PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG

Document Sample
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG Powered By Docstoc
					            PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

                        NOMOR 4 TAHUN 2010

                                TENTANG

   PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000
     TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI


                 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang    :    a. bahwa     pengaturan   mengenai  klasifikasi dan
                     kualifikasi usaha jasa konstruksi serta peran
                     masyarakat jasa konstruksi yang diatur dalam
                     Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
                     Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sudah
                     tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan
                     usaha jasa konstruksi;
                  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
                     dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
                     Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan
                     Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan
                     Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

Mengingat    :    1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
                     Republik Indonesia Tahun 1945;
                  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
                     Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
                     Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
                     Republik Indonesia Nomor 3833);
                  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
                     Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
                     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
                     Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
                     Indonesia Nomor 3955);
                  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang
                     Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara
                     Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78,
                     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                     Nomor 4408);


                                                      MEMUTUSKAN: . . .
                                     -2-



                               MEMUTUSKAN:

Menetapkan   :     PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
                   ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN
                   2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT
                   JASA KONSTRUKSI.


                                   PASAL I
                   Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
                   28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
                   Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                   2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor
                   3955) diubah sebagai berikut:

                 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga ketentuan
                    Pasal 1 angka 2 berbunyi sebagai berikut:

                                   Pasal 1
                   2. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk
                      menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa
                      konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha
                      atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian
                      kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi
                      menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan
                      tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian
                      masing-masing.

                 2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipkan 1 (satu)
                    ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (3) diubah, serta
                    ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga
                    keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

                                   Pasal 5
                   (1) Lingkup     layanan     jasa perencanaan pekerjaan
                       konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
                       (2) dapat terdiri dari:
                       a.   survei;
                       b.   perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
                       c.   studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
                       d.   perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;
                       e.   penelitian.


                                                              (2) Lingkup . . .
                     -3-



  (2) Lingkup     layanan      jasa pengawasan pekerjaan
      konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
      (4) dapat terdiri dari jasa:
       a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
       b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu
          dalam    proses pekerjaan dan hasil pekerjaan
          konstruksi.

(2a)   Layanan     jasa perencanaan, pelaksanaan, dan
       pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara
       terintegrasi.

  (3) Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi
      sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terdiri atas:

       a. rancang bangun (design and build);
       b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima
          jadi (engineering, procurement, and construction);
       c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn-key
          project); dan/atau
       d. penyelenggaraan    pekerjaan     berbasis    kinerja
          (performance based).

  (4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau
      pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa:

       a. manajemen proyek;
       b. manajemen konstruksi;
       c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.

  (5) Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara
      terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a)
      hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang
      berbadan hukum.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi
   sebagai berikut:

                  Pasal 7

  (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan
      konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat
      umum dan spesialis.


                                               (2) Bidang . . .
                    -4-



  (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas
      bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan
      keterampilan tertentu.
  (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus
      memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan
      konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari
      penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir
      atau berfungsinya bangunan konstruksi.
  (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
      harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian
      tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik
      lain.
  (5) Bidang    usaha   jasa  konstruksi   yang   bersifat
      keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada
      ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan
      subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu
      bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi
      sederhana.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
   sebagai berikut:

                 Pasal 8

  Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan
  jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi
  dan kualifikasi usaha.

5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 4 (empat) pasal,
   yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, dan Pasal 8D yang
   berbunyi sebagai berikut:

                 Pasal 8A
  (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
      untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa
      pengawasan konstruksi meliputi:
      a. arsitektur;
      b. rekayasa (engineering);
      c. penataan ruang; dan
      d. jasa konsultansi lainnya.


                                         (2) Klasifikasi . . .
                 -5-



(2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
    untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi
    meliputi:
    a. bangunan gedung;
    b. bangunan sipil;
    c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
    d. jasa pelaksanaan lainnya.
(3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi
    beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
(4) Setiap subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi
    sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi
    satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan
    konstruksi.
(5) Ketentuan      lebih   lanjut  mengenai pembagian
    subklasifikasi     bidang   usaha  jasa konstruksi
    sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
    peraturan Menteri.
              Pasal 8B
(1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
    meliputi:
   a. kualifikasi usaha besar;
   b. kualifikasi usaha menengah;
   c. kualifikasi usaha kecil.
(2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi
    usaha jasa konstruksi.
(3) Ketentuan     lebih lanjut mengenai    pembagian
    subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan
    Menteri.
              Pasal 8C
(1) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa
    konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan
    oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa
    konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi
    dan kualifikasi.


                                         (2) Klasifikasi . . .
                     -6-



(2) Klasifikasi    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat   (1)
    meliputi:
   a. arsitektur;
   b. sipil;
   c. mekanikal;
   d. elektrikal;
   e. tata lingkungan; dan
   f. manajemen pelaksanaan.
(3) Kualifikasi     sebagaimana   dimaksud    pada    ayat   (1)
    meliputi:
   a. tenaga ahli; dan
   b. tenaga terampil.
(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
    huruf a terdiri atas subkualifikasi:
   a. muda;
   b. madya; dan
   c. utama.
(5) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
    huruf b terdiri atas subkualifikasi:
   a. kelas tiga;
   b. kelas dua; dan
   c. kelas satu.
(6) Ketentuan   lebih   lanjut  mengenai   persyaratan
    kompetensi    untuk    subkualifikasi sebagaimana
    dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam
    peraturan Menteri.
                  Pasal 8D

Dalam hal sertifikasi untuk bidang usaha instalasi
mekanikal dan elektrikal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8A ayat (2) huruf c dan orang perseorangan untuk
klasifikasi elektrikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8C ayat (2) huruf d, harus berkoordinasi dengan instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagalistrikan.

                                             6. Ketentuan . . .
                    -7-



6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah,
   ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai
   berikut:
                    Pasal 9
   (1) Usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha jasa
       konsultansi perencanaan dan/atau jasa konsultansi
       pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan
       layanan jasa perencanaan dan layanan jasa
       pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan
       sertifikat yang dimiliki.
   (2) Usaha      orang    perseorangan    selaku    pelaksana
       konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan
       konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana,
       dan dengan biaya kecil.
   (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang bukan
       berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan
       konstruksi yang berisiko kecil sampai sedang,
       berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya
       kecil sampai sedang.
   (4) Dihapus.
   (5) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan
       atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya
       besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang
       berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing
       yang dipersamakan.

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10
   ayat (4) berbunyi sebagai berikut:
                   Pasal 10
   (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria risiko,
       teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
       (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan
       Menteri.

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11
   ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
                  Pasal 11
   (1) Penanggung jawab teknik yang merupakan tenaga
       tetap    badan   usaha   jasa  perencanaan, jasa
       pelaksanaan, dan jasa pengawasan harus memiliki
       sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai
       dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja
       konstruksi.

                                            9. Ketentuan . . .
                     -8-



9. Ketentuan Bab II Bagian Keempat dihapus.

10. Ketentuan Bab III dihapus.

11. Ketentuan Pasal 22 tetap dan penjelasannya diubah,
    sehingga penjelasan Pasal 22 adalah sebagaimana
    tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Peraturan
    Pemerintah ini.

12. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah,
    dan ayat (4) sampai dengan ayat (8) dihapus, sehingga
    keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

                  Pasal 24
   (1) Untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa
       konstruksi didirikan Lembaga Pengembangan Jasa
       Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga.
   (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
       atas:
       a. Lembaga Tingkat Nasional, yang berkedudukan di
          ibu kota negara; dan
       b. Lembaga Tingkat Provinsi, yang berkedudukan di
          ibu kota provinsi.
   (3) Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat
       Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-
       masing beranggotakan wakil dari unsur:
       a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang telah
          memenuhi persyaratan;
       b. asosiasi profesi jasa      konstruksi   yang    telah
          memenuhi persyaratan;
       c. perguruan tinggi yang memiliki disiplin keilmuan
          yang berkaitan dengan pengembangan usaha jasa
          konstruksi dan/atau pakar yang bergerak di bidang
          usaha jasa konstruksi; dan
       d. pemerintah, yang terdiri dari pejabat instansi
          pemerintah yang bertanggung jawab dibidang
          pembinaan     jasa    konstruksi   berdasarkan
          rekomendasi dari Menteri untuk Lembaga Tingkat
          Nasional atau gubernur untuk Lembaga Tingkat
          Provinsi.

                                              (4) Dihapus . . .
                     -9-



   (4) Dihapus.
   (5) Dihapus.
   (6) Dihapus.
   (7) Dihapus.
   (8) Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) tetap, penjelasannya diubah,
    sehingga penjelasan Pasal 25 ayat (1) adalah sebagaimana
    tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Peraturan
    Pemerintah ini, serta ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat
    (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi
    sebagai berikut:
                  Pasal 25
   (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
       mempunyai sifat nasional, independen, mandiri, dan
       terbuka yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.

   (2) Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan
       oleh Menteri dan kepengurusan Lembaga Tingkat
       Provinsi dikukuhkan oleh gubernur.

   (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
       pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta
       mekanisme kerja Lembaga sebagaimana dimaksud
       pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai
    berikut:

                  Pasal 26

   (1) Lembaga Tingkat Nasional menetapkan pedoman
       pelaksanaan tugas Lembaga setelah mendapat
       persetujuan Menteri.
   (2) Lembaga Tingkat Provinsi dalam melaksanakan
       fungsinya mengacu pada pedoman pelaksanaan tugas
       sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



                                           16. Ketentuan . . .
                    - 10 -



16. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan
    Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

                  Pasal 27

   (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga
       dapat memperoleh dana yang antara lain berasal dari:
       a. pendapatan imbalan atas layanan jasa Lembaga;
       b. kontribusi dari anggota Lembaga;
       c. bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak
          mengikat.
   (2) Selain dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
       Pemerintah memberikan dukungan pendanaan untuk
       kegiatan kesekretariatan Lembaga.

17. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) pasal
    baru, yakni Pasal 28A, 28B, dan 28C yang berbunyi
    sebagai berikut:
                 Pasal 28A
   (1) Dalam pelaksanaan tugas melakukan registrasi Tenaga
       Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
       28 ayat (1) huruf c, Lembaga Tingkat Nasional
       membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional dan
       Lembaga Tingkat Provinsi membentuk Unit Sertifikasi
       Tenaga Kerja Provinsi.
   (2) Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional sebagaimana
       dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
       a. sertifikasi Tenaga Ahli Utama; dan
       b. penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi Tenaga
          Asing.
   (3) Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi sebagaimana
       dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
       a. sertifikasi Tenaga Ahli Madya dan Muda; dan
       b. sertifikasi Tenaga Terampil.
   (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
       dilakukan oleh Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi
       setelah memperoleh lisensi dari Lembaga Tingkat
       Nasional.

                                               Pasal 28B . . .
                 - 11 -



              Pasal 28B
(1) Dalam pelaksanaan tugas melakukan registrasi badan
    usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
    huruf d, Lembaga Tingkat Nasional membentuk Unit
    Sertifikasi Badan Usaha Nasional dan Lembaga
    Tingkat Provinsi membentuk Unit Sertifikasi Badan
    Usaha Provinsi.
(2) Unit Sertifikasi Badan Usaha Nasional sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. sertifikasi badan usaha dengan kualifikasi besar;
      dan
   b. penyetaraan klasifikasi     dan   kualifikasi   badan
      usaha asing.
(3) Unit Sertifikasi Badan Usaha Provinsi sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi
    sertifikasi  untuk badan usaha dengan kualifikasi
    menengah dan kecil.
(4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
    dilakukan oleh Unit Sertifikasi Badan Usaha setelah
    memperoleh lisensi dari Lembaga Tingkat Nasional.

                Pasal 28C

(1) Selain Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang dibentuk oleh
    Lembaga,     masyarakat      jasa   konstruksi   dapat
    membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja.
(2) Unit Sertifikasi Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) hanya melayani sertifikasi Tenaga Ahli
    Madya, Tenaga Ahli Muda, dan Tenaga Terampil dalam
    1 (satu) wilayah provinsi.
(3) Dalam 1 (satu) wilayah provinsi dapat dibentuk lebih
    dari 1 (satu) Unit Sertifikasi Tenaga Kerja.
(4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
    dilakukan oleh Unit Sertifikasi Tenaga Kerja setelah
    memperoleh lisensi dari Lembaga Tingkat Nasional.




                                         18. Ketentuan . . .
                    - 12 -



18. Ketentuan Pasal 29 huruf a dan huruf d diubah, sehingga
    keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

                  Pasal 29

   Lembaga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab
   dalam:
   a. memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan
      Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja;
   b. memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian
      tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing;
   c. menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai
      tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian
      sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan
      kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya
      dengan tetap mengutamakan kepentingan umum;
   d. memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan,
      asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan
      yang mendapat akreditasi dari Lembaga atas
      pelanggaran yang dilakukan; dan
   e. memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi
      atas pelanggaran ketentuan Lembaga.
19. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal,
    yakni Pasal 29A dan Pasal 29B yang berbunyi sebagai
    berikut:
                 Pasal 29A
   (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
       Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada
       Lembaga Tingkat Nasional dibentuk sekretariat.
   (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
       dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu unit
       kerja di lingkungan Kementerian yang bertanggung
       jawab di bidang konstruksi.
   (3) Ketentuan    lebih lanjut   mengenai  sekretariat
       sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
       peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan
       tertulis dari menteri yang membidangi urusan
       pendayagunaan aparatur negara.


                                                 Pasal 29B . .
                                    - 13 -



                                 Pasal 29B

                   (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
                       Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada
                       Lembaga Tingkat Provinsi dibentuk sekretariat.
                   (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
                       dilaksanakan secara fungsional oleh perangkat daerah
                       yang membidangi konstruksi.
                   (3) Ketentuan    lebih   lanjut   mengenai     sekretariat
                       sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
                       peraturan gubernur.
               20. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi
                   sebagai berikut:
                                  Pasal 31
                   Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 8C ayat (1),
                   Pasal 9, dan Pasal 10 yang dilakukan oleh usaha orang
                   perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi dikenakan
                   sanksi berupa:
                   a. peringatan tertulis;
                   b. memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan
                      kegiatan usaha;
                   c. pembatasan bidang usaha;
                   d. pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja;
                   e. pencabutan registrasi; dan/atau
                   f. pembatalan keanggotaan asosiasi.
               21. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi
                   sebagai berikut:
                                 Pasal 38
                   (1) Pengurus Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga
                       Tingkat Provinsi yang sesuai dengan ketentuan
                       Peraturan Pemerintah ini harus sudah dikukuhkan
                       paling lama pada bulan Desember 2011.
                   (2) Pengurus Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga
                       Tingkat     Provinsi     yang  dibentuk    sebelum
                       diundangkannya Peraturan Pemerintah ini tetap
                       melaksanakan         tugasnya   sampai      dengan
                       dikukuhkannya Pengurus Lembaga Tingkat Nasional
                       dan Lembaga Tingkat Provinsi berdasarkan ketentuan
                       Peraturan Pemerintah ini.

                                 PASAL II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



                                                                    Agar . . .
                                     - 14 -



                    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
                    pengundangan  Peraturan Pemerintah ini  dengan
                    penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
                    Indonesia.


                                    Ditetapkan di Jakarta
                                    Pada tanggal 6 Januari 2010

                                    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


                                                 ttd.


                                    DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



  Diundangkan di Jakarta
  pada tanggal 6 Januari 2010

  MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA
          REPUBLIK INDONESIA,


                        ttd.


             PATRIALIS AKBAR


  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 7


        Salinan sesuai aslinya
       SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
    Bidang Perekonomian dan Industri


                 ttd.


         Setio Sapto Nugroho