Docstoc

Provinsi Jawa Barat

Document Sample
Provinsi Jawa Barat Powered By Docstoc
					TIM PENELITI KAJIAN TIGA TAHUN PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 DI PROPINSI JAWA BARAT UNIVERSITAS PADJADJARAN

Penanggung Jawab

: Prof. Dr. Ir. Tarkus Suganda,

Tim

: Kodrat Wibowo, SE, Ph.D : Dr. Dede Maryana, MS Dr. Dadi Argadiredja, MS Dr. Sudradjat, MT Drs. Budi Gunawan, MA, Ph.D

i

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat 2008 merampungkan laporan akhir Kajian TIGA TAHUN PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 DI PROPINSI JAWA BARAT: BERSAMA MENATA PERUBAHAN. Tim dari Universitas Padjadjaran Bandung berasal dari berbagai disiplin ilmu yang disesuaikan dengan arahan fokus yang diinginkan oleh Bappenas. Dalam pelaksanaan kajian evaluasi, peran Bapeda Propinsi Jabar, terutama Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dalam kajian ini sangatlah signifikan, dimana akomodasi mereka dalam menyediakan data serta informasi, kordinasi sangatlah menunjang dan membantu lancarnya proses kajian ini. Laporan akhir ini memuat bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan, keluaran dan kerangka pemikiran dari evaluasi ini, lebih jauh ditampilkan pula gambaran secara cukup mendetail tentang kondisi terkini propinsi Jawa Barat ditinjau dari berbagai aspek. Dilanjutkan dengan bab II hingga bab V sesuai dengan arahan Tim Bappenas Selain itu disajikan lampiran berisi matriks dasar penentuan indikator dan capaian hingga rekomendasi dari berbagai evaluasi per bidang yang dikaji. Diharapkan laporan akhir ini dapat memberikan uraian lengkap yang diwarnai dengan hasil evaluasi yang lebih komprehensif dan detail berdasarkan sumber-sumber data dan informasi yang lebih luas dan akurat serta analisa yang dapat dipertanggungjawabkan. Akhirnya, ucapan terima kasih dan penghargaan setingi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penyusunan laporan akhir ini.

Bandung, Desember 2008

Tim Penyusun

ii

DAFTAR ISI

Tim Peneliti Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3 Keluaran Kegiatan 1.4 Metode Kegiatan 1.5 Kerangka Pemikiran 1.6 Kondisi Jawa Barat Terkini 1.6.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 1.6.2 Ekonomi 1.6.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1.6.4 Sarana dan Prasarana 1.6.5 Politik 1.6.6 Hukum 1.6.7 Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1.6.8 Aparatur 1.6.9 Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah 1.6.10 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1.7 Tantangan 1.7.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 1.7.2 Ekonomi 1.7.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1.7.4 Sarana dan Prasarana 1.7.5 Politik 1.7.6 Hukum 1.7.7 Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1.7.8 Aparatur 1.7.9 Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah 1.7.10 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1.8 Modal Dasar AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI II.1. Harmonisasi antar Kelompok Masyarakat dan Pengembangan Kebudayaan serta Nilai-nilai Luhur II.2. Pembangunan Peningkatan Kemanan, Ketertiban, Dan Penanggulangan Kriminalitas

i ii iii vi viii 1 1 1 4 5 5 6 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 19 20 23 26 27 28 29 29 30 30 31 31

BAB II

33 33 34

iii

BAB III

AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS III.1. Pembenahan Sistem Hukum, Politik Hukum dan Penghapusan Diskriminasi III.2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kekerasan Pada Anak-Anak III.3. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak III.3.1 Politik III.3.2. Pendidikan III.3.3. Angka Melek Huruf (AMH) III.3.4. Angka Partisipasi Sekolah III.3.5. Rata-rata Lama Sekolah III.3.6. Tenaga Kerja III.3.7. Kekerasan Pada Anak III.4. Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah III.4.1. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Pusat dan Daerah III.4.2. Kerjasama Antar Pemerintah Daerah III.4.3. Kelembagaan Pemerintah Daerah III.4.4. Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah III.4.5. Sumber Dana dan Pembiayaan Pembangunan III.4.6. Tertatanya Daerah Otonom Baru III.5. Pencapaian Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa III.5.1. Jumlah Praktik Korupsi yang Melibatkan Pejabat Pemerintah Daerah dan Penanganannya III.5.2. Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Daerah III.5.3. Tingkat Partisipasi Masyarakat III.6. Perwujudan Lembaga Demokrasi yang makin Kokoh III.6.1. Terselenggaranya Pemilu yang Demokratis, Jujur, dan Adil III.6.2. Jumlah Partai Politik, Organisasi Non Pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT IV.1. Penanggulangan Kemiskinan IV.1.1. Kualitas Hidup Manusia Jawa Barat IV.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB IV.2. IV.3. IV.4. IV.5. IV.6. IV.7. IV.8. Peningkatan Ekspor Non Migas dan Investasi Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Revitalisasi Pertanian Pemberdayaan Koperasi, dan UMKM Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. Pembangunan Pedesaan Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas pada

39 39 41 42 43 43 44 45 48 49 50 50 50 54 58 71 76 80 88 88 90 90 93 93 95

BAB IV

98 98 102 105 108 113 115 117 122 126 131

iv

IV.9. IV.10. IV.11.

Masyarakat Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas Peningkatan Perlindungan Dan Kesejahteraan Sosial Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga Kependudukan Perbaikan Pengelolaan SDA dan Pelestarian Mutu Lingkungan Hidup Percepatan Pembangunan Infrastruktur

138 153

155 164 164 195 201 201 201 202 203 208 209 210 212 213 214

IV. 12. Kehidupan Beragama IV.13. IV.14. BAB V

ISU-ISU STRATEGIS DI DAERAH V.1. V.2. V.3. V.4. V.5. V.6. V.7. Bidang Hukum Keamanan dan Ketertiban Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Bidang Politik dan Pemerintahan Ekonomi, Infrastruktur dan Hal Terkait Kesejahteraan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Gender dan Kekerasan pada Anak-anak dan Wanita Permasalahan Lingkungan

BAB VI

PENUTUP DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN MATRIKS KELUARAN EVALUASI

v

DAFTAR TABEL Tabel 3.1 Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat Hasil Perhitungan Besaran Organisasi menurut PP No. 41 Tahun 2007 Desain Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional di Jawa Barat Tahun 2008 Kegiatan Mutasi Pegawai Provinsi Jawa Barat Rekrutmen CPNSD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Jawa Barat Tahun 2003-2007 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Jawa Barat Tahun Anggaran 2003-2006 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Jawa Barat Tahun Anggaran 2007 Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2003-2007 Perbandingan Capaian IPM sebelum dan setelah Dimekarkan (Data Tahun 2003-2006) Gini Ratio dan 40% Kelompok Penduduk dengan pendapatan Terkecil Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2004-2006 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Lokasi, Maret 2007 – Maret 2008 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Jawa Barat Tahun 2004-2007 Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat Tahun 20042007 Struktur Ekonomi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Triwulan I 2008 dan Triwulan II Tahun 2008 (Persentase) Pembentukan Modal Tetap Bruto Jawa Barat Tahun 20042007 46

49 60 62 63 71 75 76 77 78 78 80 83 99 101 105 106 107 108

Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 4.1. Tabel 4.2. Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 4.6

vi

Tabel 4.7 Tabel 4.8 Tabel 4.9 Tabel 4.10

Tabel 4.11 Tabel 4.12 Tabel 4.13 Tabel 4.14.

Realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Jawa Barat Tahun 2004-2007 Kinerja Sektor Pertanian Jawa Barat 2006-2007 Penyaluran Kredit dan Kredit Macet UMKM per Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2006 (Rp Juta dan persen) Penyaluran Kredit dan Kredit Macet UMKM per Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Juni 2007 (Rp Juta dan persen) Bantuan Operasional Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan se- Jawa Barat Tahun 200 – 2007 Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa dan Kelurahan serta Sarana Olahraga di Jawa Barat Tahun 2005 – 2007 Indikator Mutu Pendidikan Di Jawa Barat (%) Tahun 2005/2006 Presentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Rencana Pencapaian Angka (RLS) Tahun 2002 – 2010 Data Role Sharing Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Pembangunan RKB , Tahun 2006-2008 Data Umum Kesehatan Lama Balita Menyusui dan Persentase Penolong KelahiranTerakhir Menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2007 Data Derajat Kesehatan Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup di Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan angka Nasional tahun 1986, 1992, 1993 dan 2000 Pola Penyakit Penyebab Kematian Anak Balita (1 – 4 Tahun) Yang Dirawat Di Rumah Sakit Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2006 Status Gizi Balita Tahun 1999-2001 dan 2004-2007 Jumlah Kerugian Akibat Bencana Alam Menurut Jenis di Jawa Barat Jumlah Permasalahan Sosial Menurut Jenis di Jawa Barat Jumlah Panti Wreda Berdasarkan Data Dinas Sosial Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2006 Angka Kelahiran Kasar (CBR) dan Angka Kesuburan Total (TFR) di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2000 – 2006 Penduduk Wanita berusia 10 tahun ke atas yang pernah menikah Menurut usia perkawinan pertama di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 – 2006 Luasan Abrasi Pesisir Jawa Barat Berdasarkan Wilayah.

112 116 120

121 127 127 132

Tabel 4.15. Tabel 4.16 Tabel 4.17. Tabel 4.18.

134 136 138 140

Tabel 4.19. Tabel 4.20.

142 143

145

Tabel 4.21.

Tabel 4.22. Tabel 4.23. Tabel 4.24. Tabel 4.25. Tabel 4.26 Tabel 4.27. Tabel 4.28.

146 150 153 154 154 156 158

Tabel 4.29.

158 193

vii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Gambar 1.2. Gambar 1.3. Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Alur Evaluasi Kaitan Dokumen Perencanaan dengan Kajian Kerangka Pemikiran dan Tahapan Kajian Jumlah Pelanggaran Perda di Jawa Barat Tahun 2004 – 2007 Data Gangguan Trantibum Di Jawa Barat Tahun 2004 – 2007 Data Indeks Kriminalitas Provinsi Jawa Barat Jumlah Produk Hukum Daerah di Jawa Barat Yang Dihasilkan Tahun 2003 s/d 2007 Hasil Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2004 s/d 2007 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin (2007) Jumlah Produk Hukum Daerah di Jawa Barat yang dihasilkan Tahun 2003-2008 Gambar 3.5 Gambar 3.6 Gambar 3.7 Gambar 3.8 Gambar 3.9 Gambar 4.1 Gambar 4.2 Gambar 4.3 Gambar 4.4 Gambar 4.5 Gambar 4.6 Gambar 4.7 Kerjasama yang telah Dilaksanakan di Jawa Barat Tahun 2003-2007 PNS yang Mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Tahun 2003-2008 Komposisi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Golongan Jumlah Kasus Pidana Korupsi di Jawa Barat Tahun 20052007 Jumlah LSM dan Anggota LSM di Jawa Barat Tahun 2003-2006 Perkembangan Ekspor Jawa Barat 2006-2007 Perkembangan Impor Jawa Barat 2006-2007 Perkembangan Ekspor dan Impor 2006-2008 Komposisi Penduduk Pekerja Berdasarkan Profesi dan Jenis Pekerjaan 2007 Jumlah Desa dan Kelurahan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2007 Jumlah KK Yang Mendapat Pinjaman Bergulir dari Program Raksa Desa Tahun 2003-2006 Jumlah Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pada Program Raksa Desa Tahun 2003-2007 Sarana Rumah Sakit di Jawa Barat tahun 2004 - 2006 8 36 36 37 40 41 47 6

52 57 73 74 88 96 109 109 111 123 128 129

Gambar 4.8.

130 140

viii

Gambar 4.9

Gambar 4.10. Gambar 4.11. Gambar 4.12. Gambar 4.13.

Gambar 4.13. Gambar 4.14. Gambar 4.15. Gambar 4.16. Gambar 4.17

Rasio Tempat Tidur Di Seluruh Rumah Sakit TerhadapPenduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 2007 Angka Kematian Bayi (AKB) menurut Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat tahun 2005 Penyebab Kematian Ibu Maternal di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2003-2005 Perbandingan Proyeksi UHH dan Target UHH Provinsi Jawa Barat, Tahun 2000 s.d. 2010 Persentase Desa/Kelurahan dengan Garam Beriodium yang Baik Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2003 s.d 2006 Prevalensi Anemia Gizi Ibu Hamil di Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Jumlah Penduduk Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2006 Laju Pertumbuhan Penduduk Di Provinsi Jawa Barat Selama Kurun Waktu 2002-2007 Cakupan Peserta KB Baru di Provinsi Jawa Barat Tahun 2001s/d 2006 Tahapan Keluarga Sejahtera di Propinsi Jawa Barat 2005-2006

141 144 147 148

150 151 156 157 159 160

ix

BAGIAN I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan merupakan salah satu fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai salah satu pengambil kebijakan. Dalam konsep pembangunan, terkandung makna-makna alokasi sumber-sumber daya, regulasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan sebagai metode alokasi sumbersumber daya artinya bahwa melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mencapai pemerataan dalam distribusi sumber-sumber daya (resources) yang dimiliki publik, seperti sumber daya alam, sumber daya energi, sumber dana, sumber daya manusia, dll. Dalam perspektif ini, pembangunan seyogyanya memperluas akses publik untuk memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses publik untuk menikmati berbagai fasilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air bersih, listrik, dll.), serta menjamin ketersediaan dan kontinuitas sumber-sumber daya tersebut bagi kelangsungan hidup masyarakat. Usaha-usaha untuk mengukur perkembangan pembangunan di Jawa Barat tidak pula dapat dilepaskan dari sistem Nilai dan budaya yang berkembang di Jawa Barat. Ini berarti dasar pemikiran ke arah penyusunan seperangkat indikator kinerja pembangunan di Jawa Barat tidak dapat dilepaskan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), menengah (RPJM), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan pendek (Renja SKPD). Karena pembangunan terkait dengan fungsi regulasi, yang mengandung makna bahwa pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, seyogyanya mendasarkan penyelenggaraan program-program pembangunan pada dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Setiap daerah memiliki kondisi dan kebutuhan yang beragam, sehingga model pembangunan yang diterapkan akan berbeda pula dalam hal skala prioritasnya. Meskipun demikian, perencanaan pembangunan secara makro di tingkat nasional dan regional (propinsi) tetap diperlukan untuk menjamin keserasian dan sinergitas

1

pembangunan sektoral dan kewilayahan yang berlangsung di kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayahnya. Propinsi sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang bersifat lintas kabupaten/kota. Pembangunan juga berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat karena pada hakikatnya pembangunan merupakan upaya untuk memberikan kebebasan pada masyarakat dalam menentukan nasibnya. Kemampuan dan kemandirian ini tidak akan terwujud bila tidak ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi, mampu mencari alternatif solusinya, mampu mempertimbangkan dampak-dampak yang mungkin timbul dari alternatif solusi tersebut, serta mampu memilih alternatif solusi yang paling tepat. Kemampuan ini hanya akan tercapai bila ada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pendidikan akan memperluas wawasan pemikiran dan keterampilan masyarakat, sementara kesehatan akan menjadi faktor penunjang untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan latar belakang keadaan demografis, geografis, infrastruktur, dan kemajuan ekonomi yang tidak sama, serta kapasitas sumberdaya (manusia dan alam) yang berbeda, maka salahsatu konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya perbedaan kinerja pembangunan antar daerah. Perbedaan kinerja pembangunan antar daerah selanjutnya akan menyebabkan kesenjangan dalam kemajuan dan tingkat kesejahteraan antardaerah. Selain itu, berbagai permasalahan yang terjadi, seperti bencana alam, flu burung, demam berdarah, konflik sosial, kelangkaan BBM, serta masalah kemiskinan perlu dipantau dan dievaluasi secara cermat dan terus-menerus. Paradigma pembangunan yang berkembang sekarang ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia. Tolok ukur yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan daya beli diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Dengan mengacu pada konsep IPM tersebut, maka evaluasi kinerja pembangunan di Jawa Barat

2

diarahkan untuk menganalisis capaian kinerja pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia juga tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang masih penting peranannya dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial. Sepanjang tahun 2007, sejumlah permasalahan masih terjadi di Jawa Barat menyangkut bidang politik dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat saat ini adalah masih rendahnya capaian IPM dibandingkan dengan target tahunan menuju IPM 80 di tahun 2010; penduduk miskin Jawa Barat yang meningkat terus menjadi 13.55% dari total penduduk di Jawa Barat (data bulan Maret tahun 2008); tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Barat adalah 14,51% dari jumlah angkatan kerja (data bulan Maret tahun 2008); serta rendahnya cakupan infrastruktur di Jawa Barat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang merupakan salah satu wujud fungsi pemerintah diarahkan selain untuk pencapaian IPM 2008 sebesar 76,60 juga untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran atau secara umum

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang politik dan pemerintahan, reformasi birokrasi masih menjadi wacana krusial yang belum selesai tergarap. Pilkada langsung yang diharapkan membawa perubahan dalam praktik pemerintahan ternyata belum memunculkan dampak signifikan. Kasus-kasus penyimpangan dalam perilaku birokrat dan politisi, korupsi, kolusi, dan nepotisme masih mewarnai perjalanan pembangunan di Jawa Barat sepanjang tahun 2007 hingga pertengahan 2008. Namun demikian, berbagai praktik inovatif dalam pelayanan publik khususnya pelayanan pendidikan dasar juga berkembang di berbagai daerah kabupaten/kota dalam bentuk pembebasan SPP atau pemenuhan anggaran pendidikan 20% dari APBD. Kondisi ini membawa harapan baru bahwa desentralisasi dan otonomi daerah dapat mendorong perkembangan daerah ke arah yang lebih baik. Di bidang pendidikan ini, secara umum terjadi peningkatan dalam capaian indikator pendidikan, seperti Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Melek Huruf (AMH). Namun, peningkatan dalam capaian Indeks Pendidikan ternyata masih

3

belum mencapai target yang ditetapkan. Sejumlah permasalahan diduga sebagai penyebab kegagalan ini, antara lain anggaran pendidikan 20% dari APBD yang belum dapat diwujudkan di seleuruh kabupaten/kota bahkan propinsi sendiri, pemerataan akses pendidikan, kualifikasi dan kualitas tenaga kependidikan yang masih belum memadai, serta sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai dan tersebar merata di berbagai wilayah Jawa Barat. Di bidang kesehatan, sejumlah permasalahan muncul terkait dengan masih maraknya epidemi berbagai jenis penyakit seperti demam berdarah, gizi buruk, dan kelaparan di beberapa daerah di Jawa Barat. Sekalipun capaian Indeks Kesehatan menunjukan peningkatan selama periode 2003 – 2007, namun capaian ini juga belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Akses masyarakat terhadap kesehatan, seperti jarak ke pusat kesehatan, biaya kesehatan yang mahal, kualitas permukiman yang kurang memadai, perilaku masyarakat, dan tenaga kesehatan yang masih kurang menjadi isu-isu penting dalam pembangunan bidang kesehatan. Pembangunan manusia juga mensyaratkan keberlanjutan atau kontinuitas, sehingga kelestarian lingkungan hidup menjadi penting untuk diperhatikan. Banyak kebijakan pembangunan yang disadari atau tidak mengarah pada perusakan lingkungan hidup. Motivasi untuk meningkatkan PAD seringkali "mengalahkan" pertimbangan untuk konservasi lingkungan. Karena itu, dimensi lingkungan hidup menjadi salah satu dimensi yang akan juga dievaluasi. Evaluasi terhadap berbagai permasalahan dan penyebabnya tersebut menjadi penting sebagai bahan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pembangunan dan kepemerintahan daerah di masa mendatang.

1.2 Maksud dan Tujuan Kajian “TIGA TAHUN PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 DI PROPINSI JAWA BARAT: BERSAMA MENATA PERUBAHAN”

dilakukan untuk mengukur capaian pelaksanaan PRJMN Tahun 2004-2009 di daerah propinsi Jawa Barat. Kajian ini dimaksudkan sebagai bagian dari pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk

4

mengendalikan

dan

mengawasi

pelaksanaan

RPJM

Nasional

serta

mengembangkan sistem deteksi dini masalah daerah.

Tujuan dari kajian : TIGA TAHUN PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 DI PROPINSI JAWA BARAT dapat disarikan sebagai berikut: 1. Mengumpulkan berbagai data dan informasi yang akurat dan obyektif tentang upaya, capaian dan permasalahan pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Propinsi Jawa Barat. 2. Terdientifikasinya sikronisasi arah dn tujuan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. 3. Teridentifikasinya isu strategis daerah propinsi Jawa Barat 4. Tersusunnya berbagai rekomendasi tindak lanjut dalam perumusan kebijakan.

1.3 Keluaran Kegiatan Kegiatan TIGA TAHUN PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 DI PROPINSI JAWA BARAT diharapkan menghasilkan keluaran (output) berupa laporan yang berisi antara lain: 1. Informasi, data, serta analisis tentang upaya, capaian, dan permasalahn pelaksanaan RPJMN Tahun 2004-2009 di daerah Jawa Barat 2. Identifikasi konsistensi arah dan tujuan pembangunan daerah Propinsi Jawa Barat dengan pembangunan nasional. 3. Isu Strategis daerah Propinsi Jawa Barat. 4. Tersusunnya berbagai rekomendasi tindak lanjut dalam perumusan kebijakan.

1.4 Metode Kegiatan Evaluasi kinerja dilakukan dengan pendekatan dan tahapan sebagai berikut: 1. Pengamatan langsung (fact findings) terhadap hasil dan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat dalam bidang politik dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen pelaporan yang tersedia sehingga bersifat expost-evaluation.

5

2. Forum Group Discussion dengan sekelompok responden atau nasrasumber dalam hal ini merupakan stakeholders pembangunan dengan tujuan mendiskusikan topik-topik yang telah dipersiapkan oleh tim evaluasi propinsi. Peran Bapeda Propinsi Jawa Barat akan sangat signifikan dalam tahapan ini 3. Penilaian (assessment) secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap hasil dari pelaksanaan hasil butir (1) dan (2) dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan dan yang sudah dilaksanakan di daerah dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam RPJMN 2004-2009. 4. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tahapan butir (1), (2) dan (3).

1.5. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Gambar 1.1.Alur Evaluasi RPJMN tahun 2004-2009 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementrian/Lembaga dan

6

lintas Kementrian/Lembaga, kewilayahan dan lintas Kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal dalam rencana kerja berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Di tingkat daerah, berdasarkan UU No 25 tahun 2004 tentang SPPN maka RPJMN ini dapat dijabarkan/menjabarkan lebih lanjut lewat RPJMD (yang saat itu masih bernama PROPEDA) 2003 – 2007 yang disahkan oleh Peraturan pemerintah No. 3 tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat 2003 – 2007; kemudian RPJMD ini diteruskan kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

\ Gambar 1.2. Kaitan Dokumen Perencanaan dengan Kajian Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan. Pembangunan daerah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, antara lain kesempatan kerja, lapangan usaha dan akses terhadap pemngabilan kebijakan.

7

Langkah awal dalam mengidentifikasi pelaksanaan pembangunan di daerah adalah dengan memahami RPJMN Tahun 2004-2009 terutama agenda, sasaran dan indicator kinerja. Dengan menggunakan pendekatan dan tahapan yang telah dijelaskan dalam sub bab 1.4. maka tujuan dari EKPD 2008 ini dapat dicapai dengan baik.

Gambar 1.3. Kerangka Pemikiran dan Tahapan Kajian Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan kajian TIGA TAHUN PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 DI PROPINSI JAWA BARAT 2008 adalah melalui pendekatan mikro untuk pencapaian makro. Pendekatan mikro dilakukan untuk melihat pencapaian-pencapaian angka, nilai dan prosentasi dari bidang pembangunan yang terpilih seperti presentasi terhadap angka harapan hidup, jumlah fasilitas kesehatan dll. Sedangkan pencapaian makro lebih ditekankan pada pencapaian hasil dari indicator-indikator keberhasilan

pembangunan pada setiap bidang pemerintahan yang dipilih.

8

1.6. Kondisi Jawa Barat Terkini Pembangunan daerah yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, ketentraman dan ketertiban masyarakat, hukum, aparatur, tata ruang dan pengembangan wilayah, serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah telah mencapai kemajuan pada berbagai bidang. Namun demikian, masih ditemui pula berbagai masalah dan tantangan yang perlu diselesaikan dalam pembangunan daerah kedepan, dengan memperhatikan modal dasar yang dimiliki Provinsi Jawa Barat. 1.6.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Pembangunan daerah bidang sosial budaya dan kehidupan beragama berkaitan dengan kualitas manusia dan masyarakat Jawa Barat. Kondisi tersebut tercermin pada kuantitas penduduk dan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, seni budaya, dan keagamaan. Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, baik laju pertumbuhan penduduk alami maupun migrasi masuk, dilakukan secara terus menerus. Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2005 mencapai 39.960.869 jiwa atau 18,16% dari total penduduk Indonesia. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat yang masih tinggi dipicu oleh tingginya angka kelahiran dan migrasi masuk Jawa Barat. Pembangunan kualitas hidup manusia Jawa Barat tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,35 poin pada tahun 2005. Pencapaian tersebut merupakan komposit dari Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 94,52 %, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,46 tahun, Angka Harapan Hidup waktu lahir (AHH) sebesar 66,57 tahun, serta paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar Rp. 556.100,- .

9

Pembangunan

bidang

pendidikan

telah

dilaksanakan

dengan

menitikberatkan pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan, peningkatan partisipasi anak usia sekolah, pengembangan pendidikan luar sekolah, pengembangan sekolah alternatif, serta peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi tenaga pendidik. Namun aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan masih rendah, angka putus sekolah masih cukup tinggi, kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan daya saing. Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat terus dilakukan. Namun demikian, peningkatan pada indikator kesehatan masyarakat Jawa Barat tersebut capaiannya masih berada di bawah rata-rata nasional. Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 64,67 per seribu kelahiran hidup, angka kematian balita sebesar 13,59%, Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan sebesar 321,15 per seratus ribu kelahiran hidup, serta angka kurang gizi pada balita sebesar 1,48%. Kebijakan yang memiliki keberpihakan terhadap peningkatan peran kaum perempuan di seluruh sektor dan aspek pembangunan telah dilakukan. Namun upaya pengarusutamaan gender ini masih perlu lebih diaktualisasikan di segala bidang. Pemberdayaan perempuan tercermin dari Indeks Pemberdayaan Jender yang meliputi angka partisipasi perempuan dalam parlemen, perempuan dalam posisi manajer, staf teknis, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pada tahun 2002, Indeks Pemberdayaan Jender Jawa Barat mencapai 43,6, peringkat 24 dari 30 Provinsi di Indonesia. Angka ini menunjukkan partisipasi perempuan dalam parlemen yang baru mencapai 3% dari total anggota parlemen, 37,4% perempuan dalam posisi staf teknis, dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang baru mencapai 33,1%. Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung bangsa serta penerus cita-cita bangsa, disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan,

kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatannya. Jumlah penduduk usia 15 s.d. 34 tahun di Jawa Barat adalah 14.848.357 jiwa atau 34,16% dari jumlah penduduk

10

Provinsi. Jawa Barat juga memiliki organisasi kepemudaan sebagai salah satu elemen masyarakat yang potensial untuk menjadi generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri. Pembinaan terhadap olahragawan berprestasi tetap dipertahankan karena Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang strategis dalam kancah prestasi olah raga nasional. Namun demikian Jawa Barat belum memiliki sarana olahraga terpadu dengan standar internasional untuk mendukung proses pembinaan tersebut. Pembangunan kebudayaan di Jawa Barat ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Jawa Barat sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahanan terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah Sunda, Cirebon, Dermayu dan Melayu Betawi sebagai bahasa ibu masyarakat Jawa Barat. Namun, disisi lain upaya peningkatan jati diri masyarakat Jawa Barat seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Status kesejahteraan sosial masyarakat Jawa Barat secara umum masih rendah. Hal tersebut diindikasikan dari jumlah Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 1.917.911 jiwa pada tahun 2005. PMKS tersebut di antaranya adalah pengemis, gelandangan, anak jalanan, tuna susila, kekerasan pada anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), trafficking pada anak dan perempuan. Dari jumlah kasus KDRT tahun 2005 sebanyak 1.370, 69,70% pelakunya adalah laki-laki, dan 6,06% dari kasus KDRT tersebut adalah perempuan yang menjadi korban kekerasan majikan. Korban trafficking pada anak dan perempuan sebesar 48,42%. Kualitas kehidupan beragama di Jawa Barat menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif baik antara

11

sesama pemeluk agama maupun antarumat beragama. Namun masih dihadapi munculnya ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang mengganggu kehidupan beragama dan bermasyarakat. 1.6.2. Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pasca krisis tahun 1997 menunjukkan kecenderungan meningkat. Peningkatan tersebut dikontribusikan oleh tiga sektor utama yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Hotel dan Restoran dan sektor Pertanian. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Sektor industri merupakan komponen utama pembangunan daerah yang mampu memberikan kontribusi ekonomi sebesar 44,68%. Hal tersebut didukung oleh jumlah kawasan industri yang terbanyak di Indonesia. Akan tetapi, daya saing industri di Jawa Barat masih rendah yang disebabkan oleh tingginya ketergantungan pada bahan baku impor, rendahnya kemampuan dalam pengembangan teknologi, rendahnya kemampuan dan keterampilan sumber daya industri serta tingginya pencemaran limbah industri. Pengembangan perdagangan di Jawa Barat difokuskan pada

pengembangan sistem distribusi barang dan peningkatan akses pasar baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pengembangan sistem distribusi diarahkan untuk memperlancar arus barang, memperkecil disparitas antar daerah, mengurangi fluktuasi harga dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat. Adapun peningkatan akses pasar baik dalam negeri maupun luar negeri dilakukan melalui promosi produk Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam baik dari sisi produk wisata maupun pasar wisatawan, dengan alam dan budaya yang dimiliki sebagai modal dasar pengembangan daya tarik wisata. Peringkat sektor pariwisata secara nasional dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan berada pada posisi 3 setelah DKI Jakarta dan Bali. Kendala yang masih dihadapi adalah belum tertatanya objek wisata dan masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukungnya.

12

Pertanian di Provinsi Jawa Barat secara umum sudah ada dan tumbuh di masyarakat, memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman, ternak, ikan, dan hutan). Kondisi tersebut mendukung Jawa Barat sebagai produsen terbesar untuk 40 (empatpuluh) komoditas agribisnis di Indonesia khususnya komoditas padi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi padi nasional. Sektor pertanian juga memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi yaitu sebesar 29.65 persen dari jumlah penduduk bekerja. Namun hubungan antar subsistem pertanian belum sepenuhnya menunjukkan keharmonisan baik pada skala lokal, regional, dan nasional. Cara pandang sektoral yang belum terintegrasi pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi sektor pertanian. Jawa Barat memiliki potensi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan. Sayangnya, kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan lautan yang besar ini tidak diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan kelautan yang baik. Terbukti dengan masih rendahnya tingkat investasi dan produksi sumber daya perikanan dan kelautan yang masih jauh dari potensi yang ada serta lemahnya kondisi pembudidaya dan nelayan sebagai produsen. Iklim investasi di Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Posisi Jawa Barat yang strategis menempatkan Jawa Barat menjadi tujuan utama untuk investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun demikian, pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Hal ini diakibatkan belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang penanaman modal, masih rendahnya infrastruktur pendukung adalah merupakan kendala dalam upaya peningkatan investasi di Jawa Barat.

13

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dirasakan belum optimal. Hal tersebut disebabkan

kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan, masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil.

1.6.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Publikasi dan kajian ilmiah yang dihasilkan oleh lembaga penelitian baik milik pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta yang banyak berlokasi di Jawa Barat belum dapat diimplementasikan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh sumber daya IPTEK masih terbatas, mekanisme intermediasi yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna belum efektif, sinergi kebijakan yang lemah menyebabkan kegiatan IPTEK belum sanggup memberikan hasil yang signifikan, dan budaya pemanfaatan iptek belum berkembang serta belum terkaitnya hasil kajian dengan kebutuhan riil masyarakat. 1.6.4. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana wilayah yang meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, telekomunikasi, listrik dan energi serta sarana dan prasarana dasar permukiman memiliki peran yang penting bagi peningkatan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Namun demikian secara umum kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana wilayah masih rendah dan belum merata. Pada aspek transportasi yang terdiri dari transportasi darat, udara dan laut, rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan antara lain dicirikan dengan rendahnya nilai indeks aksesibilitas dan mobilitas rata-rata jaringan jalan dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jaringan jalan provinsi; belum optimalnya kemantapan jalan provinsi terutama di jalur jalan vertikal yang menghubungkan wilayah tengah dan selatan Jawa Barat; masih kurangnya pembangunan jalan tol; rendahnya kapasitas ruas jalan di perkotaan dengan nilai Volume Capacity Ratio (VCR) rata-rata mendekati nilai 0,8; kurangnya penyediaan angkutan massal dan jaringan jalan rel; belum optimalnya 14

kondisi dan penataan sistem hierarki terminal sebagai tempat pertukaran moda; belum optimalnya pelayanan Bandar Udara Husein Sastranegara dan bandara lainnya dalam melayani penerbangan komersial dari dan ke Jawa Barat; serta masih terbatasnya fungsi Pelabuhan Cirebon sebagai pelabuhan niaga. Keberadaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi juga masih belum memadai, yang dicirikan dengan masih tingginya fluktuasi ketersediaan air permukaan yang menimbulkan banjir dan kekeringan; masih terbatasnya

penyediaan air baku untuk berbagai kebutuhan, serta belum optimalnya intensitas tanam padi akibat rendahnya layanan jaringan dan penyediaan air irigasi. Adapun cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah, dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Khusus untuk layanan jasa telepon kabel, beberapa daerah perkotaan angka teledensitasnya sudah tinggi (>10), sedangkan untuk beberapa daerah perkotaan dan kabupaten kondisi teledensitasnya masih rendah. Sistem kelistrikan Jawa Barat yang merupakan bagian dari sistem kelistrikan nasional Jawa-Madura-Bali (Jamali), sampai saat ini mengkonsumsi beban listrik Jamali sebesar 28%. Beban puncak listrik Jawa Barat sebesar 3.785 MW, sedangkan daya mampu pembangkitnya sebesar 4.337,05 MW, yang berarti masih mempunyai surplus kapasitas pembangkitan. Cakupan desa yang sudah mendapatkan tenaga listrik mencapai 99,59%, hanya 24 desa yang belum memiliki infrastruktur listrik. Namun demikian, angka rasio elektrifikasi rumah tangga masih belum optimal baru mencapai 58%. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman seperti, perumahan dan cakupan layanan air bersih masih sangat rendah dicirikan dengan masih banyaknya rumah tangga yang belum bisa memiliki rumah layak huni. Keberadaan prasarana persampahan juga masih belum optimal baik yang layanannya bersifat lokal maupun regional. 1.6.5. Politik Sejak 1998, gerakan reformasi telah mendorong demokratisasi baik pada tingkat nasional maupun lokal. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie ditetapkan Undang-Undang Kepartaian yang memberi kebebasan kepada masyarakat untuk 15

membentuk partai politik, baik yang muncul secara sendiri, maupun karena pemisahan dari partai dominan yang diakui selama Orde Baru, kebebasan berorganisasi yang makin luas dengan membentuk berbagai organisasi kemasyarakatan, kebebasan pers, dan desentralisasi kekuasaan dari Pusat ke daerah yang ditandai oleh berlakunya UU No. 22 Tahun 1999. Di samping itu paket perundang-undangan lainnya yang menandai demokratisasi berlangsung di Indonesia antara lain adalah mengenai penyelenggaraan Pemilu yang

dilaksanakan pada 1999, Susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada masa pemerintahan berikutnya, upaya mendorong demokratisasi dilakukan pula dengan mengubah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang dilakukan pada 2004. Di daerah sendiri berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung. Dengan demikian secara kelembagaan dan prosedur, Indonesia telah memasuki tahap demokrasi yang sangat kuat. Di Jawa Barat pemilihan kepala daerah secara langsung telah berjalan dengan baik dengan ditandai oleh kesiapan elite dan masyarakat untuk menerima kekalahan atau kemenangan pihak lain. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat telah siap dan percaya dengan aturan main dalam berdemokrasi. Demokrasi juga telah mendorong masyarakat untuk lebih berani mengemukakan aspirasinya. Salah satunya adalah keinginan untuk membentuk pemerintahan sendiri baik pada level kabupaten/kota maupun level provinsi. Di Jawa Barat sejak tahun 1999 telah terbentuk 1 provinsi, yaitu Provinsi Banten yang sebelumnya merupakan wilayah Keresidenan Banten, selanjutnya pada Kota Tasikmalaya dan Kota Cimahi pada tahun 2001, serta Kota Banjar pada tahun 2003. Aspirasi pembentukan daerah otonom akan terus berkembang sejalan 16

dengan tuntutan untuk ikut serta dalam berpemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.

1.6.6. Hukum Pembangunan Bidang Hukum di daerah diarahkan untuk mewujudkan harmonisasi produk hukum yang dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah, penegakkan hukum dan hak asasi manusia. Namun proses demokratisasi mendorong penggantian berbagai aturan perundang-undangan di tingkat nasional yang pada akhirnya berdampak terhadap daerah. Berbagai perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat pada implementasinya mengalami berbagai kendala karena belum didukung oleh sistem hukum yang mapan, aparatur hukum yang bersih serta prasarana dan sarana yang memadai. Kondisi tersebut lebih lanjut menyebabkan penegakkan hukum yang lemah dan perlindungan hukum dan HAM belum dapat diwujudkan. Peraturan perundang-undangan yang baru, selain banyak yang saling bertentangan juga tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut mengakibatkan daerah mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti dengan peraturan daerah dan dalam

implementasinya. Sampai dengan 2006 masih banyak peraturan daerah yang belum dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Kondisi tersebut menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang dapat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Dalam penegakkan HAM telah disusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) yang melibatkan seluruh stakeholders pembangunan. Rencana aksi tersebut menjadi acuan semua pihak di daerah dalam implementasi peraturan perundang-undangan mengenai HAM, terutama lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak asasi warga negara. 1.6.7. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dilakukan untuk mewujudkan kondisi sosial yang tertib dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan lainnya. Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat 17

berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan hukum. Kondisi sosial Jawa Barat sampai dengan akhir tahun 2006 berlangsung dinamis. Berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga keswadayaan masyarakat berkembang dan berperan dalam berbagai bidang, baik budaya, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial lainnya. Meskipun masih terdapat pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi masih dapat ditolerir. Kondisi sosial tersebut berkaitan dengan kondisi politik dan kondisi hukum. Kehidupan politik yang diarahkan untuk mewujudkan demokrasi masih dimaknai sebagai kebebasan semata oleh sebagian masyarakat yang seringkali dapat mengganggu kelompok masyarakat lainnya yang mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban umum. Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi. Di samping itu protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban cukup baik. 1.6.8. Aparatur Reformasi sistem politik yang diarahkan pada demokratisasi telah mendorong reformasi birokrasi melalui penataan struktur, sistem dan kultur. Namun upaya penataan struktur masih berlangsung setelah penetapan UndangUndang 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Pembenahan dan penataan struktur organisasi pemerintahan di daerah masih mencari bentuk antara kebutuhan daerah dengan tuntutan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun daerah diberi otonomi yang luas, tetapi dalam menetapkan struktur organisasi masih bergantung kepada Pusat. Demikian pula dengan penataan sistem untuk lebih memudahkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengalami kendala, karena

dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau belum ada peraturan pelaksanaannya. Penetapan standar pelayanan minimal untuk

18

beberapa bidang sudah dapat diimpelementasikan meskipun pengawasan terhadap pelaksanaannya belum dapat dilakukan. Untuk standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap alur kegiatan administrasi pemerintahan belum dapat diimplementasikan. Reformasi birokrasi menginginkan perubahan kultur birokrasi yang mengarah pada profesionalisme, beretika, impersonal, dan taat aturan. Masa transisi dalam reformasi birokrasi masih mengalami kendala dalam mewujudkan birokrasi yang ideal. Kultur tradisional dan primordial masih mewarnai birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat walaupun dari sisi sarana dan prasarana telah cukup modern bahkan dengan dukungan teknologi komunikasi yang masib belum dimanfaatkan secara optimal. Jumlah aparatur walaupun secara kuantitas terus berubah dan tidak dapat dikatakan ideal atau telah memenuhi kebutuhan, tetapi yang perlu diperhatikan aspek kualitasnya yang masih rendah dalam arti dari sisi kedisiplinan, profesionalisme dan etika. Hal tersebut mempengaruhi kinerja aparatur secara umum dan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana aparatur sudah cukup baik dengan gedung kantor yang layak dan seluruh organisasi perangkat daerah telah memiliki gedung tersendiri. Namun sarana dan prasarana yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan karena belum sesuai dengan standar pelayanan minimal, seperti unit pengelola teknis daerah dalam pemungutan pajak daerah, dan unit perijinan. 1.6.9. Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Pola tata ruang Jawa Barat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) mengamanatkan proporsi kawasan lindung sebesar 45 % dan kawasan budidaya 55 %. Namun pengendalian pemanfaatan ruang menjadi kendala dalam mewujudkan proporsi tersebut. Belum tertata dan terkendalinya pertumbuhan lahan terbangun di kawasan konservasi, serta degradasi lingkungan di wilayah Jabar Selatan merupakan ancaman terhadap daya dukung lingkungan. Selain itu, terjadinya pergeseran tutupan lahan hutan dan sawah menjadi permukiman dan industri merupakan permasalahan dalam upaya pengendalian tata ruang.

19

Pengembangan wilayah dalam struktur tata ruang Jawa Barat sampai saat ini masih terjadi ketimpangan. Dalam konteks wilayah utara-tengah-selatan Jawa Barat, terjadi pemusatan pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat di wilayah utara dan tengah, sementara wilayah perdesaan di selatan Jawa Barat yang

seharusnya dikembangkan menjadi wilayah pendukung dari aspek lingkungan dan pertanian agro kurang mendapat sentuhan pemerataan pembangunan. Sementara itu di wilayah perbatasan masih terjadi ketidaksetaraan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman maupun prasarana jalan. 1.6.10. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran penting dalam keberlanjutan pembangunan Jawa Barat. Namun demikian, peran penting ini belum dioptimalkan hingga saat ini. Fenomena yang terjadi justru menunjukkan bahwa kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup Jawa Barat berada pada tingkat cukup mengkhawatirkan. Dampak negatif dari fenomena ini diantaranya adalah semakin berkembangnya penyakit-penyakit berbasis lingkungan dan munculnya konflik sosial antara pencemar dan yang tercemar, serta konflik pemanfaat sumber daya alam dan lingkungan di hulu dan hilir. Faktor-faktor dominan yang menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan dalam kurun waktu sepuluh tahun ini antara lain, masih tingginya tingkat alih fungsi lahan berfungsi lindung menjadi budidaya, kerusakan dan berkurangnya luasan mangrove dan terumbu karang, pencemaran udara perkotaan, pengrusakan dan kebakaran hutan, pencemaran dan sedimentasi sungai serta waduk, penambangan yang merusak lingkungan, dan pengambilan sumber daya air yang kurang terkendali, di samping meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam. Hal tersebut diperparah dengan perilaku dan budaya yang belum ramah lingkungan, baik dari sisi perilaku membangun maupun perilaku individu masyarakatnya. Upaya pengelolaan lingkungan saat ini masih belum mampu menahan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi.

20

1.7.

TANTANGAN

1.7.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Dalam dua puluh tahun mendatang, Jawa Barat menghadapi tekanan jumlah penduduk yang semakin tinggi. Pada tahun 2025 jumlah penduduk Jawa Barat diperkirakan sekira 52,7 juta jiwa. Pengendalian jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya perlu diperhatikan untuk terwujudnya penduduk yang tumbuh dengan seimbang guna peningkatan kualitas, daya saing dan kesejahteraannya. Selain itu persebaran dan mobilitas penduduk perlu mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antara kabupaten dan kota serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi. Memperhatikan kecenderungan pencapaian IPM dan komponen-

komponennya, tantangan peningkatan IPM pada masa datang akan lebih terfokus pada peningkatan Indeks Daya Beli. Namun demikian, pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat harus senantiasa ditingkatkan untuk menjamin peningkatan Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan. Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan metodologi dan teknologi dalam bidang pendidikan, perlu dilakukan antisipasi melalui pengembangan inovasi dan sistem tata kelola pendidikan, pemberdayaan profesi guru dengan meningkatkan kompetensinya, penyempurnaan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih tanggap teknologi, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dilandasi oleh nilai-nilai kecerdasan dan kearifan budaya lokal, peningkatan kualitas lulusan untuk mengantisipasi tingkat persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan semakin kompetitifnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Dalam hal pengembangan sain dan teknologi, peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) juga perlu mendapatkan penanganan yang optimal. Tingginya kesenjangan status kesehatan dan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan merupakan kondisi yang menjadi tantangan bagi para stakeholders untuk mengatasinya. Memperhatikan hal tersebut, pembangunan kesehatan lebih didorong pada tercapainya kondisi yang memungkinkan

21

terciptanya perilaku sehat dan lingkungan yang sehat baik fisik maupun sosial yang mendukung produktivitas masyarakat. Selain itu, perlu juga didorong

kepada berlangsungnya paradigma hidup sehat yang terintegrasi pada pencapaian kualitas hidup penduduk yang sehat dan berumur panjang. Stigma bahwa perempuan makhuk lemah, porsi perempuan di rumah, perempuan merupakan objek kaum laki-laki dan diskriminasi perlakuan di dunia usaha maupun politik merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam upaya pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan melalui peningkatan pemahaman mengenai kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta penguatan kelembagaan, kelompok masyarakat

(khususnya perempuan) dan jaringan kemitraan pengarusutamaan gender. Berdasarkan gambaran kondisi kepemudaan di Jawa Barat, pemuda Jawa Barat memiliki potensi dan peluang yang cukup besar, sekaligus kelemahan dan tantangan yang tidak ringan. Potensi dalam hal ini adalah jumlah yang cukup besar, pola pikir dan semangat yang tinggi. Sementara peluang yang dimiliki oleh pemuda Jawa Barat adalah ruang gerak atau ekspresi idealisme yang terbuka, baik dalam konteks sistem nilai, sistem pendidikan, sistem ekonomi maupun sistem politik. Kelemahannya adalah kondisi perkembangan psikologis pemuda yang belum stabil, masih pada tahap pencarian identitas diri dan lemahnya sandaran nilai serta norma. Tantangan yang muncul di kalangan pemuda adalah masa depan yang penuh kompetisi baik keterampilan, idealisme maupun nilai budaya. Dalam aspek keolahragaan, pembinaan olahraga prestasi di Jawa Barat belum dilakukan secara optimal. Untuk itu peningkatan peran organisasi masingmasing cabang olahraga, pembinaan yang komprehensif agar seluruh potensi olahraga di Jawa Barat dapat dikembangkan secara baik, serta penguatan peran dan tanggungjawab masyarakat dalam mengembangkan sarana, prasarana, dan kegiatan olahraga merupakan merupakan tantangan dalam aspek keolahragaan. Imbas perubahan global dan pertentangan antara Nilai-nilai tradisional, peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman dengan arus perubahan teknologi informasi dan era komputerisasi menjadi tantangan bagi terwujudnya

22

kondisi yang diinginkan. Untuk itu upaya perlindungan dan pelestarian terhadap keempat aspek kebudayaaan tersebut, penerapan muatan pendidikan nilai-nilai budaya daerah terhadap anak usia dini dan usia pendidikan dasar, serta revitalisasi terhadap lembaga/organisasi kesenian dan kebudayaan pelestarian cagar dan desa budaya, dan pengembangan nilai-nilai yang ada di dalamnya merupakan strategi yang optimal dalam pembangunan budaya daerah. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang sosial adalah beban permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial. Upaya yang harus dilakukan diantaranya pengembangan peran lembaga swadaya masyarakat, pengelolaan yang profesional dan komprehensif panti rehabilitasi sosial. Selain itu, penanggulangan PMKS menjadi PSKS (potensi kesejahteraan sosial) perlu diupayakan terus menerus melalui penggalian dan pendayagunaan potensi yang dimiliki, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu sekolah serta pelatihan/optimalisasi bagi organisasi/lembaga sosial serta partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat sehingga tercipta kondisi sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan norma-norma agama dan budaya. Terkait dengan pembangunan fisik yang diwujudkan bersama dengan masyarakat, pembangunan sektor agama mesti didorong untuk menciptakan kondisi terbaik bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Semakin derasnya arus informasi dan pengaruh budaya asing yang masuk melalui berbagai media, pembangunan sarana dan prasarana keagamaan, pengkajian dan aplikasi ajaran agama, pengembangan seluruh potensi umat dalam menciptakan kondisi kehidupan beragama secara fungsional dan proporsional, pengelolaan sumber dana keumatan berdasarkan ajaran agama perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan pemberdayaan potensi ekonomi umat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keagamaan yang dianut merupakan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang keagamaan. 1.7.2. Ekonomi Pembangunan ekonomi Jawa Barat 20 tahun mendatang dihadapkan pada tantangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara

23

berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta pengangguran. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat tahun 2005–2025 diperkirakan akan berada pada kisaran 6% sampai 8% per tahun. Struktur ekonomi Jawa Barat ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi serta pasar. Tantangan peningkatan investasi di daerah ke depan tidak lepas dari stabilitas keamanan dan ketertiban yang diiringi oleh kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur wilayah, ketersediaan dan kepastian lahan, perburuhan dan masalah lainnya termasuk proses perizinan pembangunan. Pemecahan masalah tersebut sangat menentukan keberhasilan untuk menarik investor agar dapat menanamkan modalnya di Jawa Barat. Upaya promosi investasi juga menjadi faktor penentu untuk menarik investasi baru. Tantangan utama dalam pengembangan pertanian di Provinsi Jawa Barat adanya konversi lahan usaha tani ke nonpertanian menyebabkan terjadi konsentrasi kapital di nonpertanian yang semakin menekan posisi rebut tawar sektor pertanian, rendahnya skala usaha tani, serta lemahnya akses terhadap

teknologi baru, permodalan, informasi, dan pasar. Pada sisi lain pengembangan sarana dan prasarana yang ada relatif belum dapat memperbaiki kinerja pertanian, peningkatan kesempatan kerja maupun pengurangan kemiskinan. Di level pemerintahan atau perumus kebijakan, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengatasi cara pandang yang masih parsial yang menimbulkan masalah koordinasi dan sinkronisasi antarsubsistem dalam sistem pertanian. Tingkat kebutuhan konsumsi pangan di masa yang akan datang untuk beberapa komoditi relatif akan meningkat secara perlahan. Peningkatan ini berhubungan

24

erat dengan tingkat pertumbuhan penduduk serta proyeksi tingkat konsumsi per kapita per tahun. Bisnis kelautan di masa mendatang akan dihadapkan pada pengembangan usaha perikanan tangkap, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat sehingga mampu mentransformasikan keunggulan komparatif sektor kelautan dan perikanan menjadi keunggulan bersaing. Upaya untuk mendukung pencapaian pertumbuhan sektor industri jangka panjang, diarahkan pada penguatan struktur industri dan peningkatan daya saing industri yang berkelanjutan. Pembangunan industri yang berkelanjutan didasarkan pada industri yang berbasis pada sumber daya alam lokal dan penguasaan teknologi dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dengan demikian diharapkan sektor industri dapat menjadi penggerak utama

perekonomian daerah yang memiliki struktur keterkaitan dan kedalaman yang kuat serta memiliki daya saing yang berkelanjutan dan tangguh di pasar domestik dan internasional. Adapun tantangan ke depan untuk pengembangan perdagangan di Jawa Barat adalah di fokuskan peningkatan akses pasar ekspor diiringi dengan peningkatan kualitas dan desain produk, serta memperluas kawasan dan tujuan ekspor. Selain itu, untuk penguatan perdagangan dalam negeri di tujukan peningkatan sarana distribusi barang, penguatan pasar domestik, menggalakkan pemberdayaan produk dalam negeri dan peningkatan perlindungan konsumen. Tantangan pengembangan pariwisata dua puluh tahun mendatang adalah mewujudkan Jawa Barat sebagai daerah kunjungan wisata utama. Potensi wisata Jawa Barat cukup banyak dengan objek dan atraksi wisata yang variatif dan menarik. Proyeksi jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Barat sebesar 16,4%

per tahunnya. Guna mendukung pertumbuhan wisatawan ke Jawa Barat, maka pengembangan pariwisata difokuskan pada pengembangan daya tarik wisata yang berakar pada alam dan budaya Jawa Barat sehingga dapat mencerminkan jati diri masyarakat Jawa Barat, yang didukung oleh kompetensi sumber daya manusia, pengelola daya tarik wisata dan fasilitas penunjang wisata.

25

Masalah kemiskinan akan sangat berkaitan dengan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kebutuhan akan sandang, pangan, papan serta pendidikan dan kesehatan merupakan tantangan yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam pembangunan jangka panjang sehingga diharapkan pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin terus berkurang. Prediksi jumlah angkatan kerja pada akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 21,5 juta jiwa dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 19 juta jiwa dan pencari kerja sebanyak 2,5 juta jiwa. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang merupakan kelompok usia produktif perlu disikapi dengan berbagai upaya untuk membuka kesempatan kerja yang lebih besar, meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, mengurangi permasalahan perburuhan dalam rangka mengendalikan jumlah pengangguran yang diprediksi akan semakin besar di masa mendatang. 1.7.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Era globalisasi ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dan perubahan paradigma dari keunggulan berdasarkan sumber daya yang dimiliki (resource-based competitiveness) menjadi keunggulan berdasarkan pengetahuan (knowledge-based competitiveness). Karena itu kemampuan suatu daerah untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor dalam berkompetisi di pasar global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam rangka peningkatan kemampuan IPTEK, tantangan yang dihadapi dalam dua puluh tahun mendatang adalah meningkatkan kemampuan IPTEK yang ditunjang oleh SDM yang berkualitas, peningkatan sarana dan prasarana, serta pembiayaan menuju masyarakat berbasis pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pembangunan IPTEK 20 tahun mendatang, mengacu pada nilai-nilai luhur yaitu dapat dipertanggunjawabkan, prima, inovatif dan berpandangan jauh ke depan.

26

1.7.4. Sarana dan Prasarana Pada masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah di Jawa Barat adalah meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan meliputi pengembangan angkutan umum massal terutama untuk kota-kota yang berpenduduk padat; pengembangan jaringan jalan yang efektif dan efisien, baik berupa jaringan jalan tol maupun non tol yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama dalam skala regional dan lokal; pengaturan hierarki peran serta fungsi jaringan transportasi yang lebih baik agar menghasilkan pergerakan yang efisiensi dan efektif; peningkatan pelayanan

bandara-bandara yang telah ada dan mengembangkan bandara baru yang lebih tinggi kapasitas layanannya untuk menunjang perkembangan kegiatan

perekonomian dan kegiatan-kegiatan lainnya; peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan yang ada dan mengembangkan pelabuhan baru; revitalisasi dan pengembangan jaringan jalan rel untuk melayani pergerakan dalam kota dan antarkota; pengembangan infrastruktur penampung air baku, baik yang bersifat alami maupun buatan untuk meminimalisasi terjadinya bencana banjir dan kekeringan; peningkatan layanan jaringan irigasi untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi serta meningkatkan intensitas tanam padi sawah; pengembangan potensi-potensi energi baru yang terbarukan, seperti mikro hidro, panas bumi, tenaga uap, tenaga surya, dan angin; pengembangan jaringan listrik pedesaan dengan memanfaatkan energi listrik alternatif; pengembangan jaringan

telekomunikasi baik yang menggunakan jaringan kabel maupun nirkabel, terutama pada daerah yang teledensitasnya masih rendah; pengembangan sarana dan prasarana dasar pemukiman, berupa pengembangan rumah susun, meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, dan sanitasi lingkungan serta pengembangan pengelolaan sampah yang berskala regional. Tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah adalah meningkatkan efisiensi dan efiktivitas pengelolaan sarana dan prasarana wilayah antara lain dengan mengoptimalkan kerjasama antara pemerintah dan swasta serta kemampuan lembaga pengelola.

27

1.7.5. Politik. Keberhasilan pembangunan politik dapat diukur dari tingkat partisipasi warga yang meliputi kebebasan politik dan stabilitas politik. Partisipasi warga menjadi indikator karena menggambarkan esensi penerapan demokrasi dalam tata kelola pemerintahan. Demokrasi secara substantif menghendaki keterlibatan secara aktif dan otonom dari seluruh komponen masyarakat, agar aspirasi masyarakat dapat diketahui secara pasti. Di sisi lain dengan partisipasi masyarakat kadar legitimasi pemerintah yang berkuasa dapar dipertahankan bahkan ditingkatkan, karena partisipasi sejalan dengan transparansi dan akuntabilitas. Tolok ukur partisipasi adalah ketersediaan lembaga-lembaga politik dan kemasyarakatan seperti jumlah partai politik dan ormas; ketersediaan institusi mediasi yang merupakan cerminan civil society seperti jumlah organisasi non pemerintah dan pers; proporsi keterwakilan partai politik di lembaga legislative; proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislative; tingkat partisipasi pemberian suara; jumlah unjuk rasa dan pemogokan kerja; serta keikutsertaan warga dalam berbagai kegiatan dan tingkatan. Melihat tantangan perubahan yang dihadapi pembangunan Jawa Barat, diperlukan kualifikasi pemimpin daerah yang memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual untuk menggerakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang inovatif dan bebas korupsi – kolusi – dan nepotisme, dan visioner untuk menggerakkan perubahan dan pembaruan dalam keseluruhan konteks pembangunan, serta egaliter untuk menggerakkan tata pikir, sikap, dan tindakan yang mampu menggerakkan proses demokratisasi yang beradab dan bermuara pada terciptanta kondisi masyarakat yang harmonis. Proses pergantian kepemimpinan daerah juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan gender untuk mencapai keseimbangan antara ketegasan dan kecepatan, serta kecermatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Proses dan mekanisme politik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi di masa mendatang adalah terciptanya tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, damai, dan stabil. Karena itu, partisipasi warga dalam

28

kehidupan politik merupakan suatu keniscayaan melalui sistem masyarakat madani yang egaliter dan terbuka terhadap perubahan. Termasuk keinginan masyarakat untuk membentuk daerah otonom akan terus bermunculan selama aspirasi masyarakat belum dapat diakomodir dengan tepat, dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mengalami hambatan. 1.7.6. Hukum Pembangunan hukum dalam kerangka good governance diukur

berdasarkan orientasi pemerintah (government orientation) yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan warga masyarakat, terutama dalam kinerja pelayanan publik dengan tolok ukur penegakan hukum/efisiensi yudisial. Fungsi penegakan hukum diperlukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya. Selain itu, konsistensi dalam penegakan hukum dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat pada pemegang otoritas. Pembangunan hukum berorientasi pada upaya memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai aturan dan penegakan aturan tersebut guna melindungi hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pencapaian kondisi tertib sosial kemasyarakatan yang berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi, juga berkaitan dengan penegakkan hukum secara berkeadilan. 1.7.7. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat merupakan faktor utama yang memiliki peran sangat penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam menyelenggarakan pembangunan jangka panjang Jawa Barat. Potensi ancaman keamanan akan dihadapi dari berlangsungnya friksi dan konflik sosial terkait dengan menurunnya daya dukung lahan, air, dan lingkungan dalam proses pembangunan. Juga akibat dari lambannya pencapaian keseimbangan jumlah penduduk dan lapagan pekerjaan. Ancaman lain yang cenderung meningkan adalah kejahatan transnasional, mengingat Jawa Barat merupakan jalur mobilitas orang dan barang yang strategis.

29

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan kriminalitas yang disebabkan masih besarnya pengangguran, akibat belum seimbangnya jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Kondisi sosial politik yang rentan masih rentan terhadap perbedaan pendapat dan etnisitas, serta penegakkan hukum yang tidak konsisten juga merupakan tantangan dalam mewujudkan tertib sosial di Jawa Barat. 1.7.8. Aparatur Aparatur pemerintah memegang peran sangat penting dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan aparatur pemerintah daerah tidak hanya untuk menggerakkan manajemen dan organisasi pemerintahan, melainkan juga dalam keseluruhan konteks demokratisasi. Terkait dengan hal tersebut, maka perencanaan sumberdaya termasuk di dalamnya penataan struktur organisasi, penataan kesisteman, dan pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika, profesional dan disiplin, khususnya dalam mewujudkan kondisi

pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan. Bertolak dari pengalaman empirik penyelenggaraan pemerintahan sepanjang 1984-2006 dan tantangan yang dihadapi sampai dengan 2025 adalah struktur organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan daerah, kesisteman yang mampu menjadi acuan dalam proses administrasi pemerintahan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal, dan budaya organisasi yang mendorong peningkatan kinerja aparatur. Birokrasi yang modern dan mampu menjalankan fungsinya dalam sistem pemerintahan demokratis merupakan tantangan utama ke depan, yaitu birokrasi yang mampu

memformulasikan kebijakan sesuai dengan keinginan politik dan aspirasi masyarakat dan dapat mengimplementasikannya secara bertanggungjawab. 1.7.9. Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Tantangan jangka panjang yang dihadapi adalah menjaga konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang ke depan perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lahan serta kerentanan terhadap bencana alam. Selain itu diperlukan regulasi yang jelas agar

30

tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Tantangan lainnya adalah mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah khususnya antara wilayah di perkotaan dan perdesaan khususnya yang berada di Selatan Jawa Barat dan menyeimbangkan Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal sehingga dapat berkembang secara merata dan optimal. Tantangan aspek pola tata ruang adalah penyediaan kebutuhan lahan untuk kawasan permukiman terutama di kawasan perkotaan dalam kondisi luasan lahan yang ada sangat terbatas karena adanya kawasan lindung yang tidak boleh berubah fungsi dan adanya lahan sawah yang juga harus dipertahankan keberadaannya. Selain itu pengelolaan kawasan perkotaan akan menjadi tantangan tersendiri dalam mengatur aktivitas perkotaan dan memenuhi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan tetap memperhatikan prinsip

pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. 1.7.10. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tantangan besar yang dihadapi Provinsi Jawa Barat sampai tahun 2025 adalah memulihkan dan menguatkan kembali daya dukung lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan. Bersamaan dengan itu keterlibatan seluruh potensi masyarakat untuk melakukan berbagai penguatan bagi terwujudnya perilaku dan budaya ramah lingkungan serta sadar risiko bencana perlu terus

ditumbuhkembangkan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan prinsip berkelanjutan menjadi tumpuan bagi upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup ke depan. Pendayagunaan sumber daya alam harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin, ditopang IPTEK yang memadai sehingga memberikan nilai tambah yang berarti. Jawa Barat dengan keanekaragaman potensi sumber daya alamnya tidak hanya menjadi pengekspor sumber daya alam bernilai rendah dan mengimpornya kembali dalam bentuk produk bernilai tinggi, melainkan harus menjadi pengekspor sumber daya alam yang telah diolah dan bernilai tinggi. Pembiayaan penataan lingkungan merupakan aspek penting yang selama ini sulit dilaksanakan karena terkait kerja sama dan komitmen antarpihak atau antar daerah. Penerapan prinsip yang mencemari dan merusak harus membayar,

31

pola role sharing hulu hilir atau pusat-daerah, bagi hasil pajak untuk lingkungan, dana lingkungan, serta pola pembiayaan pemulihan lingkungan harus mulai dilakukan. Pengawasan secara berkesinambungan dan penegakan hukum secara konsisten adalah sasaran dalam rangka pemulihan daya dukung lingkungan lebih maksimal. Pemahaman risiko bencana harus mulai diintegrasikan pada proses pembangunan ke depan, guna meminimalisasi risiko dan kerugian yang mungkin timbul atas hasil – hasil pembangunan yang dicapai.

1.8.

Modal Dasar Modal dasar pembangunan merupakan salah satu kekuatan dan peluang

yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan daerah, antara lain : 1. Karakteristik masyarakat Jawa Barat yang religius dan berbudaya adiluhung mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan

pembangunan; 2. Posisi geografis Jawa Barat yang berbatasan dengan ibukota negara menjadikan Jawa Barat sebagai penyangga DKI Jakarta dan menjadi lintasan utama arus regional penumpang dan barang Sumatera – Jawa – Bali merupakan dasar dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah di berbagai aspek; 3. Sumber daya air yang melimpah dan keanekaragaman hayati menjadi potensi pembangunan masyarakat; 4. Jumlah penduduk terbesar di Indonesia menjadi sumber daya yang potensial dan produktif bagi pembangunan daerah; 5. Keragaman budaya Jawa Barat merupakan modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan; 6. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil akan menjadi daya tarik dalam peningkatan investasi di Jawa Barat; 7. Ketersediaan sumber daya buatan yang dapat berfungsi sebagai daya tarik bagi investor dan mempercepat proses pembangunan daerah. yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran

32

BAB II AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

II.1. Harmonisasi antar Kelompok Masyarakat dan Pengembangan Kebudayaan serta Nilai-nilai Luhur

Untuk Kasus di Jawa Barat, kondisi aman dan damai sebenarnya relatif lebih baik dibandingkan kondisi daerah-daerah di luar Jawa Barat, khususnya dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di luar Jawa, Sumatera, dan Bali. Dalam RPJMD 2008-2013, hal ini dinyatakan secara eksplisit melalui keinginan untuk mengandalkan kearifan local lewat budaya masyarakat yang mumpuni dan berdaya social tinggi. Pembangunan kebudayaan di Jawa Barat ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Dengan demikian, arahan pengembangan kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur yang dicanangkan dalam RPJMN 2004-2009 dapat diterjemahkan di daerah Propinsi Jawa Barat. Sekaligus juga dapat diwujudkan adanya peningkatan rasa saling percaya antar kelompok masyarakat khususnya sub-etnik di Jawa Barat sehingga semangat promordial sub-etnik tidak terlalu mengkhawatirkan untuk ditengarai sebagai salah satu masalah dalam pembangunan Jawa Barat, sebagai contoh adalah maraknya semangat pemisahan sub-etnik pantura di Jawa Barat akibat ketidakpuasan rasa keterpihakan dalam aspek politik (lihat BOX 1) . Terlebih lagi, pembangunan seni dan budaya di Jawa Barat sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah Sunda, Cirebon, Dermayu dan Melayu Betawi sebagai bahasa ibu masyarakat Jawa Barat. Namun demikan, upaya peningkatan jati diri masyarakat Jawa Barat seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan

33

perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

BOX 1. Semangat Pemisahan Propinsi Masyarakat Sub-Etnik Pantura Jawa Barat Wacana pembentukan provinsi Pantura atau provinsi Cirebon, bagi masyarakat ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) ibarat api dalam sekam. artinya, setiap saat, kapan saja, bisa muncul, baik dalam intensitas rendah, sedang atau bahkan berkobar-kobar. menguatnya tuntutan pembentukan provinsi Pantura atau provinsi Cirebon berbarengan dengan dinamika politik seputar pemilihan gubernur (pilgub) Jabar. kuat terkesan, antara pilgub dengan tuntutan pembentukan provinsi itu terdapat korelasi langsung dalam hubungan kausalitas sebab-akibat. Kendati demikian, sempat muncul kontroversi. tidak sedikit tokoh memilih jalan tengah, namun ada pula yang bersikap skeptis, bahkan menolak dengan alasan belum siap, selain tidak setuju bila wacana itu hanya karena emosionalitas tidak terakomodasinya yance dalam pilgub. Sebagai sebuah wacana, pembentukan provinsi pantura, bagaimanapun tidak terlepas dari kontroversi. banyak yang setuju, tidak sedikit pula yang menyatakan sebaliknya, bahkan menganggapnya sebagai impian. (dirangkum dari Harian Pikiran Rakyat September 2007)

II.2. Pembangunan Peningkatan Kemanan, Ketertiban, Dan Penanggulangan Kriminalitas Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi. Di samping itu protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban cukup baik. Terkait dengan agenda pembangunan peningkatan kemanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas, sasaran-sasaran yang diinginkan oleh RPJMN 34

2004-2009 memang tidak begitu menggembirakan dari 2004 hingga 2006 (data terbaru belum dipublikasikan). Angka kejahatan di Jawa Barat pada tahun 2006 meningkat, dari 19.963 kasus pada tahun 2005 menjadi 21.511 kasus pada tahun 2006. Namun demikian, data Polda Jabar menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian kasus kejahatan tahun 2006 menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan sebelumnya. Pada tahun 2006, penyelesaian mencapai 12.631 kasus, sedangkan tahun 2005 mencapai 11.788 kasus. Pembangunan Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat selama periode 2004 - 2007 difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing; dan

terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana. Capaian kinerja Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat selama periode 2004 - 2007 adalah sebagai berikut : 1. Perkembangan jumlah perlindungan masyarakat (Linmas) selama tahun 2004 - 2007 sebanyak 1.568.947 orang; 2. 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat mentaati peraturan daerah; Terkendalinya dan terdeteksinya secara dini gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat; 4. Terdapatnya informasi/data obyektif mengenai prediksi gangguan

ketertiban dan ketentraman masyarakat pada akhir 2007, serta langkahlangkah penanggulangannya. Kondisi-kondisi di atas dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini.

35

Gambar 2.1 Jumlah Pelanggaran Perda di Jawa Barat Tahun 2004 – 2007
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007

Sumber: Bapeda Jabar 2008 Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran peraturan daerah oleh masyarakat terus mengalami penurunan, terutama sejak tahun 2004 sampai dengan 2007. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perda meningkat sejalan dengan cukup efektifnya sosialisasi peraturan daerah, sejak proses legislasi, sosialisasi hingga

penerapannya. Selanjutnya berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sejak tahun 2004 hingga tahun 2007, klasifikasi gangguannya terlihat pada gambar berikut ini. Gambar 2.2 Data Gangguan Trantibum Di Jawa Barat Tahun 2004 - 2007

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 JTP JPTP JTP JPTP JTP JPTP JTP JPTP 2004 2005 2006 2007

Ketertiban Umum
Unjuk rasa

Kenakalan Remaja Pemogokan Narkotika JUMLAH

36

Dari gambar tersebut memperlihatkan bahwa gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang paling menonjol sepanjang tahun 2003-2008, muncul dari penyalahgunaan penggunaan narkoba, dengan trend menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman narkoba menjadi ancaman laten yang memerlukan penanganan berkesinambungan serta terintegrasikan antara aparat ketentraman daerah, yang bekerja sama dengan perangkat satuan polisi pamong praja, aparat perlindungan masyarakat (LINMAS) serta lingkungan keluarga masing-masing. Sedangkan untuk tindak kriminalitas, gambarannya terlihat pada gambar berikut. Gambar 2.3 Data Indeks Kriminalitas Provinsi Jawa Barat
DATA INDEKS KRIMINALITAS PROV JABAR TAHUN 2003 - 2007
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
TIPU NARTIK BUNUH

TAHUN 2003 TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007
CURAN CRT KEBAKAR CUR KAY ANIAYA UNRAS GELAP CRS

500 0

Sumber: Bapeda Propinsi Jabar, 2008 Diagram tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana kriminal yang paling menonjol pada kurun waktu 2003 - 2007 adalah pada jenis pencurian kendaraan bermotor, diikuti oleh pencurian, penipuan, narkotika, penganiayaan serta pemerasan. Kondisi ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang mengalami fluktuasi sehingga menimbulkan peningkatan pengangguran, yang mendorong tumbuhnya tindak pidana. Walaupun demikian secara umum penanganan tindak pidana kriminalitas di provinsi Jawa barat, masih dalam

37

konstelasi terkendali oleh aparat penegak hukum kepolisian daerah dibantu oleh masyarakat. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan kriminalitas yang disebabkan masih besarnya pengangguran, akibat belum seimbangnya jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Kondisi sosial politik yang rentan masih rentan terhadap perbedaan pendapat dan etnisitas, serta penegakkan hukum yang tidak konsisten juga merupakan tantangan dalam mewujudkan tertib sosial di Jawa Barat. Untuk data kejahatan internasional, kejahatan di laut tidak tersedia data yang valid, namun untuk kejahatan di hutan, Jawa Barat memiliki catatan yang cukup mengkhawatirkan dimana jumlah illegal logging meningkat tajam di awalawal reformasi. Kerusakan hutan pun makin menjadi sejak otonomi daerah diterapkan pada tahun 2002. Wilayah Priangan yakni Garut, Tasikmalaya, Banjar, dan Ciamis merupakan daerah dengan kasus pembalakan terbanyak. Namun sebagian besar telah ditangani dengan penegakan hukum dan program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Sebagai contoh, perambahan hutan di KPH Ciamis seluas 2.800 ha telah diatasi oleh Operasi Hutan Lestari Lodaya 2008, serta perambahan KPH Garut seluas 2.678 ha dan KPH Tasikmalaya seluas 1.928 ha saat ini dalam penanganan operasi persuasif dan persiapan rehabilitasi hutan. Untuk data separatisme di Jawa Barat, sepertinya data yang ada tidak dapat mewakili signifikansi permasalahan keamanan dan ketertiban di Jawa Barat karena frekwensi dan gaung yang tidak relevan. Masalah agenda Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara dan Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional juga tidak relevan dengan urusan wajib dan pilihan dari propinsi sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

38

BAB III AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

III.1. Pembenahan Sistem Hukum, Politik Hukum dan Penghapusan Diskriminasi Untuk agenda mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, Pembangunan Bidang Hukum di propinsi Jawa Barat pada periode 2003 s/d 2007 diarahkan pada Terwujudnya perlindungan Hak Asasi Manusia; Terwujudnya keserasian produk hukum antara Pusat, Provinsi serta Kabupaten/kota; dan

Terwujudnya inisiatif DPRD dalam pengusulan rancangan Perda. Selama periode tersebut capaian kinerja pembangunan Bidang Hukum antara lain : 1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap HAM, yang dapat diukur dari: a. Terbentuknya kelembagaan yang memfasilitasi upaya peningkatan dalam perlindungan HAM, melalui pembentukan Panitia Pelaksana RANHAM tingkat Provinsi dan di 25 kabupaten/kota. b. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan Hak Azasi Manusia (HAM) terutama dalam bidang lingkungan hidup dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain ditandai dengan gerakan penghijauan di permukiman yang bersifat swadaya serta kesadaran untuk melaporkan berbagai tindak kekerasan yang terjadi di rumah tangga melalui aparat penegak hukum. 2. Jumlah produk hukum daerah (Perda, Pergub, Kepgub dsb) yang telah dihasilkan sepanjang tahun 2003 s/d 2007 mencapai 4.175 buah, dengan perincian Perda sebanyak 65 buah, Peraturan Gubernur sebanyak 350 buah, Keputusan Gubernur sebanyak 3.756 buah dan Instruksi Gubernur sebanyak 4 buah. Secara diagram jumlah produk hukum yang telah dibuat dapat dilihat pada gambar berikut ini : 39

Gambar 3.1 Jumlah Produk Hukum Daerah di Jawa Barat Yang Dihasilkan Tahun 2003 s/d 2007

INGUB, 4 PERDA, 65 PERGUB, 350
PERDA PERGUB KEPGUB INGUB

KEPGUB, 3756

3. Jumlah Produk Hukum daerah yang diterbitkan Provinsi Jawa Barat dan dibatalkan Pemerintah sebanyak 4 buah yakni Perda bidang retribusi daerah. 4. Dalam rangka menjaga keserasian produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan peraturan perUndang-undangan yang lebih tinggi, sesuai perintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sejak tahun 2004 telah dilaksanakan evaluasi terhadap raperda APBD, pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang kabupaten/kota dengan jumlah keseluruhan mencapai 29 buah.

40

Gambar 3.2 Hasil Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2004 s/d 2007 60
50 50 51 53

50 40
30

APBD Murni/Perubahan Pajak Daerah Retribusi Daerah
15 10

30 20 10
00 00 3 0

Tata Ruang Daerah
3

1

1

0 2004 2005 2006 2007

5. Jumlah perda inisiatif DPRD yang tersusun sebanyak 1 buah yakni Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat. III.2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kekerasan Pada AnakAnak Untuk agenda penghormatan, pemenuhan, dan penegakan atas hokum dan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM), kasus di Jawa Barat untuk pelanggaran HAM relative paling sedikit secara catatan resmi pemerintah. Dua kasus pelanggaran HAM di Propinsi Jawa Barat yang masih berada dalam taraf penyelesaian adalah: (i) Kasus warga Rumpin Bogor, Jawa Barat versus TNI Angkatan Udara dan (ii) Kasus petani Lengkong, Sukabumi, Jawa Barat versus PT Tugu Cimenteng (perkebunan sawit). Untuk kasus korupsi, catatan resmi pemerintah khususnya data dari Kejati Jawa Barat menunjukkan adanya kemajuan walaupun dirasakan lambat oleh sebagian kalangan masyarakat. Untuk tahun 2007 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memang masih menunggak penyelesaian dua kasus korupsi dari total 6 kasus utama, yaitu kasus dana bantuan bencana dan pembangunan Islamic Center di Kabupaten Purwakarta senilai Rp 3 miliar. Sedangkan empat kasus lain sudah

41

diselesaikan dan dinyatakan ditutup, antara lain pemeriksaan Kaplinggate yang diambil alih Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kasus korupsi pembangunan Stadion Jalak Harupat yang dinyatakan dihentikan penyidikannya. Target Kejati Jabar sudah mendekati baik. Ini didasarkan pada target yang ditetapkan Kejagung. Kejagung hanya menetapkan minimal lima kasus terselesaikan oleh kejati dan kejari. Hal yang belum bisa dipenuhi targetnya oleh banyak Kejati dan Kejari di daerah-daerah propinsi lain. Sebagai data pembanding, memang agak terlalu timpang bila membandingkan angka resmi dari Kejati ini dengan kasus yang ditenggarai mengandung unsure korupsi baik menurut versi Indonesia Corruption Watch (ICW). Adapun lembaga legislatifnya menjadi terkorup kedua versi Komisi Pemberantasan Korupsi. III.3. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Salah satu misi pembangunan nasional dalam Rencana Pembangnan Jangka menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004 – 2009 adalah mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Ntuk dapat mewujudkannya terdapat beberapa masalah, di antaranya adalah kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan serta masih rendahnya kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam pembangunan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka telah ditetapkan sasaran pembangunan yang salah satunya adalah menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan yang diukur oleh angka Gender-related Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM). Berkenaan dengan jender, kebijakan yang berpihak terhadap peningkatan peran kaum perempuan di seluruh sektor dan aspek pembangunan telah dilakukan. Namun upaya pengarusutamaan jender ini masih perlu lebih diaktualisasikan di segala bidang. Pemberdayaan perempuan tercermin dari Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender yang meliputi angka partisipasi perempuan dalam parlemen, posisi manajer, staf teknis, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pada tahun 2006, Indeks Pemberdayaan Gender Jawa Barat

42

mencapai 54,4 sedangkan untuk angka nasional 62,2 dan Indeks Pembangunan Gender 60,8 sedangkan angka nasional 65,7. Kualitas hidup perempuan sangatlah penting karena menentukan kualitas hidup generasi mendatang. Secara umum, kualitas hidup perempuan yang rendah berkaitan erat dengan angka kematian bayi dan angka kematian ibu. III.3.1 Politik Keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif semakin besar. Bila pada hasil Pemilu 1999 ada beberapa kabupaten/kota yang tidak terwakili maka pada hasil Pemilu 2004 semua kabupaten/kota telah memiliki anggota legislatif perempuan walaupun belum mencapai kuota 30%. Kualitas kehidupan demokrasi pun dirasakan lebih baik, terlihat dari tingginya kesadaran masyarakat pemilih dalam Pemilu 2004 (78,10% untuk pemilih laki-laki dan 81,68% untuk pemilih perempuan). III.3.2. Pendidikan Pendidikan merupakan syarat utama pembangunan kapabilitas dasar manusia. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal untuk penggerak pembangunan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan disamping Sumber Daya Alam. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan jaman. Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosialekonomi masyarakat. Bagi perempuan, pendidikan tinggi akan memberikan dampak positif, yaitu perempuan diharapkan mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarga, membebaskan perempuan dari belenggu budaya yang cenderung menguntungkan laki-laki, dan dapat melahirkan generasi yang lebih berkualitas.

43

Terdapat 2 indikator utama dalam pendidikan, yaitu Angka Melek Huruf (AMH- literacy rate) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS – participation rate for school age population). Dewasa ini pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Barat relatif terus membaik. Hal ini ditunjukkan oleh semakin meningkatnya persentase penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf dan rata-rata lama sekolah. III.3.3. Angka Melek Huruf (AMH) AMH merupakan ukuran terpenting dari indikator pendidikan.

Kemampuan membaca sangatlah penting karena dengan kemampuan ini seseorang akan lebih mudah menerima pembelajaran/pembaharuan dan dalam menyerap maupun menyampaikan informasi, juga membantu kemudahan berkomunikasi. Makin rendah persentase penduduk yang buta huruf menunjukkan keberhasilan program pendidikan, sebaliknya makin tinggi persentase penduduk yang buta huruf mengidentifikasikan kurang berhasilnya program pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketidakmampuan membaca dan menulis memberi andil terhadap keterbelakangan dan peningkatan penduduk miskin. Mereka tidak dapat bersaing dalam mencari pekerjaan karena memiliki pilihan pekerjaan yang sangat terbatas. Menurunnya angka buta huruf di Jawa Barat mengidentifikasikan adanya keberhasilan program pembangunan dalam bidang pendidikan. AMH di provinsi Jawa Barat pada tahun 2003 sebesar 93,60, tahun 2004 sebesar 93,96, dan pada tahun 2005 menjadi 94,52. Angka penduduk berusia 1044 tahun yang buta huruf/aksara mengalami peningkatan dari 562.837 orang pada tahun 2005 menjadi 1.642.927 orang pada tahun 2006. Sedangkan berdasarkan data tahun 2007, Angka Buta Huruf Total adalah 5,34 %, dengan perincian laki-laki 3,10% dan perempuan 8,74%. Distribusi penduduk miskin dalam hal kemampuan baca tulis sampai dengan tahun 2007 masih didominasi kaum ibu. Data Suseda 2007 memperlihatkan angka buta huruf perempuan masih lebih tinggi daripada angka buta huruf laki-laki. Ini merupakan

44

akibat dari fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di mana secara umum tingkat pendidikan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan perempuan. Berdasarkan hasil Suseda 2007, penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf (tidak dapat membaca huruf latin atau huruf lainnya) sekitar 2,079 juta orang (atau sebesar 5,34 persen). Komposisinya terbagi atas buta huruf lakilaki sebanyak 0,622 juta orang (3,10 persen) dan perempuan sebanyak 1,456 juta orang (8,74 persen). Angka buta huruf (total) menurut hasil Suseda tahun 2007 sebesar 5,34 persen. Hal yang memprihatinkan adalah terjadinya peningkatan persentase buta huruf perempuan sebanyak 2,19 poin. Ini menunjukkan kecenderungan masyarakat, terutama yang biasa terjadi di daerah perdesaan, untuk mengutamakan pendidikan bagi anak laki-lakinya dibanding perempuan belum mengalami pergeseran. III.3.4. Angka Partisipasi Sekolah Partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal terlihat dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) yang memperlihatkan proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai. Berdasarkan hasil Suseda 2007 menunjukkan pada kelompok usia 7 – 12 tahun, APS laki-laki sebesar 95,24 persen, lebih rendah dibandingkan perempuan yang sebesar 96,17 persen, demikian pula pada kelompok usia 13 – 15 tahun, APS laki-laki sebesar 77,25 persen sedangan APS perempuan sebesar 79,83 persen. Pada kelompok usia 16 – 18 tahun, APS perempuan 37,35 persen, lebih rendah dibandingkan APS laki-laki (41,27 persen). Tampak bahwa tingkat pendidikan laki-laki Jawa Barat lebih tinggi dibanding dengan tingkat pendidikan perempuan. Kondisi ini tercermin dari kecilnya persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan sekolah menengah atas hingga pendidikan tinggi. Sedangkan persentase penduduk perempuan yang sekolah menumpuk pada jenjang SLTP ke bawah. Sebanyak 63,84 persen penduduk perempuan menamatkan pendidikan di jenjang SD ke bawah, sedangkan laki-laki yang menamatkan pendidikan SD ke

45

bawah sebesar 58,98 persen. Sosialisasi bahwa pendidikan itu penting baik bagi laki-laki maupun perempuan masih perlu terus disuarakan.

Tabel 3.1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan

Sumber: Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

Sumber: Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

46

Sumber: Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

Berdasarkan grafik di atas tampak bahwa pada tingkat SD, nilai APK menunjukkan angka di atas 100%, maka nilai APK untuk jenjang selanjutnya menunjukkan angka yang rendah (pada tahun 2006, APK SMP sebesar 60,96% sedangkan APK SMA dan SMK sebesar 37,76%). Hal yang menggembirakan adalah angka putus sekolah pada setiap jenjang menunjukkan peningkatan. Gambar 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin (2007)

47

III.3.5. Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu ukuran kualitas sumberdaya manusia yang menggambarkan besarnya daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan kemampuan social ekonomi masyarakat, khususnya terhadap pendidikan dasar dan menengah. Karena merefleksikan output kondisi social ekonomi, maka besaran rata-rata lamanya sekolah akan sulit untuk berubah dalam waktu singkat. Terdapat peningkatan rata-rata lama sekolah dari tahun-ke tahun, pada tahun 2003 rata-rata 7,2 tahun, tahun 2004 rata-rata 7,37 tahun, 2005 rata-rata 7,46 tahun dan pada tahun 2006 menjadi 7,74 tahun. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan semakin meningkat Kendala utama dalam upaya pembangunan pendidikan saat ini adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Bagi keluarga yang tidak mampu, biaya pendidikan anak tidak dapat dipenuhi dan cenderung mengarahkan anak-anaknya untuk bekerja membantu perekonomian rumahtangga. Karena mereka

beranggapan bahwa pendidikan tidak menjamin bisa memperoleh kehidupan yang lebih layak, terutama untuk anak perempuan. Pada tahun 2007, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas di Jawa Barat yang berpendidikan SD ke bawah masih cukup besar (61,34 persen). Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP ada sebanyak 16,48 persen. Hal yang menggembirakan adalah adanya peningkatan persentase penduduk yang mampu menamatkan pendidikan di tingkat SMU/K maupun perguruan tinggi. Sumber yang sama menunjukkan persentase penduduk 10 tahun ke atas yang tamat SMU/SMK sebesar 17,15 persen; dan sebanyak 5,03 persen mampu menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi (Akademi/Perguruan Tinggi). Sebagai ilustrasi, dari setiap orang penduduk 10 tahun ke atas di Jawa Barat, 50 orang di antaranya ternyata berkesempatan menyelesaikan pendidikan tingginya di berbagai level pendidikan antara lain Diploma I, Diploma II, Diploma III, Sarjana, Doktor, hingga program Master.

48

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 LAKILAKI 21.73 37.29 16.34 12.55 6.7 0.66 0.36 3.4

PENDIDIKAN Tidak tamat SD/MI SLTP/sederajat SMU/sederajat SMK DI/DII DIII DIV/Universitas Hasil Suseda 2007

PEREMPUAN TOTAL 24.9 26.27 38.94 38.07 16.63 16.48 10.92 11.76 3.99 5.38 1.18 0.81 1.32 1.34 2.12 2.78

Terjadinya peningkatan persentase penduduk Jawa Barat yang mampu menyelesaikan SMU/K ke atas menunjukkan animo masyarakat terhadap peningkatan kemampuan sumber daya manusia semakin baik. Di samping realisasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang lambat laun mulai terlihat hasilnya. Meski demikian, banyak dikeluhkan oleh masyarakat mengenai biaya pendidikan yang semakin tinggi dan semakin sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat Jawa Barat. Dan hal inilah yang menjadi salah satu penyebab pendidikan diutamakan untuk laki-laki terlebih dahulu.

III.3.6. Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagaan sekaligus indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat tingkat perekonomian suatu negara. Angka penggangguran pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Berdasarkan data Bapeda dan BPS pada tahun 2004 didapatkan TPT pada laki-laki 9,67 dan perempuan 18,54 dengan total 12,25 sedangkan pada tahun 2005 didapatkan TPT pada laki-laki 9,38 dan perempuan 18,08 dengan total 11,91. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menurut jenis kelamin di Jawa Barat lebih tinggi terjadi pada laki-laki. Berdasarkan data Bapeda dan BPS pada tahun 2004 didapatkan TKK pada laki-laki 90,33 dan perempuan 81,46 dengan total

49

87,75 sedangkan pada tahun 2005 didapatkan TPT pada laki-laki 90,62 dan perempuan 81,92 dengan total 88,09. Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Daerah, jumlah pekerja tidak dibayar pada perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki. Data tahun 2005 didapatkan jumlah pada laki-laki 2,48% dan perempuan 20,63%, sedangkan data tahun 2007 didapatkan jumlah pada laki-laki 3,67% dan perempuan 24,02%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat diskriminasi dalam hal pekerjaan, di mana kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik masih didominasi oleh laki-laki. Kesempatan kerja pada umumnya lebih terbuka lebar bagi laki-laki dibandingkan perempuan, karena sifat pekerjaan yang sesuai untuk perempuan pada umumnya lebih spesifik dan tingkat pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. III.3.7. Kekerasan Pada Anak Lembaga Perlindungan Anak Daerah Jawa Barat mencatat selama tahun 2007, terdapat 3.800 kasus kekerasan dan perdagangan anak asal Jawa Barat. Sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Institut Perempuan mencatat, dalam rentang waktu antara Januari-Juli 2007, terdapat 12 kasus perdagangan manusia yang menimpa 43 korban asal Jawa Barat dan sebanyak 29 orang di antaranya adalah anak-anak. Pengadilan Negeri Bandung mencatat, pada tahun 2004 terjadi 82 kasus tindak pidana anak, sedangkan tahun 2007 terdapat 48 kasus dan hingga Juni 2008 terdapat 20 kasus. Jawa Barat sudah memiliki perda tentang pencegahan dan penanganan perdagangan orang, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak-anak. Perda tersebut telah disahkan oleh DPRD Jawa Barat pada tanggal 23 Juni 2008, tinggal proses penyusunan peraturan teknis oleh Gubernur Jawa Barat. III.4. Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah III.4.1. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Pusat dan Daerah Pada tahun 2007, kegiatan penyusunan perda dianggarkan untuk menyusun 13 (tiga belas) rancangan peraturan daerah (LKPJ Gubernur Akhir

50

Tahun Anggaran 2007). Dalam pelaksanaannya, 1 (satu) raperda telah ditetapkan menjadi perda, yaitu Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Adapun 12 (dua belas) raperda yang telah dibahas bersama Panitia Legislasi DPRD Provinsi Jawa Barat, meliputi: 1. Perubahan atas Perda No. 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kebumian. 2. Perubahan atas Perda No. 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. 3. Retribusi Jasa Pengujian Penyakit Hewan, Bahan Asal Hewan dan Mutu Pakan/Bahan Baku Pakan. 4. Retribusi Jasa Pelayanan Industri Kecil Menengah. 5. Peredaran Hasil Hutan. 6. Taman Hutan Raya. 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah. 8. Penyelenggaraan Kepariwisataan. 9. Penyelenggaraan Pendidikan. 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. 11. Irigasi. 12. Pengelolaan Air Tanah. Pembahasan ke-12 raperda tersebut, sesuai Surat Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 188.34/3061.Set-DPRD tanggal 12 Desember 2007 dilaksanakan pada Tahun Sidang 2008. Tidak tertuntaskannya pembahasan ke-12 raperda tersebut di DPRD, antara lain disebabkan adanya pembahasan 6 (enam) raperda tentang penyertaan modal daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 6 (enam) Badan Usaha Milik Daerah, yang merupakan raperda di luar Program Legislasi Daerah, namun bernilai strategis karena dapat berdampak pada pembatalan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2007. Enam raperda tentang penyertaan modal daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Perda tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 dan penjabarannya. Pembahasan ke-12 raperda tersebut

51

dilanjutkan kembali pada tahun 2008 bersama dengan 20 (dua puluh) raperda lainnya yang telah diprogramkan sebelumnya. Jumlah produk hukum daerah, dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Keputusan Gubernur (Kepgub), dan lain-lain yang telah dihasilkan sepanjang tahun 2003-2008 mencapai 4.175 buah, dengan perincian: Perda sebanyak 65 buah, Pergub sebanyak 350 buah, Keputusan Gubernur sebanyak 3.756 buah, dan Instruksi Gubernur sebanyak 4 buah. Gambar 3.4 Jumlah Produk Hukum Daerah di Jawa Barat yang dihasilkan Tahun 2003-2008

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

3756

4 Ingub

65 Perda

350

Pergub

K epgub

Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur (2003-2008)

Jumlah produk hukum daerah yang diterbitkan Provinsi Jawa Barat dan dibatalkan Pemerintah pusat sebanyak 4 (empat) buah, yakni perda-perda terkait dengan bidang retribusi daerah. Menyikapi pembatalan Pemerintah Pusat terhadap perda-perda yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan evaluasi produk hukum, antara lain yang dilakukan pada tahun 2007 terhadap 6 (enam) peraturan daerah, yakni: 1. Perda No. 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat. 2. Perda No. 25 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Ransum Makanan Ternak. 3. Perda No. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. 4. Perda No. 13 Tahun 2000 tentang Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

52

5. Perda No. 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. 6. Perda No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Provinsi Jawa Barat. Di antara perda yang dievaluasi tersebut terdapat Perda No. 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat dan Perda No. 25 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Ransum Makanan Ternak yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sebagai penyikapan atas pembatalan perda tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan upaya untuk menjamin tetap berlangsungnya pelayanan kepada masyarakat tanpa melakukan pemungutan, konsultasi kepada Departemen Dalam Negeri dan Departemen Teknis, serta mengagendakan kembali pembahasan kedua perda bidang retribusi daerah tersebut dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2007. Namun, sehubungan dengan padatnya jadwal kerja DPRD, pembahasan kedua raperda bidang retribusi daerah tersebut baru selesai dalam tahapan Panitia Legislasi dan akan dilanjutkan dalam tahun sidang 2008. Berkaitan dengan PP No. 41 Tahun 2007, pembahasan ketiga raperda terkait organisasi perangkat daerah dilakukan pada tahun sidang 2008 dan sekarang telah disahkan menjadi perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD, perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dalam rangka menjaga keserasian produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai perintah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sejak tahun 2004, telah dilaksanakan evaluasi terhadap Raperda APBD, pajak daerah, retribusi daerah, serta tata ruang kabupaten/kota dengan jumlah keseluruhan mencapai 292 buah. Untuk menyelesaikan masalah ketidaksesuaian perda kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, upaya yang telah dilakukan adalah: 1. Membentuk perda dan petunjuk pelaksanaan mengenai penyusunan perda yang di dalamnya mengatur program legislasi daerah serta penguatan peran Panitia Legislasi DPRD.

53

2. Melaksanakan capacity building sumber daya aparatur legal drafter dan pengacara daerah. 3. Membangun, menegakkan, dan mengembangkan pemberian reward and punishment secara tegas dan adil serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum. 4. Membangun networking dalam penyusunan peraturan perundangundangan antar susunan pemerintahan serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyusunan naskah akademik. 5. Mengembangkan konsultasi publik yang menempatkan masyarakat sebagai subyek hukum yang berhak menyampaikan pendapat sebagai wahana public sphere dalam menjaring aspirasi masyarakat. Dalam kerangka regulasi daerah, DPRD Provinsi Jawa Barat, telah menginisiasi penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Perlindungan Penyandang Cacat, sehingga Jawa Barat tercatat sebagai provinsi kedua yang mengatur secara khusus hak-hak para penyandang cacat di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat, Pemerintah Provinsi telah menerbitkan lembaran daerah khusus dalam huruf braille, serta melengkapi peraturan daerah dimaksud dengan petunjuk pelaksanaannya. Hal tersebut telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS-HAM).

III.4.2. Kerjasama Antarpemerintah Daerah Sebagai bagian dari program pemantapan otonomi daerah dan kerjasama daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan 3 (tiga) sasaran capaian program tersebut, yakni: 1. Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. 3. Terwujudnya pengembangan kerjasama antardaerah.

54

Dalam pelaksanaan program tersebut selama kurun waktu 2003-2007, telah terealisasi capaian kinerja pada tingkat program yang ditandai oleh indikator: 1. Tersusunnya 11 (sebelas) kebijakan SPM untuk kabupaten/kota di Jawa Barat dan 5 (lima) dasar kebijakan SPM untuk Pemerintah Provinsi, yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi, koperasi dan usaha kecil dan menengah serta penanaman modal. Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah diterapkan kepada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) dalam menerapkan klasifikasi dan kualifikasi pelayanan yang berada pada UKPP unggulan sebagai barometer terhadap kualitas kinerja pelayanan publik. 2. Terselenggaranya kewenangan daerah provinsi berdasarkan PP No. 25 Tahun 2000, yang kemudian diperbaharui untuk menindaklanjuti PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan

Kabupaten/Kota. Pada tahun 2008, disahkan perda tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berisi pengakuan terhadap 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. 3. Terselenggaranya kerjasama antardaerah sebanyak 43 buah, kerjasama dengan pihak ketiga sebanyak 35 buah, dan kerjasama dengan pihak luar negeri sebanyak 24 buah, yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan 6 (enam) core business (bidang pertanian, kelautan, kepariwisataan, manufaktur, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia), serta common goals. Secara khusus dalam kerjasama bidang kepariwisataan of daerah telah dilakukan satu kesepakatan Pariwisata

(Memorandum

Understanding)

Pengembangan

Berkelanjutan di Taman Nasional Gunung Pangrango (TNGP) melalui Keputusan Bersama No. B. 06/Dep.VII/LH/07/2004 antara Bupati Bogor, Sukabumi, dan Cianjur dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan RI yang juga diketahui oleh Gubernur Jawa Barat dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Demikian pula untuk model pariwisata berkelanjutan di TNGP telah mendapat dukungan dari

55

Kabupaten Cianjur, Bogor, dan Sukabumi serta terbentuknya 4 (empat) desa model konservasi berbasis pemberdayaan masyarakat di kawasan penyangga TNGP yang berada di 3 kabupaten. Kerjasama lainnya yaitu: 1. Memfasilitasi dalam penyelesaian konflik antara Kabupaten Bogor dan Kota Bogor dalam masalah trayek jurusan terminal Laladon dan Bubulak sehingga menghasilkan kesepakatan bersama. 2. Memfasilitasi penyelesaian konflik antara Pemerintah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor mengenai aset tanah dan bangunan ex kantor Departemen Tenaga Kerja di Jalan Dedali Kota Bogor yang disepakati bahwa kepemilikan akan mengacu pada dokumen Pemerintah Provinsi Jawa Barat (di Biro Perlengkapan). 3. Memfasilitasi kesepakatan penyerahan aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Depok berupa tanah di Kecamatan Cimanggis yang semula disyaratkan dengan tukar guling. 4. Memfasilitasi penyelesaian konflik batas wilayah antara Kota Depok dengan Kabupaten Bogor di Pasar Citayam Kecamatan Bojong Gede sehingga menghasilkan kesepahaman batas wilayah masing-masing. 5. Memfasilitasi dan mediasi penyelesaian masalah rehabilitasi bangunan Sekolah Dasar (SD) di lingkungan perkebunan di Kecamatan Cempaka yang diusulkan oleh masyarakat ke Kabupaten Cianjur selama 3 (tiga) tahun berturut-turut usulan tersebut tidak diakomodir, dan telah berhasil direalisasikan. 6. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama di wilayah perbatasan terutama dengan Provinsi DKI Jakarta dan Banten dalam Forum BKSP Jabodetabekjur. 7. Terdapatnya kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Shandong RRC untuk mengembangkan kerjasama di berbagai bidang yang potensial dalam kerangka kerjasama sister province. Dalam rangka penyusunan kebutuhan kerjasama pemerintahan tersebut, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 21 Tahun 2004 tentang

56

Pedoman Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri dan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Gambar 3.5 Kerjasama yang telah Dilaksanakan di Jawa Barat Tahun 20032007

24 35

43

K erjas ama Daerah P ihak K etiga P ihak L uar Negeri

Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur (2003-2008)

Meskipun kerjasama daerah dan kerjasama dengan pihak lain telah banyak dilakukan, namun masih terdapat perbedaan pemahaman dalam menafsirkan ketentuan pelaksanaan regulasi otonomi daerah maupun pelaksanaan

kewenangan/urusan, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota, terutama berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan dari kementerian sektoralnya.

Inkonsistensi peraturan perundang-undangan juga menjadi penyebab belum terbentuknya kesamaan persepsi tentang regulasi pelaksanaan kerjasama daerah. Untuk menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan konsultasi, koordinasi, dan menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat, melalui Departemen Dalam Negeri maupun melalui forumforum asosiasi pemerintah provinsi tentang pelaksanaan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan/kewenangan pemerintahan. Sebagai contoh, melalui Forum Kerjasama MPU tercapai kesepakatan program kerjasama antardaerah, serta tersedianya rekomendasi daerah dalam forum APPSI untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat berkenaan dengan permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, kegiatan capacity building bagi aparatur pengelola

57

kerjasama di provinsi dan kabupaten/kota juga ditingkatkan dalam rangka menambah kapabilitas dan profesionalisme di samping meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.

III.4.3. Kelembagaan Pemerintah Daerah Sebagai penjabaran dari ketentuan yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membentuk organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2008 melakukan penataan kelembagaan pemerintah daerah. Upaya ini bukan merupakan hal yang baru karena pada tahun 2003, Pemerintah Provinsi juga pernah melakukan pengkajian penataan kelembagaan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Organisasi di Daerah. Hasil pengkajian merekomendasikan perampingan struktur kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi terdiri dari 3 Asisten (11 Biro), 1 Sekretariat DPRD, 1 Kantor Perwakilan, 14 Dinas, dan 10 Lembaga Teknis, dengan rincian sebagai berikut: I. Asisten: 1. Asisten Pemerintahan a. Biro Hukum b. Biro Desentralisasi c. Biro Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan d. Biro Humas 2. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial a. Biro Perekonomian b. Biro Bina Produksi c. Biro Bina Sosial 3. Asisten Administrasi a. Biro Organisasi b. Biro Kepegawaian c. Biro Keuangan d. Biro Perlengkapan Umum

58

II. Kantor Perwakilan Provinsi III. Sekretariat DPRD IV. Dinas 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Dinas Pertambangan dan Energi 5. Dinas Perikanan dan Kelautan 6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 7. Dinas Peternakan 8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 9. Dinas PSDA 10. Dinas Bina Marga 11. Dinas Perhubungan 12. Dinas Cipta Karya 13. Dinas Industri Perdagangan 14. Dinas Pendapatan V. Lembaga Teknis 1. Bapeda 2. Bawasda 3. Badan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 4. Badan Kebudayaan Pariwisata Daerah 5. Badan Perpustakaan, Kearsipan, dan Telematika Daerah 6. Badan Promosi dan Investasi Daerah 7. Badan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 8. Badan Pendidikan dan Pelatihan 9. Bakorwil Barat 10. Bakorwil Timur 11. Badan Pengembangan Koperasi dan UKM 12. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

59

Namun, rekomendasi ini tidak jadi diberlakukan karena belum diperoleh kesepakatan politik antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD Provinsi, sehingga struktur kelembagaan Pemerintah Provinsi tetap berlaku sampai dengan keluarnya UU dan PP yang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai penjabaran dari UU No. 32 Tahun 2004, dikeluarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kedua PP ini merupakan landasan hukum bagi penataan organisasi perangkat daerah, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, kompleksitas permasalahan, dan potensi daerah, DPRD dan Pemerintah Provinsi menyepakati bahwa urusan wajib Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan, sedangkan urusan pilihan pemerintahan daerah yang disepakati terdiri dari 8 (delapan) urusan.

Tabel 3.3 Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat Urusan Wajib 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Lingkungan hidup 4. Pekerjaan umum 5. Penataan ruang 6. Perencanaan pembangunan 7. Perumahan 8. Kepemudaan dan olah raga 9. Penanaman modal 10. Koperasi, usaha kecil, dan menengah 11. Kependudukan dan catatan sipil 12. Ketenagakerjaan 13. Ketahanan pangan 14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 15. Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera 16. Perhubungan 17. Komunikasi dan informatika Urusan Pilihan 1. Kelautan dan perikanan 2. Pertanian 3. Kehutanan 4. Energi dan sumberdaya mineral 5. Pariwisata 6. Industri 7. Perdagangan 8. Ketransmigrasian

60

18. Pertanahan 19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 21. Pemberdayaan masyarakat dan desa 22. Sosial 23. Kebudayaan 24. Statistik 25. Kearsipan 26. Perpustakaan Sumber: Biro Desentralisasi Pemprov Jabar, 2008

Urusan-urusan tersebut menjadi bahan masukan untuk merumuskan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Karena itu, struktur dan tata kerja organisasi perangkat daerah harus disesuaikan dengan lingkup urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mengacu pada PP No. 41 Tahun 2007, kondisi riil Provinsi Jawa Barat memenuhi kriteria untuk menerapkan pola maksimal dalam penataan organisasi perangkat daerah. Peraturan Pemerintah ini menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini. Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, hasil perhitungan besaran organisasi perangkat daerah untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

61

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Besaran Organisasi menurut PP No. 41 Tahun 2007 Kriteria Jumlah penduduk = 44 juta > 30.000.000 2. Luas wilayah = 44.354,61 km2 > 40.000 km2 3. Jumlah APBD = Rp 5.273.196.799.606,83 > Rp2.000.000.000.000,00 JUMLAH Sumber: Hasil Penelitian, 2007 No 1. Nilai 40 35 25 100

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, besaran organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dapat disusun dengan menggunakan pola maksimal sebagai berikut: a. Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten b. Sekretariat DPRD c. Dinas paling banyak 18 (delapan belas) d. Lembaga Teknis daerah paling banyak 12 (dua belas) Selain pola tersebut, terdapat organisasi perangkat daerah yang dapat dibentuk mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat perundang-undangan sehingga tidak mengurangi jumlah perangkat daerah (di luar kuota), yakni yang menangani bidang kepegawaian, keuangan dan aset, inspektorat, rumah sakit, dan satuan polisi pamong praja serta lembaga lain yang melaksanakan

penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Berdasarkan hasil perhitungan menurut ketentuan PP No. 41 Tahun 2007, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (c.q. Biro Organisasi) mengajukan rancangan desain organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

62

Tabel 3.5 Desain Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diusulkan Pemerintah Provinsi

Sumber: Biro Organisasi Pemprov Jawa Barat, 2008

Sehubungan dengan banyaknya urusan yang perlu ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang berjumlah 34 urusan, dan kuota yang diberikan oleh PP No. 41 Tahun 2007 yang membatasi jumlah organisasi perangkat daerah, maka digunakan sejumlah pertimbangan dalam menentukan urusan yang mana yang diwadahi dalam organisasi tersendiri atau digabungkan bersama urusan-urusan lain. Pertimbanganpertimbangan yang digunakan, yaitu kompleksitas masalah; beban tugas yang akan diemban oleh organisasi yang akan dibentuk; luas cakupan kerja/wilayah yang akan diurus; organisasi perangkat daerah provinsi sederajat (hasil studi banding); hasil konsultasi dengan Depdagri, efektivitas, dan efisiensi anggaran. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka analisis terhadap kebutuhan penataan organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

63

1. Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Dalam susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu untuk memunculkan fungsi kehumasan dan pengelolaan barang daerah secara khusus. Fungsi kehumasan penting untuk mendapat perhatian mengingat salahsatu faktor keberhasilan pembangunan adalah adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang akan meningkat jika komunikasi antara pemerintah provinsi dan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Untuk itu, pembentukan Biro Humas, Protokol, dan Umum pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi penting untuk dilakukan. Dalam hal pengelolaan barang daerah, perlu mendapat perhatian tersendiri mengingat banyaknya persoalan yang terkait dengan barang daerah meliputi inventarisasi yang kurang cermat, sertifikasi yang belum memadai, serta adanya beberapa sengketa yang menimpa barang daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, perlu dibentuk biro tersendiri yang menangani barang daerah di bawah Asisten Pemerintahan. Selain itu, juga dipandang perlu adanya pertimbangan khusus terhadap Biro Keuangan Sekretariat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas Biro Keuangan, ada tugas yang penting dan menyangkut kepentingan publik Jawa Barat, yaitu evaluasi terhadap APBD Kabupaten/Kota. Karena itu, perlu ada penambahan bagian tersendiri yang menangani urusan dimaksud, sehingga jumlah bagian di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang semula 4 (empat) bagian menjadi 5 (lima) bagian. Dalam mengkaji organisasi tata kerja pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, juga terdapat pertimbangan khusus terhadap penanganan urusan keuangan yang perlu dilakukan oleh suatu bagian tersendiri, karena itu terjadi perubahan pada Sekretariat DPRD yang semula terdapat 4 (empat) bagian menjadi 5 (lima) bagian, yaitu Bagian Persidangan, Bagian Perundang-undangan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Bagian Umum, Bagian Administrasi dan Bagian Keuangan. 2. Organisasi Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat

64

Berdasarkan usulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terdapat 20 dinas yang diajukan untuk dibentuk sebagai perangkat daerah di tingkat provinsi. Terhadap usulan tersebut, Pansus DPRD memberikan tanggapan terkait dengan perlunya pemisahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, pengelolaan fungsi pendidikan luar biasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta pembentukan Dinas Olah Raga dan Pemuda. Pansus berpandangan bahwa untuk memperkuat fungsi unit kerja yang mengelola kehutanan dalam upaya mewujudkan 45% kawasan lindung sebagaimana diamanatkan dalam Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, luasnya kawasan hutan Jawa Barat, banyaknya masyarakat desa sekitar hutan, serta tingginya potensi hutan Jawa Barat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat, maka urusan kehutuanan perlu ditingkatkan menjadi dinas yang berdiri sendiri, yaitu Dinas Kehutanan. Sedangkan untuk pengelolaan fungsi perkebunan yang meliputi produksi perkebunan, pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan, pengolahan, pemasaran, dan usaha perkebunan rakyat yang melibatkan petani dalam rangka pencegahan perambahan hutan, unit kerja yang menanganinya perlu diperkuat sehingga menjadi dinas tersendiri, yaitu Dinas Perkebunan. Sementara itu, terkait dengan pengelolaan fungsi Pendidikan Luar Biasa (PLB) pada Dinas Pendidikan yang sangat penting, maka terjadi perubahan. Semula, fungsi ini dilaksanakan oleh unit kerja setingkat seksi di bawah Bidang Manajemen Pendidikan Dasar, kemudian diubah menjadi setingkat bidang karena beban kerja fungsi PLB cukup tinggi, meliputi kurikulum pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, alat bantu media pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dan bina promosi kompetensi siswa. Namun, perubahan ini tidak mengubah jumlah bidang pada Dinas Pendidikan, tetap 4 (empat) bidang. Penggunaan nomenklatur “manajemen” pada pembidangan Dinas

Pendidikan juga dihapus, karena kata manajemen memiliki makna terlalu luas sehingga dapat menimbulkan persepsi yang salah seolah-olah

65

tanggung jawab manajerial berada pada kepala bidang tersebut, yang seharusnya fungsi manajer ada pada kepala dinas. Pertimbangan pembentukan Dinas Olah Raga dan Pemuda, berdasarkan kebutuhan daerah dalam rangka memfasilitasi terselenggaranya

pengembangan olah raga masyarakat, mendukung penanaman nilai-nilai solidaritas, soliditas, dan sportivitas yang selama ini belum ada yang menangani karena lembaga yang ada, seperti KONI difokuskan pada penanganan olah raga prestasi. Selain itu, sebagai jaring koordinasi dan mendukung pengalokasian anggaran kegiatan pengembangan keolahrgaan dan kepemudaan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, lebih tepat nomenklaturnya Dinas Olah Raga dan Pemuda, sesuai pula dengan bobot pekerjaan yang harus ditangani oleh provinsi lebih besar fungsi olah raga daripada fungsi pemuda. Selain itu, Pansus DPRD juga berpendapat bahwa nomenklatur sejumlah dinas perlu diubah, antara lain: a. Dinas Pertambangan dan Energi diubah menjadi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral. b. Dinas Pengairan diubah menjadi Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air. c. Dinas Pemuda dan Olah Raga diubah menjadi Dinas Olah Raga dan Pemuda. Dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pansus DPRD menyarankan agar pembentukan UPTD memperhatikan aspek kebutuhan daerah dan dinas/badan serta efektivitas dan efisiensi. Memperhatikan kompleksitas masalah, jumlah penduduk, dan kebutuhan riil daerah maka Pansus DPRD bersepakat dengan Pemerintah Provinsi untuk membentuk 20 (dua puluh) dinas, meskipun jumlah ini melebihi kuota yang diberikan untuk Provinsi Jawa Barat, yaitu maksimal sebanyak 19 dinas daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah. Namun, berdasarkan hasil konsultasi dengan Departemen Dalam Negeri tanggal 11 September 2008, yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3114/SJ tanggal 17 Oktober 2008, hal ini dimungkinkan. Dengan

66

demikian, jumlah dinas daerah yang dibentuk menjadi 20 (dua puluh) buah, meliputi: a. Dinas Pendidikan. b. Dinas Kesehatan. c. Dinas Pendapatan Daerah. d. Dinas Sosial. e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. f. Dinas Perhubungan. g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. h. Dinas Bina Marga. i. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. j. Dinas Permukiman dan Perumahan. k. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. l. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. m. Dinas Pertanian Tanaman Pangan. n. Dinas Peternakan. o. Dinas Perikanan dan Kelautan. p. Dinas Kehutanan. q. Dinas Perkebunan. r. Dinas Olah Raga dan Pemuda. s. Dinas Komunikasi dan Informatika. 3. Organisasi Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007, Provinsi Jawa Barat mendapatkan kuota lembaga teknis daerah sebanyak 12 lembaga di luar Bappeda dan Kantor Perwakilan. Menanggapi usulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyampaikan usulan pembentukan 13 (tiga belas) lembaga teknis daerah, maka Pansus DPRD memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta penanganan keluarga berencana perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Hal ini mengingat tingginya jumlah desa di Jawa Barat, kondisi desa yang masih perlu upaya pemberdayaan, dan banyaknya program nasional yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat desa.

67

Oleh karena itu, Pansus berpendapat perlunya pembentukan badan tersendiri yang menangani pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Sedangkan mengenai keluarga berencana, memperhatikan hasil konsultasi dengan Departemen Dalam Negeri dan masih tingginya pertumbuhan penduduk Jawa Barat, Pansus memandang perlunya pemunculan nomenklatur keluarga berencana ini pada Badan

Pemberdayaan Perempuan. Karena itu, badan yang semula bernama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera diubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dengan demikian, terdapat kelebihan kuota 1 (satu) lembaga teknis daerah. Namun, mengingat kebutuhan daerah dan hasil konsultasi dengan Departemen Dalam Negeri, hal ini dimungkinkan. Dengan demikian, lembaga teknis daerah yang dibentuk adalah: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Badan Kepegawaian Daerah. c. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah. d. Badan Ketahanan Pangan Daerah. e. Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah. f. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. g. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Daerah. h. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I. i. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II. j. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III. k. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV. l. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. m. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. n. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. o. Kantor Perwakilan Pemerintah. 4. Badan Penanaman Modal Daerah Nomenklatur untuk badan ini mengalami perubahan menjadi Badan Koordinasi dan Promosi Penanaman Modal, dengan pertimbangan bahwa

68

selain menangani fasilitasi penanaman modal, fungsi promosi yang selama ini dilaksanakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah terkait perlu penanganan khusus dan terkoordinasi oleh unit kerja yang menangani penanaman modal, sehingga akan lebih efisien dan sinergi dalam mempromosikan daerah. Oleh karena itu, nomenklaturnya menjadi Badan Koordinasi dan Promosi Penanaman Modal Daerah. 5. Badan Koordinasi Wilayah Luasnya wilayah Provinsi Jawa Barat, besarnya jumlah penduduk, panjangnya rentang kendali pemerintahan Jawa Barat serta untuk meningkatkan sinergitas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih memerlukan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) ini. Selain itu, penguatan pada tugas pokok dan fungsi Bakorwil perlu dilakukan untuk menunjang perannya sebagai koordinator pembangunan di wilayah Jawa Barat. Karena itu, keberadaan Bakorwil tetap dipertahankan dan nomenklaturnya diubah menjadi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi Bakorwil, sehingga tercermin jelas obyek yang harus dikoordinasikan, yaitu fungsi pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas gubernur sebagai kepala daerah maupun wakil pemerintah. 6. Rumah Sakit Daerah Rumah sakit daerah merupakan unsur pelaksana kesehatan. Rumah sakit ini mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Karena itu, perlu ada penguatan dalam struktur rumah sakit daerah, khususnya dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui perubahan dalam susunan organisasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, menjadi terdiri atas 1 (satu) orang direktur dan 2 (dua) wakil direktur, yaitu Direktur Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Umum, serta Wakil Direktur Bidang Pelayanan. Sedangkan susunan organisasi Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat terdiri dari Direktur dengan 3 (tiga) seksi, yaitu Seksi Pelayanan Medik, Pelayanan Perawatan, dan Penunjang Medik. Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan, susunan organisasi terdiri

69

dari direktur dan 2 (dua) wakil direktur, yaitu Bidang Umum dan Keuangan dan Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan. 7. Lembaga Lain Dalam raperda tentang lembaga lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan adanya 6 (enam) lembaga lain, yakni: a. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. b. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat. c. Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat. d. Sekretariat Badan Pelaksana Pengembangan Bandara Internasionl dan Kertajati Aerocity. e. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat. f. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Terhadap ketiga lembaga lain yang diusulkan dalam raperda, yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, disepakati pembentukannya mengingat urgensi dari keberadaan lembaga-lembaga lain tersebut. Sementara terhadap ketiga lembaga lainnya, yaitu Sekretariat Badan Pelaksana Pengembangan Bandara Internasional dan Kertajati Aerocity, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat, serta Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, pembentukannya ditangguhkan karena sampai dengan saat ini peraturan pelaksanaannya masih belum ditetapkan. Berdasarkan kesepakatan DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ditetapkan bahwa organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari: 1 Sekretaris Daerah, 4 Asisten, 12 Biro, Sekretariat DPRD, 20 Dinas Daerah dan 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 19 Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari 14 Badan, 1 Inspektorat, 1 Kantor, dan 3 Rumah Sakit, serta 3 Lembaga Lain Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

70

III.4.4. Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga Juni 2008 sebanyak 14.867 orang yang tersebar pada 48 unit kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 915 orang (6,15%) merupakan PNS dengan jabatan fungsional, yang terdiri dari jabatan-jabatan berikut ini:

Tabel 3.6 Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional di Jawa Barat Tahun 2008 No. Nama Jabatan Fungsional 1 Analisis kepegawaian 2 Apoteker 3 Arsiparis 4 Asisten apoteker 5 Auditor 6 Dokter 7 Dokter gigi 8 Epidemiolog kesehatan 9 Fisioterapi 10 Guru 11 Instruktur 12 Medik veteriner 13 Nutrisionis 14 Pamong budaya 15 Pekerja sosial 16 Peneliti 17 Penera 18 Pengantar kerja 19 Pengawas benih tanaman 20 Pengawas bibit ternak 21 Pengawas ketenagakerjaan 22 Pengawas sekolah 23 Pengendali OPT 24 Penguji kendaraan bermotor 25 Penyuluh kehutanan 26 Penyuluh kesehatan Formasi Ahli 14 4 7 44 26 5 2 202 3 4 6 25 5 6 1 6 13 7 6 Jumlah Terampil 36 58 6 10 4 4 10 1 48 5 9 10 13 16 50 4 65 6 54 26 5 2 4 202 4 13 1 52 6 30 5 15 11 6 13 20 16 6 % 5,46 0,44 7,10 0,66 5,90 2,84 0,55 0,22 0,44 22,08 0,44 1,42 0,11 5,68 0,66 3,28 0,55 1,64 1,20 0,66 1,42 2,19 1,75 0,66 71

27 28

Penyuluh pertanian 4 Perantara hubungan 5 industrial 29 Perawat 12 30 Perawat gigi 31 Perekam medis 32 Perencana 26 33 Pranata komputer 10 34 Pranata lab. 2 Kesehatan No. Nama Jabatan Formasi Fungsional Ahli 35 Pustakawan 3 36 Radiografer 37 Sandiman 38 Sanitarian 2 39 Surveyor Pemetaan 40 Teknisi elektromedis 41 Widyaiswara 24 JUMLAH 474 Sumber: Jawa Barat Dalam Angka, 2008

1 90 3 8 56 11

5 5 102 3 8 26 66 13 Jumlah

0,55 0,55 11,15 0,33 0,87 1,75 7,21 1,42 % 2,30 0,98 0,22 0,87 0,11 0,66 2,62 100

Terampil 18 9 2 6 1 6 441

21 9 2 8 1 6 24 915

Berdasarkan data tersebut, masih banyak jabatan fungsional yang jumlahnya sedikit padahal fungsinya sangat penting untuk menunjang pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi. Mayoritas jabatan fungsional didominasi oleh guru (22,08%), perawat (11,15%), pranata komputer (7,21%), arsiparis (7,10%), dan auditor (5,90%). Jabatan-jabatan fungsional lainnya masih berada di bawah 5%, padahal banyak jabatan fungsional yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan pengelolaan potensi sumber daya di Jawa Barat, tapi jumlahnya belum memadai. Jabatan penyuluh kehutanan, misalnya belum ada (0%) padahal Jawa Barat memiliki luas hutan lindung sebanyak 45% dari keseluruhan luas Jawa Barat. Selain jabatan ini, fungsional penyuluh pertanian, apoteker, pamong budaya, dll juga masih sedikit, sehingga di masa mendatang perlu ada peningkatan sumber daya manusia yang akan mengisi jabatan-jabatan fungsional yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi Jawa Barat. Jumlah aparat yang mengikuti diklat teknis dan fungsional selama periode 2003-2007 sebanyak 2.267 orang. Jumlah pegawai pengawas infrastruktur ketenagakerjaan meningkat menjadi 70 orang dan pelaksanaan rakornis anggota 72

MPU sebanyak 30 orang. Selain itu, selama periode 2003-2007 juga telah dilakukan fasilitasi diklat teknis, fungsional, dan kepemimpinan sebanyak 100 orang, fasilitasi penataran, pelatihan, seminar dan kursus sebanyak 27 orang, peningkatan pelayanan sumber pendapatan daerah sebanyak 8 orang, peningkatan kemampuan pejabat hubinsnaker sebanyak 25 orang, kemampuan pejabat pengawas sebanyak 25 orang, dan terlaksananya pelatihan pegawai fungsional pengantar kerja sebanyak 30 orang. Kegiatan Diknalma “A” Ketenagakerjaan sebanyak 25 orang, Bimtek Pegawai Perantara sebanyak 20 orang, dan Rakornis anggota sebanyak 40 orang. Selama kurun waktu 2003-2007, jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) adalah sebanyak 7.550 pegawai (Diklat Prajabatan), 1.285 orang (Diklat Kepemimpinan III dan IV), 3.739 orang (Diklat Teknis Substantif), serta 490 orang (Diklat Fungsional). Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan kedinasan (formal) melalui jalur tugas belajar dan izin belajar pada jenjang pendidikan menengah, S1, S2, dan S3 selama tahun 20032008, adalah sebagai berikut:

Gambar 3.6 PNS yang Mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Tahun 2003-2008
774 596

800 700 600 500 400 300 200 100 0 D3 D4 81 0 109 5

344

Tugas Belajar Izin Belajar

46 S 1 S 2

2 26 S 3

Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur (2003-2008)

73

Melalui upaya diklat dan pendidikan kedinasan, diharapkan kompetensi pegawai di lingkungan pemerintah provinsi dapat meningkat. Kondisi ini akan membantu mengurangi beban anggaran kedinasan pada pemerintah daerah, namun tetap dilakukan pengendalian dalam pemilihan jenis-jenis kompetensi yang diikuti para pegawai yang mengikuti izin belajar, untuk tetap relevan dengan komposisi kebutuhan kompetensi yang menunjang fungsi pemerintah provinsi. Ditinjau dari golongan kepangkatan, komposisi PNS di Provinsi Jawa Barat mayoritas berada pada Golongan III atau berpangkat pada kategori penata.

Gambar 3.7 Komposisi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Golongan

7,41% 2,91% 27,76% 61,92%

Gol. I

Gol. II

Gol. III

Gol. IV

Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur (2003-2008)

Komposisi seperti di atas sebenarnya cukup dapat menunjang peran pemerintah provinsi sebagai fasilitator bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota, mengingat fungsi rumah tangganya sangat terbatas, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan umum yang hanya berskala lintas kabupaten. Dengan komposisi kepangkatan penata, maka perannya akan turut menunjang dalam menyiapkan beragam kebijakan serta model-moderl fasilitasi yang diperlukan oleh kabupaten/kota. Dalam rangka peningkatan produktivitas kerja pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai Provinsi Jawa Barat selama tahun 2003-2007 sebagai berikut:

74

Tabel 3.7 Kegiatan Mutasi Pegawai Provinsi Jawa Barat
No. Kegiatan 1 Kenaikan Pangkat 2 Pelaksanaan Penyelesaian Surat Keputusan KP Kenaikan Gaji Penyelesaian Berkala Surat Pemberitahuan KGB Pemensiunan Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun Perpindahan Penyelesaian Perpindahan PNS Inpassing Penyelesaian inpassing gaji pokok PNS Peningkatan Penyelesaian status CPNS SK CPNS menjadi PNS Perpanjangan Pelaksanaan BUP Tes Kesehatan Pejabat Eselon I dan II berusia di atas 55 tahun Pembekalan Pembinaan kewirausahaan PNS yang bagi PNS yang menjelang menjelang pensiun pensiun 2003 12.175 2004 21.275 2005 26.815 2006 25.714 2007 20.325

557

543

564

569

579

3

43

277

426

383

268

4

2.067

2.646

1.566

1.617

1.722

5

-

-

-

2.445

-

6

-

-

258

-

400

7

32

17

16

9

15

8

280

160

160

120

120

Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur (2003-2008)

Untuk menambah kebutuhan pegawai pada berbagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah dilakukan pengangkatan pegawai baru, dengan data sebagai berikut:

75

Tabel 3.8 Rekrutmen CPNSD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007 No. Kegiatan 2003 2004 2005 (orang) (orang) (orang) 1 Rekrutmen dari 260 120 pelamar umum 2 Rekrutmen dari 280 tenaga honorer JUMLAH 260 400 Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur (2003-2008) 2006 (orang) 1.443 1.443 2007 (orang) 1.115 1.115

Berdasarkan data di atas, terjadi peningkatan dalam rekrutmen CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terutama pada tahun 2006. Meski mengalami penurunan pada tahun 2007, namun jumlahnya masih cukup banyak. Hal ini menunjukkan suatu kondisi kontradiktif, jumlah PNS dirasakan terlampau banyak tapi rekrutmen tetap dilakukan terutama untuk mencari PNS yang memiliki kualifikasi yang diperlukan organisasi. Kondisi ini mengindikasikan masih belum optimalnya perencanaan kepegawaian karena kompetensi pegawai yang tersedia masih belum sesuai dengan kebutuhan, selain itu, distribusi PNS untuk jabatan-jabatan fungsional masih belum memadai, sehingga komposisi kepegawaian belum sejalan dengan semangat reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

III.4.5. Sumber Dana dan Pembiayaan Pembangunan Kebijakan pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal (fiscal capacity) sebagai pencerminan dari kesungguhan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan sumber-sumber potensi daerah untuk mewujudkan otonomi yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penguatan keuangan daerah. Pendapatan daerah untuk APBD diproyeksikan pertumbuhannya sekitar 15% per tahun (LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur, 2008). Kebijakan untuk setiap komponen pendapatan daerah diarahkan pada upaya intensifikasi dan

ekstensifikasi pendapatan daerah dari setiap sumber dana. Adapun kondisi capaian pendapatan daerah sepanjang periode 2003-2007 adalah sebagai berikut:

76

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Jawa Barat Tahun 20032007
No. A 1 Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Anggaran Setelah Perubahan (Rp) 19.968.064.540.883,60 14.147.842.358.040,80 13.201.596.000.000,00 114.485.027.189,00 447.848.592.117,38 Realisasi (Rp) 23.482.244.635.887,60 16.617.908.659.203,00 15.421.474.784.489,10 125.738.792.484,70 451.269.176.194,83 Pencapaian Target (%) 117,60 117,46 116,82 109,83 100,76

383.912.738.734,40 5.812.872.182.842,80 2.594.376.092.842,80

619.425.906.034,39 6.566.958.931.628,61 3.348.451.814.629,61

161,35 112,97 129,07

2

3

3.218.496.090.000,00 0,00 7.350.000.000,00

3.218.507.116.999,00 0,00 297.377.045.056,00

100,00 0,00 4045,95

Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur (2003-2008)

Data di atas menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Jawa Barat masih belum optimal. Dari sisi potensi pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih belum optimal karena sejumlah kendala, antara lain belum terdatanya semua obyek dan wajib pajak daerah, retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan perkuatan BUMD antara lain belum optimalnya pihak manajemen perusahaan dalam mengimplementasikan pengelolaan perusahaan yang baik, termasuk pengembangan aset BUMD. Dalam hal optimalisasi penerimaan dari dana perimbangan, permasalahan yang dihadapi antara lain masih belum akuratnya data obyek dan subyek PBB, BPHTB, dan PPh Perseorangan. Dalam kaitannya dengan departemen terkait, belum tercapai kesepakatan dalam perhitungan data produksi dan lifting migas. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral belum sepenuhnya melibatkan daerah penghasil migas dalam moonitoring produksi migas sebagai dasar perhitungan lifting migas. Dari sisi pembiayaan, dalam tahun anggaran 2003-2007, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 22.550.256.221.918,25 dan dapat direalisasikan sebesar 77

Rp 21.294.423.424.264,90 atau 94,43%. Kinerja penyerapan anggaran belanja mencapai 94,43% menunjukkan bahwa tingkat penyerapan dalam batas proporsi yang masih ideal karena dalam realisasi sebuah anggaran akan dipengaruhi berbagai hal, baik yang bersifat faktor internal maupun faktor eksternal. Rincian lengkap untuk alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Jawa Barat Tahun Anggaran 2003-2006
No. 1 2 3 Belanja Daerah Belanja Aparatur Belanja Publik Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Belanja Tidak Tersangka Anggaran Setelah Perubahan (Rp) 16.781.079.867.662,10 4.326.022.145.404,35 7.344.251.444.203,36 Realisasi (Rp) 16.020.369.041.399,90 4.109.807.656.572,00 7.158.539.080.484,00 Pencapaian Target (%) 95,47 95,00 97,47

4

317.416.016.273,16

271.721.384.104,00

85,60

Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur (2003-2008)

Tabel 3.11 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Jawa Barat Tahun Anggaran 2007 No. Belanja Anggaran Setelah Realisasi Daerah Perubahan (Rp) (Rp) 1 Belanja 4.205.511.878.443,34 3.893.642.282.742,00 Tidak Langsung 2 Belanja 1.563.664.475.812,81 1.380.412.100.123,00 Langsung Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur (2003-2008) Pencapaian Target (%) 92,58

88,28

Untuk belanja aparatur dari tahun 2003-2006 direalisaikan sebesar 93,47% disebabkan oleh adanya pegawai yang pensiun atau alih tugas ke kabupaten/kota serta adanya peraturan lanjutan, misalnya PP tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang belum ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah sehingga kegiatan sosialisasi terhadap peraturan dimaksud tidak mungkin dapat dilaksanakan. Untuk belanja publik, dapat direalisasikan sebesar 95% karena adanya efisiensi pada beberapa kegiatan dan adanya bagian kegiatan yang tidak

78

direalisasikan

akibat

dana

maupun

waktunya

tidak

mencukupi

untuk

melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk belanja tidak langsung pada tahun 2007 direalisasikan sebesar 92,58%. Namun hal tersebut masih dalam batas proporsi yang ideal, sisa penyerapan belanja tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu untuk belanja pegawai karena adanya pegawai yang pensiun atau alih tugas ke kabupaten/kota, adanya peraturan lanjutan yang belum diterapkan, dan adanya pengangkatan PNS baru untuk formasi 2007 yang baru dibayarkan pada tahun 2008. Untuk belanja bunga tidak terdapat realisasi karena realisasi belanja bunga menyatu dengan pembayaran pokok utang. Belanja subsidi direalisasikan sebesar 89,118%, belanja hibah

direalisasikan sebesar 73,82%, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa serta belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa direalisasikan sebesar 96,97%. Realisasinya diseleksi dengan jumlah proposal yang masuk dan yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta karena masih terdapat kabupaten/kota yang belum meminta haknya, terutama untuk bagi hasil retribusi dan untuk belanja tidak terduga disebabkan karena pada tahun 2007 tidak terjadi kejadian yang luar biasa seperti bencana alam dan bencana sosial. Belanja tidak tersangka dan tidak terduga direalisasikan sebesar 76,48% karena alokasi dana pada pos Belanja Tidak Tersangka merupakan penyediaan anggaran, sedangkan realisasinya sesuai kebutuhan dan diberitahukan kepada DPRD. Untuk belanja langsung pada tahun 2007 direalisasikan sebesar 88,28% karena adanya efisiensi pada beberapa kegiatan dan adanya bagian kegiatan yang tidak direalisasikan akibat dana dan waktunya tidak mencukupi. Selain pendapatan dan belanja daerah, realisasi pembiayaan daerah selama periode 2003-2007 adalah sebagai berikut:

79

Tabel 3.12 Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2003-2007
No. 1 Pembiayaan Penerimaan Daerah a. Transfer dari dana cadangan b. Hasil penjualan saham daerah c. Penerimaan pinjaman dan obligasi daerah d. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu e. Pencairan dana cadangan f. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Pengeluaran Daerah a. Transfer ke dana cadangan b. Penyertaan modal c. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo d. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan e. Pemberian piutang kepada pihak lain Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Anggaran Setelah Perubahan (Rp) 4.126.306.962.147,78 158.271.347.760,00 0,00 0,00 Realisasi (Rp) 4.124.017.874.822,69 158.271.347.760,00 0,00 0,00 Pencapaian Target (%) 99,94 100,00 0,00 0,00

3.708.035.614.387,78

3.705.746.527.062,69

99,94

250.000.000.000,00 10.000.000.000,00

250.000.000.000,00 10.000.000.000,00

100,00 100,00

2

1.485.271.945.606,91 341.048.861.730,13 809.561.040.000,00 303.032.043.876,78

4.692.132.153.660,40 341.048.861.730,00 798.621.040.000,00 302.141.254.951,00

315,91 100,00 98,65 99,71

0,00

3.230.370.996.979,40

0,00

31.630.000.000,00 58.843.335.506,25

19.950.000.000,00 58.843.335.506,25

63,07 100,00

3

Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur (2003-2008)

III.4.6. Tertatanya Daerah Otonom Baru

Sebagai provinsi dengan luas daerah dan jumlah penduduk yang cukup besar, Jawa Barat menghadapi permasalahan yang cukup kompleks dalam hal rentang kendali dan penyebaran pembangunan. Kesenjangan pembangunan akibat pemusatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah kawasan menimbulkan persoalanpersoalan kesejahteraan, seperti kemiskinan, pengangguran, dll. Bahkan isu

80

etnisitas yang membedakan antara Priangan dengan non Priangan turut mewarnai wacana pemekaran daerah di Jawa Barat. Bila merujuk pada desain penataan wilayah yang dibuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 1990 yang termuat dalam Pola Induk Pengembangan Wilayah Propinsi DATI I Jawa Barat dalam jangka panjang (2530 tahun), kebijakan kemungkinan penataan kembali Daerah Tingkat II di Jawa Barat diarahkan untuk berkembang dari 24 menjadi 42 Daerah Tingkat II. Meskipun demikian, hingga tahun 2006, jumlah daerah otonom di Jawa Barat masih berjumlah 26 termasuk dengan Kabupaten Bandung Barat yang dibentuk pada akhir tahun 2006. Dari daerah otonom baru yang terbentuk pada periode 1999-2006, yang benar-benar merupakan hasil pemekaran hanya Kabupaten Bandung Barat, sedangkan Kota Depok (1999), Kota Cimahi (2000), Kota Tasikmalaya (2001), Kota Bekasi (2001), dan Kota Banjar (2002) merupakan peningkatan status dari kota administratif (kotif) yang merupakan bagian

kabupaten. Hal ini berarti bahwa pengalaman penataan wilayah di Provinsi Jawa Barat sebenarnya relatif unik dan menarik untuk dijadikan perbandingan tersendiri, bagaimana perkembangan daerah otonom baru yang muncul dari hasil pemekaran dibandingkan dengan daerah yang terbentuk melalui proses peningkatan status kotif. Apakah daerah yang semula kotif relatif lebih “mulus” perkembangannya karena telah melalui masa transisi ataukah tidak ada perbedaan signifikan dengan daerah yang muncul melalui pemekaran murni? Meskipun demikian, perbandingan ini bisa menjadi bias bila dilakukan sekarang karena Kabupaten Bandung Barat baru berusia kurang dari 1 tahun, sehingga belum bisa dievaluasi secara menyeluruh terkait dengan kinerja pemerintahannya. Meski demikian, evaluasi awal tentang perkembangan daerah otonom baru di Jawa Barat tetap perlu dilakukan. Bahkan idealnya, tidak hanya daerah otonom yang baru terbentuk, tapi terhadap keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil evaluasi ini menjadi bahan untuk melakukan penataan wilayah secara komprehensif, yang nantinya dapat mengkritisi kebijakan Pola Induk

Pengembangan Wilayah tahun 1990, apakah masih relevan dengan kondisi sekarang atau perlu disempurnakan. Hasil evaluasi juga dapat menjadi bahan pertimbangan obyektif agar wacana pemekaran atau pembentukan daerah otonom

81

tidak direspon secara apriori, prasangka negatif, bahkan konflik antara daerah induk dengan daerah calon pemekaran. Karena itu, evaluasi daerah-daerah otonom di Jawa Barat perlu didahului dengan kejelasan konsep penataan wilayah untuk membangun kesamaan visi dan pemahaman, bahwa penataan wilayah bukan hanya pemekaran tapi bisa juga penggabungan daerah; bahwa penataan wilayah tidak harus selalu menghasilkan daerah otonom baru tapi bisa juga berupa kawasan khusus yang bersifat administratif; bahwa penataan wilayah bisa memunculkan model alternatif manajemen pemerintahan, seperti pelimpahan kewenangan, pembentukan unit-unit pelayanan, pembentukan manajer kota, penyelenggaraan kerjasama antar daerah, dll. Apapun pilihan yang dihasilkan dari penataan wilayah ini, orientasi utamanya harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga biaya politiknya dapat ditekan seminimal mungkin. Secara umum, dengan membandingkan kondisi capaian Indeks

Pembangunan Manusia di daerah-daerah sebelum dan setelah pemekaran, maka untuk Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya, terjadi peningkatan dalam capaian IPM. Hasil pengukuran IPM untuk daerah induk kelima kota tersebut pada tahun 1999 berdasarkan pengukuran yang dilakukan UNDP menunjukan bahwa Kabupaten Bogor (induk Kota Depok) mencapai IPM sebesar 66,6; Kabupaten Bandung (induk Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat) mencapai IPM sebesar 66,6; Kabupaten Bekasi (induk Kota Bekasi) mencapai IPM sebesar 64,6; Kabupaten Ciamis (induk Kota Banjar) mencapai IPM sebesar 64,8; dan Kabupaten Tasikmalaya (induk Kota Tasikmalaya) mencapai IPM sebesar 65,3. Pada tahun 2003, capaian IPM untuk daerah induk dan daerah baru adalah sebagai berikut;

82

Tabel 3.13. Perbandingan Capaian IPM sebelum dan setelah Dimekarkan (Data Tahun 2003-2006)
No. 1 2 Daerah Induk Kabupaten Bogor Kabupaten Bandung IPM 2003 67,81 67,52 Daerah Baru 2004 68,10 68,52 2005 68,99 69,16 2006 69,79 70,41 Kota Depok Kota Cimahi Kabupaten Bandung Barat Kota Bekasi Kota Banjar Kota Tasikmalaya IPM 2003 76,13 72,00 65,15 2004 76,85 73,83 66,06 2005 77,81 75,16 66,86 2006 77,97 75,25 70,11

3 4 5

Kabupaten Bekasi Kabupaten Ciamis Kabupaten Tasikmalaya

70,33 69,93 67,06

73,78 70,89 68,46

73,92 71,08 69,08

71,08 71,95 69,74

73,49 70,96 69,78

74,95 71,52 71,05

75,48 71,82 71,62

75,65 71,94 72,33

Sumber: Basis Data Analisis IPM Jabar, 2007, Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2007 (diolah)

Berdasarkan data tersebut, jelas bahwa daerah-daerah baru ternyata berhasil meraih IPM yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah induknya, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan ketika daerah induknya belum dimekarkan. Bila melihat data tersebut, sepintas dapat disimpulkan bahwa pemekaran berkorelasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, data ini tidak cukup memadai untuk menyimpulkan bahwa pemekaran mempunyai dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan karena banyak variabel lain yang perlu dipertimbangkan. Variabel usia daerah baru, potensi daerah, manajemen pemerintahan di daerah baru, serta faktor kepemimpinan adalah sejumlah variabel yang turut menentukan arah perkembangan daerah-daerah baru. Daerah-daerah baru tersebut memang sejak awal telah berkembang menjadi daerah potensial, sehingga statusnya pun meningkat dari kecamatan menjadi kotif. Rentang waktu dari kotif menjadi kota otonom pun relatif memadai untuk mempersiapkan struktur dan manajemen pemerintahan, sehingga tidak heran bila daerah-daerah baru tersebut mampu melaju meninggalkan daerah-daerah induknya. Selain itu, figur kepemimpinan yang kreatif dan inovatif di sejumlah daerah baru, seperti Banjar, Cimahi, dan Depok turut berkontribusi dalam perumusan kebijakankebijakan pro publik untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah baru tersebut. Dengan kata lain, pemekaran tidak serta merta mewujudkan kesejahteran daerah baru karena diperlukan faktor-faktor lain untuk mengoptimalkan dan

83

menerjemahkan otonomi yang diperoleh daerah baru tersebut ke dalam kebijakankebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain sisi positif peningkatan kesejahteraan tersebut, pemekaran daerah di Jawa Barat pun menyisakan sejumlah permasalahan yang harus segera diselesaikan. Kabupaten Tasik dan Kota Tasik, misalnya, hingga sekarang masih belum menuntaskan sengketa peralihan aset daerah. Kabupaten Bandung Barat hingga saat ini masih berkutat pada konsolidasi birokrasi pemerintahan baru dan persiapan pembentukan pemerintahan definitif melalui pilkada, sehingga belum sepenuhnya berkonsentrasi pada peningkatan pelayanan publik. Kota Cimahi masih berdebat dengan Kabupaten Bandung mengenai perluasan wilayah karena Kota Cimahi merasa mulai “sesak” dengan hanya 3 wilayah kecamatan sementara laju pertumbuhan penduduk mulai meningkat pesat. Masalah-masalah khas perkotaan (urban) pun mulai dihadapi Kota Bekasi dan Kota Depok yang semakin merasa “dekat” dengan Jakarta dibanding dengan Jawa Barat. Perkembangan Kota Bekasi dan Kota Depok sebagai kota satelit Jakarta memunculkan wacana megapolitan yang menjadi perdebatan antara Jawa Barat dan Jakarta. Berbagai permasalahan tersebut sesungguhnya merefleksikan “pekerjaan rumah” yang akan dihadapi pascapembentukan daerah baru. Selama periode transisi (minimal 1 tahun pertama), daerah baru akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan elitis, seperti penunjukkan pejabat kepala daerah, pengisian DPRD, pengisian struktur birokrasi, penyelenggaraan pilkada, pengesahan pemerintahan definitif, peralihan aset dan bagian keuangan daerah, dst. Pada periode ini, alokasi anggaran, baik dari provinsi maupun daerah induk akan terkonsentrasi untuk pembiayaan birokrasi, sehingga tidak heran bila pada periode awal pemekaran, belum akan tampak perubahan signifikan dalam kualitas pelayanan publik, apalagi dalam tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain terkonsentrasi pada biaya birokrasi, periode transisi juga rentan dengan potensi konflik, baik antara daerah induk dengan daerah baru, maupun antara elit-elit di daerah baru yang berpotensi memunculkan para free riders yang hanya memanfaatkan “arena baru” untuk memperoleh jabatan-jabatan politik. Bila tidak terkelola dengan baik, potensi konflik ini akan berdampak panjang, seperti pada

84

kasus Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, atau Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Selama periode 2007-2008 berkembang tuntutan pembentukan daerah otonom baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Indramayu (menjadi Kota Indramayu), Kabupaten Sukabumi (menjadi Kabupaten Sukabumi Selatan, Kabupaten Sukabumi Utara, dan Kabupaten Palabuhanratu), Kabupaten Garut (menjadi Kabupaten Garut Selatan), Kabupaten Ciamis (menjadi Kabupaten Ciamis Selatan), Kabupaten Cianjur (menjadi Kota Cipanas), dan Kabupaten Bogor (menjadi Kabupaten Bogor Barat). Dari keenam usulan pembentukan daerah otonom baru tersebut, baru 1 (satu) usulan yang disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Barat, yakni Kabupaten Bogor, dimekarkan menjadi Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bogor Barat. Kelimat usulan lainnya masih dalam tahap pengkajian untuk mengukur kelayakan pemekaran. Dengan menggunakan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Daerah Otonom, kajian kelayakan pembentukan daerah otonom baru tidak mudah dilakukan karena seringkali daerah calon atau daerah induk tidak dapat memenuhi skor minimal untuk layak dimekarkan. Kasus pembentukan Kota Cipanas (pemekaran dari Kabupaten Cianjur) dan Kabupaten Ciamis Selatan (pemekaran dari Kabupaten Ciamis) menunjukkan hasil penilaian total menunjukkan kedua daerah tersebut dapat dimekarkan, namun karena ada komponen nilai yang kurang memenuhi skor minimal maka usulan pembentukan daerah otonom baru masih harus melalui proses politik berupa pembahasan di DPRD induk untuk membentuk persetujuan dan kesepakatan dengan pemerintah daerah induk untuk melanjutkan usulan pada pemerintahan yang lebih tinggi. Pada kasus pembentukan Kota Cipanas, ternyata capaian skor potensi keuangan daerah untuk daerah induk menjadi menurun setelah dimekarkan sehingga nilainya kurang dari batas minimal. Sementara itu, untuk kajian pembentukan Kabupaten Ciamis Selatan menunjukkan capaian skor untuk potensi daerah kurang dari skor minimal. PP No.78 Tahun 2007 merupakan pedoman yang harus dirujuk dalam proses pembentukan suatu daerah otonom baru. Kriteria dan prosedur teknis yang ditetapkan dalam PP No.78 Tahun 2007 berbeda dengan kriteria dan prosedur

85

teknis yang ditetapkan dalam PP No. 129 Tahun 2000, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Seyogianya PP No.78 Tahun 2007 dapat lebih efektif dan efisien untuk digunakan sebagai pedoman pengganti, namun demikian dalam praktiknya PP No.78 Tahun 2007 belum sepenuhnya dapat diterapkan secara praktis dalam proses penilaian kelayakan pembentukan daerah otonom baru. Pendapat ini muncul mengingat secara praktis sulit untuk mendapatkan data-data yang valid dan aktual tentang indikator-indikator yang ditetapkan dalam PP No.78 Tahun 2007. Kesulitan penerapan metode penilaian yang digunakan dalam PP No.78 Tahun 2007 dapat dilihat pada hal-hal berikut ini. Pertama, metode penilaian indikator yang digunakan dalam PP No.78 Tahun 2007 mayoritas (bahkan nyaris seluruh indikatornya) berbasis penggunaan data sekunder dan bersifat hard data 1, padahal sebagaimana halnya yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, ketersediaan basis data sekunder yang valid sangat terbatas 2. Kedua, kalaupun data tentang indikator tersebut tersedia, maka ketersediaannya tidak meliputi semua daerah yang akan dikaji, jelasnya bahwa BPS di tiap-tiap kabupaten/kota memiliki format dan konten dokumen statistik (misalnya daerah dalam angka) yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ketiga, indikator yang dipilih belum sepenuhnya tepat untuk merepresentasikan faktor atau variabel yang digunakan sebagai kriteria penilaian. Pada masalah yang pertama dan kedua, yaitu tentang ketaktersediaan data dari sumber-sumber resmi (BPS, BAPPEDA), data yang valid untuk indikatorindikator berikut ini tidak ditemukan: • Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan: Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya di luar kawasan lindung;

1

Yang dimaksud dengan hard data disini adalah data yang bersifat objektif, bukan merupakan data hasil penilaian, judgement atau persepsi seseorang. Data yang dimaksud seperti halnya data-data yang diperoleh melalui pengukuran gejala fisik. 2 Sebagai ilustrasi tentang sulitnya mendapatkan data sekunder yang valid dan uptodate adalah ketika hendak dilakukan pemetaan penduduk miskin dalam rangka pembagian dan penyaluran dana BLT beberapa waktu yang lalu, dimana terdapat perbedaan nilai dari berbagai sumber data resmi yang ada di Indonesia, misalnya terdapat perbedaan antara BPS, BKKBN, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan lembaga lainnya.

86

• • • • • • •

Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor; Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas; Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas; Balai Pertemuan: Tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial; Personil Aparat Pertahanan Personil Aparat Keamanan Karakteristik Wilayah: Adalah ciri wilayah yang ditunjukan oleh hamparan permukaan fisik calon daerah otonom (berupa daratan, atau daratan dan pantai/laut, atau kepulauan), dan posisi calon daerah otonom (berbatasan dengan negara lain atau tidak berbatasan dengan negara lain). Hampir semua dokumen resmi di Kabupaten/Kota tidak mencantumkan

data tentang luas wilayah efektif sebagaimana yang didefinisikan di atas. Sedangkan data mengenai kepemilikan kendaraan bermotor biasanya tidak didasarkan atas jumlah rumah tangga atau keluarga yang memilikinya, tetapi hanya sebatas jumlah tanda bukti kepemilikan seperti BPKB dan STNK. Demikian pula berkenaan dengan data ketenagakerjaan, umumnya data ketenagakerjaan tidak didistribusikan seperti indikator yang digunakan dalam PP No. 78 tahun 2007. Sementara mengenai karakteristik wilayah, PP No. 78 tahun 2007 menyebutkan penilaian skor menggunakan judment subjektif, dengan demikian terdapat tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mentransformasikan nilai subjektifnya ke dalam ukuran-ukuran objektifnya. Perihal jumlah personil keamanan dan pertahanan tentu tidak terdapat dalam dokumen statistik, namun demikian tim peneliti mendapatkan data ini dari sumber terkait seperti Polda, Polres, Kodim dan Kodam. Namun terkait dengan kendala ketiga yakni indikator yang dipilih belum sepenuhnya tepat untuk merepresentasikan faktor atau variabel yang digunakan sebagai kriteria penilaian, misalnya yang terkait dengan jumlah aparat keamanan dan pertahanan. Sebagaimana penjelasan dari komandan Kodim dan Polres yang kami temui,

87

distribusi gelar pasukan TNI AD dan penempatan anggota Polri telah diatur secara tersendiri, misalnya untuk jumlah komado teritorial dan anggotanya, TNI AD menggunakan kriteria jumlah penduduk, di samping itu selain anggota TNI yang bertugas di staf komando teritorial atau komando kewilayahan, ada juga anggota TNI yang ditempatkan pada satuan-satuan lain, seperti batalyon infanteri, batalyon Armed dan sebagainya, demikian pula di TNI AD, TNI AL dan Polri. Kebijakan penempatan anggota itu pun memiliki aturan dan logikanya tersendiri yang ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Mabes TNI dan Mabes Polri. Terhadap persoalan data di atas dapat digunakan proxy dalam penilaian terhadap data-data yang “bermasalah” tersebut. Dalam hal ini ada data yang diganatikan oleh proxy-nya dan ada pula proses penilaian skor dengan menggunakan judgement pakar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data dan proses skoring dengan PP No.78 tahun 2007 ini tidak dapat 100% mengikuti kaidah yang ditetapkan, namun demikian sebatas ketersediaan para ahli dan data proxy yang tersedia maka dapat disimpulkan bahwa potensi error yang terjadi masih dapat ditolerir.

III.5. Pencapaian Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa III.5.1. Jumlah Praktik Korupsi yang Melibatkan Pejabat Pemerintah Daerah dan Penanganannya Berdasarkan data yang termuat dalam buku Jawa Barat dalam Angka Tahun 2008, terungkap bahwa jumlah perkara pidana korupsi selama periode 2005-2007 mengalami penurunan, sebagaimana tampak pada gambar berikut ini.

Gambar 3.8 Jumlah Kasus Pidana Korupsi di Jawa Barat Tahun 2005-2007
100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007
Masuk Putus Sisa

84 60 48 36 6 54 58 50 8

88

Sumber: Jawa Barat dalam Angka, 2006-2008 Data tersebut menunjukkan jumlah perkara korupsi yang sudah masuk ke Kejaksaan Tinggi, diproses di pengadilan dan diputus secara hukum. Jumlahnya memang mengalami penurunan meski tidak terlalu signifikan. Namun, perlu diingat bahwa data ini belum memuat kasus-kasus yang masih dalam tahap penyidikan oleh kepolisian, atau kasus-kasus yang ditangani Bawasda dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Informasi mengenai kasus-kasus ini tidak mudah diakses oleh publik, sehingga dapat menyulitkan pemantauan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebagai terobosan dalam pencegahan tindak pidana korupsi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama-sama dengan DPRD, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Perwakilan BPKP, Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kabupaten Indramayu, KADIN, GAPENSI, kalangan Perguruan Tinggi, Persatuan Wartawan Indonesia, dan Bandung Institute of Governance Studies, telah menandatangani Kesepakatan Bersama untuk mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi. Upaya ini patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen politik dalam memberantas korupsi, dan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret dalam penegakan hukum maupun upaya preventif lainnya, seperti pembenahan birokrasi, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

III.5.2. Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Daerah Tingkat transparansi dalam kinerja pemerintah di Provinsi Jawa Barat relatif baik, yang diindikasikan dari perluasan akses informasi bagi publik untuk memantau kinerja pemerintahan. Dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk situs Pemerintah Provinsi, masyarakat dapat mengakses dokumen-dokumen perencanaan dan data tertentu yang terkait dengan capaian kinerja pembangunan dan pemerintahan daerah. Guna memperkuat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang mendapatkan kepercayaan untuk menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah

89

secara elektronik (e-government procurement), melalui kelembagaan khusus berupa unit pengadaan barang dan jasa, yang saat ini telah dibangun instalasi operasionalisasinya. Peluang partisipasi publik juga diperluas melalui penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat provinsi untuk membahas rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Meskipun kadar efektivitas dari partisipasi publik ini masih belum optimal, namun dari sisi transparansi, upaya ini dapat diapresiasi sebagai langkah awal untuk menyelenggarakan pembangunan daerah secara partisipatif. Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, setidaknya dari sisi

administratif sudah menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Meskipun ditinjau dari sisi pencapaian target masih belum optimal, karena masih ada target pembangunan yang belum dapat dicapai, antara lain terkait target penanganan pengangguran, kemiskinan, dan peningkatan daya beli masyarakat yang berdampak pada peningkatan capaian IPM yang tidak banyak beranjak dari kondisi sebelumnya. Dari sisi politik, penilaian terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan pasangan Danny Setiawan dan Nu’man Abdul Hakim tampaknya telah terjawab dengan pilihan mayoritas masyarakat Jawa Barat untuk memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur baru, yakni Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf pada pemilihan gubernur, 13 April 2008 lalu. Pilihan ini menegaskan ketidakpuasan masyarakat Jawa Barat terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan selama periode 2003-2008, meskipun perhitungan secara kuantitatif yang termuat dalam buku Statistik Pembangunan Jawa Barat 2008 menunjukkan peningkatan angka-angka, namun secara riil peningkatan ini belum dirasakan oleh masyarakat.

III.5.3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

(Musrenbangda) telah mulai dilaksanakan sejak pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan

90

dibukanya

peluang

partisipasi

masyarakat

dalam

perumusan

rencana

pembangunan, baik dalam jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Sekalipun telah dilaksanakan sejak tahun 2005, peraturan pelaksanaan yang mengatur mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum dibuat di tingkat provinsi. Baru beberapa daerah kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah membuat Perda Partisipasi, antara lain Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Musrenbang tingkat Provinsi melibatkan para kepala daerah, ketua DPRD, dan kepala Bappeda dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, para pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, para akademisi, dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat. Selain para pejabat dan kelompok masyarakat di daerah, Musrenbang juga dihadiri para pejabat dari Pemerintah Pusat yang akan memantau penyelenggaraan Musrenbang. Musrenbang seharusnya memainkan peran penting sebagai wahana untuk menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah dan para teknokrat. Ia menjadi jembatan untuk mengkomunikasikan rencana-rencana pembangunan yang disusun pemerintah bersama teknokrat, sekaligus mengklarifikasi

sejauhmana rencana tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat. Idealnya, untuk menghasilkan klarifikasi yang valid dan obyektif, diperlukan kehadiran seluruh warga masyarakat bukan hanya diwakili oleh organisasi masyarakat, LSM, atau segelintir pelaku usaha. Dalam penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008-2013, misalnya, untuk Kelompok Sosial dan Budaya yang membahas naskah RPJMD Bidang Sosial dan Budaya, dihadiri oleh 52 orang peserta yang berasal dari unsur-unsur sebagai berikut: 1. Delegasi Kabupaten/Kota, sebanyak 15 orang. 2. Delegasi SKPD/Forum Gabungan SKPD, sebanyak 10 orang. 3. Instansi vertikal sebanyak 2 orang. 4. Perguruan Tinggi sebanyak 1 orang. 5. Wakil dari pelaku pembangunan lainnya sebanyak 16 orang. Kondisi sejenis juga terjadi pada Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Barat Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, yang diselenggarakan tanggal 14 Agustus 2008. Musrenbang yang mengambil bentuk diskusi kelompok dihadiri

91

sekitar 87 orang dari unsur: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi terkait Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Bakorwil,

Kabupaten/Kota, Asosiasi Masyarakat, serta unsur LSM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, khususnya yang dilakukan melalui forumforum resmi masih bersifat terbatas baik dari sisi jumlah maupun lingkup pelibatannya. Kehadiran akademisi, ormas atau LSM sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum tersebut lebih bersifat perwakilan dari sisi isu dan belum sepenuhnya mewakili kriteria-kriteria lain dalam masyarakat, seperti kriteria gender, marginalitas, kelompok adat, dll. Partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang tapi juga dari penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat. Penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD, antara lain ditandai jumlah unjuk rasa yang disampaikan kepada lembaga DPRD, di mana pada perkembangan setiap tahunnya mengalami penurunan yaitu rata-rata mencapai 10% sampai dengan 15% (LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur, 2008). Aspirasi yang masuk ke DPRD selama periode 2003-2007 sebanyak 761 aspirasi, dengan rincian: 1. Tahun 2003, sebanyak 139 aspirasi dengan substansi aspirasi pada masalah politik, peraturan perundang-undangan, dan ketenagakerjaan. 2. Tahun 2004, sebanyak 83 aspirasi dengan substansi aspirasi pada masalah politik, peraturan perundang-undangan, dan ketenagakerjaan. 3. Tahun 2005, sebanyak 138 aspirasi, dengan substansi aspirasi pada masalah perekonomian, ketenagakerjaan, hukum/korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemerintahan, dan pertanahan. 4. Tahun 2006, sebanyak 201 aspirasi dengan substansi aspirasi pada masalah pemerintahan, ketenagakerjaan, dan penegakan hukum. 5. Tahun 2007, sebanyak 104 aspirasi dengan substansi aspirasi pada masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, masalah hukum, pendidikan, dan pemerintahan. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas aspirasi masyarakat yang disampaikan pada para wakil rakyat terkait dengan isu ketenagakerjaan dan isu

92

korupsi, kolusi, dan nepotisme atau terkait dengan penegakan hukum. Kedua isu ini tampaknya masih menjadi permasalahan strategis yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dan Pemerintah Pusat umumnya. Terkait dengan isu ketenagakerjaan, sejumlah unjuk rasa seringkali dilakukan untuk memprotes kebijakan ketenagakerjaan, mulai dari pemberlakuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hingga pemberlakuan SKB 4 Menteri soal upah buruh. Sebagai kawasan industri, banyak organisasi buruh atau serikat pekerja dari Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung yang berunjuk rasa ke kantor DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi soal isuisu ketenagakerjaan.

III.6. Perwujudan Lembaga Demokrasi yang makin Kokoh III.6.1. Terselenggaranya Pemilu yang Demokratis, Jujur, dan Adil

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu DPR/DPD/DPRD untuk tahun 1999 mencapai 72,5% dan pada Pemilu Tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi 95%. Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2004, tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan menjadi 75,2% dan sebanyak 24,8% tidak menggunakan hak pilihnya. Menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres ini disebabkan oleh kejenuhan masyarakat ketika pemilihan memasuki putaran kedua. Tingkat partisipasi pemilih dalam sejumlah pemilihan kepala daerah yang berlangsung di kabupaten/kota di Jawa Barat selama rentang waktu 2005-2008 sangat bervariasi. Di Kabupaten Garut, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati Garut pada tahun 2008 adalah sebesar 65,7%. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan hasil Pemilihan Bupati Kuningan pada tahun 2008 sebesar 67%. Di Kabupaten Ciamis, pemilihan bupati ditandai dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi sebesar 73,21%, seperti juga di Kota Bandung, partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota Bandung tahun 2008 adalah sebesar 73,5%. Di Kabupaten Majalengka yang menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2008, tingkat partisipasi pemilih mencapai 73,34%. Jumlah ini relatif tinggi dibandingkan dengan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi pada tahun 2007 yang hanya diikuti oleh

93

52,86% pemilih. Tingginya jumlah masyarakat yang tidak memberikan suara (golput) juga tampak pada Pilkada Kota Bogor yang berjumlah 35,99% dari keseluruhan jumlah pemilih yang terdaftar. Demikian pula jumlah golput dalam Pemilihan Bupati Cianjur tahun 2006 cukup tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan berpartisipasi politik dengan memberikan suara dalam pemilu, pilpres, maupun pilkada di Jawa Barat rata-rata berada pada level 50% sampai dengan 70%. Artinya, tingkat partisipasi politik ini relatif sedang, meskipun angka golput dalam beberapa pilkada menunjukkan kecenderungan meningkat. Pemilih yang tak menggunakan hak pilih (golput) dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008 relatif tinggi. Dari 27,9 juta pemilih yang terdaftar, jumlah golput mencapai 9,13 juta orang. Jumlah golput ini mengungguli pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade) yang memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Barat. Pasangan Hade hanya memperoleh suara 7,28 juta (40,03%) suara dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 17,9 juta orang. Pasangan Hade mengungguli pasangan Agum Gumelar-Nu’man

Abdulhakim (Aman) yang memperoleh 6,21 juta suara atau 34,55%. Sedangkan pasangan Danny Setiawan-Iwan R Sulanjana (Aman) memperoleh 4,4 juta suara atau 24,95%. Dari pemilih yang menggunakan hak suaranya ini, sebanyak 806.560 suara dinyatakan tidak sah. Kendati angka golput sangat tinggi, namun dari sisi partisipasi dianggap cukup bagus. Angka partisipasi dalam Pemilihan Gubernur ini 67,31%. Angka partisipasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka partisipasi pilkada di provinsi lainnya. Tingginya golput disebabkan oleh banyak hal, termasuk adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilih karena sedang bekerja di luar negeri. Selain itu, kecenderungan golput juga menjadi pilihan dari kalangan pemilih yang bersikap kritis. Pemilih kritis ini menganggap ketiga cagub-cawagub tidak sesuai dengan aspirasi politik yang dikehendaki. Banyaknya golput bukan berarti Pemilihan Gubernur Jawa Barat gagal, karena di negara lain yang demokrasinya sudah bagus, angka golput bisa mencapai 60%.

94

Kualitas penyelenggaraan pesta demokrasi, baik yang berwujud pemilu, pilpres, maupun pilkada tidak hanya dilihat dari angka partisipasi dan angka golput, tapi yang lebih penting adalah dari kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam beragam pemilihan tersebut. Melihat kecenderungan budaya politik di Jawa Barat, tampaknya tingginya angka golput cenderung disebabkan oleh faktor teknis bukan karena penyebab politis atau ideologis. Banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya karena lebih memilih untuk bekerja, terutama mereka yang bekerja untuk memperoleh upah harian, seperti buruh tani, buruh pabrik, dll. Artinya, untuk meningkatkan partisipasi politik sesungguhnya tidak hanya diperlukan pendidikan politik tapi juga peningkatan kesejahteraan sehingga masyarakat dapat memberikan suaranya dengan kesadaran politik yang otonom.

III.6.2. Jumlah Partai Politik, Organisasi Non Pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Perkembangan jumlah partai politik yang ada di Jawa Barat menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 1999 yang terdaftar mencapai 74 partai politik dan pada tahun 2004 terdaftar sebanyak 48 partai politik. Perkembangan jumlah partai politik di Jawa Barat yang ditetapkan menjadi peserta Pemilu tahun 1999 mencapai 48 partai politik dan pada Pemilu 2004 mencapai 24 partai politik. Jumlah ini mengalami peningkatan menjelang Pemilu 2009 yang diikuti oleh 44 partai politik di Jawa Barat (KPU Jabar, 2008). KPU Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu 2009 sebanyak 11 (sebelas) Daerah Pemilihan, yakni: 1. DP I meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi. 2. DP II meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. 3. DP III meliputi Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. 4. DP IV meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. 5. DP V meliputi Kota Depok. 6. DP VI meliputi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

95

7. DP VII meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. 8. DP VIII meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. 9. DP IX meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka. 10. DP X meliputi Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Kuningan. 11. DP XI meliputi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Perubahan wilayah pada daerah-daerah pemilihan ini hanya terjadi pada DP II yang ditambah dengan Kabupaten Bandung Barat sebagai kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Bandung. Ditinjau dari jumlah organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), mengalami peningkatan sejak tahun 2003, sebagaimana ditunjukkan pada data berikut ini.

Gambar 3.9 Jumlah LSM dan Anggota LSM di Jawa Barat Tahun 2003-2006
4466 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

LS M

1129 57 377 543 62 2004 211 2005 127 2006

Anggota

2003

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka, 2003-2006, diolah

Data tersebut menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk membentuk organisasi cukup tinggi, terutama pada tahun 2005 pascapelaksanaan Pemilu 2004 dan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki semangat berpartisipasi yang cukup tinggi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2007, tercatat terjadi peningkatan jumlah LSM menjadi 190 LSM dan 394 ormas dengan berbagai klasifikasi. Namun, basis data yang aktual dan valid

96

mengenai jumlah riil LSM dan anggota-anggotanya belum tersedia, termasuk profil LSM yang ada di Jawa Barat, sehingga sulit dipetakan karakteristik dan keaktifan LSM tersebut sebagai institusi mediasi yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat.

97

BAB IV AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

IV.1. Penanggulangan Kemiskinan Kondisi kesejahteraan sosial masyarakat diindikasikan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Di Jawa Barat pada tahun 2007 jumlah PMKS mencapai 3.218.872 PMKS. Dari jumlah PMKS tersebut, 58,1% didominasi oleh masalah fakir miskin, sementara masalah anak terlantar dan lanjut usia terlantar masing-masing sebesar 10,3% dan 7,3%. Berdasarkan kondisi tersebut tentunya upaya untuk meningkatkan penggalian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan sehingga dapat mendorong pemulihan PMKS untuk kembali berperan dan berfungsi di masyarakat sesuai dengan fungsi sosialnya. Berdasarkan data BPS Jabar, sampai dengan Maret 2008, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat berjumlah 5,32 juta jiwa, atau 13,01% dari total penduduk Jawa Barat yang diperkirakan mencapai diatas 40 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan yang sama tahun 2007 yang berjumlah 5,46 juta jiwa (13,55%), maka telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,14 juta jiwa. Namun ditengarai bahwa resmi angka terakhir dari BPS akhir 2008 akan menunjukkan kembali naiknya angka kemiskinan Jawa Barat karena adanya kenaikan harga BBM akibat dikuranginya subsidi karena tekana harga minyak mentah internasional. Dalam kurun waktu setahun terakhir (Maret 2007-Maret 2008) penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan turun sebesar 0,83 persen sedangkan di daerah perkotaan turun 0,33 persen. Secara absolute selama periode Maret 2007 – Maret 2008, penduduk miskin di perdesaan berkurang 0,10 juta orang sementara di perkotaan turun sebanyak 0,04 juta orang. Persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan pada bulan Maret tahun 2008 terhadap penduduk miskin Jawa Barat adalah sebesar 50,82 persen, terjadi penurunan sebesar 0,50 persen jika dibanding tahun 2007 (51,32 persen). Penurunan tingkat kemiskinan Jawa Barat di lokasi perkotaan yang lebih lambat dibandingkan kota kemungkinan

98

besar tetap diakibatkan faktor urbanisasi diperkirakan menjadi salah satu penyebab kenapa jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun lebih lambat dibandingkan di perdesaan.

Berdasarkan lapangan pekerjaan (data tahun 2005), sebagian besar penduduk miskin di Jawa Barat memiliki mata pencaharian sebagai petani (padi, palawija, perkebunan, peternakan, dan perikanan), yaitu sebesar 34,13%. Sisanya berasal dari sektor jasa, perdagangan, dan angkutan, yaitu masing-masing sebesar 12,4%, 7%, dan 3%. Sementara itu, yang tidak memiliki pekerjaan sebesar 24,8%. Hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat pedesaan yang lebih banyak mengandalkan sector pertanian sebagai mata pencahariannya.

Kemiskinan di Jawa Barat tercermin pula dari semakin memburuknya angka gini rasio Jawa Barat, dari 0,185 pada tahun 2004 menjadi 0,190 pada tahun 2006. Sementara itu, angka gini rasio untuk tahun 2007 diperkirakan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 25 kota/kabupaten di Jawa Barat, daerah yang memiliki tingkat ketimpangan tertinggi adalah Kabupaten Cirebon dengan gini rasio sebesar 0,247, diikuti oleh Kabupaten Subang (0,233) dan Kabupaten Majalengka (0,232). Daerah yang memiliki tingkat ketimpangan terendah adalah Kabupaten Kuningan (0,154), diikuti oleh Kabupaten Ciamis (0,165) dan Kabupaten Bandung (0,171). Jelasnya dapat dilihat table berikut:

99

Tabel 4.1. Gini Ratio dan 40% Kelompok Penduduk dengan pendapatan Terkecil Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2004-2006

Dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di Jawa Barat, pada tahun 2007 ini pemerintah provinsi Jawa Barat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin, diantaranya dengan meningkatkan kesempatan kerja dan pemberdayaan keluarga miskin melalui Bantuan Modal Usaha, serta penyesuaian upah dengan pertimbangan pemenuhan kebutuhan fisik minimal dan inflasi yang terjadi. Selain itu, dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin (RTM), pemerintah pusat melalui program raskin memberikan bantuan sebagian kebutuhan pangan dalam

100

bentuk beras kepada rumah tangga miskin. Di Jawa Barat pada tahun 2007 akan disalurkan beras bersubsidi kepada 2.491.055 RTM yang tergolong sangat miskin dan miskin menurut data BPS sebanyak 10 kg/RTM/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp1.000,00/kg. Selama kurun waktu Maret 2007 – Maret 2008 garis kemiskinan naik sebesar 6,32 persen, yaitu dari Rp.165.734,- per kapita per bulan pada Maret 2007 menjadi Rp.176.216,- pada Maret 2008. Apabila kita memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang disusun dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan sangat dominan dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sebagai cerminan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah didominasi oleh pengeluaran untuk kebutuhan makanan. Tabel 4.2. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Lokasi, Maret 2007 – Maret 2008

Upaya lainnya adalah melalui pengendalian pertambahan jumlah penduduk dengan meningkatkan pengendalian migrasi, meningkatkan akses masyarakat terhadap alat kontrasepsi baik di pedesaan maupun di perkotaan, serta menghindari terjadinya perkawinan pada usia muda. Selain langkah-langkah di

101

atas, Pemprov Jabar berupaya pula meningkatkan peran pemkab/pemkot dalam percepatan pencapaian IPM antara lain melalui Program Pendanaan Kompetisi akselerasi Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM). Peningkatan IPM sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tiga pilar utama, yang terdiri dari kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat. Jika masyarakat memiliki pendidikan yang memadai, tingkat kesehatan yang baik serta pendapatan atau tingkat daya beli yang tinggi, menggambarkan sebuah kehidupan masyarakat yang sejahtera

IV.1.1. Kualitas Hidup Manusia Jawa Barat Pembangunan kualitas hidup penduduk Jawa Barat tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli. Pada Tahun 2007, IPM Jawa Barat mencapai angka 70,69, meningkat sebesar 0,38 poin dibandingkan tahun sebelumnya, 2006 yaitu sebesar 70,31. Dalam rentang 2004–2007, IPM Jawa Barat meningkat sebesar 2.33 point dari angka 68,36 pada Tahun 2004 menjadi 70,69 pada Tahun 2007, angka capaian ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan angkat target IPM 2007 yang diharapkan sebesar 70.80. Dalam rentang waktu yang sama, Indeks Pendidikan meningkat sebesar 1,19 poin, dari 79,02 pada Tahun 2004 menjadi 80,21 pada Tahun 2007; Indeks Kesehatan mengalami peningkatan sebesar 3,74 poin, dari 67,23 pada Tahun 2004 menjadi 70,97 pada Tahun 2007; dan Indeks Daya Beli sebesar 2,07 poin, dari 58,83 pada Tahun 2004 menjadi 60,90 pada Tahun 2007. Pencapaian indeks pendidikan merupakan gabungan dari Angka Melek Huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS). AMH pada tahun 2007 adalah sebesar 95,32% (angka sementara). Tahun 2007 RLS mencapai 7,50 tahun (angka sementara), Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan angka sebesar 67,58 tahun pada tahun 2007.

102

Sedangkan paritas daya beli (purchasing power parity) menunjukkan angka Rp 623.526,00 pada tahun 2007. Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan dengan menitik beratkan pada upaya akselerasi penuntasan program Wajib Belajar 9 tahun melalui pendidikan formal maupun non formal, serta rintisan Wajib Belajar 12 tahun untuk kota-kota dengan angka partisipasi di jenjang pendidikan dasar yang sudah optimal. Untuk aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, pencapaian yang cukup penting ditunjukkan oleh telah terbentuknya lembaga tri partit antara pemerintah, dunia usaha, dan sekolah sebagai media untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, termasuk penyerapan lulusannya di dunia kerja. Seiring dengan hal tersebut upaya mengedepankan sekolah kejuruan juga telah dimulai dengan mengubah proporsi jumlah sekolah dan siswa antara SMA dan SMK, yang semula 60:40 menjadi 40:60, dengan fokus pembelajaran pada pendidikan vokasional (life skill) yang mengutamakan kompetensi daerah. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat terus dilakukan. Namun demikian, pencapaian indikator kesehatan di Jawa Barat masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2006 angka kematian bayi (AKB) di Jawa Barat sebesar 40,26/1000 kelahiran hidup, sedangkan AKB nasional sebesar 38/1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan pada tahun 2003 sebesar 321/100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKI nasional sebesar 307/100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih tingginya kasus penderita gizi buruk balita, yaitu sebanyak 38.760 dan gizi kurang sebanyak 380.673 dari jumlah 3.536.981 balita yang ditimbang. Di samping itu masih adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular, seperti flu burung dari 60 suspect tercatat 6 orang penderita meninggal dunia pada bulan Maret 2007 dan kasus AIDS sebesar 1.578 penderita dan HIV positif sebesar 1.543 penderita (jumlah kumulatif tahun 1998 – Desember 2007). Faktor lain yang mempengaruhi indikator kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar, diantaranya jumlah puskesmas yang pada tahun 2007 berjumlah 1.007 puskesmas dari kebutuhan sebesar 1.358 puskesmas, tenaga bidan

103

desa/kelurahan berjumlah 7.167 orang dari kebutuhan 5.873 orang. Namun demikian berdasarkan standar pendidikan bidan yang dapat melayani pelayanan kesehatan minimal Diploma III (D3) dan saat ini baru berjumlah 2.215 orang, sedangkan bidan lainnya berjumlah 4.952 orang baru memiliki tingkat pendidikan Diploma I (D1). Dalam rangka penyelamatan Ibu dan Anak telah dilaksanakan

pengembangan pelayanan kegawat daruratan kebidanan dan Bayi Baru Lahir melalui pengembangan Puskemas mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar (PONED) masing-masing 4 Puskesmas di 16 Kabupaten (65 Puskesmas mampu PONED) dan kini sudah berkembang menjadi 92 Puskesmas mampu PONED. Terlihat bahwa kinerja pembangunan Jawa Barat sangat kurang berhasil dalam upaya memperbaiki kemampuan daya beli masyarakatnya. Memang seperti halnya peningkatan indeks pendidikan, nilai indeks kesehatan dapat didorong lebih tinggi lagi dengan suntikan dana APBD sesuai dengan fungsi pemerintah sebagai dinamisator. Namun hal ini tentunya tidak bisa dilakukan untuk mendorong indeks daya beli. Peningkatan PDRB Jawa Barat yang juga dibarengi oleh makin tingginya minat dan realisasi investasi tidak dapat mendorong indeks daya beli untuk menjadi lebih baik lagi. Secara riil memang menurunnya indeks daya beli tercermin dari meningkatnya jumlah kemiskinan dan pengangguran, lebih jauh lagi data dari BI menunjukkan bahwa tingkat inflasi (kenaikan harga secara umum) yang terjadi di Jawa Barat turun naiknya sangat dipengaruhi lebih banyak oleh aspek sisi penawaran selain oleh sisi permintaan, yaitu kurangnya ketersediaan beberapa bahan makanan terutama beras. Dengan melihat relatif lebih baiknya tingkat sarana dan prasarana (infrastruktur dan suprastruktur) di Jawa Barat dibandingkan daerah lain, rendahnya indeks daya beli ini ini memang mengkhawatirkan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pemerataan distribusi dan penyaluran barang-barang kebutuhan pokok masyarakat Jawa Barat masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah propinsi Jawa Barat.

104

IV.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB Kondisi perekonomian makro Jawa Barat mengalami pertumbuhan pada kurun waktu tahun 2004-2007, hal ini ditunjukan dengan peningkatan LPE sebesar 4,77% pada tahun 2004 menjadi 6,41% pada tahun 2007. Menurut Bank Indonesia (2007), peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tersebut didukung oleh stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga dan bersumber dari meningkatnya perdagangan luar negeri, konsumsi dan bertambahnya kegiatan investasi. Hal yang juga mendukung peningkatan LPE adalah terkendalinya laju inflasi. Inflasi pada tahun 2007 tercatat sebesar 5,10%, turun dari tahun 2004 sebesar 7,56%. Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Jawa Barat Tahun 20042007 URAIAN Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) Inflasi (%) Sumber : BPS Jawa Barat, 2004-2007 *) angka sementara. **) hasil estimasi triwulanan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pada Tahun 2007 masih TAHUN 2005 2006 5,62 6,01*)

2004 4,77 7,56

2007 6,40**) 5,10

18,51 6,15

didominasi oleh sektor Industri Manufaktur sebesar 43,76%, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 20,84% dan sektor Pertanian sebesar 13,01%.

105

Tabel 4.4 Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat Tahun 2004-2007
URAIAN 2004
PDRB adh berlaku (juta Rp) Kontribusi sektor industri manufaktur (%) Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran (%) Kontribusi sektor pertanian (%) 41,88 44,46 45,24 41,21 **) 304.458.450,69

TAHUN 2005
389.268.649,47

2006
473.556.757,60

2007
542.272.108,70*)

18,91

19,08

19,40

22,31 **)

13,49

11,93

11,12

12,45 **)

Sumber : BPS Jawa Barat, 2003-2007 *) angka sementara estimasi triwulan III 2007. **) angka sementara estimasi triwulan IV 2007.

Peningkatan LPE Jawa Barat yang cukup signifikan ini tentunya diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan jumlah pengangguran di Jawa Barat, namun peningkatan pertumbuhan ekonomi secara makro tersebut belum sepenuhnya dapat mempengaruhi proporsi penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat. Untuk data triwulanan terbaru BPS, Kinerja perekonomian Jawa Barat yang tergambarkan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan memasuki triwulan II tahun 2008, mengalami pertumbuhan sebesar 1,08 persen, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh minus 0,11 persen. Sementara itu jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi secara year on year (dibandingkan dengan triwulan II tahun 2007), kinerja perekonomian Jawa Barat mampu tumbuh sebesar 4,68 persen. Pada triwulan II ini, jika dilihat secara qtq ada sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan positif diantaranya, sektor keuangan, persewaan dan jasa mampu tumbuh sebesar 8,03 persen, sektor industry pengolahan sebesar 6,41 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,28 persen, sector bangunan sebesar 1,20 persen dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,73 persen. Sedangkan empat sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang

106

negatif. Sektor-sektor tersebut adalah sector pertanian sebesar minus 14,64 persen, sector pertambangan dan penggalian sebesar minus 4,18 persen, listrik, gas dan air bersih sebesar minus 2,58 persen dan sektor jasa-jasa sebesar minus 0,18 persen. Berdasarkan Tabel berikut, pada triwulan II tahun 2008, sektor yang memiliki peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Jawa Barat berturut-turut adalah sektor industri pengolahan sebesar 43,25 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,45 persen, sektor pertanian sebesar 13,47 persen dan sektor jasa-jasa serta sektor pengangkutan dan komunikasi masing-masing sebesar 7,90 persen dan 6,08 persen. Sedangkan sektor-sektor yang memiliki peranan relatif kecil dalam pembentukan PDRB triwulan II tahun 2008 adalah sektor bangunan sebesar 2,95 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 2,67 persen, sektor LGA sebesar 2,29 persen dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,94 persen. Tabel 4.5 Struktur Ekonomi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Triwulan I 2008 dan Triwulan II Tahun 2008 (Persentase)

Sumber: BPS, 2008

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), pada Tahun 2007 tercatat sebesar Rp 87,137 trilyun (atas dasar harga berlaku), jika dibandingkan dengan 107

Tahun 2004 yaitu sebesar Rp 49,749 trilyun, terjadi kenaikan kurang lebih sebesar 75%. Tabel 4.6 Pembentukan Modal Tetap Bruto Jawa Barat Tahun 2004-2007
TAHUN URAIAN 2004 Pembentukan Modal Tetap Broto (PMTB) a.d.h.Berlaku (juta Rp.) 2005 2006 2007

49.749.372,82

63.646.174,39

75.641.574,78*)

87.137.142,96**)

Sumber : BPS Jawa Barat, 2004-2007 *) angka sementara. **) angka sementara estimasi triwulan III 2007 Data terakhir Triwulan II Tahun 2008 juga menunjukkan bahwa Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp. 25,09 triliun pada triwulan I menjadi Rp. 26,93 triliun pada triwulan II tahun 2008. Peranan PMTB pada triwulan II tahun 2008 sebesar 17,75 persen, lebih besar dari triwulan sebelumnya yang sebesar 17,68 persen. PMTB atas dasar harga konstan 2000 pada triwulan II tahun 2008 (Rp 12,59 triliun) naik sebesar 2 persen bila dibandingkan dengan triwulan I (Rp. 12,35 triliun). PMTB secara year on year meningkat sebesar 8,47 persen.

IV.2. Peningkatan Ekspor Non Migas dan Investasi

Nilai ekspor Jawa Barat hingga November 2007 mencapai USD16,60 milyar, atau tumbuh 5,93% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan ekspor terhadap produk kulit dan barang dari kulit serta produk pulp, kertas, dan barang dari kertas. Nilai ekspor produk kulit dan barang dari kulit mencapai USD157,82 juta (tumbuh 49,25% (yoy)), sedangkan nilai ekspor pulp, kertas, dan barang dari kertas mencapai USD899,86 juta (tumbuh 16,32% (yoy)). Sementara itu, dilihat dari kontribusinya, ekspor Jawa Barat didominasi oleh komoditas tekstil dan produk tekstil (26,01%) serta komoditas mesin dan perlengkapan elektronik (32,24%).

108

Gambar 4.1 Perkembangan Ekspor Jawa Barat 2006-2007

Disisi lain, Kinerja impor Jawa Barat diperkirakan tumbuh 2,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan peridoe sebelumnya yang sebesar 9,31% (yoy) (Grafik 1.20.). Perlambatan kinerja impor ini antara lain dipengaruhi oleh peningkatan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah yang terjadi selama semester kedua tahun 2007. Volatilitas nilai tukar yang semakin besar mendorong importir untuk cenderung menahan impor dari negara lain. Nilai impor pada triwulan ini (Oktober- November 2007) terkoreksi cukup tajam sebesar 21,52% (yoy). Komoditas impor yang mengalami penurunan terbesar antara lain adalah produk mesin listrik dan alat-alatnya, serta produk telekomunikasi.

Gambar 4.2 Perkembangan Impor Jawa Barat 2006-2007

109

Perkembangan selanjutnya, nilai ekspor non migas Jawa Barat atas dasar harga berlaku naik dari Rp. 60,83 triliun pada triwulan I menjadi Rp.63,26 triliun pada triwulan II tahun 2008. Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku pada triwulan II tahun 2008 sebesar 41,71 persen lebih rendah jika dibanding dengan triwulan I yang sebesar 42,87 persen dan lebih rendah jika dibanding dengan triwulan II tahun 2007 sebesar 43,11 persen. Nilai ekspor pada triwulan II tahun 2008 berdasarkan harga konstan 2000 turun sebesar 5,62 persen dibanding triwulan I, yaitu dari Rp. 31,18 triliun menjadi Rp. 29,43 triliun. Apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2007, nilai ekspor atas dasar konstan 2000 triwulan II tahun 2008 turun sebesar 10,53 persen Berbeda dengan kondisi triwulan II-2008 yang mengalami kontraksi, kinerja ekspor Jawa Barat triwulan III-2008 diperkirakan mengalami ekspansi dengan pertumbuhan sebesar 4,45% (yoy). Peningkatan kinerja ekspor Jawa Barat tercermin dari pertumbuhan nilai ekspor selama periode Juli 2008 hingga Agustus 2008 yang tumbuh 15,71% (yoy) dengan nilai kurang lebih USD 3,62 miliar, sedangkan volume ekspor tumbuh 5,28% (yoy) mencapai 1,4 ribu ton. Kontribusi ekspor terbesar disumbangkan oleh produk TPT, dengan nilai mencapai USD971 juta atau tumbuh 8,85% (yoy). Sementara itu, ekspor kendaraan bermotor Jawa Barat mencapai USD159 juta, atau tumbuh 22,60% (yoy). Data terakhir menunjukkan pula bahwa Impor Jawa Barat tumbuh sejalan dengan meningkatnya permintaan dalam negeri nasional, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan investasi. Nilai impor Jawa Barat triwulan III-2008 (JuliAgustus 2008) mencapai USD1,58 miliar, atau tumbuh sebesar 4,84% (yoy). Impor Jawa Barat ini didominasi oleh impor barang modal dengan nilai mencapai USD589 juta.

110

Gambar 4.3 Perkembangan Ekspor dan Impor 2006-2008

Kondisi ekspor-impor Jawa Barat sekaligus memberikan gambaran mengenai posisi perekonomian Jawa Barat yang bersifat terbuka terhadap perdagangan regional maupun internasional. Terlihat bahwa propinsi ini telah berusaha memaksimumkan potensi aktivitas ekonomi daerahnya dari hubungan dengan wilayah sekitarnya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Semakin besar hubungan ekspor-impor tersebut menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki tingkat openness yang membesar. Para pengamat ekonom sepakat bahwa ada hubungan yang positif antara tingkat keterbukaan suatu daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Oleh sebab itu melihat kecenderungan yang semakin besar pada aktivitas ekspor-impor Jawa Barat, maka diprediksi potensi pertumbuhan ekonominya pun akan tumbuh lebih baik di masa yang akan datang. Namun tidak dipungkiri pula bahwa dengan adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi internasional akibat krisis keuangan global akan menurunkan ekspektasi ini karena dianggap berlebihan dan tidak

mempertimbangkan turunya permintaan impor dari luar negeri.

111

Tabel 4.7 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Jawa Barat Tahun 2004-2007 URAIAN Realisasi PMA dan PMDN : Jumlah investasi (trilyun Rp) Jumlah proyek (buah) Jumlah tenaga kerja (orang) 14,146 221 58.281 18,371 350 97.382 23,741 285 76.161 20,846 262 61.041 TAHUN 2005 2006

2004

2007

Sumber : BPPMD Provinsi Jawa Barat, 2004-2007 Laju pertumbuhan investasi yang ditanamkan di Jawa Barat melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pada periode Tahun 2004–2007, memperlihatkan kecenderungan meningkat. Kondisi ini memberikan sinyalemen bahwa iklim investasi di Jawa Barat cukup memberikan peluang bagi para pemodal untuk menanamkan investasinya di Jawa Barat. Namun investasi yang cukup besar di Jawa Barat tersebut, belum

sepenuhnya dapat memberikan efek langsung dalam meningkatkan kualitas dan menyerap sumber daya manusia daerah. Pada periode 2004 - 2007, rata-rata pertumbuhan investasi PMA dan PMDN mencapai 19,13% pertahun. Realisasi investasi PMA dan PMDN pada Tahun 2006 sebesar Rp. 23,741 trilyun, jika dibanding dengan Tahun 2005 sebesar Rp. 18,371 trilyun, pada periode tersebut (2005-2006) merupakan pencapaian pertumbuhan investasi terbesar, yaitu sebesar Rp. 5,37 trilyun atau 29,23%. Secara keseluruhan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN mengalami peningkatan, dari Rp. 14,146 trilyun pada Tahun 2004, menjadi Rp. 18,371 trilyun Tahun 2005, dan pada Tahun 2007 sebesar Rp 20,914 trilyun. Realisasi PMA dan PMDN di Jawa Barat periode Januari–Juli 2008 mencapai Rp19,43 triliun atau 82,5% total realisasi tahun 2007. Sebagian besar realisasi investasi tersebut (88%) adalah PMA dengan jumlah 216 proyek dan menyerap tenaga kerja sebesar 65.823 orang, sedangkan sisanya 12% adalah PMDN dengan 37 proyek dan menyerap tenaga kerja sebesar 10.435 orang Gambaran ini menunjukkan terjadinya kecenderungan peningkatan investasi yang merupakan kontribusi dari peningkatan investasi PMA maupun

112

PMDN sebagai dampak membaiknya iklim investasi. Iklim investasi di Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Posisi Jawa Barat yang strategis menempatkan Jawa Barat menjadi tujuan utama untuk investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun demikian, pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Hal ini ditengarai akibat belum efisien dan efektifnya birokrasi perizinan, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang penanaman modal, masih rendahnya infrastruktur pendukung adalah merupakan kendala dalam upaya peningkatan investasi di Jawa Barat.

IV.3. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pasca krisis tahun 1997 mengalami peningkatan, hal ini didorong oleh tiga sektor utama yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Pertanian. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Sektor industri manufaktur Jawa Barat merupakan kontributor utama ekonomi daerah yang mampu memberikan kontribusi sebesar 44,68%, hal ini didukung oleh banyaknya kawasan industri. Namun demikian, daya saing industri tersebut masih rendah, hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan pada bahan baku impor, rendahnya kemampuan dalam pengembangan teknologi, rendahnya kemampuan dan keterampilan sumber daya industri serta tingginya pencemaran limbah industri. Sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sekitar 5,15% (yoy), dan memberikan kontribusi yang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Sebagaimana pola periode sebelumnya, kinerja sektor industri pengolahan masih didorong oleh pertumbuhan sektor non migas, sedangkan kinerja sektor migas masih menunjukkan tren yang menurun. Pertumbuhan sector non migas terutama didorong oleh meningkatnya kinerja subsektor alat angkutan, mesin, dan peralatannya. Kinerja subsektor tersebut

113

tumbuh sejalan dengan meningkatnya permintaan produk mesin dan alat angkut untuk pasar dalam negeri. Total penjualan mobil di Jawa Barat mencapai 47.379 unit, atau tumbuh 17,30% (yoy). Selain itu, penggunaan kapasitas produksi subsektor tersebut pada triwulan IV-2007 (60%) lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2007 (10%). Kinerja subsektor tekstil, barang kulit, dan alas kaki diperkirakan mengalami penurunan. Program peremajaan mesin TPT yang dilaksanakan pada akhir tahun 2007, belum berdampak signifikan terhadap peningkatan produksi TPT. Indikator kinerja ekspor TPT Jawa Barat mengindikasikan bahwa produksi subsektor TPT relatif stagnan. Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit bank umum ke sektor industri pengolahan tumbuh 23,99% (yoy). Nilai kredit ke sektor industri pengolahan mencapai Rp13,81 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp11,14 triliun ( Grafik 1.22.). Penyaluran kredit sektor industri pengolahan didominasi oleh penyaluran kredit ke industri tekstil, sandang, dan kulit, yaitu mencapai sekitar 70% dari total kredit yang disalurkan ke sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan triwulan III-2008 diperkirakan tumbuh 9,15% (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan II-2008, namun lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2007. Tingginya pertumbuhan sektor industri pengolahan terutama ditopang oleh subsektor industri alat angkut dan mesin dan subsektor industri tekstil barang kulit dan alas kaki. Berbagai perusahaan kendaraan bermotor yang memiliki pabrik di Jawa Barat (antara lain Honda dan Toyota di Cikarang dan Karawang, Daihatsu di Cikampek) mencatat peningkatan produksi yang cukup tinggi pada tahun 2008 ini, baik untuk memenuhi permintaan domestik maupun luar negeri. Bahkan permintaan luar negeri mengalami peningkatan signifikan untuk produk-produk tertentu. Nilai ekspor kendaraan bermotor pada Juli dan Agustus 2008 tumbuh 22,60% (yoy) dan volumenya tumbuh 12,20% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007 (Grafik 1.22). Nilai ekspor produk TPT Jawa Barat selama Juli dan Agustus 2008 masih tumbuh sekitar 9% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007, namun hal ini mungkin akibat order asing/luar negeri yang masih tersisa dari tahun 2007, karena ke depan dikhawatirkan nilai akan turun seiring

114

penurunan pertumbuhan ekonomi internasional terlebih dengan adanya krisis listrik yang menghantam dunia industry manufaktur khususnya di Jawa Barat. Sektor perdagangan di Jawa Barat pengembangannya difokuskan pada sistem distribusi barang dan peningkatan akses pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pengembangan sistem distribusi diarahkan untuk memperlancar arus barang, memperkecil disparitas antar daerah, mengurangi fluktuasi harga dan menjamin ketersediaan barang yang terjangkau oleh masyarakat. Sedangkan peningkatan akses pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri dilakukan melalui promosi produk Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam baik dari sisi produk wisata maupun pasar wisatawan. Keragaman alam dan budaya yang dimiliki tersebut merupakan modal dasar dalam pengembangan daya tarik wisata. Berdasarkan data kunjungan wisatawan, secara nasional Jawa Barat menduduki peringkat ke tiga setelah DKI Jakarta dan Bali. Untuk pengembangan sektor pariwisata, kendala yang dihadapi adalah belum tertatanya objek wisata dan masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukung.

IV.4. Revitalisasi Pertanian

Pertanian di Provinsi Jawa Barat secara umum memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman, ternak, ikan, dan hutan). Jawa Barat sebagai produsen terbesar pada 40 (empat puluh) komoditas agribisnis di Indonesia, khususnya komoditas padi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi padi nasional. Sektor pertanian juga memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi yaitu rata-rata sebesar 29.65 persen dari jumlah penduduk bekerja, meskipun prosentasi penyerapannya cenderung menurun. Namun hubungan antar subsistem pertanian dan sektor lain (linkages) belum sepenuhnya menunjukkan sinergitas pada skala lokal, regional dan nasional, hal ini tercermin dari pengembangan agroindustri yang belum optimal dalam pengolahan dan pemasarannya. Pengembangan yang bersifat sektoral pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global

115

merupakan kendala yang masih dihadapi sektor pertanian. Kinerja sektor pertanian pada triwulan IV-2007 mengalami perkembangan yang positif dan diperkirakan tumbuh 7,79% (yoy). Perbaikan kinerja tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan subsektor tanaman pangan. Produksi sektor pertanian pada triwulan ini lebih baik dibandingkan produksi pada periode yang sama tahun lalu kecuali pada komoditas kedelai. Tabel 4.8 Kinerja Sektor Pertanian Jawa Barat 2006-2007

Pada triwulan III, 2008, sektor pertanian diperkirakan tumbuh cukup tinggi yakni sebesar 10,67% (yoy). Pertumbuhan sektor pertanian terutama didorong oleh peningkatan produktivitas pada subsektor tanaman pangan dan subsektor perkenbunan. Komoditas tanaman pangan yang mengalami peningkatan signifikan adalah padi. Pertumbuhan sektor pertanian selama triwulan III-2008 terutama didorong oleh meningkatnya produksi subsektor tanaman pangan, khususnya padi. Panen padi yang terjadi pada triwulan III-2008, berhasil dengan baik di berbagai sentra produksi padi. Menurut data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, realisasi produksi padi dari Januari s.d. Agustus 2008 telah mencapai 8,48 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), atau tumbuh 9,50% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007. Berdasarkan Angka Ramalan III BPS, produksi padi Jawa Barat sepanjang tahun 2008 diramalkan akan mencapai 10,11 juta ton GKG, atau 1,96% lebih tinggi dibandingkan produksi padi pada tahun 2007 (Tabel 1.5). Berdasarkan angka perkiraan produksi padi tersebut, produksi beras tahun 2008 diperkirakan mencapai 6.388.171 ton. Peningkatan produksi padi tahun 2008 diperkirakan karena adanya peningkatan

116

produktivitas sebesar 3,03% yaitu dari 54,20 kuintal per hektar pada tahun 2007 menjadi 55,84 kuintal per hektar pada tahun 2008 meskipun luas panen terjadi penurunan sebesar 18.878 hektar atau turun sebesar 1,03% jika dibandingkan dengan tahun 2007. Dalam triwulan III tahun 2008 ini juga ditunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan petani dengan berdasarkan hasil pemantauan BPS Jawa Barat terhadap perkembangan harga-harga di perdesaan di 16 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Nilai Tukar petani NTP pada bulan September 2008 sebesar 96,85, meningkat 1,07% dibandingkan angka NTP pada bulan Juni 2008 yang sebesar 95,82. Hal ini memang terasa belum maksimal karena tetap saja indeks harga yang dibayar petani tetap rendah dibandingkan indeks harga yang dibayarkan, namun setidaknya ini merupakan indicator yang peingkatannya positif. Jawa Barat memiliki potensi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di pesisir selatan, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan. Namun kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan kelautan yang baik. Tingkat investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis kelautan serta produksi sumber daya perikanan dan kelautan masih jauh dari potensi yang ada. Dilain pihak, lemahnya kondisi pembudidaya dan nelayan sebagai produsen menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

IV.5. Pemberdayaan Koperasi, dan UMKM

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditumbuhkembangkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan serta rentannya UMKM terhadap perubahan harga bahan bakar. Masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi juga menghambat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi

117

sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil. Selain itu, dibutuhkan pengembangan UMKM dan koperasi yang mampu mengembangkan agroindustri dan bisnis kelautan guna menunjang daya beli dan ketahanan pangan. Permasalahan lainnya adalah penyaluran dana kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah. Dengan jumlah KUKM di Jawa Barat sebanyak 7,2 Juta unit menunjukkan, bahwa lembaga ini sangat strategis dalam menopang perekonomian Jawa Barat yang dibuktikan dengan kontribusi terhadap PDRB Jawa Barat yang mencapai 63,56 % pada tahun 2006, Selain itu, KUKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 12..069.220 orang atau 92 % terhadap total pekerja. Jumlah tenaga kerja itu, diperoleh melalui tiga sector utama, yaitu : Pertanian (52,52 %), Perdagangan-Hotel Restoran (26,75 %) dan Angkutan Komunikasi (8,81%) 3. Dalam upaya memperkuat ekonomi secara partisipatif lewat peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sesuai dengan nafas Perencanaan pembangunan berdasarkan RPJM 2004-2009, perkembangan kredit UMKM di Jawa Barat pada tahun 2007 di dua triwulan pertama, menunjukkan arah yang meyakinkan. Pada akhir tahun 2006, penyerapan kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bank umum konvensional di Jawa Barat tetap tinggi. Sampai dengan akhir 2006, posisi kredit UMKM telah mencapai Rp 46,53 triliun. Jika dibandingkan dengan posisi total kredit bank umum konvensional di Jawa Barat pada triwulan laporan sebesar Rp 57,77 triliun, pangsa kredit UMKM pada triwulan IV-2006 mencapai 80,55%. Dilihat dari jenis penggunaan, 41% dari posisi kredit UMKM yang disalurkan untuk modal kerja (34,24%) dan investasi (6,37%), sedangkan 59% dari posisi kredit UMKM merupakan kredit konsumsi. Pada akhir twulan II tahun 2007, kinerja pemberian kredit UMKM ini semakin menjanjikan. Hanya pada 6 bulan pertama di tahun 2007 saja, penyaluran kredit UMKM mencapai Rp 50,18 triliun, tumbuh 5,80% dibandingkan periode sebelumnya. Nilai kredit UMKM ini mencapai 80,43% dari total kredit bank umum konvensional di Jawa Barat. Sekitar 40% dari posisi kredit UMKM tersebut merupakan kredit modal kerja (34%) dan investasi (6%), sedangkan 60% dari posisi kredit UMKM merupakan kredit konsumsi. Menurut skala jumlah kredit, hampir setengah dari kredit

3

Berita dari Bappeda Jabar, www.bappeda-jabar.go.id

118

UMKM disalurkan dalam bentuk kredit mikro, yang mencapai jumlah Rp 23,21 triliun, sedangkan untuk kredit kecil dan menengah masing-masing sebesar Rp 14,05 triliun dan Rp 12,92 triliun. Selama tahun 2006 sampai dengan triwulan ke II tahun 2007, sektor Perdagangan, hotel dan restoran selalu menjadi sektor penyerap kredit MKM terbesar, yakni mencapai Rp 10,83 triliun atau 21,58% kredit UMKM di bulan Juni 2007. Subsektor yang merupakan penyerap kredit UMKM terbesar pada sektor ini adalah subsektor perdagangan eceran. Selanjutnya, sektor industri pengolahan adalah sector yang menyerap kredit UMKM terbesar kedua, mencapai Rp4,88 triliun (9,73 %), yang sebagian besar diserap oleh subsektor industri tekstil, sandang, dan kulit. Data bulan Juni 2007, didasarkan pada kabupaten/kota, penyaluran kredit UMKM terbesar terjadi di Kota Bandung, yaitu lebih dari 40% total kredit UMKM bank umum konvensional di Jawa Barat. Yang terkecil adalah Kabupaten Tasikmalaya yang hanya memperoleh 0,46% saja. Dengan membandingkan kinerja pemanfaatan kredit UMKM antara tahun 2006 dengan triwulan II tahun 2007 (Table 5.9 dan 5.10), yang dapat dilihat dari angka kredit macet yang terjadi (non performing loan) terlihat bahwa kinerja pemanfaatan kredit UMKM ini makin membaik, angka rata-rata kredit macet UMKM mulai turun dari 3,59% pada tahun 2006 menjadi hanya 3,05% pada akhir Juni, 2007. Dapat disimpulkan sementara bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Jawa Barat telah berjalan sesuai dengan tujuan yang salah satunya ingin diarahkan oleh RPJMN dalam salah satu misinya.

119

Tabel 4.9 Penyaluran Kredit dan Kredit Macet UMKM per Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2006 (Rp Juta dan persen)

Sumber: LBU KBI Bandung

120

Tabel 4.10 Penyaluran Kredit dan Kredit Macet UMKM per Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Juni 2007 (Rp Juta dan persen)

Sumber: LBU KBI Bandung

Untuk data triwulanan, penyaluran kredit mikro, kecil dan menengah (MKM) oleh bank umum konvensional di Jawa Barat pada triwulan III-2008, tumbuh 5,06% (qtq) atau 20,82% (yoy) menjadi Rp63,85 triliun. Pertumbuhan kredit MKM tersebut tidak secepat pertumbuhan total kredit yang tumbuh 6,35 (qtq) atau 25,49 (yoy). Oleh karena itu, pangsa kredit MKM terhadap total kredit mengalami sedikit penurunan dari 77,99% pada triwulan II- 2008 menjadi 77,05% pada triwulan III-2008. Berdasarkan bank penyalur kredit, bank pemerintah di Jawa Barat menyalurkan lebih dari setengah total kredit MKM (57,36%), sedangkan bank swasta dan bank asing campuran menyalurkan masing-masing sebesar 41% dan 1,65%. Sekitar 77% dari porsi kredit MKM tersebut merupakan kredit modal kerja (35,79%) dan investasi (6,39%), sedangkan 57,84% dari porsi kredit MKM merupakan kredit konsumsi. Menurut skala kreditnya, 41,16% kredit 121

MKM disalurkan dalam bentuk kredit mikro, sedangkan untuk kredit kecil dan menengah dengan pangsa 31,62% dan 27,20%

Berdasarkan sektor ekonomi, sektor PHR adalah penyerap kredit MKM terbesar, yakni mencapai Rp14,61 triliun atau 22,88% dari total kredit MKM. Selanjutnya, sektor industri pengolahan adalah penyerap kredit MKM terbesar kedua, mencapai Rp5,58 triliun (8,74%), yang sebagian besar diserap oleh subsektor industri tekstil, sandang, dan kulit. Di urutan ketiga adalah sektor jasa dunia usaha yang menyerap sekitar 4,07% dari total kredit MKM atau sebesar Rp2,60 triliun.

Penyebaran kredit MKM di Jawa Barat masih terpusat di kota-kota besar dan pusat industri. Kota Bandung merupakan penyerap kredit MKM terbesar dengan pangsa sebesar 39,36% atau 25,13 triliun. Di urutan kedua Kota Bekasi dengan pangsa 8,68% (Rp5,54 triliun), diikuti Kota Bogor dengan pangsa 7,80% (Rp4,98 triliun). Kualitas kredit MKM bank umum konvensional di Jawa Barat pada triwulan III-2008 lebih baik dibandingkan kualitas total kredit. Gross NPL kredit MKM adalah sebesar 3,32%, lebih rendah dibandingkan rasio gross NPL total kredit yang sebesar 3,57%. IV. 6. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan.

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Jumlah penduduk yang bekerja naik 5,7% (yoy) menjadi 15,85 juta pada Agustus 2007. Angka pengangguran turun 7% (yoy) menjadi 2,38 juta jiwa (13,05% dari total angkatan kerja) pada Agustus 2007. Namun demikian, indikator kesejahteraan masyarakat lainnya relatif tidak banyak mengalami perubahan. Hal ini diindikasikan antara lain oleh nilai tukar petani yang menurun serta persentase penduduk miskin yang meningkat. Di sisi lain, distribusi pendapatan di Jawa Barat juga masih belum menunjukkan perbaikan (lihat bahasan kemiskinan di sub-bab III.7). Berdasarkan hasil Survei Indikator Ekonomi yang dilakukan oleh BPS, data terakhir penyerapan tenaga kerja di Jawa

122

Barat pada triwulan III-2008 mengalami peningkatan sebesar 1,50%. Peningkatan tenaga kerja ini terutama terjadi di sektor industri pengolahan dan PHR.

Gambar 4.4 Komposisi Penduduk Pekerja Berdasarkan Profesi dan Jenis Pekerjaan 2007

Berdasarkan hasil sakernas tahun 2005 – 2007, jumlah angkatan kerja di Jawa Barat pada tahun 2007 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai dengan bulan Agustus 2007, angkatan kerja di Jawa Barat tercatat 18,24 juta orang (62,51% dari total penduduk usia kerja), meningkat 3,87% dibandingkan angkatan kerja pada bulan Agustus 2006 yang sebesar 17,56 juta orang (61,41% dari total penduduk usia kerja). Meningkatnya jumlah angkatan kerja tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk bekerja, yaitu dari 14,99 juta pada Agustus 2006 menjadi 15,85 juta pada Agustus 2007. Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan, pertanian dan angkutan, yang masing-masing bertambah sebanyak 0,38 juta orang, 0,3 juta orang, dan 0,23 juta orang. Sementara itu, sector angkutan menunjukkan penurunan, yaitu dari 1,53 juta orang pada Agustus 2006 menjadi 1,46 juta orang pada Agustus 2007, atau turun 4,58%. Namun demikian, sektor pertanian masih merupakan mata pencaharian utama bagi 27% penduduk bekerja di Jawa Barat. Lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja kedua terbesar adalah sektor perdagangan (26%) diikuti oleh sektor industry (17,5%), sektor jasa kemasyarakatan (12%) dan sektor angkutan (9%). Selain itu, komposisi status pekerjaan utama masyarakat Jawa Barat tidak mengalami perubahan. Sebagian

123

besar bekerja sebagai karyawan/buruh (32%), dan melakukan usaha sendiri (24%). Sementara itu, di sisi lain, jumlah penduduk yang menganggur di Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Berdasarkan data BPS, angka pengangguran pada Agustus 2007 turun 7% dibandingkan angka pada Agustus 2006, yaitu dari 2,56 juta orang menjadi 2,38 juta jiwa. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja, maka persentase pengangguran di Jawa Barat mengalami penurunan dari 14,58% menjadi 13,05%. Berdasarkan status daerah, pengangguran di Jawa Barat lebih banyak terdapat di wilayah perkotaan, yaitu berjumlah 1,48 juta jiwa (62,18%), sedangkan sisanya berada di pedesaan (37,82%). Jabar, dalam rangka pengembangan ketenagakerjaan, sekarang telah memperketat pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan diarahkan pada

perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jabar. dalam rangka memperketat pengawasan ketenagakerjaan sekarang telah melatih masyarakat untuk dididik menjadi tenaga pengawas. Adanya kegiatan tersebut, sekarang tercatat tenaga pengawas ketenagakerjaan di Jabar telah mencapai 119 orang dengan jumlah perusahaan yang beroperasi sebanyak 24.519 orang. Para pengawas

ketenagakerjaan tersebut, secara penuh bertugas mengawasi aktivitas perusahaan dan tidak mengawasi pelaksanaan proyek-proyek di perusahaan yang

bersangkutan. Jabar, melalui pengawasan ketenagakerjaan juga telah dapat melakukan evaluasi atas kepatuhan perusahaan atas kewajiban yang harus dipenuhinya, yang salah satunya keikutsertaan dalam Jamsostek. Hasil evaluasi saat ini, dari 24.519 perusahaan yang beroperasi di Jabar, sebanyak 15.098 perusahaan baru mengikuti Jamsostek. pejabat pengantar kerja, pengawas ketenagakerjaan dan perantara hubungan industrial, mempunyai peran strategis. Keseluruhan pejabat fungsional tersebut, memegang peranan kuat dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat (tenaga kerja), mengingat tugas, wewenang dan tanggung jawabnya erat kaitannya dengan pengembangan SDM tenaga kerja. Pejabat fungsional ketenagakerjaan dalam menghadapi Masalah ketenagakerjaan diharapkan dapat melakukan pemetaan masalah disertai data dasar yang kuat, untuk menentukan skala prioritas penanganan masalah,

124

upaya preventif yang edukatif, pemberdayaan dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Di sisi lain, Pejabat fungsional ketenagakerjaan diharapkan dapat memacu diri untuk terus meningkatkan pengetahuan, kemampyan, ketrampilan dan integritas dalam mengiringi perkembangan masyarakat untuk memenuhi standar pelayanan yang prima. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) Provinsi Jawa Barat memerlukan sedikitnya sekitar 600 tenaga pengawas untuk mengoptimalkan pengawasan ketenagakerjaan di wilayahnya. jumlah PNS pengawas tenaga kerja di Jawa Barat saat ini hanya sekitar 70 orang, atau hanya sekitar 10% dari kebutuhan ideal. Selain minim pengawas tenaga kerja, Jabar juga masih kekurangan tenaga pengantar tenaga kerja dan penghubung industrial. Perangkat pengawas, penghubung dan pengantar tenaga kerja merupakan instrumen utama di lingkungan Disnakertrans. Dari hasil survei yang dilakukan Disnakertrans Jawa Barat 2007, ada sebelas hambatan masuknya investasi ke Indonesia termasuk ke Jawa Barat. Urutan pertama hambatan tersebut yakni birokrasi pemerintahan. Hambatan kedua ada pada persoalan infrastruktur yang tidak memadai yakni sebesar 19%. Hal ini menyangkut persoalan kerusakan jalan, transportasi, sarana, dan prasarana pendukung. Sedangkan urutan ketiga hambatan yaitu masalah peraturan perpajakan, yakni hambatannya 15%. Hambatan lainnya yakni masalah korupsi (11%), kualitas sumber daya manusia (9), kebijakan pemerintah yang berubahubah sehingga mengakibatkan instabilitas kebijakan (7%), dan kemudian hambatan persoalan komponen biaya buruh (9%). Persoalan buruh berada pada posisi ketujuh dari sebelas hambatan masuknya investasi, menurut survey ini. Sangat disayangkan bahwa data masalah ketenagakerjaan seperti jumlah demonstrasi dan pemogokan hingga penyelesaian masalah hubungan

industrialisasi antar buruh dan pengusaha data tidak terekam terlalu baik. Sedangkan hambatan lainnya yakni persoalan komponen biaya bahan bakar minyak (BBM), biaya listrik, adanya pungutan liar serta pungutan yang dilakukan daerah. Menurut Sukarto, sekiranya dilakukan kajian secara ilmiah dan objektif, hambatan masuknya investasi atau keengganan investor semata-mata

125

bukan disebabkan persoalan buruh atau tenaga kerja. Karena, persoalan ini ada pada posisi ketujuh. Sedangkan hambatan utama terletak pada masalah birokrasi pemerintahan, infrastruktur, peraturan perpajakan, korupsi serta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berubah-ubah. Besaran upah minimum propinsi juga menunjukkan peningkatan yang sesuai dan layak dengan adanya peningkatan laju inflasi, kebutuhan hidup layak dan pertimbangan produktifitas yang cukup terwakili. Pada tahun 2004, UMP Jawa Barat adalah sebesar Rp. 366.500, pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp. 408.260, kemudian meningkat lagi menjadi Rp. 447.654 pada tahun 2006 dan akhirnya pada tahun 2007 naik menjadi Rp. 516.840. Pada tahun 2008 UMP Propinsi Jawa Barat ditetapkan lebih tinggi lagi menjadi Rp. 568.000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UMP Propinsi Jawa Barat meningkat dengan laju 41% dari tahun 2004 ke tahun 2007. Walaupun mendapat tentangan dari pihak buruh, namun setidaknya penetapan UMP ini dapat dijadikan jarring pengaman bagi upaya penanggulangan kemiskinan, karena pada faktanya data upah minimum yang digunakan diserahkan pada pemerintah kabupaten dan kota, dimana pada tahun 2008 UMK tertinggi ada di Kota bekasi sebesar Rp. 990.000, sedangkan UMK terendah ada di Kota Banjar yakni sebesar Rp 570.000.

IV.7. Pembangunan Pedesaan Bidang pembangunan Desa menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus selama periode 2004-2008. Fokus pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan desa yaitu Terselenggaranya tugas pembantuan dari Provinsi ke Desa; Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan Pemantapan Program Raksa Desa. Capaian Kinerja dalam pelaksanaan bidang tersebut selama kurun waktu 2004-2007,antara lain : 1. Terselenggaranya tugas pembantuan dari provinsi ke desa yang meliputi Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Sosial, Bidang Kesehatan, Bidang Perikanan, dan Bidang Lingkungan Hidup;

126

2.

Meningkatnya fasilitasi pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, antara lain dalam wujud : a. Pemberian bantuan operasional kinerja aparatur pemerintah desa dan kelurahan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.11 Bantuan Operasional Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan se- Jawa Barat Tahun 200 – 2007 Tahun Jumlah Desa/Kel Total Besar Bantuan (dalam rupiah) 28.995.000.000,00 29.040.000.000,00 29.105.000.000,00 14.567.500.000,00 43.807.500.000,00 174.380.000.000,00

2004 5.799 2005 5.808 2006 5.821 2006 Tambahan 5.827 2007 5.841 TOTAL BANTUAN SELAMA 5 TAHUN Sumber: Bapeda Jabar, 2008

b. Pemberian bantuan rehabilitasi kantor desa dan kelurahan dan sarana olah raga, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.12 Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa dan Kelurahan serta Sarana Olahraga di Jawa Barat Tahun 2005 – 2007 Tahun Jumlah Desa/Kel Jumlah Besar Bantuan (dalam rupiah) 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 6.125.000.000,00 16.125.000.000,00

2005 200 2006 178 2007 245 JUMLAH BANTUAN SELAMA 3 TAHUN Sumber: Bapeda Jabar, 2008

c. Pemberian fasilitasi dalam pemekaran desa dan kelurahan dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan, dimana sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007

127

telah terjadi pemekaran sebanyak 70 desa, dengan perincian : pada 2004 terjadi pemekaran jumlah desa sebanyak 23 desa, tahun 2005 sebanyak 10 desa, tahun 2006 sebanyak 12 desa, tahun 2007 sebanyak 25 desa. Adapun kabupaten yang telah melaksanakan pemekaran meliputi Kabupaten Bogor sebanyak 2 desa, Kabupaten Sukabumi sebanyak 17 desa, Kabupaten Cianjur sebanyak 7 desa, Kabupaten Bandung sebanyak 3 desa, Kabupaten Garut sebanyak 14 desa, Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 3 desa, Kabupaten Ciamis sebanyak 2 desa, Kabupaten Kuningan sebanyak 3 desa, Kabupaten Majalengka sebanyak 3 desa, Kabupaten Sumedang sebanyak 8 desa, Kabupaten Indramayu sebanyak 3 desa, Kabupaten Subang sebanyak 1 desa dan Kota Banjar sebanyak 2 desa, sedangkan pemekaran kelurahan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 terdapat 18 kelurahan dengan rincian di Kabupaten Karawang 2 kelurahan, Kota Bandung 12 kelurahan dan Kota Bekasi 4 kelurahan. Perubahan status desa menjadi kelurahan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 sebanyak 70 desa terdapat di Kabupaten Bogor 2, Kabupaten Bandung 1, Kabupaten Garut 5, Kota Tasikmalaya 54 dan Kota Banjar 8. Gambar 4.5 Jumlah Desa dan Kelurahan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2007
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2004 2005 2006 2007
550 609 611 632

5249

5199

5212

5231

DESA KELURAHAN

Sumber: Bapeda. Jabar 2008

128

d. Terwujudnya kemanunggalan TNI dan Masyarakat yang dilaksanakan sebanyak 10 kemanunggalan dengan cakupan terlaksananya

pembangunan pada desa terpencil, terisolir dan tertinggal sebanyak 275 desa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat; e. Terselenggaranya program Raksa Desa yang telah menyerap anggaran pemerintah daerah mencapai Rp.505.583.340.000,00, dengan capaian kinerjanya berupa : f. Infrastruktur yang terbangun di desa sebanyak 10.866 Kegiatan fisik; g. Meningkatnya jumlah KK yang mendapat pinjaman bergulir sebanyak 332.163 KK; h. Terhimpunnya swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan sebesar Rp. 115.384.204.920,- (77,96%) dari jumlah bantuan infrastruktur sebesar Rp.148.000.000.000,00 dengan jumlah desa sebanyak 3.700 desa. Gambar 4.6 Jumlah KK Yang Mendapat Pinjaman Bergulir dari Program Raksa Desa Tahun 2003-2006

120000 100000 80000 60000 40000 20000
66.317 89.295 68.351 108.200

0
2003 2004 2005 2006

Sumber: Bapeda Jabar, 2008

129

Gambar 4.7 Jumlah Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pada Program Raksa Desa Tahun 2003-2007

60 milyar 50 milyar 40 milyar 30 milyar 20 milyar 10 milyar

Rp.48.215.720.203 Rp.36.373.953.934 Rp.18.573.096.133 Rp.12.221.434.650

0
2003 2004 2005 2006

Sumber: Bapeda Jabar, 2008

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pembangunan pedesaan antara lain masih rendahnya keterlibatan masyarakat perdesaan dalam kegiatan ekonomi produktif adalah: (a) rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha; dan (b) berkurangnya kesempatan ekonomi/ berusaha. Rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh terbatasnya kepemilikan produktif; lemahnya sumberdaya modal usaha; terbatasnya pasar dan informasi pasar kurang sempurna/asimetris; serta rendahnya tingkat kewirausahaan sosial. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya kesempatan

ekonomi/berusaha adalah : (1) ketimpangan distribusi kekayaan; (2) kecurangan praktek bisnis dan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan. Di samping itu tingkat partsipasi masyarakat perdesaan dalam penetapan kebijakan masih rendah disebabkan : (a) kurangnya representasi orang miskin; dan (b) terbatasnya ruang publik. Kurangnya representasi orang miskin disebabkan oleh: (1) lemahnya swa-organisasi; (2) kurang berkembangnya kepemimpinan kelompok; dan (3) lemahnya jejaring kaum miskin. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbatasnya ruang publik disebabkan oleh: aparat pemerintah

130

yang kurang memberi ruang partisipasi; elit politik yang tidak responsif; dan tata pemerintahan yang otokratis. IV. 8. Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas pada Masyarakat Untuk bidang pendidikan, capaian kinerjanya diawali dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Jawa Barat, sebagai indikator kemampuan pendidikan SLTP dalam menyerap penduduk usia 13-15 tahun, dimana pada tahun 2006 telah mencapai 77,34 %, atau mengalami peningkatan sebesar 0,15 % apabila dibandingkan dengan tahun 2005 sebelumnya yang baru mencapai 77,19 %. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs pada tahun 2006 mencapai 61,97 %,atau mengalami kenaikan sebesar 0,23 % apabila dibandingkan dengan tahun 2005 yang baru 61,74 %. Tahun 2002 menjadi 60,90 pada Tahun 2007. Pencapaian indeks

pendidikan merupakan gabungan dari Angka Melek Huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS). AMH pada tahun 2007 adalah sebesar 95,32% (angka sangat sementara) meningkat dibandingkan tahun 2002 sebesar 93,10%, atau menunjukkan adanya kenaikan sebesar 2,22% dibanding Tahun 2002. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sampai dengan tahun 2002 masih sebesar 7,20 tahun atau rata-rata tingkat pendidikan penduduk Jawa Barat adalah tidak tamat SLTP atau baru mencapai kelas 1 SLTP. Tahun 2007 RLS mencapai 7,50 tahun (angka sangat sementara), atau naik sebesar 0,3 tahun dibanding tahun 2002. Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan kenaikan dari 64,50 tahun pada Tahun 2002 menjadi 67,58 tahun pada tahun 2007, atau naik sebesar 3,08 tahun dibanding tahun 2002, sedangkan paritas daya beli (purchasing power parity) mengalami kenaikan sebesar Rp 31.526,00, dari Rp 592.000,00 pada tahun 2002 menjadi Rp 623.526,00 pada tahun 2007. Kondisi kualitas pendidikan di Jawa Barat saat ini dapat dilihat tabel berikut:

131

Tabel 4.13 Indikator Mutu Pendidikan Di Jawa Barat (%) Tahun 2005/2006 No. 1. 2. 3. 4. Indikator Angka Mengulang Angka Putus Sekolah Angka Lulusan Angka Kelayakan Mengajar : a. Layak b. Semi Layak c. Tidak Layak 5. Kesesuaian Guru Mengajar : a. PPKn b. Pend. Agama c. Bhs. Indonensia d. Bhs. Inggeris e. Sejarah & Sejarah Budaya f. Pend. Jasmani g. Matematika h. IPA h.1. Fisika h.2. Biologi h.3. Kimia i. IPS i.1. Ekonomi i.2. Sosiologi i.3. Geografi j. Seni dan Kerajinan k. Muatan Lokal l. Tata Negara m. Antropologi n. Pendidikan Seni o. Bahasa Asing p. B dan P q. Lain-lain 6. Kondisi Ruang Kelas : a. Baik 44,35 75,44 86,34 99,27 93,25 101,21 103,61 100,22 101,21 101,43 104,38 114,05 42,16 60,55 102,93 92,56 98,98 100,80 100,57 101,15 101,02 100,98 99,95 99,92 98,36 106,98 102,08 106,91 108,24 98,54 94,94 74,94 14,51 10,55 76,45 11,60 11,95 64,37 24,43 11,20 SD/MI 0,23 0,42 93,49 SMP/M Ts 0,15 0,81 91,06 SMA/S MK/MA 0,25 0,77 96,89

132

No.

Indikator b. Rusak Ringan c. Rusak Berat

SD/MI 27,84 27,81 17,92 12,38 11,67 -

SMP/M Ts 16,09 8,47 46,81 45,47 24,93 59,50 -

SMA/S MK/MA 9,41 4,24 57,75 47,95 36,51 102,93 22,39 47,24 17,16 52,53

7.

Fasilitas Sekolah : a. Perpustakaan b. Lapangan OR c. UKS d. Laboratorium e. Keterampilan f. Bimbingan & Penyuluhan g. Serba Guna h. Bengkel

i. Ruang Praktek 81,10 Sumber: Profil Pendidikan Tahun 2006. (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP/MTs pada tahun 2006 mencapai 79,38 %, atau mengalami kenaikan sebesar 1,22 % apabila dibandingkan tahun 2005 yang baru mencapai 78,16 %. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah pada tahun 2006 telah dilakukan upaya-upaya, antara lain akselerasi penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dengan memberikan bantuan beasiswa kepada 150.000 siswa dari keluarga tidak mampu untuk tetap melanjutkan sekolahnya atau belajar di SMP/MTs dan PKBM untuk Paket B dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75 milyar.

133

Tabel 4.14. Presentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kabupaten/Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka Sumedang Indramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bogor Sukabumi Bandung Cirebon Bekasi Depok Cimahi Tasikmalaya Banjar Persentase Pendidikan Yang Di Tamatkan < SD 32,97 31,60 28,84 21,26 30,86 24,14 24,58 24,95 35,92 28,07 15,63 51,23 38,55 30,98 37,67 28,46 14,11 17,02 11,13 17,41 13,45 10,29 9,20 17,94 28,26 26,69 SD 33,94 45,56 52,37 39,40 42,64 58,55 49,93 50,51 63,76 49,11 51,72 28,67 31,79 36,19 35,43 32,03 30,36 33,15 26,11 21,28 19,63 22,30 22,17 42,21 42,61 37,78 SLTP 14,83 12,56 10,34 20,93 14,53 10,62 14,51 12,74 12,91 13,78 19,05 11,86 17,24 15,08 14,04 18,36 20,64 19,52 20,66 19,37 20,22 17,72 23,68 15,14 15,60 15,97 SLTA 15,18 8,81 6,63 15,15 10,02 5,41 8,62 9,12 12,21 6,32 11,67 7,30 10,31 14,17 11,31 16,56 27,40 26,39 31,64 30,21 35,77 34,37 34,23 19,21 12,36 15,50 Ak/Univ 3,08 1,46 1,81 3,26 1,94 1,27 2,36 2,68 2,20 2,71 1,92 0,94 2,10 3,58 1,54 4,59 5,49 3,92 10,47 11,72 10,93 15,33 10,70 5,49 1,17 4,06 Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jawa Barat

Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2005

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 4.13, dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 sebagian besar penduduk Jawa Barat baru bisa menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu 37, 78%, tingkat SLTP 15,97%, tingkat SLTA 15,50%, dan hanya sebagian kecil dari penduduk Jawa Barat yang bisa menamatkan pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tingkat tinggi (4,06%). Data tersebut di atas relevan dan memiliki hubungan yang signifikan dengan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Provinsi Jawa Barat yang

134

baru mencapai angka 7,38 tahun. Kondisi seperti inilah yang perlu dikaji dan dianalisis secara lebih mendalam, dengan cara mencari faktor-faktor penyebabnya agar dapat dicari solusinya yang paling mungkin untuk dapat direalisasikan. Berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan guru PNS dan guru bantu sementara (GBS), yang secara tidak langsung terkait dengan upaya penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, pada tahun 2006 juga mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17,9 milyar yang diberikan kepada 2.721 guru PNS dan kepada 1.600 guru bantu sementara SD/MI di daerah terpencil.Sementara itu, dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya tampung pendidikan dasar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan kesepakatan role sharing pendanaan rehabilitasi dan ruang kelas baru (RKB) SD/MI dan SMP/MTs antara Pemerintah yang berkontribusi 50 %, Pemerintah Provinsi berkontribusi 30 % serta Pemerintah Kabupaten dan Kota berkontribusi 20 %. Pendanaan tersebut untuk merehabilitasi 44.695 ruang kelas SD/MI dan 1.102 ruang kelas SMP/MTs dengan target pada tahun 2008 dapat diselesaikan. Kesepakatan role sharing pendanaan tersebut, mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 172.007 milyar dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2006 untuk merehabilitasi SD/MI sebanyak 2.223 ruang kelas dan SMP/MTs sebanyak 350 ruang kelas serta RKB SMP/MTs sebanyak 1.124 ruang kelas. Disamping itu, program lain yang menunjang bidang pendidikan sebagai bentuk konkrit kepedulian terhadap peningkatan pendidikan di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk membantu siswa dari keluarga tidak mampu melalui program Bantuan Gubernur untuk siswa Adapun prioritas pembangunan pendidikan setelah tuntasnya penanganan Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Tahun 2008 dan dimulainya Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun di kota–kota terpilih, maka pada tahun 2008 sampai dengan 2013 ini dicanangkan Wajib Belajar Dua Belas Tahun bagi kabupaten/kota se-Jawa Barat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk

mendukungnya yaitu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan

135

bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dalam dokumen Bapeda Propinsi Jabar, ditetapkan target pencapaian RLS hingga tahun 2010. Tabel 4.15 Rencana Pencapaian Angka (RLS) Tahun 2002 – 2010
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 KABUPATEN/KOTA 2002 Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Jawa Barat
8,19 5,86 6,10 7,72 6,60 6,90 6,42 6,34 6,14 6,42 6,87 5,10 6,14 6,80 6,01 7,15 9,60 8,40 9,64 8,79 9,60 9,70 6,90 9,20 6,80 7,23

RLS 
2003
6,47 6,09 6,29 8,08 6,87 7,17 6,48 6,49 6,43 6,67 7,05 5,56 6,33 7,11 6,31 7,42 9,28 8,51 9,69 8,93 9,74 9,74 7,35 9,40 7,07 7,45

2004
6,75 6,28 6,48 8,45 7,14 7,45 6,55 6,68 6,72 6,95 7,22 6,06 6,56 7,43 6,65 7,66 9,50 8,63 9,74 9,08 9,89 9,77 7,84 9,61 7,34 7,68

2005
7,05 6,48 6,68 8,84 7,43 7,74 6,63 6,88 7,04 7,24 7,41 6,61 6,81 7,77 6,99 7,90 9,73 8,74 9,79 9,23 10,04 9,81 8,36 9,82 7,63 7,92

2006
7,35 6,69 6,89 9,25 7,73 8,04 6,71 7,08 7,36 7,54 7,60 7,21 7,06 8,13 7,36 8,14 9,96 8,86 9,84 9,38 10,19 9,84 8,91 10,04 7,93 8,16

2007
7,67 6,90 7,10 9,68 8,05 8,36 6,79 7,29 7,71 7,85 7,79 7,87 7,32 8,50 7,75 8,40 10,20 8,98 9,89 9,53 10,35 9,88 9,49 10,26 8,24 8,41

2008
8,01 7,12 7,32 10,13 8,37 8,68 6,87 7,51 8,07 8,18 7,99 8,58 7,60 8,88 8,15 8,66 10,44 9,10 9,94 9,68 10,50 9,91 10,12 10,48 8,56 8,66

2009
8,35 7,34 7,55 10,60 8,71 9,02 6,96 7,73 8,44 8,52 8,19 9,35 7,88 9,29 8,58 8,93 10,69 9,23 9,99 9,84 10,66 9,95 10,78 10,71 8,90 8,93

2010
8,45 7,40 7,61 10,73 8,80 9,11 6,98 7,79 8,54 8,62 8,25 9,58 7,96 9,40 8,70 9,00 10,76 9,26 10,01 9,88 10,70 9,96 10,97 10,77 8,99 9,00

Sumber: Analisis

136

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan sasaran utama lainnya pada periode ini, dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik PAUD terutama di daerah perdesaan dan daerah terpencil. Selain itu pengembangan PKBM masih tetap diprioritaskan, dengan target dapat menampung seluruh masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Upaya pengembangan bidang pendidikan memang tidaklah hanya tugas dan wewenang dari dinas di daerah propinsi dan Kabupaten/Kota, namun juga merupakan tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional. Skema Dana Dekonsentrasi dan Desentralisasi peranan pembiayaan sharing dalam

pembangunan pendidikan terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana serta perbaikan/rehabilitasi ruangan kelas. Mengingat kinerja bidang pendidikan Jawa Barat terbentuk dari kinerja bidang pendidikan di Kabupaten/Kota maka Pemerintah Propinsi Jawa Barat memandang perlu untuk menyusun Skema Role sharing rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB Kabupaten/Kota di Jawa Barat berdasarkan kesepakatan dengan Menteri Depdiknas dan Bupati/Walikota se- Jawa Barat (Tabel 4.15). Untuk pengembangan pendidikan menengah dan tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis agroindustri, kelautan dan pariwisata serta pengembangan lembaga pendidikan tinggi berbasis penelitian dan IPTEK. Upaya-upaya tersebut didukung dengan perangkat kurikulum yang tetap berbasis kompetensi dengan memprioritaskan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam Pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan melestarikan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat guna mengantisipasi perkembangan globalisasi.

137

Tabel 4.16 Data Role Sharing Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Pembangunan RKB , Tahun 2006-2008
PUSAT NO KAB/KOTA
SD

KAB/KOTA RKB REHAB
MTS SD MI SMP MTS

REHAB
MI SMP MTS

RKB
SMP MTS SD

REHAB
MI SMP MTS

RKB
SMP MTS

SMP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

KAB. BANDUNG

2,37 53 1,60 1,72 1,48 1,69 1,58 924 894 1,00 1,14 382 946 1,38 365 1,04 675 41 138 296 148 88 335 104 410 21,2

438 288 443 317 151 123 38 48 257 115 50 7 101 210 32 166 55 23 138 28 8 12 137 8 69 3,262

386 83 250 166 378 130 257 38 129 117 95 70 82 99 174 205 190 11 25 158 42 48 136 42 73 3,38

217 148 135 77 55 21 28 10 168 35 75 14 25 47 19 15 31 11 52 49 8 7 84 5 29 1,35

301 197 215 155 229 87 113 154 116 28 51 41 132 98 94 139 259 8 28 122 50 18 129 22 28 2,8

6 161 87 20 188 61 25 41 20 9 30 5 10 28 20 16 13 2 7 24 3 69 3 3 851

1,42 272 960 1,03 892 1,02 953 554 536 603 690 229 567 832 218 625 405 25 82 177 88 53 201 63 246 12,7

263 173 267 191 91 74 24 28 155 69 30 3 60 127 18 100 33 13 83 17 4 6 82 4 42 1,9

231 50 151 100 228 78 155 22 78 70 57 42 49 60 105 124 114 6 14 95 24 28 82 24 43 2,03

131 89 82 47 33 12 16 5 102 20 46 8 16 28 11 9 18 6 32 30 4 3 51 3 17 819

181 119 130 94 138 52 69 93 69 16 30 24 80 58 55 83 156 4 16 74 30 10 78 12 17 1,68

3 97 52 13 113 36 16 25 12 5 18 3 6 17 13 9 7 2 3 15 2 41 2 2 512

949 182 640 689 596 680 634 370 358 403 460 154 379 554 146 416 271 15 55 117 58 33 135 40 164 8,49

175 115 177 127 60 50 15 20 102 47 21 2 41 83 12 67 23 8 55 12 3 4 55 2 28 1,30

155 34 100 66 151 52 102 16 52 48 39 28 33 40 69 81 77 3 9 64 16 20 54 16 28 1,35

86 59 54 30 23 7 12 4 67 14 29 6 10 20 9 4 14 4 21 20 2 2 33 2 13 545

121 79 85 62 92 35 45 61 48 10 21 16 53 40 37 56 104 3 10 48 20 7 52 9 12 1,12

4 65 35 7 75 25 9 16 8 5 12 3 4 11 7 7 6 1 2 9 1 28 1 2 343

KAB. BEKASI

KAB. BOGOR

KAB. CIAMIS

KAB. CIANJUR

KAB. CIREBON

KAB. GARUT

KAB. INDRAMAYU

KAB. KARAWANG

KAB. KUNINGAN

KAB. MAJALENGKA

KAB. PURWAKARTA

KAB. SUBANG

KAB. SUKABUMI

KAB. SUMEDANG

KAB. TASIKMALAYA

KOTA BANDUNG

KOTA BANJAR

KOTA BEKASI

KOTA BOGOR

KOTA CIMAHI

KOTA CIREBON

KOTA DEPOK

KOTA SUKABUMI

KOTA TASIKMALAYA

JUMLAH LOKAL

Sumber: Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2008

IV.9. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat akan tercapai bila derajat kesehatan masyarakat meningkat. Hal ini dapat terjadi apabila mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dapat ditingkatkan serta kesadaran dan perilaku hidup sehat di kalangan masyarakat pun dikembangkan. Dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat maka produktivitas SDM diharapkan akan meningkat sehingga upaya pengentasan kemiskinan akan dapat lebih dipacu.

138

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan pemerintah melalui berbagai upaya dan program. Di antaranya adalah dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar tercipta perilaku hidup sehat, menyediakan berbagai fasilitas kesehatan umum seperti puskesmas, posyandu, pondok bersalin desa serta mengupayakan tersedianya fasilitas air bersih. Juga program dana kesehatan untuk masyarakat miskin merupakan usaha agar pelayanan kesehatan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Dengan upaya ini diharapkan derajat kesehatan masyarakat akan meningkat. Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan (morbidity rate). Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Jawa Barat adalah pada ahun 2006, pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) berikut jaringannya, meningkatkan sumberdaya tenaga kesehatan baik kuantitas maupun kualitas, memenuhi kebutuhan obat serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Pada periode tahun 2004-2006, terdapat peningkatan jumlah rumah sakit yaitu 205 unit pada tahun 2006, yang semula 185 unit pada tahun 2005 dan 149 unit pada tahun 2004. Jumlah puskesmas induk tahun 2006 yaitu 1.004 unit menunjukan adanya peningkatan dari 994 unit pada tahun 2005 dan 979 unit pada tahun 2004; puskesmas pembantu 1.447 unit pada tahun 2006, 994 unit tahun 2005 dan 979 unit pada tahun 2004; puskesmas keliling sebanyak 566 unit pada tahun 2006, 526 unit pada tahun 2005 dan 461 unit pada tahun 2004. Sedangkan balai pengobatan menunjukkan adanya penurunan dari 3.149 unit pada tahun 2005 menjadi 2.917 unit pada tahun 2006.

139

Tabel 4.17. Data Umum Kesehatan
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 JENIS DATA Puskesmas (Non DTP+DTP) Puskesmas Poned Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling Rumah Sakit Pemerintah Rumah Sakit Penek Rumah Sakit Umum BUMN Rumah Sakit TNI/POLRI Rumah Sakit Swasta Posyandu Polindes Klinik KB (RB/KIA) Klinik Swasta (BP) Dokter Umum di Puskesmas Dokter Spesialis di RSUD Dokter gigi di Puskesmas Bidan/Bidan tinggal di desa Perawat 2004 966 (842 NonDTP; 144 DTP) 65 1438 475 34 (27 RSUD; 7 RS Khusus D) 5 6 11 83(58 Umum; 25 Khusus) 41.951 1290 218 1.815 1.393 505 623 6.231 bidan 17 18 5867 6562 3.919 bidan di desa 7.851 2005 994 (857 Non DTP; 137 DTP) 85 1.465 527 37 (30 RSUD; 7 RS Khusus D) 9 7 11 119 (74 Umum; 45 Khusus) 45.105 1085 218 3140 1.622 523 856 2006 1001 (860 Non DTP; 141 DTP) 94 1.475 612 37 (30 RSUD; 7 RS Khusus D) 12 7 16 138(89 Umum; 49 Khusus) 45.415 1.721 210 2.917 1.631 575 884 6.951 bidan 4.424 bidan di desa 8.522 2007 1007 (867 Non DTP; 40TP) 94 1.475 613 38 (30 RSUD; 8 RS Khusus D) 12 7 16 138 (89 Umum; 49 Khusus) 45.903 3263 210 2.917 1600 592 864 7.150 bidan 4.808 bidan di desa 7.657

Gambar 4.8. Sarana Rumah Sakit di Jawa Barat tahun 2004 - 2006

Sumber: Dinkes Propinsi Jabar, 2007

140

Gambar 4.9 Rasio Tempat Tidur Di Seluruh Rumah Sakit TerhadapPenduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 - 2007

Sumber: Profil Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 Angka rasio tempat tidur di seluruh RS terhadap penduduk yang terus menurun menunjukkan meningkatnya ketersediaan fasilitas RS untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2004 sebanyak 16.160 orang pada tahun 2005, menjadi 17.788 orang pada tahun 2006. Penolong kelahiran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan balita. Di samping itu kesehatan ibu juga memberi andil terhadap kesehatan bayi yang akan dilahirkannya. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya) dianggap lebih baik dibandingkan yang ditolong oleh dukun, famili, atau lainnya. Penolong kelahiran terakhir balita yang dilakukan oleh tenaga medis pada tahun 2006 sebesar 56,64 persen naik menjadi 61,22 persen pada tahun 2007. Dari 3,8 juta balita di Jawa Barat pada tahun 2007, sekitar 11,31 persen kelahirannya ditolong oleh dokter, 49,40 persen oleh bidan, dan 0,51 persen oleh tenaga medis lainnya. Sedangkan yang ditolong oleh tenaga non medis seperti dukun sekitar 38,24 persen dan 0,53 persen ditolong oleh famili/lainnya. Dibandingkan dengan tahun 2006, persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh dukun mengalami penurunan sebesar 3,6 poin, sementara yang ditolong oleh tenaga paramedis naik sebesar 4,58 poin.

141

Perhatian masyarakat terhadap kesehatan balita merupakan indikasi bahwa masyarakat telah memahami pentingnya hal ini. Salah satu indikator yang bias merefleksikan hal ini adalah lama menyusui. Semakin lama balita mendapat ASI sesuai waktu yang ditentukan (24 bulan) akan berpengaruh terhadap kesehatan balita. Air susu ibu (ASI) sangat penting bagi perkembangan dan kesehatan balita. ASI merupakan zat yang sempurna untuk pertumbuhan bayi dan mempercepat perkembangan berat badan. Dari seluruh balita di Jawa Barat pada tahun 2007, sebanyak 3,617 juta balita atau 94,40 persen pernah diberi ASI. Persentase balita yang disusui oleh ibunya selama 2 tahun atau lebih mengalami peningkatan dari 33,98 persen pada tahun 2006 menjadi 36,46 persen pada tahun 2007. Sedangkan yang disusui selama satu sampai kurang dari dua tahun sebesar 37,20 persen, dan sisanya yaitu balita yang disusui kurang dari satu tahun naik dari 25,50 persen pada tahun 2006 menjadi 26,33 persen di tahun 2007 ini. Fenomena peningkatan persentase balita yang disusui lebih dari satu tahun ini menunjukkan bahwa semakin banyak kaum ibu yang menyadari pentingnya ASI bagi kesehatan bayi. Tabel 4.18. Lama Balita Menyusui dan Persentase Penolong KelahiranTerakhir Menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun

2007

142

Tabel 4.19. Data Derajat Kesehatan
No Indikator 1 AKB 2 AKABA 3 UHH AKI (Per 100.000 4 KLH) AKK (per 1.000 5 penduduk) Status Gizi Buruk 6 Balita Angka kelahiran 7 Kasar 2004 43.40 (thn 2004)* 64.67 (thn 2000)** 66.07 (thn 2004)* 321.15 (thn 2003)* 8.10 (thn 2000)** 1.4% (2004)**** 22.60 (thn 2000)** 2005 40.87 (thn 2005)* 64.67 (thn 2000)** 66.57 (thn 2005)* 321.15 (thn 2003)* 8.10 (thn 2000) 1.01% (2006)**** 21.59 (thn 2005)* 2006 40.26 (thn 2008)* 64.67 (thn 2000)*** 67.40 (thn 2006)* 321.15 (thn 2003)* 8.10 (thn 2000) 1.09% (2006)**** 2007 39 64.67 (thn 2000)** 67.72 (thn 2007)* 321.15 (thn 2003)* 8.10 (thn 2000)** 1.13% (2007)****

21.92 (thn 2003)* 21.92 (thn 2003)*

Sumber: Dinkes Propinsi Jawa Barat, diolah kembali. Kematian Peristiwa kematian yang terjadi dalam suatu wilayah dapat

menggambarkan derajat kesehatan, maupun hal lain misalnya rawan keamanan atau bencana alam yang terjadi di wilayah tersebut. Berbagai faktor yang berkaitan dengan penyebab kematian maupun kesakitan antara lain tingkat sosial ekonomi, kualitas lingkungan hidup, upaya pelayanan kesehatan dan lain-lain. Beberapa faktor penting yang perlu mendapat perhatian khusus di Provinsi Jawa Barat, utamanya berkaitan dengan kematian ibu dan bayi adalah besarnya tingkat kelahiran dalam masyarakat, umur masa paritas, jumlah anak yang dilahirkan, serta penolong persalinan. Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) merupakan indikator yang sangat sensitif terhadap ketersediaan kualitas dan pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan Perinatal. AKB juga dipengaruhi oleh pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan gizi keluarga. Sehingga AKB dapat dipakai sebagai tolok ukur pembangunan sosial ekonomi masyarakat menyeluruh AKB dihitung sebagai jumlah kematian bayi dibawah usia 1 tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Provinsi Jawa Barat dari 143

45,69 per 1000 kelahiran hidup tahun 2000, di tahun 2005 menjadi 43,40 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan jumlah kematian bayi di Jawa Barat tahun 2006 sebanyak 3.580 dari 818.338 kelahiran hidup.

Gambar 4.10. Angka Kematian Bayi (AKB) menurut Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat tahun 2005
AKB JAWA BARAT: 40.87

Kab.Bogor (42,42)

Kab. Bekasi Kota Bekasi (45,43) Kab. Karawang (31,95) (48,29) Kota Depok Kab. Subang (28,07) (40,67) Kota Bogor (26,32) Kab. Purwakarta (41,50) Kota Cimahi (31.15)

Kab. Indramayu (51,33)

Kota Cirebon Kab. Cirebon (31,67) (52.24)

Kota Sukabumi (32,27)

Kab. Sumedang (39,02) Kab. Majalengka (44,24) Kota Bandung (35,01) Kab. Kuningan (42,52) Kab. Bandung (43,50) Kota Tasikmalaya (41.36) Kab. Garut (54,83) Kota Banjar (42.67)

Kab. Sukabumi (44,50)

Kab. Cianjur (48,50)

= < 51 = rendah = 51 - 57 = menengah = > 57 = tinggi Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis (45,50) (49,91)

Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Kota tahun 2006, penyebab kematian neonatal terbanyak adalah Hipoksia Intra Uterus dan Asfiksia lahir (29,39 %), Kematian bayi dalam kandungan (21,57 %), dan Bayi yang lahir dengan Berat Badan Rendah (12,17 %). Hal ini dapat mencerminkan kurangnya perawatan ibu dan bayi yang adekuat maupun defisiensi gizi ibu hamil. Angka Kematian Balita (AKABA) Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak umur 0 – 4 tahun per 1000 kelahiran hidup. Estimasi Angka Kematian Balita di Indonesia dihitung oleh Badan Pusat Statistik. Sementara itu di Provinsi Jawa Barat estimasi AKABA dari tahun ke tahun menunjukan penurunan tetapi masih berada diatas angka nasional yaitu 132 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1986, 105 per 1000 kelahiran 144

hidup pada tahun 1992 dan 101 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1993. Berdasarkan laporan dari sarana pelayanan kesehatan tahun 2006, jumlah balita mati di Jawa Barat adalah 306 orang. Sejak tahun 1993 telah dilaksanakan berbagai macam kegiatan untuk menurunkan angka kematian balita tersebut sehingga pada tahun 2000 angka kematian balita di Jawa Barat menjadi 64,67, walaupun angka ini masih jauh diatas angka nasional sebesar 44,71 pada tahun yang sama. Angka Kematian Balita (AKABA) dapat digunakan untuk

menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan serta faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak dan balita seperti, gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Tabel 4.20. Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup di Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan angka Nasional tahun 1986, 1992, 1993 dan 2000

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia tahun 2001, survey program Jawa Barat tahun 2000

Berdasarkan laporan penyakit penyebab kematian anak balita di RS tahun 2006, penyebab utama kematian pada anak balita adalah Pneumonia, dan Diare/Gastroenteritis. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan rendahnya kualitas kesehatan lingkungan.

145

Kematian akibat diare dapat disebabkan oleh karena rujukan ke rumah sakit terlambat dilakukan, disamping itu disebabkan pula oleh masih rendahnya pengetahuan akan penggunaan Oralit atau Larutan Gula Garam (LGG) dalam menaggulangi dehidrasi akibat diare. Kematian akibat Pneumonia dan atau bronkhopneumonia dapat

disebabkan karena rendahnya pengetahuan ibu tentang deteksi dini penyakit ini dan pencarian pengobatan. Tabel 4.21. Pola Penyakit Penyebab Kematian Anak Balita (1 – 4 Tahun) Yang Dirawat Di Rumah Sakit Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2006 Tahun 2006 Jenis Penyakit % No Jenis Penyakit Pneumonia & 1 Bronchopneumonia 13,64 11 Asma 2 Diare & Gastroenteritis 10,75 12 Anemia Lainnya Penyakit Infeksi dan Parasit 3 Kejang YTT 9,79 13 lainnya Encephalitis & 4 Meningoencephalitis 9,63 14 Gizi buruk Bronkhitis & Bronkhiolitis 5 Meningitis 8,03 15 Akut Ileus paralitik & obstruksi 6 Demam Berdarah Dengue 5,14 16 usus tanpa hernia Peny. Radang susunan 7 syaraf 3,85 17 Combusio cerebri 8 Septisemia 2,73 18 Malnutrisi Demam Typhoid dan 9 paratyphoid 2,25 19 Morbili 10 Tetanus 2,25 20 Penyakit Jantung 21 Penyakit Lainnya Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2006 No Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Maternal atau Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) menunjukan jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan dan masa nifas pada setiap 1000 kelahiran hidup dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu. AKI berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan 146

% 2,09 1,93 1,61 1,44 1,12 1,12 0,96 0,80 0,80 0,80 19,26

kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan sewaktu ibu melahirkan dan masa nifas. Beberapa determinan penting yang mempengaruhi AKI secara langsung antara lain, status gizi, anemia pada kehamilan, keadaan tiga terlambat dan empat terlalu. Faktor mendasar penyebab kematian ibu maternal adalah tingkat pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, keadaan ekonomi keluarga dan pola kerja rumah tangga. Adanya pandangan masyarakat bahwa ibu hamil, melahirkan dan menyusui adalah proses alami, menyebabkan ibu maternal tidak diperlakukan secara khusus, seperti dibiarkan dan membiarkan diri untuk bekerja berat, makan dengan gizi dan porsi yang kurang memadai. Hasil Survei BPS tahun 2003 menunjukan bahwa umumnya kematian ibu terjadi pada saat melahirkan (60,87%), waktu nifas (30,43%) dan waktu hamil (8,70%). Hal ini sejalan dengan data mengenai jumlah kematian ibu maternal dari laporan sarana pelayanan kesehatan. Adapun penyebab kematian secara langsung pada persalinan dengan komplikasi adalah perdarahan, pre-eklamsia dan eklamsia, infeksi jalan lahir serta emboli, robekan jalan lahir, septik aborsi. Penyebab tidak langsung tingginya AKI adalah faktor pendidikan ibu yang rendah, status gizi ibu yang kurang serta terlalu muda usia ibu pada saat hamil. Gambar 4.11. Penyebab Kematian Ibu Maternal di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2003-2005

1000 800 600 400 200 0 2003
Perdarahan

311 228 148 43 282 67 47 287 256 96 39 253

2004
Infeksi Eklampsia Lain-lain

2005

Sumber: Subdin Pelayanan Kesehatan,Dinkes Provinsi Jawa Barat

147

Kematian Kasar Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate) dapat digunakan sebagai petunjuk umum status kesehatan masyarakat, kondisi kesehatan di dalam masyarakat, secara tidak langsung menggambarkan kondisi lingkungan ekonomi, fisik dan biologis. AKK menjadi dasar penghitungan laju pertambahan penduduk, walaupun penilaian yang diberikan secara kasar dan tidak langsung. Menurut BPS Provinsi Jawa Barat, perkiraan tingkat kematian tahun 20002005 untuk perempuan berkisar sebesar 20,59 dan laki-laki 20,19. Pola penyakit penyebab kematian untuk kelompok Lansia dan Pralansia tahun 2006 adalah karena penyakit kardiovaskuler, TBC dan penyakit degeneratif lainnya merupakan penyebab kematian terbesar untuk kelompok usia tersebut. Gambaran pola penyakit penyebab kematian menunjukkan bahwa penyakit dengan beban ganda (double burden) merupakan masalah di Provinsi Jawa Barat, dengan pokok penyebab pada infeksi, disertai dengan faktor risiko gaya hidup seperti konsumsi makanan berlemak tinggi dan kurang olah raga. penyakit sirkulasi darah maupun penyakit degeneratif. Umur Harapan Hidup Gambar 4.12. Perbandingan Proyeksi UHH dan Target UHH Provinsi Jawa Barat, Tahun 2000 s.d. 2010
68.00
66.80 66.90 67.00 67.10 67.30 67.40

67.00
66.20 65.80

66.50 66.74 66.87 67.01 67.14

66.00 65.00 64.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 66.07 64.90
64.63 65.29 64.80 64.00 65.68

66.47

66.60

63.00 62.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PROYEKSI TARGET

148

Status Gizi Berbagai Upaya dilakukan untuk mengatasi masalah gizi antara lain Program Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). Program perbaikan gizi bertujuan meningkatkan mutu konsumsi pangan sehingga berdampak pada keadaan atau status gizi masyarakat. Masalah utama gizi masih diwarnai dengan masalah Gizi buruk (khususnya pada kelompok umur balita), gangguan akibat kurang yodium (GAKY), anemia gizi besi (AGB) dan kurang vitamin A (KVA), utamanya pada kelompok penduduk tertentu seperti anak-anak dan wanita. Pemberian vitamin A untuk anak balita 1-4 tahun dan ibu nifas, pemberian tablet Fe pada ibu hamil, distribusi kapsul yodium untuk penduduk sasaran (WUS) pada daerah rawan GAKY. Kecenderungan berat badan lebih berkaitan dengan gaya hidup mencakup pola makan dan kebiasaan berolahraga. Obesitas perlu diwaspadai mengingat keadaan tersebut merupakan faktor predisposisi. Gizi buruk pada balita perlu diwaspadai karena akan berdampak pada lemahnya sumber daya manusia di masa mendatang (lost generation). Kurang Vitamin A Tujuan utama program penanggulangan KVA (Kurang Vitamin A) adalah menurunkan prevalensi Xerophthalmia sampai 0,1 %. Dari hasil Susenas 1992 , prevalensi xerophthalmia yang dinyatakan sebagai prevalensi X1B di Jawa Barat sebesar 0,11 %, berarti telah terjadi penurunan prevalensi sebesar 92.90% jika dibandingkan dengan tahun 1978 (1,55%). Dengan keberhasilan ini maka masalah KVA klinis bukan lagi merupakan masalah kesehatan masyarakat jika mengacu kepada kriteria WHO (X1B = 0,5 %).

149

Tabel 4.22. Status Gizi Balita Tahun 1999-2001 dan 2004-2007 Status Gizi Balita ( % ) Lebih Baik Kurang Buruk 1999 23.33 54,45 17,26 4,96 2000 4,84 81,46 12,88 0,79 2001 1,91 85,27 11,7 1,32 2004 2,59 84,06 11,94 1,41 2005 1,83 85,75 11,41 1,01 2006 1,62 86,36 11,52 1.09 2007 2.03 85,23 11,15 1,13 Sumber: Disnaker Propinsi Jawa Barat, 2008 Tahun

Gambar 4.13. Persentase Desa/Kelurahan dengan Garam Beriodium yang Baik Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2003 s.d 2006

25 20
18,95 20,42 20,98

23,42

15 10 5 0 2003 2004 2005 2006

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2006 Hasil analisis vitamin A dalam serum mengungkapkan bahwa 50% status vitamin A anak balita masih rendah atau marjinal. Hal ini menggambarkan bahwa untuk mencegah terjadinya kembali prevalensi xerophthalmia yang tinggi, program penanggulangan kurang vitamin A perlu diteruskan dengan dukungan konsumsi makanan sumber vitamin A bagi anak balita. Penanggulangan defisiensi vitamin A pada anak balita dapat dilakukan dengan cara pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi (200.000 IU) setiap 6 bulan sekali, pendidikan gizi ibu di posyandu, fortifikasi bahan makanan yang banyak dikonsumsi anak balita dengan vitamin A (1.800 IU). Pemberian satu kapsul vitamin A pada ibu sehabis melahirkan bertujuan untuk meningkatkan kadar vitamin A dalam ASI bagi ibu dalam 1-2 minggu, disamping itu pula kepada ibu

150

menyusui dapat diberikan pendidikan gizi di posyandu tentang pentingnya mengkonsumsi makanan sumber vitamin A. Gangguan Akibat Kurang Yodium Tujuan utama program penanggulangan GAKY adalah untuk menurunkan angka gondok total (Total Goitre Rate/TGR) dan angka gondok nyata (Visible Goiter Rate/VGR) serta mencegah munculnya kasus kretin pada bayi baru lahir di daerah endemik sedang dan berat. Persentase desa/kelurahan dengan garam beriodium baik dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, meskipun persentasenya baru berkisar pada angka 20 %. Hasil pemeriksaan TGR pada anak sekolah pada tahun 2004, menunjukkan 7 % (1.218 orang) menderita penyakit gondok. Anemia Gizi Anemia gizi masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Hasil beberapa penelitian yang dilakukan di Jawa Barat menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin lama usia kehamilan jumlah bumil yang menderita anemia berat semakin tinggi. Hasil penelitian pada tahun 2003 mengenai masalah Ibu hamil kurang energi kronis dan anemia gizi besi di 24 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat tercantum pada grafik berikut ini. Gambar 4.13. Prevalensi Anemia Gizi Ibu Hamil di Provinsi Jawa Barat Tahun 2003
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
76 65,5 57,5 41,4 51,4 52 47,7 52,9 42,6 44,8 54,1 52,2 38,1 42,5 41,8 36,5 48,7 43,5 44 45,7 51,4 56,4 51,7 77,3 77

Sumber : P3Gizi dan Makanan Depkes dan DinKes Jabar, tahun 2003

K un P ing ur a K wa n ab ka . C rt a K ot ireb a on C ir In ebo dr am n ay C u im ah K De i ab p . B ok K ek ot a asi B ek K Ka as ot ra i a S wa K u ab ka ng . S bu uk mi ab M um a K jale i ab ng .B an ka K ot d a B ung an du ng K Ga ot a rut B K K og ot o a ab. Ta B r K ab sik og . T m or as ala ik y m a al ay a S u S ba um n ed g an C g ia nj C ur J a ia m w a is B ar at

151

Berdasarkan data mengenai prevalensi anemia pada ibu hamil di provinsi Jawa Barat tahun 2003, kasus tinggi > 55 % terdapat di daerah pesisir Kabupaten Karawang, Kabupaten. Indramayu, Kabupaten Cianjur dan Wilayah timur Jawa Barat yaitu Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis. Tingginya prevalensi anemia pada ibu hamil maupun remaja putri perlu mendapat perhatian khusus, utamanya didalam rangka penurunan angka kematian ibu dan kematian bayi. Adanya peningkatan jumlah pekerja wanita yang bekerja di sektor formal maupun informal di Jawa Barat, sehingga masalah anemia gizi besi pada Nakerwan menjadi penting menyangkut produktivitasnya sebagai pekerja wanita dan calon ibu. Sampai saat ini prevalensi anemia pada pekerja wanita adalah 35,6 % - 37,6 %. Demikian juga masalah anemia gizi besi pada anak sekolah, disebabkan oleh infeksi cacing atau pola konsumsi makanan yang kurang. Dari bidang kesehatan, upaya dan energi pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun 2003 hingga tahun 2006 banyak tersita untuk penanggulangan wabah-wabah penyakit menular, mulai dari demam berdarah, malaria, polio, hingga wabah flu burung, demikian juga penanganan kasus-kasus gizi buruk pada balita. Namun memasuki tahun 2007, seiring dengan telah tertanggulanginya berbagai wabah penyakit menular tersebut, fokus upaya kesehatan mulai bergeser dari kegiatan-kegiatan kuratif ke kegiatan-kegiatan preventif dan promotif. Hal ini ditandai dengan kembali bergairahnya pelaksanaan program-program

Desa/Kelurahan Siaga hingga Kabupaten/Kota Siaga, Gerakan Sayang Ibu, dan berbagai program pembudayaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Namun demikian perhatian terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin tetap mendapat perhatian yang seksama, yakni melalui penyuksesan pemberian jaminan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin (Askeskin) dan juga pengalokasian dana tambahan dari APBD Provinsi untuk program Askeskin. Penempatan dokter-dokter residen (yang sedang

menyelesaikan pendidikan spesialis) dilaksanakan di wilayah Jawa Barat Selatan untuk mengembangkan pelayanan kegawatdaruratan kebidanan pada PuskesmasPuskesmas.

152

IV.10. Peningkatan Perlindungan Dan Kesejahteraan Sosial Permasalahan sosial termasuk terjadinya bencana alam. Pada tahun 2006, terjadi bencana Tsunami yang melanda pantai selatan Jawa Barat. Jumlah korban jiwa yang meninggal akibat bencana sebanyak 612 orang, dengan jumlah terbanyak 443 orang di Kabupaten Ciamis dan 102 orang di Kabupaten Tasikmalaya. Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi. Selain itu kondisi jaringan irigasi juga belum memadai, walaupun dari tahun 2003 s/d 2007 jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan ringan telah berkurang dari sekitar 74 % menjadi 46 %. Demikian pula halnya dengan intensitas tanam padi pada daerah irigasi yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat dirasakan masih belum optimal, walaupun dalam kurun waktu tersebut telah meningkat dari 182 % menjadi 190 %. Masalah lainnya adalah anak terlantar, orang jompo, anak nakal, korban penyalahgunaan narkotik (Narkoba), penyandang cacat, gelandangan atau pengemis, tuna susila, fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, anak jalan dan lain-lain. Tabel 4.23. Jumlah Kerugian Akibat Bencana Alam Menurut Jenis di Jawa Barat
Korban Jiwa Meninggal 8 .777 Ringan

Kerusakan Rumah Berat Hancur Terancam

Terendam

Tahun 2005 2006

2.428

612

3.169

1.581 3.345

1.394 68.227

1.073 2.330

2.345 Tidak ada data

Sumber: Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, 2007

153

Tabel 4.24. Jumlah Permasalahan Sosial Menurut Jenis di Jawa Barat Tahun Anak Terlantar Lansia/ Jompo Anak Nakal Korban Narlotika Penyand ang cacat Gelandangan /pengemis Tuna Susila Fakir miskin/ Keluarga Miskin 877.129 1.090.321 1.120.321 1.886.890

2003 2004 2005 2006

78.103 105.246 5.655 2.851 58.151 280.389 125.419 6.679 34.234 66.456 280.389 125.419 6.679 34.234 66.456 197.819 236.721 3.092 13.239 84.356 Sumber: Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, 2007

4.143 5.223 5.223 5.523

4.426 5.598 5.598 3.659

Tahun

Anak,Wanita dan Lansia Korban Tindak Kekerasan

Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis

Bekas Narapidana

Wanita Rawan Sosial Ekonomi

2005 2006

5.335 19.101 44.346 18.232 Sumber: Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, 2007

8.825 6.824

128.525 171.180

Tahun

Masyarakat Tinggal Di Daerah Rawan Bencana 2005 124.371 42.442 2006 196.094 67.811 Sumber: Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, 2007

Keluarga Berumah Tidak Layak Huni

Anak Balita Terlantar 29.161 54.584

Anak Jalanan

8.448 6.428

Jumlah fasilitas panti asuhan yang dikelola oleh swasta mengalami peningkatan jumlah, berdasarkan data dari Dinas Sosial didapatkan pada tahun 2004 didapatkan 464 panti, tahun 2005 didapatkan 574 panti, dan tahun 2006 didapatkan 629 panti. Sedangkan jumlah panti asuhan yang dikelola oleh pemerntah tidak mengalami perubahan berdasarkan data tahun 2004 – 2006, yaitu sejumlah 6 panti. Jumlah panti wreda yang dikelola oleh swasta dan pemerintah mengalami peningkatan jumlah dari tahun ke tahun. Tabel 4.25. Jumlah Panti Wreda Berdasarkan Data Dinas Sosial 2004 2005 Pemerintah 605 605 Swasta 22.692 25.414 Sumber: Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, 2007 2006 1.046 26.472

154

Berbagai program pembangunan bertujuan untuk menjamin standar hidup yang memadai bagi semua anggota masyarakat. Pada periode tahun 2004 – 2006, tercatat bahwa jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menunjukkan peningkatan. Tetapi, di sisi lain peran masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dirasakan meningkat, terlihat dari meningkatnya jumlah panti sosial yang diselenggarakan oleh swasta, serta jumlah pekerja sosial masyarakat. IV.11. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan

Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga Kependudukan Pada hakekatnya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan penduduk sehingga penduduk dapat menikmati hidup layak sehingga mampu memenuhi kebutuhannya seiring dengan tuntutan perkembangan jaman. Data tentang kependudukan menjadi hal yang krusial mengingat target pembangunan itu sendiri adalah penduduk. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal yang kuat bagi terlaksananya program pembangunan. Berdasarkan Suseda, pemekaran wilayah di Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat telah diakomodir. Jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat yang semula sebanyak 25 kabupaten/kota bertambah menjadi 26 kabupaten/kota. Jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2006 sebesar 40.737.594 orang dan tahun 2007 sebesar 41.483.729 orang. Penduduk laki-laki tahun 2006 sebesar 20.579.308 orang dan tahun 2007 sebesar 20.919.807 orang dan penduduk perempuan tahun 2006 sebesar 20.158.286 orang dan tahun 2007 sebesar 20.563.922 orang. Sex Ratio tahun 2006 menunjukkan angka 1,02, artinya bahwa setiap 100 orang perempuan, terdapat 102 orang laki-laki dan sex ratio pada tahun 2007 sebesar 101,7 yang berarti setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.017 lakilaki. Perubahan komposisi penduduk berdasarkan Kelompok Usia dimana terdapat peningkatan kelompok usia muda menjadi kelompok usia produktif.

155

Gambar 4.14. Jumlah Penduduk Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2006

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.26. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2006
Kelompok Umur 1. Muda (0 – 14 tahun) 2. Produktif (15 – 64 tahun) 3. Tua (> 65 tahun) Jumlah 2000 30,71 64,73 4,56 100 2001 30,35 65,39 4,26 100 2002 30,21 65,56 4,23 100 2003 28,70 67,06 4,24 100 2004 30,06 65,59 4,35 100 2005 29,76 65,83 4,41 100 2006 29,62 65,81 4,57 100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

156

Gambar 4.15. Laju Pertumbuhan Penduduk Di Provinsi Jawa Barat Selama Kurun Waktu 2002-2007

Menurut data Suseda, laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun relatif terus menurun. Pada periode 2002-2003, LPP Provinsi Jawa Barat mencapai 2,25 persen meningkat menjadi hanya 2,64 persen pada periode berikutnya (tahun 2003-2004), tetapi terus mengalami penurunan pada periode tahun 2004-2005 menjadi hanya sekitar 2,09 persen dan di periode tahun 2005-2006 LPP-nya mengalami penurunan menjadi 1,94 persen. LPP periode 2006-2007 sebesar 1,84 persen. Kondisi tersebut menunjukkan upaya pengendalian penduduk di Provinsi Jawa Barat relatif cukup baik. Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Barat menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan yaitu 798 orang per kilometer persegi pada tahun 1980, menjadi 972 orang per kilometer persegi pada tahun 2000 dan 1085 orang per kilometer persegi pada tahun 2003 menjadi 1.130 orang perkilometer persegi di tahun 2005 serta pada tahun 2006 meningkat lagi menjadi 1.146 orang perkilometer perseginya. Angka Kelahiran Kasar (CBR) dan Angka Kesuburan Total (TFR) Selama periode 2000 – 2006, tren Fertilitas di Jawa Barat terus mengalami penurunan. Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan setiap perempuan (Total Fertility Rate) di tahun 2000 masih menunjukan angka 2,61 terus menurun menjadi 2,39 di tahun 2006. Demikian juga Angka Kelahiran Kasar yang terus menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. 157

Tabel 4.27. Angka Kelahiran Kasar (CBR) dan Angka Kesuburan Total (TFR) di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2000 – 2006 Total Fertility Rate = TFR = Angka Kesuburan Total 2000 2,61 2001 2,51 2002 2,20 2003 2,82 2004 2,54 2005 2,53 2006 2,39 Sumber : Suseda tahun 2002 – 2006 Tahun Crude Birth Rate = CBR = Angka Kelahiran Kasar 23,98 21,98 21,90 28,33 25,51 25,41 24,01

Perkawinan Umur perkawinan pertama mempunyai pengaruh yang besar terhadap tinggi rendahnya tingkat fertilitas, karena pangjangnya masa reproduksi berkaitan dengan umur pertama kali perempuan melakukan pernikahan. Makin muda usia perempuan pada perkawinan pertama maka kecenderungan untuk memiliki anak lebih banyak semakin tinggi. Semakin muda usia perkawinan pertama, semakin besar risiko yang dihadapi bagi keselamatan kesehatan ibu maupun bayi, secara mental perempuan muda yang cepat menikah umumnya sangat rentan perceraian karena emosi yang belum stabil dan belum siap untuk menjalankan rumah tangga serta belum siap menerima pengetahuan tentang kehamilan dan persalinan. Tabel 4.28. Penduduk Wanita berusia 10 tahun ke atas yang pernah menikah Menurut usia perkawinan pertama di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 – 2006 Usia Perkawinan 2002 2003 2004 2005 2006 Pertama 1. < 15 tahun 18,02 16,50 16,50 16,28 18,83 2. 16 Tahun 13,31 12,84 12,84 12,57 12,26 3. 17 - 18 tahun 29,70 29,37 29,37 29,34 28,28 4. 19 – 24 tahun 33,36 35,62 35,62 36,11 34,41 5. > 25 tahun 5,61 5,67 5,67 5,71 6,21 Jumlah 100 100 100 100 100 Sumber : Suseda tahun 2002 – 2006

158

Gambar 4.16. Cakupan Peserta KB Baru di Provinsi Jawa Barat Tahun 2001s/d 2006

Keluarga Berencana Keberhasilan program Keluarga Berencana dapat diketahui dari beberapa indikator ditunjukan melalui pencapaian cakupan KB Aktif dan peserta KB Baru terhadap pasangan usia subur(PUS) dan persentase peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Efetif Terpilih (MKET). Pencapaian KB Baru pada tahun 2006 sebesar 12,72%, cakupan ini mengalami kenaikan (10,66%). Jumlah sarana pelayanan KB yang dimanfaatkan oleh akseptor KB baru di Provinsi Jawa Barat terbanyak adalah Pos KB desa yang pada tahun 2005 berjumlah 8.883 buah dan tahun 2006 berjumlah 7 439 buah. Sedangkan petugas jasa konsultasi maupun jasa pelayanan KB adalah Bidan sebesar 5.433 orang pada tahun 2005 dan 5.547 orang pada tahun 2006. Pada tahun 2005 alat kontrasepsi yang paling banyak diminati oleh akseptor baru adalah suntik sebanyak 464.941 akseptor, Pil 238 095 orang dan IUD sebanyak 79 704 akseptor. Pada tahun 2006 alat yang paling diminati adalah pil sebanyak 564.159 akseptor, Pil 309.005 orang dan IUD sebanyak 105.513 akseptor. dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2005

Program KB dipengaruhi juga oleh kondisi perekonomian, di mana berdasarkan hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat,

159

pada tahun 2006 masih terdapat 17,48% dari total 10,4 juta keluarga yang berada dalam tahapan Keluarga Pra Sejahtera, menunjukkan peningkatan dibandingkan proporsi pada tahun 2005 sebesar 13,38%.

Gambar 4.17 Tahapan Keluarga Sejahtera di Propinsi Jawa Barat 2005-2006

Sumber : Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat 2007

160

Pemuda dan Olah Raga Dari aspek pemberdayaan perempuan serta pembinaan pemuda dan olahraga, upaya pembinaan generasi muda dilakukan melalui revitalisasi dan penguatan kelembagaan kepemudaan. Selain itu dilakukan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada para pemuda pelopor berprestasi. Perhatian terhadap olahraga telah dilakukan melalui pembinaan terhadap atlet-atlet pelajar di PPLP Jawa Barat, juga melalui pengiriman atlet pelajar pada POPWIL dan POPDA. Khusus menghadapi PON 2008 bersama dengan KONI Jawa Barat digelar program “Jabar 100”, untuk mendongkrak prestasi jabar yang ditargetkan merebut posisi dua besar PON. Selain itu pemberian penghargaan senantiasa diberikan kepada atlet-atlet yang berprestasi nasional maupun internasional. Upaya pengembangan olahraga di daerah dilakukan melalui pengembangan olahraga masyarakat, ditandai dengan mulai dilaksanakannya pembangunan Bandung West Java Stadium di Gedebage Kota Bandung serta sarana prasarana olahraga di kecamatan terpilih mulai tahun 2008. Beberapa hal yang telah dicapai pada olahraga prestasi dalam kurun waktu 2003-2007 antara lain menduduki urutan ke 3 (tiga) pada Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2004 di Palembang, menduduki urutan ke 2 (dua) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) di Medan, menjadi juara umum pada kejurnas beberapa cabang olahraga sebagai kualifikasi PON ke di Kalimantan Timur. Selain itu Jawa Barat juga menjadi juara umum berturut-turut pada Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren (POSPENAS) tahun 2003 dan 2005.

Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Tantangan, dan Isu Strategis Pembangunan kualitas hidup penduduk Jawa Barat tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli. Pada Tahun 2007, IPM Jawa Barat mencapai angka 70,76 161

(angka sangat sementara), meningkat sebesar 0,71 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 70,05. Dalam rentang 2003–2007, IPM Jawa Barat meningkat sebesar 2,89 dari angka 67,87 pada tahun 2003 menjadi 70,76 pada tahun 2007. Kekuatan Dengan jumlah penduduk yang banyak sehingga dapat berpotensi untuk memberikan kontribusi positif a) Kebijakan wajar dikdas 9 tahun dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah b) Kebijakan pembangunan kesehatan yang diarahkan pada peningkatan kesehatan seluruh lapisan masyarakat sehingga dihasilkan masyarakat yang berkualitas c) Keterwakilnya perempuan dalam kegiatan politik makin meningkat d) Meningkatnya program-program dalam pembinaan olahraga e) Memiliki perda tentang pencegahan dan penanganan perdagangan orang, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak-anak f) Ketersediaan sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat dan dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam pembangunan Kelemahan a) Upaya peningkatan kualitas dan produktivitas SDM Jawa Barat belum optimal b) Kurang kesadaran masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbudaya. c) Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Jawa Barat masih rendah, terutama perempuan d) Tingginya kesenjangan status kesehatan (angka-angka yang menjadi indikator dalam menilai derajat kesehatan) e) Masih terdapatnya permasalahan dalam kesetaraan dan keadilan jender dalam pelaksanaan pembangunan f) Masih tingginya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) g) Tingginya AKI dan AKB h) Tingginya morbiditas penyakit menular dan tidak menular i) Terdapat wilayah yang rawan bencana

162

Peluang a) Otonomi pendidikan formal berbasis kompetensi dengan memperhatikan keseimbangan kurikulum nasional dengan muatan lokal guna mengembangkan potensi daerah b) Otonomi peningkatan pelayanan kesehatan c) Kesadaran terhadap kesetaraan gender yang semakin luas akan mendorong potensi dan semangat kaum perempuan untuk lebih berperan dalam peningkatan kehidupan. Pemerintah Provinsi diberi membuat arahan peraturan. Tantangan a) Semakin derasnya arus informasi dan akulturasi budaya asing melalui media massa b) Tingginya penyakit menular (TBC, HIV-AIDS, DBD, Diare, AI) dan penyakit-penyakit tidak menular seperti jantung, penyakit jiwa dan pembuluh darah. c) Perubahan lingkungan yang merugikan kesehatan masyarakat sebagai dampak perubahan iklim global, akan memperberat upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat. d) Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial rendah pada wilayah urban akan menimbulkan permukiman yang kumuh serta kerawanan sosial dan kriminalitas. e) Exploitasi terhadap potensi dan peranan perempuan Indonesia untuk tujuan dan kepentingan illegal dan komersial (pornografi, pornoaksi, perdagangan perempuan, pelecehan seksual) f) Masalah kemiskinan dan keterbelakangan yang mempengaruhi pendidikan masyarakat g) Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya jumlah wewenang untuk

penduduk usia produktif yang mencari pekerjaan h) Penyebaran penduduk yang tidak merata di seluruh wilayah Jawa Barat

163

i) Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta diharapkan pengembangan dapat merata di seluruh wilayah Jawa Barat j) Untuk mengurangi bencana alam diharapkan masyarakat dapat berperilaku ramah terhadap lingkungan

IV. 12. Kehidupan Beragama Kualitas kehidupan beragama di Jawa Barat telah mengarah pada kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, serta kesadaran dan toleransi antar umat beragama. Kondisi tersebut menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif baik antara sesama pemeluk agama maupun antar umat beragama. Hal-hal tersebut dapat menunjang kesalehan sosial di masyarakat. Namun dalam proses mewujudkan kesalehan sosial di masyarakat, masih terdapat ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan mengganggu kehidupan beragama dan bermasyarakat. Bidang agama merupakan bidang yang menjadi urusan wajib pemerintah pusat, karenanya tidak akan dibahas terlalu banyak dalam kajian, ini. Namun secara jelas terlihat bahwa apa yang diinginkan oleh RPJMN 2004-2009 untuk agenda pembangunan kehidupan beragama ini diterjemahkan juga dalam perencanaan propinsi RPJPD, RPJMD hingga ke program dan kegiatan.

IV.13. Perbaikan Pengelolaan SDA dan Pelestarian Mutu Lingkungan Hidup

Penyusunan strategi lingkungan hidup Propinsi Jawa Barat merupakan upaya untuk menunjang perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kemampuan daerah dalam mengendalikan kerusakan dan gangguan lingkungan hidup yang telah terjadi, beberapa strategi tersebuta diantaranya adalah penyiapan instrumen kebijakan, serta strategi dan upaya-upaya yang tertuang dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh masingmasing daerah dalam mengatasi masalah lingkungannya.

164

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 menekankan kepada perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang diarahkan untuk dapat memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar memiliki kemampuan memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya, dalam jangka panjang dengan tetap menjamin kelestariannya. Sasaran yang ingin dicapai dari RPJM Tahun 2004-2009 dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup itu sendiri adalah membaiknya fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor pembangunan. Penjabaran RPJMN tahun 2006, 2007 dan 2008 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada masingmasing tahun yang antara lain memuat prioritas pembangunan, rancangan serta program pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan serta instrumen kebijakan. Salah satu kerangka RKP Provinsi Jawa Barat adalah mengaktualisasikan strategi untuk mewujudkan struktural dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Provinsi Jawa Barat. Kondisi struktur ruang diuraikan dalam kondisi sistem kota-kota, infrastruktur wilayah, dan kawasan andalan. Sementara kondisi pola ruang diuraikan dalam kondisi kawasan budidaya sawah dan kawasan lindung. Seperti tertuang dalam RPJMN Daerah Jawa Barat 2008-2013, strategi tersebut adalah rencana struktur ruang wilayah Jawa Barat ditetapkan kedalam 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan 7 (tujuh) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKN tersebut meliputi: Metropolitan Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek), Metropolitan Bandung, dan Metropolitan Cirebon. Sedangkan PKW meliputi Sukabumi, Cikampek-Cikopo, Pelabuhanratu, Indramayu, Kadipaten, Tasikmalaya, dan Pangandaran.

Keterkaitan antar PKN, antar PKW, dan antara PKN-PKW diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur wilayah. Seluruh rencana dari implementasi pengembangan PKN yang ditetapkan tersebut dituangkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat 2010, yang masih belum memperlihatkan kondisi fungsi dan peran secara optimal. Hal tersebut dilihat dari skala kegiatan ekonomi, pelayanan infrastruktur, serta daya dukung dan daya

165

tampung ruangnya. Secara umum hampir seluruh sistem kota mengalami masalah dalam penyediaan sistem sarana prasarana, meskipun PKN Bodebek memiliki keberadaan prasarana dan sarana yang lebih optimal dibandingkan PKN Metropolitan Bandung dan PKN Cirebon. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bodebek dan Metropolitan Bandung memiliki keterkaitan yang tinggi, dan dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya kesenjangan antar wilayah, terutama antara wilayah Jawa Barat bagian utara dengan bagian selatan serta antara bagian barat, tengah dan timur. Seperti juga kondisi PKN, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) secara umum masih memerlukan perbaikan dan dukungan dalam peningkatan kinerja, diantaranya kawasan andalan yang ditetapkan (Bodebek dan Bopunjur, Cekungan Bandung, Priatim-Pangandaran, Ciayumajakuning, Purwasuka, dan Sukabumi) memperlihatkan kondisi perkembangan yang lebih tinggi, dibandingkan dengan PKW lainnya karena didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana wilayah kawasan yang mendukung perkembangan sektor unggulan di kawasan tersebut. Pada aspek lingkungan, pencapaian kebijakan tata ruang dapat dilihat dari rencanan kawasan lindung (KL) yang ingin dicapai sebesar 45% pada tahun 2010, dan berdasarkan kesesuaian tutupan lahan 2005 dengan kawasan lindung yang ditetapkan RTRW Provinsi Jawa Barat, pencapaian kawasan lindung hingga tahun 2007/2008 yang dapat dicapai serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan adalah sebesar 27,5% (KL dalam kawasan hutan 11,3 % dan KL diluar kawasan hutan 16,2 %), sedangkan yang kurang sesuai sebesar 14,8% dan yang tidak sesuai sebesar 6,6%. Permasalahan yang teridentifikasi dari penyelesaian tata ruang kawasan lindung tersebut adalah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang berupa alih fungsi lahan produktif yang dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Pada umumnya alih fungsi lahan yang terjadi karena mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Perbaikan dari kondisi pengalihfungsian lahan tersebut terlihat dari data alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya (lahan terbangun) pada kurun waktu 1994-2005 sebesar 242.922,26 Ha (28,48%) dan sawah sebesar 253.281,71 Ha (27,13%). Upaya pengelolaan lingkungan

ditinjau dari kebijakan adalah telah ditetapkannya regulasi dalam bidang penataan

166

ruang, yaitu UU Nomor 26 Tahun 2007 yang dapat dipergunakan sebagai acuan yang lebih tegas dengan penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelaku penyimpangan tata ruang. Undang-undang tersebut memberi peluang Pemerintah Provinsi antara lain memiliki kewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan ruang serta pengembangan kawasan strategis provinsi sesuai dengan kewenangan di tingkat provinsi. Upaya pengelolaan lingkungan di wilayah Provinsi Jawa Barat dari aspek sumber energi adalah terlihat dari pengembangan potensi berbagai jenis sumberdaya alam yang terbaharukan. Potensi sumberdaya terbaharukan yang dikembangkan diantaranya adalah potensi panas bumi sekitar 6.101 MW atau (21,7%) dari total potensi panas bumi Indonesia. Sampai dengan tahun 2007, sekitar 92,81% energi nasional yang dihasilkan dari panas bumi dipasok oleh pembangkit panas bumi yang berada di Jawa Barat. Sementara untuk pasokan energi nasional yang berusumber dari PLTA, Jawa Barat memberikan kontribusi sebesar 46,21%. Perbaikan pengelolaan sumber-sumber potensi penyebab bencana alam di Jawa Barat dilakukan dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan sumber penyebab bencana, diantaranya 7 (tujuh) gunung api aktif, 5 (lima) sesar aktif serta aktivitas lempeng tektonik di selatan Jawa Barat. Sumber penyebab bencana gerakan tanah antara lain di wilayah jawa Barat bagian selatan, serta banjir di wilayah pantai utara, Cekungan Bandung, Bogor, serta depok. Sekaligus untuk mewujudkan fungsi 45% Kawasan Lindung Jawa Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir dilaksanakan melalui kegiatan rehabiliasi lahan kritis serta penandaan batas kawasan lindung. Rehabilitasi lahan kritis antara lain dilakukan melalui GRLK (Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis). Sisa lahan kritis sampai tahun 2007 mencapai 202.130,05 ha. Sementara untuk kegiatan penandaan batas telah dilaksanakan sepanjang 1.040 m selama tiga tahun dan dapat diselesaikan tahun 2007. Perwujudan 45% kawasan lindung tersebut melibatkan insitusi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota serta partisipasi dunia usaha dan masyarakat. Dalam pelaksanaanya, pencapaian kawasan lindung 45% dihadapkan pada permasalahan semakin meningkatnya tekanan sosial-ekonomi terhadap sumber hutan, serta sinergitas lintas instansi.

167

Sampai dengan tahun 2007 berbagai upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya air telah dilakukan melalui mengendalian tingkat pencemaran air sungai di Jawa Barat. Upaya tersebut antara lain melalui pemantauan kualitas air sungai secara periodik di 7 sungai utama dan penguatan kapasitas kelembagaan melalui program Environmental Pollution Control Management (EPCM), serta penegakkan hukum lingkungan. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui program tersebut telah dapat membangun komitmen industri di dalam mewujudkan pemulihan kualitas air sungai. Dari aspek penegakkan hukum lingkungan telah dilakukan penanganan terhadap industri pencemar, meskipun upaya-upaya pengendalian tingkat pencemaran air yang telah dilakukan terhadap kualitas air sungai di 7 sungai utama, masih belum dapat memberikan efek signifikan terhadap pergeseran status mutu air ke tingkat yang lebih baik. Terkait dengan perbaikan pengelolaan perkembangan kondisi air tanah di Jawa Barat yang semakin menurun dari tahun ke tahun dengan laju penurunan sekitar 2-5 m setiap tahunnya. Langkah-langkah konservasi dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah telah dilakukan dalam lima tahun terakhir yaitu meliputi pemantauan kondisi air tanah, pengendalian pemanfaatan pengambilan air tanah melalui perijinan dan mekanisme disinsentif, pengawasan dan penertiban pengambilan air tanah secara ilegal, serta pembuatan percontohan sumur resapan dalam di kawasan tapak industri. Upaya perbaikan pengelolaan masa datang adalah dengan memulihkan kondisi air tanah di cekungan kritis dengan penguatan dan peningkatan efektivitas dari pola langkah-langkah sebagaimana telah ditempuh, serta mendorong partisipasi sector industri di dalam mengembangkan sumur resapan dalam di kawasan tapak industri. Dalam jangka panjang, perkembangan ekonomi wilayah perlu diarahkan pada aktivitas ekonomi yang berkarakter hemat konsumsi air tanah untuk menekan laju pemanfaatan air tanah. Peningkatan perbaikan pengelolaan dari aspek kualitas udara dari aktivitas konsumsi bahan bakar yang cukup tinggi di daerah perkotaan yang telah mengakibatkan polusi udara yang cukup memprihatinkan. Kontribusi gas buang kendaraan bermotor terhadap polusi udara telah mencapai 60-70%. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada saat ini semakin banyak industri yang mulai menggunakan batu bara sebagai sumber

168

energi yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Meskipun upaya diterapkannya kebijakan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas pada tahun 2007 telah memunculkan berbagai permasalahan di tingkat masyarakat dan dunia usaha, di Jawa Barat implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada ketidaksiapan adaptasi sistem institusi dan teknologi. Pemilihan jenis-jenis energi alternatif belum dapat dipilih akibat tingkat biaya ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar gas. Persoalan lingkungan pesisir yang dihadapi di Jawa Barat adalah belum tertanganinya kerusakan kawasan pesisir berupa kerusakan kawasan seperti ditandai oleh menyusutnya hutan bakau, abarasi pantai, serta pendangkalan muara sungai serta indeks pencemar air laut yang menunjukan kondisi rata-rata tercemar berat. Upaya yang telah dilakukan oleh BPLHD Propinsi Jawa Barat adalah mengantisipasi, mengatasi dan mengendalikan kerusakan pesisir pantai di Jawa Barat melalui beberapa program pengelolaan dan pengendalian kerusakan pesisir dan laut yang telah dilaksanakan sejak tahun 2000 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dimana perbaikan ekosistem kawasan pesisir dan laut diarahkan pelaksanaannya secara terpadu dan sinergis yang melibatkan pelbagai kelompok masyarakat pesisir dan pelaku pembangunan lainnya diantaranya: Rehabilitasi/Reboisasi Mangrove; Rehabilitasi/reboisasi mangrove

terutama ditujukan untuk kawasan-kawasan perlindungan dan budidaya perikanan baik di pesisir utara maupun selatan Jawa Barat. Hal ini sesui dengan fungsi dari mangrove itu sendiri. Jenis mangrove yang ditanam disesuaiakan dengan kondisi alam wilayahnya. Penyusunan Tata Ruang Wilayah Pesisir secara terpadu; Dalam hal ini ditentukan dan ditetapkan zonasi-zonasi tertentu di wilayah pesisir sebagaimana fungsi wilayahnya, antara lain zona preservasi, zona konservasi dan zona pemanfaatan intensif Pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir Jawa Barat; Program ini bertujuan untuk mengantisipasi, mencegah serta mengendalikan potensi pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut. Perkembangan industri, perikanan, perdagangan dan pemukiman di pantai utara serta

169

pertumbuhan wisata dan perikanan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

di selatan berpotensi menimbulkan

Abrasi yang terjadi di wilayah pesisir utara pada umumnya terjadi akibat perubahan peruntukan lahan di kawasan tersebut dimana hanya sedikit kawasan pesisir utara yang stabil yaitu 13 % di daerah Bekasi dan 22 % di daerah Cirebon. Oleh sebab itu penanganan abrasi di pesisir utara lebih diarahkan kepada pengendalian perubahan fungsi lahan. Sedangkan akresi umumnya terjadi di sekitar muara sungai akibat pasokan sedimen dari darat dan diendapkan disepanjang pantai. Untuk itu konsep pengelolaan melalui pendekatan DAS harus ditingkatkan. Sedangkan di wilayah pesisir selatan Jawa Barat, permasalahan abrasi lebih disebabkan oleh aktivitas pertambangan sehingga sangat penting untuk diterapkan kegitan pertambangan berwawasan lingkungan. Penataan dan pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah pesisir; Kegiatan pertambangan yang marak di era otonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah telah menyebabkan terjadinya potensi permasalahan lingkungan hidup yang semakin meningkat. Pertambangan pasir besi di wilayah pesisir selatan Jawa Barat yang membentang dari Sukabumi hingga Ciamis telah mengakibatkan permasalahan lingkungan sekitarnya seperti rusaknya jalan menuju pantai wisata di Ciamis Selatan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan upaya pengendalian pertambangan di pesisir selatan Jawa Barat sehingga kegiatan pertambangan yang dilaksanakan tetap memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup berkelanjutan. Penataan dan perlindungan daerah tangkapan ikan nelayan lokal; Program ini dimaksudkan agar tangkapan dari para nelayan berupa ikan atau biota laut dapat meningkat dan berkesinambungan sehingga taraf hidup dan kesejahteraan nelayan meningkat. Beberapa Pengembangan pendidikan lingkungan berbasis masyarakat dan penguatan peran kelembagaan lokal dalam meningkatkan kemampuan partisipasi masyarakat. Penguatan instrumen penegakan hukum sebagai upaya legal pengelolaan pesisir dan laut

170

Permasalahan, Hambatan, Tantangan, Potensi, Peluang yang strategis dalam mempengaruhi Pembangunan di Daerah Jawa Barat Kerangka pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah kegiatan pembangunan yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam tanpa menghilangkan peluang generasi mendatang untuk menikmati berbagai manfaat dari kekayaan alam yang tersedia secara adil. Tunutan kondisi lingkungan harus terjaga dan lestari diyakini sebagai bentuk keberlanjutan ekologis dari keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berkenaan dengan kerangka pembangunan berkelanjutan tersebut, maka evaluasi atas kinerja pembangunan yang terkait dengan permasalahan lingkungan merupakan bagian dari strategi pengelolaan lingkungan sesuai dengan kebijakan nasional dan kepedulian wilayah (provinsi) setempat. Adapun evaluasi kinerja pembangunan lingkungan yang dilakukan difokuskan kepada permasalahan isu-isu lingkungan yang menonjol, dan pada dokumen evaluasi ini adalah kinerja selama tiga tahun yaitu dari tahun 2006 – 2008. Persoalan lingkungan yang menonjol dibahas dalam laporan ini tidak selalu menggambarkan persoalan yang terjadi di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, namun juga pada sejumlah kecil wilayah kabupaten/kota yang dianggap memiliki potensial persoalan yang bila tidak diantisipasi sejak dini dapat menimbulkan dampak serius di kemudian waktu. Kajian dilakukan secara cepat (rapid assessment) di antaranya dengan teknik diskusi kelompok yang melibatkan berbagai sektor pemerintah di tingkat provinsi. Penekanan pada isu-isu lingkungan menonjol yang teridentifikasi pada tiga tahun terakhir, baik yang memperlihatkan perbedaan secara berarti atau masih relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada bahwa dari banyak permasalahan yang teridentifikasi pada evaluasi kinerja sebelumnya, diperlukan waktu yang relatif panjang untuk dapat mengatasinya, sehingga penanganannya masih berlangsung dan belum dapat diselesaikan. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah data-data yang dapat mendukung kinerja evaluasi ini seperti dokumen status lingkungan hidup 2008 belum tersedia, sehingga akan dapat ditemukan penggunaan data dari dua tahun sebelumnya.

171

Degradasi Sumberdaya Alam dan Inkonsistensi Rencana Tata Ruang

Degradasi sumber daya alam yang mencakup air dan lahan, berupa meluasnya tanah kritis dan DAS kritis, penurunan produktifitas lahan, semakin meluasnya kerusakan hutan (terutama karena perambahan) baik hutan pegunungan maupun hutan pantai (mangrove).

Kerusakan Lahan/Daerah Aliran Sungai (DAS) Permasalahan. Dalam dekade terakhir, hingga tahun 2006/2007, permasalahan berupa pengalihfungsian lahan dari hutan menjadi lahan pertanian dan pertambangan serta pengalihfungsian lahan pertanian menjadi lahan permukiman atau bentuk lahan lainnya serta inkonsistensi penggunaan lahan dan ruang dengan arahan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu sumber dari kerusakan lahan/DAS. Pada kurun waktu tiga tahun terakhir terdapat sekitar 33% luas lahan Jawa Barat tidak digunakan sesuai dengan arahan tata guna tanah dalam Rencana Tata Ruang bahkan sekitar 12,9% luas lahan diantaranya terjadi pada kawasan lindung. Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat belum bisa mengikuti secara penuh pedoman yang diberikan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah termasuk transportasi, irigasi, dan konservasi lingkungan. RTRW tidak mampu

mengendalikan perencanaan regional yang menciptakan kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berupaya untuk mencapai kawasan lindung sebesar 27,5% (KL dalam kawasan hutan 11,3 % dan KL diluar kawasan hutan 16,2 %), namun penyimpangan pemanfaatan ruang diperlihatkan dengan tingginya alih fungsi lahan produktif karena pengaruh kegiatan ekonomi, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya (lahan terbangun) selama kurun waktu 1994-2005 terjadi penurunan luas lahan hutan sebesar 242.922,26 Ha (28,48%) dan sawah sebesar 253.281,71 Ha (27,13%).

172

Kondisi tersebut berkenaan dengan kaitannya terhadap kerusakan lahan/DAS di Jawa Barat. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh West Java Environmental Management Project (2004) melaporkan bahwa hingga tahun 2004, dari sekitar 40 Daerah Aliran Sungai/DAS di Jawa Barat, 20 DAS di antaranya dalam kondisi sangat kritis (50%). Sementara itu, menurut Harian Umum Pikiran Rakyat (22 September 2005), 25 DAS ada dalam kondisi kritis, terutama DAS Cimanuk, Citarum, Ciliwung, dan Citanduy. Sebagaimana dilaporkan dalam laporan evaluasi tahun 2006, data pemantauan memperlihatkan bahwa luas lahan kritis, misalnya di Kabupaten Bandung berjumlah 36.698 ha, di Kabupaten Cianjur 44.084 ha, dan Kabupaten Garut 33.945 ha. Sementara itu, di DAS Citarum Hulu (150.000 ha), DAS Cimanuk Hulu (24.000 ha), DAS Citanduy (64.000 ha) dan DAS Ciliwung Hulu (9000 ha). Data yang menunjukkan adanya perubahan tidak diperoleh pada tahun 2007/2008. Adapun pencanangan penanaman satu juta pohon oleh Presiden RI pada awal tahun 2008, belum dapat menunjukkan hasilnya, mengingat program tersebut belum satu tahun. Sedangkan data/informasi dari keberhasilan program UPSA (upaya pengelolaan sumber daya air) yang telah dicanangkan sejak tahun 2001, tidak terinformasikan secara lengkap. Berkaitan dengan luasan lahan kritis ini, alih fungsi lahan telah menyebabkan berubahnya fungsi kawasan hutan lindung sekitar 106.851 ha (24%), hutan produksi sekitar 130.589 ha (31 %) dan persawahan sekitar 165.903 ha (17%) berubah menjadi lahan bukan persawahan (Pola Dasar Pembangunan Jawa Barat 2001-2007). Dampak yang diperkirakan terjadi akibat degradasi lahan/DAS tersebut adalah perubahan tata guna tanah yang cukup besar berupa berkurangnya hutan primer sebanyak 24%, hutan sekunder dan semak belukar 17% yang kemudian menyumbangkan sekitar 32.931.061 ton per tahun beban erosi di wilayah Jawa Barat. Sedangkan hal lain yang terkait dengan perubahan penggunaan lahan di DAS Ciliwung berupa peningkatan luasan lahan budidaya dari 3.761 Ha (tahun 1990) menjadi 13.760 Ha (tahun 2000) diindikasi menjadi penyebab peningkatan volume banjir periodik 25 tahunan dari 330 m3/detik (tahun 1973) menjadi 740 m3/detik (tahun 2000).

173

Hambatan.

Permasalahan dari degradasi lahan dalam tatanan DAS di Propinsi Jawa Barat dapat dikategorikan sangat rawan, jumlah dan luas serta DAS yang telah mengalami konversi sangat besar dengan tingkat kekritisan yang juga tinggi (super kritis) yaitu 13% (tahun 1995) menjadi 27% (tahun 1997) dan 35% (tahun 2004). Sehingga upaya yang dilakukan selain terintegrasi juga harus mencakup jangka waktu pendek (program jangka pendek) seperti revitalisasi lahan dan penerapan aspek hukum dan jangka panjang seperti upaya rehabilitasi dan konservasi lahan untuk pengembalian kondisi lahan/DAS kepada kondisi yang lebih baik serta program partisipasi masyarakat dalam memelihara dan menjaga hutan.

Tantangan.

Faktor penyebab dari degradasi lahan/DAS terbesar disebabkan oleh pengalihfungsian lahan, inkonsistensi atau ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dan ruang yang ada sesuai arahan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan bencana alam. Perbaikan pengelolaan yang perlu dilakukan adalah perlu terus dilakukan hal tersebut sesuai dengan RPJMN 2004-2009 untuk mencegah penurunan kondisi DAS yang terus meningkat. Upaya tersebut telah dilakukan melalui kegiatan penyelarasan RTRW kabupaten dan kota dengan RTRW provinsi, hal tersebut dimaksudkan agar dapat mengintegrasikan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang menjaga keberadaan kawasan lindung, dan mengoptimalkan fungsi ruang kawasan budidaya, baik melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat, maupun fungsi evaluasi provinsi terhadap peraturan daerah kabupaten dan kota tentang rencana tata ruang. Penetapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Jawa Barat. Untuk penanganan lahan kritis, Pemerintah Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan terpadu, baik melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK), Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN), maupun

174

kegiatan reboisasi (penanaman dalam kawasan hutan oleh Perum Perhutani). Namun, penyelenggaraan GRLK yang telah dilakukan sejak Tahun 2004, masih belum optimal. Di tahun 2005 dilakukan berbagai penyempurnaan dalam sistem dan regulasi, diantaranya telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis, tentang pengaturan rehabilitasi lahan kritis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penegakan hukum, dan peranserta masyarakat, dengan fokus utama pada penanganan lahan kritis dalam kawasan lindung. Dan sebagai tindak lanjut dari Perda tersebut, pada tahun 2006 telah disusun Rencana Induk Rehabilitasi Lahan Kritis, sebagai dokumen acuan operasional rehabilitasi lahan kritis di Jawa Barat.

Potensi dan Peluang.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan kerusakan lahan, pemerintah Jawa Barat dalam 5 tahun terakhir telah membuat kebijakan yang diatur dalam berbagai peraturan daerah, misalnya: Perda No 19 tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan, Perda No. 8 tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air, Perda No. 1 tahun 2006 tentang Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis, Perda No. 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Selain dari upaya yang telah dilakukan, pengelolaan lingkungan untuk menekan konversi lahan/DAS perlu dilakukan dengan menekankan ketegasan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rehabilitasi lahan kritis dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan/DAS. Beberapa hal di antaranya adalah: 1. Setiap pembangunan atau pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan harus mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan. Misalnya RTRW Propinsi mengacu pada RTRN; RTRW Kabupaten/Kota mengacu pada RTRW Propinsi. Pada kasus khusus, misalnya pengelolaan Kawasan Bopunjur (Bogor, Puncak, Cianjur) dan Kawasan Bandung Utara, perlu dibuat RTRD (Rencana Tata Ruang Detail) dengan menggunakan peta skala 1: 10.000.

175

2. Meningkatkan pemantauan/pengawasan terhadap perijinan yang telah diterbitkan serta meningkatkan penertiban perijinan pemanfaatan lahan. Perijinan harus dijadikan sebagai mekanisme pengendalian pemanfaatan lahan dan/atau pengelolaan sumberdaya alam. 3. Perlu adanya kegiatan konservasi tanah yang dilaksanakan melalui program rehabilitasi lahan kritis. Kegiatan ini khususnya diprioritaskan di DAS kritis yang mengacu pada tingkat kekritisan DAS yang ditetapkan oleh Departemen/Dinas Kehutanan. 4. Strategi pengelolaan tata ruang dan tata guna lahan yang dikembangkan adalah: • • • Memasukan pertimbangan lingkungan pada setiap tahap penataan ruang, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Mensyaratkan rencana tata ruang wilayah dan kawasan sebagai acuan dalam pembahasan program dan proyek sektoral dan daerah Menetapkan proses penyusunan tata ruang yang partisipatif, adaptif dan transparan/ akuntabel.

Potensi dan peluang lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah pada tahun 2006, pengembangan Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD) Jawa Barat mendapatkan bantuan technical assistance dan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis dari pihak Integraph Amerika Serikat. Infrastruktur ini juga telah diterima oleh 8 Kabupaten/Kota, yang secara intensif bersama-sama Provinsi mengembangkan Sistem Informasi Geografisnya. Melalui bantuan tersebut diharapkan mampu mendorong upaya mewujudkan integrasi data dan informasi spasial antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Keputusan Gubernur Nomor 33 Tahun 2005 tentang IDSD. Potensi dan peluang dari pencanangan gerakan rehabilitasi lahan kritis tahun 2003, telah memberikan dampak positif untuk meningkatkan kepedulian masyarakat Jawa Barat, terutama Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga GRLK merupakan gerakan massal rakyat Jawa Barat. Keberhasilan ini juga mendapat apresiasi dari pemerintah dan secara Nasional Provinsi Jawa Barat mendapat

176

penghargaan tertinggi dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL).

Kehutanan Permasalahan. Luas lahan hutan di Propinsi Jawa Barat hingga akhir tahun 2005 menunjukkan telah terjadi penyusutan/penurunan luas lahan hutan, hal ini terlihat dari hanya tersisanya sekitar 22% (791.519 ha) dari total areal lahan di Jawa Barat. Dan dari luas lahan hutan yang tersisa tersebut diketahui bahwa sekitar 14,7% diantaranya berupa hutan alam seperti hutan konservasi (116.110 ha) dan sisanya terdiri dari hutan yang dapat dimanfaatkan seperti hutan produksi (472.303 ha) dan hutan lindung (203.106 ha). Kondisi ini semakin besar permasalahannya akibat belum adanya kesepakatan mengenai besarnya luas lahan hutan menurut instansi pemerintah yang berkepentingan seperti Perum Perhutani yang menjelaskan areal hutan produksi sekitar 437.665 ha, hutan lindung 271.972 ha, dan hutan konservasi sekitar 208.267 ha, atau dengan total areal hutan sekitar 917.904 ha; menurut Bagian Kehutanan, areal hutan produksi sekitar 465.907, hutan lindung 210.138 ha, dan hutan konservasi 108.074 ha; dan menurut Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Propinsi Jawa Barat, total areal hutan negara adalah 791.748 ha yang jauh lebih kecil dari total areal hutan menurut BPLHD Jawa Barat (2000), 1.024.098 ha. Meskipun tidak dapat menjelaskan hubungan secara langsung antara data statistik yang menunjukkan bahwa industri-industri kayu di Jawa Barat memerlukan sekitar 2,5 juta m3 per tahun untuk bahan bakunya dengan kemampuan produksi kayu legal dari Perum Perhutani hanya berkisar antara 300.000-500.000 m3 per tahun, namun perbedaan rasio dan ketidak-seimbangan antara permintaan dan pemenuhan kayu membuat penebangan-penebangan liar menjadi lebih tampak karena diperkirakan terdapat sekitar satu juta m3 kayu per tahun dicurigai berasal dari penebangan liar baik di dalam dan di luar Jawa Barat. Hal tersebut didukung oleh data tahun 2007 dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat bahwa telah terjadi perambahan hutan hingga 491 Ha, perusakan hutan 25

177

Ha, penggembalaan di kawasan hutan 50 ha dan kebakaran hutan mencapai 8.509 Ha hanya untuk wilayah Perum Perhutani unit III Jawa Barat dan Banten. Penurunan hutan yang terjadi di Propinsi Jawa Barat tidak hanya terjadi di bagian tengah dan hilir sungai, namun juga telah mencakup sebagian besar bagian hulu daerah aliran sungai (DAS) akibatnya potensi banjir dalam periode musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau cenderung meningkat setiap tahunnya. Dampak yang timbul akibat penyusutan/penurunan luas lahan adalah meningkatnya sedimentasi sungai dan waduk/bendungan yang mengakibatkan berkurangnya produktifitas pertanian dan gangguan terhadap infrastruktur lainnya secara signifikan bagi pembangunan daerah dan nasional. Nilai indeks sedimentasi dipergunakan sebagai data untuk melihat hubungan antara laju pertambahan erosi tanah di daerah-daerah tangkapan air yang pada beberapa kasus sebanding dengan laju penurunan luas hutan pada DAS tersebut. Hal ini terlihat dari sekitar 40 sub-DAS yang dikenal, 15 sub-DAS (38%) ditemukan dalam kondisi super kritis, dan karenanya perlu diberikan prioritas tinggi untuk perbaikannya.

Hambatan. Permasalahan penyusutan/penurunan hutan yang terjadi di Propinsi Jawa Barat dikategorikan sangat rawan, karena percepatan dari penyusutan/penurunan hutan yang terjadi sudah cukup tinggi (15%-20%) dengan dampak yang ditimbulkan tidak hanya terjadi pada kawasan hutan itu sendiri namun juga pada kawasan lain yang berada dalam DAS yang sama dari hulu hingga hilir. Tersisanya sekitar 22% hutan di Jawa Barat pada akhir tahun 2005, membuktikan bahwa

penyusutan/penurunan hutan sudah tidak dapat ditolerir karena telah dan akan menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati, menurunan perekonomian yang mengandalkan hutan sebagai fungsi ekonomi dan ekologi. Ditinjau dari hambatan yang akan dihadapi dalam upaya peningkatan perbaikan kualitas hutan adalah faktor penyebab penurunan hutan di Jawa Barat tidak dapat secara mudah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya sifat akumulasi dari berbagai kegiatan yang menyebabkan penurunan hutan. Beberapa faktor diantaranya adalah perambahan hutan yang berkaitan dengan krisis ekonomi,

178

tingginya kebutuhan lahan pertanian, persoalan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya hutan, serta tidak sesuainya perencanaan tata ruang dengan implementasi yang disebabkan oleh diantaranya lemahnya penegakan hukum.

Tantangan. Pengelolaan hutan agar dapat memberikan manfaat langsung dan tidak langsung merupakan salah satu sasaran pembangunan di bidang lingkungan hidup dalam RPJMN 2004-2009. Tantangan yang dihadapi adalah segera ditetapkan sistem pengelolaan hutan yang didukung oleh berbagai kebijakan prioritas pembangunan kehutanan seperti: (1) pemberantasan penebangan liar (illegal logging); (2) penanggulangan kebakaran hutan; (3) restrukturisasi sektor kehutanan; (4) rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan; serta (5) penguatan desentralisasi kehutanan. Kebijakan prioritas tersebut dimaksudkan untuk mengurangi laju kerusakan sumberdaya hutan, mempercepat pemulihannya, dan memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Sehingga tindak lanjut yang dilakukan adalah melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk turut berpatisipasi melalui penyadaran dan motivasi pengamanan hutan, keterlibatan rehabilitasi hutan seperti di CA Gunung Tilu, CA Kamojang, CA Papandayan, maupun di tanah masyarakat secara perseorangan.

Potensi dan Peluang.

Pemecahan masalah penyusutan/penurunan hutan di Jawa Barat memerlukan penanganan segera dan dalam waktu yang singkat atau termasuk program jangka pendek. Kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan memerlukan waktu relatif panjang (berjangka menengah dan panjang), seperti program partisipasi masyarakat dalam memelihara dan menjaga hutan. Namun terdapat potensi dan peluang dari program memelihara dan menjada hutan melalui pencanangan gerakan rehabilitasi lahan kritis, yang telah memberikan dampak positif dari kepedulian masyarakat

179

Jawa Barat. Melalui GRLK, gerakan massal rakyat Jawa Barat dapat diarahkan kepada pola pemanfaatan hutan rakyat yang menguntungkan seluruh pihak.

Pencemaran air, udara dan tanah terutama sampah. Pencemaran Air Permasalahan Limbah Cair (Sewage). Tidak ada data/informasi lebih lanjut dari data dua tahun terakhir tentang permasalahan pencemaran limbah cair yang terjadi di Jawa Barat. Secara umum pembuangan sistem limbah industri di Jawa Bara masih banyak yang belum memenuhi standar baku mutu yang berlaku pada setiap Kabupaten/Kota atau Provinsi. Sekitar 17,5 milyar m3 kebutuhan air pertahun diperlukan untuk kebutuhan air industri, pertanian dan domestik. Namun masih sedikit industri yang tidak melanggar sistem pengolahan air limbah (IPAL) dan melakukan pembuangan air limbah ke badan air (sungai, danau dan selokan). Hal tersebut terlihat dari 40 sungai yang terdapat di Jawa Barat, 17 sungai utama diantaranya (sungai besar) seluruhnya dalam kondisi buruk secara kualitas, baik oleh pencemaran industri maupun dosmestik serta pertanian. Permasalahan dari limbah cair yang berasal dari domestik diperkirakan terjadi pada sebagian besar kota di Jawa Barat, yaitu permasalahan limbah cair dari belum tersedianya instalasi pengolahan tinja secara baik seperti yang

diketahui terjadi di Kota Bandung. Data tersebut terlihat dari tahun 2002, baru sekitar 20% konsumen yang mendapat pelayanan sistem perpipaan baru dan pelayanan penyedotan septic tanks oleh Dinas Kebersihan Kota. Juga diketahui bahwa dari fasilitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang beroperasi tersebut, baru sekitar 5% yang dikelola baik sedangkan hampir sebagian besar lumpur tinja dari tangki septik yang telah dikumpulkan/disedot dibuang langsung ke sungai dan kanal-kanal tanpa mengindahkan prosedur pembuangan limbah yang semestinya.

Kontaminasi Pasokan Air. Relatif kecil pasokan air kebutuhan domestik yang tidak mengalami kontaminasi akibat pencemaran seperti yang diungkapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Kontaminasi air tanah terjadi disebabkan oleh pencemaran

180

limbah domestik yang terjadi pad asumur-sumur dangkal. Sedangkan pada daerah perdesaan kontaminasi disebabkan oleh penggunaan bahan beracun

pestisida/pupuk untuk sistem pertanian yang masuk ke dalam badan air mengalir maupun diam (danau/situ), termasuk pula dari industri-industri yang masuk ke dalam sungai-sungai seperti yang terinformasikan dari hasil penelitian bahwa dari tujuh parameter yang diperiksa hanya parameter Arsen, Tembaga, Krom dan Kadmium yang tidak terdeteksi, sedangkan tiga parameter lainnya terdeteksi walaupun persentasenya kecil di bendungan Saguling dan Cirata. Kondisi ini menandakan bahwa kandungan logam berat yang terdapat di dalam waduk terakumulasi juga di dalam tubuh ikan yang nanti akan di konsumsi oleh manusia.

Tantangan. Keterkaitan permasalahan pencemaran limbah cair di Jawa Barat dengan RPJMN adalah semakin meningkatnya badan air berupa sungai, selokan dan danau yang mengalami pencemaran dan terkontaminasi sehingga menyebabkan ketersediaan sumberdaya air semakin menurun. Permasalahan limbah cari dan kontaminasi juga telah menyebabkan menurunnya kehati perairan darat dari hulu hingga hilir bahkan pesisir muara. Tingkat keparahan dari pencemaran limbah cair dapat dikatakan sangat parah, khususnya pada sungai-sungai besar di Jawa Barat yang disebabkan oleh pelanggaran sistem IPAL industri dan PLT dari domestik. Hal ini dapat terlihat dari sedikitnya sungai yang memenuhi kriteria baku mutu peruntukkan golongan A dan B, dan menurunnya kehati serta potensi sumberdaya perikanan darat. Waktu yang diperlukan untuk tindak lanjut dari upaya pengembalian kualitas lingkungan sungai dan danau serta badan air lainnya membutuhkan waktu yang lama (jangka panjang), karena pengembalian kondisi ekosisitem yang telah mengalami kerusakan perlu dilakukan secara sinergis dari beberapa aspek, seperti rehabilitasi ekosistem hulu dan hilir, penataan sistem pembuangan limbah cair dari industri dan domestik serta melibatkan masyarakat dalam kontrol penggunaan bahan kimia pertanian.

181

Hambatan. Rendahnya pengelolaan lingkungan oleh industri, pertanian dan

domestik/rumah tangga merupakan faktor penyebab utama dari pencemaran air di Jawa Barat. Lemahnya kontrol pemerintah dan masyarakat serta lemahnya penegakan hukum atas pelanggar hukum merupakan faktor yang kemudian mendukung dari lemahnya sistem pengelolaan lingkungan yang ada.

Potensi dan Peluang. Pengembalian kualitas air sungai dan danau (situ) serta badan air lainnya perlu dilakukan secara bertahap, tindak lanjut yang perlu dilakukan terhadap industri besar hingga kecil adalah melalui keterlibatan dalam environmental pollution control management (EPCM) yaitu suatu kegiatan manajemen pengelolaan (kontrol) dari bahan pencemar (limbah cair). Upaya pengembalian kualitas sungai melalui program PROKASIH dan SUPERKASIH yang tidak hanya melibatkan industri namun juga masyarakat, Pemerintah Jawa Barat dan stakeholder lainnya. Upaya yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut perlu mendapat dukungan berupa tegasnya penegakan hukum dan konsistensi hukum. Beberapa strategi pengendalian pencemaran air diarahkan untuk mengurangi beban pencemaran dari sumber-sumber pencemaran adalah: upaya pengendalian pencemaran, seperti pembangunan sistem pengumpulan dan pengolahan limbah, efektifitas pengawasan, pengetatan baku mutu limbah cair, dan pembatasan pembangunan komersial yang berpotensi besar menghasilkan limbah. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya membantu pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi dari pencemaran kualitas air sungai melalui sentrasentra budidaya perikanan, serta mengkoordinasikannya dengan badan riset dan UPT Ditjen Perikanan Budidaya untuk dapat melakukan monitoring kandungan bahan-bahan pencemar yang berpengaruh pada budidaya perikanan. Potensi dan peluang di masa mendatang adalah sejak tahun 2006 pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan difasilitasi melalui berbagai program peningkatan kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha untuk turut melestarikan fungsi lingkungan. Program kemitraan

182

tersebut yang terus dilakukan adalah Produksi Bersih dan Environmental Pollution Control Management (EPCM) bagi industri, Ecoschool atau Sekolah Berbudaya Lingkungan, dan Pesantren Ramah Lingkungan, serta pendidikan lingkungan bagi aparat, masyarakat, dan guru. Program–program tersebut sudah mulai diarahkan tidak hanya kepada upaya penanganan secara fisik, namun mulai ditekankan pada upaya perubahan perilaku dan budaya yang lebih ramah lingkungan.

Pencemaran Udara Permasalahan. Seperti telah dilaporkan pada evaluasi kinerja pembangunan tahun 2006, polusi udara di Jawa Barat, khususnya di kawasan Cekungan Bandung masih menunjukkan tingkat kekritisan yang perlu segera diatasi hingga tahun 2008 ini. Indikasi terjadinya hujan asam di kota Bandung yang telah terjadi sejak 1998 di beberapa titik pengamatan masih terjadi di tempat-tempat tertentu di Cekungan Bandung, terutama dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dalam periode 2 tahun terakhir yang mencapai sekitar 4.5% pertahunnya. Seperti di kutip dari data yang dilaporkan Soedomo (2001),

Wangsaatmadja, dkk. (2006) bahwa penyumbang terbesar polusi udara adalah emisi kendaraan bermotor. Sekitar 97% emisi karbonmonoksida, 80% emisi hidrokarbon, dan lebih 50% emisi nitrogen oksida (NOx) dihasilkan dari kendaraan bermotor. Sekitar 60% emisi SO2 dihasilkan dari industri. Dari hasil pemantauan emisi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh BPLH Kodya Bandung (2004) menunjukan bahwa terdapat lebih dari 40% kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensin dan diesel yang tidak memenuhi persyaratan Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak (Kepmen LH 13/1995), yang sekaligus dapat dijadikan tolok ukur dari kontribusi sektor transportasi terhadap menurunnya kualitas udara (meningkatnya gejala hujan asam) di Cekungan Bandung. Meningkatnya persoalan pencemaran udara, juga ditandai dengan meningkatnya kasus masyarakat yang menderita penyakit ISPA, khususnya di kota-kota besar seperti Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Bogor, dan Kota Cirebon antara tahun 2000-2003 (BPLHD 2005). Sementara itu, berdasarkan

183

penelitian di Kota Bandung, diketahui bahwa lebih dari setengah anak sekolah yang diambil contoh darahnya, mempunyai kadar Pb lebih besar dari standard yang diperbolehkan (BPLHD 2006).

Tantangan. Telah ditetapkannya program perbaikan kualitas udara, khususnya di 10 kota besar di Indonesia. Satu di antaranya adalah Kota Bandung. Gejala pencemaran udara/hujan asam mulai menunjukkan tingkat kekritisan yang perlu segera diatasi/diantisipasi agar tidak terjadi dampak yang merugikan pada waktu yang akan datang, khususnya berkaitan dengan gangguan kesehatan masyarakat.

Hambatan. Pencemaran udara yang terjadi di Jawa Barat, khususnya di Cekungan Bandung, diakibatkan oleh sumber-sumber tidak bergerak (point sources) seperti pabrik/industri yang tidak melakukan upaya untuk mengurangi emisi bahan bahan/gas yang berbahaya dan oleh sumber-sumber bergerak (non-point sources) seperti kendaraan bermotor yang jumlahnya semakin banyak yang memberikan kontribusi sebanyak 60-70% terhadap pencemaran udara. Meskipun untuk sektor transportasi telah ada kebijakan penggunaan bensin bebas timbal yang mulai efektif berlaku sejak akhir 2006/ 2007. Aspek pengalihan sumber energi fosil minyak menjadi batu bara untuk industri pada tahun 2005/2006 dan masih terbatasnya penggunaan bensin bebas timbal untuk Jawa Barat merupakan hambatan yang perlu segera di tanggulangi oleh pihak pemerintah. Dari hasil pemantauan kualitas udara menunjukkan bahwa perbaikan (menurunnya kadar timbal di udara) belum tercapai bahkan dirasakan semakin memburuk. Selain kegiatan/aspek yang langsung menyebabkan terjadinya pencemaran udara yang kemudian menyebabkan hujan asam, seperti dilaporkan pada tahun 2006, kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan peluang kepada investor kegiatan usaha potensial menimbulkan pencemaran udara menjadi penyebab secara tidak langsung terhadap terjadinya pencemaran udara/hujan asam. Kondisi tersebut juga diperparah oleh inkosistensinya perencanaan tata ruang dan lemahnya penegakan aturan yang berkaitan dengan

184

upaya pencegahan terjadinya pencemaran udara. Pemantauan yang dilakukan pada tahun 2007 tidak menemukan indikasi adanya upaya yang signifikan untuk mengembangkan sistem investasi yang ramah lingkungan walaupun gagasan tentang perlunya relokasi kawasan industri sempat menjadi wacana di kalangan pemerintah, swasta dan masyarakat luas. Hambatan yang akan dihadapi saat ini adalah upaya mengatasi permasalahan pencemaran udara memerlukan kebijakan-kebijakan dan program yang berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pencemar (non-point dan point sources) di tingkat kota/kabupaten, diantaranya: 1) kebijakan relokasi kegiatan industri, 2) kebijakan pengendalian jumlah dan atau kelayakan kendaraan dan kebijakan tentang penyediaan bahan bakar bensin bebas timbal, 3) penetapan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana pemantauan udara yang mencukupi dan 4) penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan hutan kota dan penghijauan di lahan masyarakat, yang berfungsi sebagai filter udara, serta 5) penetapan kebijakan yang memberikan prioritas pada kegiatan investasi yang ramah lingkungan. Potensi dan Peluang. Berkaitan dengan permasalahan pencemaran udara, pemerintah provinsi Jawa Barat telah membuat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran udara. Selain ini, juga sedang disusun rancangan peraturan Gubernur yang berkaitan dengan upaya mengatasi pencemaran udara. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara yang berkelanjutan, upaya perbaikan lingkungan, dan pengaturan/pengelolaan lebih lanjut atas sumber-sumber pencemar bergerak (non-point sources) dan tidak bergerak (point sources) serta penetapan kebijakan yang memberikan prioritas pada kegiatan investasi yang ramah lingkungan. Berkaitan dengan ini, diperlukan pula peningkatan SDM untuk mengatasi keterbatasan tenaga ahli bidang kualitas udara dan upaya penambahan dana untuk mengatasi keterbatasan dana yang selama ini dialami. Seperti juga pencemaran limbah cair, potensi dan peluang di masa mendatang adalah sejak tahun 2006 pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan difasilitasi melalui berbagai program peningkatan kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,

185

dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha untuk turut melestarikan fungsi lingkungan. Program kemitraan tersebut yang terus dilakukan adalah Produksi Bersih dan Environmental Pollution Control Management (EPCM) bagi industri, Ecoschool atau Sekolah Berbudaya Lingkungan, dan Pesantren Ramah Lingkungan, serta pendidikan lingkungan bagi aparat, masyarakat, dan guru. Program–program tersebut sudah mulai diarahkan tidak hanya kepada upaya penanganan secara fisik, namun mulai ditekankan pada upaya perubahan perilaku dan budaya yang lebih ramah lingkungan.

Limbah Padat (Sampah Domestik) Permasalahan. Persoalan terjadinya timbulan sampah yang tidak terkelola telah menjadi fenomena di Jawa Barat, khususnya di wilayah Cekungan Bandung, sejak 5 tahun terakhir. Sebagaimana dilaporkan dalam laporan evaluasi kinerja pembangunan 2006, timbulan sampah di Jawa Barat mencapai 85500 m3/hari dengan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berjumlah sekitar 255 ha (BPLHD, 2005). Dan di beberapa kota/kabupaten, khususnya di wilayah administratif yang berada di kawasan Cekungan Bandung, jumlah timbulan sampah rata-rata lebih dari 5000 m3/hari (BPLHD, 2003). Bahkan sejak terjadinya bencana longsoran sampah di TPA Leuwi Gajah pada tahun 2005 dan TPA Bantar Gebang pada tahun 2006, wilayah Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kab. Bekasi, timbulan sampah mencapai lebih dari 2.000 m3/hari yang tidak dapat ditanggulangi. Sementara di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, timbulan mencapai lebih dari 1.000 m3/hari. Tidak berfungsinya TPA Leuwi Gajah secara optimal dan sistem open dumping dan atau sanitary landfill, menyebabkan terjadinya timbulan sampah di berbagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kawasan perkotaan lainnya di Kota Bandung pada tahun 2004 dan 2006. Bahkan ketika isu mengenai relokasi TPA tidak terlaksana, persoalan timbulan sampah pada tahun 2007/2008 membutuhkan biaya yang besar. Persoalan serupa pada tahun 2007, tidak hanya dialami oleh Kota Bandung, namun menajdi persoalan di masa mendatang bagi

186

kota-kota lain di Jawa Barat yang masih mengandalkan TPA dengan sistem open dumping, sanitary lanfill, atau controled landfill.

Tantangan. Rencana pengembangan sistem pengolahan sampah (bukan pembuangan), seperti rencana pengolahan sampah sebagai sumberdaya bagi pembangkit listri (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah/PLTSa) mendapatkan reaksi penolakan yang besar dari penduduk di sekitar lokasi rencana PLTSa dan juga dari kalangan pengamat lingkungan dan akademisi yang meragukan efektivitas dan efisiensi PLTSa, karena sampah yang dihasilkan mayoritas adalah sampah basah (organik). Kasus yang terjadi di Kota Bandung ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk mencari solusi bentuk pengelolaan (pengolahan) sampah tanpa penolakan masyarakat. Rencana pemecahan pengelolaan sampah perkotaan ini merupakan salah satu sasaran pembangunan di bidang lingkungan hidup dalam RPJMN 20042009.

Hambatan. Konsep pengelolaan sampah hingga tahun 2007 yang masih mengandalkan sistem open dumping/sanitary lanfill sangat potensial menimbulkan masalah manakala TPA-TPA yang ada tidak mampu lagi menampung timbulan sampah, termasuk penolakan oleh masyarakat pada setiap rencana relokasi pengelolaan sampah. Kondisi tersebut disebabkan sistem pengelolaan sampah yang masih mengandalkan cara-cara konvensional (open dumping dan atau sanitary landfill), serta belum adanya implementasi kebijakan pengelolaan sampah terintegrasi antar beberapa daerah kota dan kabupaten akan memerlukan biaya besar untuk suatu kota. Nota kesepahaman (MOU) di antara lima pemerintah kota dan kabupaten tentang pengelolaan sampah yang telah ada belum dapat dijalankan dan bahkan terjadi inkonsistensi dalam menjalankan kesepahaman tersebut. Dan masih rendahnya pemahaman dan kemauan masyarakat untuk memperlakukan limbah rumah tangga dengan cara yang baik, masih merupakan persoalan yang memperburuk permasalah sampah.

187

Potensi dan Peluang. Adanya nota kesepakatan untuk membangun sistem pengolahan sampah terpadu dan terintegrasi seperti yang telah dikemukakan pada laporan tahun 2006 dan tindak lanjut penetapan sistem pengelolaan sampah dan pengembangan tempattempat pengolahan sampah yang ramah lingkungan merupakan potensi yang masih dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan. Pengembangan tempat-tempat pengolahan sampah yang ramah lingkungan dengan melibatkan partisipasi masyarakat merupakan peluang dari desiminasi masyarakat di sekitar lokasi yang direncanakan. Termasuk peluang menginternalisasikan pemahaman agar warga masyarakat mau “mengurangi” produksi sampahnya, terutama sampah jenis anorganik yang sulit didaur-ulang. Peluang tersebut tidak dapat terselesaikan dalam waktu yang singkat, mengingat konsep-konsep reduce, reuse, dan recycle dan pengolahan sampah secara kolektif oleh masyarakat adalah merubah perilaku yang membutuhkan waktu yang panjang namun mungkin untuk dilaksanakan. Sehingga pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah difasilitasi melalui berbagai program peningkatan kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha untuk turut melestarikan fungsi lingkungan. Termasuk didalamnya program kemitraan melalui Produksi Bersih dan Environmental Pollution Control Management (EPCM) bagi industri, Ecoschool atau Sekolah Berbudaya Lingkungan, dan Pesantren Ramah Lingkungan, serta pendidikan lingkungan bagi aparat, masyarakat, dan guru. Dimana seluruh program tersebut tidak hanya diarahkan kepada upaya penanganan secara fisik, namun mulai ditekankan pada upaya perubahan perilaku dan budaya yang lebih ramah lingkungan.

Kebencanaan Permasalahan. Beberapa wilayah di Jawa Barat menyimpan potensi timbulan bencana seperti banjir, angin ribut, tanah longsor, gempa bumi (tektonik dan vulkanik) serta kekeringan yang disebabkan oleh faktor alami dan akibat/dampak dari kegiatan manusia pada lingkungan.

188

Bencana yang disebabkan olej faktor alam merupakan bencana yang tidak dapat dikendalikan manusia namun dapat diprediksi oleh manusia, sedangkan bencana yang disebabkan oleh dampak/akibat merupakan suatu bentuk bencana karena kelalaian yang harus diperbaiki. Namun demikian dari dua faktor tersebut terdapat faktor lain yaitu bencana yang ditimbulkan oleh alam tetapi karena pengelolaan lingkungan yang tidak mempertimbangkan persoalan lingkungan maka bencana tersebut menjadi semakin parah. Terkait dengan permasalahan sebelumnya seperti kerusakan lahan/DAS, kerusakan hutan/kawasan lindung maka permasalahan kebencanaan tidak saja dari faktor alam, misalnya meskipun curah hujan yang tinggi namun apabila kondisi ekosistem yang masih baik maka daya dukung lingkungan akan mampu menekan terjadi bencana atau sebaliknya. Di Jawa Barat terdapat wilayah yang berbakat dan mudah terancam bencana, tidak kurang hasil 15 lokasi rawan bencana dari inventigasi pemerintah yang diprediksi dan tidak bisa dikendalikan, sehingga memerlukan pengaruh sosial-ekonomi-budaya masyarakat untuk memindahkan infrastruktur yang telah dibangunnya. Potensi bencana di wilayah pantai utara Jawa juga terjadi akibat naiknya pasang air laut seperti yang telah terjadi saat ini, diprediksi oleh PPGL (2004) bahwa kenaikan pasang air laut di pantura Jawa Barat akan terjadi kenaikan antara 2 hingga 6 meter dan diperkirakan akan mencapai ketinggian lebih pada beberapa tahun kedepan. Kondisi ini disebabkan oleh faktor alami dari kenaikan muka air laut dan sifat gelombang laut utara Jawa namun juga diperparah oleh kondisi eksositem pesisir pantai dan laut yang semakin rusak/hilang sehingga tidak mampu menahan laju gelombang dan kenaikan air laut yang menyebabkan banjir dan abrasi pantai. Beberapa kasus yang berhasil dicatat selama dua tahun terakhir adalah terjadinya sekurang-kurangnya 60% kejadian bencana alam geologi berupa gerakan tanah longsor terjadi di Jawa Barat seperti data tahun 2006 yaitu kejadian tanah longsor 98 kali, banjir awal tahun terjadi pada bulan Januari sampai Maret di 5 kabupaten dengan luas 106.404 Ha, gempa bumi 16 kali, kebakaran 262 kali, angin topan sebanyak 84 kali, yang menimbulkan korban meninggal sebanyak 600 jiwa, korban menderita akibat bencana sebanyak 23.664 Kepala Keluarga.

189

Tantangan. Hasil mitigasi dan penanganan bencana alam pada tahun 2006, menunjukkan masih belum siapnnya setiap lapisan dan jajaran dalam menghadapi bencana alam. Padahal meningkatnya frekuensi dan jenis bencana yang melanda Jawa Barat, seperti gempa, longsor, banjir, kekeringan, tsunami, merebaknya penyakit flu burung, dan DBD masih menimbulkan kepanikan dan ketidaksiapan baik pada tahapan mitigasi, tahapan tanggap darurat,dan juga pada tahapan pasca bencana. Beberapa upaya yang telah ditempuh dalam rangka mengantisipasi resiko yang ditimbulkannya tersebut adalah penyediaan anggaran pos dana tak tersangka, juga telah dilaksanakan langkah-langkah guna meningkatkan kesiapan masyarakat didalam menghadapi bencana alam. Meningkatkan faktor kesiapan masyarakat dan aparat dalam mengantisipasi serta menanggulangi bencana alam menjadi penting dan untuk terus ditingkatkan.

Hambatan. Beberapa penyebab dari masalah kebencanaan saat ini adalah: (1) faktor alami (fenoma alam) yang perkiraan/prediksi kejadiannya tidak dapat di perkirakan serta rendahnya kemampuan untuk mengantisipasi fenoma alam tersebut. Faktor kedua adalah gangguan lingkungan/eksositem yang ditimbulkan akibat dampak kegiatan manusia saat memanfaatkan dan menggunakan sumberdaya alam yang telah menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan. Faktor lain yang juga penting dari kebencanaan adalah rendahnya penegakan hukum atas gangguan/kerusakan lingkungan yang telah dilakukan oleh manusia secara sengaja. Hambatan yang umumnya ditemukan dari permasalahan kebencanaan adalah sulitnya melakukan relokasi masyarakat/penduduk dari daerah bencana. Hal ini tidak lain dari pesoalan sosial-ekonomi-budaya masyarakat atas lahan, akses sumber daya, pendidikan dan kekerabatan. Hambatan lainnya yang juga ditemukan adalah minimnya kemampuan aparat pemerintah untuk melakukan suatu standar operasional prosedur atau SOP kebencanaan, karena berbagai faktor termasuk faktor sumber daya manusia.

190

Masih minimnya sistem informasi kebencanaan dan mitigasinya merupakan faktor penting juga yang segera perlu di selesaikan, hingga saat ini baru beberapa sistem informasi terpadu mitigasi bencana tsunami yang telah dikembangkan pada beberapa pantai yang rawan akan bencana tersebut, namun untuk mitigasi kebencanaan lainnya masih belum tersedia.

Potensi dan Peluang. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kesiapan masyarakat dan aparat dalam mitigasi bencana antara lain, penetapan Perda Kawasan Lindung, Perda Pengendalian Pencemaran Udara, dan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi. Dalam hal ini Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang memiliki kebijakan pada bidang geologi. Selain upaya tersebut, pemerintah daerah telah merancang desain dan sosialisasi penanganan daerah rawan gerakan longsor di kabupaten rawan gerakan tanah, menyiapkan peta zonasi kerentanan gerakan tanah, penyebaran pamflet dan poster kebencanaan bagi masyarakat. Upaya yang telah dilakukan tersebut, merupakan langkah awal dalam mengembangkan mekanisme mitigasi dan penanganan bencana alam yang lebih baik di Jawa Barat ke depan. Peluang yang masih dapat dilaksanakan adalah menindaklanjuti: a) pemetaan distribusi kawasan rawan bencana Jawa Barat yang dapat dipergunakan sebagai bagian dari kebijakan penataan kependudukan dan daya dukung lingkungan, b) sosialisasi kepada masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana untuk melakukan resettlement ketempat yang lebih aman dan stabil, c) rehabilitasi kawasan-kawasan rawan bencana, d) membuat dan pengembangan sistem peringatan dini (early warning) pada beberapa kawasan yang rawan bencana dan e) pengendalian pemanfaatan/penggunaan sumberdaya alam yang potensial menyebabkan bencana.

Eksosistem Pesisir dan Laut Permasalahan pada ekosistem pesisir dan laut adalah perubahan fungsi lahan, degradasi hutan bakau, abrasi dan sedimentasi, pencemaran pantai serta

191

intrusi air laut ke wilayah daratan. Panjang garis pantai Jawa Barat sepanjang 365 km di sebelah utara dan 355 km di sebelah selatan telah mengalami abrasi sejauh 400-500 m terjadi di Indramayu, 5 km di Subang dan 2 mil / tahun di Karawang dan sejauh 1 km untuk wilayah Ciamis dan 22 km di wilayah Tasikmalaya. Permasalahan tanah timbul atau akresi juga terjad pada wilayah utara Jawa Barat yaitu sejauh 5-7 km sepanjang garis pantai terjadi di Indramayu, 5 km di Subang dan 300 m di Karawang. Konversi lahan yang telah terjadi di pantai selatan berupa kerusakan hutan bakau seluas 15 ha terjadi di Ciamis, sekitar 100 ha di Tasikmalaya, dan 1500 ha di Garut. Kerusakan pantai karena penambangan pasir laut (sekitar 450 ha) juga terjadi di daerah pantai selatan Cianjur. Sedangkan kerusakan hutan bakau seluas 15 ha terjadi di Ciamis, sekitar 100 ha di Tasikmalaya, dan 1500 ha di Garut. Kerusakan pantai karena penambangan pasir laut (sekitar 450 ha) juga terjadi di daerah pantai selatan Cianjur. Proses terjadinya konversi lahan di ekosistem pesisir telah menyebabkan hilangnya luas hutan bakau di Indramayu sepanjang 1 km, hilangnya 6000 tumbuhan di eksositem pesisir di Subang, hilangnya sekitar 1000 ha eksositem pesisir di Karawang, dan hilangnya sekitar 64% dari total hutan bakau di Bekasi. Dan di wilayah pantai Subang, terjadinya pengendapan (sedimentasi) yang menyebabkan menutupnya sekitar 6000 ha daratan. Abrasi di pantai utara dan selatan Jawa Barat semakin juga memperhatinkan (lihat tabel) dimana peingkatan terus terjadi, meskipun data tahun 2007/2008 tidak tersedia, namun diindikasikan peningkatan abrasi semakin besar. Pada bidang kelautan berdasarkan data citra landsat dan Coremap (2003) diketahui bahwa telah terjadi penurunan distribusi dan luas terumbu karang di pantai selatan Jawa Barat, khususnya wilayah Ujung Genteng (sukabumi), Cilauteureun (Garut) dan Pangandaran (Ciamis) untuk wilayah selatan dan di Tempuran dan Cilamaya (Karawang), pantai Bobos, Majakarta, pulau Rakit, pulau Gosong, pulau Biawak dan pulau Cantikan (Indramayu) yang mencapai tingkat kerusakan lebih dari 75%, dan kerusakan sekitar 50% untuk terumbu karang dengan kedalaman 3m. Kerusakan terumbu karang disebabkan oleh pemanfaatan (pengambilan) langsung oleh nelayan ikan karang dan penambang kapur karang.

192

Menurunnya kualitas laut yang disebabkan oleh tingkat pencemaran limbah padat dan limbah cair akibat kegiatan industri dan pertambangan.

Tantangan. Pengelolaan lingkungan pada ekosistem pesisir dan laut dapat mengancam kelestarian sumber daya alam dan hayati. Kerusakan terumbu karang saat ini telah mencapai 40%, yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti penangkapan ikan dengan cara merusak dan eksploitatif, timbulan sedimentasi dan pencemaran air. Apabila membandingkan terhadap RPJMN 2004-2009 mengenai upaya pengelolaan kawasan pesisir dan laut sebagai langkah untuk mempertahankan fungsi ekosistem, keanekaragaman hayati dan potensi sumberdaya alam, permasalahan konversi ekosistem pesisir dan laut di Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan belum terselesaikan. Tantangannya adalah masih ditemukan lebih dari 50% panjang pesisir pantai utara dan lebih dari 30% pantai selatan yang memiliki potensi sumberdaya hayati dan sumberdaya alam serta ekosistem telah mengalami perubahan yang mengarah kepada hilangnya ekosistem pesisir. Termasuk kondisi laut di pesisir Jawa Barat bagian selatan seperti Cilacap dan bagian utara di wilayah Kerawang, Subang, Indramayu dan Cirebon yang seluruh muara sungainya dipengaruhi oleh kegiatan industri. Tabel 4.29. Luasan Abrasi Pesisir Jawa Barat Berdasarkan Wilayah. Wilayah  Luasan Abrasi  (Ha/thn)  2001 – 2003  35,35 370,3

1995 ‐2001  Pantai Selatan 30,05 Pantai Utara 392,32 Sumber: BPLH, Propinsi Jawa Barat, diolah kembali Hambatan.

Beberapa faktor penyebab yang diindikasikan sangat kuat hubungannya dengan perubahan ekosistem pesisir adalah konversi ekosistem pesisir menjadi bentukan lahan lain seperti daratan, permukiman, pertanian dan industri. Kerusakan hutan pada ekosistem pesisir erat dipengaruhi oleh konversi lahan dan

193

perambahan hutan untuk dimanfaatkan biomassanya dan kegiatan pertambangan galian C. Faktor lain yang juga memberikan peran atas kerusakan ekosistem pesisir dan laut adalah masih lemahnya penegakan hukum dan peralatan/teknologi untuk membantu pelaksanaan tugas penegakan hukum. Hambatan dalam penyelenggaraan rehabilitasi lahan termasuk kawasan pesisir adalah penyempurnaan sistem dan regulasi, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis. Khususnya mengenai tentang pengaturan rehabilitasi lahan kritis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penegakan hukum, dan peranserta masyarakat, dengan fokus utama pada penanganan lahan kritis dalam kawasan lindung. Tidak seluruh program rehabilitasi kawasan pesisir dapat tercapai dengan baik, hambatan yang ditemui adalah meskipun kepedulian masyarakat Jawa Barat tinggi untuk melakukannya namun konsep membangun pesisir berbasis masyarakat perlu terus disempurnakan agar seluruh pihak diuntungkan

Potensi dan Peluang. Tindak lanjut yang dilakukan untuk menekan laju kerusakan ekosistem pesisir dan laut adalah upaya pengurangan perusakan, dilakukan program perlindungan dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan dengan cara melakukan rehabilitasi terumbu karang, penanaman mangrove, dan pengelolaan konservasi kawasan dan jenis melalui kesepahaman dan kerjasama dengan seluruh stakeholder. Kegiatan konservasi pesisir dan laut harus dilakukan pada tingkat pemerntah daerah, khususnya mengingat dampak yang timbul dapat hingga tingkat nasional. Mengembangkan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) yang mengikutsertakan mengikutsertakan pemerintahan lokal di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan sampai di tingkat desa. Pengendalian dan penertiban perizinan pertambangan di wilayah pesisir dan laut. Dukungan pengembangan Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD) Jawa Barat dan bantuan technical assistance dan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis dari pihak Integraph Amerika Serikat merupakan peluang yang dapat dikembangkan oleh 8 Kabupaten/Kota yang telah menerimanya, sebagai bentuk

194

insentif kepada upaya pengelolaan sumber daya alam seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Keputusan Gubernur Nomor 33 Tahun 2005 tentang IDSD. Peluang lainnya adalah perwujudan kawasan lindung di Jawa Barat, melalui penataan batas kawasan hutan konservasi secara bertahap guna menjamin kepastian hukum terhadap lokasi dan status kawasan. Batas kawasan lindung di luar kawasan hutan di Jawa Barat tersebut mencapai panjang trayek 8.243 Km atau setara dengan 1.062 titik patok. Dan pada tahun 2005 telah dilaksanakan penandaan batas sebanyak 200 titik patok, sedangkan pada tahun 2006 sebanyak 500 titik patok dan sisa dilaksanakan pada tahun 2007 agar tercapai secara 1.062 titik patok. Rehabilitasi kerusakan lingkungan dan pencemaran, dilakukan pemerintah daerah melalui pemulihan kualitas lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satunya adlaah pemulihan terhadap lahan kritis di Jawa Barat seluas 580.397 Ha, melalui kegiatan terpadu Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK), Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN), maupun kegiatan reboisasi (penanaman dalam kawasan hutan oleh Perum Perhutani). IV.14. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Infrastruktur dalam kajian ini mengikuti standar Bapeda Propinsi Jawa Barat yang terdiri dari: (i) infrastruktur transportasi, (ii) sumber daya air dan irigasi, (iii) listrik dan energi, (iv) telekomunikasi, serta (v)sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan terwujudnya infrastruktur yang baik karena fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah. Dalam beberapa kajian ekonomi disebutkan bahwa pengaruh eksogenitas dari infrastruktur terhadap pertumbuhan dan produktifitas ekonomi merupakan yang terkuat dibandingkan variable ekonomi lainnya, dengan kata lain causalitas antara pertumbuhan/produktifitas ekonomi dengan infrastruktur lebih kentara adanya hubungan satu arah dari terwujudnya infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan

hubungan sebaliknya. 195

Bidang infrastruktur transportasi terdiri dari transportasi darat, udara dan laut. Pada aspek transportasi darat, salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan. Pada kurun waktu tahun 2004 - 2007, tingkat kemantapan jaringan jalan provinsi sepanjang 2.199,18 km telah meningkat menjadi 87,31%, angka yang masih rendah namun disadari lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan tingkat kemantapan sebesar 87,31% tersebut, 64,36% dari panjang

jaringan jalan provinsi berada pada kondisi sedang. Hal ini disebabkan karena sudah habisnya umur rencana jalan pada sebagian besar ruas jalan provinsi sehingga kondisi struktur jalan menjadi labil. Rendahnya tingkat kemantapan jalan ini juga disebabkan oleh tingginya frekuensi bencana alam (terutama banjir, longsor) serta beban lalu lintas yang sering melebihi standar muatan sumbu terberat (MST). Selain itu, masih kurangnya jaringan jalan tol, serta belum terintegrasinya seluruh jaringan jalan di Jawa Barat dengan baik termasuk dengan sistem jaringan jalan tol, menyebabkan rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan di Jawa Barat. Kondisi infrastruktur transportasi darat yang lain seperti kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, terminal, dan jembatan timbang, serta belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda,

menyebabkan kurangnya kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan pergerakan lalu lintas. Demikian pula halnya dengan pelayanan angkutan massal seperti kereta api dan bis, masih belum optimal mengingat infrastruktur transportasi darat yang tersedia belum mampu mengakomodir jumlah pergerakan yang terjadi khususnya pergerakan di wilayah tengah Jawa Barat. Pada transportasi udara, keberadaan bandar udara utama di Jawa Barat masih belum memadai untuk menampung permintaan pasar yang ada. Bandara Husein Sastranegara sebagai bandara terbesar dan tersibuk yang dimiliki Provinsi Jawa Barat saat ini serta beberapa bandara perintis lainnya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menampung kebutuhan penumpang dan kargo baik jalur domestik terlebih untuk jalur internasional. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan berbagai persiapan

196

pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Majalengka, rehabilitasi dan perbaikan pada Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung, serta memfungsikan keberadaan Bandara Cakrabhuwana di Kabupaten Cirebon dan Bandara Nusawiru di Kabupaten Ciamis. Pada transportasi laut, keberadaan pelabuhan laut di Jawa Barat masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pelabuhan Laut Cirebon sebagai pelabuhan terbesar yang dimiliki Provinsi Jawa Barat saat ini hanya difungsikan sebagai pelabuhan niaga saja akibat kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas yang kurang memadai serta adanya keterbatasan pengembangan karena kondisi alam yang tidak mendukung. Selain itu beberapa pelabuhan laut lain yang ada di Jawa Barat hanya berfungsi sebagai pelabuhan transit dan pelabuhan ikan saja karena kapasitas pelabuhan yang tidak memadai. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, telah dilakukan berbagai upaya persiapan pembangunan Pelabuhan Utama Cilamaya di Kabupaten Karawang, persiapan pengembangan fungsi Pelabuhan laut Cirebon, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas pada pelabuhan-pelabuhan pengumpan yang ada di Jawa Barat. Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air,

pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Jawa Barat yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi. Selain itu, kondisi jaringan irigasi juga belum memadai, walaupun dari tahun 2004 - 2007 jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan ringan telah berkurang dari sekitar 74% menjadi 46% seperti diklaim oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Barat. Demikian pula halnya dengan intensitas tanam padi pada daerah irigasi yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat dirasakan masih belum optimal, walaupun dalam kurun waktu tersebut telah meningkat dari 182% menjadi 190%.

197

Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan rumah tangga. Sampai dengan pertengahan tahun 2008, telah terjadi peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga dari 57,73% pada tahun 2006 menjadi sekitar 62% pada pertengahan tahun 2008, yang artinya dari 11.011.044 rumah tangga baru, sekitar 6.826.847 rumah tangga telah memperoleh akses aliran listrik yang bersumber dari PLN (murni dipasok PLN ataupun non PLN). Sedangkan untuk listrik perdesaan, cakupan desa yang sudah mendapatkan tenaga listrik pada pertengahan tahun 2008 hampir mencapai 100%, dimana hanya tinggal 6 desa yang belum memiliki infrastruktur listrik yaitu sebanyak 2 desa di Kabupaten Garut Selatan dan 4 desa di Kabupaten Cianjur Selatan. Peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan masih terus diupayakan untuk mewujudkan “Jabar Caang” pada tahun 2010, sedangkan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga terus diupayakan baik melalui pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari PLN, maupun penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, surya, gas bumi dan angin, bahkan sampah seperti yang diwacanakan di Kota bandung. Pada bidang telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah, dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Khusus untuk layanan jasa telepon kabel, beberapa daerah perkotaan pada tahun 2005 angka teledensitasnya sudah tinggi (>10), sedangkan untuk daerah kabupaten kondisi teledensitasnya masih rendah, terutama untuk jaringan telekomunikasi perdesaan. Lambatnya pertumbuhan pembangunan sambungan tetap tersebut salah satunya disebabkan oleh bergesernya fokus bisnis penyelenggara telekominikasi kepada

pengembangan telekomunikasi bergerak (selular). Untuk pengembangan jaringan telekomunikasi perdesaan saat ini telah dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui program Kemampuan Pelayanan Universal (KPU)/Universal Service Obligation (USO) yang digagas oleh pemerintah pusat. Namun dari sebagian penyelenggara telekomunikasi seluler terutama jaringan CDMA yang memperoleh ijin dan mendapatkan public service obligation (PSO) untuk membuka jaringan

198

pesawat telepon tetap seluler di daerah pedesaan tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka. Kondisi sarana dan prasarana permukiman hingga akhir tahun 2007 masih belum memadai. Pada tahun 2007 rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang berasal dari air kemasan/ledeng/pompa sebesar 45,32% (Suseda, 2007). Rendahnya cakupan pelayanan air minum disebabkan oleh masih tingginya angka kebocoran air (rata-rata 38%), terbatasnya sumber air baku khususnya di wilayah perkotaan, tarif/retribusi air yang belum berorientasi pada cost recovery, masih rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum, serta terbatasnya sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah. Selama periode 2004-2007, peningkatan cakupan pelayanan air minum difokuskan pada masyarakat miskin di wilayah Pantura dan perdesaan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Strategi penyediaan air minum berbasis masyarakat ini dirasakan oleh pemerintah propinsi telah cukup mampu mendorong peningkatan cakupan pelayanan dan

keberlanjutan sarana dan prasarana air minum yang telah dibangun. Untuk aspek persampahan, tingkat pelayanan persampahan di Jawa Barat terutama di daerah perkotaan dan daerah kabupaten satelitnya secara umum masih sangat rendah. Cakupan pelayanan persampahan hingga akhir tahun 2007 hanya sebesar 53%. Terlebih lagi sekitar 90% pengolahan sampah di TPA masih dilakukan secara open dumping (untuk detailnya dapat kembali dibaca pada bahasan sub-bab sebelumnya tentang perbaikan pengelolaan SDA dan pelestarian mutu lingkungan hidup). Tingkat pelayanan pengelolaan limbah domestik hingga akhir tahun 2007 masih sangat rendah. Sesuai dengan data Suseda 2007, terdapat 49,01% rumah tangga yang menggunakan tangki/septik tank sebagai tempat pembuangan tinja dan sisanya menggunakan kolam/sawah/kebun/sungai/lubang tanah/lainnya. Kondisi prasarana pengelolaan limbah domestik sampai dengan saat ini menunjukkan bahwa dari 17 unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) hanya 11 unit yang beroperasi dengan baik dan baru 4 kabupaten/kota yang memiliki sistem penyaluran air limbah domestik perkotaan yaitu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bogor, dan Cirebon.

199

Untuk aspek perumahan, backlog rumah pada tahun 2007 sebesar 980.000 unit dan diperkirakan akan mencapai 1,164 juta unit pada tahun 2013. Selain itu, terdapat pula 1.035 kawasan kumuh dengan luas sekitar 25.875 ha yang umumnya terdapat di wilayah perkotaan dan permukiman nelayan. Tingginya backlog rumah dan kawasan kumuh di perkotaan disebabkan oleh terbatasnya sumber pembiayaan yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah dan belum seimbangnya pembangunan di perkotaan dan perdesaan sehingga sulit untuk mengendalikan migrasi penduduk khususnya ke kota-kota besar. Selama kurun waktu 2003 - 2007, penanganan perumahan difokuskan pada upaya untuk mendorong pembangunan rumah susun di kota-kota metropolitan, pengembangan kasiba/lisiba serta penataan kawasan kumuh di perkotaan dan permukiman nelayan melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya ini dirasakan telah cukup mampu untuk mendorong penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan kualitas lingkungan perumahan oleh masyarakat, serta pengembangan kawasan permukiman baru yang lebih tertata. Namun demikian, percepatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu segera dilakukan dan pelibatan masyarakat serta dunia usaha dalam pengembangan perumahan di Jawa Barat perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, implementasi pengembangan kasiba/lisiba di daerah masih cukup rendah sehingga upaya-upaya untuk mendorong percepatan pengembangan kasiba/lisiba sangat diperlukan.

200

BAB V ISU-ISU STRATEGIS DI DAERAH

V.1. Bidang Hukum Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Hukum yakni : 1. Belum ada grand design tentang pembuatan program legislasi daerah. 2. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi aparat hukum baik secara kualitas maupun kuantitas. 3. Peraturan perUndang-undangan tidak konsisten, sehingga terjadi pertentangan antara peraturan yang satu dengan lainnya.4. Lemahnya budaya hukum masyarakat.

V.2. Keamanan dan Ketertiban Permasalahan yang akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat antara lain : 1. Kondisi eforia reformasi berkaitan dengan otonomi daerah yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan

kebijakannya, sehingga ketika terdapat tuntutan masyarakat yang tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai, dapat menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya dapat menimbulkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial di lingkungan masyarakat, termasuk tindakan anarkis. 2. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang akan mengakibatkan menurunnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Hal ini kurang menguntungkan bagi upaya untuk mewujudkan stabilitas ketertiban dan ketentraman masyarakat. Menghadapi kondisi tersebut,

pembangunan di ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi ancaman

201

stabilitas serta tuntutan perubahan dan dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidangkehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 3. Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, sehingga mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara.

V.3. Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat 1. Kondisi eforia reformasi berkaitan dengan otonomi daerah yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan

kebijakannya, sehingga ketika terdapat tuntutan masyarakat yang tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai, dapat menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya dapat menimbulkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial di lingkungan masyarakat, termasuk tindakan anarkis. 2. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang akan mengakibatkan menurunnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Hal ini kurang menguntungkan bagi upaya untuk mewujudkan stabilitas ketertiban dan ketentraman masyarakat. Menghadapi kondisi tersebut,

pembangunan di ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi ancaman stabilitas serta tuntutan perubahan dan dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 3. Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, sehingga mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara.

202

V.4. Bidang Politik dan Pemerintahan 1. Penataan kelembagaan pemerintah daerah sebagai bagian reformasi birokrasi. Masih ada kecenderungan praktik resentralisasi dalam penataan kelembagaan daerah melalui keluarnya Permendagri No. 57 Tahun 2007 sebagai petunjuk teknis dari PP No. 41 Tahun 2007. Dalam Permendagri ini diatur secara detil jumlah dan nomenklatur dari setiap unit kerja dalam organisasi perangkat daerah, sehingga timbul kesan intervensi Pemerintah Pusat dalam penataan organisasi perangkat daerah. Demikian pula dalam kasus penataan organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, meskipun sudah termasuk kategori pola maksimal tapi jumlah organisasi perangkat daerah tetap melebihi kuota maksimal tersebut dan hal ini dimungkinkan setelah ada persetujuan Departemen Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa penataan kelembagaan perangkat daerah masih belum sepenuhnya diarahkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk mewujudkan struktur pemerintahan yang ramping. Banyak hal yang diduga menjadi penyebab masih belum berhasilnya perampingan struktur birokrasi daerah, yakni: a. Kecenderungan membentuk struktur untuk mewadahi orang, dan bukan membentuk struktur untuk melaksanakan fungsi. b. Kecenderungan membentuk struktur untuk mengakomodasi

kepentingan institusi pemerintah di tingkat pusat, antara lain untuk memudahkan alokasi dana kegiatan. Misalnya dalam kasus

pembentukan Dinas Olah Raga dan Pemuda, selain merupakan pelaksanaan ketentuan dari UU No. 3 Tahun 2005, juga untuk memudahkan turunnya alokasi dana dari departemen terkait. c. Banyaknya peraturan perundang-undangan sektoral yang mewajibkan pembentukan institusi formal untuk melaksanakan ketentuan peraturan tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan lembaga di tingkat daerah, baik yang berupa lembaga struktural maupun non struktural pemerintahan yang harus diimbangi dengan penyediaan sekretariat bagi lembaga tersebut. Kasus pembentukan Badan Daerah

Penanggulangan Bencana (BDPB) yang diwajibkan oleh UU No. 24

203

Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana, misalnya, di Jawa Barat belum berhasil dibentuk karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang seharusnya membentuk BDPB ternyata belum dibentuk. Akibatnya, pembentukan BDPB menjadi tertunda padahal kasus bencana alam banyak terjadi di Jawa Barat. Pembentukan BDPB yang tidak satu paket dengan pembentukan organisasi perangkat daerah lainnya juga menambah panjang prosedur birokratis dan politis, sehingga menjadi tidak efektif dan efisien.

Berbagai kendala tersebut menyebabkan isu penataan kelembagaan pemerintah daerah masih perlu ditangani secara khusus sebagai isu strategis dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi. Penataan kelembagaan perlu dikaitkan dengan pembenahan dalam kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia birokrasi yang tersedia di daerah, serta harus pula ada kepastian insentif dan disinsentif agar pedoman penataan organisasi perangkat daerah benar-benar dipatuhi oleh daerah maupun pusat. Hal ini perlu dilakukan agar semangat penataan kelembagaan yang proporsional tidak menjadi sia-sia karena keharusan daerah untuk membentuk lembaga-lembaga tambahan sebagai konsekuensi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat di tingkat nasional. Tambahan lembaga-lembaga ini seringkali menjadi beban bagi pemerintah daerah karena kewajiban untuk membentuk sekretariat bagi lembaga-lembaga tersebut.

Selain

itu,

kecenderungan menyebabkan

mengalokasikan daerah seolah

anggaran terpaksa

secara

departemental

membuat

organisasi perangkat daerah dengan nomenklatur yang sama dengan lembaga di tingkat pusat, sehingga pertimbangan pragmatis untuk kemudahan memperoleh alokasi dana menjadi lebih mengemuka dibanding pertimbangan kebutuhan daerah. Praktik semacam ini perlu diubah, sehingga pola penganggaran seharusnya bersifat fungsional,

204

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan suatu organisasi perangkat daerah bukan berdasarkan kesamaan nomenklatur. 2. Penataan manajemen sumber daya manusia aparat birokrasi daerah. Jumlah aparat birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih cukup banyak, sementara jumlah aparat fungsional masih sangat sedikit dibandingkan jumlah keseluruhan aparat birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini menyebabkan kinerja pemerintahan menjadi tidak optimal karena banyak fungsi yang belum dapat dilaksanakan dengan memadai, termasuk dalam hal peningkatan capaian IPM Jawa Barat. Demikian pula bila dikaitkan dengan kondisi Jawa Barat yang masih didominasi oleh kawasan perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian, ketersediaan aparat fungsional untuk mengembangkan sektor ini menjadi sangat penting. Tapi, kenyataannya sekarang belum banyak aparat birokrasi yang bersedia menjadi aparat fungsional karena ketidakjelasan skema insentif bagi mereka, baik dalam hal jaminan kepastian karir maupun besaran tunjangan. Karena itu, dalam kerangka reformasi birokrasi, Pemerintah Pusat seyogianya mulai mengembangkan dan menerapkan upaya-upaya untuk mendorong pergeseran aparat non fungsional menjadi aparat fungsional. Hal ini harus dilakukan mulai dari pembenahan sistem rekrutmen, pembenahan sistem dan kurikulum pendidikan kedinasan dan diklat aparatur, serta penerapan tunjangan kinerja yang proporsional bagi aparat fungsional. Dengan demikian, proporsi dan kompetensi aparat fungsional dapat semakin ditingkatkan untuk menunjang pencapaian IPM dan kesejahteraan daerah. 3. Pembenahan ketatalaksanaan dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Nilai strategis dari isu ini terletak pada komitmen Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam kondisi krisis, peran pemerintah sangat diperlukan untuk memulihkan stabilitas bukan dengan mengandalkan kekuatan tetapi dengan kepemimpinan dan kapasitas yang kuat untuk membuat regulasi yang menjamin penyediaan dan distribusi barang-barang publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Sebagai provinsi

205

yang cukup besar dan letaknya berdekatan dengan ibukota negara, Provinsi Jawa Barat masih menghadapi masalah yang pelik terkait dengan tingginya angka putus sekolah, rendahnya tingkat kesehatan, dan lemahnya daya beli masyarakat. Padahal, Jawa Barat kaya dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Namun, sebagian besar dari potensi ini justru dinikmati oleh orang-orang di luar Jawa Barat. Karena itu, Pemerintah Pusat perlu memberikan dukungan dalam bentuk regulasi yang dapat mendorong inovasi pelayanan publik di Jawa Barat. Kepastian regulasi yang menjadi landasan hukum bagi pelayanan investasi dan kerjasama antardaerah menjadi penting agar potensi Jawa Barat dapat dikembangkan dengan lebih optimal untuk mengatasi masalah-masalah rendahnya daya beli. 4. Penataan daerah otonom baru Tuntutan masyarakat kabupaten/kota untuk membentuk daerah otonom baru atau lazim disebut pemekaran menunjukkan kecenderungan untuk makin meningkat selama periode 2003-2008. Sekalipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan kajian pada tahun 1990-an yang hasilnya merekomendasikan pemekaran kabupaten/kota di Jawa Barat dari 24 kabupaten/kota menjadi 42 kabupaten/kota, namun kenyataannya hingga tahun 2007 baru terbentuk 1 daerah otonom baru hasil pemekaran yakni Kabupaten Bandung Barat. Sementara Kota Cimahi yang terbentuk pada tahun 2001 merupakan daerah otonom baru yang terbentuk melalui mekanisme peningkatan status dari Kota Administratif (Kotif) menjadi Kota, seperti juga Kota Banjar yang sebelumnya merupakan Kotif dalam wilayah Kabupaten Ciamis. Setelah Kabupaten Bandung Barat terbentuk, semangat berbagai kelompok masyarakat mulai bertambah untuk mengajukan usul pemekaran daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut. Tuntutan ini hendaknya dipahami bukan semata sebagai bentuk emosi masyarakat atau juga politisasi yang dilakukan para elit, tapi juga sebagai bentuk peringatan akan penyelenggaraan pembangunan kewilayahan yang selama ini belum merata, antara wilayah Jawa Barat bagian utara, tengah, dan selatan.

206

Selain itu, maraknya tuntutan pembentukan daerah otonom baru di Jawa Barat sesungguhnya merupakan bentuk protes terhadap pola hubungan keuangan pusat dan daerah yang selama ini dirasakan tidak adil bagi Provinsi Jawa Barat. Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk dan luas wilayah yang besar, kondisi geografis yang sangat beragam, dan potensi masalah sosial yang tinggi, antara lain ditandai oleh tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jawa Barat. Seluruh permasalahan ini seharusnya menyebabkan Jawa Barat memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih tinggi dibanding kondisi sekarang, namun kenyataannya, DAU Jawa Barat masih lebih sedikit dibanding Provinsi Jawa Timur yang jumlah penduduknya lebih sedikit dibanding Jawa Barat. Ketidakadilan dalam pola perimbangan keuangan inilah yang mendorong makin maraknya tuntutan pembentukan daerah otonom baru sebagai upaya untuk menarik lebih banyak DAU untuk kabupaten/kota di Jawa Barat. Karena itu, di masa mendatang, Pemerintah Pusat tidak bisa semata-mata menyatakan moratorium pembentukan daerah otonom baru atau ‘mempersulitnya’ melalui perhitungan hasil kajian sebagaimana sekarang terjadi dengan PP No. 78 Tahun 2007, tetapi untuk meredam tuntutan pemekaran ini Pemerintah Pusat perlu merumuskan formula baru yang lebih adil dalam hal perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemerataan pembangunan dan pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru juga harus terus menjadi prioritas yang memerlukan fasilitasi dari Pemerintah Pusat, terutama dalam memfasilitasi pembangunan infrastruktur ke daerah-daerah terpencil sehingga kesan ‘ditinggalkan’ dalam pencapaian kesejahteraan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat yang menuntut pemekaran dapat diatasi. 5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Provinsi Jawa Barat rentan dengan terjadinya bencana alam dan bencana sosial, khususnya yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Untuk meminimalkan kerentanan akan potensi bencana sosial dan bencana kebijakan ini, diperlukan peningkatan kapasitas pemerintahan untuk menyelenggarakan pembangunan

207

secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas pemerintahan ini dapat dicapai, antara lain melalui jaminan kesinambungan kapasitas fiskal yang memadai, kepemimpinan politik yang kuat, kinerja birokrasi yang profesional, dan keberanian dari Gubernur untuk melakukan lobby dengan Pemerintah Pusat demi melaksanakan program-program prioritas yang pro-poor, pro-job, progender, dan pro-environment. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat seyogianya didukung oleh ketegasan dalam alokasi hak anggaran dan sumber daya personalia untuk melakukan terobosan-terobosan yang diperlukan daerahnya. Selama ini, posisi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum secara optimal dimanfaatkan oleh Provinsi Jawa Barat untuk melakukan bargaining politics dengan Pemerintah Pusat maupun dengan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi Jawa Barat, misalnya dalam hal pembangunan infrastruktur di kawasan Jawa Barat bagian selatan yang sejak tahun 1980-an belum juga terealisasi secara menyeluruh. Padahal program pembangunan trans Jawa Selatan sebagai sarana transportasi sudah menjadi program Pemerintah Pusat, yang sangat diperlukan untuk membuka akses ke wilayah Jawa Barat bagian selatan yang saat ini masih terisolir. Demikian pula, dalam hal menuntut perimbangan keuangan yang lebih adil dari hasil Dana Perimbangan yang berasal dari sumber daya alam dan dari potensi pajak, bargaining politics dengan departemen terkait perlu didukung dengan ketersediaan basis data yang aktual dan valid tentang potensi obyek dan subyek dana perimbangan tersebut, sehingga dapat menambah pendapatan daerah.

V.5. Ekonomi, Infrastruktur dan Hal Terkait Kesejahteraan

1. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan yhang belum optimal. 2. Belum fokusnya kebijakan pengembangan kawasan andalan

berdasarkan keunggulan kawasan andalan tersebut; 3. Pemerataan pembangunan, pengembangan desa tertinggal,

pengembangan wilayah perbatasan, keseimbangan pembangunan perkotaan 208

dan perdesaan, penanganan masalah perkotaan dan kerjasama antar daerah belum terwujud; 4. Sektor modern (industrialisasi) berkembang pesat, menjadi magnet tingginya arus migrasi; 5. Masih sulitnya upaya diversifikasi komoditas ekspor dari komoditi konvensional Propinsi Jawa Barat seperti tekstil dan TPT. 6. Rendahnya kondisi infrastruktur yang menghubungkan antar

kabupaten/kota dan provinsi; 7. Belum optimalnya pemanfaatan dana-dana yang bersumber dari swasta (masyarakat) seperti program CSR (Corporate Social Responsibilty); 8. Rendahnya kondisi infrastruktur yang menghubungkan antar kabupaten/ kota dan provinsi; 9. Belum tersedianya sarana rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 10. Rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan keahlian, serta tingginya migrasi masuk dari luar Jawa Barat; 11. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih; 12. Transformasi struktural dari perdesaan ke perkotaan, trasional ke modern tanpa ada persiapan system social dan ekonomi masyarakat; 13. Ketimpangan sosial dan ekonomi (daya beli);

V.6. Bidang Pendidikan, Kesehatan, Gender dan Kekerasan pada anak dan wanita 1. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan. 2. Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan masyarakat. 3. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana.

209

4. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan. 5. Kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. 6. Penanganan terhadap permasalahan gender/diskriminasi 7. Penanganan terhadap tindakan kekerasan pada anak-anak dan wanita

V.7. Permasalahan Lingkungan

1. Degradasi sumberdaya alam khususnya air dan lahan, yang ditandai dengan deplesi sumber air (permukaan dan air bawah tanah, baik kuantitas maupun kualitasnya), semakin meluasnya tanah kritis dan DAS kritis, penurunan produktifitas lahan, semakin meluasnya kerusakan hutan (terutama karena perambahan) baik hutan pegunungan maupun hutan pantai (mangrove). 2. Permasalahan pencemaran, baik pencemaran air, udara maupun tanah yang penyebarannya sudah cukup meluas dan terkait dengan industri, rumah tangga dengan segala jenis limbahnya, terutama sampah. 3. Permasalahan kebencanaan alam, yaitu Jawa Barat terutama bagian tengah dan selatan termasuk wilayah rawan gempa dan volkanisme. Wilayah ini termasuk daerah yang paling sering tertimpa musibah tanah longsor dibanding wilayah lainnya di Indonesia, yang terkait dengan "irrational land use" dan juga kegiatan pertambangan. 4. Inkonsistensi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan eksisting penggunaan lahan/pemanfaatan ruang yang tidak berwawasan lingkungan. 5. Permasalahan kawasan pesisir dan pantai, yaitu kerusakan hutan mangrove, abrasi dan akresi pantai, perubahan tataguna lahan di wilayah pesisir, intrusi air laut, dan pencemaran air laut. 6. Permasalahan sosial kependudukan, ditandai dengan tingginya urbanisasi, munculnya permukiman kumuh pada hampir seluruh kota di Jawa Barat, pedagang kaki lima - PKL dan kesemrawutan lalu lintas.

210

7. Tumpang-tindih peraturan perundang-undangan terhadap lingkungan, baik dari interpretasi materi maupun implementasinya di lapangan.

211

BAB VI PENUTUP

Seperti telah diuraikan pada awal laporan kajian ini bahwa buku ini tidak dimaksudkan untuk menilai keberhasilan kinerja pemerintahan daerah propinsi Jawa Barat dalam perencanaan dan implementasi pembangunannya tetapi dimaksudkan untuk menginspirasi pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas dan Departemen, Badan dan Lembaga tinggi Negara lainnya untuk selalu menyusun perencanaan pembangunan serta implementasinya dengan berdasarkan pada fenomena, keunikan, serta kebutuhan daerah berdasarkan kacamata akademisi dari perguruan tinggi. Dengan demikian diharapkan untuk penyusunan RPJMN kedepan, warna agenda pembangunan yang akan disusun benar-benar mencerminkan agregasi preference dari seluruh daerah propinsi di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi dasar pengembangan pola pikir perencanaan dan implementasi pembangunan di pemerintahan tingkat pusat yang lebih mumpuni serta dapat menyumbangkan masukan berharga dari kacamata yang sedikitnya lebih obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

212

DAFTAR PUSTAKA

Bapeda Jawa Barat, DRAFT Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Barat 2008-2013

Bapeda Jawa Barat, Draft Rencana Tata Ruang dan Wilayah Jawa Barat 2025

Bapeda Jawa Barat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Barat 2004-2009

Bapeda Jawa Barat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat 2005-2025

Bapeda Jawa Barat, Survey Ekonomi Daerah (SUSEDA), berbagai tahun terbitan BPS Propinsi Jawa Barat, Basis Data Analisis IPM Jabar, 2007 BPS Propinsi Jawa Barat, Berita Resmi Statistik, No. 22/07/32/Th. X, 1 Juli 2008 BPS Propinsi Jawa Barat, Berita Resmi Statistik, No. 26/08/32/Th. X, 14 Agustus 2008 BPS Propinsi Jawa Barat, Berita Resmi Statistik, No. 06/02/32/Th. X, 15 Februari 2008 Bapeda Jawa Barat, Profil Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 BPS, Profil Kesehatan Indonesia tahun 2001 BPS, Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2006 Disdik Jawa Barat, Profil Pendidikan, berbagai tahun terbitan Kantor Bank Indonesia Bandung, Kajian Ekonomi Regional Propinsi Jawa Barat, berbagai terbitan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur, 2003-2008

213

LAMPIRAN: MATRIKS KELUARAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BEBERAPA AGENDA SASARAN PEMBANGUNAN
1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antar golongan di daerah-daerah rawan konflik Terpeliharanya situasi aman dan dapai Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebikjakan public dan penyelesaian persoalan social masyarakat

INDIKATOR
Konflik horizontal antara kelompok masyarakat berdasar sub budaya etnik, agama dll.

Upaya
Penciptaan kondisi aman dan kondusif lewat pendekatan dialog budaya dan agama. Pengakuan terhadap bahasa daerah non sunda seperti cirebon Akomodasi keterwakilan aspirasi di tingkat DPRD Propinsi

Capaian
Minimnya konflik antar masyarakat dalam aspek agama maupun budaya.

Permasalahan
Konflik antar kelompok masyrakat masih merupakan bahaya laten terutama di daerah pinggiran dan pedesaan

Rekomendasi
Dibuatnya mekanisme terarah dalam bentuk forum antar kelompok masyarakat serta perangkat-perangkat aturan daerahnya

2. 3.

1.

2.

3.

4.

5. 6.

Menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas, serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat Terungkapnya jaringan kejahatan internasional terutama narkotika, perdagangan manusia, dan pencucian uang Menurunnya jumlah pecandu narkoba dan mengunggkap kasus serta dapat diberantasnya jaringan utama supply narkoba dan prekusor Terungkapnya jaringan utama pencurian sumber daya kehutanan, serta membaiknya praktek penegakan hokum dalam pengelolaan sumbar daya kehutanan dalam memberantas illegal logging, over cutting dan illegal trading Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hokum Meningkatnya kinerja Polri tercermin dengan menurunnya angka kriminalitas, pelanggaran hokum dan meningkatnya

- Tingkat kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan - Jumlah kasus peredaran Narkoba - Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba

Peningkatan kesadaran hukum Ketegasan dari petugas/Polri

Tingkat kriminalitas masih cukup tinggi Tingkat Penyelesaian kasus meningkat

Ketidak tegasan petugas dan ketidak konsistenan

Petugas bersikaptegas/objekt if dan konsisten

Penyuluhan/pembinaan Penciptaan kesempatan kerja Pelibatan institusi pendidikan dan kepemudaan Dialog antar kelompok masyarakat

Kurangnya penyuluhan Tingkat Pengangguran Ketimpangan Ekonomi Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait terutama dengan

Penyuluhan secara berkala Program Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat (PHBM) Operasi Hutan Lestari Lodaya

Menurunnya pelanggaran Perda

Meningkatnya penggunaan Narkoba Illegal

215

penyelesaian kasus-kasus hukum

Logging di jabar selatan makin mengkhawatir kan

lingkungan keluarga Konsistensi Penegakan Hukum Kompetensi anggota Legislatif dalam hal budgeting dan legal drafting Tingkat Pengangguran In House Training yang lebih frekuentif dan terstruktur Keterlibatan dalam asosiasi internasional legislative Screening/ Kualifikasi anggota calon dewan

Peraturan substansi hokum Untuk mendukung pembenahan system dan - Jumlah peraturan daerah politik hokum, sasaran yang akan dilakukan yang disusun dalam tahun 2004-2009 adalah terciptanya system hokum nasional yang adil, konsekuwen - Jumlah regulasi yang dapat memperbaiki efektivitas dan tidak diskriminatif (termasuk tidak pemerintahan diskriminatif terhadap perempuan atau bias - Jumlah regulasi yang dapat gender) terjaminnya konsistensi seluruh memperbaiki kualitas paraturan perundang undangan pada tingkat pelayanan pusat dan daerah, serta tidak bertentangan - Jumlah regulasi yang dapat dengan peraturan dan perundanganyang lebih menurunkan praktik korupsi tinggi; dan kelembagaan peradilan dan penegak hokum yang berwibawa, bersih, professional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hokum masyarakat secara keseluruhan. 1. Terlaksananya peraturan perundangTersedianya produk hukum yang undangan yang tidak mengandung perlakuan mengakomodasi nilai-nilai agama, kearifan local, dan diskriminasi baik kepada setiap warga nilainilai Negara, lembaga/instansi pemerintah, hidup lainnya yang maupun lembaga swasta/dunia usaha secara berkeadilan konsisten dan transparan 2. Terkoordinasinya dan terharmonisasinya - produk hukum pelaksanaan peraturan perundang-undangan yangmengakomodasi nilaiyang tidak menonjolkan kepentingan tertentu nilai agama, kearifan local, sehinghga dapat mengurangi perlakuan dan nilai-nilai hidup lainnya diskriminatif terhadap warga Negara; yang berkeadilan - Tingkat kesadaran hokum dan Terciptanga aparat dan system pelayanan penaatan hokum masyarakat public yang adil dan dapat diterima oleh serta penegakan hukum dan setiam warga Negara. HAM 1. Terlaksananya berbagai langkah-langkah Terwujudnya harmonisasi produk rencana aksi yang terkait dengan hukum provinsi dengan pengarmatan, pemenuhan dan penegakan pemerintah pusat dan terhadap hukum dan hak azasi manusia

Evaluasi terhadap raperda, pajak dan retribusi daerah In-House training tentang legal drafting rutin

4 buah raperda retribusi daerah dibatalkan pusat Inisiatif DPRD yang meningkat Integrasi aparat LINMAS

Terwujudnya keserasian produk hokum dengan perundang-undangan yang lebih tinggi

Angka pelanggaran HAM sangat kecil tercatat resmi hanya 2

Tingkat kesadaran hukum masih rendah Kurangnya sosialisasi produk hukum

Perlu dilakukan sosialisasi/pembinaa n hokum terhadap masyarakat

Penegakan disiplin dan bersikap jujur

Peningkatan kasus korupsi yang dapat

Masih lambatnya penaganan oleh kejati

Perlu dilakukan keseragaman dalam penyelesaian kasus

216

2. 3. 4.

5. 1.

2.

3. 4.

antara lain rencana aksi hak asasi Manusia 2004-2009 Rencana aksi pemberantasan korupsi Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi seksual Komersial anak Rencana aksi Nasional Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBA) 2015 Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan dan kebijakan public Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan lakilaki yang diukur oleh angka GDI dan GEM Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak

kabupaten/kota - Jumlah produk hukumyang tidak saling bertentangan - Pemberantasan korupsi

Profesionalisme aparat pemerintahan daerah

diselesaikan meningkat Akselerasi penerapan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan perundang2an

(sama) Sidak langsung dari atasan Sosialisasi dan Pelatihan pengeloalaan keuangan daerah Penguatan kualitas pengawas keuangan dan bidang monitoring dan evaluasi

Pemberdayaan gender - Perempuan di parlemen - Perempuan pekerja professional - Perempuan dalam angkatan kerja - Perempuan upah pekerja non pertanian (rasio) - indeks Pembangunan gender dan Indeks Pemberdayaan gender - Jumlah kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak

Peningkatan peran Perempuan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam pendidikan, lapangan kerja dan politik Mengurangi jumlah kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak

Indeks Pemberdayaan Gender Jawa Barat mencapai 54,4 (dibawah capaian nasional) Indeks Pembangunan Gender 60,8 (dibawah capaian nasional) Diskriminasi yang masih jelas terhadap kaum perempuan Angka kekerasan dan perdagangan anak masih tinggi 3800 kasus (2007)

Tingkat pendidikan wanita yang rendah Kualitas hidup perempuan yang rendah Kesadaran Lingkungan masyarakat dan nilai di masyarakat masih apatis

Peningkatan tingkat pendidikan perempuan Peningkatan kualitas hidup perempuan secara menyeluruh Sosialisasi pada stakeholders daerah. Implementasi Perda tentang penanganan perdagangan orang dengan lebih baik.

217

Jabar telah memiliki perda tentang pencegahan dan penanganan perdagangan orang, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anakanak. 1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang otonomi khusus Meningkatnya kerjasama antara antar pemerintah daerah Terbentuknya kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel Terbentuknya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel dan professional Tertatanya daerah otonom baru • • • • • • • Jumlah Rancangan perda Jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda Jumlah Pergub Jumlah Kepgub Jumlah aspirasi pemekaran wilayah Jumlah aspirasi pemekaran yang disetujui Gubernur Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan: Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya di luar kawasan lindung; P er sen t as e r u ma h tangga yang me mp un ya i kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor; Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas; Persentase pekerja yang Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pembahasan 6 (enam) raperda tentang penyertaan modal daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 6 (enam) Badan Usaha Milik Daerah Berkurangnya perda yang dibatalkan oleh pemerintah pusat Jumlah produk hukum daerah, dalam bentuk Perda, Pergub, Kepgub, dan lain-lain sepanjang tahun 20042008 mencapai 4.175 buah, dengan perincian: Perda 65 bh, Pergub 350 bh, Kepgub 3.756 bh Instruksi Gubernur 4 bh Masih dirasakan kurangnya kompetensi anggota legislative Masih kurangnya korespondensi produk hokum terhadap kebutuhan bersama masyarakat Masih sporadicnya kegiatan evaluasi produk hokum Kesenjangan pembangunan akibat pemusatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah kawasan Membangun, menegakkan, dan mengembangkan pemberian reward and punishment secara tegas dan adil serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hokum Membangun networking dalam penyusunan peraturan perundangundangan antar susunan pemerintahan serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyusunan naskah akademik. Mengembangkan

2. 3. 4.

5.

•

•

•

218

•

• • •

berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas; Balai Pertemuan: Tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial; Personil Aparat Pertahanan Personil Aparat Keamanan Karakteristik Wilayah

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari tatanan pejabat yang paling atas 2. Terciptanya system kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih,efisien, transparan dan akuntabel 3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga Negara, kelompok atau gangguan masyarakat 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan 5. Terjaminnya konsistensi seluruh paraturan pusat dan daerah dan tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya

• Jumlah Produk kebijakan • Jumlah kersama antar daerah • Jumlah kerjasama antar propinsi • Jumlah kerjasama dengan luar negeri

ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 21 Tahun 2004 tentang Pedoman Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri dan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Membentuk perda dan petunjuk pelaksanaan mengenai penyusunan perda yang di dalamnya mengatur program legislasi daerah serta penguatan peran Panitia Legislasi DPRD Tersusunnya 11 (sebelas) kebijakan SPM untuk kabupaten/kota di Jawa Barat dan 5 (lima) dasar kebijakan SPM untuk Pemerintah Provinsi, yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi, koperasi dan usaha kecil dan menengah serta penanaman

menimbulkan persoalanpersoalan kesejahteraan, seperti kemiskinan, pengangguran, dll.

konsultasi publik yang menempatkan masyarakat sebagai subyek hukum yang berhak menyampaikan pendapat sebagai wahana public sphere dalam menjaring aspirasi masyarakat.

Masih belum padunya koordinasi antar daerah kabupaten/kota Masih belum inline-nya perencanaan antar kabupaten/kota dengan provinsi secara vertical maupun horizontal Masih tidak efisien dan efektifnya penyelenggaraan tata kepemerintahan Masih banyak

Terwujudnya perampingan struktur kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi terdiri dari 3 Asisten (11 Biro), 1 Sekretariat DPRD, 1 Kantor Perwakilan, 14 Dinas, dan 10 Lembaga Teknis, Pengajuan rancangan desain organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Distribusi pegawai pemda Sosialisasi Jabatan fungsional

219

modal. Terselenggara nya kerjasama antardaerah sebanyak 43 buah, kerjasama dengan pihak ketiga sebanyak 35 buah, dan kerjasama dengan pihak luar negeri sebanyak 24 buah

jabatan fungsional yang jumlahnya sedikit padahal fungsinya sangat penting Komposisi PNS di Provinsi Jawa Barat mayoritas berada pada Golongan III atau berpangkat pada kategori piñata yang seimbang Aspirasi pemekaran wilayah yang tidak memperhatikan kapasitas nyata dari daerah calon

Mutasi terstruktur Rekruitmen pegawai berdasarkan kebutuhan Perencanaan daya tampung kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat 25 tahun ke depan sebanyak 42 wilayah

- Tingkat kasus pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian - Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran - Tingkat kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat. - Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah - Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD/Balai/UPT/UPTD. - Tingkat kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat.

50% 75% 60% 70%

70%

60% 50%

220

- Mengunrang tingkat korupsi 1. Terlaksananya peran dan fungsi lembaga penyelenggara Negara dan lembaga kemasyarakatan sesuai konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan public Terlaksananya pemilihan umum yang demokratis jujur dan adil pada tahun 2008 • • • Jumlah perkara kasus korupsi Akuntabilitas kinerja pemerintahan Tingkat kehadiran peserta musrenbang untuk berbagai produk kebijakan pemerintah daerah Jumlah unjuk rasa kepada lembaga DPRD Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu DPR/DPD/DPRD Tingkat partisipasi pemilih dalam sejumlah pemilihan kepala daerah Jumlah partai politik, LSM dan NGO Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik Menurunnya tingkat unjuk rasa masyarakat menurunkan jumlah kasus korupsi Menurunya tingkat unjuk rasa kepada DPRD Meningkatkan tingkat partisipasi pemilih Meningkatkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui system Tingkat perkara kasus korupsi menurun Meningkatnya jumlah kehadirdan peserta musrenbang Tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan menjadi 75,2% dan sebanyak 24,8% tidak menggunakan hak pilihnya Tingkat partisipasi politik berada pada tingkat sedang. Tingkat Golput yang meningkat bukan hanya karena sifat politis namun juga teknis seperti jam kerja, waktu kerja dan kebutuhan real keluarga Rasional Political participation yang menurun Riskannya aksi aspirasi melalui unjuk rasa pada persepsi dunia usaha terutama investor luar Jawa Barat Sosialisasi pentingnya aspirasi politik bagi kepentingan masyarakat Memperketat syarat kualifikasi dan aturan calon legislative dan calon kepala daerah Meningkatkan mutu infrastruktur daerah guna kemudahan aspirasi masyarakat pinggiran Peningkatan pendidikan politik terstruktur dengan bantuan pihak institusi pendidikan

2.

3.

• • • •

PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Menurunnya presentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan menjadi 8,2 % pada tahun 2009. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata Program Wajib Belajar Pendidikan dasar Pendidikan • Prosentase APK • Prosentase APM • Prosentase APK • Prosentase APM • Prosentase angka Penyuluhan Mendorong produksi pertanian Mendorong aktivitas UMKM 37,25 96,65 88,90 79,00 80,00 1,35 Sistem penganggaran dan birokrasi Situasi ekonomi dunia yang melemah Sosialisasi pentingnya wajib belajar Reformasi Kelembagaan (Institutional Reform)

2. 3. 4.

baik

221

5.

Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha 6. Terpenuhinya kebutuhan dan sanitasi yang layak dan sehat 7. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin 8. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan terjaganya kualitas lingkungan hidup 9. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunitas atas tanah 10. Terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan; dan 11. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan

melanjutkan • Rasio rungbel ruang kelas • Prosentase sarana memadai • Prosentase penerima beasiswa • LPE • Inflasi • PMTB • Kontribusi sektor industri manufaktur (%) • Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran (%) • Kontribusi sektor pertanian (%)

Mendorong swadaya masyarakat Keterlibatan sector swasta

60,00 70 %

Kecenderungan naiknya angka tingkat pengangguran Berkurangnya kecepatan realisasi penyerapan APBD Tidak stabilnya cuaca perubahan iklim

kelembagaan pemerintah maupun kelembagaan ekonomi. Manajemen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian peningkatan daya beli perlu di integrasikan di dalam satu pusat kewenangan dan pertanggungjawaban .

Mengundang investor asing Membenahi procedural perizinan usaha Mengurangi praktek pungli

6.4% 5.1% Rp 87,137 trilyun 42.2% 22.31%

12.45%

Pemberdayaan manusia pelaku usaha (swasta/pengusaha) terutama pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik dihapuskan sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang tersedia Keberpihakan pemerintah untuk melindungi

222

kelompok masyarakat dari persaingan pasar yang tidak adil dan tidak seimbang. Tersedianya data pokok untuk dapat mengukur keadaan dan perkembangan daya beli tidak hanya di tingkat propinsi tetapi juga di setiap kabupaten/kota partisipasi angkatan kerja terutama wanita penciptaan lapangan kerja (job creation) PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR NON MIGAS 1. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi diberbagai tingkatan pemerintah yang mampu menguragi praktek ekonomi tinggi 2. Peningkatan efisiensi pelayanan ekspor3. inpor kepelabuhan, kepabeanan dan administrasi (verifikasi dan restitusi) perpajakan ke tingkat efisien di Negaranegara tetangga yang maju perekonomiannya di lingkungan ASEAN. Dalam 3(tiga) tahun pertama diharapkan setengahnya telah dicapai. 4. Pemangkasan prosedur perijinan start up dan operasi bisnis ke tingkatan efisieni di Negara-negara tetangga yang maju

-

Volume dan nilai ekspor Jawa Barat per tahun

Memperbaiki system procedural perizinan Eksibisi-eksibisi internasional Kerjasama dengan Kadin dan Apindo Mengundang investor asing Ekstensifikasi dan intensifikasi komoditi ekspor

9,7 Juta Ton US $ 18,10 M 2,7 Juta Ton US $ 7,9 M 5,6% 8,2% 75 %

- Volume dan nilai impor Jawa Barat per tahun - Laju Pertumbuhan ekspor Jawa barat - Laju Pertumbuhan impor Jawa Barat - Efisiensi dan efektivitas distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis - Jumlah transaksi produk agro

Melemahnya permintaan impor dari Negara tujuan ekspor Persaingan dengan Negara eksportir lain terutama China Biaya produksi yang makin tinggi akibat harga BBM

Membuka gerbang ekspor langsung via pelabuhan/bandara berskala internasional Membangun jalur infrastruktur transportasi antar kab/kota yang lebih baik Insentif terstruktur dan tersistem terhadap para pelaku

122 Milyar

223

5.

6.

7.

8.

9.

perekonomiannya di lingkungan ASEAN. Dalam 3(tiga) tahun pertama diharapkan setengahnya telah dicapai. Meningkatnya investasi secara bertahap sehingga peranannya terhadap Produk Nasional Bruto meningkat dari 20,5 persen pada tahun 2004 menjadi 27,4 persen pada tahun 2009 dengan penyebaran yang makin banyak pada kawasan-kawasan di luar Jawa, terutama Kawasan Timut Indonesia. Meningkatnya pertumbuhan ekspor secara bettahap dari sekitar 5,2 persen pada tahun 2005 menjadi sekitar 9,8 persen pada tahun 2009 dengan komposisi produk yang lebih beragam dan kandungan teknologi yang semakin tinggi Meningkatnya efisiensi dan efektivitas system distribusi nasional, tertib niaga dan kepastian berusaha untuk menwujudkan perdagangan dalam negeri yang kondusif dan dinamis Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa menjadi sekitar USD 10 miliar pada tahun 2009, sehingga sector pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penghasilan devisa besar. Meningkatnya kontribusi kiriman dari tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri dari perkiraan sekarang yang berkisar sekitar USD 1 miliar

Jawa Barat per tahun - Persentase Tingkat penggunaan produk dalam negeri - Persentase penyediaan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai - Tingkat pengawasan barang beredar per tahun - Tingkat Advokasi perlindungan konsumen per tahun - Persentase Tingkat Penyelesaian sengketa konsumen - Jumlah peneraan UTTP dan BDKT per tahun

Mengurangi aturanaturan daerah yang tidak ramah terhadap investor Standardisasi komoditi

80 % 70 % 15 Kali 5 kali 20 % -UTTP : 1.901.600 buah -BDKT : 1.105 53.179 TDP dan 19.820 SIUP

industry yang cenderung sulit turun Kurangnya inisiatif dan kreatifitas dari para pengusaha local Kondisi nilai tukar rupiah/dollar yang tidak stabil Koordinasi antar kab/kota dalam upaya mendorong ekspor

ekspor Jaminan pemda secara sektorral yang mendukung eksistensi dari investasi komoditas ekspor Pemenuhan standard komoditas ekspor Skema terstruktur dan saling menguntungkan untuk peremajaan alat-alat produksi komoditas pertanian

-

-

Jumlah pelaku usaha yang dibina di Jawa Barat Presentase ketepatan waktu pelayanan Perizinan Prosentase kepatian & ketepatan biayapelayanan perizinan Jumlah sarana promosi investasi (event, skala, bentuk) Pengembangan Promosi

200 perusahaan 90% 90 %

12 event

PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR 1. Sektor industry manufaktur (non-migas) ditargetkan tumbuh dengan laju rata-rata 8,56 persen per tahun. Dengan tingkat operasi rata-rata hanya sekitar 60 persen pada tahun 2003, target peningkatan

-

Jumlah wirausaha industry kecil menengah Jumlah Penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah Persentase Tingkat pelayanan

Mendorong produksi dan peningkatan kapasitas produksi Kerjasama dengan

195.878 unit 1.958.780 Orang 40

Produktifitas pekerja yang rendah Kurangnya

Meningkatkan kinerja subsektor alat angkutan, mesin, dan peralatannya sebagai

224

2.

3.

4.

5. 6.

7.

kapasitas utilisasi khususnya sub-sektor yang masih berdaya saing akan meningkat ke titik optimum yaitu sekitar 80 % dalam dua sampai tiga tahun pertama, terutama untuk industry yang dinilai memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Target penyerapan tenaga kerja dalam lima tahun terakhir mendatang adalah sekitar 500 per tahun (termasuk pengadaan migas). Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industry yang sudah ada maupun investasi baru dalam bentuk tersedianya layanan umum yang baik dan bersih dari KKN, sumber-sumber pendanaan yang terjangkau dan kebijakan fiscal yang menunjang. Peningkatan pangsa sector industry manufaktur di pasar domestic, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cermin daya saing sector ini dalam menghadapi produk-produk impor. Meningkatnya vlume ekspor produk manufaktur dalam total ekspor nasional Meningkatnya proses alih teknologi dari forign direct investment (FDI)pasar yang dicerminkan dari meningkatnya pemasokan bahan antar dari bahan local Meningkatnya penerapan standarisasi produk industry manufaktu sebagai factor ke luar pulau jawa, terutama industry pengolahan hasil sumber daya alam.

-

-

-

usaha IKM Persentase Tingkat koordinasi dan konsolidasi industry Jumlah Keterlibatan perusahaan dalam pengembangan klaster industry Jumlah Penerapan standarisasi dan sertifikasi industry Jumlah penyerapan tenaga kerja oleh industry besar

institusi pendidikan 70 % Penerapan standarisasi dan upaya sosialisasi sertifikasi industry 80 Perusahaan 1.500 Perusahaan 3.965.134 Orang

kualitas calon pekerja dari sisi keahlian dan skill Kurang ramahnya lingkungan masyarakat terhadap para pengusaha dan pemilik modal Hambatan procedural perizinan usaha Masih tingginya import contain Persaingan global dan melemahnya daya beli masyarakat Lambatnya braindrain dan proses alih teknologi Daya saing industri tersebut masih rendah Tingginya ketergantungan pada bahan baku impor rendahnya

upaya diversifikasi Menyelesaikan krisis kelistrikan Pengembangan system distribusi dan sarana prasarana infrastruktur Mengoptimalkan modal dasar perekonomian Jawa Barat dari industry pariwisata Pemetaan potensi industry dan tindak lanjut pembenahan pada berbagai aspek penunjang.

225

kemampuan dalam pengembangan teknologi Rendahnya kemampuan dan keterampilan sumber daya industry Tingginya pencemaran limbah industry REVITALISASI PERTANIAN 1. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi 2. Terjaganya tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat ketersediaan minimal 90 % dari dari kebutuhan domestic, untuk pengamanan kemandirian pangan 3. Diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras. 4. Meningkatnya ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri 5. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan 6. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan 7. Meningkatnya produksi dan ekspor hasil pertanian dan perikanan 8. Meningkatnya kemampuan petani dan nelayan dalam mengelola sumber daya alam secara lestari dan bertanggung jawab 9. Optimalnya nilai tambah dan manfaat hasil

Tingkat kontribusi sector pertanian

Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) Pelatihan dan penyuluhan Distribusi pupuk dan permodalan UMKM

Jawa Barat sebagai produsen terbesar nasional untuk 40 komoditi agribisnis khususnya padi 29,65%

Skala efisiensi yang rendah Belum tergalinya potensi subsector pertanian yang lain seperti perikanan dan kelautan Lemahnya pembudidaya dan kualifikasi nelayan Belum adanya upaya diversifikasi produk pertanian Distribusi pupuk yang terhambat Cuaca dan iklim

Perkembangan dan diversifikasi produk pertanian Pengembangan sumber daya perikanan dan kelautan Mendorong penerapan teknologi pertanian berbasis agroindustri Pemetaan visi misi kabupaten kota dalam rangka mengarahkan pengembangan agrowisata, agroindustri, dll Mengoptimalkan aturan penetaan dan

Tingkat penyerapan TK dari sector pertanian Pertumbuhan sector pertanian Pertumbuhan produksi padi Peningkatan kesejahteraan petani (Nilai Tukar Petani)

7.79% 9.5% 96.85%

226

hutan kayu 10. Meningkatnya hasil hutan non kayu 30 % dari produksi tahun 2004 11. Bertambahnya hutan tanaman minimal seluas 5 juta ha. Dan penyelesaian penetapan kesatuan pemangkuan hutan sebagai acuan pengelolaan hutan produksi

yang tidak menentu

peruntukan lahan

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL/MENENGAH 1. Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional 2. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal 3. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dan laju pertumbuhan nilai tambahnya 4. Berfungsinya system untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis Iptek 5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi.

-

-

-

-

-

-

Jumlah wirausaha baru per tahun Jumlah wirausaha yang berdaya saing per tahun Kualitas kelembagaan KUMKM per tahun (standarisasi, akreditasi dan sertifikasi) Tingkat kapasitas SDM KUMKM per tahun Ketersediaan aspek legalitas bagi KUMKM per tahun Ketersediaan sarana dan parasana bagi KUMKM per tahun Akses permodalan ke lembaga keuangan mikro per tahun Akses terhadap teknologi tepat guna per tahun Promosi Produk KUMKM per tahun melalui Jaringan KUMKM Promosi Produk KUMKM per tahun melalui Pameran KUMKM Kontribusi keberadaan BUMD terhadap PAD per tahun

Koordinasi antar lembaga/dinas horizontal pemerintahan dan vertical departemen Penggalakan dan sosialisasi sumber permodalan Upaya penciptaan perda terkait UMKM seperti aturan pasar modern dan tradisional Kerjasama dengan institusi pendidikan dan usaha skala besar dibidang perbankan dan BUMN Mendorong UMKM dengan cara membuka peluang diversifikasi usaha di beidang non konvensional seperti perikanan dan produk kelautan

6.000 wirausaha Baru 250 wirausaha 1.100 KUMKM 4.600 KUMKM 400 KUMKM 25 KUMKM 249 KUMKM 1.00 KUMKM 43 KUMKM 484 KUMKM Setoran dividen BUMD terhadap PAD sebesar 10% Jumlah penyaluran Kredit PD.BPR dan PD.PK sebesar Rp

rentannya UMKM terhadap perubahan harga bahan bakar tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi penyaluran dana kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah belum optimal Kasus kredit macet

Potensi PHR harus dikaitkan dengan tujuan pengembangan UMKM Skema terstruktur untuk pengembangan UMKM secara menyeluruh Koordinasi antar dinas/badan/lembag a/pemerintahan kota/kabupaten yang secara sinergi Pengawasan dan evaluasi terstruktur terhadap penggunaan dana permodalan UMKM Pembinaan via diklat terkait dengan pengayaan iptek dalam kegiatan operasional usaha

227

-

Keuangan Non Perbankan

211 milyar

228


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: Evaluasi, RPJMN
Stats:
views:82792
posted:1/28/2009
language:English
pages:237
Description: Evaluasi 3 Tahun RPJMN 2004-2009 di Provinsi Jawa Barat