SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 449/KMK.01/2003 TENTANG

Document Sample
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 449/KMK.01/2003 TENTANG Powered By Docstoc
					                            MENTERI KEUANGAN
                            REPUBLIK INDONESIA
                             SALINAN
                   KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
                      NOMOR : 449/KMK.01/2003

                                TENTANG

 TATA CARA PENUNJUKAN HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PAJAK

             MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang    :   bahwa dalam rangka melaksanaan ketentuan pasal 9 ayat (5)
                 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
                 perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata
                 Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak.

Mengingat    :   1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
                    Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
                    Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
                 2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

                                       MEMUTUSKAN

Menetapkan   :   KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
                 CARA   PENUNJUKAN  HAKIM  AD  HOC  PADA
                 PENGADILAN PAJAK

                                            BAB I

                                    KETENTUAN UMUM

                                            Pasal 1

                 Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
                 1. Ahli adalah seorang yang memiliki disiplin ilmu yang cukup
                     dan berpengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 10
                     (sepuluh) tahun.
                 2. Majelis adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
                 3. Ketua adalah Ketua Pengadilan Pajak.
                 4. Hakim Ad Hoc adalah Ahli yang ditunjuk oleh Ketua sebagai
                     anggota Majelis dalam memeriksa dan memutus Sengketa
                     Pajak tertentu.
           MENTERI KEUANGAN
           REPUBLIK INDONESIA
                           BAB II

                TATA CARA PENUNJUKAN

                            Pasal 2

(1) Hakim Ad Hoc ditunjuk oleh Ketua untuk memeriksa dan
    memutus Sengketa Pajak tertentu.
(2) Untuk dapat ditunjuk menjadi Hakim Ad Hoc, seorang Ahli
    harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
    a. Warga Negara Indonesia;
    b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
    d. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati
       Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
       Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat
       organisasi terlarang;
    e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
    f. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana
       kejahatan;
    g. Sehat jasmani dan rohani.

                            Pasal 3

(1) Penunjukan Hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis
    ditetapkan oleh Ketua dalam suatu penetapan.
(2) Dalam hal Ketua menunjuk Hakim Ad Hoc pada saat
    pemeriksaan sengketa pajak sedang dilaksanakan, Hakim Ad
    Hoc menggantikan Hakim anggota yang paling muda
    usianya.
(3) Untuk menunjuk Hakim Ad Hoc, Ketua wajib
    memperhatikan :
    a. sifat kompleksitas sengketa yang dihadapi;
    b. aspek internasional dan penerapan hukumnya; dan/atau
    c. wawasan, keahlian, dan ilmu pengetahuan yang
        diperlukan dalam penyelesaian kasus yang bersangkutan.

                            Pasal 4

Dalam hal sengketa pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (1) telah diputus dan diucapkan dalam siding
terbuka untuk umum, Ketua menerbitkan keputusan yang berisi
tentang pemberhentian Hakim Ad Hoc.
           MENTERI KEUANGAN
           REPUBLIK INDONESIA
                           BAB III

                 TUGAS DAN WEWENANG

                            Pasal 5

(1) Hakim Ad Hoc bertugas sebagai Hakim Anggota dalam suatu
    Majelis untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak yang
    ditugaskan kepada Majelis yang bersangkutan.
(2) Dalam persidangan, Hakim Ad Hoc mempunyai tugas dan
    wewenang yang sama dengan Anggota Majelis lainnya.

                           BAB IV

                  HAK DAN KEWAJIBAN

                            Pasal 6

Hakim Ad Hoc berhak memperoleh :
 a. Tunjangan kehormatan;
 b. Uang siding;
 c. Biaya perjalanan dinas,
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

                            Pasal 7

(1) Hakim Ad Hoc sebelum menjalankan tugasnya wajib
    mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua, dengan
    lafal sebagai berikut :
    “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa
    saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak
    langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga,
    tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada
    siapapun juga”.
    “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau
    tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali
    akan menerima langsung dari siapapun juga suatu janji atau
    pemberian”.
    “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan
    akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai
    dasar dan Ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945, dan
    segala Undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi
    Negara Republik Indonesia”.
    “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan
           MENTERI KEUANGAN
           REPUBLIK INDONESIA
    menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan
    dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku
    dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan
    seadil-adilnya serta layaknya bagi seorang Hakim Ad Hoc
    Pengadilan Pajak yang berbudi baik dan jujur dalam
    menegakkan hukum dan keadilan”.
(2) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
    hanya berlaku untuk setiap sengketa.
(3) Hakim Ad Hoc wajib mengundurkan diri dari sengketa yang
    ditanganinya apabila dapat menimbulkan konflik kepentingan
    dengan tugasnya sebagai Hakim Ad Hoc sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                           BAB V

                  KETENTUAN PENUTUP

                            Pasal 8

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan
Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua
Pengadilan Pajak.

                            Pasal 9


Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia

         Ditetapkan di Jakarta
         Pada tanggal 9 Oktpber 2003
         MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


         BOEDIONO