EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP KASUS KORUPSI

Document Sample
EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP KASUS KORUPSI Powered By Docstoc
					                                                                           Eksaminasi


                EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP KASUS KORUPSI
                         DANA APBD KABUPATEN BLITAR
  (Dengan Terdakwa Bupati Blitar (Non Aktif) Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM).
                Yayasan Pengembangan Sumber Daya Indonesia (YPSDI)


Berkas yang dieksaminasi:
      1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar: No.Reg.Perk :
         PDS-06 / Ft.1 / Blt / 04 / 2005 tanggal 09 Mei 2005
      2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar: No.Reg.Perk :
         PDS-06 / Ft.1 / Blt / 2005 tanggal 06 Oktober 2005
      3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar: Nomor : 198 / Pid.B / 2005 /
         PN.Blt, Tanggal 31 Oktober 2005


Majelis Eksaminasi
         Adapun majelis eksaminasi tersebut terdiri dari beberapa unsur yaitu ; aktivis
Lembaga Swadaya Masyarakat (“LSM”), akademisi, dan Advokat, yang diharapkan
mempunyai posisi obyektif, tidak memihak dengan kasus yang akan dieksaminasi
dan tidak mempunyai kepentingan, atau hubungan atau keterkaitan langsung atau
tidak langsung dengan kasus yang akan dieksaminasi, yaitu:
 a.      Ansori, SH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya)
 b.      Agus Yunianto, SH (Wakil Direktur Bidang Internal LBH Surabaya &
         Advokat ALBHA Law Office Surabaya)
 c.      Aminuddin Fahruda (Sekretaris Jenderal SOMASI (Solidaritas Masyarakat
         Anti Korupsi) Blitar.


Bahwa, masukan dan tanggapan dari masyarakat / publik tetap diperlukan dalam
suatu bentuk forum diskusi untuk dapat secara langsung memberikan pendapat atau
penilaiannya.




www.pemantauperadilan.com                                                            1
                                                                        Eksaminasi


A.    Uraian Ringkas Perkara
        Drs. Imam Muhadi, MBA, MM, dalam kapasitasnya selaku Bupati Blitar pada
tahun 2002 – 2004 dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Blitar, telah melakukan penyimpangan-penyimpangan:
1. Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan Surat
     Perintah Membayar Giro (SPMG) ;
2. Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara pemindahbukuan ke rekening
     pribadi ;
3. Pengeluaran dana dari Kas Daerah yang disimpan dalam bentuk deposito dan
     giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran tahun 2005.


        Perbuatan Terdakwa Drs. Imam Muhadi, MBA, MM, sebagaimana diatas
telah memperkaya diri sendiri sebesar kurang lebih Rp. 55.810.635.125,- (lima puluh
lima milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua
puluh lima rupiah), dan telah memperkaya saksi Krisanto, SE, MM, Saksi Solichin
Inanta, SH, Msi, Saksi Drs. Ec. M. Rusjdan, MM, dan saksi Bangun Suharsono
sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), sehingga
mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 73.810.635.125,- (tujuh puluh
tiga milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua
puluh lima rupiah)
        Perbuatan Terdakwa Drs. Imam Muhadi, MBA, MM, merupakan tindak
pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetang Perubahan Atas
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP




www.pemantauperadilan.com                                                        2
                                                                        Eksaminasi


Dakwaan Subsidair
       Drs. Imam Muhadi, MBA, MM, dalam kapasitasnya selaku Bupati Blitar pada
tahun 2002 – 2004 dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Blitar, telah melakukan penyimpangan-penyimpangan :
   •   Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan
       Surat Perintah Membayar Giro (SPMG);
   •   Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara pemindahbukuan ke rekening
       pribadi;
   •   Pengeluaran dana dari Kas Daerah yang disimpan dalam bentuk deposito dan
       giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran tahun 2005.


       Perbuatan Terdakwa Drs. Imam Muhadi, MBA, MM, sebagaimana diatas
telah memperkaya diri sendiri sebesar kurang lebih Rp. 55.810.635.125,- (lima puluh
lima milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua
puluh lima rupiah), dan telah memperkaya saksi Krisanto, SE, MM, Saksi Solichin
Inanta, SH, Msi, Saksi Drs. Ec. M. Rusjdan, MM, dan saksi Bangun Suharsono
sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), sehingga
mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 73.810.635.125,- (tujuh puluh
tiga milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua
puluh lima rupiah)
       Perbuatan Terdakwa Drs. Imam Muhadi, MBA, MM, merupakan tindak
pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetang Perubahan Atas
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP




www.pemantauperadilan.com                                                        3
                                                                         Eksaminasi


Putusan Majelis Hakim
       Mengingat Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal-pasal lain dalam KUHP dan KUHAP serta
pasal-pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan


                                 MENGADILI


-   Menyatakan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM, tidak terbukti secara
    sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan
    Primair;
-   Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
-   Menyatakan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM, telah terbukti secara
    sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan
    secara bersama-sama dan berlanjut”;
-   Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan Pidana
    Penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.
    400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
-   Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana tambahan untuk
    membayar uang pengganti sebesar Rp. 36.718.329.540.44,- (tiga puluh enam
    milyar tujuh ratus delapan belas tiga ratus dua puluh sembilan lima ratus empat
    puluh empat puluh empat sen). Dan jika Terdakwa tidak membayar uang
    pengganti paling lama satu bulan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum
    tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk
    mencukupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai




www.pemantauperadilan.com                                                         4
                                                                         Eksaminasi


     harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan
     diganti dengan penjara selama 2 (dua) tahun


B.    Catatan Hukum
1. Majelis Hakim dalam perkara ini telah mendapatkan fakta-fakta hukum
     berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk saksi dari tim audit BPKP Provinsi
     Jawa Timur, saksi ahli, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti
     lainnya yang mendukung terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan
     secara subsidair dengan tetap memperhatikan pembelaan terdakwa maupun
     penasehat hukumnya dengan cara mempertimbangkan pembelaan tersebut pada
     saat majelis hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur pasal yang telah
     didakwakan kepada terdakwa. Selain itu Majelis Hakim juga memperhatikan
     beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara dan kewenangan
     pengelolaan keuangan daerah, ketentuan hukum yang dapat dijadikan sebagai
     parameter adanya penyimpangan atau tidak dalam pengeloaan keuangan daerah
     tersebut. Majelis Hakim dalam perkara ini telah bersikap obyektif dan imparsial,
     serta menerapkan asas fair trial.


2. Mengenai penerapan pasal dakwaan. Unsur yang membedakan antara pasal yang
     dijadikan dakwaan primair dan subsidair adalah berkaitan dengan unsur setiap
     orang. Dalam dakwaan primair, unsur setiap orang adalah orang perseorangan
     yang tanpa disertai dengan syarat atau kapasitas dari orang tersebut, sedangkan
     unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair adalah diartikan adanya jabatan,
     syarat atau kapasitas yang menyertai unsur setiap orang tersebut, misalnya
     pegawai negeri sipil, bupati dan sebagainya. Sebagaimana fakta hukum yang
     didapat pada persidangan membuktikan bahwa terdapat jabatan atau kapasitas
     pegawai negeri atau bupati yang melekat pada diri terdakwa, maka sangat tepat
     pasal dakwaan subsidair yang diterapkan karena adanya unsur syarat, kapasitas




www.pemantauperadilan.com                                                          5
                                                                          Eksaminasi


   atau jabatan yang menyertai “unsur setiap orang” tersebut. Hanya saja dalam
   penerapan dakwaan dengan model primair-subsidair dalam perkara ini ada
   perdebatan (yang tidak substansiil) menyangkut teknik penerapan prioritas
   pasal, mana yang didahulukan pada dakwaan primair, ketentuan pasal yang
   “unsur setiap orang” nya bersifat khusus ataukah yang bersifat umum.


       Secara lebih mendalam dapat dikaji mengenai dakwaan subsidair yang
menjadi fokus majelis hakim dalam menhukum Terdakwa, yaitu Pasal 3 Undang
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang unsurnya sebagai berikut :


a. Setiap orang ;
   Adalah orang perseorangan yang merupakan subyek hukum (recht person).
   Dalam ketentuannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut harus
   memangku suatu jabatan atau kedudukan dan mampu bertanggung jawab atas
   segala perbuatannya.
   Jika dikaitkan dengan unsur “jabatan atau kedudukan” bahwa Terdakwa Drs. H.
   Imam Muhadi, MBA, MM, adalah seorang pejabat negara dengan jabatan Bupati
   yang nota bene merupakan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan SK MendagricNo :
   131.35.598. tanggal 21 Desember 2000. sehingga unsur setiap orang dalam Pasal
   yang didakwaan memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam undang-
   undang.


b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi
   Dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi cukup
   difokuskan dari adanya kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan




www.pemantauperadilan.com                                                         6
                                                                     Eksaminasi


   perilaku Terdakwa yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena
   jabatan atau kedudukannya.
   Dalam fakta yang diuraikan dalam dakwaan penuntut umum telah diuraikan
   dengan cermat bahwa Terdakwa dengan telah melakukan penyimpangan
   berupa:
  -   Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan
      Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) ;
  -   Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara pemindahbukuan ke
      rekening pribadi ;
  -   Pengeluaran dana dari Kas Daerah yang disimpan dalam bentuk deposito dan
      giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran tahun 2005.
  Dari penyimpangan tersebut Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri
  sebesar Rp. 36.718.329.540.44


c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya
   karena jabatan atau kedudukan ;
   Yang dimaksud disini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau
   sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki
   oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya
   kewenangan, kesempatan, atau saran tersebut
   Kewenangan merupakan serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau
   kedudukan dari pelaku korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan
   agar tugas yang masuk dalam lingkup pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan
   baik. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana
   korupsi. Peluang tersebut merupakan yang tercantum dalam ketentuan-
   ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan
   yang dijabat oleh pelaku tindak pidana korupsi. Jabatan adalah kedudukan yang




www.pemantauperadilan.com                                                     7
                                                                   Eksaminasi


   menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri
   Sipil dalam satuan organisasi negara.
   Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Terdakwa sebagai
   Bupati harus berpedoman pada :
   1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:
      a. Pasal 43 huruf d
      b. Pasal 44 ayat (1)
      c. Pasal 44 ayat (2)
   2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
      Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yaitu :
      a. Pasal 1 angka 4
      b. Pasal 2 ayat (1)
      c. Pasal 2 ayat (2)
      d. Pasal 4
   3. Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 29 Tahun 2002
      tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan
      Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
      Belanja Daerah, Pelaksanaan Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
      Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah, yaitu:
      a. Pasal 31 ayat (1)
      b. Pasal 32 ayat (2)
      c. Pasal 49 ayat (5)


   Dalam hal pencairan SPMG kode D untuk tahun 2002, 2003, dan 2004 yang
   dilakukan perangkat pengelolaan keuangan daerah dilakukan tanpa melalui
   prosedur yang sah, yaitu tanpa dilengkapi dengan SPP dan SKO, sedangkan
   untuk pertanggungjawabannya disiasati dengan cara disisipkan / ditambahkan




www.pemantauperadilan.com                                                  8
                                                                         Eksaminasi


   pada pos anggaran belanja pegawai di 32 Unit Kerja dan 22 Kecamatan
   dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Blitar.
   Dalam pelaksanaannya Terdakwa telah mendelegasikan kewenangannya dalam
   pengelolaan keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah dan perangkat
   pengelolaan keuangan dibawahnya (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP)
   Nomor 105 Tahun 2000), namun hal tersebut bukan berarti kewenangan
   Terdakwa atas pengelolaan keuangan sudah tidak melekat lagi pada dirinya. Hal
   ini dikarenakan Terdakwa sebagai Kepala Daerah adalah sebagai pemegang
   kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah, sehingga ia harus bertanggung
   jawab atas semua pengelolaan keuangan daerah baik yang dilakukan Terdakwa
   sendiri maupun yang dilakukan oleh perangkat pengelolaan keuangan yang ada
   dibawahnya (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000
   dan Pasal 31 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI)
   Nomor 59 Tahun 2002), dan apa yang telah dilakukan tersebut harus
   dipertanggungjawabkan kepada DPRD (Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Nomor
   22 Tahun 1999.


d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
   Keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun
   yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian
   kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam
   penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik tingkat
   pusat ataupun daerah (Penjelasan Umum Undang Undang 31 Tahun 1999)
   Kategori merugikan keuangan negara sama artinya dengan menjadi ruginya
   keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, dan pengertian “dapat”
   dalam unsur ini haruslah diartikan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan
   kerugian negara dengan tanpa dirinci dan menyebut bentuk dan jumlah
   kerugian negara tertentu sebagaimana halnya tindak pidana materiil.




www.pemantauperadilan.com                                                        9
                                                                        Eksaminasi


   Dari perbuatan terdakwa tersebut jumlah kerugian keuangan negara yang ada
   adalah:
   -   Untuk tahun 2002 sebesar Rp. 18.825.200.000,-
   -   Untuk tahun 2003 sebesar Rp. 52.140.318.225,-
   -   Untuk tahun 2004 sebesar Rp. 10.813.013.000,- +
       Total kerugian       =     Rp. 81.778.532.125,-


e. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh
   melakukan, dan yang turut serta melakukan ;
   Yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah secara lengkap memenuhi
   semua unsur delik. Yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” artinya
   menggerakan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta
   melakukan” adalah bersepakat dengan orang lain untuk membuat rencana untuk
   melakukan suatu perbuatan pidana (Prof. Dr. Schaffineister, Prof. Dr. N. Keijer,
   Mr. E. PH. Sitorus, yang diterjemahkan oleh Prof. Dr. JE. Sahetapy, SH)
   Mengenai penyertaan (delneming) dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
   diperlukan 2 (dua) syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana,
   yaitu:
   1) Kerjasama yang disadari antara pelaku yang merupakan suatu kehendak
       bersama diantara mereka;
   2) Mereka harus bersama-sama melakukan kehendak tersebut.


   Dari kasus diatas Terdakwa sebagai Bupati Blitar dalam hal ini telah melakukan
   tindakan:
   -   Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan
       Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) ;
   -   Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara pemindahbukuan ke
       rekening pribadi ;




www.pemantauperadilan.com                                                       10
                                                                          Eksaminasi


     -   Pengeluaran dana dari Kas Daerah yang disimpan dalam bentuk deposito dan
         giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran tahun 2005.


     Dilakukan atas inisiatif dari Terdakwa selaku Bupati bersama-sama dengan
     perangkat pengelolaan keuangan yang ada dibawahnya.


f.   Dilakukan secara berlanjut.
     Dalam teori tindakan berlanjut dapat berlaku jika dipenuhinya 3 (tiga) syarat,
     yaitu:
     1) harus ada penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan
         tersebut ;
     2) Perbuatan itu harus sejenis;
     3) Tenggang waktu antara perbuatan itu tidak terlalu lama.


     Dari rangkaian perbuatan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pejabat
     pengelolaan      keuangan   yang   ada   dibawahnya   telah   bersepakat   untuk
     mengeluarkan anggaran yang tidak dianggarkan dalam APBD yang dilakukan
     dengan cara menerbitkan SPMG yang dilakukan tanpa prosedur yang sah, yaitu
     tanpa dilengkapi SPP dan SKO.
     Kegiatan yang merugikan negara tersebut telah dilakukan berturut-turut dari
     mulai tahun 2002, 2003, hingga 2004 dengan cara menerbitkan SPMG tanpa
     melalui prosedur penerbitan SPP dan SKO. Selain itu juga Terdakwa melakukan
     pemindahan buku dari rekening Kas Daerah ke rekening pribadi sebesar Rp.
     24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar)


3. Dalam menelaah terjadinya kasus korupsi dalam hal ini putusan hakim tentunya
     ada baiknya ditampilkan struktur organisasi Kabupaten Blitar hal tersebut untuk
     memberikan gambaran umum susunan yang dapat dikonstruksikan mereka-




www.pemantauperadilan.com                                                         11
                                                                         Eksaminasi


   mereka yang memenuhi pasal 55 KUHP tentang penyertaan di dalam tindak
   pidana korupsi. Struktur organisasi diperlukan untuk menentukan peranan
   masing-masing dalam memberikan perintah-perintah terutama kepada pelaksana
   di bawahnya. Dalam kasus korupsi tentunya banyak orang berpendapat bahwa
   hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan melibatkan banyak orang atau
   “berjamaah” serta sekali dilakukan atau berlanjut. Hal tersebut juga diperlukan
   untuk menentukan apakah dalam suatu tindak pidana terdapat alasan pemaaf
   atau alasan pembenar yang menyebabkan penghapusan pidana. Struktur
   organisasi yang berhasil secara maksimal dikumpulkan adalah sebagai berikut :


a. Struktur Organisasi Kabupaten Blitar.
         Bahwa struktur organisasi dikembangkan dari http://www.kabblitar.go/id/
karena struktur perangkat daerah Kabupaten Blitar tidak dapat diakses sehingga
kemungkinan banyak terdapat kekeliruan disana-sini.
         Struktur organisasi ini ditampilkan dengan maksud untuk memperjelas dan
mempertegas proses pengambilan keputusan pencairan dan penggunaan dana yang
diduga     diselewengkan.   Semoga   pihak-pihak    yang   berkepentingan     dalam
pemberantasan korupsi dapat melakukan perbaikan.
         Selain struktur organisasi Kabupaten Blitar yang penting juga untuk
ditampilkan adalah tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI). hal tersebut penting
mengingat dalam hukum tata usaha negara suatu kewenangan pada dasarnya timbul
secara atributif, delegatif dan mandat. Dalam kasus korupsi bisa jadi seseorang bisa
lolos dari jerat korupsi karena beberapa kewenangan yang dimilikinya telah
dialihkan kepada orang lain secara delegatif ataupun mandat. Sejauh ini tugas pokok
dan fungsi yang dapat dikumpulkan diantaranya adalah sebagai berikut :




www.pemantauperadilan.com                                                          12
                                                                        Eksaminasi


b. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kepala Daerah berkenaan dengan
   pengelolaan keuangan daerah.
   1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
      Kepala Daerah :
      1.1. Mempunyai kewajiban menegakan seluruh peraturan perundangan
           (pasal 43 huruf d);
      2.2. Memimpin       penyelenggaraan     pemerintahan   daerah   berdasarkan
           kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD (pasal 44 ayat 1) ;
      3.3. Dalam    menjalankan       tugas   dan   kewajibannya   Kepala   Daerah
           bertanggungjawab kepada DPRD (pasal 44 ayat 2) ;
      4.4. Wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap
           akhir tahun anggaran (pasal 44 ayat 2) ;
      5.5. Dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan
           keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan
           tertentu atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan
           kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga Negara dan
           golongan masyarakat lain (pasal 48 huruf b) ;
      6.6. Dilarang menerima uang, barang, dan/atau dari pihak lain yang patut
           dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
           dilakukannya (pasal 48 huruf d).


   2. PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban
      keuangan daerah :
      2.1. Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan
           keuangan daerah (pasal 2 ayat 1) ;
      2.2. Kepala       Daerah        mempunyai       kewajiban     menyampaikan
           pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada
           DPRD (pasal 1 butir 4) ;




www.pemantauperadilan.com                                                       13
                                                                           Eksaminasi


      2.3. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada
           peraturan    perundang-undangan         yang   berlaku,   efisien,   efektif,
           transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan
           dan kepatutan (pasal 4) ;
      2.4. Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo
           awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih
           perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada
           perubahan PAD (pasal 10 ayat (4)).


   3. Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan,
      pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara
      penyusunan      APBD,     pelaksanaan tata    usaha   keuangan     daerah dan
      penyusunan perhitungan APBD :
      3.1. Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan
           keuangan daerah (pasal 31 ayat 1);
      3.2. Bendahara umum daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah
           (pasal 32 ayat 2);
      3.3. Bendahara umum daerah adalah pejabat yg diberi wewenang oleh
           pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk
           mengelola penerimaan & pengeluaran kas daerah serta segala bentuk
           kekayaan daerah lainya (pasal 1-e);
      3.4. Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
           sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih (pasal 49
           ayat 5);
      3.5. Jumlah sisa perhitungan tahun berkenaan ditahun anggaran yang lallu
           dipindahbukukan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan
           daerah, obyek sisa lebih anggaran tahun lalu (pasal 60) ;




www.pemantauperadilan.com                                                            14
                                                                           Eksaminasi


      3.6. Kepala Daerah menetapkan dokumen anggaran satuan kerja (DASK)
           satu bulan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan yang
           memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang
           dijadikan dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran (pasal 25 ayat (1),
           (2)) ;
      3.7. Kepala Daerah menetapkan pengeluaran kas daerah atas beban APBD
           terlebih dahulu diterbitkan surat keputusan otorisasi (SKO) (pasal 49
           ayat (4)) ;
      3.8. Selanjutnya   masing-masing       unit   kerja   (Kepala     Kantor/Kepala
           Dinas/Badan) selaku penanggungjawab anggaran (kuasa pengguna
           anggaran) mengajukan nota dinas kepada sekretaris daerah (kabupaten)
           untuk realisasi anggaran pada bulan-bulan tertentu ;
      3.9. Setelah nota dinas disetujui oleh Sekretariat Daerah (Kabupaten) lalu
           dikembalikan ke unit kerja pengusul yang selanjutnya unit kerja
           membuat dan menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) ;
      3.10. Sekretariat daerah kabupaten/kota merupakan unsur staf pemerintahan
           kabupaten/kota dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang berada di
           bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota (pasal 7 ayat 1
           PP Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
           Daerah) ;
      3.11. Sekretariat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu
           bupati/walikota    dalam     melaksanakan        tugas     penyelenggaraan
           pemerintahan,     administrasi,    organisasi    dan     tatalaksana   serta
           memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah
           kabupaten/kota (pasal 7 ayat 2 PP Nomor 84 tahun 2000 tentang
           Pedoman Organisasi Perangkat Daerah) ;
      3.12. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
           sekretariat daerah kabupaten/kota mempunyai fungsi :




www.pemantauperadilan.com                                                           15
                                                                        Eksaminasi


            a. pengkoordinasian      perumusan      kebijakan   pemerintah    daerah
                kabupaten/kota ;
            b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
            c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana
                pemerintahan daerah kabupaten/kota ;
            d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai
                dengan tugas fungsinya.
      3.13. SPP diajukan ke bagian keuangan (subag anggaran) untuk diteliti dan
            diregister kemudian kasubag anggaran meneruskan ke kasubag
            perbendaharaan untuk diterbitkan surat perintah membayar giro
            (SPMG) ;
      3.14. Kasubag perbendaharaan mengajukan ke kabag keuangan untuk
            ditandatangani. Setelah SPMG ditandatangani dikembalikan kepada
            kasubag perbendaharaan guna diteruskan ke Kantor Kas Daerah. Dari
            kantor kas daerah dicairkan kepada bendahara unit pengelola keuangan
            (pengusul) anggaran, selanjutnya uang masuk ke rekening pemegang
            kas ;
      3.15. Prosedure penggunaan keuangan daerah juga harus melalui sub bagian
            verifikasi untuk memeriksa, meneliti, dan menilai realisasi APBD serta
            memeriksa, meneliti      dan menilai      pertanggungjawaban     realisasi
            anggaran yang keluar dari kas daerah.


   4. Keputusan Mendagri Nomor 900-099 tahun 1980 tentang Manual
      administrasi keuangan daerah :


   Struktur dan Tupoksi didapat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang
   menjadi dasar dijalankannya suatu kewenangan, beberapa dasar hukum yang
   dapat dikomilasi adalah sebagai berikut :




www.pemantauperadilan.com                                                          16
                                                                         Eksaminasi


c. Dasar Hukum Penggunaan Dana.
   1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
       Kepala Daerah.
   2. PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban
       keuangan daerah.
   3. Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan,
       pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara
       penyusunan    APBD,    pelaksanaan tata    usaha      keuangan   daerah dan
       penyusunan perhitungan APBD.
   4. Keputusan Mendagri Nomor 900-099 tahun 1980 tentang Manual
       administrasi keuangan daerah.
   5. Perda Kabupaten Blitar Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi
       dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
   6. Perda Kabupaten Blitar Nomor : 30 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi
       dan Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
   7. Perda Kabupaten Blitar Nomor : 31 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi
       dan Tata Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar.
   8. Perda Kabupaten Blitar Nomor : 32 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi
       dan Tata Kerja Badan-badan, Kantor-kantor dalam Lingkungan Pemerintah
       Kabupaten Blitar.


      Setelah beberapa hal tersebut diatas perlu menguraikan secara lengkap,
cermat dan jelas tentang jenis penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan
dalam bahasa hukum disebut sebagai unsur melawan hukum. Selain itu penting juga
diuraikan fakta-fakta dan proses kejadian atau dalam bahasa penyidik dikenal
dengan istilah “modus operandi”. Benang merah yang kemudian harus dirajut adalah
hubungan kausalitas atau sebab-akibat (penyebabnya apa dan dampaknya apa).
Kemudian adalah menuju kepada pelaku yang potensial menjadi terdakwa yaitu




www.pemantauperadilan.com                                                       17
                                                                          Eksaminasi


pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab langsung maupun tidak langsung atau
dalam bahasa hukum adalah pertanggungjawaban pidana.


4. Mengenai Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan beberapa orang lainnya yang
   oleh terdakwa dianggap menerima aliran dana tersebut, mengapa hanya
   dijadikan sebagai saksi? Hal itu tidaklah bersifat absolut, melainkan bisa saja
   berubah.
   Padahal jika dilihat dari jaring struktur organisasi pemerintahan Kabupaten
   Blitar dapat dilihat secara kasat mata “keterlibatan” Wakil Bupati, Sekretaris
   Daerah, dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar dalam kasus Korupsi APBD tersebut.
   Hal ini dipertegas dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), bahwa :
   -   Hery Nugroho selaku Wakil Bupati Blitar periode 2002 – 2006 berdasarkan
       BAP Terdakwa Krisanto (yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara
       Terdakwa Imam Muhadi) disebutkan telah menerima dana pencairan APBD
       tahun 2002 dan tahun 2004 sebesar kurang lebih Rp. 2.075.000.000,- (dua
       milyar tujuh puluh lima rupiah)
   -   Drs. H. Soebiantoro selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar periode 1999
       – 2004 berdasarkan BAP Terdakwa Krisanto telah menerima dana pencairan
       APBD 2002, 2003, dan 2004 yang totalnya sebesar Rp. 12.110.000.000,- (dua
       belas milyar seratus sepuluh juta rupiah). Dan berdasarkan BAP Samilah
       (yang diperiksa sebagai saksi Solichin Inata) Soebiantoro memerintahkan
       Samilah yang kedudukannya sebagai Kasi Pengeluaran Kas Daerah untuk
       mengkliringkan rekening ke rekening pribadi sebesar Rp. 3.000.000.000,-
       (tiga milyar rupiah)
   -   Samirin Darwoto selaku Ketua DPRD Kabupaten Blitar Periode 1999 – 2004,
       dalam fakta-fakta persidangan Terdakwa Krisanto di Pengadilan Negeri
       Blitar, melalui kesaksian Siti Sulastri (staf bagian keuangan), Titik Wismiyati
       (Kasir Sekretarian Kabupaten Blitar), dan Wisnoegroho Herdi Prabowo




www.pemantauperadilan.com                                                          18
                                                                       Eksaminasi


      (Kasubbag Anggaran), telah menerima dana pencairan APBD sebesar Rp.
      1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah). Dan Samirin
      Darwoto sebagai Ketua DPRD telah menerima Laporan Pertanggung
      Jawaban (LPJ), sehingga hal ini dapat diduga sebagai yang turut membantu
      terjadinya tindak pidana dengan menerima dan mengesahkan LPJ yang
      dikategorikan penuh dengan penyimpangan.


    Kondisi yang demikian ada kalanya menyangkut strategi dan keterbatasan
    untuk mengungkap secara keseluruhan dalam waktu dan berkas yang
    bersamaan. Dalam satu berkas perkara bisa jadi seseorang diposisikan sebagai
    saksi untuk memperkuat pembuktian terdakwa tertentu yang tidak gampang
    membuktikannya. Dalam perkembangannya di persidangan, peta bisa saja
    berubah. Tidak menutup kemungkinan saksi bisa jadi tersangka dan terdakwa
    terungkap melalui proses persidangan tersebut. Kalau memang ada indikasi
    terlibat pidana, berkat kejelian aparat penegak hukum di persidangan akhirnya
    ketahuan keterlibatan seseorang dalam perkara pidana dimaksud, maka hakim
    bisa memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menindaklanjuti
    temuan tersebut. Selain itu kalau dalam persidangan tersebut tidak mampu
    mengungkap keterlibatan pidana seorang saksi, maka bukan berarti selesai di
    situ dan saksi tersebut aman. Di luar persidangan masyarakat bisa kapan saja
    memberikan masukan ataupun laporan tentang keterlibatan seorang saksi
    tersebut dalam perbuatan pidana, tentunya disertai dengan bukti-bukti awal
    yang cukup dan bukan sekedar opini yang memiliki tendensi selain penegakan
    hukum.




www.pemantauperadilan.com                                                       19
                                                                        Eksaminasi


D. KESIMPULAN & REKOMENDASI
1. Kesimpulan
       Peradilan dalam perkara ini, khususnya pada tahapan persidangan dapat
dirasakan sudah cukup optimal, dan majelis hakim tidak bisa membuktikan lebih
dari yang didakwakan. Peradilan sudah mulai mencerminkan rasa keadilan,
meskipun baru di tataran permukaan dan belum terlampau dalam. Oleh karena itu
penilaian masyarakat yang masih melihat ketidaksempurnaan dan diskriminasi
praktik peradilan, keadilan masih dapat digapai dengan partisipasinya keberanian
mendorong, mengawasi dan mengungkap secara tuntas siapa saja yang terlibat dan
bertanggungjawab dalam perkara tersebut dengan data dan fakta, bukan sekedar
opini dan tendensi tertentu selain penegakan hukum. Demikian halnya aparat
peradilan kita khususnya penyidik harus mampu merespon upaya dan itikad baik
yang coba masyarakat ungkapkan meskipun terasa serak dan berat menyuarakannya.
Dengan demikian gayung bersambut antara keinginan masyarakat dengan aparat
penegak hukum dalam koridor penegakan hukum (law erforcement).
       Selebihnya, ketidakmampuan meraba ada tidaknya praktik KKN (judicial
corruption) dalam peradilan perkara ini, bukan berarti nihil secara absoluth praktek
KKN dalam perkara tersebut. Selagi semuanya masih manusia, kembalikan pada hati
nurani kita masing-masing, akan terasa ada tidaknya praktek KKN dan kepentingan
lain selain penegakan hukum dalam perkara ini.
       Putusan PN Blitar lebih progresif dalam upaya pemberantasan korupsi bila
dibandingkan dengan situasi pemberantasan korupsi di Tulungagung (dalam hal ini
kasus Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Lumajang (Direktur BPR Milik Pemkab
Lumajang dan Kasus KPU) bahkan beberapa kasus korupsi di Sampang, Sumenep
dan Malang. Walaupun begitu terdapat beberapa celah yang dapat dikembangkan
lebih jauh untuk menjerat lebih banyak tersangka agar semakin banyak uang Negara
yang dapat diselamatkan dan semakin berkurang para koruptor yang berkeliaran
diluar dan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Akan tetapi hal tersebut




www.pemantauperadilan.com                                                        20
                                                                     Eksaminasi


masih membutuhkan kedalaman penyidikan, menyangkut beberapa prosedur
pembuktian diatas.


2. Rekomendasi
   a. Kasus Korupsi APBD di Kabupaten Blitar yang merupakan kasus dengan
       jumlah yang dikorupsi terbesar di Indonesia setidaknya merupakan kasus
       yang dapat dikategorikan “besar”, sehingga penanganannya harus dilakukan
       secara komprehensif, walaupun dalam pelaksanaannya sudah cukup baik,
       namun sudah saatnya kasus ini menjadi bahan yuridis dan rujukan bagi para
       aparat penegak hukum dan pengadilan untuk “mencontoh” apa yang telah
       dilaksanakan oleh aparat peradilan di Blitar.
   b. dengan kualifikasi kasus yang cukup besar, seharusnya dari awal pihak
       Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dapat mengambil alih
       penanganan kasus ini yang bekerja sama dengan pihak Kejaksaan yang ada di
       daerah
   c. Melihat dari perkembangan kasus seharusnya masih terdapat pihak-pihak
       yang dapat “dikualifikasikan” sebagai “Tersangka”, sehingga harus adanya
       pengembangan kasus yang jauh lebih dalam untuk melihat keterlibatan dari
       pihak lain yang juga menikmati hasil korupsi tersebut, hal ini untuk
       menghindari adanya diskriminasi dalam menentukan tersangka yang
       dilakukan oleh aparat penegak hukum.




   Notes:
   Naskah ini hanya merupakan summary. Untuk melihat draft eksmainasi secara
   utuh dan lengkap, silakan untuk langsung menghubungi Sekretariat MaPPI
   FHUI.




www.pemantauperadilan.com                                                    21