Mutu Puskesmas Mutu Puskesmas setelah Kebijakan Kesehatan Dasar Gratis
Document Sample


Working Paper Series No. 5
April 2008, First Draft
Mutu Puskesmas
Mutu Puskesmas setelah Kebijakan Kesehatan
Dasar Gratis di Kota Banjarbaru
Oda Rahmaniah
Dewi Marhaeni Diah Herawati
Juanita
Tidak untuk disitasi
Daftar Isi
Daftar Isi.............................................................................................. 2
Daftar Tabel......................................................................................... 3
Abstract ............................................................................................... 4
Latar Belakang .................................................................................... 6
Metode................................................................................................. 7
Hasil Penelitian.................................................................................... 7
Gambaran Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis ................ 7
Persepsi stakeholder tentang kebijakan pelayanan gratis di
puskesmas .................................................................................... 8
Persepsi stakeholder tentang kelanjutan kebijakan pelayanan gratis
..................................................................................................... 9
Sistem Insentif terhadap Motivasi Petugas ..................................... 10
Pemberian insentif terhadap motivasi petugas............................ 10
Persepsi stakeholder tentang dasar pemberian insentif .............. 11
Strategi Puskesmas untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan ............ 11
Akses Masyarakat Miskin terhadap Pelayanan Puskesmas ............ 14
Pelaksanaan Supervisi .................................................................... 16
Aspek yang dilakukan supervisi ................................................. 16
Cara supervisi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota... 17
Mutu Puskesmas setelah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis .. 17
Kesimpulan........................................................................................ 18
Saran.................................................................................................. 19
Daftar Pustaka ................................................................................... 20
Lampiran ........................................................................................... 22
2 Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
Daftar Tabel
Tabel 1. Dokumen yang di Observasi dalam rangka Kebijakan
Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Tahun 2006 – 2007.....................22
Tabel 2. Dana Operasional Melalui DASK Puskesmas Tahun 2005-
2007 ....................................................................................................22
Tabel 3. Matrik strategi / Upaya Puskesmas pada Kebijakan Gratis..23
Tabel 4. Matrik Aspek yang Dilakukan Supervisi..............................24
Tabel 5. Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Sederhana di Puskesmas
Tahun 2006-2007 (s/d Juli) ................................................................25
Tabel 6. Jumlah Kunjungan yang Memiliki KTP dan Tanpa KTP pada
Puskesmas Bulan Maret s/d Juni 2006 ...............................................26
Tabel 7. Jumlah Kunjungan Puskesmas pada Pelayanan Kesehatan
Dasar Gratis Tahun 2006 – s/d Juli 2007 ...........................................26
Tabel 8. Cakupan Pelayanan, Manajemen dan Mutu Puskesmas
Tahun 2006.........................................................................................27
Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan 3
Abstract
Quality Of Primary Health Service After The Policy Of Free
Health Service In Banjarbaru City
Oda Rahmaniah1, Dewi Marhaeni2 , Juanita3
Background. At the decentralization era on the region autonomous
frame to support the achievability of fair evenly distribute and quality
health services, the government of Banjarbaru made policy based on
the Mayor of Banjarbaru Decision number 33 of 2006, about free Ba-
sic Health Services at the Primary health service with no exception re-
garding the social economic status of its society. This policy comes
with an incentive or an add-on income for functionaries, as a motiva-
tor on their duties and responsibilities. Many efforts are conditioning
by primary health service to provide fair and quality health services.
This research objective is to learn the service quality condition after
implementation of the incentive system and efforts or strategies con-
ducting by primary health service to maintain its quality of services.
Methods. this research using a descriptive qua;itative approach with
case study design. Research locations on 3 primary health service, lo-
cated at Banjarbaru, Cempaka, and Landasan Lilin. Research subjects
were Head of City Health Office, Head of Health Service Division,
Head of Sub Division of Planning and Finance, Head of primary
health services, doctors, nurses, pharmacist assistants, health analyst
and others. Data analyzed with qualitative technique which was narra-
tive interpretation, conclusion and data validation by triangulation
technique.
Results. Insentive system can provide motivation for functionaries to
increase their service’s performance, incentive given were expected to
be on their work load bases because the implemented system was still
considered unfair. Primary health service strategies to improve service
quality are services socialization, service mechanism arrangement,
advocacy on primary health services budget toward executive and leg-
4 Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
islative, and an increasement on physical facility, health tools and
means. Poor people access are still low in the community, services
were conducted with no discriminative. Supervisors were not compe-
tent enough on their field of duties.
Conclusion. Primary health services quality on these free service pol-
icy, the society was satisfactory enough on the officers services.
Keywords : free service policy, incentive system, strategy, primary
health service quality
Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan 5
Latar Belakang
Kota Banjarbaru sebagai salah satu kota di Provinsi Kalimantan Sela-
tan yang menjadi percontohan dalam hal pelayanan publik dan mem-
bangun pemerintahan yang good governnace berupaya untuk mense-
jahterakan masyarakatnya khususnya di bidang kesehatan agar terca-
pai visi Banjarbaru Sehat 2008. Upaya tersebut dituangkan dalam ben-
tuk kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis di puskesmas sesuai
dengan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2006
tanggal 7 Pebruari 2006 dan mulai berlaku 1 Maret 2006.
Disamping untuk kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan hal
tersebut Pemerintah Kota juga mengeluarkan kebijakan untuk petugas
pemberi layanan sesuai Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor
29A, 30A, dan 35A Tahun 2006 tentang tunjangan kinerja daerah
yang kemudian di revisi menjadi Surat Keputusan Walikota Banjabaru
Nomor 30 dan 34 Tahun 2007 tanggal 7 Pebruari 2007 tentang pem-
berian tambahan penghasilan bagi PNS dan PTT Dinas Kesehatan dan
jaringannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi bagi
petugas pemberi layanan agar dapat meningkatkan kinerja dan mem-
berikan pelayanan yang bermutu. Dalam manajemen SDM salah satu
strategi implementasi sistem pemberian insentif dapat memotivasi
petugas untuk meningkatkan produktivitas kerja1.
Kualitas merupakan prinsip utama sistem pelayanan kesehatan2.
Dalam visi “Indonesia Sehat 2010” disebutkan bahwa gambaran
masyarakat Indonesia yang ingin dicapai adalah masyarakat yang
memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang
bermutu secara adil dan merata. Pelayanan kesehatan bermutu adalah
pelayanan kesehatan yang memuaskan pemakai jasa pelayanan. Mutu
pelayanan kesehatan harus dipelihara dan ditingkatkan melalui pen-
ingkatan kualitas tenaga kesehatan, ketersediaan obat, serta peningka-
tan dan pemeliharaan sarana dan peralatan kesehatan.
Berbagai upaya dilakukan puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk
menjaga mutu pelayanan puskesmas sesuai harapan Pemerintah Kota
dengan adanya kebijakan pelayanan gratis. Upaya tersebut didukung
adanya komitmen politik Pemerintah Kota dan stakeholder baik dari
segi pembiayaan maupun penyelenggaraan proses pelayanannya agar
tujuan dari kebijakan dapat tercapai yaitu membantu masyarakat Kota
Banjarbaru dalam menjangkau pelayanan kesehatan yang adil, merata,
dan bermutu.
6 Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
Metode
Penelitian ini merupakan kajian studi kasus dengan analisis deskriptif
kualitatif3 yang menggambarkan kondisi atau mutu puskesmas pada
kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis dengan adanya sistem
insentif apakah dapat memotivasi petugas agar memberikan pelayanan
yang baik, bagaimana strategi puskesmas untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas, bagaimana akses masyarakat miskin ke
puskesmas dan mengamati apakah pelayanan yang diberikan non
diskriminatif, bagaimana supervisi yang dilakukan Dinas Kesehatan
Kota untuk menjaga kualitas pelayanan.
Lokasi penelitian pada tiga puskesmas dari lima puskesmas yang ada
di Kota Banjarbaru provinsi Kalimantan Selatan, meliputi puskesmas
Banjarbaru, Cempaka, dan Landasan Ulin. Puskesmas dipilih secara
purposive4. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota,
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan, Kepala Puskesmas, Dokter, Perawat, Asisten
Apoteker, Analis Kesehatan, dan petugas loket puskesmas.
Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi,
dan telaah dokumen. Alat Bantu yang digunakan adalah pedoman
wawancara mendalam, daftar tilik (check list), catatan lapangan dan
tape recorder. FGD dilakukan kepada masyarakat. Validasi terhadap
data hasil penelitian dilakukan triangulasi5. Data yang terkumpul di
analisis secara deskriptif.
Hasil Penelitian
Gambaran Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis
Kebijakan ini berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru
Nomor 33 Tahun 2006 Tanggal 7 Pebruari 2006 yang memuat 12
macam pelayanan dasar puskesmas yaitu : 1). Konsultasi medis dan
pemeriksaan fisik rawat jalan Puskesmas, Pustu, Pusling dan Polindes
berdasarkan setiap kali kunjungan pasien; 2). Laboratorium sederhana
(darah rutin, urine rutin, pemeriksaan tinja); 3). Tindakan
medis ringan; 4). Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut; 5).
Pelayanan IGD; 6). Rawat inap kelas 3 di Puskesmas rawat inap
Cempaka; 7). Pemberian obat sesuai ketentuan dan persediaan; 8).
Pemeriksaan ibu hamil, nifas, menyusui dan balita; 9). Pelayanan KB
Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan 7
dan efek samping pelayanan KB (kecuali alat suntik, alat kontrasepsi,
obat suntik, dan pil dibayar pasien); 10). Persalinan di Puskesmas,
Polindes, Pustu pada jam kerja; 11). Pelayanan ambulan untuk
rujukan pada jam kerja; dan 12). Imunisasi bayi, balita, WUS, bumil,
(termasuk alat suntik).
Pelayanan kesehatan dasar yang tidak tercantum dalam lampiran SK
tersebut masih dipungut biayanya berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru No. 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan dan Keputusan Walikota Banjarbaru No 15 Tahun 2001
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pustu, dan
Pusling dalam wilayah Kota Banjarbaru. Bagi pasien peserta Askes
dan Askeskin tetap dilayani sesuai dengan peraturan perundang-
undangan / prosedur yang berlaku.
Berkaitan dengan kebijakan pelayanan gratis untuk masyarakat
Pemerintah Kota juga membuat kebijakan untuk petugas pemberi
layanan yaitu tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan
SK Walikota Banjarbaru Nomor 32A, 35A, dan 37A tahun 2006 yang
direvisi menjadi SK Walikota Nomor 30 dan 34 tahun 2007. Hal ini
dimaksudkan agar dapat memotivasi petugas dalam memberikan
pelayanan yang berkualitas. Dokumen yang dapat di observasi pada
Dinas Kesehatan Kota dan puskesmas penelitian dalam kondisi
kebijakan pelayanan gratis dapat dilihat lebih jelas pada Lampiran 1.
Persepsi stakeholder tentang kebijakan pelayanan gratis di puskesmas
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 76,19% stakeholder
menyatakan mempunyai persepsi terhadap kebijakan gratis untuk
membantu masyarakat dari segi ekonomi. Masyarakat diharapkan
dapat menjangkau pelayanan kesehatan dan membantu terhadap
keluhan obat mahal. Masyarakat diharapkan memiliki kemampuan
untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan
merata. Kebijakan inipun harus ditunjang dengan tersedianya
pembiayaan yang cukup dan komitmen dalam era desentralisasi
bahwa sumber pembiayaan yang utama adalah dari pemerintah
Kabupaten/Kota.
Hal ini berbeda dengan pendapat Sujatmiko (2006) yang menyatakan
jaminan pembiayaan kesehatan tidak berkaitan dengan pemanfaatan
pelayanan kesehatan6. Namun penelitian ini sesuai dengan
Departemen Kesehatan [Depkes RI] (2004) bahwa puskesmas adalah
8 Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota yang bertanggung jawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya7.
Sedangkan 23,81% stakeholder berpendapat kebijakan pelayanan
gratis ini ada segi politisnya dan tidak mendidik. Menurut mereka
masyarakat jadi ketergantungan. Masyarakat diharapkan dapat
mandiri dalam menjaga kesehatannya dan mereka sebenarnya mampu
membayar retribusi berobat.
Masyarakat dapat membentuk opini publik terkait dengan
keberhasilan birokrasi atau pejabat publik dalam memenuhi kebutuhan
dan aspirasi pelayanannya dan akan berpengaruh terhadap perilaku
memilihnya dalam pilkada. Kebijakan inipun dianggap tidak mendidik
masyarakat untuk mandiri dalam menjaga kesehatan. Hal ini sesuai
dengan penelitian Elfian (2006) yang dalam penelitiannya juga
menemukan hal serupa dan merupakan pembodohan kepada
masyarakat8. Kebijakan pelayanan
gratis walaupun bertujuan untuk membantu masyarakat dari segi
ekonomi tetapi pada dasarnya bersifat politis9.
Persepsi stakeholder tentang kelanjutan kebijakan pelayanan gratis
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar stakeholder (80,95%)
menyatakan setuju kebijakan pelayanan gratis ini dilanjutkan. Mereka
mempunyai alasan agar masyarakat dengan uang untuk berobat dapat
memenuhi kebutuhan yang lainnya, agar mereka mau berobat ke
puskesmas, dan pelayanan gratis petugas bisa lebih cepat dalam
melayani. Walaupun tidak gratis puskesmas tetap harus menyetorkan
biaya retribusi sesuai aturan dan tidak ada dana yang dikelola
puskesmas kecuali dana pengembalian sebesar 50% dari retribusi yang
hampir tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional puskesmas
dibandingkan dengan sistem pembiayaan sekarang.
Kebijakan publik adalah ”Public policy is whatever the government
choose to do or not to do” (Kebijakan publik adalah apapun pilihan
pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu)10.
Apabila pemerintah memilih pelayanan gratis tentu ada tujuannya,
karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah.
Stakeholder yang tidak setuju kebijakan gratis dilanjutkan karena
dianggap orang tertentu saja yang memanfaatkan dan agar masyarakat
menghargai cara menjaga kesehatan, yang digratiskan sebaiknya
masyarakat miskin saja sebesar 19,05% .
Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan 9
Dana pemerintah lebih banyak mensubsidi pembiayaan kesehatan bagi
orang mampu karena jumlah Askeskin hanya 7,20 % saja dari jumlah
penduduk Kota Banjarbaru, dan untuk masyarakat miskin walaupun
tidak ada kebijakan pelayanan kesehatan gratis inipun mereka sudah
dijamin pemerintah pembiayaan kesehatannya melalui mekanisme PT.
Askes (Persero). Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Elfian
(2006) bahwa masyarakat yang status sosial ekonomi menengah
keatas seharusnya tidak lagi ditanggung oleh pemerintah karena
mereka bisa mencari pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Sistem Insentif terhadap Motivasi Petugas
Pemberian insentif terhadap motivasi petugas.
Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar petugas (66,67%)
menyatakan termotivasi untuk bekerja memberikan pelayanan.
Petugas termotivasi dengan adanya insentif karena menurut mereka
sangat bermanfaat sebagai tambahan penghasilan, menjadi rajin dan
bersemangat untuk kerja sehingga kalau tidak penting sekali tetap
masuk kerja.
Pengaruh insentif untuk motivasi kerja sebagai indikator kedisiplinan
berdasarkan tingkat kehadiran karena jika tidak masuk kerja ada
sanksi-sanksi berupa pemotongan insentif dan sanksi administrasi
lainnya sesuai SK Walikota tentang pemberian tambahan penghasilan.
Kedisiplinan dan kehadiran petugas merupakan indikasi dalam
meningkatkan kinerja karena dengan hadirnya petugas di unit
pelayanan sehingga masyarakat yang berobat dapat terlayani sesuai
dengan tujuan Pemko Banjarbaru dalam meningkatkan
profesionalisme petugas, disiplin PNS guna mendukung penerapan
good governance untuk menjaga kualitas pelayanan yang baik.
Masalah insentif juga merupakan salah satu aspek yang paling berarti
bagi karyawan maupun organisasi.Sistem insentif ini terbukti lebih
efektif dalam pemeliharaan tenaga kerja dengan memotivasi karyawan
mencapai tingkat prestasi kerja lebih tinggi.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Elfian (2006) yang menyatakan
bahwa untuk mencapai pelayanan prima perlu lebih dahulu
mensejahterakan petugas dimana petugas akan bekerja maksimal jika
kompensasi yang diterimanya ada. Suatu cara untuk meningkatkan
10 Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
prestasi kerja / kinerja dan motivasi karyawan adalah melalui
kompensasi berupa insentif sebagai balas jasa untuk kerja mereka11.
Sistem insentif yang ada saat ini menurut mereka dasar pemberiannya
masih belum adil karena tidak sesuai dengan beban kerja.Mereka
menginginkan berdasarkan target dan beban kerja atau kinerja.
Petugas dapat termotivasi dengan adanya pemberian insentif tetapi
dianggap belum adil karena beban kerja mereka di unit-unit pelayanan
berkaitan satu dengan lainnya dalam pengertian merupakan suatu
sistem pelayanan. Beban kerja dianggap sama beratnya dalam arti
tanggungjawab dalam melayani masyarakat. Jika salah satu unit
pelayanan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik maka
akan berdampak pula pada unit pelayanan lainnya. Penetapan
kebijakan sistem insentif harus memperhatikan prinsip keadilan
(Handoko, 2001).
Persepsi stakeholder tentang dasar pemberian insentif
Pemberian insentif menurut persepsi stakeholder dalam penelitian ini
menyatakan berdasarkan pendidikan / profesi, jabatan dan golongan /
pangkat (42,86%), menyatakan berdasarkan profesi dan beban kerja
(33,33%), menyatakan berdasarkan status kepegawaian, pendidikan
dan beban kerja (23,81%). Data diatas menunjukkan bahwa persepsi
tentang dasar pemberian insentif kepada petugas bervariasi antara satu
dengan lainnya.
Untuk kepentingan pengembangan dan penerapan sistem imbalan
bahwa secara internal para pegawai yang melaksanakan tugas sejenis
didasarkan pada nilai relatif dari berbagai jenis pekerjaan dalam
organisasi. Untuk mengembangkan suatu sistem imbalan maka perlu
melakukan analisis pekerjaan dengan cara menyusun deskripsi
jabatan, uraian pekerjaan, dan standar pekerjaan yang terdapat dalam
suatu organisasi. Melakukan penilaian pekerjaan dikaitkan dengan
keadilan internal, diusahakan tersusunnya urutan peringkat pekerjaan,
susunan perbandingan dengan pekerjaan lain dalam organisasi.
Strategi Puskesmas untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan
Sosialisasi pelayanan. Puskesmas Banjarbaru melakukan upaya agar
masyarakat dapat terlayani dengan baik dan mudah yaitu dengan
sosialisasi dan menjalin komunikasi antara petugas dengan pasien,
memberikan penyuluhan / siaran berupa informasi tentang pelayanan
dalam gedung puskesmas setiap hari selama 15 menit sekitar 2 bulan
pada awal pelayanan gratis. Membuat selebaran tentang syarat-syarat
Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan 11
mendapat pelayanan gratis pada puskesmas dan jaringannya, dan
kerjasama dengan lintas sektor seperti kecamatan dan kelurahan.
Puskesmas Cempaka dan Landasan Ulin juga melakukan hal yang
sama tetapi tidak melakukan penyuluhan dalam gedung seperti
puskesmas Banjarbaru.
Sosialisasi pelayanan melalui penyebaran informasi dan bantuan
kerjasama dengan lintas sektor lebih efektif dalam memberikan
pemahaman kepada masyarakat yang berobat ke puskesmas dalam
pelayanan gratis.
Merubah mekanisme layanan. Berdasarkan hasil observasi
mekanisme layanan di bagian loket pada puskesmas Banjarbaru dan
Cempaka masih menggunakan sistim family folder dan antri nomor.
Sistim family folder yaitu pasien dalam satu keluarga menggunakan
satu kartu berobat yang sama atas nama kepala keluarganya.
Puskesmas Landasan Ulin selain antri nomor juga dengan sistim
indeks yaitu setiap pasien yang datang berobat ke puskesmas
mempunyai satu nomor berobat. Walaupun serumah tetap diberikan
satu orang satu kartu berobat. Dalam meletakkan kartu status pasien
pada rak dibuat per alamat (Kelurahan, RT/RW) selengkapnya
sedangkan sebelumnya memakai sistim family folder. Hal ini
dimaksudkan untuk
menyiasati mempercepat proses pelayanan. Kemudian dicatat lagi
dalam buku register pasien lengkap nama pasien, alamat dan nomor
kartunya untuk memudahkan petugas jika pasien datang untuk
kunjungan ulang lupa membawa kartu berobat. Puskesmas Banjarbaru
dan Landasan Ulin walaupun masih menggunakan sistim family folder
tetapi melakukan hal yang sama dengan puskesmas Landasan Ulin
dalam penataan kartu status pasien.
Mekanisme pelayanan dengan menggunakan sistim indeks pada unit
medical status atau loket pendaftaran pasien terbukti lebih baik dan
memperlancar proses pelayanan untuk petugas dan mengurangi waktu
tunggu pasien.
Pembagian ruang poli pemeriksaan sesuai kebutuhan pelayanan pasien
dapat mengurangi waktu tunggu proses pelayanan dan tidak terjadi
penumpukan pasien. Hal seperti ini selain memudahkan petugas juga
untuk kenyamanan dan kepuasan pasien. Hasil observasi di bagian
poli pemeriksaan pada puskesmas Banjarbaru dan Landasan Ulin
dibagi menjadi poli umum dewasa, poli anak, poli KIA, poli KB, poli
gigi. Poli anak diatur dekat dengan ruangan pojok gizi dan ruang
12 Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).Pada puskesmas Cempaka
poli umum tidak dibedakan untuk dewasa dan anak jadi satu ruangan.
Pelayanan apotik dibagi menjadi tiga bagian khusus yaitu untuk
pasien Askeskin, Askes dan umum gratis, tetapi tetap satu pintu
dimaksudkan untuk kemudahan pasien agar pelayanan lebih cepat dan
waktu relatif lebih singkat. Pelayanan laboratorium tersedia dan di
upayakan oleh puskesmas untuk membeli reagensia sendiri agar
pasien bisa mendapatkan pelayanan di puskesmas. Tujuan tersebut
hanya untuk kepuasan pasien agar bisa dilayani di puskesmas
walaupun harus membayar karena bahan yang tidak mencukupi
bahkan tidak disediakan oleh Dinas Kesehatan. Unit laboratorium
diperlukan sebagai penunjang diagnostik dan merupakan rujukan dari
poli pemeriksaan sesuai dengan keluhan dan anamnesa dokter yang
memeriksa pasien. Skema alur pelayanan berobat dari loket
pendaftaran, poli pemeriksaan, laboratorium (jika diperlukan), apotik
sampai pasien selesai (pulang) dibuat sejelas mungkin agar
masyarakat dapat dengan mudah memperoleh layanan.
Pelayanan Pustu pada puskesmas Banjarbaru dibuat sistim rolling
untuk dokter yang bertugas, sedangkan puskesmas Landasan Ulin
pelayanan Pustu dijadualkan dua hari sekali dikunjungi dokter.
Puskesmas Cempaka pelayanan Pustu hanya dilayani oleh perawat
dan bidan. Pelayanan apotik dan laboratorium pada ketiga puskesmas
juga menggunakan sistim antrian.
Dalam memberikan pelayanan puskesmas harus dapat merespon
kebutuhan masyarakat akan pelayanan. Puskesmas berupaya untuk
memenuhi kebutuhan pelayanan dengan membuat strategi yang tepat
dengan tujuan untuk kepuasan pasien.
Hal ini sesuai menurut pandangan Albrecht dan Zemke (1990) dalam
Subarsono (2005) kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi
dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia
pemberi layanan, strategi dan pelanggan (customers). Sistem
pelayanan yang baik akan menghasilkan kualitas pelayanan yang baik
pula12.
Mekanisme anggaran puskesmas. Puskesmas diberi kewenangan
untuk membuat perencanaan anggaran kegiatan sesuai kebutuhan
masing-masing puskesmas yang berupa RASK dan DASK puskesmas.
Ketiga puskesmas terjadi peningkatan anggaran tahun 2006 yaitu
puskesmas Banjarbaru (19,96%), puskesmas Cempaka (92,08%),
Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan 13
puskesmas Landasan Ulin (134,83%) dan tahun 2007 puskesmas
Banjarbaru (32,85%), puskesmas Cempaka (37,75%), puskesmas
Landasan Ulin (76,01%) dibandingkan tahun 2005
pada saat sebelum gratis. DASK tahun 2007 belum termasuk anggaran
perubahan yaitu adanya anggaran tambahan yang dikenal dengan
ABT.
Advokasi anggaran dilakukan oleh Kepala Puskesmas langsung
kepada eksekutif dan legislatif sesuai usulan kebutuhan dalam
perencanaan masing-masing puskesmas. Puskesmas membuat
pertanggungjawaban kegiatan langsung ke Pemerintah Kota.
Komitmen Pemerintah Kota untuk memberikan pelayanan yang
berkualitas harus didukung dengan pembiayaan yang memadai. Sejak
tahun 2006 puskesmas diberi kewenangan untuk merencanakan dan
mengusulkan kegiatan yang menunjang pelayanan kepada masyarakat
baik kegiatan dalam gedung maupun luar gedung melalui RASK
Puskesmas. Pembiayaan terus mengalami peningkatan dibandingkan
tahun 2005 dengan adanya advokasi Kepala Puskesmas kepada
eksekutif dan legislatif. Sejak tahun 2006 masing-masing puskesmas
sudah mempunyai DASK sendiri sehingga dana dapat dikelola sendiri
kecuali pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan masih dikelola
Dinas Kesehatan. Hal ini sesuai menurut Depkes RI (2004) untuk
terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab puskesmas perlu
ditunjang dengan tersedianya pembiayaan yang cukup.
Fasilitas fisik, sarana, dan alat kesehatan. Kegiatan pelayanan juga
ditunjang dengan adanya perbaikan dan penambahan fisik gedung
ruangan, alat-alat kesehatan, sarana roda duadan empat untuk
menunjang kegiatan luar gedung, tenaga dan sumber dana juga sangat
menentukan keberhasilan pelayanan yang bermutu. Sarana berupa
alat-alat kesehatan, alat transportasi dan fasilitas fisik gedung
puskesmas serta tenaga medis telah dilengkapi dengan tujuan
peningkatan mutu layanan. Kualitas dan kuantitas peralatan yang
digunakan akan mempengaruhi prosedur, kecepatan proses dan
kualitas keluaran (output) yang akan dihasilkan lebih baik dan lebih
banyak dalam waktu yang relatif lebih cepat.
Akses Masyarakat Miskin terhadap Pelayanan Puskesmas
Akses masyarakat miskin dalam menggunakan puskesmas masih
rendah yaitu rata-rata masih dibawah 15 % per bulan namun ada
14 Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
peningkatan. Kunjungan masyarakat miskin ke puskesmas baik yang
sudah ada kartu Askeskin maupun yang menggunakan Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masih rendah sesuai data
masyarakat miskin yang sudah ada baik data dari Pemko Banjarbaru
maupun data dari BPS. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
miskin yang dilakukan oleh stakeholder terkait dalam hal ini baik PT
Askes sendiri, puskesmas, dan kelurahan sehingga akses mereka
masih rendah untuk mendapatkan pelayanan puskesmas. Jarak ke
puskesmas bisa ditempuh dengan roda dua dan empat tetapi faktor
ekonomi atau biaya transportasi lebih menjadi hambatan bagi
masyarakat miskin yang tempat tinggalnya jauh dari puskesmas dan
Pustu.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sujatmiko (2006) yang
menyatakan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin secara keseluruhan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih
rendah.
Menurut Depkes RI (2006) sebagai patokan dalam menilai
keberhasilan dan pencapaian dari pelaksanaan program secara
nasional,
ditentukan dengan indikator antara lain angka utilisasi (visit rate) rata-
rata 15 % perbulan13.
Pelayanan yang Non Diskriminatif. Semua stakeholder (100%)
menyatakan pelayanan yang diberikan pada pelayanan gratis tidak
membedakan status pasien, melayani secara manusiawi, semua pasien
harus mengantri kecuali yang insidentil, dan tidak ada yang di
istimewakan. Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan informan di
pelayanan apotik bahwa pelayanan obat diberikan dari sumber yang
tersedia, dan yang banyak sumber obat dari umum bantuan
Pemerintah Kota. Sistem yang non diskriminatif ini dilakukan dengan
berbagai cara yaitu semua pasien yang berobat dilayani sesuai antrian
tidak ada yang istimewa, kecuali yang insidentil. Pelayanan dan
persediaan obat-obatan dengan sistem subsidi silang, stok obat dari
sumber yang ada di pakai untuk semua pasien yang membutuhkan.
Pelayanan publik model baru (new public service) harus bersifat non
diskriminatif sebagaimana dimaksud oleh teori demokrasi yang
menjamin adanya persamaan hak warga negara tanpa membeda-
bedakan asal-usul, kesukuan, ras, etnik, agama dan latar belakang
lainnya. Ini berarti setiap warga negara diperlakukan sama ketika
berhadapan dengan birokrasi publik untuk menerima pelayanan
Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan 15
sepanjang syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi. Hal ini sesuai
dengan pendapat Subarsono (2005) bahwa pelayanan publik yang non
diskriminatif dapat dilihat dari indikator : adanya akses yang sama
bagi semua orang untuk mendapatkan pelayanan, pemberian
pelayanan publik kepada pelanggan berdasarkan nomor urut, tidak
diberlakukannya dispensasi pelayanan kepada pelanggan14. Sesuai
pula dengan pendapat Tjiptono (2006) yang menyatakan sistem
antrian menganut prinsip yang datang duluan akan dilayani terlebih
dahulu (first come- first served)15. Strategi antrian juga memberikan
prioritas berbeda kepada pasien atas dasar tingkat urgensi
pelayanan misalnya pasien gawat darurat akan mendapatkan prioritas
utama untuk dilayani.
Pelaksanaan Supervisi
Aspek yang dilakukan supervisi
Kesesuaian ruang lingkup pelayanan gratis pada ketiga puskesmas
dari 12 item pelayanan gratis ada 11 item sesuai dan 1 item tidak
sesuai yaitu pelayanan pemeriksaan laboratorium ternyata masih
membayar.
Data tersebut didukung laporan dari register laboratorium puskesmas
tentang jumlah dan jenis pemeriksaan laboratorium yang telah
dilaksanakan di puskesmas seperti terlihat pada tabel berikut.
Pelayanan laboratorium yang tidak gratis menurut pernyataan
informan adalah karena reagen tidak dipenuhi Dinas Kesehatan,
kalaupun diberi sangat sedikit dan tidak mencukupi.
Kesesuaian pelaksanaan dan persyaratan pelayanan harus ada KTP
jika berobat gratis pada puskesmas Banjarbaru sudah sesuai,
puskesmas Cempaka dan puskesmas Landasan Ulin masih belum
sepenuhnya sesuai. Data diatas didukung laporan dari telaah dokumen
laporan pelayanan gratis pada tiga bulan pelaksanaan kebijakan
pelayanan gratis seperti pada tabel berikut.
Kesesuaian laporan dan pelaksanaan pelayanan berdasarkan hasil
observasi belum selengkapnya dibuat laporan ke Dinas Kesehatan
seperti laporan pelayanan laboratorium yang tidak gratis ternyata tidak
dilaporkan setiap bulannya. Laporan yang dikirimkan setiap bulan
oleh ketiga puskesmas adalah laporan bulanan SP2TP.
Dampak dan manfaat pelayanan gratis secara umum jumlah
kunjungan meningkat, ada kecenderungan jumlah pasien umum gratis
16 Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
lebih banyak menggunakan pelayanan puskesmas sesuai data dari
laporan bulanan puskesmas seperti pada tabel berikut.
Cara supervisi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota
Supervisi yang dilakukan Dinas Kesehatan ada yang dalam bentuk
rapat atau pertemuan bulanan puskesmas (23,81%), menanyakan
langsung dengan Kepala Puskesmas dan petugas unit pelayanan
(33,33%), sekedar melihat/ inspeksi sekilas (28,57%), telaah
dokumen/ laporan atau data puskesmas (14,29%).
Dinas Kesehatan ada supervisi tetapi tidak melakukan pembinaan
secara maksimal. Hal ini terlihat tidak adanya solusi permasalahan dan
feed back laporan supervisi kepada puskesmas yang di supervisi.
Kondisi tersebut belum seluruhnya sesuai dengan definisi menurut
Depkes RI (2007) supervisi adalah kegiatan penting (utama/tertinggi)
dari atasan atau jajaran yang lebih tinggi dengan cara mendatangani /
melihat langsung operasional kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan
kegiatan sehingga ditemukan permasalahan dan diberikan pengarahan
serta perbaikan demi untuk tercapainya hasil-hasil kegiatan yang
maksimal16.
Hal ini disebabkan supervisor yang melakukan kegiatan tidak secara
profesional dengan pengertian bahwa dalam rangka kegiatan
supervisi. Dinas Kesehatan seharusnya menetapkan dan membuat ren-
cana supervisi secara jelas. Teknik supervisinya yaitu dengan meng-
gabungkan beberapa cara yang sesuai dengan kondisi lapangan seperti
inspeksi sekilas, tanya jawab atau periksa dokumen/laporan. Produk
supervisi yaitu kumpulan masukan yang ditemukan pada saat supervi-
si yang telah diklarifikasi dengan pihak puskesmas.
Hal ini sesuai menurut Ramos supervisi merupakan suatu proses yang
menunjang manajemen dimana sebagian besar kegiatannya adalah un-
sur pembimbingan dan sebagian kecil saja yang merupakan unsur
pengawasan17. Demikian juga menurut Dharma (1991) bahwa super-
visi memiliki keterampilan analisa dan keterampilan interaksi18.
Mutu Puskesmas setelah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis
Dokumen laporan penilaian kinerja puskesmas tahun 2006 dapat dike-
tahui bahwa kinerja puskesmas dinilai dari aspek cakupan pelayanan,
manajemen puskesmas dan mutu pelayanan. Cakupan pelayanan pus-
kesmas Banjarbaru (87,14%) dan puskesmas Cempaka (81,83%) ter-
masuk dalam kategori cukup, puskesmas Landasan Ulin (94,47%) ka-
tegori baik. Khusus untuk cakupan pelayanan pengobatan ketiga pus-
Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan 17
kesmas tersebut melebihi 100%. Manajemen dan mutu pelayanan
puskesmas Banjarbaru masing-masing adalah pada skala (8,6 dan 8,9)
dan puskesmas Landasan Ulin pada skala (9,3 dan 8,7) termasuk kate-
gori baik, puskesmas Cempaka pada skala (7,8 dan 8,2) kategori cu-
kup. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel Lampiran.
Kondisi ini didasarkan pada pedoman penilaian kinerja puskesmas
menurut Depkes RI (2006) dan didukung pernyataan bahwa masyara-
kat sebagai penerima layanan puskesmas merasa puas dengan kondisi
yang ada sebagai indikator mutu pelayanan yang dapat dirasakan. Me-
reka menyatakan sikap petugas cukup ramah, tidak lama menunggu
dan adanya ruangan puskesmas yang nyaman dan bersih sehingga me-
reka memilih puskesmas untuk berobat walaupun ada biaya untuk
pemeriksaan kesehatan bagi mereka tidak menjadi masalah.
Keadaan ini tentu sangat didukung oleh komitmen semua stakeholder
puskesmas dengan menjalin komunikasi yang baik antara petugas
dengan pasien, meningkatkan dan mengatur manajemen layanan agar
pasien merasa nyaman serta adanya kenyamanan ruangan dan
kelengkapan peralatan medis/alat-alat kesehatan serta ketersediaan
obat-obatan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian
Muntahaza (2003) di Sleman19, Saharudin (2005) di Bengkulu
Selatan20, Saimi (2005) di Kabupaten Lombok Tengah21 yang
menyatakan bahwa mutu pelayanan di puskesmas rendah atau kurang
berkualitas.
Namun hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Blank (1999)
dalam Depkes RI (2002) bahwa pasien menilai mutu layanan dari
karakteristik non teknis atau hubungan interpersonal dan kenyamanan
pelayanan22. Pernyataan di atas juga didukung oleh pendapat Dona
Bedian (1988) dalam Wijono (1999) bahwa mutu berhubungan
dengan proses pelayanan yaitu di samping manajemen hubungan
interpersonal ditentukan pula oleh pelayanan teknis medis23, di mana
ada pernyataan bahwa obat-obatnya lumayan baik dan sembuh jika
berobat di puskesmas. Sedangkan menurut Sarwono (1992) kepuasan
pasien juga dipengaruhi oleh karakteristik individu antara lain latar
belakang sosial, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan24.
Kesimpulan
Mutu puskesmas pada kebijakan gratis sudah cukup baik. Sebagian
besar masyarakat menyatakan cukup puas dengan pelayanan yang
18 Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
diberikan puskesmas, walaupun masih ada biaya yang harus mereka
bayar. Kebijakan sistem insentif dapat memotivasi kerja petugas untuk
memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Dasar pemberiannya
masih ada yang berpendapat belum adil. Strategi / upaya puskesmas
untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan cara :
o Mengintensifkan sosialisasi pelayanan gratis kerjasama dengan
lintas sektor kecamatan dan kelurahan
o Merubah berbagai sistem mekanisme layanan
o Kemampuan puskesmas melakukan advokasi sistim anggaran
sesuai kebutuhan operasional puskesmas langsung kepada eksekutif
dan legislatif terlihat adanya peningkatan anggaran puskesmas
o Dipenuhinya peningkatan fasilitas fisik, sarana, dan alat kesehatan
untuk menunjang perbaikan mutu pelayanan
Akses masyarakat miskin ke puskesmas masih rendah (rata-rata
kurang 15% per bulan). Pelayanan yang diberikan non diskriminatif
tetapi sama dengan pasien umum lainnya. Supervisi dilakukan oleh
Dinas Kesehatan dalam bentuk rapat/pertemuan bulanan di
puskesmas, tanya jawab, inspeksi sekilas, dan telaah laporan.
Supervisor belum mempunyai rencana yang jelas dan terarah dalam
mengatasi permasalahan puskesmas.
Saran
Kepada Pemerintah Kota, ada 3 alternatif yaitu : 1). Kebijakan gratis
tetap dilanjutkan, tetapi konsistensi anggaran terhadap penyediaan
logistik (trutama reagensia laboratorium) disiapkan sesuai
perencanaan kebutuhan puskesmas agar konsep gratis dapat terlaksana
sesuai aturan yang berlaku; 2). Kebijakan gratis tetap dilanjutkan,
tetapi jenis pelayanannya agar ditinjau kembali/revisi yang sesuai
dengan kemampuan dan komitmen Pemerintah Kota; 3). Kebijakan
gratis tetap dilanjutkan, semua puskesmas agar membuat kontrak
layanan (citizen’s charter) antara Pemerintah Kota dengan masyarakat
untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kebijakan
sistem insentif selain yang sudah ada sebaiknya juga berdasarkan
prestasi kerja/kinerja petugas. Puskesmas dan lintas sektor terkait
seperti PT Askes (Persero) agar meningkatkan sosialisasi terhadap
masyarakat miskin agar mendapatkan pelayanan puskesmas, misalnya
kerjasama penyuluhan dengan aparat kelurahan bahkan ke tingkat
RT/RW.
Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan 19
Daftar Pustaka
1. Ayuningtyas D : FKM-UI (2006), Sistem Pemberian Insentif yang
Berpihak pada Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah Ter-
pencil (Studi Kasus Provinsi Lampung), Jurnal Manajemen Pe-
layanan Kesehatan Vol.09, No.02 (6), hal. 90
2. Murti B : FK Universitas Sebelas Maret (2003), Mengembangkan
Indikator Kualitas Pelayanan Kesehatan, Jurnal Manajemen Pe-
layanan Kesehatan Vol.06, No.02, hal. 51
3. Yin R.K, (2002) : Studi Kasus, Desain dan metode : Jakarta : PT
Raja Grafindo Persada.
4. Utarini, A. (2007) : Metode Penelitian Kualitatif di Bidang
Kesehatan
5. (Modul Mata Kuliah), Program Pascasarjana, UGM :
Yogyakarta
6. Alwasilah, A.C (2002) : Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar
Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif : Bandung :
Pustaka Jaya
7. Sujatmiko,A.H (2006) Analisis Pemanfaatan Pelayanan
Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kutai
kartanegara, Tesis, Pascasarjana UGM Yogyakarta
8. Departemen Kesehatan [Depkes RI] (2004) Kebijakan Dasar
Pusat Kesehatan Masyarakat
9. Elfian, (2006) Penerimaan Sistem Pelayanan Gratis oleh Dokter
dan Perawat di Puskesmas kecamatan Zampar, Tesis,
Pascasarjana UGM Yogyakarta
10. Dunn,W.N (2000) Pengantar Analisis Kebijakan Publik, edisi
kedua : Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
11. Sugiyanto et al. (2001) Analisis Kebijakan publik, Jakarta :
Lembaga Administrasi Negara-RI
12. Handoko,T,Hani (2001) Manajemen Personalia dan Sumberdaya
Manusia, edisi kedua, Yogyakarta BPFE
20 Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
13. Dwiyanto,A (2005) Mewujudkan Good Governance Melalui
Pelayanan Publik : Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
14. Departemen Kesehatan [Depkes RI] (2006) Pedoman Pelaksanaan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin)
15. Subarsono,A.G. (2005) Pelayanan Publik Yang efisien, Responsif,
dan Non partisan. In : Dwiyanto,A edisi Mewujudkan Good
Governance Melalui Pelayanan Publik : Gadjah Mada University
Press
16. Tjiptono,F (2000) Manajemen Jasa , Yogyakarta : Andi Offset
17. Departemen Kesehatan [Depkes RI] (2007) Monitoring dan
Bimbingan Teknis
18. Ramos,F.O (1995) Dynamic and Techniques of Supervision :
Philipine : Academic Publishing Corporation
19. Dharma,A (1991) Manajemen Prestasi Kerja, cetakan kedua :
Jakarta : Rajawali Press
20. Muntahaza,S (2004) Persepsi Masyarakat Menengah Atas
terhadap Puskesmas di Sleman. Tesis, Pascasarjana UGM
Yogyakarta
21. Saharudin (2005) Minat Pemanfaatan Pelayanan Pengobatan di
Puskesmas Masat Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan. Tesis,
Pascasarjana UGM Yogyakarta
22. Saimi (2005) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pemanfaatan
Pelayanan Persalinan Gratis di Puskesmas Kabupaten Lombok
Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tesis, Pascasarjana UGM
Yogyakarta
23. Departemen Kesehatan [Depkes RI] (2002) Mutu Pelayanan
Kesehatan
24. Wijono (1999) Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan, volume 1
: Surabaya : Airlangga University Press
25. Sarwono, (1992) Sosiologi Kesehatan, Beberapa Konsep dan
Aplikasinya, Yogyakarta : Andi Offset
Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan 21
Lampiran
Tabel 1. Dokumen yang di Observasi dalam rangka Kebijakan
Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Tahun 2006 – 2007
Dokumen yang di Observasi Hasil Observasi
Dinas Kesehatan Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Banjarbaru Cempaka Landasan Ulin
Dokumen ttg kebijakan Ada Ada Ada Ada
yankes dasar gratis (SK)
Dokumen ttg Petunjuk Ada Ada Ada Ada
Teknis yankes dasar gratis
Dokumen ttg Tunjangan Ada Ada Ada Ada
Kinerja Daerah (SK 2006)
Dokumen ttg Pemberian Ada Ada Ada Ada
tambahan penghasilan
(revisi SK 2006)
Laporan bulanan (SP2TP) Ada Ada Ada Ada
Lap. bulanan yan gratis Ada tdk Ada tdk Ada tdk Ada tdk
lkp lkp lkp lkp
Dok.Anggrn.(RASK/DASK) Ada Ada Ada Ada
Profil Kesehatan Ada Ada Ada Ada
Laporan Tahunan Ada Ada Ada Ada
Laporan Kinerja th 2006 Ada Ada Ada Ada
Notulen rapat bulanan/ Tidak Ada tdk Ada tdk Ada tdk
lokakarya mini puskesmas ada lkp lkp lkp
Sumber Dinas Kesehatan Kota dan Puskesmas
Tabel 2. Dana Operasional Melalui DASK Puskesmas Tahun
2005-2007
Jumlah Dana ( Rp )
22 Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
Sebelum gratis Setelah gratis
Puskesmas
2005 % 2006 % 2007 %
trend trend trend
Banjarbaru 183.708.500 - 220.382.000 19,96 244.062.000 32,85
(naik) (naik)
Cempaka 179.235.000 - 344.279.500 92,08 246.899.750 37,75
(naik) (naik)
Land Ulin 117.677.700 - 276.338.000 134,83 207.122.000 76,01
(naik)
(naik)
Sumber DASK Puskesmas
Tabel 3. Matrik strategi / Upaya Puskesmas pada Kebijakan
Gratis
Puskesmas
Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan 23
Strategi/ Banjarbaru Cempaka Landasan Ulin
Upaya
Sosialisasi Siaran / penyuluhan didalam Membuat selebaran /informasi Membuat selebaran /informasi
Pelayanan gedung puskesmas oleh tenaga ditempelkan didepan loket ditempelkan didepan loket
penyuluh setiap hari selama 2 pendaftaran pendaftaran
bulan gratis. melalui kegiatan lintas sektor melalui kegiatan lintas sektor
Membuat selebaran /informasi
tentang pelayanan gratis di setiap
tingkat pelayanan.
bantuan lintas sektor
Mekanisme
Layanan :
Cara mendapat Sistem antrian Sistem antrian Sistem antrian
layanan membuat alur pelayanan jelas alur pelayanan jelas alur pelayanan dibuat jelas
Medical status masih menggunakan family folder menggunakan sistem indeks yaitu
disusun per alamat kelurahan menggunakan family folder + buku satu pasien dapat satu kartu berobat
register bantu per kelurahan buat buku bantu register per alamat
kelurahan
Ruang pelayanan pembagian ruang poli pemeriksaan
menjadi poli umum dewasa, anak, pembagian ruang poli pemeriksaan pembagian ruang poli pemeriksaan
gigi, KIA, KB, Gizi, MTBS menjadi poli umum dewasa +anak, menjadi poli umum dewasa, anak,
layanan obat subsidi silang gigi, KIA+KB, Gizi gigi, KIA+KB, Gizi+MTBS
Pelayanan apotik apotik dilayani masing-masing pelayanan obat subsidi silang
petugas khusus untuk Askeskin, layanan obat subsidi silang apotik dilayani 3 orang petugas
Askes dan Umum Gratis apotik dilayani 1 orang petugas
tersedia tetapi tdk gratis
reagensia / bahan dibeli tersedia tetapi tdk gratis
Pelayanan puskesmas reagensia / bahan dibeli puskesmas
laboratorium tersedia tetapi tdk gratis
tdk ada pelayanan dokter spesialis reagensia / bahan dibeli puskesmas kunjungan dokter spesialis 1x/bulan
Pelayanan spesialis
pelayanan Pustu oleh dokter dg kunjungan dokter spesialis 1x/bulan pelayanan Pustu oleh dokter
Pelayanan Pustu sistim rolling terjadwal 2 hari sekali
pelayanan Pustu oleh bidan /
perawat
Mekanisme Advokasi oleh Kepala Puskesmas Advokasi oleh Kepala Puskesmas dg Advokasi oleh Kepala Puskesmas dg
Anggaran dg eksekutif dan legislatif eksekutif dan legislatif eksekutif dan legislatif
Puskesmas Masing-masing puskesm punya Masing-masing puskesm punya Masing-masing puskesm punya
DASK sendiri DASK sendiri DASK sendiri
Fasilitas fisik, Penambahan dan perbaikan Peningkatan dan perbaikan fasilitas Penambahan sarana transportasi roda
sarana dan alat fasilitas gedung. gedung 2, komputer.
kesehatan Penambahan sarana transportasi Penambahan sarana transportasi roda
roda 4 dan roda 2, komputer. 2, komputer.
Penambahan alat kesehatan.
Sumber Data Primer
Tabel 4. Matrik Aspek yang Dilakukan Supervisi
Puskesmas
Aspek yang Banjarbaru Cempaka Landasan Ulin
24 Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
disupervisi
Kesesuaian 11 item 11 item 11 item
ruang lingkup pelayanan sesuai pelayanan sesuai pelayanan sesuai
pelayanan 1 item pelayanan 1 item pelayanan 1 item pelayanan
gratis tidak sesuai tidak sesuai tidak sesuai
(pemeriksaan lab (pemeriksaan lab (pemeriksaan lab
bayar sesuai bayar sesuai bayar sesuai
Perda) tetapi modal awal) Perda) tetapi
tidak disetorkan tetapi tidak tidak disetorkan
disetorkan
Kesesuaian Sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai
pelaksanaan persyaratan ada persyaratan (tdk persyaratan (tdk
dan KTP/KK ada KTP / KK) ada KTP / KK)
persyaratan
pelayanan
Kesesuaian Laporan dikirim Laporan hanya Laporan hanya
laporan dan setiap bulan dikirim pada 3 dikirim pada 3
pelaksanaan sesuai format bulan pertama bulan pertama
gratis gratis
Dampak dan Kunjungan Kunjungan Kunjungan stabil
manfaat meningkat meningkat Kekurangan
pelayanan Kekurangan Kekurangan reagensia
gratis reagensia reagensia
Sumber Data Primer
Tabel 5. Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Sederhana di
Puskesmas Tahun 2006-2007 (s/d Juli)
Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan 25
Jenis Pemeriksaan 2006/Puskesmas 2007 s/d Juli/Puskesmas
Laboratorium Bjb Cpk LU Bjb Cpk LU
Darah Rutin :
LED 153 62 0 47 126 0
HB 1043 868 682 494 539 520
Leukosit 0 78 0 2 137 0
Erytrosit 0 67 0 0 0 0
Homogram 0 0 0 0 0 0
Urine Rutin :
- Reduksi 1230 420 519 504 412 226
- Albumin 859 268 420 6407 367 138
- Sedimen 248 74 0 119 114 0
- PP Tes 426 233 0 211 122 71
Pemeriksaan Tinja
0 412 0 1 0 0
Sumber Register Laboratorium Puskesmas
Tabel 6. Jumlah Kunjungan yang Memiliki KTP dan Tanpa KTP
pada Puskesmas Bulan Maret s/d Juni 2006
Puskesmas Jumlah Kunjungan
KTP/KK % Tanpa % Jumlah %
KTP
Banjarbaru 30.292 100 - - 30.292 100
Cempaka 18.694 88,05 2.537 11,95 21.231 100
Landasan Ulin 5.557 25,02 16.650 74,98 22.207 100
Sumber Laporan Bulanan Puskesmas
Tabel 7. Jumlah Kunjungan Puskesmas pada Pelayanan Ke-
sehatan Dasar Gratis Tahun 2006 – s/d Juli 2007
26 Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
Puskes- Maret s/d Des 2006 Jan s/d Juli 2007
mas
Aske- Askes Umum LW Jumlah Aske- Askes Umum LW Jumlah
skin skin
Banjar- 3121 15.592 30.127 1.985 50.825 1.756 10.062 24.236 1.471 37.525
baru (6,2%) (30,7%) (59,3%) (3,9%) (100) (4,7%) (26,8%) (64,6%) (3,9%) (100)
Cempaka 2772 1.466 20.349 24.587 2.536 1.221 15.788 19.545
(11,3%) (5,96%) (82,8%) - (100) (12,9%) (6,24%) (80,8%) - (100)
1759 2.597 28.148 554 33.058 769 1.004 15.779 1.154 18.706
Landasan
Ulin (5,3%) (7,9%) (85,1%) (1,7%) (100) (4,1%) (5,4%) (84,4%) (6,2%) (100)
Sumber Laporan Bulanan Puskesmas
Tabel 8. Cakupan Pelayanan, Manajemen dan Mutu Puskesmas
Tahun 2006
Komponen Kegiatan Puskesmas/Hasil Cakupan (%)
Banjarbaru Cempaka Landasan Ulin
Cakupan Pelayanan 87,14 81,83 94,47
(cukup) (cukup) (baik)
Promosi Kesehatan 51,41 52,30 61,68
Kesehatan Lingkungan 97,81 98,29 160,63
KIA-KB 85,04 60,90 39,42
Perbaikan Gizi Masy 59,37 53,40 47,26
P3M 65,67 80,82 124,40
Pengobatan 176,06 166,34 165,50
Kesehatan Pengem- 74,59 60,73 62,41
bangan
Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan 27
Manejemen 8,6 7,8 9,3
Puskesmas (baik) (cukup) (baik)
Mutu Pelayanan 8,9 8,2 8,7
(baik) (cukup) (baik)
Sumber Laporan Kinerja Puskesmas
28 Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
Get documents about "