KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - PDF by xuy20978

VIEWS: 420 PAGES: 19

More Info
									 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
                 NOMOR : 128 / KPTS / 1988

                                  TENTANG

     PETUNJUK TEHNIS PELAKSANAAN PROYEK BANGUN DESA
   YOGYAKARTA (YOGYAKARTA RURAL DEVELOVMENT PROJEK)



        GUBERNUR KEPLA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.



Menimbang     : Bahwa untuk melaksanakan Proyek bangun Desa dipandang perlu
              dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
              tentang petunjuk Tehnis pelaksanaan Proyek Bangun Desa Yogyakarta
              (Yogyakarta Rural Develovment Projek)



Mengingat :
                  1. Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok –pokok
                     Pemerintahan di Daerah(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
                     38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

                  2. Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 1950 sebagaimana telah
                     diubah dan ditambah terakhir dengan Undang – undang Nomor
                     :26 Tahun 1959,jo Peraturan Pemerintah Nomor :31 Tahun 1950
                     tentang Pemerintahan Otonom Daerah Istimewa Yogyakarta.

                  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang
                     Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan
                     Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;

                  4. Keputusan Presiden Nomor : 27 Tahun 1980 tentang
                     Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

                  5. Keputusan Presiden Nomor : 29 Tahun 1984             Tentang
                     Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;


                  6. Keputusan Presiden Nomor : 30 Tahun 1984 Tentang Team
                     Pengendalian Pengadaan Barang / Peralatan Pemerintah di
                     Departemen / Lembaga ;
7. Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1988 tentang Tata Cara
   Pengadaan Barang dan Jasa.

8. Keputusan Presiden Nomor : 6 Tahun 1988 tentang Pencabutan
   beberapa Ketentuan mengenai pengadaan Barang dan Jasa .

9. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun            1984    Tentang
   Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan        Kepada   Propinsi
   Daerah Tingkat I;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 1319 Tahun
    1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
    Daerah .

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 1982 tentang
    Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian
    Pembangunan di Daerah.

12. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara
    Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas Nomor :
    48 / KMK / 012 / 1987( Nomor : Kep. 004 / Ket / 1 / 1987
    Tenteng Tata Cara Pelaksanaan dan Penata Usahaan Pinjaman
    dan atau hibah luar negeri dalam rangka pelaksanaan APBN;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1985 Tentang
    Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam Rangka
    Program Pengembangan Wilayah ;

14. Perjanjian Pinjaman Kredit Pembangunan antara Pemerintah
    Republik Indonesia     dengan Perhimpunan Pembangunan
    Internasional Nomor 946 – IND ;


15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
    Nomor     122 / KPTS / 1979 tentang Pembentukan Unit
    Koordinasi Pelaksanaan Proyek Bangun Desa Yogyakarta
   ( Yogyakarta Rural Develovmen Projek).
                              MEMUTUSKAN


Menetapkan : Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Proyek Bangun Desa Yogyakarta
             ( Yogyakarta Rural Develovment Project).



                                 BAB I
                            KETENTUAN UMUM

                                    Pasal 1

 Dalam Keputusan ini yangdimaksud dengan :

      a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah
         IstimewaYogyakarta .

      b. Instansi adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan , Dinas Perikanan , Dinas
         Peternakan , Dinas Perindustrian , Dinas Kesehatan , BAPPEDA ,
         Direktorat Pembangunan Desa , Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia ,
         Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gunung kidul , Dinas Pekerjaan Umum Kab.
         Kulon Progo.

      c. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi
         Daerah Istimewa Yogyakarta .

      d. Kantor Cabang BRI adalah Kantor Cabang BRI Wates , Kantor Cabang BRI
         Wonosari , dan Kantor BRI Cabang Yogyakarta.

      e. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi
         Daerah Istimewa Yogyakarta .

      f. Biro Bina Pembangunan Daerah adalah Biro Bina Pembangunan Daerah
         Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .

      g. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gunung
         Kidul dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo.

      h. UKKP adalah      Unit Koordinasi Pelaksanaan Proyek Bangun Desa
         Yogyakarta yang meruapkan Bagian dari Bappeda .
 i. Forum Kuunsultasi adalah merupakan forum pembinaan yang dibentuk
    berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 200 / KPTS / 1983 yang bertugas
    membantu Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta didalam kerangka
    pelaksanaan Proyek Bangun Desa Yogyakarta.

 j. Team Supervisi adalah Proyek Bangun Desa Yogyakarta nomor : 04 / Tim
    /1985

 k. Satdal adalah Satuan Pengendalian dan Pembinaan Operasional Proyek
    Bangun Desa Yogyakarta di Daerah Tingkat II Kabupaten Gunung Kidul
    dan Kabupaten Kulon Progo , Keputusan Gubernur Nomor: 41 /Team /
    1982.

 l. D J A adalah Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
    Republik Indonesia .

 m. BI adalah Bank Indonesia .

 n. Bangda adalah Direktorat Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri
    Republik Indonesia.

                             BAB II
                          PERENCANAAN
                              Pasal 2

(1). Berdasarkan Naskah Kerja Proyek Bangun Desa Yogyakarta (Working
     Paper Yogyakarta of Rural Develovment Project) , Instansi yang
     bersangkutan setelah Konsultasi dengan UKPP mengajukan usul rencan
     Proyek yang akan dituangkan dalam DUPDA dan Rencana Proyek yang
     akan dituangkan dalam DUPDA dan Rencana Usulan Kredit kedalam
     DUKDA kepada Gubernur Kepala Daerah U.P. BAPPEDA.

(2). DUPDA disusun dan ditanda tangani oleh Kepala Instansi yang
     bersangkutan , bagi Instansi Daerah Tingkat II diketahui ileh Bupati Kepala
     Daerah yang bersangkutan .

(3). DUKDA disusun oleh Kantor Cabang BRI setelah mengadakan konsultasi
     dengan Instansi Tehnis yang membidangi kegiatan yang akan memberi
     Kredit dimaksud.

(4). Selaku penanggung jawab Program , Kepala Kantor Wilayah / Bupati
     Kepala Daerah yang bersangkutan wajib memberikan Pembinaan
     Kebijaksanaan operasional kepada kepala Instansi dalam rangka menyusun
     rencana operasional tahunaan Proyek .
                               Pasal 3

 Atas Dasar DUPDA dan DUKDA tersebut , Gubernur Kepala Daerah dengan
 dibantu oleh Bappeda u.p UKPP menyusun rencabn aoperasional tahunan
 (ROT) untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri guna
 mendapatkan persrtujuan.

                               Pasal 4

(1). Berdasarkan Persetujuan Menteri Dalam Negeri , Gubernur Kepala Daerah
     menugaskan Instansi yang bersangkutan untuk menyusun lembaran kerja
     menurut contoh dalam Instruksi Menteri Nomor: 12 Tahun 1985.

(2). Lembaran Kerja yang dimaksud ayat (1) dilampiri dengan kerangka kerja
     logis disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah melaui Bappeda Up.
     UKPP.

(3). Gubernur Kepala Daerah dibantu Bappeda , Biro Bina Pembangunan
     Daerah dan Biro Keuangan meneliti , menguji dan menilai Lembaran kerja
     yang diajukan .



                               Pasal 5

(1). Berdasarkan Lembaran kerja yang telah disetujui , kemudian Instansi yang
     bersangkutan menyusun DIPDA / DIKDA menurut contoh dalam Instruksi
     Menteri Nomor : 12 Tahun 1985 .

(2). DIPDA / DIKDA ditanda tangani oleh Kepala Instansi yamg bersangkutan .

(3). Apabila DIPDA tersebut disusun oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum

(4). Kabupaten diperlukan adanya persetujuan Bupati Kepala Daerah yang
     bersangkutan,.

(5). DIPDA dimaksud ayat (1) pasal ini , disampaikan Kepada Gubernur Kepala
     Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

                               Pasal 6

(1). DIPDA / DIKDA tersebut pada pasal 5 , sebelum disyahkan oleh Gubernur
     Kepala Daerah perlu diadakan penelitian .
(2). Sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah ,
     maka penelitian tersebut dilakukan oleh Bappeda Up. UKPP , Biro
     Keuangan , Biro Bina Pembangunan Daerah.


                               Pasal 7

 Berdasarkan DIPDA / DIKDA yang telah disyahkan , pemimpin Komponen
 Proyek yang bersangkutan membuat petunjuk Operasional , (PO) untuk
 pelaksanaan Proyek , yang disyahkan oleh Ketua Bappeda.



                               BAB III

            PENANGGUNG JAWAB KREDIT
   PEMIMPIN DAN BENDAHARWAN KOMPONEN PROYEK

                               Pasal 8

(1). Atas usul Kepala Instansi , Gubernur Kepala Daerah menetapkan Pejabat
     dari Instansi yang bersangkutan sebagai penanggung jawab kredit ,
     Pemimpin Komponen Proyek dan Bendaharwan Komponen Proyek dengan
     Surat Keputusan.

(2). Pengangkatan Pemimpin dan Bendaharawan Komponen Proyek bagi
     Komponen Proyek Jalan dan Jembatan Pedesaan dilakukan atas usul Bupati
     Kepala Daerah yang bersangkutan.




                             BAB IV
                          PELAKSANAAN

                               Pasal 9


(1). Penanggung Jawab Kredit dan Pemimpin Komponen Proyek melaksanakan
     Proyek sesuai dengan DIPDA / DIKDA dan petunjuk Operasional
     Komponen Proyek yang bersangkutan .

(2). Penangung Jawab Kredit dan Pemimpin Komponen Proyek bertanggung
     jawab atas pelaksanaan , kelancaran dan penyelesaian Proyek sesuai dengan
     DIPDA / DIKDA dan petunjuk Operasioanal .
                               Pasal 10

(1). Pemimpin Komponen Proyek mengajukan Permohonan ijin Kepada
     Gubernur lewat Bappeda Up. UKPP.bilaman akan melaksanakan pekerjaan
     dengan cara Swakelola atau dilaksanakan oleh pihak ketiga yang tidak
     sesuai dengan apa yang tercantum didalam DIPDA dan petunjuk
     Operasional.

(2). Dalam melaksanakan Pembangunan Proyek tersebut , diutamakan untuk
     mengunakan tenaga kerja dan bahan – bahan yang ada di daerah setempat.


                               Pasal 11


       Khusus untuk pelaksanaan Komponen jalan dan jembatan pedesaan
       sepanjang persyaratan tehnis dan peralatan memungkinkan , dikerjakan
       sendiri dengan sisitem padat karya.



                               Pasal 12



(1). Pekerjaan Penelitian , Survey , Bimbingan latihan / Khursus , monitoring
     dan evaluasi serta asistensi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dilakukan
     dengan kontrak kerja sama / perjanjian kerja setelah mendapat persetujuan
     dari Ketua Bappeda.

(2). Dalam melaksanakan pekerjaan sebagai tersebut pada ayat (1) harus
     memperhatikan ketentuan sebagai tercantum dalam perjanjian pinjaman
     kredit pembangunan antara pemerintah Republik Indonesia      dengan
     Perhimpunan Pembangunan Internasional Nomor : 946 – IND Schedule 3
     butir d.
                                  Pasal 13


     Pelaksanaan pemberian kredit kepada peminjam , sebagaimana diatur dalam
     Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 134 ?KPTS
     1981 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bangun Desa Yogyakarta Nomor :
     47 / KPTS / 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit pengembangan Ternak
     Bangun Desa Yogyakarta Nomor: 312 / KPTS / 1985 tentang Pedoman
     Pelaksanaan Kredit Perikanan laut Bangun Desa Yogyakarta .


                               BAB V
                        PEMEGANG KAS DAERAH

                                  Pasal 14


    (1). Dalam rangka penyediaan dan penyaluran dana untuk pelaksanaan proyek
         Bangun Desa Yogyakarta yang berasal dari dana Bantuan Luar Negeri , BRI
         Kantor Cabang Yogyakarta Tiro , Kantor Cabang Wates , Kantor Cabang
         Wonosari ditunjuk selaku pemegang Kas Daerah.

    (2). Dana Inpres Dati I sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dikelola secara
         khusus dan dipisahkan dari dana yang berasal Bantuan Luar Negeri
.
    (3). BRI selaku Pemegang Kas Daerah setiap bulanmenyampaikan laporan
         keuangan proyek Bangun Desa Yogyakarta yang berasal dari dana Inpres
         dati I kepada Gubernur Kepala Daerah Up. Biro Keuangan dengan
         tembusan disampaikan kepada Bappeda Up. UKPP dan Biro Bina
         Pembangunan Daerah .


                         BAB VI
    PENYEDIAAN DAN PENYALURAN DANA BEBAN SEMENTARA

                                  Pasal 15

    (1). Berdasarkan DIPDA , Bendaharawan Komponen Proyek dengan diketahui
         oleh Pemimpin Komponen Proyek mengajukan SP3 kepada DJA melalui
         UKPP dalam rangkar 11 (sebelas ) , dengan mengunakan formulir III
         sebagaimana terlampir , Setiap SP3 disertai rencana penggunaan secara
         terinci untuk keperluan setinggi – tingginya 3 (tiga) bulan.
(2). Pengajuan SP3 yang pertama kali , mengunakan formulir I I I , I I I 1 dan I I
     I 2 sebagaimana terlampir , Pengajuan SP3 berikutnya , selain mengunakan
     formulir I I I , I I I 1 dan I I I 2 harus dilengkapi dengan SPJSP3 dan SOE
     dengan mengunakan Formulir I I I 3 dan I I I 5 .

(3). Atas dasar SP 3 tersebut Bappeda / UKPP mengadakan penelitian dan
     pengujian apakah SP3 tersebut sesui dengan SPABP , DIPDA yang telah
     disyah kan , dan petunjuk Operasional , untuk selanjutnya disampaikan ke
     DJA.

(4). Bank Rakyat Indonesia Cabang Yogyakarta Tiro , Wates dan Wonosari
     setelah mendapatkan transfer dana dari Bank Indonesia diwajibkan
     memberitahukan kepada UKPP dan Biro Keuangan jumlah dana beserta
     perinciannya , Selanjutnya UKPP akan memberitahukan kepada komponen
     proyek yang bersangkutan .

                                Pasal 16


(1). Segera setelah diterima pemberitahuan dari Bank Rakyat Indonesia ,
     Bendaharawan Proyek dengan diketahui Pemimpin Komponen Proyek
     mengajukan SPP secara terinci untuk keperluan setinggi – tingginya 1
     (satu) bulan , dengan dilampiri bukti saldo uang dan saldo Bank kepada
     Gubernur Kepala Daerah Up. Kepala Biro Keuangan melalui UKPP dalam
     rangkap 5 (lima) dengan Formulir seperti contoh dalam Inmendagri Nomor :
     12 Tahun 1985.

(2). Atas dasar SPP yang diterima , sebelum diteruskan ke Biro Keuangan ,
     UkPP meneliti dan menguji apakah permintaan pembayaran tersebut sesuai
     dengan SP3 yang diajukan sebelumnya , serta DIPDA dan PO.


(3). Biro Keuangan Wajib menolak SPP beban sementara apabila :

     a. Permintaan Pembayaran tersebut tidak sesuai DIPDA, PO dan SP3 yang
        telah disyahkan , baik mengenai penggunaan maupun jumlahnya .
     b. Permintaan Pembayaran tersebut tidak lengkap .
     c. DIPDA asli belum diterima .
     d. SPJ dan SOE Keuangan untuk Bulan terdahulu belum diserahkan.
                     BAB VII
   PENYEDIAAN DAN PENYALURAN DANA BEBAN TETAP

                                Pasal 17


(1). Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan oleh pihak ketiga pembelian bahan
     kepada pihak ketiga bagi pekeerjaan yang dilaksanakan sendiri yangbernilai
     diatas Rp. 5.000.000.,- (lima juta rupiah) untuk setiap jenis barang / tiap
     leverasir harus dituangkan dalam surat perjanjian (kontrak jual beli).

(2). Atas dasar Kontrak Jual beli , Bendaharawan komponen proyek dengan
     diketahui Pemimpin komponen proyek mengajukan SP3 kepada DJA
     dengan tebusan ke BI dan Biro Keuangan melalui UKPP dengan
     disertaiLampiran sebagai berikut :

     a. Kontrak jual beli atau naskah perjanhian kerja (asli dan tembusan
        rangkap 2)
     b. Berita Acara perestasi pekerjaan / pemyerahan barang (asli dan 2 kopy)
     c. Kwitansi , Nota , Faktur (asli dan 2 tembusan ).
     d. Jaminan Bank Pemerintah / Bank lainnya , dalam hal pembayaran uang
        muka ( asli dan 2 kopy)
     e. Dokumen SPJ dan SP3 (Lampiran I I I /3 /3a/ 3b)
     f. Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SPP) , serta bukti pungutan
        potongan pajak (PPH) pasal 22.

(3). Atas dasar tenbusan SP 3 seperti tersebut ayat          (2) BiroKeuangan
     menerbitkan SPMU Nihil.

(4). Bendaharawan Komponen Proyek dengan diketahui ileh Pemim[pin
     Komponen Proyek mengajukan SPP sebesar 30 % dari nilai kemajuan
     pekerjaan kepada kepala Biro Keuangan melalui UKPP , dengan disertai
     lampiran sebagai berikut :

     a. Kontrak jual beli atau naskah perjanjian kerja (asli dan tembusan
        rangkap 6).
     b. Berita Acara prestasi pekerjaan / penyerahan barang ( asli dan 6
        tembusan ) .
     c. Kwitansi , Nota , Faktur (asli dan 6 tembusan)
     d. Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP), serta bukti pungutan
        potongan pajak (PPH) pasal 22
  (5). Setelah BRI menerima transfer dana dari Bank Indonesia diwajibkan
       melapor ke UKPP dan Pemimpin Proyek yang bersangkutan , yang
       selanjutnya akan memberitahukan kepada rekanan yang bersangkutan.


                      BAB VIII
PENYEDIAAN DAN PENYALURAN DANA PEMBAYARAN LANGSUNG
                       Pasal 18

  (1). Setiap pengadaan barang atau jasa yang pembayarannya termasuk dalam
       kategori pembayaran langsung dalam perjanjian kredit dengan Bank Dunia
       Nomor : 946 – IND harus dituangkan dalan naskah perjanjian (kontrak) jual
       beli , yang ditanda tangani Pemimpin Proyek dan Rekanan.

  (2). Berdasarkan kontrak jual beli yang sah , Pemimpin Proyek mengajukan
       surat permintaan persetujuan kontrak dan lampiran – lampiran lain yang
       diperlukan dengan mengunakan formulir I , Kepada Menteri Negara
       Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas .

  (3). Berdasarkan SPPK , Bappenas menerbitkan Surat Persetujuan Kontrak jual
       beli menurut formulir I I dan menyampaikan ke Bank Indonesia dengan
       Tembusan ke UKPP dan Pemimpin Proyek yang bersangkutan.

  (4). Atas dasar SPKJB , Pemimpin Proyek mengajukan permintaan pembayaran
       (Application for withdrawal) disertai dokumen – dokumen pelengkap
       kepada Bank Dunia melalui UKPP untuk selanjutnya dikirim Bank
       Indonesia.


                           BAB IX
                SURAT PERTANGGUNG – JAWABAN

                                 Pasal 19

 Pengurusan Keuangan oleh Bendaharawan Proyek dilakukan berdasarkan
peraturan – peraturan keuangan yang berlaku serta ketentuan – ketentuan lain
sebagi berikut :

   a. Bendaharawan Komponen Proyek dengan diketahui Pemimpin Proyek
      selambat –lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh)  bulan berikutnya
      mengirimkan :
            (1). SPJ SP3 dan SOE ke DJA melalui UKPP dengan Form I I I 2,3
                 ,4,5, sesuai SKB Nomor: 48 /KMK /012/1987( Nomor:
                 Kep.004 / ket /1 /1987.

            (2). SPJ Kepada Gubernur Kepala Daerah Up.Kepala Biro
                 Keuangan melalui UKPP dengan mengunakan form VIII
                 dalam INMENDAGRI Nomor :12 Tahun 1985.
b.
            (1). SPJ SP3 dan SOE tersebut Sub .a.1 . dibuat dalam rangkap 4 :
                 lembar I,II,III dilampiri bukti – bukti yang syah , (lembar
                 1,2,3) sedangkan untuk lembar IV tanpa bukti pengeluaran.

            (2). SPJ tersebut Sub a.2) dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) lembar
                 I,II,III,IV dilampiri bukti – bukti yang syah (lembar 4, 5, 6 dan
                 7) ,sedang lembar V,VI,VII tanpa bukti pengeluaran.


c.   Apabila SPJ dan SOE tersebut pada tanggal 10 (sepuluh) belum diterima ,
     Biro Keuangan mengirimkan Surat Peringatan I kepada Bendaharwan
     Komponen Proyek yangbersangkutan , yang tembusannya disampaikan
     kepada pemimpin KomponenProyek dan UKPP.

d.    Apabila sampai tanggal 20 (dua puluh) bulan tersebut SPJ dan SOE belim
     juga diterima , Biro Keuangan mengirimkan Surat Peringatan II yang
     tembusannya disampaikan kepada pemimpin Komponen Proyek , Gubernur
     Kepala Daerah , UKPP dan Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi DIY.

e.    Apabila pada Bendaharawan Komponen Proyek terdapat sisa UUDP yang
     tidak dipergunakan lagi untuk pelaksanaan proyek , maka sisa UUDP
     tersebut harus disetorkan kembali selambat –lambatnya pada saat
     persetujuan SPJ dan SOE berakhir .

f.   Penelitian dan pengujian SPJ dilakukan oleh Team Verifikasi yang dibentuk
     dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah ; Team Verifikasi di ketuai oleh
     Kepala Biro Bina Pembangunan dengan anggota yang terdiri dari unsur –
     unsur : Bappeda , Kanwil Ditjen Anggaran , dan BiroKeuangan . Team
     Verifikasi sekurang – kurangnya mengadakan siding 1 (satu) kali setiap
     bulannya .

g. Kepala Biro Keuangan atas nama Gubernur Kepala Daerah mengesahkan
   SPJ : SPJ yang telah disyahkan disampaikan kepada:

     a.   Lembar I disimpan di Biro Keuangan sebagai Dokumen berharga .
     b.   Lembar II dikirim kepada Bendaharawan Komponen Proyek .
     c.   Lembar III dikirim ke UKPP.
     d.   Lembar IV dikirim ke kantor satuan kerja Kalwil Ditjen Anggaran di
          DIY.
     e.   Lembar V dikirim ke Direktorat Wilayah Propinsi DIY.
     f.   Lembar VI dikirim ke Biro Bina Pembangunan Daerah .
     g.   Lembar VII dikirim ke Bagian Pembukuan Biro Keuangan Propinsi
          DIY .

  h. Bukti Pengeluaran dalam SPJ SP3 dan SOE yang tidak dapat di Syah kan
     oleh D.J.A merupakan tambahan UUDP BLN pada Bendaharawan
     Komponen Proyek yang belum dipertanggung jawabkan .

  i. Jumlah uang dalam SPJ yang tidak dapat di syahkan , merupakan saldo /
     tambahan UUDP pada Bendaharawan Komponen Proyek yang belum
     dipertanggung jawabkan.

  j. Setelah penelitian dan pengujian selesai dilakukan dan disetujui
     kebenarannya , Team Verifikasi menyusun rekapitulasi / ihtisar SPJ
     Keuangan Komponen – komponen Proyek dengan mengunakan Formulir
     1X sebagai tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 12
     Tahun 1985rangkap 4 (empat) ikhtisar SPJ tersebut tanpa bukti – bukti
     sebanyak 3 (tiga) rangkap dikirim secara continue ke Direktorat Jenderal
     Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri.




                           BAB X
                    LAPORAN PELAKSANAAN

                               Pasal 20

     UKPP mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek secara
     berkala .


                               Pasal 21

(1). Pemimpin Komponen Proyek setiap bulannya menyampaikan laporan
     bulanan mengenai perkembangan pelaksanaan proyek kepada Gubernur
     Kepala Daerah UP. Bappeda dengan mengunakan formulir V seperti dalam
     INMENDAGRI Nomor : 12 Tahun 1985 dan dilampiri laporan yang
     terperinci .
(2). Pemimpin Cabang BRI selaku penanggung jawab kredit setiap bulannya
     menyampaikan laporan bulanan mengenai jumlah kredit yangdisalurkan
     kepada Gubernur Kepala Daerah Up. Bappeda dan tembusannya
     disampaikan kepada Instansi Tehnis yang membidangi kegiatan yang diberi
     kredit dan Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan dengan mengunakan
     formulir VI dan VII seperti dalam INMEN Nomor : 12 Tahun 1985.



                              Pasal 22


     Gubernur Kepala Daerah dengan dibantu Bappeda menelaah laporan
     tersebut serta mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk
     kelancaran dan ketertiban pelaksanaan .


                              Pasal 23


     Berdasarkan laporan yang diterima dari pemimpin proyek dan Pimpinan
     Cabang BRI dan laporan hasil monitoring yang dilaksanakan UKPP ,
     Bappeda Up. UKPP setiap tri wulan menyiapkan laporan Gubernur Kepala
     Daerah mengenai kemajuan keuangan dan fisik proyek dengan mengisi
     formulir X , sedang mengenai perkembangan kredit dengan mengisi
     formulir X 1 dan X1 a.
     Laporan tersebut disampaikan kepada :

          a.   Menteri Dalam Negeri UP . Direktur Jenderal Pembangunan
               Daerah .
          b.   Menteri Keuangan UP. Direktur Jenderal Anggarn dan Direktur
               Jenderal Moneter Luar Negeri .
          c.   Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Ketua
               Bappenas Up. Deputy Ketua Bappenas Bidang Regional dan
               Daerah.
                             BAB XI
                           PEMBINAAN

                              Pasal 24

(1). Dalam uapya memadukan koordinasi dan sinkronisasi , Gubernur Kepala
     Daerah dibantu oleh Forum Konsultasi .

(2). a. Untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Proyek
        Bangun Desa Yogyakarta di Tingkat I , Gubernur Kepala Daerah
        dibantu oleh Team Supervisi .

     b. Untuk meningkatkan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan proyek
        Bangun Desa Yogyakarta di Tingkat II Gunung Kidul dan Kulon Progo ,
        Gubernur Kepala Daerah dibantu oleh Team Satuan Pengendalian dan
        Pembinaan Operasional .




                      BAB XII
GAJI – UPAH / HONORARIUM DAN BIAYA PERJALAN DINAS
                      Pasal 25



 Besarnya Honorarium bagi petugas dalam UKPP . Komponen Menejer dan
 petugas lainnya yang bersetatus Pegawai Negeri diatur dan ditetapkan dengan
 Keputusan Kepala Instansi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan
 ketentuan – ketentuan sebagai tercantum dalam keputusan Gubernur Kepala
 Daerah yang mengatur mengenai hal tersebut.




                              Pasal 26


 Kepada Petuga sProyek yang tidak termasuk dalam pasal 25 diatas , besarnya
 gaji upah diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Komponen Proyek
 dengan Memperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai tercantum dalam
 Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang mengatur mengenai hal tersebut.
                               Pasal 27

Penetuan besarnya honorarium / gaji – uipah tersebut pasal 25 dan 26 , tidak
boleh melebihi dana yang tersedia dalm DIPDA .


                               Pasal 28


Kepada Petugas proyek melkukan perjalanan dalam rangka pelaksanaan proyek
diberikanbiaya perjalanan ; besarnya perjalanan dinas berlaku ketentuan
sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan yang mengatur tentang itu
dengan memperhatikan dana yang tersedia dalam DIP.


                           BAB XIII
                         KONSULTAN

                               Pasal 29


(1). Dalam melaksanakan tugas kewajiban , para konsultan Internasional dan
     konsultan Nasional / Lokasi bertanggung jawab Kepada Kepala Instansi
     lewat Pemimpin Proyek yangbersangkutan.

(2). Kepala Instansi / Pemimpin Komponen Proyek memanfaatkan jasa
     konsultan semaksimal mungkin untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan
     proyek sesuai dengan kontrak kerja .

(3). Gaji dan Tunjangan bagi Konsultan Internasional dibebankan kepada
     Anggaran DIPDA Komponen Proyek Unit Koordinasi .

(4). Gaji dan Tunjangan bagi Konsultan Nasional / lokal dibebankan kepada
     Anggaran DIPDA Komponen Proyek yang bersangkutan .


                               Pasal 30

(1). Fasilitas kerja termasuk sarana transfortasi bagi konsultan diatur oleh
     ketua Bappeda atas nama Gubernur Kepala Daerah dengan
     memperhatikan petunjuk dari masing –masing kepala Instansi / Pemimpin
     Komponen Proyek.
(2). Sebelum ketentuan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
     pasal ini segala sesuatunya diatur lebih dahulu oleh Pemimpin Komponen
     Proyek yang berasangkutan.

                              Pasal 31

(1). Para Konsultan wajib membuat rencan kerja mingguan , bulanan , dan tri
     wulan yang harus disetujui oleh Kepala Instansi yangbersangkutan
     rencana kerja tersebut menyangkut konsepsional , tehnis operasional , dan
     evaluasi.

(2). Rencana kerja tersebut dikirim ke Bappeda Up. UKPP rangkap 3 (tiga)

(3). Para Konsultan wajib membuat laporan pelaksanaan bulanan , triwulan
     dan laporan akhir hasil kerjanya kepada kepala Instansi / pemimpin
     Komponen Proyek dan tembusannya disampaikan kepada Bappeda dalam
     rangkap 3(tiga) .

                              Pasal 32

(1). Ijin Cuti bagi Konsultan Internasional yang melebihi 5 (lima) hari kerja
     diterbitkan oleh Ketua Bappeda atas pertimbangan kepala Instansi yang
     bersangkutan .

(2). Para kepala Instansi yang mengunakan jasa Konsultan Nasional dan atau
     Internasional wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas Konsultan
     setiap triwulan kepada Gubernur Kepala Daerah lewat ketua Bappeda .


                          BAB XIV
                     KETENTUAN PENUTUP

                              Pasal 33

Keputusan ini merupakan petunjuk Tehnisn pelaksanaan Proyek Banguin Desa
Yogyakarta sebagaiman dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor: 12 Tahun 1985 dan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas Nomor : 48
/KMK / 012/ 1987( nomor : Kep.004 / ket /1/1987) sehingga hal – hal
yangbelum diatur dalam keputusan ini tunduk kepada ketentuan lain yang
berlaku .
                             Pasal 34

Keputusan ini berlaku untuk pelaksanaan Proyek Bangun Desa Yogyakarta
sepanjang belum diberlakukan keputusan penggantinya . Dengan ketentuan
bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembaliapabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam penetapannya .




                                     Di tetapkan      di : Yogyakarta

                                      Pada tanggal         : 28 Mei 1988
                                       --------------------------------------

                                     WAKIL GUBERNUR
                           KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




                                        PAKU ALAM VIII
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
   (1). Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
   (2). Bapak Menteri Keuangan di Jakarta;
   (3). Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas
        di Jakarta ;
   (4). Bapak Dirjen Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
   (5). Bapak Kepala Kantor Satuan Kerja Kanwil Ditjen Anggaran diYogyakarta;
   (6). Ketua Bappeda Propinsi DIY;
   (7). Kepala Biro Keuangan Setwilda Porpinsi DIY;
   (8). Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Propinsi DIY;
   (9). Kepala Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia DIY ;
  (10). Kepala Direktorat / Dinas / Kantor Wilayah ;
  (11). Para Pemimpin dan Bendaharawan Komponen Proyek yang bersangkutan.

								
To top