Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Catatan Singkat Pembahasan Paket RUU Penanganan Krisis 2008

VIEWS: 36 PAGES: 3

									                                                                        umihanik.blogspot.com

   Catatan Singkat Proses Pembahasan RUU tentang Peraturan Pemerintah
          Pengganti Undang-undang Nomor 2, 3, dan 4 Tahun 2008
            Untuk Penanganan Dampak Krisis Di Sektor Keuangan

                                        Umi Hanik


Kejatuhan nilai aset, harga modal (suku bunga) yang tinggi dan krisis likuiditas yang
melanda dalam skala luas, serta berhentinya aliran modal ke sektor riil berpotensi
melemahkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, menurunnya tingkat kesejahteraan
masyarakat, dan menimbulkan efek berganda lainnya pada sendi perekonomian nasional
adalah mimpi buruk yang mengancam setiap saat. Hal ini jika tidak segera diambil tindakan
berupa kebijakan komprehensif maka akan menyebabkan runtuhnya ekonomi nasional.

Guna mengantisipasi dan menekan dampak krisis yang lebih besar pemerintah menerbitkan
ketiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Terkait muatan pada
Perpu No 4 Tahun 2008 yang lazimnya dikeluarkan saat negara mengalami keadaan darurat
tersebut secara umum penulis menilai mengandung resiko penyimpangan yang cukup besar
karena jika diperhatikan mirip dengan kebijakan Bank Indonesia ketika krisis 1998.
Kebijakan tersebut tak lain adalah Bantuan/Kredit Likuiditas Bank Indonesia (BLBI/KLBI)
yang pada akhirnya membawa masalah bagi bangsa ini karena hampir semua pemilik bank
yang menerima bantuan tersebut atau obligor tak bisa melunasi utangnya. Kasusnya pun
hingga sekarang tak kunjung selesai.

Dengan semangat untuk menyelamatkan uang negara dari potensi penyalahgunaan serta
antisipasi berulangnya skandal KLBI dan BLBI maka perlu diperhatikan catatan-catatan
berikut:
1. Perpu Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
    Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
    Dalam Perpu ini concern penulis terutama diarahkan untuk menjaga kepercayaan
    masyarakat terhadap perbankan melalui perluasan jenis kredit bank yang dapat
    dijadikan agunan untuk mendapat Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dari
    Bank Indonesia. Dengan demikian diharapkan bank-bank umum dapat memiliki akses
    yang lebih luas untuk memperoleh pendanaan dalam rangka memenuhi kebutuhan
    likuiditasnya yang semakin diperlukan oleh kalangan perbankan. Namun demikian
    penulis menggarisbawahi tentang perlunya earlier assessment terkait kewenangan Bank
    Indonesia sebagai Lender of the Last Resort guna menentukan Bank yang layak untuk
    diberi bantuan dan perlu didorong agar proses tersebut dilakukan melalui persetujuan
    DPR. Hal ini dimaksudkan agar terjadi perluasan jenis aset untuk dijadikan agunan yang
    berkualitas tinggi dengan kolektibilitas lancar dan setiap saat bisa dijadikan uang tunai
    sekaligus sebagai garansi untuk likuiditas bank dimaksud. Secara garis besar konten
    dari Perpu tersebut tidak terdapat masalah berarti untuk ditetapkan menjadi Undang-
    undang namun dengan catatan adanya perubahan terhadap pasal-pasal yang menjadi
    catatan di atas.

2. Perpu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24
   Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
   Motivasi utama penulis mendorong proses persetujuan RUU tersebut untuk ditetapkan
   menjadi Undang-undang utamanya untuk menjamin ketenangan dan kepentingan

umihanik.blogspot.com
                                                                     umihanik.blogspot.com
   nasabah dan masyarakat yang lebih besar. Sebagaimana hal ini dimaksudkan untuk
   penambahan kriteria yang belum masuk dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang
   Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan demikian Pemerintah bisa menaikkan nilai
   simpanan masyarakat yang dijamin oleh LPS. Adapun turunan dari Perpu ini adalah
   Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 2008 tentang besaran Nilai Simpanan Yang
   Dijamin oleh LPS yang dinaikkan dari Rp 100 Juta menjadi Rp 2 Milyar untuk setiap
   nasabah dalam satu bank. Naiknya jumlah simpanan yang dijamin oleh pemerintah
   tersebut akan menjamin ketenangan nasabah dengan jumlah simpanan yang lebih
   besar sekaligus untuk menghindarkan perbankan nasional dari kemungkinan
   pengambilan dana secara besar-besaran dan serempak oleh masyarakat.

3. Perpu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)
   Secara umum penulis melihat tidak ada urgensi dari penyusunan Perpu ini dan isinya
   rentan penyalahgunaan. Oleh karenanya perlu dipertimbangkan kembali atas proses
   pembahasan Perpu ini untuk dilanjutkan menjadi UU. Beberapa catatan penting antara
   lain :
   • Isi Perpu menempatkan negara untuk selalu siaga mengambil alih kerugian yang
       diderita oleh perbankan. Selain sebagai ancaman terhadap keuangan negara, Perpu
       JPSK juga cermin ketidakadilan karena hanya sektor perbankan dan LKBB
       (Lembaga Keuangan Bukan Bank) yang mendapat perlakuan istimewa atau Fasilitas
       Pinjaman Darurat (FPD).
   • Penulis juga melihat fasilitas keuangan ini cenderung menciptakan moral hazard
       yang mendorong pelaku bisnis di sektor perbankan dan LKBB untuk
       memanfaatkannya hal ini tercermin dari adanya pasal yang memberikan kekebalan
       hukum kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dan para pihak
       yang melaksanakan Perpu tersebut. Secara implisit pasal tersebut dapat diartikan
       bahwa tidak akan ada sanksi hukum terhadap manajemen dan pemegang saham
       pengendali bank dan LKBB
   • Pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dianggap tidak efisien
       sebab fungsi penanganan krisis keuangan sudah ada aturan perpu dan undang-
       undangnya tersendiri. Selain itu yang terlibat didalamnya merupakan perwakilan dari
       lembaga-lembaga yang telah ada yakni beranggotakan Menteri Keuangan dan
       Gubernur Bank Indonesia. Pertanyaannya, mengapa tidak melalui lembaga-lembaga
       yang sudah ada saja dan dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian dan Presiden
       langsung? Kalaupun diperlukan landasan hukum, maka hal ini diarahkan lebih pada
       mekanisme koordinasi antar lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan sistem
       keuangan nasional yang telah ada, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam
       pencegahan dan penanganan krisis dapat terlaksana secara terpadu, efisien dan
       efektif.
   • Perpu JPSK secara umum didesain hanya untuk mencegah kepanikan bukan pada
       pendekatan terapi pada saat krisis terjadi.
   • Menurut penulis, kedudukan Perpu Nomer 4 Tentang JPSK tumpang tindih dengan
       aturan-aturan yang lain utamanya peraturan terkait Bank Indonesia dan peraturan
       perbankan lainnya.




umihanik.blogspot.com
Email Address                        : umihanik@gmail.com
Instant Messaging (with appointment) : umi.hanik@yahoo.com
Online Page                          : http://umihanik.blogspot.com/
Facebook                             : http://www.facebook.com/umi.hanik1
Twitter                              : http://twitter.com/umihanik
Citizenship                          : Indonesian

Professional Histories
1. The World Bank, Jakarta Office, May 2009 – Present; Monitoring & Evaluation (M&E)
   Specialist for BOS KITA (Knowledge Improvement for Transparency and Accountability) Program
2. The House Of Representatives (DPR RI), November 2007 – June 2009; Expert Staff for
   Commission VI, XI, and Budget Committee, In charge for National Awakening Party
3. National Development Planning Agency (Bappenas), April 2008 – March 2009; M&E Specialist
   as a Technical Assistance for the Deputy of Development Performance Evaluation (DPE); under
   the AusAID-World Bank and GRS II CIDA activities
4. National Development Planning Agency (Bappenas), February 2006 – February 2008; M&E
   Specialist for PMU (Project Management Unit) of PNPM SPADA (Support for Poor and
   Disadvantage Area) Program
5. PT. Sinergi Pakarya Sejahtera (Sinergi Consulting), November 2005 – present; Associate
   Researcher for strategic project concerning planning and public policy research
6. National Development Planning Agency (Bappenas), March 2002 – October 2005; Assistant
   Specialist for State Minister Advisor on Macro Economics Studies
Educational Background
Aug 1997 - Nov 2001, Bachelor of Economics, Faculty of Economics, University of Jember
Aug 2007-Jan 2010, Master of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia
Summary Of Economics Legislation Advisory
1. Government Budget-Adjustment 2008 (APBN-P 2008) Law Draft, 2008
2. Transformation of Indonesian Export Bank to Export Financing Board (LPEI) Law Draft, 2008
3. Interruption material submission for the legislators during the interpellation of BLBI, 2008
4. Research development to support the inisiation of the interpellation for food inflation, 2008
5. Tax Package Draft Law (RUU KUP, PPh, PPN and PPn BM), 2008
6. Economic Crisis Mitigation Package Draft Law (Perpu 2, 3, 4/2008), 2008
7. RAPBN 2009 Law Draft, 2008
8. Fiscal stimulus package Law Draft to mitigate the economic crisis for the budget year of 2009
9. Free Trade Zone Law Draft, 2009
10. Research development to support the substance of interpellation for BBM subsidy issue in the
    Budget Year of 2009, 2009
11. Other research and writing activities to support press conferences, discussion, public hearing.
Organization Background, Social And Community Involvement
1. 2009 – Present, Board of Forming Committee for the Indonesian Development Evaluation
    Community (InDEC)
2. 2009-present, member of Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
3. 2009–present, Treasurer for Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Batu
4. 2004-present, Tresurer for The University of Jember Alumni Association, Jakarta Branch
5. March 2008-Present, Committee for the Indonesian Moslem Student Movement (PMII) Alumni
    Association, National Committee
6. April 2008-June 2009, General Secretary for Expert Forum FKB DPR RI (FORTA)
7. August 2000–July2001, Chairman of Student Executive Board Faculty of Economic (FoE),
    University of Jember (UoJ)
8. 2000-2001, Member of Indonesian Economics Student Senate Association (ISMEI)
9. 2000–2001, Head of External Affairs for the University Student English Forum (USEF), UoJ
10. 1999–2000, Head of Women Empowerment, Indonesian Moslem Student Movement (PMII),
    Economics Branch, UoJ
11. 1998–2001, Reporter and writer for Campus Magazine ‘Tegalboto’ and News Paper ‘Tawang
    Alun’, UoJ
12. 1997–2000, Presidium Committee for Islam and Environment Research Forum, FoE, UoJ
Personal Information
Single, Moslem, Interested in writing, teaching, blogrolling-walking, and listening to top 40 music

								
To top