Microsoft PowerPoint - MATERI 9-10. Perencanaan & Pelaksanaan

Document Sample
Microsoft PowerPoint - MATERI 9-10. Perencanaan & Pelaksanaan Powered By Docstoc
					            MATERI 9-10

PERENCANAAN PEMBANGUNAN
                NASIONAL
LATAR BELAKANG UU 25/2004 TENTANG SPPN
 AMANDEMEN KEEMPAT UUD NRI 1945
         Tidak ada GBHN
         Pemilihan P id         l
         P ilih Presiden secara langsung
         Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis
   UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden
         Mengamanatkan CaPres menyampaikan Visi, Misi, Program

 REFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH:
   UU 32 /2004 Tentang Pemerintah Daerah
         Desentralisasi dan otonomi daerah
         Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung
   UU 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat / Daerah

 REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
   UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara
         Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP
         Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD
   UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara
   UU 15/2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab KN
                                                                 2
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  Adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
  p        g               g
  pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
  pembangunan dalam jangka panjang, jangka
  menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
         l               dan          k di   k
  penye-lenggara negara d masyarakat d tingkat
  pusat dan daerah.
  Tahapan P
  T h       Perencanaan:
    Penyusunan Rencana Penetapan Rencana
    Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi Kinerja
    PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
    Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
                                        g
    PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
    Pembangunan Nasional


                                                        3
                PROSES PERENCANAAN

1. Proses Politik : Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah
     menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (publik
     choice theory of planning) Khususnya penjabaran Visi dan Misi
     dalam RPJM
2.   Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana
     profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara
     fungsional melakukan perencanaan Khususnya dalam pemantapan
     peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana
3.   Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan masyarakat
     (stake holders)   Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang
4.   Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran
     prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki
     pemerintahan




                                                                          4
     RUANG LINGKUP PERENCANAAN


            NASIONAL                           DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka          Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJP Nasional)
P j     N i    l       N i    l)    P j
                                    Panjang Daerah (RPJP Daerah)
                                            D    h       D    h)

Rencana Pembangunan Jangka          Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJM Nasional)   Menengah Daerah (RPJM Daerah)

Rencana Strategis Kementerian /     Rencana Strategis Satuan Kerja
Lembaga (Renstra-KL)                Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)      Rencana Kerja Pemerintah Daerah
                                    (RKPD)

Rencana Kerja Kementerian /         Rencana Kerja Satuan Kerja
Lembaga (Renja-KL)                  Perangkat Daerah (Renja-SKPD)



                                                                      5
TAHAPAN RPJPN 2005-2025




                          6
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

                      Renstra Pedoman Renja         Pedoman    RKA-      Rincian




                                                                                   Pu
                                                                                   Pe
                      KL              - KL                     KL        APBN




                                                                                    usat
                                                                                    emerintah
              Pedoman        Bahan
                                     Diacu     Bahan

    RPJP     Pedoman RPJM     Dijabar               Pedoman
                                      RKP                      RAPBN     APBN
    Nasional         Nasional kan


                                                Diserasikan Melalui
 Diacu        Diperhatikan
                                                Musrenbang
                                                M      b


     RPJP     Pedoman RPJM   Dijabar RKP            Pedoman
                                                               RAPBD     APBD
     Daerah           Daerah kan     Daerah




                                                                                   Daerah
                                                                                   D
                                                                                   Pemerintah
                Pedoman      Bahan
                                     Diacu     Bahan

                      Renstra
                                Pedoman
                                          Renja -   Pedoman    RKA -     Rincian




                                                                                            h
                      SKPD                SKPD                 SKPD      APBD



                       UU SPPN                                   UU KN

                                                                                       7
Dokumen Rencana Pembangunan


      Waktu                   Bappenas        KL
                                              K-L
  20 tahun                  RPJPN


 5 tahun                    RPJMN                KL
                                         Renstra K-L
 Ditetapkan 3 bln setelah
 Presiden/Wakil terpilih
 dilantik



 1 tahun                    RKP          Renja K-L




                                                       8
      PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DALAM
        RANGKA PENYUSUNAN RKP dan RKPD




                                                                                                                                    PEMERIN
                                          SEB MPPN/                 Renja                Musrenbang
                                                                                                                RKP
                                            Menkeu                   K/L                  Nasional
       y
    Penyusunan




                                                                                                                                          NTAH PUSAT
       RKP
                                                      Rakor        Rapat Teknis                              Renja
                                                    Pusat RKP       K/L-SKPD                                  K/L


    Penyusunan
    P                                                                                 Musrenbang     Paska Musren
   RKPD Provinsi                                                                       Provinsi        Provinsi          RKPD



       y
    Penyusunan                                                       Forum SKPD                         j
                                                                                                     Renja
Renja SKPD Provinsi                                                    Provinsi                      SKPD




                                                                                                                                    PEMERINTAH DAERAH
   Penyusunan                                                     Musrenbang                Paska Musrenbang
RKPD Kabupaten/Kota                                                Kab/Kota                     Kab/Kota                 RKPD


 Penyusunan Renja                                           Forum SKPD                     Renja
SKPD Kabupaten/Kota                                        Kabupaten/Kota                  SKPD




                                                                                                                                                    H
                                              Musrenbang
                                              Kecamatan
                       Musrenbang
                      Desa/Kelurahan

 B U L A N                 JANUARI             FEBRUARI                MARET                 APRIL                   MEI

Sumber: Lampiran 2 SEB MPPN/Kepala Bappenas dan Mendagri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2009
                                                                                                                                9
  Instansi Strategis Perencanaan Pusat-Daerah
                              b
                        Musrenbang
                         Nasional                  DPR




                                                                                 P
                                                                                 Propinsi
                        Musrenbang
                         Propinsi
                                                   DPRD
                                                             Fasilitasi
                                                  Propinsi   Peningkatan
                        Musrenbang                           Kualitas
                                                             K li
               Bapped                                        Perencanaan
                        Kabupaten




                                                                                 Kabupa
Kebijakan         a                                          oleh
Kualitas                                           DPRD      Bappeda
                        Musrenbang




                                                                                      aten
Perencanaan    SKPD                              Kabupaten
oleh Bangda               SKPD




                                                                                 Kecamatan
                        Musrenbang
               Camat    Kecamatan
Kebijakan                              BPM
Penggerakan             Musrenbang      D
               Kades
oleh PMD                  Desa                                    Fasilitasi
                                                                  Musyawarah
                                                                  M          h




                                                                                 Desa
                                                                  Masyarakat
                                  MASYARAKAT
                                                                  oleh BPMD
          10
                            (Potensi Lokal, Masalahnya)
      PRIORITAS NASIONAL DALAM RPJMN 2010-2014


                               1   Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

                               2   Pendidikan

                               3   Kesehatan

                               4   Penanggulangan Kemiskinan

                               5   Ketahanan Pangan
   11 Prioritas Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu II   6   Infrastruktur
         2009-2014
                               7   Iklim Investasi dan Iklim Usaha

                               8   Energi

                               9      g   g       p        g
                                   Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

                               10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

                                   ebudayaa , eat v tas da      ovas ek o og
                               11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi


                                                                              12
      ALUR PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR
                   RPJMN 2010-2014
   RPJPN

                               Rancangan                       Penyempurnaan
                                                               P
Program Prioritas
     KIB II
                              Awal RPJMN                         Ranc. Awal
                                                                                                                       25 Nov –6 Des ‘09
                               2010-2014                        RPJMN 2010-
                                                                   2014
                                                                                             Rakorpus Ranc.                 Trilateral
                                                                  s/d 20 Nov ‘09
                                 Sosialisasi
                                 S i li    i                                                  Awal RPJMN                           Ranc
                                                                                                                          Meeting Ranc.
                              Ranc. Awal RPJMN                                                 2010-2014                   Renstra K/L
National Summit                  2010-2014                   Penyempurnaan                             24 Nov ‘09
                                                            Ranc. Awal Renstra
                                 9 Nov ‘09                         K/L
              09
 29 – 30 Okt ‘09
                                                                   s/d 20 Nov ‘09
                                                                                                              25 Nov –6 Des ‘09
                                               Perbaikan
                                             Ranc. III RPJMN                                                          Perbaikan Ranc. II
                                                                                    Sidang Kabinet I
                                               2010 2014
                                               2010-2014                                                                     2010-2014
                                                                                                                      RPJMN 2010 2014

                                               8 –13 Des ‘09                           7 Des ‘09

                                                                                    Penyempurnaan                   MUSRENBANGNAS
                                             Perbaikan Ranc. II
                                                                                    Ranc IV RPJMN
                                                                                    Ranc.                             Ranc.
                                                                                                                      Ranc RPJMN
                                                Renstra K/L
                                                                                      2010-2014                        2010-2014
                                               8 –13 Des ‘09                         8 –13 Des ‘09                  11–12 Des ‘09

                                                                                                                       Pemutakhiran
                                                                                                                       P    t khi
     Finalisasi Ranc. Akhir                                                         Perbaikan Ranc.
                                              Sidang Kabinet II                                                       Ranc. V RPJMN
      RPJMN 2010-2014                                                                III Renstra K/L
                                                                                                                         2010-2014

                                                  21 Des ‘09                          16 –20 Des ‘09                   16 –20 Des ‘09
        22 ‐ 30 Des ‘09                                                                                                                    13
      PENGUATAN PERAN KPDT-PEMDA DALAM KOORDINASI
       PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

  TINGKAT                                               RENCANA      ALOKASI
                RENCANA     STRATEGI    RENCANA PDT
ADMINISTRATIF                                           TAHUNAN     PENDANAAN



                            STRANAS        RAN          RENJA
                  RPJMN                                              APBN
                              PDT          PDT           K/L
   PUSAT

                                                                    SWASTA




                  RPJMD      STRADA      RAD PDT      RENJA SKPD
                                                                   APBD PROV
                 PROVINSI   PROVINSI     PROVINSI      PROVINSI
  PROVINSI

                                                                    SWASTA



                  RPJMD      STRADA      RAD PDT      RENJA SKPD
                                                                   APBD KAB
                KABUPATEN   KABUPATEN   KABUPATEN     KABUPATEN
 KABUPATEN
                                                                    SWASTA




                                                                            14
      Visi, Misi, Program Aksi
PENYUSUNAN RPJMN 2010-2014
                    BAPPENAS




                                 15
                    g
           Membangun Indonesia
       yang Sejahtera, Demokratis, dan
                  B k dil
                  Berkeadilan

                         Daftar Isi

I.     Pendahuluan : Tantangan dan Visi
II.    Capaian dan Tantangan Pembangunan Bangsa Kedepan
III.   Misi
IV.    Agenda dan Sasaran
V.
V                                             2009-2014
       Prioritas dan Program Aksi Pembangunan 2009 2014
VI.    Penutup



                                                          16
                             TANTANGAN (1)
                                       ( )
•   Penduduk dunia masih terus akan bertambah, alam semakin penuh dan jenuh untuk
    memenuhi kebutuhan manusia yang terus bertambah dan berkembang. Energi, Pangan, dan
                                                                                  dikelola.
    Air menjadi komoditas yang makin langka dan berharga yang harus diamankan dan dikelola
•   Perlemahan ekonomi global akibat krisis finansial. Menurunkan kemiskinan dan
    pengangguran makin sulit.
•   Indonesia mempunyai modal : Sumberdaya energi mulai dari minyak bumi, gas, batubara,
    dan sumber energi yang terbarukan yang melimpah seperti geothermal dan air. Lahan yang
    luas dan subur yang bisa ditanami berbagai komoditi pangan dan pertanian. Penduduk yang
    memiliki potensi tinggi di bidang iptek, kesenian dan budaya, olah raga, dan kreativitas.
•   Pertumbuhan k      i t    t      6,5% dan d khi         i d lima t h k d
    P t b h ekonomi rata-rata 6% - 6 5% d pada akhir perioda li      tahun ke depan
    mencapai 7%. Kemiskinan menjadi 8%-10% dan tingkat penangguran 5% - 6%.
•   Pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang
    berpihak.
    berpihak Kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi
    kebutuhan pokok. Penguatan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan peningkatan
    anggaran (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan bahkan subsidi)
•   Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin pemerataan (growth with equity)
    mensyaratkan stabilitas dan dukungan fundamental negara yang kuat.
•   Proses pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan semua lapisan masyarakat (shared
    growth) hanya tercapai apabila ada keberpihakan alokasi anggaran pemerintah
    (perlindungan sosial dan kemiskinan)


                                                                                           17
                           TANTANGAN (2)
                                     ( )
•   Melanjutkan perbaikan kualitas SDM. Perbaikan kesejahteraan rakyat memerlukan
    check and balances karena itu konsolidasi demokrasi tetap dilanjutkan.
•   Kesetaraan dalam keberagaman. Amanat konstitusi mewajibkan negara untuk
    melindungai segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan,
    dan jender. Demokrasi menjamin keberagaman.
•                                                    substansial
    Peralihan dari demokrasi prosedural ke demokrasi substansial.




                                                                                    18
                              VISI
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS,
           DAN BERKEADILAN

1.
1                   Rakyat.
     Kesejahteraan Rakyat Terwujudnya peningkatan kesejahteraan
     melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada
     keunggulan dayasaing, kekayaan sumber daya alam, sumber
     daya manusia d b d
     d           i dan budaya b        Tujuan penting i i dik l l
                               bangsa. T j       ti ini dikelaola
     melalui keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi

2.   Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang
     demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi
     kebebasan yang bertanggung j
                y g        gg g jawab serta hak azasi manusia

3.   Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang
     dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya
     dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.
                                                                     19
                    PERSPEKTIF MASA DEPAN (1)
1.   Teknologi yang makin maju telah mengurangi kandungan tenaga kerja dalam kegiatan
     produksi. Jumlah tenaga kerja yang tercipta per 1 persen pertumbuhan akan semakin
     kecil Oleh karena itu untuk menciptakan pembangunan yang inklusif pembangunan
     kecil.                                                        inklusif,
     memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi di atas 6,5% pertahun.
2.   Pembangunan ekonomi bukan hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga memperkuat
     kapasitas keluarga Indonesia dalam menghadapi berbagai guncangan. Diperlukan
     intervensi yang efektif.
3.   Pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk (inclusive
     growth) memerlukan intervensi pemerintah yang tepat untuk memastikan semua
     kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap
     kesempatan ekonomi yang muncul. Mengingat peningkatan kapasitas memerlukan waktu,
     dalam kurun waktu tertentu program afirmatif masih dimungkinkan sepanjang sasarannya
     jelas dan terarah.
4.   Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan LH akan
     menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berkelanjutan.
5.   Pembangunan infrastruktur makin penting (tanpa infrastruktur revitalisasi pertanian tidak
             berhasil                  terisolir                  muncul).
     mungkin berhasil, keluarga miskin terisolir, masalah LH akan muncul)
6.   Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan
     produktivitas yang ditentukan oleh peningkatan kualitas SDM, manusia bukan hanya faktor
     produksi tetapi ikut berfungsi mengkoordinasikan faktor p
     p            p             g      g                                      g       p
                                                             produksi dalam kegiatan iptek
     maka penguasaan Iptek menjadi faktor penting dalam mencapai pembangunan yang
     inklusif.
                                                                                                 20
                  PERSPEKTIF MASA DEPAN (2)
7.   Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi.
     Keberhasilan reformasi birokrasi menjadi kunci utama.
8.   Pemantapan proses desentralisasi merupakan agenda penting untuk memungkinkan
     kita mengambil manfaat yang optimal untuk memperkuat integritas dengan ekonomi
     global.
9
9.                       demokratis,                    panglima.
     Dalam sisitem yang demokratis hukum harus menjadi panglima Penegakan hukum
     secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman,
     adil dan kepastian berusaha.




                                                                                   21
             MISI PEMBANGUNAN INDONESIA


1.
1    MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA

2.   MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI

3.   MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG




                                                               22
              MISI PEMBANGUNAN INDONESIA
1.   MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG
     SEJAHTERA
      • Membangun ketahanan pangan (food security) dan ketahanan energi
        (energy security) secara berkelanjutan.
      • Sesuai de ga tantangan pe uba a iklim maka pe ba gu a
        Sesua dengan a a ga perubahan              a a pembangunan
        ekonomi harus mengarusutamakan masalah lingkungan didalam
        strategi pembangunan.
      • Melakukan regulasi dan pengawasan yang cukup terhadap pasar
        untuk menjaga aspek keadilan dan kepentingan masyarakat luas.
      • Menciptakan lapangan kerja yang mampu memberi nilai tambah yang
        tinggi baik secara ekonomi maupun harkat hidup manusia (decent
        jobs).




                                                                          23
              MISI PEMBANGUNAN INDONESIA
2.   MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI
             y p                     p                      g
      • Menyempurnakan struktur politik: menata hubungan antara
        kelembagaan politik dengan kelembagaan pertahanan keamanan
        dalam kehidupan bernegara.
      • Seiring de ga desentralisasi dan p oses de o as d be baga
        Se g dengan dese a sas da proses demokrasi di berbagai
        daerah ditandai dengan Pilkada. Penataan proses politik dengan
        meningkatkan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang
                        g para p j
        lebih terbuka bagi p              publik dan p
                                  pejabat p          politik.
      • Pengembangan budaya politik melalui penciptaan kesadaran budaya
        dan penanaman politik demokratis (nilai-nilai HAM, persamaan, anti
          e e asa , o e a s )
        kekerasan, toleransi)
      • Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan pada aturan
        hukum (melalui pemantapan kelembagaan demokrasi, memperkuat
                           sipil,
        peran masyarakat sipil memperkuat kualitas desentralisasi dan OTDA
        , melakukan pembenahan struktur hukum, dan meningkatkan serta
        menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan
           e    a       a ya ec )
        memihak pada rakyat kecil)

                                                                         24
               MISI PEMBANGUNAN INDONESIA
3.   MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG
            g       g         y         gg
      • Mengembangkan wilayah tertinggal dalam satu sistem wilayah y
        pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan
        batas wilayah administrasi, tetapi lebih pada keterkaitan matarantai
        proses industri dan distribusi.
      • Melaksanakan keberpihakan pada wilayah tertinggal, perbatasan, dan
        pulau-pulau terluar.
      • Membangun secara merata antara kota metropolitan besar besar,
        menengah dan kota kecil.
      • Membangun perdesaan melalui pengembangan agroindustri padat
        karya pengembangan SDM Iptek infrastruktur intervensi harga dan
        karya,                SDM, Iptek, infrastruktur,
        kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian.
      • Memberi perhatian pada masyarakat yang kurang beruntung
                                              terpencil, tertinggal,
        (masyarakat miskin tinggal di wilayah terpencil tertinggal bencana)
        melalui penguatan lembaga jaminan sosial didukung peraturan
        perundangan dan NIK.
        Mewujudkan k dil d K
      • M                          t      jender t     li d         k
             j dk keadilan dan Kesetaraan j d serta perlindungan anak
        dan perempuan.
                                                                               25
           AGENDA PEMBANGUNAN
1.   PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN
     KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.   PERBAIKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN
3.   PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
4.   PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
5.   PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN




                                                 26
AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN
I.   Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
     1. Melanjutkan berbagai program perbaikan kesejahteraan rakyat yang
        sudah berjalan dengan memberikan penekanan dalam bentuk
        pengarustamaan anggaran dan kebijakan
     2. Peningkatan kesejahteraan rakyat seiring dengan upaya peningkatan
        penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (pembangunan ekonomi
        yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing,
        serta makin memacu terciptanya kreatifitas dan inovasi)
     3.
     3 Peningkatan kapasitas dan kemampuan bangsa dalam memadukan
        sumberdaya alam (resource based), sumberdaya pengetahuan
        (knowledge based), dan sumberdaya yang berasal dari warisan tradisi
        budaya bangsa (culture based) sehingga akan diperoleh ranah
        pembangunan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif (creative
        economy)
     4.
     4 Mendorong sektor riil dan keberpihakan kepada usaha kecil menengah
        dan koperasi serta terus menjaga stabilitas ekonomi makro
     5. Kebijakan ekonomi makro (fiskal dan moneter) dilakukan selaras
                t j an                                      berkelanj tan
        dengan tujuan mengelola ekonomi secara sehat dan berkelanjutan

                                                                        27
   j
Wujud akhir tercermin dari:
     Peningkatan pendapatan
     Penurunan tingkat pengangguran
     Perbaikan kualitas hidup rakyat
Program aksi:
     Peningkatan program di bidang pendidikan (prioritas 1)
     Peningkatan program di bidang kesehatan (prioritas 2)
            gg     g              (p
     Penanggulangan kemiskinan (prioritas 3) )
     Penciptaan lapangan kerja (prioritas 4)
     Percepatan pembangunan infrastruktur (prioritas 5)
     Peningkatan program ketahanan pangan (prioritas 6)
     Peningkatan program katahanan dan kemandirian energi
     (prioritas 7)




                                                              28
II.    Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
      1. Perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki
      1
           praktik tata kelola pemerintahan (menurunkan indeks persepsi
           korupsi), baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta,
           termasuk pengelolaan BUMN
      2. Pembangunan birokrasi yang kuat dengan menerapkan anggaran
           berbasis kinerja
      3. Percepatan aksi reformasi sistem birokrasi yang dikombinasikan
      3
           dengan sejumlah program aski lain seperti reformasi bidang hukum
      4. Mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengubah statsusnya
           menjadi perusahaan publik
      Wujud akhir tercermin dari:
          Penurunan tingkat korupsi
          Perbaikan pelayanan publik
          Pengurangan ekonomi biaya tinggi
      Program aksi:
          Perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik
          (prioritas 8)


                                                                          29
III. Penegakan Pilar Demokrasi
     1.
     1 Konsolidasi demokrasi
     2. Memperkuat lembaga-lembaga demokrasi
     3. Penegakan nilai-nilai demikrasi, dengan menjaga kebebasan
            g                          ,    g      j g
        berpendapat, kebebasan pers, dan mengutamakan supremasi
        hukum
     4 Membangun demokrasi yang substansial dengan
     4.
        menyelesaikan semua masalah prosedural, seperti kesalahan
        dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
    Wujud akhir tercermin dari:
        Penghargaan terhadap hak asasi manusia
        Teraminnya kebebasan berpendapat
        Adanya check and balances
                              g
        Jaminan akan keberagaman
    Program aksi:
        Penegakan pilar demokrasi (prioritas 9)


                                                                30
IV.   Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
      1. Penegakan ‘rule of law”
              g
      2. Mempercepat proses pembuatan Undang-undang, proses penjabarannya,
         proses pengewasan, dan penegakan aturan hukum
      3. Menjamin proses peradilan yang bebas
      4. Terus membenahi pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum
         sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan inkonsistensi perundangan
      5. Terus mengupayakan adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang
         berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi
      6. Menindaklanjuti berbagai kasus tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih
      7. Peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum
      8. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia di bidang hukum
      9. Mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan terbuka

      Wujud akhir tercermin dari:
            Munculnya kepastian hukum yang memberikan rasa aman, keadilan, dan
            kepastian berusaha bagi masyarakat
      Program aksi:
            Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi (prioritas 10)




                                                                                 31
V.    Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan
     1. Realokasi subsidi BBM kepada program pendidikan, kesehatan, dan PNPM
         Mandiri
           a d
     2. Melanjutkan proses perencanaan yang bersifat bottom up dan inklusif
     3. Penguatan dimensi keadilan melalui berbagai program pendidikan dan
         kesehatan bagi masyarakat erpenghasilan sangat rendah
                       g      y       p g             g
     4. Memperbaiki distribusi pendapatan melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan
         menengah
     5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat pada program PNPM dalam proses
         pembangunan di tingkat mikro
     Wujud akhir tercermin dari:
         Bidang ekonomi:
             Perbaikan distribusi pendapatan
             Perbaikan pemerataan pendapatan antardaerah
             Perbaikan kesenjangan antara desa-kota
             Proses afirmasi terhadap kelompok yang tertinggal, orang cacat, dan
             sebagainya
       Bidang sosial-politik:
             Perbaikan akses semua kelompok terhadap kebebasan berpolitik
             Pemerataan antar jender dalam berpolitik
             Penghapusan segala bentuk diskriminasi


                                                                                 32
Program aksi:
  Pembangunan bidang pendidikan (prioritas 1)
  Pembangunan bidang kesehatan (prioritas 2)
  Penanggulangan kemiskinan (prioritas 3)
         gg     g              (p         )
  Penciptaan lapangan kerja (prioritas 4)
  Pembangunan infrastruktur dasar (prioritas 5)
  Ketahanan pangan (prioritas 6)
  Ketahanan dan kemandirian energi (prioritas 7)
  Perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik
  (prioritas 8)
  Penegakan pilar demokrasi (prioritas 9)
  Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi (prioritas 10)
  Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (prioritas 11)




                                                                 33
          SASARAN PEMBANGUNAN (1)
                              ( )
1.   PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN
     •            p        g               g
         Sasaran pembangunan di bidang Ekonomi:
             Pertumbuhan 7 persen sebelum tahun terakhir 2009-2014,
             Pengangguran terbuka pada akhir 2014 sebesar 5-6 persen,
                                                                       persen
             Tingkat kemiskinan absolut pada akhir 2014 menjadi 8 – 10 persen,
             Inflasi sekitar 3 – 5 persen per tahun
             Nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif
     •   Sasaran pembangunan di bidang Pendidikan:
             Menurunnya jumlah penduduk buta huruf
             Meningkatnya penduduk yang menyelesaikan wajib belajar 9 tahun dan
             pendidikan lanjutan
             Berkembangnya pendidikan kejuruan
     •   Sasaran pembangunan di bidang Kesehatan:
             Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
             Meningkatnya angka harapan hidup
             Menurunnya tingkat kematian bayi
             Menurunnya angkat kematian ibu melahirkan

                                                                                  34
    SASARAN PEMBANGUNAN (2)
                        ( )
•   Sasaran pembangunan di bidang Pangan:
        Perbaikan status gizi ibu dan anak
                          g
        Membaiknya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan
        Terpelihara dan terus meningkatnya swasembada beras dan komoditas
        p g
        pangan utama lain
        Menjaga harga pangan
        Menjaga nilai tukar petani
        Meningkatkan daya tawar komoditas Indonesia dari sektor pertanian
•   Sasaran pembangunan di bidang Energi:
        Diversifikasi energi
        Meningkatnya penggunaan renewable energi
        Meningkatnya efisiensi konsumsi dan penghematan energi
        Memproduksi energi yang bersih dan ekonomis
•   Sasaran pembangunan di bidang Lingkungan Hidup:
        Pebaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam
        Peningkatan program reboisasi, reforestasi, dan pengurangan emisi
        karbon

                                                                            35
    SASARAN PEMBANGUNAN (3)
                        ( )
•   Sasaran pembangunan di bidang Infrastruktur:
        Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana penunjang pembangunan
                 i jalan
        seperti j l raya, j l k                 i    l b h laut, pelabuhan udara,
                               jalan kereta api, pelabuhan l        l b h    d
        listrik, irigasi, air bersih, sanitasi, serta pos dan telekomunikasi
•   Sasaran pembangunan di bidang Usaha Kecil dan Menengah:
                                         modal
        Menambah akses terhadap modal, termasuk perluasan KUR
        Meningkatkan bantuan teknis bidang pengembangan produk dan
        pemasaran
        Pelaksanaan kebijakan pemihakan bagi pengusaha kecil dan menengah
        Menjaga fungsi dan keberadaan serta efisiensi pasar tradisional




                                                                                36
           SASARAN PEMBANGUNAN (4)
                               ( )
2.   PERKUATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI
      •   Memantapkan sistem demokrasi yang dapat menghasilkan pemerintahan dan
          lembaga l i l tif yang k dib l b
          l b      legislatif                   t     f ktif dan
                                 kredibel, bermutu, efektif d mampu
          menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawab dengan baik.
      •   Terselenggaranya fungsi check and balance
      •   Menjamin terselenggaranya p
              j               gg   y proses p              p           yang
                                              pemilu setiap lima tahun y g memenuhi
          azas-azas demokrasi yang baik, yaitu jujur, adil, dan menjamin seluruh warga
          negara pemilih dapat melaksanakan hal pemilihannya secara bebas dan
          bertanggung jawab

3.   PENEGAKAN HUKUM
      • Tercapainya suasana dan kepastian hukum melalui penegakan hukum dan
        terjaganya ketertiban umum yang tercermin dari persepsi masyarakat pencari
        keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan
        dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari penegak hukum (kepolisian
        dan kejaksaaan).




                                                                                         37
                Prioritas dan Program Aksi

Prioritas 1: Program Aksi BIDANG PENDIDIKAN dengan fokus: terbangunnya fasilitas
             pendidikan yang memadai dan bermutu; pendidikan gratis 9 tahun; kualitas
             kurikulum; kualitas guru, dosen, dan p
                                 g                                     guru; TIK di diknas;
                                                  peneliti; remunerasi g
             mendorong parsipasi orang tua; mengurangi kesenjangan akses dan kaulitas
Prioritas 2: Program Aksi BIDANG KESEHATAN dengan fokus: jamkesmas; obat dan
             p                 yang j g               p
             produk fasrmasi y g terjangkau; mempermudah p      pembukaan klinik dan RS
             berkualitas internasional; kualitas Ibu dan Anak Balita; Penurunan tingkat
             kematian ibu melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS,
             malaria dan TBC; gizi buruk; KB; Kesejahteraan tenaga medis dan paramedis;
             IPTEK kesehatan; peningkatan kualitas pelayanan dan praktek dokter; sistem
             peringatan dini terjadinya wabah; penangana bencana alam;.
Prioritas 3: Program Aksi PENANGGULANGAN KEMISKINAN dengan fokus: PNPM
             Mandiri dan PNPM Pendukung; BLT disiagakan sekalugus memautakhirkan
             data RTS; Raskin; Program berlapis (Jankesmas, BOS, PKH, BLT, PNPM,
             dan Raskin); UKM&Kop melalui KUR



                                                                                         38
      Prioritas dan Program Aksi (lanjutan)
Prioritas 4: Program Aksi PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA dengan fokus: kualitas
             pekerja (upah, produktivitas, standar kualifikasi); perbaikan iklim investasi;
             peningkatan kesempatan berusaha bagi sektor UKM melalui kebijakan
             sektoral (industri, perdagangan, penanaman modal, dan pertanian); dukungan
             infrastruktur; peningkatan permintaan domestik; industri kreatif; kawasan
             ekonomi khusus
              Program aksi Pendukung Penciptaan Lapangan Kerja:
                    Diversifikasi sumber pembiayaan: pasar modal untuk investasi, perbankan untuk
                    modal kerja dan kegiatan investasi berisiko rendah;
                    Perbaikan tatakelola perusahaan: sektor finansial dengan memperbaiki regulasi,
                    pengawasan,
                    pengawasan penegakan hukum dan aturan secara konsisten dan tidak
                    diskriminatif, serta fungsi fasilitasi (bantuan teknis atau insentif fiskal);
                    Peningkatan penguasaan IPTEK

P i it 5 P             Aksi
Prioritas 5: Program Ak i PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR d                       fokus:
                                                                          denga f k
             melanjutkan dual track strategy, akses masyarakat terhadap jasa infrastruktur;
             partisipasi swasta dan BUMN; air bersih; unbundling pembangunan
                          ;p     g        gg                  ;                p         ;
             infrastruktur; peningkatan anggaran infrastruktur; telekomunikasi pita lebar;
             DAS Solo dan banjir kanal Jakarta.

                                                                                                39
      Prioritas dan Program Aksi (lanjutan)
   o as 6:      og a      s                      G     dengan o us       as u u pertanian
Prioritas 6 Program Aksi KETAHANAN PANGAN de ga fokus: infrastruktur pe a a
            (irigasi, saluran air, jalan raya, kereta api, dan pelabuha); bibit unggul dan
            penyuluhan; subsidi pupuk dan revitalisasi industri pupuk; sistem distribusi
            dan logistik; stabilitas harga-harga komoditas; penerapan IPTEK;
                  b          industri hilir    t i
            pembangunan i d t i hili pertanian; i f            i harga b i petani.
                                                      informasi h      bagi t i
Prioritas 7: Program Aksi KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI dengan fokus:
             diversifikasi energi; kemandirina energi (IPTEK, infrastruktur, kebijakan harga,
             d i        tif) daya t ik i
             dan insentif); d                t i t k k l         i dan   d k i tata
                                  tarik investasi untuk eksplorasi d produksi; t t
             pemerintahan yang bersih di sektor hulu energi; kompetisi yang sehat; energi
             terbarukan; IPTEK untuk energi baru dan terbarukan; efisiensi energi;
             p     g                     ,         ,                g
             peningkatan diversifikasi, distribusi, dan ekses energi.
Prioritas 8: Program Aksi PERBAIKAN DAN PELAKSANAAN TATAKELOLA
             PEMERINTAHAN dengan fokus: reformasi birokrasi; regulasi pengelolaan
             PNS; memperbaiki p
                  ;    p                      j ;         , pensiun, p g
                                prosedur kerja; remunerasi, p                  ,
                                                                   , pengawasan,
             transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan
Prioritas 9: Program Aksi PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI dengan fokus: mengatuir
                           g                  g       ; peraturan p y
             kembali hubungan eksekutif dan legislatif; p                 gg
                                                                  penyelenggaraan Pemilu
             dan Pilkada; Mengembangkan substansi demokrasi;

                                                                                             40
      Prioritas dan Program Aksi (lanjutan)
Prioritas 10: Program Aksi PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
              dengan fokus: memperbaiki law enforcement; reformasi kepolisian dan
              kejaksaan; meninjau ulang aturan penegakan hukum; perbaikan adminsitrasi
              dan anggaran MA dan peradilan; pencegahan dan penindakan korupsi.
Prioritas 11: Program Aksi PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
              dengan fokus: penguatan UMKM; kesenjangan antara daerah; daerah
              tertinggal dan daerah perbatasan terluar dan terpencil; kesenjangan jender.
Prioritas 12: Program Aksi BIDANG LINGKUNGAN HIDUP dengan fokus: Reboisasi dan
              penghutanan kembali; strategi pembangunan yang ramah lingkungan dan
              berkelanjutan; meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat luas, rumah
              tangga dan dunia
Prioritas 13: Program Aksi PENGEMBANGAN BUDAYA dengan fokus: menjaga susasana
              kebebasan kreatif di bidang seni dan keilmuan; prasarna kebudayaan dan
              keilmuan yang tidak komersil; insentif untuk kegiatan kesenian dan keilmuan.




                                                                                            41
PEMETAAN VISI MISI SBY‐BOEDIONO: Agenda – Program Aksi – Bab‐bab RPJMN

No          AGENDA                                PROGRAM AKSI                           BAB RPJMN

 1   Pembangunan Ekonomi        1.   Pendidikan                                 Bab I Peng. Sosbud dan Agama
     dan Peningkatan                                                            Bab III Iptek (peneliti)
     K   j ht      R k t
     Kesejahteraan Rakyat
                                2.   Kesehatan                                  Bab I Peng. Sosbud dan Agama
                                                                                Bab III Iptek
                                3.   Penanggulangan Kemiskinan                  Bab II Ekonomi

                                4.
                                4    Penciptaan Lapangan Kerja
                                     P   i t    L        K j                    Bab Ek
                                                                                B b II Ekonomii
                                                                                Bab III Iptek
                                5.   Pembangunan Infrastruktur                  Bab IV Sarana dan prasarana
                                                g
                                6. Ketahanan Pangan                             Bab II Ekonomi
                                                                                Bab III Iptek
                                7. Ketahanan dan Kemandirian Energi             Bab IX SDA-LH
                                                                                Bab III Iptek
 2   Perbaikan Tatakelola       8.
                                8 Perbaikan dan Pelaksanaan Tatakelola          Bab VII Hukum dan Aparatur
     Pemerintahan                  Pemerintahan
 3   Penegakan Pilar            9. Penegakan Pilar Demokrasi                    Bab V Politik
     Demokrasi
 4   Penegakan H k
     P     k Hukum d dan        10 P
                                10. Penegakan H k
                                          k Hukum d P b
                                                  dan Pemberantasan
                                                              t                 Bab     H k   dan A  t
                                                                                B b VII Hukum d Aparatur
     Pemberantasan Korupsi          Korupsi
 5   Pembangunan yang           11. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan   Bab II Ekonomi
     Inklusif dan Berkeadilan
                                12. Lingkungan Hidup                            Bab IX SDA-LH

                                13. Pengembangan Budaya                         Bab I Peng. Sosbud dan Agama
                                                                                Bab III Iptek           42
           2010-
      RPJM 2010-2014
   GAMBARAN PERKIRAAN
KERANGKA EKONOMI MAKRO &
          APBN

        (Skenario 1)
              ASUMSI EKONOMI MAKRO,
                      2010-
                      2010-2014
                         2009   2010   2011 2012 2013 2014     Rata-
                                                               R t
                                                                rata
                                                               2010-
                                                               2014
Pertumbuhan (%)          4.3     5.0   5.8   6.4   7.0   7.2   6.3
Inflasi (%)              64 5
                         64.5    5.0
                                 50    50
                                       5.0   4.5
                                             45    40
                                                   4.0   4.0
                                                         40
Suku Bunga SBI (%)       7.5     7.4   7.3   7.2   7.1   7.0
Nilai Tukar (Rp/US$)     1050   10000 9500 9500 9500 9500
                          0
Harga BBM (US$)           61     60    65    65    70    70
Produksi Minyak (jt-b)   960    965    970   990   1000 1010


                                                                       44
 KERANGKA EKONOMI MAKRO,
 2010-
 2010-2014

                                                                                           RATA-
                           REALISASI      PERKIRAAN           PROYEKSI 2010-2014             RATA*

                          2007    2008       2009     2010   2011   2012    2013   2014   2010-2014




PERTUMBUHAN EKONOMI (%)   6.3      6.1        4.3     5.0    5.8     6.4    7.0    7.2       6.3




SISI PENGELUARAN

 Konsumsi Masyarakat      5.0      5.3        5.7     4.4    5.1     5.6    6.2    6.4       5.5

 Konsumsi Pemerintah      3.9      10.4       11.2    6.1    6.3     6.4    6.5    6.7       6.4

 Investasi                9.4      11.7       7.1     7.8    8.4     8.9    11.1   12.5      9.7

 Ekspor Barang dan Jasa   8.5      9.5       -10.1    4.2    5.8     7.4    9.2    10.9      7.5

 Impor Barang dan Jasa    9.0      10.0      -12.2    6.8    8.5    11.7    12.9   13.6     10.7

                                                                                                   45
                          ,
    KERANGKA EKONOMI MAKRO,
    2010-
    2010-2014
                                             REALISASI     PERKIRAAN           PROYEKSI 2010-2014          RATA-RATA*


                                             2007   2008      2009     2010   2011   2012    2013   2014    2010-2014
                                                                                                            2010 2014
SISI PRODUKSI
 Pertanian, Perkebunan, Peternakan           3.4    4.8       3.5      3.7    3.7     3.8     3.9   3.9        3.8

     Kehutanan,
     Kehutanan dan Perikanan

 Pertambangan dan Penggalian                 2.0    0.5       0.2      0.8    1.4     1.7     1.7   1.7        1.5

 Industri Pengolahan                         4.7    3.7       2.9      4.8    5.6     6.0     6.5   6.8        5.9

    Industri Bukan Migas                     5.2    4.0       3.3      5.5    6.2     6.6     7.1   7.3        6.5

 Listrik, Gas dan Air                        10.3   10.9      4.6      4.7    5.7     6.5     7.6   7.7        6.4

 Konstruksi                                  8.6
                                             86     7.3
                                                    73        6.4
                                                              64       6.5
                                                                       65     81
                                                                              8.1     91
                                                                                      9.1    10.3
                                                                                             10 3   10.4
                                                                                                    10 4       8.9
                                                                                                               89

 Perdagangan, Hotel, dan Restoran            8.4    7.2       6.2      6.3    7.8     8.4     9.3   9.5        8.3

 Pengangkutan, dan Telekomunikasi            14.0   16.7      7.3      7.4    8.0    10.1    11.3   11.5       9.7

 Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan   8.0    8.2       5.5      5.6    5.6     5.7     5.7   5.8        5.7

 Jasa-jasa                                   6.6    6.4       4.5      4.8    5.8     6.3     6.7   6.8        6.1
                                                                                                                 46
KEBUTUHAN INVESTASI
(triliun rupiah)
                                            APBN P
                                            APBN P                                             SASARAN RPJMN
                                                                                               SASARAN RPJMN
                                                              2010 
                                              2009                             2011            2012            2013            2014                
                                                            (RAPBN)

    Kebutuhan Investasi (triliun Rupiah)       1,537.2         1,723.4           1,942.9        2,170.8         2,433.5         2,740.4       11,011.0
     Pemerintah                                    194.0           199.0            264.9           288.1           372.5           480.9       1,605.4
       Peran (%)
       Peran (%)                                     12.6
                                                     12 6            11.5
                                                                     11 5             13.6
                                                                                      13 6            13 3
                                                                                                      13.3            15.3
                                                                                                                      15 3            17.5
                                                                                                                                      17 5            14.6
                                                                                                                                                      14 6
     Swasta                                    1,343.2         1,524.4           1,678.0        1,882.7         2,061.0         2,259.5         9,405.6
       Peran (%)                                     87.4            88.5             86.4            86.7            84.7            82.5            85.4




                                                                                                                                                      47
RINGKASAN SASARAN EKONOMI
DAN KEUANGAN NEGARA
      U G       G
                            RINGKASAN SASARAN EKONOMI  DAN KEUANGAN NEGARA
                                                       APBN P                                               SASARAN RPJMN
                                                                         2010 
                                                                         2010
                                                         2009                              2011             2012             2013             2014          Rata‐rata
                                                                       (RAPBN)

  I.   Produk Domestik Bruto
       1. Sisi Produksi
           Pertumbuhan Ekonomi (%)                               4.3              5.0               
                                                                                                   5.8              6.4              7.0              7.2              6.3
             Pertanian
             Pertanian                                           3.5
                                                                 3 5              3.7
                                                                                  3 7                7
                                                                                                   3.7
                                                                                                   3                3.8
                                                                                                                    3 8              3.9
                                                                                                                                     3 9              3.9
                                                                                                                                                      3 9              3.8
                                                                                                                                                                       3 8
             Industri Pengolahan                                 2.9              4.8               
                                                                                                   5.6              6.0              6.5              6.8              5.9
                ‐ Non Migas                                      3.3              5.5               
                                                                                                   6.2              6.6              7.1              7.3              6.5
             Lainnya                                             5.1              5.4               
                                                                                                   6.4              7.1              7.9              8.0              7.0

       2.   Sisi Pengeluaran
            Pertumbuhan Ekonomi (%)
            Pertumbuhan Ekonomi (%)                              4.3              5.0               
                                                                                                   5.8              6.4              7.0              7.2              6.3
              Konsumsi Masyarakat                                5.7              4.4               
                                                                                                   5.1              5.6              6.2              6.4              5.5
              Konsumsi Pemerintah                              11.2               6.1               
                                                                                                   6.3              6.4              6.5              6.7              6.4
              Investasi                                          7.1              7.8               
                                                                                                   8.4              8.9            11.1             12.5               9.7
              Ekspor Barang dan Jasa                         (10.1)               4.2               
                                                                                                   5.8              7.4              9.2            10.9               7.5
              Impor Barang dan Jasa                          (12.2)               6.8               
                                                                                                   8.5            11.7             12.9             13.6             10.7

       3.   Kebutuhan Investasi (triliun Rupiah) 1/       1,537.2
                                                                           1,723.4
                                                                                             
                                                                                            1,942.9          2,170.8
                                                                                                                              2,433.5
                                                                                                                                               2,740.4
                                                                                                                                                              11,011.0
              Pemerintah                                      194.0            199.0            
                                                                                               264.9             288.1            372.5            480.9        1,605.4
                Peran (%)                                       12.6             11.5             13.6             13.3             15.3             17.5             14.6
              Swasta                                      1,343.2          1,524.4           
                                                                                            1,678.0          1,882.7          2,061.0          2,259.5          9,405.6
                Peran (%)                                       87.4             88.5             86.4             86.7             84.7             82.5             85.4


  II. Keuangan Negara
      1. Penerimaan Perpajakan (% PDB)                         12.1             12.1             12.7             13.3             14.2             15.2             16.4
       2.   Belanja K/L (triliun Rupiah) 2/                  322.3         
                                                                             353.9           412.1           475.4           549.8                     2,436.6
                                                                                                                                             645.4      
            ‐ Belanja Modal (triliun Rupiah)                      1.4            1.3              1.5            1.8            2.1            2.5
       3.   Defisit Anggaran (% PDB)
            Defisit Anggaran (% PDB)                             (2.4)           (1.6)           (1.6)           (1.3)           (1.2)           (1.0)
       4.   Stok Utang Pemerintah (% PDB)                       31.9          30.0          28.9          27.3          25.6          24.0
            ‐ Dalam Negeri                                      18.6          18.3          18.4          17.9          17.4          16.7
            ‐ Luar Negeri                                       13.3          11.7          10.5            9.3            8.3            7.3

                                                                                                                                                                             48

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:9211
posted:5/1/2010
language:Indonesian
pages:48
Description: bab-33-percepatan-pembangunan-infrastruktur pdf