kumpulan artikel KKN

Document Sample
kumpulan artikel KKN Powered By Docstoc
					!   A rtikel
                          Undang-undang Tindak

                        Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Suatu Tinjauan dari Aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis dan Politis
                                          Oleh Kurnaedi


U
          ndang-undang ini diubah dengan             a.   Penempatan (placement) yakni menempat-
          Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003               kan uang tunai dan atau uang giral hasil ke-
          tanggal 6 September 2003. UU-TPPU               jahatan (dirty money) ke dalam sistem
ini menarik untuk ditinjau mengingat sebagai              keuangan/perbankan.
produk hukum yang relatif baru tetapi harus          b.   Transfer (layering) yakni tahap lanjutan dari
mengalami perubahan sebelum efektifitasnya                placement dengan menempatkan dirty
kita rasakan, hanya karena adanya pengaruh dari           money kembali pada penyedia jasa keuangan
baik masyarakat dalam negeri maupun masya-                (terutama perbankan).
rakat luar negeri. Tinjauan ini dilakukan terutama   c.   Menggunakan harta kekayaan (integration)
terhadap konsiderans yang menjadi landasan                yakni menggunakan dirty money melalui jasa
pembentukan produk hukum tersebut, yang                   keuangan seolah-olah menjadi uang halal
meliputi aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan         (clean money).
politis.
                                                     Tinjauan dari beberapa aspek
Latar Belakang
      Pembentukan UU-TPPU dilatarbelakangi           1.   Aspek Filosofis
kondisi makin meningkatnya berbagai kejahatan             Landasan filosofis merupakan landasan yang
baik yang dilakukan oleh orang perseorangan          memuat falsafah mengenai nilai keadilan sebagai
maupun oleh korporasi dalam batas wilayah            hasil perenungan tentang nilai-nilai, perumusan
suatu negara maupun yang dilakukan melintasi         nilai-nilai dan penyerasian nilai-nilai untuk me-
batas wilayah negara lain. Kejahatan tersebut        wujudkan nilai keadilan yang terkandung di
antara lain berupa tindak pidana korupsi, pe-        dalam sila-sila dari Pancasila sebagai falsafah
nyuapan (bribery), penyelundupan barang, pe-         bangsa Indonesia.
nyelundupan tenaga kerja, penyelundupan                   Landasan filosofis dari pembentukan UU-
imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika      TPPU ini adalah:
dan psikotropika, perdagangan budak, wanita,         a. Melindungi/menjaga perekonomian nasional
dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan,          dan keamanan negaraPerbuatan pencucian
terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan          uang disamping sangat merugikan
berbagai kejahatan kerah putih.                           masyarakat, juga sangat merugikan negara
      Harta kekayaan yang dihasilkan atau berasal         karena dapat mempengaruhi atau merusak
dari berbagai kejahatan atau tindak pidana ter-           stabilitas perekonomian nasional atau
sebut, pada umumnya tidak langsung dibelanja-             keuangan negara. Landasan filosofis ini
kan atau digunakan oleh para pelaku. Untuk                dirumuskan dalam konsiderans menimbang
menghindari pelacakan oleh penegak hukum                  pada huruf c dari UU-TPPU, yang berbunyi:
mengenai sumber perolehannya. biasanya para               “bahwa perbuatan pencucian uang harus
pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan             dicegah dan diberantas agar intensitas
agar harta kekayan yang diperoleh dari kejahatan          kejahatan yang menghasilkan atau meli-
tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (finan-           batkan harta kekayaan yang jumlahnya
cial system), terutama ke dalam sistem perbankan          besar dapat diminimalisasi sehingga sta-
(banking system). Dengan cara demikian maka               bilitas perekonomian nasional dan ke-
asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan              amanan Negara terjaga”.
tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum.              Dikaitkan dengan falsafah bangsa Indonesia
      Upaya untuk menyembunyikan atau me-                 yaitu Pancasila, rumusan konsiderans
nyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diper-            tersebut terkait dengan sila Keadilaan
oleh dari tindak pidana tersebut dikenal dengan           Sosial Bagi Seluruh Bangsa Indonesia.
pencucian uang (money laundering).                   b. Penegakan hukum, yaitu untuk turut me-
      Dengan adanya UU-TPPU, diharapkan                   lakukan pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau           kejahatan pencucian uang yang melampaui
diberantas, antara lain dengan mengkriminalisasi          batas wilayah Negara, yang dirumuskan
atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses            dalam konsiderans menimbang huruf d dari
pencucian uang yang terdiri atas:                         UU-TPPU yang berbunyi:

ARTIKEL WARTA PENGAWASAN VOL. XI/NO. 1/JANUARI 2004                                               25
                                                                                 A rtikel !
     “bahwa pencucian uang bukan saja me-                1)   Hukum Acara.
     rupakan kejahatan nasional tetapi juga                   Pasal 30 UU-TPPU menyatakan
     kejahatan transnasional, oleh karena itu                 bahwa penyidikan, penuntutan, dan
     harus diberantas, antara lain dengan cara                pemeriksaan di persidangan dilakukan
     melakukan kerjasama regional atau inter-                 dengan mengacu pada ketentuan
     national melalui forum bilateral atau                    Hukum Acara Pidana.
     multilateral”.                                      2)   Sistim pembuktian.
     Dikaitkan dengan falsafah bangsa Indonesia               Pasal 38 huruf a UU-TPPU menyata-
yaitu Pancasila, rumusan konsiderans tersebut                 kan alat bukti pemeriksaan tindak
ingin mewujudkan keadilan berlandaskan pada                   pidana pencucian uang berupa alat
sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang                  bukti sebagaimana dimaksud dalam
menunjukkan hubungan serasi antar manusia                     Hukum Acara Pidana.
perseorangan, antar kelompok ataupun antara              3)   Kerjasama internasional.
orang dengan kelompok sebagai suatu peradaban                 Pasal 44 menyatakan, bahwa dalam
yang merupakan kodrat khusus manusia. Per-                    rangka pelaksanaan UU-TPPU dapat
adaban ini menunjukkan sifat yang positif dari                dilakukan kerjasama regional dan in-
kalbu manusia, yaitu mampu “mulat sarira” dan                 ternasional sesuai dengan ketentuan
selalu harus “tepa salira” terhadap orang lain                peraturan perundang-undangan yang
yang dilandasi dua asas, yaitu:                               berlaku.
1) asas “neminem laedere” atau jangan
     merugikan orang lain, sebagai sendi equality   3.   Aspek Sosiologis
     bagi pergaulan hidup yang merupakan satu                 Analisis suatu perundang-undangan
     kutub dalam citra keadilan;                    dari landasan sosiologis menyangkut dua aspek
2) asas “suum cuique tribuere” atau bertindak-      yaitu aspek efektivitas dari keberadaan suatu
     lah sebanding, sebagai sendi yang meng-        peraturan perundang-undangan, dan aspek
     arahkan agar disamakan apa yang tidak beda,    keterkaitannya dengan pihak-pihak lain yang
     dan dibedakan apa yang tidak sama.             mempunyai kehendak terhadap pembentukan
                                                    suatu produk hukum.
2.   Aspek Yuridis
     Analisis UU-TPPU dari segi landasan yuri-           a. Efektivitas
dis adalah untuk mengetahui dasar kewenangan             Agar pembentukan UU-TPPU dapat ter-
membentuk produk hukum dari segi bentuk dan         laksana secara efektif, di dalam ketentuan per-
pembentuknya. Secara yuridis pembentukan            atuan perundang-undangan ini dimuat klausu-
UU-TPPU yang dilakukan oleh Presiden dan            klausul yang mendukung efektivitas tersebut,
DPR merupakan proses pembentukan undang-            yaitu:
undang melalui suatu prosedur pembentukan           1) Pasal 33 ayat (2) mengatur pengecualian dari
peraturan perundang-undangan untuk menjaga/              ketentuan undang-undang yang mengatur
menjamin keabsahannya.                                   tentang kerahasiaan bank dan kerahasiaan
     Mengingat kejahatan pencucian uang adalah           transaksi keuangan lainnya.
suatu kejahatan dimana bentuk, materi dan sub-      2) Pasal 35 mengatur masalah pembuktian
stansinya merupakan kejahatan transnasional,             terbalik, guna kelancaran persidangan.
maka produk hukum pemberantasan tindak              3) Pasal 36 mengatur mengenai ketentuan in
pidana pencucian uang harus dituangkan dalam             absentia, dengan tujuan agar proses per-
bentuk undang-undang, yang dibentuk oleh lem-            sidangan dapat tetap dilaksanakan.
baga tinggi negara yang berwenang membentuk              Namun demikian, efektifitas dari UU-TPPU
undang-undang, yaitu Presiden dan DPR.              ini masih perlu diuji dan dikaji lebih lanjut
     UU-TPPU ini merupakan suatu produk             mengingat undang-undang ini masih relatip baru,
hukum yang sah (valid) secara yuridis, karena       serta masih lemahnya penegakan hukum di Indo-
pembentukannya dilakukan melalui prosedur dan       nesia sebagaimana terlihat dari penanganan kasus-
memenuhi syarat-syarat pembentukan undang-          kasus tindak pidana korupsi yang tidak jelas
undang, yaitu:                                      penyelesaiannya (lihat kasus-kasus Bantuan
a. Dibentuk oleh lembaga yang berwenang             Likuiditas Bank Indonesia/BLBI). Ketidak-
     membentuk undang-undang, yaitu Presiden        jelasan penyelesaian kasus-kasus ini sudah
     dan DPR, berdasarkan UUD-1945 sebagai          barang tentu akan mempengaruhi efektifitas dari
     norma hukum yang lebih tinggi.                 keberadaan UU-TPPU.
b. Adanya kesesuaian bentuk dan pembentuk
     peraturan perundang-undangan, yaitu                 b. Keterkaitan dengan pihak lain
     Presiden dan DPR sebagai pembentuk                  Secara empiris dapat dikatakan, bahwa
     produk hukum yang berbentuk undang-            pembentukan UU-TPPU dilatarbelakangi oleh
     undang.                                        kehendak dan tekanan negara asing yaitu kelom-
c. Tidak bertentangan dengan peraturan per-         pok negara-negara pemberantas pencucian uang
     undang-undangan lain yang terkait dengan       (Financial Action Task Force - FATF).
     pelaksanaan UU-TPPU. Hal ini dapat                  Sebagaimana diketahui FATF telah mema-
     dilihat dari rumusan yang terdapat di dalam    sukkan Indonesia sebagai negara yang banyak
     klausula mengenai:                             terdapat praktek korupsi. dan menjadikan Indo-

26                                    ARTIKEL WARTA PENGAWASAN VOL. XI/NO. 1/JANUARI 2004
!    A rtikel
nesia sebagai salah satu negara yang terkorup       Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang
(most corrupt country). Dapat dikatakan disini,     Nomor 15 Tahun 2002, diantaranya pada Bab
bahwa pihak yang turut mempengaruhi pemben-         VIIIA mengenai Ketentuan Lain dan dirumuskan
tukan UU-TPPU yang ditetapkan pada tanggal          dalam pasal 44B, yang berbunyi: “Dalam hal
17 April 2002 adalah kelompok negara-negara         ada perkembangan konvcensi internasional
FATF. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya       atau rekomendasi internasional di bidang pen-
keberatan (tekanan) FATF yang mengancam akan        cegahan dan pemberantasan tindak pidana pen-
mengenakan counter measure (perbankan Indo-         cucian uang, PPATK dapat melaksanakan keten-
nesia akan mengalami kesulitan melakukan            tuan tersebut menurut undang-undang ini sesuai
transaksi dengan bank-bank lain di semua negara     dengan peraturan perundang-undangan.”
anggota FATF) terhadap Indonesia apabila                 Apa yang dialami Indonesia dalam hal ter-
Indonesia tidak memperbaiki (amandemen)             sebut menunjukkan proses interaksi dari ke-
kelemahan UU-TPPU, bahkan Amerika mengan-           hendak dan peranan dari negara-negara anggota
cam akan menerapkan Patriot Act 311 (undang-        FATF dan Amerika Serikat dalam susunan sistem
undang yang mewajibkan semua perusahaan             politik yang mengkristal dalam suatu produk
Amerika Serikat mengambil tindakan terhadap         hukum Indonesia berupa UU-TPPU dan aman-
negara yang dianggap merugikan ekonomi              demennya.
Amerika Serikat) jika Indonesia tidak melakukan
amandemen UU-TPPU.                                  Kelemahan UU-TPPU
     Oleh karena itu dari analisis tersebut dapat        Walaupun telah dilakukan amandemen, UU-
dikatakan, bahwa secara sosiologis pembentukan      TPPU masih mengandung kelemahan, yaitu
UU-TPPU mencerminkan kehendak dan tekanan           mengenai jangka waktu pelaporan transaksi
dari negara-negara anggota FATF dan AS.             keuangan mencurigakan. Dalam pasal 13 ayat
                                                    (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 di-
4.   Aspek Politis                                  nyatakan bahwa, Penyedia Jasa Keuangan wajib
                                                    melaporkan transaksi keuangan mencurigakan
     a. Hukum sebagai produk politik                paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja. Dalam
     Landasan politis suatu perundang-undang        amandemen, jangka waktu tersebut diubah men-
adalah landasan untuk melihat suatu konfigurasi     jadi 3 (tiga) hari. Tentu kita semua tahu jangka
politik yang bagaimana dan karakter produk hu-      waktu 3 hari masih tergolong jangka waktu cukup
kum macam apa yang dihasilkan dalam pemben-         lama, karena jangka waktu 3 (tiga) hari kerja me-
tukan suatu perundang-undangan. Dari konfi-         rupakan tempo yang dapat memberi keleluasaan
gurasi ini akan dapat diketahui bahwa politik       kepada pelaku tindak pidana pencucian uang
dan hukum merupakan variable yang menunjuk-         untuk melakukan antisipasi terhadap hasil keja-
kan keterpengaruhan satu terhadap yang lainnya.     hatannya, yaitu dengan menggunakan perkem-
Secara empiris, politik merupakan variabel          bangan teknologi saat ini yang memungkinkan
berpengaruh (variabel independen) dan hukum         orang melakukan transaksi keuangan dalam
merupakan variabel terpengaruh (variable            waktu yang singkat.
dependen). Dengan demikian maka hukum
merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak       Simpulan
politik yang saling berinteraksi dan bersaingan.        Dari uraian analisis tersebut dapat disimpul-
                                                    kan bahwa UU-TPPU, merupakan produk
      b. Undang-undang Nomor 15 tahun               hukum yang:
2002 sebagai produk politik.                        1. Dibentuk oleh lembaga negara yang ber-
      Undang-undang No. 15 Tahun 2002 ten-              wenang, yaitu Presiden dan DPR, sesuai
tang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diun-            dengan peraturan perundang-undangan yang
dangkan pada 17 April 2002, sebagaimana telah           berlaku (konstitusi).
diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun          2. Pembentukannya berlandaskan pada dan
2003, dibentuk dengan tujuan untuk memberan-            tidak bertentangan dengan norma hukum
tas tindak pidana pencucian uang atau harta ke-         yang lebih tinggi dan peraturan perundang-
kayaan yang diperoleh dari berbagai tindak keja-        undangan lainnya.
hatan melalui sistem keuangan (financial system),   3. Mengandung muatan politis, karena adanya
terutama sistem perbankan (banking system).             pengaruh eksternal.
      Latar belakang pembentukan UU-TPPU ini,       4. Masih mengandung kelemahan dalam salah
yaitu meningkatnya berbagai kejahatan yang              satu pasalnya.
dilakukan melintasi batas wilayah negara lain,
secara politis akan mempengaruhi kebijaksanaan      Bahan bacaan:
hukum (legal policy) pemerintah Indonesia. Hal      - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
ini dapat dilihat dengan adanya tekanan secara      Pencucian Uang.
politis oleh negara-negara anggota FATF terha-      - Modul mengenai Ilmu Perundang-Undangan, hand-out dari Fakultas
dap Indonesia dalam pemberantasan tindak            Hukum Universitas Jayabaya.
pidana pencucian uang, sehingga pemerintah          - Harian Koran Tempo edsii tanggal 17 September 2003.
Indonesia mengambil kebijaksanaan hukum de-         - Harian Republika edisi tanggal 17 September 2003.
                                                    - Renungan Tentang Filsafat Hukum, DR. Soerjono Soekanto, SH,
ngan membentuk UU-TPPU. Tekanan ekster-             MH dan Poernadi Poerbatjaraka, SH.
nal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 25

ARTIKEL WARTA PENGAWASAN VOL. XI/NO. 1/JANUARI 2004                                                          27

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1372
posted:5/1/2010
language:Indonesian
pages:3
Description: nilai-dan-filsafat-pancasila.pdf pdf