Docstoc

Hukum Laut

Document Sample
Hukum Laut Powered By Docstoc
					HUKUM LAUT
             1. Pengantar
 Hukum Laut merupakan cabang Hukum
  Internasional
 Hukum Laut sangat menonjol karena 70%
  permukaan bumi adalah laut
 Hukum Laut tidak hanya mengurusi apa yang ada
  di permukaan laut saja, tetapi juga yang ada di
  dalam dan dasar laut.
2. Definisi dan Peranan Laut
Definisi
 Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang
   menggenangi permukaan bumi. (Fisik)
 Laut adalah keseluruhan air laut yang berhubungan
   secara bebas di seluruh permukaan bumi. (Hukum)
Peranan
 Merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh
   pelosok dunia. (Komersial dan strategis)
 Merupakan sumber makanan bagi manusia dan
   sumber mineral
 3. Pentingnya Hukum Laut
 Laut merupakan sarana yang penting dalam
  hubungan antar bangsa, maka hukum laut
  internasional juga penting.
 Laut hanya dapat dimanfaatkan oleh kendaraan
  kapal.
            4. Laut Lepas
 Laut dibagi atas beberapa zona, paling jauh
  adalah laut lepas.
 Laut lepas merupakan semua bagian dari laut
  yang tidak termasuk dalam ZEE, dalam laut
  teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu
  negara atau dalam perairan kepulauan suatu
  negara kepulauan.
 Jadi laut lepas terletak jauh dari pantai yaitu
  bagian luar ZEE.
      A. Prinsip Kebebasan
 Dapat dipergunakan oleh negara manapun
 Baik negara berpantai ataupun tidak berpantai

Kebebasan-kebebasan tersebut adalah :
1. Kebebasan berlayar
2. Kebebasan penerbangan
3. Kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut
4. Kebebasan menangkap ikan
5. Kebebasan riset ilmiah.
               Lanjutan…

Bagaimana keterkaitan kebebasan dengan :
 Perang
 Kesamaan hak
 Ujicoba nuklir
B. Dasar Lahirnya Prinsip Kebebasan
 The sea like the air is common to all mankind. (Celsius,
  Italia)
 The sea is open to everybody by nature. (Ulpian, Italia)
 Penemuan daerah baru abad XVI dan XVII
 Protes Inggris
 Doktrin Grotius :
  Laut sebagai unsur bergerak yang cair.
  Hukum alam
 Perubahan sikap Inggris
 Abad XVIII
  C. Natur Yuridik Laut Lepas
1. Res Nullius
2. Res Communis
   Akibat negatif dari kedua hal tersebut adalah
   negara-negara dapat berbuat semaunya sendiri.

  Maka solusi yg terbaik adalah menganggap laut
  lepas sbg domaine publik internasional. Yang
  diutamakan disini adalah sifat kegunaan laut
  tersebut untuk kepentingan bersama masyarakat
  internasional.
  Status Hukum Kapal di Laut Lepas

 Perlu dibedakan antara kapal publik dan swasta
 Kapal harus mempunyai kebangsaan suatu
  negara.
A. Perbedaan Kapal Publik dan Kapal Swasta
1. Kapal Publik
   a. Kapal Perang
   Kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu negara yang
   memakai tanda-tanda luar yang menunjukkan ciri khusus
   kebangsaan kapal tersebut di bawah komando seorang perwira
   yang diangkat untuk itu oleh pemerintah negaranya dan yang
   namanya terdapat di dalam daftar dinas militer atau daftar
   serupa dan yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk pada
   disiplin angkatan bersenjata reguler.
   b. Kapal Publik Non-Militer
   c. Kapal Organisasi Internasional

2. Kapal Dagang (Swasta)
B. Wewenang Penuh Negara Bendera
 Pada dasarnya kapal-kapal tunduk pada
  peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan
  negara bendera.
 Kapal yang memakai bendera suatu negara harus
  tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara itu di laut
  lepas.
 Apa faedahnya ?
  Terkait perbuatan melawan hukum di atas kapal
  Terkait transaksi yang terjadi di atas kapal
      Wewenang Teritorial
 Floating portion of the flage state.
 Kapal diasimilasikan dengan wilayah negara. ex:
  Kasus Lotus
 Ini juga dikarenakan tidak adanya suatu
  kekuasaan internasional di laut lepas.
 Prinsip tersebut tidak berlaku di semua tempat.
  Hanya berlaku di laut lepas saja.
  Kecuali kapal publik, mempunyai kekebalan
  artinya tetap tunduk pada negara bendera.
    C. Akibat Wewenang Eksklusif Negara Bendera
    Adanya ikatan hukum dengan negara benderanya agar
     dengan ketentuan-ketentuan hukumnya dapat mengawasi
     kapal-kapal tersebut.
    Bila suatu kapal sudah mempunyai kebangsaan, kapal
     tersebut akan dapat dilindungi oleh negara bendera dan
     juga ikut menikmati ketentuan-ketentuan yang dibuat
     negara bendera dengan negara-negara lain.
    Pemberian Kebangsaan=>Hubungan yang substansiil
     antara negara dan kapal yang memakai benderanya.
    Bukti Kebangsaan
     Kapal perang cukup benderanya saja.
     Bukan kapal perang harus menunjukkan bukti-bukti
  C. Pengawasan di Laut Lepas
• Perlu dilakukan untuk menjamin kebebasan
  penggunaan laut.
• Dilakukan oleh kapal-kapal perang.
• Pengawasan umum
  - Pemeriksaan kapal
• Pengawasan khusus
  a. Pemberantasan Perdagangan Budak Belian
  b. Pemberantasan bajak laut
  c. Pengawasan penangkapan ikan
       Hak-hak di Laut Lepas
1. Hak Pengejaran Seketika
2. Hak Bela Diri
   - Kasus Virginius
   - Kasus di Perancis
   - Kasus Kuba
            5. Landas Kontinen
•   Pengertian dari segi Geologis
•   Pengertian dari segi Hukum
•   Praktek negara sebelum 1958
•   Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen
•   Ketentuan konvensi 1982
•   Delimitasi Landas Kontinen
•   UU No. 1 Tahun 1973 Landas Kontinen di
    Indonesia
      6. Zona Ekonomi Eksklusif
•   Historis
•   Lebarnya Zona Ekonomi Eksklusif
•   Prinsip-prinsip hukum Zona Ekonomi Eksklusif
•   Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:20319
posted:5/6/2010
language:Indonesian
pages:18