Docstoc

BAB II Politik Hukum

Document Sample
BAB II Politik Hukum Powered By Docstoc
					                                        BAB II

                    POLITIK HUKUM DI INDONESIA



A. Pengertian Politik Hukum

          Politik hukum, politik adalah “cara bertindak, cara atau kebijakan untuk

   mencapai tujuan tertentu”.1 Secara umum politik terkait erat dengan masalah

   kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.

          Terjadinya perbedaan definisi tentang politik disebabkan setiap sarjana

   mengkaji hanya salah satu di antara sejumlah aspek dari politik. Aspek politik

   bisa berupa negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision

   maker), kebijaksanaan (policy) dan pembagian (distribution) atau alokasi

   (allocation).2

          Hukum adalah undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup

   masyarakat3 atau “A principle governing the affairs of among political units”4

   (suatu prinsip atau kaidah yang mengatur persoalan-persoalan yang ada dalam

   unit-unit masyarakat).

          Adapun kata “politik hukum” sebagai istilah yang berdiri sendiri, berarti

   kebijakan untuk mengatur peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan

   Marzuki Wahid mendefinisikan politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak

      1
        BN. Marbun, Kamus Politik, h. 519
      2
        Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 13
      3
        Sudarsono, Kamus Politik, h. 167
      4
        The America Heritage Dictionary, The New Thesaurus, h. 552
penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai

perkembangan hukum yang dibangun.5

       Mahfud MD. mengistilahkan politik hukum merupakan kebijakan hukum

(legal policy) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh suatu

penguasa negara.6

       Implementasi politik hukum itu meliputi :

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan hukum dan pembaruan

   terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan

   kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan.

2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, terutama penegasan fungsi

   lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.7

       Telah maklum bahwa politik hukum merupakan salah satu diantara

sejumlah studi bidang hukum yang meliputi sosiologi hukum, antropologi hukum,

perbandingan hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, filsafat hukum dan politik

hukum itu sendiri. Dan kesemuanya memiliki keterikatan satu dengan lainnya.

       Politik hukum itu tidak dapat terlepas dari faktor internal yang

mengelilinginya seperti realitas sosial dan tradisional dan politik hukum Indonesia

itu juga tidak dapat terlepas dari faktor eksternal yaitu realita dan politik hukum

internasional.



   5
     Marzuk Wahid, Mimbar Studi, h. 104
   6
     Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, h. 1
   7
     Ibid., h. 9
            Dengan demikian, faktor yang akan menentukan politik hukum, tidak

   semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung pada

   kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritisi belaka, akan tetapi ikut

   ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara

   serta perkembangan hukum internasional.8

            Politik hukum dalam kajian ini mencakup pula pengertian tentang

   bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi

   kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini

   hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif

   atau keharusan-keharusan yang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang

   sebagai sub sistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan

   oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam

   implementasi dan penegakannya seperti halnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

   yang merupakan produk politik, dalam hal ini politik rezim Orde Baru,

   sebagaimana nanti akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya.



B. Konfigurasi Politik Dan Identifikasi Perpolitikan Orde Baru

   1. Konfigurasi Politik Orde Baru

                 Meletusnya G 30 S/PKI pada tahun 1965 telah meruntuhkan

      konfigurasi politik era demokrasi terpimpin yang bercorak otoritarian

      Soekarno diberhentikan secara konstitusional oleh MPRS karena dianggap
      8
          Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional, h. 1
       tidak dapat memberi pertanggung jawaban atas musibah nasional G 30 S/PKI,

       sedangkan PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang karena

       telah mengkhianati negara. Militer tampil sebagai pemeran utama dalam

       pentas politik pada awal era Orde Baru, suatu era yang dipakai sebagai nama

       resmi pengganti era demokrasi terpimpin atau era Ode Lama.

               Dengan problem yang sangat rumit serta ruang lingkup dan intenasitas

       krisis 1965-1966 begitu luas, pemerintahan Orde Baru tidak mempunyai

       banyak pilihan untuk menanganinya. Bagaimanapun juga, usaha untuk

       mencegah agar krisis tidak menjadi lebih buruk lagi hanya dimungkinkan

       dengan suatu strategi stabilitasisasi politik dan ekonomi.

               Berpijak pada tuntutan tersebut, maka kelompok koalisi Orde Baru

       dengan pilar utamanya militer (Angkatan Darat), dalam kebijakan

       menciptakan tertib politik yang dikendalikan secara ketat, merumuskan

       kebijakan sebagai berikut :

       1. Menciptakan politik yang bebas dari konflik ideologis dan berdasarkan

           consensus. Hal ini mendorong pemerintah membatasi politik kepartaian,

           membatasi gerak partai politik dan badan-badan perwakilan, serta

           menerapkan politik konsensus.

       2. Membatasi partisipasi majemuk. Partisipasi popular harus terutama

           diarahkan pada pelaksanaan pembangunan yang dianut oleh elit politik.9


       9
         Aminuddin, Kekuatan Islam Dan Pergulatan Kekuasaan Di Indonesia Sebelum Dan
Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto, h. 2
           Ini berarti bahwa tekad Orde Baru untuk membangun ekonomi harus

dibayar dengan pengekangan terbatas pada kehidupan demokrasi. Pengalaman

masa lampau yang terlalu memberikan peluang kepada demokrasi liberal telah

menyebabkan berlarut-larutnya instabilitas politik sehingga negara tidak

sempat memikirkan secara serius pembangunan ekonomi. Bagi Orde Baru

pembangunan ekonomi harus dibayar dengan pengekangan hak-hak politik

rakyat atau demokrasi. Menurut Liddle sebagaimana dikutip Mahfud MD

pada awal kelahirannya, pemerintah Orde Baru tidak pernah menjanjikan

demokrasi dan kebebasan di masa mendatang.10 Sesuatu yang berbeda dengan

penguasa otoriter Orde Lama yang biasanya mempraktekkan diktatorial dan

tindakan represif sambil menjanjikan demokrasi dan kebebasan di masa

mendatang.

           Meskipun begitu dari sejarah perjalanan Orde Baru yang cukup

panjang dapat dicatat bahwa pada awalnya ditetapkan juga langgam yang

agak libertarian, sehingga relatif masih ada kebebasan bagi parpol maupun

media massa untuk melancarkan kritik dan pengungkapan realitas di dalam

amsyarakat. Hal ini dapat dilihat sebagai langkah sementara atau strategi awal

yang merekayasa untuk membentuk format politik baru. Memang sebuah

rezim atau figur baru sebagai landasan kekuasaannya akan cukup toleran

terhadap jargon demokrasi. Pada kurun waktu 1966-1969 pemerintah telah

melakukan penggarapan secara sistematis untuk membentuk format politik
10
     Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, h. 313
baru, dan Orde Baru sebagai negara kuat yang mampu mengontrol semua

proses politik di Indonesia. Penggarapan sistematis itu dilakukan dalam

bentuk emaskulasi terhadap partai-partai besar warisan Orde Lama sambil

membentuk partainya sendiri, Golkar, serta penggarapan terhadap UU No. 15

dan 16 Tahun 1969 agar kedua UU tersebut memberikan jaminan bagi

pemerintah untuk mendominasi lembaga perwakilan atau permusyawaratan.11

           Munculnya Orde Baru pada mulanya juga disambut gembira oleh

golongan elit Islam, sebab umat Islam mengharapkan kembalinya Islam dalam

panggung politik nasional, terutama harapan tampilnya kembali partai politik

Islam yang telah dibekukan oleh penguasa lama akibat dari kerakusan PKI.

Atas dasar pemikiran tersebut, elit Islam beranggapan bahwa setelah naiknya

pemerintah Orde Baru, negara memiliki iklim politik yang kondusif bagi

pengembangan politik Islam, apalagi setelah komunis tumbang pamor sayap

politik Islam dengan demikian akan naik.12

           Yang terjadi kemudian, muncul kekecewaan baru umat Islam atas

pemerintahan baru yang mulai bersikap tidak bersahabat dengan kalangan

Islam, khususnya terhadap agenda yang ingin mereka perjuangkan. Dalam hal

ini, bukan saja rehabilitasi partai Masyumi menjadi sesuatu yang mustahil,

keterlibatan tokoh-tokohnya dalam panggung politik Islam modernis baru




11
     Ibid.
12
     Aminudin, Kekuatan Islam …., h. 1
   Parmusi pun menjadi sesuatu yang tidak mungkin.13 Meski pada paruh

   terakhir mungkin saja karena penguasa Orde Baru (Soeharto) sudah

   kehilangan dukungan dari ABRI, maka terjadi akomodasi antara Islam dan

   negara.

2. Identifikasi Perpolitikan Orde Baru

              Para ahli politik dan pengamat Indonesianis dari dalam maupun luar

   negeri mengidentifikasi perpolitikan Orde Baru kepada beberapa model.

   Model perpolitikan ini diharapkan akan membantu usaha untuk mengenal

   secara mendetail konfigurasi politik hukum rezim Orde Baru serta

   implikasinya terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

   Bagaimanapun juga format politik itu ikut mempengaruhi KHI di Indonesia,

   sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa energi politik sangat

   berpengaruh terhadap hukum, salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam

   (KHI). Oleh sebab itu berikut ini dikemukakan model-model perpolitikan

   rezim pemerintahan Orde Baru.

   a. Korporatisme

                   Usaha menjaga pluralisme terbatas dalam rezim otoriter birokratis

          dilakukan      melalui     strategi    korporatisme,      yakni     penyelenggaraan

          perwakilan kepentingan rakyat yang dikaitkan dengan perspektif statis

          organis. Konsep ini berasal dari Alfred Stepan.14 Dalam statis organis


   13
        Bahtiar Efendy, Respolitisasi Islam Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik, h. 106
   14
        Moh. Mahfuid MD, Politik Hukum…., h. 229
       yang diutamakan adalah sistem dibandingkan dengan elemen-elemennya,

       sehingga dalam hal negara organis memandang negara sebagai suatu

       organ yang mempunyai kemauan dari kepentingan sendiri yang untuk itu

       dapat melakukan intervensi dalam kehidupan masyarakat. Intervensi ini

       didasarkan pada konsep Welfare State yang menugaskan negara untuk

       memperjuangkan kesejahteraan umum. Dengan korporatisme negara

       bertindak sebagai bapak keluarga.

b. Politik Birokratis

               Karl D. Jackson mengidentifikasi rezim Soeharto sebagai

       Bureaucratic policy.15 Model seperti ini kekuasaan dan partisipasi politik

       dalam pembuatan keputusan terbatas pada penguasa, terutama perwira

       militer dari pejabat tinggi birokrasi.16 Jadi, berbeda dengan rezim

       penguasa tunggal yang dipegang oleh satu orang karena legitimasi

       tradisional, dalam politik birokratis keputusan-keputusan harus didukung

       minimal konsesus di kalangan elit militer dan birokrasi. Model ini dapat

       menjelaskan sistem pemerintahan yang menitikberatkan stabilitas politik.

       Ada tiga ciri utama dari politik birokatis yaitu: pertama, lembaga politik

       didominasi oleh birokrasi. Kedua, lembaga politik lain seperti parlemen,

       parpol dan interest group berada dalam keadaan lemah sehingga tidak

       mampu mengimbangi atau mengawasi kekuasaan birokrasi. Ketiga, masa


15
     Ibid. h. 226
16
     Abdul Halim, Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia, h. 93
             di luar birokrasi secara politik pasif.17 Bukan saja lemah secara politik

             tetapi juga dalam bidang ekonomi. Sehingga kekuatan birokratis dapat

             mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan yang secara ekonomis

             terbilang lemah.

        c. Beamtenstaat dan negara Pasca Kolonial

                    Dalam dua decade sejak Orde Baru memulai program-program

             pembangunan, terlihat political will pemerintah untuk menyehatkan sistem

             birokrasi pemerintahan sehingga tercipta suatu birokrasi yang modern,

             efisien, dan efektif dalam rangka memelihara stabilitas politik sebagai

             prasyarat pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini Ruth T. Mcvey

             melihat model politik Orde Baru sama dengan masa akhir pemerintahan

             kolonial Belanda di Indonesia. Persamaan antara pemerintah Orde Baru

             dengan pemerintahan kolonial Belanda yaitu kedua-duanya sama-sama

             menekankan pada administrasi dan mengesampingkan politik. Jadi, bentuk

             ideal Beamtenstaat adalah sebagai mesin birokrasi yang efisien.18

                    Dalam konteks Beamtenstaat negara bersifat apolitik, sehingga

             politik pertama-tama dijadikan alat untuk mewujudkan pemerintahan yang

             kokoh bukan alat untuk mewujudkan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan

             sosial yang bersaingan. Model Beamtenstaat pemerintah merupakan



        17
          Ibid. h. 94
        18
          Abdul Aziz Thaba, Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru, h. 55. Lihat juga Moh.
Mahfud, h. 223
       sebuah kekuatan politik intervensionis untuk mempertahankan posisi

       elitenya yang menentukan.

                Teori Beamtenstaat ini paralel dengan teori-teori negara pasca

       kolonial yang selalu memperlemah segala macam kelas di dalam

       masyarakat. Farhan Bulkin menyimpulkan, pada 1970 an telah tercipta

       Beamtenstaat pasca kolonial yang lebih kuat dibandingkan dengan negara-

       negara sebelumnya dengan akibat yang tidak jauh berbeda dengan

       Beamtenstaat terdahulu.19

d. Rezim Otoriter Birokrat

                Pendekatan model ini untuk menjelaskan realitas politik Orde Baru

       yang dikemukakan Dwight Y. King. Model seperti ini keputusan dibuat

       melalui cara yang sederhana, tepat tidak bertele-tele, efisien, dan tidak

       memungkinkan adanya proses bargaining yang lain. Ia mencukupkan diri

       dengan      pendekatan      eknokratik-birokratik    dengan   semata-mata

       mempertimbangkan efisiensi. Munculnya rezim ini disebabkan adanya

       ketergantungan di kalangan elit politik pada sistem internasional dan

       kericuhan-kericuhan politik dalam negeri. Untuk mengejar ketinggalan

       para elit politik meyakini bahwa jalan keluar yang mesti dilakukan adalah

       menciptakan stabilitas sebagai kuncinya.20




19
     Frhan Bulkin, Negara, Masyarakat Dan Ekonomi, h. 816
20
     Mahfud MD, Politik Hukum …., h. 229
e. Patrimunialisme Jawa

               Model perpolitikan ini berangkat dari pendekatan kultural yang

       dilakukan oleh Donald K. Emmerson, William L. Liddle, dan Harold

       Crouch. Sedangkan para peneliti Indonesia termasuk sederetan nama

       Soedjatmoko, Fahry Ali Yahya Muhaimin, Soemarsaid Martono, dan

       Sartono Kartodirdjo.21 Dalam menjelaskan perpolitikan Orde Baru,

       hubungan yang bersifat patrimonialisme didasarkan kepada budaya Jawa.

       Menurut teori ini terdapat kontinuitas nilai-nilai politik yang berlangsung

       pada masa lalu, biasanya dirujuk pada masa Mataram II, dengan nilai-nilai

       politik Orde Baru. Seperti nilai-nilai kekuasaan dalam paham kebudayaan

       Jawa yang menurut Anderson memenuhi empat sifat, yaitu konkret,

       homogen, tetap, dan tidak mempersoalkan legitimasi.

               Birokrasi Oede Baru, walaupun memperlihatkan ciri-ciri modern,

       tetap dipengaruhi nilai-nilai lama yang merupakan tardisi dan budaya

       politik masa lalu (Jawa), seperti karakteristik patrimonial. Jabatan dan

       seluruh hirarki birokrasi didasarkan atas hubungan personal bapak, anak

       buah (Patron – Clien).

f. Refleksi Pahan Integralistik

               Di awal kemerdekaan dalam sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945,

       Soepomo mengajukan tiga pilihan ideologi, paham individual, paham

       kolektivisme, dan paham integralistik. Dua yang pertama ditolsk oleh
21
     Abdul Aziz Thaba, Islam Dan Negara, h. 57
       Soepomo dan memilih paham integralistik karena dinilai sesuai dengan

       semangat kekeluargaan yang berkembang di daerah pedesaan di

       Indonesia. Paham ini bersifat totalitarisme. Semua bagian dalam

       keseluruhan diarahkan kepada persatuan dan kesatuan dalam negara.

       Namun paham integralistik yang diajukan Soepomo dalam panitia

       BPUPKI ditolak oleh The Founding Fathers.22

                   Meskipun demikian, masa Orde Baru berlangsung penggunaan

       pahan integralistik lebih bersifat politis dari pada menyangkut hukum tata

       negara, khususnya tidak merujuk dalam integralistik versi Soepomo.

       Dalam GBHN 1993/1998 secara jelas tertera kalimat yang menyatakan

       bahwa paham integralistik menjadi penuntut pembangunan nasional.

       Paham integralistik versi baru ini menolak pandangan yang mengatakan

       bahwa manusia bebas seperti dianut paham liberalisme.23

                   Menguatnya peranan negara di Indonesia sebagai refleksi dari

       paham integralistik masa pemerintahan Orde Baru. Jika saja dilihat

       keberadaan MPR/DPR masa rezim ini berkuasa, dimana setiap wakil

       rakyat yang duduk di DPR harus masuk dalam fraksi dan setelah itu tidak

       bisa bicara tanpa seizin fraksi, apalagi untuk berbeda pendapat dengan

       fraksinya. Fraksi sebenarnya alat koordinasi dalam prakteknya ternyata




22
     Ibid. h. 53
23
     Ibid. h. 54
       sangat menentukan sehingga jabatan ketua fraksi menjadi rebutan para

       wakil rakyat itu.24

               Keenam        pandangan    di   atas,    meskipun     berfariasi   dalam

       mengidentifiksi model negara Orde Baru, sesungguhnya terdapat

       persamaan kesamaan esensi dari keenam perspektif model negara Orde

       Baru itu terletak pada penekanan betapa kuatnya peranan negara

       dibandingkan masyarakat sipil. Identifikasi lain untuk menyebut realitas

       kepolitikan Orde Baru, antara lain : negara organis, sistem otoriter yang

       tidak sampai pada tingkat tirani, neopatrimonial dan lain sebagainya.

               Dari sekian banyak model pendekatan teoritis yang ada, bisa

       dipilahkan menjadi dua kelompok besar, yaitu pendekatan kultural dan

       pendekatan struktural. Dari model politik yang telah disebutkan,

       pendekatan struktural dalam wacana ilmu politik banyak didominasi

       pendekatan     Orde     Baru,     sedangkan      pendekatan   cultural     banyak

       direpresentasikan oleh politik Birokratis (Bureaucratic Polity) dan gaya

       pribadi (personal ruler).25

               Semua predikat tersebut, oleh aparat pemerintah Orde Baru

       dibantah. Para pendukung rezim selalu mentahbis dirinya sebagai negara

       demokrasi Pancasila, suatu demokrasi yang berbeda dengan demokrasi

       negara manapun. Demokrasi Pancasila, menurutnya mempunyai sistem


24
     Ibid. h. 23
25
     Aminudin, Kekuatan Islam Dan Pergulatan …, h. 23
       sendiri, berdasarkan paham kekeluargaan dan kegotong royongan yang

       bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Bagi Orde Baru menegakkan

       Demokrasi Pancasila yang sejalan dengan gerak pembangunan bangsa

       merupakan tekad sejarah sejak kelahirannya.26 Tampaknya Demokrasi

       Pancasila versi Orde Baru merupakan anitesis dari sistem Demokrasi

       Parlementer (liberal) dan Demokrasi Terpimpin yang pernah dijalankan

       Orde Lama, rezim Soekarno.

               Para pakae politik dalam memberi identifikasi rezim Orde Baru

       menyatakan bahwa konfigurasi politik yang terbentuk adalah tidak

       demokrasi. Sementara Abdurrahman Wahid menyebut rezim otoriter yang

       tidak sampai pada tingkat tirani.

               Sejalan dengan itu, Moh. Mahfud MD memberikan kualifikasi

       politik era Orde Baru yang tidak demokratis ini, jika dilihat dari

       bekerjanya pilar-pilar demokrasi yang dijadikan indikator menunjukkan

       fakta yang signifikan. Eksistensi parpol dan lembaga perwakilan berada

       dalam kondisi lemah dan selalu dibayangi oleh kontrol dan penetrasi

       birokasi yang sangat kuat.27 Eksekutif sangat dominan, kehidupan pers

       dikendalikan sangat ketat.

               Sebenarnya jika akan diukur dari indikator yang dipergunakan

       dalam tulisan ini, yaitu berdasarkan kriteria bekerjanya pilar-pilar


26
     Marzuki Wahid, Mimbar Studi, h. 106
27
     Moh. Mahfud, Politik Hukum…, h. 315
        demokrasi, ternyata konfigurasi politik Orde Lama dan Orde Baru sama-

        sama tidak demokratis atau cenderung otoriter. Tetapi menyamakan begitu

        saja pada keduanya adalah kurang fair, karena kedua periode tersebut

        memang mengandung perbedaan-perbedaan, yaitu :

        1. Pada era Orde Lama tidak ada sistem kepartaian, sedang pada era Orde

            Baru yang hidup adalah sistem kepartaian hegemonik.

        2. Tumpuan kekuatan Orde Lama adalah Soekarno sebagai Presiden,

            sedangkan tumpuan Orde Baru adalah Presiden Soeharto, ABRI,

            Golkar dan birokrasi.

        3. Jalan yang ditempuh Orde Lama adalah inkonstitusional sedangkan

            Orde Baru memilih justifikasi melalui cara-cara konstitusional

            sehingga perjalanan menuju otoriteriannya didasarkan pada peraturan

            yang secara formal ada arau dibuat.



C. Perspektif Pembangunan Hukum Masa Orde Baru

        Sebagai kerangka dasar kebijakan politik hukum di Indonesia adalah

  Pancasila dan UUD 1945. Sebagai penjabaran dari pedoman dasar itu adalah

  ketetapan MPR yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara

  (GBHN). GBHN merupakan kebijakan-kebijakan pokok yang akan dijadikan

  pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Maka untuk melihat

  bagaimana kebijakan pemerintah dalam pembangunan hukum, dapat dilihat dari

  GBHN tersebut.
             Meskipun demikian, politik hukum itu tidak dapat terlepas dari realitas

    sosial maupun tradisional yang terdapat di negara kita di satu pihak dan di lain

    pihak, kita merupakan bagian dari masyarakat dunia, politik hukum Indonesia

    tidak terlepas pula dari realitas dan politik hukum internasional.28

             Pembangunan hukum menurut Abdul Hakim G. Nusantara adalah segala

    usaha yang dilakukan oleh kelompok sosial dalam suatu masyarakat yang

    berkenaan     dengan     bagaimana      hukum      dibentuk,     dikonseptualisasikan,

    diimplementasikan dan dilembagakan dalam suatu proses politik. Sedangkan

    kebijaksanaan lebih menunjukkan kepada tindakan formal yang diambil

    pemegang kekuasaan politik.29

             Dalam penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia negara yang

    berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka

    (machtstaat). Jika dikaitkan dengan penjelasan ini dengan Pasal 29 (1) UUD 1945

    yang berbunyi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka

    negara hukum yang dimaksud berbeda dengan konsep negara hukum yang

    berkembang di Barat, yang mengesampingkan posisi agama dari wilayah hukum

    (secular). Berketuhanan yang Maha Esa hendaknya dipahami dari segi keimanan

    di luar itu, disebut berkepercayaan jangan memaksakan, 30 seperti yang

    difirmankan Allah dalam surat al Baqarah ayat 256 :


        28
           Sunaryati Hartono, Perspektif Politik Hukum Nasional, h. 1
        29
           Abdul hakim G. Nusantara, Kebijaksanaan Dan Strategi Pembangunan Hukum Di
Indonesia, h. 155
        30
           Bismar Siregar, Hukum, Hakim, Dan Keadilan, h. 25
Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya
           telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”.31

          Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, telah disepakati Pancasila

sebagai norma dasar dan sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara dan

hukum dasar, memposisikan agama dan hukum agama pada kedudukan yang

sangat fundamental disamping mengandung asas kemerdekaan memeluk dan

mentaati agama masing-masing. Menurut Bismar Siregar bahwa sistem hukum

dan politik hukum Indonesia adalah Pancasila tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Sementara pihak bertanya, bisakah demikian? Pertanyaan itu tidak aneh, karena

sampai saat ini masih ada pakar hukum Indonesia yang berkiblat pada hukum dari

luar. Mereka menganggap hukum Indonesia belum memiliki kepastian (hukum).

          Hal ini menunjukkan, masih banyak yang belum menjiwai suatu fakta

penting, yaitu setiap undang-undang yang lahir selama Orde Baru selalu diawali

dengan kalimat “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Ada kemungkinan,

mereka menganggap kalimat itu sebagai pernyataan formalitas belaka, orang

demikian dapat disebut munafik, yang hanya berkata tetapi tidak mengamalkan

kata-katanya.32

          Masa Orde Baru rezim Soeharto secara berangsur-angsur ingin

menunjukkan citra Indonesia menjadi negara hukum. Doktrin kepastian hukum


   31
        Depag RI., Al-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 63
   32
        Bismar Siregar, Hukum, Hakim, Dan Keadilan, h. 27
dan tata hirarki perundang-undangan dipulihkan kembali. Melalui TAP MPRS

Nomor XX/5 Juli 1966 ditetapkan, bahwa sumber tertib hukum dan tata urutan

perundang-undangan adalah menjalankan UUD 1945 secara murni dan

konsekuen. Sumber tertib hukum menurut ketetapan itu adalah Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya.33

            Cita-cita yang ingin ditegakkan pemerintahan Orde Baru adalah the rule of

law        dalam    pembangunan       bangsa.   Sejalan    dengan    itu   ada   keinginan

untukmenyingkirkan hukum kolonial Belanda mulai terlihat melalui kebijakan

politik hukum yang tercermin dalam ketetapan MPR Nomor IV Tahun 1973.

            Hal yang sama juga terdapat dalam GBHN tahun 1993, misalnya sasaran

pembangunan jangka panjang dalam bidang hukum adalah :

      “Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap,
      bersumberkan Pancasila dan UUD 1945, dengan memperhatikan
      kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian,
      ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan
      kebearan, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan
      nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana yang
      memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum”.34

            Pada pembangunan jangka panjang II meliputi tiga aspek, yaitu materi

hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum. Adapun arah pembangunan

materi hukum adalah pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses secara




      33
           Abdul Halim, Peradilan Agama Dalam Politik Hukum, h. 85
      34
           Tanya Jawab Lengkap UUD ’45, GBHN, P4, TAP MPR, h. 10
terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta

menghasilkan produk hukum hingga tingkat peraturan pelaksanaannya.35

          Dalam Garis-Garis Besar Haluan Begara ini dikemukakan adanya

keinginan peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional, seperti pembaruan,

kodifikasi hukum di bidang tertentu sejalan dengan kesadaran masyarakat

meningkatkan fungsi-fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsi masing-

masing, meningkatkan kemampuan dan wibawa penegak hukum, serta memupuk

kesadaran hukum masyarakat.

          Dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi

nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang

sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang

seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk

hukum kolonial harus diganti dengan produk hukum yang dijiwai dan bersumber

pada Pancasila dan UUD 1945.36

          Sebagai cita-cita pembangunan rezim Orde Baru adalah Pancasila.

Pancasila dalam konteks ini bukan sebagai tujuan akhir, akan tetapi hukum

yang dibangun berdasarkan nilai-nilai luhur dan kesadaran masyarakat yang

majemuk.




   35
        Abdul Halim, Peradilan Agama…., h. 87
   36
        Ibid., h. 88
D. Karakter Produk Hukum Masa Orde Baru

            Dalam menentukan karakter produk hukum masa Orde Baru, yang

  dijadikan sebagai studi kasus pada kajian ini meminjam teori yang digunakan oleh

  Mahfud MD.37 Ada dua karakter produk hukum :

  1. Produk hukum responsive atau populistik

                Produk hukum responsive atau populistik adalah produk hukum yang

     mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam

     proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasinya penuh

     kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya

     bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu

     dalam masyarakat.

  2. Produk hukum konservatif/ortodok/elitis

                Produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik,

     lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positif instrumentalis,

     yakni menjadi alat pelaksana ideology dan program negara. Berlawanan

     dengan hukum responsive, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-

     tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam

     pembuatannya peranan dan partisipasi relatif kecil.

                Untuk mengualifikasi apakah produk hukum itu responsif atau

     konservatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat,

     fungsi hukum dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum.
     37
          Moh. Mahfud, Politik Hukum …., h. 25
Semakin banyak partisipasi masyarakat semakin mendekati hukum yang

responsif, dan sebaliknya semakin kecil partisipasi kelompok masyarakat,

semakin jauh pula hukum itu dari karakter hukum yang responsif. Maka untuk

karakter produk hukum ini disebut konservatif atau ortodoks atau elitis.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7809
posted:5/7/2010
language:Indonesian
pages:21