BAB 28 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN

Document Sample
BAB 28 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN Powered By Docstoc
					                                              BAB 28
 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN
                YANG BERKUALITAS


     Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu
hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H
ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan
harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang
antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan
adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan
investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya
penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan
cara pandang (mindset) dari paradigma sakit ke paradigma sehat, sejalan dengan visi Indonesia Sehat
2010.

     Indonesia telah mengalami kemajuan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan
penduduk. Data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan angka kematian
bayi menurun dari 46 (SDKI 1997) menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003) dan
angka kematian ibu melahirkan menurun dari 334 (SDKI 1997) menjadi 307 per 100.000 kelahiran
hidup (SDKI 2002-2003). Umur harapan hidup meningkat dari 65,8 tahun (Susenas 1999) menjadi
66,2 tahun (Susenas 2003). Menurut Survey Konsumsi Garam Yodium yang juga mencakup survei
status gizi, prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita, telah menurun dari 34,4 persen (1999)
menjadi 25,8 persen (2002). Namun demikian, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan yang berkualitas, beberapa masalah dan tantangan baru muncul sebagai akibat dari
perubahan sosial ekonomi serta perubahan lingkungan strategis global dan nasional. Tantangan
global antara lain adalah pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs), sedangkan pada
lingkup nasional adalah penerapan desentralisasi bidang kesehatan.

A. PERMASALAHAN
     Disparitas status kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah
meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan
antar perkotaan-perdesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada
golongan termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu, angka kematian
bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah perdesaan, di kawasan timur
Indonesia, serta pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang
berstatus gizi kurang dan buruk di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.
Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan cakupan imunisasi pada golongan miskin
lebih rendah dibanding dengan golongan kaya.

      Beban ganda penyakit. Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah
penyakit infeksi menular seperti tuberkulosis paru, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria,
diare, dan penyakit kulit. Namun demikian, pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan
penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, serta diabetes mellitus dan
kanker. Selain itu Indonesia juga menghadapi emerging diseases seperti demam berdarah dengue


                                           Bagian IV.28 – 1
(DBD), HIV/AIDS, chikunguya, Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS). Dengan demikian telah
terjadi transisi epidemiologi sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang
bersamaan (double burdens). Terjadinya beban ganda yang disertai dengan meningkatnya jumlah
penduduk, serta perubahan struktur umur penduduk yang ditandai dengan meningkatnya penduduk
usia produktif dan usia lanjut, akan berpengaruh terhadap jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang
dibutuhkan masyarakat di masa datang.

      Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Faktor utama penyebab tingginya angka
kematian bayi di Indonesia sebenarnya dapat dicegah dengan intervensi yang dapat terjangkau dan
sederhana. Oleh karena itu kinerja pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam
upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk. Masih rendahnya kinerja pelayanan kesehatan dapat
dilihat dari beberapa indikator, seperti proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan,
proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi campak, dan proporsi penemuan kasus (Case Detection
Rate) tuberkulosis paru. Pada tahun 2002, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan baru mencapai
66,7 persen, dengan variasi antara 34,0 persen di Propinsi Sulawesi Tenggara dan 97,1 persen di
Propinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2002, cakupan imunisasi campak untuk anak umur 12-23 bulan
baru mencapai 71,6 persen, dengan variasi antara 44,1 persen di Propinsi Banten dan 91,1 persen di
Propinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan proporsi penemuan kasus penderita tuberkulosis paru pada
tahun 2002 baru mencapai 29 persen.

     Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Perilaku
hidup bersih dan sehat masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung
peningkatan status kesehatan penduduk. Perilaku masyarakat yang tidak sehat dapat dilihat dari
kebiasaan merokok, rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, tingginya prevalensi gizi
kurang dan gizi lebih pada anak balita, serta kecenderungan meningkatnya jumlah penderita
HIV/AIDS, penderita penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) dan kematian
akibat kecelakaan. Proporsi penduduk dewasa yang merokok sebesar 31,8 persen. Sementara itu,
proporsi penduduk perokok yang mulai merokok pada usia di bawah 20 tahun meningkat dari 60
persen (1995) menjadi 68 persen (2001). Pada tahun 2002, persentase bayi usia 4-5 bulan yang
memperoleh ASI eksklusif baru mencapai 13,9 persen. Persentase gizi kurang pada anak balita 25,8
persen (2002) sementara gizi-lebih mencapai 2,8 persen (2003). Penderita AIDS pada tahun 2004
tercatat sebanyak 2.363 orang dan HIV sebanyak 3.338 orang, sedangkan penderita akibat
penyalahgunaan NAPZA meningkat dari sekitar 44,5 ribu orang (2002) menjadi 52,5 ribu orang
(2003). Kecelakaan termasuk sepuluh besar penyebab kematian umum, yaitu penyebab ke-8 pada
tahun 1995 dan meningkat menjadi penyebab ke-6 tahun 2001.

      Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Salah satu faktor penting lainnya yang
berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara
lain dari akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar. Pada tahun 2002, persentase rumah
tangga yang mempunyai akses terhadap air yang layak untuk dikonsumsi baru mencapai 50 persen,
dan akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar baru mencapai 63,5 persen. Kesehatan lingkungan
yang merupakan kegiatan lintas-sektor belum dikelola dalam suatu sistem kesehatan kewilayahan.
      Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Pada tahun
2002, rata-rata setiap 100.000 penduduk baru dapat dilayani oleh 3,5 puskesmas. Selain jumlahnya
yang kurang, kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan di puskesmas masih
menjadi kendala. Pada tahun 2003 terdapat 1.179 Rumah Sakit (RS), terdiri dari 598 RS milik
pemerintah dan 581 RS milik swasta. Jumlah seluruh tempat tidur (TT) di RS sebanyak 127.217 TT
atau rata-rata 61 TT melayani 100.000 penduduk. Walaupun rumah sakit terdapat di hampir semua
kabupaten/kota, namun kualitas pelayanan sebagian besar RS pada umumnya masih di bawah


                                         Bagian IV.28 – 2
standar. Pelayanan kesehatan rujukan belum optimal dan belum memenuhi harapan masyarakat.
Masyarakat merasa kurang puas dengan mutu pelayanan rumah sakit dan puskesmas, karena
lambatnya pelayanan, kesulitan administrasi dan lamanya waktu tunggu. Perlindungan masyarakat di
bidang obat dan makanan masih rendah. Dalam era perdagangan bebas, kondisi kesehatan
masyarakat semakin rentan akibat meningkatnya kemungkinan konsumsi obat dan makanan yang
tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.

      Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Indonesia mengalami
kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Pada tahun 2001,
diperkirakan per 100.000 penduduk baru dapat dilayani oleh 7,7 dokter umum, 2,7 dokter gigi, 3,0
dokter spesialis, dan 8,0 bidan. Untuk tenaga kesehatan masyarakat, per 100.000 penduduk baru
dilayani oleh 0,5 Sarjana Kesehatan Masyarakat, 1,7 apoteker, 6,6 ahli gizi, 0,1 tenaga epidemiologi
dan 4,7 tenaga sanitasi (sanitarian). Banyak puskesmas belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan
masyarakat. Keterbatasan ini diperburuk oleh distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata.
Misalnya, lebih dari dua per tiga dokter spesialis berada di Jawa dan Bali. Disparitas rasio dokter
umum per 100.000 penduduk antar wilayah juga masih tinggi dan berkisar dari 2,3 di Lampung
hingga 28,0 di DI Yogyakarta.

      Rendahnya status kesehatan penduduk miskin. Angka kematian bayi pada kelompok
termiskin adalah 61 dibandingkan dengan 17 per 1.000 kelahiran hidup pada kelompok terkaya.
Penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian utama pada bayi dan anak balita, seperti ISPA,
diare, tetanus neonatorum dan penyulit kelahiran, lebih sering terjadi pada penduduk miskin.
Penyakit lain yang banyak diderita penduduk miskin adalah penyakit tuberkulosis paru, malaria dan
HIV/AIDS. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya
akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya (cost barrier). Data
SDKI 2002-2003 menunjukkan bahwa sebagian besar (48,7 persen) masalah untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan adalah karena kendala biaya, jarak dan transportasi. Utilisasi rumah sakit masih
didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di
puskesmas. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya 39,1
persen dibanding 82,3 persen pada penduduk kaya. Penduduk miskin belum terjangkau oleh sistem
jaminan/asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya
menjangkau 18,74 persen (2001) penduduk, yang sebagian besar di antaranya adalah pegawai negeri
dan penduduk mampu. Walaupun Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah
ditetapkan, pengalaman managed care di berbagai wilayah menunjukkan bahwa keterjangkauan
penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan belum cukup terjamin.


B. SASARAN

     Sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2009 adalah meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain
tercermin dari indikator dampak (impact) yaitu:
     1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun;
     2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1.000 kelahiran hidup;
     3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran
         hidup; dan
     4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 25,8 persen menjadi 20,0 persen.



                                         Bagian IV.28 – 3
C. ARAH KEBIJAKAN
     Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan kesehatan terutama diarahkan pada :
(1) Peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas; (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas
tenaga kesehatan; (3) Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin; (4)
Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat; (5) Peningkatan pendidikan
kesehatan pada masyarakat sejak usia dini; dan (6) Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas
kesehatan dasar.

     Pembangunan kesehatan memprioritaskan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara
seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Perhatian khusus diberikan kepada pelayanan
kesehatan bagi penduduk miskin, daerah tertinggal dan daerah bencana, dengan memperhatikan
kesetaraan gender.

D. PROGRAM PEMBANGUNAN
     Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut dijabarkan
dalam program-program pembangunan sebagai berikut.

1.   PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

    Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu
menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat.

     Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain meliputi:
     1. Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi
        (KIE);
     2. Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat, (seperti pos pelayanan terpadu,
        pondok bersalin desa, dan usaha kesehatan sekolah) dan generasi muda; dan
     3. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.


2.   PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT

    Program ini ditujukan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui
pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan lintas-sektor
berwawasan kesehatan.

     Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi:
     1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar;
     2. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan;
     3. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan; dan
     4. Pengembangan wilayah sehat.

3.   PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

     Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan, dan kualitas pelayanan
kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan
bidan di desa.

                                        Bagian IV.28 – 4
     Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain meliputi:
     1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya;
     2. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya;
     3. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial;
     4. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi
        kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan
        lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar; dan
     5. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.


4.   PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

     Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses, keterjangkauan dan kualitas pelayanan
kesehatan perorangan.

     Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi:
     1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit;
     2. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah tertinggal secara selektif;
     3. Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit;
     4. Pengadaan obat dan perbekalan rumah sakit;
     5. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;
     6. Pengembangan pelayanan dokter keluarga;
     7. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan; dan
     8. Peningkatan peran serta sektor swasta dalam upaya kesehatan perorangan.


5.   PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

     Program ini ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat
penyakit menular dan penyakit tidak menular. Prioritas penyakit menular yang akan ditanggulangi
adalah malaria, demam berdarah dengue, diare, polio, filaria, kusta, tuberkulosis paru, HIV/AIDS,
pneumonia, dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Prioritas penyakit tidak
menular yang ditanggulangi adalah penyakit jantung dan gangguan sirkulasi, diabetes mellitus, dan
kanker.

     Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi:
     1. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko;
     2. Peningkatan imunisasi;
     3. Penemuan dan tatalaksana penderita;
     4. Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah; dan
     5. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan
        penyakit.


6.   PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

     Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan
status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita.



                                         Bagian IV.28 – 5
     Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain meliputi:
     1. Peningkatan pendidikan gizi;
     2. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang
        yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya;
     3. Penanggulangan gizi lebih;
     4. Peningkatan surveilens gizi; dan
     5. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

7.   PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

     Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan,
sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.

     Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi:
     1. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan;
     2. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan
        pelatihan tenaga kesehatan;
     3. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di
        puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota;
     4. Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan; dan
     5. Penyusunan standar kompetensi dan regulasi profesi kesehatan.

8.   PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

    Program ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat
dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan
kosmetika.

     Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi:
     1. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;
     2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan;
     3. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;
     4. Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk
        penduduk miskin; dan
     5. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit.

9.   PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

    Program ini ditujukan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan mutu, keamanan dan
kemanfaatan/khasiat produk terapetik/obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional,
kosmetika, produk komplemen dan produk pangan dalam rangka perlindungan
konsumen/masyarakat.

     Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi:
     1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
     2. Peningkatan pengawasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA);
     3. Peningkatan pengawasan mutu, khasiat dan keamanan produk terapetik/obat, perbekalan
        kesehatan rumah tangga, obat tradisional, suplemen makanan dan produk kosmetika; dan
     4. Penguatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan.


                                       Bagian IV.28 – 6
10. PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA

    Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemanfaatan tanaman obat Indonesia.

    Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain meliputi:
    1. Penelitian dan pengembangan tanaman obat;
    2. Peningkatan promosi pemanfaatan obat bahan alam Indonesia; dan
    3. Pengembangan standardisasi tanaman obat bahan alam Indonesia.

11. PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN

     Program ini ditujukan untuk mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan
kesehatan guna mendukung penyelenggaraan sistem kesehatan nasional.

    Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program antara lain meliputi:
    1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan;
    2. Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian,
       pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum kesehatan;
    3. Pengembangan sistem informasi kesehatan;
    4. Pengembangan sistem kesehatan daerah; dan
    5. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan pra upaya
       terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan.


12. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

     Program ini ditujukan untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi kesehatan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan
kesehatan.

    Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi:
    1. Penelitian dan pengembangan;
    2. Pengembangan tenaga peneliti, sarana dan prasarana penelitian; dan
    3. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan.




                                       Bagian IV.28 – 7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:346
posted:5/1/2010
language:Indonesian
pages:7
Description: angka-kematian-ibu-dan-bayi pdf