Kedaulatan Negara dan Jurisdiksi Negara

							KEDAULATAN DAN
   JURISDIKSI
          Dasar Kedaulatan

Pasal 2 (7) Piagam PBB :
“Nothing contained in the present Charter
shall authorize the United Nations to intervene
in matters which are essentially within the
domestic jurisdiction of any State or shall
require the Members to submit such matters
to settlement under the present Charter.”
                Keterkaitannya
1.   Terkait dengan kolonialisme atau hak semua
     bangsa atas self-determination

2.   Terkait dengan sengketa perbatasan
     Contoh : Tibet

3.   Terkait dengan persoalan HAM
     Contoh : Politik Apartheid di Afsel
            Kedaulatan
Adalah kemampuan masing-masing penguasa
di wilayah    negara-negara dalam hal
kepemilikan kewenangan untuk menerapkan
kekuasaannya.

Macam-macam Kedaulatan :
1. Kedaulatan Eksternal
2. Kedaulatan Internal
      1. Kedaulatan Eksternal
Adanya kepemilikan kedudukan yang sama dengan
negara-negara lain.

Maka, mengakibatkan :
a. Sebuah Jurisdiksi atas wilayah dan warganya yang
   mendiaminya.
b. Kewajiban bagi negara-negara lain untuk tidak
   campur tangan atas persoalan yang terjadi di
   wilayah negara lain.
c. Kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh hukum
   kebiasaan dan perjanjian internasional didasarkan
   pada kehendak dari negara itu sendiri.
       2. Kedaulatan Internal
Kedaulatan yang ditujukan ke dalam wilayah
hukum dari negara yang bersangkutan.

Bentuk nya :
a. Membentuk hukum
b. Memutus persoalan-persoalan yang timbul
   di dalam jurisdiksinya

   Maka dapatlah dikatakan jika KEDAULATAN
    mengakibatkan munculnya JURISDIKSI.
     Kedaulatan atas Wilayah
Wilayah    merupakan salah satu unsur dari
terbentuknya suatu negara.
Adanya         wilayah       negara        dapat
mengejawantahkan        kedaulatannya     melalui
penerapan aturan.
Sehingga tanpa adanya wilayah subjek hukum
tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara.
Wilayah tidak perlu memiliki letak yang pasti.
Berlakunya prinsip non intervensi dan prinsip
menghormati integritas wilayah negara lain.
                 Wilayah
Wilayah dibagi menjadi :
1. Wilayah berdaulat (Territorial sovereignty)
2. Wilayah yang tidak menjadi subjek kedaulatan
   a. Res Nullius: wilayah yang dapat dikuasai
   oleh suatu negara tapi sampai saat ini masih
   belum ada yang menguasainya
   b. Res Communis: Wilayah yang dijadikan
   kepemilikan scr bersama bagi seluruh umat
   manusia.
   Contoh: Luar Angkasa dan Antartika
     Upaya-upaya Penguasaan Wilayah


1.   Okupasi
2.   Preskripsi
3.   Cession
4.   Akresi
5.   Penaklukan
6.   Acquisescence
              1. Okupasi
Suatu    cara untuk memperoleh wilayah
melalui pendudukan.
Dilakukan terhadap suatu wilayah yang terra
nullius atau wilayah tak bertuan.
 Tapi saat ini sudah tidak ada lagi wilayah
yang dimaksud
             2. Preskripsi
 Suatu    tindakan    yang    mencerminkan
kedaulatan atau penguasaan terhadap suatu
wilayah dengan cara-cara damai dalam waktu
tertentu dengan tanpa adanya keberatan dari
negara-negara lain.
 Wilayah yang dimaksud sebelumnya adalah
milik negara lain
 Karenanya jangka waktunya lebih lama
 Contoh : the Island of Palmas Case
          the Eastern Greenland Case
             3. Cession
 Suatu transfer kekuasaan dari suatu
kedaulatan ke kedaulatan lainnya.
 Pada umumnya terjadi setelah peperangan
(Malcolm N. Shaw)
 Contoh Kasus Pulau Palmas
               4. Akresi
 Suatu proses untuk mendapatkan wilayah
baru melalui proses alamiah, yakni tanpa
campur tangan manusia.
 Kemunculan wilayah baru dalam suatu
wilayah baru tersebut, maka wilayah tersebut
secara otomatis menjadi bagian dari wilayah
negara tersebut.
 Contoh : Pulau Iwo Jima
            5. Penaklukan
 Penaklukan       (conquest)    =   Aneksasi
(Annexation)
 Penaklukan pada saat ini sudah ditinggalkan
karena merupakan pelanggaran terhadap
prinsip-prinsip fundamental
 Penaklukan      identik dengan kekerasan
dimana kekerasan sebagai instrumen bagi
kebijakan nasional telah dilarang
         6. Acquisescence
  Suatu keadaan dimana negara yang
kehilangan atau mendapatkan kerugian atau
negara yang memiliki kepentingan dari
pengklaiman suatu wilayah oleh suatu negara
tidak melakukan protes.
 Jika    negara penderita yang diambil
wilayahnya itu bersikap diam, maka berarti
disetujui.
 Perbedaan     antara    Pengakuan     dan
Acquisesence adalah pada objeknya.
JURISDIKSI
        Pengertian Jurisdiksi
Adalah yang menyebabkan kemampuan untuk
membuat hukum dan kemampuan untuk memaksa
supaya hukum tersebut dapat ditegakkan.

Vaughan Lowe
Jurisdiksi merupakan istilah yang menggambarkan
batasan dimana kompetensi legal dari sebuah negara
atau otoritas pengatur untuk membuat, menerapkan,
dan menegakkan aturan terhadap tingkah laku para
subjeknya.

Jurisdiksi sangat terkait dengan persoalan internal
negara, maka Jurisdiksi, pada umumnya, bersifat
teritorial.
    Macam-macam Jurisdiksi
Jurisdiksi Domestik
Wilayah kompetensi dari suatu negara untuk
melaksanakan kedaulatannya secara penuh
tanpa campur tangan dari pihak atau negara
lain, bahkan hukum internasional sekalipun.

Jurisdiksi dalam Hukum Internasional
Aturan yang terkait dengan persoalan Jurisdiksi
dari   suatu    negara    mengenai     Hukum
Internasional.
Contoh: Kasus Lotus
 Dasar-dasar Jurisdiksi
1.   Teritorial
2.   Kebangsaan
3.   Prinsip Protektif
4.   Ekstradisi
                1. Teritorial

   Pemberian kewenangan terhadap suatu negara
   untuk melaksanakan kedaulatannya terhadap
   kejadian-kejadian yang    berlangsung   di
   wilayahnya.

Modifikasi:
a. Prinsip Teritorial Subjektif
   Suatu negara memiliki kewenangan atas sebuah
   kejahatan yang direncanakan di negara tersebut
   tetapi dilaksanakan di negara lain.
b. Prinsip Teritorial Objektif
   Kebalikan dari prinsip teritorial objektif
            2. Kebangsaan
Hak suatu negara untuk mengklaim atas
Jurisdiksi   dari  suatu   persoalan   dengan
mendasarkan pada faktor kebangsaan yang
dimiliki oleh pihak yang terkait dimanapun ia
berada.

a. Terhadap Orang
Keterkaitan tersebut bisa disebabkan karena Ius
Soli dan Ius Sanguinus.
b. Terhadap Kapal dan Pesawat Udara
Keterkaitan tersebut berdasarkan bendera dan
tempat negara mana didaftarkan
  3. Prinsip Nasionalitas Pasif
Prinsip yang memberikan dasar bagi klaim suatu
negara atas Jurisdiksi dengan alasan nasionalitas
dari korban aktual atau/ dan potensial.

Dengan menggunakan prinsip ini suatu negara
dapat mengklaim memiliki Jurisdiksi untuk
mengadili seseorang yang berada di luar negeri
yang diduga telah atau akan merugikan
kepentingan dari negara yang bersangkutan.
              4. Ekstradisi
Merupakan sebuah upaya dari suatu negara kepada
negara lain supaya negara tersebut menyerahkan
orang yang dimaksud untuk diadili di negara yang
memintanya.

Syarat-syarat Ekstradisi :
a. Kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan
   yang diakui oleh kedua negara
b. Pihak yang diekstradisi hanya diadili terhadap
   tuduhan-tuduhan yang menjadi alasan ekstradisi
c. Tidak berlaku bagi kajahatan politik
d. Bukti pendahuluan apabila tertuduh memiliki
   indikasi yang kuat.