Docstoc

Hubungan HI dan H Nasional

Document Sample
Hubungan HI dan H Nasional Powered By Docstoc
					    HUBUNGAN HUKUM
INTERNASIONAL DAN HUKUM
       NASIONAL
Perbedaan HI dan Hk Nasional

1.   Objek pengaturan
2.   Model atau bentuk yang berbeda
3.   Kedudukan Subjek
Teori Hubungan HI dan Hk Nasional
1. Teori Monisme
   Hukum Internasional kedudukannya lebih
   tinggi dari Hukum Nasional
2. Teori Dualisme
   Hukum Internasional kedudukannya lebih
   rendah dari Hukum Nasional
3. Teori Koordinasi
   Hukum Internasional dan Hukum Nasional
   memiliki     lapangan   berbeda, sehingga
   memiliki keutamaan di lapangan masing-
   masing
     Penerapan HI di Tingkat Nasional

1.   Doktrin Inkorporasi
     Hukum Internasional dapat langsung
     menjadi bagian dari Hukum Nasional
     contoh : Negara meratifikasi traktat
2.   Doktrin Transformasi
     Adanya Hukum Internasional dalam Hukum
     Nasional harus dilakukan transformasi
     terlebih dahulu
      Penerapan Dalam Praktek
1.    INGGRIS
#    Kebiasaan
     Persoalan HI diserahkan kepada Pemerintah
      dan bertanggung jawab kepada Parlemen
     Pada umumnya HI menjadi bagian dari
      Hukum Nasional secara otomatis
#    Traktat
     Dibutuhkan legislasi dari Parlemen dan
      disetujui oleh Eksekutif
     Traktat yang belum mendapatkan legislasi
      tidak memiliki pengaruh
     Penerapan Dalam Praktek
2. Amerika Serikat
# Kebiasaan
 Menyerupai praktek di Inggris
 Penentuan dilakukan oleh Pengadilan Federal dan
   mengikat negara bagian
# Traktat
 Traktat yang dibuat oleh Pemerintah AS harus
   menjadi hukum tertinggi
 Presiden hanya dapat meratifikasi dalam hal
   terdapat persetujuan dari 2/3 suara Senat
 Membedakan Traktat dalam 2 golongan
   a. Berlaku dengan sendirinya
   b. Tidak berlaku dengan sendirinya
       Penerapan di Eropa
1. Belanda
# Hukum Internasional
a. Parlemen memiliki hak kontrol yang kuat
b. Kedudukan hukum perjanjian internasional
   lebih utama dari Hukum Nasional
# Treaty
a. Diperlukan persetujuan dari 2/3 suara
b. Memiliki kekuatan di atas hukum lokal
          Penerapan di Eropa
2.   Perancis

#       Traktat
    Traktat yang telah diratifikasi dan
     dipublikasikan dapat berlaku sebagai
     Hukum Nasional
    Jika terdapat pertentangan antara Traktat
     dan Konstitusi maka untuk meratifikasi
     hanya dapat dilakukan setelah Konstitusi
     dilakukan penyesuaian
      Penerapan di Eropa
3. Jerman
# Hukum Internasional
 Posisi HI diatas Hukum Nasional
 Menggunakan istilah General Rule
# Traktat
 Keterlibatan secara langsung parlemen
   Jerman
 Peran      sentral    Pengadilan dalam
   pemberlakuan traktat
                 Indonesia
1.   Hukum Kebiasaan Internasional
    Belum ada sikap yang tegas
     ex : a. Hak lintas damai
          b. Lebar laut teritorial

2.   Hukum Perjanjian Internasional
    Dipengaruhi oleh :
     a. Perubahan sistem pemerintahan
     b. Perubahan konstitusi
               Indonesia
 Pembuatan Perjanjian dengan Negara Lain
Dasar Hukum :
1. UUD 1945 Pasal 11
2. UU Nomor 37 Tahun 1999=>Hubungan LN
3. UU     Nomor   24    Tahun    2000=>Perj
   Internasional

Prakteknya :
Dilakukan oleh Menteri Luar Negeri
Dasar Hukum :
Keppres No. 102/2001 Pasal 6 & 7
              Indonesia
Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional
(BAB II UU Perjanjian Internasional) :

1. Tahap Penjajakan
2. Tahap Perundingan
3. Tahap Perumusan Naskah
4. Tahap Penerimaan
5. Tahap Penandatanganan
              Indonesia
Pengesahan Perjanjian Internasional
(BAB III Perjanjian Internasional) :
1. Dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh
   Perjanjian Internasional tersebut (Pasal 9)
2. Harus melalui UU (Pasal 10)
3. Selain yang dinyatakan dalam Pasal 10,
   maka cukup melalui Keppres (Pasal 11)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:944
posted:5/6/2010
language:Indonesian
pages:13