Docstoc

b - DOC

Document Sample
b - DOC Powered By Docstoc
					                                        BAB III
                           PEPABRI DALAM ERA ORDE BARU


1.   PEPABRI ditengah Transisi Kekuasaan
            Pasca peristiwa Pemberontakan G30S/PKI, kehidupan berbangsa dan
     bernegara di Indonesia menjadi sangat memprihatinkan di seluruh aspek
     kehidupan. Di bidang ekonomi terjadi kebangkrutan, di bidang sosial, budaya
     dan politik terjadi dekadensi kepercayaan dan saling curiga yang secara
     keseluruhan menyebabkan kehidupan berbangsa menjadi semakin tidak
     kondusif. Sementara itu, di bidang pertahanan dan keamanan terjadi suasana
     yang kacau dan kontraproduktif terhadap jalannya pemerintahan pada masa
     itu.
            Dalam       menyikapi   suasana       tersebut   para     pimpinan    Angkatan
     Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yakni Mayor Jenderal TNI Basuki
     Rachmat selaku Menteri Urusan Veteran, Brigadir Jenderal TNI M. Yusuf
     selaku Menteri Perindustrian, dan Brigadir Jenderal TNI Amir Machmud
     selaku Pangdam V Jaya, melakukan usaha-usaha untuk mencari solusi guna
     mengatasi krisis kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat itu. Pada
     tanggal 11 Maret 1966, setelah mengikuti jalannya sidang paripurna kabinet,
     ketiga Perwira Tinggi (Pati) TNI AD itu sepakat untuk menyusul Presiden
     Soekarno ke Istana Bogor. Motivasinya adalah agar Presiden Soekarno tidak
     merasa terpencil dan supaya yakin bahwa ABRI, khususnya TNI AD tetap
     siap sedia mengatasi keadaan asal diberi kepercayaan penuh. Sebelum
     berangkat ketiga Perwira Tinggi minta izin kepada atasannya, yakni
     Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto yang                      merangkap
     sebagai Panglima Kopkamtib yang saat itu sedang sakit dan beristirahat
     dirumah. Jenderal Soeharto selaku atasan menyetujui niat baik ketiga Perwira
     Tinggi tersebut.
            Di   Istana    Bogor    ketiga   Perwira    Tinggi      tersebut   mengadakan
     pembicaraan dengan Presiden Soekarno. Sesuai dengan kesimpulan
     pembicaraan, ketiga Perwira Tinggi itu bersama Komandan Resimen
     Cakrabirawa Brigadir Jenderal TNI Sabur diperintahkan menyusun konsep
     surat perintah kepada Jenderal TNI Soeharto. Setelah konsep tersebut



                                                                                        27
dibahas bersama dengan para Waperdam (Wakil Perdana Menteri) dr.
Subandrio, dr. Leimena, dan dr. Chairul Saleh, surat itu ditandatangani oleh
Presiden Soekarno sehingga menjadi surat perintah resmi. Surat perintah itu
kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret, yang disingkat
menjadi SP 11 Maret atau Supersemar. (Marwati Djoened Poesponegoro,
Tahun 2008; hal 549-550)
       Pada malam harinya, ketiga Perwira Tinggi menyampaikan surat
perintah itu kepada Jenderal Soeharto di kediamannya. Selanjutnya, Jenderal
Soeharto mengundang Front Pancasila dan memanggil para panglima daerah
ke Markas Kostrad untuk membicarakan surat perintah tersebut dan langkah-
langkah yang akan diambil karena dukungan mereka sangat diperlukan.
       Langkah pertama pada tanggal 12 Maret 1966, Jenderal Soeharto
membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang
bernaung dan berlindung ataupun seasas di seluruh wilayah Indonesia.
Sedangkan langkah kedua adalah penerbitan Keputusan Presiden No.5
tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang dinilai
terlibat di dalam pemberontakan G30S/PKI atau memperlihatkan itikad tidak
baik dalam rangka penyelesaian masalah itu. (Ibid, hal 551)
       Adanya      Supersemar,        menyebabkan    munculnya     dualisme
kepemimpinan nasional. Di satu pihak, Presiden Soekarno yang masih aktif
dan di lain pihak, adanya tokoh Jenderal Soeharto pemegang Supersemar
yang memimpin pemerintahan. Oleh sebab itu suasana politik saat itu
mendorong terjadinya perpecahan nasional. Pada tanggal 5 Mei 1966
pimpinan ABRI mengambil sikap dan mengeluarkan pernyataan yang isinya
menegaskan posisi ABRI dalam suasana konflik politik itu. Sikap pernyataan
politik ABRI tersebut antara lain :
a.     Angkatan Bersenjata adalah pengaman, pengawal Revolusi Indonesia
       dengan tiga kerangka tujuannya yang hendak dicapai berdasarkan
       Pancasila
b.     Angkatan Bersenjata adalah pengaman Pimpinan Revolusi Indonesia
       dan pengaman Kewibawaan Presiden Soekarno beserta ajaran-
       ajarannya dengan itikad baik anak kandung revolusi, berani dan papar
       dalam memberikan laporan dan pertimbangan kepada Pimpinan
       Presiden.




                                                                         28
     c.    Angkatan Bersenjata hendak menempatkan hakikat kedudukan
           presiden yang sebenarnya menurut kemurnian asas dan sendi
           pelaksanaan dan pada UUD 1945. (ibid, hal 552)

     Para pimpinan ABRI yang menandatangani pernyataan tersebut diatas
     adalah Jenderal Soeharto, Jenderal A.H. Nasution, Laksamana Muda Laut
     Mulyadi, Komodor Udara Rusmin Nuryadin, dan Komisaris Jenderal Polisi
     Soetjipto Joedodihardjo.
           Sejalan dengan itu, PEPABRI sebagai organisasi kemasyarakatan
     Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri ABRI berpendirian bahwa untuk
     menghadapi krisis kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap
     berpegang teguh kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
     yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab
     itu PEPABRI tetap konsisten dan menjadi penghalang utama, terhadap siapa
     saja dan dari golongan apapun yang berusaha mengusik keberadaan NKRI
     yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (DPP
     PEPABRI, Tahun199; hal 17dan 23)


2.   Dari Munas Ke Munas (Munas IV-XI)
           Sebagai upaya konsolidasi organisasi pasca peristiwa G30S/PKI,
     PEPABRI menyelenggarakan Musyawarah Nasional IV pada tanggal 30
     Agustus sampai dengan 1 September 1967 di Tawangmangu, Jawa Tengah.
     Dalam kesempatan tersebut PEPABRI sepakat merubah sebutan Kongres
     Nasional menjadi Musyawarah Nasional (Munas). Pada Munas IV PEPABRI
     berhasil membuat beberapa keputusan penting antara lain:
     a.    Penyempurnaan Catur Dharma, sebagai berikut:
           1)   Kami Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
                akan tetap mentaati segala cara hidup sesuai dengan jiwa
                Angkatan Bersenjata berpedoman kepada Sumpah Prajurit,
                Tribrata, dan Saptamarga.
           2)   Kami Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
                sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, tetap
                merasa berkewajiban turut serta aktif dalam menyelesaikan
                tujuan kemerdekaan, yakni mencapai masyarakat adil dan
                makmur dengan berpedoman kepada Pancasila.
           3)   Kami Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
                yang menggabungkan diri dalam PEPABRI akan tetap
                berpegang teguh kepada dasar musyawarah dan kekeluargaan




                                                                          29
            dalam mengabdi pada nusa dan bangsa serta dalam mencapai
            perbaikan kita bersama.
      4)    Kami Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
            dalam kehidupan sehari-hari akan tetap memelihara
            kesederhanaan, kerukunan dan budi pekerti yang luhur.
b.    Merubah salah satu alenia dalam Pembukaan Anggaran Dasar dengan
      menambahkan : ”Sekali Pejuang Tetap Pejuang dan Sekali Prajurit
      Tetap Prajurit” adalah satu semboyan yang menjadi jiwa dan semangat
      perjuangan setiap Purnawirawan ABRI.
c.    Menerima dan menyetujui kebijaksanaan PB PEPABRI tentang
      pemecatan terhadap anggota yang terlibat G30S /PKI.
d.    Memilih dan mengangkat kembali H.I. Widyapranata sebagai Ketua
      Umum PB PEPABRI masa bakti 1967-1971. (DPP PEPABRI, Tahun
      1999; hal.38)

      PEPABRI      sebagai     organisasi    kemasyarakatan      Persatuan
Purnawirawan dan Warakawuri ABRI bertujuan untuk menghimpun dan
membina    para   anggotanya   guna   berpartisipasi   mengamankan   NKRI
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Disamping itu PEPABRI berperan
serta dalam menyukseskan pembangunan nasional, memelihara stabilitas
nasional yang dinamis dan meningkatkan ketahanan nasional sebagai
pengamalan Pancasila. Dalam hal ini, PEPABRI ikut berperan guna
memperkokoh persatuan dan kesatuan atas dasar kekeluargaan serta
meningkatkan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah para anggota dan
keluarganya. Oleh sebab itu, selain bergerak di bidang Politik dan Keamanan
(Polkam), PEPABRI aktif pula di bidang Organisasi dan Pembinaan (Orbin),
Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan (Ekjah), dan Bidang Pembinaan Mental
dan Sosial Budaya (Bintalbud) serta Bidang Kewanitaan.
      Setelah kepemimpinan nasional beralih dari Presiden Soekarno
kepada Jenderal Soeharto selaku pemegang Supersemar dan pemangku
mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), konflik politik
di dalam negeri menjadi reda dan semakin kondusif untuk menjalankan
pembanguan nasional seperti yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945.
Ada tiga masalah nasional selama masa tahun terakhir masa transisi dari
masa Presiden Soekarno (Orde Lama) ke masa Presiden Soeharto (Orde
Baru) yakni:
a.    Memperkuat pelaksanaan sistem kontitusional, menegakkan hukum,
      dan menumbuhkan kehidupan demokrasi yang sehat sebagai syarat
      untuk mewujudkan stabilitas politik.



                                                                        30
b.     Melaksanakan pembangunan lima tahun yang pertama sebagai usaha
       untuk memberi isi kepada kemerdekaan.
c.     Tetap waspada dan sekaligus memberantas sisa-sisa kekuatan laten
       PKI (Marwati Djoened Poesponegoro, Tahun 2008; hal.557-558)

       Lahirnya Orde Baru pada tahun 1966 membawa angin segar bagi
kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain bertekad melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, program pemerintah
juga   berorientasi   pada     pembangunan     dalam   rangka   meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Tekad Pemerintah Orde Baru melaksanakan Pancasila
dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen antara lain ditandai oleh
tekadnya untuk menata kembali kehidupan politik dengan menyelenggarakan
Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1971.
       Memasuki tahun 1971, suasana politik dalam negeri semakin kondusif
dan lebih banyak dicurahkan kepada kegiatan kampanye dalam menghadapi
Pemilu kedua dalam sejarah Republik Indonesia dan sekaligus pemilu
pertama    pada   masa       Orde   Baru.   Dalam   upaya   menghadapi     dan
mengantisipasi pelaksanaan Pemilu ini, PEPABRI menyelenggarakan Munas
V pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari di Hegarmanah Bandung Jawa
Barat. Pada Munas V PEPABRI mengeluarkan beberapa keputusan penting
yang menyangkut eksistensi PEPABRI, yaitu berupa usaha pemenangan
Golongan Karya (Golkar) dalam pemilu tahun 1971. Sejak saat itu PEPABRI
telah menjadi unsur penting dalam tubuh Golkar. Adapun hasil keputusan
Munas V PEPABRI, sebagai berikut :
a.     Seluruh jajaran PEPABRI berupaya dengan segala daya, dana dan
       sarana untuk memenangkan Golkar dalam Pemilu 1971.
b.     Melaksanaan Pembinaan Generasi Muda.
c.     Membentuk Majelis Pembinaan Jiwa Korsa PEPABRI.
d.     Mengusahakan keringanan uang sekolah bagi putra/putri anggota
       PEPABRI dan memperjuangkan nivelering (penghapusan perbedaan
       pensiun pokok yang mencolok antara Purnawirawan yang pensiun
       sesudah tahun 1966 dan tahun sebelumnya) pensiun.
e.     Memilih dan mengangkat kembali H.I. Widyapranata sebagai Ketua
       Umum PB PEPABRI untuk masa bakti tahun 1971-1974. (DPP
       PEPABRI, Tahun1994; hal. 39)

       Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971 diikuti oleh
sembilan Partai Politik (Parpol) dan satu Golongan Karya (Golkar). Pemilu
tersebut   dimenangkan       Golkar.   Kemenangan      Golkar   ini   sekaligus



                                                                            31
menunjukkan bahwa seluruh jajaran PEPABRI telah berhasil mengemban
amanah dari keputusan Munas V.
      Kemenangan Golkar semakin memantapkan posisi Jenderal Soeharto
sebagai   pemimpin   nasional   sekaligus   Presiden   Republik   Indonesia.
Selanjutnya, pemerintahan Presiden Soeharto melaksanakan Rencana
Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sebagai sasaran pembangunan jangka
pendek untuk membangun seluruh potensi bangsa yang selama ini tidak bisa
dilaksanakan dengan maksimal. Meskipun masih terdapat hambatan-
hambatan, secara keseluruhan       Repelita yang dicanangkan Presiden
Soeharto dapat dilaksanakan dengan baik dengan dukungan dari seluruh
warga Negara Indonesia. Salah satunya di bidang ekonomi, pada masa awal
pemerintahan Orde Baru (1966) laju inflasi mencapai 650% dan pada masa
akhir Repelita I laju inflasi telah menurun menjadi 47%. Sedangkan di bidang
sosial politik kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi semakin kondusif
dan relatif aman serta terkendali. Keadaan ini menumbuhkan kepercayaan
rakyat semakin meningkat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto.
(Mawarti Djoened Poesponegoro, Tahun 2008; hal. 583).
      Pada Munas VI yang berlangsung dari tanggal 15 hingga tanggal 17
April 1974, PEPABRI mengambil sikap dengan mengangkat Presiden
Soeharto sebagai Anggota Kehormatan PEPABRI. Munas yang diadakan di
Pandaan Jawa Timur ini berlangsung dalam suasana gembira karena
PEPABRI berhasil memperjuangkan penyesuaian pokok pensiun bagi
Purnawirawan yang mengakhiri tugas sebelum tahun 1966, seperti keputusan
Munas V di Hegarmanah Bandung. Selain itu, dalam Munas tersebut
PEPABRI telah berketetapan hati untuk menjadi komponen dari Golkar
sebagai bentuk pengabdiannya kepada nusa dan bangsa.                Adapun
keputusan-keputusan yang diambil dalam Munas VI itu, sebagai berikut:
a.    Mengangkat Jenderal TNI Soeharto sebagai Anggota Kehormatan
      pertama PEPABRI
b.    Menetapkan Menhankam/Pangab sebagai pelindung PEPABRI
c.    Mengusulkan PEPABRI sebagai wadah tunggal Purnawirawan
d.    Menyatakan PEPABRI sebagai komponen Golkar
e.    Memilih dan mengangkat kembali H.I. Widyapranata sebagai Ketua
      Umum PB. PEPABRI masa bakti 1974-1977 (DPP PEPABRI, tahun
      1994; hal. 40)




                                                                         32
      Disamping itu, kemenangan Golkar pada Pemilu 1977 telah membawa
dampak yang positif terhadap situasi keamanan, politik dan ekonomi dalam
negeri. Hal ini tentu saja tidak lepas dari kontribusi PEPABRI sebagai bagian
dari Golkar dalam membangun bangsa dan negara. Kondisi keamanan yang
stabil, situasi politik yang dinamis, dan pertumbuhan ekonomi yang positif
menjadikan Indonesia semakin percaya diri dan disegani dalam kiprahnya di
dunia internasional. Selain itu dukungan politik luar negeri pun semakin
meningkat terhadap pemerintah Indonesia. Kondisi inilah yang akhirnya
mewarnai kiprah PEPABRI dalam melaksanakan perjuangannya membangun
bangsa dan negara. Pada tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 1977,
PEPABRI menyelenggarakan Munas VII di Jakarta yang dibuka oleh Presiden
Soeharto selaku Anggota kehormatan.
Hasil keputusan munas tersebut, sebagai berikut:
a.    Menyempurnakan Catur Dharma sehingga berbunyi sebagai berikut:
      1)      Kami warga Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata
              Republik Indonesia sebagai pejuang dan pembela kemerdekaan
              Republik     Indonesia   tetap   berkewajiban  aktif dalam
              menyelesaikan tujuan kemerdekaan, berdasarkan Pancasila
              dan Undang-Undang dasar 1945.
      2)      Kami warga Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata
              Republik Indonesia akan tetap mentaati segala cara hidup
              sesuai dengan jiwa dan semangat Angkatan Bersenjata
              Republik Indonesia berpedoman kepada Sapta Marga, Sumpah
              Prajurit dan Tribrata.
      3)      Kami warga Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata
              Republik Indonesia yang bersatu dalam PEPABRI akan tetap
              memegang teguh musyawarah dan kekeluargaan dalam
              mengabdi pada nusa dan bangsa serta dalam mencapai
              perbaikan hidup.
      4)      Kami warga Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata
              Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari akan tetap
              memelihara kerukunan, kesederhanaan dan budi pekerti yang
              luhur.
b.    PEPABRI menerima dan mengamalkan gagasan Presiden Soeharto
      mengenai “Eka Prasetya Pancakarsa” dengan harapan agar supaya
      gagasan tersebut dijadikan ketetapan Sidang Umum MPR 1978.
c.    Membentuk Dewan Pertimbangan dan Majelis Pembina Jiwa Korsa
      dari tingkat pusat sampai tingkat cabang.
d.    Membentuk Induk Koperasi PEPABRI disingkat Inkoppabri.
e.    Membentuk Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia
      disingkat FKPPI.




                                                                          33
f.    Memilih dan mengangkat kembali H.I. Widyapranata sebagai Ketua
      Umum PB. PEPABRI masa bakti 1977-1981.(Mengenal DPP
      PEPABRI, Tahun1999; hal. 40)

      Sebelumnya        Munas-munas          PEPABRI        masih    menitikberatkan
perhatiannya kepada bidang-bidang diluar keorganisasian, seperti bidang
politik. Pada Munas VII PEPABRI mulai memfokuskan pada masalah-
masalah internal organisasi, seperti penyesuaian Catur Dharma dan
Anggaran Dasar dengan perkembangan organisasi, pembentukan Dewan
Pertimbangan dan Majelis Pembina jiwa Korsa dari tingkat pusat sampai
ranting serta pemmbentukan Inkoppabri dan FKPPI. Pada tanggal                           12
September 1978 FKPPI terbentuk sebagai wadah dan sarana bagi para putra
dan putri Purnawirawan TNI Polri.
      Perubahan perhatian PEPABRI ini dimungkinkan oleh kondusifnya
situasi politik dalam negeri yang sesuai dengan peranan dan cita-cita para
pendiri PEPABRI. PEPABRI senantiasa terus berusaha mengembangkan
peranannya baik kedalam maupun keluar. Ke dalam, organisasi PEPABRI
berupaya untuk mampu mengangkat kembali eksistensi perjuangan dan
kesejahteraan anggotanya. Ke luar, PEPABRI berusaha menyumbangkan
peranannya bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia, khususnya dalam
menyukseskan pembangunan nasional. (Ibid, hal. 17)
      Memasuki awal era tahun 1980-an, eksistensi Indonesia semakin
diperhitungkan di dunia internasional. Pada era itu pengaruh Indonesia makin
kuat dan kukuh di forum-forum dunia ketiga, terutama di forum Asean.
Dukungan Indonesia bagi perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara
mendatangkan     rasa    aman     dan      stabilitas   bagi    kawasan      ini    secara
keseluruhan.   Dalam     hal    ini,    sikap      pemerintah    Indonesia         terhadap
regionalisme merupakan capaian stabilitas nasional bagi              tiap-tiap negara
Asean yang mendukung terwujudnya stabilitas kawasan di Asia Tenggara
(Marwati Djoened Poesponegoro, Tahun 2008; hal.622-623).
      Ditengah   keberhasilan          Indonesia    dalam      memajukan      kehidupan
berbangsa dan bernegara, baik di tingkat dalam negeri maupun luar negeri,
pada tanggal 11 hingga tanggal 14 Oktober 1981 di Jakarta PEPABRI
menyelenggarkan Munas VIII bersamaan dengan Munas Persatuan Isteri




                                                                                         34
Prajurit (Perit) dan Munas FKPPI yang dibuka oleh Presiden Soeharto. Dalam
amanat pembukaannya, Presiden Soeharto menekankan tekad keluarga
besar dan segenap jajaran PEPABRI dalam meningkatkan kesejahteraan
warganya,    menyukseskan     Pemilu   1982   dan   Sidang   Umum     Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1983 serta melanjutkan perjuangan 45 demi
pemantapan landasan pembangunan nasional. (Suluh PEPABRI No.7
Oktober th. 1982). Hasil keputusan Munas VIII PEPABRI, sebagai berikut:
a.     Membentuk Dewan Pembina PEPABRI dan mengangkat Jenderal
       Purnawirawan Soeharto sebagai Ketua Dewan.
b.     Menyempurnakan Anggaran Dasar sesuai dengan perkembangan
       organisasi.
c.     Meningkatkan konsolidasi dan dinamisasi organisasi.
d.     Meningkatkan daya upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan
       anggota dan kemandirian organisasi dalam bidang dana.
e.     Mengangkat Dewan pimpinan Pusat (DPP) PEPABRI sebagai
       mandataris Munas dan Jenderal (Purnawirawan) Makmun Murod
       sebagai Ketua Umum DPP PEPABRI untuk masa bakti 1981-1986.
       (DPP PEPABRI, Tahun 1994; hal. 40-41)

       Dalam Munas VIII PEPABRI bersepakat melakukan perubahan
terhadap sebutan Pengurus Besar (PB) menjadi Dewan Pimpinan Pusat
(DPP). Perubahan lainnya yaitu jangka waktu Munas yang semula sekali
dalam 3 (tiga) tahun menjadi sekali dalam 5 (lima) tahun. Selain itu, PEPABRI
mendukung pelestarian dan pengembangan Dwi Fungsi ABRI untuk lebih
dimengerti dan dihayati oleh masyarakat luas. Di samping itu PEPABRI
mendukung pula program peningkatan dan pelestarian ABRI Masuk Desa
dalam bentuk karya bhakti-nya pada masyarakat. Dalam rangka memelihara
kesinambungan pelaksanaan aspirasi politik ABRI diperlukan pelembagaan
“dapur politik” pada tingkat Pusat dan Daerah untuk lebih meningkatkan
peranan PEPABRI dalam kegiatan Sospol. (Suluh PEPABRI No.7 Oktober
th.1982).
       Selain itu pada Munas VIII ini PEPABRI telah mengeluarkan
pernyataan politik, berisi:
a.     Keluarga Besar PEPABRI bertekad bulat untuk menuntaskan tugas
       suci jiwa dan isi Proklamasi Kemerdekaan ’45 dalam wadah Negara
       Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
b.     Keluarga Besar PEPABRI akan meningkatkan peran sertanya dalam
       mewujudkan kemanunggalan ABRI dengan rakyat mengisi cita-cita
       perjuangan Orde Baru.



                                                                          35
c.    Keluarga Besar PEPABRI bertekad untuk ikut berusaha
      menanggulangi ancaman dari dalam dan luar negeri dalam rangka
      meningkatkan stabilitas yang dinamis demi lebih suksesnya
      pembangunan nasional.
d.    Keluarga Besar PEPABRI sebagai insan Pancasila berkewajiban untuk
      memenangkan Golkar dalam Pemilu 1982 dan sidang Umum MPR
      1983 dalam rangka melanjutkan pembangunan nasional serta lebih
      meratakan hasilnya.
e.    Keluarga Besar PEPABRI mengusulkan Jenderal TNI Purnawirawan
      Soeharto sebagai Bapak Pembangunan dan bersedia dipilih kembali
      sebagai Presiden RI dalam sidang Umum MPR 1983. (Suluh PEPABRI
      No.7 Oktober th. 1982)

      Oleh sebab itu Munas VIII semakin menegaskan kedudukan PEPABRI
dalam mendorong dan mendukung program kerja Orde Baru. Dukungan itu
terwujud dalam pengangkatan Jenderal (Purn) Soeharto sebagai Ketua
Dewan Pembina PEPABRI serta pengusulan sebagai Bapak Pembangunan
Nasional dan Presiden RI dalam Sidang Umum MPR 1983.
      Selanjutnya, Munas dilingkungan PEPABRI sebagai lembaga tertinggi
mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi dengan tugas dan
wewenang       sebagaimana   dimuat    dalam    Anggaran    Dasar    organisasi
PEPABRI.       Penyelenggaraan Munas merupakan sarana bagi seluruh jajaran
PEPABRI untuk mendinamisasikan kembali organisasi guna meyesuaikan
dengan langkah dan percepatan pembangunan nasional.
      Selain menyelenggarakan Munas, PEPABRI juga mengadakan Rapat
Kerja Pusat (Rakerpus) yang dilakukan dan diikuti oleh DPP dan DPD
PEPABRI.   Rakerpus      bertujuan    untuk   mengadakan    evaluasi    tentang
pelaksanaan rencana dan program kerja organisasi, meliputi bidang
organisasi, sosial, ekonomi/koperasi, budaya, kesejahteraan sosial dan
kewarakawurian.       Selain itu, Rakerpus juga menjadi sarana untuk
memperhatikan kesulitan dan hambatan organisasi dalam pelaksanaan
Keputusan Munas sebelumnya. (Suluh PEPABRI No. 10 Agustus 1883).
      Pada peringatan ulang tahun ke 25 PEPABRI tanggal 12 September
1984, Presiden Soeharto kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran
PEPABRI bahwa sebagai bagian dari rakyat Indonesia, PEPABRI memikul
tanggung jawab untuk memberikan sumbangan sebesar-besarnya bagi
keberhasilan     pembangunan    nasional;     khususnya   dalam     mewujudkan




                                                                            36
kerangka landasan dalam Repelita. Presiden Soeharto berpesan agar
peringatan ini dijadikan momentum untuk menyegarkan semangat dan
memperbaharui tekad dalam usaha bersama untuk memberikan darma bakti
yang sebesar-besarnya kepada pembangunan bangsa dan negara. (Suluh
PEPABRI Edisi No.13 Nopember 1984).
       Sementara itu, Ketua Umum DPP PEPABRI masa bakti 1981-1986
Makmun Murod dalam sambutannya menyebutkan bahwa PEPABRI sebagai
satu-satunya wadah bagi Purnawirawan ABRI akan selalu sejalan dengan
Orde Baru dalam membangun bangsa dan negara. Sejalan dengan tekad
Orde    Baru     untuk      menata    kembali   kehidupan     kenegaraan   dan
kemasyarakatan sesuai Pancasila dan UUD 1945, eksistensi PEPABRI
semakin dikukuhkan dan ditetapkan sebagai satu-satunya wadah pembinaan
potensi Purnawirawan ABRI. (Suluh PEPABRI, Edisi 13 Nopember 1984)
       Pada tahun 1985, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) No.
8   tentang    Organisasi      Kemasyarakatan   dan   mengeluarkan   Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 18 tentang pelaksanaan UU No.8 tahun 1985. Dalam
UU No. 8 tahun 1985 dijelaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan berada
di bawah pembinaan pemerintah. Selanjutnya dalam PP                  Nomor 18
dinyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bertindak selaku
Pembina umum dari semua organisasi kemasyarakatan, termasuk PEPABRI.
Sedangkan yang bertindak selaku Pembina teknis PEPABRI adalah Menteri
Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI (Menhankam/Pangab).
       Sejak     saat    itu    PEPABRI    sebagai    salah   satu   organisasi
kemasyarakatan berada di bawah Pemerintah RI. PEPABRI sebagai
organisasi kemasyarakatan yang anggotanya terdiri dari para Purnawirawan
ABRI merupakan organisasi perjuangan dalam menghimpun dan mewadahi
prajurit pejuang yang mengabdi kepada bangsa dan negara. Hal ini tercantum
dalam Anggaran Dasar PEPABRI yang menyatakan bahwa sekali pejuang
tetap pejuang dan sekali prajurit tetap prajurit. Semboyan tersebut harus
dijiwai oleh setiap Purnawirawan Angkatan bersenjata Republik Indonesia
untuk tetap setia kepada jiwa dan semangat Saptamarga, Sumpah Prajurit
dan Tribrata”. Kesetiaan pada Saptamarga, Sumpah Prajurit dan Tribrata
yang mengandung militansi dan dinamika selama dalam dinas aktif, dibawa



                                                                            37
pula setelah kembali ke masyarakat sebagai pejuang. (Suluh PEPABRI, Edisi
no. 17 tahun 1986).
      Dengan demikian jelas bahwa PEPABRI merupakan organisasi
perjuangan yang mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara,
disamping memberikan pengabdiannya bagi kepentingan kesejahteraan
anggotanya. Sebagai organisasi perjuangan, PEPABRI akan selalu tampil ke
depan, terutama menghadapi hal-hal sulit yang dialami bangsa dan negara
baik dari segi kesejahteraan nasional maupun dari segi keamanan nasional.
Pada masa tersebut PEPABRI memperoleh pengakuan dari pemerintah,
ABRI dan masyarakat. PEPABRI diakui sebagai wadah tunggal bagi
pembinaan Purnawirawan dan secara berkala diundang oleh DPR RI untuk
menghadiri rapat dengar pendapat. Bahkan PEPABRI sering diundang MPR
RI untuk dimintai konsep tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
      Pasca kemenangan Golkar dalam pemilu tanggal 23 April 1987
dengan perolehan suara sebesar 72,94 persen, PEPABRI menyelenggarakan
Munas IX di Jakarta pada tanggal 10 sampai dengan 12 September 1987.
Presiden Soeharto, dalam sambutan pembukaannya mengatakan bahwa
Munas PEPABRI ini penting , tidak saja bagi Purnawirawan ABRI sebagai
anggota, tetapi juga bagi kehidupan dan pembangunan bangsa kita. Menurut
Presiden Soeharto, Munas merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
suatu organisasi, sehingga segala sesuatu yang ditetapkan oleh Munas akan
menjadi sikap, langkah dan kegiatan PEPABRI di masa-masa mendatang.
Dalam hal ini PEPABRI merupakan organisasi pejuang yang bertekad untuk
mengisi kemerdekaan dengan mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan cita-cita kemerdekaan RI. Oleh karena itu sikap,
langkah dan kegiatan organisasi tentu membawa pengaruh bagi kehidupan
dan pembangunan bangsa kita. (Suluh PEPABRI Edisi No. 22 tahun 1987).
      Munas IX PEPABRI yang dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah
menghasilkan keputusan, sebagai berikut :
a.    Menyempurnakan Anggaran Dasar sesuai dengan perkembangan
      organisasi dan melengkapi susunan personalia DPP yang terdiri dari
      seorang ketua umum, lima orang ketua (AD,AL,AU,dan Warakawuri),
      dan seorang sekretaris Jenderal.
b.    Menetapkan atribut PEPABRI yang terdiri dari Lambang, Hymne dan
      Mars PEPABRI.



                                                                        38
c.    Memilih dan mengangkat Letjen TNI (Purn) Bambang Triantoro
      sebagai Ketua Umum DPP PEPABRI masa bakti 1987-1992.
      (Mengenal Profil PEPABRI, DPP PEPABRI, Jakarta 1999, hal. 47)

      Munas IX PEPABRI yang bersemboyan “Sekali pejuang tetap pejuang
sebagai prajurit Saptamarga” dapat berjalan lancar dan kian bergema di
seluruh jajaran PEPABRI. Hal ini bisa dibuktikan selama enam tahun sejak
Munas VIII tahun 1981, PEPABRI selalu mempunyai andil cukup besar
terhadap GBHN 1988, operasi Purna Yudha guna penyelamatan keuangan
negara dari pembayaran pensiun Veteran/Purnawirawan yang tidak sah,
gerakan koperasi yang membantu Purnawirawan dari praktek rentenir gelap,
penyediaan perumahan sehat dan sederhana serta pencalonan sejumlah
Purnawirawan untuk jabatan pengawas rumah tahanan dan kehutanan yang
dibutuhkan pemerintah. (Suluh PEPABRI Edisi No. 21 tahun 1987)
      Sementara itu, Pemilu 1987 terlaksana secara tenang, karena ketiga
kontestan yakni PPP, Golkar, dan PDI telah menerima Pancasila sebagai
asas tunggal. Dengan demikian pertentangan dan diskusi tentang asas partai
yang terjadi sebelum pelaksanaan Pemilu 1987 telah berakhir. Hal ini
menunjukkan keberhasilan Orde Baru dalam penyelarasan pelaksanaan
Pemilu dan sistem politik dalam negeri dengan sistem politik Demokrasi
Pancasila.   Keberhasilan    ini   menjadi   jalan   bagi   Orde   Baru   untuk
memasyarakatkan Pancasila ke seluruh sendi kehidupan berbangsa dan
bernegara.
      Sejak awal PEPABRI menjadi salah satu pengawal dan benteng
Pancasila dari rongrongan dan gangguan terhadap stabilitas dan keamanan
serta pertahanan nasional. Oleh sebab itu PEPABRI akan selalu mendukung
usaha-usaha untuk menjadikan Pancasila sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari proses dan pelaksanaan pembangunan nasional menuju
terwujudnya cita-cita nasional.
      Pada dekade tahun 1980-an hingga awal 1990-an, pembangunan
perekonomian Indonesia melaju dengan pesat ditunjang dengan stabilitas
nasional yang mantap dan dinamis. Sementara itu, di belahan dunia lainnya



                                                                             39
terjadi krisis ekonomi yang parah terutama di negara-negara maju. Dengan
demikian Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa bertahan dari
terpaan krisis ekonomi. Bahkan Indonesia mendapat julukan satu “Macan
Asia” dikarenakan pertumbuhan ekonominya yang positif dan selalu berada
diatas lima persen. Kondisi ini menjadikan posisi Indonesia di dunia
internasional semakin diakui dan disegani. Tahun 1991 Presiden Soeharto
terpilih menjadi Ketua Gerakan Nonblok yang sangat berpengaruh terhadap
dinamika perpolitikan di dunia.
      Dalam suasana seperti inilah pelaksanaan Pemilu tahun 1992
dilaksanakan. Pemilu yang dilakukan pada tanggal 9 Juni 1992, berhasil
menciptakan suasana aman, meskipun pihak-pihak peserta pemilu telah
memberi warna lain dalam menyongsong pelaksanaan peristiwa tersebut.
Pemilu 1992 yang diikuti tiga kontestan yaitu PPP, Golkar, dan PDI akhirnya
dimenangkan oleh Golkar dengan perolehan suara sebesar 68 persen atau
setara dengan 282 kursi di DPR. Sedangkan PPP memperoleh suara sebesar
17 persen atau 62 kursi di DPR dan PDI memperoleh suara sebesar 14,9
persen atau 56 kursi di DPR. Pada pemilu 1992 ini fraksi ABRI memperoleh
166 kursi di DPR. (Marwati Djoened Poesponegoro, Tahun 2008; hal. 663)
      Empat bulan setelah pelaksanaan pemilu tahun 1992, PEPABRI
menyelenggarakan Munas X yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai
dengan tanggal 6 Oktober 1992 di Sawangan Bogor Jawa Barat. Hasil
keputusan Munas X, sebagai berikut:
a.    Nama organisasi dilengkapi menjadi Persatuan Purnawirawan dan
      Warakawuri ABRI dengan singkatan tetap PEPABRI.
b.    Sebutan atau istilah dewan di semua tingkat organisasi dihapus,
      Dewan Pimpinan Pusat (DPP)        menjadi Pimpinan Pusat (PP).
      Demikian seterusnya sampai ke bawah. Dewan Pembina menjadi
      Badan Pembina, Dewan Pertimbangan menjadi Badan Pertimbangan.
c.    Memilih dan mengangkat Supardjo Rustam sebagai Ketua Umum PP
      PEPABRI masa bakti 1992-1997. (DPP PEPABRI, Tahun 1999; hal.
      47)

      Memasuki tahun 1997, tanda-tanda krisis moneter dunia sudah mulai
terasa, ditandai dengan melemahnya nilai tukar mata uang negara-negara
tertentu terhadap Dolar Amerika Serikat. Nilai tukar mata uang Rupiah terus
merosot tajam terhadap Dolar Amerika Serikat yang memicu keadaan panik




                                                                         40
     di dalam negeri terhadap persediaan bahan makanan sehari-hari (Marwati
     Djoened Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia VI-Edisi Pemutakhiran-
     Balai Pustaka, Jakarta 2008, hal 665). Keadaan ini menimbulkan gejolak yang
     luar biasa dan memancing suasana yang kontra produktif terhadap usaha-
     usaha pemerintah dalam mengatasi krisis moneter tersebut. Bahkan kondisi
     inilah yang akhirnya memudarkan kepercayaan rakyat terhadap kinerja Orde
     Baru.
             Dalam situasi yang tidak kondusif inilah, PEPABRI pada tanggal 14
     sampai dengan 16 Nopember 1997 di Jakarta menyelenggarakan Munas XI
     bertemakan “Dengan Semangat Persatuan dan Kesatuan PEPABRI Siap
     Menyukseskan Sidang Umum MPR 1998 Serta Melaksanakan Ketetapan dan
     Keputusannya”. Munas yang diselenggarakan di Hotel Indonesia itu berhasil
     mengambil beberapa keputusan, sebagai berikut:
     a.      Istilah dewan yang dihapus dalam Munas X 1992 dihidupkan kembali.
             Begitu pula dengan nama Badan Pembina dan Badan Pertimbangan
             dikembalikan kepada Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan.
     b.      Menyetujui penyempurnaan Catur Dharma disesuaikan dengan
             perkembangan organisasi.
     c.      Memilih dan mengangkat Soesilo Soedarman sebagai Ketua Umum
             PEPABRI masa bakti 1997-2002 (DPP PEPABRI, Jakarta 1999, hal.
             47)

             Munas XI tahun 1997 menjadi Munas terakhir PEPABRI yang
     diselenggarakan pada masa Orde Baru. Pada awal tahun 1998 seluruh
     sistem pemerintahan Orde Baru telah berakhir yang ditandai dengan
     masuknya RI ke dalam era Reformasi.




3.   Kegiatan PEPABRI
     a.      Bidang Politik
                   Selama Orde Baru Pemerintah RI telah menyelenggarakan
             enam kali Pemilu yang diejawantahkan sebagai sistem politik
             Demokrasi   Pancasila.   Seperti   halnya   sistem   demokrasi   pada
             umumnya, sistem Demokrasi Pancasila pun memerlukan pemilihan
             umum sebagai salah satu sarana bagi usaha mewujudkan keinginan



                                                                                41
hidup dalam alam demokrasi (Marwati Djoened Poesponegoro, 2008,
hal. 655).
       Sejak Munas V PEPABRI yang diselenggarakan di Bandung
bertekad untuk menjadikan seluruh jajaran PEPABRI sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari perjuangan Golkar dalam membangun
bangsa dan negara. Tekad PEPABRI ini dilandasi oleh kesamaan
pandangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. PEPABRI dan Golkar
sependapat bahwa dalam membangun Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) harus tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai
Pancasila dan UUD 1945.
       Oleh sebab itu, PEPABRI senantiasa mendukung upaya
memenangkan Golkar dalam setiap pemilu. Langkah ini konsisten
dengan kesepakatan dan keputusan Munas V PEPABRI di Bandung
yang    menyatakan      seluruh   jajaran      PEPABRI    berupaya     bagi
kemenangan Golkar dalam pemilu 1971. Dalam Munas VI PEPABRI di
Pandaan Jawa Timur, dinyatakan kembali bahwa PEPABRI berjuang
bagi kemenangan Golkar.
       Disamping     itu,   keterikatan     PEPABRI      terhadap    Golkar
disebabkan oleh status PEPABRI sebagai komponen Keluarga Besar
ABRI (KBA) yang merupakan unsur penting dalam tubuh Golkar. Hal
ini tercantum dalam Anggaran Dasar PEPABRI hasil Munas VIII tahun
1981 Bab II pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan PEPABRI adalah
golongan karya, dan ayat (2) yang berbunyi bahwa aspirasi PEPABRI
di bidang politik disalurkan melalui Golkar.
       Oleh sebab itu, salah satu tugas PEPABRI ialah mengantarkan
rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemilu dan memilih wakil-
wakilnya diparlemen yang dianggap dapat menjamin kelanjutan
pembangunan serta memperkokoh tegaknya Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.
       Dalam Anggaran Dasar PEPABRI hasil Munas IX tahun 1987
pada bab II pasal 3 ditegaskan pula bahwa PEPABRI sebagai unsur
Keluarga Besar ABRI adalah Golkar. Dalam Anggaran Dasar
PEPABRI hasil Munas XI tahun 1997 dikemukakan bahwa PEPABRI



                                                                         42
     merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Golkar. Pada Bab III
     pasal 6 menyatakan bahwa PEPABRI bersifat kekaryaan dan
     fungsional serta terbuka bagi segenap Purnawirawan, Warakawuri dan
     Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan/jajaran Hankam
     ABRI. Sedangkan pada Bab III pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa
     PEPABRI merupakan salah satu unsur Keluarga Besar ABRI (KBA)
     yang berfungsi sebagai jembatan antara ABRI dengan kekuatan Sosial
     Politik lainnya. Kemenangan Golkar dalam pemilu masa Orde Baru
     tidak terlepas dari peran serta dukungan dari PEPABRI. Keadaan ini
     jelas memperkuat kedekatan dan keterikatan PEPABRI dengan
     Golkar.
           Selanjutnya usaha keikutsertaan anggota PEPABRI dalam
     Parlemen (MPR, DPR, DPRD I, dan DPRD II) menjadi komitmen dan
     tekad anggota PEPABRI yang tidak mengenal pensiun dan berhenti
     berjuang.   Oleh   karena   itu   PEPABRI   berusaha    menempatkan
     anggotanya dilingkungan lembaga legislatif melalui Golkar.
           Dalam hal ini PEPABRI selalu bekerja sama dengan pimpinan
     ABRI di pusat dan di daerah serta orsospol yang seaspirasi guna
     memperjuangkan anggota PEPABRI menduduki kursi, baik di DPR,
     DPRD I, maupun DPRD II. Dalam upaya membangun komunikasi
     dengan anggota-anggota lain di DPR, pada tahun 1993 dibentuk
     Paguyuban yang anggotanya terdiri dari PEPABRI dalam Fraksi Karya
     Pembangunan (FKP). Cara ini dimaksudkan agar PEPABRI dapat
     menyampaikan aspirasinya untuk diperjuangkan di DPR. (DPP
     PEPABRI, tahun 1999; hal.23-24)


b.   Bidang Ekonomi
           Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah bertanggungjawab
     penuh sebagai pelaksana pembangunan tata ekonomi sesuai pasal 33
     UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi
     diutamakan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan
     demikian jangka panjang koperasi harus menjadi soko guru ekonomi
     nasional.



                                                                      43
      Koperasi PEPABRI yang disebut Koppabri        adalah koperasi
fungsional yang melayani organisasi PEPABRI dalam tingkatan
masing-masing. Dalam hal ini Primkoppabri melayani anggota
PEPABRI dari cabang hingga anak cabang. Setiap pengurus
Primkoppabri wajib mendampingi pengurus cabang/anak cabang
PEPABRI      dalam   mengurus   kesejahteraan    para   anggotanya.
Puskoppabri sebagai himpunan dari Primkoppabri meliputi semua
Primkoppabri dalam wilayah itu. Para pengurus wajib mendampingi
Pengurus Daerah (DPD) PEPABRI, terkait semua Primkoppabri
didalamnya. (Suluh PEPABRI No.8, Januari 1988, hal.60). Sementara
itu pembentukan Inkoppabri dilakukan melalui rapat yang dihadiri 70
orang utusan dari koperasi se-Indonesia pada tanggal 3 Juli 1977 di
Wisma Haji Ciliwung Jalan Bukit Duri Tanjakan No. 54, Jakarta
Selatan. Rapat diadakan bertepatan dengan diselenggarakannya
Musyawarah Nasional VII PEPABRI tanggal 11 Oktober 1977 – 14
Oktober 1977.
      Atas kesepakatan rapat dengan mengacu UU Nomor 12 Tahun
1961 Bab VII pasal 16 tentang Organisasi Koperasi memutuskan untuk
mendirikan Inkoppabri yang berkedudukan di Jakarta. Disamping itu,
rapat memutuskan S.M. Jayadiningrat sebagai formatur yang bertugas
menyusun pengurus lengkap yang terdiri dari pengurus harian dan
badan pemeriksa Inkoppabri. Dalam hal ini formatur berkewajiban pula
mengurus penyelesaian badan hukum serta Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga.
      Sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh keputusan
rapat, dalam waktu 30 hari formatur berhasil menyelesaikan tugasnya.
Dengan keluarnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi tentang
pengesahan      koperasi    sebagai     badan     hukum      Nomor
206/Dirjen/Kop/1978, INKOPPABRI ditetapkan sebagai koperasi yang
berbadan hukum dengan Nomor 8265. (DPP PEPABRI, tahun 1997;
hal. 71). Selanjutnya Koppabri mengadakan rapat khusus yang
menghasilkan Surat Keputusan Nomor : 1022/PB/1978 tentang




                                                                 44
pendirian Inkoppabri dan pemilihan Srimulyono Herlambang sebagai
Ketua Umum.
      Dalam rangka menetapkan hubungan organisasi Inkoppabri
dengan PEPABRI, Pengurus Besar PEPABRI mengeluarkan Surat
Keputusan Nomor 1331/PB/1978 tanggal 29 Desember 1978. Dalam
rangka     meningkatkan     perkembangan       perkoperasian,   PEPABRI
menyelenggarakan Munas VIII yang menghasilkan keputusan Nomor
Kep VIII/1981 tentang Pola Dasar Perkoperasian PEPABRI sebagai
landasan dan pegangan pokok pengelolaan Inkoppabri.
      Selain itu dalam upaya mempertanggungjawabkan kegiatan
organisasi koperasi, anggota Inkoppabri menyelenggarakan Rapat
Anggota Tahunan (RAT) sesuai dengan Anggaran Dasar Koppabri.
Dalam bulan Januari dan Februari RAT disetiap primer koperasi harus
sudah diselenggarakan. Sedangkan RAT di Puskop dilaksanakan
bulan Maret-April. Adapun Induk Koperasi harus menyelesaikan
penyelenggaraan RAT paling lambat bulan Juni. Pasca RAT
bendahara mempersiapkan rencana pelaksanaan pembiayaan Sisa
Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga. Dalam hal ini pelaksanaan SHU dipisahkan antara
hasil usaha yang dilakukan dengan anggota dan bukan dengan
anggota.
      Inkoppabri juga mengadakan acara rutin Rapat Paripurna setiap
bulannya    di   Kebun    Sirih.   Setiap   bulan   Desember    Inkoppabri
mengadakan rapat guna menentukan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Inkoppabri untuk tahun yang akan mulai berjalan bulan
berikutnya. Inkoppabri menggunakan tahun Takwim, yaitu Januari-
Desember untuk mengejar tahun Takwim April-Maret yang digunakan
oleh pemerintah dan perpajakan. (Suluh PEPABRI Nopember 1997,
op.cat, hal.36-38)
      Dalam perkembangannya Inkoppabri berhasil mengembangkan
wilayah usahanya keseluruh tanah air. Di setiap daerah secara
struktural dibentuk Puskoppabri (Puskop) dan Primkoppabri (Primkop),
baik yang sudah maupun yang belum memiliki badan hukum.



                                                                       45
         Dalam kurun waktu 1978-1982 Inkoppabri yang diketuai oleh
S.M. Herlambang berhasil membentuk Puskoppabri/ Puskop berbadan
hukum di 14 daerah. Setiap daerah dibentuk Primkoppabri (Tingkat
Cabang) yang berjumlah 407 Primkop, terdiri dari: 23 Primkop (Tingkat
Cabang) di Aceh, 27 Primkop di Sumatera Utara, 8 Primkop di Riau, 15
Primkop di Sumatera Selatan, 10 Primkop di DKI Jakarta, 238 Primkop
di Jawa Barat, 150 Primkop di Jawa Tengah, 45 Primkop di
Yogyakarta, 52 Primkop di Jawa Timur, 8 Primkop di Kalimantan, 11
Primkop di Kalimantan Selatan, 7 Primkop di Sulawesi Tengah, 7
Primkop di Nusa Tenggara Barat dan 36 Primkop di Sulawesi Selatan.
         Dalam rangka peningkatan sumber penghasilan, Inkoppabri
mengembangkan berbagai macam unit usaha. Pada tahun 1981
Inkoppabri mendirikan unit angkutan. Dengan bantuan Ketua Dewan
Pembina PEPABRI, Bapak Jenderal TNI (Purn) Soeharto, pada bulan
September 1981 didirikan Unit Angkutan Semen Inkoppabri yang
bekerja sama dengan BCA (Bank Central Asia) dan PT.Indocement
untuk melayani daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat.
         Unit Angkutan Semen ini telah memberikan lapangan kerja bagi
20      orang    pengemudi   dan     pembantunya      yang   berasal    dari
Purnawirawan anggota PEPABRI yang tinggal di sekitar Cibinong.
Pasca pelunasan kredit, truk-truk tersebut menjadi hak milik anggota
unit Angkutan Semen tersebut; khususnya para Purnawirawan dan
Warakawuri. Di DKI Jakarta peluang menjadi anggota Unit Angkutan
Semen terbatas bagi anggota PEPABRI berpangkat PAMA (Suluh
PEPABRI No. 7, Oktober 1982, hal.34-35)
         Disamping itu, setiap bulan Inkoppabri mendapat jatah dari
Bulog sejumlah 400 ton gula pasir dan 200 ton tepung terigu. Namun,
Inkoppabri tidak diperkenankan mengadakan operasi sendiri dan harus
bekerja sama dengan salah satu badan yang didirikan Bulog, yaitu
Asosiasi Penyalur Gula Pasir dan Terigu (APEGTI). Dalam hal ini
Inkoppabri hanya menjual prinlog kepada Apegti. Dengan menjalin
kerja     sama    bersama    Bulog    inilah   maka     Inkoppabri     untuk
pertamakalinya dapat mendukung organisasi PEPABRI.



                                                                         46
      Kurun waktu 1983-1987 Inkoppabri mendirikan Puskoppabri
berbadan hukum di dua wilayah daerah. Setiap Puskoppabri dibentuk
Primkop yakni 9 Primkop di Kalimantan Tengah dan 7 Primkop di
Kalimantan Timur. Dengan demikian jumlah keseluruhan mencapai 16
Puskop dan 453 Primkop..
      Saat itu PEPABRI mulai mengelola unit pengkreditan dalam
rangka memperkuat kemampuan Primkoppabri guna meningkatkan
kesejahteraan Purnawirawan dan Warakawuri beserta keluarganya.
Adapun dana yang terkumpul untuk modal kegiatan usaha ini diperoleh
dari bantuan Presiden pada tahun 1980, simpanan hasil potongan
pensiun bulan ke 13 dari Purnawirawan ABRI berdasar Keppres
Nomor 33/1983, potongan kenaikan pensiun Purnawirawan dan
Warakawuri ABRI berdasar Keppres Nomor 39/1985 serta pinjaman
dari pihak lain, diantaranya dari PT. Taspen (Persero). Dengan
demikian Inkoppabri menjadi Badan Pemberi Kredit Pensiun bagi
anggotanya.
      Usaha lain yang dijalankan antara lain memberikan kredit
kepada para pedagang kios-kios, ruko-ruko di pasar dan lain-lain.
Bahkan Puskoppabri Jambi telah memiliki unit usaha perminyakan,
perkreditan, pertokoan, bidang telekomunikasi, jasa konstruksi dan
kegiatan   entertainment.   Sejak   tahun   1987   Inkoppabri   dalam
mengembangkan usahanya telah merintis bisnis dengan pengusaha
swasta dan BUMN. Salah satunya, Inkoppabri bersama Inkopad
melakukan kerjasama dengan beberapa orang pengusaha untuk
membuka hutan di daerah Riau seluas 12.500 hektar. Inkoppabri dan
Inkopad    mengurus    perijinan    dan   segala   sesuatunya   untuk
mendapatkan hutan tersebut dari pihak berwajib. Usaha ini dilakukan
untuk mendapatkan hak guna usaha hutan.
      Selain itu, Inkoppabri bersama Inkopad bekerjasama dengan
Salim Group dan Eka Wijaya Group untuk membuka proyek kelapa
sawit dengan sistem bagi hasil. Salim Group dan Eka Wijaya Group
mendapat 60% dan koperasi mendapat 40% dari keuntungan yang
didapat proyek kelapa sawit (20% untuk Inkoppabri dan 20% untuk



                                                                   47
Inkopad). Selain itu, kerjasama Inkoppabri dengan para pengusaha
dilakukan pula guna membuka peluang-peluang lapangan kerja;
khususnya bagi anggota-anggota      Inkopad di sekitar lahan kepala
sawit, di samping menambah kas Inkoppabri dalam rangka mendukung
organisasi.
      Kurun waktu 1988-1992 di Bengkulu didirikan Puskoppabri
dengan 5 Primkop, Puskoppabri Lampung lima Primkop, Jawa Timur
58 Primkop, Sulawesi Utara 26 Primkop, Sulawesi Tenggara 10
Primkop. Dengan demikian jumlah Primkop menjadi 619 Primkop
dengan perincian 534 Primkop berbadan hukum dan 85 Primkop
belum berbadan hukum.
      Pada periode ini usaha Inkoppabri bertambah satu kegiatan
yakni Unit Usaha Iuran Jasa Kesejahteraan Keluarga Koppabri. Tujuan
Usaha Iuran Jasa Kesejahteraan Keluarga (IJK) yaitu             untuk
mengamankan kredit gadai pensiun, memupuk permodalan Koppabri
dan menyerap tenaga pelaksana dalam pengelolaan koperasi serta
meningkatkan fungsi dan peranan Koppabri dalam pembinaan anggota
pada usaha perkoperasian. Dalam mengembangkan usahanya, IJK
bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam mengatur
jasa fasilitas asuransi jiwa kredit. Selain itu, IJK juga bekerja sama
dengan PT. Taspen, Perum Asabri, Perum Pos dan Giro.
      Dalam rangka peningkatan sumber penghasilan, Inkoppabri
mendirikan PT Kartika Inti Perkasa yang bekerjasama dengan Bank
Umum Koperasi Indonesia (Bukopin), Koperasi Jasa Audit Nasional
(KJAN), Koperasi Pembiayaan Indonesia (KPU) dan Bank Yudha
Bhakti. Sementara itu Inkoppabri menjalin asosiasi dengan Dewan
Koperasi Indonesia (Dekopin).
      Pada kurun waktu 1993-1997 S.M. Herlambang kembali
menjabat sebagai Ketua Umum Inkoppabri yang ketiga kalinya. Jumlah
Puskoppabri yang sudah berbadan hukum bertambah 20 buah dan
yang belum berbadan hukum bertambah satu buah. Dengan demikian
sampai akhir pemerintahan Orde Baru jumlah Primkop mencapai 681




                                                                   48
dari 619 primkop, dengan perincian berbadan hukum 579 Primkop dari
534 Primkop dan belum berbadan hukum sebanyak 102 Primkop.
      Pada periode ini, Inkoppabri mendirikan Perseroan Terbatas
(PT PEPABRI) dan bermitra dengan perusahaan yang dinilai fleksibel.
Adapun Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh bidang ekonomi
PEPABRI dan mempunyai badan hukum,           antara lain PT. Wijaya
Mulya, PT. Fatextori, PT. Wahana Wirawan, PT. Inti Wirakarya, PT.
Purnawira Ini Bhakti, PT. Induce Matro. Dalam perkembangannya
perseroan-perseroan tersebut menemui hambatan masalah modal dan
banyaknya pesaing sehingga hanya PT. Fatextori yang masih dapat
memberikan devident secara teratur. Oleh karena itu dalam rangka
mencari peluang, saat Soesilo Soedarman menjabat sebagai Ketua
Inkoppabri diadakan rapat untuk membentuk Tim Sembilan yang
bertugas khusus memberi saran kepada Dewan Pimpinan Pusat/DPP
PEPABRI tentang alternatif-alternatif perusahaan/bisnis yang cepat
memberikan keuntungan.
      Tim Sembilan dikukuhkan dengan Surat Keputusan PP Nomor
Skep 002/PP/1995 tanggal 10 Januari 1995 dengan produk-produknya,
berupa pendirian badan-badan usaha milik PEPABRI sebanyak 20
perusahan. Salah satunya, pada tanggal 5 April 1997 Ketua Umum PP
PEPABRI dan segenap anggota Tim Sembilan meresmikan berdirinya
Ferry Ontoseno I yang memiliki awak kapal sebanyak 40 orang. Alat
transportasi ini merupakan satu-satunya Ferry yang dioperasikan untuk
jalur Merak–Bakauheni guna mengangkut kontainer. Pengoperasian
Ferry Ontoseno I ini memberikan pertambahan pemasukan dana bagi
PEPABRI dalam setiap tahunnya.
      Sementara itu dilakukan berbagai upaya perintisan di bidang
lain, diantaranya tawaran pihak swasta Italia melalui pihak swasta
Indonesia untuk menanamkan modalnya guna mendirikan pabrik puri
(tepung pisang). Oleh karena besarnya permintaan pasar Eropa dan
Amerika, Tim Sembilan PEPABRI menangkap tawaran itu dengan
menghubungi berbagai pihak terkait.




                                                                  49
      Tim Sembilan PEPABRI menilai Cilacap sebagai tempat tepat,
karena PT. Malioboro Donan Mas sebagai mitra kerja PEPABRI
bermukim didaerah tersebut. Selain itu di Cilacap tersedia lahan luas
dan subur bagi tanaman pisang cavendish sebagai bahan dasar
tepung pisang. Sebagai fasilitas pendukung pengangkutan barang,
Cilacap memiliki pelabuhan yang berperan penting bagi pengangkutan
produk eksportnya.
      Giling pertama pabrik tepung pisang Cavendish dilaksanakan
pada April 1997 dengan dihadiri Ketua Umum PP PEPABRI beserta
staf dan tim sembilan. Untuk memasok keperluan pisang cavendish,
tim   sembilan   PEPABRI     memberikan     saran    untuk   membuka
perkebunan pisang cavendish di Nusa Kambangan seluas 100 hektar
yang bekerja sama dengan Dirjen Pemasyarakatan Depkeh RI dan
PT. Malioboro Donan Mas. (Suluh PEPABRI No. 52, Agustus 1997,
hal.75-76)
      Memasuki tahun 1998 jumlah keanggotaan Puskoppabri tidak m
engalami perubahan, namun jumlah Primkop bertambah menjadi 681
Primkop dari 579 Primkop. Jalinan kerjasama antara Inkoppabri
dengan anggota Puskoppabri berjalan cukup baik. Pengarahan sistem
Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) dapat memberikan informasi dan
wawasan serta jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi
Koppabri. Sedangkan pembinaan anggota Inkoppabri dilaksanakan
dengan menghadiri setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT) Puskoppabri
dan kunjungan periodik ke Puskoppabri di daerah. (Ibid, hal. 71-76)
      Sementara itu pada tahun 1997 Inkoppabri mengembangkan
usahanya dengan mendirikan unit Telkom. Pendirian unit Telkom
PEPABRI ini terutama ditujukan guna menampung para Purnawirawan
yang memiliki keahlian telekomunikasi. Selain itu Inkoppabri juga
mendirikan unit Farmasi setelah Inkoppabri mendapat pengakuan
wholesaler obat-obatan dari Kimia Farma yang didistribusikan ke
rumah sakit Angkatan Laut dan rumah-rumah sakit angkatan lain.
Sejak tahun 1997 unit Farmasi PEPABRI berhasil mendapatkan ijin
dari Departemen Kesehatan sebagai wholesaler.



                                                                      50
       Dengan semakin menipisnya persediaan minyak tanah dan
semakin tingginya harga minyak bumi, sejak tahun 1997 Presiden
Soeharto memprediksi        terjadinya lonjakan harga minyak dan
mengusulkan untuk membiasakan penggunaan batubara sebagai
bahan bakar. Oleh karena itu Inkoppabri bekerjasama dengan
pengusaha swasta batubara di Cilacap. Inkoppabri mendirikan pusat
distribusi batubara di Cilacap dengan menyewa gudang pelabuhan
untuk menampung batubara yang dikirim oleh pusat pertambangan
batubara Bukit Asam. Inkoppabri bekerjasama pula dengan PT Bulan
Mas dalam memasarkannya ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Namun
animo masyarakat masih kurang, sebab selama masih ada minyak
tanah dan gas yang dapat di beli, maka ibu-ibu rumah tangga masih
enggan menggunakan briket batubara.
       Inkoppabri pun mendapat pasaran dari pengusaha peternakan
ayam. Anak ayam selama satu bulan biasanya membutuhkan
pemanasan.     Penggunaan    briket    batubara   lebih   murah    dapat
menghemat biaya bahan bakar 50% dibandingkan dengan minyak
tanah. Akhirnya permintaan briket batubara           semakin meningkat,
khususnya di daerah Banyumas yang digunakan untuk menggoreng
gethuk dan mendoan secara massal. Di samping itu, Inkoppabri
mencoba menganjurkan kepada para pengrajin batubara dan genteng
serta beberapa pabrik keramik di Kecamatan Klepu, Banyumas untuk
menggunakan bahan bakar batubara. Merekapun mulai mencoba
menggunakan bahan bakar ini.
       Namun, Presiden Soeharto memerintahkan hanya Bukopin
untuk mengatur distribusi batubara ke seluruh Indonesia melalui
semua jenis koperasi. Dengan demikian hanya ada satu sistem
distribusi   dengan   pengaturan      harga   yang    telah   ditentukan.
Pelaksanaannya diserahkan kepada dua menteri yaitu Menteri
Koperasi dan Pengusaha Kecil serta Menteri Pertambangan. Sejak
saat itu Inkoppabri bekerjasama dengan Bukopin dalam mengatur
distribusi batubara. Sebagai pelaksana pendistribusian batubara,




                                                                      51
     Inkoppabri mendirikan Koperasi Bisnis Indonesia (KBI) untuk mengatur
     seluruh distribusinya dan juga memantau pasar.
            Pada saat itu Ketua Umum PEPABRI Soesilo Soedarman
     berasumsi bahwa pada tahun 1997 perusahaan-perusahaan tersebut
     sudah dapat menghasilkan keuntungan. Namun, ditengah upaya
     perintisan usaha tersebut pada tanggal 12 Desember 1997 Soesilo
     Soedarman meninggal dunia. Sementara itu, situasi politik dan krisis
     ekonomi yang mewarnai lahirnya era reformasi tidak mendukung
     pelaksanaan perusahaan. Selanjutnya upaya Panitia Sembilan guna
     mendirikan perusahaan/bisnis yang dapat memberi keuntungan pun
     tidak dapat terwujud. Walaupun demikian Panitia Sembilan terus
     berupaya mengadakan berbagai kegiatan di bidang sosial ekonomi
     dan koperasi dalam rangka mendukung eksistensi Koppabri khususnya
     dan organisasi PEPABRI, umumnya. (Ibid, hal. 15)
            Sebagai badan ekstra struktural,      dibentuk   semacam Tim
     Sembilan di daerah, meskipun Tim tidak harus berjumlah sembilah
     perwira (purn). Dengan demikian kebijaksanaan Ketua Umum PP
     PEPABRI dapat mewujudkan partisipasi organisasi PEPABRI terhadap
     pembangunan nasional, perbaiki citra PEPABRI di masyarakat serta
     peningkatan kesejahteraan anggota secara meluas. (Suluh PEPABRI
     No. 52, loc.cib, hal.76)




c.   Bidang Kesejahteraan Sosial/Kessos
            Dalam    usaha      mewujudkan   kesejahteraan   para   anggota
     PEPABRI baik secara materiil maupun spirituil yang didukung
     semangat kebersamaan seluruh warga, bidang Kessos PEPABRI
     secara bertahap berupaya melakukan beberapa kegiatan diantaranya
     mendirikan pelbagai yayasan-yayasan. Adapun pendirian yayasan-
     yayasan tersebut merupakan badan-badan ekstra struktural sebagai
     pelaksana    yang    membantu     pimpinan   pusat   PEPABRI    dalam
     mewujudkan cita-cita PEPABRI sesuai Program Umum Hasil Munas di
     bidang Kesejahteraan Sosial (Kessos) PEPABRI.



                                                                         52
        Dalam rangka merealisasikan misi bidang Kessos PEPABRI,
pada tahun 1974 Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Satrio selaku pejabat
Ketua Umum PEPABRI dan Kolonel AL (Purn) Soesilo Citrosono
selaku Sekretaris Jenderal PEPABRI mendirikan Yayasan Dharma
Wirawan (YAMAWAN) dengan Akte Notaris Ali Harsoyo tertanggal 8
November 1974 Nomor 5. Meskipun yayasan ini berkedudukan di
Jakarta, namun Yamawan tidak mempunyai perwakilan                di daerah.
(DPP PEPABRI, Tahun 1997; hal.78)
        Guna mencapai misi tersebut, Yamawan telah melakukan usaha
dan kegiatan; diantaranya Pertama, menjalin dan mengadakan
hubungan          kerjasama      saling     menguntungkan             dengan
badan/lembaga/instansi        pemerintah   dan     swasta    serta     warga
masyarakat lainnya dalam rangka mengumpulkan dan pemupukkan
dana.    Kedua,    bekerja    sama   dengan      mitra   usaha   di   bidang
kesejahteraan, pada umumnya mendirikan Badan Usaha/Lembaga
Pendidikan, Kesehatan dan Badan/Lembaga Sosial lainnya.
        Yamawan dikelola oleh Dewan/Badan pengurus yang diangkat
dan diberhentikan oleh badan Pendiri, yaitu Pengurus Besar /
Pimpinan Pusat / DPP PEPABRI. Pertama kali Yamawan dikelola oleh
Dewan/Badan Pengurus yang diketuai Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr.
Satrio. Pada tahun 1998, Yamawan berhasil mendirikan 20 badan
usaha. Seperti PT. Dharma Karya Raharja bergerak dibidang Tenaga
Kerja Indonesia (TKI), PT. Dharma Palwa Raharja bergerak dibidang
Angkutan Laut Ferry Merak-Bakaueheni, PT. Dharma Muliabana
Raharja bergerak dibidang perkebunan pisang cavendis, PT. Gema
Telekomindo bergerak dibidang telekomunikasi, PT. Centris Multi
Persada bergerak dibidang pertaksian, PT. Dharma Mina Surya
Raharja bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, PT. Dharma Laut
Raharja bergerak dibidang jasa angkutan, PT. Dharma Lingkungan
Raharja bergerak dibidang pelestarian lingkungan hidup, PT. Dharma
Sangko Rindu Raharja bergerak dibidang tabung elpiji. (DPP
PEPABRI, Tahun 1997; hal.83-84)




                                                                          53
        Sedangkan Yaturmatim didirikan di Jakarta oleh PB PEPABRI
yang diwakili oleh Kolonel AD (Purn) H.I. Widya Pranata, selaku Ketua
Umum PEPABRI dan Kolonel AD (Purn) Soesilo Citrosono, selaku
Sekjen     PEPABRI.    Yaturmatim     bertujuan    membantu     usaha
kesejahteraan sosial bagi para Warakawuri, khususnya yatim piatu
ABRI untuk memenuhi keperluan hidup seperti perumahan, pekerjaan,
pendidikan dasar, kesehatan, kematian, hiburan, rohaniah dan lain-
lain.
        Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Yaturmatim melakukan
kegiatan, diantaranya mengadakan hubungan dengan instansi resmi
dan badan-badan swasta untuk mendapat fasilitas-fasilitas. Disamping
itu yayasan tersebut berusaha mendirikan badan-badan sosial seperti,
Biro Konsultasi Panti Werda, Panti Asuhan Yatim Piatu, dan lain-lain.
Pada awalnya Yaturmatim dikelola oleh Dewan Pengurus yang
diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pendiri, yakni Pengurus Pusat
PEPABRI/DPP PEPABRI. Yayasan ini diketuai oleh Ny. Imam Sukarti
seorang Warakawuri AD.
        Yayasan Panti Asuhan     Seroja didirikan di Jakarta oleh PB
PEPABRI yang diwakili oleh Ny. W. Soemantri Harjoprakoso,
Komisaris PB PEPABRI, Mujoko Kusumodirjo, Ketua PB PEPABRI dan
Ny. Joko Sutono, SH. Warakawuri polisi. Masing-masing jabatan
secara bersama-sama mewakili PB PEPABRI dengan Akte Notaris
Seoryo Wongsowijoyo, SH tertanggal 21 Desember 1978 Nomor 28.
        Yayasan Panti Asuhan Seroja bertujuan mengusahakan adanya
kesejahteraan sosial bagi para Yatim Piatu dengan menyediakan
penampungan, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi serta
kesejahteraan sosial pada umumnya. Dalam mencapai tujuan tersebut,
maka     yayasan   Seroja   telah   melakukan      berbagai   kegiatan.
Diantaranya,   mendirikan   panti-panti   asuhan    dan   mengadakan
kerjasama dengan lembaga pemerintah, ABRI, serta yayasan lain
dilingkungan ABRI. Kerjasama lainnya dilakukan pula dengan unsur-
unsur masyarakat yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundangan. (Ibid, hal.84-85)



                                                                    54
       Selain    itu,    persoalan     pelayanan     kesehatan    bagi     warga
PEPABRI merupakan salah satu kegiatan yang menjadi perhatian
bidang Kessos. Dalam hal ini, pengurus bidang tersebut melakukan
koordinasi dengan pimpinan ABRI dan Dinas Kesehatan untuk
memperoleh perawatan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Sementara itu, bidang kessos selalu berupaya menanamkan
pengertian      kepada     anggota      PEPABRI      tentang    prosedur    dan
kelengkapan administrasi yang dibutuhkan sebagai anggota asuransi
kesehatan serta cara memperoleh pelayanan kesehatan. (Suluh
PEPABRI No. 10, Agustus 1983, hal.32)
       Bahkan Yayasan Dharma Wirawan (Yamawan) yang didirikan
sejak tahun 1974 oleh Profesor Dr. Satrio sebagai Badan Ekstra
Struktural unit pelaksana PEPABRI telah menjalin kerjasama dengan
pihak Askes dan Kesabri. Kerjasama tersebut berupa penyuluhan
tentang cara memanfaatkan Tanda Kartu Peserta (TKP) Askes serta
cara memperolehnya melalui DPC PEPABRI. Tugas-tugas Yamawan,
yaitu melayani, menampung keluhan para anggota yang berhubungan
dengan pelaksanaan laporan kesehatan oleh Askes.
       Di samping itu, yayasan ini membantu Puskesmas, Poliklinik
dan Rumah Sakit terkait dalam menanggulangi masalah obat. Upaya
lain   adalah    menyediakan         fasilitas   layanan    kesehatan,   seperti
mendirikan balai pengobatan di setiap kantor cabang PEPABRI.
Namun, kegiatan ini baru terlaksana di DPP PEPABRI tingkat pusat
dan tingkat daerah serta beberapa DPD/DPC. Sementara untuk tingkat
anak cabang dan ranting masih mengalami beberapa hambatan. (Ibid,
hal.32)
       Sedangkan gerakan gotong royong dalam menghimpun dana
bantuan kematian telah dilaksanakan di setiap perwakilan PEPABRI.
Bahkan Yayasan Yamawan berperan aktif memberikan layanan dari
memandikan,       mengkafankan,         menyalatkan,       mengangkut    hingga
melaksanakan penguburan jenazah secara cuma-cuma kepada warga
PEPABRI yang benar-benar memerlukannya. Kegiatan sosial ini juga




                                                                              55
diberikan kepada masyarakat umum, terutama bagi para korban
musibah bencana alam.
      Dalam hal ini anggota PEPABRI yang memiliki bintang gerilya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak
dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atas biaya negara. Bagi ahli
waris yang ditinggalkan berhak menerima uang pensiun selama 12
bulan. Biaya pemakaman dari PT Asabri dan uang duka disampaikan
melalui Taspen Asabri sebesar tiga kali lipat penerimaan pensiun
terakhir almarhum.
      Sementara itu bagi anggota yang tidak memiliki bintang
Sewindu atau bintang Gerilya, ahli warisnya berhak menerima uang
pensiun peninggalan selama 6 bulan dan biaya pemakaman serta
uang duka sama dengan anggota yang mempunyai bintang gerilya.
Berkaitan    dengan    peraturan    perundangan     tersebut,    PEPABRI
berusaha membantu ahli waris yang mengalami kesulitan-kesulitan
dengan      jalan memberikan      penjelasan    kepada   ahli waris dan
menghubungkan dengan instansi-instansi terkait. (DPP PEPABRI,
Tahun 1994; hal.56-57)
      Usaha bidang Kesejahteraan Sosial lainnya yaitu penyediaan
perumahan      yang   dilakukan     Badan      Perencanaan      Perumahan
(Baperum) melalui kerjasama dengan PT. Asabri. Usaha perumahan
ini dikenal dengan KPR Hankam. Salah satunya, pada tanggal 1
September 1996 Ketua Umum PEPABRI Soesilo Soedarman telah
menandatangani MoU kerja sama antara PP PEPABRI dengan Perum
Perumnas. Selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 1996, kedua pihak
menandatangani perjanjian kerjasama antara Perum Perumnas
dengan PEPABRI dalam waktu 12 bulan dengan beberapa ketentuan.
Pertama, Perum Perumnas membangun 215 unit RSS-21 untuk
PEPABRI. Kedua, melakukan pengurusan kredit pemilikan rumah
dengan pihak bank pemberi (Bank Tabungan Negara/BTN). Ketiga,
menyelesaikan urusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) bagi
semua calon pembeli.




                                                                       56
      PP PEPABRI melakukan penyelesaian calon pembeli bagi
Purnawirawan     dan     Warakawuri      anggota    PEPABRI       dengan
memperhatikan persyaratan dari bank pemberi kredit / BTN. Meskipun
cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ditanggung oleh masing-masing
anggota PEPABRI yang telah mendapatkan KPR kepada bank
pemberi kredit/ BTN, namun PP PEPABRI membayar uang muka bagi
tiap unit sebesar 10% dari harga RSS. Salah satu contoh, pembeli
Purnawirawan dan Warakawuri anggota PEPABRI mendapat bantuan
uang muka dari DPP PEPABRI sebanyak Rp. 490.000,- dari harga Rp.
4.900.000,-. (A.A. Barnadi, 2009; hal.47)
      Sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU pada tanggal 11
September    1996,     pada   tanggal    20    Nopember    1996     telah
ditandatangani   perjanjian   kerja   sama    tentang   pemasaran    dan
penyediaan rumah bagi anggota PEPABRI antara Perum Perumnas
yang diwakili Ketua Urusan Perumahan. Pada tahap pertama dibangun
215 unit RSS-21 dengan lokasi di Binjai 50 unit, Parung Panjang Bogor
75 unit, Batu Suri Demak 29 unit, Semarang, Bandung, Wonorejo Solo,
masing-masing 62 unit.
      Adapun fasilitas bantuan perumahan anggota PEPABRI hanya
berlaku bagi Purnawirawan Bintara, Tamtama, Warakawuri dan
penerima pensiunan PNS Departemen Hankam golongan I dan II serta
jandanya yang belum mempunyai rumah dinas. Prioritas ini diberikan
kepada para anggota PEPABRI             yang harus keluar dari rumah
dinas/asrama ABRI dan mempunyai Bintang Gerilya atau Bintang lain.
      Perhatian bidang Kessos pun meluas hingga putra-putri anggota
PEPABRI yang di dalam sekolah/kuliahnya mempunyai prestasi.
Bidang Kessos PEPABRI mengusahakan beasiswa dari yayasan-
yayasan, terutama bagi putra-putri yang duduk di bangku sekolah SD,
SMP dan SMU. Beasiswa bagi para anak yatim piatu tersebut diurus
oleh yayasan Catur Dharma Yatim/Yaturmatim dengan Akte Notaris
No. 14 tanggal 29 September 1975.
      Selain itu Yayasan Panti Asuhan Seroja yang didirikan sejak
tahun 1978 menyelenggarakan panti asuhan bagi yatim piatu yang



                                                                      57
     berasal dari keluarga ex-Timor Timur dan keluarga TNI dan Polri.
     Bahkan kebijaksanaan pengurus yayasan lebih ditujukan untuk
     memberikan kesempatan bagi penyelesaian pendidikan anak-anak
     asuh hingga tingkat SLTA. Khusus bagi anak-anak yang ingin
     meneruskan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi ataupun akademi,
     Yayasan Panti Asuhan Seroja hendak membantu biaya untuk
     mengikuti ujian dan mendapatkan orang tua asuh.
           Semula usaha pendirian sekolah dari Taman Kanak-kanak
     sampai Sekolah Menengan Atas (SMA) dan perguruan tinggi hanya
     bertumpu pada prakarsa dan swadaya Yayasan Yamawan yang
     memiliki perwakilan di daerah. Sekolah dan Perguruan Tinggi yang
     telah didirikan oleh Yamawan antara lain :
           a)     Sekolah Kanak-kanak 3 buah, masing-masing berada di
                  Jawa Timur, Lampung dan Sulawesi.
           b)     Sekolah Dasar 2 buah di Lampung.
           c)     Sekolah Menengah Tingkat Pertama, juga umum dan
                  kejuruan sebanyak 18 buah, keberadaannya ada di jawa
                  Timur 5 buah, Lampung 3 buah dan Sulawesi Selatan 10
                  buah.
           d)     Sekolah Menengah Tingkat Atas dan kejuruan sebanyak
                  13 buah. Keberadannya ada di Jawa Timur 5 buah dan
                  Sulawesi Selatan 8 buah.
           e)     Perguruan Tinggi Universitas PEPABRI di Ujung
                  Pandang dan Universitas Balikpapan (UNIBA) di
                  Kalimantan Timur. (“Yayasan-Yayasan”, Mengenal Profil
                  PEPABRI; hal.82-83)

           Fakultas-fakultas yang ada di UNIBA yakni Fakultas Hukum,
     Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik Sipil dan Fakultas Sastra Inggris.
     Sedangkan fakultas-fakultas yang ada pada Universitas PEPABRI
     Ujung Pandang adalah Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas
     Ilmu Administrasi Negara. Bagi putra-putri Purnawirawan mendapatkan
     kemurahan untuk biaya masuk Perguruan Tinggi berupa potongan
     50%. Bagi putra-putri ABRI yang masih aktif mendapat potongan
     sebesar 25%. (DPP PEPABRI, Tahun 1994; hal 67-68)


d.   Bidang Pembinaan Mental dan Budaya




                                                                      58
            Berdasarkan ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN
     yang menyatakan bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah
     pembangunan manusia        Indonesia seutuhnya, bidang Pembinaan
     Mental dan Budaya PEPABRI melakukan berbagai kegiatan. Dalam
     konteks persoalan tersebut budaya politik yang dikembangkan berupa
     nilai-nilai, kepercayaan dan sikap yang berpijak pada Pancasila. Dalam
     membentuk persepsi dan sikap politik warga negara, budaya politik
     merupakan sub sistem kebudayaan pada umumnya. Pembinaan
     budaya politik harus senantiasa berpijak pada realitas kebudayan
     nasional sebagai salah satu karakter bangsa Indonesia.
            Namun, oleh karena rumitnya lingkup kebudayaan bangsa
     Indonesia maka upaya pemantapan nilai Pancasila dilaksanakan
     melalui program Pendoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4).
     Program ini dimaksudkan untuk membentuk persepsi dan sikap politik
     yang sehat dan kreatif terhadap sistem politik Indonesia. (Suluh
     PEPABRI, No.9, April 1983). Dalam keterbatasan anggaran, PEPABRI
     berpartisipasi aktif memasyarakatkan P4. PEPABRI mengikutsertakan
     anggota-anggotanya dalam Penataran P4 yang dilaksanakan oleh BP
     7, baik tingkat pusat maupun daerah. Dari penataran-penataran
     tersebut   diharapkan    para   anggota   dapat    mengamalkan    dan
     mensosialisasikan kepada anggota masyarakat.
            Dalam rangka meningkatkan ketaqwaan dikalangan anggota
     PEPABRI, bidang Bintalbud memanfaatkan para Purnawirawan ABRI
     yang berpengalaman menjabat sebagai rohaniawan untuk memberikan
     ceramah tentang keagamaan / kepercayaan kepada Tuhan Yang
     Maha   Esa.   Kegiatan    tersebut,   disamping   untuk meningkatkan
     ketaqwaan anggota kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga dapat
     dimanfaatkan sebagai jalur pemasyarakatan          P4 dalam rangka
     meningkatkan kerukunan antar lintas agama para anggota PEPABRI,
     khususnya dan masyarakat, umumnya.


e.   Bidang Kewanitaan dan Warakawuri




                                                                        59
        Bagi seorang istri sah anggota ABRI maupun Purnawirawan
yang suaminya meninggal dunia karena gugur ataupun sakit, sesuai
PP Nomor: 36 Tahun 1968 disebut Warakawuri. Munculnya gagasan
untuk membentuk satu bidang khusus untuk Warakawuri diawali pada
tahun 1974 dalam Munas PEPABRI di Pandaan Jawa Timur. Dalam
kenyataannya jumlah Warakawuri dari tahun ke tahun semakin
meningkat yang tentu saja membawa kesulitan pengurus PEPABRI
untuk mengatasi masalah-masalah yang menyangkut kewarakawurian.
        Pada kongres kowani tahun 1983, bidang Warakawuri PEPABRI
telah mengirimkan anggotanya untuk duduk didalam kepengurusan
Kowani, sejak saat itu bidang KeWarakawurian ikut serta dalam semua
kegiatan yang diadakan oleh Kowani baik dalam forum nasional
maupun internasional. Semakin meningkatnya peran Warakawuri di
lingkungan PEPABRI maupun di Kowani, pada Munas PEPABRI ke IX
tahun 1987 terjadi perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut
kepentingan warkawuri, khususnya AD Bab I Pasal 1 ayat 2 yang
memaknai Warakawuri sebagai anggota PEPABRI tidak hanya
mengkhususkan pada urusan masalah kewarakawurian; tetapi juga
melibatkan diri dalam pembangunan nasional. Sejak diadakannya
Munas IX tahun 1987 sebutan bidang kewarakawurian didalam
keanggotaan Kowani diganti menjadi           bidang Kewanitaan dan
Warakawuri PEPABRI (DPP PEPABRI, Tahun 1992; hal.5)
        Program kerja bidang kewanitaan dan Warakawuri yang telah
dilaksanakan dibagi dalam dua kegiatan program yaitu ke dalam dan
ke luar. Ke dalam, kegiatan bidang ini melakukan pembinaan terhadap
Warakawuri yang duduk dalam pengurusan Kowani dan Yayasan-
yayasan melalui pertemuan yang dilakukan dua kali dalam setahun.
Tugas    lainnya   yaitu   mendorong   dan   menganjurkan    anggota/
Warakawuri membentuk koperasi primer atau pra koperasi di
lingkungan yang jauh dengan Primkop. Bidang kewanitaan dan
Warakawuri    menyelenggarakan     pula   pendidikan   dan   pelatihan
perawatan bayi maupun balita serta manula bagi remaja putri dari




                                                                   60
     Purnawirawan dan Warakawuri terutama anak-anak yang putus
     sekolah SLTA-SLTP.
           Pasca pendidikan dan pelatihan, mereka disalurkan untuk
     memperoleh pekerjaan. Ke luar, bidang Kewanitaan dan Warakawuri
     menugaskan wakilnya duduk sebagai pengurus di organisasi wanita.
     Dalam rangka memperingati hari besar Nasional diselenggarakan bakti
     sosial yang ditujukan kepada masyarakat yang tertinggal, seperti
     kegiatan pengobatan cuma-cuma dan pemberian bingkisan berupa
     pangan dan lain-lain.
           Disamping itu, komunikasi dengan organisasi Dharma Pertiwi
     pun terus terbina salah satunya pada bulan Oktober 1997 bidang
     Kewanitaan PP PEPABRI mengadakan kunjungan ke PP Dharma
     Pertiwi di jalan Cendana, Jakarta guna mempererat hubungan
     Keluarga    Besar    ABRI    (KBA).     Kunjungan    ini,   antara   lain
     manginformasikan tentang rencana penyelenggaraan Munas XI
     PEPABRI pada tanggal 14 – 16 Nopember 1997. Dalam pertemuan ini
     dipaparkan upaya peningkatan terhadap peran Warakawuri PEPABRI
     serta komunikasi dengan Dharma Pertiwi maupun organisasi Keluarga
     Besar ABRI, baik di tingkat Pusat maupun Daerah.


f.   Bidang Organisasi
           Konsolidasi organisasi merupakan upaya pembenahan terhadap
     organisasi yang bersifat intern agar roda organisasi berjalan efektif dan
     efesien dalam mencapai tujuan. Musyawarah Nasional sejak tahun
     1967 merupakan salah satu sarana yang penting dalam rangka
     konsolidasi organisasi PEPABRI. Demikian pula penyelenggaraan
     Musyawarah     Daerah    (Musda),     Musyawarah    Cabang    (Muscab),
     Musyawarah Anak Cabang (Musancab) dan Musyawarah Ranting
     (Musranting) serta agenda-agenda lain seperti Rapat Kerja Pusat
     (Rakerpus), Rapat Kerja Daerah (Rakerda) merupakan sarana
     konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. (AA.
     Barnadi, Tahun 2009; hal. 33)




                                                                           61
      Sebagai upaya konsolidasi organisasi PEPABRI pasca peristiwa
G30S/PKI 1965, Munas IV di Tawangmangu Solo pada tanggal 20
Agustus sampai dengan 1 September 1967 menghasilkan beberapa
keputusan.     Diantaranya,    persetujuan      terhadap    kebijaksanaan
PEPABRI periode 1967-1968 tentang pemecatan anggota yang terlibat
G30S/PKI dari tingkat pusat sampai tingkat ranting serta memilih dan
mengangkat kembali Widya Pranata sebagai Ketua Umum PB
PEPABRI. Keputusan Munas selanjutnya, yaitu mengubah Catur
Dharma PEPABRI yang disesuaikan dengan tekad dan perjuangan
Orde Baru serta menetapkan semboyan Sekali pejuang tetap pejuang
dan sekali prajurit tetap prajurit sebagai jiwa dan semangat setiap
Purnawirawan dan Warakawuri ABRI. (DPP PEPABRI, tahun 1994,
hal.38)
      Pada     tanggal    2   hingga      5   Februari   1971   PEPABRI
menyelenggarakan     Munas      V    di   Bandung    yang   menghasilkan
kesepakatan tentang pentingnya pembinaan terhadap generasi muda
sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan
nasional. Pembinaan itu dilakukan dengan cara memberikan bekal
ketrampilan,   kepemimpinan,        kesegaran    jasmani,   daya   kreasi,
patriotisme khususnya kepada putra/putri Purnawirawan ABRI. Oleh
karena itu dalam Munas VII tahun 1977 dalam merealisasikan masalah
pembinaan generasi muda perlu dibentuk sebuah wadah organisasi
Forum Komunikasi Putra Putri Indonesia (FKPPI).
      Dalam      rangka       merealisasikan      pembentukan      FKPPI
sebagaimana diamanatkan dalam Munas VII tahun 1977 maka pada
tanggal 7 Agustus tujuh orang putra-putri Purnawirawan ABRI yakni
Drs. Surya Paloh, Agus Santoso, Drs. Karel Waas, Cokro Supriyadi,
Cipto Haribowo (Alm) dan Ir. Wisnu Batubara dan Yuseno mendirikan
Forum Komunikasi Putra Putri Indonesia (FKPPI) dengan ikrar
Meneruskan cita-cita proklamasi berlandaskan ideologi Pancasila dan
UUD 1945. oleh karena itu arah perjuangan FKPPI sebagai salah satu
unsur Keluarga Besar segaris dengan perjuangan ABRI. (Suluh
PEPABRI No. 24, Juli 1988, hal. 32)



                                                                       62
       Pengembangan jiwa kepemimpinan dikalangan generasi muda
pada umumnya dan FKPPI khususnya perlu dilakukan melalui
pendidikan non formal, seperti latihan pengembangan kepemimpinan
dari berbagai tingkat yakni pengurus cabang untuk tingkat dasar,
Pengurus daerah untuk tingkat lanjutan, pengurus pusat untuk tingkat
nasional. (Suluh PEPABRI No.9, April 1983)
       Dalam rangka memantapkan jati diri dan membina semangat
juang PEPABRI untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan
negara, pada tahun 1980 DPP PEPABRI membentuk panitia untuk
menciptakan atribut TNI. Panitia tersebut diketuai oleh H. Mansjoer,
Sekretaris Jenderal DPP PEPABRI. Panitia kemudian mengadakan
sayembara diantara keluarga besar PEPABRI untuk menciptakan
lambang PEPABRI, Hymne PEPABRI, dan Mars PEPABRI.
       Tim juri yang terdiri dari orang yang berada di luar organisasi
PEPABRI tidak mendapatkan hasil ciptaan yang memadai. Oleh
karena itu DPP PEPABRI pada akhirnya memutuskan “Lambang
PEPABRI” hasil ciptaan Panitia Atribut PEPABRI yang dipilih sebagai
lambang PEPABRI. Lambang PEPABRI merupakan tanda kenal diri
dari PEPABRI yang mengandung ciri, sifat dan tujuan organisasi.
Disamping      itu   lambang   tersebut     merepresentasikan     kejayaan
keluhuran dan kebesaran PEPABRI yang diartikan purna tugas
anggota    tidak     menghentikan    kesetiaan     dan    pengabdian   para
Purnawirawan terhadap bangsa dan negara. Sedangkan Hymne
PEPABRI dan Mars PEPABRI dipilih ciptaan Mayor (Purn) Tannyono
dari   Solo.   Untuk    pertama     kali   Hymne    dan    Mars   PEPABRI
diperdengarkan secara resmi dihadapan seluruh peserta Rakerpus I
PEPABRI di Cibubur Jakarta pada tanggal 27 Juli 1983 dan dihadiri
juga oleh Mayor Tannyono (A.A. Barnadi, 2009; hal.38-39)
       Selanjutnya sifat keanggotaan yang longgar menyebabkan
banyak Purnawirawan dan Warakawuri tidak menjadi anggota
PEPABRI. Dalam mengatasi persoalan ini, PEPABRI melakukan
kerjasama dengan pimpinan ABRI dan menghasilkan keputusan
berdasarkan Skep Nomor: 03/PP/1994. Oleh karena itu setiap wisuda



                                                                         63
Purnawirawan, pimpinan PEPABRI turut hadir dalam acara tersebut.
Pada kesempatan itu para Purnawirawan baru langsung memperoleh
kartu Askes, KTA dan beberapa atribut PEPABRI. Namun Upaya ini
baru   terlaksana   dikalangan   Perwira    Tinggi    (Pati),    sedangkan
perekrutan   dengan    cara   tersebut   belum   menyentuh        ketingkat
Purnawirawan Perwira Menengah ke bawah.
       Dalam   usaha    memantapkan        organisasi,    melalui    Surat
Keputusan No. 166/DPP/1985 tanggal 19 Maret 1985 DPP PEPABRI
berhasil membentuk Dewan pertimbangan Pusat (Wantim) sebagai
badan yang bersifat ekstra struktural. Pada tanggal 13 Juli 1982 di
Wisma Kartika Eka Paksi, Jakarta diselenggarakan sidang yang
dipimpin oleh Ketua Umum DPP PEPABRI Jenderal TNI (Purn)
Makmun Murod dengan menetapkan Jenderal TNI (Purn) Widodo
sebagai Ketua Dewan. Dewan yang beranggotakan 45 orang dibentuk
di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang. Adapun pembentukan ini
dimaksudkan untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat
kepada DPP PEPABRI, terutama mengenai kehidupan dan kegiatan
organisasi serta permasalahan nasional.
       Produk-produk    Dewan     Pertimbangan       Pusat      sehubungan
dengan masalah nasional yang diterima oleh DPP PEPABRI dari
Wantim kemudian diserahkan pada Menhankam/Pangab selaku
pelindung. Sedangkan produk yang terkait dengan kehidupan dan
kegiatan organisasi dijadikan landasan oleh DPP PEPABRI untuk
mengambil kebijaksanaan/keputusan dalam rangka mengembangkan
dan meningkatkan organisasi.
       Keanggotaan Wantim Pusat terdiri dari semua unsur mencakup
Purnawirawan, Warakawuri, Perip, FKPPI, Karyawan ABRI non
organik, dan anggota ex officio dari anggota DPP PEPABRI dengan
perincian dari unsur AD 10 orang, AL tujuh Orang, AU lima orang, dan
Polri tujuh orang. Dari unsur Perib dan FKPPI masing-masing dua
orang, sedangkan dari Warakawuri diwakili satu orang. Jumlah
seluruhnya menjadi 45 orang. (Suluh PEPABRI Edisi No.15, Juli 1985,
hal.44-45)



                                                                        64
       Pengurus inti Wantim Pusat yang berjumlah enam orang
merepresentasikan sifat integrasi Ketua Dewan dari unsur TNI AD
yang didampingi tiga Wakil Ketua dari unsur TNI AL, TNI AU dan Polri.
Tiga wakil ketua adalah Laksdya TNI (Purn) O.B. Syaaf, Marsekal TNI
(Purn) Suwoto Sukendar, dan Letjen Pol (Purn) Suyud Bin Wahyu,
sedangkan Sekretaris adalah Mayjen Pol (Purn) Djunarso dan
Wakilnya Brigjen Marinir (Purn) Santoso. Nama-nama ini dipilih sendiri
oleh Ketua Dewan selaku formatur tunggal yang memberikan
kesepakatan terhadap sidang DPP PEPABRI dalam menentukan
susunan pengurus Dewan Pertimbangan.
      Dalam sidang DPP PEPABRI itu, Ketua Dewan Umum DPP
PEPABRI Makmun Murod menekankan beberapa pegangan sebagai
bekal kegiatan Wantim. Salah satunya, setiap kegiatan baik dibidang
politik, ekonomi, sosial, budaya maupun hankam, organisasi PEPABRI
senantiasa bertitik tolak pada semua keputusan Munas ke VIII dalam
bulan Oktober 1981 yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Warga,
Memenangkan     Pemilu    1982   dan   Sidang   Umum     MPR    1983,
Melanjutkan Perjuangan 1945 Demi Pemantapan Pembangunan
Nasional”.
      Sementara itu hubungan PEPABRI dengan pemerintah, badan-
badan legislatif dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta dan
organisasi kekuatan sosial politik diatur dalam Undang-Undang
nomor.8 tahun 1985. Hubungan itu selalu dibina dan dipelihara baik
dalam rangka melaksanakan fungsi, hak dan kewajiban maupun dalam
rangka meningkatkan citra dan konsolidasi PEPABRI.
      Berdasarkan ketentuan Bab VII Pasal 13, 14, dan 15 UU No.8
tahun 1985 tersebut organisasi kemasyarakatan dapat dibekukan
apabila PEPABRI melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan
dan ketertiban umum, menerima bantuan dari pihak asing tanpa
persetujuan pemerintah maupun memberikan bantuan kepada pihak
asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.
      Adapun hubungan PEPABRI dengan badan-badan legislatif
didasarkan kepada UU no. 8 tahun 1985 Bab III Pasal 5 yang tertuang



                                                                   65
dalam Anggaran Dasar PEPABRI Bab II Pasal 4. Hubungan ini
bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang PEPABRI. Ditingkat
nasional, informasi PEPABRI disampaikan pada DPR/MPR, dan untuk
tingkat daerah disampaikan pada DPRD. Selain itu, materi harus
bersifat konstruktif melalui anggota pimpinan PEPABRI yang duduk
dalam legislatif. (DPP PEPABRI, Mengenal PEPABRI, Pancatringsat
Warsa, 12 September 1954 – 1974, hal.49-50)
      Hubungan PEPABRI dengan ABRI telah dijabarkan dalam Surat
Keputusan Menhankam/Pangab Nomor: Skep 614/VI/1982 tanggal 1
Juni 1982, berisi ketentuan :
1)    PEPABRI membantu ABRI dalam mendukung dan membela
      Pancasila dan UUD 1945.
2)    PEPABRI dapat merupakan jembatan antara ABRI dengan
      kekuatan sosial lainnya.
3)    PEPABRI membantu mewujudkan tradisi dan idealisme
      perjuangan.
4)    PEPABRI diharapkan mampu melaksanakan tugas sebagai
      kekuatan sosial dan sebagai cadangan nasional.

      Adanya dasar Surat Keputusan tersebut, PEPABRI dari tingkat
Pusat sampai tingkat Ranting harus bekerjasama dengan ABRI.
Dengan demikian Keluarga Besar PEPABRI yang terdiri dari
PEPABRI, Perip Purnagarini dan FKPPI dalam kehidupan politiknya
harus selalu berpegang teguh kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit
dan Tribrata.
      Hubungan PEPABRI, disamping dengan Dharma Pertiwi
dilakuan pula dengan organisasi-organisasi lainnya, yaitu IKKA, Persib
Kartika Chandra Kirana, Jala Sena Serta Pia Ardya Garini, dan
Bhayangkari. Adapun hubungan PEPABRI dengan Dharma Pertiwi
didasarkan pada doktrin kejuangan ABRI, yakni Catur Dharma Eka
Karya (CADEK) sebagai dasar tugas pokok ABRI yang bersifat empat
matra. Namun demikian pada hakekatnya tugas tunggal ABRI
ditujukan bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara berdasarkan
Pancasila. (Pusjarah TNI, Sejarah TNI Jilid IV (1966-1983), tahun
2000, hal.29-30)




                                                                   66
4.   Konsolidasi Organisasi PEPABRI dari Tingkat Pusat hingga Ranting
           PEPABRI sebagai wadah pembinaan terhadap potensi purnawirawan
     ABRI terdiri dari organisasi tingkat Pusat, Daerah, Cabang, Anak Cabang dan
     Ranting. Setiap Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa hanya
     dapat mendirikan satu organisasi tingkat Daerah yang meliputi minimal tiga
     cabang dan memperoleh pengesahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
     Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dipilih dan diangkat oleh Musyawarah
     Daerah (Musda) sebagai penanggung jawab dalam membina, mengelola dan
     mengarahkan jalannya organisasi dan Program Kerja tingkat Daerah,
     Cabang, Anak Cabang dan Ranting di daerah masing-masing. Beberapa
     kegiatan yang dilakukan DPD.
           Setiap Daerah Tingkat II/Kabupaten/Kotamadya dapat mendirikan satu
     organisasi tingkat cabang yang beranggotakan minimal 100 orang. Pendirian
     organisasi tingkat cabang harus memperoleh pengesahan dari DPP dan
     pelantikannya dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) setempat atas
     nama DPP. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dipilih dan diangkat oleh
     Musyawarah Cabang (Muscab) sebagai penanggung jawab dalam membina,
     mengelola dan mengarahkan jalannya organisasi ditingkat Cabang, Anak
     Cabang dan Ranting di daerah/wilayah Kabupaten/Kotamadya masing-
     masing.
           Setiap wilayah Kecamatan hanya dapat didirikan satu organisasi
     tingkat Anak Cabang (ANCAB) yang sedikitnya beranggotakan minimal 30
     orang. Berdirinya organisasi tingkat Anak Cabang harus disahkan oleh DPD.
     Pengurus Anak Cabang (PAC) dipilih dan diangkat oleh Rapat Anak Cabang
     sebagai penanggung jawab dalam membina, mengelola dan mengarahkan
     jalannya organisasi dan Program Kerja tingkat Anak Cabang dan Ranting di
     wilayah Kecamatan masing-masing.
           Setiap Kelurahan/Desa dan yang setingkat hanya dapat didirikan satu
     organisasi tingkat Ranting dengan anggota minimal 10 orang. Berdirinya
     organisasi tingkat Ranting harus disahkan oleh DPC. Pengurus Ranting (PR)
     dipilih dan diangkat oleh Rapat Ranting sebagai penanggung jawab dalam
     membina, mengelola dan mengarahkan jalannya organisasi dan Program




                                                                             67
Kerja tingkat Ranting di Kelurahan/Desa masing-masing. (Suluh PEPABRI,
Nomor 10 Agustus 1983, hal. 40-41).
      Untuk menduduki kepengurusan dalam organisasi PEPABRI diadakan
suatu musyawarah bersama baik di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang.
Musyawarah Nasional         (Munas) merupakan lembaga yang mempunyai
kekuasaan tertinggi dalam organisasi. Keanggotaan Presidium Munas
diupayakan mencerminkan integritas organisasi yang mewakili unsur
Angkatan dan Polri yang terdiri dari dua orang dari DPP, satu orang dari DPD
di Jawa, dan satu orang, masing-masing dari DPD Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara (Bali, NTB, NTT), Maluku dan Irian Jaya serta satu
orang dari Warakawuri.
      Musyawarah Daerah (Musda) adalah Musyawarah antar cabang di
daerah dan merupakan forum yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam
struktur organisasi di tingkat daerah yang dilaksanakan selambat-lambatnya
satu tahun pasca Munas dengan kewenangan-kewenangan. Diantaranya,
Pertama, merumuskan kebijaksanaan DPD dan menyusun rencana serta
program kerja di Daerah berdasarkan hasil Munas dan kebijaksanaan dari
DPP. Kedua, memilih dan mengangkat DPD baru selaku pimpinan tingkat
Daerah untuk masa bakti berikutnya.
      Di bawah Musda terdapat Musyawarah Cabang (Muscab) yang
mempunyai kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi tingkat Cabang.
Muscab    memiliki   wewenang,    merumuskan    kebijaksanaan    DPC    dan
menyusun rencana serta program kerja di Cabang berdasarkan hasil
Munas/Musda dan pengarahan dari DPD.Selain itu Muscab berwenang pula
memilih dan mengangkat DPC yang baru selaku pimpinan tingkat Cabang
untuk masa bakti berikutnya.
      Muscab telah dilaksanakan antara lain di Lombok Barat, NTB. Muscab
tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1986 dengan tema
“Meningkatkan Konsolidasi Organisasi dalam Menunjang Suksesnya Repelita
IV dan Pemilu 1987”. Muscab Lombok Barat yang melibatkan Keluarga Besar
PEPABRI, PERIP dan FKPPI menunjukan adanya kekompakan, kerukunan
antara orang tua dan putra-putrinya dalam FKPPI. (Suluh PEPABRI Nomor
17, tahun 1986, hal. 38).



                                                                         68
        Sedangkan untuk tingkat Anak Cabang dan Ranting, organisasi
PEPABRI menyelenggarakan          Rapat     yang   merupakan   forum   dengan
kekuasaan tersendiri dalam struktur organisasi tingkat Ancab (Anak Cabang).
Adapun kewenangan yang dimiliki Rapat Anak Cabang (Rancab) yaitu
merumuskan kebijaksanaan PAC dan menyusun rencana serta program kerja
di tingkat Ancab berdasarkan hasil Musda/Muscab dan pengarahan dari DPC.
Rapat tersebut berwenang pula memilih dan mengangkat PAC yang baru
untuk masa bakti berikutnya.
        Rapat Ranting sebagai forum yang mempunyai kekuasaan tersendiri
dalam     struktur   organisasi   tingkat   Ranting   mempunyai    wewenang
merumuskan kebijaksanaan PR dan menyusun rencana serta program kerja
di tingkat Ranting berdasarkan hasil Muscab/Rancab dan pengarahan dari
PAC. Rapat tersebut berwenang pula memilih dan mengangkat PR yang baru
untuk masa bakti berikutnya.
        Selain Musyawarah Nasional, di tingkat atas PEPABRI terdapat forum
serupa Rapat Kerja Tingkat Pusat (Rakerpus). Dalam Anggaran Dasar (AD)
PEPABRI pasal 33 yo ART pasal 20, Rakerpus PEPABRI diadakan dua kali
dalam    lima   tahun.   Penyelenggaraan Rakerpus Pertama yaitu         pada
pertengahan masa bakti dan Rakerpus Kedua pada enam bulan menjelang
Munas (paling lambat). Rakerpus ini dilaksanakan sebagai salah satu
kegiatan dalam memenuhi kewajiban organisasi.
        Tujuan Rakerpus I, yaitu Pertama, mengadakan evaluasi terhadap
perlaksanaan rencana dan program kerja organisasi yang meliputi bidang-
bidang ekonomi/koperasi, sosial budaya, kesejahteraan sosial, politik,
kewarakawurian, organisasi/administrasi. Kedua, mengadakan inventarisasi
hambatan dan permasalahan sesuai dengan kebijaksanaan dan kemampuan
organisasi. Ketiga, memberikan bimbingan dan pengarahan serta pedoman
untuk melaksanakan rencana dan program kerja selanjutnya. Sedangkan
Rakerpus II bertujuan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang
kegiatan dan hasil-hasil yang telah dicapai serta perkembangan organisasi
pada umumnya. Selanjutnya Rakerpus II bertujuan pula mengumpulkan dan
menghimpun data sebagai bahan masukan untuk Munas yang akan datang.




                                                                           69
      Salah satunya Rakerpus I diadakan pada pertengahan masa bakti,
yakni bulan Juli 1983 dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaan program
organisasi selama lebih kurang 2,5 tahun serta memberi bimbingan dan
pengarahan dalam melaksanakan program selanjutnya. Sedangkan Rakerpus
II PEPABRI yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1986 mempunyai
tujuan, Pertama, memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan
dan hasil yang dicapai serta perkembangan organisasi pada umumnya.
Kedua, mengumpulkan dan menghimpun data sebagai bahan masukan bagi
pelaksanaan Munas yang akan datang.
      Rakerpus II tahun 1986 berlangsung selama tiga hari dari tanggal 21
sampai dengan 23 April 1986, diikuti oleh DPP PEPABRI serta para ketua
dan sekretaris DPP PEPABRI seluruh Indonesia. Sebelumnya dalam
Rakerpus I tahun 1983 peserta berasal dari 26 propinsi. Dalam Rakerpus II ini
terdapat tambahan peserta dari perwakilan Purnawirawan propinsi Timor
Timur yang selanjutnya direncanakan untuk ditingkatkan menjadi Dewan
Pimpinan Daerah PEPABRI wilayah Timor Timur.
      Rakerpus II 1986 ini diupayakan mengadakan evaluasi melalui rapat-
rapat mikro lanjutan terhadap pelaksanaan program organisasi hasil Munas
VIII tahun 1981. Dalam Rakerpus II dibahas dan disiapkan beberapa
rancangan keputusan Musyawarah Nasional, diantaranya berupa rancangan
keputusan tentang program umum masa bakti lima tahun berikutnya, meliputi
bidang    politik,   ekonomi,   sosial   budaya,   kesejahteraan   sosial   dan
kewarakawurian. Rancangan keputusan tersebut dipersiapkan oleh kelompok
kerja DPP PEPABRI dan diedarkan kepada DPD PEPABRI seluruh Indonesia
untuk dibahas dan dimantapkan oleh Komisi yang dibentuk dalam rapat kerja
ini. Hasil pembahasan Komisi dimanfaatkan untuk menyempurnakan
rancangan keputusan Munas. (Suluh PEPABRI Nomor 17 tahun 1986, hal.
15-16).
      Sementara itu, di tingkat Daerah diadakan Rapat Kerja Daerah
(Rakerda) yang dilaksanakan minimal satu kali dalam masa bakti lima tahun.
Adapun tujuan Rakerda, yakni :
1)    Mengadakan evaluasi tentang pelaksanaan rencana dan program kerja
      Daerah.



                                                                             70
2)    Mengadakan inventarisasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi
      serta mencari dan merumuskan upaya untuk mengatasinya sesuai
      dengan kemampuan Daerah.
3)     Mengumpulkan data sebagai bahan masukan untuk menghadapi
      Rakerpus.
      Di tingkat Cabang, terdapat Rapat Kerja Cabang (Rakercab) yang
diadakan minimal satu kali selama masa bakti tiga tahun. Rakercab bertujuan;
1)    Mengadakan evaluasi tentang pelaksanaan rencana dan program kerja
      Cabang.
2)    Mengadakan inventarisasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi
      serta mencari dan merumuskan upaya untuk mengatasinya sesuai
      dengan kemampuan Cabang.
3)     Mempersiapkan dan merumuskan materi Muscab dan sekaligus
      dijadikan/dipakai sebagai bahan masukan untuk menghadapi Rakerda.
      Di tingkat Anak Cabang (Ancab) terdapat Rapat Kerja Anak Cabang
(Raker Ancab) yang diadakan minimal satu kali selama masa bakti dua tahun.
Raker Ancab bertujuan mengadakan evaluasi tentang pelaksanaan rencana
dan program kerja tingkat Anak Cabang dan mengadakan inventarisasi
hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta merumuskan upaya untuk
mengatasinya sesuai dengan kemampuan Anak Cabang. Disamping itu rapat
tersebut bertujuan pula mempersiapkan dan merumuskan materi Rancab
sebagai bahan masukan untuk menghadapi Rakercab.




                                                                         71
72

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1053
posted:5/5/2010
language:Indonesian
pages:46