UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan

Document Sample
UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Powered By Docstoc
					  UU No. 2 Tahun 2004 Tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
             Industrial


                    Kenny Wiston Law Offices
                  American Grill Building 6th Floor
   Jl. Tanjung Karang No. 2, Dukuh Atas, Jakarta Pusat 10230
    E-mail: k.wiston@biz.net.id, http://www.kennywiston.com
     Undang-undang Yang Terkait Dengan
             Ketenagakerjaan
   Undang-Undang Nomor      21   tahun   2000   tentang   Serikat
    Pekerja/Serikat Buruh;

   Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

   Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian
    Perselisihan Hubungan Industrial;

   Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan
    Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
     SISTEMATIKA UU NO. 2 TAHUN 2004

UU No. 2 Tahun 2004 terdiri dari 8 Bab, yaitu:


1.   Bab I (Pasal 1 – 5) tentang Ketentuan Umum (Definisi, dan Ruang
     Lingkup secara Umum);

2.   Bab II (Pasal 6 – 54) tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan
     Hubungan Industrial (Penyelesaian Bipatrit, Konsiliasi, Mediasi, dan
     Arbitrase);

3.   Bab III (Pasal 55 -80) tentang Pengadilan Hubungan Industrial
     (Ruang Lingkup PHI; Hakim, Panitera, Panitera Pengganti PHI
     secara Umum);

                                                               4. …
 4.   Bab IV (Pasal 81 – 115) tentang Penyelesaian Perselisihan Melalui
      PHI (Hukum Acara dalam PHI, Pengambilan Putusan, dan Upaya
      Hukum Kasasi);
5.    Bab V (Pasal 116 – 122) tentang Sanksi Administrasi dan
      Ketentuan Pidana (bagi Mediator, Panitera, Konsiliator, Arbiter);

 6.   Bab VI (Pasal 123) tentang Ketentuan Lain-lain;

 7.   Bab VII (Pasal 124) tentang Ketentuan Peralihan;

 8.   Bab VIII (Pasal 125 - 126) tentang Ketentuan Penutup (Tidak
      Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang
      Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan Undang-undang Nomor
      12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan
      Swasta);
     Jenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial

    Definisi Perselisihan Hubungan Industrial:
    Adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan
    antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh
    atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan
    mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK
    dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam
    satu perusahaan.

    Perselisihan Hak;
     Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat
     adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan
     peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja, Peraturan
     Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;


                                            Perselisihan Kepentingan;
   Perselisihan Kepentingan;
    Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya
    kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan
    syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, atau
    Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
   Perselisihan PHK;
    Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat
    mengenai PHK, yang dilakukan oleh salah satu pihak;
   Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
    Perselisihan antara SP/SB dengan SP/SB lain hanya dalam satu
    perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai
    keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.
     Alur PPHI dalam UU No. 2 Tahun 2004
1.   Perundingan Bipatrit – Perjanjian Bersama;
2.   Mediasi/Instansi Pemerintah:
       Perselisihan Hak;

       Perselisihan Kepentingan;

       Perselisihan PHK;

       Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan.

3.   Konsiliasi:
       Perselisihan Kepentingan;

       Perselisihan PHK, dan;

       Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan;

4.   Arbitrase
       Perselisihan Kepentingan;

       Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan;

5.   Pengadilan Hubungan Industrial
      Kemungkinan Kendala-Kendala Pelaksanaan
               UU No. 2 Tahun 2004


   Perselisihan Mengenai PHK dan Perselisihan Mengenai Hak
    tidak dapat diselesaikan di Arbitrase;

   Pencabutan Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Kesalahan Berat
    untuk PHK akan memperlama proses penyelesaian;
   SDM: Hakim Ad Hoc Tidak Harus berlatar Belakang Hukum, hanya
    21 hari dalam pelatihan dan pendidikan bagi Hakim Ad Hoc;
   Sarana dan Prasarana: 33 gedung Pengadilan untuk PHI, 3 di PN,
    sisanya gedung bekas P4D dan P4P;
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DENGAN MUSYAWARAH BIPATRIT
        Akta Bukti
      Pendaftaran
   Perjanjian Bersama



 Didaftarkan ke PHI pada
       PN setempat




  PERJANJIAN BERSAMA




       SEPAKAT                     Max. 30 Hari (Ps. 3 (2))                 TIDAK SEPAKAT

                                                              RISALAH
                     RISALAH
                     PERUNDINGAN     BIPATRIT                 PERUNDINGAN




            PEKERJA /
         SERIKAT PEKERJA              PERSELISIHAN                          PENGUSAHA
Alur Penyelesaian Mediasi
                            Akta Bukti
                          Pendaftaran
                       Perjanjian Bersama



                     Didaftarkan ke PHI pada
                           PN setempat
                                                         PHI
                    PERJANJIAN BERSAMA


                             Sepakat
                                                      Tidak Sepakat

                                Paling lama 30 hari Mediator
                                akan mengeluarkan Anjuran
                                         (Pasal 15)

                                        Mediasi

                                         Jika Tidak
                                          Memilih
     Konsiliasi                                                       Arbitrase
                                 2 Pilihan Penyelesaian
                                    akan ditawarkan

                                        Instansi
                                    Ketenagakerjaan
                                       Setempat
     Alur Penyelesaian Konsiliasi


    Akta Bukti
   Pendaftaran
    Perjanjian
    Bersama


 Didaftarkan ke PHI
 pada PN setempat
PERJANJIAN BERSAMA          PHI

     Sepakat
                         Tidak Sepakat

          Paling lama 30 hari
                                              Mediasi
           Konsiliator akan
         mengeluarkan Anjuran
               (Pasal 25)
                                            Jika Tidak
                                             Memilih
            Konsiliasi                                            Arbitrase
                                         2 Pilihan Penyelesaian
                                            akan ditawarkan

                                               Instansi
                                           Ketenagakerjaan
                                              Setempat
   Alur Penyelesaian Arbitrase
                                                   Akta Bukti
                                                 Pendaftaran
                                              Perjanjian Bersama



                                              Didaftarkan ke PHI pada
                                                    PN setempat               MA
                                              PERJANJIAN BERSAMA



                                                    Sepakat             Tidak Sepakat


                          Mediasi               Paling lama 30 hari Arbiter
                                                akan mengeluarkan Anjuran
                                                         (Pasal 40)
Konsiliasi                 Jika Tidak
                            Memilih                 Arbitrase

                     2 Pilihan Penyelesaian
                        akan ditawarkan
                           Instansi
                       Ketenagakerjaan
                          Setempat
Upaya Hukum Terhadap Putusan Arbitrase
Salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan
pembatalan putusan Arbitrase dalam hal:
1.   Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah
     putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu;
2.   Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat
     menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
3.   Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu
     pihak dalam pemeriksaan perselisihan;
4.   Putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial; atau
5.   Putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
        Penyelesaian Perselisihan Melalui
         Pengadilan Hubungan Industrial

PHI bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 a.   Tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
 b.   Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan
      kepentingan;
 c.   Tingkat pertama mengenai perselisihan PHK;
 d.   Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan
      antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu
      perusahaan.
Ketentuan Beracara dalam PHI tidak berbeda seperti
Hukum Acara Perdata; Kecuali hal-hal yang diatur secara
khusus dalam UU No. 2 Tahun 2004 (Pasal 81 – Pasal
115).

Putusan PHI mengenai Perselisihan Hak dan PHK dapat
diajukan ke MA melalui Upaya Hukum Permohonan Kasasi
paling lama 14 hari setelah putusan dibacakan, atau
menerima pemberitahuan putusan.
             TERIMA KASIH


                 Kenny Wiston Law Offices
               American Grill Building 6th Floor
Jl. Tanjung Karang No. 2, Dukuh Atas, Jakarta Pusat 10230
 E-mail: k.wiston@biz.net.id, http://www.kennywiston.com