PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 03 TAHUN 2006 by kfe18675

VIEWS: 340 PAGES: 8

									             PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

                         NOMOR 03 TAHUN 2006

                                 TENTANG

              PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

       KANTOR KELUARGA BERENCANA KOTA BANDAR LAMPUNG

               DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                     WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang

:

a. bahwa program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
    dan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional perlu
    ditingkatkan dengan memperluas mampaat sumber daya manusia yang
    tersedia ;

b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya Keluarga Berencana yang
    berkwalitas, maju, mandiri dan sejahtera di Kota Bandar Lampung perlu
    dibentuk Kantor Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dan b di atas, dipandang
    perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang Penetapan UndangUndang

    Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55)
    Undang - Undang Darurat Nomor .5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun
    1956 Nomor 56 ) Undang - Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
    (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57), Tentang Pembentukan Daerah
    Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat II
    Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik
    Indonesia Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang   Nomor    10    Tahun    1992   Tentang   Perkembangan
    Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

    yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
    Ncgara Republik Indoncsia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tcntang Pcrubahan atas Undang--

    Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan

    Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

    Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
    Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
    ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

    antara Pernerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 4422) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas

    Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama

     Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang menjadi Kotamadya Daerah
     Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
     1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
     3254);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan

     Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
     1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
     3373);

12. Peraturan   Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
     Pemerintah   dan   Kewenangan   Propinsi   sebagai   Daerah   Otonomi
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
     Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

     Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
     Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan

     Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

     Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang
     Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Lembaga Pemerintah Non
     Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
     Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;

16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2000 tentang

     Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung

                        Dengan Persetujuan Bersama

     DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
                                   dan

                      WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

                              MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KELUARGA BERENCANA KOTA
BANDAR LAMPUNG

                                BAB 1

                            KETENTUAN UMUM

                                  Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
    Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;

4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom
    untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah serta
    Kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-
    undangan;

5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota
    Bandar Lampung;

6. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;

7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung;

8. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;

9. Kantor adalah Kantor Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung;

10. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Keluarga Berencana Kota Bandar
    Lampung;
11. Perangkat Daerah Kota adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah
   dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

12. Kelompok jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri sipil yang
   diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
   berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya
   dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kantor
   Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung;

                         BAB II PEMBENTUKAN

                                 Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi Kantor Keluarga
Berencana Kota Bandar Lampung.

                                 BAB III

    KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

                             Bagian Pertama

                               Kedudukan

                                 Pasal 3

Kantor Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung adalah unsur pelaksana
tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah
Kota di bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di
Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor
berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

                              Bagian Kedua

               Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

                                 Pasal 4

(1) Kantor Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung mempunyai tugas Pokok
    membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan
    pengendalian Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera
    di Kota Bandar Lampung.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    Pasal ini, Kantor Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung mempunyai
    fungsi ;

    a. Melaksanakan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas di bidang
        Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera di Kota Bandar
        Lampung;
    b. Penyelenggaraan    Program    Keluarga Berencana   di   Kota   Bandar
        Lampung;

    c. Penyelenggaraan program pemberdayaan dan ketahanan keluarga di
        Kota Bandar Lampung;

    d. Penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja di Kota Bandar
        Lampung;

    e. Penyelenggaraan  program penguatan kelembagaan dan jaringan
        Keluarga Berencana di Kota Bandar Lampung;

    f. Pelaksanaan  kerja   sama    dan     kemitraan   dengan   instansi
        pemerintah/LSM, swasta dan masyarakat di bidang Keluarga
        Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bandar Lampung;

    g. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
        perencanaan, umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,
        kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga di bidang
        Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera di Kota Bandar
        Lampung.

(3) Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung
    terdiri dari :

    a. Kepala Kantor ;

    b. Sub Bagian Tata Usaha;

    c. Seksi Informasi Keluarga dan Analisa Program;

    d. Seksi Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ;

    e. Seksi Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;

    f. Kelompok Jabatan Fungsional;

(4) Bagan Struktur Kantor Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung
    sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I
    Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
    Peraturan Daerah ini.

                                Bagian Ketiga

                         Kelompok Jabatan Fungsional

                                    Pasal 5

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Keluarga Berencana terdiri atas
    sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
    berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat
    oleh Walikota atas usul Kepala Kantor.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota
    berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

                                   BAB IV

                                TATA KERJA

                              Bagian Pertama

                                   Umum

                                  Pasal 6

(1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya
    wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan
    sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-
    instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
    mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
    bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

(3) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-
    petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
    menyampaikan laporan tepat waktu.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan
    diolah dan dipergunakan sebagai bahan.

                               Bagian Kedua

                                Hal Mewakili

                                  Pasal 7

(1) Dalam Hal Kepala Kantor berhalangan, maka Kepala Kantor dapat menunjuk
    Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Kantor
    dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan

                                   BAB V

                               PEMBIAYAAN

                                  Pasal 8
Pembiayaan Kantor Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung serta
sumber lain yang sah.

                                   BAB VI

                             KETENTUAN LAIN-LAIN

                                   Pasal 9

Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi dan uraian tugas jabatan
struktural pada Kantor Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung
sebagaimana dimaksud di atas dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota

                                   BAB VII

                             KETENTUAN PENUTUP

                                   Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang
mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini
dinyatakan tidak berlaku lagi.

                                   Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Bandar Lampung.

                                     Ditetapkan di Bandar Lampung

                                     Pada Tanggal   13 April 2006

                                     WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

                                     EDDY SUTRISNO

Diundangkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 17 April 2006

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2006 NOMOR 03
 

								
To top