PowerPoint Presentation by xld14276

VIEWS: 304 PAGES: 33

More Info
									  KONDISI, MASALAH DAN
 KEBIJAKAN PENGELOLAAN
    HUTAN PRODUKSI

Kebijakan untuk Departemen Kehutanan

             Hariadi Kartodihardjo
          I.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN
 HUTAN ALAM PRODUKSI
                                   produksi log (resmi)
                           18000
                           16000
produksi log (ribuan m3)




                           14000
                                                                 RKT
                           12000
                                                                 IPK
                           10000
                                                                 ISL
                            8000
                                                                 PERHUTANI
                            6000
                                                                 HTI
                            4000
                            2000
                               0
                                   96   97   98   99   00   01
  perkembangan kerusakan hutan
        yang dikelola HPH
                   50
                   45
                   40                             45.6
                          44.5        43.9
% HUTAN PRODUKSI




                   35
                   30
                                                          HPH
                   25                             28.5
                                      27.0                Eks HPH
                   20
                   15
                   10
                   5      10.5

                   0
                        H.PRIMER   H.SEKUNDER   H.RUSAK
       kinerja HPH - penilaian Ditjen BPK
              65

              60
KINERJA HPH




              55

              50

              45

              40
                    98/99             99/00         00/01

                   Sumatera         Kalimantan   Sulawesi
                   Nusa Tengggara   Maluku       Papua
Biaya transaksi dalam pengusahaan hutan alam
Permasalahan                                         Propinsi
                         Riau    Jateng     Kalsel Kaltim Sulteng   Papua   Ket.

Pungutan Ekstra 1)


1. Propinsi                X         -         -        X       X    X
2. Kabupaten               X        X          -        X       X    XX
3. Kecamatan               -         -         -        -       X     -        X:
                                                                            ringan
4. Masyarakat              X         -         X        X       X    XX       XX :
Lokal                                                                        berat
Tumpang Tindih             X         -         -        X       -     -
Lahan (HPH-IPHH)
Duplikasi                  X        XX         X        X       -     -
Pengurusan
Pembangunan Pos            X        X          X        X       X    X
Retribusi Hasil
Hutan
Sumber : Hasil Survai Tim Deperindag-Sucofindo (Okt 2001)
1). Berdasarkan dasar hukum (perda)
jumlah pungutan kehutanan
 Pusat sekitar Rp. 230.000,-/m3
 Propinsi sekitar Rp. 25.000,-/m3
 Kabupaten sekitar Rp. 45.000,-/m3
 JUMLAH pungutan resmi sekitar Rp.
 300.000,-/m3
 Pungutan tidak resmi (yg tercatat)
 antara Rp. 10.000,- - Rp. 15.000,-
 /m3
        supply-demand log (juta m3)

 60
                                demand log
 40


 20
                   supply log
  0
   96         97         98         99          00         01

abstraksi semakin langkanya kayu bulat, maka seharusnya investasi
untuk penanaman dan/atau perlindungan hutan alam meningkat

karena harga kayu bulat naik ~ relatif terhadap biaya produksi
masalahnya saat kayu bulat langka, harganya tidak naik;
yang terjadi adalah “kelangkaan semu” ; maka investasi untuk
penanaman dan/atau perlindungan hutan tidak meningkat
PERTIMBANGAN PERUSAHAAN
PERUBAHAN DILAKUKAN APABILA :
 Tambahan biaya < Tambahan
 Income
TAMBAHAN INCOME = (PRODUKSI x
HARGA) ; Mungkinkah ?
PERUBAHAN dng cara MENGURANGI
BIAYA PRODUKSI PER M3
MINIMASI BIAYA TERGANTUNG
KEBIJAKAN PEMERINTAH
      IUPHHK – hutan alam
RENDAHNYA HARGA KAYU BULAT ~ nπ
 Penyebab : illegal logging, biaya transaksi dan
 pungutan kehutanan
 Implikasi : over cutting
TIDAK CUKUP MENDAPAT KEPASTIAN
ATAS STATUS KAWASAN DAN TEGAKAN
YANG DIUSAHAKAN
 Penyebab : konflik, kaitan kinerja dengan
 standing stock
 Implikasi : lemah melindungi standing stock
 dan rehabilitasi hutan
pertanyaan untuk kebijakan pengelolaan hutan produksi :

      Apakah harga kayu bulat naik dan/atau
          biaya produksi turun, apabila :

 Dilakukan restrukturisasi industri?
 Diterapkan larangan ekspor kayu bulat?
 Dinaikkan pungutan kehutanan?
 Diselesaikan penetapan batas kawasan
 hutan?
 Dilaksanakan tata-niaga kayu yang
 efisien?
TIDAK ADA KEBIJAKAN TUNGGAL YG MAMPU MENGATASI MASALAH
          II.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN
    HUTAN TANAMAN
alokasi kawasan hutan produksi
   dan hutan produksi bebas
                HP Bebas,
                16.41, 28%



HKm, 0.39, 1%


HTI, 5.04, 9%




                             HPH, 36.42, 62%
  alokasi kawasan untuk HTI
            29%



                                                      20%

                                    38%

                                                      15%

                                                      3%
           33%


TDK DIUSAHAKAN    DIUSAHAKAN   Jadwal Ulang   Alih Saham   Liquidasi
      Kondisi 95 prsh HTI Patungan
                                                                                   Ratio Hutang
                                Luas HTI (Ha)                   Prosentase       (Ribu Rp/Ha) thd
                                                                                         :
Arah         J mlh
Kebijakan    Unit                                Tana m-      Netto:   Tana m:    Luas    Luas
                      Bruto        Netto           an         Bruto     Netto    Tana m   Netto


A. HTI Non Trans migrasi
Jadwal                                               397,93
ulang           12     807,962       519,437              0    64        77       1,330    1,019
Alih                  1,158,78                       370,57
saha m            9          0       669,103              0    58        55       1,337      741
Liquidasi         6    191,798       150,881         33,679    79        22         843      188
                      2,158,54      1,339,42         802,17
JU MLA H        27           0             1              9    62        60       1,313      786


B. HTI Transmigrasi
Jadwal                                               218,10
ulang           32     494,955       424,404              8    86        51         861      443
Alih
saha m          19     215,760       158,453         84,017    73        53         954      506
Liquidasi       17     194,815       127,051         55,927    65        44         931      410
                                                     358,05
JU MLA H        68     905,530       709,908              2    78        50         894      451
Sumber : Diolah dari data Ditjen BPK,Dephut (2002)
                             PMP HTI Non trans

                     1,000
PMP/Ha (Ribuan Rp)




                      800

                      600

                      400

                      200

                        0
                             rata-rata hti   jadwal   alih saham   liquidasi
                              non trans.      ulang

                             Hutang/Luas Tanaman      Hutang/Luas HTI
                                PMP HTI Trans
                     1,200

                     1,000
PMP/Ha (Ribuan Rp)




                      800

                      600

                      400

                      200

                        0
                             rata-rata hti   jadwal   alih saham   liquidasi
                                trans.        ulang

                              Hutang/Luas Tanaman     Hutang/luas HTI
     IUPHHK – hutan tanaman
RENDAHNYA HARGA KAYU BULAT
  Penyebab : illegal logging
  Implikasi : tidak layak secara finansial
TIDAK CUKUP MENDAPAT KEPASTIAN ATAS
STATUS KAWASAN DAN TEGAKAN YANG
DIUSAHAKAN
  Penyebab : konflik, tidak ada pasar kayu
  Implikasi : lemah dorongan investasi – penyebab tdk
  efektifnya subsidi
ADA OPSI LAIN UNTUK MEMPEROLEH
KEUNTUNGAN
  Penyebab : subsidi dng kontrol lemah, IPK
  Implikasi : lemah dorongan investasi
        III.
POSISI PT. INHUTANI
        konflik pt inhutani 1997-2001
                                                PT Inhutani
         LOKASI                    I   II   III      IV       V    Total
Nanggroe Aceh Darissalam           -    -    -       39        -    39
Bengkulu                           -    -    -        -       4      4
Jambi                              -    -    -        -       14    14
Kalimantan Barat                   -   5     8        -        -    13
Kalimantan Selatan                 1   4     6        -        -    11
Kalimantan Tengah                  -    -   39        -        -    39
Kalimantan Timur                  21   6     1        -        -    28
Lampung                            -    -    -        -       11    11
Maluku                             4    -    -        -        -     4
Riau                               -    -    -       13        -    13
Sulawesi Selatan                   2    -    -        -        -     2
Sulawsi Tengah                     3   13    -        -        -    16
Sulawesi Tenggara                  2   1     -        -        -     3
Sulawesi Utara                     -   2     -        -        -     2
Sumatera Barat                     -    -    -        8        -     8
Sumatra Selatan                    -   9     -        -       9     18
Sumatra Utara                      -    -    -        3        -     3
Jumlah                            34   38   54       55       36    228

Sumber : Tim Studi Arupa (2001)
pandangan masy riau thd pt inhutani IV
                               Perubahan
                               fungsi areal
                                                  Areal kerja PT
                             kerja PT Inhutani
                                                    Inhutani IV
                                IV menjadi
    Reposisi peran                                 dikembalikan
                                 kaw asan
     PT Inhutani IV                                untuk dikelola
                               konservasi,
        dengan                                   oleh masyarakat
                                  (9.52%)
    mengacu pada                                      secara
      penglolaan                                    langsung,
     hutan tingkat                                   (39.05%)
        daerah,
       ( 6.71%)
                                                   PT Inhutani IV
                                                  (BUMN) dilebur
                                                  menjadi BUMD
                                                     dibaw ah
           Pembubaran PT                              otoritas
           Inhutani IV dan                          pemerintah
            Propinsi Riau,                         daerah Riau,
              (31.43%)                               (14.29%)
          IV.
     INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN HASIL HUTAN
bahan baku industri perkayuan :
   2001 – 48,4 juta m3 log
                        PULP
                      16875000
                         34%




                                       BLOCK-B
                                       261932.62
                                          1%

   PLYWOOD                            CHIPMILL
   16467422                            2097000
     34%                                 4%


                                   MDF
                                 4614390
                                   10%


               SAWMILL
                8040369
                  17%
sebaran permintaan kayu bulat
                        Papua
                         1%
                    Sulawesi
                      1%



      Kalimantan
         40%
                                Sumatera
                                  53%



        Nusa Tenggara
             0%
              Jawa + Bali
                 5%
                   10 besar kreditur macet
Obligor (Debitur)                    Total Utang (Rp   % Total     Jumlah
                                         trilyun)                Perusahaan

Bob Hasan                                 7.02          32.1        16
Djajanti                                  3.32          15.2         6
Raja Garuda Mas                           1.48           6.7         7
Barito                                    1.38           6.3         9
Batasan                                   1.16           5.3         4
Dirgahayu                                 0.92           4.2         2
Andatu                                    0.50           2.3         1
Sumatera TUD                              0.47           2.2         5
Hutan Raya Indonesia                      0.46           2.1         5
Surya Dumai                               0.43           1.9         4
Lainnya                                   4.47          20.6        69
TOTAL                                     21.88         100.0       128
 Sumber: BPPN dalam Setiono (2002)
                          Penguasaan BPPN
 No              INDUSTRI                        NATIONAL      BPPN       % BPPN


  1      Plywood (m 3 )                           9,433,095   5,620,993    59.59

  2      Blockboard (m 3 )                        2,085,738   1,561,422    74.86


  3      Sawmill (m 3)                           11,048,083   978,000      8.85

  4      Pulp (ton)                               5,888,100   4,602,000    78.16

  5      Paper (ton)                              9,904,080   5,732,300    57.88

  6      HPH (ha)                                32,062,785   7,622,656    23.77

Sumber:                  Kehutanan,
Sumber: BPPN, Departemen Kehutanan, Deperindag
                       divergensi kebijakan
No        Item                BPPN             Dephut               Deperindag


 1     Tujuan          Komersial       Mengurangi produksi     Membantu industri
                       aspek           kayu, mengurangi        kayu, pulp dan kertas
                                       kapasitas industri

 2     Target          Recovery rate   Menutup industri yang   Memaksimalkan
                       tinggi          tidak efisien           kapasitas industri

 3     Strategi Menjual lelang         Perusahaan terlibat     Industri kayu, pulp,
                Utang sehat            illegal logging         dan kertas termasuk
                Utang macet            ditutup/downsize        industri prioritas
                Saham                                          untuk dibantu

 4     Kriteria Prospek usaha          Illegal logging         Pertumbuhan ekspor
                Niat baik                                      Penggunaan kapasitas
                debitur                                        Perolehan devisa

Sumber: BPPN, Dephut, Deperindag
    perdagangan kayu global
Yang terus naik : pulp & paper dan wood
based panels
Kayu gergajian turun 20% dan kayu bulat
turun 15% (90-96)
Share hutan tanaman terus naik dalam
perdagangan dunia
150 – 200 milyar US$ perdagangan hasil
hutan dunia dan diisi negara2 maju
sertifikasi pengelolaan hutan lestari
 Kenaikan harga premium dan konsumen
 eko-sensitif
 Indonesia : 1 sertifikat, 2 tidak lulus, 12
 dalam proses
 APHI : 30 HPH terbaik       40% siap, 60%
 tidak siap
 Hambatan sertifikasi PHL lebih disebabkan
 oleh lemahnya kebijakan pemerintah
 daripada kebijakan perusahaan
transisi menuju PHL       standar proses
                                            standar
                                             akhir
        KEPASTIAN            KAPS. ORGA-
        KAWASAN               NISASI UM.
                    MANAJEMEN
                      HUTAN



                            KEBIJAKAN
                           PERUSAHAAN

        KEBIJAKAN
       PEMERINTAH
                                  standar
                                  proses
                SITUASI
Peran hutan alam turun dan terdapat 16,4 juta ha
tanpa pengelolaan secara intensif
Ada permasalahan mendasar dalam
pengembangan hutan tanaman
Sistem penilaian kinerja belum memberikan
umpan balik bagi kebijakan pengelolaan hutan
produksi
PT Inhutani menjadi tumpuan, namun bermasalah
baik secara ekonomi maupun politik
Pungutan kehutanan baik resmi maupun tidak
resmi sangat tinggi ~ harga log
BPPN tdk berperan dalam “restrukturisasi industri”
sebagaimana yang diharapkan
                     maka :
     Perubahan kinerja tidak banyak dapat
     dipengaruhi oleh berbagai insentif dan
    dorongan kebijakan baik inisiatif nasional
        maupun internasional, KARENA
    Berbagai prakondisi belum dapat menjadi
  landasan pengelolaan hutan jangka panjang

hutan produksi perlu dilihat secara komprehensif dan
 kebijakan hrs berorientasi jangka panjang - 10 th ke
                        depan
             rekomendasi
PENGUATAN PERAN PEMERINTAH ~ n-p-k
 HP tidak produktif – usaha tidak prospektif
 HPH/HTI prospektif – usaha prospektif
 Industri bermasalah
 Pungutan Kehutanan – perda prop/kab
 Status PT Inhutani – policy paper
 Konflik pemanfaatan hutan produksi
DEBIROKRATISASI DLM PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI
MERUMUSKAN INSTRUMEN KEBIJAKAN
MEMBENTUK/MENGUATKAN PERAN WG

								
To top