Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah by xld14276

VIEWS: 3,856 PAGES: 46

More Info
									Modul 2
Masalah dan Potensi Daerah

Diklat Teknis
Perencanaan Pembangunan Daerah
(Regional Development Planning)




                      Eselon III
     SAMBUTAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DIKLAT APARATUR
               LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA


       Selaku Instansi Pembina Diklat PNS, Lembaga Administrasi Negara
senantiasa melakukan penyempurnaan berbagai produk kebijakan Diklat yang
telah dikeluarkan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS. Wujud pembinaan yang dilakukan di
bidang diklat aparatur ini adalah penyusunan pedoman diklat, bimbingan dalam
pengembangan kurikulum diklat, bimbingan dalam penyelenggaraan diklat,
standarisasi, akreditasi Diklat dan Widyaiswara, pengembangan sistem
informasi Diklat, pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat,
pemberian bantuan teknis melalui perkonsultasian, bimbingan di tempat kerja,
kerjasama dalam pengembangan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat.

      Sejalan dengan hal tersebut, melalui kerjasama dengan Departemen
Dalam Negeri yang didukung program peningkatan kapasitas berkelanjutan
(SCBDP), telah disusun berbagai kebijakan guna lebih memberdayakan
daerah seperti peningkatan kapasitas institusi, pengelolaan dan peningkatan
SDM melalui penyelenggaraan Diklat teknis, pengembangan sistem keuangan,
perencanaan berkelanjutan dan sebagainya.

        Dalam hal kegiatan penyusunan kurikulum diklat teknis dan modul
diklatnya melalui program SCBDP telah disusun sebanyak 24 (dua puluh
empat) modul jenis diklat yang didasarkan kepada prinsip competency based
training. Penyusunan kurikulum dan modul diklat ini telah melewati proses yang
cukup panjang melalui dari penelaahan data dan informasi awal yang diambil
dari berbagai sumber seperti Capacity Building Action Plan (CBAP) daerah
yang menjadi percontohan kegiatan SCBDP, berbagai publikasi dari berbagai
media, bahan training yang telah dikembangkan baik oleh lembaga donor,
perguruan tinggi, NGO maupun saran dan masukan dari berbagai pakar dan
tenaga ahli dari berbagai bidang dan disiplin ilmu, khususnya yang tergabung
dalam anggota Technical Review Panel (TRP).

       Disamping itu untuk lebih memantapkan kurikulum dan modul diklat ini
telah pula dilakukan lokakarya dan uji coba/pilot testing yang dihadiri oleh para
pejabat daerah maupun para calon fasilitator/trainer.

       Dengan proses penyusunan kurukulum yang cukup panjang ini kami
percaya bahwa kurikulum, modul diklatnya berikut Panduan Fasilitator serta
Pedoman Umum Diklat Teknis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
pelatihan di daerah masing-masing.




                                        i
       Harapan kami melalui prosedur pembelajaran dengan menggunakan
modul diklat ini dan dibimbing oleh tenaga fasilitator yang berpengalaman dan
bersertifikat dari lembaga Diklat yang terakreditasi para peserta yang
merupakan para pejabat di daerah akan merasakan manfaat langsung dari
diklat yang diikutinya serta pada gilirannya nanti mereka dapat menunaikan
tugas dengan lebih baik lagi, lebih efektif dan efisien dalam mengelola berbagai
sumber daya di daerahnya masing-masing.

      Penyempurnaan selalu diperlukan mengingat dinamika yang sedemikian
cepat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan dilakukannya
evaluasi dan saran membangun dari berbagai pihak tentunya akan lebih
menyempurnakan modul dalam program peningkatan kapasitas daerah secara
berkelanjutan.

       Semoga dengan adanya modul atau bahan pelatihan ini tujuan
kebijakan nasional utamanya tentang pemberian layanan yang lebih baik
kepada masyarakat dapat terwujud secara nyata.




                                       ii
                      KATA PENGANTAR
             DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH



Setelah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah terjadi
perubahan paradigma dalam pemerintahan daerah, yang semula lebih
berorientasi sentralistik menjadi desentralistik dan menjalankan otonomi
seluas-luasnya. Salah satu aspek penting kebijakan otonomi daerah dan
desentralisasi adalah peningkatan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara,
salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah
adalah kapasitas atau kemampuan daerah dalam berbagai bidang yang
relevan. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada
masyarakat dan peningkatan daya saing daerah diperlukan kemampuan atau
kapasitas Pemerintah Daerah yang memadai.

Dalam rangka peningkatan kapasitas untuk mendukung pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi daerah, pada tahun 2002 Pemerintah telah
menetapkan Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas
Dalam Mendukung Desentralisasi melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala
Bappenas. Peningkatan kapasitas tersebut meliputi sistem, kelembagaan, dan
individu, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip multi dimensi
dan berorientasi jangka panjang, menengah, dan pendek, serta mencakup
multistakeholder, bersifat demand driven yaitu berorientasi pada kebutuhan
masing-masing daerah, dan mengacu pada kebijakan nasional.

Dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah,
Departemen Dalam Negeri, dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
sebagai Lembaga Pelaksana (Executing Agency) telah menginisiasi program
peningkatan kapasitas melalui Proyek Peningkatan Kapasitas yang
Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building Project for
Decentralization/ SCBD Project) bagi 37 daerah di 10 Provinsi dengan
pembiayaan bersama dari Pemerintah Belanda, Bank Pembangunan Asia
(ADB), dan dari Pemerintah RI sendiri melalui Departemen Dalam Negeri dan
kontribusi masing-masing daerah. Proyek SCBD ini secara umum memiliki
tujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam aspek sistem,
kelembagaan dan individu SDM aparatur Pemerintah Daerah melalui
penyusunan dan implementasi Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas
(Capacity Building Action Plan/CBAP).



                                     iii
Salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah Pengembangan
SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. Dalam memenuhi kurikulum
serta materi diklat tersebut telah dikembangkan sejumlah modul-modul diklat
oleh Tim Konsultan yang secara khusus direkrut untuk keperluan tersebut yang
dalam pelaksanaannya disupervisi dan ditempatkan di Lembaga Administrasi
Negara (LAN) selaku Pembina Diklat PNS.

Dalam rangka memperoleh kurikulum dan materi diklat yang akuntabel dan
sesuai dengan kebutuhan daerah, dalam tahapan proses pengembangannya
telah memperoleh masukan dari para pejabat daerah dan telah diujicoba (pilot
test), juga melibatkan pejabat daerah, agar diperoleh kesesuaian/ relevansi
dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh para pejabat daerah itu sendiri.
Pejabat daerah merupakan narasumber yang penting dan strategis karena
merupakan pemanfaat atau pengguna kurikulum dan materi diklat tersebut
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kurikulum dan meteri diklat yang dihasilkan melalui Proyek SCBD ini, selain
untuk digunakan di lingkungan Proyek SCBD sendiri, dapat juga digunakan di
daerah lainnya karena dalam pengembangannya telah memperhatikan aspek-
aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
Selain itu juga dalam setiap tahapan proses pengembangannya telah
melibatkan pejabat daerah sebagai narasumber.

Dengan telah tersedianya kurikulum dan materi diklat, maka pelaksanaan
peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, khususnya untuk peningkatan
kapasitas individu SDM aparatur daerah, telah siap untuk dilaksanakan.
Diharapkan bahwa dengan terlatihnya para pejabat daerah maka kompetensi
mereka diharapkan semakin meningkat sehingga pelayanan kepada
masyarakat semakin meningkat pula, yang pada akhirnya kesejahteraan
masyarakat dapat segera tercapai dengan lebih baik lagi.




                                     iv
                                                     DAFTAR ISI



Sambutan Deputy IV - LAN .......................................................................................... i
Kata Pengantar Dirjen Otonomi Daerah - Depdagri ................................................iii
Daftar Isi            ............................................................................................................... v


BAB I        PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
             A.       Deskripsi Singkat .................................................................................. 1
             B.       Hasil Belajar.......................................................................................... 2
             C.       Indikator Hasil Belajar .......................................................................... 2
             D.       Pokok Bahasan ...................................................................................... 2


BAB II MASALAH DAN POTENSI DAERAH ...................................................... 3
             A.       Pendahuluan .......................................................................................... 3
             B.       Masalah ................................................................................................. 3
             C.       Potensi Daerah..................................................................................... 10
             D.       Latihan................................................................................................. 11
             E.       Rangkuman.......................................................................................... 12


BAB III MENGATASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ........ 13
             A.       Pendahuluan ........................................................................................ 13
             B.       Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah? ......................... 14
             C.       Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah...................................... 27
             D.       Latihan................................................................................................. 37
             E.       Rangkuman.......................................................................................... 37


Daftar Pustaka




                                                               v
                                     BAB I
                                 PENDAHULUAN


A. Deskripsi Singkat

    Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah ialah
    pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi daerah dan potensi yang
    dimiliki daerah tersebut. Untuk itu diperlukan metode atau cara yang tepat untuk
    mengidentifikasi masalah dan potensi daerah. Permasalah yang tersusun dengan
    baik memudahkan untuk mencari alternatif pemecahan masalah dan resikonya
    dapat diperhitungkan secara dini.

    Dalam konteks desentralisasi (otonomi daerah) dimana Pemerintah Daerah (Pemda
    Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan penuh merencanakan dan melaksanakan
    pembangunannya. Perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi
    menyebabkan terjadi perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sangat
    fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan daerah yang
    komprehensif dan mengarah kepada perwujudan kepemerintahan yang baik (good
    governance) yang antara lain adalah transparansi, akuntabilitas, demokrasi, dan
    partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan
    pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih
    efisien dan efektif serta berkelanjutan.

    Cepatnya dan lambatnya laju pertumbuhan pembangunan daerah dipengaruhi
    banyak faktor, antara lain kemampuan untuk menggunakan kekuatan dan peluang
    yang dimiliki serta kemampuan mengatasi kelemahan-kelemahan dan/atau
    masalah dan ancaman yang dihadapi dalam proses pembangunannya.

    Masalah didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan dan kenyataan atau
    perbedaan antara situasi yang ada sekarang dan yang seharusnya terjadi.
    Pertanyaannya kenapa harapan dan kenyataan tidak terjadi? Jawaban singkat dari
    pertanyaan ini ada faktor-faktor yang menyebabkan harapan tidak bisa terrealisasi.
    Barangkali dapat dikatankan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah
    daerah dalam melaksanakan pembangunannya buka semata-semata karena
    keterbatasan sumber dana pembangunan atau terbatasnya sumberdaya alam atau
    lemahnya sumberdaya manusia yang dimiliki, tetapi yang penting diperhatikan
    adalah bagaiman keadaan manajemen pembangunannya. Pada saat kita bicara
    manajemen pembangunan tentunya tidak terlepas dari sistem perencanaan dan
    kemampuan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan pembangunan yang
    menstimulasi terjadi pertumbuhan, baik dalam ekonomi, sosial budaya, dan
    pelayanan publik.

    Modul ini membahas permasalahan dan potensi daerah serta peluang-peluang apa
    yang bisa diperbuat oleh daerah untuk meningkatkan pembangunannya.




                                          1
                                                                                2


B. Hasil Belajar

    Setelah mempelajari modul dan mengikuti mata ajar ini, peserta diharapkan
    mengerti, memahami dan mampu melakukan identifikasi masalah dan potensi
    yang dimiliki daerah serta menyusun program-program yang dapat meningkatkan
    laju pembangunan daerahnya.


C. Indikator Hasil Belajar

    Setelah mengikuti proses pembelajaran modul ini, para peserta mengerti dan
    mampu untuk:

    1.    Menjelaskan persalahanan daerahnya dan dapat membuat struktur kebijakan
          tindak yang lebih tepat dalam menetapkan rencana pembangunan.
    2.    Menyusun program dan/atau kegiatan yang sesuai dengan potensi daerahnya.


D. Pokok Bahasan

    Pokok bahasan dalam modul ini terdiri dari:

    1.    Permasalah pembangunan daerah.
    2.    Apa yang harus diperbuat pemerintah daerah.
    3.    Merangsang Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah.
    4.    Mendorong Pendirian Usaha Baru melalui Entrepreneurship.
    5.    Melakukan Manajemen Asset untuk Merangsang Pertumbuhan Swasta.
    6.    Melakukan Manajemen Modal untuk Mendorong Sektor Swasta.
    7.    Menggali Pendapatan Daerah.
    8.    Kebijakan Percapatan Pembangunan Daerah.
    9.    Penciptaan Lapangan kerja.
    10.   Pengembangan Sektor Informal.
    11.   Reformasi Peraturan dan Perundangan.




                                         2
                                BAB II
                      MASALAH DAN POTENSI DAERAH


       Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu menggunakan
       penstrukturan masalah (Problem Structuring) untuk mengidentifikasi masalah dan
       potensi daerah secara jelas.



A. Pendahuluan

   Masalahan adalah proses untuk memunculkan dan menguji konsepsualisasi
   alternatif dari keadaan bermasalah (prolematic situation). Permasalah yang
   tersusun dengan baik (well structured) dapat langsung dapat dipecahkan, tetapi
   permasalahan yang tidak tersusun dengan baik (ill structured) maka terlebih
   dahulu harus didefinisikan. Dengan mendefiniskan permasalahan, analis (analyst)
   atau perencana (planner) tidak hanya menempatkan dirinya dalam keadaan
   bermasalah yang diamati, tetapi juga menguji pemikiran dan wawasannya secara
   kreatif. Permasalah yang tersusun baik pengambil keputusannya adalah satu atau
   sedikit serta terjadi konsensus, alternatifnya sedikit, hasilnya jelas, dan risikonya
   dapat diperhitungkan (Partowidagdo 1999).

   Dalam konteks desentralisasi (otonomi daerah) dimana Pemerintah Daerah (Pemda
   Kabupaten/Kota) memiliki wewenang penuh merencanakan dan melaksanakan
   pembangunannya yang didasarkan pada kekayaan sumber daya alam dan manusia
   yang dimilikinya. Perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi
   menyebabkan terjadi perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sangat
   fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan daerah yang
   komprehensif dan mengarah kepada perwujudan kepemerintahan yang baik (good
   governance) yang antara lain adalah transparansi, akuntabilitas, demokrasi, dan
   partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan
   pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih
   efisien dan efektif serta berkelanjutan.

   Dalam dinamika desentralisasi, ada daerah mampu memacu pembangunan secara
   cepat, sementara itu ada juga daerah mengalami banyak masalah atau kendala
   dalam melaksanakan pembangunannya. Cepatnya dan lambatnya laju
   pertumbuhan pembangunan daerah dipengaruhi banyak faktor, antara lain
   kemampuan untuk menggunakan kekuatan dan peluang yang dimiliki serta
   kemampuan mengatasi kelemahan-kelemahan dan/atau masalah dan ancaman yang
   dihadapi dalam proses pembangunannya. Bagian ini membahas identifikasi
   masalah dan potensi yang dimiliki suatu daerah.


B. Masalah

   Ketika kita membayangkan tentang apa arti pembangunan, maka yang terlintas
   dibenak kita ialah usaha-usaha perubahan suatu keadaan menjadi keadaan yang
   lebih baik. Keadaan yang lebih baik yang diharapkan adalah: (1) kesejahteraan


                                             3
                                                                                4


yang lebih baik (pendidikan, kesehatan, perumahan, pangan, pendapatan); (2)
kualitas hidup yang lebih baik (sehat, aman, dll); (3) perkenomian yang lebih baik
(lapangan kerja, pendapatan, menabung, dll). Pertanyaannya apakah keadaan itu
telah dicapai, atau apakah kita sudah puas dengan keadaan dimana kita berada.
Pertanyaan berikutnya adalah dibandingkan dengan negara-negara maju dan
negara sedang berkembang atau negara miskin, dimana posisi riil kita berada?

Untuk menjawab pertanyaan di atas maka kita harus jujur untuk menilai posisi
dimana kita berada sekarang. Ini penting untuk mengetahui dari titik mana kita
mulai melakukan reformasi pembangunan secara total.

Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai saat ini 2007, pembangunan di
Indonesia telah memasuki 62 tahun, suatu periode waktu yang cukup panjang.
Namun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa baru sebagian kecil cita-
cita kemerdekaan yang telah dicapai. Masih banyak hal-hal strategis yang belum
diselesaikan, antara lain:

1.   Menghapus kemiskinan dan memberantas korupsi;
2.   Membangun industri (sektor riil) berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang
     sebenarnya Indonesia memiliki kekayaan yang besar untuk rakyat;
3.   Membangun karakter bangsa yang mandiri (yang dapat dibanggakan);
4.   Membangun institusi untuk ”Good Governance” dan “Good Civil Society”;
5.   Merencanakan pembangunan sesuai dengan karakter, berbasis geografis dan
     negara kepuluan terbesar di dunia.

Sementara itu ada hal-hal yang semestinya diberi prioritas untuk dikerjakan tapi
terlalaikan, yaitu:

1.   Pengembangan sektor mikro, industri/riil berbasis SDA;
2.   Usaha-usaha produktif atau ”Directly Produbtive Sctivities” (DPA);
3.   Sumber-sumber lainnya yang berbasis kekayaan negara;
4.   Kewilayah, desentralistik.

Sebenarnya dimulai pada jaman orde baru tahun 1967, pemerintah Indonesia telah
melakukan pembangunan yang berbasis SDA, persoalannya kebijakan
pembangunan ekonomi pada waktu itu terpaku pada pembangunan sektor primer
(jual bahan baku hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan
tangkap, dan enersi sumber daya mineral/ESDM).

Nilai tambah dari kebijakan ekonomi ini dinikamati oleh negara-negara pembali
hasil-hasil sektor primer kita. Fakta dan fenomena dari kebijakan pembangunan ini
digambarkan seperti berikut:

                 Fakta                                 Fenomena
 Jutaan Ha hutan telah hilang/rusak:     Ribuan Ha tanah berubah menjadi
                                         perkotaan ...
 1. Sebagian dengan izin resmi;             1. Sebagian konversi ini dengan
                                                izin;
 2. Jika di Riau telah hilang 5 juta Ha,    2. Tanah murah dibeli sikaya


                                       4
                                                                                     5


                 Fakta                                         Fenomena
    sebaliknya ada yang utung sebesat                    berubah jadi kavling sangat
    Rp 1.500 Trillium (1 Ha Kayu                         mahal,    dan   pengembang
    hutan memberikan keuntungan Rp                       untung besar;
    300.000,=)
 3. Jika keuntungna tersebut di atas                  3. Kalau      saja,  keuntungan
    digunakan 50% untuk membangun                        berbagi dengan rakyat dan
    Riau, maka Riau akan maju setara                     Pemda, maka akan jadi
    dengan Malaysia;                                     makmur dan adil;
 4. Negara dan rakyat tidak mendapat                  4. Tetapi sayangnya, negara dan
    bagian yang berarti, faktanya                        rakyat tidak mendapat bagian,
    rakyat tetap miskin.                                 dan tetap miskin.

Keadaan yang diutarakan di atas terjadi karena kita masih terpaku pada pemikiran
bahwa kita adalah bangsa yang kaya dengan SDA. Untuk keluar dari keadaan itu,
maka diperlukan adanya transformasi karakter bangsa, yaitu dari bangsa dengan
karakter kumuh menjadi bangsa bermartabat. Bagaimana proses seharus terjadi.

Gambar berikut ini memberikan ilustrasi proses transformasi tersebut.

                               EKONOMI BANGSA:
      KAYA                                                             KAYA
       SDA                     HUT, TAN,   OLAH,       PERDAG,          SDA
                               IKAN,       MANUFAK,    JASA2,
                               TERNAK      KONSTRK     PARIWISATA
                               TAMBANG
     MISKIN                                                            KAYA



                     SUB                     SE-         TER-
                               PRIMER
                    SISTEM                 KUNDER        SIER

    LOOSER                                                             WINNER
                    PENDIDIKAN RENDAH               CERDAS
                    MUDAH MARAH                     GENTELMEN
    40% URBAN       INWARD                          OUTWARD           60% URBAN
    60% RURAL       INFERIOR                        BERRDAYA SAING    40% RURAL

                              KARAKTER BANGSA


 BANGSA KUMUH                                                   BANGSA BERMARTABAT


Gambar 2.1. Desain Transformasi Menjadi Bangsa Bermartabat

Gambar di atas mengilustrasikan bahwa bangsa Indonesia sebenarnya kaya,
memiliki SDA, terletak geografisnya sangat strategis di dunia, tetapi pada
kenyataannya masih miskin. Ciri-ciri ini ditandai dengan distribusi penduduk yang
60% tinggal dipedesaan, 40% tinggal di perkotaan dengan kegiatan ekonomi masih
pada sektor primer (produksi bahan mentah hasil pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, perikanan, dan galian mineral/tambang). Dalam kondisi
yang demikian nilai tambah dari produk yang dijual kecil atau keuntungan yang
diperoleh rendah.




                                           5
                                                                                                6


Untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan ekonomi, maka harus bergeser
menjadi sektor sekunder dan tersier yang ditandai dengan kegiatan pengolahan
hasil sektor primer (meningkatkan nilai tambah), manufaktur, konstruksi,
perdagangan, jasa, dan parawisata. Prasyarat yang diperlukan adalah sumberdaya
manusia (SDM) yang berkualitas dengan ciri berpikir berorientasi kemasa depan,
memiliki daya saing, dan cerdas. Dengan mencapai hal itu maka SDA yang
banyak dapat dikelola secara efisien membuat bangsa Indonesia kaya dan
bermartabat. Kondisi yang demikian menyebabkan terjadinya pergeseran
demografis, 60% penduduk tinggal di kota dan 40% tinggal didaerah pedesaan.

Pada bagian berikut dibahas masalah yang berhubungan dengan kebijakan
pembangunan. Masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1.   Lemahnya Struktur Kebijakan Tindak

     Untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan tindak tepat atau tidak maka
     biasanya digunakan analisis kebijakan terpusat (Centered Policy Analysis).
     Tujuan analisis ini ialah membantu menstrukurisasi kebijakan tindak secara
     tepat sebagai dasar menyusun kebijakan lainnya yang diperlukan untuk
     merencanakan adan melaksanakan upaya pemecahan masalah (misalnya,
     membuat program/proyek dan/atau kegiatan). Gambar 2.2 dibawah
     menyajikan diagram Pusat Analysis Kebijakan (Centered Policy Analysis).

                                              POLICY
                                           PERFORMANCE

                Evaluation                                               Forcasting
                                              Problem
                                             Structuring
                                                           Structuring
                             Structuring




                                                            Problem
                              Problem




                                              POLICY                                   POLICY
      POLICY
                                             ACTIONS                                  FUTURES
     OUTCOMES


                                             Problem
                                            Structuring

                Monitoring                                      Recommendation

                                              POLICY
                                             ACTIONS




     Gambar 2.2. Diagram Pusat Analisis Kebijakan

     Diagram di atas memperlihatkan siklus proses kebijakan tindak (Policy
     Action), dimana sebelum dia menjadi sebagai tampilan kebijakan (policy
     performance) dan selanjutnya menjadi kebijakan masa depan (policy
     futures) lalu menjadi kebijakan tindak (policy actions) lagi, lalu
     menghasilkan hasil kebijakan (policy outcome) dan kembali ke pelaksanaan
     kebijakan (policy performance) lagi, jelas kelihatannya bahawa
     penstrukturan masalah (Problem Structruring) merupakan inti dari
     penyusunan suatu kebijakan tindak (policy action).



                                                       6
                                                                                                  7


          Nilai strategis yang dimiliki oleh penstrukturan masalah (Problem
          Structruring) adalah sangat menentukan arah dari kebijakan yang dibuat
          sebagai landasan/dasar suatu program/proyek dan/atau kegiatan untuk
          menyelesaikan masalah-masalah pembangunan. Kalau dalam suatu proses
          perencanaan pembangunan sudah terjadi ketidak tepatan dalam
          penstrukturan masalah (Problem Structruring) atau mengidentifikasian
          masalah-masalah yang dihadapi dalam pembangunan, maka dapat
          dibayangkan apa hasil (outcome) dari kebijakan-kebijakan, program-program
          yang dibuat untuk menyelesaikan persoalan.

          Untuk itu dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan
          daerah ”musrenbang” menjadi suatu kegiatan strategis yang penting. Bukan
          hanya sebagai kegiatan normatif dalam proses perencanaan pembangunan
          tetapi seharus menjadi pendekatan pertisipatif dalam penjaringan masalah-
          masalah dan kebutuhan-kebutuhan dan/atau tuntutan rakyat atau para
          pemangku kepentingan akan pelayanan publik yang lebih baik.

          Salah satu contoh penstrukturan masalah yang kurang tepat ialah kebijakan
          penanggulangan dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pada 1
          Oktober 2005 terhadap rakyat miskin melalui program Bantuan Langsung
          Tunai (BLT). Dari berbagai hasil evaluasi lembaga-lembaga penelitian
          ditemukan bahwa bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Banyak penerima BLT
          jestru bukan rakyat miskin, sementara rakyat miskin tidak mendapat bantuan
          tersebut. Walaupun tidak diragukan bahwa program BLT bertujuan untuk
          membantu rakyat miskin yang kena dampak kenaikan BBM.1

     2.   Lemahnya Iklim Usaha Kondusif

          Sudah merupakan pembicaraan umum bahwa salah satu kendala yang
          dihadapi banyak dihadapi oleh pengusaha di daerah ialah belum terciptanya
          iklim usaha yang kondusif. Hal itu ditandai dengan banyak pungutan dan
          panjangnya birokrasi yang ditempuh. Beberapa penelitian melaporkan bahwa
          di daerah perkotaan berbagai pungutan yang dihadapi oleh pungusaha kecil,
          yaitu: (a) tingginya beban pungutan yang harus dipikul oleh usaha kecil dan
          menengah, rata-rata 13,7 juta per unit usaha per tahun; (b) pungutan-pungutan
          tersebut berlaku satu setengah tahun lebih cepat daripada pemilikan legalitas
          usaha; dan (c) prosedur pengurusan legalitas usaha tidak jelas dan mahal
          sehingga hanya sekitar 11,3% usaha kecil dan menengah yang memiliki akte
          pendirian perusahaan. Sementara hambatan di daerah kabupaten adalah: (1)
          tingginya beban pungutan yang harus dipikul oleh usaha kecil dan menengah,
          yaitu 3,7 juta rupiah per unit usaha per tahun; (2) pungutan-pungutan tersebut
          berlaku dua setengah tahun lebih cepat dari pemilikan legalitas usaha; dan (3)
          prosedur pengurusan legalitas usaha tidak jelas dan mahal sehingga hanya




1
  Lihat Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di
Lima Kabupaten/Kota. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta. Januari 2006.


                                                 7
                                                                                              8


          sekitar 6,8% usaha kecil dan menengah yang memiliki akte pendirian
          perusahaan.2

          Kalau keadaan tidak diatasi secara cepat, harapan untuk menumbuhkan
          ekonomi lokal sebagai penunjang perekonomian daerah akan terhambat.
          Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, pemerintah daerah perlu
          berfikir realistis, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu, bagi siapa iklim
          yang kondusif itu akan diadakan. Tentu ini akan sangat terkait dengan strategi
          pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan. Iklim usaha bagi usaha kecil,
          misalnya, tidak selalu sama dengan iklim usaha bagi usaha besar. Bila strategi
          yang ditetapkan menentukan bahwa yang akan dikembangkan adalah usaha
          besar misalnya, dan yang akan ditarik adalah investasi modal asing dan dalam
          negeri, pemerintah daerah perlu menentukan apa yang perlu disediakan oleh
          pemerintah daerah dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif
          untuk usaha besar.

     3.   Belum mebudayakanya Prinsip Tata Kemerintahan Yang Baik (Good
          Governance) Sistem Birokrasi Pemerintah Daerah.

          Walaupun prinsip tata pemerintahan yang baik telah dterima sebagai suatu
          tata nilai dianut oleh sistem pemerintahan daerah dan aparat-aparatnya, tetapi
          pada kenyataannya tata nilai tersebut baru sampai batas wacana saja. Masalah
          yang diutarankan di atas terjadi adalah fakta yang menunjukkan bahwa Tata
          Kepemeritahan Yang Baik belum diterapkan secara baik di banyak
          pemerintahan daerah.

          Tata Kepemetintahan Yang baik terdiri dari 14 butir.

          a. Prinsip Wawasan Ke Depan
          b. Prinsip Keterbukaan Dan Transparansi
          c. Prinsip Partisipasi Masyarakat
          d. Prinsip Tanggung Gugat (Accountability)
          e. Prinsip Supremasi Hukum (Rule Of Law)
          f. Prinsip Demokrasi (Democracy)
          g. Prinsip Profesionalisme Dan Kompetensi (Profesionalism And
             Competency)
          h. Prinsip Daya Tanggap (Responsiveness)
          i. Prinsip Efisiensi Dan Efektifitas (Efficiency And Effectiveness)
          j. Prinsip Desentralisasi (Decentralization)
          k. Prinsip Kemitraan Dengan Dunia Usaha Swasta Dan Masyarakat
             (Private And Civil Society Partnership)
          l. Prinsip Komitmen Pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment To
             Reduce Inequality)
          m. Komitmen Pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment To
             Environmental Protection)
2
 Brahmanito , I "Desentralisasi Fiskal dan Implikasmya Terhadap Kondusifitas Iklim Usaha Daerah
Kota dan Kabupaten di Indonesia", makalah disampaikan dalam National Policy Workshop, TAF, CESS.
CAPS. HUKEI. dan CEMCED_ 2001. hal 7-14


                                               8
                                                                                                                    9


     n.    Prinsip Komitmen Pada Pasar Yang Fair (Commitment To Fair Market)

4.   Lemahnya Manajemen Kewilayahan

     Pemahaman desentralisasi sebagai upaya daerah untuk mempercepat
     pembangunannya juga belum dilaksanakan secara baik. Dalam banyak hal
     desentralisasi diterjemahkan secara sempit, misalnya pemikiran atau ego
     sektoral masih masih mendominasi pola pikir perencana dan pengambil
     kebijakan di banyak daerah. Padahal dengan pola desentralisasi
     memungkinkan daerah memacu pembangunannya lebih melalui peningkatan
     kerjasama antar daerah dan wilayah. Dengan kata lain menerapkan manjemen
     kewilayahan secara baik. Dengan manajemen kewilayahan yang baik,
     kemungkinan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan antar provinsi,
     kabupaten dan kota dapat dilaksanakan dengan cepat dan sinergi. Gambar 2.3.
     memperlihatkan suatu manajemen kewilayahan yang baik.

                                            MANAJEMEN KEWILAYAHAN




               S1   S2   S3    S4……SN                                S1            S2      S3        S4……    SN




                                                                           GUB A                     GUB B




                                                P4


                          P2           P3


          P1



      PROVINSI A              PROVINSI B                      PROVINSI A                PROVINSI B

                                                         • SEKTOR menetapkan program & alokasi (satuan 2) beserta
      • SEKTOR DITETAPKAN S/D SATUAN 3
                                                         arahannya utk tiap-tiap provinsi
      DGN PILIHAN LOKASI KAB/KOTA)
                                                         • GUBERNUR diberikan kewenangan menetapkan satuan 3
      SECARA MASING-MASING
                                                         pilihan lokasinya
                TIDAK SINERGI
                                                            SINERGI antar sektor, antar daerah, & fokus



     Gambar 2.3. Manajemen Kewilayahan




                                                     9
                                                                              10


C. Potensi Daerah

   1.   Pendahuluan

        Secara umum dapat dikatakan bahwa potensi daerah terdiri dari: (1) sumber
        daya alam, (2) sumber daya manusia, (3) Letak geografis.

        Kemampuan daerah untuk memanfaatkan ketiga potensi tersebut menentukan
        laju pertumbuhan pembangunan suatu daerah. Ketiga potensi ini mempunyai
        kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial-budaya, sarana-prasarana
        (infrastruktur), dan lingkungan. Keterkaitan ketiga potensi menjadi modal
        dasar pembanguna daerah disajikan pada gambar 2.4.




        Gambar 2.4. Diagram Keterkaitan Potensi Sumber Daya Daerah




                                      10
                                                                                  11


   2.   Identifikasi Potensi Dengan Analisis Situasi

        Analisis situasi merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk
        mengidentifikasi secara komprehensif potensi daerah yang gambaran keadaan
        sosial, ekonomi, politik, demografi, lingkungan dan keadaan fisik
        daerah/wilayah. Analisis situasi menghasilkan suatu Kerangka Situasi (Frame
        Conditions) suatu daerah/wilayah.

        Sebelum proses perencanaan dimulai, terlebih dahulu keadaan eksisting suatu
        daerah/wilayah perlu diketahui. Untuk itu diperlukan pedekatan atau metoda
        yang dapat memberikan gambaran komprehensif daerah yang mencakup
        keadaan sosial-budaya, ekonomi, politik, demografi, ekologi/lingkungan,
        iklim, dan keadaan fisik wilayah (topografi, physiografi, hidrologi).

        Pendekatan analisis situasi salah satu metoda yang dapat digunakan untuk
        tujuan tersebut di atas. Analisis situasi dilakukan dengan menggunakan
        Analisis Masalah, Analisis Potensi, dan Analisis Partisipatif.

        Hasil yang diharapkan dari analisis situasi : merupakan “Kerangka Situasi
        atau “Frame Conditions” yang memberikan gambaran keadaan
        daerah/wilayah sebagai berikut:

        a.   Masalah-masalah terpenting yang dihadapi masyarakat dan faktor-faktor
             penyebabnya, berdasarkan data daerah/regional,
        b.   Potensi terpenting yang dimiliki wilayah, untuk pemecahan masalah
             (kemampuan, penduduk, sumber-sumber alam, potensi sosio-ekonomi,
             letak geografis),
        c.   Deliniasi penduduk/ masyarakat yang akan menjadi cikal bakal kelompok
             sasaran program.
        d.   Definisi awal dari sektor-sektor prioritas atau kluster aktivitas sosio-
             ekonomi yang direncanakan untuk dicapai.

        Kerangka Situasi (Frame Conditions) adalah situasi eksisting (sesungguhnya)
        dari daerah/wilayah yang dianalisis. Penekanannya terhadap masalah dan
        sistem yang memungkinkan terjadinya masalah tersebut. Selain juga dipelajari
        kemungkinan adanya potensi yang dapat dikembangkan yang mengarah
        kepada kondisi spesifik daerah.

        Kerangka Situasi (Frame Conditions) menggambarkan keadaan yang
        sesungguhnya terjadi pada saat melakukan pengamatan lapangan, dan dapat
        dipakai sebagai titik tolak menentukan langkah-langkah pemecahan masalah
        atau mendayagunakan potensi yang ada.


D. Latihan

   1.   Diskusikan dalam kelompok,faktor-faktor yang merupakan masalah dalam
        pembangunan daerah dan rumuskan bagaimana mengatasi masalah tersebut.
        Kemudian hasil diskusi tersebut di presentasikan dalam diskusi panel.



                                        11
                                                                               12


   2.   Diskusikan dalam kelompok, bagaiman cara terbaik untuk mengidentifikasi
        potensi yang dimiliki daerah, dan bagaimana cara untuk memanfaatkan
        potensi tersebut? Presentasikan hasil diskusinya dalam diskusi panel.

   3.   Diskusikan dalam kelompok, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu
        daerah lambat perkembangannya. Dan dengan cara apa yang dapat dilakukan
        agar suatu daerah dapat memanfaatkan potensi menjadi pendukung kemajuan
        pembangunannya.


E. Rangkuman

   Masalah diartikan sebagai perbedaan antara harapan dan kenyataan atau perbedaan
   antara situasi yang ada sekarang dan yang seharusnya terjadi. Pertanyaannya
   kenapa harapan dan kenyataan tidak terjadi? Jawaban singkatnya, karena adanya
   faktor-faktor yang menyebabkan harapan tidak bisa terealisasi.

   Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan
   pembangunannya buka semata-semata karena keterbatasan sumber dana
   pembangunan atau terbatasnya sumberdaya alam atau lemahnya sumberdaya
   manusia yang dimiliki, tetapi faktor manajemen pembangunan yang diterapkan
   turut memberikan kontribusi. Manajemen pembangunan tidak terlepas dari sistem
   perencanaan dan kemampuan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan
   pembangunan yang menstimulasi terjadi pertumbuhan, baik dalam ekonomi, sosial
   budaya, dan pelayanan publik.




                                       12
                         BAB III
       MENGATASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH


      Setelah mengikuti mempelajari bab ini, diharapkan peserta mampu untuk menyusun
      rencana yang dapat meningkatkan laju pembangunan daerahnya.



A. Pendahuluan

   Dalam sistem desentralisasi atau otonomi daerah, setiap pemerintah daerah
   seharusnya mampu memanfatkan peluang-peluang yang ada untuk meningkatkan
   pembangunannya agar dapat memenuhi kebutuhan rakyat/masyarakatnya. Dengan
   perencanaan pembangunan yang baik dan kemampuan manajemen pembangunan
   yang prima suatu daerah tidak selalu harus mengandalkan sumberdaya yang
   mendukung pembangunannya berbasis pada ekploitasi sumberdaya alamnya,
   khususnya sumberdaya yang tidak terbarukan.

   Ada banyak contoh suatu pembangunan daerah yang berhasil tanpa bertumpu pada
   ekploitasi sumberdaya alamnya saja. Misalnya, provinsi Gorontalo dari daerah
   yang minus dapat berkembang dengan cepat melalui pemberdayaan masyarakat
   dalam kegiatan pertanian. Kunci keberhasilnya terletak pada perencanaan
   pembangunaan daerah yang rasional, inovatif serta manajemen pembangunan yang
   baik.

   Contoh lainnya ialah Pemerintah Kabupaten Gianyar di provinsi Bali,
   mengembangkan manajemen pembangunan dengan mendorong pertumbuhan
   usaha kecil dengan membantu mendapatkan akses kesumber-sumber permodalan.
   Inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Gianyar dalam program Gianyar Sejahtera
   merupakan contoh yang baik bagi keterlibatan pemerintah daerah dalam
   menyediakan modal usaha bagi usaha kecil. Pada prinsipnya program ini bertujuan
   untuk meningkatkan ekonomi keluarga agar lebih produktif.

   Kesimpulan yang dapat ditarik contoh-contok sukses pembangunan daerah di atas
   adalah dengan perencanaan dan manajemen pembangunan yang baik, kemajuan
   perekonomian daerah dapat terjadi tanpa hanya semata-mata bergantung pada
   eksploitasi sumberdaya alam saja. Bagian berikut membahas hal-hal yang
   mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan laju
   pembangunannya.




                                           13
                                                                                                 14


B. Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah? 3

     1.   Membuat Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah.

          Yang pertama kali perlu dibuat dalam rangka menyusun rencana strategi
          adalah membuat visi dan misi daerah dalam upaya untuk mengembangkan
          ekonomi daerah dengan menggunakan metoda strength-weaknes-opportunity-
          threat atau SWOT. Metoda mi sangat berguna untuk mengetahui kedudukan
          sesuatu organisasi atau daerah dalam lingkungan pesaing-pesaingnya dengan
          melihat kemampuan dan kelemahannya sendiri. Untuk menggunakannya tentu
          diperlukan adanya bantuan dari tenaga ahli.4 Cara yang lebih mutakhir dalam
          membuat visi dan misi daerah adalah dengan menggunakan proses demokrasi,
          yaitu dengan melibatkan komponen-komponen masyarakat dan swasta atau
          pemangku kepentingan (stakeholder).

          Contoh-contoh aplikasi perencaraan strategis dalam pembangunan ekonomi
          daerah adalah sebagai berikut:

          Penyusunan rencana strategis, visi, dan misi daerah berdasarkan partisipasi
          masyarakat juga dilaksanakan secara luas di negara-negara Eropa Timur.
          Salah satu contohnya adalah di Hongaria, yang dipelopori oleh sebuah kota
          kecil Nagyata. Transisi ke arah demokrasi dan ekonomi pasar telah
          menyebabkan kota Nagyata mengalami kesulitan. Pada pertengahan 1990an
          Nagyata mengalami pengangguran setinggi 25%, berkurangnya dukungan dari
          pemerintah pusat, dan ketidak-puasan masyarakat terhadap pelayanan
          pemerintah daerah. Walikota yang baru, bekas guru perempuan yang masih
          belum berpengalaman, kemudian meminta bantuan The Canadian Urban
          Institute yang baru meluncurkan sebuah program untuk membantu pemerintah
          daerah merumuskan strategi pengembangan ekonomi daerah berdasarkan
          partisipasi masyarakat. Tujuan proyek adalah untuk mendemokratisasikan
          manajemen kota dan untuk merealisir visi daerah yang mempersatukan semua
          unsur kota. Proyek tersebut dimulai dengan penyusunan sebuah visi rencana
          pengembangan ekonomi daerah berdasarkan partisipasi masyarakat Salah satu
          bagian dari rencana tersebut adalah sebuah strategi untuk menarik dan
          mempertahankan investasi yang ramah lingkungan, yang kemudian
          dilaksanakan dengan kampanye promosi yang agresif. Strategi ini terbukti
          sukses dalam menarik investasi dari luar, termasuk investasi sebesar 20 juta
          dolar AS dari sebuah perusahaan elektronik Jepang yang menciptakan lebih
          dari 900 lapangan kerja. Peningkatan investasi tersebut memungkinkan
          Nagyata untuk memperoleh sumberdaya yang lebih besar untuk membiayai
          aspek-aspek lain dari visi daerah tersebut, antara lain pembangunan kawasan

3
  Bagian ini dikutip dari Ir. Sussongko Suhardjo, MSc, MPA, PhD. Pembangunan Daerah Mendorong
Pemda Berjiwa Bisnis. Panta Rei. 2006. Jakarta. Hal 170-197.
4
  Referensi bagi penggunaan SWOT ini banyak sekali, baik untuk diaplikasikan dalam dunia bisnis
swasta maupun di lingkungan pemerintahan. Dalam SCBD Program, disediakan Modul Formulasi
Perencanaan Strategis. Untuk penerapan SWOT di lingkungan pemerintahan dan organisasi publik
lainnya lihat misalnya John M. Brqsoq Strategic Planning For Public and Nonprofit Organizations (San
Francisco & London. lossey Bass. 1988).hal.117-162.


                                                14
                                                                                             15


          rekreasi dan fasilitas informasi yang kemudian terbukti mendorong
          peningkatan pariwisata dan memicu perkembangan ekonomi lebih lanjut.
          Keberhasilan proyek ini telah menjadikan Walikota Nagyata sebagai seorang
          politisi terkemuka di Hongaria, dan pendekatan perencanaan strategis
          berdasarkan partisipasi masyarakat sekarang telah menjadi proses umum
          dilaksanakan oleh semua daerah di Hongaria.

          Contoh di Indonesia

          Kota Bandung beberapa waktu yang lalu telah dapat merumuskan visi dan
          misinya melalui proyek city development strategy (CDS) dengan bantuan
          Bank Dunia, yang prosesnya cukup panjang, mulai dari rapat warga di tingkat
          lingkungan, wilayah, sampai ke tingkat kota. Keterlibatan lembaga swadaya
          masyarakat dalam penyusunan visi dan misi ini sangat kuat, seperti juga
          keterlibatan pemerintah daerah. Yang lebih baik lagi mungkin adalah yang
          dilakukan di Kendari dengan bantuan UNDP dalam program breakthrough in
          urban initiautives in local development (BUILD), di mana sebelum rapat-rapat
          untuk menyusun visi dan misi tersebut diselenggarakan, baik lembaga-
          lembaga masyarakat maupun pejabat pemerintah daerah terlebih dahulu
          diberikan pelatihan, sehingga peran dari fasilitator dalam menyusun visi dan
          misi dapat dikurangi.

     2.   Berusaha Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif.

          Dari berbgai sumber hasil penelitian menunjukkan bahwa kondusifitas iklim
          usaha di daerah perkotaan di Indonesia dicirikan dengan: (a) tingginya beban
          pungutan yang harus dipikul oleh usaha kecil dan menengah, yaitu rata-rata
          13,7 juta per unit usaha per tahun; (b) pungutan-pungutan tersebut berlaku
          satu setengah tahun lebih cepat daripada pemilikan legalitas usaha; dan (c)
          prosedur pengurusan legalitas usaha tidak jelas dan mahal sehingga hanya
          sekitar 11,3% usaha kecil dan menengah yang memiliki akte pendirian
          perusahaan.

          Adapun kondusifitas usaha di daerah kabupaten dicirikan dengan: (1)
          tingginya beban pungutan yang harus dipikul oleh usaha kecil dan menengah,
          yaitu 3,7 juta rupiah per unit usaha per tahun; (2) pungutan-pungutan tersebut
          berlaku dua setengah tahun lebih cepat dari pemilikan legalitas usaha; dan (3)
          prosedur pengurusan legalitas usaha tidak jelas dan mahal sehingga hanya
          sekitar 6,8% usaha kecil dan menengah yang memiliki akte pendirian
          perusahaan.5 Sebagai perbandingan, kemudahan-kemudahan yang diminta
          oleh Asian Development Bank bagi penanaman modal asing, menurut Badan
          Koordinasi Penanaman Modal, adalah sebagai berikut :6

          a.   Menyusun undang-undang penanaman modal yang baru:

5
  Brahmanito , I "Desentralisasi Fiskal dan Implikasmya Terhadap Kondusifitas Iklim Usaha Daerah
Kota dan Kabupaten di Indonesia", makalah disampaikan dalam National Policy Workshop, TAF, CESS.
CAPS. HUKEI. dan CEMCED_ 2001. hal 7-14
6
  "Hati-hati Menyusun UU Investasi”, Suara Pembaruan, 12 September 2001, hal.5


                                              15
                                                                            16


     1) Tidak membedakan aturan untuk PMA dan PMDN;
     2) Memproteksi pengambil-alihan investasi;
     3) Memberikan hak untuk merepatriasi atas modal dalam valuta asing
          beserta keuntungannya;
     4) Sektor dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) dikurangi.
b.   Memberikan kebebasan berinvestasi di semua sektor:
     1) Sektor dalam DNI dikurangi;
     2) Jumlah investasi, asal modal, ataupun tujuan ekspor tidak dibatasi.
c.   Perizinan dan prosedur pembentukan perusahaan lebih terbuka,
     sederhana, cepat, dan transparan.
d.   Perpajakan:
     1) Mengurangi dan menyederhanakan peraturan perpajakan;
     2) Memberikan insentif perpajakan kepada investor yang berinvestasi
          di sektor dan daerah tertentu.
e.   Pemerintah menjamin penukaran mata uang asing untuk transaksi impor
     serta pelaksanaan pembayaran transaksi bisnis lainnya;
f.   Memberikan akses pendanaan dalam negeri kepada perusahaan asing.
g.   Memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu,
     sepanjang jabatan itu belum diisi oleh tenaga kerja lokal.
h.   Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung
     investasi, misalnya transportasi, jaringan listrik, saluran air minum, dan
     telekomunikasi, melalui mekanisme kerjasama dengan menarik modal
     swasta.
i.   Pemerintah menjamin ketersediaan lahan bagi industri dan kegiatan
     komersial lainnya.
j.   Pemerintah harus melindungi investor asing, didasarkan pada perjanjian
     yang sudah disetujui pada perjanjian kerjasama bilateral.
k.   Pemerintah menerbitkan peraturan pajak baru agar tidak terjadi pajak
     ganda; aturan ini juga didasarkan pada konvensi internasional.
l.   Sengketa dengan investor diselesaikan melalui arbitrase.

Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian pada daftar tersebut di atas.
Pertama, kondisi-kondisi yang diminta tersebut adalah kebijakan yang biasa
ada di semua negara yang ingin menarik modal asing, dari Cina, Thailand,
sampai Amerika Serikat. Artinya, tidak ada dari permintaan-permintaan
tersebut yang aneh atau hanya berlaku untuk Indonesia saja. Apabila Cina dan
Thailand sudah memenuhi permintaan-permintaan tersebut, sulit bagi
Indonesia untuk menolak apabila tetap ingin bersaing dengan kedua negara
tersebut untuk menarik modal asing. Kedua, sebagian besar permintaan di atas
hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat, namun ada beberapa yang
seharusnya dipenuhi oleh pemerintah daerah. Butir 3 (perizinan), 4
(perpajakan), 8 (sarana dan prasarana), dan 9 (persediaan lahan) merupakan
kewenangan pemerintah daerah dan karenanya harus dipenuhi oleh
pemerintah daerah.

Dalam upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, pemerintah
daerah perlu berfikir realistis, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu, bagi
siapa iklim yang kondusif itu akan diadakan. Tentu ini akan sangat terkait



                                 16
                                                                                                  17


             dengan strategi yang telah ditetapkan. Iklim usaha bagi usaha kecil, misalnya,
             tidak selalu sama dengan iklim usaha bagi usaha besar. Bila strategi yang
             ditetapkan menentukan bahwa yang akan dikembangkan adalah usaha besar
             misalnya, dan yang akan ditarik adalah investasi modal asing dan dalam
             negeri, pemerintah daerah perlu menentukan apa yang perlu disediakan oleh
             pemerintah daerah dalam rangka menciptakan iklim usaha yang konsusif
             untuk usaha besar. Dan unsur-unsur yang membentuk iklim kondusif seperti
             yang dituntut oleh ADB di atas, pemerintah daerah mempunyai sebagian
             kewenangan dalam perijinan, perpajakan dan retribusi daerah, pengadaan
             prasarana dan sarana, serta persediaan lahan.

        3.   Merangsang Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah.

             Ketua Komite Ekonomi APEC, Mitsuru Takeuchi, memang mengatakan
             bahwa tatanan ekonomi baru dunia sangat terkait dengan perkembangan usaha
             kecil dan menengah, dan hal itu tidak dapat dilepaskan dari basis teknologi
             informasi. la mengatakan bahwa dalam perkembangan teknologi yang sangat
             cepat justru perusahaan skala kecil dan menengah yang mampu dengan cepat
             menyesuaikan diri daripada perusahaan besar. Menariknya, satu atau dua
             dekade terakhir ini telah menunjukkan betapa usaha kecil dan menengah telah
             menciptakan begitu banyak kesempatan kerja, sedang perusahaan besar justru
             mengurangi pekerja. Studi kasus di Taiwan menunjukkan betapa peran usaha
             kecil dan menengah dalam dua dekade ini benar-benar menjadi mesin
             pertumbuhan ekonomi. Kuncinya adalah keterkaitan antara usaha besar dan
             usaha kecil dan menengah, di mana usaha kecil dan menengah memasok
             komponen bagi kegiatan produksi usaha besar yang telah mempunyai pasar
             ekspor.7 The Asia Foundation juga menganjurkan agar pola pembinaan usaha
             kecil diubah, yang semula dengan model bapak - anak angkat, sekarang harus
             diubah menjadi model kemitraan strategis, yaitu keduanya harus mempunyai
             kedudukan yang sejajar.8

             Kemitraan antara perusahaan besar dengan perusahaan menengah dan kecil
             seperti tersebut di atas pada hakekatnya adalah salah satu upaya untuk
             membantu pemasaran produk perusahaan kecil dan menengah. Namun
             kemitraan tersebut sebenarnya juga membantu perusahaan besar dalam
             memperoleh bahan baku yang lebih murah dengan mutu yang tidak
             berkurang.

             Contoh yang baik tentang upaya pemerintah untuk mendorong keterkaitan
             antara usaha besar dan kecil adalah yang diperlihatkan oleh pemerintah
             Singapura dalarn melaksanakan program peningkatan industrinya. Economic
             Development Board yang dibentuk oleh pemerintah Singapura mempunyai
             sebuah program yang bernama Local Industry Upgrading Program (LIUP),
             yang dimulai pada tahun 1986. LIUP merupakan suatu sarana untuk
             memanfaatkan sumberdaya teknologi dan pelatihan dari perusahaan-

7
    ”Usaha Kecil Kini Selayaknya Ditopang Internet”, Bisnis Indonesia, 1 Desember 2000, hal. 17
8
    ”Penerapan Otda Hambat Perdagangan Antar daerah", Suara Pembaruan, 18 April 2001. hal. 7


                                                   17
                                                                                      18


         perusahaan multinasional yang ada di Singapura. Elemen utama dari LIUP
         adalah penempatan seorang ahli teknik secara penuh-waktu dari sesuatu
         perusahaan multinasional ke sebuah perusahaan lokal yang sudah atau dapat
         menjadi pemasok bahan baku atau jasa kepada perusahaan multinasional
         tersebut. LIUP menanggung biaya kompensasi (misalnya perbedaan gaji dan
         tunjangan lainnya) dari penempatan ahli teknik yang sudah berpengalaman
         dari perusahaan multinasional tersebut sebagai manajer di perusahaan lokal,
         biasanya untuk selama dua atau tiga tahun. Program LIUP ternyata
         memberikan keuntungan kepada kedua pihak: perusahaan lokal memperoleh
         teknologi baru yang ditularkan oleh perusahaan multinasional serta
         meningkatkan kualitas produknya, sedangkan perusahaan multinasional
         memperoleh pemasok lokal yang bisa diandalkan, serta yang memenuhi syarat
         kualitas dan waktu pasokan yang standard. Dimulai dengan beberapa
         perusahaan dalam industri elektronik, program LIUP dengan cepat
         berkembang ke perbaikan kapal, teknologi informasi, dan pelayanan
         kesehatan. Pada tahun 1992 LIUP sudah mencakup 32 perusahaan
         multinasional yang membantu sebanyak 180 perusahaan lokal kecil dan
         sedang. Tugas pertama dari LIUP adalah untuk membuat daftar singkat (short
         Ilist), dengan berkonsultasi dengan Economic Development Board, empat
         sampai lima perusahaan yang memenuhi syarat untuk dibantu oleh program
         tersebut. Kriteria terpenting dalam memilih perusahaan lokal yang akan
         dibantu termasuk semangat enterpreneurial, kemampuan managerial, serta
         komitmen terhadap rencana pengembangan dan peningkatan mutu.
         Kebanyakan perusahaan yang masuk dalam daftar singkat LIUP adalah
         perusahaan-perusahaan yang mempunyai niat untuk menjadi pemasok dari
         perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan multinasional dengan tegas
         mengakui keuntungan yang mereka peroleh dari program ini: dengan adanya
         pemasok lokal yang bisa diandalkan maka mereka tidak perlu lagi mengimpor
         kebutuhan-kebutuhannya dari luar negeri.9 Pelajaran yang dapat ditarik dan
         kasus mi adalah bahwa pemerintah mempunyai peranan dan dapat mendorong
         terbentuknya hubungan antara perusahaan lokal sebagai pemasok dengan
         perusahaan multinasional sebagai pemakai pasokan perusahaan lokal, dengan
         memberikan jaminan bahwa perusahaan lokal akan dapat memasok komponen
         produksi dengan kualitas yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam kasus
         Singapura, jaminan itu diberikan dalam bentuk penempatan tenaga ahli dari
         perusahaan multinasional di perusahaan lokal dengan tanggungan pemerintah.

         Keterkaitan dan kerjasama juga dapat dilakukan dan didorong pelaksanaannya
         di antara perusahaan-perusahaan yang serupa baik dalam hal ukuran maupun
         bidang kerjanya. Program kerjasama antar Perusahaan Serupa di Kolombia,
         misalnya, menggalang kerjasama antar perusahaan yang sama. Asocalza
         adalah sebuah asosiasi antar 16 pengusaha kecil pabrik sepatu, yang dengan
         pimpinan salah satu anggotanya bersatu untuk menghemat biaya serta
         meningkatkan daya saing mereka dalam pasaran ekspor. Kelompok yang



9
 Henry Gomez, Carlos Davila, dan Valerie Hammond ”management Innovation in the Developing
World: INTERMAN Management Innovation Prograammes (Geneva- Interman. 1995). hal. 29


                                           18
                                                                                            19


          sangat terintegrasi dan kohesif ini menyediakan lapangan kerja bagi 1.000
          pegawai.

          Perusahaan-perusahaan anggota secara bersama memiliki dan memakai sarana
          fisik (pabrik), peralatan, dan bahan baku, tidak berdasarkan aturan ataupun
          penata-bukuan yang formal, namun hanya mengandalkan pada nilai-nilai
          tradisional saling percaya, saling mendukung, dan persahabatan.10 Ada
          banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari kerjasama atau kemitraan antar
          sesama industri kecil. Pertama, bila produk dari usaha kecil telah menjadi
          masukan bagi proses produksi usaha kecil yang lain, maka pasar bagi produk
          usaha kecil tersebut sebagian telah terjamin oleh usaha kecil yang
          menggunakan produknya sebagai bahan baku, sehingga usaha kecil tersebut
          hanya tinggal menggarap potensi pasar lain bagi sisa produksinya, seperti ke
          pasar ekspor, atau pemerintah, atau ke konsumen akhir. Kedua, produk yang
          ditawarkan oleh setiap usaha kecil menjadi semakin beragam dengan membeli
          produk yang dihasilkan oleh usaha kecil yang lain; semakin beragam produk
          yang ditawarkan sesuatu perusahaan, semakin besarlah segmen pasar yang
          dapat dikuasai oleh sebuah usaha kecil. Ketiga, semua usaha kecil yang
          menjadi anggota kemitraan akan memperoleh peningkatan efisiensi yang
          dihasilkan oleh upaya pemasaran dan promosi bersama, dibandingkan dengan
          upaya sendiri-sendiri.11

          Namun untuk dapat berkembang, usaha kecil tetap harus dapat menghadapi
          persaingan bebas, dan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar usaha
          kecil dapat berperan dalam menghadapi persaingan bebas adalah:

          a.   Usaha kecil harus mempunyai sistem manajemen yang balk, dan untuk
               itu diperlukan bimbingan dan pelatihan
          b.   Usaha kecil harus mempunyai produktivitas yang tinggi,
          c.   Usaha kecil harus mempunyai sitem mutu yang standard, sehingga
               diperlukan pembinaan agar mereka bisa mencapai sertifikat IS09000
          d.   Usaha kecil harus mempunyai akses pasar yang besar, antara lain melalui
               kemitraan dan melalui peningkatan mutu sesuai dengan standard
               internasional
          e.   Usaha kecil harus bergerak dalam bidang usaha yang peluang tumbuhnya
               relatif tinggi,
          f.   Usaha kecil harus mempunyai sumberdaya yang besar, terutama dalam
               modal kerja yang berkesinambungan, wajar, dan sesuai dengan tingkat
               keuntungan usaha yang ditangani.12

          Dalam hubungan ini pemerintah daerah dapat membantu, misalnya, dalam
          meningkatkan kualitas produk melalui pengkaitan usaha besar dan kecil,
10
   Henry Gomez, Carlos Davila, dan Valerie Hammond ”management Innovation in the Developing
World: INTERMAN Management Innovation Prograammes (Geneva- Interman. 1995). hal. 18-19
11
   Prasetyo Soepono. "Expecting Growth Despite of Economic Crisis The Case of Production and
Marketing in Small and MediumSized Firms in the Special Region of Yogyakarta", dalam Gajah Mada
International Journal of Business.Vol. 2 No. 2 May 2000 hal 229-30
12
   Rustam Effendy. "Pemberdayaan Usaha Kecil Menghadapi Perdagangan Bebas". dalam Usaha Kecil
Indonesia: Tantangan Krisis dan Globalisasi. ha1. 312-3


                                              19
                                                                             20


     melalui pengkaitan antara universitas dengan usaha kecil, dan pemberian
     fasilitas konsultansi yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Praktek-praktek
     yang diperlihatkan oleh Asosiasi Produsen Kerajinan di Nepal merupakan
     contoh-contoh yang baik untuk ditiru oleh pemerintah daerah yang

     Pemerintah daerah juga dapat membantu mendorong pertumbuhan usaha kecil
     dengan membantu akses usaha kecil ke modal. Inovasi yang dilakukan oleh
     Kabupaten Gianyar dalam program Gianyar Sejahtera merupakan contoh yang
     baik bagi keterlibatan pemerintah daerah dalam menyediakan modal usaha
     bagi usaha kecil. Pada prinsipnya program ini bertujuan untuk meningkatkan
     ekonomi keluarga agar lebih produktif. Adapun kegiatan yang dilakukan
     antara lain adalah: pelatihan ketrampilan, penyediaan modal kerja, dan
     pengadaan peralatan produksi bagi keluarga miskin yang membutuhkan.
     Dalam penyediaan modal kerja pemerintah Kabupaten Gianyar bekerjasama
     dengan Bank Pembangunan Daerah, di mana sebagian dan dana proyek
     dialokasikan ke dalam rekening tabungan dari setiap penerima bantuan pada
     BPD Bali, dan atas dasar rekening tersebut BPD Bali akan memberi pinjaman
     kepada penerima bantuan yang besarnya lima kali lipat dari dana yang
     ditabung. Pola penjaminan kredit perbankan oleh pemerintah daerah juga
     dianjurkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah baru-
     baru ini. Anjuran tersebut ternyata telah disambut baik oleh Asosiasi
     Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Kabupaten Kutai,
     misalnya, telah menyisihkan seratus juta rupiah per desa dan Kabupaten
     Kebumen menyediakan seratus juta rupiah sebagai dana

4.   Mendorong Pendirian Usaha Baru melalui Entrepreneurship.

     Pengalaman menunjukkan bahwa pendirian usaha baru merupakan pencipta
     lapangan kerja terbesar. Oleh karena itu maka pendirian usaha baru oleh
     masyarakat seharusnya merupakan prioritas yang perlu ditempuh oleh
     pemerintah-pemerintah daerah. Namun pendirian usaha baru akan sangat
     tergantung pada banyak faktor, antara lain iklim usaha yang kondusif dan
     adanya jiwa entrepreneurship di kalangan masyarakat. Tanpa jiwa
     entrepreneurship, tidak akan ada anggota masyarakat yang akan berani
     mendirikan usaha sendiri.

     Banyak ahli yang telah menulis teori-teori tentang entrepreneurship, namun
     yang paling praktis justru tulisan yang bukan mengenai entrepreneurship
     namun implikasinya terhadap entrepreneurship sangat besar. Robert
     Kiyosaki, pengarang buku bestseller diseluruh dunia Rich Dad Poor Dad,
     dalam bukunya yang kedua, menggolongkan kegiatan ekonomi manusia
     menjadi 4 jenis yang masing-masing menempati satu kuadran seperti berikut
     ini,




                                    20
                                                                          21




Di mana E adalah employee atau pegawai, S adalah self-employed atau orang
yang mempekerjakan diri sendiri, 0 adalah pemilik usaha atau perusahaan,
dan I adalah investor. Argumen dasarnya adalah bahwa orang-orang yang
berada pada kuadran E dan S tidak akan pernah "kaya" atau mempunyai
kebebasan keuangan. Selamanya, orang-orang ini akan bekerja untuk
memperoleh uang. Grafik pendapatannya biasanya meningkat dengan
perlahan sejalan dengan meningkatnya usia dan pengalaman kerja, namun
kemudian langsung anjlok saat memasuki masa pensiun. Padahal dengan
memasuki usia pensiun, kebutuhan pengeluaran tidak berkurang, malahan
mungkin meningkat, karena meningkatnva biaya pemeliharaan kesehatan
akibat usia lanjut.

Untuk bisa memperoleh kebebasan keuangan, maka mereka yang berada pada
kuadran E dan S harus berpindah ke kuadran 0 atau pemilik usaha/perusahaan.
Inilah pada dasarnya proses transformasi dari seorang pegawai menjadi
seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur mempunyai atribut-atribut yang
sangat berbeda dengan pegawai pada umumnya. Atribut pertama yang harus
dipunyai oleh seorang entrepreneur adalah bahwa dia harus mempunyai visi
jangkapanjang ke depan. Sebagaimana kita ketahui, visi seorang pegawai
negeri adalah: hari ini bekerja, sore nanti memperoleh upah (pekerja harian);
atau minggu ini bekerja, akhir minggu memperoleh upah (buruh bangunan
misalnya); atau bulan ini bekerja, dia akhir bulan memperoleh gaji.

Atribut kedua dari seorang entrepreneur adalah adanya komitmen untuk
untuk mencurahkan segala pehatian dan kemampuannya untuk
mengembangkan usahanya. Seorang pegawai tentu tidak akan mempunyai
komitmen seperti itu karena orientasinya hanya memperoleh upah atau gaji
pada akhir hari/minggu atau bulan. Atribut ketiga dari seorang entrepreneur
adalah kepercayaan diri bahwa dia akan berhasil. Atribut keempat seorang
entrepreneur adalah kedisiplinan dalam mengejar tujuan dari usaha yang
dilakukannya. Atribut kelima, yang terpenting, adalah keberanian dan
kemauan untuk mengambil risiko. Seorang entrepreneur, misalnya, tidak akan
keberatan untuk berhenti dari pekerjaan yang dipunyainya sekarang yang
membenkan jaminan keamanan masa depan, demi mengejar cita-cita untuk
mempunyai usaha sendiri. Risikonya adalah bahwa mungkin dia akan
kehilangan segalanya. Seorang pegawai, di lain pihak, selalu mementingkan
jaminan keamanan jangka panjang yang diberikan oleh status pegawai tetap,
dan tidak akan bersedia untuk mengorbankannya meskipun dengan prospek
akan mempunyai usaha sendiri. Atribut keenam adalah keperdulian terhadap



                                21
                                                                        22


konsumen. Semua organisasi, baik perusahaan swasta maupun aparat
pemerintah, mempunyai konsumen. Tanpa konsumen maka organisasi itu
tidak ada gunanya. Atribut ketujuh dari seorang entrepreneur adalah
kreativitas.

Untuk bisa berhasil dalam mengembangkan usaha, maka seorang
entrepreneur harus mempunyai beberapa keahlian penting. Keahlian pertama
adalah analisis, terutama menganalisis lingkungan usaha yang merupakan
pasar bagi produk perusahaan yang dia pimpin. Misalnya, dia harus
menganalisa apa yang dibutuhkan oleh pasar, dan apa yang bisa dipasok oleh
perusahaannya. Keahlian kedua adalah penciptaan jaringan kerja, terutama
para pemasok dan pemakai produk. Keahlian ketiga adalah penciptaan dan
pembinaan hubungan bisnis, termasuk dengan sektor keuangan dan
permodalan. Keahlian keempat adalah persuasi dan negosiasi. Keahlian
kelima adalah penjualan. Keahlian keenam adalah finansial.

Kyosaki berpendapat bahwa untuk berpindah dari kuadran E dan S ke kuadran
0, ada 3 alternatif jalan yang dapat ditempuh. Pertama, membangun
perusahaan yang cukup besar sekaligus. Pengalaman Kyosaki, diperlukan
minimal 3 kali percobaan jatuh-bangun untuk mendapatkan sebuah
perusahaan yang mapan, stabil, dan menguntungkan. Artinya, orang harus
membentuk perusahaan dan bangkrut dua kali sebelum membuat perusahaan
ketiga yang mapan dan menguntungkan. Dengan jatuh-bangun sebanyak tiga
kah ini, Anda diperkirakan sudah dapat mempunyai atribut-atribut dan
keahliankeahlian yang diperlukan oleh seorang entrepreneur sebagaimana
diuraikan di atas.

Akan tetapi, tentu untuk membuat perusahaan yang cukup besar tidak hanya
diperlukan tekad yang besar, namun juga modal yang cukup besar. Nah, setiap
kali perusahaannya bangkrut, karena sebab apapun (misalnya produknya tidak
diterima konsumen, atau manajemennya buruk sehinga rugi terus, atau jadwal
poduksinya tidak teratur sehinga distributor sulit memperoleh produk untuk
dipasarkan, dan sebagainya), maka tentu sang entrepreneur akan kehilangan
segalanya termasuk modal awal. Ini yang dimaksud dengan risiko, yang
menjadi salah satu unsur penting dari seorang entrepreneur. Berapa banyak
orang di Indonesia yang mau merisikokan hartanya seperti itu untuk
membangun sebuah usaha satu kah? Mungkin tidak lebih dari 5%. Yang
bersedia mengambil risiko membangun usaha 3 kah pasti lebih sedikit lagi.
Keuntungan dari warganegara dan sebuah negara kaya seperti Amerika
Serikat adalah banyaknya alternatif sumber untuk memperoleh modal
pendirian usaha, sehingga kalau sekali seorang entrepreneur bangkrut, masih
ada kemungkinan untuk memperoleh modal pendirian usaha berikutnya. Di
negara seperti negara kita, tentu begitu kita bangkrut, sulit untuk mencari
modal pendirian usaha lagi.

Cara kedua untuk berpindah kuadran dari E dan S ke 0, menurut Kyosaki,
adalah dengan membeli franchise atau waralaba dari pemiliknya. Tentu modal
yang diperlukan cukup besar. Modal awal ini diperlukan untuk pembelian



                               22
                                                                             23


franchise atau waralaba. Saat ini, harga waralaba asing seperti MacDonald,
A&W, KFC, dan lain-lain mungkin diperlukan lebih dari satu milyar rupiah,
sedangkan untuk waralaba dalam negeri, seperti rumah makan Sederhana,
Bakmi Japos, dan sebagainya, mungkin diperlukan beberapa ratus juta sampai
mendekati satu milyar rupiah. Selain itu diperlukan modal untuk pengadaan
sarana penjualan atau outlet. Biayanya tentu bervariasi, tergantung di mana
lokasi outlet tersebut, apakah bangunan sendiri atau dalam kompleks
pertokoan/mal, besarnya persil, kualitas bangunannya, dan sebagainya. Selain
itu masih diperlukan juga modal kerja. Apabila itu masih belum cukup, maka
Anda dapat membeli waralaba untuk beberapa lokasi. Meskipun biayanya
cukup besar, namun tingkat keberhasilan waralaba biasanya sangat tinggi.
Artinya, kemungkinan sebuah restoran waralaba untuk gagal sehingga
pemiliknya bangkrut, sangat kecil, karena pasar dari waralaba itu sebenarnya
sudah tersedia. Karena itu maka waralaba adalah sarana yang baik bagi orang-
orang dan kuadran E dan S untuk pindah ke kuadran O. Begitu mengeluarkan
modal untuk membeli dan mengoprasikan sebuah waralaba, Anda sudah
menjadi pemilik perusahaan dan masuk ke kuadran O. Gampang kan?
Kelemahannya adalah bahwa dengan cara ini, Anda akan memerlukan waktu
yang lama sekah untuk dapat menguasai atributatribut dan keahlian-keahlian
yang diperlukan oleh seorang entrepreneur. Ini akan diperlukan apabila Anda
ingin melakukan eskpansi ke bidang-bidang usaha lain yang tidak dikuasai
oleh jaringan waralaba. Maksudnya, dengan waralaba saja, Anda baru
menjadi seorang "setengah entrepreneu".

Cara ketiga untuk berpindah dari kuadran E dan S ke kuadran 0 menurut
Robert Kyosaki adalah melalui network marketing. Ini adalah cara yang
paling murah untuk belajar dan berlatih menjadi seorang entrepreneur.
Mengapa? Pertama, network marketing yang baik biasanya mempunyai
prestasi, sistem distribusi, dan program kompensasi yang telah mapan,
sehingga para anggotanya tidak perlu khawatir bahwa usaha mereka tidak
akan jalan. Kedua, network marketing yang baik biasanya mempunyai
peluang bisnis yang meyakinkan. Ketiga, network marketing yang baik
biasanya mempunyai program pendidikan dan pelatihan jangka-panjang, yang
menjamin para anggotanya akan menguasai keahhan-keahlian yang
diperlukan oleh seorang entrepreneur. Keempat, network marketing yang baik
biasanya mempunyai program bimbingan yang kuat, yang menjamin para
anggotanya dapat mempunyai atribut-atribut seorang entrepreneur. Dan
Kelima, network marketing yang baik biasanya mempunyai pemimpin-
pemimpin yang terdiri dari orang-orang yang dihormati.

Bila Anda sudah berhasil menjadi seorang entrepreneur dan sudah
mempunyai cukup dana yang dapat diinvestasikan, maka Anda dapat pindah
kuadran lagi, dari 0 ke I, dari pemilik usaha menjadi investor. Di di sini, uang
bekerja untuk Anda, uang menghasilkan uang. Caranya? Banyak. Anda dapat
menyimpan uang Anda di bank dalam tabungan atau deposito, dan
memperoleh bunga tanpa berbuat apa-apa. Kalau keuntungan yang diperoleh
belum memuaskan Anda, Anda dapat menginvestasikan uang Anda dalam
surat berharga: saham, obligasi, dan sebagainya, yang bunganya biasanya



                                 23
                                                                                24


     lebih tinggi daripada bunga bank. Anda tidak perlu menguasai financial
     engineering untuk melakukan investasi. Anda cukup mempercavakan uang
     Anda pada fund manager Yang dewasa ini bertebaran di kota-kota besar.
     Kalau belum puas juga, Anda bisa investasi dalam properti. Punyai beberapa
     rumah, atau apartemen, atau ruko, atau bentuk-bentuk properti lainnya,
     kemudian sewakan properti-properti tersebut, dan Anda memperoleh
     pendapatan rutin tanpa harus bekerja.

     Untuk merangsang entrepreneurship di kalangan pemerintah daerah, mungkin
     ada baiknya bila pemerintah daerah mengajurkan para pegawainya, terutama
     yang sudah mendekati usia pensiun, untuk bergabung dalam sebuah network
     marketing yang baik sehingga mereka dapat menjadi entrepreneur pada saat
     mereka sudah pensiun, atau dapat menularkan jiwa entrepreneurship kepada
     rekan-rekan mereka di kantor kalau mereka masih bekerja, sehingga
     pemerintah daerah secara keseluruhan akan menjadi lebih entrepreneurial.

5.   Melakukan Manajemen Asset untuk Merangsang Pertumbuhan Swasta.

     Pengamatan sementara menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia
     memiliki aset dalam jumlah yang sangat besar, baik dalam bentuk gedung,
     kendaraan, rumah, sarana pelayanan umum, prasarana, maupun lahan kosong.
     Selama ini pemanfaatan dari aset-aset tersebut nampaknya belum optimal
     dalam arti hasil dari pemanfaatan itu belum sesuai dengan nilai daripada aset-
     aset tersebut. Masalah yang selama ini dihadapi adalah: pertama, pemerintah
     daerah banyak yang tidak mengetahui secara pasti aset apa saja yang
     dimilikinya, dan kedua, kebanyakan pemerintah daerah tidak mengetahui nilai
     sebenarnya dari aset yang mereka miliki. Proses ruilslag aset daerah selama
     ini banyak disoroti karena dinilai tidak adanya kesesuaian antara nilai aset
     yang dikorbankan dengan nilai aset yang diterima sebagai hasil dari proses
     tersebut. Untuk mengoptimalkan manajemen aset pemerintah daerah, pada
     dasarnya pemerintah daerah perlu melakukan beberapa kegiatan. Pertama,
     pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi atas semua aset yang
     dimilikinya, termasuk melengkapi dokumen kepemilikan aset-aset tersebut.
     Kedua, pemerintah daerah perlu melakukan pengkajian atas nilai yang
     sebenamya (appraisal) dan aset-aset yang dimilikinya. Karena banyak cara
     yang dapat dipergunakan untuk menentukan nilai aset (misalnya nilai
     pembelian, nilai buku, nilai pasar, nilai sewa, dan sebagainya), maka
     seyogyanya pemerintah daerah mengandalkan jasa dari ahli dan perusahaan
     penilai yang ada. Dewasa ini banyak ahli dan perusahaan appraisal yang
     dapat dimanfaatkan jasanya untuk melakukan pengkajian nilai aset tersebut.
     Ketiga, pemerintah daerah perlu membuat rencana optimalisasi pemanfaatan
     aset-aset yang dimilikinya. Misalnya apabila harga sewa dan aset pemerintah
     daerah yang sekarang dipergunakan oleh swasta atau masyarakat atau bahkan
     perusahaan ataupun pegawai pemerintah daerah sendiri, terlalu rendah
     dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari aset tersebut, maka mungkin perlu
     dilakukan penyesuaian atas harga sewa. Aset yang menurut rencana
     pembangunan daerah tidak akan pernah dipergunakan oleh pemerintah daerah
     mungkin lebih baik dijual dengan harga sesuai dengan hasil penilaian.


                                      24
                                                                               25


     Kasus Usaha Ekonomi Pemerintah Daerah, Surigao, Filipina, merupakan
     contoh yang baik dan optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
     Pemerintah kota dengan berani mengembangkan dan mengelola empat proyek
     yaitu pasar kota, bangunan komersial, terminal terpadu, dan Pusat Pelatihan
     dan Resor Pantai Maharlika. Pasar kota menyediakan ruang yang lebih luas,
     saluran air limbah tertutup, kawasan khusus bongkar muat kargo, dan alat
     timbang umum untuk melakukan verifikasi kebenaran berat barang. Bangunan
     komersial yang tadinya merupakan asset yang tidak dimanfaatkan telah
     diubah menjadi supermarket yang lengkap. Terminal yang dibangun
     mensentralisir 5 terminal yang tadinya saling terpisah di tempat yang berbeda
     dan mendorong perluasan kota menjauh dan pusat kota. Pusat pelatihan dan
     resor pantai menyediakan sarana pelatihan, istirahat, dan rekreasi di dalam
     kota. Dengan program ini, dana yang dihasilkan secara lokal terus meningkat
     dengan stabil, dari 4 juta peso pada tahun 1992 menjadi 17 juta peso pada
     tahun 1998, atau peningkatan sebesar lebih dari 400% selama 6 tahun.
     Keberhasilan ini kemudian menyebabkan dibentuknya Kantor Usaha
     Ekonomi Kota yang dikelola oleh staf teknis yang mampu dan dilengkapi
     dengan anggaran. Program tersebut juga memberi dampak positif terhadap
     sektor bisnis yang menarik investasi ke kota ini dan mendorong perbaikan
     sarana pelayanan umum.

     Yang sebenarnya perlu lebih lanjut dibahas di sini adalah kemungkinan
     pemanfaatan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendorong
     pertumbuhan sektor swasta di daerah. Banyak yang dapat dilakukan oleh
     pemerintah daerah dalam hal ini. Misalnya, aset yang masih belum
     dipergunakan dapat dimanfaatkan dengan kerjasama dengan perusahaan
     swasta untuk melakukan kegiatan-kegiatan komersial. Bangunan atau lahan
     milik pemerintah daerah yang selama ini tidak atau kurang dimanfaatkan,
     dapat dibangun menjadi gedung komersial, baik oleh sebuah perusahaan
     swasta dengan sewa dari pemerintah daerah, oleh sebuah perusahaan swasta
     dengan perjanjian bagi hasil atas keuntungan dari komersialisasi penggunaan
     gedung atau lahan tersebut, oleh sebuah perusahaan patungan antara
     pemerintah daerah dengan sebuah perusahaan swasta, atau dengan pola built--
     operate-transfer oleh sebuah perusahaan swasta. Kota Depok di Jawa Barat
     misalnya, baru-baru mi menyerahkan seluruh manajemen atas pelayanan
     kebersihan di kota tersebut, yang antara lain mencakup pengalihan hak
     pengoperasian dari semua aset pemerintah daerah yang selama ini
     dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kebersihan, dari pemerintah
     daerah kepada sebuah perusahaan swasta.

6.   Melakukan Manajemen Modal untuk Mendorong Sektor Swasta.

     Modal yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada dasarnya terdapat dalam
     anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Di luar belanja-belanja
     yang sudah biasa dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini, pada dasarnya
     ada kegiatan yang jarang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui
     APBDnya, yaitu penyertaan modal. Selama ini, penyertaan modal yang
     dilakukan pemerintah daerah adalah terbatas pada penyertaan modal daerah


                                     25
                                                                           26


dalam pembentukan perusahaan daerah atau penyertaan modal pada
perusahaan daerah yang sudah ada. Banyak pemerintah daerah yang setiap
tahun harus melakukan penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah air
minum mereka, karena tanpa penyertaan modal tersebut PDAM dimaksud
tidak akan dapat beroperasi akibat biaya operasinya lebih tinggi dari
pendapatannya. Yang jarang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah
menyertakan modal dalam perusahaan swasta, yang bentuknya bisa saja
berupa: (a) pembentukan perusahaan swasta baru berpatungan dengan
perusahaan swasta yang sudah ada, (b) membeli saham perusahaan swasta
yang sudah beroperasi, (c) melakukan manajemen modal dalam surat berharga
perusahaan swasta, (d) melakukan kegiatan seperti modal ventura.

Kegiatan yang ketiga biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah yang
mengalami surplus anggaran. Karena keuntungan yang dapat diperoleh dari
perdagangan surat berharga biasanya lebih tinggi daripada bunga deposito,
maka pemerintah daerah dapat menggunakan surplusnya untuk membangun
portfolio surat berharga yang dapat memperbesar surplus tersebut jangka-
waktu yang relatif pendek, dan kemudian menjualnya kembali bila kebutuhan
akan dana sudah ada. Sudah barang tentu akan diperlukan jasa fund manager
untuk menghindarkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan.

Adapun kegiatan yang keempat dapat dilaksanakan bila ada usaha kecil yang
bermaksud untuk melaksanakan sebuah proyek investasi kecil yang secara
ekonomis layak namun kekurangan dana investasi. Biasanya proyek-proyek
semacam ini adalah kegiatan ekstraksi dan pengolahan sumberdaya alam atau
pertanian yang menggunakan teknologi tepat guna, dan pasar bagi produknya
telah tersedia baik di daerah setempat, di daerah lain, maupun di negara lain.
Dengan menyertakan modal semacam ini pemerintah daerah dapat
memperoleh sebagian saham dasi proyek investasi tersebut, dan sekaligus
memanfaatkan potensi daerah yang belum dikembangkan. Apabila proyek-
proyek investasi semacam ini cukup banyak jumlahnya, maka pemenntah
daerah akan mempunyai penyertaan modal atau saham di banyak usaha kecil
yang mengolah sumberdaya alam daerah dan secara tidak langsung
mengembangkan ekonomi daerah itu. Yang diarah seyogyanya bukan
keuntungan dari usaha tersebut setiap tahun karena mungkin tidak terlalu
besar. Namun bila usaha-usaha tersebut telah berjalan lancar atau bahkan
telah membesar, seyogyanya pemerintah daerah melepaskan saham yang
dimilikinya dengan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi kepada mitra
awalnya atau kepada perusahaan dan orang lain. Contoh daripada proyek-
proyek semacam ini misalnya adalah pengolahan kelapa menjadi minyak
kelapa, pembuatan pakan ternak, penanaman komoditas komersial,
pengolahan sampah menjadi kompos, dan sebagainya, dengan modal investasi
yang tidak begitu besar (misalnya antara 1 sampai 2 miliar rupiah).




                                 26
                                                                                                   27


C. Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah

        1.   Penciptaan Lapangan kerja

             Prioritas utama bagi strategi dan program pembangunan daerah dan
             pengembangan ekonomi daerah seharusnya diletakkan pada penciptaan
             lapangan kerja. Bila semua orang bekerja dan mempunyai penghasilan
             sendiri, maka mereka akan dapat membeli semua kebutuhannya dengan
             penghasilan tersebut. Beban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
             pelayanan umum selama ini semakin berat adalah akibat semakin banyak
             orang tidak mampu membeli pelayanan tersebut karena tidak mempunyai
             pekerjaan dan penghasilan atau penghasilannya kurang. Beberapa
             kebijaksanaan yang dapat ditempuh pemerintah daerah untuk mendorong
             penciptaan lapangan kerja di daerah adalah sebagai berikut.13 Pertama,
             mendorong penerapan kebijaksanaan dan program-program yang padat tenaga
             kerja atau labor intensive.

             Penyelenggaraan pelayanan umum pada umumnya menciptakan lapangan
             kerja, baik pada tahap pembangunan prasarana dan sarananya, maupun pada
             tahap operasi dan pemeliharaannya. Oleh karenanya maka kebijaksanaan
             pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum dengan
             teknologi yang lebih sederhana pada dasarnya akan menciptakan lapangan
             kerja lebih banyak. Dalam tahap pembangunan gedung, maka bagi perusahaan
             kontraktor penggunaan scafolding dari bambu dan tali-temali, misalnya,
             sebenarnya lebih menguntungkan daripada metal: (a) bahan bambu lebih
             murah dari metal, (b) struktur bambu lebih ringan dan lebih tahan gempa
             daripada besi, (c) teknologinya lebih rendah sehingga tenaga kerja tidak ahli
             pun bisa menanganinya, yang akan menyebabkan biaya buruh berkurang.
             Selain itu, karena waktu pemasangannya lebih lama, maka penggunaan buruh
             juga akan lebih banyak, sehingga bagi ekonomi daerah secara keseluruhan
             akan lebih menguntungkan. Namun kebanyakan pemerintah daerah, karena
             tidak menyadari akan keuntungan-keuntungan ini, akan memilih perusahaan-
             perusahaan yang lebih besar dan lebih padat modal, sehingga mengurangi
             potensi penciptaan lapangan kerja di daerah. Contoh lain yang sangat
             menyolok adalah dalam penyelenggaraan pelayanan kir kendaraan bermotor.
             Di kota-kota besar di Indonesia, Dinas LLAJR memiliki dan mengoperasikan
             unit pengujian kendaraan bermotor "otomatis", yang dapat memproses
             pengujian kendaraan bermotor hanya dalam waktu beberapa menit. Argumen
             bagi penerapan teknologi otomatis adalah karena jumlah kendaraan bermotor
             yang harus diuji banyak maka waktu pengujian bagi setiap kendaraan harus
             singkat, sehingga dalam satuan waktu tertentu dapat diuji jumlah kendaraan
             yang besar. Akibat dari kebutuhan akan otomatisasi ini maka investasi yang
             diperlukan untuk membangun sarana pengujian menjadi besar, dan oleh
             karenanya maka apabila pemerintah atau pemerintah daerah tidak dapat
             menyediakan anggarannya, perlu dikerjasamakan dengan perusahaan swasta.
             Dalam prakteknya, akibat dari otomatisasi ini maka pelayanan pengujian

13
     “The future of Urban Employment”, (Geneva: International Labour Office. May 1996) ha1.33-60


                                                  27
                                                                                                  28


          kendaraan menjadi sangat padat modal dan tidak efisien bagi semua pihak.
          Bagi pemilik kendaraan, karena kebutuhan otomatisasi dan sarana pengujian
          yang padat modal, maka biaya pengujian menjadi tinggi. Bagi pemerintah,
          biaya investasi terlalu tinggi, dan bila dikerjasamakan dengan swasta, potensi
          pendapatan daerah berkurang akibat harus dibagi dengan perusahaan swasta
          yang menjadi mitranya. Selain itu, karena kapasitas pengujian terbatas (di
          DKI Jakarta, misalnya, hanya ada dua unit pengujian kendaraan bermotor bagi
          semua kendaraan umum yang ada), tidak semua kendaraan yang seharusnya
          diuji dapat teruji.14 Bagi ekonomi secara keseluruhan, unit pengujian
          kendaraan bermotor tidak menciptakan lapangan kerja. Karena itu maka
          kebijakan pengujian emisi kendaraan bermotor pribadi yang "dikuasakan"
          kepada bengkel-bengkel swasta yang akan dilaksanakan oleh pemerintah DKI
          Jakarta sudah cukup tepat.

          Di negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, pengujian kendaraan
          bermotor dilakukan secara padat tenaga kerja dan bukan secara padat modal.
          Jadi untuk kota sebesar Jakarta, mungkin akan ada 1000 buah bengkel yang
          diberi kewenangan (lisensi) untuk menguji dan menerbitkan sertifikat lulus uji
          atas nama dinas LLAJR, dan masing-masing bengkel terdapat paling tidak
          seorang montir ahli yang telah dilatih, mempunyai sertifikat up kendaraan
          bermotor, dan diberi kewenangan untuk menanda-tangani sertifikat lulus uji
          atas nama dinas LLAJR. Pengujian dilakukan secara manual: membuka roda,
          mengukur ketebalan "kembang" ban, mengukur ketebalan kampas rem,
          memeriksa mekanisme rem, mencoba sinyal belok kiri, kanan, dan "hazard",
          mencoba klakson, dan sebagainya. Satu-satunya pengujian yang harus
          dilakukan secara padat modal adalah menguji emisi atau asap kendaraan
          bermotor, yang memang harus menggunakan mesin. Waktu yang diperlukan
          untuk melakukan pengujian kira-kira antara 30 menit sampai satu jam,
          tergantung pada besarnya kendaraan. Dengan demikian maka kapasitas dari
          kota sebesar Jakarta untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor per hari,
          dengan asumsi 8 jam kerja sehari, adalah 1000 bengkel dikalikan dengan
          antara 8 dan 16, yaitu antara 8.000 kendaraan besar sampai 16.000 kendaraan
          kecil. Dengan menggunakan mesin otomatis, yang di Jakarta hanya ada,
          misalnya 10 buah, dan masing-masing dapat melakukan pengujian sebuah
          kendaraan setiap 5 menit atau 12 buah per jam, maka kapasitasnya adalah 10
          unit dikalikan dengan 8 jam dikalikan dengan 12 buah per jam, yaitu sekitar
          960 buah kendaraan per hari. Keuntungan dan pengujian kendaraan secara
          manual jelas sekali. Bagi pemilik kendaraan, biayanya pasti lebih murah
          karena pelayanannya padat tenaga kerja, bukan padat modal. Bagi pemerintah,
          tidak perlu ada anggaran bagi pengujian, dan pemerintah tetap dapat
          memperoleh retribusi pengujian kendaraan bermotor yang merupakan "harga"
          dan formulir sertifikat uji. Selain itu, jumlah kendaraan bermotor yang dapat
          diuji setiap tahun juga jauh lebih besar, sehingga semua kendaraan, tidak
          hanya kendaraan umum, dapat diuji, dan ini akan meningkatkan keselamatan
          umum di jalan raya. Bagi ekonomi secara keseluruhan, tercipta sekian banyak
14
  Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas, seharusnya semua kendaraan
bermotor perlu mendapat peneujian kelaikan setiap tahun Karena keterbatasan kapasitas. saat ini hanya
kendaraan umum saja yang harus diuji kelaikannya


                                                 28
                                                                              29


     lapangan kerja bagi industri bengkel kendaraan bermotor. Namun bagi unit
     pemerintah daerah yang menangani pelayanan ini kerugiannya jelas:
     berurusan dengan dua atau tiga buah perusahaan besar (mitra dalam
     membangun dan mengoperasikan unit pengujian kendaraan bermotor) jelas
     lebih mudah dan lebih menguntungkan daripada berurusan dengan ratusan
     bengkel dan montir.

2.   Pengembangan Sektor Informal

     Kedua, mendorong pengembangan sektor informal menjadi sektor formal.
     Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mengembangkan
     sektor informal adalah dengan memberikan kepada sektor informal akses ke
     sumberdaya yang sama dengan yang diberikan kepada sektor-sektor lain
     dalam ekonomi. Sumberdaya-sumberdaya tersebut antara lain adalah:
     pelayanan dasar dan prasarana, pasar-pasar tertentu, lahan dan tempat usaha,
     dan pemberian kredit. Akhirnya, karena aset utama dan sektor informal pada
     dasarnya adalah tenaga kerja yang mereka miliki, maka pemerintah dan
     pemerintah daerah dapat meningkatkan produktivitas aset tersebut dengan
     memberikan pelatihan dan pendidikan. Pendidikan dan pelatihan dapat
     meningkatkan kemampuan mereka untuk merespons perubahan kondisi pasar
     dengan cepat.

     Contoh yang baik dari kebijaksanaan untuk mendorong perkembangan sektor
     informal adalah pembentukan Undugu Society di Kenya. Undugu Society di
     Kenya dibentuk terutama untuk memenuhi kebutuhan anak jalanan, anak-anak
     kurang mampu lainnya, pemuda, dan penduduk pemukiman kumuh yang
     miskin. Pertama, sejak didirikan, Undugu telah melaksanakan program
     pendidikan dan pelatihan keahlian, dan juga telah memberikan tempat tinggal
     bagi anak jalanan yang tidak mempunyai rumah selama mereka bersekolah.
     Undugu mengoperasikan rumah penampungan bagi anak jalanan dan
     menyediakan makanan bagi semua pesertanya. Banyak anak yang telah
     direhabilitasi, dan banyak di antaranya yang telah menjalani kehidupan
     produktif yang normal dan membantu keluarga mereka. Kedua, menyadari
     akan pentingnya kebutuhan untuk meningkatkan potensi golongan yang
     kurang mampu dalam masyarakat, Undugu telah membantu para perempuan
     dari pemukiman kumuh dan kaum miskin lainnya untuk memperoleh kredit
     untuk melaksanakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Para
     perempuan ini dilatih dalam menjalankan usaha kecil. Para perempuan ini
     telah mampu untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan karenanya hal ini
     telah mengurangi jumlah anak yang turun ke jalan. Ketiga, unit produksi dan
     perbengkelan dan Undugu menghasilkan pendapatan, dan keseluruhan
     pendapatan unit-unit tersebut menyumbang sampai 30% dari anggaran
     Undugu. Keempat, Undugu juga telah membantu para petani dab wilayah
     kering di Kenya untuk menerapkan teknik pertanian lahan kering dan telah
     melatih penyuluh pertanian untuk mendiseminasikan teknologi tepat guna ke
     lebih banyak petard. Banyak sekali siswa yang telah memperoleh manfaat dari
     program beasiswa Undugu, dan beberapa di antaranya telah berhasil
     menyelesaikan studi di 5 universitas lokal.


                                     29
                                                                              30


3.   Reformasi Peraturan dan Perundangan

     Evaluasi dan reformasi peraturan-perundangan yang menghambat penciptaan
     lapangan kerja dan perlindungan sosial. Salah satu di antaranya adalah
     peraturan-perundangan yang mengatur pembentukan usaha baru dan
     penggunaan tanah. Prosedur yang berbelit-belit mengenai pembentukan dan
     pendaftaran perusahaan, peraturan penggunaan tanah yang melarang operasi
     bisnis di kawasan perumahan, tindakan penertiban oleh pemerintah daerah,
     berbagai ijin yang diperlukan, dan keharusan untuk melaporkan kegiatan,
     semuanya memberikan beban yang berat kepada sektor informal maupun
     formal. Salah satu sebab mengapa sektor informal tetap informal adalah
     karena para pengusaha sektor informal tidak mampu untuk membiayai
     pengurusan dokumen untuk merubah usaha mereka menjadi legal atau formal.

     Usaha kecil dan mikro adalah jenis usaha yang paling dirugikan oleh
     peraturan perundangan semacam ini karena biaya pengurusan ijin usaha sama
     saja baik bagi usaha besar, kecil, maupun mikro. Oleh karena itu maka
     mungkin seluruh peraturan-perundangan yang ada perlu dievaluasi dan
     direformasi untuk merubah hambatan-hambatan bagi penciptaan lapangan
     kerja dalam bentuk usaha kecil dan mikro. Pemerintah dapat mengurangi
     hambatan legal terhadap dunia usaha antara lain dengan melaksanakan
     kebijaksanaan sebagai berikut.

     a. Mengurangi birokrasi dan menurunkan biaya untuk memperoleh ijin yang
        berkaitan dengan usaha kecil dan mikro.

     b. Melakukan pengawasan dan melatih para penegak hukum, termasuk
        aparat ketentraman dan ketertiban.

     c. Menyebarkan informasi dan menyederhanakan prosedur perijinan dan
        persyaratan-persyaratannya. Keempat, merubah peraturan penggunaan
        tanah yang restriktif.

     d. Pengembangan kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta dan
        masyarakat.

     Sektor swasta memainkan peranan penting dalam menciptakan lapangan
     kerja, memupuk kekayaan, dan meningkatkan pelayanan. Masyarakat, di lain
     pihak, perlu dilibatkan dalam proses pengembangan ekonomi agar tidak
     menjadi kelompok marjinal dan radikal. Karena itu maka tantangan bagi
     pemerintah dan pemerintah daerah adalah untuk membangun kemitraan
     dengan sektor swasta, dengan organisasi pengusaha dan organisasi buruh, agar
     mereka dapat lebih aktif dalam ikut menciptakan lapangan kerja.

     Penduduk miskin, yang selama ini tersingkir dari perkembangan ekonomi,
     memerlukan organisasi gotong-royong dan atau koperasi, yang dapat
     berfungsi untuk menjadi sarana kelembagaan bagi peningkatan penciptaan
     lapangan kerja dengan cara:




                                     30
                                                                             31


     a. pembentukan organisasi yang dapat mengartikulasikan kepentingan
        penduduk miskin, sejenis serikat buruh bagi pegawai sektor formal;

     b. menyediakan pelayanan sosial bagi para anggotanya;

     c. bertindak sebagai saluran penyediaan bantuan dari pemerintah dan
        pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah, dan lembaga-lembaga donor;

     d. memperbaiki kaitan dengan sektor formal; dan

     e. menyediakan katalis bagi program-program perbaikan lingkungan
        termasuk memperjuangkan prioritas penduduk setempat, pelaksanaan
        proyek berdasarkan kontrak, dan mengumpulkan sumbangan/pungutan
        sosial bagi operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana setempat.

     Untuk itu maka pemerintah dan pemerintah daerah, bekerjasama dengan
     serikat buruh, asosiasi pengusaha, serta lembaga non-pemerintah dan lembaga
     donor internasional, dapat melaksanakan berbagai kebijaksanaan yang dapat
     mendorong berfungsinya organisasi kemasyarakatan atau gotong royong ini.

     Langkah-langkah yanhg dapat dilakukan adalah:

     a. pemerintah dapat menciptakan kerangka kebijaksanaan dan peraturan-
        perundangan yang kondusif, di mana kedudukan koperasi dan organisasi
        gotong-royong lainnya harus sejajar dengan perusahaan swasta.

     b. membangun kerjasama dengan koperasi dan organisasi gotong-royong
        lainnya. Di India misalnya, sebuah serikat buruh mendorong para
        anggotanya untuk membentuk koperasi pegawai yang kemudian
        mengambil alih kepemilikan dan manajemen sebuah perusahaan swasta
        yang telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Dalam waktu
        setahun, perusahaan dimaksud telah dihidupkan kembali dan telah menjadi
        perusahaan yang menguntungkan, dan karena itu mempertahankan
        lapangan kerja yang ada.

     c. pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan
        untuk memberikan dukungan keuangan melalui organisasi gotong-royong
        dalam bentuk pinjaman, jaminan kredit, hibah, atau pengurangan dan
        penangguhan pajak. Prioritas harus diberikan pada kegiatan-kegiatan yang
        dapat memperlihatkan bagaimana dana tersebut dapat digunakan untuk
        menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.

     d. memenuhi kebutuhan organisasi gotong-royong akan pendidikan dan
        pelatihan.

4.   Menggali Pendapatan Daerah

     Meskipun pemerintah daerah pada dasarnya dapat mendorong perkembangan
     ekonomi daerah tanpa atau dengan biaya yang terbatas, namun pendapatan


                                    31
                                                                           32


daerah tetap penting untuk dapat berjalannya berbagai kegiatan pemerintah
daerah dan pelayanan umum. Pemerintah daerah perlu meningkatkan dan
mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari berbagai sumber. Dalam
bahasan ini, pendapatan daerah tidak dibatasi pada pendapatan asli daerah
saja, namun juga mencakup pendapatan daerah lainnya seperti misalnya, bagi
hasil pajak.

Mengingat bahwa sampai batas-batas tertentu ekstensifikasi pajak dan
retribusi daerah telah dibatasi oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997
tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka pemerintah daerah perlu lebih
kreatif lagi untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus melanggar
peraturan pemerintah maupun dunia usaha.

Dalam bahasan ini akan diuraikan cara-cara untuk menggali pendapatan
daerah yang berlaku bagi kebanyakan pemerintah daerah. Masing-masing
pemerintah daerah pasti mempunyai kekhususannya sendiri-sendiri, sehingga
pedoman ini tidak berlaku untuk mereka. Modifikasi terhadap pedoman ini
dengan melihat pengalaman daerah atau negara lain, baik melalui literatur,
forum-forum diskusi, seminar dan lokakarya, serta melalui studi banding,
perlu dilakukan.

Kebijakan-kebijakan yang perlu dibuat adalah:

a.   Kebijakan pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah
     mengusahakan sejauh mungkin agar sebanyak mungkin penduduk
     daerahnya bekerja dan memperoleh penghasilan.

     Keuntungannya adalah bahwa penduduk yang mempunyai penghasilan
     lebih tidak tergantung pada pelayanan yang disediakan oleh pemerintah
     karena dapat "membeli" sendiri pelayanan yang dibutuhkan dengan
     penghasilannya. Dengan demikian maka dana pemerintah daerah yang
     sedianya akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan umum
     tersebut dapat digunakan untuk penggunaan lain. Selain itu, semakin
     banyaknya penduduk yang bekerja akan menyebabkan semakin tingginya
     pendapatan regional atau produk regional bruto, sehingga dengan tax
     ratio yang tidak meningkatpun pendapatan daerah akan meningkat
     Dengan pendapatan regional yang lebih tinggi, yang berarti pendapatan
     per kapita penduduk juga lebih tinggi, maka pengeluaran penduduk untuk
     pajak (tontonan, hotel & restoran, dan sebagainya) dan retribusi (parkir,
     kebersihan, dan sebagainya) akan lebih tinggi pula, yang mengakibatkan
     pendapatan ash daerah akan menjadi lebih tinggi.

b.   Kebijakan kedua yang harus ditempuh adalah mendorong penggunaan
     lahan ke arah penggunaan bagi kegiatan yang tingkatannya lebih tinggi:
     primer, sekunder, dan tertier. Jadi apabila ada lahan yang masih kosong,
     harus didorong agar masyarakat menggunakannya, minimal untuk
     kegiatan sektor primer seperti untuk bercocok tanam, sehingga dengan
     demikian dapat dikenakan PBB Pedesaan. Lebih baik lagi bila
     penggunaan ditingkatkan menjadi perkebunan, sehingga bisa dikenakan


                                 32
                                                                           33


     PBB Perkebunan. Untuk sektor primer mungkin yang terbaik adalah
     lahan dipergunakan untuk kegiatan tambang, sehingga bisa dikenakan
     PBB pertambangan. Akan lebih baik lagi apabila di dekat perkebunan
     atau tambang tersebut dapat didirikan kegiatan industri yang mengolah
     hasil perkebunan atau pertambangan, yang sudah termasuk dalam
     kegiatan sektor sekunder. Keuntungan dari pengunaan lahan untuk
     kegiatan sekunder tidak hanya dari pengenaan PBB perkotaan yang
     sudah lebih tinggi daripada PBB pedesaan maupun PBB kegiatan sektor
     primer lainnya, namun juga dari pendapatan-pendapatan daerah lainnya
     yang diakibatkan oleh kegiatan industri tersebut, terutama yang
     berkenaan dengan gaji atau upah buruh kegiatan sektor sekunder yang
     umumnya lebih tinggi daripada gaji atau upah buruh pada sektor primer.
     Ini akan menyebabkan pendapatan regional dan pendapatan per kapita
     penduduk di wilayah itu lebih tinggi. Melalui efek multiplier dari gaji
     atau upah buruh itu, maka apabila tax ratio tidak berubah, pendapatan
     daerah juga akan meningkat. Jadi apabila di suatu kawasan ada
     perkebunan kelapa sawit yang cukup luas, misalnya, maka seyogyanya
     didorong agar di situ dibangun pabrik pengolahan kelapa sawit untuk
     menghasilkan crude palm oil atau CPO. Apabila di suatu kawasan ada
     perkebunan karet yang cukup luas, maka perlu didorong agar di situ
     dibangun pabrik karet. Apabila di suatu kawasan ada gunung kapur, perlu
     didorong bukan hanya penambangan dan pengiriman kapur ke tempat
     lain (contoh: kawasan Padalarang di Kabupaten Bandung), tetapi juga
     pembangunan pabrik semen.

     Kalau terpaksa, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal
     dalam industri yang dipandang penting untuk mengembangkan ekonomi
     daerahnya. Selain kegiatan sektor sekunder seperti industri di atas,
     mungkin bagi pemerintah daerah lebih mudah untuk mengembangkan
     kegiatan dalam sektor tertier tertentu, seperti kegiatan perdagangan atau
     jasa. Kegiatan-kegiatan ini terutama akan berlokasi di kawasan
     perkotaan, namun tidak memerlukan lahan yang terlalu besar.
     Maksudnya, kebutuhan lahan per pegawai pada sektor jasa lebih kecil
     dan pada sektor industri atau pertambangan, dan jauh lebih kecil daripada
     kebutuhan lahan di sektor pertanian.

c.   Kebijakan ketiga yang perlu ditempuh oleh pemerintah daerah adalah
     mengembangkan kawasan perkotaan, terutama di daerah daerah yang
     masih didominasi oleh kawasan dan kegiatan pedesaan (wilayah
     kabupaten). Mengapa? Sebab kawasan perkotaanlah yang biasanya
     menampung kegiatan-kegiatan sekunder dan tertier pada umumnya.
     Akibatnya, maka obyek obyek pendapatan asli daerah (PAD) kebanyakan
     berada di kawasan perkotaan. Pasal 2 ayat (2) Udang-undang Nomor 34
     Tahun 2000, misalnya, mencatumkan jenis-jenis pajak kabupaten/kota
     sebagai benkut: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan;
     (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Pengambilan
     Bahan Galian Golongan C; (7) Pajak Parkir.




                                 33
                                                                         34


Jadi selain pajak pengambilan bahan galian golongan C, yang lokasinya
justru di daerah pedesaan, jenis-jenis pajak yang lain mempunyai obyek
yang biasanya berlokasi di kawasan perkotaan, atau terkait dengan
kegiatan perkotaan.

Sedangkan retribusi-retribusi yang secara spesifik tercantum dalam
Penjelasan pasal 18 ayat (1) dari Undang-undang yang sama adalah
dengan obyek:

1) jasa Umum: pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan;
2) Jasa Usaha: penyewaan aset pemerintah daerah, penyediaan tempat
   penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penycucian mobil, dan
   penjualan bibit;
3) Perizinan Tertentu: izin mendirikan bangunan dan izin peruntukan
   penggunaan tanah.

Kita lihat bahwa dari salah satu retribusi atas jasa umum, yaitu retribusi
pelayanan persampahan, merupakan retribusi yang obyeknya umumnya
berada di kawasan perkotaan. Mengapa? Karena di kawasan perdesaan,
dengan luas persil rumah yang cukup besar, penduduk dapat membuang
sampahnya di halamannya sendiri, membiarkannya membusuk atau
membakarnya, sehingga pelayanan persampahan tidak diperlukan.
Akibatnya maka pemerintah tidak bisa menerapkan retribusi
persampahan.

Demikian juga dengan pelayanan kesehatan, pada umumnya juga
terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Baik rumah sakit provinsi maupun
rumah sakit kabupaten/kota, semuanya terletak di wilayah kota atau di
kawasan perkotaan di wilayah kabupaten. Dengan demikian maka obyek
retribusi ini juga lebih banyak berlokasi di kawasan perkotaan.

Selain itu tiga dari lima obyek retribusi jasa usaha, juga merupakan
obyek-obyek yang berlokasi terutama di kawasan perkotaan, yaitu
penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, dan tempat
pencucian mobil. Sedangkan satu obyek lainnya, yaitu penyewaan aset
pemerintah daerah bisa berada di kawasan perkotaan maupun perdesaan.
Hanya satu jenis retribusi jasa usaha, yaitu retribusi penjualan bibit, yang
obyeknya kemungkinan besar lebih banyak di kawasan perdesaan
daripada perkotaan.

Kemudian dari dua obyek retribusi perizinan, sebuah berlokasi di
kawasan perkotaan, yaitu izin mendirikan bangunan. Sedangkan yang
lainnya, yaitu izin peruntukan penggunaan tanah, biasanya berlokasi di
kawasan pinggiran kota yang sedang dalam proses berubah dari kawasan
perdesaan menjadi kawasan perkotaan, atau di kawasan perkotaan yang
sedang dalam proses peremajaan.

Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa memang sistim
pendapatan daerah di Indonesia menguntungkan kawasan perkotaan


                             34
                                                                                                35


                daripada kawasan perdesaan. "Kawasan" di sini tidak berarti harus
                kawasan yang terletak dalam kota otonom, tetapi juga bisa berarti
                kawasan perkotaan yang ada di wilayah kabupaten. Demikian juga
                "perdesaan" tidak berarti hanya kawasan perdesaan yang ada di wilayah
                kabupaten, tetapi juga di wilayah kota otonom.

                Dengan demikian maka bila di kawasan perdesaan, terutama di wilayah
                kabupaten, dikembangkan kegiatan-kegiatan industri dan/atau
                perdagangan yang cukup besar, maka kawasan itu akan berubah menjadi
                kawasan perkotaan.15 Jadi misalnya, pemerintah-pemerintah kabupaten
                yang wilayahnya, terutama kawasan perkotaannya, berkurang akibat
                sebagian dari kawasan perkotaan berubah status administrasi menjadi
                pemerintah daerah kota (dulu bernama kotamadya), atau diambil oleh
                perluasan ualayah kota (kotamadya), maka biasanya pendapatan
                daerahnya menurun secara drastis. Untuk meningkatkannya kembali,
                pemerintah kabupaten ini perlu mengembangkan ibukota-ibukota
                kecamatan yang ada di wilayahnya menjadi kawasan perkotaan dengan
                cara mengembangkan kawasan pusat perdagangan (pasar, ruko,
                pertokoan, perbankan, dan sebagainya), terminal, hiburan (bioskop,
                taman hiburan, amusement center, dan lain-lain), jasa-jasa lainnya (salon,
                penjahit, tukang cukur, dan sebagainya).

                Contoh klasik adalah Kabupaten Tangerang, yang setelah adanya rencana
                pembentukan Kota (Kotamadya) Tangerang, membangun ibukota-
                ibukota kecamatannya menjadi kawasan perkotaan (Ciputat, Pamulang,
                Serpong, dan sebagainya), bahkan ibukota kabupatenpun dipindahlan ke
                kawasan yang semula bukan kawasan perkotaan. Kalau Anda
                mengunjungi kota Orlando di mana terdapat Disneyworld, jangan dikira
                bahwa kawasan itu sebelumnya merupakan kawasan perkotaan yang
                sudah berkembang. Awalnya kawasan itu adalah padang rumput dan
                rawa-rawa. Pemerintah Orlando mengundang Walt Disney, yang saat itu
                baru mempunyai Disneyland di Los Angeles, untuk membangun sarana
                yang serupa di Orlando, sekaligus menawarkan berbagai insentif agar
                Walt Disney tertarik. Jadi kawasan itu kawasan perkotaan dengan obyek
                utama Disneyworld dan kawasan human dan perhotelan Buena Ventura,
                dua-duanya merupakan obyek bagi pengenaan pajak-pajak dan retribusi
                yang bersifat perkotaan.

                Sayang sekali di seluruh dunia ini tidak ada bahan perbandingan untuk
                menentukan berapa besar bagian dari produk domestik regional bruto
                (PDRB) yang seharusnya dipungut menjadi pendapatan asli daerah (PAD
                sebagai bagian dari PDRB), sehingga tidak ada pedoman yang bisa
                diberikan di sini. Namun, sebagai pedoman, mungkin bisa dipakai ukuran

15
   Ada 3 cara bagi kawasan pedesaan untuk berubah menjadi kawasan perkotaan. Pertama kegiatan
utama kawasan tersebut berubah dari yang semula didominasi pertanian menjadi industri atau jasa.
Kedua, perluasan kawasan sehingga merambah ke kawasan-kawasan yang semula pedesaan Ketiga,
status pemerintahan daerah berubah dari kabupaten menjadi kota sehingga semua kawasan yang tennasuk
berubah dari desa inenjadi kota


                                                35
                                                                          36


     "kepantasan" bagi sebuah daerah otonom, yang seharusnya bisa
     membiayai dirinya sendiri, maka seharusnya pendapatan asli daerah
     minimal adalah 50% dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Namun
     pedoman ini akan diperdebatkan mengingat bahwa upava penggalian
     pendapatan ash daerah dibatasi oleh peraturan perundangan sehingga
     pemerintah-pemerintah daerah tidak bisa mengenakan berbagai pungutan
     sesukanva. Karena PAD sebenarnya bisa lebih besar apabila tidak ada
     pembatasan, maka yang seharusnya menunjukkan kemampuan
     membiayai sendiri bukan hanya PAD, namun juga bagian dari bagi hasil
     pajak. Karena itu maka seharusnya:

          PAD + Bagi Hasil Pajak > 50% x Pendapatan Daerah
                                Atau
                   PAD + Bagi Hasil Pajak > DAU

     Pejabat daerah di Indonesia sejak dimulainya era reformasi juga
     dijangkiti oleh suatu gejala yang disebut sebagai dutch disease: "negara
     yang kaya dengan sumberdaya alamnya justru cenderung miskin karena
     warisan itu". Indonesia sejak awal sudah terkontaminasi oleh penyakit
     yang awalnya berjangkit di negara penjajah kita. Bila kita
     membandingkan laju pertumbuhan ekonomi kita selama kurun 1950
     sampai sekarang dengan negara-negara yang lebih miskin sumberdaya
     alam dibandingkan kita, seperti Korea, Taiwan, Singapura, dan bahkan
     Malaysia dan Thailand, ternyata kita yang mempunyai sumberdaya alam
     yang sangat besar justru mengalami laju pertumbuhan ekonomi
     terrendah. Penyakit ini sekarang menjangkiti pejabat-pejabat daerah kita
     yang menuntut bagian yang besar dari pemanfaatan sumberdaya alam
     yang ada di wilayah mereka. Bila kecenderungan ini berlanjut,
     dikhawatirkan bahwa semakin besar kandungan sumberdaya alam di
     sesuatu daerah, akan semakin rendah laju pertumbuhan ekonomi
     daerahnya.

d.   Kebijakan keempat yang pelu dilaksanakan adalah dengan melakukan
     manajemen asset pemerintah daerah demi mengoptimalkan pendapatan
     daerah, yaitu dengan: melakukan inventarisasi atas semua aset yang
     dimiliki, melakukan pengkajian atas nilai yang sebenarnya (appraisal)
     dari aset tersebut, dan membuat rencana optimalisasi pemanfaatan aset,
     termasuk bekerjasama dengan sektor swasta.

e    Kebijakan kelima yang perlu dilaksanakan adalah berkaitan dengan
     belanja daerah yang dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.
     Pemerintah daerah perlu menyisihkan sebagian dari angaran belanjanya
     untuk mengembangkan usaha daerah. Untuk ini maka pemerintah daerah
     dapat:
     1) Melakukan penyertaan modal melalui pembentukan perusahaan
         swasta baru berpatungan dengan perusahaan swasta yang sudah ada;
     2) Membeli saham perusahaan swasta yang sudah beroperasi,




                                36
                                                                                37


             3)   Melakukan manajemen modal dalam surat berharga perusahaan
                  swasta,
             4)   Melakukan kegiatan seperti modal ventura.


D. Latihan

   1.   Diskusi Kelompok.       Diskusikan masalah utama yang dihadapi oleh
        pemerintah daerah, dan bagaimana cara untuk keluar dari masalah tersebut.

   2.   Diskusikan potensi apa saja yang dimiliki oleh daerah, dan bagaimana
        potensi-potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan
        daerah.

   3.   Diskusikan kebijkan apa saja yang dapat dibuat oleh pemerintah daerah untuk
        meningkatkan pembangunan daerah?


E. Rangkuman

   Dengan perencanaan pembangunan yang baik dan kemampuan manajemen
   pembangunan yang prima suatu daerah tidak selalu harus mengandalkan
   sumberdaya yang mendukung pembangunannya berbasis pada ekploitasi
   sumberdaya alamnya, khususnya sumberdaya yang tidak terbarukan. Tetapi
   dengan upaya-upaya yang inovatif dan keartif pemerintah daerah dapat memacu
   pembangunan dengan cepat. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah: (1)
   membuat rencana strategi pengembangan ekonomi daerah; (2) merangsang
   pertumbuhan usaha kecil dan menengah; (3) mendorong pendirian usaha baru
   melalui entrepreneurship; (4) melakukan manajemen asset untuk merangsang
   pertumbuhan swasta; dan (5) melakukan manajemen modal untuk mendorong
   sektor swasta.

   Selain upaya-upaya tersebut di atas, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan
   untuk percepatan pembangunan daerahnya. Kebijakan tersebut antara lain adalah:
   (1) penciptaan lapangan kerja; (2) pengembangan sektor informal; (3) reformasi
   peraturan dan perundangan; dan (4) menggali pendapatan daerah.




                                       37
                             DAFTAR PUSTAKA



Arsyad, Lincolin. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi
        Daerah. BPFE, Universitas Gaja Mada, Yogyakarta
Bappenas. (2004). Sistem Perencanaan Nasional (SPPN) Berdasarkan UU 25/2004:
        Bahan Sosialisasi Umum. Bappenas, Jakarta.
Bappenas (2004). RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD: Bimbingan Teknis, Sistem
        Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Bappenas, Jakarta
GTZ German Technical Cooperation dan USAID Clean Urban Project (2000).
      Assessment Methods, Tools and Instruments : Local Development Planning.
      GTZ office, Jakarta.
GTZ German Technical Cooperation dan USAID Clean Urban Project (2000). Local
       Development Planning. GTZ office, Jakarta
Hamzens, Wldani (2005). Perencanaan di Indonesia 25 Tahun Mendatang. Labdawara,
       Bogor
Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Deutsche Stiftung fur Internationale
       Entwicklung (DSE). (1999). Modul Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan
       Pembangunan Wilayah. LAN, Jakarta
Lampiran Surat Edaran Bersama, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
        Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri, Nomor:
        0259/M.PPN/I/2005 dan 050/166/SJ, Prihal: Tata Cara Penyelenggaraan
        Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2005 (MUSRENBANG
        TAHUN 2005).
Undang-Undang Otonomi Daerah: Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang
       Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor.33 Tahun 2004 Tentang
       Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah.
       Fokusmedia, Jakarta. 2006.
Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
       Perencanaan Pembangunan Nasional.
Partowidagdo, Widjajono (1999). Memahami Analisis Kebijakan; Kasus Reformasi
        Indonesia. Program Studi Pembangunan Program Pasca Sarjana ITB,
        Bandung.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
         Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
         Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana.
Widodo, Tri (2006). Perencanaan Pembangunan Daerah: Aplikasi Komputer (Era
        Otonomi Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
                                                                             2


Suharjo, Sussongko (2006). Pembangunan Daerah Mendorong Pemda Berjiwa Bisnis.
         Panta Rei, Jakarta.
Tarigan, Robinson (2005). Perencanaan Pembangunan Wilayah. PT. Bumi Aksara,
         Jakarta
Tarigan, Robinson (2005). Ekonmi Regional: Teori dan Aplikasi. PT. Bumi Aksara,
         Jakarta




                                      2
This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

								
To top