Proposal Penelitian - PDF

Document Sample
Proposal Penelitian - PDF Powered By Docstoc
					Proposal Penelitian


  PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
         PUBLIK PASCA PEMEKARAN KECAMATAN
        (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD)


                                                 D
                                                 I
                                                 S
                                                 U
                                                 S
                                                 U
                                                 N
                                             OLEH
                                          HABIBI
                                           05091044




                               DEPARTEMEN SOSIOLOGI

       FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
                  UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
                                            MEDAN
                                               2009

Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
                           UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
                   FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
                                DEPARTEMEN SOSIOLOGI




                                 LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan oleh :
NAMA                         :HABIBI
NIM                          : 050901044
DEPARTEMEN                   : SOSIOLOGI
JUDUL                        : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
                             PUBLIK PASCA PEMEKARAN KECAMATAN (Studi
                             Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues,
                             NAD)




    Dosen Pembimbing                                                 Ketua Departemen




 Drs. Henry Sitorus, M.Si                                          Prof.Dr.Badaruddin, M.si
NIP : 196602281990031001                                          NIP : 196805251992031002




                                              Dekan




                                   Prof.Dr..M.Arif Nasution, M.A
                                     NIP : 196207031987111001


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
                                           ABSTRAK

        Pada saat ini pemerintah banyak mendapat sorotan publik terutama dalam hal
pelayanan. Masyarakat Indonesia semakin kritis dan menginginkan pelayanan yang
maksimal dari pemerintah. Mereka menuntut pelayanan yang efektif dalam berbagai
hal. Tidak hanya di pusat pemerintahan, di semua tingkat pemerintahan dari pusat
sampai kelurahan mendapatkan tuntutan yang sama dari publik yaitu pelayanan yang
efektif. Disamping itu diasumsikan bahwa pelayanan yang baik sangat diharapkan
untuk mensejahterakan masyarakat.
        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap
pelayanan publik di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, NAD. Untuk
memperoleh data sesuai dengan penelitian, digunakan metode kuantitatif dengan
teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penyebaran koesioner kepada 92
responden. Adapun penentuan jumlah sample berdasarkan rumus Taro Yamane serta
teknik pengambilan sample yaitu metode stratified random sampling proporsional.
Sedangkan untuk analisis datanya digunakan tebel tunggal serta analisis data.
        Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat
mengenai pelayanan publik belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan
masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat,
sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah.
Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah
perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
                                    KATA PENGANTAR



Assalamu’alaikum Wr. Wb.

        Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karuniaNya

sehingga     penulis    dapat     menyelesaikan       skripsi    yang     berjudul    “PERSEPSI

MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN

KECAMATAN”. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat

dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sejalan penulisan skripsi ini banyak hikmah yang

penulis terima terutama dalam hal kesabaran, ketekunan dan penyerahan diri pada

Yang Kuasa. Disiplin dan kesabaran untuk memahami orang lain, kemampuan

berfikir dan daya nalar, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini. Dimana semuanya

itu merupakan pengalaman yang tak terlupakan.

        Penulis menyadari akan keterbatasan yang dimiliki, selama penulisan ini dan

selama melaksanakan penelitian, dimana dapat diselesaikan berkat bantuan dari

berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan

penghargaan setinggi-tingginya kepada :

    1. Bapak Prof.Dr.M.Arif Nasution, M.A sebagai Dekan FISIP USU

    2. Bapak Prof.Dr.Badaruddin, M.Si sebagai ketua Departemen Sosiologi

    3. Ibu Dra.Rosmiani, M.A selaku sekretaris Departemen Sosiologi

    4. Ibu Dra.Rosmiani, M.A selaku dosen wali saya yang telah bersedia

        membimbing studi saya selama menggali ilmu di FISIP USU ini


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
    5. Bapak Drs.Henry Sitorus,M.Si selaku pembimbing saya yang telah banyak

        membantu penulis membimbing, memberikan waktu, sumbangan pemikiran

        serta tenaga dalam memberikan saran dan kritik serta mengevaluasi sehingga

        skripsi ini berjalan dengan baik

    6. Seluruh staf pengajar FISIP-USU, khususnya Departemen Sosiologi saya

        ucapkan terima kasih

    7. Rasa hormat dan cinta sedalam-dalamnya kepada ayahanda dan ibunda

        tercinta yang telah memberikan kasih saying yang tidak ternilai, dorongan,

        doa, pengorbanan yang tidak henti-hentinya kepada penulis terutama dalam

        menyelesaikan skripsi ini. Begitu juga dengan adik-adikku, kakak, abang yang

        secara tidak langsung memberi semangat kepada penulis

    8. Terima kasih untuk senior-senior 03, 04, serta adik-adik Sos 06, Sos 07, Sos

        08

    9. Terima kasih kepada teman-teman stambuk 05, Wi2t, Andre, Rais, Muhadi,

        Ayu,     Gorenti,     Riana,    Selamet.     Yang     memberikan        masukan dalam

        penyelesaian skripsi ini. Serta teman yang lain yang tidak saya sebutkan satu

        persatu, terima kasih banyak

    10. Teman-teman kost di “Green House”, Roji, Ki2, Ijul, Cuncun, Misdi, Jey,

        Wi2t, dan yang lain. Atas pesahabatan dan rasa kekeluargaan yang indah

        selama in, Thanks yo

    11. Kepada pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selama ini

        memberikan kontribusi dan membantu penulis selama perkuliahan dan salam

        pembuatan skripsi
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
      Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat

kekurangan dan kelemahan dengan segala keterbatasan kemampuan yang penulis

miliki. Oleh karena itu, segala masukan yang membangun sangat penulis hargai.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima

kasih.




                                                                      Medan, Desember 2009

                                                                      Penulis



                                                                      Habibi




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
                                                     DAFTAR ISI




                                                                                                               Halaman
Lembar Persetujuan
Abstak .................................................................................................................. i
Kata Pengantar..................................................................................................... ii
Daftar isi .............................................................................................................. v
Daftar Tabel...........................................................................................................


BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1
1.2. Perumusan Masalah ...................................................................................... 7
1.3. Tujuan Penelitian .......................................................................................... 7
1.4. Manfaat Penelitian ........................................................................................ 8
1.5. Depenisi Konsep ........................................................................................... 8
1.6. Defenisi Operasional ..................................................................................... 9


BAB II KERANGKA TEORI
2.1. Persepsi Masyarakat .................................................................................... 12
2.2. Efektifitas Pelayanan Publik ........................................................................ 13
2.3. Pemekaran Kecamatan ................................................................................ 17
2.4. Birokrasi Pemerintahan ............................................................................... 20
2.5. Kondisi Sosial Ekonomi .............................................................................. 24
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian ........................................................................................... 27
3.2. Lokasi Penelitian ......................................................................................... 27
3.3. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel ....................................................... 27
3.4. Teknik Pengumpulan Data .......................................................................... 30
3.5. Analisi Data ................................................................................................ 31
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
3.6. Jadwal Kegiatan .......................................................................................... 32
3.7. Keterbatasan Penelitian ............................................................................... 32


BAB IV ANALISIS DATA
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ............................................................ 33
      4.1.1. Sejara Masyarakat Pining dan Pemekaran Kecamatan Pining ............. 33
      4.1.2. Gambaran Penduduk Kecamatan Pining ............................................ 36
      4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Pining......................... 39
      4.1.4. Sarana Umum .................................................................................... 41
4.2. Analisis Tabel Tunggal ............................................................................... 43
4.3. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik......................................... 74


BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan ................................................................................................. 87
5.2. Rekomendasi............................................................................................... 89




DAFTAR PUSTAKA




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
                                           DAFTAR TABEL


Tabel 4.2.1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin............................. 43
Tabel 4.2.2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur ......................................... 44
Tabel 4.2.3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan ................................... 44
Tabel 4.2.4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan ................................. 45
Tabel 4.2.5. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Agama ....................................... 46
Tabel 4.2.6. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Suku........................................... 47
Tabel 4.2.7. Distribusi Frekuensi Tentang Pendapatan Perbulan ......................... 48
Tabel 4.2.8. Distribusi Frekuensi Tentang Pengeluaran Perbulan ....................... 49
Tabel 4.2.9. Distribusi Frekuensi Tentang Pendapatan Dalam Pemenuhan
              Kebutuhan Sehari-Hari ................................................................... 49
Tabel 4.2.10. Distribusi Frekuensi Tentang Pekerjaan Tambahan ....................... 50
Tabel 4.2.11. Distribusi Frekuensi Tentang Uang Yang Ditabung ...................... 51
Tabel 4.2.12. Distribusi Frekuensi Tentang Menyekolahkan Anak Kejenjang
               Yang Lebih Tinggi......................................................................... 52
Tabel 4.2.13. Distribusi Frekuensi Tentang Status Rumah Yang Ditempati ........ 53
Tabel 4.2.14. Distribusi Frekuensi Tentang Bentuk Rumah ................................ 53
Tabel 4.2.15. Distribusi Frekuensi Tentang Keluarga Sakit ................................ 54
Tabel 4.2.16. Distribusi Jawaban Responden Tentang Mengurus KTP ............... 55
Tabel 4.2.17. Distribusi Jawaban Responden Tentang Mengurus ASKIN ........... 55
Tabel 4.2.18. Distribusi Responden Tentang Mengurus Kartu Keluarga (KK) .... 56
Tabel 4.2.19. Distribusi Jawaban Responden Tentang Mengurus Surat
                Keterangan Tidak Mampu (SKTM) .............................................. 56
Tabel 4.2.20. Distribusi Frekuensi Tentang Mengurus Surat Tanah .................... 57
Tabel 4.2.21. Distribusi Frekuensi Tentang Prosedur Pelayanan ......................... 57
Tabel 4.2.22. Distribusi Frekuensi Tentang Petunjuk Yang Jelas Dalam
                Pelayanan ..................................................................................... 58
Tabel 4.2.23. Distribusi Frekuensi Tentang Ketepatan Pelaksanann Waktu
                Pelayanan ..................................................................................... 59
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
Tabel 4.2.24. Distribusi Frekuensi Tentang Kesesuaian Biaya Yang Dibayar
                Dengan Biaya Yang Ditetapkan .................................................... 59
Tabel 4.2.25. Distribusi Frekuensi Tentang Kesopanan Dan Keramahan
                Petugas Dalam Memberikan Pelayanan....................................... 60
Tabel 4.2.26. Distribusi Frekuensi Tentang Perbedaan Antara Warga
               Masyarakat Dalam Memberikan Pelayanan.................................... 61
Tabel 4.2.27. Distribusi Frekuensi Tentang Kemampuan Petugas Dalam
                Memberikan Pelayanan ................................................................. 62
Tabel 4.2.28. Distribusi Frekuensi Tentang Jarak Pusat Pelayanan
                Dengan Pemukiman Penduduk ..................................................... 62
Tabel 4.2.29. Distribusi Frekuensi Tentang Kelengkapanan Sarana Dan
                Prasarana Dalam Pelayanan ......................................................... 63
Tabel 4.2.30. Distribusi Frekuensi Tentang Kecepatan Dalam Pelayanan ........... 64
Tabel 4.2.31. Distribusi Frekuensi Tentang Keamanan Dan Kenyamanan
                Dalam Pelayanan .......................................................................... 64
Tabel 4.2.32. Distribusi Frekuensi Tentang Keluhan Masyarakat ....................... 65
Tabel 4.2.33. Distribusi Frekuensi Tentang Penyediaan Air Bersih .................... 66
Tabel 4.2.34. Distribusi Frekuensi Tentang Sarana Komunikasi ......................... 67
Tabel 4.2.35. Distribusi Frekuensi Tentang Sistem Penerangan/ Listrik ............. 67
Tabel 4.2.36. Distribusi Frekuensi Tentang Sistem Pendidikan .......................... 68
Tabel 4.2.37. Distribusi Frekuensi Tentang Lembaga Kesehatan Dalam
                Melayani Masyarakat .................................................................... 69
Tabel 4.2.38. Distribusi Frekuensi Tentang Bantuan Yang Sering
                Diterima Masyarakat ................................................................... 70




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
                                              BAB I

                                       PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

          Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dengan

memeberikan kewewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara

proporsional kepada daerah diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan

pemanfaatan sumber daya, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah

sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu demokrasi, peran serta

masyarakat, pemerataan dan keadilan serta terkelolanya sumber daya di daerah secara

efektif dan efisien jelas membawa angin segar bagi pencapaian tujuan pembangunan

masyarakat di Indonesia. Namun disadari dengan perubahan paradigma tersebut

membuat segala upaya pembangunan dalam rangka mengatasi kemiskinan dan

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah merupakan tanggungjawab

daerah yang besar untuk diemban dan dilaksanakan.

        Sejak dikeluarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah No 22 Tahun 1999

tentang Pemerintah Daerah, antara Pusat dengan Daerah memberikan peluang kepada

Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan pada

masyarakat. Kemudian direvisi dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004,

Pemerintah Daerah terus menerus meningkatkan pelayanan publik (Juliantara, 2005 :

1). Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai salah satu daerah otonomi dan

mempunyai keistimewaan dalam otonomi tersebut juga telah memiliki beberapa

kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat                      sesuai dengan Undang-
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang

Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah di tambah

dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Salah

satu kewenangan, khususnya yang datur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun

2001 adalah tentang pembagian wilayah. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

berwenang untuk menentukan keduduka n, penjenjangan dan sebutan wilayah yang

ada di wilayahnya yang ditetapkan dengan Qanun. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang di

wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan

otonomi khusus. Hal ini bertujuan sebagai upaya penyesuaian dengan ciri khas Aceh

dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat “akar rumput atau masyarakat

bawah (grass 1oot)”.

        Penyelenggaraan        otonomi      daerah      sebetulnya     adalah     dalam      rangka

mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat bawah dengan

memperhatikan budaya dan lingkungan sehingga mempunyai rasa keadilan kepada

masyarakatnya. Sehingga dalam pembangunan masyarakat, aspirasi akan tersalurkan

dan mampu menerima berbagai masukan dalam proses pembangunan. Sebagaimana

disebutkan Allen (Sarundajang, 1997 : 30) bahwa peluang untuk berhubungan secara

langsung dengan warga masyarakat memungkinkan pimpinan daerah memperoleh

lebih banyak pemahaman spesifik mengenai kebutuhan daerah, di samping

fleksibelitas yang lebih tinggi dalam pengendalian sumber daya, dan partisipasi

masyarakat.
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        Seiring dengan hal tersebut dan menyikapi aspirasi masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan yang lebih baik, cepat dan murah maka penataan

pemerintahan dilakukan diberbagai daerah adalah penataan wilayah pemerintahan

Kecamatan dengan tujuan akrlerasi pembangunan demi peningkatan kesejahteraan

masyarakat, sehingga secara teoritis perluasan wewenang Pemerintah di Daerah

tersebut diharapkan akan menciptakan kemampuan Pemerintahan Daerah untuk

merespon hak-hak komunitasnya (Fauzi, 2001 : 7), dengan demikian lebih

mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada rakyat dan memungkinkan

mendapatkan keikutsertaan dan akses terhadap pemerintah akan semakin dekat.

Karena dengan rentang kendali yang tidak lagi jauh akan dapat membuat suatu

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lebih efektif dan efisien.

        Perubahan       kebijakan     dan    peraturan     perundang       -   undangan      dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terlepas dari upaya

untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Perubahan tersebut juga

didasari pergeseran paradigma yang berisikan perubahan prilaku pelayanan dari yang

bersifat sentralistis ke desentralistis. Selain itu, salah satu upaya untuk mendorong

terwujudnya akuntabilitas pelayanan dan terjadinya revitalisasi fungsi pelayan

aparatur pemerintah adalah dengan adanya keharusan setiap instansi pemerintah

untuk menyusun rencana strategis masing-masing.

        Penyelenggaraan pemerintahan dalam wujud pelaksanaan otonomi daerah

yang luas, nyata dan bertanggung jawab telah menjadikan Pemerintah Daerah sebagai

ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan terutama dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sasaran atau
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
tujuan yang diinginkan diperlukan upaya pembinaan aparatur Pemerintahan Daerah,

sehingga dapat bekerja secara profesional dan manajemen pelayanan publik (public

service) dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang perlu dikedepankan oleh

Pemerintah Daerah adalah bagaimana pemerintah daerah mampu membangun,

meningkatkan dan mendayagunakan kelembagaan daerah yang kondusif, sehingga

dapat mendesain pelayanan publik yang mudah, murah dan cepat. (Tandjung

Djamaludin, 2004 : 101).

        Pelayaan Publik (Public Service) oleh birokrasi publik merupakan salah satu

perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai

abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk

mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah

ditetapkan. (Moleong, 2004 : 17)

        Terciptanya kualitas pelayanan tentunya akan menciptakan kepuasan terhadap

pengguna pelayanan. Sebagai salah satu wujud dari usaha meningkatkan kinerja

aparatur publik, maka diperlukan perhatian khusus dan mendalam terhadap pelayanan

yang diberikan, apakah Pemerintahan Daerah telah memberikan kepuasan pelayanan

pada masyarakat atau sebaliknya. Peranan pelayanan sangat penting artinya di dalam

penyelenggaraan pemerintahan terlebih pada pelakasanaan otonomi daerah karena

dengan kebijakan otonomi daerah, maka daerah harus mampu mengelola daerahnya

secara mandiri. (Rochman, 2000 : 19).


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        Pelayanan masyarakat bisa dikatakan baik (profesionalisme) bila masyarakat

dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan dan dengan prosedur yang tidak

panjang, biaya murah, waktu cepat dan hampir tidak ada keluhan yang diberikan

kepadanya. Kondisi tersebut dapat terwujud bilamana organisasi publik didukung

oleh sumber daya manusia yang mumpu baik dari kualitas maupun kuantitas,

disamping juga adanya sumber daya peralatan dan sumber daya keuangan yang

memadai.

        Selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat

(public) dan menumbuhkan semangat demokrasi di dalam pelaksanaan pembangunan

didaerah. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat “given” dan “uniform” (selalu

menerima dan seragam) dari pemerintah pusat tetapi justru Pemerintahan Daerah

yang mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan

aspirasi, potensi, dan sosial ekonomi serta kultural masyarakat setempat.

        Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga merupakan upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bidang pelayan masyarakat

adalah bidang pelayanan pemerintah yang merupakan tugas pemerintah Kecamatan

untuk menyelenggarakannya. Namun sampai saat ini kualitasnya masih dikeluhkan

oleh masyarakat.

        Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dan kebijakan

dilaksanakan. Dalam konteks kebijakan hubungan antara pemerintah Pusat dan

Daerah, kebijakan pembangunan dapat dilihat dari sisi pelimpahan kewenangan atau

urusan untuk melaksanakan pembangunan tersebut.
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        Sudah barang tentu, implikasi dari terjadinya pemekaran daerah tersebut,

dirasakan dalam semua dimensi kehidupan penyelengaraan pembangunan, karena

potensi yang dimiliki oleh kedua daerah hasil pemekaran tersebut tidak homogen.

Daerah yang memiliki potensi lebih besar biasanya mampu meningkatkan tarap

kehidupan masyarakatnya, sedangkan daerah yang memiliki potensi lebih kecil, tidak

jarang malah mengalami kemunduran, kecuali jika daerah tersebut mampu mencari

solusi dengan optimalisasi potensi yang ada dan menggali potensi yang masih

terpendam.

        Kecamatan Pining dimekarkan pada saat Kabupaten Gayo Lues melakukan

pemekaran dari pada Kabuaten Aceh Tenggara yaitu pada tanggal 10 April 2002.

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi Tata Pemerintahan Kecamatan dalam Pasal 2 “Sesuai dengan kewenangan

yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues ini dibentuk Susunan Organisasi Tata

Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues”, Pasal 3 ayat 1 “Camat

merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten”, dan ayat 2

“Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pimpinan dalam

lingkungan Kecamatan” serta Pasal 4 “Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal (3)

dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebahagian wewenang Bupati

untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah serta pelayanan pada

masyarakat”.
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        Dalam hal tersebut, dimana sebelum pemekaran menjadi Kecamatan semua

urusan pemerintah harus ke Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues,

sementara jarak antara Kecamatan Blangkejeren dengan Kecamatan Pining ± 42 Km.

Semua urusan pemerintahan menjadi terhambat karena jarak tersebut serta

infrastruktur yang lain juga belum berjalan dengan baik. Namun sesudah pemekaran,

pemerintah Kecamatan Pining sedang giat melakukan pembangunan, sebagai daerah

hasil pemekaran yang baru tentunya masih banyak pembenahan baik infrastruktur

maupun suprastruktur seperti jalan, pendidikan, ekonomi maupun yang lainnya, dan

urusan pemerintahan juga sudah mulai efektif dimana urusan dapat diselesaikan di

Kecamatan tersebut.



1.2. Perumusan Masalah

        Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini yang menjadi

permasalahannya adalah “Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik

pasca pemekaran Kecamatan?”



1.3. Tujuan Penelitian

        Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

    a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik

        pasca pemekaran kecamatan.

    b. Untuk mengetahui bagaimana usaha-usaha yang dilakukan pemerintah

        Kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

    c. Untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial masyarakat Kecamatan Pining.
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
1.4. Manfaat Penelitian

        Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

    1. Manfaat Teoritis

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh cakrawala dan wawasan

        pengetahuan yang lebih mendalam tentang efektifitas pelayanan publik

        sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori ilmu-ilmu

        sosial khususnya Ilmu Sosiologi.



    2. Manfaat Praktis

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah

        daerah setempat, khususnya bagi pemerintah Kecamatan Pining dalam

        meningkatkan efektivitas pelayanan publik.



     3. Bagi penulis

        Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan

        serta wawasan penulis mengenai gambaran yang ada dalam masyarakat dan

        sebagai wadah latihan serta pembentukan pola pikir yang rasional dalam

        menghadapi segala macam persoalan yang ada dalam masyarakat.



1.5. Defenisi Konsep

        Untuk memperjelas maksud dan pengertian, serta menghindari timbulnya

kesalahan penafsiran dalam penelitian maka perlu menguraikan batasan konsep yang

digunakan. Adapun batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
    a. Kondisi sosial ekonomi adalah : Suatu keadaan dimana cara orang atau

        masrarakat yang berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

    b. Persepsi masyarakat adalah pandangan sekelompok masyarakat terhadap

        objek atau lingkungan melalui panca inderanya berdasarkan pengalaman dan

        pengetahuan yang dimilikinya.

    c. Efektifitas pelayanan publik adalah suatu keadaan yang menunjukkan

        tercapainya tujuan dan sasaran dari program yang telah ditentukan

        sebelumnya yang dapat dilaksanakan secara tepat pada waktunya, serta ada

        manfaatnya yang dirasakan masyarakat.



1.6. Defenisi Operasional

        Defenisi operasional adalah gambaran mengenai prosedur yang diperlukan

untuk memasukkan unit-unit dalam kategori tertentu dari tiap-tiap variabel. Variabel

adalah suatu konsep yang secara empiris dapat diukur dan dinilai.

        Dalam penelitian ini defenisi operasionalnya adalah sebagai berikut :

1. Kondisi sosial ekonomi. Indikatornya adalah :

    •   Pendidikan

    •   Pekerjaan

    •   Penghasilan

    •   Kesehatan

2. Persepsi masyarakat sebagai variabel bebas. Indikatornya adalah :

    •   Pengetahuan masyarakat tentang prosedur pelayanan yang dilalui :


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        -    Mudah dipahami

        -    Petunjuk yang jelas

            - Kejelasan waktu pelayanan

        -    Kepastian biaya pelayanan jelas

    •   Tanggapan Masyarakat tentang pelayanan yang diberikan oleh Aparat

        Kecamatan :

        » Sikap dari aparat pelaksana pelayanan :

            - Sopan dan ramah

            - Adanya kesamaan pelayanan

            - Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan

        » Kualitas pelayanan yang diberikan :

            - Pelayanan yang mudah dan terjangkau

            - Sarana dan prasarana yang tersedia

            - Keamanan dan keyamanan dalam pelayanan

            - Masyarakat tidak mengeluh

3. Pelayanan Publik sebagai variabel terikat. Indikatornya variabelnya adalah

    •   Pelayanan administrasi yaitu pelayanan masyarakat yang erat dengan tugas-

        tugas umum pemerintahan seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda

        Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Surat Miskin (Surat Keterangan Tidak

        Mampu), Surat Tanah, ASKES.

    •   Pelayanan Barang adalah pelayanan yang tampak dan berguna dalam

        pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti Air Bersih, Telephone, Listrik.


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
    •   Pelayanan Jasa yaitu pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan

        sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat seperti

        pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
                                             BAB II

                                    KERANGKA TEORI



2.1. Persepsi Masyarakat

        Istilah persepsi diartikan sebagai pendapat, pandangan seseorang atau

kelompok manusia, dan sebagainya. Namun, sebenarnya istilah persepsi memiliki

pengertian yang lebih mendalam adalah suatu penglihatan atau gambaran terhadap

sesuatu yang dilakukan seseorang atau kelompok.

        Menurut Thoha (1998 : 23) persepsi adalah proses kognitif yang dialami

penglihatan,     pendengaran,      penghayatan,       perasaan dan penciuman.              Persepsi

merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi. Yang dimaksud dengan kognitif di

atas adalah proses atau kegiatan mental yang sadar seperti berfikir, mengetahu,

memahami, dan kegiatan konsepsi mental seperti sikap, kepercayaan, dan

penghargaan yang kesemuanya merupakan faktor yang menentukan perilaku.

        Menurut Wirawan (1991 : 37) menyebutkan bahwa persepsi adalah proses

pemahaman terhadap apa yang terjadi di lingkungan, senada dengan Soejono

Soekanto (1985 : 89) menyatakan bahwa persepsi adalah kesadaran yang tidak dapat

ditafsirkan yang timbul dari stimulus, dan persepsi itu lahir karena adanya rangsangan

yang ditimbulkan. Persepsi masyarakat adalah suatu proses dimana sekelompok

manusia yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memberikan

pemahaman        atau    tanggapan      terhadap     hal-hal    atau    pristiwa    yang     terjadi

dilingkungannya.


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        Dari pengertian diatas, jika dikaitkan dengan persepsi masyarakat terhadap

efektifitas pelayanan publik pasca pemekaran daerah berarti pemahaman atau

gambaran serta pandangan maupun penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang

diberikan pemerintah Kecamatan Pining tersebut. Jadi persepsi yang diberikan

masyarakat tentang usaha-usaha pemerintah daerah serta kualitas pelayanan yang

baik dalam pelaksanaannya.



2.2.Efektifitas Pelayanan Publik

        Menurut Sondang P. Siagian menyatakan bahwa efektifitas berkaitan dengan

masalah waktu. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut

terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (Siagian, 2003 : 17).

Pelayanan publik adalah salah satu fungsi organisasi baik organisasi pemerintahan

maupun organisasi swasta. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui

aktivitas orang lain secara langsung (Moenir, 1992 : 16-17).

        Pelayanan publik yang lebih spesifik dapat dikutip dari Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 kemudian disampaikan

dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003

mendefenisikan pelayanan umum atau publik adalah segala bentuk pelayanan yang

dilaksanakan oleh instasi pemerintahan baik pusat maupun daerah, dalam bentuk

barang maupun jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun

dalam rangka pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan.

        Permintaan pelayanan publik terus meningkat baik kuantitas maupun

kualitasnya. Hal tersebut terkait dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk,
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
meningkatnya tingkat pendidikan, meningkatnya kebutuhan, semakin beragamnya

lapangan pekerjaan dan semakin bertambahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik bukan hanya merupakan persoalan administratif saja tetapi lebih

tinggi dari itu yaitu pemenuhan keinginan dari publik. Oleh karena itu diperlukan

kesiapan bagi adminitator pelayan publik agar dapat dicapai kualitas pelayanan yang

baik. (Sumartono, 2007 : 28)

          Pemerintahan        pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintahan diadakan tidak untuk melayani diri sendiri tetapi untuk melayani

masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota

masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya deni mencapai tujuan

bersama     (Rasyid,1998:139).        Karenanya       birokrasi publik       berkewajiban       dan

bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan professional.

        Publik adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur

dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator tetapi juga sekaligus kadang-

kadang bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya.

(Kencana Inu, 1999 : 39). Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian

layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mepunyai kepentingan

pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan atta cara yang telah

ditetapkan.(Widodo, 2001 : 14).

            Memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara

pelayanan publik (Pemerintahan Daerah) merupakan kegiatan yang harus dilakukan

secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan harapan publik yang

menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        Selain itu fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini

sesungguhnya sebagaimana dikatakan Rasyid (1998:11) adalah untuk melayani

masyarakat. Hal ini berarti pelayanan merupakan sesuatu yang terkait dengan peran

dan fungsi pemerintah yang harus dijalankannya. Peran dan fungsinya itu

dimaksudkan selain untuk melindungi juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

secara luas guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

           Disamping itu maka dalam rangka peningkatan pelayanan publik dalam

memberikan layanan publik setidaknya para pelayan publik harus:

    a. Mengetahui kebutuhan yang dilayani

    b. Menerapkan persyaratan manajemen untuk mendukung penampilan (kinerja)

    c. Memantau dan mengukur kinerja

        Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang

berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara

pelayanan publik dengan tujuan:

    1. mewujudkan kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan

        seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

    2. mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

    3. terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara

        maksimal.

    4. mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan

        kuliatas pelayanan publik sesuai dengan mekanisme yang berlaku.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
           Untuk itu sebagai perwujudan dari apa yang harus diperhatikan dan

dilakukan oleh pelayan publik agar pelayanan publik dikatakan efektif, maka dalam

memberikan layanan publik seharusnya:

    a. Mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan (prosedurnya sederhana)

    b. Mendapat pelayanan yang wajar

    c. Mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih

    d. Mendapat perlakuan jujur dan terus terang (transparans)

        Dalam keputusan Menteri pendayagunaan aparatur Negara Nomor 63 Tahun

200 tentang pedoman umum pelayanan publik, setidaknya harus memenuhi perinsip-

perinsip sebagai berikut :

  1. Kesederhanaan, dalam arti prosedur/ tata cara pelayanan diselenggarakan secara

      cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

  2. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan publik harus dapat diselesaikan dalam

      waktu yang telah ditentukan.

  3. Akurasi, yakni produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

  4. Keamanan, yakni proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman

      dan kepastian hukum.

  5. Tanggung jawab yakni pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau

      pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan

      penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

  6. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang

      memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat.


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
  7. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yakni pemberi pelayanan harus

      bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan

      ihklas.

  8. Kenyamanan meliputi lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, nyaman,

      bersih, rapi serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti

      parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.



2.3. Pemekaran Kecamatan

        Pemekaran Kecamatan adalah pembentukan Kecamatan baru dengan cara

mengembangkannya dari Kecamatan yang telah ada. Pembangunan sebagai suatu

proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial

dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan

masyarakat. Menurut Conyers (Moeljarto, 1987 : 31) menyatakan salah satu ciri

utama Negara berkembang adalah komitmen mereka terhadap pembangunan nasional

yang dilaksanakan melalui perencanaan nasional yang meliputi pengambilan

keputusan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk meraih tujuan-tujuan

tertentu yaitu mensejahterakan masyarakat yang adil dan makmur.

        Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan

Kecamatan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan

sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran Kecamatan merupakan

salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu

diperhatikan karena dengan adanya pemekaran Kecamatan diharapkan dapat lebih

memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah serta pelayanan pada masyarakat.
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi ruang yang sangat leluasa

untuk memekarkan diri, hasrat daerah untuk memekarkan diri sangat berkaitan

dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah melalui jargon untuk menentukan

nasib sendiri (Cahyo, 2004 : 7). Hakikat dan tujuan pemekaran daerah/ daerah

otonom salah satunya adalah mendekatkan pemerintahan pada pelayanan publik

(Romli, 2007 : 138). Hal ini juga akan menyebabkan pelayanan publik menjadi

efesian dan efektif yang menurut Rondenelli dapat terjadi karena sejumlah hal yakni

melalui otonomi terjadi optimalisasi hirarkhi menjadi penyampaian layanan akibat

dari penyediaan pelayanan publik di lakukan oleh institusi yang memliki kedudukan

lebih dekat dengan masayarakat sehingga keputusan-keputusan strategis dapat lebih

mudah dibuat, adanya penyesuaian layanan terhadap kebutuhan dan kondisi yang ada

di tingkat lokal, adanya tingkat perawatan terhadap infrastruktur yang ada melalui

alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di wilayahnya,

adanya pengalihan funsi-fungsi rutin dari pusat kepada daerah sehingga pusat lebih

berkonsentrasi pada fungsi-fungsi kebijakan, adanya peningkatan kompetisi dalam

penyediaan layanan diantara unit-unit pemerintah dan antara sektor publik dan swasta

atas arahan pemerintah daerah dan dapat menjadikan birokrasi menjadi lebih

berorientasi kepada daerah.

        Menurut Rasyd (1998 : 11) tugas pokok pemerintahan adalah pelayanan

kepada masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota

masyarakat mengembangkan kemampuan dan kereativitasnya demi penciptaan

kemajuan bersama. Karena itu, komitmen pelayanan yang diinginkan dari aparatur


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
pemerintahan diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dan

memelihara ketertiban.

        Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi

Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menetapkan Qanun sebagai

Peraturan Daerah (Perda). Dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemerintahan

Kecamatan pada pasal 1 ayat 3 “Kecamatan atau nama lain, adalah perangkat daerah

Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh seorang Camat atau nama lain”, dan Pasal 3

“Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang langsung berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati atau kepada Walikota”, serta Pasal 4 “Camat

mempunyai        tugas    memimpin         penyelenggaraan        pemerintahan,       pelaksanaan

pembangunan         dan    pembinaan       kehidupan       kemasyarakatan        dalam     wilayah

Kecamatan”.

        Dengan dimekarkannya Kecamatan diharapkan dapat membantu percepatan

pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Sesuai dengan tujuan pemekaran

tersebut adalah :

    a. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu seluruh kegiatan/ aktivitas

        aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada

        masyarakat di tingkat kecamatan. Penyelenggaraan pemerintahan agar

        berdaya guna dan berhasil guna untuk upaya percepatan pembangunan di

        kecamatan melalui pendekatan birokrasi pemerintah kepada masyarakat.

    b. Peningkatan pelayanan publik, yaitu seluruh pelayanan pemerintah terhadap

        masyarakat luas tanpa adanya diskriminasi, pelayanan ini meliputi kegiatan


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        administrasi, kegiatan pelayanan, ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan,

        dan perasaan aman bagi masyarakat.

    c. Pemberdayaan potensi wilayah secara maksimal, dimana potensi wilayah

        adalah seluruh potensi wilayah yang dimiliki daerah tersebut, baik berupa

        sumber daya manusia maupunsumber daya alam.

    d. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, pelibatan

        masyarakat dalam hal ini adalah kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat

        luas dalam kegiatan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur

        kecamatan, pembangunan sarana jalan, sarana ibadah, budaya, dan lain-lain.

        Tercapainya pembangunan atau kesejahteraan masyarakat tersebut dilihat

pada pelayanan publik dari birokrasinya. Aparat Kecamatan sebagai birokrat di

tingkat Kecamatan Aparat sebagai pemerintah yang merupakan pelaksana relatif

lengkap dan juga sebagai pemerintah yang letaknya dekat/ berhadapan langsung

dengan desa dituntut untuk mampu menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam

usaha-usaha pembangunan yang digalakkan pemerintah. Aparat Kecamatan harus

mampu melaksanakan fungsi utamanya yaitu memberikan pelayanan kepada

masyarakat dengan baik, efektif dan efisien.



2.4. Birokrasi Pemerintahan

        Menurut Peter Blow (2000) birokrasi adalah organisasi yang dirancang untuk

menyelesaikan       tugas-tugas      administrtif     dalam     sekala     besar    dengan      cara

mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis. Birokrasi merupakan alat


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
untuk mempermudak jalannya penerapan kebijakan pemerintah dalam melayani

masyarakat.

        Masyarakat modern memerlukan sebuah organisasi yang didalamnya ada

pembagian tugas. Marx Weber memperkenalkan organisasi untuk mengelola

masyarakat modern yaitu birokrasi (Dwijoyoto, 2001 : 177). Menurut Weber, tipe

ideal birokrasi yang rasional, yaitu dilakukan dengan cara :

        a. Individu pejabat secara personal bebas, akan dibatasi oleh jabatannya.

             Manakala ia menjalankan tugas-tugas/ kepentingan individual dalam

             jabatannya, pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan

             dan kepentingan keluarga.

        b. Jabatan itu disusun dalam tingkatan hirarki dari atas kebawah dan

             kesamping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan ada jabatan bawahan,

             dan ada pula yang menyandang kekuasaan besar dan yang lebih kecil.

        c. Setiap pejabat mempunyaikntrak jabatan yang harus dijalankan

        d. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya

             hal tersebut dilakukan melalui ujian konfetitif.

        e. Setiap pejabat memiliki gaji termasuk hak untuk menerima pension sesuai

             dengan tingkat hirarki yang disandangnya.

        f. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi

             berdasarkan senioritas dan sesuai dengan pertimbangan yang objektif.

        g. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya

             dengan instansinya untuk kepentingan pribadi/keluarga.


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        h. Setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem

             yang dijalankan secara disiplin.

        Menurut pendapat Soerjono Soekanto mengutip Weber bahwa “birokrasi

merupakan suatu organisasi yang dimaksud untuk mengerahkan tenaga dengan teratur

dan terus-menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu”(Soekanto, 1982:301).

        Untuk lebih mempertajam pemahaman tentang birokrasi maka kita perlu

mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian birokrasi pemerintahan.

Pengertian birokrasi pemerintahan menurut Ermaya Suradinata seperti yang dikutip

oleh Tjahya Supriatna, adalah: “Sistem yang mengatur jalannya pemerintahan dan

pembangunan. Sebagai suatu sistem, proses birokrasi mencakup berbagai sub sistem

yang saling berkaitan, saling mendukung, saling menentukan, sehingga dapat

membentuk suatu totalitas komponen yang terpadu. Sub sistem ini mencakup

kewenangan, tugas pokok, unsur manusia, tempat kerja, dan tata kerja. Dengan

demikian, dapat dikatakan bahwa birokrasi pemerintahan juga merupakan alat atau

instrumen pemerintah dalam melaksanakan proses pemerintahan dan pembangunan

serta pembinaan masyarakat dan seterusnya” (Supriatna, 1997 : 102).

        Birokrasi pemerintahan didefinisikan sebagai struktur pemerintahan yang

berfungsi memproduksi jasa publik atau layanan-civil tertentu berdasarkan kebijakan

yang      ditetapkan       dengan        mempertimbangkan           berbagai       pilihan      dari

lingkungan”(Ndraha, 2003:521)

        Dari     pendapat     tersebut     diatas   dapat     disimpulkan      bahwa      birokrasi

pemerintahan memiliki pengertian sebagai suatu struktur dalam suatu kesatuan sistem

pemerintahan yang menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik dan memproduksi
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
jasa    publik     berdasarkan      aturan     dan     kebijakan      yang     kesemuanya        itu

mempertimbangkan aspek kondisi lingkungan.

        Birokrasi dengan berbagai peran yang dimilikinya memiliki posisi yang

strategis guna meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan rakyat. Birokrasi

dan masyarakat mempunyai hubungan yang filosofis yaitu birokrasi merupakan

bagian dari rakyat yang mempunyai hubungan sistemik, organik, fungsional dan

ideal. Ini berarti birokrasi dalam menjalankan hubungannya harus memperhatikan

kepentingan rakyat. Syukur Abdullah seperti yang dikutip oleh Priyo Budi Santoso

mengemukakan pendapatnya mengenai hubungan birokrasi dengan masyarakat

Indonesia, sebagai berikut:

    1. Birokrasi pemerintahan umum, yaitu birokrasi yang berkenaan dengan fungsi-

        fungsi dasar pemerintahan dan keamanan, hukum dan ketertiban, perpajakan,

        dan intelejen. Birokrasi menjalankan fungsi dan peranan mereka dengan

        orientasi pengaturan (regulative orientations) yang cukup ketat, luas, dan

        efektif.

    2. Birokrasi pembangunan, yaitu birokrasi yang menjalankan fungsi dan peranan

        untuk mendorong perubahan dan pertumbuhan dalam berbagai sektor

        kehidupan masyarakat. Pada hakekatnya, birokrasi diharapkan mampu

        berperan dalam aspek pengaturan dan pelayanan secara bersamaan.

    3. Birokrasi pelayanan, yaitu birokrasi yang menjalankan peranan pelayanan

        secara langsung kepada masyarakat.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
2.5.Kondisi Sosial Ekonomi

        Keadaan sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-beda dan bertingkat, ada

yang keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Sosial ekonomi menurut

Abdulsyani (1994) adalah kedudukan atau posisi sesorang dalam kelompok manusia

yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis

tempat tinggal, sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2002) sosial ekonomi adalah

posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan

peraulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubunganya dengan

sumber daya.

        Berdasarkan kodrat-Nya manusia dilahirkan memiliki kedudukan yang sama

dan sederajatnya, akan tetapi sesuai dengan kenyataan setiap manusia yang menjadi

warga suatu masyarakat, senantiasa mempunyai status atau kedudukan dan peranan.

        Ada beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial

ekonomi orang tua di masyarakat, diantaranya :

a. Pendidikan

        Pendidikan sangatlah penting peranannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan memiliki pendidikan yang cukup maka seseorang akan mengetahui mana

yang baik dan mana yang dapat menjadikan seseorang menjadi berguna baik untuk

dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang membutuhkannya.

        Adapun pengertian pendidikan yang lebih jelas, dapat dilihat dalam

pengertian-pengertian       pendidikan       yang    diungkapkan        Soerjono      Soekanto      :

“Pendidikan merupakan suatu alat yang akan membina dan mendorong seseorang

untuk berfikir secara rasional maupun logis, dapat meningkatkan kesadaran untuk
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
menggunakan waktu sebaik-baiknya dengan menyerap banyak pengalaman mengenai

keahlian dan keterampilan sehingga menjadi cepat tanggap terhadap gejala-gejala

sosial yang terjadi” (Soerjono Soekanto,1969 : 143)

b. Pekerjaan

      Pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi karena dari bekerja segala

kebutuhan akan dapat terpenuhi. Pekerjaaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi

namun usaha manusia untuk mendapatkan kepuasan dan mendapatkan imbalan atau

upah, berupa barang dan jasa akan terpenuhi kebutuhan hidupnya.

      Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kemampuan ekonominya, untuk itu

bekerja merupakan suatu keharusan bagi setiap individu sebab dalam bekerja

mengandung dua segi, kepuasan jasmani dan terpenuhinya kebutuhan hidup.

c. Pendapatan

        Pendapatan adalah jumlah semua pendapatan kepala keluarga maupun

anggota keluarga lainnya yang diwujudkan dalam bentuk uang dan barang.

pendapatan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat ekonomi seseorang . Apabila

seseorang mempunyai pendapatan yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwa tingkat

ekonominya tinggi juga. Disamping memiliki penghasilan pokok setiap Keluarga

biasanya memiliki penghasilan lain yang meliputi penghasilan tambahan dan

penghasilan insidentil.

d. Kondisi tempat tingal.

        Menurut Abdulsyani dan Aryana, untuk mengukur tingkat sosial ekonomi

seseorang dari rumahnya, dapat dilihat dari:


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        1. Status rumah yang ditempati, bisa rumah sendiri, rumah dinas, menyewa,

             menumpang pada saudara atau ikut orang lain.

        2. Kondisi fisik bangunan, dapat berupa rumah permanen, kayu dan bambu.

             Keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi, pada umumnya

             menempati rumah permanen, sedangkan keluarga yang keadaan sosial

             ekonominya menengah kebawah menggunakan semi permanen atau tidak

             permanen.

        3. Besarnya rumah yang ditempati, semakin luas rumah yang ditempati pada

             umunya semakin tinggi tingkat sosial ekonominya.

        Rumah dapat mewujudkan suatu tingkat sosial ekonomi bagi keluarga yang

menempati. Apabila rumah tersebut berbeda dalam hal ukuran dan kualitas rumah.

Rumah yang dengan ukuran besar, permanen dan milik pribadi dapat menunjukkan

bahwa kondisi sosial ekonominya tinggi berbeda dengan rumah yang keil, semi

permanen dan menyewa menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya rendah.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
                                             BAB III

                                  METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

        Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian diskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mamahami secara

sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena serta gejala yang diteliti

(Prasetyo, 2005 : 42).



3.2. Lokasi Penelitian

      Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pining,

Kabupaten Gayo Lues. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah :

    1. Lokasi ini merupakan tempat peneliti berdomisili sehingga memudahkan

        dalam mengakses data yang diperlukan.

    2. Terdapatnya unit analisis yang dapat mendukung penelitian ini seperti tempat

        tersebut baru pemekaran.



3.3. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

      Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti (Presetyo,

2005:119). Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah seluruh penduduk

yang tinggal di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues yaitu 1131 KK (Kepala

Keluarga).

      Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dan dianggap dapat

menggambarkan populasinya. Untuk menghitung besarnya sampel didasarkan pada
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
pendapat Taro Yamane (Sarwono, 2006 : 120) yang mengajukan pilihan ukuran

sampel berdasarkan tingkat presisi 10% dan tingkat kepercayaan 90%.

       Rumus yang dikemukakan Taro Yamane adalah :

         N
n=
     N (d)2 + 1

Di mana n : Besarnya sampel,

             N : Besarnya populasi,

             d : Presisi/ derajat kebebasan (peneliti menetapkan 10% atau d = 0,1)

        Dari rumus Taro Yamane tersebut, maka besar sampel yang ditarik pada

penelitian ini adalah :

         N
n=
     N (d)2 + 1

          1131
n=
      1131 (0,1)2 + 1

           1131
n=
       1131 (0,1)2 + 1

           1131
n=
        11, 31 + 1

           1131
n=
          12,31

= 91, 87, Jadi sampelnya adalah : 92 KK

        Jadi , sampel yang digunakan untuk penelitian ini berjumlah 92 KK.

Sedangkan untuk menentukan responden yang berhak dijadikan sampel digunakan
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
proporsional sampling. Penggunaan teknik ini dilakukan dengan menyeleksi setiap

unit sampel yang sesuai dengan ukuran unit sampel dan untuk memungkinkan

memberi peluang kepada populasi yang lebih kecil untuk tetap dipilih sebagai sampel

(Sarwono, 2006 : 115).

        Dalam teknik ini, menggunakan rumus sebagai berikut :

                 n1 x n
        N=
                  n

        n1 : jumlah jiwa

        n : jumlah sampel

        N : jumlah populasi

        Berdasarkan rumus diatas, maka dapat dihitung sampel yang terpilih di setiap

desa berdasarkan KK (Kepala Keluarga), yaitu :

Desa Pinding              315 x 92 : 1131          Sampel adalah 26

Desa Pertik               256 x 92 : 1131          Sampel adalah 20

Desa Uring                215 x 92 : 1131          Sampel adalah 17

Desa Ekan                 106 x 92 : 1131          Sampel adalah 9

Desa Pasir Putih          72 x 92 : 1131           Sampel adalah 6

Desa Pintu Rime           58 x 92 : 1131           Sampel adalah 5

Desa Pepelah              44 x 92 : 1131           Sampel adalah 4

Desa Gajah                37 x 92 : 1131           Sampel adalah             3

Desa Lesten               28 x 92 : 1131           Sampel adalah 2

Jadi, total sampel yang diambil adalah 92 KK.


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
3.4. Teknik Pengumpulan Data

      Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan atau

mengumpulkan data (informasi) yang dapat menjelaskan dan atau menjawab

permasalahan penelitian yang bersangkutan secara objektif.

      Data penelitian dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan

data skunder. Dimana data tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik

pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini

digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi lapangan : yaitu teknik pengumpulan data melalui penelitian langsung

    dengan turun kelokasi penelitian untuk mencari fakta/ data-data yang berkaitan

    dengan masalah yang diteliti, yaitu dengan cara :

    a. Observasi, merupakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti

        untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian.

    b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan

        mengedarkan suatu pertanyaan berupa formulir, diajukan secara tertulis

        kepada responden untuk mendapatkan jawaban tertulis.

    c. Wawancara, yaitu proses pengumpulan informasi dengan mengajukan

        pertanyaan secara langsung mengenai penelitian untuk melengkapi data dari

        koesioner.

    d. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan

        pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Metode ini digunakan untuk

        mengumpulkan data yang ada pada instansi atau lembaga yang relevan untuk

        menyusun deskriptif wilayah penelitian dan untuk melengkapi bahan analisa.
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        Dalam penelitian ini peneliti memerlukan dokumen dari daerah Kecamatan

        pining tentang jumlah aparat Kecamatan dan lain-lain yang dapat mendukung

        penelitian ini.

b. Studi kepustakaan : yaitu teknik pengumpulan data atau informasi yang

    menyangkut masalah yang diteliti dengan mempelajari dan menelaah buku,

    majalah, atau surat kabar dan bentuk tulisan lainnya yang ada relevansi dengan

    masalah yang diteliti.



3.5. Analisis Data

        Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik distribusi

frekuensi. Perhitungan data dengan distribusi ini dengan menghitung frekuensi data

tersebut dipersentasekan disebut juga frekuensi relatif (Sarwono, 2006 : 139). Untuk

menghitung frekuensi tersebut dengan menggunakan rumus :

        Fx
N=               X 100 %
        n

        Keterangan

        Fx : Frekuensi individu

        n : Jumlah Frekuensi/ Kejadian



        Dari data tersebut kemudian dianalisis, dievaluasi, serta disusun kedalam

sebuah laporan penelitian.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
3.6. Jadwal Kegiatan

 No    Kegiatan                                             Bulan ke

                                                            1    2   3   4    5   6    7   8   9

 1     Pra Observasi                                        √

 2     ACC Judul                                            √

 3     Penyusunan Proposal Penelitian                            √ √

 4     Seminar Proposal Penelitian                                       √

 5     Revisi Proposal Penelitian                                        √

 6     Penelitian Ke Lapangan                                                 √

 7     Pengumpulan Data dan Analisis Data                                     √

 8     Bimbingan                                                              √ √ √ √

 9     Penulisan Laporan Akhir                                                         √ √

 10    Sidang Meja Hijau                                                                       √



3.7. Keterbatasan Penelitian

        Keterbatasan dalam penelitian ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan

dan pengalaman yang dimiliki oleh peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian

ilmiah. Kendala yang dihadapi oleh terbatasnya waktu berhubung dengan tempat

penelitian, dimana peneliti mengalami kendala dalam menentukan waktu yang tepat

untuk peneliti menyebarkan angket kepada responden., disamping itu kedekatan

peneliti dengan warga masyarakat.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
                                             BAB IV

                                       ANALISIS DATA



          Pada bab ini penulis akan menyajikan tentang data-data yang diperoleh selama

penelitian di lapangan yang telah dilakukan pada masyarakat Kecamatan Pining. Data

dalam penelitian ini terdiri dari deskripsi lokasi penelitian dan data-data dari lapangan

yaitu koesioner dari responden dan data hasil wawancara dari aparat Kecamatan

Pining.



4.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Masyarakat Pining dan Pemekaran Kecamatan Pining

          Untuk mengenal asal mula atau sejarah masyarakat Pining tidak terlepas dari

suku yang dianutnya yakni suku Gayo. Pada mulanya mereka menetap di Peureulak

yang sekarang wilayah Aceh Timur. Namun perkembangan berikutnya dengan

semakin bertambahnya penduduk menyebabkan mereka mencari pemukiman baru

dan perluasan lapangan kerja.. Sedangkan waktu itu komunikasi yang ada hanyalah

sungai. Maka mereka menyusuri sungai dan akhirnya membawa kepedalaman.

          Menurut Ibrahim Mahmud menyebutkan, perluasan lapangan kerja dan

pemukiman baru ini mengakibatkan berpencar kesegala penjuru yang salah satunya

Jambo Aer. Jambo Aer hulunya adalah Linge Serule. Linge sekarang ini adalah

Kecamatan Isaq dan Serule sekarang adalah Kecamatan Bintang di Aceh Tengah.

          Kerajaan Linge dan Serule mempunyai rakyat dan pemimpin untuk menjaga

kestabilan kedua kerajaan dan segenap rakyatnya diciptakan istilah “Asal Linge awal
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
Serule” Artinya, bahwa orang Gayo berasal dari Linge awal Serule. Hingga sekarang

istilah ini masih berlaku dan menjadi pegangan yang diyakini masyarakat Gayo.

Bahwa nenek moyang mereka mulanya berasal dari Linge dan berawal dari Serule.

(Legenda Sejarah Daerah dan Suku Gayo : 6).

         Akibat dari kepadatan penduduk kemudian terus berkembang ke daerah lain

seperti Peureulak terus ke Peunarun, ke Lokop dan di Takengon Aceh Tengah

sekarang lalu ke Belang Keujeren (Kabupaten Gayo Lues Sekarang).

         Begitu juga dengan Desa Pining, pada mulanya seorang dari Linge adalah

pemburu rusa yang merupakan pekerjaannya di kerajaan Linge. Dengan pekerjaannya

yang setiap hari tersebut membosankan, sehingga ia ingin memburu rusa putih. Pada

kemudian hari, ia tetap ingin memburu rusa tersebut sambil mengikuti jejak rusa

putih itu. Ia menombaknya, dan in berkata dalam bahasa gayo “ihe kahe konyor kone,

iyone kahe ku uke kampung” artinya, dimana nantinya saya mendapat tombak saya,

maka disitu saya akan membuka perkampungan (sumber : Tokoh agama Desa Pertik,

Tgk. Abu Thalib). Ia membuka kampung disebutnya kampung Pining, sehingga

orang itu disebut Datuk Pining. Dan kemudian menyebar sehingga sekarang menjadi

9 desa yaitu desa Pining, Pertik, Pinturime, Ekan, Pasir Putih, Lesten, Pepelah, Uring,

dan desa Gajah. Kecamatan Pining mayoritas masyarakatnya adalah suku Gayo

sebagai penduduk aslinya.

         Desa-Desa tersebut dimekarkan menjadi Kecamatan Pining. Kecamatan

Pining    dimekarkan saat Kecamatan Blangkejeren melakukan pemekaran daerah

menjadi Kabupaten yaitu Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 10 April 2002. alasan

dimekarkannya menjadi Kecamatan adalah sulitnya urusan pemerintahan dan
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
kurangnya pembangunan Desa, hal ini dinyatakan oleh aparat Kecamatan adalah

sebagai berikut :

          “Alasan yang sangat mendasari di laksanakannya pemekaran

          Kecamatan      Pining      adalah      masalah       urusan      administrasi

          pemerintahan yang sangat sulit untuk mengurusnya, karena

          Kecamatan Pining sangat jauh dengan Kecamatan induk”.

          (Wawancara dengan Aparat Kecamatan Bpk.Zulfikar, 2009).

          Pemekeranan ini dilakukan supaya ada pemerataan pembangunan dengan

Kecamatan Induk, seperti yang dikatakan aparat Kecamatan adalah :

          “yang turut bereran serta merumuskan pemekaran tersebut adalah

          tokoh masyarakat se-Kecamatanp Pining dan didukung oleh

          Kecamatan induk yaitu Kecamatan Blang Keujeren” (wawancara

          dengan Camat, Bpk Abu Thalib, 2009)

          Secara umum mata pencaharian mereka sehari-hari adalah bertani dan

berkebun menjadi modal utama perekonomian masyarakat dengan cara membabat

hutan (Nebes) yang mengolahnya untuk tanaman coklat, jagung, ubi-ubian, dan lain-

lain, disawah seperti padi dan cabai.

          Kecamatan Pining terletak di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Nangroe Aceh

Darussalam (NAD) yang luas wilayahnya 1.100 km. Secara geografis Kecamatan

Pining memiliki batas-batas sebagai berikut :

      -    Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lokob Aceh Timur

      -    Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rikit Gaib

      -    Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalol Pulo Tiga Aceh Timur
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
      -    Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten

           Gayo Lues

          Kecamatan Pining merupakan daerah baru pemekaran yang sedang giat

melakukan pembangunan, Sebagai daerah hasil pemekaran yang baru tentunya masih

banyak      pembenahan         infrastruktur     dalam      memenuhi        pelayanan         kepada

masyarakatnya.



4.1.2. Gambaran Penduduk Kecamatan Pining

4.1.2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa

                                                                        Jenis Kelamin

     Desa          Jumlah Penduduk                KK            Laki-Laki          Perempuan

 Pinding                   1.315                  315               618                 697

 Pertik                     675                   256               327                 348

 Uring                      628                   215               297                 331

 Ekan                       461                   106               230                 231

 Pasir Putih                458                    72               206                 252

 Pintu Rime                 486                    58               226                 260

 Pepelah                    154                    44                60                  94

 Gajah                      170                    37                79                  91

 Lesten                     150                    28                70                  80

 Jumlah                    4.497                 1131              2.113               2.430

Sumber : Pemerintah Kecamatan Pining 2008-2009

Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        Masalah kependudukan yang antara lain meliputi jumlah distribusi penduduk

merupakan salah satu masalah yang harus diperhatikan secara saksama dalam proses

pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi, tetapi dapat pula

menjadi beban dalam proses pembangunan jika kualitasnya rendah. Oleh sebab itu

untuk menunjang keberhasilan pembangunan, dalam menangani permasalahan

penduduk, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah

penduduk tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya

manusianya. Karenanya, program perencanaan pembangunan manusia harus

mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.



4.1.2.2.Tingkat Pendidikan Masyarakat

 No       Pendidikan                  Jumlah

 1        SD                          1136

 2        SMP                         328

 3        SMA                         288

 4        Perguruan Tinggi            43

Sumber : Pemerintah Kecamatan Pining 2008-2009

        Tingkat pendidikan Kecamatan Pining masih tergolong rendah, karena rata-

rata masyarakatnya kebanyakan hanya mengecap pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Hal ini mungkin karena pengaruh dari orang tua dahulu, mereka berperinsif sekolah

sama dengan tidak sekolah tujuannya hanya mencari uang. Oleh karena itu mereka

lebih memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan bekerja mengikuti


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
orangtuanya. Padahal Pendidikan merupakan proses pemberdayaan manusia sebagai

subjek sekaligus objek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Mengingat

pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas

sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan setiap manusia,

karena tingkat pendidikan yang tinggi cendrung sangat berkaitan dengan

kesejahteraan ekonomi. Tingkat pendidikan tinggi akan memberikan kesejahteraan

yang baik pula. Hal tersebut menjadi kebenaran umum, karena pendidikan merupakan

salah satu kesempatan yang sangat penting bagi seseorang untuk meningkatkan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, maka akan besar dan baik pula dalam

memperoleh pekerjaan, sehingga pendapatan akan dihasilkanpun akan lebih baik

pula.



4.1.2.3.Tingkat Pekerjaan Masyarakat

 No       Pekerjaan                   Jumlah

 1        Petani                      1812

 2        PNS                         35

 3        Wiraswasta                  85

Sumber : Pemerintah Kecamatan Pining 2008-2009

        Pekerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai

kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan

kesejahteraan seluruh masyarakat. Di kecamatan Pining tersebut dapat dilihat bahwa

masyarakatnya lebih banyak bergelut di bidang pertanian, karena hal ini merupakan


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
turun-temurun dari nenek moyang mereka. Walaupun ada sebagian PNS dan

Wiraswasta, namun mereka juga memiliki lahan pertanian yang sebagian dikerjakan

orang lain.



4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Pining


                                              Camat




                                                                   Sekstaris Kecamatan



     Seksi                     Seksi                      Seksi                     Seksi
  Pemetintahan              Pembangunan                Kesejahtraan              Ketentraman
                                                          Sosial                     dan
                                                                                  Ketertiban



        Struktur     organisasi      Kecamatan       Pining     sangat     sederhana,      struktur

organisasinya adalah sebagai berikut :

1. Camat

        Camat membawahi seluruh jabatan yang ada dalam struktur organisasi

Kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan

        Sekretaris kecamatan merupakan unsur staff, yang dipimpin oleh seorang

sekretaris kecamatan yang selanjutnya disebut SEKCAM, berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Camat.


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
3. Seksi Pemerintahan

        Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintahan Kecamatan

dibidang penyelenggaraan pemerintahan, dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang

berada dibawa dan bertanggungjawab kepada Camat.

4. Seksi Pembangunan

        Seksi     pembangunan         merupakan       unsur     penyelenggara       pemerintahan

Kecamatan di bidang pembangunan, yang dipimpin oleh seorang kepala seksi, berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

        Seksi Kesejahteraan Sosial merupakan unsur penyelenggara pemerintahan

Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial yaitu mengkordinasikan program dan

melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kepemudaan, olah raga.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

        Seksi     ketentraman      dan     ketertiban     merupakan       unsur    penyelenggara

pemerintahan Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban, yaitu melakukan

pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan ideology dan politik

dalam negeri serta pembinaan Polisi Pamong Praja.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
4.1.4. Sarana Umum

4.1.4.1.Sarana Kesehatan

 No       Keterangan                  Jumlah

 1        Rumah Sakit                 1

 2        Puskesmas                   2

 3        Posyandu                    9

Sumber : Pemerintah Kecamatan Pining 2008-2009

        Di Kecamatan Pining ini sarana dibidang kesehatan masih tergolong minim,

kebanyakan hanya tersedia Posyandu, itu di setiap Desa ada. Tapi Puskesmas hanya

ada dua yaitu di Desa Pining dan Desa Uring, dan Rumah Sakit hanya ada satu yaitu

di Desa Pining. Bila ada anggota kelurarga yang menderita penyakit serius, pada

umumnya tidak dapat diatasi berhubung karena dari Desa lain ke Desa Pining

tersebut berjauhan.



4.1.4.2.Sarana Pendidikan

 No       Keterangan                  Jumlah

 1        SD                          9

 2        SMP                         2

 3        SMA                         1

Sumber : Pemerintah Kecamatan Pining 2008-2009

        Sarana pendidikan di Kecamatan Pining saat ini masih kurang dimana hanya

Sekolah Dasar (SD) yang ada setiap Desa, namun Sekolah Menengah Pertama (SMP)


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
hanya ada 2 yaitu di Desa Uring dan Desa Pining. Sedangkan Sekolah Menengah

Atas hanya ada satu yaitu di Desa Pining.



4.1.4.3. Sarana Ibadah

 No       Keterangan                  Jumlah

 1        Mesjid                      9

 2        Meunasah                    12

 3        Mushola                     5

Sumber : Pemerintah Kecamatan Pining 2008-2009

        Sarana ibadah di Kecamatan Pining seperti Mesjid, Meunasah, dan Mushola.

Semua sarana ibadah tersebut setiap desa mempunyai Mesjid dan digunakan bagi

orang beragama islam, karena penduduk Kecamatan Pining mayoritas beragama

islam. Mesjid tersebut digunakan tempat orang beribadah seperti sholat jum’at, sholat

lima waktu, dan sholat lainnya, ini merupakan rutinitas masyarakat tersebut.

Meunasah digunakan untuk tempat musyawarah seperti musyawarah dalam

mengadakan acara kesenian, acara muda-mudi, dan lain-lain. Disamping itu,

Meunasah juga digunakan untuk acara-acara keagamaan yakni hari-hari besar agama

islam seperti Maulid Nabi, Israq-Miqra’, Musabaqah, dan lain-lain. Sedangkan

Mushola digunakan untuk sholat juga namun hanya orang-orang yang dekat dengan

rumahnya saja. Di Mushola ini tidak ada orang yang mengadakan sholat jumat.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
4.1.4.4.Sarana Komunikasi

        Sarana konukasi di Kecamatan Pining kurang memadai, kenyataan ini terlihat

dari segi elektronik yang dimiliki warga seperti Televisi harus memakai parabola,

bagi yang kurang mampu terpaksa mereka tidah bias melihat informasi diluer daerah

mereka, begitu juga dengan hanphone. Sarana komunikasi yang sering digunakan

masyarakat adalah radio, inilah sarana komunikasi yang digunakan untuk

memperoleh informasi baik berita daerah maupun yang lainnya.



4.2. Analisis Tabel Tunggal

Tabel 4.2.1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin
 No               Jenis Kelamin                        Frekuensi                Persentase (%)

  1    Laki-Laki                                            92              100

  2    Perempuan                                             -              -

 Jumlah                                                     92              100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan Tabel 4.2.1. diatas, selama penulis melakukan penelitian

dilapangan kepada 92 responden, bahwa semuanya adalah laki-laki yang berjumlah

92 (100%), karena disini peneliti menetapkan sebagai responden adalah Kepala

Keluarga (KK)




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
Tabel 4.2.2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur
 No                    Umur                            Frekuensi                Persentase (%)

 1     20-30 tahun                                          37              40,22

 2     31-40 tahun                                          41              44,57

 3     40-50 tahun                                          12              13,04

 4     50 tahun keatas                                      2               2,17

 Jumlah                                                     92              100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan 4.2.2. diatas dapat dilihat jumlah responden umur 20-30 tahun

yang berjumlah 37 orang (40,22), umur 31-40 tahun sebanyak 41 orang (44,57%),

umur 40-50 tahun sebanyak 12 orang (13,04), sisanya umur 50 tahun keatas

berjumlah 2 orang (2,17). Berdasarkan klasifikasi umur diatas, dapat dinyatakan

bahwa mayoritas responden berusia 31-40 tahun.



Tabel 4.2.3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan
 No                  Pekerjaan                         Frekuensi                Persentase (%)

 1     Petani/Berkebun                                      70              76,09

 2     Wiraswasta                                           13              14,13

 3     PNS                                                  9               9,78

 4     Lain-lain                                             -              -

 Jumlah                                                     92              100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009



Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        Berdasarkan tabel 4.2.3 diatas dapat dilihat dimana yang berprofesi sebagai

Petani/berkebun sebanyak 70 orang (76,09%), kemudian wiraswasta/ pedagang

sebanyak 13 orang (14,13%), yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 9

orang (9,78%). Pekerjaan merupakan sesuatu yang dijadikan pokok penghidupan

sehingga semua orang berusaha untuk memperoleh pekerjaan demi keinginan untuk

mendapatkan nafkah yang memadai dengan tidak meninggalkan norma agama dan

susila yang berlaku di masyarakat. Bicara mengenai pekerjaan masyarakat

Kecamatan Pining tentu tidak terlepas dari keragaman, namun sebagaian besar

masyarakat yang ada di Kecamatan tersebut bergelut di sektor pertanian/perkebunan,

misalnya bercocok tanam padi, di sektor perkebunan menanam coklat, nilam, kemiri,

dan lain-lain.



Tabel 4.2.4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan
 No                 Pendidikan                         Frekuensi              Persentase (%)

 1     SD                                                   52              56,52

 2     SMP                                                  20              21,74

 3     SMA                                                  13              14,13

 4     Penguruan Tinggi                                     7               7,61

 Jumlah                                                     92              100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan Tabel 4.2.4 diatas jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah

tamatan SD yaitu sebanyak 52 orang (56,52%), dilanjutkan dengan tamatan SMP

sebanyak 20 orang (21,74%), kemudian tamatan SMA sebanyak 13 orang (14,13%),
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
sedangkan sisanya tamatan Perguruan Tinggi sebanyak 7 orang (7,61%). Ditinjau dari

aspek pendidikan masyarakat Kecamatan Pining adalah mayoritas tamatan SD.

Pendidikan merupakan unsur yang penting bagi manusia guna meningkatkan kualitas

sumber daya manusia. Hal ini berarti bahwa pendidikan masyarakat Pining sangat

minim, sehingga kurang mampu dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi

masyarakat yang lebih baik.



Tabel 4.2.5. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Agama
 No                   Agama                            Frekuensi                Persentase (%)

 1     Islam                                                92              100

 2     Kristen Protestan                                     -              -

 3     Kristen Katolik                                       -              -

 4     Budha                                                 -              -

 5     Hindu                                                 -              -

 Jumlah                                                     92              100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan Tabel 4.2.5 diatas bahwa penduduk masyarakat Kecamatan

Pining mayoritas beragama Islam, dimana penulis melakukan kepada 92 orang

(100%) semuanya beragama Islam. Masyarakat Gayo yang menyebut dirinya dengan

“Urang Gayo”, adalah pemeluk agama Islam. Secara lahiriah ke-Islaman orang Gayo

dapat dilihat dari pola perkampungan dengan bangunan Meunasah, Mushola/Joyah

dan Mesjid. Bagi masyarakat Gayo, agama Islam dengan segala Akidah dan

Kaidahnya merupakan acuan utama perilaku mereka yang bergandeng dengan norma
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
Adat. Keterjalinan antara Agama dan Adat ini terekam jelas dalam ungkapan “Edet

Pegerni Agama”



Tabel 4.2.6. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Suku
 No                     Suku                           Frekuensi                Persentase (%)

 1     Suku Gayo                                            87              94,57

 2     Suku Aceh                                             -              -

 3     Suku Jawa                                            5               5,43

 4     Suku Padang

 5     Suku Batak                                            -              -

 Jumlah                                                     92              100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan Tabel 4.2.6 diatas bahwa sebanyak 87 orang (94,57%) adalah

suku Gayo, sisanya 5 orang (5,43%) adalah suku Jawa Dalam hal ini dapat

dinyatakan bahwa masyarakat Kecamatan Pining mayoritas dihuni oleh suku Gayo

dan daerah Kecamatan Pining adalah milik orang Gayo.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
Tabel 4.2.7. Distribusi Frekuensi Tentang Pendapatan Perbulan
 No                Pendapatan                          Frekuensi              Persentase (%)

 1     Rp 500.000-Rp1.000.000                               53              57,61

 2     Rp1.000.000-Rp 1.500.000                             20              21,74

 3     Rp 1.500.000-Rp 2.000.000                            14              15,22

 4     Lebih dari Rp 2.000.000                              5               5,43

 Jumlah                                                     92              100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.7 diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 53 orang

(57,61%) menyatakan berpenghasilan Rp 500.000-Rp 1.000.000. sebanyak 20 orang

(21,74%) berpenghasilan Rp 1.000.000-1.500.000, dan 14 orang (15,22%)

penghasilannya Rp 1.500.000-Rp 2.000.000. Sisanya 5 0rang (5,43%) berpenghasilan

≥ Rp 2.000.000. Orang yang hidup dalam lingkungan keluarga dengan penghasilan

yang tinggi, dia akan dengan mudah mendapatkan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan. Hal ini berkebalikan dengan orang yang hidup dengan penghasilan yang

sedikit, maka kebutuhan akan sarana prasarana akan terkalahkan oleh kebutuhan lain

yang lebih esensial.

        Ditinjau dari penghasilan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan

Pining berpenghasilan rendah, karena penghasilan mereka mayoritas petani yang

sifatnya tidak selalu tetap, kadangkala mereka mendapat keuntungan yang tinggi bila

hasil pertanian mereka berhasil atau harga naik dan kadang mereka mengalami

penurunan bila gagal panen atau harga dipasaran menurun.


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
Tabel 4.2.8. Distribusi Frekuensi Tentang Pengeluaran Perbulan
 No                Pengeluaran                         Frekuensi              Persentase (%)

 1     Rp 300.000                                           17              18,48

 2     Rp 500.000                                           33              35,87

 3     Rp 700.000                                           30              33,61

 4     Lebih dari Rp 700.000                                12              13,04

 Jumlah                                                     92              100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.8 diatas, sebanyak 17 orang (18,48%) pengeluarannya

Rp 300.000 dan sebanyak 33 orang (35,87%) pengeluarannya Rp 500.000. Sebanyak

30 orang (33,61%) pengeluarannya Rp 700.000, sisanya 12 orang (13,04%)

pengeluarannya lebih dari Rp 700.000. Disini dapat dinyatakan pengeluaran

penduduk Kecamatan Pining rata-rata Rp 500.000. Hal ini ada hubungannya dengan

pendapatan, karena pendapatan mereka rendah maka pengeluaran mereka juga rendah

atau sederhana dan digunakan untuk kebutuhan pokok yang diutamakan.



Tabel 4.2.9. Distribusi Frekuensi Tentang Pendapatan Dalam Pemenuhan
                 Kebutuhan Sehari-Hari
 No         Pemenuhan Kebutuhan                        Frekuensi              Persentase (%)

 1     Cukup                                                31              33,70

 2     Tidak Cukup                                          61              66,30

 Jumlah                                                     92              100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        Berdasarkan tabel 4.2.9 diatas, bahwa 31 orang (33,70%) menyatakan cukup,

sebanyak 61 orang (66,30%) menyatakan tidak cukup. Kebutuhan pokok sebagai

kebutuhan esensial yang sedapat mungkin harus dipenuhi oleh suatu rumah tangga

agar bisa hidup secara wajar. Kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi antara lain

makanan, pakaiaan, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan

lain dipenuhi sebagai kebutuhan pelengkap. Ditinjau dari pendapatan dalam

pemenuhan kebutuhan sehari-hari bahwa masyarakat menyatakan tidak cukup, karena

berhubung harga barang sekarang sangat mahal pemenuhan kebutuhan sehari-hari

seperti kebutuhan pokok yang meningkat sehingga sulitnya memenuhi kebutuhan

hidup dengan pendapat yang rendah.



Tabel 4.2.10. Distribusi Frekuensi Tentang Pekerjaan Tambahan
 No          Pekerjaan Tambahan                         Frekuensi              Persentase (%)

 1     Ada                                                   79               85,87

 2     Tidak                                                 13               14,13

 Jumlah                                                      92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.10 diatas tentang pekerjaan tambahan dapat dilihat,

sebanyak 79 orang (85,87%) menyatakan ada pekerjaan tambahan. Sisanya sebanyak

13 orang (14,13%) menyatakan tidak mempunyai pekerjaan tambahan. Ditinjau dari

pekerjaan tambahan bahwa masyarakat menyatakan ada pekerjaan tambahan,

alasannya karena pendapatan mereka tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup

dan perlu penambahan dengan mencari pekerjaan lain. Dalam mencari penambahan
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
pendapatan dalam keluarga baik istri maupun suami ikut berperan. Pekerjaan tersebut

seperti suami mencari ikan dan mencari cendana, bagi istri seperti menganyam tikar,

membuat kue, dan lain-lain.



Tabel 4.2.11. Distribusi Frekuensi Tentang Uang Yang Ditabung
 No           Uang Yang Ditabung                        Frekuensi              Persentase (%)

 1     Ya                                                    36               39,13

 2     Tidak                                                 56               60,87

 Jumlah                                                      92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.11 diatas tentang uang yang ditabung bahwa 36 orang

(39,13%) menyatakan mereka memiliki tabungan. Sisanya 56 orang (60,57%) mereka

menyatakan tidak mempunyai tabungan. Ditinjau dari keinginan menabung bahwa

masyarakat menyatakan tidak memiliki tabungan karena penghasilan yang mereka

dapatkan masih tidak mencukupi sehingga mereka belum bisa menyisihkan uang

untuk ditabung, mereka lebih mengutamakan kebutuhannya sehari-hari.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
Tabel 4.2.12. Distribusi Frekuensi Tentang Menyekolahkan Anak Kejenjang
                 Yang Lebih Tinggi
 No          Menyekolahkan anak                         Frekuensi              Persentase (%)

 1     Ada                                                   87               94,57

 3     Tidak Ada                                             5                5,43

 Jumlah                                                      92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.12 diatas keinginan untuk menyekolahkan ananknya

kejenjang yang lebih tinggi dapat dilihat bahwa 87 orang (94,57%) ada keinginan

meyekolahkan anak. Sebanyak 5 orang (5,43%) menyatakan tdak ada keinginan

untuk menyekolahkan anak. Agar dapat melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan

yang lebih tinggi dibutuhkan adanya sarana dan kelengkapan yang memadai. Untuk

memenuhi sarana dan kelengkapan tersebut diperlukan dana. Masalah ketersediaan

dana untuk melanjutkan sekolah berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi

orangtua. Kebanyakan orangtua menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses

dalam pendidikan maupun karirnya, sehingga di masa yang akan datang mereka dapat

memperbaiki kualitas hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ditinjau dari

kenginan orang tua untuk menyekolahkan anak bahwa masyarakat menyatakan ada,

hal ini alasanya karena orang tuanya sudah merasa ditengah-tengah masyarakat

berpendidikan rendah sehingga tidak memiliki pekerjaan sebaik orang yang

mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan hal ini mereka ingin

menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi.



Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
Tabel 4.2.13. Distribusi Frekuensi Tentang Status Rumah Yang Ditempati
 No               Status rumah                          Frekuensi             Persentase (%)

 1     Milik sendiri                                         70               76,09

 2     Sewa                                                  5                5,43

 3     Numpang dengan orang tua                              17               18,48

 Jumlah                                                      92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tebel 4.2.13 diatas bahwa sebanyak 70 orang (76,09%)

menyatakan status rumah yang mereka tempati adalah milik sendiri. Dan 5 orang

(5,43%) menyatakan status rumah yang ditempati adalah sewa, Sisanya 17 orang

(18,48%) Numpang dengan orang tua. Ditinjau dari status rumah yang ditempati

masyarakat menyatakan adalah milik sendiri.



Tabel 4.2.14. Distribusi Frekuensi Tentang Bentuk Rumah
 No               Bentuk rumah                          Frekuensi                 Persentase (%)

 1     Papan                                                 70               76,09

 2     Semi permanen                                         15               16,30

 3     Permanen                                              7                7,61

 3     Gedung                                                 -               -

 Jumlah                                                      92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tebel 4.2.14 diatas berdasarkan bentuk rumah dapat dilihat bahwa

sebanyak 70 orang (76,09 %) menyatakan papan, sebanyak 15 orang (16,30%)
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
menyatakan semi permanen. Sisanya sebanyak 7 orang (7,61%) menyatakan

permanen. Ditinjau dari bentuk rumah yang ditempati masyarakat menyatakan betuk

rumah mereka adalah papan dan sangat sederhana, alasanya karena keadaan ekonomi

mereka masih tergolong lemah sehingga mereka belum sanggup membangun rumah

berbentuk semi permanen ataupun permanen.



Tabel 4.2.15. Distribusi Frekuensi Tentang Keluarga Sakit
 No              Keluarga Sakit                         Frekuensi              Persentase (%)

 1     Rumah sakit                                           5                5,43

 2     Puskesmas                                             15               16,30

 3     Posyandu                                              56               60,87

 3     Lain-lain                                             16               17,40

 Jumlah                                                      92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.15 diatas, bahwa 5 orang (5,43%) masyarakat

membawa ke rumah sakit, sebanyak 15 orang (16,30%) masyarakat membawa ke

Puskesmas, sebanyak 56 orang (60,87%)                  menyatakan membawa ke Posyandu,

Sisanya masyarakat menyatakan sebanyak 16 orang (17,40%) bila ada anggota

keluarga yang sakit, masyarakat membawa ke lain-lain (Dukun, Pengobatan

Alternatif). Ditinjau dari bila ada anggota keluarga yang sakit, masyarakat

menyatakan membawa ke Posyandu karena biaya perawatan murah.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
Tabel 4.2.16. Distribusi Frekuensi Tentang Mengurus KTP
 No              Mengurus KTP                           Frekuensi             Persentase (%)

 1     Pernah                                                92               100

 2     Tidak pernah                                           -               -

 Jumlah                                                      92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.16 diatas bahwa 92 orang (100%) penduduk masyarakat

Pining sudah pernah mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) bahkan sudah memiliki

KTP. Hai ini merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki masyarakat sebagai

identitas warga Negara Indonesia.



Tabel 4.2.17. Distribusi Frekuensi Tentang Mengurus ASKIN
 No             Mengurus ASKIN                          Frekuensi                 Persentase (%)

 1     Pernah                                                82               89,13

 2     Tidak pernah                                          10               10,87

 Jumlah                                                      92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

      Berdasarkan tabel 4.2.17 diatas dapat dilihat bahwa 82 orang (89,13%)

menyatakan pernah mengurus ASKIN, dan sebanyak 10 orang (10,87%) menyatakan

tidak pernah mengurus ASKIN. Jadi, dapat dinyatakan bahwa masyarakat Kecamatan

Pining memiliki Askes, hal ini untuk menggunakan sarana kesehatan yang ada di

daerah mereka agar biaya dalam pengobatan bagi keluarga yang sakit dikenakan

biaya yang murah. Namun, kenyataannya pada masyarakat Pining saat ini belum
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
berjalan dengan baik dimana masyarakat yang memiliki ASKIN mendapatkan

pelayanan yang lambat.



Tabel 4.2.18. Distribusi Frekuensi Tentang Mengurus Kartu Keluarga (KK)
 No               Mengurus KK                           Frekuensi                 Persentase (%)

 1     Pernah                                                92               100

 3     Tidak pernah                                           -               -

 Jumlah                                                      92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.18 diatas bahwa 92 orang (100%) penduduk masyarakat

Pining sudah pernah mengurus Kartu Keluarga (KK) bahkan sudah memiliki Kartu

Keluarga. Kartu Keluarga (KK) ini sangat perlu bagi masyarakat sebagai syarat

pelayanan yang lain seperti pengurusan KTP, ASKIN, SKTM, dan lain-lain.



Tabel 4.2.19. Distribusi Frekuensi Tentang Mengurus Surat Keterangan Tidak
                   Mampu (SKTM)
 No              Mengurus (SKTM)                           Frekuensi              Persentase (%)

 1     Pernah                                                     63              68,48

 2     Tidak pernah                                               29              31,52

 Jumlah                                                           92              100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.19 diatas dapat dilihat bahwa 63 orang (68,48%)

menyatakan pernah mengurus surat keterangan miskin, dan sebanyak 29 orang

Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
(31,52%). Hal ini dapat dinyatakan rata-rata masyarakat mempunyai surat keterangan

miskin dan dapat digunakan sebagai pelayanan pendidikan gratis dan adanya bantuan/

beasiswa bagi anak-anak mereka.



Tabel 4.2.20. Distribusi Frekuensi Tentang Mengurus Surat Tanah
 No           Mengurus Surat Tanah                         Frekuensi            Persentase (%)

 1     Pernah                                                   53              57,61

 2     Tidak pernah                                             39              42,39

 Jumlah                                                         92              100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.20 diatas, sebanyak 53 orang (57,61%) menyatakan

pernah mengurus surat tanah, sebanyak 39 orang (42,39%) menyatakan tidak pernah.

Disini dapat dinyatakan bahwa masyarakat Kecamatan Pining pernah mengurus surat

tanah seperti sertifikat tanah guna untuk menghindari sengketa tanah.



Tabel 4.2.21. Distribusi Frekuensi Tentang Prosedur Pelayanan
 No              Prosedur Pelayanan                        Frekuensi            Persentase (%)

 1     Mudah                                                    49              53.26

 2     Tidak Mudah                                              43              46,74

 Jumlah                                                         92              100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.21 diatas sebanyak 49 orang (53,26%) menyatakan

mudah, sisanya 41 orang (41,57%) menyatakan tidak mudah. Ditinjau dari prosedur
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan, yaitu masyarakat menyatakan

bahwa prosedur pelayanan adalah mudah karena masyarakat langsung ke Kantor

Camat dalam mengurus pelayanan dan tidak ada perantara agar tidak berbelit-belit.



Tabel 4.2.22. Distribusi Frekuensi Tentang                    Petunjuk Yang Jelas Dalam
                   Pelayanan
 No              Petunjuk Pelayanan                        Frekuensi            Persentase (%)

 1     Ya                                                       80              86,96

       Tidak                                                    12              13,04

 Jumlah                                                         92              100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.22 diatas sebanyak 80 orang (86,96%) menjawab Ya,

Sisanya sebanyak 12 orang (13,04) masyarakat menjawab tidak ada. Ditinjau dari

petunjuk yang jelas dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan,

yaitu masyarakat menyatakan “Ya” artinya bahwa pemerintah Kecamatan

memberikan petunjuk seperti seperti memberikan petunjuk dalam pengisian formulir

yaitu biodata pribadi serta petugas mengharuskan pakai baju kemeja untuk dibuat

pasfoto secara langsung dikantor Camat.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
Tabel 4.2.23. Distribusi Frekuensi Tentang Ketepatan Pelaksanann Waktu
                   Pelayanan
 No               Ketepatan Waktu                          Frekuensi            Persentase (%)

 1     Tepat waktu                                              15              16,30

       Tidak tepat waktu                                        77              83,69

 Jumlah                                                         92              100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Dari tabel 4.2.23 diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 15 orang (16,30%)

menyatakan bahwa penyelesaian pelayanan tepat waktu. Sisanya 77 orang (83,63%)

menyatakan penyelesaian pelayanan tidak tepat waktu. Ditinjau dari ketepatan waktu

pelayanan diberikan oleh pemerintah Kecamatan bahwa masyarakat menyatakan

tidak tepat waktu. Karena ada hambatan seperti listrik tidak hidup siang malam, dan

Bapak Camat tidak ada ditempat.




Tabel 4.2.24. Distribusi Frekuensi Tentang Kesesuaian Biaya Yang Dibayar
                 Dengan Biaya Yang Ditetapkan
 No               Kesesuaian Biaya                         Frekuensi            Persentase (%)

 1     Sesuai                                                   69              75

 2     Tidak sesuai                                             23              25

 Jumlah                                                         92              100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        Dari tabel 4.2.24 diatas dapat dilihat bahwa 69 orang (75%), sisanya 23 orang

(25%) menyatakan tidak sesuai. Ditinjau dari kesesuaian biaya yang dibayar dengan

biaya yang ditetapkan bahwa masyarakat menyatakan sesuai dan wajar, dimana

dalam pengurusan pelayanan seperti pengurusan KTP adalah sebesar Rp 20.000,- dan

ini sudah merupakan suatu peraturan dalam pembuatan KTP dan petugas tidak

meminta biaya diluar ketentuan tersebut.



Tabel 4.2.25. Distribusi Frekuensi Tentang Kesopanan Dan Keramahan Petugas
                 Dalam Memberikan Pelayanan
 No         Kesopanan dan Keramahan                        Frekuensi            Persentase (%)

 1     Sopan dan ramah                                          80              86,96

 2     Tidak sopan dan tidak ramah                              12              13,04

 Jumlah                                                         92              100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan hasil penyebaran koesioner dapat dilihat pada tabel 4.2.25

sebanyak 80 orang (86,96%) menyatakan sopan dan ramah, sisanya 12 orang

(13,04%) menyatakan kurang sopan dan kurang ramah. Ditinjau dari kesopanan dan

keramahan petugas aparat Kecamatan, yaitu responden menyatakan bahhwa petugas

aparat Kecamatan dalam memberikan pelayanan bersikap sopan dan ramah. Hal ini

dikarenakan antara masyarakat dan aparat Kecamatan sudah saling mengenal, bahkan

masyarakat sering diarahkan aparat dalam pengurusan pelayanan. Petugas pelayanan

tidak pernah menunjukkan raut muka yang seram dan saat berkomunikasi dengan

masyarakat, petugas menggunakan tutur kata yang halus sehingga pelanggan merasa

Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
dihormati dan dihargai saat melakukan pelayanan terutama saat proses pelayanan

dilakukan.



Tabel 4.2.26. Distribusi Frekuensi Tentang Perbedaan Antara Warga
                     Masyarakat Dalam Memberikan Pelayanan
 No          Perbedaan Antara Warga                       Frekuensi             Persentase (%)

 1     Ada                                                     44               47,83

 2     Tidak ada                                               48               52,17

 Jumlah                                                        92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.26 diatas dapat dilihat sebanyak 44 orang (47,83%)

menyatakan bahwa aparat Kecamatan ada                       membeda-bedakan antar warga

masyarakat. Sedangkan 48 orang (52,17%) responden menyatakan aparat Kecamatan

tidak ada membeda-bedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang

lain. Ditinjau dari perbedaan antara warga masyarakat bahwa tidak ada perbedaan

antara warga masyarakat. Aparat Kecamatan selalu mendahulukan orang pertama

yang datang dan walaupun ada keluarga petugas pelayanan namun petugas

memperlakukan semua masyarakat secara adil.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
Tabel 4.2.27. Distribusi Frekuensi Tentang Kemampuan Petugas Dalam
                    Memberikan Pelayanan
 No             Kemampuan Petugas                         Frekuensi             Persentase (%)

 1     Mampu                                                   39               42,40

 2     Tidak mampu                                             53               57,60

 Jumlah                                                        92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

           Berdasarkan tabel 4.2.27 diatas bahwa sebanyak 39 orang (42,40%) responden

menyatakan aparat Kecamatan mampu, Sedangkan 53 orang (57,60%) menyatakan

aparat Kecamatan tidak mampu. Ditinjau dari kemampuan petugas aparat Kecamatan,

masyarakat menyatakan bahwa petugas tidak mampu memberikan pelayanan kepada

masyarakat seperti ketepatan waktu penyelesaian pelayanan, kecepatan pelayanan

belum berjalan dengan baik. Disamping itu                 adanya keterbatasan sarana dalam

pelayanan sehingga proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang

efektif.



Tabel 4.2.28. Distribusi Frekuensi Tentang Jarak Pusat Pelayanan Dengan
                    Pemukiman Penduduk
 No            Jarak Pusat Pelayanan                      Frekuensi             Persentase (%)

 1     Mudah dijangkau                                         54               58,70

 2     Tidak mudah dijangkau                                   38               41,30

 Jumlah                                                        92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        Berdasarkan tabel 4.2.28 diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 54 orang

(58,70%) menyatakan mudah dijangkau, Sisanya 38 orang (41,30%) menyatakan

tidak mudah dijangkau. Ditinjau dari jarak antara pemukiman masyarakat dengan

pusat pelayanan bahwa masyarakat menyatakan mudah dijangkau, karena pemukiman

mereka dekat dengan Kantor Camat.



Tabel 4.2.29. Distribusi Frekuensi Tentang Kelengkapanan Sarana Dan
                   Prasarana Dalam Pelayanan
 No            Kelengkapan Sarana                         Frekuensi             Persentase (%)

 1     Lengkap                                                 10               10,87

 3     Tidak lengkap                                           82               89,13

 Jumlah                                                        92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.29 diatas dapat dilihat bahwa 10 orang (10,87%)

menyatakan sarana dan prasarana sudah lengkap, Sisanya sebanyak 82 orang

(89,13%) menyatakan tidak lengkap. Ditinjau dari kelengkapan sarana dan prasarana

yang dibutuhkan dalam pelayanan di Kecamatan Pining bahwa masyarakat

menyatakan tidak lengkap dimana sarana yang dibutuhkan belum terpenuhi seperti

sarana komunikasi serta saranan dan prasarana yang dapat menunjang kecepatan

pelayanan seperti listrik siang malam belum berjalan dengan baik.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
Tabel 4.2.30. Distribusi Frekuensi Tentang Kecepatan Dalam Pelayanan
 No            Kecepatan Pelayanan                        Frekuensi             Persentase (%)

 1     Cepat                                                   15               16,30

 2     Tidak cepat                                             77               83,70

 Jumlah                                                        92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.30 diatas bahwa sebanyak 15 orang (16,30) menyatakan

pelayanan telah berlangsung cepat, Sedangkan 77 orang (83,70%) menyatakan proses

pelayanan yang diberikan aparat Kecamatan tidak cepat. Ditinjau dari kecepatan

pelayanan yang diberikan aparat Kecamatan, masyarakat menyatakan bahwa

kecepatan pelayanan termasuk tidak cepat karena harus menunggu sampai 1 sampai 2

minggu dan itupun bertahap maksudnya tidak sekali siap dan harus menunggu

minggu depannya lagi.



Tabel 4.2.31. Distribusi Frekuensi Tentang Keamanan Dan                             Kenyamanan
                   Dalam Pelayanan
 No       Keamanan dan Kenyamanan                         Frekuensi             Persentase (%)

 1     Aman dan nyaman                                         72               78,26

 3     Tidak aman dan tidak nyaman                             20               21,74

 Jumlah                                                        92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.31 diatas dapat dilihat bahwa 72 orang (78,26%)

menyatakan aman. Sisanya 20 orang (21,74%) menyatakan tidak aman dan tidak

Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
nyaman. Ditinjau dari keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan bahwa

masyarakat menyatakan aman dan nyaman dimana dalam pelayanan disediakan

parkir, toilet dan mushola.



Tabel 4.2.32. Distribusi Frekuensi Tentang Keluhan Masyarakat
 No            Keluhan Masyarakat                         Frekuensi             Persentase (%)

 1     Pernah                                                  64               69,57

 3     Tidak pernah                                            28               30,43

 Jumlah                                                        92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.32 diatas dapat dilihat sebanyak 64 orang (69,57%)

menyatakan pernah mengeluh atas pelayanan. Sisanya sebanyak 28 orang (30,43%)

menyatakan tidak pernah mengeluh. Ditinjau dari keluhan masyarakat bahwa

masyarakat menyatakan pernah mengeluh tentang pelayanan yang diberikan karena

pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti lambatnya

waktu penyelesaian pelayanan, kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan

dalam pelayanan.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
Tabel 4.2.33. Distribusi Frekuensi Tentang Penyediaan Air Bersih
 No           Penyediaan Air Bersih                       Frekuensi             Persentase (%)

 1     Baik                                                    34               36,95

 2     Kurang baik                                             41               44,57

 3     Tidak baik                                              17               18,48

 Jumlah                                                        92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.33 diatas dapat dilihat bawa 34 orang (36,95%)

menyatakan penyediaan air bersih sudah baik, sebanyak 41 orang (44,57%)

menyatakan kurang baik. Sisanya 17 orang (18,48%) menyatakan tidak baik. Jumlah

penduduk yang semakin meningkat dan meningkatnya kegiatan masyarakat akan

berdampak pada penyediaan kebutuhan masyarakat seperti air bersih.

        Ditinjau dari penyediaan air bersih, masyarakat menyatakan bahwa

penyediaan air bersih kurang baik, dimana dulunya sudah ada namun sekarang sudah

mengalami kerusakan dan tidak ada perbaikan sehingga masyarakat untuk

mendapatkan air bersih membuat sumur masing-masing.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
Tabel 4.2.34. Distribusi Frekuensi Tentang Sarana Komunikasi
 No             Sarana Komunikasi                         Frekuensi             Persentase (%)

 1     Baik                                                     -               -

 2     Kurang baik                                              -               -

 3     Tidak baik                                              92               100

 Jumlah                                                        92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.34 diatas dapat dilihat bahwa 92 orang (100%)

responden menyatakan sarana komunikasi tidak baik. Ditinjau dari penyediaan sarana

komunikasi di Kecamatan Pining, masyarakat menyatakan bahwa sarana komunikasi

tidak baik, terutama untuk Handphone tidak bisa karena tidak ada tower. Yang ada

hanya Telephone satelit itupun hanya ada dikantor Camat dan berguna bagi aparat

Kecamatan. Begitu juga dengan TV masyarakat harus menggunakan parabola

sehingga bagi keluarga kurang mampu terpaksa mereka mengalami keterbatasan

informasi yang ada diluar daerah mereka.



Tabel 4.2.35. Distribusi Frekuensi Tentang Sistem Penerangan/ Listrik
 No             Sistem Penerangan                         Frekuensi             Persentase (%)

 1     Baik                                                    30               32,61

 2     Kurang baik                                             34               36,96

 3     Tidak baik                                              28               30,43

 Jumlah                                                        92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        Berdasarkan tabel 4.2.35 diatas dapat dilihat bahwa 30 orang (32,61%)

menyatakan sistem penerangan sudah baik, sebanyak 34 orang (36,96%) menyatakan

kurang baik. Sisanya 28 orang (30,43%) menyatakan tidak baik karena listrik tersebut

tidak sampai kedesa mereka. Ditinjau dari sistem penerangan yang ada di Kecamatan

Pining masyarakat menyatakan kurang baik, hal ini karena penerangan tersebut hanya

beberapa Desa saja yang ada dan itupun hanya dimalam hari saja sementara Desa

yang lain seperti Desa Uring, Pepelah, Lesten, Pasir Putih dan Desa Gajah belum

dapat menikmati sarana tersebut.



Tabel 4.2.36. Distribusi Frekuensi Tentang Sistem Pendidikan
 No             Sistem Pendidikan                         Frekuensi             Persentase (%)

 1     Baik                                                    31               33,70

 2     Kurang baik                                             52               56,52

 3     Tidak baik                                               9               9,78

 Jumlah                                                        92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.36 diatas 31 orang (33,70%) menyatakan sistem

pendidikan sudah baik, sebanyak 52 orang (56,52%) menyatakan kurang baik,

sisanya 9 orang (18,48%) menyatakan tidak baik.

        Ditinjau dari sistem pendidikan di Kecamatan Pining saat ini masyarakat

menyatakan kurang baik. Hal ini dinyatakan karena masih kurangnya guru-guru yang

professional dibidangnya seperti di SMP dan SMA dimana seorang guru mengajarkan

beberapa mata pelajan yang bukan bidangnya, Disamping itu kurangnya buku-buku
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
baru juga merupakan faktor penghambat berkembangnya pendidikan di Kecamatan

Pining. Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya tenaga pendidik

yang profesional, berkualitas dan kompeten dalam bidang yang diajarkannya,

disamping itu kurang terwujudnya pemerataan pendidikan di segenap lapisan

masyarakat. Pembangunan bidang pendidikan dan prasarana pendidikan yang

bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu berdaya

saing serta berakhlak mulia.



Tabel 4.2.37. Distribusi Frekuensi Tentang Lembaga Kesehatan Dalam
                   Melayani Masyarakat
 No            Lembaga Kesehatan                          Frekuensi             Persentase (%)

 1     Baik                                                    40               43,48

 2     Kurang baik                                             52               56,52

 3     Tidak baik                                               -               -

 Jumlah                                                        92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

Berdasarkan tabel 4.2.37 diatas, bahwa 40 orang (43,48%) menyatakan layanan

kesehatan baik, Sisanya 52 orang (56,52%) menyatakan lembaga kesehatan kurang

baik. Ditinjau dari lembaga kesehatan masyarakat menyatakan kurang baik karena

perlengkapan dan penyediaan obat-obatan dalam penanganan kesehatan kurang

lengkap, dan para dokter serta manterinya kurang professional.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
Tabel 4.2.38. Distribusi         Frekuensi Tentang Bantuan Yang Sering Diterima
                 Masyarakat
 No      Bantuan Yang Sering Diterima                     Frekuensi             Persentase (%)

 1     Bantuan Langsung Tunai (BLT)                            23               25

 2     Raskin/ Beras Murah                                     60               65,22

 3     Lain-lain                                                9               9,78

 Jumlah                                                        92               100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

        Berdasarkan tabel 4.2.38 diatas, dapat dilihat bahwa 23 orang (25%)

menyatakan bantuan yang sering diterima adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Sebanyak 60 orang (65,22%) menyatakan bantuan yang sering diterima adalah

ranskin/ beras murah. Sisanya 9 orang (9,78%) bantuan yang sering diterima adalah

lain-lain seperti pupuk untuk pertanian, bibit coklat. Ditinjau dari bantuan yang sering

diterima, masyarakat menyatakan adalah Bantuan Raskin/beras murah dimana setiap

bulannya beras tersebut datang dan masyarakat membayar dengan harga murah dan

dapat mengurangi beban keluarga.

        Kondisi sosial selalu mengalami perubahan melalui proses sosial. Proses

sosial merupakan interaksi sosial. Menurut Subandiroso (1987:45), interaksi sosial

adalah proses hubungan dan saling mempengaruhi yang terjadi antara individu

dengan individu, atau individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan

kelompok.

        Dalam kehidupan sehari – hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

manusia akan terlibat dengan masalah ekonomi. Dapat dan tidaknya manusia

Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
memenuhi kebutuhan hidupnya tergantung pada kondisi ekonomi yang ada di dalam

keluarganya. Hal ini memberikan pengertian bahwa manusia saling berhubungan satu

dengan lainnya (makhluk sosial) yang merupakan bagian dari masyarakat dan

mempunyai arti serta peranan dalam kehidupan ekonomi.

        Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Pining masih tergolong

miskin seperti pada tabel tabel 4.2.3, tabel 4.2.4, masyarakat masih banyak bekerja di

sektor pertanian/perkebunan dan pendidikannya juga masih rendah, mayoritasnya

hanya mengecap pendidikan Sekolah Dasar (SD). Pendapatan rumah tangga di

Kecamatan Pining yang terlihat pada tabel 4.2.7 berkisar Rp 500.000-Rp1.000.000

dimana pengeluaran terbesarRp 700.000 untuk memenuhi kebutuhan pokok dan biaya

pendidikan. Tingginya proporsi pengeluaran untuk bahan pokok merupakan cerminan

dari kondisi masyarakat miskin. Walaupun miskin mereka masih menganggap

pendidikan anak adalah penting yang terlihat pada tabel 4.2.12 yaitu keinginan

orangtua untuk menyekolahkan anaknya sangat besar, orangtua bertanggung jawab

menyediakan dana untuk kebutuhan pendidikan anak. Orang tua yang keadaan sosial

ekonominya tinggi tidak akan banyak mengalami kesulitan dalam memenuhi

kebutuhan sekolah anak, berbeda dengan orang tua yang keadaan sosial ekonominya

rendah. Contohnya: anak dalam belajar akan sangat memerlukan sarana penunjang

belajarnya, yang kadang-kadang harganya mahal. Bila kebutuhannya tidak terpenuhi

maka ini akan menjadi penghambat bagi anak dalam pembelajaran.

        Persoalan pendidikan yang selalu muncul pada awal tahun ajaran baru adalah

persoalan yang sangat kompleks, dimana orangtua siswa dihadapkan pada

permasalahan yang menyangkut dengan kondisi orangtua yang akan digunakan untuk
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
menopang kelangsungan pendidikan anak. Kelangsungan pendidikan anak terkait

dengan masalah harapan orangtua terhadap masa depan anak. Melalui proses

pendidikan yang bermutu dan tepat potensi anak dapat berkembang secara maksimal

dan dapat dihasilkan sumberdaya manusia masa depan yang berkualitas dan mampu

memecahkan persoalan–persoalan hidupnya dimasa mendatang.

           Menurut Soemanto (2003:205) agar dapat melanjutkan sekolah pada jenjang

pendidikan yang lebih tinggi dibutuhkan adanya sarana dan kelengkapan yang

memadai. Untuk memenuhi sarana dan kelengkapan tersebut diperlukan dana.

Masalah ketersediaan dana untuk melanjutkan sekolah berkaitan erat dengan kondisi

sosial ekonomi orangtua.

           Bagi pendapatan orangtua kurang mencukupi sehingga kurangnya keinginan

untuk menabung karena pendapatannya masih pas-pasan, hal ini masyarakat merasa

pendapatan tersebut masih kurang mencukupi sehingga untuk menutupi kekurangan

tersebut mereka mencari pekerjaan tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pekerjaan-pekerjaan di luar pertanian atau perkebunan dijadikan sebagai tambahan

penghasilan. Sehingga peningkatan pendapatan yang berasal dari luar pertanian atau

perkebunan       seperti mencari kayu cendana, menganyam tikar akan memberikan

dampak besar terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga.

           Disamping itu juga kondisi rumah mereka masih banyak bangunannya dari

papan seperti pada tabel 4.2.14 karena mereka pendapatannya kurang sehingga tidak

dapat membangun rumahnya menjadi permanen. Namun mereka merasa bangga

walau kondisi rumahnya demikian karena rumah tersebut merupakan rumahnya

sendiri.
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        Kondisi sarana dan prasarana (infrastruktur) yang sangat berpengaruh

terhadap kelancaran system pemerintahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,

antara lain : jalan antar desa, pasar, sistem informasi dan kelembagaan pendukung

lainnya.

        Secara umum kondisi jalan desa ke desa lainnya wilayah Kecamatan Pining

masih memprihatinkan, sebagian besar jalan desa belum diaspal dan ada juga jalan

menuju desa lain hanya bias lewat motor saja. Di Kecamatan Pining yang wilayahnya

sebagian adalah perbukitan, ada beberapa desa yang terisolir, dan tidak ada akses

jalan dari desa ke Kecamatan sehingga harus berjalan kaki ± 8 jam. Belum sehingga

sangat menyulitkan bagi petani untuk mengangkut hasil pertanian ke pasar, kalaupun

ada jasa pengangkutan tentunya biayanya sangat mahal.

        Kenyataan tersebut menunjukkan kondisi sosial ekonomi masyarakat

Kecamatan Pining masih tergolong miskin,. Disamping itu kebijakan pemerintah

secara langsung maupun tidak langsung bisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.

kebijakan pemerintah akan tetap berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi

masyarakat yankni dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat tersebut.

        Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk pengembangan

masyarakat tersebut adalah :

    1. Pembangunan sarana prasarana (infra struktur) pedesaan sebagai tahap awal

        pembangunan karena ini jelas dampak positifnya terhadap perkembangan

        kondisi sosial ekonomi wilayah.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
    2. Peningkatan produktivitas masyarakat dengan dengan menggunakan ternologi

        baru serta memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat.

    3. Membuka peluang pasar seperti pasar tradisional dengan kemitraan, perbaikan

        kualitas produk dan pengolahan hasil pertanian.

        Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah

diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana

kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu

bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena

dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan

pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah tersebut..



4.3. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

        Berbicara mengenai persepsi berarti berbicara masalah pandangan, disini

membahas pandangan masyarakat Kecamatan Pining terhadap pelayanan yang

diberikan aparat Kecamatan. Salah satu tolak ukur kualitas pelayanan publik adalah

kondisi fisik bangunan yang dilakukan dalam pengurusan pelayanan. Dimana kondisi

kantor Camat sudah memadai dan tersedianya peralatan yang dibutuhkan. Sehingga

masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik.

        Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan memerlukan adanya seorang

pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil

guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas,
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 1995 : 4). Kondisi seperti

ini tentunya tidak terlepas dari peranan sumber daya manusia (Rachbini, 2002:198).

Kecamatan dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia, merupakan ujung tombak dari

pemerintahan daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra

birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja

organisasi tersebut dan memeberikan pelayanan publik yang baik baik bagi

masyarakat luas.

        Prosedur pelayanan yang terlihat pada tabel 4.2.21 dan tabel tabel 4.2.22

masyarakat menyatakan mudah dipahami dan masyarakat dalam mengurus pelayanan

langsung mendatangi Kantor Camat dan masyarakat tidak perlu ada perantara

sehingga proses pelayanan tidak berbelit-belit, seperti pelayanan pembuatan KTP,

syaratnya seperti mengisi data-data pribadi serta pasfoto, pasfoto ini langsung di foto

oleh petugas pelayanan dalam hal melengkapi persyaratan pembuatan KTP tersebut.

Begitu juga dengan pengurusan Kartu Keluarga (KK), petugas meminta data-data

keluarga agar dibuat Kartu Keluarga tersebut. Prosedur tersebut sebenarnya mudah,

seperti yang diutarakan Bpk Camat adalah :

           “prosedur pelayanan sebenarnya mudah, seperti pembuatan KTP

           dan Kartu Keluarga (KK) masyarakat langsung mendatangi

           Kantor Camat, selanjutnya masyarakat mengisi formulir untuk

           mengisi identutas diri. Disinilah KTP dan Kartu Keluarga (KK)

           tersebut diproses, jika sudah siap akan kami serahkan kepada

           aparat Desa, dan aparat desa inilah yang nantinya memberikan

           kepada masyarakat”.
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
             (Wawancara dengan Camat Pining Bpk Abu Thalib, 2009)

        Masyarakat juga sudah meningkatkan kesadaranya terhadap pelayanan seperti

pada tabel 4.2.16, tabel 4.2.17, tabel 4.2.18, tabel 4.2.1, dan tabel 4.2.20 dimana

masyarakat rata-rata mempunyai KTP, KK, ASKIN, SKTM, dan Surat Tanah. Seperti

yang dikatakan Bpk Camat adalah :

        “kesadaran masyarakat akan pelayanan seperti KTP, KK, dan

        ASKIN dan yang lainnya sudah meningkat seperti KTP karena hal

        ini merupakan identitas sebagai masyarakat dan ini juga diperlukan

        misalnya saja ketika akan menerima bantuan langsung tunai (BLT),

        Raskin, maupun bantuan dari pertanian atau ketika mencari

        pekerjaan…”

             (Wawancara dengan Camat Pining Bpk Abu Thalib, 2009)

        Ketepatan/kejelasan waktu dalam pengurusan pelayanan publik seperti tabel

4.2.23 dimana masyarakat menyatakan pengurusan pelayanan tidak tepat waktu.

Ketepatan waktu mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pelayanan terhadap

masyarakat dalam waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ketepatan waktu pengurus

pelayanan publik oleh pemerintah Kecamatan Pining akan memberikan pelayanan

yang baik kepada masyarakat yaitu pengurusan pelayanan administrasi seperti

pelayanan pembuatan KTP, ASKIN, SKTM, KK, Surat Tanah, dengan ketentuan

“selesai dalam masa seminggu hari kerja”. Namun yeng terjadi masih terdapat ketidak

pastian dalam ketepatan waktu pengurusan karena petugas sering mengulur-ulur

waktu penyelesaiannya sampai 2 minggu.


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        Banyak hal yang membuat lambatnya pengurusan pelayanan seperti yang

dikatakan salah staf aparat Kecamatan adalah :

        “kami selalu berusaha untuk mempercepat waktu penyelesaian, jadi

        kami tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Biasanya

        berlangsung 1-7 hari sudah siap. Asalkan tidak ada hambatan,

        misalnya Kecamatan lagi ada acara atau kegiatan yang sangat

        penting, bisa juga karena formulinya habis, dan lintrik tidak siang

        malam”

        (Wawancara dengan staf Camat Pining Bpk Zulfikar, 2009)

        Masalah kepastian biaya yang terlihat pada tabel 4.2.24, dimana masyarakat

menyatakan wajar dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Seperti yang dikatakan

Bpk Camat adalah :

        “mengenai biaya yang harus dibayar atau harus dikeluarkan seperti

        pengurusan KTP Rp 20.000” (wawancara dengan Camat Bpk Abu

        Thalib,2009)

        Biaya tersebut sebenarnya sudah murah dan dapat dijangkau. Walaupun ada

berita terbaru yaitu pembuatan KTP, KK, bersifat gratis. Namun pada Kecamatan

Pining belum berlaku dimana pemerintah Kecamatan masih meminta biaya dalam

pengurusan pelayanan tersebut dan petugas tidak meminta biaya selain untuk

pengurusan pelayanan tersebut.

        Sikap dari aparat Kecamatan dalam memberikan pelayanan adalah sopan dan

ramah seperti pada tabel 4.2.25 dimana 86,96% masyarakat menyatakan petugas

pelayanan bersifar sopan dan ramah. Sikap sopan dan ramah merupakan kebutuhan
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
dasar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan wawancara dengan

Bpk Camat adalah sebagai berikut :

        “kami selalu berusaha memberikan dan menunjukan yang terbaik

        kepada seluruh masyarakat yang berurusan ke kantor ini. Disamping

        itu juga kami berusaha memberikan pelayanan yang maksimal, kami

        berusaha ramah dan sopan kepada masyarakat. Kami tidak ingin citra

        kami buruk dimasyarakat, sehingga masyarakat akan menjauh dari

        kami. Jika ada yang perlu bantuan dari kami, dengan senang hati

        akan kami upayakan selama itu masih dalam lingkungan Kecamatan

        kami” (Wawancara dengan Camat Pining, Bpk Abu Thalib, 2009)

        Sikap sopan dan ramah dari aparat Kecamatan sangat dibutuhkan masyarakat.

Apabila hal ini selalu dapat dimunculkan maka akan menghilangkan kekakuan

diantara pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan. Hal ini juga dapat

menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kecamatan tersebut.

Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan.

        Selain sikap sopan ramah , petugas pelayanan juga harus mampu melayani

masyarakat dengan baik. Seperti pada tabel 4.2.26 dimana aparat Kecamatan tidak

membeda-bedakan antara warga masyarakat walaupun ada anggota keluarga petugas

yang memerlukan pelayanan. Namun, petugas mendahulukan orang yang pertama

dalam pengurusan pelayanan. Sebesar 57,60 pada tabel 4.2.27 petugas tidak mampu

melayani masyarakat dalam hal ketepatan waktu penyelesaian pelayanan, dan

memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dalam kecepatan
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
pelayanan. Menurut Sedarmayanti (2003) bahwa kompetisi adalah adanya

pengetahuan dan keterampilan yang harus dipunyai aparat dalam memberikan

pelayanan. Selain itu kompetisi merupakan suatu tindakan cerdas yang didasari penuh

tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh

masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.

        Masalah keamanan dan kenyamanan dalam pengurusan pelayan publik ini

sangat erat hubungannya dengan kondisi fisik bangunan tempat dilaksanakannya

pengurusan dan suasana kerja yang nyaman. Artinya, dalam proses penyelesaian

pengurusan seperti fasilitas fisik, loket-loket yang tersedia, meja-meja kerja diatur

sedemikian rupa, ruang tunggu yang nyaman sehingga tidak menimbulkan rasa jemu

bagi masyarakat dalam pengurusan pelayanan publik.

        Sejalan dengan keamanan dan kenyamanan seperti yang dijelaskan diatas

masalah sarana dan prasarana sangat perlu dalam menunjang dalam pengurusan

pelayanan. Seperti yang terlihat pada tabel 4.2.29, dimana saat sekarang ini

masyarakakat menyatakan tidak lengkap, sesuai dengan yang dikatakan aparat

Kecamatan adalah sebagai berikut :

        “sarana dan prasarana dalam pengurusan pelayanan saat ini tidak

        lengkap” (Wawancara dengan aparat Kecamatan Bpk Zulfikar,2009)

        Hal ini dapat memperlambat proses penyelesaian pelayanan dan merupakan

kendala dan kekurangan bagi aparat Kecamatan dalam melayani masyarakat, sesuai

dengan apa yang dikatakan aparat Kecamatan adalah :

        “kendala bagi kami dalam melayani masyarakat disamping yang

        saya sebutkan tadi, kami juga menghadapi kendala yang lain seperti
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        transportasi dan informasi yang tidak memadai sehingga sulitnya

        hubungan antara Kecamatan ke Desa-Desa”. (Wawancara dengan

        aparat Kecamatan Bpk Zulfikar,2009).

        Sebenarnya hal ini perlu dikembangkan demi kemajuan Kecamatan Pining

dan menjaga kepercayaan masyarakat akan pelayanan yang diberikan Kecamatan dan

agar proses pelayanan berlangsung cepat, yankni perlengkapan sarana dan prasarana

dalam pelayanan. Sarana seperti jalan masih kurang baik dan perlu diperbaiki agar

masyarakat mudah berurusan ke Kecamatan.

        Selain itu juga masyarakat menyatakan pelayanan yang diberikan aparat

Kecamatan Pining masih kurang seperti yang terlihat pada tabel 4.2.33, tabel 4.2.34,

tabel 4.2.35, tabel 4.2.36, dan tabel 4.2.37, dimana masyarakat menyatakan masih

kurang baik, seperti pelayanan air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, sistem

penerangan dan sarana kominikasi. Pelayanan kesehatan secara                     menyeluruh dan

terpadu sehingga tercapai kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Namun,

Lembaga kesehatan manurut masyarakat tidak melayani dengan baik karena

kurangnya penanganan penyakit yang serius dan kurangnya sarana yang memadai

serta kurangnya tenaga medis yang profosional. Masyarakat menyatakan telah

memiliki ASKIN dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan secara gratis. namun

pelayanan yang diberikan kurang baik/ kurang maksimal.

      Pendidikan sangatlah penting peranannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan memiliki pendidikan yang cukup maka seseorang akan mengetahui mana

yang baik dan mana yang dapat menjadikan seseorang menjadi berguna baik untuk

dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang membutuhkannya.
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        Lembaga pendidikan juga masih kurang baik karena tenaga pengajar masih

kurang dan buku juga masih kurang lengkap. Disamping itu guru mengajarkan

beberapa mata pelajaran yang bukan bidangnya dan banyaknya guru-guru tersebut

tamatan SMA. Sementara sistem penerangan di Kecamatan Pining saat ini hanya

malam hari saja sehingga terhambat bagi masyarakat mengetahui informasi yang

terjadi diluar daerah mereka, disamping itu proses pelayanan juga menjadi lambat

seperti pembuatan KTP, KK, dan lainnya. Kemudian listrik tersebut tidak masuk

kesemua desa yang ada di Kecamatan Pining seperti desa Pepelah, Uring, Lesten,

Pasir Putih, dan desa Gajah belum pernah merasakan sarana ini. Demikian juga

sarana komunikasi di Kecamatan Pining sangat buruk, masyarakat tidak bisa

menggunakan Handphone karena jaringan tidak ada, walaupun sekarang ini sedang

pembangunan tower dari Kabupaten Gayo Lues namun belum sampai ke Kecamatan

Pining. Begitu juga dengan telephone, dulunya pernah ada Wartel tapi sejak

Kecamatan Pining mengalami banjir pada tahun 2006 sehingga terputusnya sarana

telephone dan sampai sekarang ini belum ada penyediaan sarana tersebut. Begitu juga

dengan pelayanan air bersih yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat terkait

dengan kebutuhan akan air bersih semakin meningkat. Namun penyediaan air bersih

tersebut masih kurang baik, karena dulunya setiap desa sudah ada. Namun, sarana

tersebut mengalami kerusakan dan sampai sekarang belum ada perbaikan dari

pemerintah Kecamatan Pining.

        Pelayanan yang diberikan aparat Kecamatan belum maksimal karena masih

banyak yang mengeluh seperti yang terlihat pada tabel 4.2.32. hal ini senada dengan

yang diutarakan aparat Kecamatan adalah sebagai berikut :
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
        “masyarakat masih banyak mengeluh mengenai pelayanan yang

        kami berikan seperti lambatnya pelayanan dari Kecamatan

        kemasyarakat karena kurang lengkapnya sarana dan prasarana di

        Kecamatan, kurangnya informasi dari Kecamatan ke Desa-desa”

        (wawancara dengan aparat Kecamatan Bpk zulfikar, 2009)

        Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pemerintah Kecamatan Pining

melaksanakan Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK). Hal ini dilakukan

mengingat Kelurahan dan Kecamatan merupakan ujung tombak yang secara langsung

melaksanakan berbagai bentuk pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Senada

dengan yang ditutrkan aparat Kecamatan adalah :

           “kami selalu berusaha dan bekerja sama dengan aparat

           Kelurahan/Desa untuk memberikan pelayanan yang terbaik

           kepada masyarakat, aparat bekerja dengan semaksimal mungkin

           agar pekerjaan tersebut selesai secepatnya. Tentunya saya selaku

           Camat disini selalu menekankan kepada para pegawai agar dapat

           bekerja sebaik mungkin dan mengadakan rapat setiap bulan

           mengenai      masalah      dan     kesulitan     yang     dihadapi     dalam

           memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melengkapi

           sarana yang dibutuhkan masarakat”

           (wawancara dengan Camat Bpk Abu Thalib,2009)

        Disamping itu, pemerintah Kecamatan Pining memberikan bantuan kepada

masyarakat seperti yang terlihat pada tabel 4.2.38 bantuan tersebut seperti BLT,

Raskin, dan lain-lain. Namun disini masyarakat menyatakan bantuan yang sering
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
diterima adalah raskin/beras murah. Bantuan ini setiap bulanya ada diberikan kepada

masyarakat setiap KK sebanyak 15 kg/bulan, dimana masyarakat membayar Rp

40.000. Ini suatu kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan beras mengingat

harga beras tinggi dan ini dapat mengurangi pengeluaran dalam mendapatkan

kebutuhan hidup.

        Disini dituntut kemampuan birokrasi dalam mengartikulasikan kepentingan

masyarakat sesuai dengan tuntutan birokrasi rasional yang dikemukakan oleh Hegel

dalam Moeljarto (1987), bahwa             fungsi birokrasi adalah birokrasi yang mampu

sebagai penghubung dalam menjembatani antara Negara dan civil society. Birokrasi

seharusnya dalam menjembatani berbagai pemenuhan kepentingan-kepentingan yang

dibutuhkan masyarakatnya agar masyarakat mengalami perbaikan dalam kehidupan

untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

        Hal lain yang dijumpai adalah bahwa pengaruh birokrasi dalam setiap aspek

kehidupan masyarakat adalah tidak dapat dihindari oleh masyarakat baik dalam hal

penyediaan dan jaminan akan layanan maupun akan penyediaan sumber daya.

Masyarakat membutuhkan pemerintah dalam kehidupannya karena tanpa pemerintah

jaminan akan layanan, sumber daya tersebut tidak dapat dijamin, jika pengawasan

pemerintah tidak ada maka ketidakteraturan akan terjadi dalam masyarakat.

        Dalam proses pelayanan yang telah diterima oleh masyarakat Pining ternyata

belum efektif baik pelayanan administrasi, pelaranan barang dan pelayanan jasa, yang

terlihat sebagai berikut :




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
 Pelayanan         Elemen Pelayanan Publik             Persepsi Masyarakat

 Publik

 Pelayanan         -    Pembuatan KTP                  - Masalah penyelesaian pelayanan

 Administrasi -         Pembuatan KK                       tidak tepat waktu

                   -    Pembuatan ASKIN                - Petugas tidak mampu memberikan

                   -    Pembuatan Surat Tanah              pelayanan yang sesuai dengan apa

                                                           yang diharapkan masyarakat

                                                       - Sarana        dan     prasarana      dalam

                                                           pelayanan tidak lengkap

                                                       - Pelayanan lambat

                                                       - Banyaknya masyarakat mengeluh

                                                           pada pelayanan yang diberikan

 Pelayanan         -   Pelayanan Air Bersih            -   Kurang baik karena tidak ada

 Barang                                                    perbaikan sampai sekarang

                   -   Pelayanan Listrik               -   Kurang baik karena tidak hidup

                                                           siang malam dan tidak merata

                   -   Pelayanan Telephone             -   Tidak baik, karena masyarakat

                                                           belum pernah menikmati sarana ini

 Pelayanan         -   Pelayanan Pendidikan            - Kurang baik, karena kurangnya

 Jasa                                                      tenaga pengajar yang profofesional

                                                           dan kurangnya buku-buku baru

                   -   Pelayanan Kesehatan             - Kurang baik, karena sarana dan


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
                                                           prasarana       dalam       penanganan

                                                           kurang memadai



        Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh

Pemerintah Kecamatan Pining tidak efektif sehingga yang diperlukan masyarakat

adalah kehadiran aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik serta

terkoordinirnya segala perencanaan-perencanaan yang bersinergi dalam memenuhi

tuntutan-tuntutan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Masyarakat sudah terbantu

dengan adanya pelayanan serta tidak memakan waktu dan biaya yang banyak dan

bahkan dapat dihemat untuk kepentingan-kepentingan lain. Namun masyarakat belum

merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Masyarakat sangat mengharapkan

kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung dalam kecepatan proses

pelayanan serta peningkatan kualitas Sumber Daya manusia dari aparat Kecamatan

agar dapat melayani masyarakat dengan baik.

        Hal ini memang berarti bahwa kehadiran pemerintah sebetulnya sangatlah

dibutuhkan masyarakat dan pelayanan yang baik dan cepat sangat didambakan

masyarakat. Masalah pelayanan yang baik oleh aparatur pemerintah kepada

masyarakat sudah merupakan keharusan karena fungsi pemerintah itu sebagaimana

dikemukakan oleh Wasistiono (2003) telah berubah dari promoter menjadi pelayanan

masyarakat (public service).

        Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah

Kecamatan Pining dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat (seperti pelayanan KK,

KTP,dan sebagainya) masih belum seperti yang diharapkan. Hal tersebut banyaknya

keluhan dari masyarakat tentang pemerintahan Kecamatan Pining. Berdasarkan hal

tersebut dituntut adanya seorang camat yang benar-benar berjiwa pemimpin dan

mengerti situasi dan kondisi, wilayah, bersifat mengayomi, serta mengerti akan

kemauan anak buahnya. Menurut Adya Barata (2003 : 94) seorang camat selaku

pimpinan pemerintahan juga harus mempunyai jiwa kebapakan. Pendapat tersebut

mengandung arti bahwa seorang camat mampu memberikan pandangan pada

masyarakat tentang masalah yang harus diselesaikan dengan adil, sehingga

keputusannya bisa diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Dwiyanto

(2002:33) pemimpin/leader mengandung arti bahwa seseorang yang memiliki

kecakapan dan kelebihan khusus. Pengertian ini mengandung arti bahwa seorang

camat harus mempunyai kecakapan dan kelebihan dalam bidang tertentu yang dapat

mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas sehingga dapat

berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
                                              BAB V

                                           PENUTUP



5.1. Kesimpulan

        Kondisi masyarakat Kecamatan Pining yang mayoritas petani/berkebun cukup

memprihatinkan dilihat dari keterbatasan aset rumah tangga, peralatan pertanian yang

dimiliki, pengetahuan dan ketrampilan usaha, akses (informasi dan pasar), dan

infrastruktur jalan. Kondisi sosial ekonomi yang masih memprihatinkan tersebut

menjadi penyebab kurangnya kemampuan petani dalam mengelola usaha mereka.

Pemerintah belum sepenuhnya menaruh pertanian terhadap kondisi dan upaya

pembangunan pertanian tersebut secara merata. Kondisi sosial ekonomi tersebut

dapat dilihat dari ststus pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan status rumah yang

ditempati serta tingkat kesehatan. Dimana pada masyarakat Pining mayoritas bergelut

disektor pertanian sehingga pendapatannya rendah juga status rumah yang mereka

tempati masih berbentuk papan dan sarana prasarana yang mereka miliki sangat

sederhana. Disamping itu, pendidikan mereka juga rendah, mayoritas masyarakat

hanya mengecap pendidikan Sekolah Dasar (SD). Disini peran pemerintah

Kecamatan Pining merupakan jalan keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan

masyarakat tersebut yakni melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya pada

sektor pertanian dan perkebunan.

        Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah

diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana

kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena

dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan

pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah serta meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.

        Dari data-data yang diuraikan/diperoleh dari lapangan tentang persepsi

masyarakat terhadap pelayanan publik dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

    1. Pendidikan masyakat Kecamatan Pining masih minim, dimana mayoritas

        masyarakat hanya mengecap pendidikan Sekolah Dasar (SD),

    2. Mayoritas masyarakat bekerja pada sektor pertanian sehingga penghasilan

        mereka rendah dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup,

    3. Kurangnya usaha pemerintah Kecamatan Pining dalam memberdayakan

        masyarakat terutama sektor pertanian/perkebunan

    4. Prosedur pelayanan yang diberikan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit,

        serta adanya petunjuk mengenai prosedur pelayanan publik.

    5. Aparat Kecamatan bersikap sopan dan ramah dalam melayani masyarakat.

    6. Kondisi fisik bangunan kurang memadai dan peralatan yang digunakan dalam

        pelayanan publik masih kurang.

    7. Komitmen untuk melaksanakan pelayanan publik dalam ketepatan waktu

        pengurusan belum pasti/jelas meskipun personil yang melayani sudah banyak.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
    8. Masih banyak masyarakat mengeluh tentang pelayanan yang diberikan oleh

        aparat Kecamatan terutama sarana dan prasarana yang dibutuhkan

        masyarakat.

    9. Pelayanan barang seperti penyediaan air bersih, Listrik, dan Telephone sangat

        kurang baik, dimana masyarakat sangat membutuhkannya dan pemerintah

        Kecamatan Pining kurang mendengarkan/tidak tanggap terhadap keluhan

        masyarakat terkait dengan perlengkapan sarana dan prasarana tersebut.




5.2. Rekomendasi

        Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan terkait

atas persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik, maka dapat ditetapkan beberapa

rekomendasi sebagai berikut :

    1. Pelaksanaan pelayanan publik pada pemerintahan Kecamatan Pining dapat

        ditingkatkan kualitasnya dengan menerapkan prinsip bahwa pelayanan yang

        diberikan dapat memuaskan masyarakat.

    2. Kontinuitas yang kuat dari Pemerintah Kecamatan Pining, yakni untuk

        melaksanakan pelayan yang baik kepada aparaturnya, karena aparat di

        Kecamatan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan publik

        bidang pemerintahan harus terus menerus dilakukan.

    3. Perbaikan jalan segera dilakukan terutama jalan antara desa ke desa agar

        masyarakat mudah mengakses pelayanan.



Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
    4. Sarana komunikasi segera diberikan pada masyarakat terutama Handphone

        agar masyarakat mengetahui pasaran harga barang yang mereka hasilkan .

    5. Adanya keinginan yang kuat dari aparat Kecamatan dalam peningkatkan

        pelayan kepada masyarakat.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
                                     DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2005. Manajemen Penelitian (edisi revisi). Jakarta : PT. Rineka

               Cipta.

Abdulsyani, 1994. Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara.

Barata, Adya. 2003. Dasar-dasar Pelayanan Prima. Gramedia. Jakarta.

Dwijowiyoto, Rian Nugroho. 2001. Menata Ulang Manajemen Pemerintahan Untuk

               Membangun Indonesia dengan Keunggulan Global. Jakarta : PT.Alex

               Komputindo.

Dwiyanto, Agus, dkk. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta :

               Penerbit PSKK-UGM.

Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta : Pembaruan.

Fauzi, dkk. 2001. Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan. Yogyakarta :

                 Lapera Pustaka Utama.

Faisal, Sanafiah. 2003.Format-Format Penelitian Sosial : Dasar dan Aplikasi.Jakarta

               : PT. Raja Grafindo Persada.

Haronk. C. Snok. 1996. Tanah Gayo dan Penduduknya. Jakarta : INIS

Inu, Kencana, 1999, Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta, Jakarta.

Juliantara, Dadang. 2005. Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik.

                 Yokyakarta : PT Graha Ilmu.

LAN-RI. 2003. Paradigma Paradigma Pembangunan. Jakarta : LAN-RI.

Moeljarto. 1987. Politik Pembangunan. Sebuah Alasisi Konsep, Arah dan Strategi.

               Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya.

Moenir, H.A.S. 1992. Manajemen Pelayanan di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara
Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
Melalatoa, M. Yunus. Memahami Aceh Sebuah Persepktif Budaya dalam Aceh

               Kembali Ke Masa Depan hal 5

Prasetyo, Bambang. 2005. Metote Penelitian Kuantitatif. Jakarta : PT Raja Grafindo

               Persada

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan

               Organisasi Tata Pemerintahan Kecamatan Di Kabupaten Gayo Lues.

Rasyid, Ryas, 1998, Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam

               Pembangunan Administrasi di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta.

Romli, Lili. 2007. Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal.

               Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Sarundajang, SH. 1997. Pemerintah Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar,

                 Tinjauan Khusus Pemerintah Daerah di Indonesia : Perkembangan,

                 Kondisi dan Tantangan. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Siagian, Sondang P. 2003. Filsafat Administrasi Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara

Sumartono, 2007, Reformasi Administrasi Publik Dalam Pelayanan Publik , Malan:

               Universitas Brawijaya.

Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.Yogyakarta :

               Graha Ilmu.

Sarlinto, Wirawan. 1991. Teori Teori Psikologi Sosial. Jakarta : Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo

        Persada.

Soerjono Soekanto, 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:Rajawali Press


Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.
Thoha, Mitfah. 1998. Prilaku Organisasi, Konsep, Dasar dan Aplikasi. Jakarta : PT.

               Raja Grafindo Persada.

Toha, Mitfah. 2004. Birokrasi dan Politik Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi

               Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Widodo, Joko. 2001, Good Governance, Insan Cendekia, Surabaya.




Internet :

• http://id.wiki.detik.com/wiki/Blang_Kejeren/Gayo_Lues
  (diakses pada tanggal 19 Maret 2009. pukul 10:45WIB)
• http://usaid.org/publications/persepsi/masyarakat
  (diakses pada tanggal 19 Juni.Pukul 12:57 WIB)
• http://pkai.org/standar/pelayanan/publik
  (diakses pada tanggal 19 Juni.Pukul 13.00 WIB)
• http://google.com/pemekaran /kecamatan.
  (diakses pada tanggal 17 Juli 2009. pukul 14.30 WIB)
• http://loren/+kondisi+sosial+ekonomi+masyarakat+Gayo
  (diakses pada tanggal 30 Nov 2009. pukul 14.30 WIB)


Jurnal

Hadeli,dkk.2005.Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan Di Kecamatan.

         Medan: Jurnal Studi Pembangunan. Edisi Oktober. Vol.1. No.1. Hlm 45-56.




Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di
Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.