemudian naik menjadi 97,57% pada 2006 dan menjadi 97,62% pada 2007. Tampak trend kenaikan persentase balita ditolong tenaga kesehatan kelahiran terakhir kecuali 2005 terjadi penurunan, angkanya adalah 97,59% pada 2004, menjadi 95,59 pada 2005, kemudian naik menjadi 97,57% pada 2006, dan menjadi 97,62% pada 2007. Berdasarkan data LKMJ-AMJ secara umum terdapat penurunan jumlah persalinan di puskesmas dari 20.700 orang pada 2004, menjadi 18.565 pada 2005, menjadi 19.733 pada 2006, menjadi 21.723 pada 2007. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI secara umum terdapat peningkatan persentase kunjungan ibu hamil K4, kecuali 2005 angkanya terrendah, berturut-turut angkanya sbb; dari 78,92% pada 2004, menjadi 75,6% pada 2005, kemudian naik menjadi 91,4% pada 2006, dan sedikit menurun menjadi 90,85% pada 2007, tetapi tetap tinggi jika dibandingkan angka 2004 dan 2005. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI secara umum terdapat peningkatan persentase kunjungan ibu hamil K1, kecuali 2005 angka terrendah yaitu dari 94,89% pada 2004, menjadi 91,05% pada 2005, menjadi 100% pada 2006, dan tetap 100% pada 2007. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI secara umum terdapat peningkatan cakupan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin dalam jumlah kunjungan rawat jalan di puskesmas dari 42.371 pada 2005 menjadi 118.091 pada 2006 menjadi 420.033 pada 2007, meskipun sempat terjadi penurunan jumlah yang cukup signifikan dari 213.162 pada 2004 menjadi 42.371 pada 2005. Menurut data dari Dinas Kesehatan DKI secara umum terdapat peningkatan cakupan pelayanan kesehatan gratis bagi pemegang kartu GAKIN dalam jumlah kunjungan rawat jalan tingkat lanjut di

144

rumah sakit dari 34.992 pada 2004 menjadi 132.294 pada 2005,menjadi 116.024 pada 2006 menjadi 137.862 pada 2007. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI secara umum terdapat peningkatan cakupan pelayanan kesehatan gratis bagi pemegang kartu SKTM dalam jumlah kunjungan rawat jalan tingkat lanjut di rumah sakit dari 9.240 pada 2004 menjadi 12.914 pada 2005,menjadi 23.697 pada 2006 menjadi 28.456 pada 2007. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI secara umum terdapat penurunan cakupan pelayanan kesehatan gratis bagi pemegang kartu GAKIN dalam jumlah pasien rawat inap kelas III di Rumah Sakit dari 36.006 pada 2005, menjadi 13.334 pada 2006 dan menjadi 11.802 pada 2007. Meskipun dari tahun 2004 ke 2005 terdapat peningkatan jumlah dari 4.982 menjadi 36.006, kemudian menurun pada tahun berikutnya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI secara umum terdapat peningkatan cakupan pelayanan kesehatan gratis bagi pemegang kartu SKTM dalam jumlah pasien rawat inap kelas III di Rumah Sakit dari 9.240 pada 2004 menjadi 12.914 pada 2005,menjadi 23.697 pada 2006 menjadi 28.456 pada 2007. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI secara umum terdapat penurunan persentase rumah sakit yang sudah melakukan PONED, kecuali 2006 angka tertinggi, angkanya sbb; dari 37% pada 2004 menjadi 31% pada 2005, menjadi 40% pada 2006 dan turun sangat signifikan menjadi 10% pada 2007. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI terdapat peningkatan persentase rumah sakit yang sudah terakreditasi, dari 50% pada 2004 menjadi 55% pada 2005, menjadi 56% pada 2006 menjadi 58% pada 2007. Menurut Laporan tahunan Dinas Kesehatan DKI, terdapat trend kenaikan jumlah Rumah Sakit yang telah melaksanakan QA dengan standara ISO 9001/2000, dari 47,71% pada 2004, menjadi 49% pada 2005, dan menjadi 51% pada 2006. Sayangnya pada 2007 terdapat penurunan menjadi 46%. Berdasarkan data LPKJ-AMJ terdapat peningkatan jumlah pasien yang di operasi di DKI dari 12.802 pasien pada 2004 menjadi 13.637 pada 2005, namun menurun menjadi 9.550 pada 2006. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI, secara umum terdapat penurunan persentase desa yang mencapai Universal Child Imunization (UCI) di 267 kelurahan DKI, yaitu dari 79,1% pada 2004 menjadi 69,1% pada 2005, menjadi 77% pada 2006,menjadi 76% pada 2007. V. Rekomendasi Tindak Lanjut Program peningkatan gizi para balita terus ditingkatkan dan diperluas terutama bagi keluarga yang tidak mampu Program pelayanan kesehatan cakupannya harus diperluas terutama bagi keluarga miskin

145

VI.

Penutup Selain persoalan pendidikan, kesehatan juga merupakan kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta yang sudah baik tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan. Tantangannya adalah di tengah krisis yang sedang melanda seperti sekarang ini dimana akses terhadap kesehatan bak barang mewah, pemprov DKI Jakarta harus mencari terobosan baik dengan pemerintah pusat maupun swasta.

146

Bab 4.11. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian integral dari pernbangunan nasional. Berkembangnya permasalahan sosial menjadi penyebab meningkatnya juinlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) akibat dari kemiskinan, krisis, konflik sosial, bencana alam, dan bencana sosial. Permasalahan lain yang dihadapi adalah kecacatan, ketelantaran, ketunaan sosial, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), keterpencilan/ keterasingan, dan tindak kekerasan yang memerlukan perhatian serius dan penanganan yang bersifat komprehensif dan menyeluruh. Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas manajemen dan prolesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dan belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat nasional dan daerah. Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. guna kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan bagi masyarakat, serta lebih meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial langkah kebijakan yang telah dilakukan selama ini perlu terus dilanjutkan. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai a. Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar; b. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan; c. Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; d. Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial; e. Tersusunnya sistem perlindungan sosial nasional; f. Meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial; dan h. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial. III. Arah Kebijakan Mencermati kondisi yang terjadi saat ini dan perkembangan sosial yang menjadi tantangan ke depan, maka arah kebijakan dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut: g. Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial;

147

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; 2. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok renta sosial lainnya; 3. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial; 4. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial; 5. Memperkuat ketahana sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya bangsa; 6. Mengembangkan sistem perlindungan sosial nasional; 7. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial; 8. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial; dan 9. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi sosial (Orsos)/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan. IV. Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta Dalam laporan kinerjanya, pemerintah provinsi DKI Jakarta melaporkan bahwa kesejahteraan sosial menempati posisi yang penting. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang diamanatkan dalam visi pembangunan DKI Jakarta. Dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah "Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhankebutuhan jasmaniah, rokhaniah dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hakhak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”. Dalam rangka mewujudkan amanat yang tertuang dalam visi pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai usaha kesejahteraan sosial. Usaha-usaha tersebut adalah seluruh program dan kegiatan yang terorganisasi baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan, mempertahankan, memperbaiki, dan meningkatkan kesejahteraan sosial warganya. Kinerja bidang kesejahteraan sosial yang akan dibahas adalah pelayanan sosial personal. Bentuk

148

pelayanan sosial personal antara lain pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanggulangan Korban Bencana. Pembinaan PMKS. Dalam Propeda 2002-2005 dan RKPD 2006-2007 di bidang kesejahteraan sosial terdapat dua arah kebijakan pembangunan yaitu program peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, dan program peningkatan peran serta sosial masyarakat. Salah satu indikator dari program peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial terhadap penduduk usia lanjut, penyandang cacat dan anak terlantar. Bentuk dari perlindungan dan pelayanan sosial adalah dilakukannya pembinaan terhadap PMKS. Mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap PMKS. Kurun waktu 2002-2004, jumlah PMKS yang dibina menunjukkan peningkatan, namun tahun 20052006 menunjukkan kecenderungan yang menurun. Kondisi ini disebabkan semakin besarnya partisipasi masyarakat untuk turut serta mengatasi masalah PMKS. Pada tahun 2006, PMKS yang paling banyak dibina oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah fakir miskin yaitu sebanyak 81.531 keluarga. Jenis PMKS lainnya yang banyak dibina adalah lanjut usia terlantar (12.915 jiwa), anak terlantar (10.258 jiwa) dan penyandang cacat (10.200 jiwa). Jenis PMKS yang paling sedikit dibina adalah waria, hanya sebanyak 774 jiwa. Dalam menangani PMKS, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai arah kebijakan penanganan PMKS yaitu: (1) Penanganan PMKS diarahkan kepada upaya pemulihan harkat, martabat, harga diri dan kemandirian; (2) Prioritas penanganan PMKS ditujukan kepada PMKS jalanan (gepeng, WTS, Psikotik, anak jalanan, dan lain sebagainya); (3) Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan peran serta sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial; (4) Peningkatan sarana, prasarana dan SDM di bidang bina mental spiritual dan kesejahteraan sosial; dan (5) Peningkatan kerjasama lintas sektor dan antar daerah.

149

Sistem penangangan PMKS di DKI Jakarta berupa: 1. Sistem Panti Sosial; dalam rangka memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial warga binaan sosial ditampung di panti sosial (berpisah dengan keluarga) dan diasramakan. 2. Sistem Non Panti Sosial; dalam rangka memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial warga binaan sosial tetap tinggal dalam keluarga.

20 TLT JLN 10 USILA CACAT 0 TLT JLN USILA CACAT 2004 16,2 8 15,9 13 2005 2006 15,5 7,2 14,4 12,7 10,2 4,4 12,9 10,2 2007 2008 na na na na na na na na NARKO PENGMIS GLD WTS NAKAL

Sumber: Dinas Bina Mental dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta

Gambar 4.11.1Jumah PMKS yang dibina oleh Pemprov DKI Jakarta (ribu orang) Anak terlantar yang dibina tahun 2004 16.242 orang pada tahun 2004 dan menjadi 10.258 orang pada tahun 2006. Sedangkan anak jalanan juga mengalami penurunan dari 8 ribua orang pada tahuan 2004 menjadi 4 ribu orang di tahun 2006. Korban penyalahgunaan narkoba juga mengalami penurunan walau sangat sedikit yaitu dari 4.314 di tahun 2004 orang menjadi 3.613 orang pada tahun 2006. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa panti yang menangani PMKS dan tersebar di lima wilayah kota. Jumlah Panti Sosial Tresna Werdha yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar mengalami penurunan dari 7 panti pada tahun 2002 menjadi 5 pada tahun 2003, dan kondisi tersebut tetap sama hingga tahun 2006. Jenis panti yang selalu mengalami peningkatan setiap tahun adalah Loka Bina Karya yaitu panti sosial bina daksa dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat khususnya dan PMKS pada umumnya. Pelayanan yang diberikan berupa bimbingan dan pelatihan keterampilan. Pada tahun 2002 jumlah Loka Bina Karya sebanyak 12 buah meningkat menjadi 16 buah pada tahun 2006. Sejak tahun 2003, jenis panti yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertambah satu jenis dengan didirikannya Panti Orang Terlantar dan Korban Tindak Kekerasan. Panti ini didirikan untuk melindungi korban tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak dan perempuan.

150

Seperti yang telah diungkapkan di depan, arah kebijakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial lainnya adalah program peningkatan peran serta sosial masyarakat. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan peran serta masyarakat sebagai pekerja sosial. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah berkurangnya porsi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Program tersebut mendapat tanggapan positf dari masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dari 4.763 orang pada tahun 2002 menjadi 4.786 orang pada tahun 2006. PSM adalah perseorangan atau kelompok yang mempunyai minat, perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdi di bidang sosial kemanusiaan. Di samping PSM, pengurus Pokja Kesuma mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 1.559 orang pada tahun 2002 menjadi 1.788 orang pada tahun 2006. Pokja Kesuma adalah wadah partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan dalam usaha kesejahteraan sosial. Peran masyarakat dalam pelayanan sosial lainnya adalah dengan mendirikan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial. Secara umum, jumlah lembaga pelayanan sosial yang dikelola oleh masyarakat mengalami peningkatan. Peningkatan yang cukup signifikan terlihat pada Panti Asuhan Anak, pelayanan Non Panti Sosial dan rumah singgah. Panti Asuhan Anak meningkat dari 50 panti pada tahun 2002 menjadi 78 panti pada tahun 2006. Jumlah pelayanan Non Panti Sosial mengalami peningkatan dari 114 buah pada tahun 2002 menjadi 140 buah pada tahun 2006. Rumah singgah, yaitu tempat persinggahan/penampungan sementara anak-anak jalanan, meningkat dari 72 buah pada tahun 2002 menjadi 90 buah pada tahun 2006. V. Rekomendasi Tindak Lanjut Kerjasama dengan unsur masyarakat, lembaga swadaya masyarakat sejenis atau swasta dalam pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial ini VI. Penutup Program PMKS merupakan salah satu program dedicated Pemprov DKI Jakarta oleh karena itu mendapatkan perhatian besar. Pemilihan program ini sebagai program yang diprioritaskan sangat tepat mengingat fakta di lapangan sangat mudah dijumpai para penyandang masalah kesejahteraan sosial ini. Tantangannya kemudian adalah bagaimana memberantas oknum yang telah menyuburkan praktik yang menarik keuntungan dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial ini.

151

Bab 4.12. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas Serta Pemuda dan Olahraga
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Penduduk merupakan modal utama pembangunan. Untuk itu, keberhasilan mengendalikan pertumbuhan dan meningkatkan kualitas penduduk serta keluarga akan mempercepat pembangunan yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menyadari hal ini, pemerintah melakukan berbagai program untuk pembangunan SDM, salah satunya adalah program Keluarga Berencana (KB). Upaya menangani masalah kependudukan di samping mengendalikan jumlah penduduK, yaitu melalui pengendalian urbanisasi, serta pelayanan kependudukan dengan perbaikan administrasi dan catatan sipil. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Berdasarkan kondisi awal di atas, maka sasaran RPJMN 2004-2009 secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu: 1. Meningkatnya pembangunan kependudukan, yang ditandai dengan: ◦ Meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan baik di tingkat nasional maupun daerah; ◦ Meningkatnya cakupan jumlah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 2. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas, yang ditandai dengan :
◦ ◦ ◦

Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1.14 persen per tahun Menurunnya tingkat TFR menjadi 2,2 per wanita Menurunnya persentase pasangan usia subur yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi tapi tidak KB (unmet need) menjadi 6 persen Meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4.5 persen Meningkatnya penggunaan kontrasepsi secara efektif dan efisien Meningkatnya rata-rata usia pertama perempuan menjadi 21 tahun Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak Meningkatnya partisipasi jumlah KPS dan KSI dalam usaha ekonomi produktif; serta

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

152

◦

Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

3.

Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga yang ditandai dengan:
◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan pemuda di tingkat nasional dan daerah Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan olahraga di tingkat nasional dan daerah Meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olahraga; serta Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah.

III.

Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran RPJMN, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada (1) Penataan pembangunan kependudukan; (2) Pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan keluarga kecil berkualitas; sert a(3) Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya dan prestasi olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia. RPJMD Olahraga dan Kepemudaan Menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan diri dan lembaganya sebagai wahana pendewasaan untuk berkembang dalam upaya melestarikan kader bangsa, melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya serta bahaya HIV/AIDS. Disamping itu juga meningkatkan pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi dan permassalan olahraga secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga pendidikan dan keolahragaan serta pembinaan pramuka.

IV.

Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta Laporan kinerja pembangunan pemerintah provinsi DKI Jakarta melaporkan kegiatan olahraga sebagai berikut. DKI Jakarta sebagai barometer kegiatan olahraga nasional memiliki peran strategis dalam mendorong perkembangan olahraga nasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan olahraga yang diadakan di Jakarta selama periode tahun 2002-2006, baik yang berskala nasional maupun internasional. Kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi selama periode 2002-2006 diantaranya adalah Enjoy Jakarta Internasional 10 K, Jakarta Asian Junior Golf, Sister City Basket Ball Tournament dan Enjoy Jakarta Indonesia Open. Banyak manfaat yang dapat dicapai dari kegiatan tersebut, selain mempromosikan citra Jakarta ke dunia internasional, juga dapat dijadikan ajang pembinaan di bidang olahraga.

153

Sumber dari KONI DKI Jakarta menyebutkan bahwa kontribusi atlet DKI Jakarta pada Asian Games XV, Doha Qatar, Tahun 2006 dengan perolehan 1 emas, 2 perak dan 6 perunggu. Kontribusi ini termasuk yang terbesar dibandingkan provinsi-provinsi lain. Hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu prestasi tersendiri dalam pembinaan atlet di DKI Jakarta. Selanjutnya pada laporan yang sama tertulis bahwa kontribusi atlet DKI Jakarta dalam mengharumkan nama baik bangsa di ajang olahraga internasional sangat besar. Pada ajang multi even Asian Games XV pada tahun 2006 di Doha Qatar, atlet-atlet asal DKI Jakarta memberikan kontribusi pada cabang olahraga bowling dan wushu. Hal ini merupakan catatan sejarah dengan pencapaian prestasi tertinggi bagi Indonesia pada cabang olahraga tersebut. Pada SEA Games XXIII di Manila pada tahun 2005, atlet-atlet asal DKI Jakarta memberikan sumbangan emas sebanyak 18 buah dari total 50 medali emas yang diperoleh kontingen Indonesia. Prestasi olahraga atlet DKI Jakarta di tingkat nasional patut dibanggakan. Hal ini terlihat dari hasil Pekan Olahraga Nasional XVI tahun 2004 di Palembang Sumatera Selatan. DKI Jakarta menjadi juara umum dari 30 Provinsi, dengan perolehan medali emas 143 buah, medali perak 113 buah, dan 113 buah perunggu. Perolehan medali emas DKI Jakarta hampir dua kali lebih banyak dari yang diperoleh Provinsi Jawa Timur, yang menempati posisi kedua. Selain itu masih banyak prestasi di daerah atlet DKI Jakarta antara lain pada Pekan Olahraga Mahasiswa (POMNAS) ke10 tahun 2005 di Kalimantan Selatan. Provinsi DKI Jakarta menjadi juara umum yang ke10 kalinya secara berturut-turut, dengan perolehan medali : 50 emas, 20 perak dan 33 perunggu. Prestasi olahraga pelajar asal DKI Jakarta tidak kalah menggembirakan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) VIII tahun 2005 di Medan yang diikuti oleh 30 Provinsi. Kontingen pelajar Provinsi DKI Jakarta menempati urutan kedua dengan perolehan 44 medali emas, 26 medali perak dan 33 medali perunggu. Majunya prestasi olahraga atlet DKI Jakarta baik di tingkat nasional maupun internasional tidak terlepas dari lengkapnya sarana dan prasarana olahraga. Dalam mendukung pencapaian hasil yang optimal di bidang olahraga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang berpedoman pada azas manfaat dan prioritas untuk warga DKI Jakarta. Sampai saat ini, seluruh Kotamadya di DKI Jakarta telah memiliki gelanggang olahraga yang dilengkapi sarana dan prasarana olahraga.

154

3000 2000 1000 0 2006 PEMUDA INSTAN SWASTA JML 755 787 684 2226 PEMUDA INSTAN SWASTA JML

Gambar. 4.12.1 Jumlah Fasilitas Olahraga di DKI Jakarta Dalam laporan kinerjanya, pemerintah provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa penyediaan fasilitas olahraga tidak hanya menjadi menjadi tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat (swasta) turut berperan serta pula dalam penyediaannya. Terdapat 2.226 fasilitas olahraga untuk berbagai cabang di DKI Jakarta. Fasilitas yang cukup lengkap ini diharapkan dapat mendorong masyarakat DKI Jakarta untuk giat berolahraga. Pemerintah DKI Jakarta berupaya agar di seluruh wilayah kecamatan memiliki gelanggang olahraga remaja. Dari 44 kecamatan hanya sembilan kecamatan yang belum memiliki gelanggang olahraga remaja, yaitu: Kecamatan Taman Sari, Tambora, Gambir, Menteng, Senen, Setiabudi, Penjaringan, Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan. V. Rekomendasi Tindak Lanjut Prestasi atlet perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan pembinaan berjenjang dari yunior hingga atlet senior Kesejahteraan dan masa depan karir para atlet perlu ditingkatkan sehingga tidak ada peristiwa bajak-membajak antar daerah hanya karena persoalan kesejahteraan VI. Penutup Masalah olahraga sering kali dikaitkan dengan kepemudaan. Memang tidak salah karena biasanya generasi mudalah yang melakukan aktifitas olah raga baik khususnya untuk yang dipertandingkan atau diperlombakan di kancah daerah, nasional maupun internasional. Pembinaan generasi muda di bidang olahraga merupakan wujud aktifitas yang positif selain bisa dilihat dari aspek kesehatan juga dari aspek pembinaan mental, sportifitas, pola pikir dan wawasan. DKI Jakarta yang telah menjadi

155

barometer utama pembinaan olahraga dan kepemudaan harus bisa mempertahankan posisi dengan terus meningkatkan prestasi dan pembinaan.

156

Bab 4.13. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
I. Pengantar Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Pembangunan agama harus dipandang sebagai suatu investasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan agama dapat ditempuh melalui beberapa cara, diantaranya adalah peningkatan kualitas pelayanan serta pemahaman pada agama dan kehidupan beragama; peningkatan dimensi kerukunan hidup beragama yang mendukung sikap saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat. Pembangunan dimensi kerukunan beragama penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kemajemukan sosial. Dengan demikian, suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis akan tercipta, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera.

II.

Sasaran Yang Ingin Dicapai Dari kondisi awal tersebut. maka sasaran pembangunan agama pada akhir tahun 2009 adalah: 1. Peningkatan Kuatitas Pelayanan dan Pemahaman Agama serta Kehidupan Beragama a. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama datam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Upaya ini juga ditujukan pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anak-anak b. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban rnembayar zakat, wakaf, infak, sodakoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita dalarn rangka mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat; c. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masingmasing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya; d. Meningkatnya kualitas manajemen ibadah haji dengan sasaran penghematan, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji; serta e. Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis.

157

2. Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antarumat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai, sehingga konflik yang terjadi di beberapa daerah dapat diselesaikan dan tidak terulang di daerah lain. III. Arah Kebijakan Sesuai dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan agama diprioritaskan pada dua hal. Pertama, peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Kedua, peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama. RPJMD: Keagamaan Membina dan meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dengan meningkatkan kualitas pemahaman dan pelaksanaan ibadah menurut syariat agama masing-masing, serta mempermudah umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. IV. Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta Dalam LKPJ-AMJ 2002-2007 diungkapkan ada dua program utama yaitu peningkatan kualitas kerukunan hidup beragama dan program pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan. Adapun realisasi dari program yang pertama antara lain adalah ditetapkannya keputusan gubernur nomor 2030 tahun 2004 tentang dibangunnya gedung pusat kerukunan umat beragama di kelurahan kota bambu selatan; berfungsinya forum komunikasi kerukunan umat beragama (FKKUB); dan diadopsinya pendekatan FKKUB untuk diterapkan di daerah seluruh Indonesia. Sedangkan realisasi dari program yang kedua antara lain berfungsinya Jakarta Islamic Center; dan tersedianya peta penyebaran tempat ibadah dan TPA/TKA/TPQ/RA/MD/sekolah minggu. V. Rekomendasi Tindak Lanjut Perlu penguatan kehidupan beragama tiap-tiap pemeluk agama sehingga masing-masing pemeluk benar-benar memahami ajaran agamanya Perlu dialog sesama pemeluk agama sehingga bisa saling memahami Perlu peningkatan fungsi atau revitalisasi lembaga-lembaga sosial keagamaan untuk dapat mencegah maupun menanggulangi potensi maupun konflik yang terjadi

158

VI.

Penutup Aspek keberagamaan merupakan hal yang penting. Beragama menyangkut hak asasi manusia tetapi kadang juga bisa mengundang konflik baik sesama pemeluk agama yang sama maupun agama yang berbeda. Oleh karena itu Pemprov DKI Jakarta

159

Bab 4.14. Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Mutu Lingkungan Hidup
I. Pengantar Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Pembangunan nasional telah banyak memanfaatkan sumber daya alam, baik sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource based economy) maupun sebagai penopang sistem kehidupan (life support sistem). Sebagai modal pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam rnemberikan kontribusi penting bagi produk domestik bruto (PDB) nasional dan penyerapan tenaga kerja. Bersamaan dengan hal itu, daya dukung lingkungan harus diperhatikan agar peran sumber daya alam sebagai penopang sistem kehidupan tetap dapat diteruskan. Agar peran ganda sumber daya alam tetap terjaga, maka dilakukan upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Sasaran pembangunan lingkungan hidup adalah: a. Meningkatnya kualitas air permukaan (sungai, danau. dan situ) serta kualitas air tanah disertai pengendalian dan pemantauan terpadu antar sektor; b. Terkendalinya pencemaran pesisir dan laut melalui pendekatan terpadu antara kebijakan konservasi tanah di wilayah daratan dengan ekosistem pesisir serta laut; c. Meningkatnya kualitas udara perkotaan khususnya di kawasan perkotaan yang didukung oleh perbaikan manajemen dan sistem transportasi kota yang ramah lingkungan; d. Berkurangnya penggunaan bahan perusak ozon (BPO) secara bertahap dan dihapus sama sekali pada 2010; e. Berkernbangnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim global; f. Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sesuai pedoman IBSAP 2003-2020 (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan); g. Meningkatnya upaya pengelolaan sampah perkotaan dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai salah satu faktor penentu kebijakan; h. Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan limbah B3 bagi kegiatan-kegiatan yang berpotensi rnencemari lingkungan; i. j. Tersusunnya informasi dan peta wilayah-wilayah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan. bencana banjir, kekeringan, gernpa bumi, tsunami, serta bencana-bencana alam lainnya; Tersusunnya aturan pendanaan lingkungan yang inovatif sebagai terobosan untuk mengatasi rendahnya pernbiayaan sektor lingkungan;

160

k. l.

Meningkatnya diplomasi internasional di bidang lingkungan; serta Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rnemelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup

III.

Arah Kebijakan Arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya, pengembangan peraturan perundangan lingkungan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam serta pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan memperhatikan kesetaraan gender. Melalui arah kebijakan kesejahteraan masyarakat tanpa hidupnya. Dengan demikian sumber daya alam akan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Secara lebih rinci arah kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebagai berikut: Arah Kebijakan Pembangunan Kehutanan Pembangunan kehutan diarahkan untuk: 1. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguataan, kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya; 2. Mencapai kesepakatan antar tingkat pemerintahan dan mengimplementasikan pembagian wewenang dan tanggungjawab pengelolaan hutan; 3. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolahan hutan; 4. Memberlakukan moratorium di kawasan tertentu; serta 5. Memanfaatkan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya secara optimal. Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan Pembangunan kelautan diarahkan untuk: 1. Mengelola serta mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara lestari berbasis masyarakat; 2. Membagun sistem pengendalian sistem pengendalian serta pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat; 3. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria; 4. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar (danau, situ, perairan umum), dan pulau-pulau kecil;

161

5. Menjalin kerjasama regional dan internasional untuk menyelesaikan batas laut dengan negara tetangga; 6. Memperkuat kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan yang meliputi Iptek, SDM, kelembagaan dan peraturan perundangan; 7. Meningkatkan riset dan pengembangan teknologi kelautan; 8. Mengembangan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir, meningkatkan keselamatan bekerja, meminimalkan resiko terhadap bencana alam laut bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta 9. Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, serta pulau-pulau kecil. Arah Kebijakan Pembangunan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, pertumbuhan pertambangan dan sumber daya mineral diarahkan untuk: 1. Meningkatkan eksplorasi dalam upaya menambah cadangan migas dan sumber daya mineral lainnya; 2. Meningkatkan eksplorasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan; 3. Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup; 4. Meningkatkan manfaat pertambangan dan hasil tambah; 5. Menerapkan good mining practice di lokasi tambang yang sudah ada; 6. Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan; 7. Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum secara konsekuen; 8. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan; 9. Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan, termasuk informasi kawasan-kawasan yang rentan terhadap bencana geologi; serta 10. Melaksanakan evaluasi kebijakan/peraturan yang tidak sesuai. Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk: 1. Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan untuk mendorong sumber pencemar memenuhi baku mutu dan menggunakan bahan baku ramah lingkungan;

162

2. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan; 3. Meningkatkan penataan lingkungan melalui pendekatan penataan ruang dan pengkajian dampak lingkungan; 4. Menguatkan akses masyarakat terhadap informasi lingkungan hidup; 5. Meningkatkan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pencemar dan perusak lingkungan; 6. Mendayagunakan potensi kerjasama luar negeri bidang lingkungan hidup; serta 7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup di pusat maupun daerah. RPJMD Pembangunan wilayah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat, serta penataan ruang. Arah kebijakan yang ditetapkan disesuaikan dengan fungsi masing-masing, sebagai berikut: Sumber Daya Alam Mengelola sumber daya alam (SDA) dan memelihara daya dukung serta upaya konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan sumber daya alam yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. Lingkungan Hidup Menyeimbangkan kepentingan lingkungan hidup dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kebersihan Menciptakan kota yang bersih, bebas dari polusi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna. IV. Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta Pemerintah provinsi DKI Jakarta menyajikan laporan yang komprehensif tentang lingkungan ini. Program-program utama pemerintah adalah pemantauan kualitas lingkungan melalui program kali bersih (prokasih), program udara bersih (prodasih), program laut lestari, program pengendalian dan pencegahan dampak lingkungan, program kendali limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengelolaan sampah, pengelolaan sumber daya air permukaan hingga persoalan penghijauan. Pembangunan DKI Jakarta yang cukup cepat dapat membawa konsekuensi penurunan kualitas lingkungan apabila pengelolaannya kurang memperhatikan lingkungan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan atau ramah

163

lingkungan melalui berbagai program yang bersifat memantau dan mengendalikan jumlah pencemaran lingkungan serta sumber pencemaran lingkungan di darat, perairan dan udara. Berikut adalah beberapa contoh program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemantauan kualitas lingkungan yang dilaksanakan meliputi: (1) Pemantauan Kualitas Air Tanah Dangkal; (2) Pemantauan Kualitas Air Sungai; (3) Pemantauan Kualitas Udara; (4) Pemantauan Kualitas Teluk Jakarta (Kualitas Perairan Teluk Jakarta dan Muara Teluk Jakarta); (5) Pemantauan Kualitas Situ/Waduk. Secara umum, hasil pemantauan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan melampaui batas standar baku mutu. Program Kali Bersih (Prokasih ) bertujuan untuk mengendalikan pencemaran yang terjadi pada badan air/sungai. Gerakan Prokasih berupaya untuk meningkatkan intensitas pemantauan kualitas lingkungan (sungai), penataan baku mutu limbah cair, konsentrasi penegakan hukum dan peningkatan peran serta masyarakat. Lingkup Prokasih telah dikembangkan ke arah penataan daerah batas pengelolaan sungai (DPS), dan sebagai tahap prioritas adalah DPS Ciliwung di bawah koordinasi Pemerintah Pusat (Kementrian Lingkungan Hidup dan Departemen Kimpraswil). Upaya pemulihan Ciliwung telah dimasukkan menjadi salah satu aspek kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda. Tiap tahun terjadi peningkatan jumlah perusahaan peserta Prokasih dan ketaatan perusahaan dalam memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2002, dari sebanyak 473 perusahaan yang mengikuti Prokasih, 104 perusahaan atau 21,99 persen diantaranya sudah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan Pemerintah DKI Jakarta. Pada tahun 2006, jumlah perusahaan yang mengikuti Prokasih meningkat menjadi 755 perusahaan atau naik 59,62 persen dari tahun 2002, dan sebanyak 534 perusahaan sudah memenuhi baku mutu. Meningkatnya jumlah peserta Prokasih dan jumlah perusahaan yang telah memenuhi standar baku mutu menunjukkan adanya kesadaran di kalangan perusahaan mengenai pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup. Kesadaran ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan prinsip “Reward and Punishment” dalam pengendalian pencemaran. Prinsip tersebut dilakukan dengan memberikan sanksi hukum bagi kegiatan usaha yang melalaikan kewajibannya dan beban limbahnya melampaui baku mutu. Sedangkan bagi kegiatan usaha yang telah memenuhi kewajibannya selama satu tahun akan diberikan penghargaan berupa Pemberian ijin Pembuangan Limbah Cair secara otomatis Melaui Prokasih, pemerintah provinsi berhasil mendorong peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan. Salah satu bentuk peran serta

164

masyarakat adalah Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) yang dimotori oleh PPSMLUI Jakarta. Sementara itu, Program Udara Bersih (Prodasih) juga dicanangkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Sumber pencemaran udara di DKI Jakarta secara umum dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber bergerak (transportasi), sumber tidak bergerak (industri pengolahan dan rumah tangga), serta sumber dari pembuangan/pembakaran limbah padat. Salah satu upaya pengendalian pencemaran udara dilakukan melalui kegiatan Prodasih. Melalui Prodasih dilakukan kegiatan pengendalian pencemaran udara yang meliputi upaya penurunan kadar dan sumber pencemaran. Dua hal yang dilakukan dalam Prodasih adalah : a. Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dalam bentuk: (1) Uji petik (uji emisi) kendaraan secara terus menerus; (2) Pemberlakuan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 mengenai kawasan dilarang merokok. (3) Pengadaan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan, antara lain kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas (Program Gasifikasi). b. Pengendalian kualitas udara dari sumber tidak bergerak, dalam bentuk penandatanganan Surat Pernyataan Program Udara Bersih (Superdasih) oleh 15 kegiatan/usaha. Superdasih merealisasikan upaya pengelolaan kualitas emisi gas buang sehingga tidak melebihi baku mutu udara emisi yang dipersyaratkan sesuai SK Gub. No 670/2000 tentang Penetapan Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi DKI Jakarta. Untuk menguatkan langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara telah dikeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Jakarta. Regulasi ini merupakan regulasi tingkat daerah pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang kualitas udara. Upaya ini mendapat penghargaan The 2006 Asian Air Quality Management Champion Award. Program berikutnya yang dilaporkan pemerintah provinsi DKI Jakarta adalah Program Pantai Bersih Laut Lestari (PBLL) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pantai dan pesisir Teluk Jakarta serta Kepulauan Seribu melalui kegiatan pengendalian pencemaran, baik yang bersumber dari daratan maupun kegiatan sepanjang pantai dan pesisir yang membuang limbahnya ke laut. Program ini mulai diterapkan di Jakarta tahun 1999 dan dalam pelaksanaannya dibutuhkan peran serta masyarakat yang sangat tinggi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas air laut sejak tahun 1997-1998 antara lain menyusun peta potensi sumber daya alam Teluk Jakarta dengan

165

Sistem Informasi Geografi (GPS), inventarisasi dan identifikasi kegiatan Pantura dan Kepulauan Seribu, mekanisme pengawasan melalui P3LE (Pemantauan, Pengecekan, Pengamatan Lapangan dan Evaluasi). Langkah selanjutnya antara lain: (1) Pembentukan tim koordinasi pantai bersih laut lestari dituangkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2216/2002; dan (2) Pengendalian pengawasan dan pengawasan Bandar Indah di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Program Pengendalian dan Pencegahan Dampak Lingkungan dilakukan pula secara intensif oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Salah satu tujuan dari kegiatan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah untuk melakukan tindakan pencegahan/preventif terhadap kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap perubahan lingkungan yang mendasar. Hal ini sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menilai dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Rekomendasi dan penilaian UKLUPL yang dilakukan oleh Komisi Amdal Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan syarat untuk memperoleh perijinan daerah bagi setiap usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pencegahan Dampak Lingkungan pada periode 2002-2006 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah dokumen yang masuk dan disetujui oleh Komisi Amdal meningkat cukup tajam. Jumlah dokumen yang disetujui pada tahun 2002 sebanyak 69 dokumen meningkat 5 kali lipat menjadi 309 dokumen pada tahun 2006. Program Kendali Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penanganan limbah B3, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang pengelolaan limbah B3 untuk pengusaha industri, rumah sakit dan pengelola gedung. Jumlah industri dan rumah sakit yang mengelola limbah B3 dari tahun 2004-2006 di DKI Jakarta bergantung dari ijin mengelola limbah yang dikeluarkan pemerintah pusat. Naik turunnya jumlah industri dan pengelola limbah selama tahun 2004–2006 menunjukkan bahwa ijin mengelola limbah yang telah dimiliki bergantung dari hasil evaluasi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terhadap kegiatan pengelolaannya.

166

Upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perbaikan kualitas lingkungan mendapatkan penghargaan dari UNHABITAT pada tahun 2005 karena Jakarta telah berubah menjadi kota yang lebih aman, dengan pelayanan publik yang meningkat, dan lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup. Persoalan sampah selalu menjadi perhatian utama di berbagai kota, termasuk DKI Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta melakukan penanganan sampah secara serius. Pada tahun 2002 jumlah sampah padat yang dihasilkan sebanyak 25.176 m 3 atau 6.294 ton perhari, sedangkan pada tahun 2006 jumlah sampah yang dihasilkan meningkat menjadi 26.444 M 3 atau 6.611 ton per hari. Menurut laporan, lebih dari 90 persen sampah yang dihasilkan dapat terangkut oleh petugas dan sebagian besar dibawa ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), sisanya sebagian dibawa ke SPA (Stasiun Peralihan Antara) dan sebagian lagi diolah melalui incinerator. Sampah-sampah yang dibuang ke TPA akan dipilah antara barang-barang yang dapat diproses lebih lanjut (didaur ulang atau dibuat kompos) dan yang tidak dapat dimanfaatkan sama sekali (residu). Dengan cara seperti ini, residu yang dihasilkan akan ditimbun di TPA dan suatu saat TPA atau SPA tidak mungkin lagi menampung semua residu sampah penduduk DKI Jakarta karena lahan yang tersedia terbatas. Walau pun saat ini masih terbatas pengelolaan sampah di masa datang dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menggunakan teknologi baru pengelolaan sampah ramah lingkungan. Dengan cara ini diharapkan pengelolaan sampah tidak hanya sebagai pusat biaya (cost center) tetapi dimungkinkan menghasilkan pendapatan dari penjualan barang-barang hasil daur ulang, penjualan kompos, dan pemanfaatan energi gas landfill (Waste to Energy). Keberhasilan pemerintah menjaga kebersihan lingkungan terbukti dari keberhasilan empat kotamadya di Provinsi DKI Jakarta, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan, memperoleh predikat sebagai kota terbersih dalam bentuk Piala Adipura Tahun 2006. Hal ini merupakan prestasi yang membanggakan, mengingat dari lima piala yang diperebutkan, DKI Jakarta berhasil mendapatkan empat diantaranya. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, penggunaan air tanah perlu diatur secara baik. Penggunaan air tanah pada umumnya masih terbatas untuk air minum, rumah tangga, sebagian industri, dan usaha pertanian pada wilayah dan musim-musim tertentu. Sumberdaya air merupakan

167

sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable), namun demikian ketersediaannya tidak selalu sesuai dengan waktu, ruang, jumlah dan mutu yang dibutuhkan. Salah satu upaya untuk melestarikan air tanah adalah dengan membuat sumur resapan yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung dan menyimpan air hujan yang dapat menambah kandungan air tanah. Pengambilan air tanah yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif seperti intrusi air laut, aquifier, amblesan tanah (land subsidence). Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi menerbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2001 tentang Pengaturan tentang penerapan sumur resapan. Di samping itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat untuk menghemat penggunaan air (save our water). Menurut laporan kinerja pembangunan DKI Jakarta, upaya penghijauan kota merupakan usaha untuk menghijaukan kota dengan cara mengelola taman-taman kota, taman-taman lingkungan, jalur hijau dan sebagainya. Dalam hal ini penghijauan perkotaan merupakan kegiatan pengisian ruang terbuka. Selain memiliki fungsi estetika dan edukatif, penghijauan dapat pula berfungsi sebagai paruparu kota dan pengatur lingkungan. Usaha yang dilakukan pemerintah provinsi untuk menciptakan Jakarta yang ijo royo-royo antara lain dengan membangun dan memelihara taman yang memiliki multi dimensi, antara lain dimensi ekologis, edukatif dan sosial. Taman berfungsi sebagai ecopark (ekologis), yakni taman dengan kerimbunan dan keanekaragaman tanaman yang mampu menyaring, menjaring dan menyerap polutan serta memberi kesegaran nafas kota. Jumlah taman kota sampai dengan tahun 2006 mencapai 831 lokasi dengan luas 218,99 Ha. Penambahan hutan kota dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan membuka hutan kota menteng dengan luas 2,5 Ha. Diharapkan hutan kota ini dapat menjadi ”Monas Kedua” bagi penduduk Jakarta. . Untuk menambah jumlah RTH, dibangun taman interaktif (sociopark) di dekat pemukiman. Taman dapat berfungsi sebagai katup sosial melalui interaksi di dalamnya seperti berolah raga, bermain dan dapat mencegah anak-anak bermain di jalan. Contoh taman interaktif yang terluas di Jakarta adalah taman Monas dan taman Menteng yang baru diresmikan pada April 2007. Pembangunan taman interaktif di kawasan padat penduduk dimaksudkan untuk mendekatkan lokasi taman ke warga yang sulit menjangkau taman-taman besar seperti taman Monas dan Menteng. Pembangunan Taman Interaktif selama 2002-2006 telah mencapai 27 lokasi, dengan luas mencapai 19.555 m². Taman juga berfungsi sebagai Edupark (edukatif), yaitu tamantaman kota seperti Taman Medan Merdeka dan Taman Lapangan Banteng dengan sejarahnya turut membentuk dan membangun karakter anak

168

bangsa yang cinta tanah air. Di taman ini masyarakat dapat mengenal berbagai jenis tanaman khas dari seluruh provinsi di Indonesia yang harus dilestarikan. Upaya yang dilakukan pemerintah provinsi untuk menambah luas taman kota adalah dengan refungsionalisasi taman dengan memprioritaskan pembebasan areal pada lahan-lahan yang memang diperuntukkan sebagai RTH. Dalam laporan yang sama, pemerintah provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa pelaksanaan penghijauan harus dilaksanakan secara konseptual dengan memilih jenis tanaman yang tepat. Salah satu upaya percepatan program penghijauan adalah dengan memberikan pohon kepada masyarakat dan penanaman pohon pelindung. Jumlah tanaman yang dibagikan kepada masyarakat dan instansi dari tahun ke tahun bervariasi. Pembangunan Kelautan Pembangunan kelautan di DKI Jakarta merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya perikanan. Pengelolaan upaya perikanan laut dilaksanakan tanpa mengesampingkan usaha peningkatan produksi perikanan air tawar dan ikan hias.

Tabel IV.14.1 Produksi Ikan Air Laut, Ikan Air Tawar dan Ikan Hias di DKI Jakarta Tahun 2002-2006 Komoditi (1) 1. Ikan Air Laut (Ton) 2. Ikan Air Tawar (Ton) 3. Ikan Hias (Ton) 2002 (2) 106.668 5.382 70.195.149 2003 (3) 120.828 6.228 57.024.843 2004 (4) 123.869 3.779 57.105.368 2005 (5) 132.024 8.880 49.947.274 2006 (6) 132.619 6.525 65.013.988

Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta

Ekspor hasil perikanan pada tahun 2002-2005 mengalami peningkatan baik dari sisi volume maupun nilai. Volume eskpor ikan tertinggi terjadi pada tahun 2004 yakni sebesar 29.108,23 ton dengan nilai ekspor mencapai 244,58 juta US$. Negara-negara yang menjadi tujuan ekspor antara lain adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Belanda. Sedangkan negara tujuan ekspor terbesar adalah Jepang.

169

Tabel IV.14.2 Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan DKI Jakarta Tahun 2002-2006 Uraian (1) 1. Volume (Ton) 2. Nilai (Ribu US$) 2002 (2) 25.051,30 148.667,16 2003 (3) 26.504,60 142.524,57 2004 (4) 29.108,23 244.579,18 2005 (5) 28.393,56 239.793,29 2006 (6) 27.346,77 226.956,02

Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta

Angka pelanggaran dan pengerusakan sumberdaya pesisir dan laut. Angka pelanggaran dan pengerusakan sumberdaya pesisir dan laut tahun 2004 sampai 2007 dari 34 tahun 2004 menjadi 28 tahun 2005, menurun menjadi 24 tahun 2006 dan terakhir menurun lagi menjadi 22 tahun 2007. Dilihat dari angka penurunannya, menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah sudah ada usaha perbaikan untuk mencegah pelanggaran dan pengerusakan sumberdaya pesisir. Akan tetapi dilihat dari besar angkanya yang berkisar 22 sampai 34 menunjukkan kondisi pesisir cukup memprihatinkan. Hal ini harus terus diupayakan agar angka tersebut tidak sebesar tersebut diatas. Dengan adanya UU Wilayah/Tata Ruang Pesisir diharapkan pemerintah daerah bisa menerapkan UU tersebut di daerahnya masing-masing sehingga angka pelanggaran dan pengerusakan sumberdaya pesisir dan laut bisa ditekan sekecil mungkin. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, keterlibatan masyarakat dari angka 1 meningkat menjadi angka 12, menunjukkan peningkatan yang cukup tajam, hal tersebut menunjukkan perkembangan yang positip, mengingat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut tidak bisa dikerjakan hanya oleh pemerintah daerah saja, hal ini harus melibatkan semua stakeholder termasuk masyarakat setempat. Dengan disahkan UU No;27 tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, maka diharapkan segera dibuat aturan-aturan turunannya, misal PP dan Permennya sehingga pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut bisa berjalan dengan baik. Tingkat dukungan pemerintah daerah dalam menyusun dan menyediakan perjanjian kerjasama penentuan batas laut dengan negara tetangga. DKI Jakarta berbatasan dengan empat provinsi, yaitu provinsi Banten, provinsi Jabar, provinsi Bangka Belitung dan provinsi Kalimantan Barat, sehingga provinsi DKI sendiri tidak berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dalam hal ini pemerintah daerah tidak ada kepentingannya untuk menyusun dan menyediakan perjanjian kerjasama penentuan batas laut dengan negara tetangga.

170

Tersedianya dukungan regulasi tentang pengelolaan pesisir dan laut sampai tingkat daerah. Sudah ada upaya-upaya untuk membuat regulasi/draf. dokumen pengelolaan ikan hias dan biota terumbu karang di pulau seribu, raperda pengelolaan Tata Ruang Laut, pembentukan tim pengelolaan teluk Jakarta, surat edaran bupati Kepulauan Seribu Maret 2007 tentang pelarangan Sianida/Potasium tanpa ijin dan yang terakhir usulan raperda kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bekerjasama dengan bupati Kepulauan Seribu dan kementerian lingkungan hidup dan pemerintah daerah provinsi Banten dan provinsi Jabar sudah ada niat untuk membantu membuat regulalasi tentang pengelolaan pesisir dan laut. Usaha ini belum maksimal dan diharapkan untuk tahun yang akan datang regulasi-regulasi tersebut diatas bisa terlaksana dengan baik. Persentase luas kawasan konservasi laut dan pesisir. Persentase luas kawasan konservasi laut dan pesisir dari tahun 2004 sampai dengan 2007 terus meningkat, hal ini menunjukkan perihal yang positif karena dengan tingkat pengerusakan sumberdaya pesisir dan laut yang besar berarti ada usaha-usaha kawasan konservasi diperluas dan dijaga dengan baik. Persentase luas kawasan jenis/genetik biota laut langka dan yang terancam punah. Karena di wilayah DKI Jakarta sampai saat ini tidak ditemukam jenis/genetik biota laut langka dan terancam punah, maka pemerintah daerah belum memperhatikan perihal tersebut. Tersedianya master plan atau kebijakan tata ruang pesisir, pembangunan laut, pesisir dan daratan dalam satu wilayah satu kesatuan wilayah. Pemerintah daerah bekerjasama dengan institusi lain sejak tahun 2004 sampai 2007 sudah banyak mencoba melakukan pembuatan master plan budidaya laut, Renstra pesisir teluk Jakarta, Renstra pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu, Master plan Program Mitra Bahari. Pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas perlu disempurnakan lagi karena untuk pelaksanakan di lapangan masih banyak kendala-kendala yang harus dihadapi. Tingkat Pemanfaatan Ruang Laut. Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serasa serasi sesuai dengan daya lingkungannya. Karena UU RT RW/Tata Ruang Laut masih dalam revisi, maka implementasi di lapangan mengenai tingkat pemanfaatan Ruang Laut, Pesisir dan pulau-pulau kecil belum sesuai dengan daya lingkungannya.

171

Tingkat kebersihan dan kesehatan serta produktivitas ekosistem pesisir dan laut. Tingkat kebersihan dan kesehatan serta produktivitas ekosistem pesisir dan laut ini sangat penting, karena hal tersebut menunjukkan indikator-indikator tingkat keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Tidak ada data. Tersedianya aturan tentang mitigasi bencana alam laut dan keselamatan masyarakat. Untuk daerah-daerah tertentu yang rawan bencana perihal tersebut sangat penting, karena dengan adanya peraturan-peraturan yang ada berarti pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan institusi lain untuk mencegah dan menanggulangi kalau terjadi bencana. DKI Jakarta relatif jauh dari ancaman bencana, misalnya tsunami, hal ini dimungkinkan pemerintah daerah belum memprioritaskan perihal tersebut. Tersedianya kemudahan fasilitas transportasi antara Jakarta dan Kep. Seribu. Transportasi antara Jakarta dan Kepulauan Seribu adalah permasalahan yang sangat vital. Tiap hari selalu ada kapal yang berangkat dan kembali ke Kep.Seribu, tetapi kondisinya masih sangat memprihatinkan, dilihat dari SOP untuk penumpang maupun awak kapal. Untuk jenis-jenis kapal cepat sebelum kenaikan BBM berjalan dengan baik, akan tetapi setelah kenaikan BBM maka kapal cepat tersebut tidak bisa dioperasikan lagi. Hal ini perlu perhatian yang sangat serius baik dari pemerintah daerah maupuan bupati Kep.Seribu. Data tidak ada. Tersedianya sistem pelabuhan yang sesuai dengan Tata Ruang. Karena UU Tata Ruang dan Pesisir belum selesai maka sistem pelabuhan yang sesuai dengan UU ini belum ditata dengan baik. Data tidak ada. Wisata bahari lebih terakomodir dengan tetap mempertahankan konsep ekoturism. Sudah ada usaha para pelaku wisata bahari dengan mempertahankan konsep ekoturism, dan hal ini terus ditingkatkan supaya tempat-tempat wisata bahari di DKI Jakarta nyaman, bersih dan tertata sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Pengelolaan atau pengurangan masalah sampah didaerah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Beberapa pelatihan sudah dicoba untuk stakeholder dan dibantu dari institusi lain misalnya Program Mitra Bahari untuk pengurangan sampah di pesisir maupun di laut. Hal ini perlu di intensipkan supaya wilayah pesisir dan teluk Jakarta bisa bersih tidak terkontimasi oleh sampah dari daratan.

172

Pendidikan lingkungan pesisir dan laut untuk anak usia sekolah. Sejak lima tahun terakhir pendidikan lingkungan pesisir dan laut untuk anak usia sekolah secara tidak langsung sudah dilakukakan oleh institusi tertentu. Pemerintah daerah juga sudah melakukan perihal tersebut baik mandiri maupun bekerjasama dengan Program Mitra Bahari RC DKI Jakarta. Tingkat pendidikan dan alternatip mata pencaharian bagi masyarakat nelayan. Tingkat pendidikan dan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat nelayan sudah banyak dilakukan dari tahun 2004 sampai dengan sekarang baik oleh pemerintah daerah maupun para pelaku lain untuk tingkat pemuda, ibu nelayan maupun nelayannya sendiri. Hal ini perlu diteruskan supaya PAD daerah nelayan dapat meningkat. V. Rekomendasi Tindak Lanjut Peningkatan pembangunan taman kota sebagai paru-paru kota dan tempat bersosialisasi penduduk kota Mengikutsertakan perusahaan dan masyarakat dalam upaya penggunaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih ekstensif VI. Memberikan perhatian lebih pada persoalan kelautan, termasuk para nelayan dan keluarganya

Penutup Selain berbagai masalah yang hanya eksis di daratan, pemprov DKI Jakarta harus memberikan perhatian lebih pada pengelolaan potensi kelautan. Dengan demikian akan terjadi balance antara persoalan pengelolaan sumber daya yang berkait dengan darat dan laut mengingat potensinya yang sangat besar.

173

Bab 4.15. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
I. Pengantar dan Kondisi Awal RPJMD di DKI Jakarta Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi bangsa dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. II. Sasaran Yang Ingin Dicapai Sasaran Yang Ingin Dicapai adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan III. Arah Kebijakan Seiring dengan pertumbuhan penduduk serta perkembangan kota yang semakin pesat, perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana kota guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menunjang berbagai aktivitas masyarakat dan pemerintah. Berbagai upaya pembangunan untuk bidang sarana dan prasarana kota tersebut dituangkan dalam arah kebijakan pemerintah daerah sesuai fungsinya, yang meliputi : Kelengkapan Kota Membangun dan mengembangkan fasilitas penerangan jalan dan tempat umum, serta jaringan utilitas yang dibutuhkan masyarakat guna mendukung serta menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat Tata Air Melanjutkan pembangunan sarana pengendali banjir dan drainase kota, sehingga ancaman bencana banjir dan genangan air dapat dikurangi, baik banyaknya lokasi maupun sebarannya. Perhubungan Meningkatkan kinerja sistem transportasi, pos dan telekomunikasi melalui pemanfaatan secara optimal jaringan transportasi, pos dan telekomunikasi serta perbaikan kuantitas dan kualitas pelayanan.

174

Perumahan dan Permukiman Membangun fasilitas perumahan dan permukiman, dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak dan terjangkau. Tata Ruang Mewujudkan penataan ruang yang berkualitas dan partisipatif berdasarkan prinsip adil, efisien dan berkelanjutan Tata Bangunan Mewujudkan penataan bangunan dan gedung Pemda yang berkualitas dan handal untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat IV. Pencapaian RPJMN di DKI Jakarta Laporan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa transportasi sebagai bagian penting bagi percepatan infrastruktur. Untuk menunjang berbagai aktivitas ekonomi di Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang harus ditangani secara serius adalah masalah transportasi yang merupakan urat nadi kegiatan di Jakarta. Masalah transportasi di Jakarta menjadi lebih rumit bukan hanya karena meningkatnya kendaran pribadi, tetapi juga karena banyaknya penglaju (commuters) yang bergerak ke Jakarta setiap harinya. Keadaan ini berakibat meningkatnya kepadatan lalu lintas di jalan raya yang pada akhirnya menimbulkan titik-titik rawan kemacetan. Bila pemerintah tidak membenahi kondisi transportasi, Jakarta akan mengalami macet total (grid lock) pada 2014.

Kinerja transportasi di DKI Jakarta dirasakan memburuk dari tahun ke tahun akibat kemacetan/kongesti yang menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi dan menyebabkan pula ekonomi biaya tinggi untuk seluruh aspek kegiatan masyarakat. Disadari bahwa permasalahan yang timbul tidak semata-mata ketidak mampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam menangani infrastruktur dan sarana transportasi, tetapi juga disebabkan ketidak terdapatnya kebijakan yang lintas batas administrasi karena apa yang terjadi di DKI Jakarta disebabkan karena berkembangnya megapolis Jabodetabek. Walaupun demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat diam diri dan melepas tanggung jawab terhadap memburuknya sistem transportasi kota. Kebijakan pengembangan transportasi makro yang sinerji dengan tata ruang harus dijalankan dengan taat azas dan penerapan kebijakan fiskal harus dijalankan.

175

Beberapa distorsi dari ketidakjelasannya kebijakan transportasi (khususnya transportasi publik) antara lain: 1. Meningkatnya tingkat kemacetan lalu lintas. Studi dari Laboratorium Transportasi Departemen Teknik Sipil FTUI, mengidentifikasikan bahwa kecepatan rata-rata pada koridor radial utama menurun dari rata-rata 25 km/jam pada jam sibuk pagi hari tahun 2003 menjadi rata-rata 15 km/jam, bahkan terdapat koridor yang kecepatan rata-rata sudah di bawa 10km/jam. 2. Memburuknya angkutan umum publik secara rata-rata, walaupun terdapat pengembangan sistem bus rapid transit (busway) yang sudah dirasakan publik keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dalam penerapan angkutan berkelanjutan. Walaupun demikian kinerja busway juga memprihatinkan, khususnya koridor di luar koridor 1 Blok M - Kota 3. Meningkatnya jumlah sepeda motor yang juga cenderung tidak mengindahkan ketertiban dan peraturan berlalu lintas. Hal ini diperburuk dengan kualitas jalan di ibu kota. Jalan dalam kondisi membahayakan keselamatan berlalu lintas seperti berlubang dan tergenang air yang menyebabkan menurunnya kapasitas dan meningkatkan kecelakaan transportasi. Gambar 4.15.1 memperlihatkan jumlah korban meninggal dunia dan luka luka berat kecelakaan lalu lintas di Wilayah DKI pada tahun 2007. Tabel 1IV.15.1 memperlihatkan pertumbuhan kendaraan di wilayah DKI Jakarta.

(Sumber: Ditlantas Polda Metro Jaya, 2007). Gambar 4.15.1. Jumlah Korban Meninggal Dunia dan Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta

176

Tabel IV.15.1. Pertumbuhan Kendaraan di Provinsi DKI Jakarta
2007 Semester I 3,591,131 1,247,181 788,800 5,526,891 11,154,003

NO. 1 2 3 4

J ENISKENDARAAN Mobil Penumpang Mobil Beban Bus S epeda Motor JUMLAH
(Sumber: Ditlantas Polri, 2007)

2003 1,596,298 541,299 367,215 3,516,900 6,021,712

2004 1,996,723 1,068,093 665,571 3,402,224 7,132,611

2005 2,029,789 1,187,621 787,230 5,343,211 9,347,851

2006 2,055,993 1,246,980 788,752 5,359,956 9,451,681

Perkembangan Jumlah Kendaraan dan Panjang Jalan. Jumlah kendaraan bermotor (tidak termasuk kendaraan TNI, Polri dan Corps Diplomatic) di DKI Jakarta dari tahun 2002 ke tahun 2005 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni dari 4.074.135 unit menjadi 7.230.319 unit, atau meningkat sebesar 77,47 persen. Pertumbuhan kendaraan yang secara rata-rata 21,07 persen per tahun ini didorong oleh pertumbuhan sepeda motor sebesar 2.390.241 unit (meningkat 105,9 persen dari tahun 2002).

Rumitnya masalah transportasi Jakarta ditunjukkan dengan perbandingan jumlah kendaraan pribadi dengan kendaraan umum, yaitu 98 persen berbanding 2 persen. Kendaraan pribadi dengan jumlah yang sedemikian besar hanya mampu mengangkut 49,7 persen perpindahan manusia per hari, sedangkan kendaraan umum mampu mengangkut hingga 50,3 persen perpindahan manusia per hari. Salah satu penyebab masyarakat menggunakan kendaraan pribadi adalah belum adanya pilihan angkutan umum (publik) yang aman, nyaman, tepat waktu dengan harga terjangkau.

Pada tahun 2003 tercatat setiap hari ada 138 pengajuan STNK baru. Ini berarti ada tambahan 138 kendaraan baru per hari melintasi jalanan Jakarta. Dengan asumsi jarak antara satu kendaraan dengan kendaraan lainnya masing-masing setengah meter maka dibutuhkan ruang (jalan) enam meter per unit. Dengan demikian, setiap harinya Jakarta semestinya membutuhkan penambahan jalan sepanjang 828 meter. Di tahun 2004, pertambahan kendaran itu meningkat menjadi rata-rata 269 unit per hari yang berarti dibutuhkan tambahan jalan baru 1.614 meter setiap hari.

Kondisi ini diperparah dengan kehadiran 600.000 unit kendaraan dari wilayah BODETABEK yang memasuki Jakarta di tahun 2003 dan diperkirakan jumlah kendaraan yang masuk Jakarta sudah lebih dari 1 juta kendaraan pada tahun 2006.

177

Mass Rapid Transportation (Busway, Monorail). Untuk mengatasi persoalan transportasi pemprov DKI Jakarta menetapkan MRT sebagai program dedicated pada tahun 2002-2007 ini. Berdasarkan pengalaman beberapa negara, untuk kota-kota besar membangun jalan bukan lagi merupakan solusi yang tepat bagi pemecahan masalah lalu lintas karena keterbatasan ketersediaan lahan. Mengacu pada hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi kemacetan lalu lintas dengan memperbaiki sistem angkutan umum. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun pola transportasi makro yang mengintegrasikan empat sistem transportasi umum yakni: bus priority (antara lain busway), Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT) dan Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP). Dengan Pola Transportasi Makro yang memanfaatkan tiga basis transportasi yaitu jalan, rel dan air, ditambah kebijakan traffic restraints (pembatasan lalu lintas), diharapkan kemacetan Jakarta sudah teratasi paling lambat tahun 2010.

Pola transportasi terintegrasi ini layak disebut sebagai revolusi atau reformasi total transportasi Jakarta. Perubahan ini dimulai dengan membangun suatu sistem angkutan umum masal cepat (Mass Rapid Transportation) yang dapat menyediakan pelayanan penumpang dalam jumlah besar. Dari sekian banyak pilihan tekonologi yang ada, Busway yang merupakan salah satu jenis sistem MRT berbasis jalan raya yang sangat tepat diimplementasikan di Jakarta.

Transjakarta Busway. Keberanian Pemerintah Provinsi mengambil kebijakan mengoperasikan Transjakarta Busway didasari oleh keinginan yang kuat untuk mengatasi masalah angkutan umum dan kemacetan Jakarta. Pengoperasian Transjakarta Busway pada awalnya ditentang warga terutama oleh pengguna mobil pribadi. Namun setelah merasakan manfaatnya, masyarakat justru mengharapkan agar koridorkoridor berikutnya dapat segera direalisasikan.

Di samping sebagai sarana angkutan umum, Busway juga dijadikan sarana edukasi masyarakat agar berdisiplin dalam berlalulintas dan mengajak pengguna kendaraan pribadi untuk lebih memilih menggunakan angkutan umum (busway). Selain itu, sebagai bukti keberpihakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap masyarakat pengguna angkutan umum.

Proses pembelajaran tersebut sekarang telah mulai menunjukkan hasilnya. Studi atau penelitian yang dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) bekerjasama dengan Bappenas

178

menunjukkan sebanyak 14 persen pengguna busway berasal dari kalangan menengah ke atas yang sebelumnya adalah pengendara mobil pribadi. Dengan beralihnya pengguna mobil pribadi ke busway dalam jangka panjang akan mengurangi volume lalu lintas dan pada akhirnya akan mengatasi masalah kemacetan.

Sampai dengan tahun 2007 telah ada tujuh koridor busway yang beroperasi, empat koridor diantaranya baru beroperasi pada awal tahun 2007. Pada tahun 2004, ketika baru dilayani satu koridor, jumlah penumpang yang diangkut mencapai 15.942.423 orang, meningkat 30,65 persen menjadi 20.829.190 penumpang pada tahun 2005. Dengan telah beroperasinya tiga koridor pada tahun 2006, jumlah penumpang yang diangkut meningkat tajam sekitar 50,85 persen menjadi 31.420.302 penumpang. Sampai dengan Maret tahun 2007, jumlah penumpang diangkut telah mencapai 9.942.291 orang.

Untuk membenahi masalah transportasi di Jakarta, pengoperasian busway merupakan langkah awal dari sekian banyak langkah yang harus dilakukan agar sistem transportasi berkelanjutan dapat terwujud. Berbagai upaya pembenahan yang dilakukan diantaranya pembangunan jalan lingkar luar; pengoperasian busway yang rencana perluasannya menjadi 15 rute utama; perpanjangan dan perluasan 3 in 1; dan monoraill. Upaya lain yang dikembangkan adalah pembangunan Terminal Terpadu Manggarai tahun 2007 dan Jakarta Outer Ring Road (JORR) tahun 2010.

Sebagai ilustrasi jumlah penumpang Transjakarta Busway pada tahun 2004 sebanyak 15.942.423 orang dan melonjak dua kali lipat menjadi 31.420.302 orang pada tahun 2006. Kecendurangan peningkatan di tahun-tahun setelahnya semakin besar. Ini berarti moda transportasi menggunakan busway telah menjadi alternatif. Dalam rancangan transportasi makro (PTM) direncanakan akan dikembangkan 15 koridor busway dan saat ini telah dioperasikan 7 koridor dan 3 koridor lainnya telah dibangun infrastrukturnya. Walaupun demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mengembangkan Mass Rapid Transit atau yang lebih dikenal dengan subway, Lebak Bulus-Dukuh Atas sepanjang kira-kira 11 kilometer dengan kemungkinan ekspansi hingga ke kota dan menggantikan busway koridor 1 serta monorail dengan 2 koridor, yaitu: koridor sirkular dan koridor Timur-Barat. Kedua program ini hingga saat ini tidak jelas penyelesaiannya, khususnya monorail, tiang-tiang konstruksi telah dibangun sebagian dan terhenti untuk waktu yang tidak jelas. Gambar 5 menunjukan koridor awal dari Trans Jakarta yang terjadi beberapa perubahan yang dilakukan tahun 2006 sehingga timbulnya koridor 7,

179

8,9 atau Duri-TMII, Lebak Bulus-Kota dan Cililian-Tanjung Priok yang saat ini infrastrukturnya telah terbangun. Koridor yang sulit dikembangkan seperti Cileduk-Blok M ditinggalkan pembangunannya.

Gambar 4.15.2. Koridor Rencana Awal Trans Jakarta.

Evaluasi kinerja busway dapat diuraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Hingga saat ini, setelah lebih dari satu tahun telah diselesaikan konstruksi koridor 8, 9 dan 10 belum dioperasikan, Rencana pengoperasian selalu tertunda dengan berbagai alasan. Rencana terakhir, direncanakan akan dilakukan pada Februari 2009. 2. Dari kasus di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya menunda pengembangan koridor busway berikutnya dalam waktu yang tidak terbatas untuk memungkinkan memperbaiki sistem pengoperasian koridor yang sudah ada. 3. Kondisi pelayanan menurun (termasuk juga pada koridor 1) segera harus diperbaiki seperti kondisi bus (terbukti terdapat bus yang terbakar akibat hubungan arus pendek), kondisi shelter dan tingkat kepadatan (occupancy rate) di dalam bus.

180

4. Keselamatan berlalu lintas. Jumlah kecelakaan yang berasosiasi dengan busway meningkat cukup tajam dari tahun ke tahun. Pengemudi busway harus lebih diperhatikan, khususnya dalam kaitan disiplin berlalu lintas, tingkat agresifitas dan pelayanan pada pengguna jasa busway 5. Transparansi dan akutanbilitas di dalam menggunakan subsidi. Penggunaan subsidi pemerintah daerah harus membawa konsekuensi terbukanya informasi pemanfaatan anggaran bagi kepentingan masyarakat luas. 6. Terdapatnya konsorsium tanpa “tender” harus secara bertahap dihapuskan sehingga seluruh operator merupakan produk hasil “tender” dan memiliki liabilitas untuk memenuhi kontrak.

Monorail. Moda transportasi yang lain adalah monorail. Monorail diharapkan akan mengurangi kemacetan jalan dan memberikan kenyamanan kepada warga Jakarta. Pada tahap awal, monorail akan dibangun di dua jalur. Line pertama (Green Line) terentang dari Kampung Melayu Jakarta Timur sampai Roxy Jakarta Barat sepanjang 12 km. Lajur kedua (Blue Line) didesain melingkar (loop), mulai dari jalan Rasuna Said Gatot Subroto Sudirman Central Business DistrictSenayanPejompongan, kembali ke Rasuna Said yang panjangnya juga diperkirakan 12 km. Di beberapa titik rencananya akan dibangun stasiun pergantian moda transportasi bersama. Contohnya Stasiun Dukuh Atas diproyeksikan menjadi titik persilangan antara jalur kereta, monorel dan busway.

Pembangunan Jalan (Fly Over dan Under Pass). Mengingat lahan yang tersedia untuk pembangunan jalan secara horizontal sangat terbatas maka peningkatan panjang dan luas jalan dilakukan secara vertikal (simpang tidak sebidang) melalui pembangunan fly over dan under pass. Pembangunan fly over dan under pass biasanya dilaksanakan di perempatan jalan besar ataupun pertemuan antara jalan besar dengan rel KA karena pada lokasilokasi seperti itu umumnya rawan kemacetan lalu lintas.

Selama kurun waktu tahun 20022006, terjadi peningkatan jumlah maupun panjang fly over dan under pass. Jumlah Fly Over Departemen Pekerjaan Umum bertambah 4 buah sementara panjangnya bertambah 4.014 meter. Begitu juga dengan Fly Over Pemerintah Provinsi, jumlahnya bertambah sebanyak 4 buah dan panjangnya bertambah 2.570,17 meter. Under pass mengalami penambahan 7 buah dan panjangnya bertambah 2.782,80 meter.

181

Permasalahan utama infrastruktur jalan adalah buruknya kualitas jalan, khususnya pada saat musim hujan. Kondisi jalan juga diperburuk akibat tidak terdapat sistem jaringan drainase kota yang baik. Perbaikan jalan akan tidak ada artinya tanpa secara bersamaan dilakukan perbaikan sistem drainase jalan yang juga merupakan sub sistem dari sistem penggulangan banjir Jakarta. Tabel 3 dan 4 memperlihatkan kondisi jaringan jalan di DKI Jakarta. Beberapa keberhasilan program di bidang infrasruktur jalan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah: 1. Pembangunan flyover dan underpass di beberapa titik rawan kemacetan. Permasalahan yang dirasakan masyarakat adalah pembangunan yang dirasakan lambat (bertahun-tahun). 2. Pengaturan dan rasional lajur di jalan protokol utama, seperti Jalan Jendral Sudirman yang dapat meningkatkan kapasitas jalan akibat sebagian digunakan untuk lajur busway. 3. Perbaikan-perbaikan jalan lingkungan dan melakukan pembangunan beberapa penggal jalan untuk mengurangi missing link dalam sistem jaringan jalan. Tabel IV.15.2 Rekapituasi Fungsi Jalan

FUNGSI JALAN Toll Arteri Primer Kolektor Primer Arteri Sekunder Kolektor Sekunder JUMLAH Lokal TOTAL
Sumber : www.jakarta.go.id

PANJANG (M') 112.960 101.869 51.631 501.179 823.914 1.591.553 4.963.928 6.528.481

LUAS (M²) 2.472.680 2.140.040 671.385 8.283.908 6.970.938 20.538.951 20.988.104 41.527.055

STATUS JALAN Non Status Nasional Nasional Propinsi Propinsi

ROAD RATIO % 0,3741 0,3238 0,1016 1,2534 1,0547 3,1075

Kotamadya

3,1755 6,2830

182

Tabel IV.15.3 Rekapitulasi Fungsi Jalan Perwilayah
TOLL WILAYAH Panjang (M') Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur JUMLAH 6,380 34,592 12,882 21,884 37,222 luas (M²) 114,840 697,716 231,876 430,512 997,736 JL.NEGARA Panjang (M') 13,287 29,440 29,075 50,240 31,458 luas (M²) 330,745 520,720 464,404 801,088 694,468 JL.PROPINSI Panjang (M') luas (M²) JL.KOTAMADYA Panjang (M') luas (M²) TOTAL Panjang (M') luas (M²)

231,134 3,595,502 193,398 1,976,614

628,877 2,602,566

879,678 6,643,653

949,756 4,030,156 1,207,186 7,225,206

254,251 2,405,642 1,026,654 4,372,373 1,322,862 7,474,295 312,087 3,492,546 1,273,686 5,471,446 1,657,897 10,195,592 334,223 3,784,543 1,057,955 4,511,563 1,460,858 9,988,310

112,960 2,472,680 153,500 2,811,425 1,325,093 15,254,846 4,936,928 20,988,104 6,528,481 41,527,056

Sumber: www.jakarta.go.id

Beberapa aspek yang belum dikembangkan. 1. Perbaikan sistem jaringan jalan dengan penerapan hirarki jalan. Kondisi ini mungkin tidak pernah terwujud selama pengembangan tata guna lahan yang tidak sesuai dengan peraturan serta tata ruang yang dengan mudahnya merubah fungsi suatu peruntukan lahan. 2. Manajemen Aset Infrastruktur harus dikembangkan sehingga program-program perbaikan jalan dapat dijalankan secara optimum terhadap keterbatasan anggaran dan skala prioritas. Penerapan kontrak kualitas dan perawatan jalan dapat dijadikan opsi agar jalan tetap terpelihara dengan baik. 3. Melakukan perbaikan-perbaikan simpang agar kapasitas lebih meningkat. Tingginya proporsi sepeda motor (70%) sudah selayaknya diperhatikan pemisahan jalur untuk sepeda motor pada ruas-ruas jalan yang memiliki lebar ruang milik jalan (rumija) yang memadai agar ketertiban dapat terwujud.

Manajemen Lalu Lintas. Hal yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana mengatur lalu lintas. Di dalam laporan kinerja pemprov DKI Jakarta disebutkan untuk mengatasi masalah klasik kemacetan lalu lintas di Jakarta, selain melalui pembangunan sarana dan prasarana fisik juga dibutuhkan pola trasportasi makro dari sisi piranti lunak. Salah satunya adalah pendayagunaan peraturan daerah tentang pembatasan lalu lintas atau traffic restraints. Pembatasan lalu lintas (traffic restraints) dibutuhkan sebab ada titik-titik di Kota Jakarta yang menjadi pusat orang beraktivitas dalam ruang dan waktu yang bersamaan seperti di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin-Kota.

183

Beberapa pembatasan yang diterapkan adalah sistem 3 in 1, sistem stiker, sistem ganjil genap, area licensing system, road pricing dan lain-lain. Namun yang sudah berjalan adalah sistem 3 in 1 pada pagi dan sore hari di beberapa ruas jalan protokol (Sudirman-Thamrin, Gajah Mada-Hayam Wuruk-Gatot Subroto, dll) yang rawan kemacetan lalu lintas.

Sistem lainnya adalah Sistem Satu Arah (SSA) dikembangkan di beberapa ruas jalan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Kemudian, modifikasi putaran (U-turn) di beberapa lokasi untuk menghilangkan konflik lalu lintas yang memotong menjadi bergabung, mengurangi antrian kendaraan di sekitar putaran, dan menghilangkan pengatur lalu lintas liar.

Sementara itu, untuk mengawasi lokasi rawan kemacetan lalu lintas dikembangkan Area Traffic Control System (ATCS), yang hasil monitoringnya diinformasikan kepada masyarakat lewat media elektronik dan papan informasi lalu lintas. Pengembangan sistem angkutan umum sesuai dengan fungsi dan hirarki jalan, yaitu penggantian jenis angkutan dari bus berukuran sedang menjadi bus berukuran besar mulai dapat diterapkan untuk trayek Pasar MingguTanah Abang, trayek Tanah Abang–Ragunan dan trayek Kampung Rambutan–Tanah Abang.

Penataan terminal bis Pulo Gadung, Kampung Rambutan, Lebak Bulus, Klender dan Senen diharapkan akan dapat memperlancar lalu lintas penumpang dan barang dalam rangka penyediaan fasilitas penghubung moda angkutan darat. Pemerintah Provinsi mempunyai wacana untuk mengkondisikan terminal menyerupai plaza tempat berbelanja atau shopping centre, khususnya terminal yang mempunyai fungsi ganda. Program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas selama kurun waktu tahun 2002-2005 antara lain penambahan jembatan penyeberangan orang dari 184 buah menjadi 187 buah, rambu lalu lintas dari 65.608 buah menjadi 67.007 buah, lampu lalu lintas dengan komputer dari 142 unit menjadi 238 unit dan lampu lalu lintas tanpa komputer dari 262 menjadi 80 unit.

Jumlah kendaraan sebesar kira-kira 22 juta kendaraan pada tahun 2007 di wilayah DKI Jakarta menyebabkan tidak terelaknya tingginya kemacetan lalu lintas seperti terlihat pada Gambar 4.15.3. Saat ini, bahkan menurun hingga rata-rata hanya 10 km/jam pada jam sibuk yang tentunya membawa ketidaknyamanan dan dampak terhadap polusi udara dan kebisingan yang terus meningkat.

184

Permasalahan utama untuk penegakan peraturan lalu lintas dan ketertiban berlalu lintas adalah ketidak adaan rambu dan marka pada sebagian jaringan jalan di DKI Jakarta. Peringatan agar pengguna jalan menaati rambu dan marka tidak dapat berjalan karena ketidak adaan rambu dan marka itu sendiri. Pengecuali hanya pada jalan protokol utama dan wilayah-wilayah tertentu. Kondisi alat pengendali isyarat lalu lintas (APILL) atau traffic light tidak terawat. Sumber dari Ditlantas POLRI mencatatat rata-rata 50 APILL yang tidak berfungsi dengan baik. ATCS (Automated traffic-light control system) yang seharusnya dapat mengkordinasikan sistem APILL dan pada awal decade 1990 berjalan dengan baik, sudah tidak berfungsi dengan baik.

Sumber: (Sistramp,2002)

Gambar 4.15.3. Kecepatan rata-rata kendaraan pada beberapa koridor di DKI Jakarta

Angkutan Umum Angkutan umum diwarnai dengan keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan sistem bus rapid transit (BRT) atau di Jakarta lebih dikenal sebagai busway Trans Jakarta. Tetapi disisi lain menunjukan ketidak berdayaan di dalam pengaturan angkutan umum non busway. Jalur feeder hingga saat belum terwujud.

185

Sumber: PTM, DKI Jakarta, 2003

Gambar 4.15.4 Jaringan Trayek Angkutan Umum non Busway di DKI Jakarta

Sumber: PTM DKI Jakarta, 2003

Gambar 4.15.5. Perkiraan Jumlah Perjalanan Orang Internal DKI Jakarta

186

Dewasa ini jaringan angkutan umum di DKI Jakarta masih bertumbuh sebagian besar pada angkutan bus sedang (Metro Mini, Kopaja dan lain lain), dan sangat sedikit jumlah bus besar seperti diperlihatkan pada Gambar 4.15.4. Kondisi ini akan tidak sesuai apabila di proyeksikan pada tahun 2010 akan terdapat jumlah perjalanan sebesar sekitar 7,3 juta per hari seperti diperlihatkan pada Gambar 4.15.5.

Permasalah utama di Jakarta, belum terwujudnya sistem angkutan umum terkoordinasi dengan baik. Untuk ini perlu dikembangkan organisasi baru yang di dalamnya bergabung seluruh pemangku kepentingan (stake holders), yaitu Jakarta Transit Authority (JTA). Fungsi JTA memungkinkan melakukan penyelarasan antara permintaan dan penyediaan angkutan umum. Terintegrasi berbagai moda angkutan umum termasuk sistem KA Jabodetabek (PT KAI Komuter Jabodetabek), dan modamoda angkutan umum lainnya yang akan dikembangkan. Rasionalisasi angkutan umum kecil perlu segera dan berani dilakukan oleh pemerintah provinsi, khususnya pada jalur-jalur yang tumpang tindih sehingga efisensi tercipta dan pada gilirannya dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas. Sarana Lainnya Angkutan umum memerlukan jalur pejalan kaki dan terminal yang baik. Untuk itu penyediaan trotoar jalan perlu dianggarkan kesemua jalan dengan prioritas pada jalan-jalan utama. Hingga saat ini, masih terdapat jalan utama belum memiliki trotoar bagi pejalan kaki. Trotoar ini kemudian harus dijaga penggunaannya dan dilakukan penindakan hukum bagi yang memanfaatkan tidak semestinya, seperti pedagang kaki lima, parkir dan lintasan sepeda motor. Fasilitas pejalan kaki seperti fasilitas penyeberangan jalan harus terkoordinasi dengan pengembangan sisterm angkutan umum sehingga pemanfaatan dapat secara maksimal digunakan oleh masyarakat. Untuk memberikan “rasa aman” dan meningkatkan keselamatan lalu lintas, penerangan jalan juga perlu diberikan pada semua jaringan jalan. Secara bertahap, terdapat perkembangan panjang jalan yang mendapatkan penerangan umum, khususna dalam lima tahun terahir ini yang tentunya harus ditetapkan target hingga 100% jaringan jalan mendapatkan penerangan umum. Khusus untuk Kabupaten Kepulauan Seribu perlu pula dilakukan jaminan angkutan antar pulau dan ke Jakarta secara regular dan bersubsidi sebagaimana angkutan umum busway yang mendapatkan

187

subsidi dari pemerintah. Hal ini perlu dilakukan agar terdapat keadilan bagi seluruh warga DKI Jakarta dalam kaitannya untuk melakukan mobilitas.

Isu yang lain selain bidang transportasi adalah pembangunan pos dan telematika sebagai bagian dari infrastruktur penting di DKI Jakarta.

Pembangunan Pos dan Telematika Pendekatan yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah adalah dengan melakukan review terhadap Renstrada Propinsi DKI Jakarta 2002 – 2007 dan melakukan analisa terhadap LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007, disamping melakukan assessment terhadap Situs yang dimiliki oleh pemda DKI Jakarta. Dalam LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2002 – 2007 dituliskan program pengembangan teknologi informasi, dengan prioritas kegiatan antara lain, Pengembangan sistem database untuk berbagai keperluan, mengembangkan data warehouse, mengembangkan sistem jaringan data elektronik antar unit kerja di lingkungan Pemda maupun antara pemda propinsi DKI dengan instansi lainnya, mengembangkan sistem penyajian data yang dinamis dan mudah diakses oleh masyarakat umum (user friendly), pembentukan Operational Steering Committee dan Project Management Office (PMO) IT. Pembangunan sistem informasi berbasis Web, pembangunan sistem informasi manajemen pemerintah daerah, pembangunan dan pengintegrasian berbagai sistem informasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Pemutakhiran database informasi pemerintah daerah DKI Jakarta, optimalisasi perangkat keras dan perangkat jaringan di lingkungan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta. Penunjang operasional, pembangunan dan pengintegrasian berbagai sistem informasi sektoral. Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana teknologi informasi, pengembangan wawasan aparatur dan masyarakat dalam bidang teknologi informasi, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan. Selanjutnya realisasi kegiatan pada tahun 2007 dinyatakan antara lain : a. Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana E-Announcement (pengumuman lelang elektronik) di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 724 Tahun 2007. b. Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana E-Regular Tender (pelelangan umum dengan sarana elektronik) di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 734 Tahun 2007.

188

c.

Beroperasinya berbagai sistem informasi untuk menunjang penyelenggaraan operasional SKPD maupun pengambilan keputusan, antara lain: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Sistem informasi manajemen keuangan Sistem informasi pendapatan daerah terpadu Sistem informasi manajemen kepegawaian Sistem informasi manajemen aset Sistem informasi kependudukan Sistem informasi e-announcement dan e-regular tender.

d. Berfungsinya Wide Area Network (WAN) terpadu 30 dinas teknis dan 172 kecamatan / kelurahan. e. Berfungsi dan disempurnakannya website pemerintah provinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id). f. Tersedianya disaster recovery sistem yang berfungsi sebagai back-up sistem dan data, dengan tujuan apabila terjadi bencana maka proses pelayanan tidak berhenti total. g. Terlaksananya implementasi masterplan TI berupa pembangunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. h. Terlaksananya pengadaan komputer mainframe z-Series (Peripheral). Realisasi kegiatan pengembangan teknologi informasi seperti yang telah tertulis diatas, memiliki kelemahan utama yaitu dimana berbagai kegiatan pengembangan tersebut dilaksanakan oleh SKPD-SKPD yang ada tanpa koordinasi yang jelas sehingga yang terjadi adalah aplikasi-aplikasi yang terpisah-pisah (island of applications), sehingga sulit untuk memperoleh informasi yang utuh atau terintegrasi yang justru diperlukan oleh pimpinan dalam rangka proses pengambilan keputusan. Menyadari bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah provinsi daerah khusus ibukota Jakarta sampai saat ini masih bersifat sektoral, dan perlu adanya upaya pengintegrasian dalam pola pengembangan dan dukungan kebijakan teknologi informasi yang baru, terpadu, dan lintas sektoral, maka melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 16 tahun 2008 ditetapkan Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi (RITIK).

Didalam RITIK tersebut ditetapkan antara lain : ◦ Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat sebagai SKPD Pengelola Teknologi Informasi adalah unit/satuan kerja yang tugas dan

189

fungsinya mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerinta provinsi daerah khusus ibukota Jakarta. ◦ Program Management Office yang selanjutnya disebut (PMO) adalah Tim yang bertugas sebagai koordinator teknis pelaksanaan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi pemerintah provinsi daerah khusus ibukota Jakarta. ◦ Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut RITIK adalah pedoman bagi SKPD di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan, pengembangan, serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi agar selaras dengan rencana strategi pemerintah. ◦ Ruang lingkup RITIK mencakup : Arsitektur enterprise, pedoman yang berisi rancangan sekumpulan komponen-komponen bisnis pemerintah yang saling berinteraksi dalam mengolah informasi yang disusun berdasarkan rencana strategis pemerintah menurut bidang dan fungsi serta tugas pokok masing-masing SKPD. Arsitektur aplikasi, pedoman yang berisi serangkaian prinsip, guidelines, gambaran, standard, dan aturan yang mengarahkan dalam membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk mendukung fungsi-fungsi yang terdapat pada masing-masing komponen bisnis pemerintahan. Arsitektur informasi, pedoman yang berisi jenis-jenis informasi dan basis-basis data yang disusun secara terstruktur dan terintegrasi, guna menghasilkan informasi sesuai dengan komponen bisnis pemerintahan. Arsitektur integrasi, pedoman yang berisi standard dan aturan-aturan umum yang dipakai secara luas di dunia dan menjadi trend teknologi saat ini yang digunakan untuk mengatur jenis-jenis pertukaran data antar aplikasi. Arsitektur infrastruktur, pedoman yang berisi prinsip, petunjuk, dan standard tentang komponen hardware/software yang diperlukan dalam mengolah data dan menyajikan informasi sehingga dapat diakses oleh aparatur maupun masyarakat di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. ◦ Untuk pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan SKPD dibentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas:

190

-

Memberikan arahan dan persetujuan dalam pembangunan serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap SKPD dan Unit Kerja SKPD.

-

Melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan serta pengembangan teknologi informasi terhadap SKPD dan Unit Kerja SKPD.

-

Susunan, keanggotaan dan tugas lebih lanjut Komita Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Dengan ditetapkannya RITIK beserta penetapan arsitektur-arsitektur yang ada, maka pembangunan serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh SKPD dan Unit Kerja SKPD akan lebih terarah, sehingga evaluasi terhadap pencapaian program akan lebih mudah untuk di evaluasi. Akan tetapi tidak atau belum dibuatnya roadmap implementasi untuk beberapa tahun kedepan mungkin akan menyulitkan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi didalam memberikan arahan dan persetujuan dalam pembangunan serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap SKPD dan Unit Kerja SKPD. V. Rekomendasi Tindak Lanjut Perlu percepatan pembangunan monorail sebagai satu bagian dari MRT di DKI Jakarta karena moda transportasi dalam bentuk monorail dan atau subway merupakan pilihan moda transportasi yang paling tepat dan telah digunakan di kota-kota besar di seluruh dunia Tindakan cepat tanggap untuk secepatnya memperbaiki jalan yang berlubang. Keterlambatan ini menyebabkan biaya perbaikan meninggkat akibat pada umumnya jalan yang diperbaiki setelah dalam kondisi kerusakan yang besar. Drainase jalan harus menjadi bagian di dalam peningkatan dan perbaikan jalan. APILL, rambu dan marka yang tidak diperhatikan dengan baik. Perbedaan instansi yang menangani antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum tidak dapat dijadikan alasan. APILL yang bersifat off line, seharusnya secara periodik di evaluasi siklus waktu nyala lampu, sedangkan ATCS harus diefektifkan keberadaanya sehingga dapat meningkatkan efektifitas jaringan jalan di wilayah jangkauan ATCS. Apabila diperlukan dilakukan kegiatan kantor satu atap dengan Traffic Management Centre yang dikembangkan oleh Polda Metro Jaya sehingga tidak terjadi redudansi oleh instansi horizontal lainnya, khususnya pihak Kepolisian dengan Pemerintah Provinsi. Perlu peningkatan percepatan pembangunan koridor busway yang belum terbangun Perlu peningkatan kualitas pelayanan busway baik perbaikan kualitas jalan maupun sebelum, selama dan setelah penggunaan jasa busway

191

-

Perlu kampanye penyadaran penggunaan moda transportasi busway yang lebih manusiawi, beradab dan penuh sopan santun Perlu dibuat roadmap pengelolaan teknologi informasi di pemerintah provinsi DKI Jakarta Perlu dibuat roadmap pengelolaan teknologi informasi di pemerintah provinsi DKI Jakarta

VI.

Penutup Pembangunan infrastruktur sangatlah vital mengingat ketersediaan infrastruktur yang baik dan berkualitas sangat mendukung aktifitas lainnya. Lancarnya transportasi ditentukan oleh mutu jalan yang baik pula. Dengan demikian, kemacetan dapat dikurangi sehingga kerugian akibat macet juga dapat dikurangi lagi. Disamping itu, ketersediaan infrastruktur komunikasi, pos, dan telematika akan menunjang kelancaran aktifitas bisnis, birokrasi, pendidikan dan lain-lain.

192

BAGIAN 5 ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
Berdasarkan berbagai fakta yang ada dan menurut kajian yang dilakukan oleh tim kajian prakarsa Bappenas, telah diidentifikasi mengenai beberapa isu strategis di wilayah DKI Jakarta yang meliputi:

Isu Ekonomi
1. Pengangguran dan kemiskinan, 2. Penanggulangan Banjir 3. Kemacetan lalu lintas, 4. Daya dukung lingkungan 5. Persoalan PMKS 6. Tata kelola ekonomi daerah

Isu Hukum dan Politik
1. Penegakan, pemenuhan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) 2. Penegakan hukum (law enforcement) yang mengatur tata kelola, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik 3. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang aman dan tertib Isu Pendidikan 1. 2. 3. Akses pemerataan pendidikan bagi seluruh warga, khususnya warga yang tidak mampu Peningkatan kualitas pendidikan terutama pendidikan dasar Kesejahteraan guru

Isu Kesehatan 1. Meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga, khususnya warga miskin 2. Menciptakan program pelayanan kesehatan terpadu bagi warga DKI Jakarta yang dapat dilayani dengan penggunaan asuransi kesehatan (jaminan sosial) 3. Penerapan Perda Larangan Merokok di tempat umum yang belum berlaku secara efektif 4. Peredaran dan penggunaan narkoba yang cenderung meluas di kalangan generasi muda perlu diberantas. Untuk itu perlu payung hukum dan implementasi dari peraturan tersebut dengan kerjasama dari para stakeholders seperti tokoh masyarakat, dll

193

Isu Lingkungan 1. Pengaturan Lingkungan hidup menyeluruh untuk wilayah DKI. Diperlukan pengaturan Lingkungan Hidup ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas 2. Pengaturan penataan Kota Tua secara khusus 3. Pengelolaan lingkungan hidup, memperbanyak taman kota sebagai paru-paru kota maupun tempat sosialisasi para warga kota 4. Pengelolaan sampah secara berkelanjutan 5. Peningkatan pengelolaan kelautan 6. Pemberdayaan nelayan di daerah pesisir Isu Bidang Pembangunan Infrastruktur 1. Pembangunan MRT khususnya monorail segera diwujudkan 2. Peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan busway Isu Koordinasi 1. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat/lembaga negara/kementerian

194

BAGIAN 6 PENUTUP
Evaluasi kinerja pembangunan daerah pemerintah provinsi DKI Jakarta ini telah memberikan gambaran tentang pencapaian di berbagai aspek. Hasilnya tentu tidak mudah untuk digeneralisasi. Namun demikian, perlu diakui bahwa telah dihasilkan pencapaian-pencapaian yang penting dan signifikan selama tahun 2004 hingga 2007. Di sisi lain, tidak bisa dielakkan juga bahwa masih terjadi kekurangan di sana-sini. Evaluasi ini tidak bermaksud memberikan penilaian absolut tentang benar atau salahnya suatu program atau tepat atau tidaknya program dipilih dan dijalankan. Namun, laporan ini lebih pada gambaran kualitatif tentang berbagai pencapaian dan kelemahan yang masih ada. Teriring harapan, semua ini akan menjadi rekam jejak yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan program ke depan baik bagi individu pemimpin maupun pemerintah daerah/pusat yang sangat berkepentingan. Hasil yang positif dan pengalaman yang baik akan selalu menjadi pelajaran yang dapat ditingkatkan atau direplikasi di wilayah lain. Demikian halnya, kesalahan, kegagalan atau kelemahan program dapat diantisipasi sehingga tidak perlu terjadi di kemudian hari maupun di tempat yang lain.

195

DAFTAR PUSTAKA

Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009: Bersama Menata Perubahan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 2008 Laporan Kinerja Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2004-2007 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Tahun 2002-2007 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2007 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

196

DAFTAR TABEL

Lampiran I

Tabel III.6.1 Tabel IV.2.1 Tabel IV.2.2 Tabel IV.2.3 Tabel IV.2.4 Tabel IV.2.5 Tabel IV.2.6 Tabel IV.2.7 Tabel IV.2.8 Tabel IV.2.9 Tabel IV.3.1 Tabel IV.3.2 Tabel IV.3.3 Tabel IV.3.4 Tabel IV.3.5 Tabel IV.3.6 Tabel IV.3.7 Tabel IV.3.8 Tabel IV.3.9 Tabel IV.3.10 Tabel IV.3.11 Tabel IV.3.12 Tabel IV.3.13

Nilai Penerimaan dan Belanja DKI Jakarta Tahun 2004-2007 (dalam jutaan rupiah) Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta (%) Dengan dan Tanpa migas 2004 - 2007 Perbandingan Inflasi Nasional dan Inflasi DKI Jakarta (y-o-y) Jumlah Penduduk Tahun 2004 – 2007 (dalam Jutaan) Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2002 dan 2004 Kemiskinan dan Ketimpangan Daerah DKI Jakarta Periode 2004-2008 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Penguasaan Rumah Tahun 2004 dan 2007 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum 2004 dan 2007 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2004 dan 2007 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Tempat Penampungan Akhir Kotoran/Tinja Tahun 2004 dan 2007 Kontribusi Sumber-Sumber Pembiayaan Investasi Provinsi DKI Jakarta 2005 (%) Kontribusi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam Investasi Agregat di DKI Jakarta Realisasi PMDN DKI Jakarta 2002-2007 Realisasi PMA DKI Jakarta 2002-2007 Nilai Persetujuan PMA dan PMDN 2002-2007 Nilai Persetujuan PMDN 2002-2006 di Jawa dan Bali (Milyar Rp) Nilai Persetujuan PMA 2002-2006 di Jawa dan Bali (US$ juta) Pertumbuhan Pendapatan per Kapita dan Populasi, ICOR, dan Share Investasi Agregat dalam PDRB DKI Jakarta Penghitungan Kebutuhan Investasi Agregat di DKI Jakarta (2007-2010) Berdasarkan Persamaan Harrold-Domar Pengaruh Investasi Sektoral Terhadap (Pendapatan) Tenaga Kerja Pengaruh Investasi Sektoral Terhadap (Pendapatan) Rumah Tangga DKI Jakarta Pengaruh Investasi Sektoral Terhadap Output Provinsi DKI Jakarta Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia dan Share Terhadap Kunjungan Wisman ke Jakarta 2002-2008*

i

Tabel IV.3.14 Tabel IV.4.1 Tabel IV.4.2 Tabel IV.4.3 Tabel IV.4.4 Tabel IV.5.1 Tabel IV.7.1 Tabel IV.7.2 Tabel IV.7.3 Tabel IV.8.1 Tabel IV.14.1 Tabel IV.14.2 Tabel IV.15.1 Tabel IV.15.2 Tabel IV.15.3

Indikator Perkembangan Kegiatan Pariwisata DKI Jakarta (2002 – 2007) Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Riil DKI Jakarta (Triliun Rupiah) Kontribusi Sektoral Pada Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2004-2008 (%) Laju Pertumbuhan Sektoral DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha (%) Nilai Ekspor dan Impor Tahun 2004 - 2007 (dalam Triliun Rp) Indikator Pertubuhan Kualitas Sektor UMKM Provinsi DKI Jakarta Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta tahun 2004-2007 Tingkat Upah DKI Jakarta Tahun 2004-2007 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Sektor Utama Tahun 2006 – 2007 (dalam ribuan) Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Daerah DKI Jakarta Tahun 2004-2007 Produksi Ikan Air Laut, Ikan Air Tawar dan Ikan Hias di DKI Jakarta Tahun 2002-2006 Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan DKI Jakarta Tahun 2002-2006 Pertumbuhan Kendaraan di Provinsi DKI Jakarta Rekapituasi Fungsi Jalan Rekapitulasi Fungsi Jalan Perwilayah

ii

DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.4.1 Gambar 2.4.2 Gambar 2.4.3 Gambar 2.4.4 Gambar 2.4.5 Gambar 4.2.1 Gambar 4.3.1 Gambar 4.3.2 Gambar 4.3.3 Gambar 4.4.1 Gambar 4.4.2 Rekapitulasi Penertiban Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta Tahun 2004-2006 Rekapitulasi Penertiban Becak Tahun 2004-2008 Jumlah Penertiban Spanduk, Reklame dan Iklan Ormas Tahun 2004-2008 Penertiban Gubuk Liar

Lampiran II

Rekapitulasi Hasil Penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di DKI Jakarta Tahun 2004-2008 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Air Minum Tahun 2004 dan 2007 Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia dan Share terhadap Kunjungan Wisman ke Jakarta 2002-2008* Data Kunjungan Wisman ke Provinsi DKI Jakarta 2000-2008* Data Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Jakarta 2001-2007 Kontribusi Sektoral terhadap Perekonomian Tahun 2007 Komposisi Ekspor DKI Jakarta 2007

Gambar 4.11.1 Jumah PMKS yang dibina oleh Pemprov DKI Jakarta (ribu orang) Gambar. 4.12.1 Jumlah Fasilitas Olahraga di DKI Jakarta Gambar 4.15.1 Jumlah Korban Meninggal Dunia dan Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta Gambar 4.15.2 Gambar 4.15.3 Gambar 4.15.4 Gambar 4.15.5 Koridor Rencana Awal Trans Jakarta Kecepatan rata-rata kendaraan pada beberapa koridor di DKI Jakarta Jaringan Trayek Angkutan Umum non Busway di DKI Jakarta Perkiraan Jumlah Perjalanan Orang Internal DKI Jakarta

iii


								
To top