RANGKUMAN HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH by xld14276

VIEWS: 413 PAGES: 8

bab-33-percepatan-pembangunan-infrastruktur pdf

More Info
									            Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
                  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional




                       RANGKUMAN HASIL
              MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
                       JANGKA MENENGAH
                     Jakarta, 5 Januari 2005



Saudara Peserta Musrenbang yang kami hormati,
Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahteran untuk kita semua

Marilah kita mulai sesi ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita dapat menyelesaikan rangkaian agenda
Musrenbang dengan penuh semangat kebersamaan dan suasana yang
demokratis. Diskusi yang telah kita lewati merupakan bagian penting dari
upaya mengembangkan keterbukaan dan partisipasi dalam perencanaan
pembangunan.

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada peserta yang telah memberikan masukan
terhadap rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).


Saudara Peserta Musrenbang yang kami hormati,

Kami akan menyampaikan rangkuman hasil diskusi sepanjang hari ini.
Rangkuman ini bersifat menegaskan kembali berbagai masukan yang muncul
dalam diskusi. Rangkuman ini juga menggarisbawahi beberapa issu strategis
yang perlu mendapat perhatian bersama.

Kami mencatat ada dua kelompok masukan. Pertama, masukan yang
berkaitan dengan proses penyusunan rancangan awal RPJM, dan format atau
struktur RPJM. Kedua, masukan yang berkaitan dengan isi atau substansi
RPJM baik menyangkut permasalahan, kebijakan maupun program.

Mengenai proses penyusunan dan format RPJM, kami mencatat beberapa
butir masukan, antara lain:


                                     1
(1) Proses penyusunan dipandang belum sepenuhnya bersifat partisipatif
     terutama dalam menggali permasalahan yang berkembang di
     masyarakat. Selain itu, mekanisme Musrenbang untuk penyusunan RPJM
     tidak cukup satu hari karena menyangkut perencanaan 5 tahunan.
(2) Perlu adanya keterkaitan yang jelas antara landasan ideologi dan
     kerangka pemikiran dasar dalam penyusunan RPJM seperti yang termuat
     dalam UUD 1945 terutama menyangkut jaminan hak-hak warga negara.
(3) Perencanaan sebagai instrumen bagi peningkatan kesejahteraan rakyat
     seyogyanya menggunakan pendekatan pemenuhan hak (right based
     development approach).
(4) Perlu perencanaan yang memihak rakyat, perencanaan yang
     berkeadilan, dan pelibatan masyarakat melalui pembelajaran sosial.
(5) RPJM belum menyebut secara tegas prioritas kebijakan yang akan
     ditempuh dalam waktu lima tahun. Arah kebijakan jangka menengah
     perlu memuat gambaran yang utuh dari kebijakan pembangunan jangka
     panjang.
(6) Perlu penjelasan mengenai perbedaan yang signifikan antara visi dan
     misi SBY-JK dengan rancangan awal RPJM terutama menyangkut jumlah
     dan urutan prioritas, penentuan kurun waktu 2004-2009, dan perubahan
     sasaran kuantitatif yang sangat eksplisit tercantum dalam visi dan misi
     SBY-JK menjadi sasaran kualitatif dalam RPJM.
(7) RPJM dipandang tidak mempunyai karakter dan masih terkesan sangat
     sektoral.
(8) Sistematika RPJM belum menunjukkan pohon sasaran yang dapat
     diruntut dari sasaran utama, sasaran antara dan turunannya.
(9) RPJM belum memuat indikator kinerja secara terukur sehingga
     menyulitkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.
(10) Perlu adanya koordinasi penulisan RPJM untuk menghindari
     inkonsintensi antarbab.
(11) Seluruh sasaran dan program perlu dijabarkan ke daerah sesuai dengan
     kewenangan masing-masing. Oleh sebab itu, perlu dibuat simulasi
     mekanisme keterkaitan perencanaan daerah dengan perencanaan pusat.

Kami juga mencatat masukan terhadap subtansi rancangan awal RPJM.
Masukan tersebut kami pilah menjadi empat kelompok sesuai dengan hasil
sidang diskusi kelompok.

Pertama, butir-butir masukan yang kami catat dari hasil sidang kelompok
untuk agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai, antara lain:
(1) Usulan perubahan agenda menjadi ”Menciptakan Indonesia yang Aman,
     Damai dan Bersatu” untuk lebih memperjelas visi, dan lebih sesuai
     dengan pemerintahan sekarang ini.
(2) Beberapa hal belum tertampung dalam draft RPJM seperti ketahanan
     budaya, kebebasan berekspresi, toleransi terhadap keragaman budaya
     dan rasa kebersamaan.
(3) Perlu penambahan tentang hak dasar untuk memperoleh informasi.
(4) Perlu adanya perubahan orientasi dalam menciptakan rasa aman
     dengan mengutamakan penciptaan suasana, penguatan rasa senasib
     dan sepenanggungan, perlindungan masyarakat secara optimal, dan



                                     2
       kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam
       pemecahan masalah keamanan.
(5)    Kondisi sarana dan prasarana dalam menjaga keamanan wilayah NKRI
       kondisinya sangat minim dan terbatas. Oleh sebab itu, perlu adanya
       peningkatan dukungan APBN bagi TNI untuk pertahanan negara melalui
       pendidikan, rekruitmen dan kesejahteraan.
(6)    Program Operasi Bhakti TNI sangat sesuai terutama apabila terjadi
       bencana alam seperti di Aceh pada saat ini.
(7)    Penanganan konflik selama ini tidak dilaksanakan melalui satu pintu,
       tetapi masing-masing institusi pemerintah mempunyai pintu masing-
       masing. Selain itu, hubungan pusat dan daerah belum terjalin dengan
       baik yang menyebabkan kendala pelaksanaan di lapangan. Oleh sebab
       itu, perlu penegasan pentingnya koordinasi antarinstansi pemerintah,
       dan kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
(8)    Dalam program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan, perlu
       ditekankan pemahaman dan apresiasi terhadap pluralisme dan
       keragaman budaya lokal sehingga meningkatkan dinamika, kreativitas,
       mutu gagasan masyarakat, dan penguatan semangat bela negara, serta
       pengembangan wawasan kebangsaan.
(9)    Usulan penambahan Program Penanganan Daerah Rawan Konflik yang
       tidak terkait dengan gerakan separatisme seperti Poso dan Maluku.
       Dalam hal ini, perlu ada upaya yang sungguh-sungguh untuk
       memecahkan masalah konflik di Poso. Penyelesaian konflik perlu
       dilakukan secara komprehensif dengan mengutamakan dialog,
       menggunakan pendekatan persuasif dan kejujuran, serta memperjelas
       peranan dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan
       damai.
(10)   Perlu penyesuaian dan penyempurnaan kurikulum pendidikan untuk
       daerah tertentu khususnya daerah rawan konflik dengan memasukan
       pendidikan perdamaian dan pluralisme sesuai kebutuhan masing-
       masing daerah.
(11)   Penyelesaian pasca konflik juga perlu dilakukan secara terpadu dengan
       memperhatikan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik, pendidikan dan
       kesehatan, pemulihan mental dan kondisi psikologis, serta
       perlindungan atas aset dan properti warga korban konflik sosial.
(12)   Belum terlihat adanya Program Penyidikan. Dalam kondisi sekarang ini,
       sangat perlu adanya program penyidikan sehingga dapat menjadi
       payung bagi Polri/aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya di
       lapangan.
(13)   Dalam perumusan permasalahan pada Bab 4 Peningkatan Kemanan,
       Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas perlu ditambahkan
       persoalan lemahnya pengawasan internal penegak hukum. Untuk hal
       ini perlu upaya peningkatan pengawasan internal penegakan hukum.
(14)   Perlu adanya program pengembangan kemampuan penangkalan
       (deterrence) sebgai bagian dari upaya membangun kemampuan
       pertahanan negara, bukan hanya respon terhadap adanya ancaman.
(15)   Dalam sasaran Bab 8 Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara,
       perlu     dipertimbangkan    peningkatan    peran    Penelitian   dan
       Pengembangan Pertahanan, serta kemampuan dukungan dalam
       penanggulangan bencana.


                                      3
(16) Belum ada kesamaan pandang dan kerjasama yang solid dalam
     penanganan masalah terorisme. Oleh sebab itu, disarankan untuk lebih
     menonjolkan peran masyarakat (pemberdayaan masyarakat), tidak
     hanya memperluas peran negara.
(17) Terorisme dipandang sebagai transnational crime, maka perlu
     perhatian yang lebih besar terhadap peningkatan peran dan
     kemampuan kepolisian.
(18) Dalam penanggulangan dan pencegahan terorisme perlu adanya
     keseimbangan antara aspek security dan liberty.

Kedua, butir-butir masukan pada agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil
dan Demokratis, antara lain:
(1) Perlu ada kejelasan hubungan dan koordinasi dalam Inpres No. 5 Tahun
     2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Reformasi Birokrasi,
     UU SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), Laporan
     Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Akuntabilitas
     Kinerja Pemerintah (AKIP)
(2) Pelaksaan otonomi daerah belum sepenuhnya mendorong keterbukaan
     pemerintah daerah. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya khusus untuk
     mengembangkan partisipasi masyarakat lokal dalam penyelenggaraan
     pemerintahan dan pembangunan.
(3) Pelaksanaan otonomi daerah belum mendorong perbaikan pelayanan
     kepada masyarakat sehingga perlu disusun standar pelayanan publik
     khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar seperti
     pendidikan dan kesehatan.
(4) Berkaitan dengan penciptaan rasa adil, RPJM perlu menggambarkan
     secara tegas rancangan pembangunan yang lebih berorientasi dan
     mencerminkan rasa keadilan.
(5) Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dikaitkan
     dengan perbaikan sistem penganggaran untuk mencegah peluang dan
     kesempatan melakukan tindak korupsi.
(6) Perlu diperjelas kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah terutama
     setelah diberlakukanya UU No. 32 dan 33.
(7) RPJM perlu lebih mempertegas perumusan peran dan kewenangan
     serta akuntabilitas masing-masing stakeholders yang terkait dalam
     pembangunan.
(8) Korupsi perlu dipahami tidak hanya sebagai permasalahan hukum, tapi
     juga menyangkut aspek-aspek lainnya seperti politik, sosial dan budaya.
(9) RPJM perlu memahami dan mengexplore isu diskriminasi yang
     seringkali tanpa disadari terjadi. Contoh, saat ini sebagai dampak dari
     desentralisasi berkembang fenomena ”putra daerah”. Ketentuan dan
     peraturan perundang-undangan, serta program juga perlu dicermati
     untuk menghindari terjadinya pengaturan yang substansinya dapat
     mengarah pada diskriminasi.
(10) RPJM perlu mencermati dan memberikan solusi serta rekomendasi
     mengenai kondisi dimana lembaga-lembaga yang berpengaruh dalam
     penegakan hukum saat ini kurang mendapat legitimasi dari masyarakat.
(11) RPJM perlu mendudukan kembali hak-hak rakyat yang proporsional
     dalam pembangunan nasional serta penguatan hukum adat.



                                     4
(12) RPJM perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap narapidana dan
     pengelolaan lembaga pemasyarakatan.
(13) RPJM perlu mendorong dan mengembangkan konsep Alternative
     Dispute Resolution (ADR) dalam penegakan hukum sehingga dapat
     mengurangi jumlah penunggakan perkara.
(14) Dalam rangka meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat,
     RPJM perlu memberikan rekomendasi dan arah kebijakan yang tepat
     antara lain bentuk-bentuk pelatihan yang lebih efektif dan efisien.
(15) Untuk menjamin kualitas RPJM, perlu terlebih dahulu dilakukan
     evaluasi terhadap dokumen-dokumen negara lainnya terutama
     peraturan perundang-undangan.
(16) Dalam rangka mengurangi kemungkinan distorsi dalam perencanaan,
     maka perumusan perencanaan pembangunan nasional harus tetap
     diselenggarakan dalam sistem perencanaan yang telah ada,
     sebagaimana diatur dengan UU No. 25 Tahun 2004, disamping
     memperhatikan platform Presiden terpilih.
(17) RPJM diharapkan akan dapat memberikan kesamaan dalam persepsi,
     konsep dan tujuan serta mendorong terjadinya komitmen nasional.

Ketiga, butir-butir masukan untuk agenda Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat, antara lain:
(1) Pendekatan berbasis hak harus menjadi landasan ideologi dalam
     peningkatan kesejahteraan rakyat terutama menyangkut pencapaian
     secara bertahap terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
     miskin.
(2) Penanggulangan kemiskinan harus bersifat lintas sektor yang ditempuh
     secara bersamaan. Oleh sebab itu, perlu ada pengarusutamaan
     (mainstreaming) terhadap seluruh kebijakan penganggaran agar lebih
     memihak pada masyarakat miskin. Selain itu, penanggulangan
     kemiskinan perlu menjadi arus utama atau roh dan bukan menjadi
     tempelan tersendiri dalam RPJM.
(3) Perla adanya pengarusutamaan gender dalam semua sektor mengingat
     beban kemiskinan yang berat ditanggung oleh perempuan dan yang
     paling rentan adalah anak-anak.
(4) Perlu penjabaran secara jelas tentang kebijakan pengembangan usaha
     mikro dan kecil, dan koperasi termasuk penyederhanaan prosedur
     birokrasi dan regulasi yang menghambat, penyebarluasan informasi
     sumber permodalan, pengembangan lembaga pendampingan, dan
     pengembangan microbanking system yang sesuai dengan budaya
     setempat.
(5) RPJM perlu menggambarkan konsep pembangunan manusia secara utuh
     seperti kesehatan, pendidikan, mental dan spiritual. Selain itu,
     peningkatan mutu manusia perlu dilakukan dengan memperhatikan
     jaminan masa depan bagi generasi muda dan jaminan keamanan sosial.
(6) Peningkatan mutu lingkungan hidup perlu memperhatikan ketersediaan
     infrastruktur pendukung, dan pentingnya pembatasan yang jelas
     antara keinginan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan
     pendapatan, dan menjaga kelestarian lingkungan.
(7) Perlu penegasan mengenai kesesuaian target dan indikator kinerja
     RPJM dan cara pencapaiannya seperti misalnya perbaikan Indeks


                                   5
       pembangunan manusia (human development index), peningkatan
       pendapatan masyarakat dan penurunan angka buta aksara.
(8)    Rumusan target dan indikator kinerja perlu diperjelas dan sedapat
       mungkin menggunakan indikator kuantitas.
(9)    Pembangunan perikanan perlu mendapat perhatian terutama berkaitan
       dengan kemiskinan, pendidikan dan kesejahteraan nelayan. Masalah
       yang perlu dipecahkan antara lain adalah lemahnya koordinasi dalam
       pembangunan perikanan.
(10)   Arah kebijakan pengembangan industri perlu ditambahkan industri
       berbasi agro, transportasi, telematika, manufaktur dan industri kecil
       dan menengah.
(11)   Perlu perubahan paradigma pembangunan pertanian dari produksi ke
       agribisnis
(12)   Perlu adanya kebijakan dan langkah-langkah yang jelas untuk
       mengurangi ketergantungan KTI kepada KBI seperti ketergantungan
       kegiatan ekspor dan impor pada pelabuhan Surabaya dan Jakarta, dan
       perusahaan tidak ada yang berkantor pusat di KTI.
(13)   Perlu dijabarkan bagaimana memberi pelayanan kepada pelaku usaha
       agar betah melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.
(14)   Ada kesan RPJM Nasional kembali memposisikan pemerintah yang
       melakukan segala hal, dan bukan bergeser peran sebagai fasilitator.
       Hal ini disebabkan peran swasta yang tidak pernah disinggung.
(15)   Khusus untuk pembangunan infrastruktur, perlu adanya skala prioritas
       mengingat keterbatasan resources. Tanpa ada prioritas dari semua
       program yang ada dalam RPJM, maka kita akan kehabisan resources.
(16)   RPJM membebankan pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian
       sekitar 2%. Hal ini tidak fair karena pangsa tenaga kerja di pertanian
       sudah sangat besar. Rata-rata kepemilikan lahan adalah 0,3 ha,
       padahal untuk bisa hidup di atas garis kemiskinan perlu minimal 0,6 ha.
       Denagn target penambahan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian
       tersebut, maka perlu penambahan luas lahan 2 kali lipat dari yang ada
       saat ini. Hal ini sangat sulit diwujudkan. Oleh sebab itu, yang
       diperlukan justru pengurangan jumlah orang yang bekerja di pertanian
       melalui kebijakan pengembangan sektor lain untuk menyerap tenaga
       kerja berlebih dari pertanian.

Keempat, butir-butir masukan untuk Kerangka Ekonomi Makro dan
Pembiayaan Pembangunan, antara lain:
(1) Perlu pemutakhiran data hingga perkembangan terakhir, termasuk
    mempertimbangkan dampak bencana alam di NAD dan Sumut.
(2) Strategi pembangunan jangka menengah agar lebih dieksplisitkan
    keterkaitannya dengan kerangka ekonomi makro.
(3) Mempertegas arah kebijakan ekonomi makro agar tidak hanya terfokus
    pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan, di
    samping peluang untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi.
(4) Perlunya menggali berbagai kemungkinan pembiayaan pembangunan.
(5) Saran-saran yang bersifat teknis yang terkait dengan konsistensi dan
    besaran-besaran ekonomi makro, termasuk konsistensi dengan arah
    kebijakan pembangunannya.



                                      6
(6)   Di sisi fiskal, agar ditunjukkan arah kebijakan untuk mencapai
      anggaran berimbang dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, sebagai
      bagian dari komitmen untuk menurunkan beban pinjaman.

Masih dalam suasana keprihatinan terhadap suadara-saudara kita yang
terkena bencana di NAD, Sumatera Utara dan daerah bencana lainnya, kita
secara bersama juga membahas langkah yang terbaik untuk Membangun
Kembali NAD, Sumut dan daerah bencana lainnya. Langkah-langkah prioritas
yang kita sepakati antara lain:
(1) Perlu adanya pemulihan mental warga masyarakat yang menjadi
     korban bencana dengan pendampingan keagamaan dan budaya
     (revitalisasi budaya) Aceh.
(2) Perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
     berbagai bantuan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
(3) Rehabilitasi dan rekonstruksi NAD, Sumut dan daerah bencana lainnya
     memerlukan anggaran yang sangat besar. Oleh sebab itu, perlu
     dilakukan upaya untuk meminta penundaan, penagguhan, pengurangan
     atau penghapusan (moratorium) utang luar negeri.
(4) Perlu ada langkah yang terpadu dan sistematis dalam mempercepat
     pembangunan kembali NAD dan Sumut dan daerah bencana lainnya
     termasuk kelengkapan aparat.
(5) Rehabilitasi NAD dan daerah bencana lainnya perlu dilakukan dengan
     mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat termasuk
     penyelamatan situs budaya Singkil dan Kesultanan Aceh yang hilang.
(6) Perlu ada rencana jangka menengah agar ada jaminan kesinambungan
     pembiayaan dalam upaya pembangunan kembali NAD dan daerah
     bencana lainnya.
(7) Perlu penyelamatan dokumen negara termasuk di dalamnya adalah
     rekonstruksi arsip di DPRD, instansi perbankan dan instansi strategis
     lainnya.
(8) Perlu penambahan bab tersendiri dalam RPJM untuk ”Pembangunan
     Kembali NAD, Sumatera Utara dan daerah bencana lainnya”.


Saudara Peserta Musrenbang yang berbahagia,

Demikian beberapa catatan penting yang dapat direkam dalam diskusi
kelompok. Tidak semua catatan dapat kami sampaikan. Catatan tersebut
merupakan masukan yang sangat berharga bagi kita semua, terutama bagi
kami dalam rangka menyempurnakan rancangan awal RPJM. Selanjutnya
dalam waktu dekat akan kami konsultasikan kepada Bapak Presiden Republik
Indonesia dalam forum Sidang Kabinet dan kepada anggota Dewan
Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, setelah diambil kesepakatan akan menjadi
Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk
periode tahun 2004-2009.

Perpres tersebut bukan saja merupakan landasan bagi pemerintah pusat,
tetapi juga sekaligus bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan
tugas pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan tentunya dengan muatan



                                    7
lokal. Dengan demikian, secara bersama-sama kita dalam satu gerak langkah
yang sama dalam menyelesaikan permasalahan bangsa demi perwujudan;
   (1) kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu,
         rukun dan damai,
   (2) masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum,
         kesetaraan, dan hak asasi manusia,
   (3) perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan
         penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi
         pembangunan yang berkelanjutan.

Meskipun rangkaian acara hari ini akan segera kita selesaikan, namun kita
tetap perlu menjalin komunikasi. Kami tetap membuka pintu lebar-lebar
untuk menerima masukan, karena kami yakin bahwa dalam waktu yang
relatif singkat masih banyak hal yang belum kita diskusikan. Semua masukan
masih terus kami harapkan sampai tanggal 7 Januari 2005.

Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas
segala komentar dan tanggapannya, serta kepada semua pihak atas
dukungan demi terselenggaranya forum yang sangat berharga ini.

Akhirnya dengan mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita
akhiri Musrenbang Jangka Menengah 2004 dengan semangat untuk terus
menjalin komunikasi guna memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa.

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.




                                    8

								
To top