BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Perkembangan zaman

Document Sample
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Perkembangan zaman Powered By Docstoc
					                                 BAB I

                            PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Penelitian

           Perkembangan zaman dinilai dari keberhasilan pelaksanaan

   pembangunan dalam suatu negara. Tanah merupakan kebutuhan

   mendasar bagi penghidupan manusia dan merupakan salah satu modal

   pembangunan     yang   mempunyai     nilai   strategis   demi   tercapainya

   masyarakat adil dan makmur material spiritual berdasarkan Pancasila dan

   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

   1945) yang mengutamakan penggunaan tanah yang adil bagi kepentingan

   umum. Pengertian kepentingan umum dirumuskan dalam Pasal 1 butir 3

   Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah

   Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagai

   kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

           Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah merupakan landasan

   konstitusional lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

   Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menyatakan bahwa

   ”Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

   oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

   Konsepsi Hukum Tanah nasional (HTN) adalah komunalistik religius,




                                    1
dimana hak-hak atas tanah mengandung unsur kebersamaan dan

memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak yang

bersifat pribadi. Konsepsi ini sama dengan konsepsi Hukum Adat (Oloan

Sitorus, 2004:24).

        Pada prinsipnya pelaksanaan pembaruan agraria yang tertuang

dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria

dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, harus memperhatikan fungsi sosial,

agar tanah dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Untuk itu, disamping menjaga

kelestariannya   perlu   dilaksanakan    penataan   kembali   penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan

memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat. Oleh karena itu,

pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia

berdasarkan Pasal 19 UUPA, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai

suatu proses pelayanan yang terdiri dari aktivitas lapangan, administrasi

dan penerapan hukum.

        Sifat tanah yang statis, relatif tetap dan tidak berubah luasnya,

mengakibatkan        ketidakseimbangan    ketersediaan   tanah    dengan

kebutuhan yang besar yang akan menimbulkan benturan kepentingan

antara berbagai aspek, serta perilaku dan sikap masyarakat yang lebih




                                   2
mengutamakan hak dibanding kewajibannya, sehingga menyebabkan

kerugikan pihak lain. Kondisi inilah yang memicu terjadinya sengketa

tanah di berbagai daerah semakin meningkat, tidak hanya di kota tetapi

telah sampai pula di pedesaan.

         Sengketa   tanah   di   pedesaan   didominasi   oleh   semakin

terdesaknya petani penggarap meliputi hak-hak keagrariaannya yang

sudah semakin menurun/hilang dan tunakisma/tidak memiliki tanah (buruh

tani), sedangkan sengketa tanah di perkotaan didominasi oleh adanya

penyerobotan (pendudukan tanah tanpa izin), penggusuran dan bongkar

paksa.

         Sengketa tanah secara umum akan semakin meningkat pada

daerah yang sedang berkembang dan pada masyarakat yang sedang

berkembang. Menurut M. Ikhsan (Kakan Kota Makassar) pada tanggal 1

Agustus 2006 dalam dialog polemik pertanahan, bahwa pemicu terjadinya

konflik/sengketa pertanahan di Kota Makassar, bukan hanya disebabkan

oleh akurasi data yang kurang dimiliki oleh setiap pemilik tanah, akan

tetapi juga disebabkan status kepemilikan tanah serta tanah warisan yang

kurang jelas asalnya dari mana, kemudian Ketua Komisi A DPRD

Makassar, Syamsu Rijal menambahkan bahwa salah satu kota yang

cukup besar konflik/sengketa pertanahannya di Indonesia adalah Kota

Makassar, dari 213 laporan pengaduan masyarakat yang masuk di




                                  3
Komisinya (Komisi A), 75 persen diantaranya adalah soal sengketa tanah

dan 10 persen diantaranya berhasil diselesaikan (UPEKS ONLINE

makassar.com, 2008).

         Kemudian H. M Hikmad (Kakan Kota Makassar) pada tanggal 22

Juni 2007, menambahkan bahwa sengketa itu tentu berawal dari adanya

penyimpangan di bidang pertanahan. Didalam praktek, bentuknya antara

lain; pemalsuan sertipikat, pemalsuan alas hak (pemalsuan rincik dan

surat keterangan lain), perekayasaan data fisik atau data yuridis,

penjarahan atau penyerobotan (perampasan hak) dan penyalahgunaan

kewenangan dan tidak terlepas dari masalah pembuktian kepemilikan dan

sebagainya (Berita Kota Makassar.com, 2008).

         Pada dasarnya sengketa tanah tidak dapat dipisahkan dalam

kaitannya dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu

Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945), karena itu setiap

terjadi sengketa haruslah diselesaikan menurut hukum dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku agar tercipta rasa keadilan di tengah-

tengah   masyarakat,   sebagai    implementasi   Negara   Hukum   yang

demokratis. Akan tetapi, di Kota Makassar sering terjadi penolakan atas

penyelesaian   sengketa   tanah   melalui   bantuan   hukum   (Lembaga

Peradilan) oleh masyarakat, salah satu diantaranya, yakni adanya

kericuhan yang mewarnai pelaksanaan eksekusi rumah di Kota Makassar




                                  4
  pada tanggal 6 Desember 2007 terhadap tanah sengketa seluas 365

  meter persegi (Metrotvnews makassar.com, 2008).

           Berdasarkan hasil penelitian Muhallis (2005:78), diperoleh data

  sengketa tanah Tahun 2002-2004 dari Kantor Pertanahan Kota Makassar

  sebanyak 32 kasus, 27 kasus/sengketa tanah atau 84,375 persen yang

  dapat diselesaikan dengan cara non litigasi (dengan rincian 15

  kasus/sengketa tanah atau 55,55 persen penyelesaian melalui Lembaga

  Mediasi) dan hanya 5 kasus/sengketa tanah atau 15,625 persen yang

  lanjut ke Pengadilan (litigasi).

           Dengan demikian, masyarakat/pihak-pihak yang bersengketa

  lebih memilih penyelesaian sengketa tanah dengan cara non litigasi

  (Perundingan/musyawarah            atau   negotiation,   Konsiliasi/concilition,

  Mediasi/mediation, Arbitrase/arbitran) daripada litigasi. Hal inilah yang

  mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di Kota Makassar Provinsi

  Sulawesi Selatan, dengan judul : ”PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

  MELALUI LEMBAGA MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA

  MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN”


B. Perumusan Masalah

           Berdasarkan fenomena yang terurai dalam latar belakang di atas,

  peneliti menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:




                                        5
   1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah melalui Lembaga

      Mediasi dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ?

   2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat/pihak-pihak yang

      bersengketa memilih Lembaga Mediasi sebagai salah satu cara

      penyelesaian sengketa tanah di Kota Makassar ?


C. Pembatasan Masalah

           Agar penelitian ini mencapai sasaran dan hasil yang diinginkan,

   maka peneliti memberikan pembatasan, yakni permasalahan yang dikaji

   dalam penelitian ini hanya yang berkaitan dengan sengketa tanah dengan

   penyelesaian melalui Lembaga Mediasi pada Kantor Pertanahan Kota

   Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dari tanggal 13 Juni Tahun 2007

   sampai dengan tanggal 30 Mei Tahun 2008, di luar data mediasi

   merupakan data pendukung.


D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

   1. Tujuan Penelitian

      Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

      1) Untuk mengetahui proses mediasi dilaksanakan sebagai salah satu

         cara penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kota

         Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.




                                     6
   2) Untuk     mengetahui      faktor-faktor     yang     mempengaruhi

      masyarakat/pihak-pihak    yang    bersengketa      memilih   mediasi

      sebagai cara penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan

      Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.


2. Manfaat Penelitian

   Adapun manfaat penelitian ini adalah :

   1) Untuk memperoleh pengetahuan yang luas, utuh mengenai proses

      mediasi dan faktor-faktor penyebab masyarakat/pihak-pihak yang

      bersengketa    memilih   penyelesaian     sengketa   tanah   melalui

      Lembaga Mediasi, sehingga dapat diperoleh langkah-langkah yang

      efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa tanah dan dapat

      dilakukan upaya percepatan penanganan sengketa tanah di Kantor

      Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

   2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau

      sumbangan pemikiran di bidang pengembangan ilmu pengetahuan

      secara umum dan lebih khusus pada pengembangan ilmu mediasi

      sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa tanah.




                                  7
                                   BAB II

         TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN



A. Tinjauan Pustaka

  1. Pengertian Tanah

             Sebutan ”tanah” dalam bahasan ini dapat dipahami berbagai

     arti, maka penggunaannya perlu diberi batasan agar diketahui dalam

     arti apa istilah tersebut digunakan.

             Muhallis    (2005:18)   merangkum       pengertian   tanah   dari

     beberapa pendapat ahli, yaitu; menurut Yan Pramadya Puspa

     (1986:541), tanah (land) dapat diartikan bumi, wilayah daerah dan

     menurut Boedi Harsono (1962:160), tanah menurut hukum Indonesia

     (UUPA) hanya bagian terkecil dari kulit bumi.

             Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-

     hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan atau

     dimanfaatkan, diberikannya dan dipunyai tanah dengan hak-hak

     tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya

     pada tanah sebagai permukaan bumi saja (Boedi Harsono, 2007:18).

             Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:523), tanah

     adalah permukaan bumi atau lapisan bumi di atas sekali. Pengertian

     ini sejalan dengan pengertian tanah dalam arti yuridis, yaitu dalam




                                     8
  Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah permukaan bumi yang dapat diberikan

  macam-macam hak atas tanah kepada dan dipunyai oleh orang-orang,

  baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang dan serta

  badan hukum. Lebih lanjutnya, pengertian permukaan bumi itu, pada

  Pasal 4 ayat (2) dinyatakan termasuk pula tubuh bumi yang ada di

  bawahnya dan air serta ruang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk

  kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah

  itu, dalam batas-batas menurut Undang-undang ini (UUPA) dan

  peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

          Pengertian tanah lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 2

  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

  Tanah, bahwa ”Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang

  merupakan satuan bidang yang terbatas”.

          Dengan demikian, maka tanah menurut pengertian Hukum

  Tanah Nasional (HTN) di Indonesia, yakni bagian integral dari kulit

  bumi, termasuk segala apa yang ada di dalam dan di atas tanah yang

  bersangkutan.


2. Hak Atas Tanah

          Kajian pertanahan tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap

  masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah, dan pengguna

  tanahnya. Sejak dulu kala, jarang sekali kejadian bahwa para ahli pikir




                                  9
menguraikan masyarakat/manusia terlepas dari tanah atau lingkungan

di mana masyarakat itu berada (Soekanto dalam Prio Katon Prasetyo,

2006:63-64).

       Rusmadi Murad (1991:28), menjelaskan bahwa sebagaimana

diketahui didalam Ilmu Hukum, yang dimaksud dengan hak pada

hakikatnya adalah suatu kekuasaan yang diberikan oleh hukum

kepada seseorang terhadap sesuatu benda maupun orang, sehingga

di antaranya menimbulkan hubungan hukum. Jadi apabila seseorang

memperoleh hak atas tanah, maka terhadap orang tersebut telah

melekat kekuasaan atas tanah tersebut dengan dibatasi kewajiban

yang diperintahkan oleh hukum.

       Selanjutnya Muhallis (2005:19) kembali merangkum beberapa

pendapat ahli mengenai pengertian hak atas tanah, yaitu; menurut

Harjanto. T (1991:3-4), hak atas tanah adalah hubungan hukum antara

tanah dengan orang/badan hukum tertentu dan menurut Effendi

Perangin (1986:8), hak atas tanah adalah pemberian wewenang

kepada sipemegang hak untuk mempergunakan tanahnya sesuai

dengan macam haknya serta menurut K. Wantjik Saleh (1995:15) lebih

tegas, bahwa hak atas tanah adalah hak untuk mempergunakan

tanahnya saja, dengan diberikannya hak atas tanah berarti terjalin

hukum dengan seseorang.




                             10
        Pembatasan itu diperjelas oleh Boedi Harsono (2007:19),

mengatakan sedalam berapa tubuh bumi itu boleh digunakan dan

setinggi barapa ruang yang ada di atasnya boleh digunakan,

ditentukan   oleh    tujuan   penggunaannya,    dalam    batas-batas

kewajarannya, perhitungan teknis kemampuan tubuh buminya sendiri,

kemampuan pemegang haknya serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan.

        Dengan demikian, semakin jelas bahwa yang dimaksud

dengan hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi atau

wewenang yang diberikan oleh Negara kepada Sipemegang hak yang

berbatas/berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar, untuk

mempergunakan tanah tersebut sesuai keadaan dan peruntukannya,

tidak termasuk segala apa yang terkandung di dalam dan di atas tanah

yang bersangkutan.

        Hak atas tanah menurut ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1)

dan Pasal 53 ayat (1) UUPA, terdiri dari:

a. Hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, meliputi:

   1) Hak milik.

   2) Hak guna usaha.

   3) Hak guna bangunan.

   4) Hak pakai.




                               11
     5) Hak sewa.

     6) Hak membuka tanah.

     7) Hak memungut hasil hutan.

     8) Hak-hak yang lain dan hak yang dimaksud Pasal 53 UUPA.

  b. Hak-hak yang berhubungan dengan tanah diatur dalam Pasal 53

     ayat (1) UUPA, meliputi:

     1) Hak gadai.

     2) Hak usaha bagi hasil.

     3) Hak menumpang.

     4) Hak sewa tanah pertanian.


3. Sengketa Tanah

          Tanah adalah merupakan sarana yang vital bagi hidup dan

  penghidupan manusia. Daniel Lewis dalam Sutaryono (2005:53),

  mengungkapkan      bahwa      tanah   dapat    menjadi   faktor   dalam

  memperpanjang konflik. Bahkan menurut Adijondro dalam Bachriadi

  dalam Lily Dwi Astuti dan Sri Kistiyah (2006:53) sengketa agraria di

  Indonesia bersifat multi dimensional yang tidak dapat dipahami hanya

  sebagai persengketaan agraria, menurutnya sengketa agraria adalah

  puncak gunung es dari beragam jenis konflik.




                                 12
        Hambali Thalib dalam Muhallis (2005:16), juga menjelaskan

tentang konflik pertanahan sebagai berikut :

        ”Konflik menurut pengertian hukum adalah perbedaan
        pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua pihak
        tentang hak dan kewajiban pada saat dan keadaan yang
        sama. Secara umum konflik atau perselisihan paham,
        sengketa, diartikan dengan pendapat yang berlainan antara
        dua pihak mengenai masalah tertentu pada saat dan keadaan
        yang sama”.

        Selanjutnya menurut Sarjita (2005:7), pengertian ”konflik”

berasal dari bahasa inggris conflict dan dispute yang berarti

perselisihan atau percekcokan, atau pertentangan. Dengan kata lain,

konflik merupakan situasi atau kondisi adanya pertentangan atau

ketidaksesuaian     antara   para   pihak   yang   akan   dan   sedang

mengadakan hubungan atau kerjasama. Pada umumnya konflik akan

terjadi dimana saja sepanjang terjadi interaksi atau hubungan antara

sesama manusia, baik antara individu dengan individu maupun

kelompok dengan kelompok dalam melakukan sesuatu.

        Kemudian Dorcey dalam Mitchell dalam Sutaryono (2005:52).

Menyebutkan bahwa ada 4 (empat) penyebab terjadinya konflik, yaitu:

(1) perbedaan pengetahuan atau pemahaman; (2) perbedaan nilai; (3)

perbedaan kepentingan; dan (4) persoalan pribadi atau karena latar

belakang sejarah.




                               13
        Dalam konteks pertanahan, masyarakat senantiasa berada

dalam proses perubahan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan

untuk mendapatkan tanah, hal ini mengakibatkan konflik pertanahan

yang terus-menerus antara anggota masyarakat. Setiap elemen

masyarakat    berkesempatan    memberi    sumbangan     pada   konflik

pertanahan, yang mendorong terjadinya disintegrasi sosial (Priyo

Katon Prasetyo, 2006:68).

        Wiradi dalam Endriatmo Soetarto dan Moh. Shohibuddin

(2005:6), realitas keagrariaan di Indonesia secara mendasar bersifat

konfliktual, yakni suatu kondisi yang berakar pada ketimpangan atau

incompatiblities menyangkut sumber-sumber agraria dalam tiga bentuk

sebagai berikut:

1) ketimpangan dalam hal struktur pemilikan dan penguasaan tanah;

2) ketimpangan dalam hal peruntukan tanah; dan

3) incompatibility dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria.

        Merujuk pada pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa

kata konflik mempunyai pengertian yang lebih luas, oleh karena itu,

istilah konflik tidak hanya digunakan dalam kasus pertanahan yang

terkait dalam proses perkara pidana, juga terkait dalam proses perkara

perdata dan proses perkara tata usaha negara.




                              14
           Lebih lanjut dalam persoalan tanah ini, tampak bahwa

hubungan antar etnik lebih fungsional bila berlangsung mengikuti pola

akomodasi dan persaingan. Sebaliknya, menjadi disfungsional jika

mengikuti pola penguasaan, dominasi, dan hegemoni.

           Tanah merupakan salah satu objek yang biasa disengketakan

oleh para pihak yang berperkara. Tanah yang disengketakan yang

berkaitan dengan hak dan penguasaan ataupun pemilikan seseorang

yakni tanah yang sudah dihaki dan sudah dipersonifikasi, atau sudah

diberikan status hak yang melahirkan hukum antara tanah dengan

seseorang/badan hukum.

           Pada dasarnya masalah pertanahan memiliki perbedaan

pengertian dengan sengketa tanah. Masalah pertanahan mengandung

arti segala persoalan baik teknis, administratif, bahkan dalam hal

policy ataupun ketentuan normatif menyangkut pertanahan pada

umumnya. Dengan demikian, sengketa tanah adalah sebatas

pengertian sempit dari masalah pertanahan, yakni sengketa tanah itu

sendiri.

           Menurut Wolfgang Friedmann dalam Huala Adolf (2004:4),

sengketa hukum adalah sengketaan hak-hak hukum yang dilakukan

melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu

hukum yang telah ada.




                               15
        Pengertian     sengketa    diperjelas   oleh    Rusmadi     Murad

(1991:23).

        ”Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara dua belah
        pihak atau lebih karena merasa diganggu dan merasa
        dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan hak dan
        penguasaan atas tanahnya, yang diselesaikan melalui
        musyawarah atau melalui pengadilan, sedangkan masalah
        pertanahan lebih bersifat teknis yang penyelesaiannya cukup
        melalui petunjuk-petunjuk teknis kepada aparat pelaksana
        berdasarkan kebijakan maupun peraturan yang berlaku”.

        Kemudian Sudikno Mertukusumo dalam Muhallis (2005:15),

mengatakan bahwa dalam suatu sengketa perdata, sekurang-

kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak

tergugat, terjadinya suatu sengketa yang kemudian disusul dengan

diajukannya gugatan.

        Sementara itu, menurut Yan Pramadya Puspa dalam Muhallis

(2005:14), sengketa disebut juga perkara (Belanda) disebut geding,

rechzaak dan (Inggris) disebut sebagai case, kemudian menurut W.J.S

Poerwadarminta   dalam     Muhallis    (2005:14),      sengketa   diartikan

sebagai:

1) Pertengkaran, perbantahan, misalnya oleh sebab uang sepicis

   maka timbullah sengketa yang mengakibatkan perkelahian hebat;




                              16
2) pertikaian, perselisihan, percederaan, misalnya dikhawatirkan

   bahwa     sengketa   antara     partai-partai    itu    dapat   meretakkan

   persatuan bangsa Indonesia; dan

3) perkara (dalam pengadilan), misalnya setengah orang berpendapat

   bahwa nasionalisasi tambang minyak di Iran itu suatu sengketa

   Internasional     yang   harus      diselesaikan        oleh       Mahkamah

   Internasional.

         Selanjutnya    Rachmadi      Usman        dalam    Sarjita    (2005:8),

menegaskan bahwa suatu konflik tidak akan berkembang menjadi

sengketa, apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam

perasaan     tidak   puas   atau      keprihatinannya,       sebalikya     akan

berkembang, apabila telah menyatakan secara langsung kepada

pihak-pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak

lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan

kelanjutan dari konflik, atau sebuah konflik akan berubah menjadi

sengketa apabila tidak dapat diselesaikan.

         Lebih lanjut pengertian sengketa tanah diatur dalam Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1

Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan

Pasal 1 butir 1 :




                                 17
        ”Sengketa tanah adalah perbedaan pendapat mengenai :
        a. Keabsahan suatu pihak.
        b. Pemberian hak atas tanah.
        c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan
            penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang
            berkepentingan dengan instansi Badan Pertanahan
            Nasional”.

        Sengketa tanah dapat didefenisikan sebagai suatu peristiwa

hukum yang lahir dari keadaan, perbuatan atau kejadian yang

menimbulkan perselisihan kepentingan antara pihak-pihak yang

menyangkut tanah.

        Berkenaan dengan pengertian sengketa di atas, dapat

diketahui bahwa kata sengketa terkait dengan perkara dalam

Pengadilan untuk diselesaikan menurut peraturan hukum yang

berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004

tentang Peradilan umum tidak mempergunakan istilah sengketa,

melainkan mempergunakan istilah perkara. Kedua istilah itu (sengketa

dan perkara) pada hakekatnya mempunyai arti yang sama yakni

sama-sama mengenai pertikaian yang memerlukan penyelesaian.

a. Penyebab Sengketa Tanah

           Munculnya sengketa tanah secara obyektif berkaitan

   dengan makin meningkatnya jumlah penduduk, disamping luas

   tanah yang tersedia terbatas atau tetap. Ketidakseimbangan




                             18
kepentingan antara berbagai pihak dalam kehidupan sosial

masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam

bidang pertanahan serta belum sempurnanya administrasi dan

manajemen pertanahan sering menjadi pemicu terjadinya sengketa

tanah. Namun, apabila kita kaji lebih mendalam sebetulnya

sengketa tanah yang timbul pada saat ini, sesungguhnya tidak

terlepas     dari     dampak       pelaksanaan    kebijakan    pengelolaan

pertanahan pada masa lampau.

           Pada umumnya masyarakat belum memahami penyebab

sengketa,     karena     untuk      mengenali penyebab        sengketa   itu

diperlukan pengetahuan hukum yang cukup. Tidak saja hukum

tanah, tetapi juga hukum perorangan, hukum benda, hukum

perjanjian dan hukum-hukum lainnya.

           Secara garis besarnya, sengketa tanah beraspek yuridis

yang memerlukan penyelesaian berupa keputusan mengenai siapa

yang berhak dan siapa yang tidak berhak, serta ada kemungkinan

untuk melakukan gugatan. Sengketa tanah biasanya timbul

sebagai      konsekuensi          dari   pembangunan      serta   semakin

meningkatnya kebutuhan manusia, sementara sumber-sumber

yang       tersedia     terjadi      kelangkaan    yang       menyebabkan

ketidakseimbangan.




                                  19
         Risnarto (2006:33), mengemukakan bahwa ruang lingkup

pertanahan yang meliputi hubungan penguasaan pemilikan dan

hubungan penggunaan pemanfaatan dapat dibedakan hubungan

secara fisik (de facto) dan hubungan secara yuridis (de yure) yang

tidak selalu sejalan, merupakan pemicu timbulnya sengketa tanah

yang mendasar, meliputi:

1) Adanya bidang tanah yang dikuasai secara fisik namun tidak

   diikuti dengan hak kepemilikan atas tanah (sering dikenal

   dengan istilah okupasi liar);

2) adanya bidang tanah yang dikuasai dengan hak kepemilikan

   atas tanah namun tidak diikuti dengan pemanfaatan sesuai

   dengan tujuan pemberian haknya (sering dikenal dengan istilah

   tanah ditelantarkan);

3) adanya bidang tanah yang digunakan dan dimanfaatkan secara

   fisik namun tidak sesuai arahan tata guna tanah maupun

   rencana tata ruangnya sehingga berpotensi menimbulkan

   kerusakan tanah dan lingkungannya.

         BPN dalam Syukri M (2005:10), menyebutkan 6 (enam)

penyebab sengketa tanah ditinjau dari berbagai permasalahannya,

yaitu:




                            20
          1. Kurang tertibnya administrasi pertanahan.
          2. Harga tanah meningkat dengan cepat.
          3. Kondisi masyarakat yang makin menyadari dan
             mengerti akan kepentingan haknya.
          4. Iklim keterbukaan sebagai salah satu kebijaksanaan
             yang digariskan oleh pemerintah.
          5. Masih adanya oknum-oknum aparat pemerintah yang
             belum menyadari dan belum dapat menangkap aspirasi
             masyarakat.
          6. Adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan
             untuk mencari keuntungan materil yang tidak wajar
             atau menggunakannya untuk kepentingan politik.
          Sengketa tanah dapat terjadi antara:

  1) Perseorangan/masyarakat dengan perseorangan/masyarakat.

  2) Perseorangan/masyarakat     dengan    Badan   Hukum   Publik

     (Pemerintah/Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD).

  3) Perseorangan/masyarakat dengan Badan Hukum Swasta.

  4) Badan Hukum Publik dengan Badan Hukum Publik.

  5) Badan Hukum Swasta dengan Badan Hukum Swasta.

  6) Badan Hukum Publik dengan Badan Hukum Swasta.

  7) Perseorangan/masyarakat dengan Badan Hukum Publik dan

     Badan Hukum Swasta.

b. Jenis-jenis Sengketa Tanah

          Menurut Rusmadi Murad (1991:23), sifat permasalahan

  dari sengketa tanah secara umum, antara lain:




                            21
1) Masalah/persoalan yang menyangkut prioritas              untuk dapat

   ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang

   berstatus hak atau atas tanah yang belum ada haknya.

2) Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang

   digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).

3) Kekeliruan/kesalahan       pemberian       hak   yang    disebabkan

   penerapan peraturan yang kurang/tidak benar.

4) Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek

   sosial praktis/bersifat strategis.

        BPN       dalam       Syukri      M     (2005:9),     membagi

masalah/sengketa pertanahan yang bervariasi ke dalam 5 (lima)

kelompok sebagai berikut :

    Kelompok I :       Penggarapan oleh rakyat atas areal
                       perkebunan, tanah       negara dan lain-lain
                       (pendudukan/penyerobotan tanah).
    Kelompok II :      Masalah pertanahan yang berkaitan dengan
                       pelaksanaan Landreform (pelaksanaan UU
                       Nomor 1 Tahun 1958, tanah absente, tanah
                       kelebihan batas maksimum).
    Kelompok III :     Masalah pertanahan yang berkaitan dengan
                       pelaksanaan pendaftaran tanah.
    Kelompok IV :      Masalah yang timbul sebagai akses
                       pelaksanaan pembebasan tanah untuk
                       pembangunan      (ganti   rugi,   santunan,
                       recoqniti,  penggusuran,     pemilik   tidak
                       bersedia melepaskan tanah haknya).
    Kelompok V :       Sengketa melalui Badan Peradilan.




                             22
         Dengan mendasari pada pengertian sengketa tanah

sebagaimana     dimaksud        dalam      Peraturan    Menteri   Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999,

maka sebetulnya sengketa pertanahan dapat diklasifikasikan

mengenai subtansi atau pihak-pihak yang bersengketa. Dilihat dari

subtansinya, maka sengketa pertanahan adalah menyangkut hal-

hal yang berkaitan dengan; (1) penguasaan, pemilikan dan

penggunaannya, (2) prosedur dan syarat-syarat dalam pemberian

hak atas tanah, (3) prosedur dan syarat-syarat dalam penerbitan

tanda bukti hak termasuk peralihan haknya.

         Kemudian Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur

kegiatan meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data

fisik dan yuridis, serta persengketaan yang terjadi. Dalam kegiatan

tersebut, jenis masalah/sengketa yang akan terjadi ada 2 (dua),

yaitu:

1) Sengketa    data    fisik,    yaitu    sengketa     yang   menyangkut

   keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang

   sudah   didaftar,   termasuk          keterangan    mengenai   adanya

   bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Jenis sengketa

   yang masuk dalam kategori ini adalah:




                                23
  a) Sengketa batas, yaitu menyangkut terjadinya kesalahan

     pengukuran batas-batas bidang tanah yang disebabkan oleh

     tidak adanya kesepakatan antara pemilik tanah yang

     bersangkutan dengan pemilik tanah yang berbatasan.

  b) Sengketa Ganti Kerugian, yaitu menyangkut kesepakatan

     besarnya nilai ganti rugi serta tata cara pembayarannya.

2) Sengketa data yuridis, yaitu sengketa yang menyangkut

  keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan

  rumah susun yang didaftar. Sengketa yang masuk dalam

  kategori ini adalah:

  a) Sengketa Waris, yaitu sengketa menyangkut siapa yang

     berhak atas tanah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris

     berdasarkan peraturan yang berlaku.

  b) Sengketa Pengaturan Penguasaan Tanah, yaitu sengketa

     menyangkut pemilikan tanah yang tidak sesuai dengan

     ketentuan, misalnya pemilikan tanah absente dan pemilikan

     tanah yang melebihi batas maksimum.

  c) Sengketa Sertipikat Ganda, yaitu terjadi akibat adanya

     pemalsuan alas hak untuk mendapatkan sertipikat atas

     tanah oleh orang yang tidak bertanggung jawab.




                         24
4. Penyelesaian Sengketa Tanah

          Penyelesaian sengketa tanah senantiasa diupayakan agar

  tetap mengikuti tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam

  berbagai peraturan perundang-undangan. Pentingnya mengindahkan

  ketentuan perundangan dimaksud, karena untuk menghindari tindakan

  melanggar hukum.

          Menurut Gustav Radbruk dalam Achmad Ali dalam Muhallis

  (2005:37), bahwa hukum mengandung ide dan konsep-konsep karena

  itu boleh digolongkan sesuatu yang abstrak, seperti ide tentang

  keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

          Penyelesaian   sengketa    tanah   dapat   dilakukan   dengan

  berbagai cara, sesuai yang dikemukakan oleh Sarjita (2005:9) bahwa:

          ”penyelesaian sengketa tanah dapat dibedakan menjadi 2,
          yaitu    penyelesaian      melalui    jalur  non     peradilan
          (Perundingan/musyawarah               atau        negotiation,
          Konsiliasi/concilition, Mediasi/mediation, Arbitrase/arbitran),
          dan jalur peradilan/Ligitasi. Apabila usaha musyawarah tidak
          menemukan kesepakatan maka yang bersangkutan/pihak
          yang bersengketa dapat mengajukan masalahnya ke
          Pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha
          Negara)”.

          Kebijakan pemerintah dalam menangani masalah/sengketa di

  bidang pertanahan antara lain mendasarkan pada ketentuan Majelis

  Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor          IX/MPR/2001

  tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,




                                25
dimana Pasal 5 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa:

        ”Arah kebijakan pembaruan agraria adalah menyelesaikan
        konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria
        yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi
        konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya
        penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip
        sebagaimana dimaksud Pasal 4 ketetapan ini”.

        Pada hakekatnya setiap ada persengketaan mengenai tanah,

penyelesaiannya     disesuaikan        menurut      corak   dan   karakteristik

sengketa itu sendiri. Pandangan budaya asli bangsa Indonesia yang

mengedepankan kedamaian, kerukunan, gotong royong, tolong

menolong dan tenggang rasa, merupakan konsep dasar dalam

menghadapi       suatu       perselisihan     atau      sengketa,      dimana

penyelesaiannya tidak langsung ke Pengadilan (litigasi). Namun

biasanya    diupayakan       melalui    cara-cara     kekeluargaan    di   luar

Pengadilan (non litigasi).

a. Melalui Peradilan (Litigasi)

            Penyelesaian sengketa/konflik melalui Peradilan (litigasi)

   diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

   Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-undang ini, dengan tegas

   mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan

   negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna




                                  26
   menegakkan hukum dan keadilan, demi terselenggaranya Negara

   Hukum Republik Indonesia.

           Menurut Pasal 2 Undang-undang di atas, kekuasaan

   kehakiman    yang   dimaksud     dilaksanakan   oleh   badan-badan

   peradilan, diantaranya; yakni Peradilan Umum (Menurut Undang-

   undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum) yang

   berwewenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-

   perkara perdata, termasuk di dalamnya penyelesaian segala

   persengketaan mengenai tanah sebagai bagian dari masalah-

   masalah hukum perdata pada umumnya, selanjutnya Peradilan

   Tata Usaha Negara (Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun

   2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang berwewenang

   meyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, kemudian Peradilan

   Agama (Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang

   Peradilan Agama) yang berwenang menyelesaikan sengketa

   tanah, diantaranya karena akibat peristiwa hukum (pewarisan).

b. Melalui Non Peradilan (Non Litigasi)

           Penyelesaian sengketa atau konflik di luar Pengadilan

   (Non Peradilan/Non Litigasi), lebih dikenal dengan istilah Alternatif

   Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternatif Dispute Resolution

   yang disingkat ADR (Joni Emirzon, 2000:37).




                               27
        Pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS),

mengartikan APS sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau

beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi,

konsolidasi, atau penilaian ahli.

        Lebih lanjut Pasal 6 Undang-undang ini, menegaskan

bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat

secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk

dilaksanakan dengan itikad baik. Kesepakatan tertulis tersebut

wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30

(tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib

dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

pendaftaran.

        Adapun        bentuk-bentuk        alternatif     penyelesaian

konflik/sengketa, dapat dikemukakan pendapatnya Ralf Dahrendorf

dalam Sarjita (2005:28-42), yaitu:

        Pertama, bentuk konsiliasi (concilition). Dalam bentuk ini

konflik/sengketa   diselesaikan      melalui   parlemen    atau   kursi

parlemen, kedua belah pihak berdiskusi dan berdebat secara

terbuka atau bebas untuk mencapai kesepakatan.




                             28
          Kedua, bentuk mediasi (mediation) yaitu kedua pihak

sepakat    mencari   nasehat    dari   pihak   ketiga.   Penyelesaian

sengketa/konflik melalui bentuk ini, atas kesepakatan kedua belah

pihak yang bersengketa, masalahnya akan diselesaikan melalui

bantuan seseorang atau penasehat ahli maupun melalui seorang

mediator. Pihak ketiga yang memberikan bantuan ini harus bersifat

netral dan tidak memihak (independent). Mediator berkewajiban

melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan

kemauan para pihak.

          Ketiga, bentuk arbitran artinya kedua pihak bersepakat

untuk mendapatkan keputusan yang bersifat legal sebagai jalan

keluar (penyelesaian) bagi konflik/sengketa. Menurut Pasal 1 butir

1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase (arbitran) adalah cara

penyelesaian suatu perkara perdata di luar peradilan umum yang

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis

oleh para pihak yang bersengketa (Joni Emirzon, 2000:97).

          Keempat,   bentuk     musyawarah     (negotiation)   adalah

sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa

melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan

bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.




                           29
     Kemudian Joni Emirzon (2000:44) mengistilahkan negoisasi

     menurut hukum adat, yakni berunding atau bermusyawarah.


5. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

          Berperkara di pengadilan pada umumnya dirasakan sebagai

  proses yang membutuhkan waktu relatif lama, prosedurnya tidak

  sederhana, dan tidak murah biayanya. Oleh karena itu, dapat dipahami

  bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan pilihan

  terakhir. Dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

  tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa walaupun hakim

  harus mengadili perkara yang diajukan, namun tidak menutup

  kemungkinan menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian.

          Perdamaian sebagai pilihan alternatif untuk penyelesaian

  sengketa kepemilikan tanah sifatnya adalah sukarela, tidak ada

  paksaan, intimidasi atau semacamnya. Jadi Kedua belah pihak

  menghendaki jalan damai untuk mengakhiri kemelut kepemilikan

  sebidang tanah, waktunya singkat, prosedurnya tidak berlarut-larut

  (sederhana)   dan   biayanya    relatif   lebih   murah.   Kalau   upaya

  perdamaian dilakukan di depan sidang, maka pengadilan berkewajiban

  memutuskan dengan putusan perdamaian, akan tetapi dapat pula

  dilakukan perdamaian tanpa melalui bantuan lembaga perdamaian

  sering disebut perdamaian di luar persidangan (sidang), salah satu di




                                 30
antaranya adalah mediasi.

           Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif

di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu

proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak

berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih

lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi (Gunawan Widjaja,

2001:2).

           Menurut Maria SW Sumardjono (2006:198), mediasi sebagai

suatu cara penyelesaian sengketa alternatif, mediasi mempunyai ciri;

waktunya singkat, terstruktur, berorientasi pada tugas dan merupakan

cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif.

Pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang

membantu tercapainya hal-hal yang disepakati bersama.

           Selanjutnya Huala Adolf (2004:31-32), menjelaskan mediasi

adalah proses melibatkan keikutsertaan pihak ketiga (mediator) yang

netral dan independen dalam suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk

menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara

para pihak. Mediator bisa negara, individu, organisasi internasional,

dan lain-lain.

           Kemudian    Jhon   W.     Head   dalam   Gatot   Soemartono

(2006:120), mediasi adalah Suatu prosedur penengahan, seseorang




                                31
mediator bertindak sebagai ”kendaraan” untuk berkomunikasi antar

para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa

tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, akan tetapi

tanggung jawab utama atas tercapainya suatu perdamaian tetap

berada di tangan para pihak sendiri.

          Pengertian mediasi oleh para pakar di atas sejalan dengan

pengertian yang yang diberikan oleh Adi Sulistiyono (2007:401), yang

mengatakan bahwa mediasi adalah merupakan model penyelesaian

sengketa dimana pihak luar (mediator) bersifat netral atau tidak

memihak hanya membantu para pihak yang bersengketa guna

memperoleh alternatif penyelesaian sengketa dengan berdasarkan

kesepakatan para pihak.

        Dari beberapa pengertian mediasi di atas, dapat disimpulkan

bahwa mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak

dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral,

dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi

menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara pihak dengan

suasana    keterbukaan,   kejujuran,   dan   tukar   pendapat   untuk

tercapainya mufakat.

        Dalam kaitannya penggunaan lembaga mediasi, Sarjita

(2005:32), mengatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia




                              32
pernah mengaturnya dalam Surat Edaran Mahkama Agung Republik

Indonesia (MARI) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan

Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal

130 HIR/154 RBg). Karena penerapan Lembaga Damai tersebut

dianggap belum lengkap, sehingga MARI kemudian menyempurnakan

Surat Edaran tersebut dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2003. Pasal 1 butir 5 Peraturan ini,

menjelaskan bahwa mediator adalah pihak yang bersifat netral dan

tidak memihak, berfungsi membantu para pihak dalam mencari

berbagai kemungkinan penyelasian sengketa (Sarjita, 2005:32-33).

        Kemudian    Sarjita   (2005:33),   mempertegas    mengenai

penerapan mediasi yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, bahwa :

        ”Apabila dipandang perlu, ketentuan-ketentuan dalam
        Peraturan Mahkamah Agung tersebut, selain dipergunakan
        dalam lingkungan peradilan umum dapat juga diterapkan
        untuk lingkungan peradilan lainnya. Bahkan untuk proses
        mediasi yang sengketanya bersifat publik, terbuka untuk
        umum. Yang dimaksud sengketa yang bersifat publik, yaitu
        adalah sengketa-sengketa di bidang lingkungan hidup, hak
        azasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan dan
        perburuhan yang melibatkan kepentingan banyak buruh”.

        Dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006

tentang Badan Pertanahan Nasional, telah dibentuk sebuah Lembaga

Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung




                              33
jawab     kepada       Presiden,   dengan     tugas   melaksanakan       tugas

pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan

sektoral. Didalam menjalankan tugasnya Badan Pertanahan Nasional

(BPN) berdasarkan Pasal 25 Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan,

menegaskan bahwa Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa

dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan

melaksanakan pembinaan teknis penanganan sengketa, konflik dan

perkara pertanahan.

          Hal itu, sejalan dengan Sasaran Strategis Pertanahan

(Sebelas Agenda Utama BPN RI dan                      Program Pengelolaan

Pertanahan), maka pertanahan dalam menjalankan fungsinya, mampu

berkontribusi secara nyata untuk mewujudkan tatanan kehidupan

bersama yang harmonis dengan mengatasi/mengurangi secara

signifikan    jumlah     permasalahan,      konflik   dan   sengketa/perkara

pertanahan serta mencegah terciptanya permasalahan, konflik dan

sengketa pertanahan di kemudian hari (Joyo Winoto, 2007:13).

          Dalam rangka percepatan penanganan sengketa tanah di

seluruh      wilayah    Indonesia,    Badan     Pertanahan    Nasional     RI,

mengeluarkan       Keputusan       Kepala   Badan     Pertanahan   Nasional




                                     34
     Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

     Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Dari kesepuluh

     petunjuk teknis tersebut, salah satu diantaranya menyangkut mediasi,

     dengan     Petunjuk   Teknis   Nomor    05/JUKNIS/DV/2007    tentang

     Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.


B. Kerangka Pemikiran

         Segala aktivitas yang dilaksanakan di atas tanah sebagai sarana

  dasar mengakibatkan kebutuhan akan meningkat. Di sisi lain, tanah

  merupakan benda yang bernilai ekonomis dimana nilai tanah banyak

  dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor penggunaan dan penguasaan

  tanah yang menyangkut segi ekonomi, sosial budaya, politik bahkan

  pertahanan keamanan.

           Munculnya sengketa tanah merupakan konsekuensi dari laju

  pertumbuhan     penduduk   dan    laju   pembangunan   yang    menuntut

  tersedianya tanah yang cukup. Jumlah penduduk yang terus bertambah

  tersebut tetap mendiami ruang yang pada dasarnya sama untuk

  kelangsungan hidupnya, sehingga menimbulkan benturan kepentingan

  oleh berbagai pihak yang kemudian memicu munculnya sengketa tanah.

  Jenis sengketa tanah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan

  masyarakat antara lain mengenai sengketa waris, sengketa hak, sengketa




                                    35
batas, sengketa peralihan hak, sengketa pembebasan tanah, sengketa

sertipikat ganda.

        Penyebab terjadinya sengketa tanah sangat beragam, tetapi

secara garis besarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: kurang

tertibnya administrasi dan manajemen pertanahan (BPN dan instansi

koordinasi yang terkait); ketidakseimbangan antara ketersediaan tanah

dengan kebutuhan tanah; kurang maksimalnya penerapan peraturan di

bidang pertanahan.

        Dalam penyelesaian sengketa tanah, cara yang dilakukan adalah

melalui lembaga peradilan/litigasi dan di luar peradilan/non litigasi.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada upaya penyelesaian sengketa

tanah melalui mediasi pada Kantor Pertanahan, sebagai salah satu

alternatif penyelesaian sengketa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

kerangka pemikiran berikut:




                                 36
Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran
                       SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN
                                Landasan Hukum :
         1. Pancasila
         2. .
            Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
         3. TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
            Pengelolaan Sumber Daya Alam
         4. UU No. 5 Tahun 1960, Peraturan Perundang-undangan lain
            dan Peraturan Perundangan Pelaksanaannya

          Laju Pertumbuhan                                       Laju Pembangunan
              Penduduk
                                    Tanah (Tetap)

                           Sengketa Tanah & Jenisnya                       Faktor-faktor
                                                                             Penyebab
                                                                             Sengketa
                           Penyelesaian Sengketa Tanah


                Litigasi                                   Non Litigasi

                Peradilan                                    Negosiasi
                 Umum
                                                            Konsiliasi
                  PTUN

                                                                 Mediasi
                Peradilan
                 Agama                                      Arbitrase

          Mediator Hakim               Mediator Non Hakim (Pertanahan)

          Tujuan Hukum: Keadilan,                     SESUAI Petunjuk Teknis No.
        Kepastian Hukum, Kemanfaatan                     05/JUKNIS/DV/2007

Ket :                 = Diteliti              = Tidak diteliti




                                         37
C. Anggapan Dasar

        Anggapan dasar adalah pernyataan logika yang merupakan

  jawaban sementara dari pertanyaan penelitian atau masalah yang

  diajukan oleh peneliti (STPN, 2003:9).

        Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran serta

  dikaitkan dengan rumusan permasalahan, dapat disusun anggapan dasar

  sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa

     tanah di Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

     telah sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Petunjuk Teknis

     Nomor 05/JUKNIS/DV/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.

  2. Masyarakat/pihak-pihak yang bersengketa memilih mediasi sebagai

     cara penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kota

     Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan; biayanya

     ringan, prosedurnya sederhana. dan mediatornya profesional.




                                    38
                                    BAB III

                            METODE PENELITIAN



A. Metode Penelitian

           Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian

   deskriptif (descriptive research). Metode deskriptif adalah prosedur

   pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan/melukiskan

   keadaan subyek/obyak penelitian (seseorang, lembaga: masyarakat dan

   lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau

   sebagaimana adanya (Hermawan Wasito, 1993:10).

           Model pendekatan yang digunakan peneliti adalah model

   pendekatan kualitatif. Model pendekatan kualitatif adalah prosedur

   penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

   lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau fenomena yang

   terjadi (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2006:4).

           Dalam penelitian ini yang dideskripsikan adalah mengenai

   pelaksanaan proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Makassar dan

   alasan masyarakat/para pihak yang bersengketa memilih mediasi sebagai

   cara penyelesaian sengketa tanah di Kota Makassar.




                                     39
B. Lokasi Penelitian

           Lokasi   penelitian   ini   dilakukan     di   Wilayah   kerja    Kantor

   Pertanahan    Kota   Makassar       Provinsi    Sulawesi    Selatan,      dengan

   pertimbangan :

   1) Kantor Pertanahan Kota Makassar mempunyai kewenangan untuk

      melakukan     mediasi   (berdasarkan        Peraturan   Presiden      Republik

      Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional,

      Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

      Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor

      Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.

   2) Dipilihnya Kota Makassar sebagai lokasi penelitian, karena Kota

      Makassar salah satu kota terkemuka di Kawasan Timur Indonesia,

      dengan indikator pesatnya pembangunan maupun pertumbuhan

      ekonomi serta dinamika sosial politik.

   3) Pertimbangan lain berdasarkan hasil penelitian Muhallis (2005:78) di

      Kota Makassar, menunjukkan bahwa 84,375% masyarakat lebih

      memilih cara penyelesaian sengketa tanah melalui non litigasi (dengan

      rincian 15 atau 55,55% kasus/sengketa tanah terselesaikan melalui

      lembaga mediasi).




                                       40
C. Jenis Data dan Sumber Data

          Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa :

  1. Data primer

             Menurut Aristiono Nugroho (2006:39), data primer adalah data

     yang diperoleh langsung dari tangan pertama, atau langsung dari

     subyek/obyek    penelitian.   Data   tersebut   berupa   jawaban   dari

     wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan, Kepala-kepala Seksi

     dilingkup Kantor Pertanahan, Kepala Sub seksi-sub seksi di Seksi

     Sengketa, Konflik dan perkara pertanahan di Kantor Pertanahan Kota

     Makassar, dan masyarakat/pihak-pihak yang bersengketa.

  2. Data sekunder

             Data sekunder merupakan data yang berasal bukan langsung

     dari pihak yang bersangkutan (objek yang diteliti), melainkan berasal

     dari pihak lain seperti literatur perpustakaan, artikel dalam majalah,

     jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dan sumber media masa lainnya

     dan hasil penelitian terdahulu (Aristiono Nugroho, 2006:39).

             Data sekunder tersebut berupa, berita acara mediasi, laporan

     hasil mediasi, dan perjanjian penyelesaian sengketa/perdamaian,

     peraturan pelaksanaan menyangkut mekanisme mediasi dan laporan

     keadaan fisik wilayah dan keadaan masyarakat Kota Makassar serta

     Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.




                                    41
D. Populasi

           Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah sengketa tanah yang

  terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi

  Selatan dari tanggal 13 Juni Tahun 2007 sampai dengan tanggal 30 Mei

  Tahun 2008, yakni 90 kasus.

           Peneliti   memilih   subjek    penelitian   (informan)   yang   dapat

  memberikan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan pertanyaan

  penelitian. Teknik penetapan informan dalam penelitian ini dilakukan

  secara purposive (penarikan sampel bertujuan), yaitu pemilihan subjek

  secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan

  tertentu (sengketa tanah yang terselesaikan dengan mediasi), (Moleong

  dalam Aristiono Nugroho, 2007:15).


E. Teknik Pengumpulan Data

           Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

  penelitian ini adalah:

  1. Library Research, pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca

     buku-buku/literatur yang dapat menjadi landasan teori dari topik yang

     diteliti, yakni mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa

     tanah.

  2. Field Research, penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data




                                     42
      dengan pengamatan langsung, berupa pengumpulan data dari

      catatan-catatan atau dokumen pertanahan, disamping itu dilakukan

      interview   wawancara   dengan    pejabat     yang   mengetahui   dan

      mengelami    pelaksanaan   mediasi     di   Kantor   Pertanahan   Kota

      Makassar, yakni; Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi Sengketa,

      Konflik dan Perkara Pertanahan serta dilakukan pengumpulan

      informasi dengan cara pembagian angket/kuesioner kepada 20

      responden/masyarakat sebagai pihak-pihak yang bersengketa dan

      telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa tanah di

      Kota Makassar. Responden tidak ditentukan lebih awal, akan tetapi

      dengan cara melihat hasil yang diperoleh dari tiap responden telah

      mengalami kejenuhan (jawaban berulang-ulang dari pertanyaan) pada

      responden ke-20).


F. Teknik Analisis Data

           Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

   analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan

   Biklen dalam Moleong (2006:248), analisis data kualitatif adalah upaya

   yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan

   data,   memilah-milahnya   menjadi      satuan   yang    dapat   dikelola,

   mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang




                                   43
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat

diceritakan kepada orang lain.

        Data yang diperoleh dari penelitian, berupa pendapat/pernyataan

informandan/atau responden, berita acara mediasi, laporan hasil mediasi,

dan    perjanjian    penyelesaian     sengketa/perdamaian,    peraturan

pelaksanaan menyangkut mekanisme mediasi yang disertai dengan

pengamatan langsung, kemudian diuraikan dalam kalimat yang bersifat

deskriptif kualitatif yang menjelaskan proses pelaksanaan mediasi

sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa tanah dan penyebab

masyarakat/para pihak yang bersengketa memilih mediasi sebagai cara

penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kota Makassar

Provinsi Sulawesi-Selatan.




                                 44
                                 BAB IV

              GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN



A. Kota Makassar

  1. Letak Wilayah

             Lokasi penelitian difokuskan pada Kantor Pertanahan Kota

     Makassar, untuk maksud tersebut terlebih dahulu digambarkan Kota

     Makassar. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh pada Kantor

     Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, diketahui bahwa Kota

     makassar merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota

     Makassar secara geografis terletak antara 5˚ 8’ 19” - 5˚ 6’ 19” Lintang

     Selatan dan 119˚ 24’ 38” - 119˚ 17’ 38” Bujur Timur.

             Luas wilayah Kota Makassar adalah 175,77 Km2 atau 17,577

     ha, dengan batas sebagai berikut:

     a Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros

     b Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros

     c   Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa

     d Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar


  2. Keadaan Penduduk

             Secara administrasi pemerintahan, Kota Makassar terbagi

     menjadi 14 Kecamatan dan 143 Desa/Kelurahan. Adapun demografi




                                    45
(keadaan penduduk) Kota Makassar berdasarkan hasil Susenas BPS

pada bulan Juni Tahun 2000 jumlah penduduk sekitar 1.193.434 jiwa

dan pada bulan Juni Tahun 2006 jumlah penduduk meningkat menjadi

1.223.540 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,79 persen dari

seluruh    kecamatan.    Berikut    jumlah    penduduk    dirinci    menurut

kecamatan, menurut jenis kelamin dan persentase kepadatan

penduduk, dalam kurun waktu enam tahun (2000 – 2006):

Tabel. 1      Register Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan
                                                             LAJU
No          KECAMATAN                PENDUDUK            PERTUMBUHAN
                                   2000    2006            2000 - 2006
  (1)              (2)              (3)     (4)                (5)
  1       Mariso               52.803        53.314           0,74

  2       Mamajang             58.875        58.968           0,03

  3       Tamalate            144.458        148.589          2,47

  4       Rappocini           136.725        139.491          1,78

  5       Makassar             80.383        80.874           0,15

  6       U. Pandang           27.921        27.941           0,11

  7       Wajo                 34.137        34.178           0,03

  8       Bontoala             56.991        60.267           0,97

  9       U. Tanah             45.801        47.267           1,18

  10      Tallo               128.141        132.158          2,27

  11      Panakkukang         129.967        131.229          0,97




                                   46
  (1)                (2)        (3)         (4)                (5)
  12      Manggala             92.524     96.632               3,83

  13      Biringkanaya        119.818    125.636               4,71

  14      Tamalanrea           84.890     86.987               1,07
                 Jumlah      1.193.434   1.223.540             1,79
Sumber Data : Katalog BPS Kota Makassar, Tahun 2007

Tabel. 2        Register Persentase Penduduk Dan Kepadatan
                Penduduk Menurut Kecamatan
                               PERSENTASE              KEPADATAN
 No        KECAMATAN            PENDUDUK               PENDUDUDK
                              2000        2006        2000            2006
 (1)               (2)         (3)         (4)         (5)             (6)
 1      Mariso                4,63        4,36        28.292          29.293
 2      Mamajang              5,36        4,82        26.582          26.208
 3      Tamalate              11,75       12,14       6.471           8.173
 4      Rappocini             11,56       11,40       13.937          15.113
 5      Makassar              7,24        6,61        31.981          32.093
 6      U. Pandang            2,45        2,28        10.363          10.624
 7      Wajo                  3,13        2,79        17.504          17.175
 8      Bontoala              5,16        4,93        27.336          28.703
 9      U. Tanah              3,99        3,86        7.470           7.957
 10     Tallo                 10,48       10,80       20.006          15.104
 11     Panakkukang           11,22       10,73       7.323           10.071
 12     Manggala              6,96        7,90        3.208           4.003
 13     Biringkanaya          8,63        10,27       1.992           2.605
 14     Tamalanrea            7,43        7,11        2.596           2.732
                Jumlah       100,00      100,00       6.330           7.087
Sumber Data : Katalog BPS Kota Makassar, Tahun 2007




                               47
Tabel. 3     Register Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
             Dan Jenis Kelamin
 No         KELOMPOK           LAKI-LAKI     PEREMPUAN           JUMLAH
  (1)          (2)                (3)            (4)               (5)
  1            0–4              68.437          47.167           115.604
  2            5–9              55.422          49.862           105.284
  3           10 – 14           49.739          50.719           100.458
  4           15 – 19           68.132          69.096           137.228
  5           20 – 24           75.587          83.368           158.955
  6           25 – 29           60.188          62.787           122.975
  7           30 – 34           50.535          52.067           102.602
  8           35 – 39           43.507          43.736            87.243
  9           40 – 44           34.096          36.263            70.359
  10          45 – 49           26.276          33.690            59.966
  11          50 – 54           26.397          31.301            57.698
  12          55 – 59           17.109          14.334            31.443
  13          60 – 64           15.520          17.703            33.233
  14           65+              20.104          20.398            40.502
              Jumlah            611.049         612.491          1.223.540
Sumber Data : Katalog BPS Kota Makassar, Tahun 2007

           Kemudian     dari   segi      keagrariaan      Kota    Makassar,

kepemilikan/penguasaan atas tanah negara dengan proses pemberian

hak pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, dituangkan dalam bentuk

Surat Keputusan (SK) baik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Pertanahan Kota Makassar maupun Kepala Kantor Wilayah BPN

Provinsi Sulawesi-Selatan. Berikut jumlah surat keputusan (SK)

pemberian hak atas tanah negara menurut jenis hak di Kota Makassar,




                                 48
     seperti tabel berikut:

      Tabel. 4     Register Jumlah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas
                   Tanah Negara Menurut Jenis Hak
                                  2004             2005                2006
      No     JENIS HAK        SK     Luas      SK     Luas      SK        Luas
                                      (M2)             (M2)               (M2)
      (1)         (2)         (3)      (4)     (5)      (6)     (7)        (8)
       1    Hak Milik         966   241.548   1.111   617.812   1.32    3.609.404
       2    Hak
            Pengelolaan        1    118.929    2      16.122     -          -
       3    HGB (Instansi)     -       -        -        -       -          -
       4    HGB               133   29.530    109     311.991   176     3.051.241
            (Perorangan)
       5 HAK Pakai          39    64.079     5     977.521       93      130.082
             Jumlah        1.139 454.086 1.227 1.923.446        1.61    6.790.727
     Sumber Data : Katalog BPS Kota Makassar, Tahun 2007


B. Kantor Pertanahan Kota Makassar

            Bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi kemajuan

  sesuai kemampuan personil yang ada, kemajuan tersebut ditunjukkan

  dengan:

  1. Peningkatan sarana dan prasarana yang tersedia maupun volume

     pekerjaan yang terus meningkat.

  2. Dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas pertanahan

     dan koordinasi yang baik antar instansi melalui Proyek Daerah

     (PRODA).




                                       49
3. Dukungan pemerintah pusat melalui dua program pensertipikatan,

   yaitu; Proyek Nasional (PRONA) dan Land Management and Policy

   Development Project (LMPDP).

4. Masalah   pertanahan      dapat    terselesaikan   secara   kekeluargaan

   dan/atau melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

       Dalam kegiatan pelayanan masyarakat, Kantor Pertanahan Kota

Makassar telah menggunakan sistem komputerisasi yang terintegrasi,

untuk percepatan penyelesaian pekerjaan telah menggunakan media

tersebut. Peningkatan keahlian pengoperasiannya secara bertahap dapat

diatasi dengan mengirimkan pegawai pada diklat-diklat yang diadakan

oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi

Selatan dan BPN Pusat. Untuk memenuhi sarana dan prasarana kantor

secara bertahap bisa dipenuhi sesuai dengan anggaran yang ada.

       Dalam hal pelayanan, Kantor Pertanahan Kota Makassar

melakukan jenis pelayanan pertanahan sesuai dengan Instruksi Menteri

Agraria/Ka BPN RI Nomor 3 Tahun 1998. Sedangkan pelaksanaan

kewenangan kebijakan pertanahan melalui Keppres Nomor 34 Tahun

2004   tentang   Kebijakan    Nasional     di   Bidang   Pertanahan   masih

dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan secara administrasi. Standar

pelayanan terhadap masyarakat, tetap mengacu pada SPOPP (Standar

Prosedur Operasi Pengaturan dan           Pelayanan di Lingkungan Badan




                                     50
Pertanahan   Nasional)    sesuai    dengan      Keputusan   Kepala   Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur

Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan

Nasional dengan sistim loket.

        Dari data yang diperoleh di Kantor Pertanahan, kegiatan

pelayanan pertanahan yang mempunyai volume pekerjaan cukup banyak

adalah pengukuran, pemetaan tanah dan pemberian hak atas tanah serta

penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

        Sebagai instansi vertikal, Organisasi Badan Pertanahan Nasional

dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang

Badan    Pertanahan      Nasional    Republik     Indonesia.   Dan   untuk

menyelenggarakan fungsi BPN RI tersebut dibentuk Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Kantor Pertanahan di

Kabupaten/Kota. Sedangkan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan diatur melalui

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2006.

        Susunan Organisasi Kantor Pertanahan terdiri dari (Pasal 32 SK

KBPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan) :

1. Kepala Kantor Pertanahan




                                    51
2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan

4. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

5. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan

6. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan

7. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara


1. Keadaan Pegawai

           Jumlah pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Makassar

   sampai saat ini (bulan Juni Tahun 2008) berjumlah 65 orang dengan

   rincian sebagai berikut :

   a. Kepala Kantor 1 Orang.

   b. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha beserta staf 16 (enam belas)

      orang.

   c. Kepala Seksi Survey. Pengukuran dan Pemetaan beserta staf 20

      (dua puluh) orang.

   d. Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah beserta staf

      18 (delapan belas) orang.

   e. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan        3 (tiga)

      orang tidak ada staf.

   f. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan 3 (tiga) orang tidak

      ada staf.




                                  52
   g. Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Perkara 5 (lima) orang tidak

       ada staf.

                Menurut golongan, pegawai pada Kantor Pertanahan Kota

   Makassar sebagai berikut:

   a Golongan IV               = 1 Orang

   b Golongan III              = 57 Orang

       - III/d                 = 2 Orang

       - III/c                 = 8 Orang

       - III/b                 = 34 Orang

       - III/a                 = 13 Orang

   c   Golongan II             = 7 Orang

       - II/d                  = 0 Orang

       - II/c                  = 3 Orang

       - II/b                  = 1 Orang

       - II/a                  = 3 Orang


3. Tugas dan fungsi tiap seksi pada Kantor Pertanahan

   a. Bagian Tata Usaha

                  Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan

       Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang

       Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan

       Nasional dan Kantor Pertanahan, Sub Bagian Tata Usaha bertugas




                                  53
memberikan layanan administrasi kepada semua satuan organisasi

kantor pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan,

penyusunan program dan peraturan perundang-undangan. Untuk

menjalankan tugas tersebut, Subbagian Tata Usaha mempunyai

fungsi:

1 Pengelolaan data dan informasi;

2 Penyusunan rencana program dan anggaran serta laporan

   akuntabilitas kinerja pemerintah;

3 Pelaksanaan urusan kepegawaian;

4 Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran;

5 Pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga sarana dan

   prasarana;

6 Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program;

7 Koordinasi pelayanan pertanahan.

          Pelaksanaan tugas di Bidang Tata Usaha merupakan

pendukung utama dalam menunjang operasional pada lingkungan

Kantor Pertanahan Kota Makassar. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1 Urusan Perencanaan dan Keuangan

2 Urusan Umum dan Kepegawaian




                           54
b. Seksi Survey, Pengukuran Dan Pemetaan

          Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan atau Seksi 1

  (satu) mempunyai tugas melakukan survei, pengukuran dan

  pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka

  dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan

  survei potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan

  pejabat penilai tanah.

          Dalam menjalankan tugasnya Seksi Survei, Pengukuran

  dan Pemetaan mempunyai fungsi:

  1 Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah,

     ruang dan perairan; perapatan kerangka dasar orde 4 dan

     pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan

     survei potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi.

  2 Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas

     kawasan/wilayah;

  3 Pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan

     perairan;

  4 Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan

     tematik dan potensi tanah;

  5 Pelaksanaan kerjasama teknis surveyor berlisensi dan pejabat

     penilai tanah;




                            55
  6 Pemeliharaan peralatan teknis.

           Secara   struktural,    Seksi     Survey,   Pengukuran     dan

  Pemetaan terbagi dalam 2 sub seksi yaitu:

  1) Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan

     Tugasnya adalah menyiapkan perapatan kerangka dasar Orde

     4, penetapan batas bidang tanah, pengukuran bidang tanah,

     batas kawasan/wilayah, kerja sama teknis dengan surveyor

     berlisensi, pembinaan asisten surveyor dan pemeliharaan peta

     pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur,

     gambar ukur serta daftar lain di bidang pengukuran

  2) Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah

     Tugasnya adalah menyiapkan survei, pemetaan, pemeliharaan

     dan    pengembangan          pemetaan     tematik,   survei    tanah,

     pemeliharaan peralatan, teknis komputerisasi dan pembinaan

     pejabat penilai tanah

c. Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah

           Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau Seksi 2

  (dua) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan

  penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan

  pembaharuan hak atas tanah, pengadaan tanah, perijinan,

  pendataan dan penertiban bekas tanah hak, pendaftaran peralihan,




                              56
pembebanan hak atas tanah serta pembinaan pejabat pembuat

akta tanah (PPAT). Dalam menyelenggarakan tugasnya seksi ini

mempunyai fungsi:

1 Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah;

2 Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar

   menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan

   perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak

   pengelolaan tanah;

3 Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi

   perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan

   atau pendaftaran tanah;

4 Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan/atau milik

   negara, daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk

   tanah badan hukum pemerintah;

5 Pendataan dan penertiban tanah bekas hak;

6 Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan

   pertanahan;

7 Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak;

8 Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan

   pembinaan PPAT.




                             57
         Secara struktural, di Kantor Pertanahan Kota Makassar

Seksi 2 (dua) terbagi dalam 4 (empat) Sub Seksi, yaitu:

1) Sub Seksi Penetapan Hak Tanah

   Sub    Seksi   Penetapan     Hak    Tanah   mempunyai     tugas

   menyiapkan      pelaksanaan        pemeriksaan,   saran    dan

   pertimbangan mengenai penetapan Hak Milik, Hak Guna

   Bangunan dan Hak Pakai, perpanjangan jangka waktu,

   pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah;

   penetapan dan rekomendasi perpanjangan jangka waktu

   pembayaran uang pemasukan dan/atau pendaftaran hak tanah

   perorangan.

2) Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah

   Sub seksi ini mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan

   pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan

   Hak Milik dan Hak Pakai, HGB dan HPL bagi instansi

   pemerintah, badan hukum pemerintah, perpanjangan jangka

   waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah,

   rekomendasi pelepasan dan tukar menukar tanah pemerintah.

3) Sub Seksi Pendaftaran Hak

   Sub Seksi Pendaftaran Hak mempunyai tugas menyiapkan

   pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan




                           58
     penegasan konversi hak-hak lain, hak milik atas satuan rumah

     susun, tanah HPL, tanah wakaf, data yuridis, data fisik bidang

     tanah,   data    komputerisasi    pelayanan    pertanahan   serta

     memelihara daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas

     tanah dan warkah serta daftar lainnya di bidang pendaftaran

     tanah.

  4) Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat

     Akte Tanah

     Sub seksi ini mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan

     pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas hak tanah,

     pembebanan HT dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian

     di bidang pendaftaran tanah

d. Seksi Pengaturan Dan Penataan Pertanahan

          Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atau Seksi 3

  (tiga) menjalankan tugas menyiapkan bahan dan melakukan

  penatagunaan       Landreform,      konsolidasi   tanah,   penataan

  pertanahan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perbatasan dan

  wilayah tertentu. Dalam menjalankan tugas dimaksud, Seksi 3

  (tiga) melaksanakan:

  1 Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi

     tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau




                             59
   kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya, penetapan

   kriteria kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta

   penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan

   fungsi   kawasan/zoning,    penyesuaian    penggunaan      dan

   pemanfaatan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah

   bencana, dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali;

2 Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan

   pemeliharaan     tanah,     neraca    penatagunaan        tanah

   kabupaten/kota dan kawasan lainnya;

3 Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota

   dan kawasan;

4 Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan

   penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi

   kawasan/zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi

   tanah, pemberian tanah obyek landreform dan pemanfaatan

   tanah bersama serta penertiban administrasi landreform;

5 Pengusulan      penetapan/penegasan    tanah   menjadi     obyek

   landreform.

6 Pengambilalihan dan atau penerimaan penyerahan tanah-tanah

   yang terkena ketentuan landreform;

7 Penguasaan tanah-tanah obyek landreform;




                          60
8 Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin

   redistribusi tanah dengan luasan tertentu;

9 Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah

   dan pengeluaran tanah dari obyek landreform;

10 Penyiapan usulan ganti rugi tanah obyek landreform dan

   penegasan obyek konsolidasi tanah;

11 Penyediaan tanah untuk pembangunan;

12 Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan;

13 Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data

   landreform.

        Secara organisasi Seksi Pengaturan dan Penataan

Petanahan dibagi dalam 2 (dua) sub seksi, yaitu:

1) Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu

   Sub seksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan

   rencana       persediaan,        peruntukkan,    pemeliharaan     dan

   penggunaan tanah, rencana penataan kawasan, pelaksanaan

   koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah,

   perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap

   fungsi    kawasan/zoning,         penerbitan    pertimbangan    teknis

   penatagunaan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan

   tanah, penyusunan neraca penatagunaan tanah, penetapan




                               61
   penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyesuaian penggunaan

   dan pemanfaatan tanah, serta melaksanakan pengumpulan dan

   pengolahan dan pemeliharaan data tekstual dan spasial

2) Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah

   Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah mempunyai

   tugas menyiapkan bahan usulan penetapan/ penegasan tanah

   menjadi obyek landreform; penguasaan           tanah-tanah obyek

   landreform, pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin

   redistribusi tanah luasan tertentu; usulan penerbitan surat

   keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek

   landreform; monitoring dan evaluasi redistribusi tanah, ganti

   kerugian,   pemanfaatan     tanah    bersama       dan     penertiban

   administrasi    landreform         serta     fasilitasi       bantuan

   keuangan/permodalan,      teknis     dan    pemasaran;            usulan

   penegasan obyek penataan tanah bersama untuk peremajaan

   pemukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik

   serta   permukiman     kembali;       penyediaan          tanah     dan

   pengelolalaan   sumbangan      tanah       untuk    pembangunan;

   pengembangan teknik dan metode; promosi dan sosialisasi;

   pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat; kerja sama




                          62
     dan fasilitasi; pengelolaan basis data dan informasi; monitoring

     dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.

e. Seksi Pengendalian Dan Pemberdayaan

            Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan atau Seksi 4

  (empat) melakukan tugas yaitu;           Menyiapkan     bahan    dan

  melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah

  negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan

  masayarakat.    Untuk    menjalankan     tugas    tersebut,     Seksi

  Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan

  fungsi:

  1 Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah

     negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan

     masayarakat;

  2 Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan

     kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi

     penerapan kebijakan dan program pertanahan dan program

     sektoral, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah

     kritis.

  3 Pengkoordinasian      dalam   rangka   penyiapan     rekomendasi,

     pembinaan,     peringatan,   harmonisasi      dan   pensinergian

     kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam




                             63
   pengelolaan tanah negara serta penanganan tanah terlantar

   dan tanah kritis;

4 Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta

   usulan rekomenasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan

   pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral

   dalam pengelolaan tanah negara serta penanganan tanah

   terlantar dan tanah kritis;

5 Inventarisasi    potensi   masyarakat   marjinal,   asistensi   dan

   pembentukan kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan

   akses ke sumber produktif;

6 Peningkatan      partisipasi    masyarakat,   lembaga     swadaya

   masyarakat dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka

   pemberdayaan masyarakat;

7 Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis

   untuk pembangunan;

8 Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah

   terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;

9 Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian

   hubungan hukum atas tanah terlantar.

        Secara struktural, Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan

dibantu oleh 2 (dua) sub seksi, yaitu:




                             64
1) Sub Seksi Pengendalian Pertanahan

   Sub seksi ini menjalankan tugas menyiapkan pengelolaan basis

   data dan melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan

   saran tindak dan langkah penanganan, serta menyiapkan

   bahan koordinasi usulan penertiban dan penayagunaan dalam

   rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas

   tanah; pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian

   kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam

   pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan

   tanah kritis;

2) Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat

   Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas

   menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi

   dalam rangka penguatan penguasaan dan melaksanakan

   pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra

   kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan serta melakukan

   kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota,

   lembaga keuangan dan dunia usaha, serta bimbingan dan

   pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.

        Dalam hal penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar,

dasar yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36




                         65
   Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah

   Terlantar jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

   24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 36

   Tahun 1998. Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar

   merupakan instrumen penegakan hak dan kewajiban sebagai

   implementasi      pengendalian    pertanahan   dan   pemberdayaan

   masyarakat

           Langkah-langkah          penanganan     penertiban    dan

   pendayagunaan tanah yang diindikasikan tanah terlantar adalah:

   1 Inventarisasi;

   2 Identifikasi;

   3 Penilaian dan pengajuan usul saran;

   4 Penetapan tindak lanjut berupa pembinaan, rekomendasi dan

      peringatan;

   5 Pemantauan tindak lanjut;

   6 Pengusulan penetapan tanah terlantar;

   7 Perlakuan pasca penetapan tanah terlantar.

f. Seksi Sengketa, Koflik Dan Perkara

           Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara atau Seksi 5 (lima) di

   Kantor Pertanahan Kota Makassar mempunyai tugas menyiapkan

   bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan




                               66
perkara pertanahan. Dalam menjalankan tugasnya, Seksi 5 (lima)

menjalankan fungsi:

1 Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara

   pertanahan;

2 Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan;

3 Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik

   pertanahan secara hukum dan non hukum, penanganan dan

   penyelesaian perkara, pelaksanaan alternatif penyelesaian

   sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi,

   fasilitasi, usulan dan rekomendasi pembatalan dan penghentian

   hubungan hukum antar orang dan/atau badan hukum dengan

   tanah.

4 Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik pertanahan.

5 Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan

   perkara pertanahan.

        Dalam struktural organisasi di Kantor Pertanahan Kota

Makassar, Seksi 5 (lima) dibantu oleh 2 Sub Seksi, yaitu:

1) Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

   Tugasnya adalah menyiapkan pengkajian hukum, sosial,

   budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik

   pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian




                           67
        hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan

        tanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui

        mediasi, fasilitasi dan koordinasi penanganan sengketa dan

        konflik.

     2) Sub Seksi Perkara Pertanahan

        Sub Seksi Perkara Pertanahan menjalankan tugas menyiapkan

        penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan

        perkara, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian

        hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan

        tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan.


3. Laporan Kegiatan

          Kantor   Pertanahan     Kota     Makassar   telah   menerbitkan

  sertipikat sebanyak 58.859 bidang sampai pada bulan april tahun

  2008, dengan rincian sebagai berikut:

  1. Sertipikat Haka Atas Tanah        =    28.951 bidang

  2. Sertipiakt Wakaf                  =    9      bidang

  3. Sertipikat Hak Tanggungan         =    25532 bidang

  4. Sertipikat SARUSUN                =    4367   bidang




                                  68
                                    BAB V

                  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



             Meningkatnya sengketa hak atas tanah di era reformasi dewasa

ini, dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang mengadukan persoalan

mereka kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional

RI dan telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Makassar.

             Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota

Makassar, jumlah sengketa tanah yang terdaftar pada Kantor Pertanahan

Kota Makassar dalam kurun waktu satu tahun (tanggal 13 Juni Tahun 2007

sampai dengan tanggal 30 Mei Tahun 2008) dengan cara penyelesaian

melalui mediasi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5     Register Penyelesaian Sengketa Tanah Tanggal 13 Juni
             Tahun 2007 – Tanggal 30 Mei Tahun 2008 di Kantor
             Pertanahan Kota Makassar
  No                Bulan/Tahun                  Frekuensi      Mediasi

  (1)                     (2)                           (3)        (4)
   1       Juni 2007                                 16 Kasus   4 kasus
   2       Juli 2007                                 20 Kasus   10 kasus
   3       Agustus 2007                              17 Kasus   9 kasus
   4       September 2007                            20 Kasus   11 kasus
   5       Oktober 2007                              8 Kasus    1 kasus
   6       November 2007                             13 Kasus   5 kasus
   7       Desember 2007                             13 Kasus   4 kasus
   8       Januari 2008                              17 Kasus   4 kasus




                                       69
  (1)                      (2)                          (3)               (4)
   9       Februari 2008                            14 Kasus            4 kasus
  10       Maret 2008                               26 Kasus            12 kasus
  11       April 2008                               19 Kasus            9 kasus
  12       Mei 2008                                 25 Kasus            17 kasus

                    Jumlah                         208 kasus            90 kasus
       Sumber Data : Kantor Pertanahan Kota Makassar, Juni Tahun 2008

              Tabel. 5 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun

(tanggal 13 Juni 2007 – tanggal 30 Mei 2008), sengketa tanah yang terdaftar

pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dari segi kuantitas berjumlah 208

kasus, dengan dua jenis persengketaan yaitu sengketa hak dan sengketa

batas baik setelah dilakukan pengukuran bidang tanah oleh Kantor

Pertanahan Kota Makassar maupun setelah diterbitkannya tanda bukti hak

atas tanah berupa sertipikat hak atas tanah. Tabel ini pula menunjukkan

bahwa 90 kasus (43,27%) sengketa yang dapat diselesaikan melalui cara

non litigasi yang bersifat mediasi.

              Peningkatan kuantitas jumlah sengketa tanah yang terjadi di Kota

Makassar, tidak dapat terlepas dari beberapa faktor pendorong atau

penyebab. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sengketa,

Konflik dan Perkara Pertanahan Kota Makassar, terdapat beberapa faktor

penyebab sehingga terjadi sengketa hak atas tanah, faktor tersebut yaitu :

a Tumpang tindih bukti kepemilikan.

b Overlap data riwayat tanah.




                                         70
c   Penunjukan batas tanah yang tidak akurat.

d Minimnya data pendukung pada Kantor Kelurahan dan/atau Kantor

    Kecamatan.

            Kemudian beliau menambahkan, selain keempat faktor yang

disebutkan di atas, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama

terjadinya sengketa hak atas tanah, yaitu :

a Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

              Rendahnya kesadaran hukum masyarakat merupakan salah

    satu faktor penyebab sehingga terjadinya sengketa hak atas tanah di Kota

    Makassar, karena pada umumnya masyarakat belum memahami arti dan

    tujuan daripada pendaftaran tanah guna memperoleh alat bukti pemilikan

    yaitu sertipikat hak atas tanah.

              Ditambahkan oleh Muhallis selaku Kepala Sub Seksi Perkara,

    bahwa    rendahnya    kesadaran    hukum    masyarakat   pada   dasarnya

    dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih tergolong

    rendah, khususnya yang bermukim di daerah pedalaman atau pedesaan.

    Dengan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka

    konsekuensi logisnya yaitu sering timbul konflik/sengketa di bidang

    pertanahan.

              Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa

    rendahnya kesadaran hukum masyarakat kota Makassar yang membawa




                                       71
   dampak dengan terjadinya sengketa hak atas tanah di Makassar, hal ini

   disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih tergolong

   rendah      dan    sosialisasi   tentang    pengetahuan   pertanahan     belum

   menyeluruh dan/atau belum sampai secara optimal pada masyarakat

   marginal.

b Kurangnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah

               Mengenai kurangnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah

   yang dimiliki oleh masyarakat di Wilayah Kota Makassar, hal ini dapat

   dilihat dengan adanya eksekusi terhadap tanah-tanah yang telah

   bersertipikat yang dikarenakan kalah dalam proses peradilan, sehingga

   masyarakat        masih   enggan    untuk    mendaftarkan     tanahnya   untuk

   memperoleh sertipikat hak atas tanah.

               Serupa dikemukakan oleh Agustan selaku Kepala Seksi

   Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Makassar,

   bahwa penyebab terjadinya sengketa hak atas tanah adalah karena

   adanya keengganan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya pada

   Kantor Pertanahan, hal ini terjadi karena masyarakat menganggap bahwa

   untuk mendaftarkan tanah mereka membutuhkan biaya yang tidak sedikit

   dan waktu relatif lama.

               Bagi masyarakat yang belum memahami maksud pentingnya

   pendaftaran       tanah     dilakukan,     masih   meyakini    bahwa     surat




                                         72
   pajak/rincik/surat kebo (simana buttaya) yang mereka miliki dapat

   dijadikan sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dikuasainya, padahal

   kenyataannya tidak demikian sehingga hal ini sering menimbulkan

   sengketa hak atas tanah.

             Di sisi lain, masyarakat yang telah memperoleh sertipikat hak

   atas tanah membiarkan begitu saja tanah miliknya tanpa dikuasai secara

   fisik dan tidak dimanfaatkan secara langsung sehingga mengundang

   pihak-pihak lain yang tidak beritikad baik untuk menguasai tanah tersebut.

   Oleh karena itu, masih banyaknya tanah yang belum bersertipikat akan

   mengakibatkan kurangnya jaminan kepastian hukum atas tanah yang

   tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa hak-hak yang demikian membuka

   kemungkinan terjadinya sengketa hak atas tanah di kemudian hari.

c Konflik kebutuhan hak atas tanah

             Munculnya konflik/sengketa hak atas tanah disebabkan oleh

   karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelompok dan

   masyarakat ataupun sebagai dampak dari kebijaksanaan pemerintah

   dalam menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan.

             Kembali Muhallis menegaskan, bahwa mengingat semakin

   meningkatnya kebutuhan akan tanah, namun keterbatasan tanah yang

   ada dibandingkan dengan kemampuannya memenuhi berbagai keperluan

   masyarakat, serta seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan




                                     73
pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan, sehingga tidak jarang

terjadi bahwa dalam satu areal tanah yang sama bertumpuk banyak

kebutuhan atau kepentingan yang mengakibatkan terjadi konflik/sengketa.

         Begitu pula halnya di Kota Makassar yang sedang giat-giatnya

melakukan pembangunan di berbagai sektor, di beberapa Wilayah Kota

Makassar diadakan pelebaran jalan, pembangunan perumahan, Mall,

Rumah dan Toko (Ruko) dan fasilitas umum lainnya. Ada kalanya hak

masyarakat yang terkena proyek tersebut harus dikorbankan demi

terselenggaranya kepentingan umum yang memang akhir-akhir ini selalu

dijadikan dalih untuk memperlancar pembangunan tersebut.

         Memang Pemerintah Daerah ataupun pihak-pihak swasta, yang

menyelenggarakan suatu proyek telah memberikan ganti kerugian kepada

masyarakat, namun terhadap ganti kerugian tersebut dianggap oleh

masyarakat tidak layak dan sebaliknya memberikan kerugian yang besar

tehadap masyarakat.

         Adapun masyarakat yang tidak mempunyai alternatif lain

bersikeras untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya, sedangkan

pihak Pemerintah Daerah atau pihak swasta terdesak oleh suatu

kepentingan sehingga pada akhirnya masing-masing pihak bersitegang

karena sama-sama membutuhkan tanah tersebut yang berakibat pada

sengketa hak atas tanah.




                                74
d Nilai ekonomis tanah yang semakin meningkat

             Sesuai dengan teori hukum ekonomi bahwa semakin banyak

   kebutuhan akan suatu barang, namun di sisi lain persediaan barang

   tersebut terbatas, maka dapat dipastikan bahwa harga barang tersebut

   semakin    meningkat.      Begitu   pula    yang       terjadi   dengan    semakin

   meningkatnya kebutuhan akan tanah membuat nilai ekonomis tanah dari

   tahun ke tahun semakin meningkat. Menurut Agustan (Kepala Seksi

   Sengketa, Konflik dan Perkara), bahwa dengan semakin bertambahnya

   harga jual tanah, maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya

   konflik yang berdampak pada terjadinya sengketa hak atas tanah.

             Lebih   lanjut     menurut       Muhallis,      bahwa     dampak     dari

   meningkatnya harga tanah tersebut ialah tidak menutup kemungkinan

   adanya    pihak-pihak   lain   yang    beritikad       buruk     untuk   memproleh

   keuntungan dengan cara apapun sehingga merugikan pihak lain. Sebagai

   contoh bahwa suatu sertipikat yang telah diterbitkan oleh Kantor

   Pertanahan namun oleh pengadilan dinyatakan cacat hukum karena

   adanya bukti berupa akta jual beli tanah yang dikeluarkan oleh Pejabat

   Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat, padahal nyata-nyata akta

   tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

             Ditambahkan pula bahwa adanya itikad buruk dari pihak-pihak

   tertentu banyak dipengaruhi oleh sikap keserakahan mereka, apalagi jika




                                         75
  tanah yang menjadi objek sengketa tersebut mempunyai harga jual

  sangat tinggi dan letaknya strategis maka tindakan-tindakan tersebut

  bukan tidak mungkin akan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.


A. Mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Makassar

            Perbuatan berupa pengancaman, intimidasi, kekerasan ataupun

  tindak pidana lainnya tidak dapat dianggap sebagai penyelesaiaan

  sengketa tanah baik secara litigasi maupun non litigasi, karena perbuatan

  dan tindakan yang demikian tidak menyelesaikan secara hakiki atas

  persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Walaupun perbuatan

  itu   dapat   menunda    penyelesaian   sengketa,    akan   tetapi   sifat

  penundaannya hanya sementara dan apabila situasi dan kondisi menjadi

  aman dan stabil dengan sendirinya persoalan sengketa tanah akan

  muncul kembali dan ada yang menuntut dan ada yang dituntut. Oleh

  karena itu, diperlukan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat

  dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya.

            Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewi Sartika selaku

  Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kota

  Makassar, bahwa pengaduan sengketa tanah pada Kantor Pertanahan

  Kota Makassar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu lisan dan

  tulisan/surat yang disampaikan melalui loket pengaduan yang tersedia.




                                   76
Kemudian aduan tersebut dilakukan pengkajian berupa penelitian dan

gelar perkara yang menghasilkan langkah-langkah penanganan yang

akan ditempuh (pensuratan, hadirkan para pihak dan mediasi). Secara

keseluruhan mekanisme penyelesaian sengketa tanah terlihat seperti

bagan berikut (terlampir).

          Mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi pada

Kantor Pertanahan Kota Makassar (terlampir). Berdasarkan hasil

wawancara dan pengamatan langsung oleh peneliti, kegiatan mediasi

yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama yakni; Pra Mediasi,

Mediasi dan Pasca Mediasi, berikut tahapannya dipaparkan oleh Pejabat

pada Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara:

1. Pra Mediasi (Persiapan)

   Pada tahap ini terdiri kegiatan yang penting, sebagai berikut:

   a. Penentuan pokok masalah/duduk masalah.

      Berdasarkan rapat koordinasi secara intern kantor (gelar perkara),

      maka akan ditentukan pokok masalah lebih awal untuk dapat

      mengambil suatu kesimpulan berdasarkan hasil pengkajian dan

      penelitian data (fisik dan yuridis) yang ada pada Kantor Pertanahan

      Kota Makassar (arsip/warkah) serta pertimbangan dampak konflik

      sosial dan kelembagaan yang timbul akan meluas dan/atau

      berkepanjangan. Hasil dari kegiatan ini akan diperoleh suatu




                                  77
   langkah-langkah penyelesaian dan pertimbangan secara intern

   mengenai tepatnya penggunaan mediasi atas sengketa yang

   sedang dihadapi.

b. Penentuan mediator dan pembentukan tim

   Setelah sengketa tersebut ditetapkan dengan upaya penyelesaian

   melalui mediasi, maka akan dilakukan penetapan mediator dan

   pembentukan     tim.    Berdasarkan    Petunjuk   Teknis    Nomor

   5/JUKNIS/DV/2007, jenis meditor yang digunakan adalah mediator

   berdasarkan jabatan, yakni Kepala Kantor Pertanahan.

   Pada   Kantor      Pertanahan   Kota   Makassar   mediasi    yang

   dilaksanakan selama ini, anggotanya terdiri dari Kepala Kantor,

   Kepala-kepala Seksi dan para Kepala Sub Seksi pada Seksi

   Sengketa, Konflik dan Perkara sebagai pendamping. Pejabat

   dan/atau staf di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi terkadang

   dilibatkan bila dipandang perlu dengan berdasarkan kebijakan dari

   Kepala Kantor Pertanahan (sebagai mediator).

c. Persiapan bahan

   Tahap ini akan dihasilkan resume telaahan sengketa yang dihadapi

   dan hasil analisis dengan mempertimbangkan data atau dokumen

   warkah yang ada pada Kantor Pertanahan.




                              78
   d. Penentuan waktu dan tempat

      Dalam tahap ini waktu dan tempat ditentukan berdasarkan

      kesediaan para pihak dan mediator yang akan menggelar mediasi.

   e. Undangan

      Berdasarkan kesiapan dari tim pelaksana mediasi pada Kantor

      Pertanahan, yang terdiri dari kepala kantor dan beserta staf yang

      telah diundang untuk mendampingi Kepala Kantor selaku mediator,

      kemudian disampaikan kepada para pihak dan unsur-unsur terkait

      misalnya lurah dan/atau camat.

2. Pelaksanaan (mediasi)

           Dalam pelaksanaan mediasi pada Kantor Pertanahan Kota

   Makassar, Model pertemuan yang digunakan adalah model “O atau

   lingkaran” yang dilengkapi dengan alat sound system dan proyektor

   sebagai alat penunjang. Tahap pelaksanan mediasi sebagai berikut:

   a. Pembukaan

      Setelah mediator membuka acara mediasi, kemudian dilanjutkan

      dengan pemaparan mengenai; peran mediator, hak dan tanggung

      jawab masing-masing pihak yang telah hadir serta penyampaian

      aturan mekanisme pelaksanaan madiasi yang akan digelar.

   b. Penyamaan Persepsi




                                79
   Mediator dan para tim (kepala seksi sebagai pendamping dalam

   kegiatan   ini),   melakukan     penyamaan   persepsi   menyangkut

   masalah yang dihadapi dan menyampaikan proses permohonan

   pendaftaran hak atas tanah mulai dari awal sampai pada

   penerbitan sertipikat (berdasarkan peraturan pelakasanaan dan

   petunjuk teknisnya).

g. Pemaparan      oleh    masing-masing    pihak   mengenai    riwayat

   kepemilikan dan penguasaan serta pemanfaatan dan penggunaan

   atas tanah yang disengketakan tersebut.

h. Penyampaian opsi/pendapat, keinginan atau kehendak oleh para

   pihak yang bersengketa. Dalam kegiatan ini terdapat tawar-

   menawar opsi penyelesaian.

i. Generalisasi opsi-opsi/pendapat. Hal ini dilakukan oleh mediator

   secara pribadi kepada salah satu pihak dengan persetujuan pihak

   lain.

j. Penentuan opsi/pendapat dan kehendak/keinginan yang tepat

   dengan mempertimbangkan kekuatan hukum riwayat tanah yang

   dimiliki oleh para pihak dan kesesuaian pemanfaatan dan

   penggunaan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan

   yang berlaku. Pada tahap ini mediator mempunyai peran yang

   sangat penting berdasarkan hasil pengkajian dan analisis.




                               80
   k. Negosiasi akhir kehendak/keinginan (kesepakatan final dari para

      pihak).

3. Kegiatan akhir

             Kegiatan    ini   merupakan   kegiatan    akhir   dari    mediasi,

   berdasarkan kesepakatan dan kehendak para pihak yang terjadi dalam

   mediasi dituangkan dalam notulen/laporan hasil mediasi dan Beriata

   Acara (BAP) Mediasi. Kegiatan dimaksud meliputi sebagai berikut:

   a. Pembuatan Notulen Hasil Mediasi

   b. Pembuatan Berita Acara Mediasi (BAP MEDIASI).

   c. Pelaporan Hasil Mediasi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan

      Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

             Pada hakekatnya penyelesaian sengketa tanah di Indonesia

   dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara litigasi dan non litigasi.

   Penyelesaian sengketa tanah dengan cara litigasi yang berdasarkan

   ketentuan hukum tertulis (perundang-undangan) yakni melalui bantuan

   badan peradilan sedangkan untuk non litigasi, persengketaan tanah

   diselesaikan tanpa bantuan badan peradilan dan yang berperan

   hukum tidak tertulis yang berorientasi pada hukum adat maupun

   kebiasaan serta anjuran Surat Edaran Mahkamah Agung tentang

   mediasi      dan   Surat    Keputusan   Menteri    Agraria/Kepala    Badan

   Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 serta lampiran ke-5




                                    81
(Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/DV/2007 tentang Mekanisme

Pelaksanaan Mediasi) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penanganan     dan    Penyelesaian   Masalah    Pertanahan,         skema

penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi (terlampir).

        Mekanisme mediasi yang dimaksud Petunjuk Teknis di atas,

diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan untuk mempertemukan kedua belah pihak :

   a. Mengetahui pokok masalah/duduk masalah.

   b. Apakah masalah tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi

      atau tidak.

   c. Pembentukan      tim   penanganan    sengketa     tentatif,    tidak

      keharusan, ada kalanya pejabat struktural yang berwenang

      dapat langsung menyelenggarakan mediasi.

   d. Penyiapan bahan, selain persiapan prosedur disiapkan bahan-

      bahan yang diperlukan untuk melakukan mediasi terhadap

      pokok sengketa, resume telaahan. Agar mediator sudah

      menguasai substansi masalah, meluruskan persoalan, saran

      bahkan peringatan jika kesepakatan yang diupayakan akan

      cenderung melanggar peraturan di bidang pertanahan, misal

      melanggar      kepentingan     pemegang     hak      tanggungan,




                              82
      kepentingan ahli waris lain, melanggar hakekat pemberian

      haknya (berkaitan dengan tanah Redistribusi).

   e. Menentukan waktu dan tempat mediasi.

2. Undangan :

   a. Disampaikan kepada Para pihak yang berkepentingan, instansi

      terkait   (apabila   dipandang       perlu)   untuk    mengadakan

      musyawarah penyelesaian sengketa dimaksud, dan diminta

      untuk membawa serta data/informasi yang diperlukan.

   b. Penataan struktur pertemuan dengan posisi tempat duduk huruf

      U Seat atau lingkaran.

3. Kegiatan mediasi :

   a. Mengatasi hambatan hubungan antar pihak (hubungan personal

      antar pihak).

   b. Mencairkan      suasana   diantara    kedua    belah   pihak   yang

      bersengketa, suasana akrab, tidak kaku.

   c. Penjelasan peran mediator

      1). Sebagai pihak ketiga yang tidak memihak (berkedudukan

         netral).

      2). Kehendak para pihak tidak dibatasi.

      3). Kedudukan para pihak dan kedudukan mediator sendiri

         harus netral.




                                83
   4). Kunci dari sesi ini adalah penegasan mengenai kesediaan

      para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi

      dan oleh mediator Badan Pertanahan Nasional Republik

      Indonesia.

   5). Dalam     hal-hal    tertentu    berdasarkan    kewenangannya

      (authoritas mediator autoritatif) mediator dapat melakukan

      intervensi/campur        tangan      dalam      proses   mencari

      kesepakatan dari persoalan yang disengketakan (bukan

      memihak), untuk menempatkan kesepakatan yang hendak

      dicapai sesuai dengan hukum pertanahan. Hal ini perlu

      dipahami oleh para pihak agar tidak menimbulkan dugaan

      apriori.

d. Klarifikasi para pihak

   1). Para pihak mengetahui kedudukannya.

   2). Dikondisikan tidak ada rasa apriori pada salah satu

      pihak/kedua belah pihak dengan objektivitas penyelesaian

      sengketa, kedudukan, hak, dan kewajiban sama.

   3). Masing-masing        berhak     memberikan     dan   memperoleh

      informasi/data yang disampaikan lawan.

   4). Para pihak dapat membantah atau meminta klarifikasi dari

      lawan dan wajib menghormati pihak lainnya.




                              84
     5). Pengaturan pelaksanaan mediasi

     6). Dari permulaan mediasi telah disampaikan aturan-aturan

        mediasi yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat

        dalam mediasi.

     7). Aturan tersebut inisiatif dari mediator atau disusun baru

        kesepakatan para pihak, penyimpangan tersebut dapat

        dilakukan dengan persetujuan para pihak.

     8). Aturan-aturan tersebut antara lain untuk menentukan :

        -    apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan mediator;

        -    aturan tata tertib diskusi dan negosiasi;

        -    pemanfaatan dari kaukus;

        -    pemberian waktu untuk berpikir, dsb.

        -    Perumusan aturan tersebut mungkin akan mengundang

             perdebatan yang panjang, namun bagi mediator yang

             sudah    terbiasa        melakukan   tugasnya    tidak   sulit

             mengatasinya.

4. Menyamakan pemahaman dan menetapkan agenda Musyawarah :

  a. Para pihak diminta untuk menyampaikan permasalahannya

     serta   opsi-opsi   alternatif     penyelesaian   yang   ditawarkan,

     sehingga ditarik benang merah permasalahannya agar proses

     negosiasi selalu terfokus pada persoalan (isu) tersebut. Disini




                                 85
  dapat      terjadi         kesalahpahaman        baik   mengenai

  permasalahannya, pengertian yang terkait dengan sengketanya

  atau hal yang terkait dengan pengertian status tanah Negara

  dan     individualisasi.      Perlu    upaya/kesepakatan      untuk

  menyamakan           pemahaman        mengenai     berbagai    hal.

  Mediator/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus

  memberi koreksi jika pengertian-pengertian persoalan yang

  disepakati tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

  agar tidak terjadi kesesatan.

b. Menetapkan agenda musyawarah (setting agenda)

  1). Setelah persoalan yang dapat menimbulkan mis interpretasi

     diatasi, kemudian ditentukan agenda yang perlu dibahas

     (setelah diketahui persoalan yang melingkupi sengketa).

  2). Agenda musyawarah bermaksud agar proses musyawarah,

     diskusi, negosiasi dapat terarah dan tidak melebar/keluar

     dari fokus persoalan, mediator harus menjaga momen

     pembicaraan sehingga tidak terpancing atau terbawa/larut

     oleh pembicaraan para pihak.

  3). Mediator menyusun acara/agenda diskusi yang mencakup

     substansi permasalahan, alokasi waktu, jadwal pertemuan

     berikutnya yang perlu memperoleh persetujuan para pihak.




                              86
5. Identifikasi kepentingan :

   a. Dilakukan    identifikasi   untuk    menentukan         pokok   masalah

      sebenarnya, serta relevansi sebagai bahan untuk negosiasi.

      Pokok masalah harus selalu menjadi fokus proses mediasi

      selanjutnya. Jika terdapat penyimpangan mediator harus

      mengingatkan untuk kembali pada fokus permasalahan.

   b. Kepentingan yang menjadi fokus mediasi dapat menentukan

      kesepakatan penyelesaiannya. Kepentingan disini tidak harus

      dilihat dari aspek hukum saja, dapat dilihat dari aspek lain

      sepanjang memungkinkan dilakukan negosiasi dan hasilnya

      tidak melanggar hukum.

6. Generalisasi opsi-opsi Para Pihak :

   a. Pengumpulan      opsi-opsi       sebagai   alternatif    yang    diminta

      kemudian dilakukan generalisasi alternatif tersebut sehingga

      terdapat hubungan antar alternatif dengan permasalahannya.

   b. Dengan generalisasi terdapat kelompok opsi yang tidak

      dibedakan dari siapa, tetapi bagaimana cara menyelesaikan

      opsi tersebut melalui negosiasi, maka proses negosiasi lebih

      mudah.

   c. Opsi adalah sejumlah tuntutan dan alternatif penyelesaian

      terhadap sengketa dalam suatu proses mediasi.




                                  87
d. Kedua belah pihak dapat mengajukan opsi-opsi penyelesaian

   yang diinginkan :

   1). Dalam      mediasi    autoritatif     mediator      juga   dapat

      menyampaikan opsi atau alternatif yang lain.

      Contoh : Generalisasi opsi yang dipilih misalnya: batas

      tanah tetap dibiarkan, tanah tetap dikuasai secara nyata,

      pihak yang seharusnya berhak meminta ganti rugi.

   2). Tawar-menawar opsi dapat berlangsung alot dan tertutup

      kemungkinan dapat terjadi dead-lock. Disini mediator harus

      menggunakan sesi pribadi (periode session atau cancus).

   3). Negosiasi tahap terpenting dalam mediasi.

      a). Cara tawar-menawar terhadap opsi-opsi yang telah

         ditetapkan, disini dapat timbul kondisi yang tidak

         diinginkan. Mediator harus mengingatkan maksud dan

         tujuan serta fokus permasalahan yang dihadapi.

      b). Sesi pribadi (sesi berbicara secara pribadi) dengan salah

         satu pihak harus sepengetahuan dan persetujuan pihak

         lawan.    Pihak    lawan    harus     diberikan    kesempatan

         menggunakan sesi pribadi yang sama.

      c). Proses negosiasi sering kali harus dilakukan secara

         berulang-ulang dalam waktu yang berbeda.




                            88
          d). Hasil dari tahap ini adalah serangkaian daftar opsi yang

             dapat dijadikan alternatif penyelesaian sengketa yang

             bersangkutan.

7. Penentuan opsi yang dipilih :

   a. Ada daftar opsi yang dipilih.

   b. Pengkajian opsi-opsi tersebut oleh masing-masing pihak.

   c. Menentukan menerima atau menolak opsi tersebut.

   d. Menentukan keputusan menghitung untung-rugi bagi masing-

      masing pihak.

   e. Para pihak dapat konsultasi pada pihak ketiga misalnya:

      pengacara, para ahli mengenai opsi-opsi tersebut.

   f. Mediator harus mampu mempengaruhi para pihak untuk tidak

      menggunakan kesempatan guna menekan pihak lawan. Disini

      diperlukan perhitungan dengan pertimbangan logis, rasional

      dan objektif untuk merealisasikan kesepakatan terhadap opsi

      yang dipilih tersebut.

   g. Kemampuan mediator akan diuji dalam sesi ini.

   h. Hasil dari kegiatan ini berupa putusan mengenai opsi yang

      diterima kedua belah pihak, namun belum final, harus

      dibicarakan lebih lanjut.

8. Negosiasi akhir :




                                  89
   a. Para pihak melakukan negosiasi final yaitu klarifikasi ketegasan

      mengenai opsi-opsi yang telah disepakati bagi penyelesaian

      sengketa dimaksud.

   b. Hasil dari tahap ini adalah putusan penyelesaian sengketa yang

      merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

   c. Kesepakatan tersebut pada pokoknya berisi: opsi yang diterima,

      hak dan kewajiban para pihak.

   d. Klarifikasi kesepakatan kepada para pihak.

   e. Penegasan/klarifikasi ini diperlukan agar para pihak tidak ragu-

      ragu lagi akan pilihannya untuk menyelesaikan sengketa

      tersebut dan sukarela melaksanakannya.

9. Formalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa :

   a. Dirumuskan       dalam        bentuk     kesepakatan       atau

      agreement/perjanjian (D.I. 512 C).

   b. Dengan kesepakatan tersebut secara substansi mediasi telah

      selesai, sementara tindak lanjut pelaksanaannya menjadi

      kewenangan pejabat Tata Usaha Negara.

   c. Setiap kegiatan mediasi hendaknya dituangkan dalam Berita

      Acara Mediasi (D.I. 512.A).

   d. Hasil mediasi dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk

      ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.




                               90
      e. Formalisasi kesepakatan secara tertulis dengan menggunakan

         format perjanjian.

      f. Dalam setiap mediasi perlu dibuat laporan hasil mediasi yang

         berlangsung (D.I. 512 B).

      g. Agar mempunyai kekuatan mengikat berita acara tersebut

         ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

         Penerapan    mediasi     sebagai    salah   satu   cara   alternatif

penyelesaian   sengketa   tanah      bagi   masyarakat/para   pihak    yang

bersengketa di Kota Makassar, Kantor Pertanahan Kota Makassar telah

melaksanakan mediasi sesuai dengan Petunjuk Teknis di atas. Akan

tetapi, hasil mediasi berupa perjanjian kesepakatan tertulis yang

ditandatangani oleh para pihak tidak dituangkan dalam Daftar isian (D.I.

512 C) menurut Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/DV/2007 (terlampir).

        Beberapa kendala pelaksanaan mediasi sebagai salah satu cara

penyelesaian sengketa tanah tanpa bantuan hukum atau non litigasi di

Kantor Pertanahan Kota Makassar, sebagai berikut (berdasarkan hasil

wawancara dengan Kepala Seksi Sengketa, konflik dan perkara) :

1. Kurang menyebarnya informasi

2. Budaya masyarakat pada umumnya, yaitu “siri na pacce”

3. Tingkat Kesadaran hukum masyarakat

4. Pandangan masyarakat terhadap lembaga BPN




                                  91
  5. Kurangnya sumber daya manusia

          Keberadaan kendala di atas tidak akan menjadi penghambat

  terhadap   pelaksanaan     mediasi,     apabila   mediator   mempunyai

  kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengenai

  beberapa jenis sengketa. Keberhasilan suatu pelaksanaan mediasi sangat

  ditunjang olen peran dari seorang mediator, membawa para pihak ke

  dalam kondisi seperti berikut:

  1 Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding.

  2 Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan.

  3 Mengurangi permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam

     diantara para pihak.

  4 Menghilangkan batas waktu penyelesaian

  5 Kondisi berpikir logis terhadap pengendalian kehendak atau keinginan

     parah pihak

  6 Pengutamaan alternatif penyelesaian daripada mempertahankan suatu

     kehendak/keinginan yang berlebihan

  7 Perlakuan baik terhadap pendukung atau pelaku-pelaku lain seperti

     pengacara para pihak.


B. Penyebab masyarakat memilih mediasi




                                   92
          Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu

tahun (tanggal 13 Juni 2007 – tanggal 30 Mei 2008) terdapat 208 kasus

sengketa tanah yang terdaftar pada pada Kantor Pertanahan Kota

Makassar. Dari 208 kasus sengketa tanah tersebut, 90 kasus (43,27%)

sengketa tanah yang dapat diselesaikan dengan cara non litigasi yang

bersifat mediasi (damai).

          Dengan demikian, masyarakat atau para pihak yang sedang

bersengketa di Kota Makassar, lebih memilih jalur penyelesaian melalui

cara non litigasi (mediasi) walaupun masyarakat Kota makassar pada

umumnya adalah “suku mangkasara” yang dipengaruhi budaya keras

dengan istilah “Siri na pace”, yang diartikan bahwa “harga diri yang

disetarakan dengan kemenangan adalah segalanya dalam kehidupan”.

          Kemudian perkembangan Wilayah Kota Makassar secara tidak

langsung mengantarkan masyarakatnya ke arah perubahan paradigma,

yang mengutamakan pembangunan ekonomi berlandaskan pada orientasi

membangun hubungan yang berkesinambungan. Bagi masyarakat,

pembentukan dan pemulihan komunitas adalah penting, lebih-lebih oleh

masyarakat bisnis, dan bila mana anggota komunitas termasuk pihak

yang   bersengketa    (disputant)   telah   mencapai   kesepakatan   atau

konsensus yang akan memuaskan semua pihak (win-win solution), maka

berakhirlah persengketaan tersebut.




                                    93
          Selain    itu,   ditunjang    dengan    prosedur        pelaksanaan

penyelesaian yang berjalan dengan baik seperti halnya pada pelaksanaan

mediasi di Kantor Pertanahan Kota Makassar, telah dilaksanakan sesuai

dengan Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/DV/2007 tentang Mekanisme

Pelaksanaan Mediasi, merupakan lampiran kelima dari Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah

Pertanahan.

        Penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui mediasi, dilakukan

berdasarkan     kehendak    bersama     oleh   para    pihak    yang   sedang

bersengketa. Alasan masyarakat/para pihak         memilih mediasi sebagai

salah satu cara penyelesaian sengketa tanah di Kota Makassar dalam

kurun waktu satu tahun (tanggal 13 Juni 2007 – tanggal 30 Mei 2008), ada

3 (tiga) faktor penyebab, yakni;

1 Faktor Mediator

2 Faktor Mekanisme/Proses Mediasi

3 Faktor Biaya

        Untuk      mengetahui      sejauhmana         faktor-faktor    tersebut

berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi sebagai salah satu alternatif

penyelesaian sengketa tanah, dapat dilihat dengan pernyataan responden

sebagai berikut:




                                   94
1. Faktor Mediator

              Penentuan mediator didasarkan atas kehendak bersama para

   pihak, dengan pertimbangan bahwa mediator mampu bersikap

   profesional     dalam     memberikan   bantuan   pemahaman    subtantif,

   prosedural dan memberikan saran penyelesaian kepada pihak-pihak

   bersengketa atas persoalan persengketaan tanah yang sedang

   dihadapi. Sehingga, otoritas membuat keputusan tetap berada pada

   konsensus atau kesepakatan para pihak yang bersengketa.

              Tabel. 7 menunjukkan pernyataan responden mengenai

   profesionalisme mediator dalam membantu para pihak mendapatkan

   konsensus/kesepakatan guna menyelesaikan persengketaan yang

   dihadapinya, dimana semua responden (20 responden) atau jika

   dipersentasekan      sebesar    100%    mengatakan   bahwa        mediator

   profesional.




   Tabel. 7       Pernyataan    Responden    Terhadap   Profesionalisme
                  Mediator
    No             Pernyataan             Frekuensi       Persentase
    1      Profesional                       20                 100
    2      Kurang profesional                 -                  -
    3      Tidak profesional                  -                  -
                  Jumlah                     20                 100




                                    95
   Sumber: Olahan data sekunder, Juni Tahun 2007


2. Faktor Proses Mediasi

           Permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan kaitan dengan

  kelambanan dalam menyelesaikan sengketa perdata (sengketa tanah)

  tersebut memang harus segera dicari jalan keluar, kalau hal ini tidak

  cepat-cepat diatasi, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan terus

  menurun.

           Menurut Daniel S. Lev dalam Adi Sulistiyono (2007:303),

  Prosedur peradilan di Indonesia ternyata membuat pengusaha takut

  untuk menggunakan peradilan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dicari

  jalan alternatif sehingga masyarakat/para pihak yang bersengketa

  tidak terjerat pada pemikiran bahwa pengadilan tempat satu-satunya

  yang mampu menyelesaikan sengketa secara adil. Untuk itu,

  diperlukan alternatif penyelesaian sengketa yang berlangsung lebih

  sederhana dan cepat.

           Pada Tabel. 8 menunjukkan pernyataan responden mengenai

  mekanisme/proses mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Makassar

  dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kota Makassar, 20 responden

  atau   jika   dipersentasekan   sebesar    100%   mengatakan   bahwa

  mekanisme/proses mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Makassar

  sangat sederhana dan cepat.




                                  96
   Tabel. 8       Pernyataan Responden Terhadap Mekanisme/Proses
                  Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Makassar
    No             Pernyataan              Frekuensi         Persentase
   1        Berbelit-belit                     -                     -
   2        Kurang sederhana                   -                     -
   3        Sangat sederhana                  20                    100
                  Jumlah                      20                    100
   Sumber: Olahan data sekunder, Juni Tahun 2007


3. Faktor Biaya

              Penurunan     tingkat   kepercayaan      masyarakat        terhadap

   lembaga peradilan, diakibatkan lamanya waktu persidangan yang

   dibutuhkan untuk mendapatkan suatu putusan yang mempunyai

   kekuatan hukum tetap, merupakan salah satu faktor penyebab

   mahalnya biaya bersengketa di Pengadilan.

              Hasil Penelitian di Kantor Pertanahan Kota Makassar, 20

   responden       (100%)   mengatakan      bahwa   penggunaan           alternatif

   penyelesaian sengketa (mediasi) mengeluarkan biaya yang ringan.

   Tabel.     9   menunjukkan    pernyataan   responden     terhadap        biaya

   pelaksanaan mediasi Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam

   menyelesaiakan sengketa tanah masyarakat/para pihak yang sedang

   bersengketa:

   Tabel. 9       Pernyataan Responden Terhadap Biaya Mediasi di
                  Kantor Pertanahan Kota Makassar




                                      97
     No            Pernyataan            Frekuensi       Persentase
    1       Biaya ringan                     20             100
    2       Biaya sedang                      -              -
    3       Biaya mahal                       -              -
                Jumlah                       20             100
    Sumber: Olahan data sekunder, Juni Tahun 2007

          Selanjutnya Natsir Hamzah selaku Kepala Kantor Pertanahan

Kota Makassar (hasil wawancara), mengatakan bahwa alasan masyarakat

(para pihak) memilih mediasi dikarenakan mediator dapat memberikan

pemahaman lebih mengenai pengetahuan pertanahan secara umum dan

hasil yang diperoleh dapat mengikat para pihak, tidak sama halnya

dengan putusan pengadilan yang dikenal dengan istilah “banding dan

kasasi”. Oleh karena itu, hasil kesepakatan para pihak dalam mediasi

dikatakan “tuntas”. Kemudian beliau menambahkan, faktor-faktor lain

yang menjadi penyebab masyarakat/para pihak memilih mediasi adalah

sebagai berikut:

1. Berdasarkan kehendak bersama

2. Proses mediasi sederhana

3. Biaya yang dibebankan ringan

4. Tidak adanya batas waktu penyelesaian

5. Proses mediasi menganut system tertutup bukan asas terbuka untuk

   umum

6. Mediatornya profesional atau tidak memihak (netral)




                                   98
7. Adanya kebebasan berpendapat dan berkehendak oleh para pihak

8. Hasil yang diperoleh berdasarkan kesepakatan bersama

9. Hasil yang diperoleh saling menguntungkan para pihak

10. Hasil kesepakatan final mengikat para pihak

11. Suasana kekeluargaan tidak terputus karena tidak memperpanjang

   konflik/sengketa dan/atau menimbulkan konflik/sengketa yang baru.

12. Hasil     kesepakatan    dari    pelakasanaan     mediasi     dapat   segera

   dilaksanakan.

            Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah secara non

litigasi (mediasi) pada prinsipnya bersifat kekeluargaan melalui media

musyawarah mufakat dalam mengambil suatu keputusan, yang dilakukan

dengan perantara mediator. Mediasi merupakan model penyelesaian

sengketa tanah dimana pihak luar (mediator) yang tidak memihak dan

bersifat netral, hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa guna

memperoleh penyelesaian sengketa tanah yang disepakati para pihak.

            Oleh   karena   itu,    keuntungan     yang   bisa   diperoleh   dari

penggunaan alternatif penyelesaian sengketa tanah/non litigasi yakni cara

mediasi, yaitu (menurut hemat penulis yang sejalan dengan pendapat Adi

Sulistiyono; 2007:15) :

1 Dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di lembaga

   peradilan.      Banyaknya        kasus   yang    diajukan     ke   pengadilan




                                       99
   menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan dan

   memakan biaya yang tinggi serta memberikan hasil yang kurang

   memuaskan.

2 Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan

   pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa

   tanah yang dihadapinya.

3 Untuk memperlancar jalur keadilan di masyarakat (para pihak)

4 Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa

   yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak

   (win-win solution)

5 Penyelesaian sengketa lebih cepat/efektif dan biaya murah/efisien

6 Kerahasiaan terjaga karena pelaksanaannya bersifat tertutup untuk

   umum

7 Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan,

   dikarenakan keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan

   sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih

   dimungkinkan terjalin dengan baik

8 Mengurangi merebaknya permainan kotor dalam lembaga peradilan,

   karena dalam proses mediasi ini para pihak langsung terlibat dalam

   pengambilan keputusan.




                                100
                                       BAB VI

                                     PENUTUP



           Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan pada bab

terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:


A.   Kesimpulan

     1.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan mediasi sebagai

          salah satu cara penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan

          Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan

          prosedur    yang        tertuang     dalam    Petunjuk   Teknis     Nomor

          05/JUKNIS/DV/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.

          Akan tetapi, hasil mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Makassar

          berupa perjanjian kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh

          para pihak tidak di tuangkan dalam Daftar isian (D.I. 512 C)

          menurut Petunjuk Teknis di atas, sehingga tidak dilakukan

          pencatatan/pendaftaran pada Pengadilan dan/atau Notaris.

     2.   Alasan masyarakat/para pihak yang bersengketa memilih mediasi

          sebagai cara penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan

          Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, adalah sebagai berikut;

          prosedurnya     sederhana,         biayanya    ringan,   mediator    yang

          profesional (netral).




                                         101
B.   Saran

                 Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai

     berikut:

     1.   Agar lembaga mediasi (perdamaian) dan peraturan-peraturannya

          disosialisasikan secara terpadu dengan instansi terkait serta

          kepada masyarakat di Kota Makassar.

     2.   Agar mediator ditingkatkan profesionalismenya dan diupayakan

          agar terdapat sinergic kinerja antar mereka berdasarkan peraturan

          pelaksanaan yang berlaku.

     3.   Agar    ditingkatkan   penyuluhan   hukum   utamanya   pertaturan

          pertanahan (sengketa tanah) di masyarakat khususnya di Kota

          Makassar secara periodik dan berkesinambungan.




                                     102
                           DAFTAR PUSTAKA



________. (2003), Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada
        Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, STPN, Tidak Dipublikasikan,
        Yogyakarta.

_________. Akurasi Data Picu Konflik Pertanahan, http:// UPEKS ONLINE
         makassar.com, tanggal akses 10 April 2008.

________. Eksekusi Tanah Di Makassar Juga Ricuh, http:// metrotvnews
        makassar.com, tanggal akses 10 April 2008.

________. Lahirnya Sertipikat Ganda Bukan Kesalahan BPN, http:// Berita
        Kota Makassar.com, tanggal akses 10 April 2008.

Dwi Astuti, Lily dan Sri Kistiyah. (2006), Sengketa Perolehan Tanah
        Pembangunan Resor Di Kawasan Wisata Tanah Lot Kabupaten
        Tabanan Bali, Jurnal Pertanahan Bhumi STPN Nomor 15 Tahun 6,
        Yogyakarta.

Emirzon, Joni. (2000), Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan
         (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), PT Gramedia Pustaka
         Utama, Jakarta.

Harsono, Boedi. (2007), Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-
         peraturan Hukum Tanah, Cet. XXVIII, Djambatan, Jakarta.

--------------. (2007), Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan
              Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Edisi
              Revisi, Cet. XI, Djambatan, Jakarta.

Huala, Adolf. (2004), Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cet. I,
         Sinar Grafika, Jakarta.

Katon Prasetyo, Priyo; I Gusti Nyoman Guntur dan Heri Mustain. (2006),
         Resolusi Konflik Pertanahan Dalam Tradisi Masyarakat Bali (Studi
         Di Kabupaten Tabanan Bali), Jurnal Pertanahan Bhumi Nomor 15
         Tahun 6, Yogyakarta.




                                   103
Moleong, Lexy J. (2006), Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Cet.
         XXII, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Murad, Rusmadi. (1991), Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Cet. I,
         Alumni, Bandung.

Muhallis. (2005), Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Di Kota
          Makassar) (Tesis), Program Pascasarjana Universitas Muslim
          Indonesia Makassar, Tidak Dipublikasikan, Makassar.

Nugroho, Aristiono. (2006), Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi dan Thesis,
         Empowerment Of Society Institute, Yogyakarta.

--------------. (2007), Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif, STPN,
              Yogyakarta.

Perangin, Effendi. (1990), Mencegah Sengketa Tanah : Membeli, Mewarisi,
          Menyewakan dan Menjaminkan Tanah secara Umum, Edisi I. Cet.
          II, CV Rajawali, Jakarta.

Risnarto, (2006). Analisis Manajemen Agraria Indonesia, Institut Pertanian
          Bogor, Bogor.

Sarjita, (2005). Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan,
           Edisi Revisi, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.

Sitorus, Oloan. (2004), Perbandingan Hukum Tanah, Cet. I, Mitra Kebijakan
          Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Soemartono, Gatot. (2006), Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia, PT
        Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soetarto, Endriatmo dan Moh. Shohibuddin. (2005), Reforma Agraria
          Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan, KPA,
          Bandung.

Suharso dan Ana Retnoningsih. (2005), Kamus Besar Bahasa Indonesia,
        Widya karya Semarang, Semarang.




                                    104
Sulistiyono, Adi. (2007), Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di
          Indonesia, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan
          UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), Universitas
          Sebelas Maret Surakarta.

Sutaryono; Patrick Adlay A. Ekkel dan R. Agus Mahendra. (2005), Status
         Penguasaan Tanah Pasca Konflik Etnik Di Kabupaten Sambas
         Provinsi Kalimantan Barat, Jurnal Pertanahan Bhumi STPN Nomor
         13 Tahun 5, Yogyakarta.

Syukri, M. (2005), Studi Sengketa Tanah Di Kabupaten Gowa Provinsi
         Sulawesi Selatan (Skripsi), Tidak Dipublikasikan, Yogyakarta.

Maria S.W. Sumardjono. (2006), Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan
         Implementasi, Edisi Revisi, Buku Kompas, Jakarta.

Widjaja, Gunawan. (2001), Seri Hukum Bisnis : Alternatif Penyelesaian
         Sengketa, Edisi I. Cet. I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Winoto, Joyo. (2007), Reforma Agraria dan Keadilan Sosial, Kuliah Umum
         Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok.

Wasito, Hermawan. (1993), Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan
         Mahasiswa, Cet. II, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2002, Sinar
        Grafika, Jakarta.

Ketetapan MPR RI tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber
         Daya Alam, Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001.

Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 5
        Tahun 1960.

Undang-undang tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU
        Nomor 30 Tahun 1999.

Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 4 Tahun 2004.




                                    105
Undang-undang tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 Tahun 2004.

Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 9 Tahun
        2004.

Undang-undang tentang Peradilan Agama , UU Nomor 7 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, PP Nomor 24 Tahun
         1997.

Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan Tanah Bagi
         Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Keppres
         Nomor 55 Tahun 1993.

Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Pertanahan Nasional,
         Perpres Nomor 10 Tahun 2006.

Pearturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
         tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, PMNA/Ka.
         BPN Nomor 1 Tahun 1999.

Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, PMA-
         RI Nomor 2 Tahun 2003.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang
         Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan
         Nasional Dan Kantor Pertanahan, Peraturan Ka. BPN-RI Nomor 4
         Tahun 2006.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang
         Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah
         Pertanahan, Keputusan Ka. BPN-RI Nomor 34 Tahun 2007.

Petunjuk Teknis tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi, Petunjuk Teknis
          Nomor 05/JUKNIS/DV/2007 Tahun 2007.




                                  106
                           RIWAYAT HIDUP



Nama                   : BUSTAM

Tempat/Tanggal Lahir   : Bulukumba, 10 Juli 1983

Alamat Rumah           : Jl. Bonto Langkasa I No.44, Kel. Banta-Bantaeng, Kec.

                         Rappocini, Kota Makassar.

Nomor Telepon          : (0411) 879 085 / 081 343 578 578

Status Perkawinan      : Belum Kawin.

Nama Instansi          : Kantor    Pertanahan     Kabupaten   Sidrap,   Provinsi

                         Sulawesi Selatan.

Alamat                 : Jl. Korban 40.000 jiwa No. 12 Pangkajene Sidrap,

                         Provinsi Sulawesi Selatan.

Nomor Telepon          : (0421) 91320

Jabatan                : Staf Sub Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan.

Pangkat dan Golongan   : Pengatur Muda Tk.I (II/b).

Riwayat Pendidikan     : a. Sekolah Dasar Negeri 25 Lonrong Kec. Ujung

                             Loe,Kab. Bulukumba, Tahun 1988 - 1994.

                         b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bulukumba,

                             Tahun 1994 - 1997.

                         c. Sekolah Menegah Umum Negeri 2 Bulukumba,

                             Tahun 1997 - 2000.




                                   107
Riwayat Pekerjaan   : a. CPNS Tanggal 1-12-2002 di Kantor Wilayah Badan

                         Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

                      b. PNS Tanggal 1-12-2003 di Kantor Wilayah Badan

                         Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.




                               108

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:5174
posted:5/1/2010
language:Indonesian
pages:108
Description: proposal-penelitian-kualitatif-(tesis) pdf