RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2002 TENTANG - PDF by rar99983

VIEWS: 44 PAGES: 28

									                                                                                      www.parlemen.net



                   RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

                                        NOMOR         TAHUN 2002

                                                 TENTANG

          TRANSPARANSI DAN KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK


                           DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


                                 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a.   bahwa kebebasan memperoleh Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan
     merupakan salah satu ciri terpenting dalam negara hukum yang demokratis untuk
     mewujudkan pemerintahan yang terbuka;

b.     bahwa hak anggota masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik merupakan faktor
       penting untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan
       keputusan publik;

c.     bahwa kebebasan memperoleh Informasi Publik merupakan unsur penting untuk
       mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan
       pemerintahan guna mendorong pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan
       akuntabel;

d.     bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas
       serta untuk mempercepat pelaksanaan jaminan hak asasi manusia untuk memperoleh
       Informasi Publik, perlu ditetapkan Undang-undang tentang Kebebasan Memperoleh
       Informasi Publik.

Mengingat:
1.   Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya;
2.   Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998
     Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
     Nepotisme;
3.   Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998
     Tentang Hak Asasi Manusia;
4.   Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran
     Negara Nomor 2964);
5.   Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
     Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
     3839);
6.   Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).




Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



                                    Dengan Persetujuan Bersama

                    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

                                             MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI
            PUBLIK.

                                               BAB I
                                          KETENTUAN UMUM

                                                  Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.     “Informasi Publik” adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan atau yang dapat
       menerangkan suatu hal dengan sendirinya dalam bentuk format apapun, atau
       pernyataan lisan pejabat Badan Publik yang berwenang, yang dihasilkan, dikelola, atau
       dihimpun dari sumber-sumber lain sehingga berada di dan dimiliki oleh suatu Badan
       Publik;
2.     “Badan Publik” adalah:
       a.      badan, lembaga, atau organisasi yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar 1945
               atau dibentuk atau didirikan oleh peraturan perundang-undangan Republik
               Indonesia;
       b.      badan usaha yang dibentuk atau didirikan oleh peraturan perundang-undangan
               Republik Indonesia;
       c.      badan usaha swasta yang melaksanakan kegiatan berdasarkan perjanjian
               pemberian pekerjaan dengan Badan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a
               dan huruf b; atau
       d.     organisasi non-pemerintah yang:
               i.    mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
                     Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
              ii.    melaksanakan kegiatan berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan
                     dengan Badan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
             iii.    mempunyai fungsi tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
                     undangan Republik Indonesia; atau
             iv.     mengumpulkan sumbangan dalam bentuk apapun dari masyarakat untuk
                     tujuan amal atau kesejahteraan sosial.
3.     “Pejabat Informasi dan Dokumentasi” adalah pegawai Badan Publik yang secara khusus
       bertanggung jawab atas penyelenggaraan pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan,
       pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan pemberian Informasi Publik di Badan Publik
       tersebut;
4.     “Peminta” adalah orang yang mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan
       Publik berdasarkan undang-undang ini;
5.     ”Orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
6.     “Komisi Informasi” adalah lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa
       Informasi Publik antara Badan Publik dan Peminta melalui mediasi atau adjudikasi yang
       berkedudukan di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.
7.     ”Lembaga Informasi” adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berfungsi
       melakukan kajian, pengembangan, dan pembinaan Badan Publik dalam rangka
       peningkatan kapasitas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
8.     “Mediasi” adalah cara penyelesaian sengketa Informasi Publik antara Badan Publik dan
       Peminta melalui Komisi Informasi yang bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan
       tidak memihak untuk membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa Informasi Publik



Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



       dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah
       pihak yang bersengketa;
9.     ”Adjudikasi” adalah cara penyelesaian sengketa Informasi Publik antara Badan Publik
       dan Peminta melalui Komisi Informasi yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk
       menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan cara mengeluarkan Putusan setelah
       mendengar, memeriksa, dan menganalisis fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh
       kedua belah pihak.



                                               BAB II
                                          ASAS DAN TUJUAN

                                                    Asas

                                                  Pasal 2

(1)    Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diminta oleh setiap orang.
(2)    Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) bersifat
       ketat, terbatas dan tidak mutlak.
(3)    Informasi Publik yang disampingkan sebagaimana diatur pada Pasal 15 bersifat ketat
       dan terbatas, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini.
(4)    Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan Informasi
       Publik yang disampingkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didasarkan pada
       pengujian tentang konsekuensi yang akan timbul apabila suatu Informasi Publik diberikan
       kepada masyarakat, dan didasarkan pada pertimbangan yang cermat bahwa
       kepentingan publik untuk menutup suatu Informasi Publik lebih besar daripada
       kepentingan publik untuk membukanya.


Penjelasan Pasal 2:
Pengaturan Informasi Publik di dalam undang-undang ini harus diartikan oleh setiap orang dari
sudut pandang keterbukaan, karena pada dasarnya seluruh Informasi Publik yang berada di
Badan Publik adalah milik masyarakat yang telah memberikan mandat kepada para
penyelenggara negara untuk menjalankan penyelenggaraan negara.


Penjelasan Pasal 2 ayat (2):
Yang dimaksud dengan “ketat, terbatas” adalah pengecualian tersebut bersifat ketat dan
terbatas hanya untuk kategori pengecualian sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.
yang dimaksud dengan “tidak mutlak” adalah walaupun suatu informasi termasuk dalam
kategori pengecualian, tetapi informasi tersebut masih dapat dibuka setelah dilakukan
pertimbangan kepentingan publik yang lebih besar atau setelah jangka waktu tertentu
sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.


Penjelasan Pasal 2 ayat (3):
Yang dimaksud dengan “ketat, terbatas” adalah pengecualian tersebut bersifat ketat dan
terbatas hanya untuk kategori pengecualian sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.


                                                  Pasal 3

Badan Publik harus memberikan Informasi Publik kepada setiap Peminta dengan cepat, tepat
waktu, murah, dan sederhana.


Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



Penjelasan Pasal 3:
Informasi bersifat unik sebab nilai gunanya dapat berubah sangat cepat dan menjadi berbeda
pada waktu yang berbeda. Misalnya, informasi mengenai rencana pembuangan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) di suatu lokasi mempunyai nilai guna yang berbeda apabila
Badan Publik memberikan informasi tersebut setelah pembuangan limbah itu dilakukan
dibandingkan apabila Badan Publik memberikan informasi tersebut sebelum pembuangan
limbah dilakukan. Dengan keadaan yang demikian, hak atas informasi juga meliputi jaminan
hak untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat waktu, murah, dan sederhana. Yang
dimaksud dengan “sederhana” adalah tata cara yang tidak berbelit-belit dan mudah dipahami
oleh masyarakat.


                                                   Tujuan

                                                  Pasal 4

Undang-undang ini bertujuan memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk memperoleh
Informasi Publik dalam rangka:
a.    akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan
      proses pengambilan keputusan publik serta alasannya;
b.    mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c.    mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi
      pengambilan kebijakan publik; dan
d.    memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang
      mempengaruhi hajat hidup orang banyak.


                                      BAB III
                     HAK MASYARAKAT DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

                                             Hak Masyarakat

                                                  Pasal 5

Badan Publik harus menjamin hak setiap orang untuk memeriksa, mengetahui, mendapatkan
salinan, menggunakan, menyebarkan Informasi Publik, diberitahu mengenai Informasi Publik,
dan menghadiri pertemuan publik.



                                                  Pasal 6

Badan Publik tidak boleh mewajibkan Peminta untuk menyebutkan tujuan atau alasannya
mengajukan permintaan Informasi Publik.

Penjelasan Pasal 6:
Dalam negara demokratis, penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas didasarkan atas
amanat dari rakyat. Oleh karena itu, informasi yang berada di Badan Publik yang dihasilkan dari
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan adalah informasi milik rakyat sehingga rakyat tidak
perlu menyebutkan alasannya dalam mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi
Publik tersebut.




Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



                                                  Pasal 7

Setiap orang dan Badan Publik tidak boleh melarang atau menghalangi penggunaan dan/atau
penyebarluasan Informasi Publik yang telah dikeluarkan atau dibuka berdasarkan undang-
undang ini.

Penjelasan Pasal 7:
Yang dimaksud dengan “penggunaan” meliputi, antara lain penyimpanan, pengutipan,
pembahasan, atau analisis. “Penyebarluasan” meliputi, antara lain perbanyakan, penerbitan,
penyiaran, atau penayangan.


                                        Kewajiban Badan Publik
                                               Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan Informasi Publik
yang dimilikinya secara efisien dan efektif, maka:
a.    Pemimpin Badan Publik harus:
      1.     menunjuk Pejabat Informasi dan Dokumentasi yang bertanggungjawab atas
             penyelenggaraan informasi dan dokumentasi;
      2.     membuat dan memiliki sistem informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan
             Publiknya; dan
      3.     menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memeriksa Informasi Publik tanpa
             biaya.
b.    Pejabat Informasi dan Dokumentasi harus:
      1.     menyimpan, memelihara, mengelola, dan menyediakan Informasi Publik secara
             utuh dan baik; dan
      2.     memberikan Informasi Publik kepada setiap orang yang mengajukan permintaan
             secara cepat, tepat waktu, murah, dan sederhana.

Penjelasan Pasal 8:
Yang dimaksud dengan “memelihara” meliputi mencegah kerusakan Informasi Publik dan
mencegah ketidakbergunaan Informasi Publik yang sudah berada dalam kondisi tidak baik,
misalnya dengan menyalin atau memperbanyak Informasi Publik tersebut.
Yang dmaksud dengan ”utuh” adalah keadaan di mana Informasi Publik dapat dimengerti
dengan jelas dan menyeluruh. Yang dimaksud dengan “baik” adalah keadaan di mana
Informasi Publik dapat digunakan sehingga isinya dapat dilihat, dibaca, atau diketahui.



                                                  Pasal 9

(1)    Untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik yang utuh, Badan Publik harus
       membuat pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan umum yang diambil.
(2)    Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) setidak-tidaknya memuat aspek ekonomi,
       sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan aspek-aspek lain yang
       menjadi dasar pemikiran bagi pengambilan kebijakan dimaksud.

Penjelasan Pasal 9:
Salah satu tujuan menjamin hak memperoleh Informasi Publik yang utuh adalah untuk
mewujudkan akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. Pertimbangan
atas pengambilan kebijakan umum yang dituangkan secara tertulis merupakan salah satu hal
yang sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui dasar atau alasan pengambilan
kebijakan tersebut sehingga dalam perjalanan pelaksanaan kebijakan itu masyarakat dapat
menilai alasan pengambilan kebijakan tersebut dengan referensi yang jelas.



Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



Dalam praktek, ditemui bahwa pengambilan kebijakan oleh pejabat suatu Badan Publik tidak
menuangkan secara tertulis dasar pertimbangan kebijakan yang diambil. Dengan tidak adanya
pertimbangan tertulis akan sulit bagi masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi
mengenai hal tersebut. Untuk itu kewajiban penulisan pertimbangan akan sangat membantu
pencari informasi di dalam mendapatkan informasi yang utuh.


                             Informasi Publik yang Harus Diumumkan

                                                  Pasal 10

(1)    Badan Publik harus menyebarluaskan dan menyediakan setiap saat Informasi Publik
       dasar mengenai Badan Publik yang bersangkutan yang meliputi informasi sebagai
       berikut:
       a.    pendirian, nama, alamat, domisili hukum, fungsi, tugas, dan wewenang, termasuk
             kantor-kantor cabangnya, bila ada;
       b.    struktur organisasi yang mencakup nama dan jabatan pejabat, telepon, faksimili,
             dan emailnya, termasuk kantor-kantor cabangnya, bila ada;
       c.    bagian atau divisi pelayanan informasi dan nama Pejabat Informasi dan
             Dokumentasi;
       d.    tata cara pelayanan dan daftar biaya pelayanan yang berlaku;
       e.    rencana dan penetapan kebijakan umum dan peraturan perundang-undangan
             yang dibuat dan disahkan oleh Badan Publik tersebut;
       f.    daftar perjanjian yang dibuat dan surat izin yang dikeluarkan berdasarkan
             kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; dan
       g.    informasi mengenai rencana kegiatan yang berkaitan dengan hajat hidup orang
             banyak.
(2)    Bilamana terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap
       Badan Publik yang bersangkutan harus menyebarluaskan informasi tersebut selambat-
       selambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
(3)    Kewajiban penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
       dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dengan cara-cara yang
       dapat mempermudah masyarakat luas menjangkaunya serta memperolehnya.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1):
Yang dimaksud dengan “Informasi Publik dasar” adalah informasi utama tentang Badan Publik
tersebut yang menjelaskan profil, status, kebijakan, dan sistem pelayanan. Ketentuan ini
mengatur kewajiban proaktif Badan Publik dalam menyebarluaskan dan menyediakan informasi
dasar yang sudah sebagaimana mestinya harus dilakukan tanpa perlunya masyarakat
mengajukan permintaan informasi tersebut. Jenis Informasi Publik ini sangat penting untuk
diketahui oleh masyarakat agar masyarakat tanggap terhadap eksistensi, perkembangan, dan
kegiatan Badan Publik tersebut.

Yang dimaksud dengan “kebijakan umum” adalah Informasi Publik yang memiliki kepentingan
nasional atau regional, misalnya informasi mengenai keuangan atau perekonomian negara atau
daerah, atau penetapan tarif harga dasar kebutuhan pokok; atau informasi yang mengandung
risiko terhadap lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan orang banyak.

Yang dimaksud dengan hajat hidup orang banyak adalah informasi yang mengandung risiko
terhadap lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan orang banyak, dan hal-hal lain yang
merupakan kepentingan publik, misalnya keuangan negara atau daerah, penentuan tarif atau
harga dasar dari kebutuhan pokok.




Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



                        Informasi Publik yang Harus Tersedia Setiap Saat

                                                  Pasal 11

(1)    Badan Publik harus menyediakan Informasi Publik setiap saat dan dapat diperoleh oleh
       setiap orang, yang setidaknya meliputi:
       a.     Informasi Publik dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1);
       b.     formulir-formulir umum yang dikeluarkan oleh Badan Publik tersebut;
       c.     panduan kerja pegawai dan instruksi untuk pegawai yang terkait dengan anggota
              masyarakat;
       d.     instrumen-instrumen hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Badan Publik
              berdasarkan syarat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
       e.     putusan dan penetapan yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang bersangkutan;
       f.     salinan Informasi Publik yang telah dibuka dan dikeluarkan untuk masyarakat
              setelah melalui proses permintaan, keberatan, banding, dan kasasi sebagaimana
              diatur dalam undang-undang ini;
       g.     laporan-laporan;
       h.     daftar perihal seluruh Informasi Publik yang dimilikinya, termasuk Informasi publik
              yang dapat diakses tanpa mengajukan permintaan, Informasi Publik sebagaimana
              dimaksud pada huruf f, Informasi Publik yang dikecualikan, dan Informasi Publik
              yang disampingkan; dan
       i.     Informasi Publik selain di dalam ketentuan pasal ini yang secara resmi telah
              dikeluarkan atau disebarluaskan.
(2)    Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 Badan publik juga harus
       menyediakan Informasi Publik setiap saat yang dapat diperoleh setiap orang, antara lain
       meliputi:
       (a)    Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
       (b)    Rencana proyek dan program termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Badan
              Publik;
       (c)    Perjanjian-perjanjian dengan pihak luar; dan
       (d)    Pendapat-pendapat Badan Publik.
(3)    Dalam rangka penyediaan dan penyebarluasan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
       pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1), Badan publik menempatkan Informasi
       Publik tersebut di perpustakaannya, ruang bacanya, situs web, atau sarana lain yang
       mudah dijangkau oleh masyarakat.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1):
Yang dimaksud dengan “Informasi Publik rutin” adalah Informasi Publik yang tidak mengandung
persoalan dalam hal pengeluarannya. Sudah sewajarnya informasi jenis ini merupakan
Informasi Publik yang terbuka dan harus tersedia dan disediakan setiap saat agar masyarakat
dapat langsung mendapatkannya tanpa harus melalui prosedur keberatan dan banding yang
akan memakan waktu lebih lama.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf d:
Yang dimaksud dengan “instrumen-instrumen hukum” adalah, antara lain perjanjian atau
kontrak, anggaran dasar, atau akta yang pembuatan dan pelaksanaannya disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam hal pengadaan barang dan jasa instansi
pemerintah dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, pengguna barang/jasa (dalam
hal ini, pemerintah) mempunyai tugas pokok untuk menyiapkan dan melaksanakan
perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa. Dengan demikian, perjanjian atau
kontrak semacam ini adalah instrumen hukum yang termasuk dalam Informasi Publik rutin.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf f:
Informasi Publik yang telah dibuka dan telah dikeluarkan untuk masyarakat menjadi Informasi
Publik yang berlaku umum. Untuk itu, salinan informasi tersebut merupakan informasi rutin



Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



yang harus disediakan setiap saat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan
Badan Publik di mana masyarakat tidak perlu lagi mengajukan permintaan terhadap Informasi
Publik yang sama sehingga hal ini mengurangi beban Badan Publik dalam melayani
masyarakat.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf h:
“Daftar seluruh Informasi Publik” ini dimaksudkan agar memudahkan masyarakat untuk mencari
dan memilih Informasi Publik yang diinginkan dan menghemat waktu serta biaya.

Penjelasan Pasal 11 ayat (2)
Informasi yang dicakup dalam ayat ini adalah jenis informasi yang sudah seharusnya dimiliki
oleh Badan Publik karena merupakan produk penyelenggaraan kepentingan publik yang
menjadi wilayah kewenangan Badan Publik terkait, tetapi masih ada kemungkinan informasi
tersebut masuk dalam wilayah pengecualian. Walaupun demikian, informasi tersebut harus
tersedia sehingga apabila diputuskan bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh publik tidak
ada alasan bahwa informasi tidak tersedia.


                     Informasi Yang Harus Diumumkan Secara Serta Merta

                                                  Pasal 12

(1)    Badan Publik harus menyebarluaskan secara serta merta tanpa penundaan informasi
       darurat mengenai hal atau keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak.
(2)    Kewajiban penyebarluasan informasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
       dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dengan cara yang
       dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau dan mendapatkannya.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1):
“Informasi darurat,” misalnya, antara lain informasi mengenai bocornya limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3), bocornya reaktor nuklir, banjir besar, dan sejenisnya.

Penjelasan Pasal 12 ayat (2):
“Cara yang dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau dan mendapatkannya,”
misalnya melalui siaran di media massa, baik media elektronik maupun media cetak. Selain itu
cara-cara penyebarluasan informasi yang berkembang dan efektif di wilayah tersebut harus
didayagunakan. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami disesuaikan dengan wilayah
penyebarluasan informasi, misalnya di wilayah Badui menggunakan bahasa Badui.
Penggunaan bahasa teknis juga harus dihindarkan agar masyarakat mengerti informasi
tersebut sepenuhnya.


                                         Laporan Badan Publik

                                                  Pasal 13

(1)    Selambat-lambatnya tanggal 1 Februari setiap tahun, Badan Publik menyampaikan
       kepada Lembaga Informasi laporan yang mencakup tahun fiskal sebelumnya yang berisi:
       a.   jumlah seluruh permintaan informasi yang diterima oleh Badan Publik;
       b.     jumlah permintaan yang dipenuhi oleh Badan Publik beserta jumlah rata-rata hari
              yang dihabiskan;
       c.     jumlah permintaan yang ditolak oleh Badan Publik beserta alasannya;
       d.     jumlah permintaan yang disengketakan;




Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



       e.     jumlah permintaan yang belum atau tidak dipenuhi dan alasannya bila berbeda
              dengan huruf c;
       f.     jumlah seluruh biaya yang terkumpul untuk memproses permintaan;
       g.     jumlah seluruh pegawai penuh waktu di Badan Publik yang khusus memproses
              permintaan; dan
       h.     jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Publik untuk memproses
              permintaan.
(2)    Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.


                                       BAB IV
                   PENGECUALIAN DAN PENYAMPINGAN INFORMASI PUBLIK

                                    Pengecualian Informasi Publik

                                                  Pasal 14

(1)    Badan Publik harus memberi akses kepada setiap orang untuk memperoleh Informasi
       Publik, kecuali apabila Informasi Publik tersebut dibuka dan diberikan kepada orang akan
       menimbulkan konsekuensi-konsekuensi sebagai berikut:
       a.    Informasi Publik yang apabila dibuka akan menghambat atau menganggu proses
             penegakan hukum, yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka akan:
             1.    mengungkap identitas informan, pelapor, saksi, atau korban;
             2.    mengungkap rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan
                   penanganan kegiatan tindak pidana dan terorisme;
             3.    membahayakan keselamatan petugas penegak hukum dan/atau
                   keluarganya secara fisik dan/atau non-fisik; atau
             4.    membahayakan keamanan peralatan, prasarana, dan sarana penegakan
                   hukum.
       b.    Informasi Publik yang apabila dibuka akan merugikan perlindungan hak atas
             kekayaan intelektual dan persaingan usaha sehat;
       c.    Informasi Publik yang apabila dibuka akan membahayakan pertahanan dan
             keamanan nasional, yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka akan mengungkap
             informasi tentang:
             1.    rencana mengenai cara dan proses perolehan informasi oleh intelijen; dan
              2.      rencana mengenai taktik dan strategi operasi.
       d.     Informasi Publik yang apabila dibuka akan mengganggu hubungan baik antara
              negara Republik Indonesia dengan negara lain;
       e.     Informasi Publik yang tidak terkait dengan penyelenggaraan negara Republik
              Indonesia yang apabila dibuka akan merugikan satu negara atau lebih; dan
       f.     Informasi Publik yang apabila dibuka akan melanggar privasi pribadi, yaitu
              Informasi Publik yang apabila dibuka akan mengungkap identitas, profil, status,
              kesehatan, kompetensi, keuangan, harta kekayaan, korespondensi, atau
              komunikasi seseorang yang informasi dirinya tidak berkaitan dengan kepentingan
              urusan publik.

(2)    Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a tidak berlaku dalam hal Informasi Publik
       mengenai:
       a.    penetapan dan putusan badan peradilan;




Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



       b.     ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, maupun bentuk kebijakan lain baik
              yang tidak berlaku mengikat ataupun mengikat ke dalam maupun ke luar beserta
              pertimbangan dari lembaga penegak hukum;
       c.     surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
       d.     rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
       e.     laporan keuangan lembaga penegak hukum; dan
       f.     laporan pengembalian uang hasil korupsi.

(3)    Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f tidak berlaku, antara lain dalam hal Informasi
       Publik yang diminta:
       a.    informasi pribadi mengenai Peminta itu sendiri di mana Peminta harus
             menunjukkan bukti identitas yang layak;
       b.    informasi pribadi mengenai orang lain tetapi Peminta telah mendapat persetujuan
             tertulis dari orang yang memiliki informasi tersebut;
       c.    pengungkapan informasi tersebut berkaitan dengan posisi seseorang dalam
             jabatan-jabatan publik; dan
       d.    kontrak kerja antara Badan Publik dengan seseorang dimana kontrak tersebut
             merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
             Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4)    Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan dengan
       memperhatikan ketentuan Pasal 15, hanya berlaku sepanjang kondisi yang
       menyebabkan dikecualikannya suatu informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat
       tersebut dan dengan jangka waktu klasifikasi paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(5)    Jangka waktu untuk menutup akses keinformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
       ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 14:
Suatu Informasi Publik dikecualikan dengan dasar pemikiran bahwa apabila Badan Publik
membuka informasi tersebut pada saat itu, maka dampak informasi tersebut dapat mengancam
kepentingan publik, termasuk dalam pengertian merugikan pihak-pihak yang informasi
mengenai dirinya dirahasiakan secara sah. Namun demikian, setiap kebijakan ataupun
kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan
untuk menjamin pertanggungjawaban ini, Badan Publik tetap harus membuka Informasi Publik
tersebut setelah jangka waktu yang diatur yang dianggap tidak lagi akan membahayakan
masyarakat.


                                   Penyampingan Informasi Publik

                                                  Pasal 15

Dalam hal Informasi Publik mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan korban yang
mengetahui terjadinya suatu tindak pidana yang dimiliki oleh suatu Badan Publik diminta oleh
pihak ketiga, maka Badan Publik tersebut dapat menganggap informasi dimaksud tidak tunduk
pada ketentuan undang-undang ini, kecuali status dirinya tersebut sebagai informan, pelapor,
saksi, dan korban yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana telah diungkapkan secara
resmi.


                                      Klasifikasi Informasi Publik

                                                  Pasal 16




Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



(1)    Dalam hal terdapat permintaan Informasi Publik mengenai hal-hal sebagaimana
       dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), setiap Pejabat Informasi dan Dokumentasi Badan
       Publik yang menerima permintaan tersebut harus melakukan pengujian mengenai
       konsekuensi-konsekuensi mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat
       (1) dengan teliti dan seksama, dan dengan mempertimbangkan adanya kepentingan
       publik yang lebih besar untuk membuka suatu informasi daripada kepentingan untuk
       menutup informasi tersebut sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan
       untuk diakses oleh setiap orang.
(2)    Badan Publik harus menuangkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
       dalam bentuk surat keputusan.


                                        BAB V
                         TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

                                                  Pasal 17

(1)    Badan Publik menyediakan formulir permintaan Informasi Publik yang sedikitnya memuat
       keterangan sebagai berikut:
       a.     nama dan alamat lengkap Peminta, termasuk organisasinya atau kuasanya bila
              ada;
       b.     alamat lengkap tempat pengiriman Informasi Publik;
       c.     rincian Informasi Publik yang diminta, berdasarkan nama, tanggal, dan perihal,
              apabila Peminta mengetahuinya;
       d.     nama dan persetujuan dari orang yang informasi mengenai dirinya akan diminta
              dalam hal permintaan berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) huruf f
              dan Pasal 14 ayat (3);
       e.     cara penyampaian, yaitu apakah Peminta ingin melihat sendiri di tempat Badan
              Publik atau dengan cara lain;
       f.     format Informasi Publik yang diinginkan;
       g.     cara pengiriman Informasi Publik;
       h.     cara pembayaran biaya permintaan;
(2)    Setiap orang dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada
       Badan Publik secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
       (1) atau secara tidak tertulis.
(3)    Dalam hal Peminta mengajukan permintaan Informasi Publik secara tidak tertulis, Badan
       Publik yang menerima permintaan tersebut mencatat keterangan dari Peminta dengan
       mengisikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)    Badan Publik memberikan tanda bukti penerimaan permintaan sebagaimana dimaksud
       pada ayat (2) dan ayat (3) beserta nomor pendaftaran sesaat setelah pendaftaran
       diterima.
(5)    Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya
       permintaan, Badan Publik tersebut menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada
       Peminta yang berisikan hal-hal sebagai berikut:
       a.     informasi yang diminta dimiliki atau tidak;
       b.     dalam hal informasi tidak dimiliki dan Badan Publik yang menerima permintaan
              mengetahui keberadaan informasi yang diminta di Badan Publik lain, maka Badan
              Publik tersebut harus memberitahu Badan Publik yang memiliki informasi
              dimaksud;
       c.     diterima atau ditolaknya permintaan baik sebagian atau seluruhnya berdasarkan
              ketentuan dalam undang-undang ini;
       d.     dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian, maka dicantumkan
              perihal informasi yang akan diberikan;
       e.     dalam hal informasi ditolak, dicantumkan alasan-alasan penolakan berdasarkan
              ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14;



Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



       f.    penegasan bahwa permintaan diterima seluruhnya atau sebagian tetapi Badan
             Publik itu tidak dapat memberikan Informasi Publik tersebut karena kondisinya
             yang tidak memungkinkan untuk disalin sebagaimana dimaksud pada Pasal 20
             ayat (3);
       g.    cara penyampaian dan format informasi yang akan diberikan;
       h.    biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan informasi yang diminta
             sebagaimana diatur oleh undang-undang ini; dan
       i.    hak setiap orang, kewajiban Badan Publik dan upaya hukum berdasarkan undang-
             undang ini.
(6)    Badan Publik dapat memperpanjang jangka waktu untuk menyampaikan pemberitahuan
       sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan
       memberikan alasan secara tertulis.
(7)    Badan Publik dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian pemberitahuan
       sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam hal Informasi Publik yang sedang diminta:
       a.    berjumlah besar dan proses pencarian serta penyalinannya dapat mengganggu
             kinerja Badan Publik bersangkutan;
       b.    memerlukan cek silang, konfirmasi, konsultasi, atau koordinasi dengan Badan
             Publik lainnya;
       c.    sedang digunakan secara mendesak oleh Badan Publik yang bersangkutan;
       d.    sedang dalam proses pembuatan; atau
       e.    berada dalam kondisi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3).
(8)    Pengiriman Informasi Publik yang diminta sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dapat
       dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu keseluruhan paling lama 30 (tiga puluh)
       hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kecuali
       Informasi Publik yang berada dalam situasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat
       (3) dan Pasal 20 ayat (4).

Penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf f:
Yang dimaksud dengan “format Informasi Publik” adalah, misalnya salinan keras (hardcopy),
salinan lunak (softcopy), rekaman suara atau gambar, mikro film, disket, atau dalam format lain.

Penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf g:
Yang dimaksud dengan “cara pengiriman Informasi Publik” adalah cara menyampaikan atau
memberikan Informasi Publik dari Badan Publik ke Peminta, misalnya Peminta mengambilnya
sendiri atau Badan Publik mengirimnya melalui pos, faksimili, email, dan lain-lain.


                                                  Pasal 18

Badan Publik dapat membebani setiap orang yang meminta informasi hanya biaya penyalinan
dan pengiriman informasi sebagaimana biaya yang berlaku secara umum.

Penjelasan Pasal 18:
Yang dimaksud dengan “biaya penyalinan” adalah biaya fotokopi, cetak (printout), atau
penyalinan dengan cara lain, termasuk biaya penggantian alat-alat yang digunakan, misalnya
disket, CD-ROM, pita video, atau sejenisnya, “Biaya pengiriman,” misalnya biaya pos atau kurir,
tidak termasuk biaya pengiriman melalui faksimili dan email.


                                                  Pasal 19

(1)    Pejabat Informasi dan Dokumentasi dapat menghilangkan bagian dari Informasi Publik
       yang akan disediakan, dipublikasikan, atau diberikan kepada Peminta jika Informasi
       Publik tersebut berisi hal-hal yang dikecualikan sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat
       (1) dan yang disampingkan sebagaimana diatur pada Pasal 15.



Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



(2)    Dalam hal Pejabat Informasi dan Dokumentasi melakukan penghilangan sebagaimana
       dimaksud pada ayat (1), Pejabat Informasi dan Dokumentasi tersebut memberi daftar
       klasifikasi tertulis hal-hal yang dihilangkan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15
       dan menjelaskan alasan penghilangan tersebut secara tertulis dengan cara yang tidak
       mengungkap hal-hal atau pihak-pihak yang dilindungi oleh pengecualian dan
       penyampingan tersebut.
(3)    Catatan dan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada bagian
       Informasi Publik itu sendiri di dekat bagian yang dihilangkan sesuai format Informasi
       Publik yang digunakan; atau apabila secara teknis tidak memungkinkan, dapat di lakukan
       pada lembar atau bagian yang terpisah.

Penjelasan Pasal 19:
Penghilangan bagian Informasi Publik dilakukan sedemikian rupa sampai tidak kelihatan, tidak
terbaca, tidak dapat dibaca, dan tidak dapat dilacak. Contoh mengenai catatan dan alasan
penghilangan itu, misalnya, penghilangan foto, angka, huruf, kata, frase, kalimat, paragraph,
atau hal apapun di halaman tertentu dari suatu dokumen adalah karena Informasi Publik
tersebut mengenai data kesehatan seseorang yang termasuk dalam kategori privasi pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f. Penghilangan dapat dilakukan dengan
cara, misalnya menghitamkan teks, menghapus sebagian suara rekaman, atau dengan cara
lain yang disesuaikan dengan format Informasi Publik.


                                                  Pasal 20

(1)    Dalam hal Badan Publik menyetujui permintaan Informasi Publik maka Badan Publik
       sesuai dengan permintaan Peminta, mengirimkan Informasi Publik tersebut kepada
       Peminta dengan cara yang dianggap efisien, cepat, dan murah sesuai format Informasi
       Publik dan perkembangan teknologi yang ada.
(2)    Badan Publik dapat mengirimkan Informasi Publik itu langsung bersama dengan
       pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (5) bila keadaan
       memungkinkan.
(3)    Dalam hal Badan Publik menyetujui permintaan Informasi Publik tetapi Informasi Publik
       yang diminta itu secara teknis tidak memungkinkan untuk disalin karena kondisi fisiknya
       tidak memungkinkan, maka Badan Publik bersangkutan harus memberitahu bagaimana
       informasi tersebut dapat dilihat, direkam, dicatat, dipotret atau berbagai cara lainnya yang
       memungkinan peminta informasi untuk menduplikasi informasi tersebut dengan tetap
       menjaga nilai Informasi Publik tersebut.
(4)    Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), apabila Badan Publik dan Peminta
       tidak mampu membuat penyalinan Informasi Publik tersebut tetapi Peminta tetap pada
       pendiriannya untuk mendapatkan Informasi Publik itu, maka Badan Publik berhak untuk
       memutuskan bahwa, dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (8),
       jangka waktu pemberian Informasi Publik tersebut diperpanjang sampai penyalinannya
       aman dapat dilakukan.
(5)    Setelah mengirimkan Informasi Publik kepada Peminta sebagaimana dimaksud dalam
       ayat (1) dan ayat (2), Badan Publik menyimpan tanda bukti pengiriman sesuai dengan
       cara pengiriman dan format Informasi Publik yang dikirimkan.

Penjelasan Pasal 20 ayat (1):
Yang dimaksud dengan “cara yang dianggap efisien, cepat, dan murah sesuai format Informasi
Publik dan perkembangan teknologi,“ misalnya Badan Publik, atas persetujuan Peminta, dapat
mengirimkan kepada Peminta Informasi Publik yang berbentuk salinan lunak (softcopy) melalui
email.




Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



Penjelasan Pasal 20 ayat (2):
Tujuan pengiriman Informasi Publik bersama dengan pemberitahuan adalah untuk efisiensi dan
penghematan biaya.

Penjelasan Pasal 20 ayat (3):
Yang dimaksud “upaya lain” adalah, misalnya Badan Publik dan Peminta mencari cara yang
aman untuk menyalin Informasi Publik tersebut.

Peminta mendapat kesempatan untuk datang ke Badan Publik guna melihat dan membuktikan
sendiri kondisi Informasi Publik tersebut, atau Peminta bersangkutan mungkin dapat menyalin
sendiri dengan alatnya sendiri, misalnya dengan mencatat, memfilmkan, memotret, atau
dengan cara lain asal tidak mengurangi nilai Informasi Publik tersebut. Misalnya, Informasi
Publik yang diminta berbentuk buku kuno langka yang mudah hancur bila halamannya dibuka.
Badan Publik dan Peminta dapat berunding dan mengupayakan sedemikian rupa sehingga
Informasi Publik tersebut dapat disalin.

Penjelasan Pasal 20 ayat (4):
Yang dimaksud dengan “diperpanjang sampai penyalinannya yang aman dapat dilakukan”
adalah diperpanjang hingga waktu yang tidak ditentukan sampai penyalinan Informasi Publik
yang diminta tersebut dapat dilakukan secara aman dengan tidak mengurangi nilainya.

Penjelasan Pasal 20 ayat (5):
Selain tanda bukti pengiriman berbentuk kertas, Badan Publik juga menyimpan tanda bukti
pengiriman yang berbentuk digital atau salinan lunak (softcopy), misalnya, setelah pengiriman
melalui email.


                                                  Pasal 21

Tata cara untuk memperoleh Informasi Publik yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 20 tidak
dimaksudkan untuk mengurangi akses terhadap Informasi Publik yang telah ada dan harus
dianggap sebagai syarat minimal bagi tata cara memperoleh Informasi Publik yang akan dibuat.

Penjelasan Pasal 21:
Apabila suatu Badan Publik telah memiliki tata cara pemberian informasi yang lebih efisien dan
efektif daripada pengaturan dalam Pasal 17 dan 20, maka standar tersebut tidak dapat
diturunkan mengikuti standar pemberian informasi berdasarkan Pasal 17 dan 20. Sedangkan
apabila suatu Badan Publik telah memiliki standar pemberian informasi tetapi masih buruk atau
belum memiliki standar pemberian informasi, maka minimal harus menyesuaikan dengan
standar yang terdapat pada Pasal 17 dan 20.


                                        BAB VI
                         LEMBAGA INFORMASI DAN KOMISI INFORMASI

                                           Lembaga Informasi

                                      Fungsi Lembaga Informasi

                                                  Pasal 22

Lembaga Informasi memiliki fungsi memfasilitasi peningkatan kapasitas Badan Publik dalam
penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.




Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



                                       Tugas Lembaga Informasi

                                                  Pasal 23

(1)    Dalam melaksanakan fungsinya, Lembaga Informasi bertugas untuk:
       a.   melakukan evaluasi terhadap penggunaan hak masyarakat dan pelaksanaan
            kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini untuk
            dijadikan bahan bagi penyempurnaan kebijakan tentang kebebasan memperoleh
            Informasi Publik di masa mendatang;
       b.   mengkaji, mengembangkan, dan membina Badan Publik untuk meningkatkan
            penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
       c.   melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan mengenai
            berbagai permasalahan menyangkut pelaksanaan undang-undang ini baik melalui
            forum khusus yang diadakan secara rutin maupun melalui cara-cara lain;
       d.   merumuskan dan mengajukan masukan-masukan yang merupakan aspirasi
            masyarakat dalam rangka penyempurnaan undang-undang ini kepada Dewan
            Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
       e.   memberikan saran kepada Badan Publik untuk meningkatkan penyebarluasan dan
            penyediaan Informasi Publik; dan

Penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf d:
Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan Lembaga Informasi ini sebagai satu-satunya
lembaga yang merumuskan dan mengajukan masukan dalam rangka penyempurnaan undang-
undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.


                                    Wewenang Lembaga Informasi

                                                  Pasal 24

(1)    Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Informasi berwenang untuk:
       a.   meminta Informasi Publik dari Badan Publik untuk kepentingan tugasnya
            berdasarkan undang-undang ini dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
       b.   meminta catatan-catatan atau bahan-bahan terkait yang dimiliki oleh Badan Publik
            untuk kepentingan tugasnya berdasarkan undang-undang ini;
       c.   memanggil dan menghadirkan berbagai pihak terkait untuk konsultasi khusus
            maupun pertemuan lain yang diselenggarakan; dan
       d.   menyusun kebijakan di bidangnya.

(2)    Lembaga Informasi yang telah mengetahui Informasi Publik yang dikecualikan
       sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan yang disampingkan sebagaimana diatur
       dalam Pasal 15 yang diterimanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan
       huruf b harus merahasiakannya sampai Informasi Publik tersebut dibuka berdasarkan
       undang-undang ini.

(3)    Pengaturan mengenai wewenang Lembaga Informasi diatur lebih lanjut oleh Keputusan
       Presiden.


                                            Komisi Informasi

                                        Fungsi Komisi Informasi

                                                  Pasal 25




Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



Komisi Informasi berfungsi menyelesaikan sengketa Informasi Publik antara Badan Publik dan
Peminta melalui Mediasi atau Adjudikasi.


                                     Kedudukan Komisi Informasi

                                                  Pasal 26

(1)    Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Propinsi, dan
       Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
(2)    Komisi Informasi Pusat adalah Komisi Informasi di tingkat pusat dan berkedudukan di
       Ibukota Negara.
(3)    Komisi Informasi Propinsi adalah Komisi Informasi di tingkat propinsi dan berkedudukan
       di Ibukota Propinsi.
(4)    Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah Komisi Informasi di tingkat Kabupaten/Kota dan
       berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
(5)    Pembentukan Komisi Informasi di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota didasarkan pada
       kebutuhan di daerah yang bersangkutan.


                                         Susunan Komisi Informasi

                                                    Pasal 27

(1)    Komisi Informasi Pusat terdiri dari 3 (tiga) orang anggota.
(2)    Komisi Informasi Propinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota paling sedikit terdiri dari
       1 (satu) orang anggota.
(3)    Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Propinsi, dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota
       dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan dapat didampingi oleh seorang
       sekretaris merangkap anggota.
(4)    Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi dengan cara
       musyawarah atau pemungutan suara.
(5)    Dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi didukung oleh sekretariat.


                                        Tugas Komisi Informasi

                                                  Pasal 28

(1)    Dalam menjalankan fungsinya, Komisi Informasi bertugas:
       a.   menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh
            Peminta berdasarkan undang-undang ini; dan
       b.   membuat pengaturan mengenai tata cara penyelesaian sengketa Informasi Publik.
(2)    Komisi Informasi Pusat bertugas untuk:
       a.   menerima, memeriksa, dan memutus sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat
            (1);
       b.   membuat pedoman tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
            ayat (1) huruf b; dan
       c.   mengevaluasi pedoman tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara
            berkala melalui konsultasi dengan Komisi Informasi Propinsi dan Komisi Informasi
            Kabupaten/Kota serta masyarakat luas.




Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



                                     Wewenang Komisi Informasi

                                                  Pasal 29

(1)    Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
       a.    memanggil dan menghadirkan berbagai pihak terkait untuk konsultasi khusus
             maupun pertemuan lain yang diselenggarakan;
       b.    meminta catatan-catatan atau bahan-bahan terkait yang dimiliki oleh Badan Publik;
       c.    memanggil, menghadirkan, dan mendengar Pemimpin Badan Publik dan/atau
             Pejabat Informasi dan Dokumentasi, atau pihak-pihak yang terkait sebagai saksi
             dalam rangka menengahi atau memutus sengketa Informasi Publik; dan
       d.    dalam menjalankan fungsi Adjudikasi, Komisi Informasi mengambil sumpah dari
             setiap saksi yang akan didengar keterangannya.
(2)    Komisi Informasi Pusat memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik yang
       menyangkut Badan Publik di tingkat pusat.
(3)    Komisi Informasi Propinsi memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik yang
       menyangkut Badan Publik di tingkat Propinsi.
(4)    Komisi Informasi Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik
       yang menyangkut Badan Publik di tingkat Kabupaten/Kota.
(5)    Dalam hal terdapat kekeliruan penyampaian banding, Komisi Informasi yang menerima
       banding dengan serta merta menyampaikan berkas banding tersebut ke Komisi Informasi
       yang berwenang serta memberitahukan hal tersebut kepada pembanding.

Penjelasan Pasal 29 ayat (2):
“Badan Publik di tingkat pusat” meliputi:
a.    penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan yang tugas dan wewenangnya
      bersifat nasional; dan
b.    Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan Pasal 29 ayat (3):
“Badan Publik di tingkat Propinsi” meliputi:
a.    pemerintah daerah propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi;
b.    Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh propinsi; dan
c.    instansi vertikal yang wilayah kerjanya meliputi daerah propinsi:

Penjelasan Pasal 29 ayat (4):
“Badan Publik di tingkat Kabupaten/Kota” meliputi:
a.    pemerintah daerah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat                                    Daerah
      kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan, termasuk pemerintah desa;
b.    Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh kabupaten/kota;
c.    instansi vertikal yang wilayah kerjanya meliputi daerah kabupaten/kota; dan
d.    badan usaha swasta dan organisasi non-pemerintah.


                                         Laporan Komisi Informasi

                                                    Pasal 30

(1)   Selambat-lambatnya tanggal 1 Februari setiap tahun, Komisi Informasi menyampaikan
      laporan yang mencakup tahun fiskal sebelumnya yang paling sedikit berisi hal-hal berikut
      ini:
      a.    jumlah seluruh sengketa Informasi Publik yang masuk serta perihal yang
            disengketakan;
      b.    jumlah sengketa Informasi Publik yang telah diselesaikan;
      c.    jumlah sengketa Informasi Publik yang belum diselesaikan;



Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



       d.    jumlah putusan Adjudikasi dan putusan Mediasi yang dikeluarkan beserta jumlah
             hari penyelesaiannya;
       e.    jumlah pegawai paruh waktu dan penuh waktu; dan
       f.    laporan keuangan.
(2)    Komisi Informasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
       ketentuan sebagai berikut:
       a.    Komisi Informasi Pusat, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
             Presiden, Mahkamah Agung, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
       b.    Komisi Informasi Propinsi, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi,
             Gubernur, Mahkamah Agung, Komisi Informasi Pusat, dan badan pengawas
             keuangan di tingkat propinsi; dan
       c.    Komisi Informasi Kabupaten/Kota, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
             Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Mahkamah Agung, dan Komisi Informasi Pusat,
             dan badan pengawas keuangan di tingkat kabupaten/kota.
(3)    Laporan Komisi Informasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup
       laporan Komisi Informasi Propinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
(4)    Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan harus
       disebarluaskan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronika.


            Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Komisi Informasi

                                                  Pasal 31

(1)    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat
       atas usul Komisi Informasi Pusat.
(2)    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi memilih anggota Komisi Informasi Propinsi
       atas usul Komisi Informasi Propinsi.
(3)    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memilih anggota Komisi Informasi
       Kabupaten/Kota atas usul Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
(4)    Dalam melaksanakan pemilihan anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam
       ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan
       Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
       Kabupaten/Kota memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk mencalonkan
       diri atau orang lain.
(5)    Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan
       dengan konsultasi publik dan memperhatikan asas partisipasi dan transparansi.
(6)    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
       Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
       pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menetapkan anggota Komisi Informasi yang terpilih
       dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal habisnya masa jabatan anggota
       Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, sejak tanggal berhentinya
       anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), atau sejak
       tanggal pemberhentian sebagaimana dimaksud padal Pasal 35 ayat (2), ayat (3), dan
       ayat (4).

Penjelasan Pasal 31 ayat (5):
Daftar calon anggota Komisi Informasi diumumkan kepada masyarakat dan anggota
masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap calon dimaksud dengan disertai alasan.


                                                  Pasal 32

Calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



a.     warga negara Indonesia;
b.     memiliki integritas yang tinggi dan tidak tercela;
c.     tidak lagi menjadi anggota atau pengurus partai politik selama 3 (tiga) tahun terakhir;
d.     tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau
       anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e.     tidak pernah dipidana dalam perkara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau
       lebih, kecuali pemidanaan tersebut karena alasan pertentangan ideologi dan politik;
f.     memahami masalah hak asasi manusia, ketatanegaraan, dan kebijakan publik;
g.     memiliki pengalaman menjalankan kegiatan untuk kepentingan publik;
h.     bersedia melepaskan jabatannya di bidang penyelenggaraan negara atau politik apabila
       diangkat menjadi anggota Komisi Informasi; dan
i.     bersedia bekerja penuh waktu.


                                                  Pasal 33

(1)    Presiden menetapkan anggota Komisi Informasi Pusat yang terpilih dengan Keputusan
       Presiden.
(2)    Gubernur menetapkan anggota Komisi Informasi Propinsi yang terpilih dengan
       Keputusan Gubernur.
(3)    Bupati/walikota menetapkan anggota Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang terpilih
       dengan Keputusan Bupati/Walikota.
(4)    Presiden, gubernur, dan bupati/walikota menetapkan anggota Komisi Informasi yang
       terpilih melalui masing-masing Keputusannya paling lambat dalam jangka waktu 7 hari
       kerja sejak tanggal dipilihnya anggota Komisi Informasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat
       Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan
       Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) dan
       Pasal 58.


                                                  Pasal 34

Anggota Komisi Informasi menduduki jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali
hanya untuk satu masa jabatan berikutnya.


                                                  Pasal 35

(1)    Anggota Komisi Informasi berhenti dari jabatannya karena:
       a.     telah habis masa jabatannya;
       b.     mengundurkan diri; atau
       c.     meninggal dunia.
(2)    Atas usul Komisi Informasi Pusat Presiden memberhentikan anggota Komisi Informasi
       Pusat sebelum habis masa jabatannya.
(3)    Atas usul Komisi Informasi Propinsi, Gubernur memberhentikan anggota Komisi
       Informasi Propinsi sebelum habis masa jabatannya.
(4)    Atas usul Komisi Informasi Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota memberhentikan anggota
       Komisi Informasi Kabupaten/Kota sebelum habis masa jabatannya.
(5)    Komisi Informasi mengajukan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
       ayat (3), dan ayat (4) jika anggota Komisi Informasi yang bersangkutan:
       a.     telah terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-
              kurangnya 5 (lima) tahun penjara;
       b.     sakit jasmani atau rohani atau sebab lain yang mengakibatkan anggota tidak dapat
              menjalankan tugas selama satu tahun penuh; atau




Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



       c.    melakukan tindakan tercela dan/atau hal-hal lain yang diputus oleh seluruh
             anggota Komisi Informasi yang bersangkutan karena mencemarkan martabat dan
             reputasi dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Informasi yang
             bersangkutan.
(6)    Presiden harus memberhentikan sementara anggota Komisi Informasi Pusat yang
       sedang berada dalam penyidikan.
(7)    Gubernur harus memberhentikan sementara anggota Komisi Informasi Propinsi yang
       sedang berada dalam penyidikan.
(8)    Bupati/Walikota harus memberhentikan sementara anggota Komisi Informasi
       Kabupaten/Kota yang sedang berada dalam penyidikan.

Penjelasan Pasal 35 ayat (5) huruf a:
Yang dimaksud “telah terbukti melakukan tindak pidana” adalah terbukti melalui putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.


                                Kekebalan Anggota Komisi Informasi
                                            Pasal 36

(1)    Setiap orang tidak boleh menuntut anggota Komisi Informasi di muka pengadilan atas
       tindakannya yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya
       secara jujur dan tidak lalai sesuai dan berdasarkan undang-undang ini.
(2)    Tanggung jawab hukum anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
       (1) adalah tanggung jawab negara.


                   Tata Cara Pengaduan Mengenai Anggota Komisi Informasi

                                                  Pasal 37

(1)    Setiap orang dapat menyampaikan pengaduan kepada Komisi Informasi apabila
       menemukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (5).
(2)    Komisi Informasi memeriksa pengaduan yang diterima dan menyampaikan hasil
       pemeriksaan itu kepada pengadu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
       tanggal pengaduan diterima.
(3)    Komisi Informasi dapat memberhentikan anggota Komisi Informasi yang diperiksa
       tersebut apabila hasil pemeriksaannya sebagaimana dimaksud ayat (2) memenuhi
       kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5).


                                           BAB VII
                               KEBERATAN, BANDING, DAN KASASI
                                          Pasal 38

(1)    Setiap peminta informasi dapat mengajukan keberatan, banding, dan kasasi dalam hal:
       a.    ditolaknya permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana
             diatur dalam Pasal 14 atau penyampingan sebagaimana diatur dalam pada Pasal
             15;
       b.    tidak disediakannya informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11;
       c.    tidak dipenuhinya permintaan informasi;
       d.    tidak ditanggapinya permintaan informasi;
       e.    permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
       f.    pengenaan biaya yang tidak wajar; atau
       g.    penyampaian informasi yang diminta melebihi jangka waktu sebagaimana diatur
             dalam Undang-undang ini;



Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



(2)    Keberatan, banding, dan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
       dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4).
(3)    Alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan
       peminta dan Pejabat Informasi dan Dokumentasi untuk menyelesaikan sengketa secara
       musyawarah apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Penjelasan Pasal 38 ayat (1) huruf c:
Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi,” adalah Badan Publik tersebut telah memberitahu
Peminta dan menyatakan tidak memiliki Informasi Publik yang diminta, sehingga tidak dapat
memenuhi permintaan tersebut, maka peminta dapat mengajukan banding dengan asumsi
informasi tersebut seharusnya dimiliki oleh Badan Publik yang bersangkutan atau peminta
menduga bahwa informasi tersebut sebenarnya ada.

Penjelasan Pasal 38 ayat (1) huruf d:
Yang dimaksud dengan “tidak menanggapi” adalah Badan Publik tersebut tidak memberitahu
Peminta mengenai permintaannya. “Tidak menanggapi” dihitung sejak berakhirnya batas waktu
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).

Penjelasan Pasal 38 ayat (1) huruf e:
Yang dimaksud dengan “menanggapi permintaannya tetapi tidak sesuai dengan yang diminta”
adalah Badan Publik telah memberitahu dan mengirimkan kepada Peminta Informasi Publik
yang diminta, tetapi Peminta tersebut menerima Informasi Publik yang tidak sesuai dengan
perihal yang diminta.     Misalnya, Peminta meminta Informasi Publik mengenai jumlah
pengeluaran anggaran tahunan suatu Badan Publik, tetapi Badan Publik tersebut secara salah
memberinya Informasi Publik mengenai jumlah tenaga kerja.



                                                  Pasal 39

(1)    Peminta dapat mengajukan keberatan kepada Pemimpin Badan Publik mengenai hal-hal
       sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1).
(2)    Peminta dapat mengajukan banding kepada Komisi Informasi sesuai dengan wilayah
       kewenangannya atas tanggapan Pemimpin Badan Publik mengenai hal-hal sebagaimana
       dimaksud pada Pasal 38 ayat (1).
(3)    Peminta dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung atas Putusan Komisi
       Informasi hanya untuk sengketa mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 38
       ayat (1) huruf a.


                                                  Pasal 40

(1)    Peminta mengajukan keberatan kepada Pemimpin Badan Publik sebagaimana dimaksud
       dalam Pasal 39 ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal
       ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1).
(2)    Pemimpin Badan Publik harus memberikan tanggapan kepada Peminta atas keberatan
       yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dalam jangka waktu 7
       (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keberatan.


                                                  Pasal 41

(1)    Peminta dapat mengajukan banding kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya dalam
       jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya tanggapan dari
       Pemimpin Badan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2).



Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



(2)    Komisi Informasi harus mengeluarkan Putusan atas banding sebagaimana dimaksud
       dalam ayat (1) melalui Mediasi atau Adjudikasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu
       14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya banding tersebut.


                                                  Pasal 42

(1)    Jika upaya penyelesaian melalui Mediasi tercapai, ketua Komisi Informasi menuangkan
       hasil yang dicapai tersebut dalam suatu putusan yang bersifat final dan mengikat.
(2)    Jika perkara yang diajukan kepada Komisi Informasi diputuskan melalui Adjudikasi, maka
       putusan terhadap pokok sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b
       sampai dengan g bersifat final dan mengikat.


                        Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

                                              Bagian Kesatu

                                                  Mediasi

                                                  Pasal 43

(1)    Para pihak yang bersengketa dapat memilih cara penyelesaian sengketa Informasi Publik
       melalui Mediasi secara sukarela atas kemauannya sendiri.
(2)    Penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dapat dilakukan hanya untuk
       pokok sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b sampai dengan
       huruf g.
(3)    Dalam hal para pihak yang bersengketa memilih Mediasi, maka proses pemeriksaan
       perkara melalui Adjudikasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak
       berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak yang bersengketa atau salah satu pihak
       yang bersengketa menarik diri dari proses Mediasi.
(4)    Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Komisi
       Informasi.
(5)    Dalam proses Mediasi, seorang anggota Komisi Informasi menjalankan fungsi sebagai
       seorang mediator dengan ketentuan bahwa anggota tersebut:
       a.    telah disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
       b.    tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan
             derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
       c.    tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa; dan
       d.    tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap proses
             perundingan maupun hasilnya baik langsung atau tidak langsung.
(6)    Anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus digantikan oleh
       anggota Komisi Informasi yang lain atau apabila tidak ada penggantinya, maka para
       pihak dapat memilih satu anggota Komisi Informasi dari wilayah terdekat sepanjang
       memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan pada ayat (5).
(7)    Keanggotaan ad hoc Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) berakhir
       dengan sendirinya setelah Mediasi untuk sengketa tersebut tidak berlanjut atau setelah
       menetapkan Putusan final dan mengikat.


                                              Bagian Kedua

                                                Adjudikasi

                                                  Pasal 44



Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



(1)   Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik dapat
      terdiri dari 1 (satu) anggota.
(2)   Sidang Komisi Informasi terbuka untuk umum.
(3)   Anggota Komisi Informasi harus mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat
      hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami
      istri meskipun sudah bercerai dengan salah satu pihak yang perkaranya sedang
      diperiksa.
(4)   Anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus digantikan oleh
      anggota Komisi yang lain atau apabila tidak ada pengganti, maka kasus tersebut
      dilimpahkan kepada Komisi Informasi Pusat sepanjang memenuhi syarat sebagaimana
      dimaksud pada ayat (3).
(5)   Keanggotaan ad hoc Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berakhir
      dengan sendirinya setelah Putusan yang ditetapkannya mempunyai kekuatan hukum
      tetap.


                                              Bagian Ketiga

                                               Pemeriksaan

                                                  Pasal 45

(1)    Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan banding dari Peminta, dalam hal ini
       sebagai pembanding, Komisi Informasi memberikan salinan memori banding tersebut
       kepada:
       a.     Pemimpin Badan Publik, dalam hal ini sebagai terbanding; dan
       b.     Setiap orang yang diduga terkait dengan Putusan yang akan dikeluarkan oleh
              Komisi Informasi.
(2)    Dalam pemeriksaan, Komisi Informasi harus mendengar keterangan Pemimpin Badan
       Publik sebagai terbanding dan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
       huruf b.
(3)    Komisi Informasi dapat memutuskan untuk mendengar keterangan para pihak
       sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara tertulis atau lisan.
(4)    Pembanding, terbanding, dan setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
       dapat mewakilkan kepada kuasanya yang secara khusus ditunjuk untuk itu.
(5)    Dalam sidang, untuk memeriksa isi informasi Publik yang dianggap dikecualikan
       sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) atau disampingkan sebagaimana diatur pada
       Pasal 15, maka pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
(6)    Anggota Komisi Informasi yang telah mengetahui isi Informasi Publik sebagaimana
       dimaksud dalam ayat (5) harus menjaga kerahasiaannya sampai Informasi Publik itu
       telah dibuka berdasarkan undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 45 ayat (1):
Memori banding dan informasi yang menjadi pokok sengketa harus sudah diterima oleh Komisi
Informasi untuk memutuskan pihak ketiga yang terkait dengan sengketa tersebut.

Penjelasan Pasal 45 ayat (3):
Salah satu pertimbangan untuk mendengar keterangan secara tertulis adalah untuk melindungi
identitas pihak ketiga.


                                             Bagian Keempat

                                               Pembuktian




Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



                                                  Pasal 46

(1)    Pemimpin Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya
       dalam hal Peminta melakukan banding terhadap tanggapan Pemimpin Badan Publik
       mengenai hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 38
       ayat (1) huruf a.
(2)    Pemimpin Badan Publik harus membuktikan alasan-alasan yang mendukung
       tindakannya dalam hal Peminta melakukan banding terhadap tanggapan Pemimpin
       Badan Publik mengenai hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 38 ayat 1 huruf b sampai
       dengan huruf g.


                                              Bagian Kelima

                                       Putusan Komisi Informasi

                                                  Pasal 47

(1)    Putusan Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana
       dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, memuat salah satu dari hal berikut ini:
       a.     membatalkan tanggapan Pemimpin Badan Publik dan memerintahkan Pemimpin
              Badan Publik untuk memberikan Informasi Publik yang disengketakan tersebut
              kepada Peminta sesuai dengan yang diminta; atau
       b.     memperkuat tanggapan Pemimpin Badan Publik dan memerintahkan untuk tidak
              memberikan Informasi Publik yang disengketakan tersebut sebagian atau
              seluruhnya kepada Peminta berdasarkan pertimbangan atas ketentuan
              sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15.
(2)    Putusan Komisi Informasi tentang keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat
       (1) huruf b sampai dengan huruf g, memuat salah satu amar putusan berikut ini:
       a.     menyatakan bahwa tanggapan Pemimpin Badan Publik bertentangan dengan
              undang-undang ini, dan memerintahkan Pemimpin Badan Publik dan/atau Pejabat
              Informasi dan Dokumentasi untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana
              ditentukan dalam undang-undang ini;
       b.     dalam hal sengketa mengenai biaya, memperkuat tanggapan Pemimpin Badan
              Publik atau menetapkan sendiri jumlah biaya permintaan Informasi Publik;
       c.     dalam hal sengketa mengenai pengiriman Informasi Publik yang melebihi jangka
              waktu, menyatakan bahwa tindakan Pemimpin Badan Publik bertentangan dengan
              undang-undang ini dan memerintahkan Pemimpin Badan Publik untuk segera
              tanpa menunda mengirimkan Informasi Publik yang diminta kepada Peminta.
(3)    Komisi Informasi dapat memutuskan atau memerintahkan hal-hal di luar permintaan
       pembanding yang dianggap dapat mendukung Putusannya.
(4)    Putusan yang diambil oleh anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal
       44 ayat (3) batal demi hukum dan pemeriksaan sengketa harus diulangi.
(5)    Putusan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 43 ayat
       4 mempunyai kekuatan hukum tetap.
(6)    Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
(7)    Komisi Informasi memberikan salinan Putusannya kepada pembanding, terbanding,
       pihak-pihak terkait sebagaimana diatur pada Pasal 45 ayat (1) huruf b, dan Lembaga
       Informasi.
(8)    Apabila ada anggota Komisi Informasi memiliki pendapat yang berbeda dengan Putusan
       Komisi Informasi, pendapat yang berbeda tersebut dilampirkan pada Putusan Komisi
       Informasi itu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan itu.




Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



                                                  Pasal 48

(1)    Peminta dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Putusan banding
       Komisi Informasi mengenai sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam
       Pasal 38 ayat (1) huruf a selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal
       diterimanya Putusan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
(2)    Mahkamah Agung harus memberikan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
       kerja sejak tanggal diterimanya permohonan kasasi tersebut.


                                                BAB VIII
                                               ANGGARAN

                                                  Pasal 49

Anggaran untuk Komisi Informasi, Lembaga Informasi, dan seluruh beban biaya pelaksanaan
undang-undang ini dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


                                                BAB IX
                                             SANKSI PIDANA

                                                  Pasal 50

(1)    Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi atau melaksanakan Putusan Komisi
       Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana penjara
       selama-lamanya 5 (lima) tahun dan serendah-rendahnya 2 (dua) tahun serta denda
       setinggi-tingginya Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan serendah-rendahnya
       Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2)    Setiap orang yang tidak melaksanakan Putusan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud
       dalam Pasal 47 dikenakan uang paksa (dwangsom) setiap harinya sebesar-besarnya
       Rp1.000.000 (satu juta rupiah) terhitung sejak batas waktu pelaksanaan putusan yang
       ditetapkan dalam putusan tersebut.
(3)    Kewajiban untuk mematuhi Putusan Komisi Informasi tidak hapus dengan adanya
       penjatuhan pidana berdasarkan ayat (1).


                                                  Pasal 51

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan Komisi
Informasi sebagaimana diatur pada Pasal 29 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana kurungan
selama-lamanya 1 (satu) tahun dan serendah-rendahnya 6 (enam) bulan dan/atau denda
setinggi-tingginya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan serendah-rendahnya Rp1.000.000
(satu juta rupiah).


                                                  Pasal 52

Setiap orang yang dengan sengaja, mencegah, menghalangi, atau menggagalkan pemeriksaan
yang dilakukan oleh Komisi Informasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 29,
dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan serendah-rendahnya 3
(tiga) hari dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan serendah-
rendahnya Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah).




Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



                                                  Pasal 53

Setiap orang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah kepada Komisi Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, dipidana sebagaimana diatur dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.


                                                  Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membuat
sehingga tidak dapat digunakan lagi, atau menghilangkan Informasi Publik apapun dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan serendah-rendahnya 2 (dua)
tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan serendah-
rendahnya Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).


                                                  Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik secara tidak benar atau
menyesatkan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan serendah-
rendahnya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp100.000.000 (seratus juta
rupiah) dan serendah-rendahnya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Penjelasan Pasal 55:
Termasuk dalam Pengertian “membuat”, antara lain menghasilkan atau memperbanyak
Informasi Publik.


                                                  Pasal 56

Dalam menentukan pidana denda, majelis hakim dilarang membebankan sebagian atau seluruh
denda tersebut kepada negara.


                                                  Pasal 57

(1)   Setiap orang tidak boleh menuntut atau memberikan sanksi apapun kepada orang yang
      telah melaporkan pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini.
(2)   Setiap orang yang telah melaporkan pelanggaran dan mengungkap Informasi Publik
      sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) memiliki hak-hak sebagaimana diatur
      dalam undang-undang mengenai perlindungan saksi.


                                              BAB X
                                       KETENTUAN PERALIHAN

                                                  Pasal 58

(1)   Presiden harus membentuk Komisi Informasi Pusat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
      sejak diundangkannya undang-undang ini.
(2)   Komisi Informasi Pusat harus membuat pedoman tata cara pelaksanaan tugas
      sebagaimana diatur pada Pasal 28 ayat (2) huruf b selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
      sejak pembentukannya.
(3)   Pemilihan dan penetapan anggota-anggota Komisi Informasi di tingkat Propinsi atau
      Kabupaten/Kota dapat mendahului pemilihan dan penetapan Komisi Informasi Pusat



Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



      dengan memperhatikan ketentuan mengenai fungsi, tugas dan wewenang Komisi
      Informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
(4)   Komisi Informasi Pusat memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik yang terjadi
      di tingkat propinsi dan kabupaten/kota sebelum dan sampai Komisi Informasi Propinsi
      dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota di daerah yang bersangkutan dibentuk.
(5)   Dalam hal Komisi Informasi Propinsi telah dibentuk, Komisi Informasi Propinsi memeriksa
      dan memutus sengketa Informasi Publik yang terjadi di tingkat kabupaten/kota sebelum
      dan sampai Komisi Informasi Kabupaten/Kota di wilayahnya dibentuk.

Penjelasan Pasal 58:
Pembentukan Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Propinsi dan Komisi Informasi
Kabupaten/Kota membutuhkan waktu yang cukup, antara lain untuk melaksanakan rekruitmen
yang transparan dan partisipatif, pendidikan dan pelatihan anggota Komisi Informasi terpilih,
pembuatan tata cara penanganan perkara, dan lain-lain.


                                                  Pasal 59

(1)    Pemilihan anggota Komisi Informasi Pusat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Dewan
       Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan membuka kesempatan yang luas kepada
       masyarakat untuk mencalonkan diri atau orang lain, dan memberi masukan mengenai
       calon tersebut.
(2)    Pemilihan anggota Komisi Informasi Provinsi untuk pertama kalinya dilakukan oleh
       Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dengan membuka kesempatan yang luas
       kepada masyarakat untuk mencalonkan diri atau orang lain, dan memberi masukan
       mengenai calon tersebut.
(3)    Pemilihan anggota Komisi Informasi Kabupaten/Kota untuk pertama kalinya dilakukan
       oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan membuka kesempatan
       yang luas kepada masyarakat untuk mencalonkan diri atau orang lain, dan memberi
       masukan mengenai calon tersebut.


                                              BAB XI
                                        KETENTUAN PENUTUP

                                                  Pasal 60

(1)    Pengaturan mengenai jangka waktu untuk penyimpanan dokumen perusahaan mengikuti
       peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.
(2)    Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 8 yang diperuntukan bagi Informasi Publik yang
       tergolong sebagai arsip tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur
       mengenai kearsipan.
(3)    Dibukanya Informasi Publik berdasarkan undang-undang ini tidak dapat ditafsirkan
       sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain yang mengatur
       larangan membuka Informasi Publik.

Penjelasan Pasal 60 ayat (1)
Dalam hal badan publik berbentuk perusahaan maka badan publik tersebut harus menyimpan
dokumennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jangka
waktu penyimpanan dokumen perusahaan.




Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
                                                                                      www.parlemen.net



                                                  Pasal 61

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai akses ke Informasi Publik yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini.


                                                  Pasal 62

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




                                                                  Disahkan di Jakarta
                                                                  pada tanggal                        2002


                                                                   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


                                                                     MEGAWATI SOEKARNOPUTRI




Diundangkan di Jakarta
pada tanggal                        2002




SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA




LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR …..
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR …..



Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

								
To top