Meretas Jalan Pelayanan Publik

Document Sample
Meretas Jalan Pelayanan Publik Powered By Docstoc
					                                                                                     Edisi III / Januari 2010




                                           Australia Community Development and Civil Society Strengthening Scheme Phase II




            ACCESS
Buletin


                   Media Publikasi Program ACCESS Tahap II




 Meretas Jalan Pelayanan Publik
Inspirasi

Mengukur Kinerja Aparat Negara
Konferensi Appreciate Inquiry

Menemukan Resep Baru untuk Berjalan Bersama
     Dapur Redaksi                                                                                     Daftar Isi
                                                                            Fokus                                    Hal. 05
                                                                                                              Kesehatan
                                                                                                              dan
                                                                                                              pendidikan
                                                                                                              merupakan
                                                                                                              dua hal
                                                                                                              terpenting
                                                                                                              dalam
                                                                                                              pelayanan
                                                                                                              publik.
                                                                            Karena itu Australian Community Development
                                                                            and Civil Society Strengthening Scheme
                                                                            (ACCESS) Tahap II berusaha mendorong warga
                                                  Foto: Ferdinand Rondong
                                                                            agar berperan aktif mewujudkan pelayanan
                                                                            publik yang baik di dua hal tersebut. Salah satu
     Ferdinand Rondong, Koordinator Provinsi (Korprov) ACCESS               contohnya adalah warga Jeneponto, Sulawesi
     di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan foto-foto               Selatan mendorong lahirnya Perda Kebijakan
     menarik pada Redaksi Buletin ACCESS, akhir November 2009 lalu.         Publik dan mengawasi pelaksanaannya.
     Foto-foto tersebut memperlihatkan bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan
     anak-anak di Sumba sedang membaca Buletin ACCESS. Melihat              02. Dapur Redaksi | Daftar Isi
     foto tersebut, kami senang bukan kepalang. Sebab itu berarti           03. Surat Pembaca | Interaksi
     buletin kami dibaca oleh banyak orang.                                 04. Editorial
     Foto-foto itu memberikan suntikan semangat pada kami untuk             10. Wawancara
     terus membuat buletin yang lebih baik lagi. Agar lebih banyak lagi     11. Opini
     orang yang membaca dan memberikan apresiasi bukan hanya                12. Galeri
     pada buletin itu sendiri tapi pada cerita-cerita keberhasilan di       14. Pojok Kebijakan
     dalamnya. Sebab dengan demikian berarti penyebarluasan cerita          15. Inspirasi
     keberhasilan dan pembelajaran itu telah dilakukan melalui buletin.     16. Kabar Lapangan
     Dalam rangka meningkatkan kualitas buletin itu pula, Redaksi           18. Jaringan
     Buletin ACCESS ikut serta dalam rapat tiga bulanan ACCESS              19. Referensi
     Tahap II di Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB)          20. Update
     September lalu. Banyak ide berseliweran dalam diskusi selama           22. Profil
     sekitar dua jam tersebut. Kami kemudian berusaha mengubah ide          23. Selingan
     itu dalam aksi.

     Untuk terus memperbaiki diri itu pula kami menyediakan peluang
     pada pembaca untuk berinteraksi lewat surat, email, ataupun            Buletin ACCESS adalah media publikasi program dan
                                                                            kegiatan Australian Community Development and
     pesan pendek alias SMS. Meski pada edisi sebelumnya masih              Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II.
     sedikit respon yang masuk, kami harap pada edisi mendatang             Buletin ini diterbitkan tiap empat bulan sekali dengan
     akan lebih banyak lagi.                                                target pembaca dari kalangan masyarakat umum,
                                                                            lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, serta
     Pada Fokus edisi ini kami mengangkat tentang Pelayanan Publik,         kalangan lain yang relevan dengan program ACCESS
     terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Lokasi utama              Tahap II untuk mewujudkan tata kepemerintahan
     liputan kami tentang tema ini adalah Jeneponto dan Bantaeng,           lokal yang demokratis.
     dua kabupaten di Sulsel. Meski demikian kami juga melengkapinya        Tim Buletin ACCESS
     dengan cerita keberhasilan dari wilayah program yang lain.             Pemimpin Redaksi: Direktur Program ACCESS Tahap II
                                                                            Redaksi Pelaksana: STO MEL ACCESS Tahap II
     Seperti biasa, selain mengumpulkan informasi dari mitra ACCESS         Kontributor: Staf ACCESS Tahap II dan Mitra
     Tahap II di lokasi liputan, kami juga membagi keterampilan kami
     pada teman-teman di sana. Kali ini kami memberikan pelatihan           Tim Produksi Sloka Institute
     mengelola blog, catatan harian online, selain juga berdiskusi          Koordinator: Anton Muhajir
                                                                            Reporter: Luh De Suriyani
     tentang advokasi media. Hasilnya, beberapa mitra di Sulsel             Designer: Agus Sumberdana
     sekarang sudah memiliki blog sebagai saluran informasi.                Kartunis: Syamsul “Isoul” Arifin

     Banyaknya saluran informasi ini, kami harap akan semakin               Alamat Redaksi
     memudahkan kita semua untuk mengakses informasi. Sebab, kami           Jl Noja Ayung No 3, Gatsu Timur
     yakin bahwa semakin bebas informasi, makin demokratis sebuah           Denpasar 80237
     negeri.
                                                                            Telp +62 361 7989495 | Fax +62 361 462976 |
                                                                            SMS 0817348794
     Selamat menikmati                                                      info@sloka.or.id | www.sloka.or.id

02
                                                                                  Surat Pembaca
Kabar Lapangan Perlu Diperbanyak
Selamat atas perubahan Buletin ACCESS pada Edisi II yang lalu. Menurut saya penampilan buletin baru sudah bagus
karena kertasnya doff. Warna dan disainnya juga oke.

Namun menurut saya masih ada yang bisa diperbaiki. Saya berharap kabar-kabar dari lapangan bisa diperbanyak untuk
mengetahui kegiatan seperti monitoring kegiatan. Tips-tips juga akan lebih baik kalau diperbanyak. Setidaknya ada dua
tema tips dengan bahasa yang lebih sederhana, biar lebih dimengerti orang daerah. Untuk referensi tak harus buku, bisa
video dokumenter, website, atau novel yang penting terkait dengan jangkauan ACCESS Tahap II.

Untuk desain, judulnya perlu diperbesar dan teksnya dikurangi karena terlalu banyak. Rubrik Galeri Kegiatan paling
menarik karena berwarna dan harus dipertahankan. Cerita-cerita melalui kartun penting, biar ada warnanya.

Pariama Hutasoit - Aktivis Lingkungan Terumbu Karang
Jl Laksamana Renon Denpasar Bali
pariama_h@yahoo.com


Apakah Bisa Terbit 2 Bulanan?
Untuk waktu penerbitan, waktu empat bulanan kalau bisa jadi 2 bulan sekali terbitnya. Biar aktualitasnya terjaga. Kalau
empat bulanan mungkin bisa cepat lupa karena agak lama.

Saya berharap isu-isu yang ditulis di buletin lebih banyak dari mitra-mitra strategis ACCESS Tahap II. Ini menjadi
akomodasi untuk media sharing mitra. Untuk bahasanya, saya pikir mudah dimengerti. Tampilannya sudah lebih bagus.

Pace Saubaki
PIAR – NTT
patjesaubaki@gmail.com

                                                                                                   Interaksi
Mama-mama Harus Ikut Serta
Menurut saya, Musyawarah                                                      peternakan. Dari rapat di kantor desa
Perencanaan Pembangunan                                                       tersebut kami akan membuat apa saja
(Musrenbang) harus melibatkan                                                 rencana pembangunan yang bisa kami
semua warga. Di desa saya misalnya                                            laksanakan di semua bidang itu.
pelaksanaan Musrenbang selama                                                 Agar Musrenbang bisa berjalan dengan
ini dilaksanakan di balai pertemuan                                           baik, peserta dibagi dalam kelompok
desa/kantor desa dan melibatkan                                               sesuai bidangnya seperti pertanian,
semua masyarakat desa baik tokoh                                              pendidikan, kesehatan, atau peternakan.
agama, tokoh desa, tokoh adat,                                                Itu sudah berjalan dengan bagus.
maupun pemerintah desa. Petani                                                Saya biasa ikut dalam kelompok yang
yang termasuk masyarakat pun                                                  membahas tentang perkebunan. Kami
dilibatkan dalam penyusunan Rencana                                           belajar dari pengalaman sebelumnya
Pembangunan Jangka Menengah Desa                                              untuk memperbaiki rencana ke depan.
(RPJMDes). Peserta Musrenbang juga                                            Tapi saya melihat hasil Musrenbang
harus ada perwakilan perempuan dan                                            belum banyak dilakukan. Buktinya
laki-laki. Bapak-bapak maupun mama-                                           perkebunan tebas bakar masih berjalan
mama harus ikut serta.                                                        meski sudah ada yang sadar untuk
                                                                              menerapkan pola perkebunan menetap.
Acara Musrenbang berlangsung
selama satu hari penuh dari pagi sampai sore.                 Yovena Salo – Petani Perempuan
Adapun materinya tentang potensi-potensi di                   Desa Fatusena, Kecamatan Miomaffo Timur
desa, dari pertanian, pendidikan, kesehatan, dan              Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur

Topik "INTERAKSI" edisi berikutnya : Mengukur Kinerja Aparat Negara

Aparat negara dibayar untuk melayani warga. Tapi sejauh mana Anda menilai kinerja aparat negara? Adakah ide
tentang bagaimana warga bisa mengukur kinerja aparat negara tersebut?
Kirimkan ide-ide kreatif Anda sebagai usulan maksimal 300 kata ke alamat redaksi Buletin ACCESS melalui email ke
info@sloka.or id. Opini paling menarik akan dipublikasikan dan mendapat hadiah.

                                                                                                                          03
     Editorial
     Mendorong Sinergi
             Antara Pemerintah dan Warga
                                Sebagai program yang                lahir karena selama ini respon publik terkait pelayanan
                                mendukung pemberdayaan              belum mendapat perhatian serius dari pemerintah
                                warga dan organisasi mereka         sebagai penyedia layanan publik.
                                untuk mewujudkan Tata
                                Pemerintahan Lokal yang             Di sisi lain pemerintah masih dianggap memegang erat
                                Demokratis, ACCESS Tahap            paradigma lama yang telah mengakar di mana aparatur
                                II melihat ada empat arena          masih menempatkan dirinya “untuk dilayani bukan
                                kunci bagi masyarakat sipil         melayani”. Selain itu lahirnya agenda tersebut juga
                                untuk berinteraksi dengan           didasari pemikiran bahwa pelayanan publik khususnya
                                pemerintah dari tingkat             pelayanan dasar apabila dinikmati oleh masyarakat
                                dusun dan desa sampai ke            sesuai dengan hak-haknya tanpa ada komplain maka akan
                                kabupaten dan provinsi.             membantu mengurangi tingkat kemiskinan.
                                Empat arena tersebut adalah
                                partisipasi warga dalam proses-     Pemenuhan hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan,
                                proses demokrasi; pelayanan         tempat tinggal, dan sebagainya bagi kelompok masyarakat
     publik yang bermutu; proses-proses yang transparan             miskin dan perempuan masih menjadi masalah yang
     dan akuntabel (tanggung gugat), serta pendistribusian          serius.
     informasi; serta keadilan sosial dan penegakkan hukum.
                                                                    Secara umum rencana aksi di kabupaten lama untuk
     Hubungan konstruktif serta pemerintahan yang lebih             pelayanan publik akan mendorong lahirnya beberapa
     demokratis dan aspiratif terhadap warganya didukung            hal penting. Pertama, empat community resource
     melalui pemberlakuan Undang-undang (UU) No. 32 tahun           centre di Kabupaten Sumba Timur dan kuatnya 20 RT
     2004 dan UU No. 25 Tahun 2009. Salah satu tuntutannya          dan 4 organisasi pemuda, agama dan mahasiswa dalam
     adalah keharusan pemerintah (daerah) untuk mendukung           memperjuangkan kualitas pelayanan publik di Sumba
     pelayanan publik yang lebih baik, efektif dan efisien.         Timur. Kedua, 40 kelompok orangtua murid di 27 SD.
     Implementasi ini juga didukung berbagai peraturan terkait      Kelompok ini akan menggunakan citizen report card
     pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan keluhan             sebagai ruang pengorganisasian dan advokasi kualitas
     publik.                                                        pendidikan di Kabupaten Buton.

     Dukungan ACCESS Tahap II pada perjuangan interaksi             Ketiga, 12 complaint centre di 12 desa, 6 kecamatan di
     warga khususnya terkait pelayanan publik memiliki              Lombok Barat yang bekerja sama dengan puskesmas
     beberapa tujuan. Pertama, warga lebih sadar, kritis dan        untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan
     terorganisir untuk memperjuangkan hak-hak dasar. Kedua,        khususnya untuk warga miskin. Dan keempat, 67 lembaga
     warga mampu mengawasi penyelenggaraan pelayanan                pengaduan masyarakat di Kabupaten Bantaeng untuk
     publik. Hasil pengawasan kemudian disampaikan melalui          mendorong kualitas pelayanan publik.
     institusi-institusi lokal dan media massa seperti surat
     kabar, radio dan lainnya.                                      Kalau di masa lalu ‘Pelayanan Publik’ sering diterjemahkan
                                                                    dalam rangka demand and supply yaitu permintaan
     Ketiga, warga beserta institusinya semakin aktif               dari warga dan pelayanan oleh pemerintahan, maka hal
     berinteraksi dinamis dan setara dengan pemerintahan,           itu telah menempatkan warga sebagai penerima yang
     penyelenggara pelayanan publik dan organisasi                  tidak aktif dan menunggu ‘pemberian’ dari pemerintah.
     masyarakat sipil lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan         Nah, ini mendeskripsikan sebuah ketergantungan yang
     penyelenggaraan pelayanan publik secara lebih efektif,         bertentangan dengan warga yang berdaya.
     efisien dan berkualitas dan didasari oleh nilai-nilai
     partisipasi, transparansi, akuntabilitas, berkeadilan sosial   Dalam dunia nyata, ACCESS Tahap II mengupayakan untuk
     dan gender serta penegakkan hukum secara adil.                 membangun sinergitas antara pemerintahan dan warga
                                                                    maupun komunitas di mana peran pemerintah lebih pada
     Di berbagai daerah kerja ACCESS Tahap II, Forum Lintas         memfasilitasi komunitas dan mempromosikan lingkungan
     Aktor (sebuah multi-stakeholder forum yang terdiri dari        yang kondusif (ruang dan kebijakan) serta menyediakan
     pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan organisasiya,        sumber daya agar kedua belah pihak yaitu komunitas dan
     media, dan lain-lain) mengidentifikasi agenda-agenda           pemerintahan bisa bekerja sama aktif dan konstruktif
     perjuangan terkait pelayanan publik. Agenda tersebut           untuk mencapai cita masing-masing.


     “Selama ini orang selalu bilang bahwa perempuan itu tidak bisa berpikir karena tidak mempunyai wawasan
     seperti laki-laki. Tetapi kenyataannya hari ini semua perempuan bisa bicara yang bagus-bagus dan juga punya
     wawasan semua.”
     Ester Lende, peserta penjajakan sosial, Desa Manukuku, Sumba Barat.
04
                                                                                      Fokus

              Meretas Jalan Pelayanan Publik
Kabupaten Jeneponto yang tergolong miskin malah berkomitmen menegakkan
pelayanan publik yang adil bagi warganya. Piagam Pelayanan Publik diharapkan
tak hanya sebatas selembar kertas.




Imbauan di Puskesmas mendorong warga untuk bertanya.                                       Foto: Luh De Suriyani




M    usim kemarau belum beranjak hingga
     November 2009 lalu di Kabupaten
Jeneponto, Sulawesi Selatan. Musim panas masih
                                                       bertanya hasil pengukuran tensi itu pada perawat.
                                                       Joho, perempuan lansia berusia 70 tahun baru usai
                                                       melakukan cek tensi darah. “Nenek saya sakit tua.
berkepanjangan. Sejauh mata memandang, hanya           Untungnya pengobatan sudah gratis,” ujar cucunya
nuansa cokelat dan layu pepohonan, ladang-ladang       yang menemani. Di atas ruang pengambilan obat,
jagung meranggas, dan kuda-kuda kesulitan mencari      sebuah poster mengingatkan warga. “Tanya tentang
makan.                                                 Obat Anda, Biar Jelas dan Aman.”

Pelayanan Kesehatan Gratis                             Kartisa, Sarjana Kesehatan Masyarakat yang menjadi
Jeneponto yang kering dan pengap di sepanjang          Pelaksana Gizi Puskesmas ini mengatakan pihaknya
jalan di bulan November, terasa berbeda ketika         kewalahan menangani pasien yang membeludak
masuk Puskesmas Bonto Matene di Desa Genting,          pada hari pasar, hari di mana pasar setempat buka
Kecamatan Turatea. Belasan warga mengantri rapi        pada Senin, Rabu, dan Jumat. “Rata-rata pasien 100
menunggu diperiksa. Warga bisa duduk dengan            orang pada hari pasar. Sampai kami sering kehabisan
nyaman, sementara angin berhembus masuk karena         obat-obatan ketika itu,” ujar perempuan muda ini.
ventilasi Puskesmas yang baik.
                                                       Obat-obatan yang kerap habis seperti paracetamol
Dua perawat mengurus registrasi pasien, termasuk       untuk demam dan obat-obatan sejenis yang tak
melakukan cek tensi darah untuk tiap warga yang        diresepkan. Pengadaan obat juga kerap terhambat
baru datang. Namun, tak banyak warga yang              karena dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)


                                                                                                                   05
                                                                                                                    Foto : Luh De Suriyani
     Pelayanan di Puskesmas untuk semua warga.

     yang memberikan pengobatan gratis di Puskesmas         Kelompok masyarakat sipil di Jeneponto bahkan
     terlambat dibayarkan Pemda. “Pelayanan kesehatan       berhasil membuat kontrak antara petugas Puskesmas
     gratis di Jeneponto kurang cocok karena dana APBD      dengan masyarakat. Kontrak ini dijabarkan dalam
     (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kurang,”      Rumusan Piagam Pelayanan yang dapat mengukur
     kata Kartisa.                                          ketercapaian penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

     Hal yang lebih penting, menurut Katisa, pelayanan      Tiap Puskesmas harus memberikan pelayanan prima,
     gratis harus diikuti kesadaran masyarakat. “Jangan     yakni pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan
     sampai dapat obat gratis, tapi tidak dimakan,”         terbaik yang harus dilakukan oleh penyelenggara
     pintanya.                                              pelayanan. “Piagam ini harusnya dipajang di
                                                            Puskesmas,” ujar Adwin Sutte, Direktur Pattiro Jekka.
     Proses Panjang Menuju Peningkatan
     Situasi Puskesmas Turatea adalah gambaran              Dalam piagam ini, bahkan disebutkan tata laksana
     bagaimana warga mendapatkan pelayanan terbaik          pelayanan prima meliputi kesederhanaan atau tak
     di bidang kesehatan. Upaya memenuhi hak warga          berbelit-belit. Juga kejelasan atau kepastian soal
     atas pelayanan kesehatan ini diupayakan sejak          waktu, biaya, hak dan kewajiban warga. Selain itu
     tahun 2006. Ketika itu Pattiro Jeka, salah satu        keamanan, keterbukaan, keadilan, dan ketepatan
     lembaga mitra Australian Community Development         waktu pelayanan.
     and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS)
     di Jeneponto, memfasilitasi terbentuknya Pusat         Piagam Pelayanan ini diputuskan setelah melakukan
     Keluhan (Complaint Center) di lima desa. Lalu          berbagai diskusi, di antaranya dengan 14 Kepala
     kelompok masyarakat sipil melobi Dewan Perwakilan      Puskesmas di Jeneponto. “Ini bentuk komitmen
     Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk menyusun           untuk menjawab keluhan warga soal birokrasi yang
     Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pelayanan        berbelit dan transparansi pelayanan kesehatan,” kata
     Publik di Jeneponto.                                   Adwin.

     Tak perlu waktu lama, Ranperda ini pun disahkan        Kesehatan merupakan salah satu hak mendasar
     menjadi Perda Pelayanan Publik No. 2 Tahun 2007.       bagi warga, selain pendidikan. Karena itu, pelayanan
     Dalam Perda ini diuraikan Pelayanan Publik bertujuan   kesehatan yang prima menjadi alat ukur sejauh
     untuk menjamin kepastian akan hak, tanggung            mana Pemda bisa memenuhi pelayanan publik.
     jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak         Pemenuhan hak dasar lainnya oleh Pemda yang tak
     yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan          kalah pentingya adalah pemenuhan hak dasar atas
     publik.                                                ketercukupan air bersih yang aman dan sehat.
06
Menata Air Menghilangkan Konflik




                                                                                                                             Foto : Luh De Suriyani
Bontosunggu, ibukota Jeneponto berjarak sekitar
91 km dari Makassar. Luas Kabupaten Jeneponto
hampir 75 ribu hektar. Kabupaten dengan sekitar 330
ribu orang penduduk ini terasa lapang. Makin terasa
karena ladang-ladang yang kosong. Tak terlihat ada
petani yang menggarap lahannya. Sisa-sisa daun
jagung kering dibiarkan, sebagai petanda bahwa itu
adalah ladang jagung.

“Semoga sebentar lagi hujan,” kata Nurham Rewa,
petani di Desa Pa’Rasangang Beru, Kecamatan
                                                           Pintu air terlihat mengering di Jeneponto ketika musim kemarau.
Turatea. Menurut perkiraan, mestinya rintik hujan
sudah menyapa. Karena itu, ia dan beberapa teman
mulai mengingatkan petani untuk membersihkan               penarik becak. Para perempuan dan anak-anaknya
saluran irigasi. Agar air hujan nanti bisa tertampung,     memilih bertahan di rumah tradisional mereka,
tak meluap lenyap karena didorong onggokan besar           sambil berharap hujan akan membasuh kerinduan
sampah.                                                    mereka nanti.

Ia menunjukkan sejumlah lokasi pintu air irigasi.          Karena itu, pengelolaan air sebagai hak publik
Masih banyak sampah dalam saluran air itu. Saluran         ini sangat penting. Nurlewa, pemuda 29 tahun
irigasi ini lebarnya sekitar satu meter. Saluran ini       mengatakan selain menunggu hujan, semestinya
dibangun pemerintah, untuk mengairi ladang dari            Jeneponto membuat sumber-sumber air.
hulu ke hilir.                                             “Penebangan hutan menjadi masalah pelik. Kami
                                                           tidak bisa menjaga sumber air,” ujar pria lulusan
Nurham ingat, beberapa kali pernah terjadi konflik         Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM)
air di Jeneponto. “Biasanya soal distribusi air yang       Yogyakarta ini.
tidak merata,” katanya. Langkanya sumber air,
membuat pembagian air memang menjadi sumber                Petani, menurutnya tidak hanya ditekankan pada
konflik. Terlebih di musim kemarau.                        pendistribusian air, tapi punya keterampilan
                                                           mengelola dan menyediakan sumber air. Kini,
Inilah alasan berdirinya Gabungan dari Perkumpulan         Nurlewa tengah memulai program Jeneponto
Petani Pemakai Air (P3A) Turbin di Jeneponto.              Green and Clean. Usai penandatanganan nota
Nurham Rewa kini menjadi ketuanya. Aliansi ini             kesepahaman ACCESS Tahap II September lalu,
mengelola pembagian air berdasarkan luas lahan dan         program diawali dengan kampanye penyadaran,
kebutuhan air.                                             penguatan kapasitas kelembagaan P3A, dan
                                                           rehabilitasi lahan.
Air adalah berkah bagi perempuan dan anak-anak di
Jeneponto. Jika air mengalir, terlebih musim hujan,        Contoh program rehabilitasi lahan ini adalah
para suami akan pulang merantau dari Makassar dan          penanaman pohon yang menargetkan 27 P3A dari 12
beberapa kota lain di Sulsel. Hujan bak kentongan          desa. Penanaman pohon ini dilakukan di hutan Kota
yang mengingatkan para lelaki kembali pulang               Binamu, Kecamatan Binamu seluas 10 hektar. “Jarak
kampung dan mulai mengurus lahan.                          tanamnya 3x3m. Jadi, dalam satu hektar ada sekitar
                                                           1.100 pohon dan jenis pohonnya berdasarkan pilihan
Karena ketika musim kering, mereka lebih suka              masyarakat,” jelas Nurlewa. [Luh De Suriyani]
mengadu nasib di kota, salah satunya menjadi

Anda punya pengalaman tentang pelayanan publik di
daerah anda seperti yang ditulis di artikel ini? Kenapa      “Kami ingin semua warga menikmati pendidikan
disimpan saja? Silakan diceritakan pada kami.                         gratis dan berkualitas di semua jenjang
                                                           pendidikan. Lalu, masyarakat berperan aktif dalam
Atau Anda hanya ingin memberikan komentar, kritik,
ataupun saran pada tema ini, silakan sampaikan pada            mengawasinya,” salah satu peserta pertemuan
kami dengan berkirim email atau lewat pos ke alamat            Apresiatif Kabupaten (PAK) Bau-Bau, Sulawesi
redaksi. Tak hanya akan dimuat, respon menarik juga akan                Tenggara menyampaikan impiannya.
mendapatkan hadiah dari kami. Jadi, tunggu apa lagi?

                                                                                                                                         07
              Fokus
           Agar Tak Berakhir di Selembar Kertas
           Warga membuat mekanisme sendiri untuk memantau pelaksanaan
           pelayanan publik untuk mereka.

     A    lfa, 22 tahun, sedang




                                                                                                                     Foto : Luh De Suriyani
          siaran di radio. Malam
     itu ia tengah memutar
     permintaan lagu-lagu dari
     pendengar radio Jaringan
     Masyarakat Sipil (Jaringmas)
     FM 94.3. Dua remaja pria
     lain menunggui Alfa siaran di
     ruang kecil berukuran sekitar
     3x3 meter di Jalan Merpati No
     2, Kota Bantaeng.

     Hanya ada peralatan
     sederhana di mejanya, mixing
     console untuk mengatur suara,
     dan komputer desktop untuk
     menyimpan lagu-lagu. Pernik
     lainnya selembar kertas berisi
     jadwal siaran dan program
     radio komunitas ini. Jamhari,
     nama asli Alfa hanya salah satu
     dari delapan orang relawan
     penyiarnya. Ia tak mendapat bayaran khusus dari itu.       membicarakan problem pelayanan pendidikan atau
                                                                kesehatan. Misalnya, Kepala Program Pendidikan
     Pagi hari, dari radio ini akan tersiar informasi seputar   Nasional Kabupaten Bantaeng Siti Rabiyah, Kabag
     Bantaeng yang dibaca dari koran-koran lokal,               Keuangan H. Kasir Madong, Kepala Bappeda H.
     khususnya soal pelayanan publik oleh Pemerintah            Muhammad Yasin, sampai tukang becak tadi.
     Kabupaten setempat. “Yang menjadi favorit adalah
     request lagu dan dialog komunitas,” ujar Bahruddin,        Siaran pertama pada Desember 2006, Jaringmas
     Koordinator Jaringmas FM. Yang tak terlupakan bagi         FM kerap mendiskusikan program advokasi ACCESS.
     Bahruddin adalah ketika seorang tukang becak on            “Tiga fokus programnya adalah tata kelola air,
     air. “Pada saat diwawancarai soal pelayanan publik di      pelayanan publik, dan Alokasi Dana Desa (ADD),”
     sektor transportasi, dia malah jadi penyiar,” ujarnya      kata Supriadi Ukkas, Ketua Yayasan Karaeng Opu.
     tertawa.
                                                                Ketika dialog soal bantuan langsung tunai (BLT),
     “Radio ini hidup karena hobi dari penyiarnya. Kalau        program pemberian uang yang digulirkan Presiden
     alat rusak, jadi tidak bisa siaran,” kata Bahruddin.       Susilo Bambang Yudhoyono, radio ini menghadirkan
     Modal pembuatannya sekitar Rp 7 juta dari dana             Kepala Biro Pusat Statistik. Atas permintaan
     swadaya. Dion, panggilan Bahruddin di udara ini            pendengar radio, BPS diminta menyampaikan
     mengatakan ada tiga komunitas yang membuat nafas           ke publik siapa saja yang berhak mendapat BLT.
     Jaringmas FM panjang. Mereka adalah komunitas              “Diumumkan kriterianya, karena di media tidak
     remaja, seniman kampung, dan anak trotoar. Anak            jelas,” tambah Supriadi.
     trotoar ini sebutan bagi remaja yang kerap mangkal
     di trotoar depan markas radio.                             Saat ini, misalnya, kerap dibahas soal Badan Usaha
                                                                Milik Desa (Bumdes), program baru yang digulirkan
     Jaringmas adalah komunitas bersama dari sekitar 24         pemkab setempat. “Kami harap dalam pengelolaan
     Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Bantaeng. Ada         keuangan desa, warga harus berperan,” lanjut
     Yayasan Karaeng Opu (Yasko), Yayasan Jalarambang           Supriadi. Misalnya di Desa Kaloling, Kecamatan
     Indonesia (Yajalindo), Pemuda Muhammadiyah,                Gantarangkeke, usaha utama Bumdes adalah
     Ikatan Pemuda Nahdatul Ulama dan lainnya.                  distribusi pupuk kimia untuk pertanian jagung.
     Jaringmas FM, salah satu media yang berhasil
     dikelola untuk salah satunya menyokong advokasi            Peningkatan pelayanan publik juga kerap disuarakan
     peningkatan pelayanan publik di Bantaeng.                  Pusat Pengaduan Keluhan (Complaint Center) di
                                                                Bantaeng dan Jeneponto. Di Bantaeng, misalnya, ada
     Dari ruangan sempit dan pengap studio radio ini            empat desa dan satu kelurahan yang memiliki Pusat
     sejumlah pejabat Kabupaten Bantaeng pernah siaran          Pengaduan, yaitu Desa Bontodaeng, Parang Loe,

08
                         Nipa-Nipa, Baruga, dan Kelurahan Bonto Manai.         Sementara menurut Kepala Sekretaris Daerah
                         Pusat Pengaduan ini prinsipnya sederhana,             Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan Drs. H.
                         menyampaikan keluhan warga lalu dibawa ke instansi    Iksan Iskandar, MSi, pihaknya menunggu inisatif dari
                         pelayanan terkait. Karaeng Opu, salah satu OMS yang   masyarakat saja. “Harus bottom up (muncul dari
                         memfasilitasi pusat pengaduan ini tengah merapikan    masyarakat, red) karena ini Perda inisiatif,” katanya.
                         administrasi seperti pembuatan blanko pengaduan.      Ia sendiri belum bisa memastikan apakah Pemerintah
                         Menurut Supriadi, sejumlah OMS masih ingin            Kabupaten bisa menjamin penganggaran komisi ini.
Foto : Luh De Suriyani




                                                                                                      Selain pembentukkan Komisi
                                                                                                      Pelayanan Publik, Adwin
                                                                                                      mengakui yang juga penting
                                                                                                      adalah merangsang daya
                                                                                                      kritis warga. Percuma aturan
                                                                                                      baik, namun warga cuek dan
                                                                                                      membiarkan pelayanan publik
                                                                                                      memiskinkan mereka.

                                                                                                      Walau masih ada tarik ulur
                                                                                                      dalam implementasinya,
                                                                                                      sejumlah warga Jeneponto
                                                                                                      berupaya keluar dari
                                                                                                      ketakutannya untuk bersuara
                                                                                                      dan mencari solusi dari
                                                                                                      kesulitan mengakses fasilitas
                                                                                                      publik. Misalnya, sekelompok
                                                                                                      warga di Desa Arungkeke.

                                                                                                     Kelompok warga yang
                                                                                                     membuat Lembaga Pelayanan
                                                                               Masyarakat atau LPM ini tak perlu memasang papan
                         mendesakkan draft Ranperda soal Pelayanan Publik.     nama untuk menunjukkan diri. “Sebagian besar
                                                                               warga sudah tahu kalau di sini kita bisa membawa
                         Walau telah ada komitmen maupun Piagam                keluhan walau tak bisa menyelesaikan masalahnya,”
                         Pelayanan, sejumlah OMS di Jeneponto masih            ujar M. Anas Lau, Ketua LPM Arungkeke ini.
                         berjuang mendesakkan terbentuknya Komisi
                         Pelayanan Publik, lembaga yang mendapat mandat        Di beranda rumah panggungnya atau yang disebut
                         Perda mengimplementasikan dan mengawasi standar       golo-golo inilah sejak 2006 warga tak sungkan
                         minimal pelayanan publik.                             bertandang dan mendiskusikan masalahnya.
                                                                               “Misalnya soal pelayanan puskesmas atau masalah
                         Dalam Perda ini misalnya tercantum jelas tentang      permodalan petani rumput laut,” kata Anas. Ia
                         Pelayanan Bagi Kelompok Rentan (Pasal 16).            mengaku sukarela mengkoordinasi warga atau
                         Disebutkan, kelompok rentan meliputi penyandang       membantu mendampingi warga ke kantor desa atau
                         cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita. Dalam    puskesmas jika ada persoalan. Anas menegaskan tak
                         memberikan pelayanan kepada kelompok rentan           bisa menyelesaikan masalah tapi hanya membantu
                         penyelenggara pelayanan mengupayakan tersedianya      mencarikan solusi.
                         sarana dan prasarana yang diperlukan berupa
                         kemudahan pelayanan sesuai kemampuan daerah.          Anas tak sendiri. Warga lain juga jadi pengurus LPM
                                                                               ini. Karena bersifat kekeluargaan, keluhan warga tak
                         Lalu pada Pasal 22, masyarakat dapat                  dicatat secara khusus dalam buku pengaduan. “Yang
                         menyampaikan keluhan atau pengaduan mengenai          penting warga mau ngomong saja,” tambahnya.
                         pelaksanaan pelayanan publik kepada penyelenggara
                         dan atau Komisi Pelayanan Publik. Komisi ini          Warga perempuan juga dilibatkan secara aktif,
                         bertugas menangani pengaduan dan klarifikasi          sebagai pengurus atau pendamping warga. Misalnya
                         pengaduan serta penyelesaian sengketa pelayanan       Kasmawati Anas, istrinya. Salah satu hasil dari upaya
                         publik. Komisi bersifat independen dan ditetapkan     ingin bersuara dan terlibat ini, anggota LPM kini
                         bupati.                                               kerap dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan
                                                                               Pembangunan Desa (Musrenbang).
                         Menurut Adwin Sutte, Direktur Pattiro Jekka, komisi
                         ini penting dalam mewujudkan isi Perda. “Yang         Kasmawati masih punya keinginan agar golo-golo
                         memiskinkan warga kan juga pungutan liar atau         rumahnya tak sunyi karena warga mau peduli.
                         masalah pengadaan air. Kalau tidak ada komisi,        Menurutnya masih banyak persoalan misalnya dana
                         kondisinya masih begini-begini saja, penegakannya     Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lainnya.
                         tidak optimal,” jelasnya.                             [Luh De Suriyani]

                                                                                                                                        09
      Obituari

Perginya Perempuan Pejuang
   untuk Kelompok Terpinggirkan
Program Officer Australian Community          dengan ACCESS, Murni aktif di Yayasan Peduli
Development and Civil Society Strengthening   Indonesia (Yaspindo) Makassar antara lain
Scheme (ACCESS), Andi Murni Ismail,           untuk isu HIV/AIDS. Sejak 2002 lalu, Murni
meninggal di Makassar, Jumat (25/12) lalu.    bergabung dengan ACCESS untuk program
Aktivis perempuan ini meninggal setelah       penguatan organisasi masyarakat sipil (OMS)
melahirkan bayi kembar lewat operasi cesar.   yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan
Perempuan kelahiran 17 Agustus 1970 itu       terutama bagi kaum miskin dan perempuan.
meninggalkan suami dan dua anak yang baru
dilahirkannya.                                Selama di ACCESS Murni aktif mendukung
                                              upaya pemberdayaan kelompok terpinggirkan
Murni aktif                                   di empat kabupaten yaitu Bantaeng, Jeneponto,
mendampingi                                      Takalar, dan Gowa. Dia mendampingi
masyarakat                                         perempuan-perempuan di pedesaan
terutama                                            maupun OMS untuk menjadi pemimpin
perempuan,                                           baru di lingkungan masing-masing. Dia
orang miskin,                                        juga mendorong munculnya pemimpin
dan kelompok                                        perempuan yang mampu menyuarakan
terpinggirkan                                       kepentingan mereka termasuk berinteraksi
lain sejak tahun                                   aktif dengan pihak lain.
1997. Sebelum
bergabung                                         Keberpihakan Murni pada kaum terpinggirkan
                                                 memberikan inspirasi bagi sahabat kerja
                                                termasuk di lingkungan Pemda. Ini bisa
                                              dilihat dengan munculnya aktor-aktor di dalam
                                              lingkungan Pemda yang lebih memihak pada
                                                   pemberdayaan perempuan dan kaum miskin.

                                                    Di mata teman-temannya Murni
                                                              menggambarkan sosok yang
                                                                menunjukkan keberpihakan
                                                                 yang kuat pada kaum miskin
                                                                 dan perempuan. Paul Boon,
                                                                 Direktur ACCESS Tahap II,
                                                                 mengatakan semangat juang,
                                                                 komitmen, dedikasi, dan
                                                               pengabdian Murni memberikan
                                                         inspirasi bagi sahabatnya untuk terus
                                                  menerus mendukung perjuangan kelompok
                                                 terpinggirkan terutama kaum miskin dan
                                              perempuan.
   Opini
                                  Pelayanan Publik di Sumba,
        Kuat Kemauan Lemah Pemantauan
Oleh : Stepanus Makambombu                                         Belum terjadinya korelasi positif antara
Direktur Stimulant Institute Sumba                                 besaran alokasi anggaran dengan
                                                                   peningkatan kualitas hidup warga antara
Salah satu prioritas pembangunan                                   lain karena lemahnya pemantauan pada
Kabupaten Sumba Timur, Nusa                                        pengambil kebijakan, baik eksekutif maupun
Tenggara Timur (NTT) pada 2005 - 2010                              legislatif, sampai pelaksana. Pemantauan
adalah fokus pada pembangunan sektor                               lebih mengarah pada pembenaran dan
pendidikan dan kesehatan. Alokasi                                  penghakiman terhadap hasil. Jika suatu
anggaran belanja daerah untuk kedua                                program dianggap berhasil maka akan
sektor ini cukup tinggi dibanding sektor-                          diklaim sebagai keberhasilan satu pihak
sektor lainnya. Prosentase pada sektor                             (pemerintah), bukan oleh banyak pihak.
pendidikan, misalnya, mencapai 26,7                                Tetapi jika terjadi kegagalan pada program
persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja            maka pihak yang disalahkan adalah masyarakat.
Daerah (APBD), melampaui angka nasional 20
persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja            Pemantauan yang dimaksud di sini ada tiga. Pertama,
Nasional (APBN) sedangkan sektor kesehatan             monitoring dan evaluasi (monev) sebagai instrumen
mencapai rata-rata 7,2 persen.                         pemantauan program pelayanan publik untuk
                                                       memastikan pencapaian tujuan program lebih bersifat
Besarnya angka ini memperlihatkan komitmen             formalitas dan konservatif sehingga tidak akuntabel.
dan kemauan politik dari pengambil kebijakan,          Kedua, aspek pembelajaran belum menjadi bagian dari
pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah          proses memperbaiki kualitas dari monev itu sendiri
(DPRD), untuk memperhatikan kedua sektor               maupun dampak program. Ketiga, pemantauan terhadap
tersebut.                                              pelaksanaan program oleh DPRD tidak disertai instrumen
                                                       monev yang terukur, misalnya metode, alat verifikasi
Namun melihat indikator capaian alokasi anggaran,      capaian kegiatan, sampai pada pedoman pertanyaan
ada kesenjangan antara capaian kuantitas (besaran      seperti apa yang dipersiapkan. Sejauh hasil amatan,
anggaran) dan capaian kualitas (kualitas hidup).       akuntabilitasnya belum bisa dijamin. Akibatnya, proses
Misalnya dengan melihat Indeks Pembangunan             dan hasil monev yang dilakukan tidak lebih sebagai
Manusia (IPM) Sumba Timur dibanding daerah lain        rutinitas, fokus pada input dan output, lebih berorientasi
di Provinsi NTT. IPM Sumba Timur hanya 60,78 dan       penghakiman dan pembenaran hasil sehingga minim
berada di bawah rata-rata provinsi 64,8 (BPS, 2007).   kontribusi terhadap peningkatan kualitas program di
Sementara itu usia harapan hidup hanya mencapai        sektor pelayanan publik.
61,3 tahun dan berada di bawah rata-rata NTT yang
mencapai 64,9 serta lama usia sekolah hanya 5,5        Agar terjadi korelasi positif antara alokasi anggaran
tahun atau tidak tamat SD (BPS, 2007).                 dengan peningkatan kualitas pelayanan publik maka
                                                       aspek pengawasan harus ditempatkan sebagai instrumen
Kesenjangan seperti ini merupakan fenomena             yang berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan
umum di NTT. Temuan Tim Analisis Pengeluaran           publik itu sendiri. Perlu mengkaji dan menata ulang
Publik dan Peningkatan Kapasitas (PEACH) NTT           model monev yang formalitas dan konservatif serta
menunjukkan bahwa terjadi kemajuan pesat dalam         berorientasi input dan output dengan model monev yang
belanja pendidikan sehingga memudahkan warga           lebih berorientasi dan fokus pada perubahan perilaku dan
untuk mengaksesnya. Tetapi dampaknya pada              bersifat appreciative sehingga lebih akuntabel.
indikator capaian masih rendah.
                                                       Untuk mencapainya penyelenggara pelayanan publik
Demikian pula pada sektor kesehatan. Mayoritas         mestinya lebih terbuka dan membangun dialog untuk
belanja sektor kesehatan dialokasikan untuk            berbagi pengetahuan dan pembelajaran tentang monev
meningkatkan akses warga pada pelayanan                dengan berbagai pihak (seperti OMS) yang pernah
kesehatan. Misalnya jumlah rumah tangga yang           melakukan monev dengan cara berbeda. Hal ini sebagai
memiliki akses pada layanan kesehatan gratis           upaya memperbaiki alat monev agar lebih akuntabel agar
kini mencapai 43 persen melebihi provinsi Nusa         tidak ada pihak yang merasa bahwa proses ini adalah
Tenggara Barat (NTB), 31 persen, dan rata-rata         proses penghakiman dan pembenaran melainkan proses
nasional 15 persen. Namun perbaikan akses              untuk perbaikan kualitas pelayanan publik. Dengan
ini belum dapat diikuti oleh perbaikan indikator       demikian antara kemauan politik dan pemantauan dapat
kesehatan. Misalnya dapat dilihat pada penderita       secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada
gizi buruk di NTT masih lebih banyak dibandingkan      perbaikan kualitas pelayanan publik itu sendiri.
provinsi lainnya.
                                                                                     Galeri K
                                                                             Provinsi Sulawesi Selatan telah
                                                                         menyelesaikan penilaian enam usulan
                                                                   rencana aksi dari mitra ACCESS Tahap II. Keenam
                                                                   rencana aksi tersebut, tiga dari Jeneponto untuk
                                                                  program lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan
                                                                perencanaan partisipatif serta tiga dari Bantaeng untuk
                                                               program perencanaan partisipatif, pengembangan usaha
                                                                 desa, serta pelayanan publik. Tim penilai yang terdiri
                                                                  dari staf ACCESS Tahap II, staf Pemerintah Provinsi/
                                                                    Kabupaten dan Spesialis Gender berkunjungan
                                                                                ke masing-masing OMS.




                Pada tanggal 2-4 November
             2009, ACCESS Tahap II melakukan
    Lokakarya Monitoring, Evaluasi dan Pembelajaran
     (MEP) untuk mitra ACCESS Tahap II di Kabupaten
 Buton, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini untuk mendukung
  mitra dan Forum Lintas Aktor sehingga mereka mampu
 memantau kemajuan dan keberhasilan program. Dengan
   demikian mitra ACCESS Tahap II di Buton yaitu Prima,
      Pelintas dan Sintesa bisa melakukan MEP yang
       partisipastif, inklusif gender dan sosial, serta
       memperbaiki rencana aksi yang telah mereka
                     susun sebelumnya.




                                                                                 Diskusi tematik dengan
                                                                         embrio Forum Lintas Aktor (FLA) telah
                                                                    berlangsung delapan kali di Kabupaten Bima dan
                                                                 lima Kali di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat
                                                                (NTB). Diskusi diikuti sekitar 10-15 orang yang mewakili
                                                               berbagai unsur seperti Pemda, LSM, akademisi, organisasi
                                                               perempuan, organisasi mahasiswa dan organisasi lainnya.
                                                               Kegiatan yang diadakan September 2009 lalu ini sebagai
                                                                  tindak lanjut dari hasil sosialisasi mengenai ACCESS
                                                                   Tahap II dan dalam rangka menumbuhkan sharing
                                                                             hasil pembelajaran antar aktor.




                   Pada 15 – 18 November
              2009 lalu, Tim AusAID dari Jakarta
          melakukan lawatan ke Kabupaten Sumba
      Barat, NTT. Lawatan ini bertujuan memonitoring
   perkembangan program ACCESS Tahap II di kabupaten
 tersebut. Selain itu, tim ini juga ingin mendapat informasi
 tentang perkembangan Program Nasional Pemberdayaan
 Masyarakat (PNPM) dan beberapa program bantuan sosial
    dari Pemerintah Indonesia seperti Program Keluarga
    Harapan, Bantuan Langsung Tunai dan Beras Miskin.
       Tim AusAID yang terlibat dalam kunjungan ini
          yaitu Kate Shanahan, Lisa Hannigan, Irene
                   Insandjaja dan Thomas.
12
Kegiatan
                    Katada Kataroa Katedi
                (3K) menjadi mantra pengikat
         perjuangan para aktor di Kabupaten Bima,
      NTB pada Pertemuan Apresiatif Kabupaten (PAK)
      Bima pada tanggal 26 – 29 Oktober 2009 di Hotel
   Mutmainah, Bima. Kegiatan ini dihadiri sekitar 30 aktor
    kabupaten dengan komposisi laki-laki dan perempuan
  seimbang. Adapun para aktor dari berbagai unsur seperti
      organisasi masyarakat sipil, akademisi, organisasi
      perempuan, kelompok tani, pemerintahan desa,
                       dan sebagainya.




                                                                             Menyadari pentingnya Monitoring,
                                                                          Evaluasi dan Pembelajaran (MEP) secara
                                                                     partisipatif, ACCESS Tahap II Nusa Tenggara Timur
                                                                    (NTT) Sumba menggelar Lokakarya MEP bagi mitra
                                                                  langsung dan melibatkan mitra kerja dari Pemerintah
                                                                    Daerah (Pemda). Lokakarya MEP di Sumba Timur
                                                                diselenggarakan Oktober lalu di Sumba Barat dan Sumba
                                                                 Timur. Lokakarya MEP ini merupakan salah satu bagian
                                                                    dari strategi ACCESS Tahap II untuk pengembangan
                                                                       dan penguatan kapasitas bagi mitra kerjanya
                                                                              dalam mengelola program secara
                                                                                         lebih baik.




            Pertemuan Apresiatif Kabupaten (PAK)
           atau Lopo Gagasan di Kabupaten Timor
      Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Kupang NTT
   menampilkan nuansa tradisional Timor. “Lopo” adalah
     rumah berkumpul warga di mana berbagai gagasan
 inovatif berawal. Peserta yang terdiri dari masyarakat desa,
 tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi,
 serta tokoh perempuan antusias mengikuti seluruh proses
  kegiatan. Kreativitas dan ide inovatif mengalir bak mata
    air di Lopo gagasan untuk mewujudkan Kupang dan
              TTS yang lebe bae alias lebih baik.




                                                                                 Lingkaran Pendidikan
                                                                         Alternatif (KAPAL) Perempuan bekerja
                                                                     sama dengan ACCESS Tahap II melaksanakan
                                                                    lokakarya Kepemimpinan Perempuan di Hotel
                                                                   Bintang Karaeng Kabupaten Jeneponto, Sulawesi
                                                                 Selatan pada 13 – 14 Oktober 2009 lalu. Kegiatan ini
                                                                diikuti 17 orang (13 perempuan dan 4 laki-laki) alumni
                                                                pelatihan sebelumnya pada program ACCESS Tahap I,
                                                                 mitra ACCESS Tahap I dan tokoh masyarakat/agama
                                                                     dari Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto, dua
                                                                       lokasi ACCESS Tahap I di Sulawesi Selatan.


                                                                                                                         13
     Pojok Kebijakan




     M        ulai Mei 2010 nanti tiap badan publik




                                                                                                                               Foto : Anton Muhajir
              harus sudah siap memenuhi informasi
              publik sesuai UU No 14 tahun 2008 tentang
     Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Informasi
     Publik adalah informasi yang dihasilkan maupun
     diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan
     penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang
     berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi bisa
     saja diproduksi, disimpan, atau sekadar digunakan
     oleh lembaga publik.

     Tujuan utama lahirnya UU ini, menurut Pasal
     3 adalah menjamin hak warga negara untuk
     mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik,
     program kebijakan publik, dan proses pengambilan
     keputusan publik. Adanya UU ini diharapkan bisa
     mendorong peran aktif warga dalam pengambilan
     kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang          Internet menjadi salah satu alat untuk mengakses informasi.
     baik serta mewujudkan penyelenggaraan negara
     yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta
     dapat dipertanggungjawabkan.
                                                                 Untuk itu, semua Badan Publik harus membangun
     Menurut pengertian dalam UU ini, Badan Publik               sistem informasi dan dokumentasi yang bisa diakses
     adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan        dengan mudah.
     badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
     dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau           Adapun informasi yang harus disediakan oleh
     seluruh dananya bersumber dari uang negara. Berarti         organisasi nonpemerintah tersebut antara lain
     di dalamnya adalah semua lembaga pemerintah                 program dan kegiatan organisasi, nama, alamat,
     karena mereka menggunakan uang negara dalam                 susunan kepengurusan, dan perubahannya; serta
     pelaksanaan kegiatannya.                                    pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber
                                                                 dari APBN, APBD, ataupun lembaga donor (Pasal
     Meski demikian, badan publik ini tak terbatas               16). Memang UU ini juga menjamin bahwa tiap
     pada lembaga negara. Badan publik ini termasuk              Badan Publik berhak untuk mengecualikan informasi
     organisasi non pemerintah sepanjang sebagian                yang bisa disampaikan. Namun alasan pengecualian
     atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran                tersebut harus disampaikan secara tertulis. Itu pun
     Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun                 harus ada keputusan dari Komisi Informasi yang
     Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),              salah satu tugasnya adalah menyelesaikan sengketa
     serta sumbangan masyarakat dari dalam maupun                informasi publik melalui mediasi maupun ajudikasi
     luar negeri. Mengacu pada pengertian ini, maka              non litigasi.
     organisasi masyarakat sipil (OMS), termasuk lembaga
     swadaya masyarakat (LSM) di dalamnya juga masuk             Adanya UU ini di satu sisi memang tantangan baru
     dalam kategori Badan Publik ini.                            bagi OMS. Sebab selama ini sebagian besar OMS,
                                                                 apalagi di daerah, belum memiliki mekanisme yang
     Karena itulah mulai tahun depan, ketika UU ini sudah        jelas dalam hal pengelolaan informasi. Padahal
     mulai diterapkan, tiap lembaga yang menerima                publikasi ini bukan hal yang susah. Salah satu cara
     bantuan dana dari pemerintah maupun lembaga                 paling mudah adalah melalui website. Publikasi
     donor harus siap memberikan informasi publik                ini termasuk mudah dan murah. Kalau masih
     tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7          menganggap website masih susah dan mahal, maka
     ayat (1) hingga (3). Badan Publik wajib menyediakan,        blog bisa menjadi salah satu jawaban. Gratis dan
     memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik            gampang dipelajari. Tinggal sejauh mana kemauan
     pada Pemohon Informasi Publik (ayat 1).                     OMS untuk lebih terbuka pada publik.

     Anda pernah punya pengalaman tidak menyenangkan terkait dengan pelayanan publik? Misalnya biaya pengurusan
     Surat Izin Mengemudi (SIM) yang tidak jelas besarnya. Atau pembangunan jalan raya di desa yang tidak jelas kapan
     akan dilaksanakan. Atau cerita apa saja.

     Kenapa tidak ceritakan saja pada pembaca buletin ACCESS? Kirim pengalaman Anda tersebut ke redaksi lewat pos
     ataupun email. Cerita menarik bukan hanya akan dimuat tapi juga mendapat souvenir menarik dari kami.
14
                                                                                                                       Inspirasi

                         Mengukur Kinerja
                                  Aparat Negara
                         M         arilah belajar dari Amerika Serikat tentang
                                   bagaimana mengukur kinerja aparat negara.
                                   Negara Paman Sam ini merupakan salah satu
                         negara yang menjadi acuan dalam Local Governance




                                                                                                                                                   Foto : Anton Muhajir
                         Support Program (LGSP) atau Progam Dukungan untuk
                         Tata Pemerintahan Daerah. Program ini dilaksanakan
                         oleh United States Agency for International Development
                         (USAID), lembaga donor dari Amerika Serikat. Wujudnya
                         berupa bantuan teknis pada masyarakat dan pemerintah
                         daerah untuk mewujudkan pembangunan yang
                         demokratis.

                         Kalau Amerika Serikat terlalu jauh untuk dijadikan contoh,
                         maka Indonesia juga bisa belajar dari India. Negara yang
                         baru merdeka dua tahun setelah Indonesia ini adalah
                         negara yang juga jadi tempat belajar tentang mengukur                             Diskusi tentang Kebebasan Informasi
                         kinerja aparat negara.
                                                                                      Dua hal penting untuk menentukan indikator kinerja ini
                                                                                      adalah adanya keluaran dan hasil. Keluaran cenderung
Foto : Luh De Suriyani




                                                                                      terpaku pada kuantitas dalam jangka pendek. Pelayanan
                                                                                      publik seperti pengangkutan sampah, banyaknya
                                                                                      jalan yang sudah diaspal, perizinan yang dikeluarkan
                                                                                      pemerintah, atau jumlah aduan yang masuk ke DPRD
                                                                                      adalah contoh-contoh keluaran yang bisa disampaikan
                                                                                      dalam angka. Adapun hasil lebih berskala luas, misalnya
                                                                                      peningkatan kualitas hidup selama lima tahun terakhir
                                                                                      atau penurunan tingkat pengangguran. Mengukur hasil
                                                                                      lebih susah dibanding mengukur keluaran.

                                                                                      Lalu, mari membandingkan indikator kinerja ini antara
                                                                                      Indonesia, Amerika Serikat, dan India. Di Amerika Serikat,
                                                                                      salah satu cara menilai kinerja DPRD adalah dengan
                                                                                      melihat permohonan penduduk yang dijawab dalam
                                                                                      waktu 24 jam setelah diterima, pengunjung situs web
                                     Anggota DPR harus lebih terbuka pada warganya
                                                                                      untuk melihat agenda dan laporan rapat DPRD, kelas
                         LGSP sendiri memang dirancang untuk mempercepat              pelatihan peningkatan teknis dan pegawai yang diikuti
                         proses pembangunan demokratis dan meningkatkan               oleh anggota DPRD, laporan rapat DPRD dan komisinya
                         kinerja serta transparansi pemerintah dalam penyediaan       yang ditampilkan pada buletin daerah dan situs web
                         pelayanan publik. Program ini dilaksanakan melalui kerja     dalam enam minggu setelah rapat, serta laporan dari
                         sama dengan mitra-mitra dari pemerintah daerah, DPRD,        analis DPRD yang muncul di buletin daerah atau situs web
                         media dan organisasi masyarakat yang tersebar di Provinsi    paling tidak 72 jam sebelum dengar pendapat komisi.
                         Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra
                         Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur,          Contoh indikator lainnya bisa dipelajari dari India. Untuk
                         Sulawesi Selatan dan Papua Barat.                            persoalan lingkungan hidup misalnya, India sudah
                                                                                      mengukur sampai sejauh mana rata-rata jarak antar
                         Program di lebih dari 60 kabupaten dan kota ini menarget     tempat penyimpanan sampah. Sementara Indonesia baru
                         dua sasaran utama, (1) pemerintah daerah serta (2)           menghitung banyaknya tempat sampah yang disediakan
                         anggota legislatif maupun masyarakat sipil. Target           sampai panjangnya jalan yang disapu penyapu jalan.
                         pertama adalah karena mereka sebagai pelaksana
                         pembangunan itu sendiri sedangkan target kedua adalah        Masih banyak contoh lain tentang indikator-indikator
                         sebagai pengawas. Salah satu cara mengawasi tersebut         yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja
                         adalah dengan menentukan indikator untuk menilai             aparat negara, yang hidup dari pajak yang dibayar publik
                         sejauh mana program pembangunan sudah dilaksanakan.          tersebut. Semuanya memberikan pelajaran bahwa warga
                         Adanya indikator akan membuat pelaksana maupun               juga harus terlibat dalam menentukan penilaian tersebut.
                         pengawas bisa memantau dan menilai hasil kerja.                  [Anton Muhajir]

                                                                                                                                                       15
     Kabar Lapangan

     Mendalami Peta Sosial Desa di Jeneponto                      Memimpikan Bau-Bau sebagai Cahaya
                                                                  untuk Semua

                                                                  B    au-Bau adalah cahaya untuk seluruh warganya.
                                                                       Mampu merangkul seluruh masyarakat dari semua
                                                                  kalangan, orang tua, miskin dan perempuan dan orang-
                                                                  orang cacat,” kata salah seorang peserta Rembuk Aktor
                                                                  Kota Bau-Bau Oktober 2009 lalu. Mimpi itu dilanjutkan
                                                                  peserta lainnya. “Semua warga menikmati pendidikan
                                                                  gratis dan berkualitas di semua jenjang pendidikan.
                                                                  Masyarakat berperan aktif dalam mengawasi pendidikan.”

                                                                  Penggalan rumusan mimpi di atas mencerminkan harapan
                                                                  agar masyarakat diberikan ruang lebih luas untuk turut
                                                                  berpatisipasi dalam proses-proses pembangunan di kota
                                                                  ini. Sebuah harapan sederhana yang sangat layak, karena
                                                                  sebenarnya masyarakat selama ini kurang dilibatkan
                                                                  dalam proses-proses pembangunan.



     J   apan International Cooperation Agency (JICA) dan
         Pemerintah Provinsi Gorontalo berkunjung ke
     Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel) awal
     September 2009 lalu. Dua lembaga ini melakukan studi
     banding di Lembaga Mitra Turatea tentang pendampingan
     penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
     Desa (RPJMDes) partisipatif. Hasil studi akan diujicobakan
     di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

     Selama di Jeneponto, peserta kunjungan mendiskusikan
     berbagai topik antara lain pihak yang terlibat dalam
     penyusunan RPJMDes, tahapan penyusunan, respon
     Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kaitan
     RPJMDes dengan proses Musyawarah Perencanaan
     Pembangunan (Musrenbang).

     Tim JICA dan Pemprov Gorontalo juga disambut
     Bupati Jeneponto. Menurut Bupati, tiga tahun terakhir
     Pemda terbantu oleh lembaga Mitra Turatea yang               Berbagai pihak yang memiliki cita-cita untuk perubahan
     memfasilitasi penyusunan dan pembuatan data dasar            dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial di kota Bau-
     kemiskinan, pemetaan aset dan sumber daya ekonomi            Bau, Sulawesi Tenggara (Sultra) bertemu dalam satu
     serta penyusunan RPJMDes. “Kami telah berkomitmen            forum. Semangat dan kehangatan menyelimuti suasana
     membangun dan melanjutkan kerja sama dengan                  pertemuan. Walau pertemuan seringkali diwarnai dengan
     Mitra Turatea hingga lima tahun ke depan,” kata Bupati       adu pendapat, suasana terasa guyub. Para pihak ini
     Jeneponto.                                                   berasal dari latar belakang beragam seperti organisasi
                                                                  masyarakat sipil (OMS), anggota komunitas, organisasi
     Keberhasilan Jeneponto untuk membuat data dan                profesi, mahasiswa, media dan pemerintah kota.
     peta desa itu juga menarik provinsi lain. Salah satunya
     Pemprov Gorontalo. Aryanto Husein, wakil dari Bappeda        Lokakarya bertajuk Rembuk Aktor Kota Bau-Bau, pada
     Gorontalo mengatakan kedatangan mereka untuk                 19 - 22 Oktober 2009 di Hotel Yusti Sari, Pasar Wajo,
     mendapatkan informasi mengenai proses penyusunan             Kabupaten Buton, ini bertujuan membangun semangat
     RPJMDes di Kabupaten Jeneponto. “Kami tertarik pada          apresiatif pada setiap warga dan organisasi. Diharapkan
     proses fasilitasi penyusunan data dasar dan peta desa di     nantinya akan berkembang sinergi dan pertautan dinamis
     sini,” katanya.                                              antarpihak untuk mendorong terwujudnya sebuah tata
                                                                  pemerintahan lokal yang demokratis (TKLD) di kota ini.
     Tindak lanjutnya, Bappeda Kabupaten Pohuwato telah
     mengalokasikan anggaran untuk kegiatan fasilitasi            Walaupun masih perlu langkah panjang untuk
     perencanaan dengan pendekatan Community Led                  mewujudkan mimpi perubahan tersebut, setidaknya
     Assessment and Planning Proccess (CLAPP) di salah satu       mimpi itu telah digariskan bersama. [M. Ali Ikhsan, PO
     desa. [Sartono, Korprov ACCESS Sulawesi Selatan]             ACCESS Sulawesi Tenggara]


16
Praktik Baik sebagai Masukan Kebijakan                       Entaskan Kemiskinan, Wujudkan
                                                             Kemandirian
Dari sekitar 4,3 juta jiwa di Nusa Tenggara Barat,           Peringatan Hari Anti Kemiskinan dan Hari Pangan
diperkirakan jumlah warga buta aksara (WBA) sampai           Sedunia dilaksanakan pada 17 Oktober 2009 lalu di
bulan Agustus 2009 sebanyak 364.945. Angka ini               Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini diadakan
menurun dari sekitar 400.000 WBA pada tahun 2008.            oleh panitia bersama yang terdiri dari berbagai lembaga
Meskipun pengurangan angka WBA mencapai 100.000              pemerintah, organisasi masyarakat, serta lembaga
orang diharapkan target pencapaian bisa lebih banyak         swadaya masyarakat antara lain, Pemerintah Kota
lagi. Merujuk pada hal tersebut ada ruang-ruang yang         Kupang, Pemberdayaan dan Kesehatan Keluarga (PKK)
harus dibuka oleh pemerintah.                                Kota Kupang, ACCESS Timor, Rumah Perempuan, Komite
                                                             Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Kupang, Komisi
Pertama, menginternalisasi pendekatan berbasis aset          Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) NTT, dan lain-lain.
dan appreciative inquiry. Beberapa dekade terakhir ini,
paradigma pembangunan khususnya di negara-negara             Kegiatan kampanye ini diwarnai dengan pawai damai,
maju tidak lagi berbasis masalah (deficit based) tetapi      dialog publik dan pameran hasil kerajinan. Banyak
mulai beroritentasi pada potensi (asset based). Dengan       perempuan dari kelompok usaha kecil terlibat dan
perubahan ini maka orang bisa melihat potensi dan            berperan aktif. Dalam kegiatan pawai mereka berorasi
peluang yang dimiliki oleh diri dan lingkungannya untuk      dan menyuarakan aspirasi mereka. Antara lain melalui
berkembang secara optimal. Maka pemerintah tidak lagi        spanduk bertuliskan “Jangan Biarkan Kemiskinan
menjadi penyedia tunggal tetapi menjadi pendukung            Membudaya“, “Kita Tidak Miskin Tapi Dimiskinkan”, dan
partisipasi swasta dan masyarakat.                           lain-lain. Slogan-slogan itu diikuti pula dengan orasi yang
                                                             menyoroti praktik korupsi yang menyebabkan kemiskinan
                                                             di NTT, kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi,
                                                             pelayanan kesehatan, dan gizi buruk.

                                                             Selain itu, juga diadakan pameran hasil-hasil kerajinan
                                                             dari kelompok Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk)
                                                             Ina Foa Kupang. Produk yang dipamerkan, antara lain,
                                                             tenun ikat serta kerajinan dari sampah plastik seperti tas,
                                                             topi, dan tempat lilin.

                                                             Dalam rangka promosi pangan lokal, kelompok
                                                             perempuan itu juga mempromosikan makan kecil,
                                                             seperti keripik pisang dan ubi, kacang manis dan jagung
                                                             gurih yang semuanya menggunakan bahan-bahan
                                                             pangan lokal. Inilah salah satu bentuk usaha kelompok
                                                             perempuan memanfaatkan bahan lokal menjadi prodak
                                                             andalan bernilai ekonomi sebagai bentuk perlawanan
                                                             terhadap kemiskinan itu sendiri. [Triniwelita Betzeba
                                                             Poelinggomang, ASS ACCESS Timor]


Kedua, mengembangkan sistem penghargaan terhadap
praktik cerdas warga secara teratur dan sistematis. Salah
satunya seperti kunjungan Gubernur NTB ke Forum
Kahuripan, kelompok belajar alternatif di Lombok Barat.
“Sejak kunjungan Pak Gubernur tempo hari, hampir setiap
hari ada warga yang daftar di pos belajar Jumilah. Dari
21 murid sekarang sudah 45 orang, Bu,” kata Juharistani,
fasilitator pendamping dari LSM SANTAI.

Contoh di atas hanya contoh kecil dari berbagai praktik
baik dan kreatif dari warga. Belajar dari cerita tersebut,
perlu adanya informasi dan penyebarluasan informasi
itu. Sehingga keberhasilan-keberhasilan kecil seperti
Forum Kahuripan bisa dijadikan modal sebagai aset
pembangunan dan berkontribusi terhadap perbaikan
kebijakan pemerintah. [Dian Anggraeni, Korprov
ACCESS NTB Lombok]


                                                                                                                           17
             Jaringan
                                                                       Pengeluaran Masyarakat (PEACH) senilai lebih dari 6 juta
     Bantuan Kerja Sama Pembangunan                                    dolar Kanada. Program di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,
                                                                       dan Sulawesi Tenggara ini untuk mendukung provinsi dan
     dari Kanada                                                       pemerintah kota/kabupaten menganalisis pengeluaran daerah
                                                                       dan pengembangan kapasitas secara terbatas, bekerja sama
     Kanada telah menjadi mitra pembangunan Indonesia sejak            dengan masyarakat sipil, dalam mengelola dan menggunakan
     tahun 1954. Dukungan Kanada terhadap upaya Indonesia dalam        uang rakyat bagi pembangunan sosial dan ekonomi dengan
     pengentasan kemiskinan, peningkatan taraf hidup dan mata          lebih efektif.
     pencaharian masyarakat miskin dilaksanakan oleh Canadian
     International Development Agency (CIDA) bersama para mitra        Proyek CIDA yang lain adalah Program Tatakelola Lingkungan
     dan lembaga pelaksananya. Program-program CIDA dipusatkan         Hidup dan Mata Pencaharian Berkesinambungan bekerja sama
     pada pertumbuhan ekonomi di Sulawesi. Sekitar US $ 20 juta        dengan Bappenas. Proyek senilai 19 juta dolar Kanada ini
     dolar dana dialokasikan CIDA setiap tahunnya di dua bidang        bertujuan meningkatkan kemampuan pengelolaan di daerah
     utama. Pertama, pemanfaatan dan pengelolaan sumber                aliran sungai di Gorontalo dan Sulawesi Tenggara agar seimbang
     daya alam sebagai sumber penghasilan bagi rakyat miskin.          antara perlindungan lingkungan dan pemanfaatannya secara
     Kedua, peningkatan layanan masyarakat untuk mendukung             ekonomis dan bertanggung jawab. Sejak 2009, proyek ini telah
     pertumbuhan ekonomi.                                              memelopori pembahasan mengenai peningkatan kesadaran
                                                                       para pemangku kepentingan agar pemerintah dan masyarakat
     Salah satu Proyek CIDA adalah Pendekatan dalam Pemberian          dapat bekerja sama secara efektif merancang pemanfaatan
     Layanan melalui Peningkatan Kapasitas (BASICS), untuk             sumber daya alam yang berkesinambungan.
     membantu pemerintah daerah meningkatkan tata
     pemerintahan yang terdesentralisasi di Sulawesi. Total anggaran   Baru-baru ini, bekerja sama dengan AusAID, CIDA juga
     proyek lima tahun (2009-2014) ini 19 juta dolar Kanada. Proyek    menggelontorkan bantuan satu tahun untuk Yayasan BaKTI
     ini merupakan kerja sama antara Departemen Dalam Negeri           di Makassar untuk memfasilitasi peningkatan koordinasi dan
     dan pemerintah daerah bersama Cowater International,              harmonisasi upaya-upaya pembangunan di Indonesia bagian
     organisasi dari Kanada. Proyek di sepuluh kota/kabupaten di       Timur. [CIDA Jakarta]
     Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara ini bertujuan
     membangun kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan
     dan penganggaran layanan sosial yang efektif.
                                                                        CIDA Indonesia
                                                                        World Trade Centre, Lantai 6
                                                                        Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta 12920
     CIDA juga turut serta dalam pembangunan kapasitas
     pemerintah daerah dan masyarakat sipil di Sulawesi melalui         Tel.: +62 (21) 25507800, Fax: +62 (21) 25507813
     program Bank Dunia, Analisis dan Peningkatan Kapasitas             jkrta@international.gc.ca, www.acdi-cida.gc.ca



     Mereformasi Birokrasi Perizinan                                   pendelegasian kewenangan perizinan yang dimiliki oleh
                                                                       berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada PTSP
     di NTT                                                            yang baru dibentuk. Hal ini perlu ditetapkan melalui peraturan
                                                                       daerah (Perda) yang disetujui DPRD. Selain itu, masing-masing
     Salah satu hambatan yang sering ditemui pengusaha ketika          PTSP juga menyusun Standard Operating Procedure (SOP),
     ingin memulai suatu usaha secara legal di Indonesia adalah        untuk tiap izin yang menjadi kewenangannya. Diharapkan, baik
     prosedur perizinan yang berbelit-belit, lama, mahal dan           pegawai PTSP sebagai penyedia layanan maupun masyarakat
     dipenuhi dengan berbagai praktik ilegal. Merespon kondisi         selaku penggunanya, mempunyai acuan yang jelas dan
     tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kota     transparan, untuk mengurangi kemungkinan KKN.
     Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor
     Tengah Utara, dan Kabupaten Belu sedang mempersiapkan             Tak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas layanan.
     lembaga (badan/kantor) Pelayanan Terpadu Satu Pintu               Misalnya gedung yang memenuhi standar kenyamanan layanan
     (PTSP) untuk perizinan. PTSP ini mengintegrasikan seluruh         swasta dan mudah diakses masyarakat serta didukung oleh
     proses perizinan dalam satu tempat, sehingga memudahkan           sistem informasi teknologi untuk mendukung transparansi dan
     masyarakat untuk mengurus izinnya.                                kecepatan pelayanan perizinan. Sampai Oktober 2009, hampir
                                                                       seluruh PTSP yang difasilitasi di NTT telah merampungkan
     Selain itu, PTSP juga memungkinkan pelayanan perizinan            persiapan tersebut. Kelima PTSP, 1 di Provinsi dan 4 di
     dengan jaminan transparansi biaya, ketepatan waktu,               kabupaten/kota diharapkan dapat beroperasi sebelum akhir
     kemudahan persyaratan, penyederhanaan prosedur, serta             tahun 2009.
     kemudahan untuk mengajukan pengaduan ketika pelayanan
     “tidak seindah warna aslinya”.                                    Program ANTARA juga membantu Pemerintah Provinsi NTT
                                                                       untuk meningkatkan perannya dalam memantau, memfasilitasi
     PTSP merupakan salah satu program The Asia Foundation             dan membantu seluruh kabupaten/kota di wilayahnya untuk
     terkait reformasi birokrasi. Melalui program Nusa Tenggara        membentuk dan mengembangkan PTSP. Berbagai kegiatan
     Assistance for Regional Autonomy (ANTARA) yang dibiayai oleh      di atas diharapkan dapat menjadikan kelima PTSP sebagai
     Australian Agency for International Development (AusAID), The     model yang dapat direplikasi oleh daerah lainnya, selain dapat
     Asia Foundation membantu pemerintah provinsi dan keempat          “ditularkan” kepada layanan publik lainnya. [TAF Jakarta]
     kabupaten/kota untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang
     lebih baik. Selain di NTT, The Asia Foundation telah membantu
     63 kabupaten/kota lain di Indonesia untuk mengembangkan
                                                                         The Asia Foundation
                                                                         Jl. Adityawarman No. 40 Jakarta
     PTSP.
                                                                         Tel: +62-21-7278-8424, Fax: +62-21-720-3123
     Di NTT, proses persiapan pembentukan PTSP telah dimulai             Email: general@tafindo.org,
     sejak tahun 2008. Tantangan terbesar program ini adalah             www.asiafoundation.org

18
                                                                                                    Referensi
Buku Pintar untuk Mengubah Kebijakan
Jika Anda ingin belajar tentang bagaimana cara mengubah          dan bagaimana jaringan itu dibangun. Jaringan ini meliputi
kebijakan, buku ini bisa jadi referensi. Karena buku ini         pemerintah pusat dan daerah, LSM, legislatif, dan media massa.
menyampaikan kumpulan catatan dari para pelaku advokasi
untuk mengubah kebijakan publik. Seperti ditulis di Editor Dwi   Pada bagian ketiga, dua penulis memaparkan bagaimana
Joko Widiyanto, buku ini disusun sebagai                                           strategi membangun opini publik melalui
panduan tentang advokasi sekaligus                                                 media massa. Misalnya melalui berita, artikel
sebagai literatur tentang pengalaman                                               opini, atau hubungan media yang baik.
advokasi.                                                                          Bagian ini memaparkan juga bagaimana
                                                                                   politik redaksi media massa. Bagian keempat
Buku Jalan Panjang Mengubah Kebijakan                                              adalah tentang bagaimana mempengaruhi
Publik ini merangkum pengalaman aktivis                                            pihak legislatif sebagai pembuat kebijakan.
lembaga swadaya masyarakat (LSM),                                                  Penulis di sini menceritakan pengalamannya
akademisi dan wartawan yang terlibat                                               dalam bermitra dengan anggota legislatif
dalam sejumlah program advokasi                                                    yang kadang-kadang memang rumit, di satu
kebijakan publik. Tema yang dibahas                                                sisi harus kritis namun juga tetap tidak harus
terentang dalam lima bab penting yaitu                                             menjadikan mereka sebagai musuh.
(1) memetakan medan advokasi, (2)
menggalang jejaring dan memperluas                                                 Bagian kelima buku terbitan Forum
dukungan, (3) menggalang opini publik,                                             Pengembangan Partisipasi Masyarakat
(4) meyakinkan pengambilan kebijakan,                                              (FPPM) Bandung Juni 2009 ini membahas
dan (5) menjaga keberlanjutan advokasi.                                            tentang sistem monitoring, evaluasi,
                                                                                   dan pelembagaan advokasi. Dua penulis
Bagian pertama merupakan pijakan awal                                              membahas tentang pentingnya monev dan
untuk memahami bagaimana sebuah                                                    upaya melembagakan advokasi. Antara lain
advokasi kebijakan publik dilakukan.                                               dengan terus membangun komunikasi dan
Dua tulisan di bagian ini membahas                                                 komitmen antar lembaga yang terlibat dalam
bagaimana konteks politik dan relasi                                               advokasi.
kekuasaan berjalan dalam sebuah proses
advokasi. Pada bagian kedua, enam penulis menyampaikan           Dengan materi-materi yang disampaikan, buku setebal 132
pengalaman bagaimana membangun dan memperluas jaringan.          halaman ini bisa jadi buku pintar untuk para pelaksana advokasi
Bagian ini menguraikan siapa saja yang harus masuk jaringan      kebijakan publik.


Agar Warga Memahami Haknya
Selama ini, diskusi tentang hak asasi manusia (HAM) cenderung    Dua hak mendasar dalam Ekosob adalah Hak Pendidikan
mengarah pada isu-isu sosial politik (Sipol). Diskusi HAM bisa   dan Hak Kesehatan. Dua kebutuhan penting bagi warga ini
dipastikan akan membahas tentang kebebasan berekspresi,          merupakan dasar agar warga bisa menikmati hak-hak dasar
kemerdekaan berpendapat, kebebasan dari penindasan, dan          lainnya. Karena itulah perlu adanya indikator yang jelas untuk
semacamnya. Padahal HAM sebenarnya                                                 bisa menilai apakah hak dasar ini sudah
juga mencakup masalah-masalah lain                                                 terpenuhi. Empat indikator pemenuhan
yaitu Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                  Hak Ekosob tersebut adalah ketersediaan,
(Ekosob).                                                                          keterjangkauan, keberterimaan, dan
                                                                                   kebersesuaian.
Karena minimnya pemahaman tentang
hak Ekosob itulah maka kehadiran                                                  Tak hanya memberikan kerangka teoritis, buku
buku ini menjadi penting. Buku yang                                               ini juga menyampaikan fakta-fakta lapangan
diterbitkan Pusat Telaah dan Informasi                                            terkait dengan pemenuhan Hak Ekosob di
Regional (Pattiro) Desember 2006 bisa                                             Indonesia. fakta-fakta ini disampaikan di Bab
menjadi pegangan jika ingin belajar                                               3 yang mengambil contoh kasus di Provinsi
tentang Hak Ekosob. Editor buku, Buni                                             Banten, Kota Semarang, dan Kabupaten Gresik
Yani, merangkai tulisan dari lima penulis                                         Jawa Timur. Hasil dari penelitian selama
lain yang selama ini sudah terlibat dalam                                         lima bulan melalui wawancara mendalam,
advokasi pemenuhan hak Ekosob di                                                  observasi, ataupun diskusi terfokus ini adalah
Indonesia.                                                                        bahwa Indonesia masih belum bisa memenuhi
                                                                                  Hak Ekosob warganya. Secara nasional,
Buku setebal 125 halaman ini memulai                                              Indonesia masih mengalami gizi buruk dan
pembahasan dengan kajian teoritis                                                 busung lapar, tingkat pengangguran tinggi, dan
tentang bagaimana memahami                                                        banyaknya gedung sekolah yang rusak.
Ekosob dalam konteks HAM. Bahwa
hak-hak Ekosob selama ini cenderung                                              Dua bab terakhir adalah tentang
termarjinalkan dalam diskusi tentang                                             pembangunan manusia sebagai hak warga
HAM. Isu seperti pendidikan, kesehatan,                                          serta tantangan pemenuhan Hak Ekosob
tunjangan sosial, dan semacamnya                                 dalam era desentralisasi. Sebagai sebuah kesimpulan, buku
dianggap seolah-olah bukan bagian dari HAM. Karena itulah di     ini juga memberikan rekomendasi. Bahwa dalam rangka
bagian ini penulis membahas tentang sejarah hingga apa saja      pemenuhan Hak Ekosob, perlu dibangun sebuah mekanisme di
dasar hukum Hak Ekosob ini.                                      mana publik bisa terlibat dalam pelaksanaannya.

                                                                                                                                    19
               Update
     Catatan dari Konferensi AI

     Menemukan Resep Baru
               untuk Berjalan Bersama

                                                                                                    Tim fasilitator menjelaskan,
                                                                                                    bahwa wawancara secara
                                                                                                    apresiatif sebelum PAK pada sesi
                                                                                                    visioning atau mengumpulkan
                                                                                                    mosaik mimpi merupakan proses
                                                                                                    menarik. Pada saat wawancara
                                                                                                    apresiatif, terlihat bahwa
                                                                                                    masing-masing individu memiliki
                                                                                                    kekuatan dan nilai kemanusiaan
                                                                                                    yang saling melengkapi. Tiap
                                                                                                    individu dalam kelompok
                                                                                                    mendialogkan mimpi perubahan,
                                                                                                    berusaha memahaminya dan
                                                                                                    menghubungkannya dengan
                                                                                                    mimpi.

                                                                                                    Dalam diskusi tersebut juga
                                                                                                    diungkapkan bahwa dalam
                                                                                                    usaha ACCESS Tahap II
                                                                                                    mengupayakan keadilan gender,
                                                                                                    tidak hanya persyaratan wajib
                                                                      50 persen perempuan menjadi peserta, namun juga pada

     P    ada 16 - 19 November 2009 lalu, ACCESS Tahap II
          menghadiri Konferensi Internasional Appreciative Inquiry
     (AI) di Kathmandu, Nepal yang diikuti sekitar 430 peserta dari
                                                                      saat mengumpulkan mosaik mimpi: apa saja mimpi yang
                                                                      memperlihatkan posisi relasi perempuan yang setara.

     40 negara. Peserta dari beragam sektor seperti pendidikan,       Sejumlah 25 peserta mengikuti sesi workshop ACCESS
     kesehatan, bisnis, jasa, dan pemerintah. Konferensi bertema      Tahap II. Mereka datang dari berbagai organisasi seperti
     Creating a Positive Revolution for Sustainable Change            kelompok untuk advokasi hak-hak perempuan, kesehatan ibu,
     (Menciptakan Revolusi Positif bagi Perubahan Berkelanjutan)      aktivis perdamaian, dan universitas dari Nepal, Institute for
     itu mendiskusikan beragam topik perkembangan AI.                 Decentralization and Community Mobilization Filipina, UNAIDS
                                                                      India, Nestle Amerika Serikat, dan lain-lain.
     Selain untuk belajar, saya mewakili ACCESS Tahap II juga
     memfasilitasi salah satu lokakarya pararel bersama Budhita       Mengolah Potensi, Mendefinisikan Ruang
     Kismadi dan Dani W. Munggoro. ACCESS Tahap II bersama            Mengikuti Lokakarya AI dalam konteks Nepal saat ini sangatlah
     Inspirit membagikan pengalamannya dalam menggunakan              berarti bagi saya. Setelah proses politik menjadi negara
     AI pada saat Pertemuan Apresiatif Kabupaten (PAK). Pesan         demokrasi, Nepal berusaha mempertahankan masa damai yang
     utamanya, AI telah membawa berbagai pihak yang terlibat,         dinilai rapuh. Penyusunan konstitusi negara mengalami proses
     terutama masyarakat sipil dan pemerintahan daerah, dalam         buntu, terutama karena belum ada kesepakatan bagaimana
     pembangunan di wilayah masing-masing untuk mau duduk             mengintegrasikan dua angkatan bersenjata di negara tersebut
     bersama dan berdiskusi. Ini merupakan satu langkah awal          (Nepalese Army dan bekas pejuang CPN Maoist). Maka sangat
     untuk mendorong antusiasme dalam membangun, mengakses,           wajar bila banyak sekali peserta dari Nepal dari latar belakang
     mengontrol, dan merasakan manfaatnya secara adil.                pekerja peace building.

     Setelah program ACCESS Tahap II diperkenalkan dan penjelasan     Justice Albie Sachs, mantan hakim pada Pengadilan
     mengenai proses PAK (Pertemuan Apresiatif Kabupaten)             Konstitusional Afrika Selatan, membagi pengalaman dan
     disampaikan, peserta diajak untuk mengalami proses mini          pandangannya terhadap mekanisme Komisi Kebenaran dan
     PAK (mulai dari ‘menemukan’ hingga ‘merumuskan mimpi’)           Rekonsiliasi (1995-1998) pada proses perdamaian paska
     dengan menggunakan alat ‘mandala’ atau lingkaran tempat          sistem apartheid di Afrika Selatan. Baru pada hari keempat
     kita bisa memusatkan kekuataan dan impian. Peserta kemudian      inilah, saya merasakan bahwa AI juga memberi pengakuan
     merefleksikan bagaimana hal tersebut dapat digunakan             pada ‘hard times’ dan bahwa konferensi ini juga diharapkan
     dalam program atau kegiatan yang mereka lalui. Peserta           dapat membantu orang-orang yang sedang dalam situasi sulit
     juga menunjukkan minat yang tinggi untuk memperdalam             untuk membayangkan masa depan yang berbeda. Ini sungguh
     bagaimana dialog bisa terjadi.                                   bermakna bagi saya.

20
Dua hal yang saya pelajari dari konferensi AI kali ini
adalah tentang perlunya mengolah potensi diri dan

                                                                             Agenda
mentransformasikannya pada kelompok. Pada sesi Participatory
and Appreciative Action and Reflection saya merasakan,
memang sungguh-sungguh kita perlu waktu untuk mulai
‘mengolah’ kekuatan, sebelum menyatukannya dengan
kekuatan-kekuatan dalam kelompok.
                                                                   Pelatihan untuk Fasilitator tentang
Hal kedua adalah tentang perlunya mendefinisikan ruang             metode Appreciative Inquiry dan
(space). Sebuah kalimat penutup dari penyaji workshop
menggugah saya untuk berpikir lebih lanjut. Kita diajak untuk      Asset-baset Thinking di Sumba -
mendefinisikan ruang yang kita miliki untuk mencapai cita-         Januari 2010
cita bersama. Dalam presentasi itu, ada pertemuan di mana
orang-orangnya mencoba mendefinisikan ruang tempat                 Penguatan Mitra tentang Kegiatan
mereka berinteraksi, bekerja, mendukung, dan berkontribusi.        Penjajakan dalam Kerangka
Saya teringat Forum Lintas Aktor (FLA). Mungkin, kita perlu
mendefinisikan ulang ‘ruang’ yang diinginkan oleh anggota-         Outcome Mapping diKupang -
anggota atau pegiat FLA.                                           Januari 2010

Komitmen dan lakukan segera. Ini pula yang saya pelajari dari      Lokakarya tentang HIV/AIDS untuk
Marcia Odell dan anggota WORTH (program pengentasan                Koordinator Provinsi.
kemiskinan perempuan) yang secara khusus mengatasi
buta huruf. Di Nepal, Program ini masuk melalui kebiasaan          Februari 2010
menabung dan meminjam. Intinya, bila dalam area ini
perempuan dapat menunjukkan kekuatannya pada masyarakat            Malam Apresiasi Praktik Cerdas
maka lingkungan sekitarnya pun akan memberi pengakuan pada         Warga melalui Pendampingan
mereka sebagai individu-individu dan sebagai kelompok. Ada         Program ACCESS Tahap II di
dua titik tekan yang ingin disampaikan: kekuatan perempuan
dalam kelompok dan pengalaman bahwa semakin banyak kita            Lombok - Februari 2010
memberi maka akan semakin besar dorongan untuk membuat
mereka tergantung.                                                 Lokakarya Integrasi Perencanaan
                                                                   Partisipatif dalam Mekanisme
Dengan contoh tersebut, barulah saya memahami apa yang             Musrenbang di Sulawesi Selatan
membuat kelompok perempuan di beberapa desa di Nepal
dapat bergerak: komitmen bersama dan aksi langsung.                Februari 2010
Dukungan dari peserta lain yang berproses bersama untuk
mengingatkan komitmen dan juga aksi langsung, saya rasa,           Pelatihan Pengorganisasian
menjadi kunci penting keberhasilan menjadikan proses               Komunitas bagi Organisasi Mitra di
pencarian yang menggunakan lensa positif ini menjadi sebuah        Bau-Bau
rentetan aksi.
                                                                   Februari 2010
Selain digunakan pada pemberdayaan perempuan, AI
dapat dipakai untuk mengintegrasikan peace building dan            Pelatihan untuk Fasilitator tentang
pembangunan. Bahkan, AI digunakan sebagai ‘jembatan’ untuk         Perencanaan dan Penganggaran
menghubungkan peace building dan proses pembangunan di             Desa Secara Partisipatif di Sumba -
beberapa wilayah di Nepal. AI juga bisa digunakan pada saat-
saat sulit seperti yang diceritakan oleh Luc Dewulf.               Maret 2010

Setelah empat hari bertemu dan berinteraksi dengan banyak          Pelatihan Teknik Fasilitasi bagi
pihak yang memiliki minat pada aplikasi AI untuk pembangunan       Fasilitator di Bima Dompu - April
berkelanjutan, saya merasa ada banyak hal yang bisa kita           2010
eksplorasi, cari dan coba. Tidak ada satu buku resep yang bisa
menjawab persis kebutuhan di atas sesuai konteks Indonesia
dan masing-masing kabupaten/kota. Namun demikian, ada              Pelatihan perencanaan dan
satu hal yang ditekankan. Perjalanan mencari masa depan            Penganggaran Partisipatif untuk
yang diharapkan sebaiknya menjadi perjalanan bersama.              Mitra di Kupang - Mei 2010
Shared journey, istilah mereka. Untuk itu, mari kita eksplorasi
lebih lanjut bagaimana AI dapat dipakai untuk memastikan
dialog, aksi, dan refleksi menuju relasi kuasa yang adil menjadi
kenyataan. [Nancy Sunarno, STO Capacity Building
ACCESS Tahap II ]




                                                                                                         21
                                                                                                             Profil
                                                                      Toha Arifin:
                                                                      Pendekatan Ini Memberi
                                                                      Warna Tersendiri
                                                                      ACCESS Tahap II ini saya harus belajar tentang isu democratic
                                                                      governance (tata kepemerintahan yang demokratis). Saya juga
                                                                      belajar tentang bagaimana mendorong internalisasi nilai yang
                                                                      diperjuangkan oleh ACCESS sehingga dapat dipraktikkan dalam
                                                                      lingkup seperti masyarakat, organisasi masyarakat sipil, serta
                                                                      pemerintah.

                                                                      Tantangan yang ditemui?
                                                                      Menjaga keberlanjutan sebuah proses yang telah terbangun.


     K
                                                                      Sebagai contoh dalam ACCESS Phase I banyak contoh atau
          oordinator Provinsi ACCESS Tahap II di Bima dan Dompu
                                                                      praktik yang baik yang seharusnya dapat dilanjutkan atau
          Nusa Tenggara Barat (NTB) ini bercerita tentang tantangan
                                                                      dikembangkan baik itu oleh masyarakat atau OMS untuk
          di ACCESS Tahap II dan kebiasaan mencari kesalahan.
                                                                      kepentingan mereka sendiri, namun itu tidak mudah. Sehingga
     Bapak tiga anak ini berbincang dengan Anton Muhajir lewat
                                                                      muncul salah satu strategi program ACCESS Tahap II yaitu
     telepon.
                                                                      scaling–up (perluasan dampak) dan replikasi. Bagi saya ini
                                                                      menjadi tantangan tersendiri untuk bekerja terutama di
     Bergabung dengan ACCESS sejak?
                                                                      kabupaten baru.
     April 2005. Sebelumnya bekerja di Plan International dan Save
     The Children UK.
                                                                      Lalu, apa yang sudah berubah?
                                                                      Paling tidak cara pandang. Dengan pendekatan apresiatif,
     Langsung bertugas di Bima?
                                                                      Appreciative Inquiry, para aktor atau mitra yang terlibat
     Pertama bergabung dengan ACCESS Phase I sebagai Senior
                                                                      dalam kegiatan-kegiatan ACCESS Tahap II sudah mulai
     Program Officer di community development (pengembangan
                                                                      menggunakan pendekatan ini. Pendekatan ini memberi
     masyarakat) untuk program ACCESS di wilayah Nusa Tenggara
                                                                      warna tersendiri karena mengubah cara pandang. Ini babak
     Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berkantor di
                                                                      baru dalam membangun interaksi antar pihak. Dari yang
     Bali.
                                                                      biasanya saling mencari kesalahan kemudian lebih menggali
                                                                      potensi dan peluang yang dimiliki. Saat acara membuka
     Hal menarik selama di ACCESS?
                                                                      Lokakarya Pertemuan Apresiatif Kabupaten Dompu, Bupati
     Pembelajaran. Ini ranah baru bagi saya. Dari yang sebelumnya
                                                                      sempat menyampaikan bahwa ini cara perumusan yang lebih
     lebih banyak bekerja untuk isu anak kemudian di dalam
                                                                      memberikan kesempatan untuk maju.




     Kegigihan Bu Is Memberdayakan
     Perempuan
     Aisah, salah satu alumni Pertemuan Apresiatif Kabupaten
     Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), masih aktif dalam diskusi
     Forum Lintas Aktor (FLA) sampai saat ini. Ibu Is, panggilan
     akrabnya, adalah Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak
     Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Koordinasi Keluarga
     Berencana Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBN
     & PP) Kabupaten Buton. Ibu Is adalah sosok enerjik, terutama
     untuk menyuarakan kepentingan perempuan.

     Istri Muhammad Ikhsan Said ini aktif di forum-forum
     diskusi pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil
     (OMS) di Kabupaten Buton. “Pengalaman dan informasi
     yang saya peroleh menjadi bahan belajar berharga untuk
     memperjuangkan kepentingan perempuan,” kata ibu satu anak
     ini.

     Keterlibatannya dalam pemberdayaan perempuan membuat
     Ibu Is ikut dalam Lokakarya Pendekatan Berbasis Aset,
     dan Pertemuan Apresiatif Kabupaten (PAK) Buton yang              Ada beberapa program yang sedang dijalankan saat ini.
     diselenggarakan Yayasan Sintesa dengan dukungan Program          Di antaranya adalah melatih perempuan agar mampu
     Australian Community Development and Civil Society               berorganisasi dan menyuarakan kepentingannya dalam proses-
     Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II.                          proses perencanaan mulai di tingkat desa sampai di tingkat
                                                                      kabupaten. Serta melatih para penyuluh lapangan dalam
     Pada pertemuan koordinasi program yang melibatkan Satuan         sosialisasi dan pencatatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
     Kerja Perangkat Daerah (SKPD) misalnya, Ibu Is tidak ragu        (KDRT). Karena gigih melakukan sosialisasi KDRT ke tingkat
     mengingatkan teman-temannya untuk memperhatikan                  kecamatan, Ibu Is mendapat julukan baru dari warga, “Ibu
     kesetaraan gender dalam program-programnya.                      KDRT”.      [Nurhasniati, PO ACCESS Tahap II Sulawesi Tenggara]


22
                                                                               Selingan
Kuis




  Kui s e di s i i n i
 1. Di kota manakah konferensi internasional tentang Appreciative Inquiry (AI) 2009 diadakan?
 2. Berapa Indeks Pembangunan Manusia di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur?
 3. Apa julukan untuk Aisah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan
 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBN & PP) Kabupaten
 Buton?

 Kirimkan jawaban Anda ke redaksi Buletin ACCESS melalui surat, email, ataupun SMS ke HP 0817348794
 dengan format jawaban Kuis ACCESS # Jawaban 1/Jawaban 2/Jawaban 3/Nama dan Alamat Pengirim.

 Contoh: Kuis ACCESS#Atambua/3,9/Perempuan Berkalung Surban/Bani Nawalapatra Jl Noja Ayung No 3
 Denpasar.
 Jawaban Kuis Edisi II
    1. Rp 540 juta
    2. Papua
    3. DR. Ir. H Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc

 Pemenang Kuis Edisi II
    1. Abdul Kadir. Jl Tien Suharto No 23, Benteng, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan.
    2. Kalvin R. Karbeka. Jl Terompet, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kupang, NTT.
    3. Abdul Hamid. Presak Desa Bebuak, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

 Masing-masing pemenang akan mendapat:
 o Buku tentang Peorganisasian Warga, 1 Note Pad, 1 Post Card
 o 1 Notepad
 o 1 Post Card




                                                                                                      23
                             Perencanaan Pembangunan Harus Melibatkan Warga



                                                                    Australia Community Development and Civil Society Strengthening Scheme Phase II


Sekilas ACCESS Tahap II
Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) adalah program inisiatif
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang bernaung di bawah kerja sama “Kemitraan Australia Indonesia”.

ACCESS beroperasi sejak tahun 2002, di mana Tahap II telah dimulai pada bulan Mei 2008 untuk periode lima tahun
ke depan. ACCESS Tahap II didesain berdasarkan keberhasilan-keberhasilan dari ACCESS Tahap I dengan memberikan
fokus pada pemberdayaan warga dan organisasi mereka untuk berinteraksi aktif dengan pemerintahan lokal untuk
meningkatkan dampak pembangunan.

Koordinator Provinsi dan Alamat
Sekretariat Lapangan ACCESS Tahap II

Kantor Bali                            NTB – Lombok                                       Sulawesi Tenggara
Jl Bet Ngandang I No 1 XX              Jl Panjianom No 4 Kel. Tanjung Karang,             Jl. Betoambari No 170E
Sanur, Bali                            Ampenan, Nusa Tenggara Barat                       Lorong Nusantara RT 03 RW 01
Telp. 0361 – 288428                    Telp. 0370 – 644817, Fax. 0370 – 646736            Kel. Katobengke, Kec. Betoambari
Fax. 0361 – 287509                     Email. dian@access-indo.or.id                      Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara
                                                                                          Telp/Fax. 0402 – 2821026
Email. info@access-indo.or.id          NTB – Sumbawa                                      Email. johnly@access-indo.or.id
Website: www.access-indo.or.id         Jl Gajah Mada No 12B RT 01/RW 01
                                       Kel. Rabadompu, Kota Bima,                         NTT – Sumba
                                       Nusa Tenggara Barat                                Jl. Palapa 31 Matawai
                                       Telp. 0374 - 44516, Fax.0374 - 646874              Waingapu, Sumba Timur
                                       Email. toha@access-indo.or.id                      Telp. 0387 – 2564579/0387 – 61865
                                                                                          Email. ferdinand@access-indo.or.id
                                       Sulawesi Selatan
                                       BTN Arakeke Permai Blok C No. 30                   NTT – Timor
 “Sebagai bentuk kepedulian pada       Bantaeng, Sulawesi Selatan                         Jl. Herewila No 25 B Naikoten II
      kelestarian lingkungan,          Telp: 0413 23117                                   Kupang, Nusa Tenggara Timur
 Buletin ini dicetak menggunakan       Fax: 0413 22144                                    Telp./Fax. 0380 – 831721
   kertas 50 persen daur ulang”        Email. sartono@access-indo.or.id                   Email. silvester@access-indo.or.id

				
DOCUMENT INFO
Description: kualitas-pelayanan-publik pdf