PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI PENINGKATAN by xld14276

VIEWS: 2,023 PAGES: 11

More Info
									                        KHAZANAH PENDIDIKAN:
          Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. I, No. 1 (September 2008)

       PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
   MELALUI PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU*
                                    Baedhowi

                                   ABSTRACT

        One way of making education a success by improving teacher’s quality,
competence and professionalism. The government translates it through the policy
of certification in the form of portofolio evaluation. However, the government can
use other meansto achieve that goal, namely by deploying good quality teachers,
selecting good teachers, restructuring the exiting teacher – generating institution,
improving teacher’s welfare, providing scholarships, and giving reward to high
achievers.
        Key words: improving teacher’s quality, competence, and professionalism.


Pendahuluan
        Pertemuan sembilan Menteri Pendidikan berpenduduk terbesar di Dunia
(The Seventh E-9 Ministrial Review Meeting) yang diikuti oleh Cina, India,
Indonesia, Brazil, Mesir, Bangladesh, Pakistan, Meksiko dan Nigeria di Nusa Dua
Bali, yang berlangsung pada tanggal 10 – 12 Maret 2008 telah menghasilkan
deklarasi Bali. Salah satu poin penting dalam deklarasi ini menekankan pada
peningkatan kualitas guru. Hal ini karena, ternyata, 50 % guru di lima Negara E-9
belum berpendidikan formal dan hanya 50 % yang berpendidikan strata satu
(primary education training).
        Ironisnya, Indonesia termasuk salah satu negara yang jumlah guru
berpendidikan primer setara S1 kurang dari 50 %. Ini berarti dari jumlah 2,7 juta
guru, sebanyak 1,35 juta orang guru belum mencapai kualifikasi S1. Laporan
Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 menunjukkan bahwa guru yang
memenuhi kualifikasi S1/D-IV baru mencapai target 35,6 % saja. Jadi sebanyak
64,4 % guru belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Pada tahun 2007, Depdiknas
baru berhasil meningkatkan kualitas guru hingga S1/D-IV sebanyak 81.800 guru
dan melakukan sertifikasi guru sebanyak 147.217 orang.
        Dalam konteks pembangunan sektor pendidikan, guru merupakan
pemegang peran yang amat sentral. Guru adalah jantungnya pendidikan. Tanpa
denyut dan peran aktif guru, kebijakan pembaruan pendidikan secanggih apapun
tetap akan sia-sia. Sebagus apapun dan semodern apapun sebuah kurikulum dan
perencanaan strategis pendidikan dirancang, jika tanpa guru yang berkualitas,
maka tidak akan membuahkan hasil optimal. Artinya, pendidikan yang baik dan
unggul tetap akan bergantung pada kondisi mutu guru. Hal ini ditegaskan
UNESCO dalam laporan The International Commission on Education for Twenty-
first Century, yang menyatakan bahwa “memperbaiki mutu pendidikan pertama-
tama tergantung pada perbaikan perekrutan, pelatihan, status sosial, dan kondisi
____________
       Dr. Baedhowi, M.Si. adalah Dirjen PMPTK Depdiknas
                                         1   Baedhowi, Peningkatan Kualitas Pen.
                                                                              ...
                       KHAZANAH PENDIDIKAN:
         Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. I, No. 1 (September 2008)

para guru; mereka membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, karakter
personal, prospek professional, dan motivasi yang tepat jika ingin memenuhi
harapan stakeholder” (Delors, 1996).
       Fakta di lapangan tersebut merefleksikan bahwa peningkatan mutu guru
mutlak harus segera dilaksanakan, mengingat untuk menjadi bangsa yang besar
dan berdaya saing tinggi diperlukan SDM yang berkualitas, handal dan
profesional. Agar dapat mencetak sumberdaya manusia Indonesia yang
berkualitas, sektor pendidikan harus digarap dengan sungguh-sungguh. Di antara
upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia adalah dengan
meningkatkan kualitas maupun kompetensi guru sebagai salah satu pilar
keberhasilan pendidikan. Kemudian pertanyaan yang perlu dipertimbangkan
adalah “Seberapa pentingkah peran guru dalam mewujudkan sumber daya
manusia Indonesia yang berdaya saing tinggi, handal dan professional ?”, dan
“Upaya –upaya apakah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas
kompetensi guru ?”

Peran Guru dalam Mewujudkan SDM yang Profesional
        Menurut Makagiansar (1996), memasuki abad 21 pendidikan akan
mengalami pergeseran dan perubahan paradigma yang meliputi pergeseran
paradigma: (1) dari belajar terminal ke belajar sepanjang hayat, (2) dari belajar
berfokus penguasaan pengetahuan ke belajar holistik, (3) dari citra hubungan
guru-murid yang bersifat konfrontatif ke citra hubungan kemitraan, (4) dari
pengajar yang menekankan pengetahuan skolastik (akademik) ke penekanan
keseimbangan fokus pendidikan nilai, (5) dari kampanye melawan buta aksara ke
kampanye melawan buta teknologi, budaya, dan komputer, (6) dari penampilan
guru yang terisolasi ke penampilan dalam tim kerja, dan (7) dari konsentrasi
eksklusif pada kompetisi kerja sama.
        Pergeseran paradigma tersebut menuntut adanya upaya peningkatan
kualitas di bidang pendidikan, yang bukan sekedar mengejar target output semata-
mata, tetapi yang lebih penting adalah outcome, yaitu bagaimana kualitas lulusan
(output) dalam menghadapi tantangan global di masa mendatang. Paradigma ini
juga berimplikasi perlunya guru yang berkompeten dan professional untuk
mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, yang diharapkan dapat
menghasilkan output dan outcome yang baik sacara kuantitatif maupun kualitatif.
        Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahakn, melatih, menilai, dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah (UU No. 14 tahun 2005 : 2)
        Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru
berkewajiban :
    1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang
        bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
    2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi
        secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,
        teknologi, dan seni;


                                       2   Baedhowi, Peningkatan Kualitas Pen.
                                                                            ...
                       KHAZANAH PENDIDIKAN:
         Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. I, No. 1 (September 2008)

    3) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis
       kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang
       keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
    4) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hokum, dan kode etik
       guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
    5) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
       Berdasarkan undang-undang tersebut sangat jelas bahwa guru merupakan
key person in classroom, sehingga guru memiliki peran yang sangat vital dan
fundamental dalam membimbing, mengarahkan, dan mendidik siswa dalam
proses pembelajaran (Davies dan Ellison, 1992). Karena peran mereka yang
sangat penting itu, keberadaan guru bahkan tak tergantikan oleh siapapun atau
apapun sekalipun dengan teknologi canggih. Alat dan media pendidikan, sarana
prasarana, multimedia dan teknologi hanyalah media atau alat yang hanya
digunakan sebagai teachers` companion (sahabat – mitra guru).
       Guru memiliki peran yang amat penting, terutama sebagai agent of change
melalui proses pembelajaran. Oleh karena itu, agar dapat berperan dengan efektif
dan professional, guru harus memiliki beberapa persyaratan, antara lain
ketrampilan mengajar (teaching skills), berpengetahuan (knowledgeable),
memiliki sikap profesionalisme (good professional attitude), memilih,
menciptakan dan menggunakan media (utilizing learning media), memilih metode
mengajar yang sesuai, memanfaatkan teknologi (utilizing technology),
mengembangkan dynamic curriculum, dan bisa memberikan contoh dan teladan
yang baik (good practices) (Hartoyo dan Baedhowi, 2005)

Teaching Skills
         Guru yang prfesional dapat dilihat dari keterampilan mengajar (teaching
skills) yang mereka miliki. Keterampilan mengajar yang dimiliki oleh guru dapat
dilihat dari beberapa indikator antara lain :
    1) Guru sebagai pembimbing dan fasilitator yang mampu menumbuhkan
         belajar mandiri (self learning) pada diri siswa;
    2) Memiliki interaksi yang tinggi dengan seluruh siswa di kelas;
    3) Memberikan contoh, pekerjaan yang menantang (challenging work)
         dengan tujuan yang jelas (clear objectives);
    4) Mengembangkan pembelajaran berbasis kegiatan dan tujuan;
    5) Melatih siswa untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka dan
         memiliki sense of ownership dan mandiri dalam pembelajaran;
    6) Mengembangkan pembelajaran individu;
    7) Melibatkan siswa dalam pembelajaran maupun penyelesaian tugas-tugas
         melalui enquiry – based learning, misalnya dengan memberikan
         pertanyaan yang baik dan analitis;
    8) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan kondusif;
    9) Memberikan motivasi dan kebangsaan yang tinggi; dan
    10) Pengelolaan waktu yang baik.




                                       3   Baedhowi, Peningkatan Kualitas Pen.
                                                                            ...
                       KHAZANAH PENDIDIKAN:
         Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. I, No. 1 (September 2008)

Knowledgeable
       Pengetahuan merupakan faktor utama dalam membentuk profesionalisme
seseorang. Pengetahuan dapat diperoleh melalui : (1) academic – proses
pendidikan formal, (2) practical session – pelatihan praktis, dan (3) life skills –
kecakapan hidup yang diperoleh melalui berbagai cara dan kegiatan.

Professional Attitude
        Sikap sangat berpengaruh terhadap profesionalisme seseorang guru. Sikap
tersebut antara lain : (1) independence – mandiri dan tidak selalu tergantung pada
orang lain, dan (2) continous self-improvement – selalu siap memperbaiki diri
sendiri secara terus-menerus.

Learning Equipment / Media
       Perlengkapan dan media pendidikan sangat perlu untuk mendukung
profesionalisme guru. Guru dituntut mampu memilih, menggunakan dan bahkan
menciptakan media pembelajaran. Media sedapat mungkin disediakan secara
memadai dan lengkap (sufficient and complete) dan modern. Tanpa perlengkapan
dan media yang lengkap dan modern, sekolah tak mampu memberikan hasil yang
bagus.

Technology
        Peran teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi (ITC)
dalam pendidikan sangat penting, karena dapat membuat pembelajaran lebih
bervariasi dan hidup (teaching more colourfull), apalagi jika diintegrasikan
dengan multimedia.

Curriculum
        Kurikulum yang responsive, mampu menjawab tantangan dan kebutuhan
masyarakat, dynamic (berkembang sejalan dengan perkembangan jaman), dan
flexible yang dapat diadaptasikan dalam berbagai situasi dan kondisi, serta sesuai
dengan kebutuhan siswa (students needs) merupakan suatu kebutuhan. Kurikulum
yang dinamis memiliki cirri (1) disusun dengan baik (well-organized), (2)
memiliki nilai tambah(added value), bukan hanya berisi materi yang harus
dipelajari siswa, dan (3) terintegrasi (integrated) dan bukan terkotak – kotak.
Dengan kurikulum yang demikian ini, guru akan lebih mudah dan terarah dalam
mengembangkan dirinya menjadi guru yang professional tanpa harus terbebani
karena kurikulum yang kaku, kurang fleksibel, dan mengambang tidak jelas.

Good Examples / Practices
       Pendidikan akan efektif apabila dibarengi dengan contoh atau teladan yang
baik pula. Pemberian teladan yang baik oleh guru menuntut guru untuk senantiasa
melakukan yang terbaik dan bertindak secara professional. Contoh atau teladan
yang baik dapat membangun karakter (character building) seperti kepemimpinan,
sikap menghormati, membantu orang lain, menjadi pendengar yang baik, bersikap
demokratis, dan lain-lain.


                                        4   Baedhowi, Peningkatan Kualitas Pen.
                                                                             ...
                       KHAZANAH PENDIDIKAN:
         Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. I, No. 1 (September 2008)

       Ilustrasi tersebut mempertegas keyakinan bahwa profesi guru merupakan
bidang pekerjaan khusus dan significant yang dilaksanakan berdasarkan prinsip
sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 14 tahun 2005 sebagai berikut:
    a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
    b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan,
       ketaqwaan, dan akhlak mulia;
    c. memiliki kualifikasi akademik, dan latar belakang pendidikan sesuai
       dengan bidang tugas;
    d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
    e. memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
    f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
    g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara
       berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
    h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
       keprofesionalan ; dan memiliki organisasi profesi yang mempunyai
       kewenangan mengatur hal – hal yang berkaitan dengan tugas
       keprofesionalan guru.
       Dengan kata lain, guru yang professional wajib memiliki kualifikasi
akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi
dasar yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi
personal atau kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang
diperoleh melalui pendidikan profesi (UU No. 14 Tahun 2005, pasal 8 dan 10).

Strategi Peningkatan Profesionalisme Guru
        Menyikapi tuntutan profesionalisme guru yang sarat dengan tuntutan
akademis dan non – akademis, membuat kita semakin prihatin apabila tuntutan
tersebut tak dapat dipenuhi; dan apabila persyaratan sudah ‘dipenuhi’ apakah
kesejahteraan mereka juga ‘terpenuhi’. Dua hal inilah yang seringkali menjadi
sebuah dikotomi yang berkepanjangan, sehingga tidak mengherankan apabila ada
guru yang terpaksa mengajar ala kadarnya karena capai dan ngantuk setelah
semalaman dia terpaksa harus ‘ngojek’ atau menjadi ‘pengemudi pocokan’ atau
bahkan menjual jasa ‘sebagai penjaga malam’ dab sebagainya untuk memenuhi
kebutuhan hidup keluarganya karena penghasilan mereka sebagai guru masih
dapat memenuhi kebutuhannya (Hartoyo, 2007). Contoh – contoh lain tentang
guru yang harus melakukan kerja sambilan ‘banting – tulang’ banyak kita jumpai
di sekitar kita, yang tentu saja berpengaruh terhadap profesionalisme dan kualitas
mengajar mereka. Memang serba salah, jika tidak mencari sambilan kebutuhan
mereka tak terpenuhi, tetapi jika mengerjakan kerja sambilan kualitas mengajar
mereka cenderung berkurang. Di samping itu, guru juga seringkali dijadikan
‘kambing hitam’ apabila hasil belajar siswa kurang menggembirakan, misalnya
banyak siswa yang nilai UN-nya jelek, banyak yang tidak lulus, banyak yang
tidak naik kelas dan sebagainya.
        Menyikapi hal ini, pemerintah tidak tinggal diam. Upaya-upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan guru telah dan terus dilakukan sejalan dengan UU
No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dalam Undang – Undang tersebut
                                        5   Baedhowi, Peningkatan Kualitas Pen.
                                                                             ...
                       KHAZANAH PENDIDIKAN:
         Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. I, No. 1 (September 2008)

dinyatakan adanya tunjangan guru sebagai profesi yang merupakan angina segar
bagi masyarakat guru, meskipun harus melalui sertifikasi terlebih dahulu. Secara
praktis, undang – undang mendudukkan hak dan kewajiban secara seimbang.
Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru
antara lain sebagai berikut :

    1) Sertifikasi
        Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melaksanakan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Adalah dengan
melaksanakan sertifikasi. Sertifikasi semacam ‘ujian nasional. Bagi semua guru
dari tingkat SD sampai SMA. ‘UN’ guru ini digunakan sebagai langkah pemetaan
terhadap kompetensi guru secara nasional. Program ini juga penting sebagai upaya
melihat seberapa jauh persebaran guru yang benar-benar kompeten di bidangnya.
        Kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru sebagai implementasi UU
14/2005 tentang Guru dan Dosen sesungguhnya merupakan hal yang sangat
strategis untuk meningkatkan kompetensi dan sekaligur kesejahteraan guru.
Namun sayangnya, kebijakan tersebut terkesan terlalu akomodatif terhadap tarik
ulur kepentingan politis. Semestinya kebijakan tersebut harus benar-benar
diarahkan pada upaya menjaring bibit-bibit guru professional, bukan sekedar
untuk ‘balas budi’ terhadap lamanya pengabdian para ‘guru senior’.
        Meskipun telah dibuat seperangkat aturan tentang sertifikasi,
pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan berbagai masalah. Terdapat 3
masalah mendasar dan krusial yang terjadi selama ini, yaitu :

      a. Penentuan Guru untuk Mengikuti Sertifikasi
        Meskipun pemerintah telah merencanakan sertifikasi guru secara
keseluruhan, ada beberapa pentahapan pelaksanaan sertifikasi yang dibarengi
dengan jumlah kuota dari tahap ke tahap, sehingga perlu ada penentuan siapa
yang mengikuti serifikasi terlebih dahulu dan siapa yang kemudian. Dalam
pelaksanaan sertifikasi diharapkan guru telah memiliki masa kerja lebih dari 20
tahun dan telah berpendidikan S-1 dan memenuhi persyaratan lainnya diberi
kesempatan terlebih dahulu.Tetapi apa yang terjadi, karena jumlah kuotanya
terbatas maka terjadilah saling rebut, saling mendahului sehingga praktik Kolusi,
Nepotisme, dan bahkan Korupsi tak dapat dihindari. Budaya semacam ini muncul
dari guru yang ingin segera mengikuti sertifikasi karena adanya tunjangan profesi,
maupun dari penyelenggara sertifikasi yang karena alas an tertentu mereka
melakukan itu. Sehingga ada guru yang protes karena sudah memiliki pengalaman
mengajar lebih lama dan berpendidikan S-1 tidak diikutkan sertifikasi, tetapi ada
guru yang baru saja diangkat (masih CPNS) sudah bisa mengikuti sertifikasi
? Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hal ini bias terjadi ? Siapakah yang
menjadi biang keladinya ?

   b. Penentuan Assessor
       Masalah krusial ke dua saat penentuan Assessor oleh institusi yang diberi
kepercayaan untuk melakukan uji sertifikasi guru. Ada institusi yang menganggap
kegiatan sertifikasi adalah suatu kegiatan yang “menguntungkan” karena dapat
                                        6   Baedhowi, Peningkatan Kualitas Pen.
                                                                             ...
                       KHAZANAH PENDIDIKAN:
         Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. I, No. 1 (September 2008)

mendapatkan uang, dan lupa bahwa tujuan utama sertifikasi adalah untuk
memperoleh guru yang handal dan professional. Karena mereka menganggap ini
suatu kesempatan, mereka menjadi lupa saat menyeleksi atau memilih assessor.
Assessor yang dipilih bukan semata-mata               berdasarkan kemampuan,
profesionalisme dan kompetensi, melainkan didasarkan pada like and dislike. Jika
hal ini terjadi, maka praktik KKN pun akan muncul dan tak dapat dihindari, dan
kualitas assessornya patut dipertanyakan.
    c. Proses Penilaian Portofolio
        Masalah krusial berikutnya adalah saat penilaian portofolio dilakukan.
Rambu-rambu sudah ditetapkan (meskipun belum sempurna), tetapi
pelaksanaannya seringkali menyimpang dari rambu – rambu tersebut. Hal ini
terjadi apabila baik assessor maupun yang dinilai (guru) tidak memiliki sikap dan
perilaku yang baik. Assessor mencoba meluluskan seorang guru yang sebenarnya
belum memenuhi syarat karena ada hubungan dengan guru saudara, teman, atau
bahkan sahabat akrab. Atau sebaliknya , guru merasa ada kedekatan dengan
assessor sehingga dia berani dengan berbagai cara mendekati dan meminta
assessor agarmeluluskannya. Jika praktik – praktik semacam ini terjadi, maka
mereka telah melakukan “pembohongan publik”, yang berdampak pada kualitas
pendidikan kita.

    d. Tantangan bagi Guru Bersertifikat
           Memperoleh sertifikat janganlah semata-mata diartikan dengan
memperoleh tunjangan profesi. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana
memaknai sertifikat yang diperoleh dengan peningkatan kualitas atau kinerja
mereka sebagai guru yang kompeten dan professional. Guru yang sudah
bersertifikat jangan seenaknya saja bekerja karena merasa sudah mendapatkan
sertifikat dan tunjangannya. Justru karena sudah mendapat sertifikat inilah mereka
harus lebih meningkat kinerjanya dan mampu memotivasi teman – teman lainnya
agar lebih baik.

    e. Pengawasan dalam Pelaksanaan Sertifikasi
        Sertifikasi guru memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk
meningkatkan kualitas guru dan sekaligus memberikan kesejahteraan yang lebih
baik kepada mereka. Hal ini sejalan dengan Deklarasi E-9 untuk Mutu dan
Kesejahteraan Guru yang diikuti oleh sembilan menteri-menteri pendidikan dari
negara berpenduduk terbesar di dunia, termasuk Indonesia, yang dilaksanakan di
Bali tanggal 10 – 12 Maret 2008. Salah satu poin penting dalam deklarasi tersebut
adalah perlunya peningkatan kualitas guru.
        Namun demikian, dalam pelaksanaan sertifikasi guru perlu adanya
pengawasan. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi praktik-praktik yang tidak
seharusnya dilakukan seperti KKN yang dilakukan antara institusi yang diberi
kewenangan untukmelakukan uji sertifikasi dengan para guru yang berkeinginan
sekali ubtuk lulus dan mendapat sertifikat pendidik. Oleh karena itu, baik
pemerintah, masyarakat, dan organisasi profesi pendidik harus saling bersinergi
dan bekerja keras untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan sertifikasi
sehingga benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Jika diperlukan,
                                        7   Baedhowi, Peningkatan Kualitas Pen.
                                                                             ...
                       KHAZANAH PENDIDIKAN:
         Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. I, No. 1 (September 2008)

bisa dibentuk lembaga pemantau dan pengawas independent pelaksanaan
sertifikasi guru.

    2) Perlunya Kebijakan Persebaran Guru – guru Berkualitas.
         Selama ini guru-guru berkualitas banyak tersebar di sekolah – sekolah
favorit (effective schools) di perkotaan. Hal ini wajar karena mereka melihat
jaminan baik dari sisi ekonomi maupun karier yang lebih menjanjikan di sekolah
– sekolah itu. Hal inilah sebenarnya yang melahirkan kesenjangan kualitas
pendidikan antara urban schools dengan rural schools. Oleh karena itu, sudah
saatnya pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan sekolah-sekolah di
daerah terpencil berupa kebijakan perebaran guru-guru berkualitas. Hal ini bisa
dilakukan dengan cara memberikan daya tarik yang lebih kepada mereka yang
mengajar di sekolah – sekolah pinggiran tersebut, misalnya dengan
ditambahkannya insentif perumahan dan fasilitas pendukung lainnya. Pola
pembinaan karir terutama guru-guru PNS bisa diarahkan pada kebijakan ini.
Dalam hal ini, ada baiknya kita mengadopsi system pembinaan karier model
militer, di mana kader-kader terbaik harus ditempa terlebih dahulu di daerah –
daerah yang penuh tantangan yang tidak mudah (contexts of stringency).

    3) Perlunya Pencarian Bibit Unggul dalam Profesi Keguruan
        Hal ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan pengakuan dan
penghasilan yang lebih kompetitif bagi profesi guru, sehingga hal ini bisa
memikat para lulusan terbaik dari SMA untuk melanjutkan ke program keguruan.
Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan pendidikan di Finlandia, yang
berdasarkan laopran PISA 2000 dan 2003 menempatkan negara welfare state itu
pada ranking pertama dalam hal ketercapaian kompetensi aplikatif siswa berumur
15 tahun di bidang literasi dan numerasi. Justru faktor inovasi kurikulum,
sebagaimana dikatakan Simola (2005), tidak berperan signifikan dalam
menunjang keberhasilan pendidikan di Finlandia. Ketersediaan guru yang
kompeten lah sebenarnya yang merupakan kunci sukses pendidikan di negara
tersebut. Simola (2005) mensinyalir bahwa program keguruan di Finlandia
termasuk jurasan paling diminati oleh para lulusan terbaik di SMA, sehingga
wajar jika kebanyakan guru Finlandia merupakan bibit unggul yang berkualitas.

    4) Restrukturisasi Lembaga-lembaga Keguruan
         Pemerintah perlu melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap
lembaga-lembaga keguruan di tanah air, terutama dari segi rekrutmen
mahasiswanya, sehingga jaminan kualitasnya semakin unggul dan bisa
dipertanggungjawabkan. Kebijakan – kebijakan strategis di atasnya seharusnya
menjadi pijakan pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan
nasional. Meskipun strategi-strategi itu hasilnya tidak bisa langsung kelihatan,
tapi itu akan lebih efektif daripada strategi penerapan kebijakan UN yang terkesan
hanya mengambil jalan pintas peningkatan mutu pendidikan yang hasilnya pun
masih diragukan banyak pihak.



                                        8   Baedhowi, Peningkatan Kualitas Pen.
                                                                             ...
                       KHAZANAH PENDIDIKAN:
         Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. I, No. 1 (September 2008)

    5) Kesejahteraan Guru
        Salah satu strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan
kualitas dan kompetensi guru adalah melalui sertifikasi guru sebagaimana
tertuang dalam Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan
Dosen. Bagi mereka yang memenuhi syarat dan lulus sertifikasi akan diberi
tunjangan profesi sebagai pendidik, tunjangan fungsional, dan tunjangan –
tunjangan lainnya. Strategi ini diyakini sebagai salah satu strategi yang “adil”
karena antara hak dan kewajiban disejajarkan; penerimaan kesejahteraan harus
diimbangi dengan profesionalisme. Pemberian tunjangan bagi guru yang telah
lulus uji sertifikasi secara formal baru diberikan mulai tahun 2007, meskipun
sertifikasi sendiri telah dilakukan        mulai tahun 2006. Dengan adanya
kesejahteraan/tunjangan ini diharapkan kualitas mengajar dan kinerja guru secara
keseluruhan semakin meningkat. Masalah kualitas dan kesejahteraan guru
sebenarnya bukan hanya masalah Indonesia saja; hampir sebagian besar negara di
Asia Tenggara mengalami hal serupa. Learning round-table on Advenced Teacher
Professinalism yang diselenggarakan di Bangkok;Thailand, 13 – 14 Juni 2005
memunculkan beberapa isu terkait dengan Teachers` motivation and Incentives
antara lain sebagai berikut :
    a. Tuntutan agar guru lebih profesional perlu dimbangi dengan insentive
        yang memadai, apalah artinya guru berjuang sepenuh hati untuk menjadi
        profesional, apabila insentive yang mereka terima tidak cukup untuk
        memenuhi kebutuhan hidup mereka, apabila untuk pengembangan
        profesionalisme mereka. Oleh karena itu, perlu ada standar insentive
        sebagai penyeimbang tuntutan profesionalisme guru. Dengan insentive
        yang memadai, guru akan dapat mencurahkan perhatiannyadan lebih
        termotivasi untuk menjadi guru yang profesional. Di samping itu, dengan
        insentive yang memadai, guru merasa aman secara ekonomi dalam
        hidupnya, sehingga dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap profesi
        mereka.
    b. Pemberian insentive sesuai dengan standar, perlu didasari oleh hasil
        evaluasi terhadap kapasitas, profesionalisme dan kinerja guru. Oleh karena
        itu diperlukan standar evaluasi guru yang dapat digunakan sebagai dasar
        pemberian reward and punisment. Salah satu negara yang telah
        menerapkan reward system adalah Brunai darussalam. Hasil evaluasi
        guru, sangat menetukan dinaikkan atau tidaknya insentive mereka, dan
        besar atau kecilnya insentive yang mereka terima.
    c. Di samping insentive dalam bentuk uang, dapat pula diberikan dalam
        bentuk penghargaan dan pemberian kesempatan untuk meningkatkan
        profesionalisme guru, misalnya dengan mengirim mereka menikuti
        pelatihan atau training peningkatan profesionalisme guru (metodologi
        pembelajaran, teknik penilaian, dll).
    d. Perlunya collaborative research untuk memperoleh data aktual yang
        dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pemberian incentive bagi guru,
        sekolah dan stakeholders pendidikan lainnya untuk meningkatkan
        profesionalisme dan kinerja masing-masing.


                                        9   Baedhowi, Peningkatan Kualitas Pen.
                                                                             ...
                       KHAZANAH PENDIDIKAN:
         Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. I, No. 1 (September 2008)

    6) Beasiswa
        Beasiswa ini merupakan salah satu rangsangan bagi guru, sehingga mereka
dapat melanjutkan pendidikan dan memperluas wawasan. Hal tersebut sudah
diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2005 pasal 15, bahwa guru akan memperoleh
hak maslahat tambahan. Dengan demikian, pemerintah dan/atau pemerintah
daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pasal
tersebut.

   7) Penghargaan
       Penghargaan tersebut diperuntukkan pada guru yang berprestasi,
berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh
penghargaan. Demikian juga guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di
daerah khusus memperoleh penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat.
Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan
pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain (UU
Nomor 15 tahun 2005 bagian ke enam pasal 36 dan 37).

Penutup
        Kita semua sepakat bahwa peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi
guru juga harus dimbangi dengan kualitas mengajar, profesionalisme, dan kinerja
yang lebih baik. Dalam upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas guru
tersebut, pemerintah telah bertekad bulat mengupayakan kesejahteraan atau
tunjangan guru dengan pengalokasian dana melalui APBN sejak tahun 2006, dan
diharapkan dalam beberapa tahun ke depan masalah tunjangan guru dapat
diselesaikan. Agar upaya ini dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya dukungan
dan kerjasama sinergis antar berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk
Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK).
        Pada kesempatan ini, saya berharap agar LPTK dapat berperan lebih aktif
dan maju di garis depan, dengan memberikan masukan, pemikiran, dan
melakukan terobosan – terobosan baru yang dapat mensejahterakan guru dan tidak
selalu bergantung kepada pemerintah. Saya ingin LPTK mengupayakan agar guru
dan lembaga-lembaga sejenisnya dapat mencontoh LPTK dan persatuan (Teacher
Union) negara-negara lain, seperti Australia, yang senantiasa berada di garis
depan mencari terobosan dan strategi untuk meningkatkan dan
memperjuangankan peningkatan kualitas dan sekaligus kesejahteraan guru tanpa
harus bergantung sepenuhnya pada pemerintah.




                                      10 Baedhowi, Peningkatan Kualitas Pen.
                                                                          ...
                       KHAZANAH PENDIDIKAN:
         Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. I, No. 1 (September 2008)


                                Daftar Pustaka


Baedhowi dan Hartoyo (2005). Laporan 2005 Learning Round-table on Advanced
      Teacher Profesionalism. Bangkok, Thailand 13 – 14 Juni 2005.

Csikszentmihalyi, M dan Mc Cormack, J. The Influence of Teachers, dalam
       Kevin Ryan dan James M. Cooper (Eds). (2004). Kaleidoscope;
       Readings in Education. New York: Houghton Miffin Company.

Davies, B. dan Ellison, L. (1992) School Development Planning. Harlow:
       Longman Group U.K. Ltd.

------------- (2008) Deklarasi E-9 Untuk Mutu dan Kesejahteraan Guru. Bali 10 –
         12 Maret 2008

Hartoyo (2007) Supervisi Pendidikan ; Mewujudkan Sekolah Efektif dalam
      Kerangka Manajemen Berbasis Sekolah. Semarang: Penerbit Pelita Insani.

http://www.sebi.ac.id/index.php/Itemid=37&id=264&option=com
        content&task=view

http://www.cyberschooldps.net

Langford, D.P. dan Cleary B.A. (1996). Orchestrating Learning With Quality.
      Kuala Lumpur : Synergy Books International.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan
      Dosen


  * Makalah ini telah pernah disampaikan dalam Seminar Nasional “Peningkatan
     Kualitas Pendidikan melalui Peningkatan Profesionalisme Guru,” yang
     diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
     Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) pada tanggal 17 Mei 2008
     bertempat di Auditorium Ukhuwwah Islamiyah.




                                      11 Baedhowi, Peningkatan Kualitas Pen.
                                                                          ...

								
To top