Penanganan Gizi Buruk Jangan Kesehatan Sentris
Description
angka-kematian-ibu-dan-bayi pdf
Document Sample


32 TANTANGAN 2009 EDISI KHUSUS AKHIR TAHUN I SELASA, 16 DESEMBER 2008 I MEDIA INDONESIA
Kematian
Ibu dan Anak
di Daerah masih Tinggi
L
APORAN awal (preliminary report) Survei Demografi
Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 menyebutkan angka
kematian ibu (AKI) saat melahirkan adalah 248 per
100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) 34
per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan hasil
survei sebelumnya, angka-angka tersebut menunjukkan adanya
perbaikan.
Namun, bila dilakukan perbandingan kondisi antardaerah,
terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara daerah maju
dan terpencil, serta antara daerah perdesaan dan perkotaan.
Untuk AKB, misalnya, di Sulawesi Barat mencapai 74 (per
1.000 kelahiran hidup), di Nusa Tenggara Barat (NTB) 72, dan
Sulawesi Tengah 60. Angka-angka tersebut empat kali lipat
lebih tinggi daripada AKB di daerah Yogyakarta yang AKB-nya
19.
Demikian pula untuk AKI, disparitas antara kota dan desa
masih menonjol. Hal ini dapat dilihat dari besarnya risiko
yang dihadapi ibu melahirkan di desa. Data SDKI 2002/2003
menunjukkan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di
perkotaan besarnya 71% sementara di desa hanya 41%.
Data dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) juga menunjukkan
indikasi serupa. Bidan, yang saat ini masih menjadi tenaga
kesehatan utama penolong proses kelahiran di desa-desa,
ternyata sebagian besar masih menumpuk di Jawa.
Padahal, pertolongan tenaga kesehatan dalam kelahiran
menjadi indikator penting dalam menentukan AKI. Mengingat,
hampir 90% kematian ibu saat melahirkan disebabkan
komplikasi yang membutuhkan penanganan sesegera mungkin
oleh tenaga kesehatan.
Departemen Kesehatan (Depkes) mengakui, berbagai
perbedaan kondisi geografis maupun sosial antara daerah
MI/SAFIR MAKKI maju dan dan terpencil menjadi kendala untuk pemerataan
Penanganan Gizi Buruk
pelayanan kesehatan termasuk upaya menekan AKI dan AKB.
Terlebih, setelah era otonomi daerah, arah dan keberhasilan
pembangunan sebuah daerah sangat ditentukan pemerintah
daerah (pemda). Yang menjadi persoalan, belum semua pemda
menempatkan masalah kesehatan sebagai prioritas mereka.
Menghadapi kondisi tersebut, menurut Dirjen Bina
Kesehatan Masyarakat Depkes Budihardja, Depkes
Jangan Kesehatan Sentris
menggalakkan Program Desa Siaga yang dicanangkan dua
tahun lalu. “Desa Siaga merupakan desa yang tanggap dan
mampu menanggulangi berbagai masalah kesehatan,” ujarnya.
Dalam Desa Siaga tercakup program perencanaan persalinan
dan pencegahan komplikasi (P4K). P4K meliputi pendataan ibu
hamil oleh kader maupun bidan desa. Setiap ibu hamil didata
berikut tanggal perkiraan kelahiran, tempat dan pendamping
kelahiran, persiapan sarana transportasi dan calon pendonor
KASUS gizi buruk
T
ERKAIT dengan hal itu, Apa sebenarnya penyebab Kesimpulannya, Depkes bidang kesehatan berada
kerap menghias Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) pun
munculnya kasus gizi buruk?
Budihardja menjelaskan
sering kena getahnya. Padahal,
persoalan gizi buruk yang
di hilir. Padahal masalah
pokoknya terdapat di hulu,”
Angka Kematian Bayi
halaman media (Per 1000 kelahiran hidup)
menempatkan sebenarnya sangat terkait melanda tak semata dipikul kata Budihardja. Untuk
cetak. Kejadian anak Indonesia pada posisi dengan dengan pola asuh dan penyakit Depkes. mengatasinya, ia menilai perlu
kasus gizi buruk tinggi. Pada infeksi. “Karena belum tentu Budihardja mengatakan suatu sistem yang kuat.
berusia di bawah lima 2005, sebanyak lima juta balita mereka yang mengalami gizi gizi buruk terkait dengan erat Depkes sendiri telah
tahun (balita) yang Indonesia menderita gizi buruk. buruk selalu orang miskin. dengan ketahanan pangan melaksanakan program Desa Tahun Laki-laki Perempuan
menderita malanutrisi Jumlah itu sama dengan 27,5% Orang yang mampu juga rumah tangga (household food Siaga. Menurut Budihardja,
dari total populasi balita. banyak,” ujarnya. security). Indonesia telah dengan sistem Desa Siaga 2000 46 35
seakan menjadi “Ekspos kepada masyarakat Pola asuh itu berhubungan memiliki Badan Ketahanan sebenarnya masalah gizi
pengulangan berita memang penting. Tetapi dengan pengetahuan mengenai Pangan Nasional (BKPN) buruk bisa dikurangi dan
2001 44 34
setiap tahun. ekspos tersebut kadang kala gizi. Kendati makanan sampai ke daerah-daerah. diatasi. “Pada Desa Siaga, pos
tidak menunjukkan kenyataan tersedia cukup, asupan “Badan bertugas memantau pelayanan terpadu (posyandu)
sesungguhnya,” kata Dirjen gizinya kurang disebabkan daerah mana yang paceklik dan harus berfungsi dengan baik,” 2002 42 32
Deri Dahuri Bina Kesehatan Masyarakat minimnya pengetahuan. Ia juga mana yang tidak,” katanya. katanya.
Depkes dr Budihardja menambahkan, pendidikan BKPN memantau distribusi Kader posyandu memiliki 2003 40 30
DTM&H MPH saat membuka yang rendah (kebodohan) dan pangan ke daerah yang tugas memantau warga
pembicaraan mengenai masalah kemiskinan turut memicu sedang dilanda paceklik. Bagi yang kekurangan gizi. Bila 2004 39 29
gizi di Indonesia, beberapa hari terjadinya kasus gizi buruk. daerah yang kerap mengalami menemukan anak kurang
lalu. gizi, petugas posyandu segera 2005 37 28
Ia mengatakan justru melakukan pemberian makanan Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2005/ Grafis: Ebet
hasil survei kesehatan dasar Perkembangan Penyakit Malnutrisi* tambahan. Bahkan jika anak itu
menunjukkan hal berbeda. di Indonesia perlu penanganan medis, segera darah untuk mengantisipasi perdarahan.
Survei kesehatan dasar terbaru dibawa ke pos kesehatan desa Selain itu, lanjut Budihardja, program pelayanan kesehatan
Tahun Jumlah Penderita
mengungkapkan prevalensi (poskesdes) yang buka selama gratis bagi masyarakat miskin melalui Jaminan Kesehatan
gizi buruk Indonesia dapat 2004 5,1 juta anak 24 jam. Masyarakat (Jamkesmas) diyakini memiliki andil besar dalam
ditekan dan tinggal 18,4%. Desa siaga harus melibatkan penurunan AKI dan AKB. “Dengan Jamkesmas, masyarakat
2005 4,42 juta anak
Dengan pencapaian angka itu, lembaga ketahanan masyarakat miskin termasuk ibu hamil dan ibu melahirkan tidak takut lagi
target penurunan gizi buruk 2006 4,2 juta anak desa (LKMD). Masyarakat datang ke puskesmas maupun rumah sakit untuk mendapat
telah mencapai 2015. Target itu 2007 4,1 juta anak harus mendapat penyuluhan layanan kesehatan,” ujar Budihardja.
sama dengan target Millenium mengenai gizi. Desa juga
Development Goals (MDGs). Keterangan harus membangun semacam Belum efektif
Tak hanya itu, penurunan community feeding center. Hal Dari keseluruhan program tersebut, tampaknya upaya
*) Penyakit malnutri termasuk gizi buruk, gizi kurang, dan risiko gizi buruk
prevalensi gizi buruk yang telah Sumber: Depkes/ Grafis: Ebet itu sangat baik untuk desa Depkes untuk menekan AKI dan AKB sudah terbilang
mencapai 18,4% itu telah pula yang sering dilanda gizi lengkap. Namun sayang, dalam implementasinya tidak semua
melampaui target penurunan Angka Kematian Ibu buruk. Sebulan sekali secara program itu bisa berjalan efektif. Program dokter dan bidan
gizi yang ditetapkan pada (Per 100.000 Kelahiran Hidup) rutin, masyarakat tak mampu PTT, misalnya, di sejumlah daerah tidak bisa optimal karena
2009. Pasalnya, pada 2009, diberi makanan tambahan dan
pemerintah menargetkan dapat makanan pendamping air susu
menekan hingga 20%. “Hasil ibu (MPASI).
survei kesehatan dasar ternyata Tahun Angka Kematian Menurut Budihardja,
Banyak faktor membuat bidan tidak betah
luar biasa,” katanya. 1990 450 penanganan gizi buruk bukan di daerah. Mulai dari kesulitan beradaptasi
Apa yang diungkapkan 1992 421 lagi kesehatan sentris. Tetapi, dengan lingkungan baru hingga mengikuti
Budihardja tentu sangat penangannya harus betul-betul
menggembirakan. Tetapi
1994 390
komprehensif dan dilaksanakan suami pindah ke tempat lain
pernyataan tersebut bertolak 1995 375 dari hulu ke hilir. Beberapa
belakang dengan penelitian 1997 334 kabupaten seperti Karanganyar
yang dilakukan Program 2000 225 (Jawa Tengah), Lumajang (Jawa
Pangan Dunia (WFP) tahun ini. 2001 373 Timur), dan Purbalingga ( kurangnya dukungan pemda setempat dan faktor-faktor lain
Pada Maret 2008, Representative Jawa Tengah) ternyata sukses yang membuat dokter dan bidan PTT tidak betah tinggal di
2003 307
and Country Director WFP menangani gizi buruk. Pasalnya, tempatnya bertugas.
2005 262
Indonesia Angela van Rynbach penanganannya tidak terpusat Dalam beberapa kesempatan Menteri Kesehatan (Menkes)
masih menyebut 13 juta anak 2006 255 pada bidang kesehatan saja. Siti Fadilah Supari mengungkapkan dirinya sering mendapat
mengalami malanutrisi atau gizi 2007 248 “Purbalingga yang semula pengaduan dari dokter PTT yang pembayaran gajinya telat
Sumber: BPS/ Grafis: Ebet
buruk. jumlah kasus gizi buruknya karena urusan administratif di daerah. Sedangkan Ketua
Budihardja mengakui besar dan menempatkannya di Umum IBI Harni Koesno mengungkapkan faktor-faktor sosial
kendati pemerintah dapat urutan 33 dari 35 kabupaten di budaya turut mempengaruhi bidan menjadi tidak betah di
menekan prevalensi gizi Jawa Tengah. Sekarang sudah tempat tugas.
buruk, masih banyak daerah membaik dan posisinya naik Menurut Harni, akan lebih baik bila pemerintah kembali
yang prevalensinya tinggi. menjadi urutan pertengahan,” mengaktifkan program sejenis bidan inpres yang pernah
Ada disparitas lebar antara katanya. dilakukan di era Orde Baru. Dalam program tersebut, putri-
kabupaten satu dan lainnya. Keberhasilan Purbalingga putri asli daerah dipilih dan disekolahkan untuk menjadi
Beberapa kabupaten yang “Karena itu, permasalahan gizi krisis pangan akan dipacu mengatasi gizi buruk karena bidan. Sesudahnya, mereka dikembalikan untuk bertugas di
tergolong tinggi prevalensi harus diatasi secara bersama- mengembangkan pertaniannya. berbagai upaya bupatinya. daerah masing-masing.
gizi buruknya di antaranya sama dan penanganannya harus Selain itu, untuk menekan Antara lain dengan merekrut Di lain pihak, pengamat kesehatan dari Yayasan Kesehatan
Kabupaten Aceh Tenggara lintas sektor dan bersistem,” kasus gizi buruk, perekonomian lulusan akademi keperawatan Perempuan dr Kartono Mohamad menangkap adanya
(Nanggroe Aceh Darussalam) paparnya. masyarakat harus didorong yang belum dapat pekerjaan kelemahan dalam program-program penurunan AKI dan
48,7%, Kabupaten Rotendau seperti halnya melalui Program untuk dipekerjakan membantu AKB yang dijalankan pemerintah. Dari segi konsep, program
(Nusa Tenggara Timur/NTT) Depkes kena getahnya Nasional Pemberdayaan poskesdes. Selain itu, penurunan AKI & AKB penyusunannya terlalu top down
40,8%, Kepulauan Aru (Maluku) Ketika kasus gizi buruk Masyarakat (PNPM). masyarakat diberdayakan secara dan kurang komprehensif. “Antara lain, program tidak
40,2%, Kabupaten Timor menjadi berita di media massa, “Depkes tidak mungkin ekonomi. (Drd/S-7) dikaitkan dengan program KB (Keluarga Berencana) dan
Tengah Selatan (NTT) 40%, dan banyak kalangan melontarkan bergerak sendiri. Karena penanggulangan masalah kesehatan reproduksi lainnya,” kata
Simeulue (Aceh) 39,7%. tanggung jawab kepada Depkes. dalam masalah gizi buruk, deri@mediaindonesia.com Kartono. (Nik/S-6)
Get documents about "