ETIKA BERNEGARA DALAM PERSPEKTIF PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS

Document Sample
ETIKA BERNEGARA DALAM PERSPEKTIF PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS Powered By Docstoc
					            ETIKA BERNEGARA
DALAM PERSPEKTIF PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
                   (PKS)

                      TESIS
             Diajukan sebagai persyaratan
           Untuk Memperoleh Gelar Magister
               Dalam Ilmu Agama Islam




                        Oleh:


            Budiyanto Eko Purwono
                   NIM. 5203017




          PROGRAM PASCASARJANA
  INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
                SEMARANG
                    2007




                         1
                                                                             2



Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A.
Jln. Walisongo No. 3 Semarang
Telp. 024. 7601553



A. NOTA PEMBIMBING

       Dengan ini menerangkan bahwa Tesis Budiyanto Eko Purwono, NIM:
5203017 yang berjudul ETIKA BERNEGARA DALAM PERSPEKTIF PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA (PKS) telah memenuhi syarat untuk diujikan sebagai
Tesis pada konsentrasi Etika/Tasawuf, Program Pascasarjana IAIN Walisongo
Semarang tahun akademik 2006/2007.




                                                Semarang, 30 Juli 2007




                                                Prof. Dr. H. Abdul Djamil,
                                                M.A.
                                                NIP. 150208253
                                                                      3




                        PENGESAHAN


Tesis Berjudul   : ETIKA BERNEGARA DALAM PERSPEKTIF PARTAI
                  KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

Ditulis Oleh           : Budiyanto Eko Purwono
NIM              : 5203017
Konsentrasi      : Etika/Tasawuf




                                   Telah dapat diterima sebagai syarat
                                           Memperoleh gelar
                                   Magister dalam Ilmu Agama Islam



                                    Semarang,                  2007

                                                Direktur




                                   Dr. H. Achmad Gunaryo, MSocSC
                                              NIP. 150247012
                                                                                     4




B. DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, Penulis menyatakan bahwa Tesis
yang berjudul ETIKA BERNEGARA DALAM PERSPEKTIF PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA (PKS) tidak berisi material yang telah pernah ditulis
oleh orang lain atau pernah diterbitkan. Demikian juga Tesis ini tidak berisi satu
pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi ilmiah yang untuk dijadikan
referensi sebagai bahan rujukan.




                                                          Semarang, 30 Juli 2007


                                                                  Penulis



                                                          Budiyanto Eko Purwono
                                                                                   5




                                   ABSTRAK

         Penelitian ini bertujuan mengkaji pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan
etika bernegara secara umum. Secara khusus pengkajian difokuskan terhadap konsep
etika bernegara di lingkungan PKS, dan aplikasi konsep ini khususnya menyangkut
etika kepala negara, etika pegawai negeri dan etika warga negara. Penelitian
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan analisis isi (content analysis)
terhadap data-data yang diperoleh, baik yang bersumber dari buku-buku literatur yang
berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek yang diteliti maupun
dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh PKS yang representatif dan tokoh-tokoh di
luar PKS yang terkait.
         Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pasca reformasi 1998, yang
memosisikan Indonesia berada dalam proses rumit era transisi mewujudkan negara
demokrasi. Proses ini ditandai oleh tiga tantangan berat, yaitu kebebasan politik dan
konflik, absen atau minimnya peran pemerintah akibat sentimen kuat anti atas kontrol
pemerintah, dan kurangnya komitmen para pemimpin yang sudah terpilih secara
demokratis. Ketiga tantangan itu berkelindan dengan proses perubahan yang cukup
fundamental di berbagai bidang, yang menimbulkan situasi anomi dan memperparah
krisis multidimensi. Di panggung politik, para elite di berbagai tingkatan
diindikasikan kurang memiliki kepedulian terhadap kesulitan rakyat. Secara
komprehensif, berbagai kalangan meyakini bahwa fenomena ini dilatarbelakangi oleh
kemerosotan moral atau etika bernegara.
         Dalam perspektif inilah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang masuk 6
(enam) besar dari 24 parpol kontestan Pemilu 2004 menarik untuk dikaji. Dalam
Pemilu 2004, PKS memperoleh dukungan 8.325.020 (7,34%) suara atau 45 kursi di
DPR RI. Dukungan ini bisa dicapai karena faktor kerja keras dan keberpihakannya
kepada rakyat, bersikap jujur, bersih dan peduli. Menarik untuk diungkap bagaimana
sesungguhnya konsep etika bernegara kepala negara, pegawai negeri dan warga
negara sebagai presentasi individual, kelompok dan bangsa dalam perspektif PKS.
         Dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa dalam perspektif PKS, baik etika
kepala negara, etika pegawai negeri maupun etika warga negara, memosisikan akhlak
atau moralitas yang berdimensi ilahiyah di urutan yang pertama, kemudian di urutan
kedua adalah kompetensi intelektual-akademis, dan terakhir menyangkut
profesionalitas. Masing-masing melahirkan sejumlah rincian rumusan etis yang
bernuansa lebih konkrit sebagai pelengkapnya.
         Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa di ranah aplikatif, etika
bernegara dalam perspektif PKS, baik etika kepala negara, etika pegawai negeri
maupun etika warga negara, secara komprehensif, untuk saat ini dinilai masih jauh
dari tahap memuaskan. Hal ini terutama menyangkut moralitas di lingkungan
sementara pegawai negeri dan sebagian warga negara. Namun secara parsial, menurut
PKS, aplikasi etika kepala negara cukup sesuai. Artinya, etika kepala negara saat ini
relatif cukup sesuai dengan rumusan etika bernegara PKS, atau dengan kata lain,
memenuhi aspirasi PKS.
                                                                               6




                           KATA PENGANTAR




       Alhamdulillahi rabbil alamiin, shalawat dan salam kami sampaikan

kepada kekasih Allah, kekasih ummat dan pemimpin dunia hingga akhir zaman,

Rasulullah Muhammad SAW. Berkat nikmat dan hidayah Allah SWT., penulisan

Tesis ini berhasil kami selesaikan, sebagai kewajiban untuk mengakhiri studi di

Program Pasca Sarjana, konsentrasi Etika/Tasawuf, IAIN Walisongo, Semarang.

       Dalam proses penyelesaian Tesis ini, terdapat banyak pihak yang terlibat

dengan berbagai peran berbeda yang sinergis, yang dibawakan dengan ikhlas

semata-mata untuk mencapai ridlo Allah SWT. Dalam kesempatan berbahagia

saat ini, setelah hampir mencapai akhir perjalanan keilmuan yang panjang, ijinkan

kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih tak terhingga kepada :

   1. Bapak Prof. DR. H Abdul Djamil, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo

       Semarang, sekaligus Pembimbing Tesis, yang telah mengubah semua yang

       tampak sulit bagi kami menjadi mudah dan menyenangkan, melalui

       kesabaran dan wisdomnya.

   2. Bapak DR. Achmad Gunaryo, M. SocSC, selaku Direktur PPS IAIN

       Walisongo Semarang, dan Bapak Drs. Darori Amin, MA., selaku Asisten

       Direktur, yang tak bosan mendorong kami untuk tekun menyelesaikan

       Tesis ini.
                                                                          7



3. Prof. DR. HM. Amin Syukur, MA, selaku Ketua Konsentrasi

   Etika/Tasawuf, yang lebih sering bertindak sebagai sahabat saat memberi

   pemahaman tentang etika dan tasawuf.

4. Kepala BIKK (Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan) dan Kepala

   BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Jawa Tengah, beserta staf

   terkait, yang telah memberikan kesempatan ijin belajar meski ilmu yang

   tidak berkaitan langsung dengan dunia kerja.

5. Prof. H. Abdurrahman Mas’ud, Ph. D., selaku Direktur Pasca saat kami

   diterima sebagai mahasiswa pada 2003/2004 dan sahabat yang setia hingga

   saat ini. Berkat keterbukaan tanpa kehilangan ketegasan, keberanian tanpa

   terjebak pada kesombongan, telah memberi kesempatan kami untuk

   menimba ilmu di IAIN Walisongo Semarang.

6. Seluruh Staf Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, yaitu mas

   Gunawan, mas Umar FA, mas Adi, dan lain-lain, yang selalu menyapa dan

   siap memberi bantuan berharga kepada kami.

7. Bapak DR H Hidayat Nurwahid, Bapak Ir. Tifatul Sembiring, Bapak

   Muhammad Haris, SS., mas Imam Nuraziz, MSc., dan semua staf

   sekretariat PKS, baik di Jakarta (Pusat) maupun di Semarang (DPW

   Jateng), yang dengan sabar di tengah kesibukan berjihad fii sabilillah,

   masih sempat tersenyum penuh minat membantu kami.

8. Istri tercinta Dra Anggraeni Eka Purnamasari yang selalu bersahaja, anak-

   anakku Amila Hasya Millatina, Faris akbar Faikar dan Taaj Alima
                                                                                    8



       Mujahidda, yang tanpa protes telah mengorbankan banyak waktu

       kebersamaannya dengan Ayahnya.

   9. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam eLSEMM (Lembaga Studi Etika

       Media dan Masyarakat) Indonesia, sebuah lembaga studi yang digagas di

       lingkungan PPS Walisongo Semarang pada awal tahun 2005, di tengah

       kegelisahan intelektual dan moral sebagai respon atas situasi krisis saat itu,

       yang dalam tahun 2007 ini menapak perjalanan baru sebagai “bendera

       berkibar yang telah memiliki tiang”.

   10. Om Moch Marjuki, M.Ag dan om Muamar Ramadhan, M.Ag., yang

       selama ini iklas memberikan bantuan apapun yang kami butuhkan bagi

       terselesaikannya Tesis ini.

Semoga amal baik mereka diterima Allah SWT, amin.

       Dengan berbagai kelemahan dan kekurangannya, kami berharap Tesis ini

dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang berkenan membacanya. Sudah

tentu, kami juga berharap munculnya kritik yang memacu minat terhadap kajian

pengembangan pemikiran dan penelitian yang lebih baik mengenai etika

bernegara.



                                                                Semarang, 30 Juli

                                       2007

                                                                       Penulis
                                                                                     9




                              PERSEMBAHAN



                  Karya tulis ini, saya persembahkan kepada:

Istriku tercinta Dra. Anggraeni Eka Purnamasari dan anak-anakku Amila Hasya Millatina,
     Faris akbar Faikar dan Taaj Alima Mujahidda. Berkat pengertian, kesabaran dan
keikhlasannya studi ini bisa terselesaikan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.
                                                                          10




C. MOTTO
D.
E.


      ِ َ َ ْ َ ْ ‫َ َ ﱡ ُ ْ ِﻣ ِ َﻠ ﱠ ِ ﱠ ِ َ ُ ْ ٌ ﺑ‬
      ‫ﺗﺼﺮف اﻻ َﺎم ﻋ َﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻮط ِﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
     “Kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat”




   ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ هﻲ ﻳﻬﺪي اﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺠﻰ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ‬
                     ‫واﻻﺧﺮة‬
 ”Politik adalah menunjukkan kepada jalan keselamatan di dunia dan akhirat”
                                                                 11




             PEDOMAN TRANSLITERASI



Huruf Arab   Huruf Latin                   Huruf Arab   Huruf Latin

    ‫ا‬            A                             ‫ط‬            Th
    ‫ب‬            B                             ‫ظ‬           Dh
    ‫ت‬            T                             ‫ع‬             ،
    ‫ث‬            Ts                            ‫غ‬            G
    ‫ج‬            J                             ‫ف‬            F
    ‫ح‬            H                             ‫ق‬            Q
    ‫خ‬           Kh                             ‫ك‬            K
    ‫د‬            D                             ‫ل‬            L
    ‫ذ‬            Dz                            ‫م‬            M
    ‫ر‬            R                             ‫ن‬            N
    ‫ز‬            Z                             ‫و‬            W
    ‫س‬            S                             ‫ه‬            H
    ‫ش‬            Sy                            ‫ء‬             '
   ‫ص‬            Sh                             ‫ي‬            Y
   ‫ض‬             Dl                            ‫ة‬            H


                       â = a panjang

                           î = i panjang

                       û = u panjang
                                                    12




                       DAFTAR SINGKATAN


PK         : Partai Keadilan
PKS        : Partai Keadilan Sejahtera
DPP        : Dewan Pengurus Pusat
MPP        : Majelis Pertimbangan Partai
DPR        : Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD       : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MPR        : Majelis Perwakilan Rakyat
AD/ART     : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
FKS        : Fraksi Keadilan Sejahtera
Mukernas   : Musyawarah Kerja Nasional
Pemilu     : Pemilihan Umum
Pilpres    : Pemilihan Presiden
KPU        : Komisi Pemilihan Umum
KPUD       : Komisi Pemilihan Umum Daerah
Capres     : Calon Presiden
Cawapres   : Calon Wakil Presiden
KKN        : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
PNS        : Pegawai Negeri Sipil
TNI        : Tentara Nasional Indonesia
Polri      : Polisi Republik Indonesia
NKRI       : Negara Kesatuan Republik Indonesia
LIPI       : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
M          : Masehi
H          : Hijriah
UUD        : Undang-Undang Dasar
UU         : Undang-Undang
IAIN       : Institut Agama Islam Negeri
UGM        : Universitas Gayah Mada
UI         : Universitas Indonesia
                        13



HR   : Hadist Riwayat
                                                                                                 14




                                        DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. i

NOTA PEMBIMBING ………………………………………………………. ii

PENGESAHAN ……………………………………………….....................… iii

DEKLARASI …………………………………………………………………. iv

ABSTRAK …...………………………………………………………………. v

KATA PENGANTAR ……………………………………………………….. vi

PERSEMBAHAN ……………………………………………........................ ix

MOTTO ……………………………………………………………………….. x

PEDOMAN TRASLITERASI .......................................................................... xi

DAFTAR SINGKATAN …………………………………………………...… xii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. xiii




BAB I: PENDAHULUAN

…………………………………….……………… 1

         A. Latar Belakang Masalah ………………………………….……….. 1

         B. Rumusan Masalah ……………………………………….………… 8

         C. Tujuan Penelitian ……………………………………….….………. 8

         D. Kegunaan Penelitian …………………………………….….……… 9
                                                                                                                15



        E. Tinjauan Pustaka ………………………………………….….…….. 10

        F. Metode Penelitian ………………………………………….….……14

        G. Sistematika Penulisan ………………………………………….…... 17

BAB II: TELAAH TENTANG ETIKA BERNEGARA ……………………. 19

          A. Pengertian Etika Bernegara ............................................................

               19

             1. Pengertian Etika ............................................................................

             19

             2. Aliran-aliran Etika .........................................................................

             22

             3. Pengertian Negara dan Bernegara ................................................

             25

          B. Perkembangan Pemikiran Tentang Etika bernegara .........................

               29

          C. Etika Bernegara dalam Konsep Islam ..............................................

               36



BAB III: PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ................................................ 56

   A. Latar Belakang Sejarah ..............................................................................

        56

   B. Prinsip Dasar Partai Keadilan Sejahtera ...................................................

        65
                                                                                                                    16



     C. Struktur Organisasi ....................................................................................

          67

     D. Program Kerja ...........................................................................................

          73



BAB IV: ANALISIS KONSEP ETIKA BERNEGARA MENURUT PKS.... 78

     A. Konsep Etika Kepala Negara ....................................................................

          78

     B. Konsep Etika Pegawai Negeri ...................................................................

          86

     C. Konsep Etika Warga Negara .....................................................................

          89



BAB V: APLIKASI ETIKA BERNEGARA PKS ........................................... 92

     A. Alikasi Konsep Etika Kepala Negara ....................................................... 93

     B. Aplikasi Konsep Etika Pegawai Negeri ...................................................

          96

     C. Aplikasi Konsep Etika Warga Negara ...................................................... 99



BAB VI: PENUTUP ..........................................................................................

103

     A. Kesimpulan ..............................................................................................

          103
                                                                                                                      17



  B. Saran ........................................................................................................

       104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
                                                                           18




                                BAB I
                            PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

         Sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998, Indonesia berada

  dalam proses rumit mewujudkan negara yang demokratis. Proses ini

  kemudian disebut oleh hampir semua kalangan sebagai era transisi.

  Namun kapan persisnya era transisi dimulai, sempat menjadi perdebatan,

  apakah ketika BJ Habibi menggantikan Suharto sebagai Presiden RI ketiga

  ataukah saat Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden dalam SU MPR

  Oktober 1999 ? Ulasan cukup memadai mengenai perdebatan ini diantaranya

  disusun oleh Munafrizal Manan (2005: 1-2).

         Istilah Reformasi itu sendiri menjadi sangat populer dan dimaknai

  secara berbeda-beda oleh setiap orang. Salah satu artinya diberikan oleh Sri

  Mulyani Indrawati (2000, “Kapitalisme Glogal dan Krisis Kepercayaan

  terhadap Rezim Soeharto”, dalam Hidayat, dkk., “Pers Dalam Revolusi Mei,

  Runtuhnya Sebuah Hegemoni”, Jakarta: Gramedia, 15), yakni perubahan

  secara perlahan-lahan dan bertahap dan melalui proses yang bisa dikendalikan

  untuk memperbaiki suatu kondisi.

         Dibandingkan dengan negara lain yang juga pernah mengalami

  transisi ke demokrasi, menurut Denny JA (2005, “Di Simpang Jalan

  Transisi Demokrasi”, dalam Manan, “Gerakan Rakyat Melawan Elite”,

  Jakarta: Resist Book, v-x), Indonesia kini sedang berada di simpang jalan

  dengan tiga pilihan. Pertama, jalan menuju demokrasi terkonsolidasi
                                                                                               19



    dan damai; kedua, jalan berputar arah dan kembali ke sistem lama; dan

    ketiga jalan tak tentu arah dengan konflik berdarah-darah.

             Jalan mana yang hendak dituju, menurut Denny sangat

    tergantung       pada      bagaimana        menjawab         tiga    tantangan       negara

    demokrasi baru. Pertama, paradoks demokrasi yang ditandai dengan

    kebebasan politik dan konflik; kedua, absennya pemerintah akibat

    sentimen kuat anti atas kontrol pemerintah; dan ketiga, kurangnya

    komitmen para pemimpin yang sudah terpilih secara demokratis.

             Jika mencermati perkembangan kehidupan berbangsa dan

    bernegara di Indonesia, sejauh ini ketiga tantangan tersebut memang

    merupakan realitas yang sedang dihadapi. Sebagai sebuah dinamika

    yang masih berproses, kemampuan bangsa dalam menjawab tantangan

    ini juga belum tuntas teruji. Meskipun demikian, jalan mana yang akan

    dituju secara political do, sudah pasti, yaitu pilihan menuju demokrasi

    terkonsolidasi dan damai. Oleh karena itu pilihan kedua dan ketiga

    tampaknya kecil kemungkinannya bisa terjadi 1.

             Buah utama reformasi yang nyata adalah liberalisasi politik,

    yang ditandai oleh kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan

    kebebasan berorganisasi. Euforia kebebasan ini, menghantarkan

    bangsa Indonesia dalam sebuah situasi fenomenal yang tidak terjadi di

    masa Orba.

       1
           Penilaian ini berangkat dari realitas bahwa berbagai perubahan fundamental telah
berlangsung dengan social and political cost yang sangat tinggi. Hal ini disadari oleh mayoritas
elite politik yang saat ini mengendalikan kekuasaan. Mereka juga sangat sensitif terhadap berbagai
upaya “kembalinya sistem lama” yang sering dituduhkan dipresentasikan secara sporadis oleh
mantan-mantan tokoh Orba yang masih gigih mengincar kekuasaan.
                                                                       20



      Di tingkat infrastruktur, terjadi pembaruan berbagai undang-

undang khususnya menyangkut kehidupan politik (sistem multipartai

dan pemilu langsung). Di tingkat suprastrutur, lembaga-lembaga

negara mengalami pembenahan yang mendasar.

      Pada waktu yang bersamaan terjadi situasi anomi (keterasingan

atau ketakjelasan standar perilaku) yang turut melatarbelakangi

berbagai   kasus   konflik   horizontal,    yang    beberapa   diantaranya

menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa yang tak terhitung

jumlahnya. Dalam situasi seperti ini, bangsa Indonesia seolah-olah

kehilangan arah dengan konflik yang berdarah-darah.

      Ketika memperingati momentum sewindu reformasi, sekitar

Mei 2006, kalangan media massa di Indonesia memberikan evaluasi

kritisnya atas perkembangan reformasi. Salah satu diantaranya menilai

bahwa era transisi di Indonesia tidak pernah berakhir. Meskipun

berbagai pembaruan aturan hukum dasar dan hukum lainnya telah

dilakukan, tetapi pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Berbagai

peristiwa sosial dan politik mewarnai masa transisi ini, dari konflik

antarwarga (misalnya di Ambon, Poso, dan Sumpit), antara pusat dan

daerah (persoalan sekitar implementasi desentralisasi atau otonomi

daerah) hingga benturan antarlembaga pemerintah sendiri (Kompas, 1

Mei 2006).

      Masa transisi dan krisis multi dimensi juga menyebabkan

kemerosotan   kesejahteraan    rakyat      dengan   meningkatnya    angka
                                                                                            21



    kemiskinan yang pada umumnya ditandai oleh meluasnya gizi buruk

    dan kelaparan 2. Di sisi lain KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

    masih merajalela 3. Sementara bencana alam di berbagai daerah silih

    berganti mendera rakyat. Realitas ini semakin diperparah oleh kondisi

    ekonomi yang belum membaik, dengan banyaknya kasus PHK

    (pemutusan hubungan kerja) yang semakin meningkatkan jumlah

    pengangguran 4.

            Di panggung politik, para elite politik di berbagai tingkatan

    diindikasikan kurang memiliki kepedulian terhadap kesulitan rakyat.

    Sementara sebagian rakyat terjebak kesulitan hidup yang kronis,

    mereka --misalnya-- malah tanpa malu-malu berusaha menaikkan gaji

    dan tunjangannya yang –sudah pasti-- berasal dari pajak rakyat 5.



        2
          Dalam laporan Unicef 2006 disebutkan bahwa sebanyak 2,6 juta anak usia balita di
Indonesia mengalami gizi buruk. Penyebab utamanya adalah kemiskinan. Menurut World Bank,
dengan ukuran batas kemiskinan US$ 2 per hari, dalam tahun 2005 orang miskin di Indonesia
mencapai 110 juta jiwa. Namun menurut BPS –dengan kriteria batas kemiskinannya yang
berbeda—menyebut angka kemiskinan mencapai hanya 17,75% (maret 2006) atau lebih dari 35
juta jiwa, lebih tinggi dari data Pebruari 2005 yang mencapai 15,97%. Akurasi data kemiskinan
sempat menjadi polemik di media massa setelah pidato presiden pada Agustus 2006 menyinggung
masalah kemiskinan yang diklaim mengalami penurunan. Oleh berbagai kalangan meningkatnya
kemiskinan di Indonesia diantaranya dipicu oleh kebijakan kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005.
        3
          Meskipun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah bekerja keras, namun hasilnya
belum maksimal. Menurut Transparency International (TI), dalam laporannya yang dirilis
September 2006, IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia adalah 2,4. Sedikit mengalami kenaikan
dari IPK 2005 (2,2). IPK 2006 memosisikan Indonesia di urutan 130 dari 163 negara yang
disurvey. Di lingkup ASEAN, Indonesia masih lebih baik daripada Kamboja (2,1) dan Myanmar
(1,9), namun jauh dibandingkan dengan Singapura (9,4) yang merupakan negara terbersih, (Skh
Republika, 7 September 2006).
        4
          Menurut Bappenas, pengangguran terbuka tahun 2006 diprediksi 9,64 juta orang,
sedangkan LIPI memprediksi 12,151 juta. Lihat Budiyanto EP, Problem Jateng dalam perspektif
ICMI, Skh.Wawasan, 26 Mei 2006.
        5
          Kasus paling mutakhir adalah pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No 37 Th 2006
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang memicu
kontroversi luas. Inilah diantaranya yang menguatkan penilaian bahwa elite politik di Indonesia
lebih suka mempermainkan aturan (game of the rule) daripada menentukan aturan main (rule of
the game).
                                                                                       22



            Fenomena inilah yang melatarbelakangi munculnya pernyataan

    Frans Magnis Suseno bahwa bangsa ini tinggal tunggu waktu masuk

    ke jurang, dan fatwa Syafi’i Ma’arif yang menyatakan bahwa

    kerusakan moral politik kita sudah sempurna (Anasom, peny., 2004:3).

            Mempertegas carut marut dunia politik di Indonesia, Masykuri

    Abdillah ketika diwawancarai Kompas (27 Januari 2007) berpendapat

    bahwa orientasi elite politik Indonesia saat ini lebih dominan kepada

    kekuasaan atau how to get a power, daripada how to use the power

    untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya

    kualitas etika politik para politisi dan pemegang kekuasaan.

            Dengan demikian tampak bahwa ternyata salah satu sumber

    fundamental munculnya berbagai masalah yang dihadapi bangsa

    Indonesia dewasa ini adalah kemerosotan moral politik atau etika

    politik, khususnya di kalangan elite politik.

            Moral dan etika secara etimologis bermakna sama6, yakni berkaitan

    dengan persoalan benar-salah dan baik-buruk perbuatan manusia. Sedangkan

    etika politik secara singkat bisa diartikan sebagai etika mengenai dimensi

    politis kehidupan manusia (Tafsir, dkk., 2002: 11-25), yakni dimensi

    kehidupan dalam perspektif negara (bernegara).

            Namun etika politik kadang-kadang dimaknai secara sangat

    teknis dan parsial, sesuai pemaknaan teknis istilah politik itu sendiri

    (misalnya adanya penggunaan istilah “politik ekonomi”, “politik
      6
        Jika harus dicari perbedaannya, Amin Abdullah (2002: 15) mengatakan moral lebih
condong kepada pengertian “nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusi itu sendiri”,
sedangkan etika berarti “ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk”.
                                                                                          23



    pendidikan”, politik hukum”, dan sebagainya) . Oleh karena itu, etika

    politik dalam pemahaman yang benar, sebagaimana pengertian politik

    secara ilmiah 7, bisa dimaknai identik dengan etika bernegara. Bahkan

    penggunaan istilah etika bernegara ini sesungguhnya lebih tegas

    karena tidak memberikan ruang bagi interpretasi lain di luar

    pengertian “bernegara”.

            Menurut Abdul Djamil, etika bernegara meliputi etika bagi

    kepala negara, pejabat negara, militer dan warga negara. Tiga macam

    etika bagi ketiga kelompok manusia dalam bernegara ini diduga kuat

    dapat menjadi pedoman dalam mengurangi krisis multi dimensi yang

    dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini (Anasom, 2004: vii, 4-5).

            Oleh     karena      itu   agar     Indonesia      mampu       bangkit      dari

    keterpurukan akibat krisis multi dimensi, maka etika bernegara

    kemungkinan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi para elite politik

    –khususnya dari kalangan partai politik 8--dalam mengelola kekuasaan

    untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

            Dalam perspektif inilah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 9

    mungkin menarik untuk dikaji. Selama kiprahnya dalam pemilu 1999

    (semasih bernama PK) dan pemilu 2004, PKS dikenal sebagai Partai


       7
          Misalnya yang diberikan oleh Prof.Miriam Budiardjo (1992: 8), yakni “politik adalah
bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistim politik (atau negara)….”.
        8
          Dalam sistem politik Indonesia, partai politik merupakan satu-satunya sumber yang
memasok pemimpin politik, baik di lingkup nasional maupun daerah (provinsi dan
kabupaten/kota). Lihat Bab II Pasal 5 UU 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wapres, dan
Bagian Kedelapan Pasal 2 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
        9
          Didirikan di Jakarta pada 20 April 2002, merupakan hasil penggabungan antara PK
(Partai Keadilan) pimpinan Hidayat Nur Wahid dengan PKS pimpinan Almuzzamil Yusuf. (Sali
Susiana, Peny., 2003: 62-75).
                                                                         24



Islam yang kecil tapi kenyal, memiliki kader yang santun dan

bersahaja, sehingga mampu menimbulkan rasa hormat baik di

lingkungan politisi maupun masyarakat luas (Djohermansyah Djohan,

2003: 89-95).

       Dalam Pemilu 1999, PK memperoleh suara 1.436.563 (1,36%) atau 7

kursi di DPR RI. Karena tidak lolos electorial threshold 2%, PK bersiasah

menggabungkan diri dengan PKS untuk bisa ikut Pemilu 2004. Dalam Pemilu

2004, PKS berhasil memperoleh suara 8.325.020 (7,34 %) atau 45 kursi di

DPR RI dan tampil sebagai 7 besar parpol dari 24 parpol kontestan Pemilu

2004 (Lili Romli, 2004: 4).

       Beberapa kalangan menilai keberhasilan PKS disebabkan

diantaranya oleh ketepatan para kader partai dalam memanfaatkan

peluang dan momen strategis untuk merebut perhatian dan hati rakyat

dalam perspektif pencitraan partai. Tim Peneliti dari Pusat Penelitian

Politik LIPI, dalam lembaran penutup buku “Evaluasi Pemilihan

Umum       2004:   Analisis   Proses    dan   Hasil   Pemilu   Legislatif”,

mengomentari       keberhasilan   PKS    dalam    Pemilu   2004      dengan

mengatakan “PKS memperoleh dukungan suara karena faktor kerja

keras yang dilakukannya selama ini dengan keberpihakan kepada

rakyat, bersikap jujur, bersih dan peduli”(Lili Romli, 2004: 234).

       Dengan latar belakang pemikiran di atas, penulis tertarik untuk

mengkaji     secara   mendalam    bagaimanakah        sesungguhnya    etika

bernegara dalam perspektif PKS.
                                                                      25



B. Rumusan Masalah

          Rumusan masalah penelitian ini adalah:

   1. Bagaimanakah konsep Etika Bernegara menurut PKS ?

   2. Sejauh mana aplikasi konsep Etika Bernegara PKS khususnya

      menyangkut etika kepala negara, etika pegawai negeri, dan etika

      warga negara ?



C. Tujuan Penelitian

          Penelitian ini bertujuan mengkaji pemikiran-pemikiran yang

   berkaitan dengan etika bernegara secara umum. Secara khusus

   pengkajian difokuskan terhadap konsep etika bernegara di lingkungan

   Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan aplikasi konsep ini khususnya

   menyangkut etika kepala negara, etika pegawai negeri dan etika warga

   negara.

          Pengkajian dilakukan secara ilmiah dan empiris. Sebagaimana

   dikatakan Sutrisno Hadi, bahwa ilmu pengetahuan yang tepat dan

   mantap berdasarkan atas segala sesuatu yang dapat dialami sendiri,

   dihimpun, direnungkan, diolah dan pada akhirnya disimpulkan

   (Sutrisno Hadi, 1997: 33).

          Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai

   berikut :

   1. Mengkaji berbagai corak pemikiran mengenai etika bernegara.

   2. Mengkaji dan mengungkap konsep etika bernegara menurut PKS.
                                                                           26



  3. Mengkaji dan mengungkap sejauh mana aplikasi etika bernegara

     PKS khususnya menyangkut etika kepala negara, etika pegawai

     negeri dan etika warga negara.



D. Kegunaan Penelitian

        Dari sejak perencanaan, proses dan penyusunan hasil kegiatan

  penelitian ini, diharapkan secara relatif memberikan manfaat, yaitu :

  1. Kegiatan     dan   penyusunan     hasil    penelitian   ini   diharapkan

     mendatangkan       manfaat      bagi      penulis   dalam     perspektif

     pengembangan diri dan pengembangan kemampuan akademik,

     disamping hasilnya untuk memenuhi persyaratan tahap akhir proses

     menyelesaikan studi di Program Pascasarjana IAIN Walisongo

     Semarang.

  2. Hasil penelitian ini dapat mendorong pemahaman yang lebih baik

     bagi semua pihak mengenai hakekat dan betapa strategisnya etika

     bernegara khususnya dalam konteks mengatasi krisis multi dimensi

     di Indonesia.

  3. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pengkayaan

     informasi dan ilmu pengetahuan tentang etika bernegara dan bisa

     dijadikan sebagai salah satu pijakan dalam menilai perilaku/sikap

     masyarakat, khususnya kalangan politisi, dalam konteks etika

     bernegara.
                                                                           27



E. Tinjauan Pustaka

         Keberadaan etika bernegara –baik secara eksplisit maupun implisit--

  sesungguhnya sudah dimulai ketika kehidupan sosial menunjukkan implikasi

  adanya kesatuan geografis, keteraturan dan ketertiban. Namun pengkajian

  secara konseptual mendasar baru diketahui dimulai pada zaman Yunani Kuno.

         Filosof Yunani Kuno yang membukukan buah pikirannya --yang

  sangat dipengaruhi gurunya, Socrates (469-399)-- adalah Plato (429-347).

  Bukunya berjudul Politea (Republik) dan Nomoi (kitab hukum). Diikuti

  kemudian oleh Aristoteles (384-322), murid Plato. Tradisi kajian etika

  bernegara kemudian dilanjutkan baik oleh pemikir-pemikir dunia Barat

  maupun dunia Islam.

         Sejauh yang penulis ketahui, kajian berbentuk penelitian mengenai

  etika --dan khususnya etika bernegara-- di Indonesia masih tergolong langka.

  Pusat Pengkajian Islam dan Budaya Jawa (PP-IBJ) IAIN Walisongo Semarang

  pernah mengadakan penelitian yang kemudian hasilnya diterbitkan dalam

  sebuah buku berjudul membangun Negara Bermoral, Etika Bernegara dalam

  Naskah Klasik Jawa-Islam (2004). Buku ini mengulas dan merumuskan

  implikasi etika bernegara dalam naskah-naskah klasik Jawa-Islam, yang

  merupakan cermin kearifan lokal tentang bagaimana pemimpin mengurus

  negara dan mampu membawa kesejahteraan bagi rakyatnya.

         Kemudian kitab-kitab Imam Al Ghazali (1058-1111) misalnya Al Tibr

  al Masbuk fi Nasaih al Muluk, dikaji sebagai tesis di IAIN Walisongo

  Semarang oleh Zaenul Arifin tahun 2000 dengan judul Etika Politik dalam
                                                                             28



perspektif Al Ghazali. Kajian pemikiran ini berlatarbelakang kondisi sosial

politik abad 11, yang tentu jauh berbeda dengan kondisi dewasa ini.

Sebagaimana telah diungkapkan dalam latar belakang penelitian, etika

bernegara dimaknai sama dengan etika politik.

        Tesis Zainul kemudian menjadi salah satu bagian dari isi buku berjudul

Moralitas Al Quran dan Tantangan Modernitas (2002). Bagian lain dari isi

buku ini adalah juga menyangkut tentang etika politik, yakni yang bersumber

dari Al Quran, pemikiran Fazlur Rahman dan Ismail Raji Al Faruqi.

        Sedangkan penelitian di bidang Etika dilakukan oleh M Amin

Abdullah untuk desertasinya di Middle East Technical University (METU),

Ankara, Turki, pada tahun 1990. Desertasi ini diterbitkan sebagai buku untuk

pertama kalinya pada tahun 1992 di Turki. Dan diterbitkan di Indonesia pada

tahun 2002, dengan judul Antara Al Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam.

        Sebagaimana tercermin dari judulnya, Amin Abdullah membandingkan

antara filsafat etika Immanuel Kant yang pendekatannya lebih rasional dan

analitis (ilmiah) dan filsafat Islam Imam Al Ghazali yang pendekatannya lebih

dogmatis.

        Suparman Syukur meneliti mengenai etika religius Abu Hasan al

Mawardi dalam kitabnya Adab al-Dunya wa al-Din. Hasil penelitiannya ini

kemudian diterbitkan sebagai buku dengan judul Etika Religius, pada tahun

2004.

        Adapun mengenai PKS itu sendiri, terdapat beberapa penelitian. Aay

Muhammad Furkon menerbitkan tesisnya dengan judul Partai Keadilan
                                                                          29



Sejahtera, Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia

Kontemporer (2004). Tesis ini meneliti tentang pemikiran Hasan Al Banna,

proses transmisi pemikiran itu ke Indonesia dan bagaimana pengaruhnya

terhadap gerakan politik Islam di Indonesia.

       Tesis lain yang disusun berdasarkan penelitian tentang PKS dilakukan

oleh Nashir Fahmi, yang kemudian diterbitkan dengan judul buku

Menegakkan Syariat Islam Ala PKS (2006). Tesis ini membahas tentang

bagaimana PKS memahami penerapan syariat Islam yang kaffah di satu sisi,

dan realitas demokrasi di sisi lain. Oleh sifat syariat Islam yang fleksible,

inklusif, adaptable dan responsible, menurut Nashir, pengamalan syariat Islam

dan demokrasi tidak bertentangan, bahkan bisa saling mendukung. Untuk itu

dibutuhkan kontribusi para mujtahid dalam menemukan teori baru menjaga

eksistensi hukum Islam sesuai perkembangan zaman.

       Berikutnya adalah penelitian Ali Said Damanik yang diterbitkan

dengan judul buku Fenomena Partai Keadilan (2003). Penelitian ini menguak

secara sosiologis transformasi selama 20 tahun dari gerakan tarbiyah di

Indonesia. Penelitian untuk penyusunan skripsi ini mengambil setting PK

sebagai bentuk awal sebelum bergabung dan berubah menjadi PKS. Dengan

setting yang sama dan juga untuk kepentingan penyusunan skripsi, Istiqomah

dari Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo meneliti tentang PKS dengan judul

Studi Analisis terhadap Pemikiran dan Perilaku Politik Partai Keadilan

(1998-2001).
                                                                            30



          Terakhir adalah hasil penelitian individual yang dilakukan oleh Ahwan

   Fanani, M.Ag., dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang pada

   tahun 2005. Judul penelitian ini adalah Sikap Aktivis Partai Keadilan

   Sejahtera Semarang terhadap Kebangsaan, Demokrasi dan Budaya Lokal.

   Dari penelitian ini disimpulkan bahwa sebagai partai revivalis dan

   fundamentalis, PKS berorientasi pada perbaikan sosial secara evolutif.

   Kebangsaan, demokrasi dan budaya lokal selalu dicoba dipandang melalui

   frame agama. Kebangsaan diterima sepanjang sesuai dengan Islam, demokrasi

   adalah sarana dan harus sesuai dengan syura, dan budaya lokal diukur dengan

   parameter syariat.

          Dengan mencermati pembahasan beberapa hasil penelitian tentang

   etika, etika politik dan tentang PKS sebagaimana tersebut di atas, tampak

   bahwa pembahasan mengenai etika bernegara dalam perspektif PKS belum

   pernah dilakukan.



F. Metode Penelitian

   1. Metode Pengumpulan Data

      a. Observasi

          Metode observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan

          dengan sistematik atas fenomena-fenomena yang diselidiki

          (Sutrisno Hadi, 1997: 135), sehingga dapat diketahui kondisi

          yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya.
                                                                 31



  Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat

  situasi lingkungan, sikap dan perilaku dari pengurus dan kader

  PKS, baik di lingkup nasional maupun Jawa Tengah, melalui

  kunjungan ke sekretariat DPP Pusat dan atau DPW PKS Jawa

  Tengah, sekretariat Fraksi PKS DPR RI dan atau DPRD Jawa

  Tengah, serta jika memungkinkan ke lokasi kegiatan yang

  diselenggarakan PKS.

  Observasi awal dalam rangka penyusunan proposal tesis telah

  dilakukan beberapa waktu hingga disetujuinya judul tesis dalam

  bulan Januari 2007, dan akan terus dilakukan hingga saat-saat

  akhir penyelesaian penyusunan tesis.

b. Dokumentasi

  Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data

  primer maupun sekunder dengan meneliti berbagai macam

  bentuk   dokumentasi.   Dalam   penelitian   ini,   data   primer

  diperoleh dari semua bentuk dokumen tertulis yang resmi

  dikeluarkan oleh organisasi PKS. Bentuk dokumen tertulis

  misalnya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

  PKS, Program Kerja PKS, Profil Kader PKS, dan lain-lain.

  Sedangkan data sekunder diperoleh dari semua bentuk dokumen

  yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Bentuk

  dokumen tersebut misalnya buku karya Kamarudin berjudul

  “Ada Apa dengan PKS, Catatan dari warga Universitas
                                                                 32



  Indonesia”, karya Aay Muhamad Furkon “Partai Keadilan

  Sejahtera, Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim

  Indonesia Kontemporer”, karya Nashir Fahmi “Menegakkan

  Syariat Islam Ala PKS”, buku-buku mengenai etika, buku-buku

  mengenai negara/politik, suratkabar, majalah dan lain-lain.

c. Wawancara

  Untuk melengkapi data penelitian berupa keterangan lisan,

  masih    dibutuhkan    metode    wawancara/interview.    Dalam

  penelitian ini,   data berupa keterangan diperoleh dari subyek

  penelitian yang berasal dari lingkungan internal organisasi PKS

  dan lingkungan eksternal. Untuk lingkungan internal adalah

  pengurus   PKS     dengan   mempertimbangkan     kapasitas    dan

  kedudukannya dalam organisasi PKS, sehingga representatif

  mewakili organisasinya. Sedangkan subyek penelitian dari

  lingkungan eksternal (non PKS) adalah pihak-pihak yang

  memiliki kapasitas dan kedudukan dalam sebuah lembaga yang

  berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan

  permasalahan yang diteliti. Wawancara dilaksanakan dalam

  bulan Mei 2007 yang diupayakan seoptimal mungkin dengan

  cara tatap muka (face to face communication), dan atau melalui

  telepon/e-mail.
                                                                             33



   2. Metode Analisis Data

      Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu

      teknik menguraikan, menggambarkan dan menafsirkan data-data

      yang diperoleh. Disamping itu juga digunakan metode analisis isi

      atau content analysis (Sumadi Suryabrata, 1988) yaitu proses

      analisis terhadap makna dan kandungan teks-teks dan pernyataan

      yang berkaitan dengan PKS. Sedangkan pola pikir yang digunakan

      adalah pola pikir reflektif, yaitu berpikir dalam proses mondar-

      mandir secara sangat cepat antara induksi dan deduksi, antara

      abstraksi dan penyajian (Noeng Muhadjir, 1988: 94). Dengan

      demikian, dari proses analisis ini diharapkan mampu memberikan

      gambaran       obyektif    etika bernegara   dalam   perspektif    Partai

      Keadilan Sejahtera (PKS).



G. Sistematika Penulisan

          Penulisan Tesis ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan sistematika

   sebagai berikut:

          Bagian pertama adalah pendahuluan sebagai BAB I, yang

   terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

   penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian

   dan sistematika penulisan. Secara umum, setiap sub-bab berisi uraian

   yang   bersifat     global,    sebagai   pengantar   memahami        bab-bab

   berikutnya.
                                                                      34



        Bagian kedua merupakan kerangka teori dengan judul etika

bernegara sebagai BAB II. Kerangka teori ini, terdiri dari: pengertian

etika    bernegara, perkembangan pemikiran etika bernegara, dan etika

bernegara dalam konsep Islam. Kerangka teori ini merupakan landasan

berfikir sekaligus sebagai alat analisis (tools of analysis) dalam

memaparkan obyek yang diteliti.

        Pada bagian ketiga menyajikan data yang diperoleh dari

kegiatan penelitian. Bagian ini dijadikan BAB III dengan judul Partai

Keadilan Sejahtera (PKS). Terdiri dari: latar belakang sejarah, visi

misi dan tujuan, struktur organisasi, dan program kerja.

        Pada   bagian   keempat   dipaparkan   analisis    konsep   etika

bernegara menurut PKS sebagai BAB IV. Bab ini membahas tentang

konsep etika kepala negara, konsep etika pegawai negeri, dan konsep

etika warga negara.

        Di bagian kelima, diuraikan aplikasi etika bernegara PKS

sebagai BAB V, yang terdiri dari aplikasi etika kepala negara, aplikasi

etika pegawai negeri dan aplikasi etika warga negara.

        Bagian keenam memuat penutup sebagai BAB VI. Di bagian

ini disampaikan kesimpulan dan saran.
                                                                                                35




                              BAB II
                  TELAAH TENTANG ETIKA BERNEGARA


A. Pengertian Etika Bernegara

            Dalam memahami pengertian ‘etika bernegara’, perlu dijelaskan lebih

    dahulu pengertian ‘etika’ dan pengertian ‘bernegara’. Untuk memahami lebih

    dalam mengenai etika, perlu pula disinggung secara singkat ‘aliran-aliran

    pemikiran’ yang terdapat dalam etika. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan

    pengertian ‘bernegara’ yang secara kontekstual perlu dibedakan dengan

    pengertian ’negara’. Berdasarkan hasil telaah terhadap istilah-istilah itu akan

    dilakukan telaah konvergensi, yaitu menggabungkan istilah-istilah tersebut

    untuk memperoleh pengertian ‘etika bernegara’ secara utuh, sebagaimana

    yang dimaksudkan dalam tesis ini.

    1. Pengertian Etika

               Etika merupakan filsafat10 moral (Berten, 2004: 3) atau filsafat

       tingkah laku (Poedjawijatna, 1997: 13-14) atau filsafat tindakan (Asmoro

       Akhmadi, 2001: 12), yang membahas ukuran baik buruknya tingkah laku

       manusia, yang diupayakan sejauh mungkin bersifat umum dan oleh karena

       itu berlaku untuk semua manusia, bukan hanya sebagian manusia11.


       10
           Secara etimologis, filsafat berasal dari kata Arab falsafah dan kata Yunani philosophia,
filosofia atau philosophis. Falsafah berarti pengetahuan tentang asas-asas pikiran dan perilaku
(Mahmud Yunus, 1989: 323). Philosophia, yang terdiri dari kata philos (cinta) dan sophia
(pengetahuan dan kebijakan atau wisdom/hikmah) berarti “cinta kepada pengetahuan” (Ahmad
Hanafi, 1990: 3). Sedangkan filosofia, juga merupakan kata Yunani, diturunkan dari kata kerja
filosofein, yang berarti “mencintai kebijaksanaan” (Harun Hadiwijono, 1980: 7). Versi lain, berasal
dari kata Yunani philosophis, yang berasal dari kata kerja philein (mencintai), atau philia (cinta),
dan sophia (kearifan). Dari kata ini lahir kata Inggris philosophy, yang biasa diterjemahkan
sebagai “cinta kearifan” (Asmoro Achmadi, 2001: 1).
        11
           Mengenai ukuran yang bersifat dan berlaku umum ini, menurut Rene Descartes –filosuf
modernisme abad pertengahan—dipercaya adalah etika yang bersifat rasional, absolut dan
                                                                                             36



              Istilah etika sering digunakan secara bersamaan dengan istilah moral

       dan akhlak. Meskipun ketiganya berasal dari bahasa yang berbeda, tetapi

       memiliki makna yang sama, yaitu adat kebiasaan, perangai dan watak.

       Alasdair Mac Intyre menilai sisi universal dari ketiga istilah ini mengarah

       pada konsep benar (right), salah (wrong), baik (good) dan buruk (bad)

       (Tafsir, dkk., 2000: 11-12).

              Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani Kuno ethos, atau

       bahasa Inggris ethic. Ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti,

       yaitu kebiasaan, adat, watak, akhlak, perasaan, sikap dan cara berpikir.

       Dalam bentuk jamak (ta etha) berarti adat kebiasaan. Arti inilah yang

       melatarbelakangi terbentuknya istilah etika yang oleh filsuf Yunani

       Aristoteles (384-322 SM) dipakai untuk menunjukkan filsafat moral

       (Bertens, 2004: 4).

              Secara terminologis, De Vos mendefinisikan etika sebagai ilmu

       pengetahuan tentang kesusilaan (moral) (De Vos, 1987: 1). Sedangkan

       William Lillie mendefinisikannya sebagai the normative science of the

       conduct of human being living in societies is a science which judge this

       conduct to be right or wrong, to be good or bad (William Lillie, 1957: 1).

              Sedangkan ethic, dalam bahasa Inggris berarti system of moral

       principles (A.P Cowie, Ed., 1987:127). Istilah moral itu sendiri berasal dari

       bahasa latin mos (jamak: mores), yang berarti juga kebiasaan, adat. Tentang


universal. Sedangkan Bertand Russel menyebut perbuatan etis bersifat rasional, pragmatis atau
utiliristik. Namun pada perkembangan kini –disebut era postmodernisme—etika yang berlaku
umum ditolak, karena pada dasarnya kebenaran bersifat relatif terhadap waktu, tempat, budaya dan
sebagainya (Amin Abdullah, 2002: 17-18).
                                                                            37



  akhlak, sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab, dalam Ensiklopedi

  Islam (Cet.4,   Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, 102) disebutkan

  sebagai bentuk jamak dari kata al khuluq atau al khulq yang secara

  etimologis berarti (1) tabiat, budi pekerti, (2) kebiasaan atau adat, (3)

  keperwiraan, kesatriaan, kejantanan, (4) agama, dan (5) kemarahan (al

  ghadab).

        Meskipun dinilai bermakna sama, namun sesungguhnya dalam posisi

  tertentu secara terminologis etika berbeda dengan moral. Menurut M. Amin

  Abdullah (2002: 15), moral (akhlaq) lebih condong kepada pengertian

  “nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri”, sedangkan

  etika berarti “ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk” (‘ilm al

  Akhlaq).

        Dari hasil analisis K Bertens (2004: 6) disimpulkan bahwa etika

  memiliki tiga posisi, yaitu sebagai (1) sistem nilai, yakni nilai-nilai dan

  norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok

  dalam mengatur tingkah lakunya, (2) kode etik, yakni kumpulan asas atau

  nilai moral, dan (3) filsafat moral, yakni ilmu tentang yang baik atau buruk.

  Dalam tesis ini, etika dipahami dalam posisi yang pertama, yaitu sebagai

  sistem nilai.



2. Aliran -Aliran Etika

        Filsafat etika yang berkembang di dunia Barat, pada umumnya

  dikelompokkan menjadi tiga aliran, yaitu etika hedonistik, utilitarian dan
                                                                                              38



       deontologis (Amin Abdullah, 2002: 15). Hedonisme12 mengarahkan etika

       untuk menghasilkan sebanyak mungkin kesenangan bagi manusia.

       Utilitaristik13 mengoreksinya dengan menambahkan bahwa kesenangan atau

       kebahagiaan yang dihasilkan etika yang baik adalah kebahagiaan bagi

       sebanyak mungkin orang. Sedangkan deontologis14 memandang bahwa

       sumber bagi perbuatan etis adalah rasa kewajiban.

              Menurut Burhanuddin Salam (1997: 67-83), teori-teori etika dapat

       digolongkan menjadi dua teori, yaitu deontologis dan teleologis. Etika

       deontologis menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik

       yang tidak dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari

       tindakan itu, tetapi berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada

       dirinya sendiri. Oleh karena itu sebuah tindakan bernilai moral karena

       tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban. Terdapat dua teori

       deontologis, yaitu deontologis tindakan dan deontologis peraturan

       (Bertens, 1993: 67-68).

              Dalam perspektif linear dengan etika deontologis, etika teleologis

       justru menitikberatkan pada tujuan atau akibat suatu tindakan. Sehingga

       suatu tindakan dinilai baik, apabila bertujuan mencapai sesuatu yang baik

       atau menimbulkan akibat yang baik. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai

       buruk, apabila bertujuan mencapai sesuatu yang buruk atau menimbulkan


       12
          Berasal dari kata Yunani, hedone, yang berarti kesenangan. Istilah ini mula-mula
digunakan oleh Aristipos (sekitar 433-355 sM), seorang murid Socrates, kemudian Epikuros (341-
270 sM) (Bertens, 1993: 235-237).
       13
          Berasal dari kata Latin, utilitas, yang berarti useful, berguna, berfaedah (Burhanuddin
Salam, 1997: 76).
       14
          Berasal dari kata Yunani, deon, berarti kewajiban (Burhanuddin Salam, 1997: 68).
                                                                                              39



       akibat yang buruk15. Oleh karena itu, etika ini cenderung merupakan etika

       situasional atau etika situasi, karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa

       bersifat sangat situasional dan karena itu setiap norma dan kewajiban moral

       tidak bisa berlaku begitu saja dalam setiap situasi.

              Terdapat      dua    aliran    etika     teleologis,    yaitu    egoisme      dan

       utilitarianisme. Menurut etika egoisme, suatu perbuatan dinilai baik apabila

       memberikan manfaat, kebahagiaan atau kepentingan bagi dirinya sendiri

       (‘aku’) di atas kepentingan orang lain. Aliran ini mengalami perkembangan

       menjadi egoisme etis dan egoisme psikologis. Dalam egoisme etis, tindakan

       apapun termasuk mengorbankan diri untuk orang lain adalah untuk

       kepentingan pemuasan diri sendiri. Sedangkan egoisme psikologis

       berdasarkan pandangan bahwa semua orang selalu dimotivasi oleh tindakan

       demi kepentingan dirinya.

              Aliran Utilitarianisme (utilisme) menilai bahwa baik-buruk suatu

       tindakan ditinjau dari segi kegunaan atau faedah yang didatangkannya.

       Terdapat dua jenis utilitarianisme, yaitu utilisme individual, yang

       berorientasi pada keuntungan dirinya, dan utilisme soaial yang beroeientasi

       kepada kepentingan orang banyak. Utilisme sosial banyak dipraktikkan oleh

       kalangan politisi.

              Mengutip pendapat John Stuart Mill (1806-1873) dalam bukunya

       Utilitarianism (1863) Burhanuddin Salam (1997: 77-78) memaparkan

       bahwa dua dasar pemikiran utiliter adalah dasar normatif dan dasar
      15
         Tujuan dan akibat bisa dibedakan. Tujuan adalah sesuatu yang secara sadar ingin dicapai,
sedangkan akibat adalah hal yang dicapai tanpa disengaja setelah melakukan suatu tindakan
(Burhanuddin Salam, 1997: 71-72).
                                                                        40



psikologis. Dasar normatif adalah setiap tindakan harus mengusahakan

kebahagiaan   dan   menghindari    ketidaknyamanan,     sedangkan    dasar

psikologis menyebutkan semua tindakan berorientasi pada keharmonisan

dengan sesama manusia. Secara keseluruhan etika utilitarianism dinilai

positif karena dua hal, yaitu rasionalitasnya yang memungkinkan akibat

baik yang lebih banyak dan universalitasnya yang memungkinkan akibat

yang dicapai diukur dari banyaknya orang yang memperoleh manfaat.

      Terdapat pula aliran etika intuisionisme, universalisme, hedonisme,

eudemonisme, altruisme dan tradisionalisme. Selain intuisionisme, kelima

aliran etika yang lain menilai baik-buruknya tindakan dinilai dari tujuan

perbuatan (Burhanuddin Salam, 1997: 79-83).

      Intuisionisme merupakan aliran etika yang berpendapat bahwa

penilaian atas baik-buruk tindakan manusia dapat diketahui dengan cara

intuisi. Universalisme menilai suatu tindakan adalah baik apabila

memberikan kebaikan bagi banyak orang. Hedonisme menilai suatu

tindakan adalah baik bila mendatangkan kesenangan (hedone, dari kata

Grik) secara fisik. Eudemonisme menilai suatu tindakan adalah baik apabila

mendatangkan kebahagiaan (eudaemonismos, dari kata Grik) secara

psikologis (rasa). Altruisme menilai suatu tindakan adalah baik apabila

mengutamakan kepentingan orang lain (alteri, dari kata latin; others, kata

Inggris). Terakhir adalah tradisionalisme, yang menilai suatu tindakan

sebagai baik apabila sesuai dengan kebiasaan atau adat-istiadat (tradition,

kata Inggris) yang berlaku dalam masyarakat.
                                                                                41



3. Pengertian Negara dan Bernegara

        Secara etimologis, negara atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

  (Tim, Ed.2, Cet.III, Jakarta: Balai Pustaka, 1994: 662) disebut pula dengan

  istilah ‘negeri’, ‘negari’, ‘nagara’, ‘nagari’, berasal dari kata ‘staat’ (bahasa

  Belanda dan Jerman), ‘state’ (bahasa Inggris), atau ‘etat’ (bahasa Perancis).

  Menurut F. Isjwara (1980: 90-93), istilah ini mula-mula dipergunakan

  dalam abad ke-15 di Eropa Barat dan oleh anggapan umum berasal dari kata

  bahasa latin ‘status’ atau ‘statum’. Pada mulanya istilah ‘status’ lazim

  dipergunakan dalam hubungannya dengan kesejahteraan umum, dan

  ‘statum’ untuk arti yang lazim disebut sekarang sebagai ‘konstitusi’.

        Dalam kajian Islam (Islamic studies) istilah negara bisa bermakna

  ‘daulah’, ‘khilafah’, ‘hukumah’, ‘imamah’, dan ‘kesultanan’. Deskripsi

  memadai mengenai istilah-istilah ini diuraikan oleh Kamaruzzaman (2001:

  28). Namun diantara istilah tersebut, istilah ‘daulah’ tampaknya paling

  dekat dengan istilah negara, yang menurut M Din Syamsudin (2000: 78)

  merupakan kata dalam pemikiran politik Islam yang menunjukkan konsep

  negara atau negara-bangsa.

        Istilah ‘daulah’ itu sendiri berasal dari bahasa Arab, dala-yadulu-

  daulah, yang berarti bergilir, beredar, dan berputar. Mengutip pendapat

  Manzooruddin Ahmed (1988), Kamaruzzaman (2001: 29) menyatakan

  bahwa kata daulah bisa dimaknai sebagai kelompok sosial yang menetap

  pada suatu wilayah tertentu dan diorganisir oleh suatu pemerintahan yang

  mengatur kepentingan dan kemslahatan.
                                                                       42



      Dengan demikian, secara terminologis, ‘negara’ memang memiliki

pengertian yang bermacam-macam, sesuai dengan sudut pandang yang

masing-masing berbeda satu dengan lainnya. Bahkan definisi ini juga

berkembang dari sejak model negara polis zaman Yunani kuno yang taraf

perkembangannya masih sangat sederhana, hingga pengertian negara

modern yang perkembangannya sangat kompleks sebagaimana kini kita

kenal. Disamping pengertian daulah tersebut, akan disajikan beberapa

definisi lain yang relevan, disamping penjelasan tambahan menyangkut

sifat, unsur, tujuan dan fungsi negara.

      Menurut Mac Iver dalam bukunya Negara Modern (Pen. Drs

Moertono, Cet. ke-2, Jakarta: Bina Aksara, 1988, 28), negara adalah

“persetambayatan yang bertindak lewat hukum yang direalisasikan oleh

suatu pemerintah, yang untuk keperluan ini diperlengkapi dengan

kekuasaan untuk memaksa dan dalam satuan kehidupan yang dibatasi

secara teritorial, mempertegak syarat-syarat lahir yang umum-mutlak,

daripada suatu ketertiban sosial”.

      Menurut Prof Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar Dasar Ilmu

Politik (Cet. ke-14, Jakarta: Gramedia, 1992, 40-44), negara adalah “suatu

daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah

pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada

peraturan    perundang-undangannya        melalui   penguasaan   (kontrol)

monopolistis dari kekuasaan yang sah”.
                                                                           43



         Oleh karena itu, negara memiliki sifat-sifat khusus, yaitu sifat

memaksa, sifat monopoli dan sifat mencakup semua. Sedangkan unsur

negara adalah adanya wilayah, penduduk, pemerintah dan kedaulatan.

Konperensi Montevideo, 1933, sebagaimana dikutip oleh Isjwara (1980: 95)

menyebutkan 4 (empat) unsur negara adalah penduduk yang tetap, wilayah

tertentu, pemerintah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan

negara-negara lain.

         Adapun tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan

bagi rakyatnya, atau oleh Roger H Soltau, sebagaimana dikutip oleh Miriam

(1992: 45), dirumuskan “memungkinkan rakyatnya berkembang serta

menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin”. Sedangkan fungsi

negara adalah melaksanakan penertiban; mengusahakan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyatnya; pertahanan; dan menegakkan keadilan (Miriam,

1992: 46).

         Berasal dari kata ‘negara’ inilah kemudian muncul istilah ‘bernegara’

yang mudah ditemukan dalam berbagai literatur. Secara semantik, istilah

‘bernegara’, jika dirinci berasal dari kata dasar ‘negara’ yang diberi awalah

‘ber’.      Dalam     tatabahasa    Indonesia,    ‘ber’     memiliki   makna

‘memiliki/mempunyai’          (misalnya      dalam        kata   ‘berhutang’),

‘merupakan/menjadi suatu’ (misalnya dalam kata ‘berkelompok’), atau

‘melakukan’ (misalnya dalam kata ‘bercakap-cakap’).

         Sehingga ‘bernegara’ dapat dimaknai ‘memiliki/mempunyai negara’,

‘merupakan/menjadi suatu negara’, atau secara logika bahasa bisa diartikan
                                                                                                44



       ‘yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu negara’. Dengan demikian,

       untuk mengartikan istilah ‘bernegara’ –misalnya—pada kalimat “dalam

       kehidupan bernegara….”, secara kontekstual bisa dimaknai ‘dalam

       kehidupan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sebuah negara’.

               Berdasarkan analisis tentang pengertian etika dan pengertian negara

       (dan bernegara) di atas, secara konvergensi dapat ditarik kesimpulan bahwa

       yang disebut sebagai ‘etika bernegara’, secara kontekstual dapat dimaknai

       sebagai “suatu sistem nilai, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi

       pegangan       dalam     mengatur       tingkah     laku    yang     berkaitan      dengan

       penyelenggaraan sebuah negara”.

               Oleh karena itu, pelaku etika bernegara meliputi individu, kelompok

       maupun bangsa yang menempati sebuah negara. Dalam perspektif

       individual, seorang kepala negara –dengan berbagai istilah padanannya--

       adalah warga negara yang menjadi pemimpin dan oleh karena itu memiliki

       peranan paling menonjol dan paling berpengaruh bagi setiap negara dalam

       rangka mencapai tujuan dan melaksanakan fungsi-fungsinya.

               Dalam perspektif kelompok, para birokrat16 (yang terdiri dari para

       pegawai negeri baik sipil maupun militer) merupakan alat negara yang

       menentukan pencapaian tujuan dan fungsi negara. Menurut Yahya

       Muhaimin (1980), sebagaimana dikutip oleh Budi setiono (2002: 22),

       birokrasi adalah keseluruhan aparat pemerintah, sipil maupun militer yang


       16
          Istilah ini untuk menyebut orang-orang yang bekerja dalam birokrasi. Istilah birokrasi itu
sendiri pertama kali diperkenalkan oleh filosof Perancis Baron de Grimm pada abad ke-18, dan
berasal dari kata ‘bureau’ yang berarti meja tulis dimana para pejabat bekerja di belakangnya
(Budi Setiono, 2002: 21).
                                                                              45



    melakukan tugas membantu pemerintah dan menerima gaji dari pemerintah

    karena statusnya itu. Dalam perspektif birokrasi sebagai alat kekuasaan,

    maka      keberadaannya   merupakan     sarana   bagi    penguasa   untuk

    mengimplementasikan kekuasaan dan kepentingan mereka dalam mengatur

    kehidupan negara. Namun dalam perspektif kebutuhan masyarakat yang

    harus dilayani, maka keberadaan birokrasi membantu masyarakat mencapai

    tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama (Budi Setiono, 2002:

    23-24).

           Sedangkan dalam perspektif bangsa, sudah tentu adalah semua warga

    negara. Menurut UU RI No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik

    Indonesia, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Warga Negara adalah warga

    suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

           Dengan demikian, baik kepala negara, pegawai negeri maupun warga

    negara merupakan komponen manusia atau pelaku yang terikat secara

    sukarela oleh komitmen terhadap suatu corak tertentu etika bernegara. Oleh

    karena itu, mempersoalkan etika bernegara berarti mempersoalkan etika

    kepala negara, etika pegawai negeri dan etika warga negara.



B. Perkembangan Pemikiran tentang Etika Bernegara

         Pemikiran tentang etika bernegara, sangat berkaitan erat dengan

  pemikiran tentang negara. Dalam setiap bentuk pemikiran tentang negara dari

  sejak zaman Yunani Kuno hingga kini dan mungkin yang akan datang, selalu

  mudah ditemui prinsip-prinsip mendasar pemikiran tentang etika bernegara.
                                                                           46



        Berbeda dengan pengertian negara sebagaimana kita pahami dewasa

ini, pada masa awal munculnya pemikiran tentang negara, negara diartikan

sama dengan masyarakat yang menempati polis (kota dan sekitarnya),

sehingga memunculkan penilaian bahwa polis adalah negara kota. Sebaliknya,

sementara kalangan berpendapat bahwa polis bukan negara kota (city-state,

Staadstaat) melainkan negara-suku (tribal state, stammstaat) (Deliar Noer,

1997: 2-5). Namun bagi Hannah Arendt, filsuf politik abad 20, sebagaimana

dikutip oleh Maurizio Passerin d’Enteves (2003: 129), polis secara kiasan juga

berarti “organisasi orang-orang yang bersatu didorong oleh tindakan dan

ucapan bersama, dan ruang publiknya muncul di tengah-tengah kehidupan

bersama orang-orang yang hendak mencapai tujuan-tujuannya, dimana mereka

berada”.

        Pemikiran filosof Yunani Kuno Plato (429-347) --yang sangat

dipengaruhi gurunya, Socrates (469-399)—tentang negara dan etika bernegara

terdapat dalam. bukunya berjudul Politea (Republik), yang arti sesungguhnya

adalah Konstitusi, dalam pengertian suatu jalan atau cara bagi individu dalam

berhubungan dengan sesamanya dalam pergaulan hidup atau masyarakat.

Politea juga disebut sebagai Tentang Keadilan, yang artinya lebih dekat

dengan kata kejujuran, moral dan sifat-sifat baik seseorang (Deliar Noor,

1997: 2-5).

        Dalam kehidupan bernegara, Plato mengedepankan rasa kolektivisme,

yakni   kepentingan   individu   harus   disesuaikan    dengan   kepentingan

masyarakat. Untuk itu ia mengemukakan semacam komunisme yang melarang
                                                                                      47



    adanya hak milik dan kehidupan berkeluarga, khusus bagi kelas penguasa dan

    pembantu penguasa. Namun dalam kitab berikutnya Nomoi (kitab hukum),

    pendirian ini dikoreksi, bahwa penguasa bukanlah kelas tersendiri, karena

    tergantung pada pilihan rakyat, dan ia berhak milik dan berkeluarga (Deliar

    Noor, 1997: 11-15).

            Aristoteles (384-322), murid Plato, melanjutkan tradisi pemikiran

    tentang negara meliputi bidang yang luas. Dalam bidang politik, Aristoteles

    menulis kitab berjudul Politik (Politica). Negara menurutnya adalah gabungan

    dari bagian-bagian, yang menurut urutan besarnya adalah kampung, famili dan

    individu. Setiap individu memiliki hak milik yang berfungsi sosial, tapi tidak

    boleh berlebihan agar tidak merusak dirinya. Keadilan bagi Aristoteles adalah

    mengambil apa yang menjadi haknya. Dan bentuk terbaik dari masyarakat

    politik ialah bila kekuasaan berada di tangan kelas menengah (Deliar Noor,

    1997: 27-39).

            Pada abad-abad akhir sebelum dan abad-abad awal sesudah masehi,

    kandungan etika bernegara tampak dari perdebatan di dalam masyarakat

    Kristen, antara siapa sesungguhnya yang paling berkuasa di dunia, apakah

    kepala negara atau kepala agama (Deliar Noor, 1997: 47-49). Beberapa abad

    berikutnya tidak terdeteksi adanya perkembangan pemikiran yang berarti17,

    hingga kelahiran Piagam Madinah pada masa kenabian Muhammad SAW

    (570-632).


      17
         Dalam perspektif Sejarah Arab pra-Islam, masa ini dikenal sebagai jahiliyah atau
kebodohan (ignorance) yang diwarnai oleh paganisme, ketidaksukaan hingga pembunuhan
terhadap anak perempuan, pelembagaan perbudakan dan perilaku sosial menyimpang lainnya,
Fuad Hashem, Sirah Muhammad Rasulullah, (Bandung: Mizan, 1995), 65-66.
                                                                                            48



            Piagam Madinah berisi 52 pasal atau seksi yang merupakan teks

    konstitusi tertulis pertama di dunia yang paling lengkap dan orisinil,

    dibandingkan dengan berbagai jenis aturan dan pengaturan mengenai negara

    pada zamannya (Muhammad Hamidullah, 1968: 2-11). Piagam ini juga

    memosisikan dunia Islam jauh mendahului dunia Barat dalam meletakkan

    prinsip-prinsip dasar mengenai persamaan, kemerdekaan dan penghormatan

    terhadap sesama manusia.18 Piagam Madinah secara eksplisit merupakan etika

    bernegara di negara Madinah.19

            Pada masa Khulafaurrasyidin terdapat pula naskah-naskah yang

    mengandung etika bernegara, misalnya surat-surat Ali bin Abi Thalib kepada

    Gubernur Mesir dan Gubernur Basrah yang mengandung nasehat dan

    pandangan Imam Ali tentang akhlak seorang pemimpin (Sayyid Husain

    Muhammad Jafri, 2003). Pasca Khulafaurrasyidin, kajian tentang etika

    bernegara banyak dilakukan oleh fuqaha. Abu Nasr al Farabi (wafat 950)

    menulis kitab Mabadi’ Ara’ ahl al Madinah al Fadhilah Prinsip-prinsip dari

    Pandangan tentang Penduduk Negara Utama) dan al Siyasah al Madaniyyah

    (Risalah tentang politik Kenegaraan) (Din Samsuddin, 2001: 108). Kitab al

    Ahkam al Sulthaniyyah karya Abu al Hasan al Mawardi (wafat 1058)

    menjadikannya diakui sebagai pemikir pertama yang melakukan deduksi

    komprehensif prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan pemerintahan.


       18
          Ini adalah tesis penulis Barat Jean Claude Vatin, yang kebenarannya diperkuat oleh
kajian dalam desertasi Suyuthi Pulungan. Lihat Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan
dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al Quran, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,
1996).
       19
          Istilah “negara Madinah” hingga saat ini masih debatable, namun jika merunut definisi
negara di zaman Yunani Kuno, maka tak ayal Madinah termasuk kategori sebuah negara.
                                                                                           49



    Mawardi banyak dipengaruhi oleh pemikiran al Baghdadi (wafat 1037) dalam

    salah satu bagian karyanya berjudul Kitab Ushul al Din. Baghdadi sendiri

    adalah pengikut Asy’ari (wafat 937).

             Kemudian muncul beberapa pemikir Islam lainnya seperti Imam Al

    Ghazali (1058-1111) dengan kitabnya Al Tibr al Masbuk fi Nasaih al Muluk20.

    Kitab-kitab al Ghazali dikaji sebagai tesis di IAIN Walisongo Semarang oleh

    Zaenul Arifin (2000) dengan judul tesis Etika Politik dalam perspektif Al

    Ghazali.

            Berikutnya Ibn Taymiyah (wafat 1327) dengan kitabnya Majmu’

    Fatawa Shaikh al Islam, Ibn Qayyim al Jawziyyah (wafat 1356) dengan

    kitabnya Al Turuq al Hukmiyyah fi al Siyasah al Shar’iyyah (Din Samsudin,

    2001: 99-100). Ibnu Taba Taba dengan kitabnya Al Fakri fi Adab al Sultaniyah

    wa al Dua al Islamiyah, dan Abd Al Rahman dengan kitabnya Al Manhaj al

    Masluk fi Siyasah Al Muluk (Zainul, 2000: 6).

            Di dunia Barat, muncul Thomas Aquinas (1225-1274) dalam Summa

    Theologica yang meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat Katolik.

    Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh kitab-kitab yang ditulis Ibn Rusyd

    (Averroes; 1126-1198), dan Al Farabi (Alpharabius; …-950). Etika bernegara

    terutama terkandung dalam dua bagian dari kitabnya, yakni “Tentang

    Kerajaan: Apa yang Dimaksud dengan Kata Raja” dan “Kemungkinan

    Persyaratan agar Raja tidak Menjadi Tiran” (Deliar Noor, 1997: 57-63).



      20
          Aslinya ditulis dalam bahasa Parsi, berisi sejumlah nasehat kepada Sultan muhammad
ibn Malik Syah al Saljuq, Lihat Imam Al Ghazali, Terj, Etika berkuasa, Nasihat-Nasihat Imam Al
Ghazali, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001: 7).
                                                                                        50



             Pemikiran tentang etika bernegara terdapat pula dalam kitab yang

    tersohor hingga saat ini, yakni Al ‘Ibar (Ibarat-Ibarat) karya Ibnu Khaldun

    (1332-1406) yang bagian terpentingnya adalah Muqaddimah. Pembahasan

    tentang etika bernegara tergambar misalnya dalam “syarat-syarat kepala

    negara”, “Ashabiyah sebagai dasar kekuasaan wibawa”, “kemewahan dan

    kekuasaan”, dan “kemewahan pertanda kehancuran negara” (Osman Raliby,

    1963).

             Niccolo Machiavelli (1469-1527), dalam tulisannya berjudul Discorsi

    (Uraian)21 mengatakan bahwa pengangkatan penguasa harus berdasarkan

    pilihan rakyat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Dalam republik,

    kepatuhan terhadap hukum merupakan kebebasan yang sesungguhnya, yang

    bisa membawa ketenangan dan kedamaian. (Deliar Noor, 1997: 90-91).

             Pada masa berikutnya muncul pemikiran yang sedikit banyak juga

    mengandung unsur etika bernegara, diantaranya adalah yang ditulis Thomas

    Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755),

    Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), John Stuart Mill (1806-1873), dan

    pelopor-pelopor sosialisme seperti Karl Marx (1818-1883), Vladimir Ilyich

    Lenin (1870-1924), dan Josep Stalin (1879-1953).

             Dalam abad 20, muncul beberapa pemikiran yang berkaitan dengan

    etika bernegara. Salah satu yang dinilai kontroversial adalah Hannah Arendt

    (1906-1975). Menurutnya, dalam politik tidak perlu pelibatan moralitas

    absolut yakni tipe moralitas yang diidentifikasi sebagai moralitas nurani

      21
         Judul lengkapnya adalah Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (Uraian tentang
Sepuluh Tahun Permulaan dari Titus Livius) (Deliar Noer, 1997: 88).
                                                                            51



Sokratik atau kebaikan moralitas kristen. Karena moralitas pada esensinya

bersifat pribadi dan cenderung terdistorsi atau destruktif jika dilibatkan ke

dalam ruang publik. Politik, tulisnya, seharusnya cukup dibimbing oleh moral

biasa (Maurizio Passerin d’Entevez,2003: 155-157).

       Bermunculan pula kemudian pemikiran-pemikiran yang lain, sebagian

diantaranya berbasis liberalisme. Ideologi ini sedikit banyak juga berimplikasi

unsur etika bernegara. Secara substantif, liberalisme memosisikan individu

sebagai unsur yang utama dalam masyarakat. Berangkat dari kultur

liberalisme dan individualisme, sejauh yang diketahui penulis, buku berjudul

Etika Politik Pejabat Negara yang ditulis oleh Dennis F Thompson (terj, Ed.2,

2002), bisa dibilang relatif baru.

       Menurut Dennis, dalam berpolitik dibutuhkan etika, meski kadang

diantara keduanya terjadi konflik. Konflik itu sebenarnya antara tuntutan etis

yang berbeda terhadap politik, bukan antara etika dengan politik. Setiap

pejabat negara, menurutnya dituntut untuk mempertanggungjawabkan

kebijakan dan tindakan politisnya kepada masyarakat yang memilihnya.

       Tafsir dkk. (2002) dalam bukunya yang berjudul membangun Negara

Bermoral, Etika Bernegara dalam Naskah Klasik Jawa-Islam sejauh yang

diketahui penulis secara eksplisit menggunakan istilah “etika bernegara”.

Buku ini mengulas dan merumuskan implikasi etika bernegara dalam naskah-

naskah klasik Jawa-Islam, yang merupakan cermin kearifan lokal tentang

bagaimana pemimpin mengurus negara dan mampu membawa kesejahteraan

bagi rakyatnya.
                                                                                             52




C. Etika Bernegara dalam Konsep Islam

             Dalam mendeskripsikan etika bernegara dalam konsep Islam, dapat

    ditempuh beberapa pendekatan, yaitu pertama, pendekatan nilai yakni nilai-

    nilai yang terkandung dalam Islam yang berkaitan dengan kehidupan

    bermasyarakat atau bernegara; kedua, pendekatan sejarah, khususnya pada

    zaman nabi Muhammad SAW dan para Sahabat; dan ketiga, pendekatan

    pemikiran ulama berkaitan dengan etika bernegara. Uraian secara

    akumulatif dari hasil ketiga pendekatan ini akan berujung pada perumusan

    etika bernegara dalam konsep Islam.

             Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Islam yang

    berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat atau bernegara, yang berasal

    dari sumber ajaran pokok agama Islam yakni Al Quran22, Hadits atau

    Sunnah Rasul23 dan Ijtihad.24, harus dilakukan pencermatan terhadap

    sejarah Islam periode klasik. Periode klasik dimulai sejak turunnya Al

    Quran pada awal abad ke-7 hingga abad ke-13 (Siti Maryam, dkk., 2003:




       22
            Istilah ini disebutkan dalam Al Quran sebanyak 70 kali. Antara lain lihat QS Yusuf
(12:2), An Nahl (16:97), AthThaha (20:2) Al Muzzamil (73:4 dan 20). Istilah lain adalah Al Kitab
artinya tulisan, QS Al Baqarah (2:2); Al Furqon, artinya pembeda, QS Ali Imran (3:4), Al Furqon
(25:1); Adz Dzikr, artinya peringatan, QS Al Hijr (15:9); Dan Annur, artinya cahaya, QS An Nisa’
(4:174).
         23
            Istilah Hadits dan Sunnah Rasul kadang diartikan sama, kadang berbeda. Hadits adalah
cerita tentang perilaku nabi Muhammad, sedangkan Sunnah adalah hukum yang disimpulkan dari
cerita itu (Syed Mahmudunnasir, 1994:148-149).
         24
            Ijtihad merupakan penggunaan akal seoptimal mungkin dalam mencapai keputusan
terhadap kasus-kasus yang tidak ada petunjuk yang jelas dalam Al Quran dan Hadits. Uraian
mendalam mengenai Ijtihad, termasuk Ijmak, lihat Ensiklopedi Islam (Jil. 2, Dewan Redaksi
Ensiklopedi Islam, 1997:181 dan 183-186).
                                                                                           53



    12)25. Diantara rentang waktu 6 abad itu, secara lebih khusus pencermatan

    dilakukan terhadap periode Rasulullah dan para sahabat (Khulafaurrasyidin,

    artinya para pengganti yang mendapatkan bimbingan ke jalan yang lurus).




       25
          Menurut Siti Maryam dkk., dalam karya-karya mutakhir tentang sejarah peradaban
Islam, para ahli cenderung menyederhanakan periodesasinya menjadi tiga babakan utama, yaitu
periode klasik (abad VII-XIII M), periode pertengahan (abad XIII-XIX) dan periode modern (abad
XIX-XX). Periodesasi ini diantaranya diterapkan oleh Ira M Lapidus ketika menulis A History of
Islamic Societis.
                                                                                              54



             Pada masa awal pertumbuhan Islam (sekitar 20 tahun, terhitung

    sejak diterimanya wahyu yang pertama tahun 610 M, saat Nabi berusia 41

    tahun, hingga wafatnya beliau), semua masalah yang muncul menyangkut

    urusan agama dan dunia ditanyakan langsung kepada nabi Muhammad

    SAW. Berdasarkan wahyu, Rasulullah menerangkan ajaran-ajarannya

    dengan ucapan-ucapan, perbuatan dan seruan. Pada saat itu tidak ada

    perselisihan atau khilaf karena wewenang tasyri’ langsung berada pada

    Rasul. Sehingga apapun yang terefleksikan dari sosok Muhammad SAW

    dipastikan sesuai dengan Al Quran.

             Setelah Rasulullah wafat, selama sekitar 30 tahun berikutnya

    kepemimpinan ummat ada pada sahabat Nabi yakni Abu Bakar As Shiddiq

    (2 tahun), Umar ibn Al Khaththab (10 tahun), Utsman ibn ‘Affan (12 tahun),

    dan Ali ibn Abi Thalib (5 tahun). Pada masa sahabat, meskipun Islam

    mengalami kemajuan pesat dengan wilayah yang meluas, namun banyak

    terjadi perselisihan26 di bidang amaliah, yaitu masalah khilafah27.

             Pasca Sahabat Nabi hingga berakhirnya periode klasik (abad XIII

    M), perselisihan masalah khilafah ini timbul tenggelam mewarnai dinamika


       26
           Perselisihan pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan paham dan nash, perbedaan
pengetahuan tentang hadits, perbedaan pandangan tentang mashlahah yang menjadi dasar
penetapan hukum dan perbedaan lingkungan. Hal ini menimbulkan perselisihan fatwa dan hukum
atau dalam hal furu’, walaupun mereka sepakat dalam hal ushul. Perselisihan ini menjadi awal
lahirnya berbagai madzhab di kemudian hari (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,
1999:66), yang mewarnai dinamika sejarah Islam hingga kini.
        27
           Berangkat dari beberapa sumber, Kamaruzzaman (2001:30) menyimpulkan bahwa
khilafah mengandung arti “perwakilan”. “pergantian”, atau “jabatan khalifah”. Istilah ini berasal
dari kata Arab “khalf”, yang berarti “wakil”, “pengganti” atau “penguasa”. Dalam perspektif
politik sunni, khilafah didasarkan pada dua rukun, yaitu konsensus elite politik (‘ijma) dan
pemberian legitimasi (bay’ah). Dalam perspektif sejarah Islam, istilah ini pertama kali digunakan
oleh Abu Bakar dalam pidato inaugurasinya, yang menyebut dirinya sebagai “khalifah Rasul
Allah”.
                                                                              55



sejarah Islam. Sebagian bahkan penuh intrik, manipulasi, konspirasi hingga

saling bunuh yang sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan nilai-nilai

qurani. Inilah sebabnya, bagian terpanjang dari periode klasik tidak dapat

dijadikan contoh yang akurat dalam konteks penerapan nilai-nilai Islam

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

       Dengan      demikian,    contoh     akurat     dan   ideal   menyangkut

implementasi etika bernegara dalam konsep Islam adalah pada masa Nabi,

baik ketika masih berada di Mekah maupun setelah hijrah di Madinah.

Kepemimpinan Nabi di dua tempat ini disebut oleh berbagai kalangan

sebagai periode atau fase kepemimpinan Mekah dan fase kepemimpinan

Madinah. Kedua fase ini berlangsung masing-masing 13 tahun dan 10 tahun

(KH Muhadi Zainuddin dan Abd Mustaqim, 2005: 61-65).

       Fase kepemimpinan Nabi di Mekah atau fase Mekah, diawali sejak

Muhammad diangkat menjadi Rasul. Pada fase Mekah ini Rasulullah masih

merupakan pemimpin spiritual dengan tujuan pembangunan umat yang

dititikberatkan pada penanaman aqidah, iman dan tauhid. Ibarat sebuah

bangunan,      aqidah,   iman   dan      tauhid     merupakan   pondasi     yang

memungkinkan di atasnya dibangun masyarakat yang baik yang kokoh.

       Pada fase Madinah, kepemimpinan Rasulullah dititikberatkan pada

penalaran hukum, seperti hukum ibadah, jinayat, qadha’iyyah dan ahwal

syekhsyiyyah      (hukum    kekeluargaan).        Pembangunan       hukum    ini

dimungkinkan karena keimanan (Islam) sudah kuat tertanam dalam hati

umat, sebagai buah utama hasil perjuangan selama fase Mekah. Dengan
                                                                      56



demikian fase kepemimpinan Rasulullah di Madinah, tidak bisa dilepaskan

dari fase Mekah.

       Mengawali keberadaannya di Madinah, Rasulullah melakukan

beberapa langkah strategis, yaitu (1) mendirikan masjid Quba’, (2)

mempersaudarakan kaum muslimin (antara Anshar dan Muhajirin)

berdasarkan tali ikatan agama dan aqidah tanpa membedakan status sosial

apapun, (3) membuat piagam perjanjian (Piagam Madinah) antara kaum

muslimin dengan non-muslim (KH Muhadi Zainuddin dan Abd Mustaqim,

2005: 63). Ketiga langkah strategis ini sekaligus merupakan implementasi

etika bernegara islami yang diterapkan Rasulullah khususnya menyangkut

kepemimpinan dan bentuk masyarakat yang hendak dibangun.

       Secara komprehensif, nilai-nilai yang terkandung dalam ketiga

langkah strategis tersebut adalah sebagai berikut. Pendirian masjid Quba’

melambangkan bahwa sebelum dilakukan pembangunan di berbagai aspek

kehidupan lainnya, maka yang terlebih dahulu harus dibangun adalah moral

(akhlak) umat. Sebab aspek moralitas merupakan pondasi sekaligus rambu-

rambu yang mengarahkan pembangunan berlangsung sesuai dengan nilai-

nilai kemanusiaan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan umat di

dunia dan akhirat.

       Langkah mempersaudarakan Anshar dan Muhajirin menegaskan

bahwa persaudaraan merupakan dasar penggalangan persatuan dalam

perspektif ukhuwah Islamiyah, yang pada gilirannya akan menyokong

bangunan umat yang kuat dan kokoh. Ditinjau dari aspek manajemen
                                                                      57



konflik, langkah ini merupakan upaya meminimalisasi konflik internal

kaum muslimin, yang mungkin saja terjadi mengingat usia kaum muslimin

yang relatif masih muda. Minimalisasi konflik internal ini memberikan

peluang bagi alokasi energi dan konsentrasi yang lebih besar kepada upaya

meningkatkan daya tawar       politik (political bargaining) menghadapi

kelompok-kelompok non muslim.

      Daya tawar politik itulah yang tampaknya menjadi salah satu kondisi

yang memperkuat peluang dimunculkannya Piagam Madinah. Sebagai

langkah strategis ketiga, Piagam Madinah merupakan perjanjian yang

mengatur pola hubungan antarsuku atau klan dan khususnya antara kaum

muslimin dengan non muslim (Yahudi, Kristen dan Pagan). Menurut

Suyuthi Pulungan (1996: v), Piagam Madinah berfungsi sebagai konstitusi

dalam pemerintahan Nabi, yang mengatur kehidupan sosial politik

masyarakat Madinah yang bercorak heterogen.

      Piagam yang berisi 52 pasal atau seksi ini, menurut Muhammad

Hamidullah (1968: 11-16), disusun Rasulullah dengan latarbelakang kondisi

anarkhi di Madinah yang penduduknya terdiri dari beberapa suku dan klan

yang beberapa diantaranya saling bermusuhan. Disamping itu, pada masa

awal keberadaannya di Madinah, Nabi dihadapkan pada beberapa masalah

yang harus segera dipecahkan, yaitu (1) batasan hak dan kewajiban kaum

Muhajirin dan penduduk asli Madinah, (2) pengaturan rehabilitasi kaum

Muhajirin, (3) saling memahami dengan penduduk kota non muslim,

khususnya Yahudi, (4) pengaturan kekuasaan (political organisation) dan
                                                                         58



pertahanan kota, dan (5) kompensasi terhadap kerugian jiwa dan hartabenda

yang diderita pengungsi akibat perlakuan suku Quraish Mekkah.

       Menurut Nourouzzaman ash-Shidiqi (1996: 85-86), Piagam Madinah

berisi butir-butir yang mengandung beberapa prinsip, yakni (1) kebebasan

beragama, (2) persamaan, (3) kebersamaan, (4) keadilan, (5) perdamaian

yang berkeadilan, dan (6) musyawarah.

       Piagam Madinah juga mencerminkan karakter ummat dan negara pada

masa-masa awal kelahirannya. Disimpulkan Nourouzzaman (1996: 93-94)

bahwa watak masyarakat yang dibina Nabi adalah (1) masyarakat yang

berpegang pada prinsip kemerdekaan berpendapat, dan (2) menyerahkan

urusan kemasyarakatan dan rincian pelaksanaan pengaturan kehidupan

masyarakat kepada ummat, kecuali masalah ‘ubudiyah.

       Sedangkan menurut Siti Maryam, dkk. (2005: 51-52), beberapa nilai

yang dicerminkan masyarakat pada waktu itu adalah al Ikha (persaudaraan), al

Musawah (persamaan), al Tasamuh (toleransi), al Tasyawur (musayawarah),

al Ta’awun (tolong menolong), dan al Adalah (keadilan).

       Secara rinci, dari hasil pendekatan nilai, pendekatan sejarah Islam

klasik dan pendekatan pemikiran ulama, dapat dirumuskan etika

bernegara kepala negara, pegawai negeri (birokrat) dan warga negara

sebagai berikut :

1. Etika Kepala Negara

   Etika bernegara kepala negara yang diimplementasikan Nabi saat

   memimpin negara Madinah pada dasarnya berprinsip kuat pada faktor
                                                                              59



    keteladanan atau uswatun hasanah. Hal ini dimungkinkan, karena

    kepribadian Nabi yang agung, yang dijamin dalam al Quran, yang

    diantaranya berbunyi : “dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-

    benar berada dalam akhlak yang sangat agung” (QS al Quran: 4). Sebagai

    waliyyul amri was syaukah (pemegang kekuasaan politik dan agama),

    rasulullah sebagai seorang kepala negara menerapkan beberapa etika,

    antara lain kearifan, keadilan, kebijaksanaan, tanggung jawab, dan

    demokratis. Semua etika ini sangat penting dalam meraih tujuan untuk

    menyejahterakan warga negara.

Setali tiga uang dari tujuan dibentuknya negara atau pemerintahan, kepala

negara harus membuat dan merealisasikan kebijakan-kebijakan yang

berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ini adalah kewajiban kepala negara,

sebagaimana sebuah pernyataan kaidah fiqih:




   ِ َ َْ َ ْ ‫َ َ ﱡ ُ ْ ِﻣ ِ ﻋ َ ﱠ ِﱠ ِ َ ُ ْ ٌ ﺑ‬
   ‫ﺗﺼﺮف اﻻ َﺎم َﻠﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻮط ِﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
Artinya:

"Kebijakan seorang pemimpin harus berkaitan dengan kemaslahatan rakyat".

(As-Suyuthi, tt: 113).

Seorang kepala negara juga harus memperkuat legitimasi politik, termasuk di

dalamnya politik pencitraan. Menurut Nurcholis Madjid, kepatuhan rakyat

hanya akan tercipta bila seorang pemimpin mempunyai keabsahan dan

legitimasi yang kuat, termasuk di dalamnya adalah keabsahan peraturan yang
                                                                             60



dibuatnya. Hal ini karena rakyat cenderung tidak akan taat kepada pemimpin

dan peraturan yang dinilai tidak absah. (Nurchlis Madjid, 2004: 61).

    Tapi harus diingat bahwa penciptaan legitimasi dan politik pencitraan

    harus dilakukan secara proporsional, bukan hanya pencitraan tanpa bukti.

    Legitimasi dan pencitraan ini penting agar pemerintahan dapat berjalan

    efektif. Rakyat hanya akan displin dan taat pada pemerintah yang

    mempunyai legitimasi kuat, diakui rakyat (absah), dan berwibawa.

    Karenanya seorang pemimpin harus menjaga dan menciptakan legitimasi

    kekuasaannya di mata rakyat. Secara alamiah, legitimasi dan kewibawaan

    akan terbentuk bila disertai kebijakan-kebijakan yang populis dengan

    disertai keteladanan dan politik pencitraan. Pendek kata, legitimasi dan

    kewibawaan membutuhkan substansi kebijakan populis dengan kemasan

    yang menarik dan elegan.

    a. Kesadaran Sebagai khalifah Tuhan

        Presiden seharusnya menyadari bahwa ia adalah wakil Allah di bumi

        sehingga kekuasaan yang dipegang adalah amanah dan karunia Allah

        SWT (minnah rabbabiyah). Konsekuensi sebagai khalifah adalah

        adanya pertanggungjawaban di hadapan Allah kewajiban untuk

        bertindak dengan penuh tanggung jawab merupakan titik mula

        moralitas sehingga membuatnya menjadi bermoral. (Nurcholis

        Madjijd, 2000: 202).     Kesadaran bahwa Presiden adalah khalifah

        Tuhan sebenarnya telah dilakukan oleh para raja Islam Jawa. Dengan

        kesadaran ini para raja Islam Jawa senantiasa berusaha melindungi
                                                                      61



  rakyat dan mengajaknya taat kepada Allah. Namun sayang, kesadaran

  ini pada konteks itu justru mengakibatkan otorianisme yang salah satu

  penyebabnya adalah pengaruh ajaran wahdatul wujud. Raja adalah

  wakil Tuhan yang sudah mendapat ‘wahyu keprabon’. (Muhsin Jamil,

  2004: 215).

  Kesadaran tersebut akan berimplikasi pada sifat-sifat pemimpin

  sebagai berikut: pertama, presiden senantiasa meniru sifat-sifat Allah,

  misalnya sifat bijaksana, pemurah, penyantun, pelindung, adil,

  pemelihara, dan sebagainya. Dengan meniru sifat Tuhan, Presiden

  benar-benar menjadi wakil-Nya dalam lingkup daerah kekuasaannya.

  Kedua, Presiden akan memerintah sesuai dengan syari’at Islam dan

  tidak akan melanggarnya. Secara mendasar tujuan syari’at Islam

  (maqashidus syari’ah) adalah untuk merealisir mashalih al-‘ammah

  (kemaslahatan umum). (Imam as-Syatibi, tt: 6). Karenanya, presiden

  akan   senantiasa   merealisir   kemaslahatan     umum     di   daerah

  kekuasaannya agar sejalan dengan maqashisus syari’ah tersebut.

b. Menerapkan Pola hubungan amanah

  Presiden yang menjadi penguasa hendaknya sadar bahwa hubungannya

  dengan rakyat bukanlah antara yang menguasai dan yang dikuasai,

  melainkan hubungan amanah antara yang diberi amanah (presiden) dan

  yang memberi amanah (rakyat). (Ahmad Jalaludin, 2007: 223).

  Dengan pola hubungan ini, maka presiden akan memerintah sesuai

  dengan amanah rakyat, dalam membuat kebijakan selalu pro rakyat,
                                                                            62



        mengayomi, dan menjamin hak-hak rakyat. Sebaliknya pola hubungan

        penguasa dan yang dikuasasi akan cenderung otoriter, sewenang-

        wenang, dzalim, dan kepentingan rakyat sering diabaikan. Karenanya

        meskipun presiden adalah khalifah Allah, ia       tidak otoriter karena

        memahami pola hubungan amanah ini.

     c. Memilih Pembantu Yang Baik

        Presiden harus memilih para pembantunya dari orang-orang yang baik

        dan pilihan, baik dari segi integritas personal, akhlak, kompetensi,

        ketrampilan, wawasan dan loyalitasnya. Hal ini penting karena para

        pembantu presiden adalah ujung tombak dalam menerjemahkan visi

        dan misi, program maupun arahannya.

  2. Etika Pegawai Negeri

     a. Seorang pegawai hendaknya bijaksana, arif, bersikap mulia, ahli

       kepamongprajaan, dan cakap mengelola pemerintahan (Moh. Ardani,

       1998:      239).   Karenanya,   ia   hendaknya   mengedepankan    sikap

       profesional. Sikap profesional ini membutuhkan kinerja positif yang

       cermat, hati-hati, dan tepat guna. Rasulullah sangat menganjurkan

       kehati-hatian dan kecermatan dalam melaksanakan tugas, sebagaimana

       sabda beliau:


               ُ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ َ ‫ِ ﱠ َ ُ ِ ﺐ ِذ‬
(‫ان اﷲ ﻳﺤ ﱡ ا َا ﻋﻤﻞ اﺣﺪآﻢ ان ﻳﺘﻘﻨﻪ )رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ‬
       Artinya:

       "Sesungguhnya Allah menyukai seorang dari kamu yang apabila

       melakukan pekerjaan ia kerjakan dengan cermat". (HR. Imam Baihaqi).
                                                                            63



   b. Agar dapat bekerja sebaik mungkin, maka perlu sikap disiplin yang

      tinggi. Pengertian disiplin adalah sikap taat dan patuh terhadap

      peraturan dan tata tertib. (Moh. Ardani, 1998: 180). Kedisiplinan adalah

      kunci dari keteraturan birokrasi dan profesionalisme. Kedisplinan secara

      normatif tersirat dalam Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 103

      yang mengatur waktu shalat.


      َ ‫َ َ ﻗ ﻤ ْ ﱠ َ َ ِ ﱠ ﱠ َ َ آ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ِﻨ‬
      ‫ﻓﺄ ِﻴ ُﻮا اﻟﺼﻼة إن اﻟﺼﻼة َﺎﻧ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﻣ ِﻴﻦ‬
                                         ً ‫ِﺘ ً ﱠ ْﻗ‬
                                         ‫آ َﺎﺑﺎ ﻣﻮ ُﻮﺗﺎ‬
Artinya:

"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-

orang yang beriman". (QS. AN-Nisa': 103).

   c. Seorang pegawai negeri hendaknya memperbanyak amal bakti sebagai

      salah satu bentuk amal shaleh. Amal shaleh dipahami tidak hanya

      terbatas pada ibadah ritual seperti shalat dan puasa, akan tetapi segenap

      pekerjaan yang baik yang diridhoi Tuhan.( Moh. Ardani, 1998: 183)

      Oleh karena itu, bila seorang pegawai negeri bekerja secara profesional,

      berarti ia memperbanyak amal shaleh sebagai bukti pengabdiannya

      kepada Allah swt. Dengan amal bakti secara baik ini, maka seorang

      birokrat termasuk dalam golongan yang beruntung dan bukannya

      golongan yang rugi, sebagaimana firman Allah:


         ‫ِﱠ‬     ٍ ْ ُ ِ َ َ ‫ِ ﱠ ْﺈ ﺴ‬       ِ ْ َْ ‫و‬
       ‫َاﻟﻌ ﺼﺮ }1{ إن اﻟِﻧ َﺎن ﻟﻔ ﻲ ﺧ ﺴﺮ }2{ إﻟ ﺎ‬
       ‫ﱠﺬ َ َﻨ َ َ ِﻠ ﺼ ِﺤ ِ َ َﻮ َ ﺑ ْ َ ﱢ‬
       ‫اﻟ ِﻳﻦ ﺁﻣ ُﻮا وﻋﻤُﻮا اﻟ ﱠﺎﻟ َﺎت وﺗ َاﺻﻮْا ِﺎﻟﺤﻖ‬
                                    ِ ْ ‫َ َﻮ َ ﺑ ﱠ‬
                              {3} ‫وﺗ َاﺻﻮْا ِﺎﻟﺼﺒﺮ‬
                                                                      64



  Artinya:

  "Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,

  kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan

  nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati

  supaya menetapi kesabaran. (QS. Al-Ashr: 1-3).

d. Seorang pegawai negeri hendaknya tidak tergesa-gesa meraih pangkat.

  Tidak pada tempatnya seseorang memperoleh pangkat tinggi secara

  mendadak tanpa menjalani jenjang kepangkatan. Tidak boleh tergesa-

  gesa menjadi pejabat tinggi bila tidak mempunyai prestasi yang luar

  biasa. Seorang birokrat tidak layak menjadi pejabat dengan menelikung.

  Ia harus menjalani perjalanan karir secara teratur. (Moh. Ardani, 1998:

  185). Dengan demikian tidak ada perilaku ABS (Asal Bapak Senang),

  sikut kanan sikut kiri, dan mengedepankan performen tanpa substansi,

  memanipulasi kredit (kum), dan sebagainya. Semua perbuatan ini

  masuk dalam kategori penipuan, baik pada diri sendiri, atasan, lebih-

  lebih rakyat. Nabi dengan tegas memeringatkan seorang penipu yang

  dinilai tidak termasuk dalam golongan umat Muhammad yang

  dirahmati. Sabda Nabi saw:


                                ‫َ ْ َ ﱠﻨ ََ ْ َ ِﻨ‬
                (‫ﻣﻦ ﻏﺴ َﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﱠﺎ )رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي‬
  Artinya:

  "Barangsiapa yang menipu bukanlah golongan kami". (HR. Imam

  Tirmidzi).
                                                                        65



e. Seorang pegawai negeri harus trampil dan kreatif, di mana keduanya.

  menjadi sarana penunjang. (Moh. Ardani, 1998: 187). Dalam konteks

  ini birokrat tidak hanya terpola pada sistem dan stagnan terhadap apa

  yang ada saja, tapi perlu kreatifitas. Kreatifitas ini sangat penting dan

  perlu diupayakan dalam kerangka melaksanakan kebijakan-kebijakan

  yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Hanya, perlu diingat

  seorang birokrat hendaknya tidak bertindak sendiri dan mengacuhkan

  pimpinan. Tidak koordinasi dan bersikap 'berani' buta. Kreatifitas dan

  keberanian harus dalam koridor aturan dan selalu koordinasi dengan

  pimpinan. Di samping itu, birokrat hendaknya menjalankan atau

  mengamankan kebijakan pimpinan sekaligus menjaga martabatnya.

f. Apabila seseorang sudah memasuki birokrasi, maka ia terikat dengan

  kedinasan dan janji yang pernah diucapkan saat dilantik. Karena itu, ia

  hendaknya tidak berkhianat dengan janji dan ikatan dinasnya yang dapat

  menjatuhkan nama baik dirinya, bahkan sanksi pemecatan. Karenanya

  seorang birokrat hendaklah melakukan tugas dengan sungguh-sungguh

  dan rajin. (Moh. Ardani, 1998: 181). Implikasinya, seorang birokrat

  harus siap memikul tangung jawab untuk melindungi rakyat kecil,

  menjamin keamanaan dan ketentraman mereka, mengajak dan

  membimbing mereka mematuhi peraturan demi kesejahteraan bersama,

  dan mengajar mereka cara-cara mencari nafkah dan memperoleh

  kesejahteraan yang merupakan hak warga negara. (Moh. Ardani, 1998:
                                                                          66



        197). Mengenai tanggung jawab ini terdapat landasan normatif yang

        sangat tegas, yakni sabda Nabi saw:


                   ِ ِ ‫ُﻠ ُ ْ ر ٍ َ ُﻞ ر ٍ َ ْ ُ ْ ٌ َ ْ َ ِﱠ‬
                   ‫آﱡﻜﻢ َاع وآ ﱡ َاع ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ‬
 Artinya:

 "Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai

 pertanggungjawabannya".

  Seorang birokrat yang membimbing masyarakatnya untuk melakukan

  kebaikan, maka ia akan senantiasa mendapat pahala kebaikan yang

  dilaksanakan oleh rakyatnya tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:


            ِ ِ ِ ‫َ ْ َ ﱠ ﻋ َ َ ْ ٍ ََ ُ ِ ْ ُ َ ْ ِ ﻓ‬
(‫ﻣﻦ دل َﻠﻰ ﺧﻴﺮ ﻓﻠﻪ ﻣﺜﻞ اﺟﺮ َﺎﻋﻠﻪ )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬
        Artinya:

        "Barangsiapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka iaberpahala

        sama dengan pelaku yang ia tunjuki". (HR. Imam Muslim).

     g. Pegawai negeri hendaknya menanamkan rasa kebersamaan dan

        kesetiakawanan antaranggota masyarakat demi keamanan ketertiban. Di

        samping itu, juga membantu dan mendidik rakyat untuk setia kepada

        negara dan meningkatkan pengetahuan tentang hukum. Pendeknya,

        birokrat harus menumbuhkan nasionalisme dan melakukan pendidikan

        politik kewarganegaraan. Perlu upaya empowering agar kebijakan-

        kebijakan pemerintah dapat diketahui rakyat, serta mau melaksanakan

        kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara yang muaranya pada

        kesejahteraan rakyat.
                                                                      67



h. Seorang pegawai negeri wajib memberantas setiap kejahatan dan

  penyakit masyarakat, segala ancaman gangguan terhadap negara, serta

  rela berkorban untuk kejayaan negara. (Moh. Ardani, 1998: 186).

i. Hendaknya    bersyukur    pada   Tuhan     atas   ramatnya    menjadi

  birokrat/pejabat. Bersyukur   mempunyai implikasi transendent untuk

  senantiasa memelihara niat awal yang mulia, yakni melindungi rakyat,

  menjaga keselamatan, ketentraman, dan ketertiban. (Moh. Ardani, 1998:

  197). Birokrat hendaklah bersyukur kepada Tuhan dan berterimakasih

  kepada orang tua atas pangkat dan jabatan yang ia sandang. Di samping

  itu, seorang birokrat harus senantiasa berdo'a kepada Allah agar selalu

  diberi taufik dalam melaksanakan tugas dan diberi pertolongan untuk

  menghindari kejahatan birokrasi dan perilaku negatif (korupsi,

  penyalahgunaan wewenang [abuse of power], sogok [risywah], dan

  sebagainya). Do'a ini sangat penting mengingat sabda Nabi:


                                 ِ َ ‫ا ﱡﻋ ُ ُﺢ ْ ِﺒ‬
                  (‫َﻟﺪ َﺎء ﻣ ﱡ اﻟﻌ َﺎدة )رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي‬
  Artinya:

  "Do'a adalah inti ibadah" (HR. Imam Tirmidzi).

j. Seorang pegawai negeri harus ahli strategi sehingga dalam membuat

  atau melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat terealisir

  dengan baik. Dalam konteks ini, birokrat harus melek politik dan seluk-

  beluk di dalamnya. Demi amar ma'ruf nahi munkar, seorang birokrat

  harus paham situasi politik dan menggunakannya demi kemaslahatan

  rakyat. Bahkan     dalam situasi tertentu, birokrat diperkenankan
                                                                           68



      melakukan trik atau tipu daya. Harus diakui dalam pemerintahan

      (politik) tidak lepas dari trik dan tipu daya. Tanpa mengetahui dan

      melakukan     tipu   daya,   seorang   birokrat   akan   terancam gagal

      menegakkan kadilan, kebenaran dan memberantas kejahatan. 'Perang'

      melawan kejahatan, penjegal kebijakan, pemerkosa hak, dan pihak-

      pihak yang dzalim adalah sebuah kewajiban. Dan semua ini dalam taraf

      tertentu membutuhkan trik dan tipu daya. Karenanya Nabi saw

      bersabda:


                                       ٌ َ ْ ِ ُ ْ َ َْ
                 (‫اﻟﺤﺮب ﺧﺪﻋﺔ )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ و اﻟﺒﺨﺎري‬
      Artinya:

      "Perang itu tipu daya " (HR. Imam Bukhari dan Muslim).


3. Etika Warga negara

Dalam negara demokrasi –terutama dalam teori trias politica Montesque--

warga negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Warga negara

menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin sesuai dengan aspirasi

dan hati nuraninya. Dengan dasar ini, maka seorang kepala negara dan aparat

birokrasi di bawahnya adalah pilihan rakyat, yang telah menerima

pendelegasian kekuasaan dari rakyat untuk mengatur dan memerintah.

Karenanya warga negara harus mempunyai etika dalam konteks kehidupan

berbangsa dan bernegara. Beberapa etika tersebut di antaranya adalah:

    a. Ta'at kepada kepala negara dan apparatur state di semua tingkatan

Ketaatan kepada pemimpin adalah sebuah kewajiban. Hal ini karena

pemimpin adalah pemegang kekuasaan yang diberi wewenang rakyat untuk
                                                                             69



mengurus dan memerintah mereka. Pada pemimpin yang dipilih secara

demokratis, ketaatan masyarakat warga terhadap pemimpin adalah sebuah

keniscayaan. Dalam konteks ini, ketaatan kepada pemimpin menjadi sebuah

kewajiban keagamaan yang mempunyai posisi ketiga setelah taat kepada Allah

dan Rasul-Nya. (Nurcholis Madjid, 2004: 62). Allah secara indah mewajibkan

ketaatan rakyat kepada pemimpin dengan menyandingkannya dengan ketaatan

Allah dan rasul-Nya. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nisa'

ayat 59:


        َ ُ ‫ﻳ َ ﱡﻬ ﱠﺬ َ َﻨ ْ َﻃ ﻌ ْ ّ َ ََﻃ ُ ْ ﱠ‬
        ‫َﺎ أﻳ َﺎ اﻟ ِﻳﻦ ﺁﻣ ُﻮا أ ِﻴ ُﻮا اﻟﻠﻪ وأ ِﻴﻌ ﻮا اﻟﺮﺳ ﻮل‬
                                        ْ ُ ‫َُ ْﻟ َ ْ ِ ﻣ‬
                                        ‫وأوِﻲ اﻷﻣﺮ ِﻨﻜﻢ‬
        Artinya:

        "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul , dan

        ulil amri di antara kamu". (Qs. An-Nisa': 59).

Namun demikian, ketaatan ini harus dalam hal-hal yang tidak melanggar

aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Ketika seorang pemimpin sudah

menyimpang dari ketentuan Allah dan RasulNya (maksiat), maka tidak ada

keharusan rakyat untuk taat kepada pemimpin. Hal ini sebagaimana sabda

Nabi:


                   ِ ِ ‫َ ﻃ َ َ ِ ْ َ ُْ ْ ِ ﻓ َ ْ ِ َ ِ ْﺨ‬
                   ‫ﻻ َﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮق ِﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﻟ َﺎﻟﻖ‬
        Artinya:

        "Tidak ada ketaatan kepada (sesama) makhluk dalam bermaksiat kepada

        Khaliq (Allah)".

   b. Mencintai Negara dan Kepala Negara.
                                                                       70



     Masyarakat harus mempunyai rasa cinta terhadap negara (nasionalisme)

     dan juga pemerintahannya. Ketika proses demokrasi sudah berjalan,

     masyarakat harus mengakui kepemimpinan seorang kepala negara

     sebagai simbol negara dan pemimpin pemeritahan. Harus ada sense of

     belongingness terhadap negara dan kepala negara sebagai konsekuensi

     dari konsep demokrasi. Implikasinya adalah, setiap warga negara harus

     menjaga martabat negara dan kepala negara serta menerima program-

     progam pemerintah dengan tulus, selama kebijakan tersebut membawa

     kemaslahatan dan tidak melanggar agama. Kebijakan kepala negara dan

     aparat di bawahnya adalah bagian dari upaya membangun negara yang

     berkeadaban dan sejahtera. Karena itu, setiap warga negara harus

     mempunyai sikap khusnudzdzan kepada pemerintah.

   c. Berani mengkritik Pemerintah

Sebagai konsekuensi negara demokrasi, dalam rangka kecintaan kepada

negara dan kepala negara, masyarakat harus berani mengkritik dan

memberikan saran kepada pemerintah. Dalam konteks ini para ulama,

cendekiawan, akademisi, praktisi, dan bahkan rakyat biasa harus mampu dan

berani menyuarakan kebenaran. Mereka harus berani memberikan peringatan

bila kepala negara dan aparat birokrasi melanggar rambu-rambu dan aturan

agama. Pembiaran terhadap kedzaliman dan pelanggaran adalah tindakan

berbahaya yang dicela agama. Sabda Nabi:
                                                                71




‫ﻣ ﻦ رأ ﻣ ﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜ ﺮا ﻓ ﺎﻟﻴﻐﻴﺮ ﺑﻴ ﺪﻩ ﻓ ﺎن ﻟ ﻢ‬
‫ﻳ ﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠ ﺴﺎﻧﻪ ﻓ ﺎن ﻟ ﻢ ﻳ ﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒ ﻪ ﻓﻬ ﻮ‬
                              ‫اﺿﻌﻒ اﻻﻳﻤﺎن‬

Artinya:

"Barangsiapa melihat kemungkaran, maka ia harus mengubahnya

dengan kekuasannya, apabila tidak mampu maka dengan lisannnya,

dan apabila tidak mampu dengan hatinya. (yang terkahir) ini

merupakan selemah-lemah iman".

Oleh karena itu, masyarakat harus berani melakukan kritik, termasuk

di dalamnya dengan melakukan demonstrasi. Demonstrasi adalah

sebuah upaya menyampaikan kebenaran dan menolak atau menghapus

kezaliman. Karenanya demonstrasi adalah bagian dari dzikir, sama

dengan berdzikir kalimah tahlil (la ilaha illallah). Hanya, dalam

demonstrasi harus etis dan tidak boleh anarkhis.
                                                                       72




                           BAB III
                 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA



A. Latar Belakang Sejarah

          Kelahiran Partai Keadilan (PK) atau yang sekarang dikenal

  dengan nama Partai Keadilan Sejahtera (PK-Sejahtera) tidak bisa

  dipisahkan dari momentum reformasi tahun 1998-1999. Momentum

  itu sampai puncaknya dengan lengsernya Presiden Suharto pada

  tanggal 2 Mei 1998. Tidak bisa dipungkiri bahwa peristiwa

  mundurnya Suharto dari kepresidenan RI --yang telah berkuasa

  selama kurang lebih 32 tahun-- disambut dengan euforia politik

  Bangsa Indonesia yang gegap gempita dan meluas diseluruh penjuru

  nusantara.

          Efek yang paling terasa dari euforia reformasi ini adalah proses

  pertumbuhan partai politik yang sangat cepat. Dalam kurun waktu

  kurang dari sepuluh bulan (akhir Mei 1998 hingga awal Februari

  1999), jumlah partai politik yang berdiri mencapai 181 partai baru.

  Artinya dalam masa itu setiap bulan berdiri sekitar 18 partai baru,

  atau setiap pekan berdiri 4-5 partai baru (Eep Saefulloh Fatah, 2000:

  xxv). Ini merupakan jumlah yang spektakuler, apabila dibandingkan

  dimasa-masa sebelumnya, yakni di bawah kekuasan pemerintah Orde

  Baru.
                                                                      73



                                Tabel
                  Pendirian Partai Politik 1998-1999

       Tahun          Bulan            Jumlah Parpol Yang
                                         Dideklarasikan
  1998        Mei                              33
              Juni                             25
              Juli                             18
              Agustus                          34
              September                         9
              Oktober                          10
              November                         10
              Desember                         5
  1999        Januari                          10
              Februari                         6
          Jumlah                              160
 Skh; kompas 3 Maret 1999


       Fenomena    lain     juga    banyak    dijumpai.   Contoh    yang

menggambarkan kehidupan politik ketika itu dipenuhi dengan euforia

reformasi. Beberapa diantaranya adalah; munculnya berbagai aksi-

aksi    massa dalam       jumlah   banyak    dan   menyuarakan   berbagai

kepentingan yang sebelumnya tersumbat, berkembangnya kebebasan

pers yang sangat luar biasa dan lain sebagainya. Keadaan demikian

juga diiringi dengan berbagai kerusuhan yang menjadikan kondisi

Indonesia kian tidak menentu.

       Tidak jarang euforia tersebut juga mengarah kepada tindakan-

tindakan yang cenderung negatif dan merusak. Atas nama kebebasan

dan reformasi beberapa kelompok masyarakat menggunakannya untuk

melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak perlu, seperti melakukan

perusakan dan penghancuran terhadap fasilitas umum, penjarahan,

menyerobot tanah orang lain tanpa izin atau melanggar peraturan-
                                                                        74



peraturan yang selama ini ditegakkan oleh Orde Baru. Pendek kata,

reformasi kemudian digunakan menjadi label bagi tindakan-tindakan

yang kadang tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses

perubahan tatanan kehidupan ke arah yang lebih baik, seperti yang

diinginkan oleh semangat reformasi. Tindakan-tindakan tersebut --

dalam beberapa kasus-- sempat menjadi ”potret hitam” gerakan

reformasi.

     Padahal sejatinya reformasi merupakan proses perubahan atau

perombakan sistem nilai dan tatanan lama yang dianggap keliru.

Dalam konteks itu, reformasi sebetulnya memiliki makna yang

positif. Makna positif itu yakni mengubah wajah Indonesia menjadi

lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil, lebih demokratis sebagaimana

amanat UUD 1945 yang menjadi harapan semua fihak. Namun, Eep

Saifullah    Fatah    mencatat      bahwa    reformasi    kemudian     bisa

menimbulkan beberapa sisi negatif sebagaimana yang digambarkan

sebelumnya (2000: xxv).

     Akumulasi       dari    kebingungan    dan   ketidakpastian   terhadap

kondisi Bangsa dengan berbagai ekpresi kebebasannya, justru

menjadikan     situasi      kian   tidak   menentu.   Masyarakat     seolah

mendapatkan kebabasan untuk melakukan apa saja, yang dahulu tidak

bisa mereka dapatkan untuk melakukan kesempatan itu. Seolah semua

tindakan menjadi sah ”atas nama reformasi”. Bahkan untuk suatu
                                                                 75



tindakan yang jelas-jelas kontraproduktif dengan semangat reformasi

itu sendiri.

      Berbeda dengan para aktivis gerakan dakwah dalam memaknai

reformasi. Proses reformasi yang terjadi, dimaknai sebagai harakul

Ishlah (gerakan perbaikan) yang merupakan bagian dari buah

komitmen dakwah yang selama ini mereka kembangkan. Karena itu

pendirian partai bagi para aktivis dakwah, dijadikan sebagai bentuk

pengembangan komitmen dan meraih cita-cita dakwah kepada tahap

lanjut (DPP, 2003: 2). Disatu sisi, disadari ada momentum yang harus

dimanfaatkan sebagai salah satu karunia (pemberian) Allah SWT. Dan

disisi lain ada kesempatan untuk mengkonsulidasi kekuatan yang ada

dan selanjutnya menatanya dalam sebuah barisan (jamaah) yang lebih

teratur serta sistematis. Sebagaimana hal ini termaktub dalam lembar

deklarasi partai yang menyatakan bahwa:


      Bismilllahirrahmaanirrahiim
      Bangsa Indonesia telah menjalani sebuah sejarah panjang yang
      sangat menentukan dalam waktu lebih dari lima dekade ini
      dengan sebuah perjuangan yang berat dan kritis. Setelah lepas
      dari penjajahan Belanda dan Jepang selama tiga setengah abad,
      Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17
      Agustus 1945.
      Kebangkitan ini berjalan hingga tahun 1959 ketika upaya untuk
      membangun bangsa yang demokratis dan sejahtera mengalami
      kebuntuan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
      yang menandai awal diktaktorisme di Indonesia. Orde Baru
      muncul pada tahun 1966 tetapi ternyata hanya merupakan
      sebuah perpanjangan tangan kekuasaan militer yang benih-
      benihnya sudah mulai bersemi pada masa Orde Lama.
      Pada tanggal 21 Mei 1998 bangsa Indonesia mengukir kembali
      harapannya untuk hidup dalam suasana yang mampu memberi
      harapan ke depan dengan digulirkannya Reformasi Nasional
                                                                       76



     yang didorong oleh perjuangan mahasiswa dan rakyat.
     Reformasi Nasional pada hakekatnya adalah sebuah kelanjutan
     dari upaya mencapai kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan
     bagi bangsa Indonesia dari perjuangan panjang yang telah
     ditempuh selama berabad-abad.
     Demokratisasi menjadi tulang punggung perjuangan tersebut
     yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam keseluruhan
     aspeknya. Bertolak dari kesadaran tersebut, dibentuklah sebuah
     partai politik yang akan menjadi wahana dakwah untuk
     mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik
     kaum muslimin khususnya beserta seluruh lapisan masyarakat
     Indonesia umumnya. Partai tersebut bernama Partai Keadilan.
     Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan inayah-Nya
     kepada kita, mengikatkan hati diantara para pengikut agama-
     Nya dan menolong perjuangan mereka dimana pun mereka
     berada. Amin.


Sehingga   orientasi   pendirian   partai   adalah    untuk   membangun

kesadaran umat terhadap eksistensi dirinya dan menghimpunnya

dalam sebuah barisan yang solid, kuat dan teratur. Maka dalam

pandangan para aktivis gerakan, bahwa partai yang sesungguhnya

adalah partai yang memiliki cita-cita untuk memperjuangkan kalimat

Allah SWT (Sekretariat DPP, 1998: 25). Orientasi itu yang menjadi

penggerak utama dalam mendirikan sebuah partai. Karenanya PK

sangat   peduli   dengan   perbaikan-perbaikan       kearah   terwujudnya

Indonesia yang adil dan sejahtera. Kepedulian ini yang menapaki

setiap jejak langkah dan aktivitas partai. Dari sebuah entitas yang

belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga

dikenal dan eksis sampai saat ini. Sebagai sebuah partai yang

menduduki peringkat ke-7 (tujuh) pada pemilu 1999 naik sampai ke
                                                                       77



peringkat 5 (lima) besar pada pemilu 2004. Hal ini merupakan sebuah

prestasi atas berbagai perjuangannya selama ini.

        Difahami bahwa aktivis gerakan dakwah yang menjadi basis

utama PK dan basis masanya ada di kampus-kampus besar di

Indonesia             --terutama di UGM dan UI. Maka wajar jika rata-

rata para fungsionaris partai adalah mereka yang tergolong muda dan

dari kalangan intektual Islam Kampus. Setidaknya ada 52 orang tokoh

yang dikumpulkan dan mewakili berbagai institusi, lembaga yang

selama ini masuk dalam jaringan aktivitas kelompok dakwah. Ada

juga tokoh yang diundang dalam kapasitasnya sebagai pribadi --

tentunya dengan berbagai pertimbangan subyektifitas tertentu. Ke-52

orang itu, juga mewakili berbagai latar belakang pendidikan, jender,

suku bangsa, profesi dan lain sebagainya. Beberapa di antara ke-52

orang    itu,   5   orang   diantaranya   adalah   perempuan,   8   orang

berpendidikan Doktor (S-3) --baik lulusan dari Barat maupun lulusan

Timur Tengah, dan ada salah seorang di antaranya yang keturunan

Tionghoa. Profesi ke-52 orang itu beragam, mulai dari dosen di

berbagai kampus (umum maupun agama), pengusaha, pimpinan

pesantren, mantan pimpinan mahasiswa. Tetapi kesemuanya diikat

oleh latar belakang yang sama, yaitu keterlibatan mereka dalam

aktivitas dakwah. Hampir bisa dipastikan ke-52 orang tersebut adalah

mereka yang terbiasa mengisi berbagai acara keagamaan dalam
                                                                78



aktivitas   yang   diselenggarakan   di   berbagai   kampus   yang

diselenggarakan oleh aktivis gerakan dakwah.

     Kelima puluh dua (52) orang itu yang kemudian merumuskan

dan mendirikan Partai Keadilan. Ke 52 orang itu adalah:

1. Dr. H. M. Hidayat Nurwahid, MA.      (Ketua Dewan Pendiri)
2. H. Luthfi Hasan Ishaaq, MA.          (SekretarisDewan Pendiri)
3. Dr. H. Salim Segaf Aljufri, MA.      (Anggota)
4. Dr. Mulyanto, MEng.
5. Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc.
6. Drs. H. Abu Ridho, A.S.
7. H. Mutammimul Ula, SH.
8. KH. Abdul Hasib Hasan, Lc.
9. Fahri Hamzah, SE.
10. Dr. H. Daud Rasyid Sitorus, MA.
11. Drs. H. Mukhlis Abdi.
12. Dr. Agus Nurhadi
13. Igo Ilham, Ak.
14. Chin Kun Min (Al Hafidz)
15. Drs. Arifinto
16. Nursanita Nasution, SE, MS.
17. H. Rahmat Abdullah
18. Dr. H. Ahmad Satori Ismail
19. Ir. H. Untung Wahono.
20. Mashadi.
21. H. Maddu Mallu, SE, MBA
22. H. M. Nasir Zein, MA.
23. KH. Acep Abdul Syukur
24. Dr. H. Ahzami Samiun Jazuli, MA.
25. KH. Yusuf Supendi, Lc.
26. Hj. Yoyoh Yusroh.
27. H. M. Anis Matta, Lc.
28. Dra. Zirlirosa Jamil.
29. Drs. H. Suharna S., MT.
30. H. M. Ihsan Arlansyah Tanjung
31. Syamsul Balda, SE., MM.
32. H. Habib Aboe Bakar Al Habsyi.
33. Sunmanjaya Rukmandis
34. Ahmad Heriawan, Lc.
35. Drs. Erlangga Masdiana, Msi.
36. Didik Ahmadi, Ak., M. Com.
37. Ir. H. Suswono.
38. Ahmad Zaenuddin, Lc.
                                                                     79



39. Kh. Abdur Roqib, Lc.
40. H. Abdullah Said Baharmus, Lc.
41. H. Ahmad Hatta, MA., Ph.D.
42. H. Makmur Hasanuddin, MA.
43. Dra. Hj. Siti Zaenab.
44. Dra. Sri Utami
45. Nurmansyah Lubis, SE., Ak., MM
46. dr. H. Naharus Surur
47. Drs. Muhroni
48. H. Aus Hidayat
49. Ir. H. Tifatul Sembiring
50. Drs. Almuzammil Yusuf
51. H. M. Tizar Zein
52. H. Fahmi Alaydrus, S.Psy


Mereka tersebut yang sebagian besar memotori semaraknya berbagai

kajian Islam serta merebaknya budaya Islami yang menjadi ciri

gerakan   aktivis   dakwah   dan   animo   ini   sebagai   modal   awal

kondusifnya konsulidasi. Untuk itu, perubahan iklim politik Indonesia

yang kian tidak menentu --semenjak mundurnya Suharto dari jabatan

Presiden RI-- betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi

para aktivis gerakan dakwah dalam upaya membangun bangsa

Indonesia yang diridhai Allah SWT. Oleh karenanya, pendirian partai

politik yang berorientasi pada ajaran Islam perlu dilakukan guna

mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara-cara yang demokratis dan

bisa diterima oleh banyak orang.

     Atas dasar kondisi tersebut para tokoh aktivis gerakan dakwah

sepakat dan berkomitmen untuk mendirikan sebuah partai yang

dinamakan Partai Keadilan. Partai Keadilan secara resmi didirikan

pada tanggal 20 Juli 1998. Islam menjadi asas resmi Partai Keadilan.
                                                                  80



Nur Mahmudi Ismail kemudian menjadi Presiden Partai Keadilan,

sedangkan   Hidayat   Nur Wahid     duduk   sebagai   Ketua   Majelis

Pertimbangan Partai. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1998 partai

ini dideklarasikan, dengan dihadiri 50.000 massa.

     Pada pemilu 1999, Partai Keadilan mendapat 7 kursi DPR, 21

kursi DPRD Tingkat I dan sekitar 160 kursi DPRD Tingkat II. Dengan

hasil perolehan 1.436.565 suara Partai Keadilan menduduki peringkat

ke tujuh diantara 48 partai peserta pemilu 1999. namun demikian,

hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai ketentuan electoral

threshold, sehingga tidak bisa mengikuti pemilu 2004 kecuali berganti

nama dan lambang. Agar Partai Keadilan bisa mengikuti pemilu 2004,

partai ini menyiapkan sebuah partai lain untuk mengantisipasi

diberlakukannya ketentuan electoral threshold. Maka pada tanggal 20

April 2002, sebuah partai baru yang akan menjadi wadah bagi

kelanjutan kiprah politik dakwah Partai Keadilan yaitu Partai

Keadilan Sejahtera atau disingkat dengan nama PK Sejahtera. PK

Sejahtera dipimpin oleh Almuzammil Yusuf.

     Dalam musyawarah Majelis Syuro XIII PK yang berlangsung

tanggal 17 April 2003 direkomendasikan agar PK bergabung dengan

PK Sejahtera. Dengan penggabungan itu, seluruh hak milik PK

menjadi hak milik PK Sejahtera, termasuk anggota dewan dan para

kadernya. Pada tanggal 18 Maret 2003 PK Sejahtera melakukan

pendaftaran sementara sebagai partai politik yang berbadan hukum ke
                                                                       81



   Departemen Kehakiman dan HAM. Akhirnya PK Sejahtera dapat

   disahkan sebagai partai politik yang berbadan hukum pada tanggal 17

   Juli 2003. Setelah itu dilakukan perombakan pengurus, hingga

   akhirnya tanggal 18 September 2003 Pengurus DPP PK Sejahtera

   masa bakti 2003-2008 dikukuhkan. Dalam kepengurusan yang baru

   ini Hidayat Nur Wahid yang semula menjabat sebagai Presiden PK

   menggantikan    posisi Almuzammil Yusuf        sebagai   Presiden   PK

   Sejahtera. Jadi secara historis, PK Sejahtera merupakan kelanjutan

   dari PK yang sejak semula dipersiapkan untuk lolos sebagai partai

   peserta pemilu 2004.


B. Prinsip Dasar Partai Keadilan Sejahtera

        Prinsip dasar Partai Keadilan Sejahtera ini disusun dalam rangka

   mencapai tujuan normatif dan memenuhi tuntutan realitas yang

   melingkupi bangsa Indonesia di tengah-tengah percaturan global.

   Untuk itu dibutuhkan dasar dan pijakan yang kukuh dalam setiap

   gerak dan politiknya. Dasar dan titik tolak ini selain memuat cita-cita

   normatif, sekaligus merupakan kristalisasi kenyakinan atas realitas

   historis dan harapan masa depan bagi bangsa Indonesia di tengah

   perjuangan untuk memakmurkan dirinya dan turut serta sekuat tenaga

   dalam perjuangan memakmurkan bumi (Sekretariat DPP PK, 2002:

   39-40).

   1. Asas dan tujuan
                                                                    82



   Asas PK-Sejahtera adalah Islam. Partai ini bertujuan sebagai

   partai dakwah agar terwujudnya masyarakat yang adil dan

   sejahtera yang di ridhai Allah SWT dalam negara kesatuan

   Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

2. Visi

   Visi umum PK-Sejahtera, yaitu; ”Sebagai partai dakwah penegak

   keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan

   bangsa”. Sementara visi khususnya, yaitu; ”Partai berpengaruh,

   baik secara kekuatan politik, partisipasi maupun opini dalam

   mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani”.

   Partai ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai:

   a. Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi

      dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

   b. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam

      proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai

      bidang.

   c. Kekuatan   yang   mempelopori    dan   menggalang   kerjasama

      dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan

      nilai dan sistem Islam.

   d. Akselerator bagi terwujudnya masyarakat madani di Indonesia.




3. Misi
                                                                             83



      a. Menyebarluaskan dakwah Islam dan mencetak kader-kader

         sebagai anashir taghyir.

      b. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami

         di berbagai bidang sebagai markaz taghyir.

      c. Membangun       opini   umum      yang   Islami    dan   iklim    yang

         mendukung bagi penerapan ajaran Islam.

      d. Membangun       kesadaran      politik     masyarakat,    melakukan

         pembelaan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.

      e. Menegakkan amar ma’ruf nahi munkar terhadap kekuasaan

         secara konsisten dan kontiyu.

      f. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama

         dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam

         untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah.

      g. Ikut memberikan kontribusi positif dalam pembelaan terhadap

         negeri-negeri muslim yang tertindas.



C. Struktur Organisasi

          Guna   terbentuknya     sistem    kerja    yang   profesional,    PK

   Sejahtera telah menetapkan struktur organisasi dalam Anggaran Dasar

   partai. Dijelaskan bahwa Organisasi tingkat pusat Partai Keadilan

   Sejahtera terdiri dari; pertama Majelis Syuro, kedua Majelis

   Pertimbangan Partai, ketiga Dewan Syariat, keempat Dewan Pimpinan

   dan kelima Lembaga Kelengkapan Partai.
                                                                     84



           Masing masing bagian tersebut memiliki fungsi dan tugas

yang berbeda. Pertama Majelis Syuro adalah lembaga tertinggi partai

yang berfungsi sebagai Lembaga Ahlul Halli wal-Aqdi Partai

Keadilan Sejahtera. Dengan demikian tugas majelis Syuro adalah

menyusun Visi dan Misi Partai, ketetapan-ketetapan dan rekomendasi

Musyawarah Nasional, dan memilih Pimpinan Pusat Partai serta

keputusan-keputusan     strategis   lainnya   dan   membentuk   Majelis

Pertimbangan Partai sebagai Badan Pekerja Majelis Syuro dan Dewan

Syari'ah Pusat. Secara rinci tugas Dewan syuro, adalah sebagai

berikut:

1. Memilih dan menetapkan Ketua majelis, Wakilnya dan Sekretaris

   Majelis dan menetapkannya sebangai ketua, wakil dan sekretaris

   Majelis Pertimbangan Partai.

2. Memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Partai.

3. Memilih dan menetapkan Ketua, Wakil dan Anggota Dewan

   Syari'ah Pusat.

4. Memilih dan menetapkan Ketua Umum, para Ketua, Sekretaris

   Jendral dan Bendahara Umum serta beberapa orang Anggota

   Dewan Pimpinan Pusat.

5. Menyusun       tujuan-tujuan     Partai,   keputusan-keputusan   dan

   rekomendasi Musyawarah Nasional.

6. Menetapkan klausul-klausul perubahan Anggaran Dasar/Anggaran

   Rumah Tangga (AD/ ART) dan kebijakan politik.
                                                                     85



7. Menetapkan anggaran tahunan dan evaluasi akhir dari laporan

   keuangan.

8. Menetapkan rencana kerja periodik partai dan mengawasi serta

   mengevaluasi pelaksanaannya.

9. Mengambil sikap tegas dan bijak dalam hal pencemaran nama

   baik, kritik, pengaduan, dan tuduhan-tuduhan yang berkaitan

   dengan partai.

          Kedua   Majelis   Pertimbangan    Partai   berfungsi   sebagai

lembaga pelaksana harian tugas-tugas Majelis Syuro dan bertugas

untuk mengawasi jalannya partai agar sesuai dengan tujuan-tujuan

Partai, Ketetapan-Ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Majelis

Syuro dan Musyawarah Nasional. Tugas dan fungsinya secara rinci

adalah:

1. Menjabarkan      ketetapan-ketetapan    Musyawarah    Nasional   dan

   Majelis Syuro.

2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan ketetapan-ketetapan

   Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro.

3. Menentukan sikap Partai terhadap permasalahan-permasalahan

   umum dan perubahan-perubahan politik secara regional, dunia

   Islam atau internasional bersama Dewan Pimpinan Pusat.

4. Mempersiapkan      penyelenggaraan      Musyawarah    Nasional   dan

   Sidang-sidang Majelis Syuro.
                                                                        86



5. Merekomendasikan kebijakan program pemilihan umum dan

   melegalisir calon-calon partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat /

   Majelis Permusyawaratan Rakyat.

6. Menunjuk perwakilan (wakil) Partai pada lembaga-lembaga,

   organisasi dan kongres-kongres di dalam dan luar negeri bersama

   Dewan Pimpinan Pusat.

7. Meratifikasi langkah-langkah yang terarah untuk melaksanakan

   program kerja politik (strategis).

8. Meratifikasi anggaran proyek yang diajukan Dewan Pimpinan

   Pusat sebelum diajukan ke Majelis Syuro.

9. Meratifikasi pengajuan struktur dan personil Bidang Dewan

   Pimpinan Pusat.

10. Mengambil tindakan tegas dalam hal fitnah, kritik, aduan, dan

   tuduhan yang berkaitan dengan partai dan anggotanya.

11. Mejelis berhak membentuk komisi ad-hoc yang terdiri dari unsur

   anggota Majelis Syuro dan pakar-pakar sesuai dengan bidangnya.

        Ketiga Dewan Syari’ah adalah lembaga fatwa dan qadha yang

bertugas   merumuskan       landasan    syar'i   terhadap   partai   dalam

melaksanakan aktifitasnya dan memberikan jawaban syar'i terhadap

berbagai permasalahan yang dihadapi partai dan anggotanya serta

masyarakat. Lebih rinci, tugas Dewan Syari’ah adalah:

1. Memberikan landasan syar'i terhadap kebijakan-kebijakan dan persoalan-

   persoalan yang dihadapi partai.
                                                                       87



2. Melakukan pembinaan terhadap Dewan Syari'ah Wilayah.

3. Melakukan kajian terhadap perkara-perkara yang tidak terselesaikan di

   Dewan Syari'ah Wilayah.

4. Melakukan investigasi terhadap isu, pengaduan, tuduhan, evaluasi dan

   kesewenangan     yang     berkaitan   dengan   Pimpinan    Partai   dan

   mengungkapkan hasilnya kepada Majelis Syuro. Khusus yang berkenaan

   dengan Ketua Umum Partai atau Ketua Majelis Syuro atau Ketua Majelis

   Pertimbangan Partai atau Ketua Dewan Syari'ah Pusat untuk kasus yang

   menyangkut dirinya dilakukan oleh komisi khusus yang dibentuk oleh

   Majelis Syuro.

5. Mengambil tindakan syar'i dalam masalah-masalah yang diserahkan

   Dewan Pimpinan Pusat, atau Dewan Syari'ah Wilayah kepadanya.

6. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Syari'ah Pusat

   kemudian mengajukannya kepada Majelis Syuro.

7. Mengajukan laporan kerja setiap dua bulan kepada Majelis Syuro.

        Keempat Dewan Pimpinan adalah lembaga tanfiziyah partai

yang bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan partai dengan masa

kerja selama lima (5) tahun qomariyah. Tugas Dewan Pimpinan ini

dibagi menjadi empat bagian, yaitu: tugas konsepsional, tugas

struktural, tugas manajerial dan tugas oprasional. Masing-masing

tugas dirinci sebagai berikut:

Tugas konsepsionalnya, yaitu:
                                                                        88



1. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan

     dan   lembaga-lembaga        struktural   dibawahnya         kemudian

     mengajukannya kepada Majelis Pertimbangan Partai.

2. Mengajukan rancangan         perubahan Anggaran      Dasar/Anggaran

     Rumah Tangga kepada Majelis Pertimbangan Partai.

3. Menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang

     tugas dan lembaga-lembaga struktural dibawahnya.

Tugas strukturalnya, yaitu:

1. Menerima waqaf, hibah dan dana sukarela yang legal.

2. Menyerahkan laporan keuangan dan evaluasi akhir kepada Majelis

     Pertimbangan Partai.

3. Mengusulkan daftar nama calon sementara anggota legislatif

     kepada Majelis Pertimbangan Partai.

4. Mengajukan laporan kerja setiap dua bulan kepada Majelis Syuro.

Tugas Manajerialnya, yaitu:

1.    Menunjuk    ketua-ketua    Bidang    dengan   persetujuan    Majelis

      Pertimbangan Partai.

2.    Memimpin,    mengesahkan      dan   mengawasi    lembaga-lembaga

      struktural di bawahnya.

3.    Membentuk      dan        mengkoordinasikan      lembaga-lembaga

      pendukung partai.

4.    Mengesahkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah.
                                                                           89



  5.    Mengawasi     dan   mengevaluasi    pelaksanaan      program     kerja

        tahunan Dewan Pimpinan Wilayah dan lembaga terkait lainnya.

  Tugas Oprasionalnya, yaitu:

  1. Melaksanakan       kebijakan-kebijakan     yang       ditetapkan    oleh

       Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro.

  2. Menerbitkan pernyataan-pernyataan resmi.

  3. Mempersiapkan kader partai dalam berbagai bidang.

  4. Melaksanakan      koordinasi   anggota    legislatif,   eksekutif    dan

       yudikatif yang berasal dari anggota kader partai.

           Kelima Lembaga Kelengkapan Partai adalah lembaga yang

  dibentuk sesuai dengan kebutuhan partai melalui keputusan Majelis

  Syuro. Sehingga lembaga ini bersifat insindental.



D. Program Kerja

  PK-Sejahtera memiliki delapan bidang garapan. Delapan bidang

  garapan ini menjadi acuan PK-Sejahtera sebagai program kerja partai.

  Beberapa intisari program kerja itu adalah sebagai berikut:

  1. Bidang Ekonomi

       Partai ini menawarkan program ekonomi yang berbasis moral

       dengan landasan nilai-nilai transendental sebagai pertimbangan

       etis, konsepsional dan oprasional. Salah satu aplikasinya adalah

       dikembangkannya sistem keuangan bagi hasil sebagai salah satu

       alternatif. Dengan begitu akan terjadi keseimbangan antara sektor
                                                                     90



   riil dan moneter, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi mantap

   dan   tidak   semu.   Memaksimalkan       otonomi    daerah   melalui

   peningkatan partisipasi perencanaan dan pelaksanaan aktivitas

   pembangunan adalah program lain partai ini, agar dengan begitu

   pemerintah daerah semakin berperan.

2. Bidang Politik

   PK-Sejahtera akan membangun rasa tanggungjawab rakyat untuk

   mengontrol dan mengevaluasi kinerja para pemimpin mereka,

   sebagai salah satu perwujudan masyarakat madani. Mewujudkan

   fungsi-fungsi    kelembagaan     negara     dengan     meningkatkan

   kemandirian lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif

   melalui penerapan perundang-undangan dan penempatan aparat

   yang bersih juga menjadi prioritas program. Partai ini juga akan

   mewujudkan TNI yang mandiri dan profesional dengan menarik

   keberadaan TNI dari lembaga legislatif.

3. Bidang Hukum

   PK-Sejahtera akan mengarahkan keperpihakan hukum dan praktik

   hukum pada yang lemah sehingga dirasakan adanya rasa keadilan

   dari pada jebakan orientasi sesaat, baik atas nama stabilitas politik

   maupun stabilitas pertumbuhan ekonomi. Partai ini juga akan

   mengupayakan deregulasi struktur birokrasi hukum yang mampu

   menghilangkan ambivalensi melalui visi hukum Indonesia.

4. Bidang Pendidikan
                                                                     91



   PK-Sejahtera akan melakukan reorientasi pendidikan nasional

   menuju     sistem     pendidikan       terpadu   dan     memperluas

   penyelenggaraan wajib belajar melalui peningkatan status hukum,

   mobilisasi fasilitas fisik dan sukarelawan pendidikan. Juga

   berusaha meningkatkan alokasi anggaran pendidikan hingga

   tercapai taraf yang seimbang dengan kebutuhan pemecahan

   problem sumberdaya manusia dalam pembangunan manusia masa

   depan. Partai ini juga akan mengukuhkan peran pendidikan

   nasional sebagai sarana membentuk kepribadian bangsa Indonesia

   yang sangat mengutamakan nilai-nilai keagamaan dalam segenap

   aspek kehidupan.

5. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

   PK-Sejahtera   berusaha     mengembangkan        peran   iptek   dan

   sumberdaya manusia sebagai inti bagi pengembangan ekonomi

   nasional yang berbasiskan sektor riil dan mengintegrasikan secara

   holistik upaya pengembangan iptek dalam proses industrialisasi.

   PK-Sejahtera juga akan melenyapkan upaya untuk menjadikan

   iptek sebagai pajangan supremasi nasional yang membebani

   anggaran negara sehingga cendrung mengabaikan sisi rasionalitas

   dan asas manfaat. PK-Sejahtera akan mendorong upaya-upaya

   pengembangan       budaya   iptek   dalam    rangka    menumbuhkan

   apresiasi masyarakat terhadap iptek.

6. Bidang Pemerintahan Daerah
                                                                          92



   PK-Sejahtera akan berusaha mendampingi dalam membangun dan

   mengembangkan daerah menuju sistem manajemen nasional yang

   terdesentralisasi   dengan   tetap    menjaga    pilar-pilar    kesatuan

   nasional,   serta   merealisasi   redistribusi   kekayaan      alam   dan

   kemampuan yang dimilikinya secara proporsional dan transparan

   dengan mempertimbangkan aspek kondisi lokal dan kesatuan

   nasional. Partai ini jga akan memperhatikan realisasi pelaksanaan

   undang-undang lingkungan hidup untuk memelihara aset daerah

   dari eksploitasi alam yang merugikan bangsa Indonesia secara

   keseluruhan.

7. Bidang Sosial

   Selain akan menjadikan masyarakat sebagai aktor sosial utama

   dalam rangka menumbuhkan tanggung jawab pemerintah, PK-

   Sejahtera juga akan membangun sistem sosial yang terbingkai

   dalam kerangka nilai-nilai keadilan serta menumbuhkan lembaga-

   lembaga     untuk     memacu      kemandirian      dan      terwujudnya

   desentralisasi secara holistik.

8. Bidang Kewanitaan

   PK-Sejahtera berusaha melakukan pemberdayaan wanita Indonesia

   untuk   mewujudkan      masyarakat    madani dengan         mengulirkan

   model-model keluarga madani, yaitu mandiri, bahagia, sejahtera

   dan berkepedulian sosial. Disamping program itu PK-Sejahtera
                                                        93



akan mengikutsertakan wanita dalam penyelesaian persoalan-

persoalan publik.
                                                                         94




                     BAB IV
 ANALISIS KONSEP ETIKA BERNEGARA MENURUT PKS




A. Konsep Etika Kepala Negara

        Dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Partai

  Keadilan, yang diselenggarakan pada 3-6 Desember 1998, salah satu

  hasilnya adalah rekomendasi tentang kriteria Calon Presiden Republik

  Indonesia. Kriteria Presiden Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Seorang warga negara Indonesia yang beriman dan bertaqwa, yang

     memiliki daya intelektualitas yang tinggi dan visi religius yang

     luas    dalam      memandang       persoalan-persoalan         politik,

     kemasyarakatan dan kenegaraan.

  2. Memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemimpin bangsa yang

     mampu membawa bangsa ini keluar dari krisis yang melilit

     seluruh kehidupan dan selanjutnya mendorong bangsa Indonesia

     agar mampu mandiri dan dapat memberikan kontribusinya pada

     pembentukan peradaban dunia.

  3. Memiliki integritas moral dan keteladanan, baik dalam kehidupan

     pribadi, keluarga, dan masyarakat ataupun dalam kehidupan

     berbangsa dan bernegara sehingga tercipta sebuah pemerintahan

     yang bersih, egaliter, berwibawa serta menjadi pelayan rakyat.
                                                                                        95



    4. Memiliki wawasan nasional dan internasional yang mengantarkan

        bangsa Indonesia membangun negara kuat yang sejajar dengan

        bangsa-bangsa lain dalam era globalisasi.

    5. Tidak terkait dengan rezim-rezim sebelumnya (Orde Lama dan

        Orde Baru) yang menyebabkan tidak bersih secara historis.

    6. Memiliki visi kenegaraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai

        kesatuan dan persatuan, menghargai perbedaan, berusaha keras

        membentuk sebuah masyarakat madani yang berdaya, seimbang,

        dan komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

              Kriteria calon dengan enam rumusan sebagaimana tersebut di

    atas, disebut sebagai al-za’imu al-‘alim dan al-‘alimu al-za’im

    (negarawan yang ulama dan ulama yang negarawan) 28.

              Sedangkan dalam revisi ketetapan Majelis Syuro I tentang

    Jaring Capres Emas, yang dilakukan pada pertemuan Majelis Syuro II

    Partai     Keadilan    Sejahtera     (PKS)     dalam      bulan     Oktober     2003,

    ditetapkan Kriteria Calon Presiden RI 2004-2009 sebagai berikut :

    1. Beriman,       bertaqwa,      berakhlak     mulia     dan      istiqomah    dalam

           melaksanakan amanah rakyat sebagai pemimpin bangsa dan

           negara.

    2. Tidak sedang berstatus terdakwa dalam kasus kriminal dan/atau

           korupsi, kolusi dan nepotisme.

      28
         Menurut Hidayat Nurwahid (2007), terminologi ini merupakan perpaduan ideal antara
dua posisi dan sifat puncak, yaitu “negarawan” dan “ulama”, yang seharusnya tidak boleh
dipisahkan. Pemisahan demikian terjadi sebagai dampak dari sekularisme yang hingga saat ini
masih berkembang, yang memisahkan secara tegas antara kepentingan dunia (negarawan) dan
kepentingan agama (ulama).
                                                                         96



3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menjadi panutan dalam

   penegakan hukum dan pemberantasan KKN.

4. Berijazah minimal S-1 dan mempunyai kompetensi intelektual dan

   profesional untuk memimpin bangsa dan negara keluar dari krisis

   multidimensional.

5. Bersikap    negarawan,    adil   dan   amanah     serta     siap   untuk

   menyejahterakan dan menjadi pengayom bagi seluruh anak bangsa

   dan bersedia melepaskan jabatannya sebagai pimpinan lembaga

   dan/atau jabatan politik/publik yang disandang sebelumnya.

6. Berkomitmen tinggi untuk tidak mengulangi kesalahan Presiden

   RI    sebelumnya,   mempunyai     visi,   jujur   dan     serius   dalam

   melaksanakan seluruh agenda reformasi, membela wong cilik,

   penyandang cacat, petani, nelayan, buruh dan kaum dhuafa

   lainnya.

7. Memperjuangkan dan membela hak-hak kaum perempuan serta

   memelihara harkat dan martabatnya.

8. Mampu menjadi perekat umat dan bangsa, menjaga kedaulatan dan

   integritas negara kesatuan serta berwawasan internasional.

        Dari dua paparan tentang kriteria calon presiden, yang masing-

masing dirumuskan menjelang pilpres 1999 dan pilpres 2004, bisa

diketahui perkembangan pemikiran dan aspirasi PK dan PKS dalam

konteks sosok ideal seorang presiden. Hal ini sekaligus menunjukkan

implikasi etika bernegara bagi seorang kepala negara.
                                                                 97



      Dalam rumusan kriteria PK dan PKS, faktor moral atau akhlak

diposisikan pada urutan yang pertama dan utama. Faktor moralitas

ini, sudah tentu berlandaskan pada kepatuhan terhadap agama. Dalam

rumusan kriteria PK, yang terdiri dari 6 poin, moralitas ini

berimplikasi intelektualitas dan visi religius yang tinggi yang

dijadikan bingkai dalam memandang persoalan bangsa. Penekanan

intelektualitas tampak pada kriteria kedua yang bermuara pada

pemecahan masalah bangsa dan kemungkinan berperannya Indonesia

dalam membangun peradaban dunia. Pada kriteria ketiga, integritas

moral sebagai “ungkapan yang lebih konkrit”, menjadi pilihan satu-

satunya agar kepala negara bisa menjadi teladan dalam perspektif

membangun clean governance. Rincian dari paradigama moralitas ini,

dipaparkan lebih lanjut dalam rumusan yang lebih konkrit pada

kriteria keempat hingga keenam.

      Konfigurasi    kriteria     sebagaimana   dipaparkan   diatas,

tampaknya merupakan respon dan antisipasi PK terhadap kondisi

umum yang berlangsung ketika rumusan itu dibuat. Seperti diketahui,

pada akhir tahun 1998, euforia kebebasan menjadi fenomena sehari-

hari di berbagai sektor kehidupan. Kehidupan tidak lagi ramah dan

santun, penyelenggaraan negara seolah-olah tanpa etika. Inilah yang

melatarbelakangi perumusan yang menandaskan pentingnya moralitas

secara berulang-ulang bagi siapapun yang terpilih sebagai kepala

negara pada pemilu 1999.
                                                                    98



         Dalam rumusan kriteria PKS, yang terdiri dari 8 poin, tuntutan

yang bersifat moral lebih dirinci dalam format konkrit. Misalnya

integritas moral pada kriteria PK dirumuskan lebih konkrit dengan

tuntutan dimilikinya komitmen tinggi dalam penegakan hukum dan

pemberantasan KKN. Demikian pula dengan kriteria intelektual yang

tinggi dirumuskan konkrit menjadi kriteria tingkat pendidikan yang

digabung dengan tuntutan dimilikinya profesionalitas tinggi, sebagai

syarat       dimilikinya     kemampuan        menyelesaikan      krisis

multidimensional. Hal lain yang dicantumkan adalah rumusan seorang

kepala negara tidak boleh merangkap jabatan, pembelaan terhadap

perempuan, dan pentingnya kemampuan kepala negara sebagai

perekat bangsa.

         Rangkap jabatan bagi seorang kepala negara dinilai tidak etis,

mengingat tugas dan kewajibannya mengayomi seluruh bangsa tanpa

kecuali. Sebagai manusia biasa –yang bukan nabi—tentu memiliki

kemungkinan besar untuk khilaf misalnya untuk membedakan

kepentingan negara dengan kepentingan pribadi dan jabatannya selain

sebagai kepala negara. Bahkan tidak rangkap jabatan pun belum

menjamin semua keputusan dan kebijakannya bersih dari pengaruh

unsur-unsur di luar kepentingan negara, meski dalam konteks yang

terakhir ini kemungkinannya lebih kecil. Artinya tanpa rangkap

jabatan kemungkinananya jauh lebih baik daripada rangkap jabatan.

Kasus Presiden Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri
                                                                    99



yang   tetap   merangkap   sebagai   petinggi   partai   pendukungnya,

menimbulkan banyak persoalan yang kontraproduktif. Inilah disposisi

PKS, yang secara konkrit dan konsisten diaplikasikan dengan

mundurnya Hidayat Nurwahid selaku Presiden PKS, begitu terpilih

sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009.

       Sementara pembelaan terhadap hak, harkat dan martabat kaum

perempuan, yang dirumuskan dalam kriteria tersendiri dalam satu

poin, merupakan wujud konkrit penghargaan PKS terhadap kaum

perempuan. Prinsip ini searah dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku, yakni UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD dan DPRD, pasal 65, yang menyebutkan agar

setiap partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan

perempuan sekurang-kurangnya 30%.

       Sedangkan kriteria kepala negara berkemampuan sebagai

perekat   bangsa   merupakan    respon    PKS     terhadap   fenomena

disintegrasi bangsa yang sempat mencuat bahkan tidak sekadar

sebagai wacana aktual selama beberapa waktu lamanya. Hal ini

terlihat misalnya dengan kasus Aceh, Papua, dan RMS. Kasus Papua

dan RMS hingga kini bahkan masih timbul teggelam.

       Dari uraian di atas, dapat dilakukan rincian secara cermat

konsep etika kepala negara menurut PKS sebagai berikut :
                                                                                           100



    1. Beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia 29.

    2. Istiqomah dalam melaksanakan amanah rakyat.

    3. Memiliki visi religius yang luas dalam memandang persoalan-

            persoalan politik, kemasyarakatan dan kenegaraan.

    4. Memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mampu membawa bangsa

            ini keluar dari krisis dan mendorong kemandirian bangsa agar

            dapat berkontribusi pada pembentukan peradaban dunia.

    5. Memiliki integritas moral, keteladanan dan komitmen kuat dalam

            penegakan hukum dan pemberantasan KKN, sehingga tercipta

            sebuah pemerintahan yang bersih, egaliter, berwibawa serta

            menjadi pelayan rakyat.

    6. Tidak sedang berstatus terdakwa dan terlibat dalam kasus kriminal

            dan/atau korupsi, kolusi dan nepotisme.

    7. Berpendidikan           minimal       S-1,     memiliki       wawasan        nasional,

            internasional    dan     profesional,      yang      mengantarkan          bangsa

            Indonesia membangun negara kuat yang sejajar dengan bangsa-

            bangsa lain dalam era globalisasi.

    8. Tidak terkait dengan rezim-rezim sebelumnya (Orde Lama dan

            Orde Baru) yang menyebabkan tidak bersih secara historis.

    9. Memiliki visi kenegaraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai

            kesatuan dan persatuan.


       29
          Menurut Presiden PKS Tifatul Sembiring (2007), kriteria etis ini merupakan bagian yang
kental mewarisi kearifan para founding fathers negara kita. Tidak disebut secara tegas apakah
nama agamanya. Namun sesunggguhnya cukup tersirat makna implikatifnya. Rumusan demikian
bernilai halus dan akomodatif, sebagaimana watak Islam itu sendiri.
                                                                                           101



    10. Menghargai perbedaan.

    11. Berusaha keras membentuk sebuah masyarakat madani yang

            berdaya dan seimbang.

    12. Memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.

    13. Bersikap adil dan amanah dalam menyejahterakan bangsa.

    14. Mampu menjadi pengayom bagi seluruh anak bangsa.

    15. Bersedia         melepaskan jabatannya           sebagai      pimpinan       lembaga

            dan/atau jabatan politik/publik yang disandang sebelumnya 30.

    16. Berkomitmen tinggi untuk tidak mengulangi kesalahan Presiden

            RI sebelumnya

    17. Bersikap jujur dan serius dalam melaksanakan seluruh agenda

            reformasi.

    18. Membela wong cilik, penyandang cacat, petani, nelayan, buruh

            dan kaum dhuafa lainnya.

    19. Memperjuangkan dan membela hak-hak kaum perempuan serta

            memelihara harkat dan martabatnya.

    20. Mampu menjadi perekat umat dan bangsa.

    21. Mampu menjaga kedaulatan dan integritas negara kesatuan.




       30
           Menurut Hidayat Nurwahid (2007), kriteria etis ini nampak sepele, namun perlu
ditegaskan. Posisi kepala negara adalah posisi paling tinggi yang tidak memungkinkan dirangkap
dengan jabatan apa pun karena demikian berat tugas dan tanggungjawabnya. Bahkan kepentingan
keluarga (istri dan anak-anak) pun jika tidak mendesak sekali harus dinomorduakan setelah urusan
kenegaraan.
                                                                                             102



B. Konsep Etika pegawai Negeri

             Menurut PKS, pegawai negeri adalah sebagian dari warga

    negara yang telah menjatuhkan pilihan hidupnya untuk mengemban

    tugas mulia bagi kemaslahatan bangsa 31, yaitu memberikan pelayanan

    yang sebaik-baiknya kepada masyarakat tanpa kecuali 32.

             Mereka        adalah     unsur     aparatur     negara      dan     tidak    boleh

    dipandang sekadar alat atau mesin sebagaimana disebutkan dalam

    teori-teori birokrasi produk Barat 33. Pegawai negeri yang terdiri dari

    PNS (Pegawai Negeri Sipil), Anggota TNI (Tentara Nasional

    Indonesia)       dan     Anggota        Polri     (Kepolisian        Negara      Republik

    Indonesia)       adalah      individu-individu          yang      memiliki       integritas

    kepribadian, profesional dan berhak mengembangkan diri sesuai

    minatnya.

              Perannya        yang      sangat      penting       dan      strategis      dalam

    keberhasilan suatu bangsa dalam meraih tujuan 34, menjadikan status

    pegawai negeri berimplikasi tuntutan dan pengorbanan yang tinggi.




       31
           Dalam perspektif UU RI No 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pasal 1,
disebutkan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,
atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
        32
           Dalam perspektif UU RI No 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pelayanan
diberikan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan
kepada Pancasila dan UUD 1945.
        33
           Misalnya teori birokrasi yang disusun oleh Max Weber, yang dikritik oleh Carl Friedrick
(1940) cenderung tidak memberi ruang pada konsultasi dan kooperasi, menyebabkan pegawai
tidak dapat berkembang secara optimal (Budi Setiyono, 2002:48).
        34
           Dalam perspektif UU RI No.43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, disebutkan
bahwa tujuan nasional adalah mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban
modern, demokrtis, makmur, adil dan bermoral tinggi.
                                                                                         103



             Secara rinci konsep etika pegawai negeri menurut PKS dapat

    dirumuskan sebagai berikut:

    1.   Taat beribadah menurut agamanya.

    2.   Menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, senantiasa menjauhkan

         diri dari perbuatan tercela dan berupaya selalu berbuat dan

         mengajak kepada kebaikan.

    3.   Bersih dan bebas dari KKN, berdisiplin tinggi, jujur, tekun dan

         bekerja secara profesional menurut bidang tugasnya masing-

         masing.

    4.   Patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,

         sehingga dapat menjadi contoh bagi lingkungannya.

    5.   Memahami hak, kewajiban dan tugas-tugasnya sebagai pegawai

         negeri.

    6.   Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan

         dan siap membela kepentingan bangsa dan negara.

    7.   Berpola hidup sederhana dan memiliki solidaritas dan kepedulian

         tinggi terhadap orang miskin dan lemah 35.

    8.   Bersifat adil, terbuka, membantu dan mempermudah segala

         urusan yang menjadi tanggungjawab dan tugasnya, sehingga

         masyarakat luas terlayani dengan baik.

    9.   Berusaha memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyebarkan

         penjelasan pemerintah mengenai masalah yang dia pahami, agar
        35
           Menurut Hidayat Nurwahid (2007), kriteria etis ini sesungguhnya menjadi bagian
inherent dan konsekuensi logis dari pilihan sebagai pegawai negeri. Artinya adalah bahwa sifat
sufistik sesungguhnya sangat erat dengan kehidupan pegawai negeri.
                                                                                            104



          masyarakat dapat memahami secara benar dan menerima dengan

          baik semua keputusan/kebijakan pemerintah berkaitan dengan

          masalah tersebut.

    10. Memahami hukum halal dan haram meskipun secara garis besar.

    11. Patuh dan setia kepada pimpinan, namun berani memberikan

          masukan agar tidak menyimpang dari peraturan dan perundang-

          undangan yang berlaku 36.

    12. Dapat menyimpan rahasia demi kebaikan bersama sepanjang

          tidak melanggar kaidah agama, peraturan dan perundang-

          undangan yang berlaku 37.

    13. Dapat bekerjasama dengan siapa pun dalam hal-hal yang baik

          berkaitan dengan pekerjaan.

    14. Tidak mencampuri urusan yang bukan keahlian/bidang tugasnya,

          namun bersikap terbuka untuk dimintai saran dan bantuannya.

    15. Memiliki komitmen tinggi untuk belajar dan meningkatkan

          prestasi kerja.

    16. Tidak mencampuradukkan urusan keluarga/rumah tangga dengan

          urusan pekerjaan (kantor).




        36
           Menurut Muhammad Haris (2007), Wakil Ketua Komisi B dari FPKS DPRD Jateng,
loyalitas seharusnya diposisikan secara proporsional, bukan secara membabi buta atau tidak
rasional. Perbaikan moral di lingkungan birokrasi hanya mungkin terjadi, apabila terdapat semakin
banyak pegawai yang loyal tetapi kritis.
        37
           Terminologi “menyimpan rahasia” dan “kebaikan bersama” tanpa keterangan lebih
lanjut sebagai pembatasnya, menurut Muhammad Harris (2007), mudah dieksploitasi dan
menyuburkan “korupsi jamaah”.
                                                                                       105



C. Konsep Etika Warga Negara

                Menurut PKS, warga negara adalah pemilik sah NKRI yang

    memonopoli berbagai bentuk pelayanan dari pemerintah maupun

    lembaga-lembaga non pemerintah (NGO’s), bukan sebaliknya 38.

                Warga negara adalah muara akhir semua daya dan upaya

    mewujudkan          ketenteraman,       ketertiban     dan     kebahagiaan       yang

    dilakukan oleh negara. Meskipun demikian hak dan kewajiban warga

    negara tetap diatur dan dirumuskan dalam peraturan perundang-

    undangan          (misalnya      melalui       UU       No      12/2006       tentang

    Kewarganegaraan RI).

                Oleh karena itu, sebagai sebuah partai yang hidup di NKRI

    (Negara Kesatuan republik Indonesia), PKS menjadikan warga negara

    sebagai pusat pengabdian dan pelayanan. Bukannya rakyat yang

    mengabdi dan melayani PKS.

                Secara rinci etika pegawai negeri menurut PKS adalah sebagai

    berikut :

    1.        Memiliki moralitas tinggi; senantiasa menjauhkan diri dari

              perbuatan tercela; berupaya selalu berbuat baik dalam segala

              situasi, dan taat beribadah menurut agamanya masing-masing.

    2.        Memahami hak dan kewajiban warga negara serta wewenang dan

              kewajiban pemerintah.


         38
          Penegasan demikian perlu dilakukan sebagai antitesis dari terminologi populer yang
berkembang kuat yakni bahwa “warga negara melayani negara” dan yang disebut negara itu
direduksi hanya sebagai pemerintah atau pejabat pemerintah. Hal ini sangat kuat tertanam,
terutama di zaman Orba (Hidayat Nurwahid, 2007).
                                                                                            106



    3.        Memahami       politik    dan      mampu        memanfaatkannya            untuk

              kepentingan kebaikan bagi masyarakat dan negara 39.

    4.        Jika pemerintah lalai, warga negara berhak mengontrol (hisbah)

              dengan cara-cara yang santun, yang sesuai dengan peraturan

              perundangundangan yang berlaku.

    5.        Patuh kepada ulama dan tokoh masyarakat yang dikenal

              berakhlak mulia.

    6.        Patuh kepada norma-norma masyarakat (yang tidak bertentangan

              dengan agama), hukum dan peraturan perundangundangan yang

              berlaku.

    7.        Patuh kepada pemerintah dan pejabat pemerintah yang dikenal

              mampu menjalankan kewenangan, tanggungjawab dan tugasnya

              dengan baik sebagaimana mestinya.

    8.        Berupaya memahami dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan

              program-program pembangunan; di lingkup kecil adalah terlibat

              aktif dalam pembangunan di lingkungan tempat tinggalnya.

    9.        Jika memungkinkan, selalu berupaya mengajak sesama warga

              negara     untuk   berpartisipasi      dalam      pembangunan,           menjaga

              kerukunan,     ketenteraman        dan     meningkatkan          sifat    tolong

              menolong antarwarga negara.



         39
          Menurut Tifatul Sembiring (2007) dan Muhammad Haris (2007), pemahaman politik ini
sangat diperlukan oleh warga negara, agar mereka tidak terjebak sebagai obyek eksploitasi politik
yang berujung merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, PKS sangat kuat memiliki komitmen
terhadap pendidikan politik warga negara dengan tujuan mendewasakan mereka dalam mengelola
hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
                                                               107



10. Memiliki keberanian untuk mengupayakan perbaikan dalam

   proses   pelaksanaan   pembangunan,   jika   ada   penyimpangan

   (berlebihan).

11. Berpola hidup sederhana.

12. Berupaya dalam segala hal secara proporsional atau tidak

   berlebihan.
                                                                           108




                           BAB V
               APLIKASI ETIKA BERNEGARA PKS




       Sebagai sebuah kumpulan rumusan ideal, etika bernegara PKS berlaku

sebagai suatu sistem nilai yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku

dalam konteks penyelenggaraan negara. Oleh karena itu jangka waktu yang

dibutuhkan dalam mewujudkan etika ini dapat berlaku selamanya, karena

memang hampir-hampir mustahil untuk mewujudkannya secara utuh pada suatu

waktu tertentu. Namun perwujudan secara parsial dalam suatu waktu tertentu

adalah suatu keniscayaan (Hidayat Nurwahid, 2007).

       Analog dengan keberadaan dan fungsi etika bernegara, berlaku juga

misalnya berkaitan dengan perwujudan tujuan nasional, yang dimiliki oleh setiap

negara. Tujuan nasional berlaku sebagai arah orientasi yang berfungsi utama

mengerucutkan, mensinergikan dan mengkonsentrasikan semua daya dan upaya

sebuah bangsa. Kapan berhasil diwujudkan, hampir tak pernah dipersoalkan.

Tetapi bisa dipersoalkan ketika pembahasan dilakukan terhadap langkah-langkah

riil pemerintah yang –misalnya—diketahui bertentangan dengan tujuan nasional.

Dengan demikian, menurut sosiolog dari Salatiga DR Arief Budiman, saat

diwawancarai pada Rabu 23 Mei 2007, baik etika bernegara maupun tujuan

nasional merupakan rumusan ideal dan abstrak, yang memang merupakan

sesuatu yang harus ada dan dimiliki oleh setiap negara (Arief Budiman, 2007).

       Dalam konteks aplikasi etika bernegara PKS secara komprehensif,

semua tokoh PKS yang diwawancarai menunjukkan ketidakpuasan.
                                                                                     109



“Aplikasi etika bernegara PKS untuk saat ini masih jauh dari yang

diharapkan”, ungkap Muhammad Haris, SS., ketika diwawancarai di

Pondok Pesantren Sobilul Khoirat, di Desa Butuh, Kecamatan Tengaran,

Kabupaten Semarang, 25 Juli 2007. Meskipun demikian, arah dinamika

politik kenegaraan dewasa ini relatif menunjukkan semangat dan track

yang benar menuju perwujudan etika bernegara PKS. Dengan kata lain,

secara parsial, baik menyangkut etika kepala negara, etika pegawai

negeri maupun etika warga negara, saat ini terdapat beberapa poin yang

telah diaplikasikan relatif cukup memadai, meskipun masih jauh dari

kondisi ideal.




A. Aplikasi Konsep Etika Kepala Negara

            Meskipun belum final, ditinjau dari aspek moralitas, integritas

    moral kepala negara saat ini, yaitu Presiden Susilo Bambang

    Yudoyono       (SBY),      termasuk      masih      terpelihara.     Kasus     Dana

    Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) 40 yang mencuat dalam

    bulan April-Mei lalu sempat mengguncang kredibilitasnya, tetapi

    bersamaan bergulirnya waktu, kasus ini mereda, meskipun masih

    mungkin akan mencuat lagi, mengingat belum ada penyelesaian

    hukum yang final. ‘Cooling down’nya perseteruan antara presiden

    dengan DR Amin Rais, diakui atau tidak merupakan titik antiklimaks

    kasus DKP.

      40
        Dalam kasus ini, diduga tim sukses dari empat pasangan calon presiden yang berlaga
dalam Pemilu Presiden 2004 menerima “bantuan kampanye” yang bersumber dari dana DKP.
                                                                       110



       Merespon berakhirnya perseteruan presiden SBY dengan Amin

Rais, Presiden PKS, Ir. Tifatul Sembiring (2007), menyambut baik

upaya saling memaafkan antara kedua tokoh. Masalah ini menurutnya

tidak terkait dengan kepentingan rakyat, karena hanya terjadi di

tingkat elite politik. “Persoalan yang dihadapi           rakyat    adalah

persoalan sekitar masalah bagaimana mencukupi kebutuhan sehari-

hari”, tegasnya.

       Ditinjau dari aspek intelektual-akademik, kepala negara telah

memenuhi syarat, bahkan lebih dari yang disyaratkan yaitu “minimal

S-1”, karena presiden SBY adalah seorang doktor (S-3). Performance

kepemimpinannya       juga   dinilai   relatif   mencerminkan     kekuatan

intelektual-akademiknya. “Kita cukup bangga dengan penampilan

presiden kita, khususnya menyangkut gayanya yang akademik”, kata

Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Jawa Tengah, Dra.

Fitriyah, Msi., saat diwawancarai pada Selasa, 8 Mei 2007.

       Menyangkut       aspek     profesionalitas,    khususnya     dalam

menangani berbagai persoalan bangsa, kepala negara saat ini dinilai

masih mengalami berbagai problem mendasar. Beberapa kasus crusial

mengemuka melalui media massa, sekadar contoh adalah kasus-kasus

di bidang perekonomian, kasus lumpur Lapindo yang tak kunjung

terselesaikan,     dan kasus RMS (Republik Maluku Selatan) yang

mencuat justru dalam acara nasional yang dihadiri Presiden.
                                                                                         111



             Berbagai kalangan menilai Presiden kuat dalam politik

    pencitraan (melalui media massa), tetapi lemah dalam realisasi

    program yang telah dicanangkan. Menurut Sekretaris Program D-3

    Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP dan Pengamat Politik, Muchammad

    Yulianto, S.Sos., ketika diwawancarai pada Sabtu 16 Juli 2007, hal ini

    diduga karena sikap ragu-ragu dan lambat dalam mengambil

    kebijakan dan tindakan politik, disamping persoalan birokratisme.

    Keraguan dan kelambatan ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor,

    diantaranya masih belum terbangunnya secara solid kekompakan

    antarmenteri dalam kabinet sebagai pembantu Presiden.

             Sikap ragu dan lambat presiden SBY, menurut sebagian

    kalangan kemungkinan juga disebabkan oleh dua hal. Pertama,

    tuntutan harus bersikap bijak dalam mengambil keputusan. Kedua,

    kekentalan sikap ilmiahnya yang mengharuskan dimilikinya sikap

    kritis, analitis dan skeptis. Kedua sebab itulah yang mendorong

    kepala negara dalam setiap pengambilan keputusan politik harus

    seoptimal mungkin mengakomodir semua kepentingan kekuatan

    politik yang ada 41. Hal ini menyebabkan keputusan politik tidak

    segera bisa diambil atau diputuskan dalam waktu yang cepat, karena

    harus melalui proses dialog panjang untuk bernegosiasi dan tawar-

    menawar dengan berbagai perwakilan kekuatan politik yang berbeda.



       41
          Bukan rahasia lagi bahwa kabinet yang dibentuk presiden terdiri dari menteri-menteri
yang dipasok oleh parpol besar peserta pemilu 2004, yang nota bene beberapa diantaranya secara
ideologis saling berhadapan secara diametral, (Muchammad Yulianto, 2007).
                                                                      112



            Dalam perspektif yang lebih luas, perilaku politik kepala

   negara yang ragu-ragu dan lambat dalam mengambil keputusan dan

   kebijakan politik, kemungkinan besar dilatarbelakangi pula oleh

   motif politik untuk mempertahankan dukungan politik khususnya dari

   parpol besar, sekaligus juga memenuhi “prosedur standar demokrasi”,

   yang mensyaratkan keputusan politik harus demokratis (Fitriyah,

   2007).

            Menyangkut berbagai rumusan etika kepala negara berikutnya

   yang merupakan refleksi dan penjabaran lebih lanjut dari integritas

   moral, integritas intelektual dan integritas profesional kepala negara,

   hingga saat ini masih sangat debatable, namun dinilai cukup

   mencerminkan aspirasi PKS, meskipun belum pada tahap memuaskan.



B. Aplikasi Konsep Etika Pegawai Negeri

            Pegawai negeri sebagai unsur strategis dalam birokrasi dilihat

   dari perspektif etika bernegara PKS, dinilai sangat jauh dari kondisi

   ideal. Kontribusi birokrasi dalam persoalan lambatnya realisasi

   pembangunan, rendahnya kualitas produk termasuk pelayanan publik,

   dan tudingan masih maraknya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan

   Nepotisme) merupakan bukti masih rendahnya kinerja mayoritas

   pegawai negeri. Namun juga disadari sepenuhnya bahwa persoalan

   kinerja ini sangat dipengaruhi oleh masih rendahnya gaji yang

   diberikan    oleh   negara.   Saking   rendahnya,   untuk   mencukupi
                                                                    113



kebutuhan hidup dan khususnya pendidikan anak, mayoritas pegawai

negeri terpaksa harus mencari kerja sambilan dan atau mengakses

bank untuk memperoleh dana hutang (Muchammad Yulianto, 2007).

       Fenomena globalisasi dan perkembangan pesat teknologi

komunikasi dewasa ini, diduga kuat membawa pengaruh yang sangat

besar dalam mengubah pola hidup rakyat termasuk pegawai negeri

menjadi konsumeristis dan materialistis (Muhammad Haris, 2007).

Dalam konteks ini, pola hidup sederhana yang seharusnya menjadi

komitmen kuat, menjauh dari mereka. Mereka menjadi takut miskin,

bahkan menurut Muhammad Haris :

   “Belum sampai ke situ, orang sudah tidak berani ambil resiko.
   Dalam (kasus) suap misalnya, orang yang aslinya tidak mau
   terima suap akan merasa sendirian, dikira sok suci (semuci),
   macam-macam. Karena semua temannya menerima suap, akhirnya
   mereka menyesuaikan diri, menerima suap juga. Ketidakberanian
   menjadi miskin itu betul. Para pegawai negeri harus belajar dari
   rakyat yang bersahaja. Rakyat lebih siap menghadapi kondisi-
   kondisi berat, yang tidak siap justru para pejabat negara dan
   pegawai negeri. Menghadapi kondisi berat mereka melegalkan
   pendapatan yang sebenarnya illegal”.


       Tindakan demikian, dari aspek moral tentu saja tidak bisa

dipertanggungjawabkan.     Perilaku   komunal    ini   bisa   dipastikan

berpengaruh terhadap tingkat kejujuran, keamanahan dan kedisiplinan

pegawai negeri.      Hal ini kemudian berimbas terhadap aspek

profesionalitas, karena mereka menjadi sulit bersifat adil dan terbuka.

Mereka juga cenderung bersifat birokratis atau mempersulit setiap

urusan. Tindakan tak terpuji ini dilakukan dalam rangka menciptakan
                                                                  114



peluang menerima suap. Dalam situasi demikian, rumusan etis

“membantu     dan   mempermudah      segala   urusan   yang   menjadi

tanggungjawab dan tugasnya, sehingga masyarakat luas terlayani

dengan baik”, menjadi sekadar himbauan moral yang tak bermakna.

      Jika aspek moral dan profesional dari mayoritas pegawai

negeri berada pada tingkatan kurang memadai, maka rumusan etis

berikutnya, yang merupakan penjabaran lebih lanjut, seperti misalnya

“dapat menjadi contoh bagi lingkungannya” dan “berkomitmen untuk

belajar dan meningkatkan prestasi”, menjadi semakin jauh dan sulit

diwujudkan.

      Mengenai      contoh   atau   keteladanan   Muhammad      Haris

mengatakan:

   “…dari pengamatan tampak bahwa masyarakat kita miskin
   keteladanan. Ada orang yang sebenarnya mampu melakukan
   perubahan, tapi tidak muncul keteladanan….Tidak ada
   keteladanan misalnya tentang hidup sederhana, hidup tidak
   korupsi, dsb. Dibutuhkan reformasi struktural dan reformasi
   perilaku, dan reformasi penegakan hukum…..”.


      Untuk memperbaiki situasi demikian, menurut Muhammad

Haris dibutuhkan orang-orang yang bersedia menjadi “martil”:

   “…yakni orang-orang yang berani menampilkan pribadi nyleneh,
   yang keluar dari kewajaran, yang saya yakin insya Allah akan
   menjadi pahlawan…kita berharap akan muncul lebih banyak
   orang-orang seperti itu. Sehingga etika bernegara kita menjadi
   lebih baik, sebagaimana yang kita harapkan”.


      Dalam perspektif inilah, menurut Hidayat Nurwahid (2007),

PKS memiliki komitmen, bahwa setiap pejabat publik yang berangkat
                                                                    115



   dari nilai-nilai PKS di berbagai sektor, menjadi garda terdepan untuk

   urusan penegakan moral, sembari berharap hal ini terjadi di

   komunitas lainnya. Jika institusi politik yang merupakan sumber

   pemimpin masyarakat menjalankan etika kepartaian dan nilai-nilai

   universal dengan baik, maka akan menjadi baik pula ketika tampil

   menjadi pejabat publik.



C. Aplikasi Konsep Etika Warga Negara

          Persoalan miskin keteladanan, sesungguhnya tidak hanya

   menjadi persoalan di lingkungan pegawai negeri sebagaimana sudah

   terurai di atas, tapi juga menjadi masalah bagi bangsa secara

   keseluruhan. Dalam aplikasi konsep etika warga negara, keteladanan

   memiliki posisi historis-sosiologis dan kultural, sehingga sangat

   bernilai strategis (Fitriyah, 2007).

          Nilai strategis keteladanan terbangun dari realitas masyarakat

   Indonesia yang masih paternalistik. Bagi mereka, keteladanan para

   pemimpin akan menjadi panduan konkrit yang mudah untuk ditiru,

   tanpa harus mengerahkan energi untuk mencerna dan memahami

   secara filosofis (Arief Budiman, 2007). Hal ini disebabkan –diakui

   atau tidak—tingkat kecerdasan sebagian besar warga negara masih

   belum memadai.

          Terminologi “miskin keteladanan”, berimplikasi terminologi

   “kaya keburukan”, yang dapat dimaknai sebagai relatif banyaknya
                                                                     116



keburukan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini sekurang-

kurangnya mudah ditemui di berbagai jenis media massa yang

dikonsumsi rakyat. Artinya, melalui media massa yang pengaruhnya

kuat, hampir setiap hari rakyat disuguhi fenomena keburukan dengan

berbagai bentuk dan jenisnya, yang terjadi di berbagai sektor

kehidupan, khususnya yang melibatkan sebagian kecil orang yang

disebut sebagai elite politik.

       Inilah   salah   satu     bentuk   kebebasan   berekspresi   yang

merupakan buah reformasi yang diduga kuat sudah “kebablasan”.

Maka dapat dibayangkan bagaimana kira-kira dampak moralitasnya,

jika hal ini dibiarkan berketerusan. Pada tingkat seperti ini, aplikasi

konsep etika warga negara menurut PKS, dipastikan jauh dari yang

diharapkan (Muhammad Haris, 2007).

       Meskipun demikian, masih lebih banyak lagi warga negara

yang relatif memiliki integritas moral. “Namun mereka biasanya

silent people, tidak vokal dan bukan obyek media massa yang

cenderung suka sensasi. Mereka hidup sederhana, bahkan miskin

fasilitas. Kebanyakan tinggal di desa-desa yang jauh dari hiruk pikuk

dan gemerlapnya kehidupan kota”, kata KH Ali Maksun, S.ag.,

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Mranggen, Kabupaten Demak,

ketika diwawancarai pada Jumat, 29 Juni 2007. Mereka relatif terjaga

moralitasnya karena tidak terimbas secara terus-menerus             arus

globalisasi yang membawa serta konsumerisme dan materialisme.
                                                                  117



       Warga negara yang baik juga dapat ditemui di semua tempat,

khususnya ketika mereka sedang berada pada posisi dirinya utuh

sebagai individu, tidak dalam pengaruh psikis massa atau kejiwaan

massa. Psikis massa, biasanya terbangun dari kerumunan orang yang

memiliki perasaan dan tujuan relatif sama –misalnya ketidakpuasan

terhadap suatu kebijakan pemerintah-- bersifat tidak rasional tapi

emosional, dan cenderung anarkhis. Dalam situasi ini seseorang yang

dikenal sehari-hari baik dan santun, bisa berubah secara drastis dalam

waktu sangat cepat menjadi bagian dari psikis massa yang sama

sekali berbeda. Tentang hal ini Muhammad Haris (2007) berpendapat:

   “Kadang-kadang secara individual orang bermoral baik, tapi
   ketika bicara masalah publik moralnya sudah tidak ada… Sungguh
   sangat indah ketika setiap orang menjalankan tugasnya sebagai
   bagian dari bentuk perilaku moral dia kepada Tuhannya. Sehingga
   moral individu itu harus menyatu dengan moral publik. Yang
   sering muncul adalah secara individual bermoral baik, tetapi di
   lingkup publik moralitasnya terlikuidasi (tereduksi)…sehingga
   kebaikan-kebaikan individual tidak tercermin dalam kebaikan
   kolektif…”.


      Oleh karena itu, setiap orang seharusnya memiliki kemampuan

mengendalikan diri dan selalu menjaga untuk berpikiran jernih,

sehingga mampu mencegah diri untuk tidak terjebak dalam psikis

massa. “Maka esensi uzlah yang sesungguhnya, memiliki makna

segala bentuk upaya menjaga keutuhan integritas moral individu,

meskipun berada dalam kerumunan massa”, kata Ali Maksun (2007).

Namun untuk mencapai tingkatan ini, dibutuhkan kesadaran yang

tinggi untuk terus taqarrub dan menjaga akhlaknya.
                                                                     118



                                BAB VI
                              PENUTUP




A. Kesimpulan

  1. Euforia kebebasan pers, kebebasan berekspresi, berserikat dan

     berpolitik pasca lengsernya Suharto dari tampuk kepresidenan RI,

     menjadi warna dominan Era Transisi menuju ke kehidupan

     demokrasi.

  2. Salah   satu   problem    mendasar   dalam   Era Transisi,   adalah

     terjadinya situasi anomi, yaitu perubahan sistem nilai hidup

     masyarakat, yang ditandai dengan tidak berlakunya sistem lama

     namun belum bakunya sistem baru.

  3. Situasi anomi menimbulkan kekacauan nilai di berbagai aspek

     kehidupan termasuk kehidupan bernegara, yang ditandai dengan

     perubahan etika bernegara.

  4. Etika bernegara adalah suatu sistem nilai, yakni nilai-nilai dan

     norma-norma, yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah

     laku yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

  5. Kepala negara, pegawai negeri maupun warga negara merupakan

     komponen utama sebagai representasi individual, kelompok dan

     bangsa, yang terikat secara sukarela oleh komitmen terhadap suatu

     corak tertentu etika bernegara.
                                                                    119



   6. Salah satu dari 24 partai politik (parpol) kontestan Pemilu 2004,

      yang masuk 6 (enam) besar adalah Partai Keadilan Sejahtera atau

      PK Sejahtera atau PKS, di bawah Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP

      dan Partai Demokrat (PD).

   7. Dalam Pemilu 2004, PKS memperoleh dukungan 8.325.020

      (7,34%) suara atau 45 kursi di DPR RI, karena faktor kerja keras

      dan keberpihakannya kepada rakyat, bersikap jujur, bersih dan

      peduli.

   8. Dalam perspektif PKS, etika kepala negara, etika pegawai negeri

      dan etika warga negara, memosisikan akhlak atau moralitas yang

      berdimensi ilahiyah di urutan yang pertama, kemudian kompetensi

      intelektual-akademis dan terakhir profesionalitas dengan berbagai

      rincian rumusan etis pelengkapnya.

   9. Di ranah aplikatif, baik etika kepala negara, etika pegawai negeri

      maupun etika warga negara dalam perspektif PKS, untuk saat ini

      dinilai masih pada tahap yang jauh dari memuaskan.




B. Saran

   1. Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, ternyata etika

      bernegara memiliki peranan strategis yang melampaui batas-batas

      otoritas hukum dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena

      itu, kajian pemikiran, pengembangan pemikiran dan penelitian

      mengenai etika bernegara perlu ditingkatkan.
                                                                   120



2. Untuk kepentingan pengkayaan khasanah ilmu, dalam ranah kajian

   pemikiran dan penelitian tentang etika bernegara, diperlukan studi

   perbandingan     kesatuan    etika   bernegara        antarkelompok

   kepentingan dalam masyarakat, baik yang berbasis politik,

   profesi, budaya, wilayah/geografis, dan sebagainya.

3. Dalam situasi anomi di Era Transisi menuju kehidupan yang

   demokratis dewasa ini, etika bernegara seharusnya menjadi ranah

   yang tidak hanya dikembangkan melalui pemikiran dan penelitian,

   namun juga dapat disusun secara sistematis untuk menjadi bagian

   startegis dari pedoman penyelenggaraan negara, sekaligus menjadi

   salah satu materi pendidikan sejak dini, baik di lingkup

   pendidikan formal, informal dan nonformal.

				
DOCUMENT INFO
Description: marx-weber-dan-birokrasi pdf