Get documents about "EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP KASUS KORUPSI
Document Sample
Eksaminasi
EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP KASUS KORUPSI
DANA APBD KABUPATEN BLITAR
(Dengan Terdakwa Bupati Blitar (Non Aktif) Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM).
Yayasan Pengembangan Sumber Daya Indonesia (YPSDI)
Berkas yang dieksaminasi:
1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar: No.Reg.Perk :
PDS-06 / Ft.1 / Blt / 04 / 2005 tanggal 09 Mei 2005
2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar: No.Reg.Perk :
PDS-06 / Ft.1 / Blt / 2005 tanggal 06 Oktober 2005
3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar: Nomor : 198 / Pid.B / 2005 /
PN.Blt, Tanggal 31 Oktober 2005
Majelis Eksaminasi
Adapun majelis eksaminasi tersebut terdiri dari beberapa unsur yaitu ; aktivis
Lembaga Swadaya Masyarakat (“LSM”), akademisi, dan Advokat, yang diharapkan
mempunyai posisi obyektif, tidak memihak dengan kasus yang akan dieksaminasi
dan tidak mempunyai kepentingan, atau hubungan atau keterkaitan langsung atau
tidak langsung dengan kasus yang akan dieksaminasi, yaitu:
a. Ansori, SH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya)
b. Agus Yunianto, SH (Wakil Direktur Bidang Internal LBH Surabaya &
Advokat ALBHA Law Office Surabaya)
c. Aminuddin Fahruda (Sekretaris Jenderal SOMASI (Solidaritas Masyarakat
Anti Korupsi) Blitar.
Bahwa, masukan dan tanggapan dari masyarakat / publik tetap diperlukan dalam
suatu bentuk forum diskusi untuk dapat secara langsung memberikan pendapat atau
penilaiannya.
www.pemantauperadilan.com 1
Eksaminasi
A. Uraian Ringkas Perkara
Drs. Imam Muhadi, MBA, MM, dalam kapasitasnya selaku Bupati Blitar pada
tahun 2002 – 2004 dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Blitar, telah melakukan penyimpangan-penyimpangan:
1. Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan Surat
Perintah Membayar Giro (SPMG) ;
2. Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara pemindahbukuan ke rekening
pribadi ;
3. Pengeluaran dana dari Kas Daerah yang disimpan dalam bentuk deposito dan
giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran tahun 2005.
Perbuatan Terdakwa Drs. Imam Muhadi, MBA, MM, sebagaimana diatas
telah memperkaya diri sendiri sebesar kurang lebih Rp. 55.810.635.125,- (lima puluh
lima milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua
puluh lima rupiah), dan telah memperkaya saksi Krisanto, SE, MM, Saksi Solichin
Inanta, SH, Msi, Saksi Drs. Ec. M. Rusjdan, MM, dan saksi Bangun Suharsono
sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), sehingga
mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 73.810.635.125,- (tujuh puluh
tiga milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua
puluh lima rupiah)
Perbuatan Terdakwa Drs. Imam Muhadi, MBA, MM, merupakan tindak
pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetang Perubahan Atas
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
www.pemantauperadilan.com 2
Eksaminasi
Dakwaan Subsidair
Drs. Imam Muhadi, MBA, MM, dalam kapasitasnya selaku Bupati Blitar pada
tahun 2002 – 2004 dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Blitar, telah melakukan penyimpangan-penyimpangan :
• Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan
Surat Perintah Membayar Giro (SPMG);
• Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara pemindahbukuan ke rekening
pribadi;
• Pengeluaran dana dari Kas Daerah yang disimpan dalam bentuk deposito dan
giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran tahun 2005.
Perbuatan Terdakwa Drs. Imam Muhadi, MBA, MM, sebagaimana diatas
telah memperkaya diri sendiri sebesar kurang lebih Rp. 55.810.635.125,- (lima puluh
lima milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua
puluh lima rupiah), dan telah memperkaya saksi Krisanto, SE, MM, Saksi Solichin
Inanta, SH, Msi, Saksi Drs. Ec. M. Rusjdan, MM, dan saksi Bangun Suharsono
sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), sehingga
mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 73.810.635.125,- (tujuh puluh
tiga milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua
puluh lima rupiah)
Perbuatan Terdakwa Drs. Imam Muhadi, MBA, MM, merupakan tindak
pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetang Perubahan Atas
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
www.pemantauperadilan.com 3
Eksaminasi
Putusan Majelis Hakim
Mengingat Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal-pasal lain dalam KUHP dan KUHAP serta
pasal-pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM, tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan
Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM, telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan
secara bersama-sama dan berlanjut”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan Pidana
Penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.
400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana tambahan untuk
membayar uang pengganti sebesar Rp. 36.718.329.540.44,- (tiga puluh enam
milyar tujuh ratus delapan belas tiga ratus dua puluh sembilan lima ratus empat
puluh empat puluh empat sen). Dan jika Terdakwa tidak membayar uang
pengganti paling lama satu bulan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum
tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk
mencukupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai
www.pemantauperadilan.com 4
Eksaminasi
harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan
diganti dengan penjara selama 2 (dua) tahun
B. Catatan Hukum
1. Majelis Hakim dalam perkara ini telah mendapatkan fakta-fakta hukum
berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk saksi dari tim audit BPKP Provinsi
Jawa Timur, saksi ahli, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti
lainnya yang mendukung terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan
secara subsidair dengan tetap memperhatikan pembelaan terdakwa maupun
penasehat hukumnya dengan cara mempertimbangkan pembelaan tersebut pada
saat majelis hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur pasal yang telah
didakwakan kepada terdakwa. Selain itu Majelis Hakim juga memperhatikan
beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara dan kewenangan
pengelolaan keuangan daerah, ketentuan hukum yang dapat dijadikan sebagai
parameter adanya penyimpangan atau tidak dalam pengeloaan keuangan daerah
tersebut. Majelis Hakim dalam perkara ini telah bersikap obyektif dan imparsial,
serta menerapkan asas fair trial.
2. Mengenai penerapan pasal dakwaan. Unsur yang membedakan antara pasal yang
dijadikan dakwaan primair dan subsidair adalah berkaitan dengan unsur setiap
orang. Dalam dakwaan primair, unsur setiap orang adalah orang perseorangan
yang tanpa disertai dengan syarat atau kapasitas dari orang tersebut, sedangkan
unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair adalah diartikan adanya jabatan,
syarat atau kapasitas yang menyertai unsur setiap orang tersebut, misalnya
pegawai negeri sipil, bupati dan sebagainya. Sebagaimana fakta hukum yang
didapat pada persidangan membuktikan bahwa terdapat jabatan atau kapasitas
pegawai negeri atau bupati yang melekat pada diri terdakwa, maka sangat tepat
pasal dakwaan subsidair yang diterapkan karena adanya unsur syarat, kapasitas
www.pemantauperadilan.com 5
Eksaminasi
atau jabatan yang menyertai “unsur setiap orang” tersebut. Hanya saja dalam
penerapan dakwaan dengan model primair-subsidair dalam perkara ini ada
perdebatan (yang tidak substansiil) menyangkut teknik penerapan prioritas
pasal, mana yang didahulukan pada dakwaan primair, ketentuan pasal yang
“unsur setiap orang” nya bersifat khusus ataukah yang bersifat umum.
Secara lebih mendalam dapat dikaji mengenai dakwaan subsidair yang
menjadi fokus majelis hakim dalam menhukum Terdakwa, yaitu Pasal 3 Undang
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang unsurnya sebagai berikut :
a. Setiap orang ;
Adalah orang perseorangan yang merupakan subyek hukum (recht person).
Dalam ketentuannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut harus
memangku suatu jabatan atau kedudukan dan mampu bertanggung jawab atas
segala perbuatannya.
Jika dikaitkan dengan unsur “jabatan atau kedudukan” bahwa Terdakwa Drs. H.
Imam Muhadi, MBA, MM, adalah seorang pejabat negara dengan jabatan Bupati
yang nota bene merupakan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan SK MendagricNo :
131.35.598. tanggal 21 Desember 2000. sehingga unsur setiap orang dalam Pasal
yang didakwaan memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam undang-
undang.
b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi
Dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi cukup
difokuskan dari adanya kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan
www.pemantauperadilan.com 6
Eksaminasi
perilaku Terdakwa yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena
jabatan atau kedudukannya.
Dalam fakta yang diuraikan dalam dakwaan penuntut umum telah diuraikan
dengan cermat bahwa Terdakwa dengan telah melakukan penyimpangan
berupa:
- Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan
Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) ;
- Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara pemindahbukuan ke
rekening pribadi ;
- Pengeluaran dana dari Kas Daerah yang disimpan dalam bentuk deposito dan
giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran tahun 2005.
Dari penyimpangan tersebut Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri
sebesar Rp. 36.718.329.540.44
c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan ;
Yang dimaksud disini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau
sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki
oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya
kewenangan, kesempatan, atau saran tersebut
Kewenangan merupakan serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau
kedudukan dari pelaku korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan
agar tugas yang masuk dalam lingkup pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan
baik. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana
korupsi. Peluang tersebut merupakan yang tercantum dalam ketentuan-
ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan
yang dijabat oleh pelaku tindak pidana korupsi. Jabatan adalah kedudukan yang
www.pemantauperadilan.com 7
Eksaminasi
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri
Sipil dalam satuan organisasi negara.
Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Terdakwa sebagai
Bupati harus berpedoman pada :
1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:
a. Pasal 43 huruf d
b. Pasal 44 ayat (1)
c. Pasal 44 ayat (2)
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yaitu :
a. Pasal 1 angka 4
b. Pasal 2 ayat (1)
c. Pasal 2 ayat (2)
d. Pasal 4
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah, yaitu:
a. Pasal 31 ayat (1)
b. Pasal 32 ayat (2)
c. Pasal 49 ayat (5)
Dalam hal pencairan SPMG kode D untuk tahun 2002, 2003, dan 2004 yang
dilakukan perangkat pengelolaan keuangan daerah dilakukan tanpa melalui
prosedur yang sah, yaitu tanpa dilengkapi dengan SPP dan SKO, sedangkan
untuk pertanggungjawabannya disiasati dengan cara disisipkan / ditambahkan
www.pemantauperadilan.com 8
Eksaminasi
pada pos anggaran belanja pegawai di 32 Unit Kerja dan 22 Kecamatan
dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Blitar.
Dalam pelaksanaannya Terdakwa telah mendelegasikan kewenangannya dalam
pengelolaan keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah dan perangkat
pengelolaan keuangan dibawahnya (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 105 Tahun 2000), namun hal tersebut bukan berarti kewenangan
Terdakwa atas pengelolaan keuangan sudah tidak melekat lagi pada dirinya. Hal
ini dikarenakan Terdakwa sebagai Kepala Daerah adalah sebagai pemegang
kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah, sehingga ia harus bertanggung
jawab atas semua pengelolaan keuangan daerah baik yang dilakukan Terdakwa
sendiri maupun yang dilakukan oleh perangkat pengelolaan keuangan yang ada
dibawahnya (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000
dan Pasal 31 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI)
Nomor 59 Tahun 2002), dan apa yang telah dilakukan tersebut harus
dipertanggungjawabkan kepada DPRD (Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Nomor
22 Tahun 1999.
d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
Keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun
yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian
kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam
penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik tingkat
pusat ataupun daerah (Penjelasan Umum Undang Undang 31 Tahun 1999)
Kategori merugikan keuangan negara sama artinya dengan menjadi ruginya
keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, dan pengertian “dapat”
dalam unsur ini haruslah diartikan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan
kerugian negara dengan tanpa dirinci dan menyebut bentuk dan jumlah
kerugian negara tertentu sebagaimana halnya tindak pidana materiil.
www.pemantauperadilan.com 9
Eksaminasi
Dari perbuatan terdakwa tersebut jumlah kerugian keuangan negara yang ada
adalah:
- Untuk tahun 2002 sebesar Rp. 18.825.200.000,-
- Untuk tahun 2003 sebesar Rp. 52.140.318.225,-
- Untuk tahun 2004 sebesar Rp. 10.813.013.000,- +
Total kerugian = Rp. 81.778.532.125,-
e. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh
melakukan, dan yang turut serta melakukan ;
Yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah secara lengkap memenuhi
semua unsur delik. Yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” artinya
menggerakan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta
melakukan” adalah bersepakat dengan orang lain untuk membuat rencana untuk
melakukan suatu perbuatan pidana (Prof. Dr. Schaffineister, Prof. Dr. N. Keijer,
Mr. E. PH. Sitorus, yang diterjemahkan oleh Prof. Dr. JE. Sahetapy, SH)
Mengenai penyertaan (delneming) dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
diperlukan 2 (dua) syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana,
yaitu:
1) Kerjasama yang disadari antara pelaku yang merupakan suatu kehendak
bersama diantara mereka;
2) Mereka harus bersama-sama melakukan kehendak tersebut.
Dari kasus diatas Terdakwa sebagai Bupati Blitar dalam hal ini telah melakukan
tindakan:
- Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan
Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) ;
- Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara pemindahbukuan ke
rekening pribadi ;
www.pemantauperadilan.com 10
Eksaminasi
- Pengeluaran dana dari Kas Daerah yang disimpan dalam bentuk deposito dan
giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran tahun 2005.
Dilakukan atas inisiatif dari Terdakwa selaku Bupati bersama-sama dengan
perangkat pengelolaan keuangan yang ada dibawahnya.
f. Dilakukan secara berlanjut.
Dalam teori tindakan berlanjut dapat berlaku jika dipenuhinya 3 (tiga) syarat,
yaitu:
1) harus ada penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan
tersebut ;
2) Perbuatan itu harus sejenis;
3) Tenggang waktu antara perbuatan itu tidak terlalu lama.
Dari rangkaian perbuatan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pejabat
pengelolaan keuangan yang ada dibawahnya telah bersepakat untuk
mengeluarkan anggaran yang tidak dianggarkan dalam APBD yang dilakukan
dengan cara menerbitkan SPMG yang dilakukan tanpa prosedur yang sah, yaitu
tanpa dilengkapi SPP dan SKO.
Kegiatan yang merugikan negara tersebut telah dilakukan berturut-turut dari
mulai tahun 2002, 2003, hingga 2004 dengan cara menerbitkan SPMG tanpa
melalui prosedur penerbitan SPP dan SKO. Selain itu juga Terdakwa melakukan
pemindahan buku dari rekening Kas Daerah ke rekening pribadi sebesar Rp.
24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar)
3. Dalam menelaah terjadinya kasus korupsi dalam hal ini putusan hakim tentunya
ada baiknya ditampilkan struktur organisasi Kabupaten Blitar hal tersebut untuk
memberikan gambaran umum susunan yang dapat dikonstruksikan mereka-
www.pemantauperadilan.com 11
Eksaminasi
mereka yang memenuhi pasal 55 KUHP tentang penyertaan di dalam tindak
pidana korupsi. Struktur organisasi diperlukan untuk menentukan peranan
masing-masing dalam memberikan perintah-perintah terutama kepada pelaksana
di bawahnya. Dalam kasus korupsi tentunya banyak orang berpendapat bahwa
hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan melibatkan banyak orang atau
“berjamaah” serta sekali dilakukan atau berlanjut. Hal tersebut juga diperlukan
untuk menentukan apakah dalam suatu tindak pidana terdapat alasan pemaaf
atau alasan pembenar yang menyebabkan penghapusan pidana. Struktur
organisasi yang berhasil secara maksimal dikumpulkan adalah sebagai berikut :
a. Struktur Organisasi Kabupaten Blitar.
Bahwa struktur organisasi dikembangkan dari http://www.kabblitar.go/id/
karena struktur perangkat daerah Kabupaten Blitar tidak dapat diakses sehingga
kemungkinan banyak terdapat kekeliruan disana-sini.
Struktur organisasi ini ditampilkan dengan maksud untuk memperjelas dan
mempertegas proses pengambilan keputusan pencairan dan penggunaan dana yang
diduga diselewengkan. Semoga pihak-pihak yang berkepentingan dalam
pemberantasan korupsi dapat melakukan perbaikan.
Selain struktur organisasi Kabupaten Blitar yang penting juga untuk
ditampilkan adalah tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI). hal tersebut penting
mengingat dalam hukum tata usaha negara suatu kewenangan pada dasarnya timbul
secara atributif, delegatif dan mandat. Dalam kasus korupsi bisa jadi seseorang bisa
lolos dari jerat korupsi karena beberapa kewenangan yang dimilikinya telah
dialihkan kepada orang lain secara delegatif ataupun mandat. Sejauh ini tugas pokok
dan fungsi yang dapat dikumpulkan diantaranya adalah sebagai berikut :
www.pemantauperadilan.com 12
Eksaminasi
b. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kepala Daerah berkenaan dengan
pengelolaan keuangan daerah.
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Kepala Daerah :
1.1. Mempunyai kewajiban menegakan seluruh peraturan perundangan
(pasal 43 huruf d);
2.2. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD (pasal 44 ayat 1) ;
3.3. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Daerah
bertanggungjawab kepada DPRD (pasal 44 ayat 2) ;
4.4. Wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap
akhir tahun anggaran (pasal 44 ayat 2) ;
5.5. Dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan
keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan
tertentu atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan
kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga Negara dan
golongan masyarakat lain (pasal 48 huruf b) ;
6.6. Dilarang menerima uang, barang, dan/atau dari pihak lain yang patut
dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya (pasal 48 huruf d).
2. PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah :
2.1. Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan
keuangan daerah (pasal 2 ayat 1) ;
2.2. Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada
DPRD (pasal 1 butir 4) ;
www.pemantauperadilan.com 13
Eksaminasi
2.3. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif,
transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan
dan kepatutan (pasal 4) ;
2.4. Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo
awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih
perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada
perubahan PAD (pasal 10 ayat (4)).
3. Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara
penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan
penyusunan perhitungan APBD :
3.1. Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan
keuangan daerah (pasal 31 ayat 1);
3.2. Bendahara umum daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah
(pasal 32 ayat 2);
3.3. Bendahara umum daerah adalah pejabat yg diberi wewenang oleh
pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk
mengelola penerimaan & pengeluaran kas daerah serta segala bentuk
kekayaan daerah lainya (pasal 1-e);
3.4. Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih (pasal 49
ayat 5);
3.5. Jumlah sisa perhitungan tahun berkenaan ditahun anggaran yang lallu
dipindahbukukan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan
daerah, obyek sisa lebih anggaran tahun lalu (pasal 60) ;
www.pemantauperadilan.com 14
Eksaminasi
3.6. Kepala Daerah menetapkan dokumen anggaran satuan kerja (DASK)
satu bulan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan yang
memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang
dijadikan dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran (pasal 25 ayat (1),
(2)) ;
3.7. Kepala Daerah menetapkan pengeluaran kas daerah atas beban APBD
terlebih dahulu diterbitkan surat keputusan otorisasi (SKO) (pasal 49
ayat (4)) ;
3.8. Selanjutnya masing-masing unit kerja (Kepala Kantor/Kepala
Dinas/Badan) selaku penanggungjawab anggaran (kuasa pengguna
anggaran) mengajukan nota dinas kepada sekretaris daerah (kabupaten)
untuk realisasi anggaran pada bulan-bulan tertentu ;
3.9. Setelah nota dinas disetujui oleh Sekretariat Daerah (Kabupaten) lalu
dikembalikan ke unit kerja pengusul yang selanjutnya unit kerja
membuat dan menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) ;
3.10. Sekretariat daerah kabupaten/kota merupakan unsur staf pemerintahan
kabupaten/kota dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota (pasal 7 ayat 1
PP Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah) ;
3.11. Sekretariat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu
bupati/walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta
memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah
kabupaten/kota (pasal 7 ayat 2 PP Nomor 84 tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah) ;
3.12. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekretariat daerah kabupaten/kota mempunyai fungsi :
www.pemantauperadilan.com 15
Eksaminasi
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah
kabupaten/kota ;
b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana
pemerintahan daerah kabupaten/kota ;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai
dengan tugas fungsinya.
3.13. SPP diajukan ke bagian keuangan (subag anggaran) untuk diteliti dan
diregister kemudian kasubag anggaran meneruskan ke kasubag
perbendaharaan untuk diterbitkan surat perintah membayar giro
(SPMG) ;
3.14. Kasubag perbendaharaan mengajukan ke kabag keuangan untuk
ditandatangani. Setelah SPMG ditandatangani dikembalikan kepada
kasubag perbendaharaan guna diteruskan ke Kantor Kas Daerah. Dari
kantor kas daerah dicairkan kepada bendahara unit pengelola keuangan
(pengusul) anggaran, selanjutnya uang masuk ke rekening pemegang
kas ;
3.15. Prosedure penggunaan keuangan daerah juga harus melalui sub bagian
verifikasi untuk memeriksa, meneliti, dan menilai realisasi APBD serta
memeriksa, meneliti dan menilai pertanggungjawaban realisasi
anggaran yang keluar dari kas daerah.
4. Keputusan Mendagri Nomor 900-099 tahun 1980 tentang Manual
administrasi keuangan daerah :
Struktur dan Tupoksi didapat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar dijalankannya suatu kewenangan, beberapa dasar hukum yang
dapat dikomilasi adalah sebagai berikut :
www.pemantauperadilan.com 16
Eksaminasi
c. Dasar Hukum Penggunaan Dana.
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Kepala Daerah.
2. PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah.
3. Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara
penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan
penyusunan perhitungan APBD.
4. Keputusan Mendagri Nomor 900-099 tahun 1980 tentang Manual
administrasi keuangan daerah.
5. Perda Kabupaten Blitar Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
6. Perda Kabupaten Blitar Nomor : 30 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
7. Perda Kabupaten Blitar Nomor : 31 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar.
8. Perda Kabupaten Blitar Nomor : 32 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Badan-badan, Kantor-kantor dalam Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Blitar.
Setelah beberapa hal tersebut diatas perlu menguraikan secara lengkap,
cermat dan jelas tentang jenis penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan
dalam bahasa hukum disebut sebagai unsur melawan hukum. Selain itu penting juga
diuraikan fakta-fakta dan proses kejadian atau dalam bahasa penyidik dikenal
dengan istilah “modus operandi”. Benang merah yang kemudian harus dirajut adalah
hubungan kausalitas atau sebab-akibat (penyebabnya apa dan dampaknya apa).
Kemudian adalah menuju kepada pelaku yang potensial menjadi terdakwa yaitu
www.pemantauperadilan.com 17
Eksaminasi
pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab langsung maupun tidak langsung atau
dalam bahasa hukum adalah pertanggungjawaban pidana.
4. Mengenai Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan beberapa orang lainnya yang
oleh terdakwa dianggap menerima aliran dana tersebut, mengapa hanya
dijadikan sebagai saksi? Hal itu tidaklah bersifat absolut, melainkan bisa saja
berubah.
Padahal jika dilihat dari jaring struktur organisasi pemerintahan Kabupaten
Blitar dapat dilihat secara kasat mata “keterlibatan” Wakil Bupati, Sekretaris
Daerah, dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar dalam kasus Korupsi APBD tersebut.
Hal ini dipertegas dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), bahwa :
- Hery Nugroho selaku Wakil Bupati Blitar periode 2002 – 2006 berdasarkan
BAP Terdakwa Krisanto (yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara
Terdakwa Imam Muhadi) disebutkan telah menerima dana pencairan APBD
tahun 2002 dan tahun 2004 sebesar kurang lebih Rp. 2.075.000.000,- (dua
milyar tujuh puluh lima rupiah)
- Drs. H. Soebiantoro selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar periode 1999
– 2004 berdasarkan BAP Terdakwa Krisanto telah menerima dana pencairan
APBD 2002, 2003, dan 2004 yang totalnya sebesar Rp. 12.110.000.000,- (dua
belas milyar seratus sepuluh juta rupiah). Dan berdasarkan BAP Samilah
(yang diperiksa sebagai saksi Solichin Inata) Soebiantoro memerintahkan
Samilah yang kedudukannya sebagai Kasi Pengeluaran Kas Daerah untuk
mengkliringkan rekening ke rekening pribadi sebesar Rp. 3.000.000.000,-
(tiga milyar rupiah)
- Samirin Darwoto selaku Ketua DPRD Kabupaten Blitar Periode 1999 – 2004,
dalam fakta-fakta persidangan Terdakwa Krisanto di Pengadilan Negeri
Blitar, melalui kesaksian Siti Sulastri (staf bagian keuangan), Titik Wismiyati
(Kasir Sekretarian Kabupaten Blitar), dan Wisnoegroho Herdi Prabowo
www.pemantauperadilan.com 18
Eksaminasi
(Kasubbag Anggaran), telah menerima dana pencairan APBD sebesar Rp.
1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah). Dan Samirin
Darwoto sebagai Ketua DPRD telah menerima Laporan Pertanggung
Jawaban (LPJ), sehingga hal ini dapat diduga sebagai yang turut membantu
terjadinya tindak pidana dengan menerima dan mengesahkan LPJ yang
dikategorikan penuh dengan penyimpangan.
Kondisi yang demikian ada kalanya menyangkut strategi dan keterbatasan
untuk mengungkap secara keseluruhan dalam waktu dan berkas yang
bersamaan. Dalam satu berkas perkara bisa jadi seseorang diposisikan sebagai
saksi untuk memperkuat pembuktian terdakwa tertentu yang tidak gampang
membuktikannya. Dalam perkembangannya di persidangan, peta bisa saja
berubah. Tidak menutup kemungkinan saksi bisa jadi tersangka dan terdakwa
terungkap melalui proses persidangan tersebut. Kalau memang ada indikasi
terlibat pidana, berkat kejelian aparat penegak hukum di persidangan akhirnya
ketahuan keterlibatan seseorang dalam perkara pidana dimaksud, maka hakim
bisa memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menindaklanjuti
temuan tersebut. Selain itu kalau dalam persidangan tersebut tidak mampu
mengungkap keterlibatan pidana seorang saksi, maka bukan berarti selesai di
situ dan saksi tersebut aman. Di luar persidangan masyarakat bisa kapan saja
memberikan masukan ataupun laporan tentang keterlibatan seorang saksi
tersebut dalam perbuatan pidana, tentunya disertai dengan bukti-bukti awal
yang cukup dan bukan sekedar opini yang memiliki tendensi selain penegakan
hukum.
www.pemantauperadilan.com 19
Eksaminasi
D. KESIMPULAN & REKOMENDASI
1. Kesimpulan
Peradilan dalam perkara ini, khususnya pada tahapan persidangan dapat
dirasakan sudah cukup optimal, dan majelis hakim tidak bisa membuktikan lebih
dari yang didakwakan. Peradilan sudah mulai mencerminkan rasa keadilan,
meskipun baru di tataran permukaan dan belum terlampau dalam. Oleh karena itu
penilaian masyarakat yang masih melihat ketidaksempurnaan dan diskriminasi
praktik peradilan, keadilan masih dapat digapai dengan partisipasinya keberanian
mendorong, mengawasi dan mengungkap secara tuntas siapa saja yang terlibat dan
bertanggungjawab dalam perkara tersebut dengan data dan fakta, bukan sekedar
opini dan tendensi tertentu selain penegakan hukum. Demikian halnya aparat
peradilan kita khususnya penyidik harus mampu merespon upaya dan itikad baik
yang coba masyarakat ungkapkan meskipun terasa serak dan berat menyuarakannya.
Dengan demikian gayung bersambut antara keinginan masyarakat dengan aparat
penegak hukum dalam koridor penegakan hukum (law erforcement).
Selebihnya, ketidakmampuan meraba ada tidaknya praktik KKN (judicial
corruption) dalam peradilan perkara ini, bukan berarti nihil secara absoluth praktek
KKN dalam perkara tersebut. Selagi semuanya masih manusia, kembalikan pada hati
nurani kita masing-masing, akan terasa ada tidaknya praktek KKN dan kepentingan
lain selain penegakan hukum dalam perkara ini.
Putusan PN Blitar lebih progresif dalam upaya pemberantasan korupsi bila
dibandingkan dengan situasi pemberantasan korupsi di Tulungagung (dalam hal ini
kasus Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Lumajang (Direktur BPR Milik Pemkab
Lumajang dan Kasus KPU) bahkan beberapa kasus korupsi di Sampang, Sumenep
dan Malang. Walaupun begitu terdapat beberapa celah yang dapat dikembangkan
lebih jauh untuk menjerat lebih banyak tersangka agar semakin banyak uang Negara
yang dapat diselamatkan dan semakin berkurang para koruptor yang berkeliaran
diluar dan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Akan tetapi hal tersebut
www.pemantauperadilan.com 20
Eksaminasi
masih membutuhkan kedalaman penyidikan, menyangkut beberapa prosedur
pembuktian diatas.
2. Rekomendasi
a. Kasus Korupsi APBD di Kabupaten Blitar yang merupakan kasus dengan
jumlah yang dikorupsi terbesar di Indonesia setidaknya merupakan kasus
yang dapat dikategorikan “besar”, sehingga penanganannya harus dilakukan
secara komprehensif, walaupun dalam pelaksanaannya sudah cukup baik,
namun sudah saatnya kasus ini menjadi bahan yuridis dan rujukan bagi para
aparat penegak hukum dan pengadilan untuk “mencontoh” apa yang telah
dilaksanakan oleh aparat peradilan di Blitar.
b. dengan kualifikasi kasus yang cukup besar, seharusnya dari awal pihak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dapat mengambil alih
penanganan kasus ini yang bekerja sama dengan pihak Kejaksaan yang ada di
daerah
c. Melihat dari perkembangan kasus seharusnya masih terdapat pihak-pihak
yang dapat “dikualifikasikan” sebagai “Tersangka”, sehingga harus adanya
pengembangan kasus yang jauh lebih dalam untuk melihat keterlibatan dari
pihak lain yang juga menikmati hasil korupsi tersebut, hal ini untuk
menghindari adanya diskriminasi dalam menentukan tersangka yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Notes:
Naskah ini hanya merupakan summary. Untuk melihat draft eksmainasi secara
utuh dan lengkap, silakan untuk langsung menghubungi Sekretariat MaPPI
FHUI.
www.pemantauperadilan.com 21
