Get documents about "PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEBIJAKAN STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN
Description
bab-33-percepatan-pembangunan-infrastruktur pdf
Document Sample
KEBIJAKAN & STRATEGI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BIDANG
KOMINFO TAHUN 2004-2009
Disampaikan oleh :
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Pada RAKORNAS Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2006
di Jakarta, 19 September 2006
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(Undang Undang No.25/2004)
• Perencanaan adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.
• Pembangunan Nasional adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam
rangka mencapai tujuan bernegara.
• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan
oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat
di tingkat Pusat dan Daerah.
AZAS
• Pembangunan Nasional diselenggarakan
berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, serta kemandirian
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan Nasional.
• Perencanaan Pembangunan Nasional disusun
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh,
dan tanggap terhadap perubahan.
• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
diselenggarakan berdasarkan Asas Umum
Penyelenggaraan Negara.
TUJUAN
• Mendukung koordinasi antarpelaku
pembangunan;
• Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antarDaerah, antarruang,
antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun
antara Pusat dan Daerah;
• Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan;
• Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
• Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
RUANG LINGKUP
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
• Perencanaan Pembangunan Nasional
mencakup penyelenggaraan perencanaan
makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi
semua bidang kehidupan secara terpadu dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia.
• Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri
atas perencanaan pembangunan yang disusun
secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan
perencanaan pembangunan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya.
– Perencanaan Jangka Panjang
– Perencanaan Jangka Menengah
– Perencanaan Tahunan
ALUR PIKIR PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
RPJM NASIONAL 2004 – 2009
(Perpres 7 Tahun 2005)
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDONESIA
2004 - 2009
Masalah-Masalah
Pokok
3
MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
2
Prioritas
Pembangunan
MEWUJUDKAN
Indonesia INDONESIA YANG ADIL DAN
2004-2009 DEMOKRATIS
1
MENCIPTAKAN INDONESIA
YANG AMAN DAN DAMAI
AGENDA PEMBANGUNAN
2004 - 2009
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
BIDANG KOMINFO
Tuntutan REFORMASI :
Demokratisasi di Bidang Komunikasi dan
Informasi
Perubahan Orientasi
Top Down (supply) Bottom Up (demand)
Monosemy Polisemy
Peran Pemerintah Peran Masyarakat
Implementator Fasilitator
Terbukanya akses publik Prosedur & peraturan
tentang berbagai informasi perundangan dilaksanakan
pemerintahan dengan konsekuen
Masyarakat memperoleh Tindakan pemerintah dapat
informasi dengan baik dan dipertanggungjawabkan
benar sesuai kebutuhan dengan indikator kinerja &
target yang jelas
Transparansi “memaksa”
peningkatan akuntabilitas
publik
TRANSPARANSI AKUNTABILITAS
TRANSPARANSI AKUNTABILITAS
(Informasi) PUBLIK
(Informasi) PUBLIK
Partisipasi publik Akuntabilitas
dapat terlaksana PARTISIPASI terlaksana dengan
dengan adanya PARTISIPASI
MASYARAKAT adanya
transparansi MASYARAKAT
pemantauan dan
partisipasi publik
Mekanisme jelas dalam
proses pengambilan
keputusan dan kontrol
publik
RENCANA KERJA
PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2007
RENCANA KERJA PEMERINTAH 2007
MASALAH DAN TANTANGAN RKP 2007:
• Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan RPJMN 2004-2009
masih sangat besar
• Masih rentannya keberlanjutan investasi dan
• Indonesia Aman dan Damai
rendahnya daya saing ekspor non-migas • Indonesia Adil dan Demokratis
• Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti
luas dan belum terkelola-nya sumber daya alam
• Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
untuk energi terbarukan secara optimal.
• Akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan
yang masih harus ditingkatkan
• Penegakan hukum dan reformasi birokrasi
belum optimal
• Masih rendahnya rasa aman, kurang Tema RKP 2007:
memadainya kekuatan perta-hanan, dan masih
ada potensi konflik horisontal
MENINGKATKAN KESEMPATAN
• Belum memadainya kemampuan dalam KERJA DAN MENANGGULANGI
menangani bencana KEMISKINAN DALAM RANGKA
• Dukungan infrastruktur belum memadai MENINGKATKAN
• Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri
masih belum memadai
KESEJAHTERAAN RAKYAT
• Kesenjangan antar wilayah khususnya
perbatasan dan terisolir masih besar
PRIORITAS RKP 2007
1. Penanggulangan Kemiskinan
6. Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan
2. Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi, dan Keamanan dan Ketertiban, serta Penyelesaian Konflik
Ekspor
7. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
3. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan,
dan Pembangunan Per-desaan 8. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas 9. Pembangunan Daerah Perbatasan dan Wilayah
Pendidikan dan Kesehatan Terisolir
5. Penegakan Hukum dan HAM,
Pemberantasan Korupsi, dan Reformasi
Birokrasi
PROSES PENYUSUNAN RKP, RENJA-KL, RAPBN dan APBN
Menurut PP 20 dan 21/2004
Januari - April Mei - Agustus September - Desember
(10) (14) (18) (19)
Pembahasan UU
Pokok-pokok Pembahasan Pembahasan
APBN
DPR Kebijakan Fiskal
& RKP
RKA-KL RAPBN
(9) (21a)
Kebijakan
RPJM Nas Umum dan Nota Keuangan
Kabinet/ Kebijakan
Prioritas
RAPBN Keppres tentang
Pemerintah dan
Presiden (1)
Anggaran (17) Lampiran
Rincian APBN
(11)
Keppres tentang
(7) RKP
Penyusunan Rancangan
Rancangan Awal Akhir RKP
Kement.Negara RKP Penelaahan
PPN Konsistensi
(3) dengan RKP
SEB Prioritas
(15a)
Program dan
Indikasi
Pagu (12) Lampiran RAPBN
(16) Rancangan
-
(Himpunan RKA
SE Pagu KL)
Keppres ttg
Sementara Rincian APBN
Kement.Negara
Keuangan (15b)
(20a)
Penelaahan (23)
Konsistensi
dengan Prioritas Pengesahan
Anggaran
(2) (6) (13) (22)
(24)
Kement.Negara / RENSTRA Rancangan
RKA-KL Konsep Dokumen Dokumen
KL Renja KL Pelaksanaan
Lembaga Pelaksanaan
Anggaran Anggaran
(1a)
Daerah A (5a)
B C (6a) D (12a) (19a) E
Page 1
PROGRAM UTAMA DEPKOMINFO
Mengacu RPJM 2004-2009 dan RKP Tahun 2007
• PROGRAM PENINGKATAN • PROGRAM PENGEMBANGAN
KUALITAS PELAYANAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
INFORMASI PUBLIK MEDIA MASSA
Tujuan : Meningkatkan mutu Meningkatkan peran pers dan
pelayanan dan arus informasi media massa dalam memenuhi hak
kepada dan dari masyarakat masyarakat untuk memperoleh
untuk mendukung proses informasi secara bebas, transparan
sosialisasi dan partisipasi dan bertanggung jawab, serta
politik rakyat. dalam rangka mewujudkan
masyarakat informasi menuju
masyarakat berbasis pengetahuan.
Sasaran : Menguatnya lembaga Meningkatnya pelayanan
penyiaran publik dan media pemerintah dan media massa
komunitas, meningkatnya dalam memenuhi hak masyarakat
penyediaan informasi publik memperoleh informasi yang baik
yang baik dan benar, dan dan benar, serta meningkatnya
meluasnya akses masyarakat kualitas sumber daya manusia
terhadap informasi bidang komunikasi dan informasi
dalam mendukung proses
perumusan kebijakan publik
KEGIATAN PRIORITAS
NASIONAL DAN DEP.KOMINFO
• PROGRAM • PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANGAN
KUALITAS PELAYANAN KOMUNIKASI, INFORMASI
INFORMASI PUBLIK DAN MEDIA MASSA
• Pembangunan dan Penyempurnaan UU Pers
penguatan media dan Penyiaran serta
center di daerah peraturan
konflik dan rawan pelaksanaannya
konflik (NAD, Poso, Penyelesaian UU KMIP
Papua dan Maluku Membangun Kemitraan
serta Kab/Kota di antara pemerintah
wilayah Indonesia dengan masyarakat dan
Timur) media untuk mendorong
• Reformasi lembaga penerapan kode etik
penyiaran publik jurnalistik dalam
• Fasilitasi pemberitaan konflik
pengembangan Fasilitasi peningkatan
media komunitas SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
…..lanjutan
PROG PENGEMBANGAN, PEMERATAAN
DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PROGRAM PENYELESAIAN
DAN PRASARANA POS DAN RESTRUKTURISASI POS DAN
TELEMATIKA TELEMATIKA
• Pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi • Penyusunan/pembaharuan kebijakan, regulasi,
infrastruktur pos dan telematika kelembagaan dan industri pos dan telematika
• Penyusunan/pembaharuan kebijakan, regulasi dalam rangka reformasi dan restrukturisasi
dan kelembagaan untuk mendukung penyediaan sektor dan korporat
infrastruktur pos dan telematika • Peningkatan transparansi dan kejelasan proses
• Penyusunan/pembaharuan kebijakan, regulasi perizinan sektor pos dan telematika
dan kelembagaan untuk mendukung penelitian • Penyelerasan peraturan perundang-undangan
dan pengembangan industri pos dan telematika baik antara pusat dan daerah maupun tentang
• Peningkatan pembangunan infrastuktur dan telekomunikasi, TI dan penyiaran
kualitas layanan pos dan telematika
• Penyediaan infrastruktur pos dan telematika di PROGRAM PENGUASAAN SERTA
daerah yang secara ekonomi kurang PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI
menguntungkan termasuk wilayah perbatasan, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
daerah terisolir, dan pulau-pulau kecil terluar • Penyusunan/pembaharuan kebijakan, regulasi, dan
melalui program USO kelembagaan untuk mendukung pengembangan
• Penegakan hukum dan pengawasan terhadap teknologi informasi dan komunikasi
penyelenggaraan pos dan telematika • Penyusunan standar untuk mendukung
• Peningkatan standarisasi dan sertifikasi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
pelayanan/ perizinan, keahlian SDM, perangkat • Peningkatan literasi masyarakat terhadap teknologi
dan sistem pos dan telematika informasi dan komunikasi (e-literacy)
• Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan
• Penerapan Universal Service Obligation (USO)
aplikasi teknologi informasi dan komunikasi
untuk telekomunikasi
PROGRAM-PROGRAM PENDUKUNG
• PENINGKATAN PENGAWASAN DAN
AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA
• PENATAAN KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
• PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR
• PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR NEGARA
• PENYELENGGARAAN PIMPINAN
KENEGARAN DAN KEPEMERINTAHAN
PROGRAM & KEGIATAN
POKOK DEP.KOMINFO
SESUAI RPJMN 2004 - 2009
& RKP 2007
Bab 1
PENINGKATAN RASA SALING PERCAYA
DAN HARMONISASI
ANTARKELOMPOK MASYARAKAT
Program/ Program/ Sasaran
No
Kegiatan Pokok RPJM Kegiatan Pokok RKP 2007 Program
Program Peningkatan Kualitas Program Peningkatan Kualitas Menguatnya
Pelayanan Informasi Publik Pelayanan Informasi Publik lembaga
Kegiatan-kegiatan pokok : Kegiatan-kegiatan pokok : penyiaran publik
1. Perwujudan pelayanan informasi 1. Penguatan kapasitas lembaga dan media
multimedia yang lebih berkualitas penyiaran publik; komunitas,
2. Fasilitasi pengembangan media meningkatnya
komunitas; penyediaan
2. Penyediaan informasi yang berorientasi 3. Peningkatan pelayanan informasi informasi publik
pada permintaan dan kebutuhan nyata publik sesuai kebutuhan dan yang baik dan
masyarakat sesuai dengan standar standar layanan informasi; benar, dan
layanan informasi publik 4. Pembangunan dan penguatan meluasnya akses
3. Perluasan jaringan dan prasarana media center di daerah konflik masyarakat
layanan informasi serta penyiaran publik dan rawan konflik (NAD, Poso, terhadap
khususnya untuk daerah terpencil Papua dan Maluku serta informasi
4. Pemanfaatan jaringan teknologi kabupaten/kota di wilayah Timur
informasi dan komunikasi secara lebih Indonesia);
luas untuk membuka peluang bagi 5. Peningkatan pelancaran akses
pengaksesan, pengelolaan dan informasi melalui perluasan
pendayagunaan informasi yang lebih jaringan dan prasarana layanan
luas secara cepat dan akurat informasi;
5. Penciptaan kemudahan untuk
pengembangan dan investasi bagi
penyiaran televisi swasta
6. Fasilitasi untuk mendorong terciptanya 6. Fasilitasi sarana bagi masyarakat
masyarakat yang sadar informasi dalam menyalurkan aspirasinya
untuk ikut serta dalam proses
perumusan kebijakan publik dan
penyelesaian masalah sosial.
Bab 14
PERWUJUDAN
LEMBAGA DEMOKRASI
YANG MAKIN KUKUH
Program/ Program/ Sasaran
Kegiatan Pokok RPJM Kegiatan Pokok RKP 2007 Program
Program Pengembangan Program Pengembangan Komunikasi, Meningkatnya
Komunikasi, Informasi dan Informasi dan Media Massa pelayanan
Media Massa pemerintah dan
Kegiatan-kegiatan Pokok : Kegiatan-kegiatan Pokok : media massa
1. Fasilitasi peninjauan atas aspek- 1. Penyempurnaan dan penyelesaian dalam memenuhi
aspek politik terhadap peraturan UU Pers dan Penyiaran serta hak masyarakat
perundangan yang terkait peraturan pelaksanaannya; memperoleh
dengan pers dan media massa 2. Penyelesaian UU Kebebasan informasi yang
Memperoleh Informasi Publik baik dan benar,
(KMIP) dan peraturan serta
pelaksanaannya; meningkatnya
2. Pengkajian dan penelitian yang 3. Pengkajian dan penelitian bidang kualitas sumber
relevan dalam rangka komunikasi dan informasi; daya manusia
pengembangan kualitas dan bidang komunikasi
kuantitas informasi dan dan informasi
komunikasi 3. Fasilitasi peningkatan SDM bidang dalam mendukung
3. Fasilitasi peningkatan komunikasi dan informasi; proses perumusan
profesionalisme di bidang 4. Sosialisasi nilai-nilai demokrasi kebijakan publik
komunikasi dan informasi dan kebangsaan kepada
masyarakat;
5. Peningkatan komunikasi politik
penyelenggara negara;
6. Meningkatkan kerja sama dengan
lembaga informasi masyarakat
dan media.
KARAKTERISTIK PROSES PERENCANAAN
YANG EFEKTIF DI MASA DEPAN
• Memiliki keluaran/outcome yang terdefinisikan dengan
jelas dan mempertimbangkan pandangan jauh ke depan
• Perlu memperhatikan dan mempertimbangkan situasi
dalam negeri dan luar negeri.
• Proses penyusunan kebijakan perlu mengadopsi suatu
pemikiran dan pandangan yang holistik
• Perlu mempertimbangkan struktur organisasi dan
manajemen yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan
yang bersifat lintas sektor/bidang
• Mengembangkan sistem reward dan insentif yang dapat
mendorong dan memelihara bekerjanya tujuan lintas
sektor/bidang
• fleksibel dan inovatif, selalu mendorong tumbuhnya ide-
ide dan kreasi baru
KARAKTERISTIK PROSES PERENCANAAN
YANG EFFEKTIF DI MASA DEPAN
Lanjutan …….
• Selalu mempergunakan fakta lapangan yang tersedia
yang berasal dari berbagai sumber
• Melibatkan semua stakeholder sejak tahap awal dan
dilibatkan secara menyeluruh dalam pengembangan
kebijakan
• Melakukan review secara terus menerus terhadap
kebijakan yang ada
• Melibatkan seluruh masyarakat yang akan terkena
dampak pelaksanaan kebijakan tersebut
• Mempertimbangkan pengalaman mengenai kesuksesan
dan kegagalan dari suatu kebijakan
DEMOKRATISASI
PERENCANAAN
Tuntutan peran serta masyarakat dalam semua aspek
kenegaraan, khususnya pembangunan
perencanaan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa
pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait
dengan prakarsa tersebut
Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh komitmen
semua stakeholders, dan komitmen ini didapat dari
sejauhmana mereka terlibat dalam proses perencanaan
program tersebut
TERIMA KASIH
