Docstoc

Konsep Negara dan Pengakuan

Document Sample
Konsep Negara dan Pengakuan Powered By Docstoc
					KONSEP NEGARA
DAN PENGAKUAN
        Pengertian Negara
Hans Kelsen
Negara adalah kesatuan ketentuan hukum yang
mengikat sekelompok individu yang hidup dalam
wilayah tertentu.

Logemann
Negara adalah organisasi kekuasaan. Organisasi
diartikan sekumpulan orang yang dalam mencapai
tujuan bersama mereka, mengadakan kerjasama dan
pembagian kerja di bawah satu pimpinan. Kekuasaan
diartikan kemampuan untuk memaksakan kehendak.
         Pengertian Negara
Dapat disimpulkan
Negara sebagai subjek hukum internasional adalah
organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah
tertentu dan penduduk tertentu, dan yang kehidupannya
berdasarkan pada sistem hukum tertentu.

Arti Kedaulatan
Abad 18 dan 19
Kedaulatan diartikan kekuasaan negara yang tertinggi.
Abad 20
Kedaulatan diartikan kekuasaan kenegaraan yang
tertinggi tetapi dalam batas-batas hukum internasional.
     Lahirnya Suatu Negara
Terdapat 2 opini :

1. Opini Pertama
   Lahirnya suatu negara hanyalah merupakan suatu
   peristiwa fakta yang sama sekali lepas dari
   ketentuan hukum internasional.
2. Opini Kedua
   Lahirnya suatu negara adalah suatu proses hukum
   yang diatur oleh ketentuan hukum internasional
              Lanjutan …
Manakah dari kedua opini tersebut yang lebih sesuai
?

Yang lebih tepat adalah Opini Pertama
Maka timbul akibat penting yaitu :
1. Tidak mungkin menolak lahirnya suatu negara
2. Lahirnya suatu negara bebas dari pengakuan
 Teori Terbentuknya Negara

1. Teori Konstitutif
   Adanya suatu negara jika telah diakui oleh
   negara lain
2. Teori Deklaratif
   Adanya suatu negara karena adanya fakta
PENGAKUAN DAN
    SELF-
DETERMINATION
                 Pengakuan
Pengertian
Metode untuk menerima situasi-situasi faktual yang kemudian
diikuti oleh konsekuensi hukumnya.

Pengaruh
Memberikan kemudahan bagi negara untuk melakukan
hubungan internasional.

Subjek Hukum
Pengakuan merupakan penerimaan dari negara-negara lain
sebagai subjek hukum.
    Eksistensi suatu negara
The existence of the new state with all the legal
effects connected with that existence is not affected
by the refusal of one or more states to recognise
          Teori Pengakuan
1. Pengakuan De Facto dan De Jure
a. Pengakuan De Facto
   Pengakuan De Facto diberikan kepada negara
   yang berdasarkan fakta atau kenyataan bahwa
   pemerintahan dari negara yang diakui itu eksis.
b. Pengakuan De Jure
   Pengakuan De Jure diberikan setelah adanya
   pengakuan De Facto. Pengakuan De Jure baru
   dapat diberikan jika telah memenuhi kualifikasi:
   1. Efektivitas; 2. Regularitas; 3. Eksklusivitas
         Teori Pengakuan
2. Pengakuan Secara Diam-diam
   Pengakuan yang dilakukan oleh suatu negara
   dengan cara mengadakan hubungan dengan
   pemerintah     atau    negara    baru    dengan
   mengirimkan      seorang    wakil    diplomatik,
   mengadakan pembicaraan dengan pejabat-pejabat
   resmi ataupun kepala negara setempat, membuat
   persetujuan dengan negara tersebut.
         Teori Pengakuan
3. Pengakuan Kolektif
   Pengakuan yang diwujudkan dalam          suatu
   perjanjian atau konvensi multilateral.

4. Pengakuan Prematur
   Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara
   kepada negara lain tanpa mempertimbangkan
   kriteria yang harus dimiliki terlebih dahulu.
Penarikan Kembali Pengakuan
  Penarikan pengakuan lebih mudah dilakukan
  dalam kaitannya dengan Pengakuan Secara De
  Facto.    Yaitu     dengan   alasan  bahwa
  pemerintahannya telah jatuh.

   Sedangkan pengakuan de jure lebih ditekankan
   kepada suatu negara yang sudah stabil
   keberadaannya. Sehingga sulit untuk dicabut.
Misalnya adalah Kamboja.
        Non-Recognition
Sebuah doktrin yang memungkinkan suatu negara
untuk menolak atau mengakui situasi faktual
dengan mendasarkan pada alasan-alasan moral dan
legal pada situasi tersebut.
Pengakuan terhadap Pemberontak
Insugency dan Belligerency
Pemberontakan ini terjadi di suatu negara dan
merupakan masalah dalam negeri negara yang
bersangkutan.
Sebab-sebab turut campurnya negara ketiga :
a. Telah berubahnya kekuasaan yang dibuktikan
   dengan     makin     meningkatnya    kekuasaan
   pemberontak.
b. Terdapatnya peperangan yang terbuka antara
   pemerintahan lama dan pemberontak.
 Pengakuan terhadap Gerakan Pembebasan Nasional

Perkembangan baru dalam hukum internasional, namun
belum bersifat universal dan masih ada negara-negara
yang menolak.

Misalnya : PLO (Palestine Liberation Organization)
terdapat pengakuan dari dunia internasional ;
1. PM Austria, Bruno Kresiky pada 13 Maret 1980
2. India, pada 26 Maret 1980, bahkan meningkatkan
    kantor PLO di New Delhi sbg Kedutaan Besar
3. Uni Soviet, pada Oktober 1981
4. Indonesia, 17 November 1988
  Efek Hukum dari Pengakuan
Pengaruh pengakuan bisa secara internasional
maupun secara nasional.
Secara Internasional
Adanya pengakuan dari negara lain maka
menyebabkan suatu negara tersebut menjadi subjek
hukum internasional
Secara Nasional
Keputusan hanya bergantung kepada sikap yang
ditunjukkan Eksekutif
          Self-Determination
Hak sebuah kelompok atau bangsa untuk menentukan nasib
sendiri yang pada titik ekstrem sering dikaitkan dalam konteks
perjuangan untuk mencapai kemerdekaan atau kelahiran
sebuah negara dan memisahkan diri.

Woodrow Wilson
Hak ini sebagai hak rakyat terhadap pemerintahan yang
mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat.
V.I. Lenin
Hak ini sebagai hak untuk terbebas dari kekuasaan kolonial
yang kemudian menjadi dasar bagi komunisme secara
universal

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:7180
posted:5/6/2010
language:Indonesian
pages:18